Hal. 3
Hal. 7
Hal. 10
Impor Sumut Terus Menurun
Ketua DPR dan 69 Anggota Tak Pernah Lapor LHKPN
Sukseskan Pekan Imunisasi Nasional
Hal. 6
Hal. 8
Hal. 11
Kampung Curanmor di Mencirim Digerebek
Kejahatan WNA di Australia Meningkat
Ketua KNPI Sumut Ditahan Poldasu
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Sabtu, 12 Maret 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.029 Tahun IV
Fenomena Deparpolisasi
Ahok: Calon Independen Jadi Koreksi Parpol Jakarta | Jurnal Asia PDIP mengaitkan jalur inde penden yang ditempuh Basuki T Purnama (Ahok) ke Pilgub DKI 2017 dengan isu deparpolisasi. Ahok menganggap isu itu lucu. “Sebenarnya saya katakan isu deparpolisasi itu lucu ya. Buat sa ya kalau ada siapapun yang mau melakukan deparpolisasi di republik ini, saya akan maju di depan untuk melawannya. Kenapa kalau kamu mau menghilangkan parpol berarti kamu mau menghilangkan negara lho. Saya maju di depannya untuk lawan,” ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (10/3). Ahok mengatakan, calon inde penden yang diajukan oleh sebuah partai politik telah ada di dalam konsep demokrasi. Hal itu dimak sudkan untuk menghindari monopoli po litik dan untuk menyehatkan parpol. “Misalnya kamu bayangin ada 10 partai di satu negara, yang dikuasai oleh ketua dan sekjen. Masa negara cuma dikuasai oleh 20 orang. Nah,
untuk mengindari itulah, parpol agar tidak dimonopoli oleh orang tertentu di negara kita, atas nama parpol, atas nama rakyat dibukalah independen. Jadi independen ada juga dalam rangka menyehatkan parpol,” kata Ahok panjang lebar. “Supaya apa? rakyat tidak melakukan deparpolisasi. Untuk apa? Supaya kalau ingin menjadi kepala daerah parpol bisa koreksi diri gitu lho. Oh berarti selama ini ada yang tidak sesuai, itu aja yang terjadi. supaya kalau tidak terpilih jadi kepala daerah parpol koreksi diri gitu lho. Oh, berarti selama ini kita tidak sesuai, itu aja yang terjadi,” sambung Ahok menjelaskan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sepakat bahwa deparpolisasi (mengesampingkan peran parpol di pentas politik) harus dilawan. Politikus yang berniat maju dari jalur independen di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017 itu akan melawan di garda terdepan jika ada gerakan mendukung deparpolisasi. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
DUKUNgAN TeMAN AHoK. Pengunjung mengisi formulir dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama melalui booth Teman Ahok di pusat perbelanjaan Kuningan City, Jakarta, Jumat (11/3). Gerakan Teman Ahok membuka posko dan booth di sejumlah pusat perbelanjaan untuk pengumpulan KTP sebagai bentuk dukungan warga DKI Jakarta kepada Ahok yang mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI 2017 melalui jalur independen. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/16.
Bila Tak Bayar Pajak di Indonesia
Indeks Saham Nama
Facebook, Twitter, Google Bakal Ditutup Jakarta | Jurnal Asia Akhir Maret 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengeluarkan aturan mengenai keharusan perusahaan asing over the top (oTT) untuk berbentuk badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bila melanggar, sanksi tegas akan dijatuhkan. Yang terberat adalah pelarangan pada oTT asing tersebut untuk beroperasi di Indonesia. Contoh oTT asing seperti google, line, Facebook, Twitter, Netlix dan yang lainnya. “Sanksi yang akan dijatuhkan sangat bergantung pada aturan sektor. Misalnya kalau OTT asing itu tidak mau membayar pajak, maka
akan kena denda atau ditutup,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, di Auditorium CSIS, di Jakarta, Jumat (11/3).
Namun sebelum aturan tersebut berlaku, akan ada masa transisi bagi OTT asing untuk melakukan pembenahan. Rudiantara mengaku tak ingin seperti pemerintah Prancis yang tibatiba meminta Google membayar pajak sekitar Rp21 triliun. “Tentunya akan ada masa transisi. Bahkan sebelum aturan ini keluar, kami sudah melakukan sosialisasi ke OTT asing. Waktu berkunjung ke Silicon Valley, saya juga sudah mem presentasikan hal ini. Di Indonesia, saya pun sudah bicara kepada Line dan BlackBerry,” ungkap Rudiantara. Kebijakan ini menurutnya sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan customer service dan juga consumer protection, serta terciptanya level playing field atau kesetaraan
dalam kontek mematuhi aturan yang ada, baik itu legal maupun perpajakan. Karena tahun 2015 lalu, bisnis digital advertising di Indonesia mencapai lebih dari US$ 800 juta. “Saya katakan pada mereka, Indonesia jangan hanya dilihat sebagai pasar, tetapi juga harus ada beneit yang kembali ke masyarakat,” tegas Rudiantara. Untuk menjadi BUT, menurutnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan OTT asing, seperti mendirikan perusahaan di Indonesia, joint ven ture, atau bekerja sama dengan operator telekomunikasi di Indonesia. Ditentang Banyak Pihak Terkait ancaman pemerintah akan memblokir sosmed tersebut, mengundang banyak pengguna
sosial media untuk angkat suara. Ida Nurcahyani, karyawan BUMN yang juga pengguna aktif di sejumlah sosial media itu mengaku tidak setuju jika penyedia konten populer diblokir di Indonesia. Sebagai generasi muda yang sangat melek media sosial, dia cukup mengandalkan ketersediaan penyedia konten aplikasi populer dalam pekerjaannya. Meski demikian, dia mengaku mendukung peraturan pemerintah diharapkan dapat memberi pe masukan bagi negara dari pemain asing yang selama ini bebas ber operasi. Pemerintah memang te ngah menggenjot penerimaan negara, di antaranya melalui pajak. (Bersambung ke halaman 11)
Banyak Sekolah Tak Bisa Ikut SNMPTN Akibat Data PDSS Tidak Didaftar Medan | Jurnal Asia Diperkirakan 686.860 siswa yang tersebar di 5.810 Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, tak bisa ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2016. Pasalnya, banyak sekolah tersebut tak mendaftarkan siswanya atau terlambat memasukkan data pelajar ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Berdasarkan pemeringkatan ditetapkan panitia SNMPTN nasional terdapat 2.069.709 calon lulusan yang masuk menjadi peserta SNMPTN 2016. Namun ternyata ha nya 1.382.849 siswa yang terdaftar di PDSS.
“Pembatasan kuota SNMPTN 2016 yang ditetapkan panitia nasional me nyebabkan banyak sekolah di Sumut tak bisa mendaftarkan sis wanya di PDSS karena terganjal sta tus akreditasi sekolah,” kata Ke pala humas Universitas Negeri Medan (Unimed) yang juga panitia SNMPTN 2016, M Surip, Jumat (11/3). Disebutkan Surip, banyak sekolah yang menyatakan kekecewaannya ka rena jumlah pendaftar harus sesuai status sekolah, sehingga sis wanya banyak tidak bisa mendaftar. Berdasarkan Surat Edaran (SE) panitia SNMPTN pada Januari 2016 lalu, ungkap Surip disebutkan adanya pembatasan jumlah pen
daftar sesuai status sekolah. Jika akre ditasi A, kuota siswa yang bisa didaftarkan hanya 75 persen, akreditasi B 50 persen, C 25 persen dan sisanya 10 persen. Selain itu lanjutnya, penentu 75 persen pendaftar dilakukan panitia SNMPTN, bukan pihak sekolah. Se hingga, jika ada siswa yang tidak mau mendaftar otomatis peluangnya hangus. Kondisi ini kata Surip berbeda dengan 2011 dan 2012. Pihak yang berwenang menentukan pendaftar 75 persen itu ada di pihak sekolah. Jadi jika ada siswa yang tidak mendaftar, bisa diganti dengan siswa lain yang bersedia.
Untuk penentuan itu, panitia SNMPTN mengacu PDSS dengan berpedoman mengakumulasikan nilai semester 3, 4 dan 5 siswa yang kemudian dirangking dan diambil 75 persen nilai tertinggi. Karena itu jika siswa selaku pemilik password dan nomor induk siswa nasional (NISN) bisa mengecek daf tar keikutsertaanya di PDSS untuk segera mendaftar karena wak tu pendaftarannya berakhir hari ini, Sabtu (12/3). Surip mengaku tidak tahu berapa jumlah siswa di Sumut yang bisa mendaftar mengikuti SNMPTN karena proses penetuannya dila kukan panitia nasional.
Namun dia banyak mendapat telepon dari pihak sekolah yang menytakan kekecewaannya karena siswanya tidak bisa mendaftar terkait ketentuan yang ditetapkan panitia SNMPTN nasional. “Sampai saat ini kami belum tahu berapa yang mendaftar ke Uni med. Karena masih menunggu dari panitia nasional,” katanya. Setelah pendaftaran SNMPTN oleh siswa pada 29 Februari12 Maret 2016 selesai, maka panitia akan mela kukan proses seleksi pada 24 Maret hingga 8 Mei 2016. Sedangkan pengumuman SNMPTN pada 10 Mei 2016. (swisma)
April, Iuran Peserta BPJS Kesehatan Naik Serikat Pekerja Menolak Pemerintah akhirnya menaikkan besaran iuran Jaminan Kesehatan (Jamkes) per April mendatang. Selain peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), kenaikan iuran Jamkes juga berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Kenaikan iuran tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang diundangkan pada tanggal 1 Maret 2016.
Jurnal Asia | Ant: Kornelis Kaha
PeTUgAS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan pelayanan kepada peserta BPJS di Kupang, NTT.
Dalam beleit itu, besaran kenaikan iuran Jamkes bagi peserta PBI dinaikkan dari sebelumnya Rp 19.225 per orang per bulan menjadi Rp 23.000 per orang per bulan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Sementara itu, perubahan
kenaikan iuran Jamkes bagi peserta PBPU untuk ruang perawatan kelas III naik dari Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 30.000 per orang per bulan. Untuk ruang perawatan kelas II kenaikannya dari Rp42.500 per orang per bulan menjadi Rp51.000 per orang per
bulan. Ruang perawatan kelas I juga naik dari Rp59.500 per orang per bulan menjadi Rp80.000 per orang per bulan. Ketentuan besaran iuran Jamkes untuk peserta PBPU ini mulai berlaku pada April 2016 mendatang. Berikut perubahan yang terjadi dalam Perpres 19/2016 antara lain: 1. Peserta PPU dapat men daftarkan sendiri 2. Sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan dipertegas 3. Batas PTKP menjadi Rp8 juta 4. Besaran iuran mandiri kelas 3 Rp30.000 kelas 2 Rp51.000 kelas 1 Rp80.000 berlaku 1 april 2016 5. Iuran PPU komposisi pengusaha 3% dan pekerja 2% (Bersambung ke halaman 11)
IHSG
Tutup
Kurs Tengah
(-/+)
20,576 4.813,779
% 0,43
Shanghai
2,810.31
5.58
0.20
Nikkei 225
16,938.87
+86.52
0.51
Hang Seng 20,199.60
215.18
1.08
EURO STOXX 03,072.51
101.73
3.42
S&P 500
2,006.50
17.75
0.89
Dowjones
17,133.00
140.00
0.82
4,331.00
46.00
1.07
Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,087.00 9,773.39 14,635.21 18,673.86 1,685.80 11,563.52 3,181.49 1,540.09 8,755.22 4,287.72 9,488.5
Jurnal Asia | Ant: Rony Muharrman
PerSoNel Satgas Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) Propinsi Riau menyelesaikan pembuatan Kanal Blocking (Sekat Kanal) di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (11/3).
Kebakaran Hutan Muncul Lagi Wapres Instruksikan Tim Darat dan Udara Bergerak Jakarta | Jurnal Asia Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mendapat laporan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya terkait kemunculan titik api kebakaran hutan di sejumlah wilayah. Kalla pun sudah memberikan instruksi agar kebakaran hutan itu segara dipadamkan. Instruksi itu berupa pengarahan tim pemadam baik dari darat maupun dari udara. “Jadi prosedurnya, tim dari darat dan udara harus bekerja sambil restorasi gambut itu berjalan,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/3). Sebenarnya, pemerintah sudah memiliki program untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Salah satu yang sering dibahas yakni rehabilitasi lahan gambut. (Bersambung ke halaman 11)
Cekcok dengan Warga
Anggota Poldasu Ditikam Medan | Jurnal Asia Dengan bercucuran darah, akibat mengalami luka tikam di lengan kiri, Anwar Sadad (45) anggota Satuan Pelayanan Masyarakat (Yanma) Poldasu berpangkat Aipda, mendatangi Mapolresta Medan untuk membuat laporan, Jumat (11/3) malam. Korban mengaku ditikam lengannya oleh seorang pria bernama Boy, di kawasan Jalan HOS Cokroaminoto Medan. Informasi dihimpun Jurnal Asia di Mapolresta Medan, kejadian ini berawal saat Sadad, mengendarai sepedamotor Yamaha Mio, melintas di Jalan HOS Cokroaminoto. Tiba tiba seorang pemuda setempat bernama Boy berteriak, memanggil Sadad dengan katakata kasar. Tak senang diperlakukan seenaknya, Sadad kemudian berhenti dan mendatangi Boy. Sempat terjadi adu mulut antara keduanya. Karena emosi, pelaku lantas menikam lengan kanan korban. Merasa terancam, oknum polisi tersebut coba melawan dengan mengeluarkan air softgun miliknya. Namun karena lengan kanannya mengalami sedikit cacat akibat pernah tertembak saat bertugas di Aceh, Senjata miliknya berhasil direbut Boy. (Bersambung ke halaman 11)