Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 22 Maret 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 11

Hal. 19

Suhu Capai 35,2o Celcius Waspada Kebakaran

Tiongkok Jangan Lindungi Illegal Fishing!

Permentan Akan Atur Harga Unggas

Hal. 9

Hal. 17

Hal. 21

Jokowi Minta Penegak Hukum Galak

Uni Eropa Belum Percaya Produk Kayu Indonesia

Jangan Ada Pemadaman Saat Ujian Nasional

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 22 Maret 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.037 Tahun IV

11 KG Sabu dan 4.000 Ekstasi Disita

Sindikat Aceh Kuasai Pasar Narkotik Medan Medan | Jurnal Asia Sindikat asal Aceh jaringan internasional tampaknya menguasai pasar penjualan narkotik di Medan. Buktinya, sejak beroperasi tahun 2012 lalu, mereka berhasil memasok barang haram dari Malaysia. Selanjutnya mencuci uangnya dengan membeli properti berupa kilang padi, rumah dan kendaraan mewah lain. Bahkan pengakuannya, sudah berpuluhpuluh kilogram sabu dan ekstasi yang sukses dilepas ke pasar gelap, Sumut-Aceh dan se-Indonesia.

Namun sepak terjang mereka akhirnya kandas, pasca dibongkar Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Enam orang tersangka dibe­ kuk, beserta barang bukti 11 Kg sabu, dan 4.000 butir pil ekstasi yang akan diedarkan ke seluruh Indonesia. Deputi Bidang Pemberantasan BNN Pusat, Irjen Arman Depari, Senin (21/3) menjelaskan, pengungkapan kasus bernilai belasan miliar rupiah ini bermula dari informasi dari salah seorang tersangka narkoba, me­ nyebut adanya peredaran narkotik

dalam partai besar dan terstruktur di kota Medan. “Berdasarkan informasi itu kita kemudian bekerja sama de­ ngan BNNP Sumut, Bea Cukai dan kepolisian. Selanjutnya kita mela­ kukan penangkapan terhadap dua tersangka di Indo Grosir, Jalan SM Raja,” kata Arman kepada wartawan. Dua orang yang ditangkap yakni berinisial AD dan AG, warga asal Aceh berdomisili di Medan. Dari tangan keduanya, kata Arman, petugas anti narkoba mengamankan barang bukti

11 Kg kristal methampetamine (sabu). Lanjut dikatakan Arman Depari, usai meringkus kedua tersangka, polisi kemudian melakukan pengem­ bangan kasus. Alhasil, dari sebuah hotel di kota Medan, lagi­lagi ada temuan 4.000 butir ekstasi beserta seorang tersangka berinisial AM warga asal Aceh. “Dalam pengembangannya kita menangkap lagi satu orang. Diduga sebagai pemesan barang haram tersebut,” kata Arman. (Bersambung ke halaman 11)

Indeks Saham Nama

Tutup

IHSG

4885,163

Shanghai

3,018.80

Nikkei 225

(-/+)

Kurs Tengah %

­0,550 ­0,010 63.65

2.15

16,724.81 ­211.57

­1.25

Hang Seng 20,684.15

12.52

0.06

EURO STOXX 3,061.85

2.08

0.07

S&P 500

2,035.25

­2.25

0.11

Dowjones

17,477.00

­15.00

0.09

4,390.75

­4.00

0.09

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,160.00 9,989.79 14,848.44 19,021.48 1,697.03 11,820.19 3,228.27 1,570.63 8,910.65 4,311.64 9,677.91

KPU Gandeng BNN & IDI Mulai 2017

Tes Rambut Cegah Calon Kdh Pecandu Narkoba Jakarta | Jurnal Asia Komisi Pemilihan Umum pusat bersama Ikatan Dokter Indonesia dan Badan Narkotika Nasional menyepakati, untuk mengetatkan pemeriksaan bakal pasangan calon yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017. Pe­ nguatan tersebut dengan menambah metode untuk tes narkoba. “Ke depan, perlu penyempurnaan teknis, dengan memeriksa secara terpadu melalui pemeriksaan klinis dan psikis,” kata Kepala KPU Husni Kamil Manik saat diskusi Evaluasi Tahapan Pencalonan Pilkada 2015 di gedung KPU, Jakarta, Senin (21/3). Pada pemeriksaan klinis, KPU akan menambahkan aturan tes narkoba melalui metode uji rambut dan air liur. Selama ini pasangan calon hanya melewati tes urine dan darah. “Pemeriksaan urine atau darah ini ada kelemahan. Kalau tidak meng­ konsumsi narkoba 1­2 minggu, saat diperiksa hasilnya negatif. Meskipun dia sebenarnya pemakai,” kata ketua IDI Daeng Mohammad Faqih. Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Shinta Dame Simanjuntak sepakat bahwa tes urine banyak kelemahan. Ia menyarankan KPU membuat peraturan agar tes narkoba dilakukan dengan uji rambut. “Uji

rambut ini hasilnya lebih valid,” kata Shinta. Namun, Shinta menuturkan ada keterbatasan dalam uji rambut. Saat ini Indonesia tidak memiliki alat yang cukup. Peralatan yang memadai hanya berada di kantor pusat BNN, di Cawang. Proses pemeriksaan pun memakan waktu 2­3 hari. Sedangkan biaya yang dikeluarkan lebih besar. “Saya tidak bisa sebutkan biayanya, tapi cukup besar,” ujarnya. Adapun pemeriksaan psikis untuk pasangan calon, akan dilakukan me­ lalui psikotest. Psikotest ini untuk mengatasi tidak terdeteksinya nar­ koba pada tes klinis. “Pengguna narkoba ada yang tahap adiktif ada yang situasional. Yang adiktif lebih mudah (terbaca) sementara yang situasional saat dites bisa lolos,” kata Daeng. Sebab itu, Husni menyetujui saran dari IDI tersebut. Nantinya, tes psikis ini akan mengkonirmasi hasil tes klinis. “Kami akan lihat keterpaduan dua pendekatan ini,” kata Husni. Rencananya, keterlibatan BNN dan penambahan metode peme­ riksaan ini akan ditampung dalam peraturan KPU untuk pilkada men­ datang. (ant)

Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Eks Napi Korupsi Jakarta | Jurnal Asia Pilkada serentak akan berlangsung tahun 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah mantan terpidana kasus korupsi. Wakil Ketua KPK La Ode Syarif berkata, memilih calon kepala daerah mantan terpidana kasus korupsi sangat ironis dengan galaknya pemberantasan korupsi saat ini. Hal itu disampaikannya dalam acara Evaluasi Tahapan Pencalonan Pilkada 2015 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/3). “Saya minta juga media ini penting sekali. Ada mantan narapidana korupsi dan terpilih lagi. Tolong masyarakat itu diajarkan bahwa mantan­mantan narapidana korupsi ini jangan dipilih

lagi,” kata La Ode Syarif. “Itu imbauan saja. Ini kayaknya agak ironis. Di negara yang sudah kita ingin korupsi bebas seperti itu. Tidak ada korupsi lagi. Tapi mantan orang­orang yang koruptor terpilih lagi. Yang saya tahu itu dua orang. Satu di Aceh, satu lagi lupa. Itu jadi pembicaraan kami di KPK,” lanjutnya. La Ode juga menyampaikan agar masyarakat bersama­sama dengan KPU untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak. Pengawasan itu meliputi dana sumbangan kampanye kepada para calon. Laporan dana kampanye, tam­ bah La Ode, juga belum terlalu bagus sampai saat ini. Kesulitan pun dirasakan saat diteliti terkait penggunaan sumbangan tersebut karena tidak terlalu jelas. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

WAKIl Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (tengah) membahas pencalonan Kdh, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/3). Ia meminta agar masyarakat tak memilih calon Kdh eks napi korupsi.

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

BAHAS NArKoBA. Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat koordinasi dengan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kedua kanan) bersama perwakilan BNN dan IDI di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/3).

LHKPN Syarat Duduki Eselon II di Sumut Pejabat Tak Beri Laporan Patut Dicurigai Medan | Jurnal Asia Plt Gubsu T Erry Nuradi mengimbau, agar seluruh pejabat di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini menjadi sangat penting karena menjadi bagian persyaratan, untuk menduduki jabatan eselon II. Selain itu, bagi yang tidak memberi laporan, patut saja dicurigai asal muasal kekayaannya. “Saya berharap sesuai dengan imbuan dari KPK, untuk semua pejabat dan anggota DPR di Sumatera Utara untuk bisa segera mengisi LHKPN dan kemudian melaporkannya. Untuk pejabat di Pemprovsu saya belum mendapat la­

poran akhir berapa pejabat yang sudah mengisi dan menyerahkan LHKPN. Tapi saya akan memantaunya terus, akan kita imbau untuk segera menyerahkannya,” terang Erry di kantor Gubsu, Senin (21/3) sore. Lebih lanjut Plt Gubsu menegaskan, LHKPN akan dijadikan bagian dari salah satu persyaratan bagi pejabat untuk menduduki jabatan eselon II. “LHKPN akan menjadi salah satu persyaratan bagi pejabat yang akan diangkat menjadi pejabat eselon II. Jadi pejabat eselon II harus sudah memiliki LHKPN,” tandas Erry lagi. Sebelumnya, Menteri Penda ya­ gunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PANRB) Yuddy Chris nandi bersiap menyusun sanksi bagi pejabat negara yang belum menyerahkan daftar kekayaannya. Ia menyatakan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) merupakan kewajiban bagi pejabat negara sesuai UU No. 30/2002 tentang KPK. Dalam beleid itu disebutkan, para penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN kepada KPK selambat­lambatnya dua bulan setelah menjabat, dan selanjutnya pejabat wajib melaporkan lagi dua tahun setelah menduduki jabatan itu atau sewaktu­waktu apabila KPK memintanya. Penyelenggara negara yang termasuk

dalam UU 28/2009 adalah pejabat tinggi negara, menteri, kepala daerah, serta pejabat negara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan pimpinan KPK pun wajib melaporkan kekayaannya. Menteri Yuddy juga akan mengeluarkan surat edaran kepada para pejabat yang belum menyerahkan LHKPN tersebut. Sementara itu, dalam Uji Kompetensi, Erry menyebut hasil uji kompetensi pejabat eselon II akan segera diumum­ kan, terutama untuk pejabat yang dire­ komendasikan akan digeser atau diganti. Begitu juga dengan pejabat yang tidak direkomendasikan lagi, akan diumumkan untuk dilelang secara terbuka. (Bersambung ke halaman 11)

Waspada Flu Burung Merebak Pasca wilayah Banyuwangi yang mengalami wabah lu burung, mengakibatkan 10 ribu ternak ayam mati mendadak, kini mulai merambat ke Jakarta. Atas dasar tersebut, Kementerian Pertanian meminta mewaspadai lu burung yang kerap muncul di musim hujan dan melakukan aksi bersih di sekitar rumah. “Ini kan musim hujan rentan sekali terjadi di sini beberapa bulan lalu dan sudah kirim surat edaran ke seluruh indonesia supaya ada

antisipasi yang lebih tinggi dan sosialisasikan kapada masyarakat supaya kita berperilaku bersih,” ujar Dirjen Peternakan, Muladno di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (21/3). Pada kasus di Cilandak, peme­ rintah menerima laporan masuk pada tanggal 17 maret 2016, selang dua hari setelah ayam­ayam mati mendadak. Tim reaksi yang turun ke lapangan segera melakukan pemusnahan unggas tang telah teridentiikasi terkena lu burung. “Kami sudah cek diambil dan cek lab dan itu ternyata lu burung, dan dimusnahkan,” ucapnya. Muladno mengatakan pada musim penghujan, virus flu bu­ rung semakin cepat berkem ­ bang, sehingga perlu antisipasi tinggi untuk berperilaku bersih.

Berdasarkan pengalaman sebe­ lumnya, pola hidup bersih dapat mencegah penyebaran lu burung, Antisipasi penyebaran lu burung juga dilakukan di wilayah tradisonal, tetapi tidak termasuk ayam­ayam industri karena pemerintah telah menerbitkan sertiikasi. “Sehingga kalau udah ada sertiikat itu sudah aman. Itu yang harus dijaga,” kata Muladno. Pemerintah juga telah mener­ bitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kornisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Meng­ hadapi Pendemi Inluenza. Muladno berharap, pemerintah, masyarakat dan pedagang ayam dapat bersama­ sama menjaga akar tidak ada yang terkenal lu burung. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Mansyur

PuluHAN ekor bebek yang diternak warga di kawasan Selambo, Percut Sei Tuan, Deliserdang, Senin (21/3). Beberapa wilayah di Indonesia sedang merebak Flu Burung mengakibatkan kematian ribuan unggas.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.