Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 12 April 2016

Page 1

Hal. 3

Hal. 8

Hal. 19

Permintaan Ekspor Kopi ke Aljazair Meningkat

Bawang India dan Monza Malaysia Diamankan Poldasu

Pabrik Minyak Goreng Dibangun di Sei Mangkei

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 21

Kepala Distanla Kota Medan Diadili

Rp100 Juta untuk Bungkam Kematian Siyono

555.467 Guru Belum Sertiikasi

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 12 April 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.054 Tahun IV

Paripurna DPD Ricuh Lagi

Indeks Saham Nama

Mosi Tidak Percaya Terhadap Irman Gusman Jakarta | Jurnal Asia Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berisi agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD sempat diwarnai kericuhan. Tak hanya itu, para peserta pun menghujani pimpinan dengan interupsi. Bahkan, agenda yang rencananya dimulai pukul 13.00 WIB itu molor hingga pukul 15.10 WIB. Pasalnya, rapat panitia musyawarah baru selesai pukul 14.20 WIB. Kericuhan bermula saat Ketua DPD Irman Gusman sempat menyampaikan pidato pembukaan masa sidang. Belum selesai berpidato, anggota DPD Sulawesi Utara, Benny Ramdhani langsung mengajukan interupsi. (Bersambung ke halaman 11)

Shanghai

3,033.96

49.00

1.64

Nikkei 225

-0.44

15,751.13

-70.39

Hang Seng 20,440.81

70.41

0.35

EURO STOXX 2,939.58

27.60

0.95

Nasdaq

Mata uang

%

4786,974 -59,730 -1,230

Dow jones

2,048.00

7.25

0.36

17,537.00

52.00

0.30

4,484.50

17.25

0.39

USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,134.00 9,924.08 14,988.54 18,550.48 1,693.03 12,169.58 3,381.59 1,596.40 8,940.33 4,209.94 9,750.94

187 Siswa SMA di Sumut Tak Lulus UN Panitia Ujian Nasional Belum Terima Rekap Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

SIDANG PARIPURNA DPD RICUH. Anggota DPD asal Maluku Utara Basri Samarra diamankan oleh sejumlah anggota DPD saat melakukan interupsi pada sidang Paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4). Puluhan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan surat mosi tidak percaya terhadap dua pimpinan DPD Irman Gusman dan Farouk Muhammad karena tidak bersedia mengesahkan Tata Tertib DPD yang telah direvisi saat rapat paripurna sebelumnya.

Polisi Ultimatum Tilang Mobil Voucher Ponsel “Polresta mengimbau penjual pulsa di pinggir jalan yang menggunakan kendaraan pribadi, diberi wak tu tiga hari. Bila masih ada yang melanggar akan ditilang,” imbau Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto kepada wartawan melalui pesan whatsapp, Senin (11/4) siang. Lanjut Mardiaz mengajak pihak Satpol PP Medan untuk turut aktif, menertibkan penjual voucher/kartu perdana yang menggunakan badan jalan. Apalagi diketahui juga keberadaannya memakan bahu jalan, yang menjadi penyebab kemacetan. “Pastinya harus ditertibkan, karena menjamur dan kegiatannya menggunakan sebagian badan jalan. Akhirnya fungsi jalan tidak maksimal dan dapat menyebabkan macet,” tambah Kasatlantas Polresta Medan Kompol T Rizal Moelana. (Bersambung ke halaman 11)

Napi LP Pakam Otaki Sindikat Internasional BNN Sita 100 Kg Sabu & Puluhan Ribu Ekstasi Medan | Jurnal Asia Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar peredaran gelap narkoba, dengan barang bukti fantastis di Kota Medan. Ternyata otak pelakunya adalah Tony (TG) alias Sun (50), seorang narapidana di Lapas Kelas I Lubuk Pakam. Hal ini terungkap setelah petugas anti narkotika menangkap seorang tersangka, merupakan kurir narkoba Achin alias MR (32), warga Jalan Sempurna Komplek City Residence, Jumat (1/4) kemarin, usai bertransaksi di pusat perbelanjaan modern Jalan Gatot Subroto Medan. Dari tangannya disita 21,425 Kg sabu, 13,965 Kg atau 53 ribu pil ekstasi dan 6000 butir pil happy ive. Selain itu empat tersangka pengedar lain juga dibekuk yakni HND (Suami Achin),

Kurs Tengah

(-/+)

IHSG

S&P 500

Incar Parkir Liar dan Langgar Lalin

Medan | Jurnal Asia Polresta Medan mengultimatum penjual voucher/kartu perdana internet ponsel, agar dalam tenggat waktu tiga hari kedepan mematuhi peraturan lalu lintas. Karena selama ini kerap terlihat berjualan di badan jalan. Polisi pun menegaskan bila ditemukan pelanggaran, maka mobil yang dipakai untuk berjualan akan ditilang.

Tutup

JT, AH, dan TG yang merupakan pengendali narkoba di Lapas. “Ini perlu saya sampaikan kembali, jaringan ini melibatkan nara pidana di Lapas. Sedangkan pengendalinya TG, kita dalami dia punya fasilitas (karaoke) di Lapas, dapat mengoperasikan jaringan di penjara,” terang Kepala BNN Pusat Komjen Budi Waseso, Senin (11/4) kemarin di rumah tersangka Achin, Komplek City Residence Medan. Lanjut dikatakan pria yang akrab disapa Buwas ini, TG telah divonis 9 tahun atas kasus serupa, dan telah menjalankan 5 tahun di Lapas Lubuk Pakam. Hasil penyelidikan petugas, TG diketahui memesan barang haram dari seorang berinisial B warga asal Malaysia. (Bersambung ke halaman 11)

Negara Bisa Tekor

Biaya Makan Tahanan Rp1 Triliun/Bulan Jurnal Asia | Hery Chaniago

BANyAKNyA penjual pulsa di badan jalan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Hal ini bertambah parah dengan jejeran mobil di beberapa titik jalur Kota Medan, parkir secara liar dan berdagang pulsa internet.

Jokowi Mencak-mencak

Pembuatan Sertiikat Tanah BPN Masih Lama Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo mengultimatum Badan Pertanahan Nasional (BPN) perihal lamanya waktu mengurus sertiikasi hak atas tanah (SHAT) bagi masyarakat pedesaan. Jokowi mendesak agar pembuatan sertiikat tanah bisa diurus dengan cepat dan singkat. "BPN hati-hati, saya beri peringatan. Urusan sertifikat tanah eng gak mau lebih lama karena memang betul-betul ruwet," kata Jokowi, Senin (11/4).

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menceritakan sejak lahir hingga sekarang, mengurus sertiikat tanah masih membutuhkan waktu lama. Berangkat dari hal tersebut, ia tidak ingin kebiasaan seperti ini terus berlanjut. "Enggak bisa. Jangan diteruskan. Sekarang itu semua butuh cepat, enggak ada berbulan urus sertifikat," tuturnya. Jokowi kemudian memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk membuat sistem agar pengurusan

sertiikat tanah bisa cepat. Hal ter­ sebut menjadi penting terutama bagi kalangan masyarakat pedesaan seperti petani yang ingin meminjam uang di bank. "Bangun sistem buat rakyat agar cepat bisa minjam uang di bank," kata Jokowi. Jokowi menilai ketiadaan sertiikat tanah atau agunan menyebabkan pe tani tidak meminjam uang ke bank melainkan akhirnya memilih lari ke rentenir. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan kapasitas rumah tahanan (rutan) di Indonesia sudah overkapasitas. Menkum HAM menyampaikan permintaan tambahan anggaran ke DPR. "Persoalan overkapasitas bisa menimbulkan ledakan yang besar, tempatnya sudah sesak, tidak manusiawi. Rutan Medan 3.500 lebih dari kapasitas 1.000 orang dengan 17 petugas per shift," ujar Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/4). Yasonna memaparkan dengan kondisi rutan atau lapas yang melebihi muatan tersebut, rawan memicu gesekan atau kerusuhan. Yasonna mencontohkan jumlah sipir yang ada juga tidak ideal. "Untuk penambahan kapasitas 1.000 orang, dibutuhkan Rp 150 M. Untuk 1.000 orang ini diperlukan dalam bentuk pengamanannya idealnya pengamanannya 4 shift dibutuhkan 200 orang per shift," jelasnya. Selain permasalahan lahan, anggaran yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM untuk mengurus napi juga besar. Dia memaparkan biaya untuk memberi makan napi per bulan saja mencapai Rp1 triliun. "Tahun lalu dananya kita itu Rp 750 M, kekurangannya Rp 250 M, dengan asumsi dia tetap pada angka 17 ribuan. Sekarang bertambah lagi 23 ribu orang. Ini kan harus diberi makan juga," terang Yasonna. "Kita ambil range 17 ribu kita ambil titik tengahnya 15.500, kita membelanjakan makan aja Rp 1 T lebih, kita kekurangannya Rp 300 M hanya untuk makan," katanya. (Bersambung ke halaman 11)

PLN Cabut Subsidi Mulai Juni-Juli

Pelanggan 900 VA Bayar Dua Kali Lipat Siap-siap, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menyetop subsidi untuk pelanggan 900 volt ampere (VA). Pelaksanaannya diperkirakan mulai Juni atau 1 Juli 2016.

KePALA BNN Komjen Pol Budi Waseso (tengah) didampingi Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari (kiri), dan Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Andi Loedianto (kanan) menunjukan barang bukti narkoba saat gelar kasus di Medan, Senin (11/4).

Medan | Jurnal Asia Meski pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) masih lama, yakni 7 Mei 2016, namun dipastikan ratusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Medan tak lulus. Pasalnya, dari 26.058 peserta UN, tercatat 187 tidak mengikuti UN utama maupun susulan tanpa ada keterangan dari keluarga siswa bersangkutan. “Sekalipun hasil UN tidak lagi menjadi salah satu syarat penentu kelulusan, namun untuk dapat lulus, seluruh siswa wajib mengikuti UN. Jadi bagi siswa yang tidak mengikuti UN dipastikan tidak akan lulus,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar, di Medan saat meninjau pelaksanaan UN susulan di SMK Negeri 5 Jalan Timor Medan, Senin (11/4). Dijelaskan Marasutan, sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2016, kelulusan siswa sepenuhnya ditentukan nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor tiap semester. Namun bagi siswa yang tidak ikut UN, dipastikan tidak akan lulus. Berdasarkan data yang diterima dari Disdik Medan, sebanyak 26.058 siswa peserta UN terdiri SMA/SMK 21.621 siswa, Madrasah Aliyah (MA) 2.512 siswa, dan Paket C sebanyak 1.925 siswa. Dari jumlah itu 225 tidak mengikuti UN utama, yang digelar pada 4-7 April. Dengan rincian untuk siswa SMA/ MA 96 orang dan SMK 110 orang, serta 19 siswa tidak mengikuti UN berbasis komputer (UNBK). Pada UN susulan yang digelar 11-13 April, siswa SMA dan MA yang mengikuti ujian hanya 13 orang, sedangkan 83 lagi tidak ada laporan. Sementara itu dari 110 peserta UN tingkat SMK hanya 6 enam yang ujian. Dengan demikian dipastikan 187 siswa tidak lulus UN 2016. (Bersambung ke halaman 11)

Jumlah subsidi untuk pelanggan yang disetop tak tanggung- tanggung. Jumlahnya mencapai 18 juta pelanggan. Sebab dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan me nyebutkan, bahwa yang berhak

menerima subsidi dari total pelanggan 900 va sebanyak 22 juta orang, hanya 4 juta yang berhak menerima subsidi. Benny Marbun Kepala Divisi Niaga PLN menjelaskan, nantinya akan ada dua harga yang akan diterapkan, yakni pelanggan 900 va penerima subsidi dan pelanggan 900 va tidak penerima subsidi. “Menteri ESDM akan membuat Peraturan Menteri (Permen) ESDM dengan katagori dua harga itu,” imbuhnya, kemarin. Namun, PLN belum bisa memastikan apakah nanti akan melakukan penyetopan subsidi secara bertahap kepada 18 juta pelanggan, atau sekaligus pada

1 Juni atau 1 Juli 2016. Dengan disetopnya subsidi itu, maka nantinya mereka yang biasa membayar Rp 616 per KwH, bakal membayar Rp 1.400 per kWh. Namun, kata Benny, bisa saja tidak langsung naik sekaligus, apabila nanti Menteri ESDM menyatakan kenaikan tarif untuk pelanggan 900 va sebanyak 18 juta itu akan bertahap per bulan, maka PLN akan mengikuti. “Bisa saja tidak langsung bayar Rp 1.400 per kWh pada 1 Juni atau 1 Juli itu bagi 18 juta pelanggan itu. Tapi bulan ini naik sekian, lalu bukan depannya lagi naik. Sampai pada November atau Desember naik penuh,” ijelasnya. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Rivan Awal Lingga

PeTUGAS mengontrol meteran listrik di Rumah Susun. PLN segera mencabut subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA mulai Juni-Juli mendatang.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.