9
JUMAT, 22 November 2013 ¦ Edisi Sore Dinas ----------------------------------------------------------------- dari hal 1 KOMODITAS ruangan kerjanya, meninggalkan sejumlah wartawan yang hendak mengkonfirmasinya. Belum jelas apakah rapat tersebut berhubungan dengan kasus yang dilaporkan sejumlah guru dan pegawai ke DPRD Kota Jambi atau tidak. Sedikit pun Yamin tak bersedia memberikan keterangan. Pegawai Terkejut Mengetahui, Diknas Belum Berkomentar Sebagian pegawai Dinas Pendidikan tidak menyangka kasus ini akan muncul ke permukaan sebab sudah pernah dimediasi oleh kepala dinas. “Dulu pernah rombongan guru-guru dari Kotabaru mendatangi kadis menyampaikan masalah ini. Bulan lalu. Kirain sudah selesai,” ungkap salah satu pegawai. Para pegawai menyarankan kasus ini dibuka sejelasnya sehingga tidak menjadi beban para guru dan pegawai. Seperti diberitakan, sebanyak 36 guru dan pegawai menjadi korban utang Bendahara UPTD Dinas Pendidikan Kotabaru Joko Sarifudin. Gaji para guru tersebut dipotong untuk menutupi utang pribadi Joko yang macet di sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR). Kasus ini telah lama menggelisahkan para pegawai tersebut. Namun, sejumlah pihak di Dinas Pendidikan Kota Jambi berupaya meredamnya. Bahkan, mereka juga dicegah untuk mempolisikan Joko. Kamis (21/11), kesabaran para PNS yang sebagian besar adalah guru itu habis setelah mengetahui Joko tidak bisa ditemui, baik di kediaman
maupun kantornya. Para pegawai yang menjadi korban, mulai dari kepala sekolah, guru dan pelayan yang hendak memasuki masa pensiun, lalu membawa masalah ini ke DPRD Kota Jambi. Kepada wakil rakyat mereka menceritakan bahwa awalnya mereka didatangi oleh Joko yang meminta bantuan untuk mendapatkan pinjaman di salah satu bank. Joko mengaku memerlukan SK berkala para pegawai itu sebagai jaminan. Mereka pun memenuhi kehendak Joko. Mereka percaya karena Joko bendahara UPTD yang selama ini membayar gaji mereka. Lagipula, dalam perjanjian dengan mereka, Joko yang membayar semua angsuran ke bank tersebut. Semula, tidak ada masalah dengan pinjaman bernilai ratusan juta itu. Masalah mulai timbul ketika bank menghubungi para guru dan pegawai, bermaksud menagih utang atas nama Joko yang macet. Tentu saja mereka shock. Bayangkan saja, akibat pinjaman itu ada yang gajinya harus diptong Rp 9 juta per bulan. Anehnya lagi, gaji mereka mendadak dipotong oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota Jambi M Yamin untuk membayar pinjaman tersebut. Mereka memprotes kepala dan bendahara Dinas Pendidikan. Kedua pejabat itu berjanji tidak akan memotong lagi pada bulan depan. “Tapi itu kan bulan depan, bagaimana nasib kami bulan berikutnya?” kata Heni, salah satu guru SD yang
menjadi korban. “Kami menanggung beban tidak karuan, menjalankan tugas jadi tidak konsentrasi. Kami juga diminta tidak lapor dulu ke kepolisian, agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan,” terang wanita paruh baya ini dengan mata berkaca-kaca. Dari sejumlah dokumen yang diperoleh Harian Jambi, M Yamin ikut membubuhkan tanda tangan di berkas pengajuan pinjaman ke sejumlah bank atas nama Joko. Joko yang tinggal di Perumahan Mutiara Hijau diketahui sudah kabur bersama keluarganya. Ketua Komisi D DPRD Kota Jambi Fuad Safari menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para guru dan pegawai itu. “Akan kami pelajari terlebih dahulu persoalannya, setelah itu akan kita pertemukan pihak-pihak yang bersangkutan,” sebutnya tadi pagi (22/11). Persoalan ini, menurut dia, cukup pelik dan membutuhkan fokus kajian sebelum mengambil langkah penanganan. Dia meminta Dinas Pendidikan tidak lari dari tanggung jawab dan proaktif memediasi persoalan ini. Dia meminta Dinas Pendidikan mempertemukan pihak-pihak yang terkait masalah ini. DPRD juga menyoal mudahnya seseorang meminjan duit bank di bank-bank perkreditan rakyat (BPR) dai Kota Jambi. DPRD berjanji akan memanggil pihak bank, termasuk Bank Indonesia untuk mengetahui prosedur peminjaman.(*)
Polisi ---------------------------------------------------------------- dari hal 3 masih kesulitan dalam menghadirkan saksi dan masih menunggu hasil audit dari pihak Bank. Wakasat Reskrim Polresta Jambi AKP M Adri, saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya, membenarkan adanya keterangan tersebut. "Ya, kita masih kesulitan dalam menghadirkan saksi, kerena kebanyakan saksi-saksi yang kita mintai keterangan kebanyakan berasal dari luar daerah," ungkap Adri. Selain itu, M Adri juga menyebutkan, untuk mengungkap kasus ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari
pihak bank. "Saat ini kita juga masih menunggu hasil audit dari pihak bank, jika sudah rampung selanjutnya akan kita pelajari, berapa kerugian yang dialami oleh pihak bank," sebut Adri. Ditambahkan Adri, sejauh ini sudah ada lima orang saksi dari BRI Cabang Jambi yang dimintai keterangannya oleh penyidik, terkait kasus ini untuk sementara diduga terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan. "Kita akan dalami dulu, tidak tertutup kemungkinan juga ada pelanggaran ter-
hadap Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Korupsi," tambah Adri. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu manajemen Bank BRI Cabang Jambi melaporkan karyawannya ke Polresta Jambi karena diduga telah melakukan penggelapan. Namun sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak BRI mengenai laporan tersebut. Kepala BRI Cabang Jambi Cendria TJ Tasdik, yang beberapa waktu lalu sempat ditemui di Mapolresta Jambi, juga tidak bersedia memberikan keterangan. (isl/pai)
Aryani --------------------------------------------------------------- dari hal 3 Kegiatan lomba yang pertama kali diikuti Zona adalah O2SN yang diadakan di Kualatungkal, yang pada waktu itu lomba antar sekolah, Zona berhasil mendapatkan juara pertama. Kemudian Zona melaju ke tingkat Kabupaten Tanjab Barat dan mendapatkan juara pertama juga. Mulai dari situlah Zona lebih mengembangkan bakat di dunia karate. Adapun kiat-kiat yang dilakukan Zona sebelum mengikuti lomba karate, diantaranya adalah dengan mengikuti latihan, selain itu juga selalu mengevaluasi kemampuannya. Mau belajar dari orang lain untuk bisa lebih baik. "Kalau persiapannya sudah benar-benar maksimal, maka nanti waktu pas pertandingan pun, selalu diupayakan untuk menampilkan yang maksimal, apalagi biasanya yang mengikuti lomba itu adalah orang-orang yang mungkin
lebih dari saya, jadi mentalnya juga harus dipersiapkan," ungkap Zona. Sebagai penyandang titel juara, Zona berkewajiban untuk kembali bertanding pada kejuaraan karate tingkat nasional. Hingga akhirnya siswi kelas I SMA 6 ini dipercaya mewakili sekolahnya untuk mengikuti kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diadakan di Gorontalo beberapa hari yang lalu. Pada ajang tersebut, gadis yang bercita-cita ingin menjadi atlet nasional itu harus bersaing dengan puluhan atlet karate lainnya yang notabene adalah para atlet pilihan hasil seleksi di daerahnya masing-masing. Kendati demikian, gadis berkerudung ini sama sekali tidak gentar. Tekadnya cuma satu, dia harus tampil pada performa terbaiknya untuk mengharumkan nama Jambi dan sekolahnya.
Hasilnya cukup menakjubkan, kendati gagal meraih papan atas, setidaknya dia masih berhasil meraih tiga besar dari 100 peserta. Zona berhasil menyandang gelar juara ketiga dan mendapatkan dua medali perunggu. “Setiap saya mengikuti lomba, tujuan utama saya itu adalah melakukan dengan maksimal dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya," ungkapnya. Namun sayangnya, walaupun hasil kejuaraan sudah diumumkan, ternyata hingga saat ini Zona belum mendapatkan hadiah apa-apa, bahkan belum ada kabarnya. Selain itu, ketika Zona mengikuti Lomba di Gorontalo selama kurang lebih satu minggu, pihak pemerintah hanya memberikan ongkos sebesar Rp 800.000. Padahal pada hakikatnya, Zona mengikuti lomba karate tersebut adalah untuk mengharumkan nama baik Jambi. (*/pai)
Harga Sawit Jambi Naik JAMBI - Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menetapkan harga minyak sawit mentah (CPO) naik sebesar Rp 44 per kg untuk sepekan yang akan datang dari Rp 8.332 per kg menjadi Rp 8.376 per kg. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Jambi, Putri Rainun di Jambi, Jumat, mengatakan, hasil rapat tim perumus juga menetapkan harga tandan buah segar (TBS) sawit naik
sedangkan dan inti sawit turun untuk periode 22-28 November 2013. Keputusan kenaikan harga CPO dan TBS tersebut merupakan hasil rapat penetapan harga di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Untuk harga TBS usia tanam tiga tahun hingga lebih dari 25 tahun pada sepekan ke depan rata-rata mengalami kenaikan Rp 6 per kg, seperti harga TBS usia tanam tiga tahun naik dari Rp 1.447 per kg menjadi Rp 1.453 per kg.
Sedangkan untuk harga inti sawit turun Rp 11 per kg dari harga sebelumnya Rp 4.246 per kg menjadi Rp 4.235 per kg, dengan Indeks K yang dipakai adalah 89,75 persen. Indeks K merupakan proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani yang dinyatakan dalam persen. Berikut harga lengkap TBS, yaitu untuk usia tanaman tiga tahun sebesar Rp 1.453 per kg, usia tanam empat
tahun Rp 1.538 per kg, usia tanam lima tahun Rp 1.610 per kg, dan usia tanam enam tahun Rp 1.678 per kg. Kemudian untuk harga TBS kelapa sawit usia tanaman tujuh tahun Rp 1.721 per kg, usia tanaman delapan tahun Rp 1.756 per kg, sembilan tahun Rp 1.792 per kg, usia tanaman 10-20 tahun ke atas mencapai Rp 1.844 per kg, usia tanam 21-24 tahun Rp 1.788 per kg dan usia tanam di atas 25 tahun Rp 1.704 per kg.(ant)
Mahfud ------------------------------------------------------------------------------------------- dari hal 1 Mahfud setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. PT Dutasari Citralaras yang dipimpin Mahfud merupakan salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor pengerjaan proyek Hambalang, sebagian sahamnya dimiliki Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang sedangkan hingga 2008, istri Anas Urbaningrum yaitu Athiyyah Laila juga menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Audit BPK mengungkapkan bahwa Mahfud Suroso selaku Direktur Utama PT Dutasari Citralaras menerima uang muka sebesar Rp 63,3 mil-
iar yang tidak seharusnya diterima. Temuan aliran dana ini diduga terkait dengan pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang mengatakan PT Dutasari Citralaras berperan dalam menampung fee proyek Hambalang yang selanjutnya dialokasikan ke mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan sejumlah anggota DPR. Athiyyah sendiri sudah
dicegah KPK untuk bepergian ke luar negeri untuk enam bulan kedepan sejak tanggal 21 November 2013. KPK juga telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Athiyyah pada Selasa 26 November 2013 mendatang setelah pada Senin 18 November 2013, Athiyyah tidak datang dengan alasan sakit. Masih terkait kasus Hambalang, KPK juga memanggil Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas untuk saksi Anas Urbaningrum yang dijerat kasus gratifikasi dalam proyek Hambalang.
“Saya diperiksa sebagai saksi untuk Anas,” kata Winantuningtyas saat tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.10 WIB. Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Ia diduga menerima uang sebesar Rp2,21 miliar dari PT Adhi Karya yang kemudian digunakan untuk mendukung kemenangannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di kongres Demokrat tahun 2010.(ant)
Soal ------------------------------------------------------------------------------------------------ dari hal 1 konsultasi. Sehingga, mereka yang meminjam uang tersebut bisa mengelola usahanya dengan baik dan dana KUPEM bergulir terus. “Selama ini kan tidak seperti itu. Pemerintah hanya memberikan dana, tetapi tidak membekali dan mengawasi penerima,” ujarnya. Bila itu dilakukan, kata dia, program tersebut bisa berjalan berkesinambungan. “Program KUPEM ini harus dilanjutkan kembali karena menyentuh langsung usaha kecil masyarakat. Dengan catatan, pemerintah harus merancangnya dengan baik,” tambah Pantun. Sejalan dengan diluncurkannya program andalan Gubernur Hasan Basri Agus, yakni Satu Miliar Satu Kecamatan, program KUPEM yang dibuat semasa Gubernur Zulkifli Nurdin itu lambat laun tenggelam. Belakangan diketahui, pelak-
sanaan program ini sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi. Pada 2011, Gubernur HBA membentuk tim terpadu yang dikoordinir oleh Biro Ekbang dan SDA Setda Provinsi Jambi untuk memperbaiki pengelolaan dana ini. Namun, kinerja tim ini tidak maksimal. Pada 2011, BPK menemukan kekeliruan pencatatan saldo dana KUPEM. HBA lalu memutuskan untuk menghentikan program ini sampai kekeliruan diperbaiki. Namun, pada audit BPK selanjutnya tetap saja ditemukan sejumlah kekeliruan. Terdapat perbedaan data KUPEM antara Bank Jambi dengan Biro Ekbang. Tim terpadu mencatat penyaluran sebesar Rp 17,58 miliar, sedangkan Bank Jambi mencatat Rp 17 miliar. Data pengembalian dan tunggakan juga berbeda.
BPK juga menemukan pencatatan saldo dana KUPEM pola executing (yang dikelola penuh Bank Jambi) pada APBD sebesar Rp 1,2 miliar tidak tepat. Diketahui, dana yang sebenarnya masuk kategori pinjaman macet itu dipindah dari pos investasi non-permanen ke pos aset lainnya. Masalah lain yang ditemukan BPK adalah saldo dana Rp 5,17 miliar di kas pemerintah kabupaten/kota yang tidak jelas statusnya –apakah macet atau tidak tertagih. Ada pula dana KUPEM yang belum disalurkan dan mengendap di kas kabupaten/kota sebesar Rp 8,11 miliar. Berantakannya program ini mengindikasikan tidak bekerjanya tim terpadu tersebut. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi Supriyanto meminta Biro Ekbang menuntaskan masalah itu. Pemerintah, kata dia, ti-
dak bisa serta-merta menyalahkan peminjam yang tidak mengembalikan dana sementara pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan tidak dilakukan. “Kita akan desak terus untuk segera diselesaikan tagihan pada akhir tahun ini,” sebutnya. Bila pemerintah serius dan pengelolaannya bisa dipertanggungjawabkan, lanjutnya, dia berharap pada 2014 KUPEM kembali masuk APBD. Dengan catatan, pemerintah harus merancang pola baru. “Biro Ekbang harus merancang pola, sistem dan pengawasan yang lebih serius,” terangnya. Kepala Biro Ekbang dan SDM Henrizal mengaku masih kesulitan menuntaskan masalah KUPEM ini. Pasalnya, masyarakat yang meminjam mayoritas dari taraf ekonomi menengah ke bawah yang sulit mengembalikan pinjaman.(oby)
Menuju ------------------------------------------------------------------------------------------- dari hal 1 ujarnya. Langkah awal yang harus dilakukan pemerintah, kata dia, adalah bermusyawarah
langsung dengan masyarakat setempat. Ini perlu dilakukan agar terjadi keselarasan visi dan misi antara pemerintah
dan masyarakat. “Dalam pelaksanaannya ini pasti masih terdapat persoalan-persoalan. Langkah
pertama yang harus dilakukan adalah bermusyawarah dengan masyarakat Seberang terlebih dulu,” ujarnya.(*)
Enjoy ---------------------------------------------------------------------------------------------- dari hal 3 saya untuk belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan saya, terhadap keluarga dan juga orang lain,” tegasnya. Menurut Okta, manusia saling membutuhkan dan tidak
bisa hidup sendiri. “Saya ingin punya banyak teman, disenangi orang, karena dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup sendiri pastinya membutuhkan orang lain, makanya saya paling takut
membuat orang tersinggung,” ujar wanita berhijab ini. Okta berharap kedepannya bisa membahagiakan keluarganya, ia bisa membuat keluarga bahagia, dengan
hasil jerih payahnya sendiri, berusaha semampu mungkin untuk tidak bergantung kepada orang lain. “Pokoknya hidup itu harus kerja keras,” akunya. (rph/pai)
RS -------------------------------------------------------------------------------------------------dari hal 3 “Saat ini kita akan terus mendukung rumah sakit daerah untuk meningkatkan mutu pelayanannya," tambahnya. Dengan adanya kerjasama ini, kedepannya masyarakat yang menjadi perserta jaminan kesehatan tidak harus di proritaskan ke rumah sakit
pemerintah, “Kita tidak lagi memaksakan peserta harus ke rumah sakit pemerintah, nanti mereka bisa memilih rumah sakit yang mana," jelaskan. Ia menambahkan, pihak BPJS akan terus melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit, persoalan pelay-
anan hanya masyarakat yang bisa menilai dan mentukan pilihan untuk mengunakana jaminan kesehatan. Lebih lanjut dirinya menghimbau kepada rumah sakit daerah untuk segera melakukan perbaikan standar akreditasi, sehingga BPJS bisa menjalin kerja sama dengan
RS daerah tersebut. Untuk diketahui, salah satu syarat kerjasama BPJS dengan rumah sakit adalah, rumah sakit harus telah terakreditasi versi 2012. Sementara hingga kini, semua rumah sakit pemerintah di Jambi belum terakreditasi versi 2012. (dgl/pai)
PAD ------------------------------------------------------------------ dari hal 3 Saksi ----------------------------------------------------------------------------------------------dari hal 3 DPRD Kota Jambi yang saat ini masih melakukan studi banding ke Tangerang terkasit ranperda kesehatan gratis ini. Menurutnya, sebuah persoalan yang masih perlu dipertimbangkan, mengingat PAD Kota Tangerang jauh lebih tinggi, dibandingkan Kota Jambi. "Karenanya, masih terdapat hal-hal yang perlu dikaji kembali terkait pembahasan ranperda nantinya. Penyesuaian pemberian layanan kesehatan gratis, dengan kemampuan anggaran daerah," tutup Fuad. Ia mengatakan, setelah kembali ke Kota Jambi, pada Senin mendatang pihaknya akan kembali membahasa ranperda ini.
"Sekarang masih dalam rangkaian kegiatan pansus ranperda, studi banding di Tangerang. Pada hari Senin mendatang, ranperda baru akan dilanjutkan pembahasannya," terang Fuad. Menurut dia, Kota Tangerang, menjadi objek penggalian informasi, mengingat di daerah ini, setiap puskesmas telah memberikan layanan gratis, terhadap semua pengunjung yang akan berobat di puskesmas. Dengan layanan gratis di puskesmas, maka memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan. Begitu juga, dengan perawatan di rumah sakit milik
pemerintah. Rumah sakit, memiliki program, menggratiskan beberapa layanan perawatan. Layanan perawatan yang digratiskan, sifatnya perawatan yang berkelanjutan dan intensif. "Seperti cuci darah, di rumah sakit sini (Tangerang, red) sudah digratiskan untuk masyarakat," lanjutnya. Selain itu, sesuai dengan konsep keadilan, hal yang perlu diterapkan adalah elemen yang berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis, yaitu perawatan di kelas 3. Hal ini selaras dengan keinginan walikota, yang berkeinginan menjadikan rumah sakit umum daerah, sebagai rumah sakit dengan layanan hanya kelas 3. (ino/pai)
Sertifikasi Kapal, dari kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Talang Duku, Sugita. Dalam persidangan, Sugita mengatakan Kapal Pompong 3GT tidak sesuai spesifikasi, dan hasilnya bukan Kapal Pompong 3GT tetapi Kapal Pompong 0GT.
"Kapal pompong, secara panjang lebar sesuai, dan untuk kategori 3GT tidak sesuai spesifikasi kapal. Berdasarkan Kepmen nomor 6 tahun 2005, karena tidak mempunyai ruang tertutup 12 QBit," terang saksi ahli. "Syarat utama kapal 3GT harus mempunyai ruang ter-
tutup. Kondisi yang saya lihat belum bisa disebut kapal 3GT. Kapal sekarang seperti 0GT," tambah Sugita dalam persidangan. Atas keterangan ahli, terdakwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Parluhutan, akan menanggapi saat sidang dengan agenda Pledoi. Sidang
kembali dijadwalkan pada Kamis (28/11) dengan agenda mendengarkan orang keterangan saksi. Untuk diketahui, Kasus pengadaan 100 unit kapal pompong di Kabupaten Tanjabtim ini, disinyalir kerugian negara sebesar Rp. 3,117 miliar. (nui/pai)
389 Km ------------------------------------------------------------------------------------------dari hal 3 Masih berdasarkan data PU Provinsi Jambi, kondisi jalan provinsi ini saat ini dikategorikan empat. Pertama, untuk kategori baik sepanjang 581,085 km atau 38 persen, untuk kategori sedang 525,115 km atau 34 persen, untuk kategori rusak ringan 272,303 km atau 18 persen, dan untuk kategori rusak berat 126,428
km atau 8 persen. Ini dikatakan oleh Hendri, Kabid Bina Marga, melalui staf Bina Marga Dinas PU Provinsi Jambi, saat dikonfirmasi oleh harian ini tadi pagi. Menurutnya, kondisi jalan yang dalam kondisi bagus saat ini sepanjang ± 1.100 km atau 73,505 persen. “Jika dipersentasekan, ini bisa dikatakan
mantap, bahwa kondisi jalan gabungan antara jalan yang berkategori baik dan jalan yang kategori sedang. Kalau digabungkan jumlahnya sekitar segitu,” ujarnya. Status jalan ini merupakan data Dinas PU Provinsi Jambi yang dirilis sampai akhir Oktober 2013. Untuk rilis terbaru yakni panjang
jalan tahun 2014 pada bulan Maret mendatang akan dirilis kembali. “Untuk anggaran perbaikan jalan dalam provinsi tahun 2013 sebanyak lebih kurang Rp 404 miliar. Anggaran itu termasuk anggaran pemeliharaan, perbaikan jalan, dan lain-lain,” sebutnya lagi. (fdl/pai)