senin, 9 OktOber 2017 nOmOr 1.489 tahun Vi
rp3.000 (Luar kOta + OngkOs kirim)
134 Orang Masuk Datar Eksekusi Mati Jakarta | Jurnal Asia institute for Criminal Justice reform atau iCJr mengungkapkan jumlah terpi dana yang masuk dalam daftar eksekusi mati pada 2017 ini meningkat. hampir dua kali lebih banyak dari tahun lalu. “saat ini sedikitnya 134 orang masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati,” kata Direktur eksekutif iCJr, supriyadi Widodo eddyono dalam acara diskusi ‘menyiasati eksekusi dalam ketidakpastian: melihat kebijakan hukuman mati 2017 di indo nesia,’ di Jakarta pusat, minggu, 8 Oktober 2017. supriyadi menuturkan, ada tren baru dalam dinamika kebijakan hukuman mati dan tren tuntutan dan putusan hukuman mati di indonesia. “Dibanding tahun 2016, tren tuntutan dan vonis hukuman mati 2017 berdasarkan jumlah perkara menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, hampir dua kali lipat dalam penggunaan pidana mati,” ujarnya. berdasarkan data iCJr, perbandingan tren tuntutan dan putusan hukuman
mati mulai Januari hingga Juni 2016, me nunjukkan pada tingkat tuntutan pidana mati sebanyak 26 perkara, terkait putusan pidana mati sebanyak 17 perkara serta tuntutan dan putusan pidana mati se banyak 16 perkara. sementara, sepanjang Juli 2016 hingga september 2017 atau setahun lebih, dite mukan kasus terkait hukuman mati se banyak 52 perkara. Dalam kurun waktu itu, pada tingkat penuntutan jumlah terdakwa yang dituntut mati oleh Jaksa penuntut umum yakni 46 orang dari 45 perkara. kemudian, jumlah terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan negeri jumlahnya 39 orang dari 33 perkara, dan terdakwa yang dituntut dan dijatuhi hukuman mati berjumlah 33 orang dari dari 29 perkara. Didesak Moratorium institute for Criminal Justtice reform atau iCJr meminta pemerintahan presiden Joko Widodo untuk memoratorium eksekusi mati narapidana pada 2017. eksekusi itu dinilai melanggar hak asasi manusia. (Bersambung ke halaman 26)
“Dibanding tahun 2016, tren tuntutan dan vonis hukuman mati 2017 berdasarkan jumlah perkara menunjukkan kenaikan yang cukup signiikan, hampir dua kali lipat dalam penggunaan pidana mati.” Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono
Diduga Modus WNI Hindari Pajak di LN
Rp18,9 Triliun Ditransfer Via Standard Chartered Jakarta | Jurnal Asia transaksi bernilai usD1,4 miliar atau setara dengan rp18,9 triliun di standard Chartered yang melibatkan nasabah asal indonesia kini menjadi perhatian serius antara regulator keuangan eropa dan singapura. pemindahan aset nasabah pada 2015 itu terbilang mencurigakan lantaran disinyalir sebagai praktik penghindaran pajak. pengamat perpajakan indef bhima Yudhistira adhinegara berpandapat, bila nanti hasil penyelidikan dari Dirjen pajak, si pemilik dana jumbo tersebut belum ikut tax amnesty, maka harus diwajibkan membetulkan surat pemberitahuan (spt) plus membayar denda sesuai uu pengampunan pajak. “Di sisi yang lain kalau sudah ikut tax amnesty maka wajib pembetulan laporan deklarasi harta plus komitmen repatriasi. karena jumlah sebesar itu harusnya dipajaki,” ujarnya saat dihubungi media indonesia, minggu 8 Oktober 2017. Dia menekankan bila memang Dirjen pajak mengedepankan transparansi, seharusnya nama si pengirim atau nasabah yang bersangkutan juga dipublikasikan ke publik. hal ini dapat digunakan sebagai bentuk sanksi sosial ke wajib pajak lain yang sudah diberi kesempatan tax amnesty tapi masih menghindar. “Data detailnya tidak perlu dishare. Dirjen pajak bisa pakai alias atau istilah misalnya bila nasabah itu termasuk dalam 50 orang terkaya di indonesia versi Forbes. saya kira dalam rangka automatic exchange of information, data bisa dibuka untuk keperluan shock terapy ke wajib pajak kakap yang menghindar dari ketentuan pajak,” jelasnya. (Bersambung ke halaman 26)
Minat Generasi Muda jadi CPNS Kementan Membludak Halaman 26
Jokowi Tak Favorit Lagi Halaman 29 Jurnal asia | ant: iggoy el Fitra
Rumah Gadang Rusak SEORAng warga melihat kondisi rumah adat tradisional minangkabau atau rumah gadang yang rusak dan terbengkalai di Desa sudut, nagari sumpu, kabupaten tanah Datar, sumatra barat, minggu (8/10). sejumlah rumah gadang sekaligus cagar budaya di nagari sumpu yang usianya mencapai seratus tahun lebih berada dalam kondisi rusak berat dan ditinggalkan penghuninya.
Hakim Kembali Diciduk KPK Halaman 30