KAMIS, 9 APRIL 2015 | Nomor 561 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Eksternal Lemahkan IHSG-Rupiah
MAGNET BONSAI
»A7
»C25
B17
SATU HASRAT Valencia selalu ingin menang. Semangat itulah yang diusung untuk laga di markas Athletic Bilbao.
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Jakarta
24-32° C
Bandung
menuju penuntutan. Selain itu, Johan juga berharap penolakan materi gugatan praperadilan dapat menjadi rujukan bagi hakim-hakim lain. “Objek praperadilan itu bukan penetapan tersangka. Karena itu kami berharap (putusan hukum SDA) dapat menjadi rujukan bagi hakim lain,” tuturnya. Pasca-ditetapkan sebagai tersangka, SDA melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan. Salah satu dalil keberatan SDA yakni terkait penetapannya sebagai tersangka. Alasan gugatan karena ia menganggap penetapan tersebut sebagai upaya paksa. Namun, hakim tunggal sidang praperadilan Tati Hadianti menolak gugatan SDA. Sebab Tati menilai objek materi SDA bukan kewenangan praperadilan. Selain itu, penetapan tersangka juga tak termasuk upaya paksa. Anggota Biro Hukum KPK Abdul Basir menilai, putusan praperadilan SDA dapat menjadi yurisprudensi—ketentuan hukum. “Ini (putusan praperadilan
HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN
JAKARTA (HN) Harapan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali untuk lepas dari jeratan tersangka pupus sudah. Kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh gugatan yang diajukan tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013 itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan terhadap SDA berlanjut. Bahkan, peluang penahanan pun terbuka. Rencananya, komisi antirasuah kembali memeriksa SDA pada Jumat (10/4). Berdasarakan proses penyidikan, KPK telah dua kali menjadwalkan pemeriksaan. Namun, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum kooperatif. Pada pemeriksaan pertama, SDA berhalangan hadir dengan alasan sakit. Sementara pada jadwal kedua, ia kembali mangkir dengan dalih menunggu proses prapadilan. Jika pada pemeriksaan ketiga SDA kembali menjadi pemangkir, sesuai aturan, KPK dapat melakukan penjemputan paksa. Wakil Ketua KPK sementara Johan Budi mengatakan, surat pemanggilan telah dilayangkan. Jika SDA tak kooperatif, maka penjemputkan paksa akan dilakukan, termasuk upaya penahanan. “Penahanan itu subjektivitas penyidik, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan alat bukti, atau memengaruhi saksi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/4). Menurut Johan, pemeriksaan terhadap SDA merupakan hal penting dalam upaya penyidikan. Salah satu hal yang ingin dicapai yakni terkait pelengkapan berkas perkara, semula penyidikan
Hakim tunggal sidang praperadilan Suryadharma Ali, Tati Hadianti, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/4).
21-30° C
Semarang
24-33° C
Yogyakarta
SDA) bisa jadi sumber hukum yang cukup kuat,” katanya. Karena itu, pasca-sidang praperadilan, KPK akan menuntaskan penyidikan dugaan korupsi yang dilakukan SDA. Selain itu, menurut Abdul, tidak ada alasan bagi SDA untuk tidak kooperatif menjalani pemeriksaan. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, keputusan Tati dalam sidang praperadilan SDA memang sudah seharusnya. Meski begitu, ia menilai putusan tersebut tak dapat menjadi yurisprudensi. Sebab, jelasnya, yurisprudensi hanya berlaku bagi perkara yang belum memiliki kebijakan hukum. Hal tersebut berbeda dengan praperadilan. “Kewenangan praperadilan itu terbatas dalam KUHAP,” tuturnya. Ia mengingatkan, hakim yang mengadili sidang praperadilan untuk tidak ke luar pakem, yakni UU KUHAP. Apalagi, sambungnya, hukuma acara harus sesuai dengan prosedur. “Hanya hukum materi yang bisa ditafsirkan,” ujarnya. Kuasa Hukum SDA Humprey Djemat berkeberatan dengan putusan. Ia menilai apa yang dikeluarkan Tati bertentangan dengan fakta persidangan, semisal terkait ketidakmampuan KPK menjelaskan kerugian negara. Menjawab tudingan, Johan menambahkan, penghitungan kerugian negara telah dilakukan. Namun, pihaknya masih menunggu angka pasti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, imbas kerugian negara juga ikut. Soal perkara haji tengah dihitung oleh BPKP,” tuturnya. O RIDWAN MAULANA | AHMAD REZA
24-32° C
Surabaya
24-35° C
Denpasar
JALAN PERKARA MANTAN MENTERI AGAMA 10 APRIL 2015
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan SDA
30 MARET 2015
Sidang perdana praperadilan SDA dimulai
24 FEBRUARI 2015 SDA mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Menteri Agama itu besok.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Penahanan SDA Dimungkinkan
10 FEBRUARI 2015
SDA kembali mangkir dari jadwal pemeriksaan dengan alasan sakit
2 FEBRUARI 2015
SDA tak menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka
25 AGUSTUS 2014
Mantan Direktur Pelayanan Ibadah Haji Kemenag Zainal mengakui ada penyalahgunaan kuota haji
11 AGUSTUS 2014
KPK memeriksa mantan Dirjen PHU Kementerian Agama Anggito Abimanyu
25 JULI 2014
Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kembali dilakukan
24 JULI 2014
KPK memeriksa sejumlah anggota DPR terkait kuota haji
10 JUNI 2014
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendukung KPK mengungkap dugaan korupsi haji
22 MEI 2014
KPK menetapkan SDA sebagai tersangka
6 MEI 2014
SDA diperiksa KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013 Sumber: Pusat Data Harian Nasional
25-34° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG