7 MINGGU, 23 Februari 2014 ¦ Edisi Sore ALIRAN LISTRIK
Remah Baku Tuo Belum Tersentuh MUARASABAK-Program jaringan listrik interkoneksi ternyata belum menyentuh kepada semua masyarakat di Tanjung Jabung Timur. Salah satunya di Desa Remah Baku Tuo Kecamatan Sadu. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Remah Baku Tuo Kecamatan Sadu saat berdialog dengan bupati di Masjid Raya Nurul Akbar Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu beberapa waktu lalu. Dikatakannya, jaringan listrik di Kecamatan Sadu sudah sampai di Desa Sungai Sayang, namun belum menyentuh Desa Remah Baku Tuo. “Tiang jaringan sudah sampai ke Sungai Sayang, tapi di desa kami belum ada jaringan sama sekali,” ujar Kepala Desa Remah Baku Tuo, Ambo Tuo di hadapan bupati saat dialog di Masjid Nurul Akbar Desa Sungai Jambat belum lama ini. Padahal, menurutnya warga Desa Remah Baku Tuo sangat mengharapkan adanya jaringan listrik PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik. Khususnya untuk digunakan sebagai penerangan. Dengan kondisi ini, sebagian besar masyarakat di Desa Remah Baku Tuo masih menggunakan mesin genset. Bupati Tanjung Jabung Timur H Zumi Zola Zulkifli menanggapi keluhan masyarakat mengatakan akan mengupayakan pemasangan jaringan listrik. Namun hal itu dilakukan secara bertahap. “Untuk jaringan listrik harus bertahap, karena pemasangannya harus berurutan, tidak mungkin di desa ujung misalnya dipasang jaringan listrik sementara di desa tetangganya belum, jadi harus bertahap,” ujar Zumi Zola. (mut/ori)
Nelayan Tungkal Diminta Waspada Cuaca Laut Mulai Ekstrem Nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diminta waspada saat melaut, pasalnya saat ini, kondisi perairan laut terlihat ekstrem. HERJULIAN, Kualatungkal KONDISI ini dibenarkan Junaidi, Kasat Kesatuan Keamanan Bandar Pelabuhan Kualatungkal, menurutnya cuaca saat ini tidak bisa diprediksi, terkadang ombak tenang dan juga tiba-tiba
bisa naik. “Sepertinya saat ini kondisi cuaca di laut tidak bisa diprediksi, terkadang tinggi ombak hanya mencapai 1 hingga 3 meter, ditambah dengan kondisi angin, yang terkadang
berhembus kencang,” jelas Junaidi. Pihaknya menghimbau kepada para nelayan, agar selalu waspada saat melaut, nelayan juga harus terus mempersiapkan diri dan peralatan melaut seperti pelampung atau baju pengaman untuk mangantisipasi kondisi alam yang tidak stabil. “Kalaupun masih memungkin melaut, jangan terlalu jauh, Terlebih di laut lepas maupun
di perairan dalam yang terbuka luas,” ingatnya lagi. Pantauan koran ini, pada dua lokasi pasar yang ada di Kualatungkal, yakni Pasar Induk Tanggo Rajo Ilir dan Pasar Parit 1 beberapa lapak pedagang ikan terlihat sepi. Menurut Amir (39) salah satu pedagang ikan di Pasar Parit 1, saat ini penjualan ikan menurun drastis karena kurangnya pasokan ikan dari nelayan. “Lihatlah sekarang Pak, ikan
pun banyak tidak ada, cuaca di laut bisa berubah tidak karuan. Konisi ini membuat nelayan takut melaut,” terangnya. M Syahri (38) pedagang di Pasar Tanggo Rajo Ilir juga mengaku saat ini hanya menjual ikan seadanya, karena pasokan dari nelayan tidak menentu. “Payah mau pilih-pilih ikan. Kalau ada itu aja sudah syukur dari para nelayan. Harga ikan pun juga jadi naik”. (*/ori)
DOK/HARIANJAMBI
PERUBAHAN PERDA: 6 (enam) fraksi yang ada di DPRD Tanjabtim menyetujui Ranperda perubahan atas Perda No 9 Tahun 2013 tentang perubahan badan hukum PD SHC menjadi PT BSP untuk dapat disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.
PERDA BATUBARA
Pemerintah Diminta Tegas MUARABULIAN – Pemerintah Kabupaten Batanghari diminta tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi Pasalnya, hingga saat ini,
pelanggaran masih terus terjadi dengan maraknya truk pengangkut yang melintasi jalan di Kabupaten Batanghari. Ihsan, warga Muarabulian mengaku, masih sering melihat angkutan truk batubara melintas di Kota Muarabulian,
keberanian sopir truk yang mengangkut hasil tambang tersebut tidak hanya dilakukan pada malam hari tetapi juga marak pada siang hari. “Jangan sampai Perda hanya tinggal Perda, truk batubara masih saja melintas di Batanghari, seharusnya pemerintah konsisten dan tegas,” sebut Ihsan. Ihsan juga mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sejak diberlakukanya Perda ini, menurutnya sejak aturan itu diberlakukan masih saja ada angkutan batubara yang melintas. “Kita bingung, aturan kan sudah diberlakukan, tapi ngapo masih ada mobil batubara yang melintas,” imbuhnya. Ihsan berharap, Pemerintah
Kabupaten Batanghari bisa lebih tegas menegakkan aturan tersebut dengan memeberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, bukan hanya sekadar memerintahkan mereka untuk kembali putar kepala mobil. “Saya pikir, karena tidak adanya sanksi tegas sehingga sopir dengan semena-mena melanggar, kalau pun ada yang melintas paling disuruh mutar,” sebutnya. Hal senada Zamzami, tokoh pemuda Kabupaten Batanghari menilai, penegakan Perda Batubara oleh pemerintah belum dibarengi dengan solusi terhadap para sopir batubara dan kepentingan masyarakat banyak. “Jika masih ada demo, masih ada pelanggaran, persoalan ini
kan belum selesai, seharusnya peran pemerintah bukan hanya melarang, tapi ada solusi yang ditawarkan, seperti keluhan para sopir yang beranggapan bahwa ongkos mereka dari tambang ke pelabuhan rendah, pernahkah pemerintah untuk membicarakan ini dengan pihak perusahaan,” tutupnya. Sementara itu, dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengangkutan batubara jelas disebutkan dalam Bab VI pasal 14 ketentuan pidana bagi yang melanggar sesuai ketentuan dalam pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).(ofy/ori)
PENGELOLAAN PAJAK
Dispenda Akui Belum Tertib SENGETI-Belum tertibnya administrasi di bidang perpajakan di Kabupaten Muarojambi, membuat Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda) mencoba mengambil alih pengelolahan pajak di Muarojambi.
Dengan begitu, diharapkan nantinya administrasi pajak serta penyetoran pajak dapat berjalan dengan baik. Kadispenda Muarojambi Sudirman, melalui Kabid Penagihan Fauzan mengatakan,
mulai dari tahun 2012 ke bawah, pengelolahan pajak untuk Muarojambi langsung di-handle oleh pusat, dan daerah hanya sebatas menerima. “Yang mengelola pajak pusat, kalau kita cuma menerima bersih setelah diproses oleh pusat,” ungkap Fauzan. Sementara, kita tidak mengetahui secara detail pajak apa saja yang masuk kepusat dan apaapa saja yang wajib pajak selama ini di Kabupaten Muarojambi. “Mulai 2013 tadi, kita ambil dari pusat dan akan kita kelola secara sendiri perpajakan di Muarojambi,” ujar Fauzan. Di tahun 2013 lalu pusat baru menyerahkanya ke daerah, kondisi ini membuat Dispenda harus mengubah data-data yang ada saat ini. Sebab, selama ini ada wajib pajak tidak bayar. “Kalau dulu di KPP Pratama agak susah merubah datanya, sekarang sudah ke kita, akan segera kita tertibkan,” ujarnya. Setelah semua ini tertata dengan baik, Dispenda akan segera menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sebab zona nilai tanah harus perbaiki. “Sekarang sudah mulai bertahap kita memperbaiki dan mengubah data yang ada,” pungkasnya.(jni/ori)