SELASA, 7 APRIL 2015 | Nomor 559 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
CHINA FASHION WEEK
Karya Generasi Baru
Perpres DP Mobil Dinas Bisa Dicabut
»C25
»A7
A
B17
BERMAIN CERDAS Formasi empat pemain belakang akan diterapkan oleh Allegri.
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Eksekusi Mati Molor Lagi
ANTARA | IGGOY EL FITRA
PENGACARA DUO BALI NINE MINTA DUKUNGAN METALLICA
MEMASUKI PANCAROBA Sejumlah kapal nelayan yang tidak melaut di Sungai Batang Arau, Padang, Sumatera Barat, Senin (6/4). Menurut prakiraan BMKG Sumbar, cuaca di provinsi itu pada April 2015 sudah memasuki musim peralihan antara penghujan dan kemarau (pancaroba). Nelayan pun tidak bisa melaut akibat angin kencang dan cuaca tidak menentu.
Jakarta
24-33° C
Bandung
22-31° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
24-32° C
Surabaya
JAKARTA (HN) Pelaksanaan eksekusi terpidana mati gelombang kedua dipastikan molor lagi. Hal itu seturut rencana tim kuasa hukum Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengajukan judicial review UU No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi. “Kami akan melanjutkan upaya hukum kami,” kata Anggota Tim Kuasa Hukum Duo Bali Nine Leonard Arpan Aritonang setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur menolak upaya banding terkait grasi Presiden seperti dikutip Reuters, Senin (6/4). Tim pengacara juga meminta dukungan band metal Metallica agar pemerintah Indonesia memberikan pengampunan kepada Andrew dan Myuran. Todung Mulya Lubis mengajukan dua kicauan dukungan itu melalui akun Twitter-nya. Dia pun memberikan alasan soal ajakan tersebut. “Saya menjunjung hukum dan kedaulatan kita. Tetapi, saya ingin mendorong pemerintah memberikan pengampunan kepada terpidana mati Bali Nine, tidak hanya sebagai pengacara, namun lebih pada komitmen saya terhadap penghapusan pidana mati di Indonesia. Kita meminta WNI yang menghadapi hukuman mati untuk diampuni, maka kita sepatutnya juga berpikir panjang dalam memberikan hukuman mati. Saya ingin mengingatkan Presiden akan janjinya menjunjung isu HAM di masa kampanye.” Dalam sidang yang diketuai Ujang Abdullah kemarin, PTUN tidak menerima gugatan perlawanan dua warga Australia atas putusan PTUN sebelumnya. Gugatan ini dilayangkan karena mereka beranggapan Pasal 62 UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang mengatur jika penetapan tidak dapat diterima, penggugat bisa mengajukan perlawanan ke pengadilan dalam waktu 14 hari setelah diputuskan. Mereka pun mengajukan gugatan atas putusan PTUN itu pada 2 Maret 2015. Jaksa Agung Prasetyo sudah menduga, gugatan tersebut tidak diterima 25-34° C
Denpasar
24-33° C
Hujan Lebat
karena grasi bukan objek yang bisa digugat di PTUN. “Putusan PTUN itu tentu melegakan dan sudah kami prediksi bakal ditolak. Grasi adalah hak istimewa Presiden, bukan produk administrasi negara. Dengan putusan itu, semakin mendekatkan langkah menuju jadwal eksekusi. Mereka terus berupaya mengulur waktu (soal eksekusi),” katanya. Menurut Prasetyo, penundaan eksekusi mati memicu keraguan publik soal keseriusan Kejaksaan Agung menjalankan tugasnya. Namun, dia menegaskan, institusinya tidak pernah takut terhadap tekanan sejumlah pihak. “Seperti yang selalu saya bilang, kita jalan terus,” ujarnya. Selain Andrew dan Myuran, Martin Anderson alias Belo (Ghana), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria), dan Serge Areski Atlaoui (Prancis) masih menjalani sidang PK. Sedangkan upaya PK yang diajukan terpidana mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso telah ditolak MA. Pekan ini, Mary Jane dipindahkan dari Lapas Wirogunan Yogyakarta ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Selain Mary Jane, status hukum terpidana mati asal Indonesia Zainal Abidin juga sudah dinyatakan tetap. Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana mengatakan, eksekusi digelar setelah semua proses hukum selesai. “Kami menghargai proses hukum yang masih berjalan. Kita tunggu semua sampai selesai. Kapan eksekusi digelar, saya tidak ingin menebak-nebak,” katanya. Pengamat Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir mendukung langkah Kejagung yang menghormati proses hukum yang sedang dijalani sebagian terpidana mati dalam daftar eksekusi gelombang kedua. “Tetapi jangan sampai, penundaan itu karena tekanan asing yang sampai saat ini masih terus dilancarkan. Keputusan Kejaksaan Agung harus dilandasi proses hukum yang belum selesai,” ujarnya. O RIDWAN MAULANA | DEVY LUBIS Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG