Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 01 November 2017

Page 1

rabu, 1 November 2017 Nomor 1.508 TahuN vI

rp3.000 (Luar KoTa + oNgKos KIrIm)

Pemerintah Niat Kerek Iuran BPJS Kesehatan Jakarta | Jurnal Asia pemerintah mempertimbangkan ke­ naikan iuran Jaminan Kesehatan Na­ sional (JKN) yang diselenggarakan badan pe nyelenggara Jaminan sosial (bpJs) Kesehatan. Kenaikan iuran rencananya dihitung berbasis data inflasi beberapa tahun terakhir. Wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, saat ini, tarif bpJs Kesehatan kelewat rendah, sehingga berdampak pada meningkatnya defisit yang harus ditambal pemerintah. adapun, defisit badan eks askes tersebut mencapai rp9 triliun di tahun ini. “memang, tarif sedang dipertim­ bangkan karena juga menghitung inflasi, ini kan sudah tiga tahun masa begitu begitu saja. sedangkan, mungkin layanan yang diberikan sudah naik,” tegas JK di Kantor Wakil presiden, selasa (31/10). makanya, menurutnya, tidak mungkin seluruh layanan ini disentralisasi oleh pusat. pemerintah meminta agar layanan

juga didesentralisasi ke pemerintah­ pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah ikut bertanggung jawab. JK melanjutkan, pemerintah pusat dan daerah akan membicarakan pembagian tanggungan dana bpJs Kesehatan agar sentralisasi beban keuangan tak terjadi. pembahasan lebih lanjut ihwal teknis pembagian beban itu sendiri akan dibahas dalam rapat Kabinet Kerja. “Nanti akan saya usul dibicarakan lagi, supaya jangan tiap tahun tinggi defisitnya,” imbuh JK. sekadar informasi, ada tiga kelompok iuran program bpJs Kesehatan, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Iuran kelas 1 sebesar rp80 ribu per orang per bulan. angka itu sudah mengalami kenaikan dari rp59.500 sebelum 1 april 2016. sementara, iuran kelas 2 dipatok sebesar rp51 ribu per orang per bulan dari sebelumnya rp42.500, dan kelas 3 sebesar rp25.500 per orang per bulan. (Bersambung ke halaman 26)

“Memang, tarif sedang dipertimbangkan karena juga menghitung inflasi, ini kan sudah tiga tahun masa begitu begitu saja. Sedangkan, mungkin layanan yang diberikan sudah naik.” Wakil Presiden Jusuf Kalla

Bikin NPWP Bisa Lewat Notaris Jakarta | Jurnal Asia Direktorat Jenderal pajak (Ditjen pajak) Kementerian Keuangan memastikan bahwa mulai 1 November 2017 pembuatan Nomor pokok Wajib pajak (NpWp) bisa dilakukan melalui notaris. hal tersebut tertuang dalam nota penandatanganan perjanjian Kerja sama (pKs) antara Ditjen pajak dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berlangsung di auditorium gedung a Ditjen pajak, Jakarta, selasa (31/10). perjanjian tersebut juga dalam rangka mening­ katkan pelayanan perpajakan khususnya dalam hal kemudahan pendaftaran wajib pajak (Wp) badan. “Teman­teman dari profesi notaris ini sekarang kerja sama dengan DJp khususnya untuk akses NpWp,” kata Dirjen pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken menyebutkan, dengan kerja sama yang sudah terjalin ini diharapkan para notaris yang tergabung dalam hal ini bisa langsung melakukan pemotongan, membayar dan menyetorkan pajak. “soalnya ada yang memotong tapi enggak disetor. Nantinya, dengan adanya kerja sama ini saya berharap notaris juga ikut membantu kita melakukan ekstensifikasi,” tambah Ken. “Kalau orang bertransaksi belum ada NpWp, itu buatnya di notaris bisa. Kita link kesana. bekerja tidak bisa sendiri, harus kerja sama. Teman saya banyak notaris semua,” jelas dia. (Bersambung ke halaman 26)

Tahun 2018

Sebelum Permenhub 108 Diterapkan

Menhub: Akan Ada Masa Transisi Sleman | Jurnal Asia Kementerian perhubungan tidak akan serta merta langsung menerapkan per menhub No 108/2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum Tidak dalam Trayek. pihaknya akan memberlakukan masa transisi terlebih dulu “ada transisi, teman­teman masih sosialisasi. (masa transisinya ) bisa satu bulan, bisa tiga bulan,” kata menteri perhubungan, budi Karya sumadi budi kepada wartawan di gedung grha sabha pramana universitas gadjah mada (ugm), selasa (31/10). budi menambahkan, tujuan diber­ lakukan permenhub yakni untuk mem­ berikan perlindungan kepada para sopir kendaraan berbasis online. salah satunya dengan mengatur batasan tarif bawah. “ada beberapa yang akan kami berlakukan (pada masa transisi), tetapi dalam satu atau dua hari ini akan kami finalkan. Ya KIr sama sIm itu kami kasih waktu lebih pendek, 1 bulan paling lama (untuk mengurus),” jelasnya. (Bersambung ke halaman 26)

Jurnal asia | ant: m N Kanwa

Demo Sopir Taksi Konvensional RIBUAN sopir taksi konvensional memarkir kendaraannya saat aksi mogok di depan Kantor Walikota batam, Kepulauan riau, selasa (31/10). aksi mogok ribuan taksi tersebut merupakan bentuk penolakan beroperasinya taksi berbasis online di batam yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan merugikan perusahaan taksi konvensional.

Upah Minimum Provinsi Sumut Jadi Rp2,1 Juta Medan | Jurnal Asia para pekerja di sumatera utara patut bersyukur, sebab Kementer ian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi sumatera utara tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen. Dimana sebelumnya, ump sumatera utara sebesar rp. 1.961.354,69 hal ini dijelaskan pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan sumut, Frans bangun. Ia menjelaskan kenaikan berdasarkan hitungan tingkat inflasi nasional ditambah presentase pertumbuhan Domestik bruto. “hal ini berdasarkan hitungan tingkat inflasi nasional pada bulan september 2016 sampai september 2017 ditambah dengan persentase pDb Nasional Kwarta III dan Iv 2016 serta Kwarta I dan II 2017,” jelasnya, selasa (31/10) di medan. Ia menjelaskan kenaikan inflasi sebesar 3,72 persen sedang pDb Nasional 4,99 dan bila dijumlah maka menunjukkan angka 8,71 persen. “Inflasi nasional (september 2016­september 2017) itu sebesar 3,72 persen dan pDb yang dirilis badan pusat statistik (bps) yakni sebesar 4,99 persen. Jadi kenaikan untuk ump kita tahun depan naik 8,71 persen,” jelasnya. (Bersambung ke halaman 26)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.