RABU, 2 MARET 2016 | Nomor 827 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
SPEKULAN DONGKRAK HARGA BAWANG
FESYEN MEDIA SOSIAL
»A7
»C25
» B17
ANTARA | SYAIFUL ARIF
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Guru di Sekolah Terpencil Guru SDN Pojok Klitih III bergandengan tangan saat melewati sungai untuk pergi mengajar di Desa Pojok Klitih, Plandaan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (1/3). Sembilan tenaga pengajar, dua di antaranya guru tidak tetap kategori 2 yang bertugas di desa terpencil di Kabupaten Jombang selama 12 tahun harus menempuh perjalanan sejauh 4 kilometer dengan berjalan kaki melewati tiga sungai untuk sampai ke sekolah.
106 Wakil Rakyat Terjerat Korupsi MAYORITAS PERKARA TERKAIT ANGGARAN JAKARTA (HN) Kedekatan parlemen dengan praktik rasuah kian menguat. Sedari 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menjerat sedikitnya 106 wakil rakyat menjadi tersangka korupsi. Jumlah itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha merinci, 42 di antaranya berasal dari DPRD. Sedangkan 62 lainnya merupakan anggota DPR RI. “Sebagian besar kasus yang melibatkan anggota DPRD berkaitan dengan APBD,” kata Priharsa di Jakarta, Selasa (1/3). Terkait lokasi, menurut Priharsa beragam, seperti Semarang, Riau, Seluma (Bengkulu), Karawang, dan Musi Banyuasin. SeJakarta
23-34°C
Bandung
lain itu ada juga Bangkalan, Kutai Kartanegara, Banten, Sumatera Utara, serta Sumatera Selatan. Mencegah praktik terulang, KPK menilai penerapan metode e-budgeting dapat menjadi solusi. Saat ini, kata Priharsa, metode yang mulai diaplikasikan pemerintah daerah itu akan dikaji ulang terkait proses pembahasan dan pelaksanaan. “Masih dikumpulkan dari daerah-daerah terkait penerapan ebudgeting, termasuk diterapkan di daerah-daerah lain,” ungkapnya. Teranyar, komisi antirasuah menetapkan enam petinggi DPRD Musi Banyuasin sebagai tersangka. Penetapan itu menjadi hasil dari upaya pengembangan dugaan suap anggota DPRD
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, keenam tersangka merupakan pimpinan fraksi di DPRD Musi Banyuasin, semisal Ketua Fraksi PAN Ujang M Amin, Ketua Fraksi Golkar Zaini, dan Ketua Fraksi PKB Parlindungan Harahap. Selain itu ada juga Ketua Fraksi PKS Dear Fauzul Azim dan Ketua Fraksi Demokrat Iin Febrianto. “Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan fakta persidangan,” kata Yuyuk. Kedekatan wakil rakyat dengan praktik rasuah, menurut Peneliti Formappi Lucius Karus, 23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
menjadi cerminan mental yang sekadar memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. “DPR dan DPRD punya kecenderungan dan kelihaian sama, sekadar mencari rente,” ujarnya. Relasi antara eksekutif dan legislatif, kata Lucius, membuat celah korupsi terbuka. Apalagi, sambungnya, kedekatan acap dilatari kepentingan transaksional. “Banyak anggota DPRD yang bertindak sebagai pengusaha proyek dengan berbagai modus operandi. Relasi transaksi itu memungkinkan terjadinya suap yang melibatkan legislator dalam rangka memuluskan laporan atau pengesahan anggaran belanja daerah,” ungkapnya. Lemahnya kontrol ekster25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
nal—partai politik dan masyarakat—terhadap legislator, menurut Lucius, membuat praktik suap mudah terjadi. Alhasil, para wakil rakyat leluasa melakukan aktivitas minor. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, tingginya biaya politik, seperti kampanye dan “setoran” kepada partai politik, menjadi salah satu faktor korupsi terjadi. Kewenangan legislator menentukan program, sambungnya, “Menjadikan DPRD sebagai ladang korupsi.” Menurut Fickar, penerapan e-budgeting dapat menjadi salah satu solusi guna menekan praktik minor. “Transparansi dapat menutup korupsi,” imbaunya. O ANDRIAN PRATAMA | RIDWAN MAULANA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG