19 02 2014 pagi

www.harianjambi.com @harianjambi HarianJambi Telp : (0741) 5912188 (0741) 5912199 info@harianjambi.com

RABU 19 Februari 2014

U N T U K

Eceran: Rp. 2.000,E Lang Langganan: Rp. 50.000,-

P E R U B A H A N

Kabut Asap Belum Mengancam

AYU TING TING

Hal TANAH PILIH, 3

Hal SELEBRITAS, 2

Nama Anak Terungkap Hal 13-19

Setor Rp 15 Juta Tak Lulus K-2 Beredar SMS Gelap Tuding Kepala BKD Batanghari Bermain Satu persatu tampaknya akan terungkap permainan dalam penerimaan tenaga honorer kategori II (K-2) 2013. Terungkapkan adanya indikasi permainan tersebut setelah adanya pengumuman para honorer K-2 2013 yang dinyatakan lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh panitia seleksi nasional (panselnas).

OKTA FRANSISKA, Jambi

INDIKASI permainan uang tampaknya tidak bisa dihilangkan. Ini secara perlahan akan terungkap dalam pengumuman honorer K-2 menjadi CPNS. Misalnya, di Kabupaten Batanghari beredar Short Message Service (SMS) atau pesan singkat gelap isu suap kepala BKD beredar. Hal ini terkesan peserta yang telah lulus versi website itu

tidak bersih. Dalam SMS yang beredar disebutkan, peserta yang ikut di dalamnya ada yang membayar Rp 15 juta, Rp 50 juta hingga Rp 80 juta.

Dari isu yang beredar salah satunya disebutkan, ada guru honorer yang mengajar pada salah satu SD di Sridadi. Dalam pesan singkat tersebut disebutkan adanya guru honor tidak

lulus karena menurut kata-kata dalam SMS yang beredar, guru tersebut hanya mampu membayar Rp 15 juta kepada Kepala BKD Batanghari Syargawi.

Dari isi pesan singkat yang diterima Harian Jambi, di mana bertuliskan, Pak, sy mau kasih tahu bhw adik sy guru honor di sd sridadi dan baca Setor hal 4

PERDAGANGAN BEBAS

Hipmi Jambi Siap Jadi Pelaku, Bukan Penonton

SELAMAT PAGI

Demi Nyawa Orang

JAKARTA - Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari didampingi Ketua Umum BPD Hipmi Jambi Jefri Amas Hutagalung mengatakan, bahwa dalam waktu dekat, ketangguhan pengusahapengusaha muda, khususnya anggota Hipmi akan diuji dengan pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

“Jika para pengusaha muda tidak mampu bersaing, bisa dipastikan kita hanya akan menjadi penonton. Seluruh kue-nya akan dinikmati oleh pengusaha regional, baik dari Thailand, Malaysia, Philiphine, maupun Singapura,” ujarnya.

AEC 2015, timpal Jefri, merupakan dua muka mata uang. Di satu sisi menjanjikan peluang namun di sisi lain ada ancaman. “Menjadi peluang, ketika kita dapat melihat AEC 2015 sebagai pintu untuk melakukan ekspansi usaha kita. Namun

U

SAI rapat pembahasan jalan evakuasi bencana alam Kerinci di gedung DPR, Senin (17/2) lalu, sejumlah aksi penolakan bakal muncul. Pihak-pihak yang mengatasnamakan pembelaan terhadap kelestarian lingkungan akan menolak pembukaan jalur vital yang akan membedah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) itu.

Lantas timbul pertanyaan, apakah kita mau melindungi alam secara membabi-buta atau mau melindungi manusia dari kepunahan missal ? Inilah pertanyaan yang harus dijawab para aktivis yang selama ini menganggap taman nasional itu harga mati. Taman nasional bukan harga mati bila sudah menyangkut hajat hidup orang banyak.

Warga negara berhak mendapatkan perlindungan hidup, sebagaimana negara berkewajiban menjaganya. Perlu penegasan berulang-ulang bahwa ini bukan soal hajat hidup flora dan fauna di taman nasional, tetapi hajat hidup orang banyak yang disebut warga negara yang bermukim di Kerinci. Pertanyaan berikutnya, salahkah bila orang banyak, yang berjumlah sekitar 350 ribu jiwa di Kerinci itu, tanpa bisa menolak selama ini membiarkan tanah mereka dipatok untuk taman nasional? Akibatnya, sampai ke anak cucu mereka tidak dapat mencari makan di lahan nan subur itu.

Sehingga, sebanyak 51 persen wilayah Kabupaten Kerinci sama sekali tidak bisa diberdayakan untuk kebaikan ekonomi masyarakatnya. Sehingga mereka hanya bisa gigit jari dengan rasa cemburu yang mendalam ketika lahan-lahan di daerah tetangga justru dibuka seluas-luasnya untuk perkebunan, pertambangan, areal persawahan dan pemukiman. Mereka hanya bisa berdecak kagum menyaksikan kesejahteraan di daerah tetangga tanpa pernah bisa bermimpi untuk mendapatkan kesejahteraan. Mereka setiap hari dibayang-bayangi ketakukan masuk penjara, begitu berniat membuka lahan di perbatasan TNKS. Sementara di daerah tetangga setiap hari kayu-kayu ditumbangkan, rotan dibabat, emas, bijih besi, batubara dikeruk untuk kesejahteraan rakyatnya.

Akibat taman nasional itu, masyarakat Kerinci lalu hidup dalam kungkungan, seperti hidup di pulau di tengah samudera ganas, dalam ancaman letusan salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia, Gunung Kerinci. Bila erupsi terjadi dan nyawa mereka terancam, tidak ada jalur evakuasi yang memadai.

Maka, bayangkanlah, bila suatu saat erupsi itu terjadi, mereka akan mati konyol di pulau buatan pemerintah itu. Mereka mati konyol karena anda yang selama ini berpikiran sempit tentang taman nasional dan hajat hidup orang banyak. Jalur evakuasi itu akan membedah TNKS, mengambil hanya sedikit dari ratusan hektare taman itu. Dan, demi hajat hidup orang banyak di Kerinci, itu harus dilakukan. Ini soal hidup mati! (*)

akan menjadi ancaman jika kita tidak mampu memanfaatkannya,” katanya.

Sebagai kunci dari dua positioning AEC 2015, Okto mengingatkan bahwa pengusaha muda dan pengusaha pemula harus meningkatkan daya saing, kemampuan, dan strategi bisnisnya. Selain itu pemerintah juga diharapkan mampu untuk menjaga stabilitas perekonomian dan politik di tengah hingar bingar politik.

“Ketika Pemilu usai, AEC 2015 sudah diberlakukan. Jangan sampai kita melupakan agenda perekonomian yang dampaknya lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Sementara, Ketua BPD Hipmi Provinsi Jambi Jefri Amas Hutagalung mengaku pengusaha muda dan pengusaha pemula di Jambi sendiri sudah mulai ditempa dan ditingkatkan daya baca Hipmi hal 4

KASUS DAMKAR

Mantan Bupati Tebo Bebas

MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA

KETERANGAN IDP : Penyanyi Indah Dewi Pertiwi atau IDP memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus penerimaan uang dari tersangka kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardhani alias Wawan, kemarin (18/2).

KASUS WAWAN

Artis yang Terseret Langsung Klarifikasi JAKARTA - Pengacara artis dan model Cynthiara Alona, Sunan Kalijaga, mengklarifikasi status kliennya dalam keterlibatannya dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“Jadi hari ini kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) selaku kuasa hukum dari artis Cynthiara

Alona mendatangi KPK untuk mengklarifikasi pemberitaanpemberitaan yang beredar di mana menyebutkan nama bahwa klien kami menerima hadiah atau pemberian sebuah mobil Ford,” kata Sunan di Gedung KPK, kemarin (18/2).

Sunan mengatakan mobil bernomor polisi A 10 NA dari tersangka Wawan

Wawan

baca Artis hal 4

JAMBI - Terpidana mantan Bupati Tebo dua periode, Madjid Mu’az kemarin (18/2) bisa menghirupkan udara bebas.

Pasalnya, Madjid Mu’az yang terjerat kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) dinyatakan bebas bersyarat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jambi, Hendra Eka Putra. “Iya, sudah keluar, bebas bersyarat dia (Madjid Mu’az),” sebutnya.

Dikatakannya, bahwa Madjid Mu’az, telah menjalani 3/4 masa hukuman, yakni 10 bulan penjara dari vonis yang diputuskan oleh majelis hakim 14 bulan pidana penjara. Saat keluar dari Lapas sekitar pukul 08.00, Madjid Mu’az langsung dijemput keluarga. “Dijemput keluarganya tadi,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Madjid Muaz divonis satu tahun dua bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Selain itu, Madjid Muaz juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta serta membayar uang pengganti Rp 495 juta. Hendra mengatakan, Madjid Muaz bebas dari Lapas setelah dijemput oleh pihak keluarganya dan langsung keluar lapas menuju kediamannya.

Majelis Hakim Tipikor Jambi dalam amarnya menyatakan,

Madjid Mu az terdakwa Majid Muaza terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam persidangan tersebut selain terdakwa Majid Muaz, Majelis Hakim Tipikor Jambi juga menjatuhkan hukuman yang sama terhadap Raden Hasan Basri mantan pejabat setempat dengan vonis 14 bulan penjara atau satu tahun dua bulan dan mengganti uang negara Rp 250 juta.

Terdakwa terbukti bersalah bersama-sama sebagai pimpinan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran telah melakukan tindak pidana baca Mantan hal 4

RIHANNA

Menangkan Jutaan Dolar atas Mantan Akuntan JAKARTA - Beberapa waktu lalu Rihanna melayangkan tuntutan atas kebangkrutan yang dideritanya lantaran sang akuntan dinilai tak menjalankan tugasnya dengan baik.

Akhirnya, kedua belah pihak setuju untuk berdamai dengan membayar denda sebanyak US $10 juta kepada Rihanna.

Seperti dilansir dari DailyMail, Selasa (18/2/2014) Rihanna menuntut Peter Gounis dari Berdon LLP sebanyak US $35 juta dolar atau sekitar Rp 411,3 miliar. Peter dituduh sebagai penyebab kebangkrutan yang diderita mantan kekasih Chris Brown itu lantaran tak sanggup memberikan saran yang baik terhadap keuangannya.

Setelah menempuh kesepakatan, akhirnya kedua belah tuju untuk menyelepihak setuju saikan masalah di gan US $10 luar pengadilan denau sekitar Rp 117,6 miliar juta atau rupiah. annya, Dalam tuntutbahwa Rihanna menyatakan nuari 2009 ia hanya pada Januari yak US memiliki uang seban$11 juta.. Namun sang akuntan ankannya untuk menyarankannya membeli Hills sebuah rumah di Beverly juta atau seharga US $7,5 uta Rp 88,3 juta untuk in-vestasi. Paat dahal, saat itu sang akuntan anna tahu Rihanna esulisedang kesulitan uang..

Namun sayangnya, rumah tersebut mengalsakan ami kerusakan ng besar yang usmengharusnna kan Rihanna enguntuk menghabiskan lebih darii ta US $1 juta sebelum menjualnya kembali dengan kerugian hampir US $2 juta atau sekitar Rp 23,5 dtk/ miliar. (dtk/ h7o)

ZACK LEE

Tak Mau Bahas Soal Pemukulan JAKARTA - Zack Lee telah menjadi tersangka dalam kasus pemukulan terhadap Mario Lawalata yang terjadi pada 16 Desember 2013 lalu. Bahkan menurut keterangan polisi, Zack mengakui telah melakukan tindak kekerasan terhadap Mario.

Saat menjenguk Roger Danuarta di penjara, Zack pun ditanya soal perkembangan kasus yang menjeratnya itu. Tapi suami Nafa Urbach itu menepis dan memberi isyarat bahwa dirinya enggan membicarakan kasus itu.

"Tidak tahu kabarnya. Mario tetap temen saya. Saya cinta damai. Saya nggak mau bahas itu," ujarnya saat ditemui di Polsek Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (18/2/2014).

Zack hanya mau menjawab pertanyaan seputar sahabatnya yang tengah dijenguknya.

Meski para wartawan mencoba menanyakan lagi mengenai kasusnya itu, ia tetap bergeming.

"Jangan bahas soal saya lagi ya, nggak seru lagi," katanya sambil berlalu.(dtk/h7o)

SELEBRIT ELEBRITAS AS BIOSKOP HARI INI

TEATER 2

TEATER 1

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

2

TEATER 3

TEATER 4

12:20

13:00

12:15

12:30

14:40

15:25

14:30

14:45

17:45

17:50

16:45

16:50

19:20

20:30

19:15

19:10

21:30

21:20

21:40

WTC Batanghari

AYU TING TING

Nama Anak Terungkap, Lahir 28 Desember di RS Bunda JAKARTA - Sampai saat ini, masih belum jelas kapan Ayu Ting Ting melahirkan. Pelantun 'Alamat Palsu' itu pun selalu bungkam setiap ditanya apa pun soal bayinya.

Kini, pertanyaan itu akhirnya terjawab. Dalam surat gugatan cerai yang ditunjukan pengacara Enji, Hotman Paris, tertulis Ayu melahirkan pada 28 Desember 2013 di RS Bunda Jakarta.

"Bahwa selama melakukan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama BILQIS KHUMAIRAH RAZAK lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2013," demikian petikan surat tersebut.

Selain soal tanggal kelahiran, surat gugatan Ayu juga mengungkap beberapa alasan dirinya ingin bercerai dari Enji.

Salah satunya disebutkan karena Enji sering berhubungan dengan perempuan lain.

"Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 pada saat sedang dalam keadaan mengandung, PENGGUGAT sering mendapat informasi apabila TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menimbulkan kondisi PENGGUGAT menjadi tertekan baik fisik maupun batin," petikan surat tersebut.

Ayu dan Enji menikah pada 4 Juli 2013. Namun, setelah melahirkan anaknya, Ayu memutuskan untuk berpisah dengan suaminya itu dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan pada Januari 2014. (dtk/ h7o)

KONSER

Tiket MLTR di Jakarta Sold Out!

JAKARTA - Kedatangan ketiga grup band Michael Learns To Rock (MLTR) ke Indonesia ternyata disambut begitu antusias. Buktinya, lima kelas tiket Jascha Richter Cs itu sudah habis terjual.

Kabar baik itu disampaikan saat jumpa pers MLTR di Hotel Four Season Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2014).

“Kita melepas 3000-an tiket, kita bersyukur penggemar MLTR banyak dan tiketnya kurang banget. Tapi ini jadi pengalaman untuk menyediakan venue yang lebih besar,” ujar perwakilan pihak promotor Fullcolor Entertainment David Ananda.

Mulai dari kelas paling rendah, Bronze yang dibarendol seharga Rp 750 ribu sampai yang tertinggi, Diamond yang dihargai Rp 2,5 juta, sukses ludes sehari sebelum gelaran konser yang bertajuk ‘Romantic Valentine Concert with Michael Learns To Rock’. Menariknya, seluruh kelas tersebut menyediakan bangku, sehingga penonton tak perlu lelah berdiri.

“Saya 3000 tiket cukup, kita sedikit menyesal juga dengan habisnya tiket, karena jadi ada yang nggak kebagian. Bagi yang sudah membeli, MLTR dan kami mengucapkan terima kasih,” timpal perwakilan dari Event Management Triple D Entertainment Dewi Santi William yang juga salah satu suksesor konser MLTR. “Fans di Indonesia adalah yang terbaik. Banyak fans setia dan bisa dibayangkan sambutan mereka tiap kita datang ke sana,” tutur sang vokalis Jascha Richter.

“Indonesia adalah negara Asia pertama yang menemukan Michael Learns To Rock, dan kami berhutang banyak kepada kalian. Itu kenapa kami kembali lagi,” sambung Richter lagi.

Konser ‘Romantic Valentine Concert with Michael Learns To Rock’ siap digelar besok, hari Rabu (19/2) di Skenoo Hall Gandaria City, Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya MLTR menyambangi Pekalongan. Sejumlah kejutan pun sudah dipersiapkan pelantun ‘Paint My Love’ itu, termasuk penampilan pembuka dari solois lokal pemenang kompetisi bernyanyi, Billy Simpson. (dtk/h7o)

FILM

'Oo Nina Bobo' Siap Tayang 20 Maret JAKARTA - Setelah sukses dengan film “Sang Kiai” yang berhasil meraih piala citra sebagai Film Terbaik Bioskop Indonesia 2013, kini Rapi film mengeluarkan film pertamanya di tahun 2014. Film tersebut berjudul 'Oo Nina Bobo'.Film horor ini disutradarai oleh Jose Purnomo dan dibintangi oleh Revalisa S temat, Firman Ferdiansyah dan Daniel Topan. 'Oo Nina Bobo' diangkat dari kisah lagu Nina Bobo.

"Semua orang pasti mengenal lagu Nina Bobo. Lagu yang sering dinyanyikan para orang tua sebagai lagu pengantar tidur. Tapi ternyata lagu ini mempunyai kisah yang cukup menarik dan menyeramkan dimana anak dan orang tua yang menyanyikan lagu ini akan dihantui secara misterius,"

demikian keterangan pers yang diterima detikHOT, Selasa (18/2/2014).

Pengambilan lokasi dilakukan di Jakarta dan Bandung. Syuting memakan waktu 14 hari dan film akan berdurasi 91 menit.

'Oo Nina Bobo' akan tayang di bioskop pada 20 Maret mendatang.

Berikut ini sinopsisnya: Lima tahun yang lalu, terjadi pembantaian misterius. Ditemukan seorang ibu mati tergantung, sang suami mati terjatuh dari tangga dan anak gadis bungsunya Lala yang masih berumur 6 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di kamarnya. Hanya Ryan, anak laki-lakinya yang saat itu berumur 7 tahun, selamat.

Sejak saat itu Ryan mengalami

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dan dirawat di panti.

Kondisi emosinya labil dan seringkali mengalami mimpi buruk. Perlahan, Ryan menutup dirinya dan melakukan fiksasi terhadap trauma yang dialaminya, Ryan bersikap seakan-akan dia lupa terhadap semua peristiwa tersebut.

Lima tahun kemudian hadirlah Karina, psikiater yang sedang mengambil tesis S2, dan menjadikan Ryan yang sudah

berumur 12 tahun sebagai obyek penelitiannya. Sekalipun Ryan dianggap normal dan siap dikeluarkan dari panti, namun Karina ingin melakukan eksperimen terakhir.

Dia ingin mengajak Ryan kembali ke rumahnya yang lama. Karina yang sangat percaya pada teori empirisnya bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengatasi PTSD adalah mengajak korban ke

lokasi dan dia harus belajar menghadapi situasi yang bisa memancing traumanya.

Sekali pun banyak seniornya yang mengkhawatirkan treatment ini, namun Karina bersikeras bahwa dia bisa melakukannya. Jika Ryan tetap bersikap normal, maka berarti Ryan memang sudah berhasil menghadapi traumanya.

Karina tidak percaya sama sekali, malah bersikap skeptis saat diingatkan oleh Bams, sahabatnya, bahwa berdasarkan pegakuan Ryan di awalawal pemeriksaan, ada kemungkinan kerterlibatan makhluk lain yang berada di rumah tersebut yang menjadi penyebab kematian.

Di dalam rumah tersebut, pada

awalnya Ryan memang menunjukkan perilaku yang normal, namun hari ke hari, sikap Ryan berubah. Ia menjadi berjarak, misterius dan aneh.

Hubungannya menjadi jauh dengan Karina. Ketika suatu malam, Ryan mengalami mimpi buruk dan mengigau, Karina meniru apa yang dulu sering dilakukan ibu Ryan dengan menyanyikan lagu Nina bobo.

Lagu Nina bobo tersebut ‘menghidupkan’ segala sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Sesuatu yang membuat keluarganya terbunuh, enam tahun lalu. Dan kali ini, dia mengancam hidup Karina guna menuntaskan apa yang belum sempat diselesaikannya lima tahun lalu. (dtk/h7o)

Cuaca

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

Hari Ini

19 Feb 2014

3

CERAH

Jambi

SUMBER: BMKG JAMBI

Kabut Asap Belum Mengancam Dinkes Imbau Warga Waspada ISPA

JADWAL SHALAT SUBUH 04 : 41

DZUHUR ASHAR 12 : 11

15 : 37

MAGRIB

ISYA

18 : 18

19 : 32

Kabut asap akibat peakaran hutanag melanda sejumlah provinsi di Sumatera, termask Jambi, belum mengancam kesehatan warga. Sampai saat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi belum menerima laporan baik itu dari Dinas terkait penyakit yang terjangkit akibat kabut asap.

SUMBER : Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi

INSPIRING WORDS

FADLAN MA ARIF, Jambi

Kita boleh saja berubah menurut musim, tetapi musim tidak akan mengubah kita EDWIN EKA PUTRA/HARIAN JAMBI

KABUT ASAP: Kabut Asap yang melanda Provinsi Jambi saat ini belum membahayakan bagi warga.

Kahlil Gibran

BANGUNAN ILEGAL

Pemkot Diberi Waktu Seminggu Untuk Membongkar Tower di Atas Masjid

BUAH BIBIR

Kita yang Harus Ciptakan Kesempatan MENJADI pegawai negeri sipil (PNS) mungkin telah menjadi dambaan ambaan banyak orang. Dengan jaminan n hidup g yang yang baik, sudah banyak orang enjadi berlomba-lomba untuk menjadi PNS. Menempuh pendidikan dii Institut Pemerintahan Dalam Negur eri (IPDN) juga merupakan jalur ai lurus untuk menjadi pegawai negeri. Ini pula yang ditem-puh oleh Nauli Anggrestina..

Ditemui Harian Jambi di kan-tornya sore itu (18/02) Ully pun banyak bercerita tentang kehidupannya Setelah lulus IPDN pada tahun 2009 Ully lanjut bekerja sebagai staf bagian Pemerintahan Umum(PUM)

baca Pemkot, hal 4

DOK/HARIAN JAMBI

TOWER: Tampak bangunan tower yang dibangun di atas mesjid.

Warga minta agar tower ini segera dibongkar.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kasus KDRT Meningkat Drastis BPMBP: Sebulan, Ada 16 Laporan Kasus JAMBI- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BPMBP) Provinsi Jambi mengaku, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meningkat drastis di tahun 2014 ini.

Bagaimana tidak, selama sebulan terakhir ini, BPMBP telah menerima 16 laporan kekerasan terhadap wanita dan anak ini. Kasubbid PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan) Ani Noprini kepa-

da Harian Jambi Selasa (18/02) kemarin membenarkan hal itu. “Sampai hari ini (kemarin, red) sudah 16 orang yang melapor. Laporan tersebut bermacam-macam, dari 16 orang itu, baca Kasus, hal 4

Upaya Hukum Para Korban Penipuan oleh Bendahara UPTD

Ancam Lapor ke Kejati Jika Mentok di BI

baca Kita, hal 4

NAULI ANGGRESTINA KANATA/HARIAN JAMBI

KARIKATUR

AKTIVIS Kelompok Aktivis Pita Merah (Kapim) memberi waktu kepada Pemerintah Kota Jambi selama satu minggu untuk membongkar tower yang berdiri kokoh di atas masjid di Kawasan Jelutung.

Ini ditegaskan oleh Ilyas, Korlap Kapim, dikonfirmasi harian ini kemarin (18/02). “Kita beri waktu satu minggu kepada Walikota untuk menyelesaikan dan membongkar tower yang berdiri di atas tempat ibadah itu,” ujarnya.

Jika dalam tempo wattu seminggu ini belum dilaksanakan, maka pihaknya akan turun langsung ke lokasi untuk melakukan pembongkaran. “Kalau tidak, kita akan turun langsung. Selain telah ditolak oleh warga, bangunan ini jelas-jelas tidak ada izinnya,” tegasnya.

Sebelumnya, puluhan massa Kapim Jambi ini melakukan aksi demonstrasi di kantor walikota dan kantor PTSP Kota Jambi memprotes banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Upaya demi upaya terus dilakukan oleh puluhan guru yang menjadi korban penipuan oleh Bendahara UPTD Pendidikan Kecamatan Kotabaru, Joko Sarifudin, untuk mendapatkan kembali SK mereka yang tergadai di sejumlah bank. Setelah kemarin mereka melapor ke Bank Indonesia, kini puluhan abdi negara ini berencana akan melapor ke Kajaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.

KANATA SYAPUTRA, Jambi MESKI pun si bendahara itu telah mau bertanggung jawab untuk membayar kerugian dan membayar tagihan di empat bank tempat ia menggadaikan

DOK/HARIAN JAMBI

PERTEMUAN GURU: Bendahara UPTD Kotabaru, Joko Sarifudin melakukan pertemuan dengan para guru di Disdik Kota Jambi beberapa waktu lalu.

SK para guru ini, namun laporan demi laporan ini dilakukan karena mereka merasa tidak pernah memberikan persetejuan secara langsung kepada pihak bank untuk melakukan pencairan pinjaman oleh Joko

Sarifudin itu, dan menuntut agar SK mereka dikembalikan.

“Ya, kita akan gugat 4 bank yang bersangkutan tersebut hingga ke Kejaksaan Tinggi jika pihak BI tidak menagani,” baca Ancam, hal 4

INI dikatakan Kabid P2LP (Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dr.

Kaswendi, M.Kes, kepada Harian ini kemarin.

“Sampai saat ini belum ada laporan yang masuk terkait adanya penyakit yang diakibatkan oleh kabut asap ini, baik itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun masyarajat,” ujar Kaswendi.

Menurutnya, kabut asap yangmelanda Jambi saat ini belum

terlalau mengancam kesehatan warga dan masih dalam kategori normal. Namun pihaknya juga mengimbau warga untuk waspada tehadap penyaki pernapasan.

“Kan sampai saat ini belum tergolong kejadian luar biasa, masih dalam tahap normal,” sebutnya Ia menambahkan, Dinas Kesehatan terus berkoordinasi BPPD Provinsi Jambi. “Jadi kita selalu koordinasi tentang baca Kabut, hal 4

4 RABU, 19 Februari 2014 ¦ Edisi Pagi BENCANA KELUD

Erupsi Hancurkan 70 Persen Kawasan Lindung BLITAR - Letusan dahyat disertai lontaran jutaan kubik

material padat dan panas pada pusat kawah Gunung Kelud,

Kamis (13/2) malam telah menghancurkan 70 persen kawasan

hutan lindung, hingga radius tiga kilometer di sekitarnya.

Setor Rp 15 Juta Tak Lulus K-2 ---------------------------------------------------------- dari hal 1 kawannyo sdh nyetor uang 15 jt katonyo dio org dekat pak gawi kepala kepegawayan. adik sy diminta uang 15jt yg pertamo, yg keduo dio minta 50jt lg kalo mau lulus. Adik saya dg kawannyo ado yg baru kasih 15 jt dan ado yg sampe 80jt. Ado yg lulus tp adik syo ndak lulus tp duit 15jt. Adik sy dg kawannyo ndak berani ngadu .takut pak. Kawan adik sy td dihub uangnya hr ini dibaliki kerno dio mau ktemu pak gawi pagi ini ambil duitnyo.

Dengan adanya pesan singkat indikasi suap tersebut, langsung dibantah tegas oleh Kepala BKD Batanghari Syargawi. Dihadapan sejumlah wartawan, Syargawi mengatakan, untuk penerimaan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS, dirinya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari sejumlah peserta yang lulus.

Sebab, untuk kelulusan peserta sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Satu rupiah pun saya tidak pernah terima uang dari para peserta tes honorer K-2. Jangankan menerima uang, ketemu dengan para peserta K-2 hingga saat ini belum pernah ketemu.

Saya berani bersumpah, tidak pernah terima uang. SMS tersebut mungkin dari oknum yang sengaja memperkeruh suasana.

Jika mereka ragu dengan hasil tes silahkan temui saya, jangan ngirim SMS gelap tapi tidak berani bertanggung jawab,” tegas Syargawi dengan nada tinggi, kemarin (18/2).

Lebih lanjut, kata dia jauh sebelum beredarnya pesan singkat itu di kalangan wartawan, dirinya sudah mengetahui. Diakuinya, selama proses K-2 namanya seringkali dicatut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Gara-gara K-2 ini, nama saya seringkali dicatut oleh para oknum gelap. Seringkali saya menerima telepon dari orangorang yang saya kenal, bahwa ada oknum yang menelpon peserta dengan mengatasnamakan saya. Padahal saya saat itu berada di Jakarta,” sebutnya.

Lebih jauh Syargawi mengatakan sudah mewanti-wanti kepada bawahannya agar tidak bermain dalam hal apapun terkait K-2. “Semua anak buah saya sudah saya wanti-wanti, jangan pernah terima uang dari para peserta. Jika kedapatan ada anak buah saya yang terlibat dalam hal ini, maka saya tidak segan-segan

akan memberikan sangsi tegas,” tandasnya.

Peserta Datangi Kantor BKD Untuk mempertanyakan nasib mereka selaku tenaga honorer yang kian tak jelas, setelah adanya pengumuman kelulusan peserta K-2 yang aneh dan tidak masuk logika, kemarin sebanyak tujuh orang honerer K-2 dari Kecamatan Rimbo Bujang mendatangi kantor BKD Kabupaten Tebo. Para honorer K-2 mengadukan hasil pengumuman yang dikeluarkan BKN dan Kemenpan RB yang tidak meluluskan mereka sebagai honorer sejak tahun 2005.

Kuswanti (42), salah seorang honorer K-2 datang mengadu bahwa dia dan rekan-rekannya mempertanyakan pengumuman sejumlah honorer K-2 yang mengabdi sejak 2010 dan 2011 lalu. “Kami datang ke sini hanya mempertanyakan hasil pengumuman itu. Kok bisa saya yang honor sejak 2005 tidak lulus, sedangkan honor 2011 lulus, bahkan salah satunya tidak honor kok lulus juga,” ujar Kuswanti dan rekan-rekannya.

Lebih rinci dikatakannya, dari 160 nama tersebut ada sekitar 12 nama yang diduga bukan

honorer sejak tahun 2005. Namun yang diketahui Kuswanti yaitu ada dua, diantaranya Duwi Rimba Wari yang satu kampung dengannya dan honor di SD Neger 119/VIII pada tahun 2010 dinyatakan lulus.

“Sudah itu yang saya tahu, pernah tinggal di rumah saya atas nama Mirna Loyanti, di mana dia sebagai honorer 2011 di SDN 177/VIII dan dinyatakan lulus.

Sedangkan setahu saya dia tidak pernah mengajar, tapi kok bisa dapat SK,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BKD Kabupaten Tebo Kamal Efendi menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini tidak bisa berbuat banyak karena belum menerima surat atau tembusan dari BKN maupun Kemenpan RB terkait pengumuman kelulusan honerer K-2.

“Terkait pengaduan itu, memang dalam petunjuk dari BKN untuk melakukan uji publik selama 21 hari yang juga merupakan satu tahapan dalam merespon hasil pengumuman dari BKN dan Kemenpan RB. Namun sampai saat ini kita belum terima hasil pengumuman itu. Hanya di situs online saja bisa dilihat. Tapi kami akan akomodir protes dan pengaduan ini,” ucapnya singkat. (ads/che)

Hipmi Jambi Siap Jadi Pelaku, Bukan Penonton ---------------------------------- dari hal 1 saing, kemampuan, dan strategi bisnisnya.

“AEC 2015 mau tidak mau, sanggup tidak sanggup mesti kita hadapi. Karenanya, BPD Hipmi Jambi selalu berusaha mempersiapkan diri khususnya bagi pengusaha yang bernaung di wadah Hipmi agar tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pelaku di era tersebut nantinya,” kata Jefri dihubungi saat menghadiri acara Diklatnas – Lemhanas di Jakarta.

Pengusaha muda asal Jambi yang kini sukses merintis usaha di Jakarta ini menyebutkan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggelar berbagai pelatihan dan seminar. “Terakhir kami menggelar Diklatda (Pendidikan dan Pelatihan Daerah). Hal ini guna memberikan pemahaman organisasi serta meningkatkan pengetahuan potensi perekonomian daerah, mentransformasi didirikannya HIPMI, meningkatkan kemam-

puan kepemimpinan serta rasa cinta tanah air dan bela negara,” ungkapnya.

Pada Diklatda itu, BPD Hipmi Jambi bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi selaku stakeholder perpanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Jambi. Peserta Diklatda berasal dari utusan BPC HIPMI dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Selain itu Diklatda II ini terbuka untuk

para pemuda yang ingin mengenal serta mempertajam naluri wirausahanya.

“Peran serta pemerintah sangat diperlukan bagi para pengusaha dalam menghadapi AEC 2015 tersebut. Bila pemerintah mampu menjaga stabilitas perekonomian, hukum dan politik, rasanya para pengusaha akan sangat siap menghadapi era perdagangan bebas itu. Hipmi Jambi siap jadi pelaku bukan penonton,” pungkasnya. (oby/che)

Mantan Bupati Tebo Bebas --------------------------------------------------------------- dari hal 1 korupsi senilai Rp 2 miliar pada 2004 dan 2005.

Pembelian dua unit mobil damkar tersebut dibayar selama dua tahun anggaran yang menggunakan APBD Kabupaten Tebo, namun tidak pernah dianggarkan dan menggunakan anggaran lainnya sehingga menyalahi aturan.

Madjid Mu’az terlibat dalam

kasus ini karena telah minta kepada pejabat setempat untuk mencairkan dana pengadaan mobil damkar dan mantan bupati tersebut menyetujuinya dalam anggaran dengan memberikan cacatan pada nota dinas Bupati Madjid Muaz yang menyatakan pengadaan mobil damkar ‘ok’, sehingga dilaksanakan.

Dua unit mobil pemadam keba-

karan di Tebo tersebut dibeli dari PT Istana Raya yang disetujui oleh terdakwa Madjid Mu’az dan terungkapnya kasus ini dalam sidang kedua unit mobil damkar tersebut tidak pernah dianggarkan di APBD Tebo. Pengadaan mobil tersebut tanpa dilakukan tender proyek dan menggunakan anggaran APBD dari anggaran lain karena proyek ini tidak

pernah ada atau tidak pernah dianggarkan.

Kemudian mantan bupati juga telah meminta kepada seluruh panitia anggaran untuk menandatanginya dan menyetujui anggarannya yang tidak pernah dianggarkan sebelumnya dan mobil itu sudah ada di Kabupaten Tebo sehingga seluruh dokumennya palsu. (nui/che)

Artis yang Terseret Langsung Klarifikasi -------------------------------------------- dari hal 1 sedang dalam proses penyidikan TPPU KPK. Menurutnya, Alona tidak pernah mengenal adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut. “Kami dimintai klien kami mengklarifikasi dikarenakan klien kami tidak merasa mengenal saudar Wawan. Karena klien kami tidak mengenal keluarga atau pihak dari keluarga gubernur Banten

dan keluarganya,” katanya.

Selain itu, kata Sunan, Alona merasa namanya tercemar.

“Klien kami merasa namanya dicemarkan. Dan tadi malam klien kami datang ke kantor PP HAMI untuk memberikan kuasa dan surat penyataannya yang ditandatangani di atas materai dan dia tidak pernah mengenal dan tidak pernah berhubungan

dengan Wawan.” “Dan dinyatakan mobil yang dia miliki, Ford berwarana merah dengan nopol A 10 NA itu adalah hasil daripada dia melakukan usaha sendiri. Jadi tidak benar ada pemberian dari seseorang yang bernama Wawan itu,” katanya.

Wawan memang disangkutpautkan dengan sejumlah artis terkait TPK dan TPPU yang

disangkakan KPK kepada adik Atut itu. Beberapa nama yang sudah mengemuka adalah Jennifer Dunn dan Catherine Wilson. Belakangan, sejumlah artis juga menggelar konferensi pers untuk membantah keterlibatan mereka dengan Wawan. Di antaranya seperti penyanyi Syahrini dan Indah Dewi Pertiwi (IDP). (ant/che)

HUKUM

Kejati Periksa Konsultan Pengawas JAMBI - Terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Rintisan Sekolah Bertarap Internasional (RSBI) di Pondok Meja tahun 2009-2012, penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi telah minta keterangan Konsultan Pengawas proyek tersebut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Penyelidik Agus Irawan bahwa Konsultan Pengawas, Usep Suryana.

“Sudah ada satu tadi, konsultan pengawasnya,”

U N T U K

ujar dia, kemarin (18/2).

Dikatakannya juga, bahwa sebelumnya pihak penyelidik telah melayangkan panggilan terhadap tujuh orang yang dimintai keterangannya, yakni Ketua Panitia Lelang, Konsultan Perencana, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Direktur Utama PT Bukit Telaga Hasta, dan Konsultan Pengawas.

“Belum diketahui, siapa nama-namanya. Nanti ber-

P E R U B A H A N

www.harianjambi.com PENERBIT: PT. Perisai Media Nusantara-Media Holdings KOMISARIS/CO FOUNDER: CSA Teddy Lesmana, Raden Surahman DIREKTUR: Yusuf Rinaldi GENERAL MANAGER: Raden Surahman KEPALA PENGEMBANGAN KORPORAT: Joni Rizal KEPALA PEMBERITAAN KORPORAT: Fachrul Rozi

dasarkan dokumen baru diketahui, dan kami minta kepada pihak yang dipanggil untuk dapat pro-aktif dengan kita,” tandasnya.

Kemudian, dari pantauan di lapangan, terlihat Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta datang ke Kantor Kejati Jambi. Terkait hal itu, Kajati Jambi, Syaifuddin Kasim menegaskan bahwa kehadiran beliau bukan untuk diperiksa, tetapi untuk sharing terkait permasalahan yang ada

di Provinsi Jambi, yakni masalah Kerinci dan Suku Anak Dalam (SAD).

“Saya tegaskan, bahwa Effendi Hatta bukan diperiksa.

Tetapi sharing terkait permasalahan yang ada di Jambi,” tegasnya. Untuk diketahui, bahwa pagu anggaran dalam proyek tersebut senilai Rp 67 miliar yang semula digunakan untuk sekolah bertaraf internasional. Kemudian saat ini gedung tersebut fungsikan sebagai balai peningkatan kompetensi guru. (nui/che)

Kepala Urusan Humas Perum Perhutani KPH Blitar Heri Purwanto di Blitar, Jawa Timur, Selasa, menyebutkan luas hutan lindung yang mengalami kerusakan parah tercatat mencapai 2.580 hektar lebih.

Luasan yang hancur itu mendekati 70 persen dari total luas kawasan lindung di lereng Gunung Kelud, yakni 3.885,4 hektar. “Itu data sementara yang berhasil kami estimasikan, mengacu pengalaman letusan tahun 1990 yang menghancurkan kawasan lindung hingga radius lima kilometer,” jelasnya.

Selain belajar dari pengalaman erupsi sebelumnya, catatan kerusakan berhasil direkapitulasi pihak KPH Perhutani Blitar setelah melakukan pengamatan langsung wilayah terdampak letusan Gunung Kelud, beberapa hari terakhir.

Kerusakan paling parah diiden-

tifikasi terjadi di petak 3 RPH Penataran, BKPH Wlingi. Dari total luasan baku hutan lindung di kawasan ini yang mencapai 1.738,4 hektare, vegetasi yang rusak mencapai 1.375 hektare. Kawasan lindung ini mengalami kerusakan sangat parah karena berada persis di pusat kawah/letusan.

Lanjut Heri, kerusakan dengan luasan hampir sama juga teridentifikasi di petak 6A RPH Gandusari, BKPH Wlingi. Dari luasan baku 2.146,9 hektar di area ini, sekitar 1.205 hektar di antaranya hancur total.

“Total kerugian negara akibat letusan ini diperkirakan mencapai Rp 19 miliar,” jelasnya.

Kerusakan sebenarnya juga terjadi di sejumlah hutan produksi kawasan penyangga di atas radius tiga kilometer dari puncak/ kawah Gunung Kelud.

Namun kerusakan dipastikan

tidak terlalu parah sebagaimana area sekitar pusat letusan (kawah) hingga radius tiga kilometer.

“Pengalaman erupsi 1990, muntahan material panas serta lava pijar menyebabkan kehancuran masih di sekitar letusan,” ujarnya.

Ia memperkirakan butuh waktu antara tiga hingga empat tahun untuk merehabilitasi kawasan dengan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, seperti kaliandra, sengon laut, bendo, dan aneka tanaman kayu lain.

KPH Perhutani Blitar yang memiliki wilayah pengelolaan kawasan hutan lindung di sekitar Gunung Kelud saat ini masih mengkoordinasikan data kerusakan tersebut ke Perum Perhutani Korwil Jatim, untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Kehutanan RI guna perencanaan rehabilitasi kawasan hutan lindung. (ant/che)

Kabut Asap Belum Mengancam ------------------------ dari hal 3 apapun yang berbicara terkait bencana dengan BPBD, agar setiap ada sesuatu yang membutuhkan kita, maka kita siap,” ujarnya.

“Penyakit yang patut diwaspadai yaitu Ispa, karena memang asap itu tergolong debu yang halus,” bebernya lagi.

Menyikai masalah ini, tam-

banya, Dinkes akan mengambil langkah dengan memberi himbauan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan.

“Daerah yang asapanya nampak dan tercium, diupayakan kalau mau berbergian keluar harus menggunakan masker, atau jika

memang kabut asapnya sudah parah, untuk segera mengurangi aktivitas yang sering dilakukan di luar rumah, terutama usiausia rentan terpapar penyakit seperti balita, bayi, ataupun orang-orang yang memang penyakitnya berhubugnan dengan debu, misal asma dan lainya,” tukasnya. (*/pai)

Pemkot Diberi Waktu Seminggu ----------------------- dari hal 3 seperti pembangunan hotel dan ruko bermasalah, dan pembangunan tower di atas tempat ibadah (masjid), yang sampai saat ini belum ada ketegasan dari Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Mereka mendesak Walikota dan DPRD Kota Jambi segera melakukan sidak dan membongkar bangunan tanpa izin tersebut, khususnya banguna tower yang berdiri kokoh di atas

masjid.

“Kita minta walikota dan dewan untuk secepatnya menindaklanjuti bangunan yang tidak mempunyai izin tersebut.

Terutama tower di atas masjid, karena masjid adalah tempat ibadah, bukan sebagai tempat berbisnis,” Ilyas, selaku koordinator lapangan.

Menyikapi aksi massa ini, Walikota Jambi, Sy Fasha, kepada Harian Jambi, menegaskan akan segera melaku-

kan pembongkaran bangunan tanpa izin, kususnya trower yang berdiri di atas masjid di kawasan Jelutung.

“Sebelumnya saya pernah mengatakan bangunan tersebut memang salah, dan kita pasti akan membongkarnya namun untuk menyelesaikan masalah ini kita tentu membuat kesepakatan dengan perusahaan dan pemilik bangunan yang terkait,” jelas Wali Kota Jambi Sy Fasha. (kns/pai)

Kasus KDRT Meningkat Drastis ----------------------- dari hal 3 satu orang bisa memiliki empat kasus,” ujarnya.

Jika dilihat dari laporan yang masuk selama 2014 ini, kata dia, tergolong cukup besar dan sangat mengagetkan pihaknya.

“Kita kaget juga melihat sampai hari ini untuk 2014 sudah enam belas orang yang melapor dengan berbagai persoalan, dan ini termasuk luar biasa bagi kami,” ujar Ani. Untuk laporan terbanyak, kata dia, adalah kasus KDRT, disusul kasus kekerasan terhadap anak, pemerkosaan, dan mengenai pernikahan dini. Menurut Ani, untuk saat ini pihaknya hanya sebatas menampung laporan yang masuk, setelah itu akan

dilakukan konseling panjang lebar terhadap si korban, baru kemudian akan diarahkan kemana kasus ini.

“Kita lihat setelah diadakan konseling panjang lebar, dan kita akan mengarahkan kemana tujuan dari mereka, misalkan mereka meminta untuk dibawa persoalannya ke ranah hukum, maka akan kita bawa dan akan kita perjuangkan ke ranah hukum tersebut,” sebutnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga melihat kasus tersebut dengan menggunakan beberapa teknik penyelesaian. “Mana yang bisa diselesaikan dengan mediasi atau dengan kekeluargaan, ya kita selesaikan saja,

tanpa dibawa ke ranah hukum,” bebernya lagi.

“Kasus yang dibawa ke ranah hukum, maka akan kita seiapkan pengacara tidak ada pungutan biaya apapun,” bebernya lagi.

Lebih lanjut, Ani mengatakan, pihaknya menyediakan rumah aman bagi mereka yang benarbenar membutuhkan perlindungan dan tidak ingin diganggu oleh pihak manapun.

“Bagi mereka yang membutuhkan perlindungan, kita sudah menyediakan rumah aman, yang dapat membuat mereka jauh sementara dari pesoalan yang terjadi pada diri mereka, dan rumah aman itu hanya ada satu di Jambi,” sebut Ani. (fdl/pai)

Ancam Lapor ke Kejati Jika Mentok di BI ---------- dari hal 3 jelas salah seorang guru bernama Syukur.

Ia mengaku sebelumnya telah melaporkan hal ini kepada pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Senin (17/2) lalu.

“Kita telah melaporkan hal ini ke BI dan OJK tujuan untuk menggugat bank-bank yang bersangkutan karena memberikan pinjaman tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan,” tambahnya.

Sementara itu salah seorang pengamat kasus ini mengatakan mendukung dan akan membantu untuk terus menindak lanjuti masalah ini sampai selesai.

“Saya akan bantu pihak guru menindak lanjuti masalah ini, jika BI tidak sanggup, kita juga siap melanjutkan perkara ini hingga ke kejaksaan tinggi,” kata Tursiman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Rifa’i, kepada harian ini beberapa

waktu lalu mengaku, persoalan antara pihak guru dengan Joko selesai. Saat ini Joko telah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan mengganti rugi pemotongan gaji guru oleh bank.

“Joko telah mempertanggungjawabkan ini semua, saat ini tinggal penyelesaiannya lansung dengan bank yang bersangkutan bagaimana caranya agar SK guru bisa dikembalikan,” katanya. (*/pai)

Kita yang Harus Ciptakan Kesempatan -------------- dari hal 3 sekretariat daerah kantor Wali Kota Jambi.

Sebagai seorang PNS di lingkup pemerintahan tidak membuat Ully menjadi kaku. Di waktu tidak bekerja Ully selalu menghibur diri dengan berbagai hobi yang ia suka mulai dari jogging, traveling, shopping juga bermain basketball.

Wanita kelahiran Jambi, 30 agustus 1990 ini awalnya tidak pernah berniat menjadi seorang PNS. Malah keinginannya

sewaktu kecil adalah menjadi seorang dokter. “sewaktu kecil pengen menjadi dokter, yaitu dokter muda yang berbakat,tapi tidak kesampaian, munkin karena rezeki dan garis tangannya sehingga menjadi PNS ,Toh sama-sama mengabdi pada negara dan melayani masyarakat, semoga saja bisa abekerja dengan amanah. Amien,” ungkapnya.

Baginya pekerjaan itu tidak perlu menunggu waktu. Malah

kitalah yang harus menciptakan waktu atau kesempatan itu.

Sesuai motto hidupnya “move on tidak harus menunggu waktu”.

Penyuka coklat dan siomay ini bahkan mempunyai syair dalam memotivasi dirinya dan juga orang lain ”bangkitlah wahai pemuda, jangan berlarut dalam kesedihan, hidup terus berjalan, teruskan perjuangan mencapai cita-cita, dan harapan kita dimasa depan,” ucapnya berapiapi.(kns)

DEWAN REDAKSI: Joni Rizal (Ketua), Raden Surahman, CSA Teddy Lesmana, Fachrul Rozi PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI: Fachrul Rozi REDAKTUR PELAKSANA: Pahdi REDAKTUR PELAKSANA TEMATIK: Nining Antero KORDINATOR LIPUTAN: Dodi Saputra REDAKTUR: Dodi Saputra, Andri Damanik, Rosenman M, Septa Randika, Ansori, Rakhmad Fadhilla, Siska Hendri, Novriana Dewi, Bangun Santoso, Dedi EDITOR BAHASA: Hardi Opes, Febri Sajidah SEKRETARIS REDAKSI: Reni Ambar Pertiwi REPORTER: Hesti Oktaviani, Sudir Putra, Kaharuddin, R Gilang Ezri, Idham Holidi, Doni Saputra, Muslihin, Arief Hermanto, Ipandri Arrahman Hadi, Adrianus Susandra, Andri Mustari, Murabil Fadil, Robinas, Faizarman, Kanata Saputra, Achmad Razin, Ririn, Muhammad Syukri, Fadlan Ma’arif LIPUTAN DAERAH: Okta Fransiska (Batanghari), Ivan Ginanjar (Merangin), Joni Hartanto (Muarojambi), M Thawaf (Tanjab Timur), Herjuliansyah Saputra (Tanjab Barat), Arfandi Sarbaini (Sarolangun), Saprial (Kerinci-Sungai Penuh), Septiadi (Tebo), Nicko Ardiyansyah (Bungo) FOTOGRAFER: Edwin Eka Putra DEVISI: Komunikasi Bisnis dan Pemerintahan: Popri Yanti (Kabag), Ade Mardhan, Afrioga Felmi, M. Zintir, Lut Hidayat LITBANG: Hansa Ganendra Wiratama CREATIVE DEVELOPMENT TEAM: Evan Abubakar (Digital Media Advisor), PENATA LETAK & PERWAJAHAN: Syarifudin Zuhri, Benedictus Charles Sirait, Ade Restu Kurnia, Sugeng Warsito, Ilham Firmansyah, Delvian Restu ACCOUNTING: Melati, Reno Noverdi, Lisnawati, Diding Rosidin KEPALA DEVISI USAHA : Edi Sutiyo SALES & MARKETING TEAM: Syaifullah Murshal (Kabag), Syaiful Amri, Mirwan, Dedek Rahman, Andhi, Ahmad Sabki, Herwansyah Ar, Iya Aulia, Nor Chasanah, Wanda (Designer ) SIRKULASI: Anas Bafadhal (Kabag), R. Fauzi, Jong jong, Rendi Lahara Hasdansyah, Ivan Herli, Alex Susanto, Melly BIRO JAKARTA: Herman Tandjung

TARIF IKLAN: Display (umum) Rp. 33.000,-/mmk, Iklan Warna Rp. 47.500,- Full Color Hal. 1 Rp. 95.000,REKENING BANK: a.n PT. Perisai Media Nusantara Bank BRI Cab. Jambi No. Rek. 0606.01.00046630.1 Bank Syariah Mandiri No. Rek. 0767414612 PERCETAKAN: PT. Jambi Media Grafika ALAMAT KANTOR PERCETAKAN: Jl. Lingkar Selatan 1 Paal Merah Lama, Jambi Selatan, Kota Jambi.

ALAMAT REDAKSI: Jl. Ir. H. Juanda No. 44 Mayang Mangurai Kota Jambi 361299 Redaksi: (0741) 5912199 Bisnis/Fax: (0741) 5912188 Mobile/SMS: 0823 8000 2013 Email Redaksi: redaksi@harianjambi.com Bisnis/Iklan: iklan@harianjambi. com Opini: opini@harianjambi.com Info: info@harianjambi.com HARGA BERLANGGAN: Rp. 50.000.- /bulan (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim).

HARGA ECERAN: Rp. 2000,- /eksemplar ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

DISCLAIMER: WARTAWAN HARIAN JAMBI DIBEKALI ID CARD/SURAT TUGAS SAAT MELAKUKAN TUGASNYA | WARTAWAN HARIAN JAMBI DILARANG MEMINTA ATAU MENERIMA UANG DARI NARASUMBER | MATERI PARIWARA BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB HARIAN JAMBI

email: info@harianjambi.com ¦ Telepon: (0741) 5912188/5912199 ¦ Fax: (0741) 5912188

www.harianjambi.com

@harianjambi

HarianJambi

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

5

Asmara Roni Didakwa UU Pemilu KPID Sebut Iklan Terdakwa Melanggar Calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Asmara Roni, didakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, terkait kasus pelanggaran pemilu.

DONI SAPUTRA, Jambi CALEG yang sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Polda Jambi ini di dakwa karena melakukan kampanye di media massa di luar jadwal yang ditentukan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Hendra Wijaya, pada persidangan perdana kemarin (18/02) kemarin mendakwa Asmara Roni dengan pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilihan Umum.

Dalam persidangan itu hakim meminta JPU memutar video klip terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Asmara Roni. Video klip yang ditayangkan sesuai kontrak kerja

antara pihak terdakwa Asmara Roni dengan pihak stasiun TV sebanyak 50 kali ditayangkan di televisi.

Dalam sidang dengan majelis hakim yang diketuai Mahfudin, selain membacakan dakwaan, juga langsung menghadirkan beberapa saksi, yakni dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi, media massa terkait, dan ahli dari Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID).

Dalam persidangan juga, diperlihatkan barang bukti berupa pemutaran rekaman video dari salah satu media televisi swasta di Jambi.

Saksi dari Bawaslu Provinsi Jambi, Ribut, mengatakan,

EDWIN EKA PUTRA/HARIAN JAMBI

SIDANG: Asmara Roni, memperhatikan saksi dari Bawaslu Provinsi Jambi, saat memberikan kesaksian di persidangan kemarin (18/02).

iklan kampanye yang telah dilihatnya itu sama dengan yang diperlihatkan dalam sidang. Menurut dia, itu termasuk dalam kateagori kampanye. Atas keterangan saksi, terdakwa Asmara Roni mengaku keberatan.

Selanjutnya, saksi dari Kasubag Hukum Bawaslu Provinsi Jambi, Taufiqurahman, mengatakan pernah melihat iklan kampanye tersebut satu kali yang disiarkan malam hari oleh televisi swasta tersebut. Namun ketika ditanya hakim, saksi hanya senyam-senyum.

Atas keterangan saksi ini, Asmara Roni merasa keberatan.

Dia mempertanyakan dari mana rekaman VCD tersebut diperoleh.

Kemudian saksi ahli lainnya adalah komisioner KPID Jambi Selvi Maria dalam kesaksiannya mengatakan benar ada siaran tentang video klip terkait terdakwa Asmara Roni dalam pelanggaran UU Pemilu.

Dalam video klip itu ada muatan penyampaian visi, misi tentang caleg yang mempromosikan

dirinya yang ditayangkan di TV tentang iklan kampanye yang menghimbau memilih dirinya.

Dalam kesaksiannya pihak KPID sudah mengingatkan seluruh lembaga penyiaran publik terkait sosialisasi pelanggaran iklan kampanye. “Pihak KPID sudah melakukan teguran terhadap Jambi TV pada 28 Januari 2014 dan sudah diterima,” kata Maria.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim PN Jambi minta JPU untuk menghadirkan saksi lainnya dipersidangan berikutnya.

Tersangka Asmara Roni telah terbukti melanggar dan dikenakan Pasal 276 UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dengan ancaman hukuman satu tahun penjara atau denda maksimal Rp 15 juta. Sidang dilanjutkan besok untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak lainnya termasuk saksi meringankan dari terdakwa Asmara Roni yang dalam sidang tidak didampingi kuasa hukumnya. (*/ant/pai)

KASUS KWARDA

KASUS CPNS SUNGAIPENUH

4 Pengurus Kwarda Diperiksa

Pekan Ini, Jeje Kembali Diperiksa

Mantan Wagud Sudah Diperiksa di Bandung

S UNGAIPENUH- Kasus dugaan ijazah palsu pada seleksi CPNS Kota Sungaipenuh tahun 2013, yang melibatkan Putra Pusri Amsy, Sekda Kota Sungaipenuh, Jeje Bintara terus digulirkan.

Dalam waktu dekat ini penyidik Polres Kerinci akan memanggil Jeje Biantara untuk proses lebih lanjut kasus CPNS Kota Sungaipenuh tersebut.

Hal ini disampaikan Kasubag Humas Polres Kerinci, IPTU.

JAMBI - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi terus melakukan penyelidikan kasus dana Kwarda Jambi pada masa jabatan Ketua Kwarda Uteng Suryadiatna dan Chalik Saleh.

Menurut keterangan dari salah satu penyidik Kejati Jambi keamrin, pihaknya memanggil empat saksi dari pengurus Kwarda Jambi, yakni Panca Pria, Mashreudin, Endang Kumradi, dan Drs Hendarmin.

"Iya, hari ini (Kemarin, red) kita panggil empat orang saksi untuk dimintai keterangan, tapi apakah keempat saksi tersebut datang memenuhi panggilan, saya belum tau," ujar sumber terpecaya Harian Jambi di Kejati Jambi.

Penyelidikan kasus Kwarda periode Uteng dan Chalik Saleh yaitu tahun 1995-2009, mulai dilakukan oleh Kejati Jambi karena ditemukan adanya dugaan penyimpangan oleh penyidik setelah menyita dokumen-dokumen Kwarda Pramuka Jambi.

Sementara itu, Giovani Sinulingga, Pengacara Uteng Suryadiatna, saat dihubungi via telepon selulernya kemarin, mengatakan bahwa pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat sudah memeriksa mantan Ketua Kwarda Pramuka Jambi, yaitu Uteng Suryadiatna untuk dimintai keterangan.

"Pemeriksaan Pak Uteng untuk dimintai keterangan pada tanggal 6 Februari 2014 di Kejaksaan Tinggi (kejati) Jawa Barat," ujar Giovani Sinulingga saat dihubunggi melalui via telefon. Selasa (18/2).

Dikatanya lagi, bahwa Uteng Suryadiatna baru sekali diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus penyimpangan dana Kwarda Jambi. "Baru sekali pak Uteng di periksa dan pada saat di periksa, saya yang mendampinggi beliau," tandasnya.

Pemeriksaan mantan Ketua Kwarda Jambi, Uteng Suryadiatna, dilakukan di Kejati Jawa Barat, karena yang bersangkutan tinggal di Bandung dan sedang sakit.

Untuk diketahui, bahwa penyelidikan dalam kasus ini terkait dugaan penyelewengan dan bagi hasil kebun sawit antara Kwarda Pramuka Jambi dan PT Inti Indosawit Subur (IIS), dengan perjanjian 30 persen untuk Kwarda Pramuka dan selebihnya untuk PT IIS. (nui/pai)

NARKOBA

Polda Periksa Brigadir Suheri Di Ruang Sat Narkoba Polres Merangin BANGKO - Tim dari Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap Brigadir Suheri, anggota Polres Sarolangun yang ditangkap membawa narkoba jenis Sabu beberapa waktu lalu.

Pemeriksaan dilakukan di ruangan Sat Narkoba Polres Merangin, Selasa (18/2) Pukul 10.oo WIB kemarin.

Tim yang berjumlah empat orang itu dipimpin oleh Mantan Kasat Narkoba Polres Merangin, AKP Rismayardi, mereka langsung memeriksa Brigadir Suheri bersama dua rekannya yakni Bustomi dan Ogy. Kapolres Merangin AKBP Satria Yusada, melalui Kasat Narkoba Iptu Teuku F Kenedy, kepada koran ini mengatakan, pihaknya hanya mendampingi dalam pemeriksaan tersebut. Ia mengungkapkan pemeriksaan dilakukan secara tertutup selama kurang lebih empat jam.

“Kalau mau konfirmasi langsung saja ke tim Polda, kami disini hanya mendampingi,” ungkap Kenedy.

Bahkan ketika ditanya inti pemeriksaan tersebut, Kenedy mengaku tidak begitu mengetahui, karena ia tidak bisa ikut campur dalam pemeriksaan tersebut. “Langsung saja ke tim, saya disini tidak bisa ikut campur masalah pemeriksaan, karena tugas saya hanya mendampingi dan memfasilitasi,” katanya.

AKP Rismayardi yang dikonfirmasi juga enggan berkomentar lebih banyak, tentang pemeriksaan tersebut, karena pemeriksaan ini merupakan permasalahan intern. “Jangan dululah, saya belum melapor hasil pemeriksaan ini ke Polda Jambi,” ungkap pria yang disapa akrab Aris ini Selasa (18/2).

Disinggung apakah pemeriksaan tersebut terkait dugaan barang bukti yang diamankan merupakan hasil penggelapan tangkapan Polda Jambi, Aris membantahnya. “Tidak ada kaitan dengan barang bukti, tunggu saya melapor ke Polda dululah,” tandasnya. (van/pai)

Penyidik Akan Kroscek LJK Novi ke Kemenpan RB Nuriswan pada koran ini kemarin. “ Ya, dalam minggu ini Jeje Biantara akan dipanggil kembali untuk proses lebih lanjut, dalam kasus CPNS Kota Sungaipenuh,” jelasnya Selain kasus ijazah palsu, kasus Novi Astria Yenti yang diduga lulus tanpa ikut tes CPNS juga terus dikembangkan penyidik.

Untuk kasus Novi ini, penyidik akan segera berangkat ke Kemenpan untuk meminta lembaran jawaban kerja Novi pada saat tes.

“Untuk kasus CPNS yang terkait dengan Novi penyidik akan berangkat ke Menpan untuk meminta LJK tes CPNS, LJK Novi akan di kroscek dulu, makanya kita perlu ke Kemenpan,”tegasnya.

Lalu bagaimana dengan proses penerbitan SK CPNS 2013, Nuriswan mengatakan bahwa polisi tidak akan menganggu proses itu. “Silahkan saja diproses polisi tidak menganggu karena itu kewenangan mereka,”ungkapnya Apakah ada rencana untuk

PENCURIAN

memanggil kembali Pusry Amsy dalam kapasistasnnya sebagai saksi Jeje Biantara? Dia mengatakan belum ada rencana untuk memanggil kembali Pusry.

“Belum ada rencana pemanggilan Pusry,”ungkapnya Untuk diketahui, Kasus Jeje Biantara dan juga Novi Astrea Yenti ini mulai bergulir setelah dilaporkan beberapa LSM ke Polres Kerinci karena diduga ada yang janggal terhadap kelulusan keduanya.

Jeje Biantara diduga menggunakan ijazah palsu untuk bisa ikut tes CPNS sehingga lulus CPNS, sedang dirinyta diduga tidak kuliah, sedangkan untuk kasus Novi Àstria Yenti diduga tidak ikut tes CPNS karena saat hari tes Novi berada di rumah sakit karena kecelakaan pada saat hendak pergi tes, dia dirawat di ruang Danau Kerinci pada tanggal 3 November dan keluar pada 4 November 2013 Lalu. (pri/pai)

NARKOBA

2 Bulan di Jambi, Disky Disel Ketua RT Dipanggil Lengkapi Berkas Pasutri Tersangka Narkoba

Ngaku Kehabisan Uang untuk Makan JAMBI - Niat mengadu nasib ke Kota Jambi, Disky Aprial (23) malah harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Jambi Selatan, karena mencuri satu unit Handphone merek Nokia.

Warga Jalan Plumpang B No. 13 RT 01 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini diciduk aparat Kepolisian Sektor Jambi Selatan setelah dilaporkan korban atas nama Leni Nopita Sari (26), yang tidak lain adalah teman kos-kosannya di Jalan Kolonel Polisi M. Taher, RT 16 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Kapolsek Jambi Selatan, Kompol Dudi Novery, mengatakan pada 9 Februari lalu sekitar pukul 01.30 WIB, Disky mencongkel kamar korban yang ditinggal kosong dengan menggunakan sendok garpu, setelah berhasil masuk, tersangka mengambil Hp Nokia C6 milik korban yang terletak di lemari pakaian.

Tidak lama berselang, sekitar pukul 06.00 WIB di hari yang sama, Disky kembali melancarkan aksinya. Namun kali ini dipergoki oleh Ani, penghuni kos-kosan lainnya.

"Pada saat itu tersangka sempat diniterogasi oleh para peng-

EDWIN EKA PUTRA/HARIAN JAMBI

DIAMANKAN: Disky Aprial bersama barang bukti, diamankan di Mapolsek Jambi Selatan.

huni kost-kosan lainnya, dan tersangka mengaku. Karena tidak terima perbuatan pelaku, Disky dibawa ke Polsek Jambi Selatan, bersama barang bukti yang ditemukan di kamar pelaku," kata Dudi, kemarin Selasa (18/2).

Sementara itu, Disky Aprial, kepada wartawan mengatakan

ia baru dua bulan berada di Kota Jambi. Ia mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk biaya hidup di Jambi.

"Saya kepepet tidak ada uang lagi untuk makan, saya baru sekali mencuri karena saya belum ada pekerjaan," akunya kepada wartawan. (ass/pai)

KASUS PERAMPOKAN DAN PEMBUNUHAN

Buru Pelaku ke Luar Kerinci KERINCI - Polres Kerinci akhirnya menetap tersangka dalam kasus perampokan dan pembunuhan terhadap Mawardi, warga desa Telaga Biru, Kecamatan Siulak beberapa waktu lalu.

Saat ini Polres Kerinci sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap pelaku yang diketahui lebih dari dua orang ini. Selain warga Kerinci, sebagian pelaku juga diketahui orang luar Kerinci.

Kapolres Kerinci, AKBP Abdul Mun’im melalui Kasubag Humas Polres Kerinci, IPTU Nuriswan membenarkan itu.

Menurut dia, tersangka saat ini sudah kabur keluar Kerinci.

“Untuk kasus pembunuhan kita sudah keluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka, ada beberapa nama tersangka,” jelasnya Nuriswan mengatakan, sebagian tersangka adalah warga Kerinci dan juga warga luar Kerinci. “Kalau tersangka orang Kerinci sudah ditangkap tentu lebih mudah menankap yang lainnya, kita sedang mencari tersangka,”ungkapnya Menurutnya, tersangka akan dijerat pasal 365 dengan ancaman hulumannya bisa 20 tahun penjara. “Pasal yang kita kenakan adalah 365 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,”tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mawardi tewas setelah dipukul kawasan perampok, Senin (10/2) pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Perampok memukul kepala korban dengan kayu. Dalam aksinya, kawasan perampok yang diduga berjumlah tiga orang membawa kabur 10 suku perhiasan emas dan satu unit sepeda motor. Mawardi sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum meninggal dunia.

Mawardi merupakan pensiunan pegawai negeri sipil yang diketahui ikut menyokong Adirozal, calon bupati terpilih Kabupaten Kerinci. Namun, belum bisa dipastikan apakah kejadian ini bermotif politik atau murni perampokan. (pri/pai)

JAMBI - Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi masih melengkapi berkas pemeriksaan terhadap Rahmat dan Igustina, pasangan suami istri yang ditangkap Kamis (23/1) lalu karena memiliki ganja seberat 15 kilogram.

Untuk pemberkasan kasus ini, penyidik masih melakukan pemanggilan satu orang saksi lagi, yaitu Ketua RT tempat pasutri ini diamankan.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, saat dikonfirmasi diruangannya, kemarin Selasa (18/2), dirinya mengatakan saksi tersebut yang akan diambil keterangannya adalah ketua RT di tempat kedua tersangka ditangkap beberapa waktu lalu.

“Masih pemberkasan. Satu orang lagi yang akan diperiksa, yakni ketua RT setempat,” kata Almansyah.

Lebih lanjut Almansyah mengatakan, saat ini, penyidik juga

tengah berupaya semaksimal mungkin agar berkas pemeriksaan kedua tersangka bisa segera lengkap dan dinyatakan rampung, utuk selanjutnya akan dilimpahkan kembali.

“Setelah dirasa lengkap, berkas akan kita dilimpahkan kembali ke kejaksaan,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rahmat dan Igustina diamankan di kawasan STM Negeri Jambi. Saat itu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti satu paket yang diduga ganja seberat lebih kurang 1 kg.

Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan pengembangan kasus, dan menemukan lagi 14 paket diduga ganja lainnya dengan berat lebih kurang 14 kg, di rumah pasangan suami istri tersebut.

Hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), barang bukti yang diamankan dari Rahmat dan Igustina positif narkotika jenis ganja. (isl/pai)

KORUPSI LAPTOP

Berkas Idham Dilimpahkan Tahap I JAMBI- Penyidik Subdit III Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, kemarin Selasa (18/2), kembali melimpahkan berkas perkara pemeriksaan Idham Khalid dan Pramudian Sitio, dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan 48 unit laptop bagi siswa berprestasi di SMAN Titian Teras tahun 2012, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pelimpahan ini merupakan pelimpahan tahap I, namun sebelumnya, berkas pemeriksaan mantan Kadis Pendidikakan Provinsi Jambi ini dan Pramudian sudah pernah dilimpahkan tahap I ke JPU. Namun dikembalikan lagi kepada penyidik karena masih ada kekurangan yang perlu dilengkapi.

"Hari ini berkas pemeriksaan Idham dan Pramudian dilimpah-

kan ke kejaksaan, setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan," kata Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, saat dikonfirmasi diruangannya, kemarin Selasa (18/2) Dilanjutkannya, dalam pelimpahan kali ini diharapkan berkas pemeriksaan tersebut dinyatakan lengkap oleh Jaksa, untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. "Mudah-mudahan berkas keduanya bisa segera dinyatakan lengkap," ujarnya lagi.

Untuk diketahui, selain Idham Khalid dan Pramudian Setio, dalam kasus ini juga telah ditetapkan satu oarang sebagai tersangka yakni Nia Kurniasih, yang beberapa waktu lalu dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan beserta barang bukti, untuk selanjutnya akan menjalani persidangan. (isl/pai)

6 RABU, 19 Februari 2014 ¦ Edisi Pagi

Judi Berkedok Pasar Malam Tim Gabungan Membongkar Tempat Judi Bola Glinding Aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP membongkar pasar malam yang berada di lokasi Eks Terminal Truk, Selasa (18/2) sore. Lokasi ini disinyalir tempat judi bola glinding.

IVAN GINANJAR, Bangko PANTAUAN Harian Jambi, pembongkaran aktivitas judi bola glinding disaksikan puluhan anggota Sat Pol PP, Kasdim 0420 Sarko Mayor Inf Herman Nursali, Staf Kecamatan Bangko, dan anggota Polres Merangin.

Pemilik Pasar Malam, Heri, kepada Harian Jambi mengaku pasrah usahanya dibongkar, setelah surat edaran Bupati Merangin dikeluarkan.

“Mau bagaimana lagi, kita ikuti saja aturannya, kalau tidak boleh melakukan aktivitas bola glinding, ya kita lakukan,” ungkap Heri.

Heri mengatakan, selain membongkar bola glinding ia juga membongkar seluruh permainan yang berada di Pasar malam tersebut, mulai dari permainan anak-anak hingga penjualan kaos dan permainan lainnya.

“Ya kita bongkar semua, kalau satu permainan dibongkar, ya kita bongkar semua,” tambah Heri.

Kasat Pol PP Ramli mengatakan, sesuai dengan instruksi bupati Merangin, ia diminta untuk membongkar aktivitas bola glinding karena dianggap melakukan praktek perjudian.

IVAN GINANJAR/HARIAN JAMBI

BONGKAR: Tim Gabungan yang terdiri dari TNI, Satpol PP, dan Polres Merangin membongkar praktek judi bola glinding di pasar malam yang berada di lokasi eks terminal truk.

“Perbupnya kan sudah ada, dan surat edaran dari bupati juga sudah keluar, jadi sesuai instruksi, saya harus

KORBAN LONGSOR

membongkar permainan bola glinding ini,” ungkap Ramli.

Ramli menegaskan, kalau pihaknya akan terus menga-

wasi aktivitas Pasar Malam yang ada di Merangin. Jika masih ada permainan Bola Glinding maka pihaknya akan

langsung melakukan pembongkaran. “Tetap kita bongkar tanpa alasan apapun,” tandasnya.(*/nik)

INFRASTRUKTUR

Murni Kelalaian Sendiri BANGKO - Kapolsek Tabir Ulu AKP Johan Efendi menyebutkan jika tewasnya satu warga Desa Ngaol Amrizal (23) pendulang emas, murni kelalaian sendiri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Amrizal bersama tujuh warga Desa Ngaol lainnya disebut-sebut melakukan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan menggunakan eskavator.

Namun, kabar itu kemudian dibantah AKP Johan. Menurutnya, Amrizal adalah pendulang yang mencari emas di bekas lokasi PETI. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (15/2) sekitar pukul 12.00.

Saat itu, para pendulang emas sedang melakukan aktivitas di tepi Sungai Batang Tabir tepatnya di Dusun Muaro Gombang.

“Kejadian itu, murni akibat kelalaian penambang itu sendiri,” ujar AKP Johan ketika dibincangi Selasa (18/2).

Johan menyebutkan, hasil keterangan saksi, tujuh penambang yang tertimbun longsor tersebut, sedang mendulang emas di tebing bekas galian eskavator. Namun saat asyik mendulang emas dengan tradisional di tepi sungai tersebut, tiba-tiba bekas galian tanah itu longsor.

Para penambang emas langsung berhamburan, 7 pendulang loncat ke sungai, sementara satu pendulang emas berlari ke arah tebing.

“Satu itu yang tewas tertimbun longsoran tanah, 7 lainnya

selamat karena meloncat ke arah sungai dan hanya tertimbun sebatas pinggang. Ini informasi dari sejumlah saksi yang kita mintai keterangan,” ungkapnya.

Terkait peristiwa ini, Johan menyebutkan jika para pendulang emas tersebut bukan pekerja PETI dengan menggunakan alat berat. Namun mereka melakukan pencarian emas dengan cara mendulang secara tradisional. Hanya lokasi pencarian emas dilakukan pada bekas galian eskavator.

“Peristiwa ini murni kelalaian dari korban, dan pihak keluarga memilih untuk tidak melakukan tuntutan apapun. Jadi tak ada tersangka,” jelasnya lagi.

Dijelaskannya, lokasi para penambang tersebut cukup jauh dari desa Ngaol. Sebab untuk menuju lokasi berjarak 8 Km dari Ngaol serta hanya bisa ditempuh melewati jalan air menggunakan transportasi ketek.

Ketika ditanya apakah di wilayah Tabir Barat masih banyak PETI dengan eskavator? Johan hanya mengatakan jika di lokasi tidak ditemukan adanya alat berat.

Meski demikian, informasi yang didapatkan polisi, bahwa keberadaan alat berat untuk PETI ada di wilayah Desa Air Liki.

“Informasi hanya ada di Desa Air Liki, jumlahnya saya kurang tahu, sebab untuk menempuh ke lokasi cukup jauh,” pungkasnya. (van/nik)

SEPRIADI/HARIAN JAMBI

MEMPRIHATINKAN: Kondisi Jembatan Sungai Sekalo di Desa Muara Sekalo, memprihatinkan. Warga menginginkan pembangunan jembatan ini di lokasi yang lama.

Pro Kontra Pembangunan Jembatan Sekalo MUARATEBO – Lokasi pembangunan jembatan Sungai Sekalo di Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay belum jelas. Akibatnya, pembangunan masih dihentikan sementara waktu.

Tarmo salah satu pekerja jembatan mengatakan jika dia dan rekannya sudah tiga minggu tidak bekerja. Mereka hanya dudukduduk santai, menunggu kejelasan.

“Kami belum tahu, apakah pembangunannya di lokasi lama atau lokasi baru,” ujar Tarmo.

Sementara Ahmad, warga setempat mengaku kecewa dengan rencana pemindahan lokasi pembangunan Jembatan Sekalo.

Menurut dia, rencana pemindahan lokasi pembangunan jembatan hanya akal-akalan kades.

“Gara-gara dia (kades,red) pembangunan jadi terhambat,” ketus Ahmad kemarin.

Menurut Ahmad, ada dua desa yang akan terisolir jika pembangunan Jembatan Sungai Sekalo dipindahkan ke lokasi baru, yaitu Desa Semambu dan Desa Pemayongan Kecamatan Sumay.

Jika tetap dibangun di lokasi lama, ada empat desa yang menikmatinya, yaitu Desa Suo-Suo, Desa Semambu, Desa Pemayongan dan Desa Muaro Sekalo.

Lanjutnya, tidak itu saja, lokasi

baru yang ditentukan oleh kades adalah wilayah yang rawan banjir, dan belum ada pembebasan lahan dari pemilik lahan.

“Sebenarnya saya tidak mau ikut campur soal pembangunan di Desa Muara Sekalo ini. Tapi ini sudah sangat keterlaluan sekali.

Masa jembatan dipindahkan ke lokasi yang rawan banjir, sementara peruntukannya paling banyak untuk 30 Kepala Keluarga (KK),” tukasnya.

Ditambahkan dia, warga Muaro Sekalo tidak terima jika lokasi pembangunan Jembatan Sungai Sekalo ini dipindahkan ke lokasi baru. (ads/nik)

AGRARIA

Kasus Penggelapan Lahan Masih Lidik MUARATEBO - Dugaan penggelapan lahan masyarakat Desa Tanjung Aur (Madestar-red) masih dalam tahap penyelidikan Polres Tebo. Penyidik Polres telah memanggil PT Regunas Agri Utama beberapa waktu lalu.

Demikian dikatakan Kapolres Tebo melalui Kasat Reskrim, AKP Ridwan Hutagaol kepada Harian Jambi, kemarin.

Selanjutnya, kata Ridwan, pihaknya akan menyelidiki dugaan keterlibatan Dinas Pertanian Tebo, seperti yang disampaikan

pelapor, Majid, Ketua Adat Desa Tanjung Aur, beberapa waktu lalu.

“Saat ini proses lidik atas pengaduan penggelapan lahan madestar sudah mulai berjalaan” timpalnya.

Menurut dia, penyelidikan membutuhkan waktu yang lama, mengingat penyelidikan dilakukan terhadap oknum yang berada di luar Kabupaten Tebo.

“Kita harapkan masyarakat bersabar menunggu. Proses penyelidikan masih berjalan,”

tegas Ridwan.

Penyelidikan dimulai dari tahap penyerahan lahan, saat masa jabatan GM PT RAU, tahun 1996 lalu. Penyidik juga telah mengirim surat panggilan resmi kepada GM PT RAU yang menjabat saat penyerahan lahan sekitar 18 tahun yang lalu.

“GM PT RAU itu masih ada, hanya saja berada di luar Kabupaten Tebo,” jelas kasat kembali.

“Setelah semua data lengkap dan akurat baru kita gelar perkaranya,” kata Kasat lagi.(ads/nik)

PERAWATAN MEDIS

Mat Pari Dibawa Ke RSU Sarolangun SAROLANGUN - Ahmad Yunus atau yang akrab dipanggil Mat Pari(65), sepuluh tahun hidup sebatang kara, akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Sarolangun, kemarin. Mat Pari dijemput petugas kesehatan, atas perintah Bupati Sarolangun, Cek Endra.

Saat dijemput petugas, mata Mat Pari terlihat berkaca-kaca.

Sedih bercampur gembira, tak bisa ditutupi dari pandangan wartawan yang hadir kemarin.

Kepada wartawan Mat Pari mengatakan, berterima kasih atas bantuan yang diberikan Pemkab Sarolangun. ‘’Saya sangat berterima kasih dengan perhatian yang diberikan Pemkab Sarolangun. Sebab saya ingin sehat dan tidak mau menyusahkan orang lain meskipun dengan kondisi saya seperti ini,”ungkapnya.

Bukan hanya pemkab saja yang memerhatikan, namun bantuan langsung juga diberikan Ketua

Tim penggerak PKK, dan juga Dinas Kesehatan Sarolangun.

Terpisah, dr Irwan Miswar, Dirut RSU Sarolangun mengatakan, Mat Pari butuh perawatan intensif. Pasalnya, Mat Pari terindikasi menderita penyakit komplikasi yang sudah lama diderita. ‘’Kita sudah periksa penyakitnya. Kita mendeteksi gangguan ginjal dan gejala TBC. Untuk itu, perlu perawatan yang intensif,” papar Irwan.(fan/nik)

7

RABU, 19 Februari 2014 ¦ Edisi Pagi PERHUBUNGAN

Truk Batu Bara Masih Melintas MUARABULIAN – Truk batubara masih saja melintas di jalan utama, Muarabulian. Hanya saja, belum ada tindakan tegas dari Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kabupaten Batanghari. Aksi pencegahan dengan cara mengusir truk batu bara kembali menuju stock pile hanya dilakukan pihak kepolisian. Padahal, Dishub dan Satpol-PP Batanghari memiliki peranan yang besar dalam menegakkan perda tentang larangan truk batu bara melintasi jalur darat.

Junaidi, salah satu warga Kota Muara Bulian, mengakui melihat langsung truk batu bara melintas di jalan Muara Bulian-Jambi. Jumlah truk batu bara yang dilihatnya sebanyak 10 unit, melintas pada pukul 16.00 di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian. “ Saya melihat truk batu bara itu melintas di Desa Sungai Buluh. Soalnya saya baru saja pulang dari jambi pada waktu itu,” ungkap Junaidi, Selasa (18/2).

Melintasnya truk batu bara di Kota Muarabulian, akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Katanya, truk batu bara bukan hanya melintas pada sore hari. “ Tadi pagi waktu saya menuju Jambi, juga ada truk batu bara yang melintas.

Seharusnya ini tidak boleh terjadi, kan perda telah melarang angkutan batu bara melalui jalur darat,” jelasnya.

Masih melintasnya truk batu bara melaui jalur darat, juga mendapat sorotan dari Ketua DPRD Batanghari, Supriadi ST. Kinerja Satpol PP dan Dinas Perhubungan Batanghari, lagilagi dipertanyakan politisi asal Golkar ini. Selaku penegak Peraturan Daerah (Perda), Satpol-PP Batanghari seharusnya mengambil langkah tegas agar truk batu bara tidak lagi melintas di jalan raya. “ Seharusnya Dishub dan Satpol PP melakukan patroli setiap hari, agar tidak ada lagi truk batu bara yang lolos melintasi jalan raya,” tegas Supriadi di Gedung DPRD Batanghari belum lama ini.

Pria yang akrab disapa Gabuk ini juga mengakui mobil yang dikemudikannya nyaris ditabrak oleh truk batu bara, saat akan pulang ke rumahnya di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung baru-baru ini. Jika saja dirinya tidak membanting stir ke kanan, mungkin mobil yang digunakannya telah ringsek. “ Mobil sayo hampir ditumbur dengan truk batu bara, apalagi ketika itu jumlah konvoi truk batu bara mencapai puluhan truk,” kisahnya.

Kasat Lantas Polres Batanghari, AKP M Gunawan belum lama ini juga meminta peran serta Pemkab Batanghari melalui Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk membantu pihak Kepolisian mencegah truk batu bara melintas di jalan raya. “ Tolong Dishub dan Pol PP ikut serta membantu pihak kepolisian dalam mencegah lewatnya truk batu bara di jalan raya,” pinta Kasat Lantas.(ofy/nik)

Proyek Jalan Dibongkar Warga Berada di Atas Tanah Warga Sungai Nibung Perkerasan Jalan Sumatera di Kelurahan Sungai Nibung tidak direncanakan secara matang.

Akibatnya, jalan itu dibangun di atas tanah warga tanpa diberikan ganti rugi.

HERJULIAN, Kualatungkal INFORMASI yang dihimpun Harian Jambi, jalan tersebut terpaksa dibongkar warga. Sejauh ini belum ada ganti rugi yang diberikan Pemkab Tanjab Barat kepada pemilik lahan.

Di lokasi ini dibangun proyek perkerasan yang dianggarkan melalui APBD 2013.

Siriyono, pemilik lahan, mengaku telah membongkar jalan tersebut, meski sudah dilakukan perkerasan beberapa waktu lalu.

“Saya bukan mau menghambat pembangunan.Lantaran ini masuk dalam lahan saya.

Terpaksa saya bongkar.Karena saya mau bangun rumah,” kata Siriyono.

Dirinya mengaku kecewa, karena tidak ada koordinasi saat pembangunan jalan. Sebelumnya dia juga telah mempertanyakan ke dinas terkait, hanya saja tidak ada kejelasan.

“Baik konsultan maupun pihak Dinas PU tidak ada yang berkoordinasi dengan saya,” katanya.

Ironisnya, setelah dia mulai membangun di jalan tersebut, barulah ada oknum di Dinas PU meminta Siriyono menjual tanah tersebut. Namun pria yang kerab dipanggil Nok Variasi ini menolak tawaran tersebut.

Terpisah, Misbah, Lurah

Sungai Nibung saat dihubungi Harian Jambi via telepon, Selasa (18/2) juga mengatakan hal sama. Sejauh ini tidak ada koordinasi dari Dinas PU maupun rekanan terkait perkerasan jalan tersebut.

“Setahu saya yang punya lahan itu telah memiliki sertifikat.

Bahkan dia telah mengantongi IMB pada saat akan bangun rumah,” terangnya.

Dirinya mengakui,kalau pekerjaan perkerasan jalan itu bukanlah usulan Musrembang dari kelurahan yang dia pimpin.

“Pada Musrembang 2012 dan 2013 tidak ada dari kita.Entah lah kalau 2011 lalu, karena masih tergabung dalam Kelurahan Tungkal Harapan,”pungkasnya.

Sementara itu, Ir Zulkifli, Pelaksana Tugas (Peltu) Kadis Pekerjaan Umum Tanjab Barat dihubungi kemarin mengatakan jika Dinas PU telah membahas soal ganti rugi tanah di lokasi tersebut. Diakui dia, perkerasan jalan selebar empat meter itu berada di sebagian tanah masyarakat.

Pihaknya sudah memberikan solusi, di antaranya pemberian ganti rugi sesuai harga pasaran, atau tukar guling. Secara pribadi, Zulkifli siap mengganti tanah warga tersebut dengan

HERJULIAN/HARIAN JAMBI

BANGUN: Terlihat beberapa warga membangun rumah di atas proyek pemerintah. Proyek perkerasan tersebut terpaksa dibongkar, lantaran berada di atas tanah warga, dan belum ada ganti rugi.

tanah miliknya. “ Kalau jadi ditukar guling, tanah itu tetap diganti rugi oleh pemkab, dan biaya ganti rugi itu sebagai pengganti tanah saya yang ditukar guling,” tambah Zulkifli.

“Itu saran saya. Saya pribadi

sudah kasih waktu satu minggu ke pemilik lahan agar mengambil keputusan. Karena kasihan juga lahan tanahnya harus terputus menjadi 2 bagian lantaran dibangun jalan,”lanjutnya.

Saat ini pemkab berusaha mencarikan solusi yang tepat,

sehingga pembangunan tetap berjalan, tetapi tidak merugikan warga.

“Nanti kita akan bahas bersama.Kita duduk bersama untuk langkah selanjutnya.

Bagaimana cari jalan yang terbaik,”pungkasnya.(*/nik)

LIMBAH

PT BBS Cemari Sungai SENGETI-Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muarojambi dituding lemah dalam melakukan pengawasan limbah dari sejumlah pabrik di Muarojambi. Seperti yang terjadi di Sungai Melintang, diduga tercemar limbah PT BBS, Bukit Baling.

Baru-baru ini, BLH Muarojambi melakukan pemeriksaan terhadap limbah PT Bukit Bintang Sawit (BBS) di Bukit Baling. Limbah perusahaan tersebut diduga mencemari Sungai Melintang. Beberapa waktu lalu, warga di sekitar Sungai Melintang melakukan unjuk rasa ke PT BBS terkait limbah. ‘’Mengenai limbah PT BBS, kita baru menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel air sungai di dekat perusahaan itu,’’ jelas A Gani, Kepala Badan Lingkungan Hidup Muarojambi, kemarin.

Sejauh ini belum diketahui hasil pemeriksaan, karena sedang diteliti di labor. Dia mengatakan, dalam waktu dekat, hasil pemeriksaan sampel akan diketahui.

Gani menjelaskan, ada empat sanksi jika perusahaan tersebut terbukti mencemari lingkungan. Di antara sanksi administrasi, dan yang paling berat adalah menutup perusahaan tersebut.

Sebelumnya limbah Perusahaan Bukit Bintang Sawit (BBS) di KM 35, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan dituding warga sudah mencemari Dusun Sungai Melintang, Desa Bukit Baling. Warga kemarin mendatangi perusahaan tersebut agar perusahaan menghentikan pembuangan limbah ke sungai.

Salah seorang warga, Iyan yang ditemui Harian Jambi kemarin menuturkan, selain

pencemaran limbah, perusahaan tersebut tidak pernah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Padahal, sudah 12 tahun beroperasi di Bukit Baling.

“Malahan sungai kami dicemari limbah, akibatnya sungai kami berwarna coklat, airnya jadi gatal-gatal,” tutur Iyan.

Selain air sungai berubah warna, banyak ikan di sungai itu mati. Warga tak bisa lagi memanfaatkan air Sungai Melintang.

“Dulu sebelum perusahaan ini berdiri, air sungai ini sangat bersih, bahkan bisa diminum. Kami ingin sungai kami seperti semula lagi,” ujarnya lagi.

Akibat pencemaran tersebut, penderitaan warga yang tinggal di RT 5, Bukit Baling, semakin bertambah, terlebihlebih pada musim kemarau saat ini.(jni/nik)

KELUHAN NELAYAN

Pasokan Es Balok Minim MUARASABAK- Sejumlah nelayan di Kecamatan Sadu mengeluhkan sulitnya mendapatkan es balok. Terkait hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjab Timur akan menambah kapasitas pabrik es di TPI Nipah Panjang.

Kepala DKP Tanjab Timur, Ahmad Riadi Pane mengatakan,

produksi es balok di pabrik es Nipah Panjang akan segera ditambah. Kata dia, pabrik es di Nipah Panjang mampu memproduksi 280 batang es balok setiap harinya. Adanya keluhan dari nelayan, jumlahnya akan ditambah dua kali lipat.

“Jadi nanti bisa memproduksi 560 batang per hari,” kata Ahmad.

Jika kapasitas 560 batang per hari masih tidak memenuhi kebutuhan es nelayan, pihaknya berencana akan membangun pabrik es yang lokasinya di Kecamatan Sadu. Pembangun akan dilakukan pada 2015 mendatang.

“Tapi kita coba dulu dengan menambah kapasitas pabrik es yang ada ini dulu, kalau tidak terpenuhi juga kita upayakan akan membangun pabrik es di Sadu,” jelasnya.

Terkait harga jual, Ahmad mengatakan, pabrik es milik DKP di Nipah Panjang mematok harga sebesar Rp 10.500 per batang. Dengan catatan, nelayan harus mengambil langsung ke pabrik es.

“Mestinya kalau ada keluhan seperti itu, sampaikan melalui kades, lurah, camat, dan diteruskan ke dinas,” tandasnya.(mut/nik)

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

8

KPU Jambi Izinkan Sehari 3 Parpol Untuk Berkampanye di Satu Kabupaten Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi memberikan jatah 33 kali kampanye akbar kepada 12 partai politik (parpol) yang ada di Jambi. Di mana, per hari tiga parpol bisa memanfaatkannya untuk kegiatan berkampanye.

ARIEF HERMANTO, Jambi

KETUA Divisi SDM KPU Provinsi Jambi, Desi Ariyanto mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh peserta pemilu baik parpol maupun calon DPD. “Kita sudah bahas waktu dan zona kampanye,” katanya saat ditemui di kantornya, usai

ALAT PERAGA KAMPANYE

KONVENSI DEMOKRAT

Kubu Raya Juara Rusak Baliho

Ali Masykur Usung Visi Gus Dur

KALBAR - Gubernur Kalimantan Barat mencatat ada tiga kabupaten yang rentan terjadi pengerusakan baliho parpol maupun caleg atau alat peraga kampanye dan Kabupaten Kubu Raya dinyatakan menjadi juaranya.

“Saya sudah perhatikan dengan seksama dan saya sudah buat catatannya. Ada tiga daerah yang masyarakatnya sangat suka merusak atribut kampanye seperti baliho, yang pertama Kubu Raya, yang menjadi juaranya, kedua Sambas dan ketiga, Bengkayang,” kata Cornelis.

Dia menyatakan, aksi perusakan baliho tersebut kerap terjadi setiap ada agenda pemilu, baik pemilihan gubernur, bupati maupun caleg.

“Seharusnya budaya seperti ini tidak boleh dilakukan karena sangat berbahaya. Iya kalau yang punya baliho masih sabar, kalau sudah tidak sabar tentu bisa menimbulkan benih dan riak-riak keributan di tengah masyarakat, di mana saling intai mengintai dan ujung-ujungnya bisa rusuh,” tuturnya.

Cornelis mengungkapkan, sejauh ini dirinya sudah banyak mendapatkan laporan dari kader parpol PDI Perjuangan yang ada di Kubu Raya tentang pengerusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap baliho parpol yang di pimpinnya. Baik itu disobek, ditutupi dengan benda lain, bahkan dilempar dengan lumpur.

“Namun, saya masih sabar dan saya juga menyuruh kader PDI Perjuangan untuk sabar. Jika ada baliho yang dirusak, saya sarankan langsung menggantinya dengan yang baru karena kita tinggal bikin saja,” katanya.

Namun, lanjut Cornelis, dirinya mengkhawatirkan jika ada baliho caleg dari parpol lainnya yang dirusak, kemudian caleg dari parpol tersebut tidak terima, maka itu bisa menimbulkan gejolak.

“Sesuai dengan intsruksi Polri dan presiden di mana jika ditemukan adanya riak-riak keonaran, sekecil apapun itu, dalam pelaksanaan pemilu, maka bisa ditindak secara hukum. Karena hal-hal seperti itu bisa membesar dan perlu diantisipasi sedini mungkin,” katanya.(ant/ska)

DENPASAR - Salah satu peserta Konvensi Calon Presiden RI dari Partai Demokrat Ali Masykur Musa mengusung visi mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada debat publik yang digelar jajaran pengurus partai itu di Denpasar, Selasa.

“Saya sebagai orang NU kultural dan struktural akan melanjutkan visi besar Gus Dur dalam pembangunan bidang maritim dan perekonomian,” kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu sebelum tampil pada Debat Bernegara Konvensi Partai Demokrat.

Secara objektif, dia melihat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam 10 tahun terakhir telah mampu memberikan catatan yang positif pada pembangunan bidang ekonomi. “Ekonomi rata-rata tumbuh 5,5 persen per tahun dan penerimaan negara naik empat kali lipat dibandingkan dengan 2004,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia melihat ada empat kelemahan yang harus dibenahi. Pertama, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan karena sistem ekonomi nasional masih bertumpu pada pasar modal.

Kedua, Ali melihat basis penerimaan negara masih bertumpu pada sumber daya alam yang berisiko terjadinya kerusakan lingkungan. Ketiga, minimnya kepemilikan negara pada perusahaan pengelolaan sumber daya alam dan keempat, pertumbuhan ekonomi masih terpusat di kota-kota besar.

“Kalau terpilih jadi Presiden, saya akan melanjutkan pencapaian kinerja Pak SBY dan memperbaiki empat kelemahan utama selama 10 tahun terakhir itu,” kata mantan Ketua DPP

menggelar rakor.

Ia mengatakan, jadwal kampanye akbar akan dimulai 16 Maret mendatang hingga 5 April. Di mana, ada jatah kampanye akbar tingkat nasional untuk dapil Jambi. Sebanyak 6 hari yang diperuntukkan untuk 12 partai.

Di mana, sehari ada 4 partai yang

boleh menggelar kampanye.

Sementara untuk tingkat Provinsi, KPU memberikan jatah kampanye sebanyak 33 kali. Di mana, sehari ada tiga partai yang berkampanye di masing-masing Kabupaten.

“Dari 21 hari ini, dikurangi 6 hari jatah kampanye akbar. Si-

sanya digunakan untuk kampanye akbar,” jelas Mantan Ketua KPU Sarolangun ini.

Bagaimana dengan DPD sendiri?

Desi mengatakan mereka diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye setiap hari. Terkait dengan kemungkinan DPD ikut dalam kampanye partai, Desi mengaku

tidak ada larangan.

Hanya saja, jika ingin ikut berkampanye maka calon DPD harus terdaftar sebagai juru kampanye dari partai tersebut.

“Yang penting terdaftar sebagai jurkam. Saya yakin memang DPD bakal banyak yang bergabung ke partai,” ucapnya.(*/ska)

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT

PESERTA KONVENSI: Salah satu peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat 2014, Ali Masykur Musa (kiri) berbincang dengan Dewan Pendiri Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo, HMY Bambang Suyanto (kedua kiri) ketika berkunjung ke Masjid Cheng Hoo Surabaya, Jatim.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Gus Dur itu.

Ia berjanji akan menurunkan angka kemiskinan hingga pada angka enam persen dari situasi sekarang yang mencapai 16 persen, pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan pada kisaran enam sampai tujuh persen, rasio pajak harus mencapai 16 persen dari PDB untuk bisa menyejahterakan rakyat banyak karena saat ini rasionya hanya 12,6 persen.

“Akses perbankan terhadap sektor UMKM harus ditingkatkan karena sebenarnya 44 persen ekonomi nasional ditunjang

oleh sektor informal. Konsep MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) harus direalisasikan secara maksimal,” kata Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan Dunia periode 2013-2016 itu.

Sebagai politikus yang dibesarkan di lingkungan NU, Ali juga akan memaksimalkan dukungan dari kalangan nahdliyin, meskipun dia menyadari keikutsertaannya dalam Konvensi Capres Demokrat menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal NU. “Saya punya pendekatan strategis bahwa bangsa ini tidak

bisa diselesaikan hanya dari partai politik di lingkungan NU, seperti PKB dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan),” ujarnya.

Walau begitu, dia juga mengapresiasi sejumlah kader NU yang mencalonkan diri sebagai Presiden RI pada Pemilu 2014, seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla, Muhaimin Iskandar, Suryadharma Ali, dan Rhoma Irama.

“Mereka semua itu masih menunggu hasil pemilu legislatif. Oleh sebab itu, apa salahnya jika saya ikut konvensi karena Demokrat juga

butuh. Dan yang lebih penting lagi, peserta konvensi tidak disyaratkan harus bergabung Demokrat. Saya tidak pernah pindah partai. Hanya susunan huruf yang berbeda, dari PKB menjadi BPK,” kata Ali menuturkan.

Pada debat publik itu Ali akan tampil pada sesi kedua bersama Kelompok Rajawali yang di dalamnya ada Gita Wirjawan, Hayono Isman, Endriartono Soetarto, Dino Patti Djalal, dan Sino Haris Sarundajang. Debat di Bali mengusung isu tentang sosial, budaya, dan kesejahteraan rakyat.(ant/ska)

BURSA CAPRES

JK: Jadi Capres Tunggu Hasil Pileg

ANTARA FOTO/RUDI MULYA

BALIHO SOEHARTO: Pengendara melintas di depan Baliho Alat Peraga Kampanye (APK) milik Calon Legeslatif (Caleg) yang sengaa memasang foto mantan Presiden Soeharto, di Jalan Raya Wates, Kabupaten, Jawa Timur. Sejumlah Caleg berlomba-lomba melakukan sosialisasi untuk memperoleh simpatik masyarakat dalam Pemilu Legeslatif pada April 2014 mendatang.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan dirinya masih menimbang-nimbang untuk menjadi Calon Presiden (Capres) karena menantikan hasil perolehan Pemilu Legislatif.

“Kita tunggu hasil perolehan Pileg, apakah hasil perolehan suara mencapai batas ambang parlemen atau tidak,” ujar Jusuf Kalla usai menghadiri acara konvensi pendidikan di Jakarta, Selasa.

Baru setelah Pileg, dia akan menyatakan akan maju sebagai Capres.

“Saya berterimakasih kepada PKB yang menyatakan kesediaannya mendukung saya sebagai Capres.” Namun demikian, JK tetap berpendapat bahwa deklarasi pencapresan dilakukan setelah Pileg.

JK juga enggan berkomentar ketika disinggung mengenai wacana, majunya dirinya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

“Bagi saya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun bangsa. Dan kalau salah satu caranya adalah dengan menjadi Capres maka akan saya lakukan,” ujar JK, diplomatis.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan diri ingin mendukung Jusuf Kalla sebagai Capres. Namun hingga saat ini, JK belum menyatakan kesediaannya.

Sementara, partai asal JK yakni Golkar berharap agar JK menolak tawaran pencapresan tersebut.(ant/ska)

ANTARA FOTO/ZABUR KARURU

SILATURRAHMI: Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak Dato Hussein (kiri) saat berkunjung ke Istana Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, Malaysia, Senin (17/2). Kunjungan Jusuf Kalla ke Malaysia tersebut dalam rangka silahturahmi dan membicarkan mengenai sejumlah masalah yang dihadapi kedua negara.

PILEG 2014

Pengamat: Waspadai Politik Uang Pascabayar TERNATE - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Machmud H meminta kepada Bawaslu dan pihak terkait lainnya di Malut untuk mewaspadai praktik politik uang pada pemilu legislatif 2014 dengan sistem pascabayar.

“Parpol dan caleg yang ingin menggunakan politik uang untuk mendapatkan dukungan

dari masyarakat pada pemilu legislatif 2014 akan melakukan berbagai cara agar tak diketahui Bawaslu, di antaranya dengan cara menggunakan sistem pascabayar,” katanya di Ternate, Selasa.

Menurut Machmud, dalam pelaksanaan pemilu legislatif sebelumnya parpol dan caleg biasanya melakukan politik uang beberapa jam menjelang pemun-

gutan suara atau lebih dikenal dengan istilah serangan fajar, namun dengan semakin ketatnya pengawasan dari Bawaslu dan pihak terkait lainnya mereka pasti akan menggunakan cara lain di antaranya sistem pascabayar.

Caranya, kata Machmud, parpol atau caleg akan membuat komitmen dengan pemilih beberapa hari sebelum pemungutan suara bahwa jika pemilih memberikan

suara kepada parpol atau caleg bersangkutan akan diberikan sejumlah uang dengan syarat menyerahkan bukti itu bisa berupa foto hasil coblosan pada surat suara yang diambil oleh pemilih menggunakan kamera telepon gengam usai yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS, ujarnya.

“Jadi foto ditelepon gengam itulah yang nantinya diperlihat-

kan pada parpol atau caleg untuk mendapatkan uang sesuai komitmen sebelumnya beberapa hari setelah pemungutan suara. Cara ini dapat dipastikan akan sulit dideteksi oleh Bawaslu atau petugas pengawas lainnya,” katanya.

Menurut dia, untuk mencegah terjadinya praktik tersebut maka Bawaslu bersama KPU mengeluarkan semacam regulasi yang melarang pemilih

membawa HP, terutama yang memiliki kamera saat masuk mencoblos dalam bilik suara.

Praktik politik uang lainnya yang juga harus diwaspadai oleh Bawaslu dan pihak terkait lainnya pada pemilu legislatif nanti, kata Machmud, adalah berupa pemberian kredit barang kepada warga yang memiliki hak pilih, yang sebagian cicilannya ditanggung oleh parpol

atau caleg dengan syarat warga bersangkutan memberikan suara kepada parpol atau caleg itu.

Ia menambahkan, praktik politik uang pada pemilu legislatif harus dicegah karena selain menodai nilai-nilai demokrasi, juga bisa mengakibatkan munculnya wakil rakyat di legislatif yang tidak memiliki kemampuan dan hanya mencari keuntungan pribadi.(ant/ska)

PENDIDIKAN

Sekda Buka Rapat Forum PBK

DOK/HARIAN JAMBI

TANDA TANGAN: Bupati Merangin, Al Haris, saat menadatangani MOU kesepakatan program PNPM MP tahun 2014.

Bupati Merangin Tandatangani MoU PNPM Mandiri Pedesaan Bupati Merangin Al Haris didampingi Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP).

IVAN GINANJAR, Merangin MOU bersama Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD), Kementerian Dalam Negeri Ir H Tarmizi A Karim M Sc tersebut, berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi kemarin (18/2).

Dikatakan H Tarmizi A Karim, pelaksanaan PNPM MP di Kabupaten Merangin sangat bagus, karena dilakukan oleh masyarakat, sehingga Provinsi Jambi secara keseluruhan menjadi pelaksana

PNPM PM terbagus.

“Saya sangat terharu juga dengan program Pak Gubernur seperti Samisake dan PDPM. Program ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masayarakat dan hal inilah yang membuat sukses,’’ ujar H Tarmizi A Karim.

Bupati lanjutnya, nanti bisa membina para lurah dan kepala desa untuk merencanakan pembangunan desa. Hal ini karena program satu miliar satu desa pada

2015 sudah mulai berjalan.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, program PNPM MP sudah berjalan dari tahun 2003 sampai sekarang. “Kita jangan cepat puas dengan percepatan pembangunan ini, masih perlu bekerja dan terus bekerja untuk rakyat,’’ujar HBA. Dibutuhkan fasilitator yang handal untuk bisa menyukseskan program tersebut dan harus selalu melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap proses tahapan, sehingga masyarakat tidak manja dalam menerima bantuan.

Bupati Merangin Al Haris menambahkan, dengan adanya program PNPM MP masyarakat Merangin sangat bersyukur, karena tersebut sangat menyentuh

keseluruh lapisan masyarakat di pedesaan. “PNPM MP mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pemkab Merangin juga mempunyai program Rp 100 juta satu desa yang merupakan program pemberdayaan langsung dikelola oleh masyarakat,’’terang Bupati.

Acara MoU itu juga disaksikan para bupati dari sejumlah kabupaten dalam Provinsi Jambi. Selain itu MoU juga disaksikan para ketua TP PKK dari masing-masing kabupaten.

Sementara itu Kepala BPMPD Kabupaten Merangin Marzuki Yahya mengatakan, lewat program tersebut secara bertahap angkat kemiskinan di Kabupaten Merangin mulai turun. Hal ini sesuai dengan tujuan dari program PNPM MP. (*/pai/hji)

BANGKO - Sekda Merangin Sibawaihi kemarin (18/2) membuka rapat forum Pendidikan, Budaya dan Ketenagakerjaan (PBK) di Aula Bappeda Merangin. Pada rapat yang berlangsung sehari penuh itu, menghadirkan sebanyak empat orang narasumber.

Keempat narasumber tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rahmat Derita, Kepala Dinas Pendidikan Merangin Akhmad Bastari, Kepala Bappeda Merangin M Arif, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Merangin Nurdin.

Dikatakan Sekda pada kesempatan itu, sekitar tujuh bulan kepemimpinan Bupati Merangin Al Haris dan Wabup H A Khafid Moein, Kabupaten Merangin telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. “Baru tujuh bulan saja memimpin, Pak Bupati telah berhasil menjemput dana enam proyek besar di Merangin. Ini prestasi yang sangat luar biasa, karena untuk membangun Merangin bupati tidak mengandalkan dana APBD Merangin,’’ terang Sekda.

Keenam proyek besar yang ber-

IVAN GINANJAR/HARIAN JAMBI

RAPAT: Sekda Merangin, Sibawaihi saat membuka rapat di Aula Bappeda Merangin.

sumber dari dana APBD Provinsi Jambi dan APBN itu, proyek pengembangan Rumah Sakit Kol Abundjani Bangko di Dusun Mudo, Pembangunan SLB, Terminal Agro, Jembatan Syamsudin Uban, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kir fisik kendaraan angkutan.

Untuk efektivitas kerja, Sekda juga mengatakan dalam waktu dekat jumlah unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Pendidikan akan diciutkan dari 24 UPTD menjadi 10 UPTD saja.

“Tidak efektif setiap kecamatan

satu UPTD, makanya dari 24 UPTD Pendidikan menjadi 10 UPTD saja. Begitu juga dengan pengawas yang saat ini berjumlah 152 orang, akan diciutkan menjadi sekitar 100 orang saja, selebihnya akan dikembalikan menjadi guru,’’ jelas Sekda lagi.

Sekda mengajak para guru untuk tidak mudah menyerah dalam melaksanakan tugas, terutama yang bertugas di pelosok desa.

Seorang guru lanjutnya, harus percaya diri, loyal dan harus memiliki skil yang tinggi agar pendidikan di Merangin berhasil. (van/pai/hji)

UMROH

Wabup Dilepas Sekda dan Ratusan Pegawai BANGKO - Keberangkatan Wakil Bupati Merangin H A Khafid Moein dan rombongan menunaikan ibadah Umroh, kemarin (18/2) dilepas Sekda Sibawaihi dan ratusan pegawai di jajaran Pemkab Merangin.

Acara pelepasan keberangkatan Umroh yang berlangsung di rumah dinas Wabup tersebut, juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rahmat Derita, para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala Bagian dan para Kasubbag Setda Merangin.

Selain itu, pada acara yang diawali dengan pembacaan surat suci Al Quran tersebut juga dihadiri para pimpinan satuan kerja perangkat daerah. “Keberangkatan Umroh ini merupakan rasa syukur kami dan anggota keluarga serta kerabat,’’ ujar Wabup.

Wabup dan rombongan yang berjumlah sebanyak 31 orang

tersebut, akan diterbangkan ke Mekkah menggunakan pesawat Malaysia Airlines. “Mohon doa dari semua bapak-bapak dan ibu-ibu agar kami selamat sampai tiba lagi di Bangko,’’ pinta Wabup.

Menariknya dalam rombongan Wabup Umroh itu, tanpak H Kariman seorang tokoh Jawa di Merangin yang usianya telah mencapai 92 tahun. Meskipun sudah usia lanjut namun pria berjenggot panjang itu fisiknya masih sangat kuat.

Sedangkan usia termuda pada rombongan itu adalah Zaza yang usianya 2,4 tahun. Cucu Wabup tersebut tanpak senang dan terus tersenyum setiap kali ada tamu yang melepas rombongan mencuil pipinya.

Sekda Merangin Sibawaihi saat menyampaikan kata pelepasan mengatakan, salam dari Bupati Merangin Al Haris yang tidak bisa

hadir pada kesempatan tersebut karena sedang bertugas di Jambi.

“Nanti bupati akan mengantar rombongan Pak Wabup Umroh di Bandara Sultan Thaha Jambi. Bupati juga pesan kepada rombongan untuk menjaga kebersamaan, kesehatan dan kesabaran selama berada di tanah suci Mekkah,’’ ujar Sekda.

Setelah Wabup dan rombongan pulang nanti lanjut Sekda, keberangkatan Umroh rencananya akan disusul dengan berangkatnya rombongan Ibu Bupati bersama keluarga dan kerabat.

Awalnya bupati juga akan ikut dalam rombongan Ibu Bupati itu, namun karena pada jadwal yang sama, Merangin akan kedatangan Wakil Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan, sehingga keberangkatan bupati Umroh di tunda,’’ terang Sekda. (van/pai/hji)

9 RABU, 19 Februari 2014 ¦ Edisi Pagi

Aceh Urutan Satu di Indonesia

KEBAKARAN LAHAN

Terkait Jumlah Pengidap Gangguan Jiwa

Direktur Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh Dr Amren Rahim MKes mengatakan Provinsi Aceh menempati urutan nomor satu prevalensi gangguan jiwa di Indonesia.

ANTARA, Banda Aceh "HASIL riset kesehatan dasar yang baru dipublikasikan Kementerian Kesehatan, Aceh menempati posisi teratas prevalensi gangguan jiwa," kata Dr Amren Rahim MKes di Banda Aceh, Selasa.

Berdasarkan survei tersebut, kata dia, prevalensi gangguan di Aceh mencapai 2,7 persen. Sedangkan rata-rata nasional hanya 1,7 persen. Persentase prevalensi itu artinya dari 1.000 penduduk Aceh 27 orang di antaranya mengalami gangguan jiwa.

"Namun, tentu tidak semua gangguan jiwa itu kategori berat.

Umumnya, gangguan jiwa hasil survei ini sifatnya ringan, seperti semangatnya terganggu atau sifat umum lainnya," kata dia.

Menurut Dr Amren Rahim, tingginya prevalensi gangguan jiwa tersebut menunjukkan penanganan kesehatan jiwa di Aceh belumlah memenuhi standar optimal.

Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi gangguan jiwa penduduk Aceh. Di antaranya faktor biologi, seperti bawaan lahir.

Kemudian ada juga faktor konflik dan bencana tsunami beberapa

tahun silam.

"Hal ini juga dipengaruhi tidak adanya rumah rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa yang sudah sembuh. Padahal, rumah rehabilitasi ini semacam tempat transisi bagi bagi mereka sebelum berbaur dengan masyarakat setelah mereka dinyatakan sembuh," kata dia.

Karena tidak adanya tempat rehabilitasi tersebut, lanjut dia, tidak sedikit penderita gangguan jiwa kambuh karena mereka langsung dikembalikan ke masyarakat. Parahnya lagi, pihak keluarga tidak mau menerimanya, sehingga jiwanya kembali terganggu.

Di rumah rehabilitasi tersebut, kata Dr Amren Rahim, mereka bisa ditempa dengan berbagai keterampilan sebagai modal mereka ketika kembali ke masyarakat.

"Di tempat itu, kepercayaan dan harga diri mereka dibangun, sehingga mereka mampu secara fisik dan mental berbaur dengan masyarakat," kata Dr Amren Rahim MKes. (*/pai)

JOKO SULISTYO/ANTARA

KEBAKARAN: Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan api yang melahap semak dan pepohonan di hutan konservasi sekitar waduk Duri Angkang, Muka Kuning, Batam.

Kawasan Perbukitan Kembali Terbakar BATAM- Hutan kawasan perbukitan Tanjungpinggir, Sekupang, Kota Batam, Selasa malam, kembali terbakar setelah pada Minggu (16/2) pada kawasan yang sama juga terbakar.

"Api pertama terlihat sekitar pukul 20.00 WIB. Kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya, tapi bisa jadi sengaja dibakar karena terjadi pada malam hari," kata petugas Direktorat Pengamanan BP Batam yang

bertugas pada kawasan tersebut, Martinus.

Ia mengatakan, saat ini empat unit mobil pemadam dari bagian Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) Direktorat Pengamanan BP Batam sudah turun ke lokasi dan hilir mudik bergantian memadamkan api.

Kawasan kebakaran cukup dekat dengan perumahan dinas petinggi-petinggi BP Batam dan Pemkot Batam. "Petugas terus berupaya mengatasinya agar

tidak merembet lebih luas lagi.

Apalagi mendekati permukiman," kata dia.

Petugas mengatakan, pada beberapa hari sebelumnya wilayah tersebut juga mengalami kebakaran hebat. Puluhan petugas pemadam diturunkan untuk memadamkan api. "Pada Minggu (16/2) juga terbakar hebat. Kebakaran juga luas, hari-hari sebelumnya pada beberapa titik kawasan ini juga terbakar," kata

Martinus.

Kepala Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam, Slamet kondisi Batam yang sudah hampir dua bulan tidak hujan, cuaca panas, dan tiupan angin kencang membuat kebakaran sering terjadi. "Selain itu banyak juga masyarakat yang suka membuang puntung rokok sembarangan. Akibatnya sering mengakibatkan ter-

jadinya kebakaran," kata dia.

Slamet mengimbau masyarakat tidak suka membakar semak-semak dan membuang puntung rokok sembarangan untuk meminimalkan kebakaran di Batam. "Selain karena alam, ada juga ulah manusia.

Jadi kami mengimbau agar tidak sembarangan membuang puntung rokok atau membakar sampah, karena bisa menimbulkan kebakaran meluas," kata Slamet. (ant/pai)

IKLAN USAHA ANDA

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

10

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

11 PANAHAN

Perpani Minta Tambahan Kuota Atlet JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia (PP Perpani) meminta tambahan kuota atlet untuk Asian Games 2014 kepada tim seleksi Satlak Prima karena kuota yang ada dinilai jauh dari tim ideal.

Satlak Prima sebelumnya hanya memberikan kuota enam atlet saja yang akan diberangkatkan ke Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, 18 September-4 Oktober mendatang.

Bagi Perpani tim ideal untuk turun di kejuaraan multi even level Asia adalah 16 atlet.

"Rabu (19/2), kami akan bertemu dengan tim seleksi, koordinator cabang olahraga dan Prima untuk membahas masalah penambahan kuota atlet," kata Sekjen Perpani Alman Hudri di Kantor PP Perpani Senayan, Jakarta, Selasa.

Enam atlet yang sudah masuk kuota untuk diberangkatkan ke Asian Games 2014 adalah Dellie Threesya Dinda, Rona Sisca dan Sri Ranti untuk nomor compound serta Ika Yuliana Rochmawati, Diananda Chairunnisa dan Titik Kusumawardhani untuk nomor recurve.

Menurut dia, untuk mengajukan kuota ideal Asian Games 2014 pihaknya akan mengajukan nama-nama atlet yang dinilai layak terutama untuk sektor putra seperti Riau Ega, Hanif Wijaya (Jambi), dan Hendra Purnomo (Yogyakarta).

"Kami lihat ketiganya bagus. Khusus Ega adalah satusatunya atlet recurve yang nilainya sejajar dengan atlet Asia seperti Korea dan Jepang. Untuk Hanif dan Hendra hasil skoringnya melebihi seniornya di SEA Games 2013," katanya menambahkan.

Selain dilihat dari kemampuan atlet, kata Alman, diajukannya lagi beberapa nama atlet Asian Games Incheon karena pada kejuaraan multi even empat tahunan ini akan dipertandingkan nomor compound untuk pertama kalinya.

"Kami berharap dengan dipertandingkannya compound di Asian Games, atlet kami juga dimasukkan. Beri kesempatan kami untuk menguji anak-anak sesuai hasil di Taiwan yang mendapat peringkat empat besar," kata pria yang juga manajer Pelatnas panahan ini.

PP Perpani sebenarnya mengajukan 23 atlet untuk menjalani pelatnas Asian Games 2014 maupun SEA Games 2015.

Hanya saja Satlak Prima hanya menyetujui 12 atlet yang terdiri enam atlet Asian Games dan enam atlet SEA Games 2015.

Padahal PP Perpani sendiri berharap khusus untuk Asian Games 2014 mendapatkan jatah 16 atlet dengan perincian empat untuk recurve putri, empat untuk recurve putra, empat untuk compound putra, dan empat compound putri.

Meski belum ada kepastian tambahan kuota, atlet panahan Indonesia yang dipersiapkan untuk Asian Games 2014 sudah menjalani pemusatan latihan sejak awal Februari. Pelaksanaan Pelatnas ini mundur satu bulan dari jadwal yang telah ditetapkan yaitu Januari. (ant/ska)

READY STOCK Pick Up GM, XENIA, TERIOS, Dll DP Mulai 12 Juta-an Hub. FITRI 0813 6616 6072. (d2k ikl, 14 Januari 2014)

TOYOTA DIJUAL TOYOTA FORTUNER TH 2008 HARGA NEGO HUB. 08192438072 (so, 01 JANUARI 2014)

MOBIL BARU DP RINGAN

READY STOCK XENIA DP 25 JTAN ANG 2.7 JTAN, PICK UP DP 11 JTAN ANG 2,7 TERIOS DP 34 JTAN, AYLA DP 22 JTAN ANG 1,9 JTAN HUB NILA 0812 7406 3978 (so, 07 Januari 2014)

MOKAS RIDHO MOTOR Jual Beli Motor Bekas, Tukar Tambah Alamat Mayang Hp 0852 6341 5866. (so, 14 Januari 2014)

RUKO/ RUMAH DIJUAL

NISSAN DP RINGAN PROSES MUDAH Bertaburan hadiah untuk pembelian mobil baru merk Nissan All Variant Hubungi Josan Hp. 0853 6603 1341 atau hubungi website : www. nissanjambi.com (so, 13 Februari 2014)

PEMBELIAN Promo Diskon Mobil Baru LIVINA Dp 30 Juta-an March 20 Juta-an Juke, Extrail, Navaro Proses mudah Bunga Ringan Tenor 6 tahun Hub : Asri 0852 6673 8813 (so, 14 Desember 2013)

DIJUAL Mobil baru irit BBM dan nyaman berkendaraan, Nissan All New Grandlivina, March, Juke, X Trail, X G-Gear, Navaro, Info Hub. Fary 0813 6689 5396 (so, 14 Desember 2013)

SUZUKI PROMO MODEL BARU SUZUKI DP murah, Angsuran Ringan ERTIGA, SWIFT SX4, WAGON R, Hubungi Yeni Marketing Executive 0853 6610 0351 (so, 28 Desember 2013)

PT. JAYA INDAH MOTOR JAMBI Dapatkan Promo SUZUKI ERTIGA dan CARRY PICK-UP dengan Cash Back spesial dan Hadiah Langsung, proses mudah dan cpt 3 hari selesai Hub. MOZA 0813 6688 6099 - 0852 6611 7191 (ikl, 09 Januari 2014)

DAIHATSU INFO NEW CAR Daihatsu Terios, Xenia, Grandmax Pick Up/Minibus, Luxio, Sirion dan Ayla. Dapatkan Cash Back Menarik ....Hubungi Rahmat Astra Daihatsu HP 0812 7406 8543 Pin BB 298457F3 (so, 11 Februari 2014 )

DIJUAL Rumah Tpe 36 Luas + 200m2 Fasilitas 2 Kamar Mandi, Halaman Lokasi Perumahan Merene Regency Harga 400 Jt Nego ditempat Hub. 0812 740 7 0708 (ikl-00150)

DIJUAL Rumah Tipe 56 Luas 586M2 (6 TMB) Fas : Listrik PLN 1300, PAM,Harga Nego Lokasi TP Sriwijaya Lrg. Kejayaan Hub. Hp 085268062225/ 08127334027 (so, 08Januari2014)

DIJUAL Ruko 2 lantai lokasi Ktr Pertamina Kenali Asam harga 295 juta hub. 082371744345

(ikl-00170)

SERBA - SERBI TELANAI REFLEXI Center bagi warga Jambi dan sekitarnya ingin memanjakan dan mengurangi rasa capek pada tubuh hub.

Alamat Jl. H. Yusuf Singadikane Telanaipura info lengkap hub.

082375557898 (ikl-000120)

GAMBUS AL-FATH Musik Gambus bernuansa Islami menerima panggilan untuk acara hiburan Pernikahan dan Acara resmi lainnya. Siap main Luar Kota Jambi.

Hub Haris 0853 8187 0009 Aziz 0853 66055 1193 (so, 14 Januari 2014)

INFO : Anda ingin belajar ilmu Jurnalistik dan marketing hubungi: 0812 8043 4174

(ikl-000102)

RIO DINAMO Servis Dinamo, Pompa Air, Mesin Cuci, Generator, Over Haul Genset, Dll Jl. Ir. H. Juanda Mayang Hub. 0823 7550 1811

ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI

TANPA PENOTON: Sekjen PSSI sekaligus CEO PT Liga Indonesia (PT LI) Joko Driyono (kanan), dan Manajer Persija, Asher Imaret (kiri), saat memberikan keterangan pada jumpa pers terkait pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Hotel Aston Primera, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/2). Pertandingan yang akan digelar pada Sabtu (22/2) di Stadion Si Jalak Harupat tersebut, membuat PT Liga Indonesia (PT LI) memberikan keputusan pelarangan kehadiran suporter tim tamu pada laga tandang baik untuk suporter Maung Bandung maupun suporter Macan Kemayoran.

Persija vs Persib Tanpa Penonton Menimbang Rivalitas dan Laga Bertensi Tinggi PT. Liga Indonesia memutuskan untuk tidak memberi izin suporter kesebelasan Persija Jakarta maupun Persib Bandung untuk menonton pertandingan tandang antara kedua tim tersebut.

DETIKSPORT, Bandung DENGAN demikian, The Jakmania dilarang hadir pada saat pertandingan Persib vs Persija di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (22/2/2014) mendatang. Begitu pun sebaliknya saat Persib melakukan pertandingan tandang melawan Persija di Jakarta.

Hal itu disampaikan CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono dalam jumpa pers di Hotel Aston Primera, Jalan Dr. Djundjunan, Bandung, Selasa (18/2).

Ia mengatakan, pertandingan antara Persib-Persija telah menjadi telaah spesial

PUTRA PRABU KUSEN menerima Pembuatan dan Jasa Pemasangan Kusen Pintu, Kusen Jendela, Ventilasi, Prabot, Dll Model : Klasik, modern, Minimalis.Alamat : Jl. KH. Ismail Malik No. 91 Villa Kenali Mayang dekat Perum Citra Land Hub : Gunawan 0823 0615 5678

LOWONGAN KERJA

SAROLANGUN

DICARI 1 ORANG Tenaga Kerja yang biasa bekerja di Toko Bangunan. Pendidikan tidak di utamakan. Datang segera ke TOKO SUMBER JAYA Mayang depan Dealer panca motor

RM SATE KAMBING JEPARA, menyediakan Sate Kambing, Tongseng, Pecel Lele, Ayam Bakar,dll Menerima pesanan untuk pernikahan,Ultah, Arisan, Dll Jl. Lintas Sumatra Km 9, Simp Bukit Sarolangun Jambi HP. 081326501556

(so-170214)

(so, 08 Januari 2014)

SYFA BUSANA Menjual Pakaian Pria dan Wanita, Pakaian Olahraga, Seragam Sekolah dan Kebutuhan 2 Keluarga Anda. Jl. Juanda Mayang Hp. 0852 66663542 MAHKOTA CRAMIK Aneka macam keramik. Sedia Partai besar, kecil Kwalitet ekspor Jl. H. Juanda Mayang Jambi 0741 70 10005

PANGKAS RAMBUT Dibutuhkan Pemangkas Rambut Profesional Laki-laki Lokasi Sungai kambang Berminat Hub. 0812 748 3677 (ikl-070114DD)

GRANTON WORLD Butuh segera karyawan/ti antar lamaran ke Jl. Sultan Agung RT. 7 Samping Yamaha Murni depan Pioner Hub. Rava 081278409538 PIN 25B67B73 (ikl-000103)

so. 06 Feb 14

RADJAH KOPIAH kami menjual aneka kopiah, Peci, Grosir & Eceran. JL. HJ. MANAF No. 3A Telanaipura DEPAN UNJA TELANAI JAMBI (0741) 670186 / 0812 274 91 5515

BANGKO

(so, 1 Februari 2014)

TOKO JAM CANTIK, menjual Jam merek ternama HP & Acecories, lengkap dan jual beli motor bekas, Pasar Bawah Bangko, Jln. Syamsudin Uban no. 5 ( Samping Kantor Pos Bangko) HP 085379819777

SHM No. 1455 a/n Lahmuddin alamat Kenali Asam Mayang Hp. 085220210006

GAME CORNER Rental Playstation 2 dan 3 Alamat Simpang 4 Koni, Bangko. BISA RENTAL

(so, 08 Desember 2013)

(so, 28 Januari 2014) (so, 13 Desember2013)

KONVEKSI M. TEGUH mengerjakan : Kostum Olahraga, Kemeja Sport, Seragam Perusahaan, Seragam Sekolah, Seragam Pegawai, Baju Almamater, Spanduk, Stempel, Dll dan mencari karyawan yang jujur, dan rajin Hub. 0853 7736 8259

TB SINGGALANG Menjual Surat Kabar Terbaru, Buku Sekolah S/D Perguruaan Tinggi dan ATK. Jl Syamsudin Uban Pasar Bawah Bangko Telp. 0746 322 076

(so,04 Desember 2013)

BUTUH SERVICE ELEKTRONIK TV, DVD, AMPLI, SPEAKER AKTIF, DAN MESIN CUCI. HUB. 0812 7420 6881

RIAS PENGANTIN Tersedia Pakaian Adat Jambi, Padang, Tempat Duduk Nasional Hub. Khoiriah HP. 0852 6613 7600 (so, 18 Desember 2013)

MUARA TEMBESI RAMANDA GRAFIKA Jln JambiMa. Bungo Km 2 Suka Ramai Menyediakan : ATK, Cetak Undangan, Nota, Kop Surat, Amplop, Stempel, Prasasti, Spanduk, Perlengkapan Pramuka & Olahraga, Koran Harian.

Hp. 0812 7411 3650 (so, 17 Desember 2013)

KEHILANGAN BPKB Motor a/n Rachmat Kurniawan NO: BPKB 100712 . 000730 NO: Plat BH 2138 MD NO: Rangka Mesin: MHIKC 12197KO45250 NO: Mesin: KC 12 E - 1045538 (ikl-17Februari2014)

BPKB MOTOR a/n Rohana No. BPKB H06810633F Nopol BH 2861 GT,yang menemukan hub. 0741668431/668143 dgn Sdr. Davic (ikl-000104)

(so, 16 Desember2013)

SERVICE ELEKTRONIK

(ikl,22 Januari 2014)

SERVICE AC MAJU JAYA SERVICE menerima perbaikan & perawatan AC, Kulkas, Mesin Cuci, Dll Hub. 0853 8215 8585 (ikl, 17 Januari 2014)

BATANG HARI TB SANTOS Menjual koran, Tabloid, Majalah, Buku Agama, Buku TK, SD, SMP, SMA & Perguruaan Tinggi Alamat: Simp. Lampu Merah depan BBC Muara Bulian Hp. 0813 7363 9939 (so, 17 Desember 2013)

LOKET PEMBAYARAN LISTRIK DLL, REVANDO Jl Gajah Mada No. 14 RT 11 RW 03 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Telp. 0823 7353 2225

Ia mengatakan, berdasarkan sejarah pertandingan PersibPersija maka diputuskan pertandingan tersebut akan diselenggarakan tanpa suporter tim tamu. Hal itu berlaku untuk keduanya saat menjalani pertandingan tandang.

"Confirm. Pertandingan di Bandung dan Jakarta tidak akan dihadiri oleh suporter tamu. Baik untuk Persib maupun Persija," katanya.

Ia mengatakan, keputusan yang terbilang tidak biasa ini diambil untuk melindungi seluruh kemungkinan yang akan timbul.

"Track record kita, ada catatan yang berefek besar dan ada resiko konflik di lapangan seperti kerusuhan sampai ada korban jatuh. Maka liga strict, masing-masing tim tamu tidak datang membawa fans saat pertandingan away," tuturnya.

"Diharapkan, laga bertensi tinggi antara Persib vs Persija yang akan digelar Sabtu mendatang bisa menjadi track record baru di mana rivalitas menjadi investasi yang baik dalam persepakbolaan.

Rivalitas yang produktif dan jadi catatan positif," terangnya.(*/ska)

(so, 22 Januari 2014)

CENTRAL OPTIKAL menyediakan sunglass, softlens, alat bantu dengar, dan kacamata berbagai macam merk bergaransi. Proses pemasangan lensa plus & minus dalam waktu 30 menit Jln. Lintas Sumatra No 49. Simp 4 Lampu Merah Sarolangun Hp. 0819 753 7942

DIJUAL ESCUDO SIDEKICK Th 2000 Hijau Metalic Pajak ,BH, Mulus, terawat AC, DVD 7”, Musik Ok harga 80 Jt nego hub. 081366559691

so. 06 Feb 14

MUARO BUNGO TB GRAND MEDIA, Penyalur Buku -buku terbitan Gramedia Pustaka Utama, Koran Harian, Majalah Dll serta ATK Jl. M Yamin SH No. 05-06 Muaro Bungo Telp/Fax 0747 322 852

DIJUAL BMW Tahun 97 Type 318i Harga 67 Juta Nego Hub : Pak Indo 0812 7338 8150

D I J U A L R u m a h Ty p e 5 4 LT 329M2,LB300M2 Fas. Lengkap, Nyaman Almt. Komplek Karya Telanai Permai Blok. D. I No. 8 Hrg 850 Jt (081320056161-082177332777-)

DIJUAL Pick-up grand Max 1.3/2012 BH harga 75 juta nego serius hub. 0811741752

DIJUAL CEPAT RUKO 1 Lt IMB, SHM, Keramik, Spec 21/2 Lantai Jl .Aurduri 1 Kampung Bugis Simp Rimbo Cp. 0852 6670 9871

DIJUAL Mobil Hyundai Gatz ‘2004 akhir,acesories lengkap warna abuabu metalik, pajak panjang peminat serius hub. 085366008833

DIJUAL O V E R CREDIT Toyota Dyna Dumbtruck Thn 2010 Ty p e 1 3 0 HT Solar sudah bayar 18x sisa 18 angsuran lagi. Kondisi siap pakai Ganti DP 50Jt Plat BH Berminat Hub. 0812 7264 7870

(so, 15 Desember 2013)

TB RIKO, Penyalur Buku-buku Umum, Agama, Kitab-kitab, Koran Harian, Majalah Dll serta ATK Jl. Dahlia. Muaro Bungo Hp. 08538188-9044 (so, 18 Desember 2013)

BUTUH DANA BUTUH DANA TUNAI: Jaminan BPKB mobil Anda, Hubungi : 0852 7394 478 (ikl, 12 Desember 2013)

PERTAMA DI JAMBI Penyertaan modal/ dana untuk proyek/usaha sistem jangka pendek dan berjangka kompetitif, jaminan BPKP, SHM dan Invoice Alat Berat CP. 0852 7394 9815, 0852 6621 5411 (ikl 26 Desember 2013)

SEI BENGKAL FHABYO TOSERBA Menyediakan barang harian lengkap, Pasar Sei Bengkal Kelurahan. Sei Bengkal Kec. Tebo Ilir 0852 6879 0647 (so, 15 Desember 2013)

TOUR & TRAVEL TIANSYAH MITRA ABADI TOUR & TRAVEL Menyediakan tiket pesawat Garuda, Sriwijaya, Citilink, Lion Air Alamat. Jl. Sunan Drajat No. 3 Kota Baru Tlp. (0741) 5915140 Hp. 0853 8141 2188, 0853 6741 3346 (so, 14 Februari 2014)

TOUR & TRAVEL Tunas Abadi menyediakan tiket pesawat maskapai Garuda,Lion,Sriwijaya,City Link 082125677820,087896725272

DIJUAL Baleno harga nego hub.

085362282129

DIJUAL CEPAT Rumah L 219 M2 ada SHM, 3 KT, 1 RT, 2 KM, 1 GARASI Listrik 1300 Air Sumur . Alamat RT 9 K.A Bawah Dkt Myang Hrg 250 jt Nego Hub. 0853 6885 9671

(ikl-Nov’13)

(so, 15 Desember 2013)

KERINCI

TOKO MAS MAHARANI Menyediakan Rupa-rupa perhiasan dari mas 24 karat.Alamat Pasar Baru Talang Banjar

BPKB MOTOR atas nama Abdul Rauf No BKPB D318 9532 No STNK 10105943 No Plat BA 6730 EW, No Rangka MH 8SD110C5J/857798 No Mesin E 402/ID/851012 HP. 0823 8141 4218

RUMAH MAKAN SARI MANGGIS, menerima Paket, Prasmanan, Resepsi, nasi Kotak, Bungkus untuk pesanan pernikahan, Ultah, Arisan dll HP : Jln. Depati Purbo No. 26 Kota Sungai Penuh HP 0811741108

(aa,21 Desember 2013)

so. 4 Februari14 NN

(so, 08 Desember 2013)

(so, 14 Januari 2014)

yang diskusikan berhari-hari bahkan berminggu-minggu jauh sebelum pertandingan tersebut berlangsung.

"Sebelumnya, kami telah melihat langsung lokasi pertandingan, meeting dengan panpel dan juga manajemen kedua kesebelasan. Dari beberapa pertemuan dan analisis, laga Persib-Persija ternyata punya spirit yang sama untuk memproteksi aset sepakbola kita dari hal-hal yang non-sportif yang bisa menjauhkan nilai sportivitas.

Kita memiliki komitmen yang menggembirakan," ujar Joko.

DIJUAL Pick-up grand Max 1.3/2012 BH harga 75 juta nego serius hub. 0811741752

DIJUAL Grand Max 1.3 harga nego HP 0811741752

DIJUAL Nisan peminat serius hub.

0811741752

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

12

Wakil Gubernur Jambi H. Fachrori Umar di dampingi Bupati Kerinci H. Murasman dan Kadis Kehutanan Provinsi Jambi memberikan Keterangan pers usai Pertemuan dengan DPR RI

Suasana Pertemuan dengan Komisi IV dan VIII yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie, terkait Jalan Evakuasi

Bupati tampak Meneteskan Air Mata saat memberikan keterangan dihadapan Ketua DPR, Pihak Kemenhut dan BNPB FOTO-FOTO SISKA HENDRI/HARIAN JAMBI

Foto Bersama

Bupati Kerinci saat memaparkan Kondisi Warga Kerinci terutama warga di Kawasan TNKS

Bupati Kerinci Menangis di DPR RI JAKARTA - Bupati Kerinci Murasman, Senin (17/2) meneteskan air mata saat memaparkan kondisi masyarakat Kerinci di ruang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di

Gedung Nusantra II DPR RI ia menjelaskan dihadapan Ketua DPR RI Marzuki Alie, jika Gunung Kerinci meletus.

Ia mengatakan, selama ini tidak ada kontribusi Taman Nasional

Kerinci Seblat (TNKS) bagi masyarakat di sekitar kawasan dan Kabupaten Kerinci. “Karbon entah apa itu, nol rupiah untuk masyarakat. Mengambil ranting saja tidak boleh, ganggu nyamuk TNKS juga tak boleh, apalagi ambil air, masuk penjara kita akibatnya, padahal itu warisan nenek moyang kami,�sebut bupati sambil terisak.

Bupati Murasman hadir bersama sejumlah Tokoh Kerinci dan SKPD lingkup Pemerintah

Kabupaten, guna menyampaikan permintaan warga agar jalur evakuasi yang melintasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) disetujui oleh dewan.

Menurut dia akan ada kuburan massal jika Gunung Kerinci meletus, karena tidak ada jalur evakuasi bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung tersebut.

Kawasan Gunung Kerinci dikepung oleh Taman Nasional Kerinci Seblat, yang berstatus

hutan konservasi. Sehingga warga yang akan menggunakan jalur tersebut untuk evakuasi saat terjadi letusan gunung dilarang memanfaatkan kawasan sesuai peraturan perundang-undangan dan Kementrian Kehutanan.

Bukan hanya Murasman, Ketua DPP Masyarakat Peduli Kerinci, Herman Muchtar-pun ikut terisak sedih menyampaikan usulan jalan evakuasi di TNKS ke para anggota dewan. (ska/adv)

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

13

KASUS KWARDA PRAMUKA

Masyarakat Provinsi Jambi kini menanti cerita bersambung soal penuntasan kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua Gerakan Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jambi, Syahrasaddin. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi hingga kini belum menunjukkan tajinya untuk mengeksekusi tersangka Syahrasaddin untuk menginap di Hotel Prodeo sementara.

Baca Hal

14

DONI SAPUTRA, Jambi

FOTO-FOTO SISKA HENDRI/HARIAN JAMBI

Ir. Akmal Thaib sebagai Narasumber di acara Silaturrahmi pengurus MPK seluruh Indonesia, Ia memaparkan kondisi dari Jalur Evakuasi yang direncanakan.

Akmal Thaib: Perjuangan Belum Usai

Foto bersama Ketua DPR RI, Wagub, Pengurus MPK dan Arkeb.

JAKARTA – Meski Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (DPR-RI) telah menyetujui usulan pembangunan jalan evakuasi, namun menurut Ketua DPD Majelis Peduli Kerinci (MPK) Provinsi Jambi Ir. Akmal Thaib, MM perjuangan untuk terwujudnya pembangunan jalan evakuasi itu belum cukup dan sampai disitu. “Perjuangan kita tidak selesai sampai disini, setelah dibangun dan sudah bisa diakses baru kita meras senang dan puas dengan perjuangan ini,” ucap mantan Walikota Sungaipenuh kepada Harian Jambi senin (17/2) di gedung Nusantara II DPR RI. Meski ia mengaku tidak bisa menyembunyikan keharuan dan kebahagiannya ketika Ketua DPR RI Marzuki Alie sangat antusias dengan usulan jalan evakuasi jikalau nantinya Gunung Kerinci meletus dan terjadinya gempa, “Tentu sangat senang perjuangan panjang kita akhirnya sudah ada titik terang,” katanya.

Akmal sendiri ditunjuk oleh DPP MPK memaparkan kondisi dan rencana Jalan Evakuasi tersebut di hadapan Ketua DPR dan anggota Komisi IV dan VIII, karena ia telah terlebih

dahulu mewacanakan jalan tersebut dan telah menelusuri kawasan yang menjadi objek pembangunan jalur evakuasi.

Dalam paparannya, ia menyatakan akan banyak keuntungan jika jalur tersebut diabangun, salah satunya akan memperpendek tempuh KerinciJambi dari 12 jam menjadi hanya 5 Jam perjalanan. “Padahal Kerinci itu salah satu Kabupaten di provinsi jambi tapi malah lebih dekat ke Sumbar,”katanya.

Nilai kemanusian menurutnya lebih penting ketimbang hanya memikirkan emisi dan karbon dunia.

Marzuki Alie sendiri menekankan ke Pihak Kemenhut untuk tidak selalu bebicara diatas aturan, termasuk tidak dibolehkannya masyarakat untuk memanfaatkan hutan konservasi TNKS bagi masyarakat. “Saya minta kehutanan jangan selalu alasannya aturan-aturan, aturan itu bukan kitab suci. Sebagai pemimpin harus punya nurani, bagaimana kalau Gunung Kerinci meletus, kita melakukan hukuman mati terhadap mereka. Kita semua berdosa yang ada didalam ruangan ini,” jelasnya.(ska/adv)

Fahmirizal Gadin, Ir. Akmal Thaib, Herman Mukhtar, Nuzran Joher, Aidil Putra.

(Kiri ke Kanan).

Sebelum masuk ruangan rapat.

Suasana Pertemuan dengan Ketua DPR RI dan Anggota Komisi IV dan VIII.

Tampak Akmal Thaib saat Ekpose dihadapan sejumlah tokoh Masyarakat dan Pengurus MPK Seluruh Indonesia di Cibubur, Jakarta.

Susana Pertemuan di ruangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Nusantara II DPR RI.

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

14

JUSTISIA

Menanti Taji Kejati Eksekusi Masyarakat Provinsi Jambi kini menanti cerita bersambung soal penuntasan kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua Gerakan Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jambi, Syahrasaddin. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi hingga kini belum menunjukkan tajinya untuk mengeksekusi tersangka Syahrasaddin untuk menginap di Hotel Prodeo sementara.

DONI SAPUTRA, Jambi

S

ejak Syahrasaddin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Kwarda Pramukia Jambi Jilid II, 23 Januari 2014 lalu, belum ada perkembangan berarti dari penyidik Kejati Jambi. Bahkan banyak kalangan mensinyalir Syahrasaddin yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi akan diselamatkan dari kasus tersebut.

Namun Kejati Jambi tengah menunggu ekspos kerugian negara dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jambi. Yang menjadi suatu pertanyaan, adalah akankah tersangka Syahrasaddin akan ditahan oleh penyidik Kejati Jambi seperti tersangka lainnya dalam kasus Kwarda Pramuka ini.

Terkait penahanan tersangka Syahrasaddin, saat ini semua pihak menunggu keberanian dari Kejati Jambi, seperti yang dilakukannya terhadap tersangka Sepdinal dan AM Firdaus.

Kepala Kejati Jambi, Syaifuddin Kasim, pernah menyatakan bahwa setiap kasus y a n g telah ditingkatkan s t a tusnya d a r i penyelidikan (lid) yang berarti belum ada tersangka men-

jadi penyidikan (dik) yang sudah ada ditetapkan tersangka, akan ditahan.

“Setiap kasus yang saya tingkatkan ke penyidikan, Insya Allah akan saya tahan,” ujar Syaifuddin Kasim saat dilakukan pertemuan dengan pendemo di aula Kejati Jambi beberapa waktu lalu.

Soal penahanan tersebut, Musri Nauli selaku kuasa hukum tersangka Syahrasaddin mengaku belum membahas masalah tersebut. “Soal itu belum lah,” ujar Musri Nauli.

Musri Nauli juga mengatakan bahwa saat ini moril dari kliennya cukup tenang, begitu juga dengan kesehatan jasmaninya. “Dengan adonyo penunjukan kuasa hukum, moril beliau jelas terbantu dan mendapat dukungan, beliau jugo dalam keadaan sehat,” ujar Musri Nauli.

Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Kejati Jambi telah memeriksa beberapa saksi untuk dimintai keterangannya. Sejumlah pejabat Provinsi Jambi-pun dimintai keterangannya oleh penyidik.

Dikatakan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Masyroby bahwa penyidik sekurang-kurangnya telah memeriksa 20 orang saksi dari pihakpihak terkait.

“Sekitar 20 orang,” ujar Masyroby beberapa waktu lalu. Kemudian, dikatakan oleh salah satu penyidik, bahwa tersangka Syahrasaddin yang juga merupakan Sekda Provinsi Jambi, akan dipanggil setelah pemeriksaan saksi selesai.

“Kalau udah selesai baru kita panggil,” tandasnya. Dikatakannya lagi, bahwa jumlah saksi yang akan diperiksa saat ini belum diketahui jumlahnya, dikarenakan sesuai dengan kelengkapan berkasnya.

Saksi Diperiksa “Jika berkasnya lengkap kita stop saksi, kalau be-

lum, kita tambah lagi,” jelasnya. Di antara pejabat tersebut yang diperiksa dan dimintai keterangannya adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jambi, Erwan Malik, Asisten III Setda Provinsi Jambi, Idham Khalid.

Kemudian Staf Inspektorat, Riko, mantan Kepala Biro (Karo) keuangan Provinsi Jambi M Rawi, Asisten II Setda Provinsi Jambi, Havis Husaini, Kepala Inspektorat, Ridham Priskap, Bendahara Pembantu Kwarda Pramuka.

Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori, mantan Karo Humas Provinsi Jambi, Asvan Deswan, Satria Muhdi, Fahmizal, Landrianto,A Wahyudin, Budiono, Raden Bunyamin.

Kemudian pihak Kejati juga telah memintai keterangan dari dua orang tersangka lainnya, yakni mantan Kadisnak Provinsi Jambi, Sepdinal, selaku bendahara Kwarda Pramuka Periode 2009-2013. Tersangka Ahmad Ridwan, yang merupakan bendahara pembantu periode 2011-2013.

Dikatakan oleh salah satu penyidik Kejati Jambi yang enggan disebutkan namanya bahwa jumlah total kerugian negara belum diketahui, dan saat ini penyidik tengah menunggu hasil audit dari BPKP. “ Kita masih tunggu hasil audit dulu,” tandasnya.

Diketahui, pada tanggal 29/1 sekitar pukul 11.00 WIB. Syaifuddin Kasim selaku Kajati memberikatan keterangan kepada Pers bahwa Syahrasaddin, Dkk telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Januari 2014.

“Berdasarkan Sprindik, pada tanggal 23 Januari 2014 dengan nomor PRINT-31/N.5/ Fd.1/01/2014, telah ditetapkan Syahrasaddin sebagai tersangka,” kata Syaifuddin Kasim.

Diketahui juga, dalam penetapan tersebut juga menyeret nama Ahmad Ridwan selaku pembantu bendahara dan juga tersangka Sepdinal ikut terlibat kasus periode 20112013 atas jabatannya yang sama yakni selaku bendahara.

Syaifuddin Kasim memastikan bahwa dalam periode Syahrasaddin kerugian negara yang ditimbulkannya lebih banyak dari periode sebelumnya. Karenakan dalam periode tersebut banyak dana bantuan terhadap kegiatan Bumi Perkemahan Putri Nasional (Perkempinas) yang dilakukan di Sungai Gelam pada tahun 2012.

“Sekda ini sepertinya sangat kuat ke Perkempinas,” terangnya. Sebenaran Syahrasaddin jadi tersangka juga disampaikan oleh Ketua Tim Penyelidik, Agus Irawan.

Menurut dia, bahwa alasan penetapan tersangka ada beberapa anggaran dugaan penyimpangan, yakni dana yang diajukan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian juga tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

“Ini termasuk dalam Perkempinas,” tandas Agus Irawan. Kemudian juga, di dalam kegiatan tersebut Syahrasaddin selaku ketua pelaksana juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menunjuk empat orang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), empat PPTK dan empat bendahara, termasuk salah satunya mahasiswa UNJA, namun tidak disebutkan namanya.

“Dia camat, kemudian nunjuk camat lagi.

Masa camat tunjuk camat,” jelas Syaifuddin Kasim. Kalau seperti itu, amburadul banget administrasinya,” kata Syaifuddin Kasim.

Penyidikan kasus ini terkait dugaan penyalahgunaan dana bagi hasil pengelolaan kebun sawit antara Kwarda Pramuka Jambi dengan PT Inti Indosawit Subur (IIS), yang dalam perjanjiannya 30 persen untuk Kwarda Pramuka dan sebelihnya untuk PT IIS. Kemudian dalam kasus Kwarda Pramuka jilid II ini, juga dilakukan penyidikan terkait bantuan untuk kegiatan Perkempinas tahun 2012 senilai Rp 5,4 miliar. (*/lee)

DOK/HARIAN JAMBI

SEKDA: Syahrasaddin (paling kiri) Tersangka dan AM Firdaus Terdakwa, dalam kasus Kwarda Pramuka Jambi.

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

15

POLITIKA

Walikota Jambi Bersama Caleg Menyayikan Lagu Mars Pasaribu Di Pesta Bt Punguan Pasaribu Di Gedung Purigracia Jambi 9 Feb 2014.

Karena investasi kepada penyelenggara akan lebih menguntungkan. Kata Yusak, selain jual beli suara di antara caleg, Panwas juga diminta mengawasi adanya sekelompok masyarakat yang akan menawarkan suara kepada para caleg dengan bukti kartu pemilih.

Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 tinggal 49 hari lagi. Strategi para calon legislatif (caleg) kini mulai dilancarkan untuk meraup suara terbanyak. Caleg banyak melakukan cara-cara kotor dalam bersosialisasi. Mulai dari politik uang, hingga jual beli suara nantinya. Bahkan ada caleg yang hanya dijadikan “boneka” partai politik tertentu.

Budaya Pragmatis

ROSENMAN M, Jambi

P

ersaingan caleg begitu ketat pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 mendatang.

Para caleg dari satu partai bakal saling jegal agar tidak meraih suara terbanyak. Banyak caleg hanya bergerak sendiri-sendiri tanpa dukungan dari partai politik pengusung.

Ada juga caleg harus mengeluarkan biaya lebih dalam mensosialisasikan diri dengan memberikan tanda mata kepada calon pemilih. Situasi ini sudah kasat mata jelang pesta demokrasi mendatang. Masyarakat selalu disuguhi iming-iming janji untuk merebut simpatik para caleg.

Jika hal itu terus berlanjut, maka demokrasi ditengah masyarakat sudah terkontaminasi dengan materialistis.

“Slogan Wani Piro” kini sudah merebak kemana-mana. Masyarakat sudah apatis terhadap caleg yang sejatinya notabene memperjuangkan rakyat daerah pemilihnya.

Bahkan jual beli suara bakal tak terelakkan demi ambisi caleg duduk di kursi dewan. Pemilu caleg April mendatang sangat rentan terhadap praktik jual beli suara. Jual beli suara nantinya akan bisa bergesekan antara caleg dengan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Jika hal ini tak diwaspadai, bisa saja Pemilu Legislatif 2014 terjadi caos antar caleg dengan PPS atau caleg dengan caleg. Pihak penyelenggara Pemilu 2014 diminta agar mematangkan petugas penyelenggara Pemilu untuk tetap independen.

gat untuk mensosialisasikan putrinya Dewi.

Ayahnya merupakan salah satu pengurus DPD Partai Nasdem Provinsi Jambi. Dewi hanya seperti boneka yang hanya menjual wajah, namun bukan visi dan misi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dari dapilnya.

Di setiap sosialisasi, andil ayah Dewi selalu paling dominan. Ayahnya Simbolon ini selalu berapi-api dalam mensosialisasikan putrinya Dewi kepada mata pilih. Hal ini dilakukan setiap menghadiri pesta awal tahun marga-marga di Kota Jambi.

Dewi tergolong caleg DPRD Provinsi Jambi yang paling muda. Dirinya baru lulus dari Universitas Jambi (Unja).

Dewi Cristina Simbolon SE (kiri) dan ayahnya Simbolon paling kanan.

komunitas tertentu.

Salah satu caleg yang cenderung berjuang sendiri tanpa dukungan partai yakni Veronika D Caleg DPRD

Jual Beli Suara

Caleg Boneka Ada juga caleg yang hanya berperan sebagai boneka . Memang ada? Ada, ini faktanya. Dari penelusuran Harian Jambi, caleg boneka itu benar adanya. Seperti caleg Dewi Cristina Simbolon SE. Di setiap acara komunitas Halal Bihalal Marga Batak di Jambi, dirinya kerap melakukan sosialisasi atau

Chumaidi Zaidi Caleg DPRD Provinsi Jambi dari PDIP Dapil Kota Jambi

Dewi Cristina Simbolon SE

Bahkan boleh dikatakan belajar berpolitik, dirinya masih awam, apalagi untuk memiliki visi dan misi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi.

Dirinya kerap jorjoran bersosialisasi kepada komunitas pesta marga-marga, sekalipun itu tak diundang.

Veronika tak sungkan-sungkan membagi-bagikan kartu sosialisasi kepada orang-orang yang datang saat pesta tersebut. Percaya diri dan berjuang sendiri, itulah yang ditunjukkan Veronica dalam memperjuangkan Pemilu Legislatif 9 April 2014 mendatang.

Hal yang sama juga terjadi pada Yenny br Sinaga. Caleg DPRD Kota Jambi Dapil Pasar-Jelutung dari PDIP ini dijadikan motor penggerak pemilih bagi Ikhsan Yunus Caleg DPR RI dan Chumaidi Zaidi Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi.

Yenny Sinaga bahkan terang-terangan berkampanye terselubung buat kedua caleg tersebut pada komunitas etnis di Jambi. Strategi partai politik memasukkan caleg berpotensial bisa meraup suara, namun minim finasial, adalah cara jitu parpol tertentu.

Strategi parpol untuk memecah suara komunitas etnis dengan memasukkan caleg dari etnis tertentu adalah salah satu modus jual beli suara. Betapa tidak, caleg boneka

Dewi Cristina Simbolon SE

kampanye terselubung. Seperti di pesta awal tahun sejumlah margamarga di Kota Jambi baru-baru nini.

Dewi Cristin Simbolon SE merupakan Caleg DPRD Provinsi Jambi daerah pemilihan Kota Jambi dari Partai Nasdem. Pada sosialisasi justru ayahnya yang gencar dan berseman-

tersebut tidak berambisi untuk duduk di dewan, namun hanya membantu caleg di atasnya yang sudah ada dealdeal tertentu.

Gencarnya para caleg bersosialisasi ke basis-basis suara, membuktikan persaingan para caleg kini semakin sengit. Kampanye terselubung juga kini sudah mulai dilakukan demi meraih simpatik calon pemilih.

Stategi jual beli suara para caleg, khususnya dari partai yang sama bakal terjadi di tingkat PPS hingga Panitia Pemilihan Kecamatan PPK. Hal ini perlu diawasi sehingga Pemilu April mendatang tidak terjadi caos antar caleg.

Partai Pecah Suara Strategi partai politik untuk memecah suara pemilih begitu kentara.

Sejumlah caleg dari berbagai etnis ditampung untuk memecah suara komunitas. Ada parpol sengaja dicalonkan walaupun tanpa modal hanya untuk mendapatkan suara dari

Kepala Ombudsman perwakilan Jambi Taufik Yasak mengatakan, Pemilu caleg yang akan datang jual beli suara caleg tidak akan terelakkan. Sebab banyak caleg dari partai tertentu yang ambisi harus duduk di legislatif.

Sehingga caleg yang ambisi itu akan mengupayakan perolehan suara terbanyak untuk dirinya untuk mencukupi kuota caleg agar bisa duduk. Hal ini akan memanfaatkan perolehan suara caleg lain dari partai yang sama.

Chumaidi Zaidi (tengah) Yenny Sinaga

Disebutkan, transaksi jual beli suara ini bakal dilakukan oleh para caleg yang ambisi untuk duduk di legislatif tersebut. Jual beli suara ini akan rawan terjadi di PPS hingga KPPS. Taufik Yasak meminta para PPS dan PPK untuk bersikap netral saat pelaksanaan Pemilu 9 April mendatang.

Dirinya juga meminta para saksi parpol agar turut serta mencegah praktik jual beli suara caleg ini.

Menurut Yasak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi agar memaksimalkan pengawasan terhadap praktik jual beli suara antar calon anggota legislatif (caleg) maupun caleg dengan penyelenggara di tinggat PPS dan PPK. Dirinya menilai potensi jual beli suara di Pemilu 2014 akan lebih besar daripada Pemilu 2009 karena persaingannya antar caleg bukan parpol. “Berbagai model transaksional antar caleg maupun penyelenggara beragam seperti transaksi uang yang nilainya hingga ratusan juta.

Caleg yang tidak memenangi kursi akan melakukan jual beli suara yang tentunya akan melibatkan penyelenggara, sehingga potensi untuk melakukan kerjasama dengan penyelenggara sangat besar.

Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Jambi As’ad Isma juga melihat banyak caleg hanya seperti boneka yang hanya dikendalikan parpol. Caleg tersebut tidak memiliki kemampuan finansial, kemampuan sosial, namun lolos menjadui caleg hanya untuk meraup suara parpol.

As’ad juga memperkirakan jumlah caleg boneka pada 9 April 2014 ini bakal meningkat tajam. Hal ini akibat parpol kurang selektif dalam merekrut caleg yang kredibel, cerdas dan memiliki visi dan misi yang jelas dan masuk akal.

Namun kini budaya pargmatis pemilih masih menentukan pilihannya dengan mengharap imbalan dari caleg atau wani piro. Bahkan para caleg ini sudah dijadikan pangsa pasar tarif harga caleg. Untuk itu, kata As’ad Isma, praktik pembelian suara dari para pemilih merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, khususnya di Jambi.

“Praktik semacam ini harus dicegah oleh dengan pengawasan dari saksi caleg dan parpol. Kemudian pengawasan dari media dan masyarakat sangat diharapkan. Pencegahannya merupakan tantangan semua pihak demi terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. Potensi jual beli suara di Pileg mendatang masih sangat tinggi, bahkan diprediksi meningkat dari Pemilu 2009 lalu,” katanya.

Disebutkan, potensi jual beli suara di Pileg dapat diperkecil bila mana sistem pengawasannya diperketat dengan melibatkan seluruh komponen terkait. Meski demikian, praktik itu sulit dihindari karena keterbatasan pihak penyelenggara.

“Kita juga berharap kepada pemilih agar memilih caleg sesuai dengan jejak rekam yang baik dan komitmennya untuk memperjuangkan rakyat khususnya di daerah pemilihannya,” katanya. (*/lee)

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

16

OPINI & KONSULTASI

Tidak sedikit Calon Legislatif (Caleg) yang menggandeng caleg dari dapil yang lebih rendah untuk mendongkrak suara. Namun ketika hal ini dianggap tidak menguntungkan, masing-masing dari caleg ini pun saling memisahkan diri.

R GILANG EZRI, Jambi

H

iruk pikuk dunia politik di negeri ini semakin hangat. Banyak Caleg yang sebelumnya belum ingin menunjukkan dirinya alias show out ke masyarakat sekarang mulai memunculkan dirinya. Mulai dari mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota ataupun Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan bahkan DPD mulai memunculkan sosok mereka.

Para calon anggota legislatif atau Caleg yang sudah lama memunculkan diri baik dengan embel-embel partai, usahanya maupun organisasi kemasyarakatannya tidak mau kalah.

Mereka semakin gencar untuk mensosialisasikan visi dan misinya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jambi.

Berbagai strategi mereka gunakan.

Bukan hanya dengan berkeliling bersosialisasi sendiri-sendiri ataupun dengan masuk ke dalam sebuah kumpulan atau komunitas saja. Cara

lain yang juga mereka gunakan adalah membuat sistem gandeng calon.

Seperti sistem yang dibangun oleh Multi Level Marketing atau MLM, mereka mencari downline mereka untuk meraup suara dalam sebuah Daftar Pilih (Dapil).

Sistem yang mereka gunakan menyerupai bentuk paket. Misalkan seorang calon anggota legislatif untuk DPR RI, maka dia akan mencari Caleg DPRD Provinsi di beberapa Dapil kota dan kabupaten untuk mereka gandeng. Dengan harapan, suara yang didapatkan oleh Caleg provinsi itu juga didapat oleh Caleg DPR RI tersebut.

“Dalam dunia perpolitikan, sistem gandeng dan berjalan bersama itu merupakan hal yang lumrah, terlebih mereka dalam satu partai, tentu memiliki visi dan misi yang sama,” ujar Asad Isma, Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Jambi.

Strategi ini biasa dilakukan oleh para caleg, untuk bisa meraup suara

K

orupsi dan korupsi lagi, berita itulah yang marak disiarkan di semua media akhir-akhir ini. Baik korupsi di tingkat pemerintah pusat mulai dari kasus Bank Century, kasus pajak, Wisma Atlet hingga kasus Hambalang, maupun korupsi di tingkat pemerintah daerah, khususnya Provinsi Jambi. Seperti kasus korupsi Damkar, korupsi Dana Pramuka dan lain sebagainya.

Kita tentunya sangat prihatin dan mengecam kasus tersebut ketika mendengar berita di semua media, yang membeberkan kasus korupsi di beberapa instansi pemerintahan.

Baik di Pemerintahan Pusat dan Daerah, DPR/DPRD, Polri, pengurus partai politik, Kejaksaan dan bahkan instansi Kehakiman.

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “corruption” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, dalam hal ini keuangan negara. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan negara.

Hal seperti itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai, an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk pula dalam pengertian “corruption” menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di samping itu, korupsi telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut adanya efisiensi tinggi. Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka korupsi harus diberantas.

Koruptor Teriak Koruptor Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang,

DOK/HARIAN JAMBI

BALIHO: Rata-rata dari sekumpulan baliho yang terpajang di Kota Jambi ini, menampilkan satu paket Caleg dalam satu baliho. Ada juga diantaranya yang mencoba menarik perhatian dengan menggandeng foto tokoh ternama.

yang lebih. Dan tidak kalah untung, hal ini dinilai mampu menghemat biaya. Hal ini dapat dilihat dari baliho-baliho yang terpasang di berbagai lokasi keramaian. Pada baliho ini seyogyanya, hanya dipasang satu caleg saja. Namun seakan sistem paket, di dalam satu baliho pun biasanya terdiri dari beberapa caleg, yang memiliki ranah Dapil yang berbeda.

“Caleg-caleg menggunakan strategi ini untuk meraup suara lebih banyak dan menghemat pengeluaran untuk sosialisasi. Contohnya seperti balihobaliho, biasanya hanya satu calon yang ada foto dan nama, sedangkan sekarang dalam satu baliho ada dua atau tiga Caleg. Caleg-caleg ini memi-

serta dangnya Oleh: Mudrika SH MH memsamapai bahaydengan (Advokat yang tergabung di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-KRI) Jambi) akan aparat m a penegak syarakat dan negara. Oleh karena hukumnya (Polri, Jaksa dan Haitu, perilaku tersebut dalam segala kim). Oleh karena itu, undangbentuk dicela oleh mayarakat, bah- undang dan aparat penegak hukum kan termasuk oleh para karuptor harus tegas dalam memberantas itu sendiri sesuai dengan ungkapan korupsi ataupun mencegah ter“maling teriak maling” atau “karup- jadinya korupsi. tor teriak koruptor”.

Mochtar Kusumaatmadja menPencelaan masyarakat terhadap gadaptasi dan mengembangkan korupsi menurut konsepsi yuridis teori Roscoe Pound yang mendimanifestasikan dalam rumu- gatakan bawa “law as a tool of sosan hukum sebagai suatu bentuk sial engineering” (hukum sebagai tindak pidana. Di dalam politik alat untuk mengubah masyarakat) hukum pidana Indonesia, korupsi sebagai landasan teoretis pembiitu dianggap sebagai suatu bentuk naan hukum di Indonesia. Dalam tindak pidana yang luar biasa (extra pelaksanaan pembangunan dan ordinary crime) yang perlu ditindak pemerintahan di Indonesia, penting secara khusus, dan diancam dengan dipahami tujuan hukum dan fungsi pidana yang seberat-beratnya. hukum sebagai sarana pembanguPara koruptor merajalela dan ada nan atau pembaruan masyarakat. dimana-mana, itulah fakta yang Hukum berfungsi sebagai sarana terjadi di negara Indonesia yang pembaruan atau pembangunan tercinta pada saat ini. Pada haki- didasarkan atas anggapan, bahwa katnya negara adalah organisasi hukum memang bisa berfungsi kekuasaan, sepertinya benar apa sebagai alat (pengatur) atau sarana yang dikatakan oleh Lord Acton pembangunan dalam arti penyalur seoarang pakar ilmu hukum bahwa arah kegiatan manusia ke arah yang “power tends to corrupt” (Kekua- dikehendaki oleh pembangunan saan mempunyai kecenderungan yang berkelanjutan bagi kehidupan untuk disalah gunakan atau korup). mahluk hidup.

Oleh karena itu masalah kekuaKelemahan Undang-Undang saan, terutama dalam penyelengTentang pentingnya posisi hukum garaan pemerintahan negara selalu dikedepankan untuk menjadi bahan dalam pembangunan dikatakan pemikiran dan renungan. Karena itu oleh Muchtar Kusumaatmadja, pula persoalan yang harus dipecah- bahwa perubahan dan ketertiban kan adalah, bagaimana upaya yang atau keteraturan merupakan tujuan harus ditempuh untuk mencegah kembar dari masyarakat yang seataupun untuk meminimalisir dang membangun. Jika perubahan terjadinya praktik KKN (Korupsi, hendak dilakukan dengan tertib dan teratur, maka hukum merupakan Kolusi dan Nepotisme).

Bahwa tindak pidana korupsi yang sarana yang tidak dapat diabaikan selama ini terjadi secara meluas, dalam proses pembangunan. Oleh tidak hanya merugikan keuangan karena itu, terhadap hukum pidana negara, tetapi juga telah merupakan sebagai salah satu bidang hukum, secara terusaran terhadap hak-hak pelanggaran menerus perlu an ekonomi masyarasosial dan dilakukan ara luas. Sehingga kat secara pembeidana korupsi perlu tindak pidana nahan gkan sebagai kejadigolongkan d a l a m ang pemberantasanhatan yang konteks pemus dilakukan secara nya harus bangunan hukum sa dan diberi sanksi luar biasa secara keseluruberat-beratnya, yakni yang seberat-beratnya, han. n mati. hukuman Hal itu antara alelanya Merajalelanya lain dilakukorupsi kan meadalah lalui upakareya pemn a fakt o r perangkat h u k umnya lemah, mulai d a r i aturan Mudrika SH MH natau undang-un-

liki ranah Dapil yang berbeda-beda, mulai dari Caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota maupun Kabupaten.

Memudar Strategi ini juga dilakukan untuk mendapatkan suara di Dapil yang mungkin tidak dapat terjangkau oleh caleg tersebut. Meski menggandeng caleg yang lebih rendah Dapilnya, terlebih dulu mereka menilai potensi caleg yang akan digandengnya tersebut.

Menurutnya, caleg-caleg ini menggandeng caleg Dapil yang lebih rendah dapilnya, dan tentunya dengan melihat potensi dari caleg tersebut untuk mendongkrak suara.

“Tentunya caleg yang direkrut oleh Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi, tentulah caleg yang menurut mereka mampu membawa mereka ke kursi pemenangan, bukan orang-orang sembarangan,” ujarnya. Namun, semakin hari kebersamaan antar caleg ini dirasa mulai memudar. Tidak sedikit Caleg yang tadinya berdampingan, sekarang justru berjalan sendiri-sendiri. Dan tidak sedikit pula yang hari ini menggandeng caleg dari partai yang berbeda.

“Ya, pada akhirnya proses politik yang membuat kebersamaan itu berakhir.

Proses politik merupakan proses yang bersifat dinamis. Dalam prosesnya, tentu akan ada perubahan skematis dari strategi pemenangan mereka,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan ini disebabkan oleh selera pemilih yang tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini, pemilih memiki pilihannya masing-masing.

“Mereka para pemilih tentu punya pilihan masing-masing, misalkan untuk DPRD kota atau kabupaten mereka memilih si A, tapi untuk DPRD provinsi, mereka memilih caleg yang berbeda partai. Juga berbeda partai ketika memilih untuk DPR RI,” ujarnya.

Caleg, Koalisi Beda Partai Ketika mereka menggandeng Caleg yang berbeda partai secara terang-terangan, tentulah bukan hal yang etis, ketika melihat pertarungan Caleg merupakan pertarun-

Hukuman Mati

sejak dahulu sampai sekarang para ahli hukum maupun politik sependapat, bahwa harus ada aturan main yang diwujudkan melalui seperangkat kaedah hukum yang ada, dalam kehidupan bernegara.

Dituangkan dalam suatu undangundang, dalam hal ini yaitu UU anti KKN (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Salah satu solusi konkretnya adalah para koruptor harus diberi hukuman yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati. Sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara diantaranya adalah negara China. Berdasarkan fakta yang ada di Indonesia pada saat ini setiap tahun, setiap bulan bahkan mungkin setiap hari koruptor baru bermunculan dan bergentayangan dimana-mana. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari hukuman penjara yang tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Oleh karena itu sekaranglah saatnya hukuman mati harus diterapkan bagi para koruptor .

Begitu tingginya tingkat KKN di Indonesia, sampai dengan laporan terakhir pada tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat kelima negara terkorup di dunia. Ironis nya keadaan ini bahkan sudah dianggap “wajar” dan menjadi praktik yang biasa di Indonesia.

Melihat hal itu, kita merasa sangat prihatin jika praktik serupa ini terus di biarkan terjadi. Persoalan integritas moral dan konstansi keteguhan disiplin ilmu pengetahuan jika tidak dipegang teguh, akan menghasilkan akibat yang sangat berimplikasi buruk terhadap siapapun yang terkena getahnya. Degradasi moralitas yang destruktif ini, akan menghanyutkan pemerintah kejurang hitam. Dan menghilangkan keyakinan serta kepercayaan publik (public trustee) terhadap pemerintah atau instansiinstansi pemerintahan dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman bahkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Oleh karena itu untuk menutupi kelemahan tersebut, undang-unkelem dang tersebut perlu diganti dengan unda undang-undang yang baru yang mem memberi sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya yakni hukuman penjara seumur hidup dan huku hukuman mati. Sehingga dengan demikian diharapkan undang-undang tersebut akan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di masa depan.

Dalam rangka untuk memberantas, mencegah atau meminimalisir terjadinya praktik KKN ataupun dalam rangka pembatas kekuasaan dalam negara, batasan

Untuk menerapkan hukuman mati di negara Indonesia tentunya harus ditetapkan terlebih dahulu aturan mainnya. Seperti yang telah disepakati oleh pakar hukum dan politik.

Dalam hal ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1 dan 2) Legislatif (DPR) dan Eksekutif (Presiden) lah yang berwenang untuk membentuk UU (Undang-Undang) anti KKN yang baru ataupun merevisi UU anti KKN yang sedang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana UU anti KKN yang baru ataupun yang telah direvisi tersebut nantinya memberikan hukuman yang seberat-beratnya

baharuan hukum pidana. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka perlu kiranya melakukan perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-undang tersebut tentunya mengandung kelemahan sehingga tindak pidana korupsi terus tumbuh subur di negeri ini yang dilakukan oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pihak swasta.

Kelemahan secara eksplisit yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah lemahnya saksi yang diberikan kepada koruptor, yang menentukan sanksi, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat bervariasi (1-4 tahun), dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Sehingga hakim dapat bergerak secara leluasa dalam menentukan batas minimum dan maksimum pidana penjara itu.

Kewenangan diskresi dalam menentukan sanksi pidana ini dapat menyinggung rasa keadilan masyarakat, karena ternyata dalam praktik terdapat kasus korupsi nilai nominalnya miliaran rupiah yang hanya dijatuhi pidana penjara 13 bulan, 14 bulan dan 15 bulan penjara.

Padahal karupsi adalah kejahatan berat dan memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Akibatnya di dalam masyarakat terdapat sebuah ungkapan sinis, “mencuri uang Rp 1 juta, dipid dipidana satu tahun lima bulan.

Seme Sementara karupsi Rp 1 miliiar, dipid dipidana satu tahun dua bulan. Oleh sebab itu lebih baik korupsi dari pada mencuri.

Revisi UU Anti KKN

gan partai juga. Tidak ada sistem koalisi beda partai dalam pemilihan legislatif. Dilanjutkannya, bahwa kucuran dana yang mulai menipis kepada downline calegcaleg ini, dirasa juga mensinyalir retaknya sistem yang mereka buat. Bisa jadi karena factor dukungan dana, atau tidak mampu mendapatkan dukungan dari caleg satu paket sebelumnya.

“Tiap Caleg yang menggandeng caleg dengan Dapil yang lebih rendah, tentu juga memantau pergerakan gandengannya tersebut. Apakah mendapat dukungan atau tidak. Ketika dirasa dukungan untuk caleg tersebut kurang atau bahkan tidak ada di Dapil tertentu, pasti mereka akan menggandeng yang lain untuk di Dapil tersebut,” ujarnya. Kemudian, caleg jika caleg gandengannya tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat Dapilnya, hal ini akan menjadi ancaman yang sama kepada caleg yang akan menggandeng tersebut.

“Misalkan masyarakt tidak suka dengan Caleg A, karena B menggandeng Caleg A. Secara otomatis Caleg B juga tidak mendapatkan suara akibat anggapan masyarakat tersebut,” ujarnya.

Atas dasar hal itulah, caleg-caleg tersebut memilih untuk jalan sendirisendiri ataupun menggandeng caleg dari partai lain. “Kembali, proses politiklah yang akhirnya membuat kebersamaan mereka menghilang dan selera masyarakat menjadi faktor yang kuat dalam hal ini,” ujarnya.(*/poy)

untuk menimbulkan efek jera bagi para koruptor yakni hukuman mati.

Selama ini yang menjadi kendala bagi pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) untuk menerapkan hukuman mati bagi para koruptor adalah karena adanya UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Yang menjadi pertanyaan, Mengapa koruptor tidak boleh dihukum mati?

Apakah bedanya koruptor dan teroris atau pelaku kejahatan yang luar biasa lainnya? Mengapa hanya teroris dan pelaku kejahatan yang luar biasa lainnya yang boleh dihukum mati?

Logikanya koruptor dan teroris sama-sama layak dihukum mati, betapa tidak koruptor dan teroris sama-sama kejamnya. Berapa banyak masyarakat yang sengsara, teraniaya bahkan mungkin banyak yang mati kelaparan oleh karena uang negara dicuri oleh koruptor yang biadab, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, yang semestinya uang tersebut digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan bahkan untuk menghidupi masyarakat Indonesia yang tidak mampu (miskin).

Dengan demikian dibutuhkan “Nyali dan Komitmen” para anggota legislatif (DPR) yang terhormat untuk meninjau dan merevisi kembali UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar para koruptor dapat dihukum mati demi kemajuan dan keselamatan Negara Indonesia dari jurang kehancuran yang disebabkan oleh para koruptor yang biadab dan tidak berperikemanusiaan.

Nyali DPR? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah terutama DPR yang terhormat mempunyai “Nyali” untuk menerapkan hukuman mati bagi para koruptor di negara Indonesia? Biarkan waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas masyarakat Indonesia bisa menilai dan terus mengontrol jalannya pemerintahan terutama kinerja DPR, sejauh mana keseriusan pemerintah ataupun lembaga-lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi. Kita berharap agar Negara Indonesia bisa maju dan terlepas dari para koruptor yang biadab. Yang hanya memperkaya dan mementingkan diri sendiri.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa selama hukuman mati belum diterapkan, maka setiap tahun, setiap bulan bahkan mungkin setiap hari para koruptor yang baru akan terus bermunculan di mana-mana.

Dan di setiap instansi-instansi pemerintahan yang konsekuensinya negara Indonesia tidak akan pernah bisa maju dan berkembang seperti negara-negara maju lainnya.

Dengan demikian seyogianya hukuman mati segera diterapkan, demi keselamatan dan kemajuan negara Indonesia tercinta ini. (poy)

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

17

PEMERINTAHAN

R

encana pemerataan perbaikan jalan oleh Pemerintah Kota Jambi, yang dicanangkan melalui program multi years, mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Pemerataan perbaikan jalan tersebut, direncanakan dimulai pada Tahun 2014 ini. Perbaikan ini akan difokuskan di jalan-jalan perkotaan. Namun, kondisi jalan di pinggiran kota dalam hal ini juga perlu diperhatikan.

As’ad Isma, pengamat kebijakan pemerintah mengatakan bahwa hadirnya program perbaikan jalan tersebut akan memberikan angin segar kepada pengguna jalan di Kota Jambi. Ia menyarankan, bahwa perbaikan jalan tidak hanya difokuskan terhadap jalan di kawasan tengah kota saja. Namun juga memberikan perhatian terhadap perbaikan jalan di kawasan pinggir kota.

“Sebaiknya jalan lorong juga mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Karena hampir semua jalan lingkungan yang berada di kawasan pinggiran kota Jambi itu sudah banyak yang rusak parah,” ungkapnya.

Lanjutnya, pada dasarnya sudah banyak yang dibuat dan direhabilitasi. Namun ternyata, jalan tersebut juga cepat mengalami kerusakan. Hal tersebut terjadi karena kualitas jalan yang tidak sesuai dengan speck atau tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang sudah ditetapkan.

“Nah, akibatnya baru sebulan jalan itu diperbaiki ternyata jalan itu rusak kembali,” tambahnya.

Hal ini menurutnya, menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan. Tapi bukan hanya itu, kemacetan juga terjadi karena pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat, sedangkan luas jalan tidak bertambah. Ditambah lagi dengan persoalan pedagang kaki lima, pendirian ruko yang tidak mengacu pada tata ruang dan juga banyaknya parkir liar yang menggunakan badan jalan.

“Oleh karena itu, saya berharap agar walikota bisa fokus dalam membenahi jalan, menertibkan pedagang kaki lima serta membenahi parkir liar yang menjadi sumber kemacetan di Kota Jambi,” ujarnya. (rin/poy)

FOTO ROSENMAN M/HARIAN JAMBI

DITENGAH KOTA: Sebuah truk gas terperosok di jalan rusak Jalan Kol M Kukuh Kelurahan Paal V Kotabaru Jambi. Jalan rusak itu tepatnya di dekat Puskesmas Paal Kotabaru Jambi.

Hingga kini jalan itu masih rusak parah dan belum ada perbaikan.

Pemerintah Kota Jambi mencanangkan pemerataan perbaikan jalan di kawasan kota. Pelaksanaan program multi years ini, akan dimulai di akhir Tahun 2014. Tidak tanggung-tanggung, seluruh infrastruktur permasalahan jalan ini ditargetkan selesai di tahun 2015.

RIRIN, Jambi

S

H Syarif Fasha Walikota Jambi

P

ara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi kini tak lagi “semau gue” memutuskan suatu kebijakan. Keputusan kebijakan kini harus melalui persetujuan Walikota selaku kepala daerah.

Hal itu ditegaskan Walikota Jambi H Syarif Fasha pada upacara peningkatan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi di halaman Kantor Walikota Jambi.

Ia menyampaikan enam Instruksi beberapa waktu lalu kepada para pimpinan SKPD Kota Jambi, yakni 1. Terkait dengan urusan strategis pemerintahan harus sepengetahuan dan seizin Walikota selaku Kepala Daerah.

2. Laksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sesuai kewenangan yang diberikan dan aturan yang berlaku.

3. Untuk capaian pelaksanaan kinerja pembangunan, awal tahun ini harus bekerja efektif dan lebih cepat lagi, guna mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama dalam upaya mewujudkan 3 Tahun Kota Jambi bangkit.

4. Selaku aparatur pemerintah, terutama kepala SKPD bisa menggerakkan manajemen di bawahnya agar dapat bekerja lebih optimal guna mendukung kekuatan kinerja organisasinya.

5. Kepala SKPD harus mampu meraih sumbersumber pembiayaan pembangunan dari dana non APBD Kota Jambi.

6. Bagi SKPD yang banyak bergerak dalam tugas pelayanan publik dan penertiban penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial agar melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanah peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku.

Bertindaklah sebagaimana mestinya, sehingga dalam bekerja tidak perlu ada keraguan, karena bekerja dilindungi hukum yang kuat dan syah.

Walikota Jambi berjanji akan memberikan apresiasi tinggi bila SKPD di Pemerintah Kota Jambi mampu mendapatkan dana-dana dari pusat sebanyak-banyaknya.

“Karena dengan cara itu, kita akan mampu lebih cepat dalam upaya menyediakan fasilitas-fasilitas publik Kota Jambi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan,” katanya.

Usai upacara Walikota H Syarif Fasha menyerahkan 2 unit mobil operasional untuk mendukung Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Sosial (PK3S) dan untuk Tanggap Darurat Bencana, yang berasal dari bantuan Kementerian Sosial RI. Selain itu Pemerintah Kota Jambi juga mendapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berupa pembiayaan program kegiatan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 20 paket, bantuan Stimulan Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan Program Padat Karya. (lee)

alah satu bukti kinerja dari pemerintah adalah suksesnya pelaksanaan infrastruktur.

Hal ini disebabkan karena, jika akses infrastruktur tersebut baik, maka secara tidak langsung masyarakat akan dengan mudah melakukan aktifitas dan juga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan. Karena bukan hal yang mustahil jika jalan yang rusak juga menjadi faktor adanya kecelakaan lalu lintas.

Untuk mendukung akses menuju ke masyarakat dengan mudah adalah dengan cara perbaikan jalan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perbaikan jalan, maka masyarakat bisa melihat bahkan merasakan tentang kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi di bagian ruas jalan yang berada di kawasan terpencil.

Namun pada dasarnya peremajaan jalan-jalan poros di Kota Jambi dalam sudah banyak yang dikebut, walaupun jalan-jalan tersebut masih dalam kondisi bagus dan layak pakai. Padahal jika diamati, masih banyak jalan lingkungan yang kondisinya memprihatinkan atau bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Jalan-jalan seperti ini banyak ditemukan di berbagai kawasan dalam Kota Jambi. Namun dalam hal ini, proses peremajaan seolah tak tersentuh.

Masalah penanganan jalan di Jambi ini, dilaksanakan melalui program multi years. Program ini dicanangkan oleh Walikota Jambi, dengan tujuan agar masalah infrastruktur bisa dilaksanakan dengan proses cepat dan maksimal.

Pada masa Walikota sebelumnya yakni Bambang Priyanto pada tahun 2009 hingga 2012, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui dinas Pekerjaan Umum (PU), fokus terhadap peningkatan realisasi proyek pembangunan infratruktur yang ada di Kota Jambi. Pemkot saat itu, melakukan berbagai program dan aktivitas demi tercapainya prpgram pembangunan tersebut.

Begitu juga dengan walikota saat ini yakni Sy Fasha, yang akan melakukan perbaikan jalan di Kota Jambi secara merata.

Saat ini, Pemerintah Kota Jambi mulai memacu sekaligus memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai ujung tombak atau titian penggerak, untuk mempercepat roda perekonomian yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

“Bahkan kalau bisa, di tahun 2015 semua masalah tentang infrastruktur jalan itu bisa selesai. Untuk selanjutnya tinggal kami memikirkan bagaimana mengangsur hutang kepada pihak rekanan yang telah ikut bekerja sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa perbaikan yang akan dilakukan tersebut dikhususkan untuk kepada jalan di wilayah kota saja.

Karena, hal tersebut sudah menjadi kewenanagan Pemerintah Kota Jambi.

Bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Fasha berharap agar nantinya pelaksanaan rehab jalan tersebut bisa berjalan dan terlaksana dengan maksimal. Tujuannya tidak lain agar masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang memang sudah seharusnya mereka rasakan.

“Iya, perbaikan jalan memang akan dilakukan khusus untuk di bagian jalan Kota Jambi. Karena jalan tersebut memang sudah menjadi tanggung jawab dari kami,” ungkapnya.

Pelebaran Jalan Selain itu, berdasarkan keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum menyatatakan bahwa perbaikan jalan memang sudah

Perencanaan Program Multi Years Terkait dengan program Walikota Jambi mengenai rehabilitasi jalan di seluruh daerah kota Jambi, ternyata hal tersebut memang akan dilakukan. Hal ini dinyatakan oleh Sy Fasha, Walikota Jambi.

Menurutnya, perbaikan jalan secara serentak tersebut akan dilakukannya di tahun 2014 ini.

“Kami akan membuat program perencanaan tentang hal tersebut dengan menggunakan program multi years. Di mana pelaksanaannya itu dilakukan sesuai dengan yang menjadi tanggung jawab kota,” ungkapnya.

Pelaksanaan program multi years ini rencananya akan dimulai di akhir tahun 2014. Kemudian, akan dikerjakan kurang lebih sekitar satu tahun lamanya. Maka, Walikota Jambi bersama jajarannya, akan terus berupaya untuk meningkatkan dan melakukan perbaikan di seluruh bagian Kota Jambi.

Para Pimpinan SKPD Pemkot Jambi.

menjadi salah satu tanggungjawab Dinas PU Provinsinya. Jadi untuk kewenangannya sendiri, jalan-jalan bagian kota memang menjadi PU memang akan diakomodir dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan.

Martayadi, Sekretaris Dinas PU Kota Jambi mengatakan, salah satu rehabilitasi jalan yang akan dilakukan adalah mengenai pelebaran jalan. Pelebaran jalan ini bisa menjadi salah satu penunjang dari banyaknya kemacetan yang terjadi. Apalagi saat ini jumlah kendaraan yang adadi Kota Jambi memang sudah sangat banyak, jadi untuk menanggulangi hal tersebut, dinas PU akan melakukan pelebaran di jalan-jalan yang sering terjadi kemacetan.

“Wilayah yang akan mengalami rehab pelebaran jalan di antaranya adalah di jalan Pattimura, kemudian juga di jalan Arif Rahman Hakim,” ungkapnya.

Lanjutnya bahwa selain pelebaran jalan, juga akan membuat jalan akses yang langsung bisa menembus ke Bandara Sultan Thaha.

“Jalan itu dimulai dari simpang Angso Duo, lurus sampai ke Pasir Putih dan langsung tembus ke bandara. Paling tidak selain pelebaran, jalan tembus ini akan menjadi salah satu sarana yang bisa mempermudah akses untuk masyarakat,” tambahnya.

Alokasi Dana Rehab Jalan Di Jambi sendiri, pembagian rehabilitasi jalan dibagi menjadi beberapa

bagian. Di antaranya adalah di bagian pusat, nasional, provinsi dan bagian kota. Namun untuk tahun 2014 ini, perbaikan jalan memang hanya difokuskan untuk bagian kota.

Namun, perbaikan ruas jalan ini selalu dianggarkan dananya. Menurut Martayadi, program perbaikan jalan ini alokasi dana cukup besar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan ditujukan untuk target fungsional jalan.

“Dana tersebut akan digunakan semaksimal mungkin, agar jalan yang diperbaiki juga tidak cepat mengalami kerusakan. Karena sudah sering terjadi jalan yang direhab itu tidak bertahan lama,” ungkap Ismail selaku pekerja jalan.

Dalam hal ini, semua perbaikan rehabilitasi jalan yang menjadi salah satu program Walikota Jambi, merupakan tujuan untuk meningkatkan mutu pembangunan infrastruktur, agar lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu, sesuai dengan fungsinya bahwa pihak pemerintah kota akan terus mengupayakan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena hal tersebut sudah menjadi program dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, akan terus dikembangkan serta ditingkatkan sesuai dengan kewajibannya.(*/poy)

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

18

PERDA & KONSTITUSI

atau pengusaha yang ada di Provinsi Jambi, selain melakukan pengawasan, Dinaskentrans juga selalu melakukan sebuah sosialisai terhadap penerapan yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan ataupun pengusaha.

“Disnakertrans selalu melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap Perda tersebut,” tutur Zulpan.

Pesatnya perkembangan perekonomian saat ini, disertai pula dengan berkembangnya banyak perusahaan di Kota Jambi. Baik itu perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian, perkebunan, pertanian, atau pun lainnya.

ANDRI MUSTARI, Jambi

B

anyaknya perusahaan swasta yang ada di Jambi, membuat pemerintahan setempat mengambil kebijakan untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi, yang bertujuan untuk mengatur persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja sebagai karyawan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi.

Perda untuk Kesejahteraan Pekerja

dang-Undang nomor 13 tahun 2003 tersebut, ia mengatakan bahwa, Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 itu, bertujuan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945, selain itu Ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koodinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah dan hal ini juga bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selain itu undang-undang ini juga memberikan sebuah ketegasan kepada setiap perusahaan atau pengusaha untuk bisa berlaku adil dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap tenaga kerja. “UndangUndang no 13 tahun 2003 pada Bab tiga menjelasakan dan mengnegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha atau perusahaan, ” ungkap Jhoni.

Pengamat Hukum dari Perguruan Tinggi Univeritas Jambi Prof Dr Jhoni Najwan, ia mengatakan “Perda yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan sebuah ketertiban dan keadilan bagi masyarakat, khususnya para tenaga kerja,” ungkapnya.

Perda merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan karyawan.

Setiap perusahaan yang berdiri di Provinsi Jambi, harus mengikuti acuan atau pun aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. “Aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap perusahaan yang ada di Provinsi Jambi,” lanjut Jhoni.

Gubernur Provinsi Jambi Hasan Basri Agus (HBA) telah menetapkan UMP dan Upah Minimum sebuah keputusan Nomor 610/Kep. Gaji pokok dan Upah Minimum Gub/Disnakentrans tentang Upah Minimum Provinsi Jambi tahun 2014. Provinsi Jambi yang ditetapkan oleh pkan Upah Minimum gubernur tidak memiliki perbedaan Yang menetapkan Tenaga Kerja berjumlah Rp 1.502.230 yang signifikan. Gaji Pokok merupakisampaikan oleh Drs an sebuah komponen dari per bulan. Disampaikan ang juga Kepala Bidang Upah Minimum yang Zulpan MH yang Pembinaan Hubungan Industrial telah ditetapkan, dan san Ketenagakerjaan UMP adalah gaji dan Pengawasan bi, bahwa “gubernur yang diperbolehProvinsi Jambi, pkan gaji setiap kary- kan yang telah menetapkan awan sebesar Rp 1.502.230 per bulan melalui Perda nomor 610 tahun 2014 tentang UMP Jambi,” ungkap Zulpan.

Peraturan Daerah tentang UMP cu kepada undang-unJambi, mengacu 3 tahun 2003 tentang dang nomor 13 an. Di dalam Undangketenagakerjaan. mor 13 tahun 2013, Undang nomor tentuan umumnya di dalam ketentuan ntang makna dari kemembahas tentang tenagakerjaan,, pengusaha, peruah yang diberikan sahaan dan upah a ataupun peruoleh pengusaha ang-undang ini sahaan, di undang-undang mikian dibahas hal yang demikian lebih rinci. “UMP Jambi ada Undangmengacu kepada or13 tahun Undang nomor13 2003,” lanjut Zulpan. kan oleh Juga dijelaskan ng tuJhoni tentang Drs Zulpan MH juan dan landasan dari Un--

Pengawasan Bukan Hanya Tugas Disnakertrans

hanya memiliki tunjangan tetap, apa bila gaji pokoknya kecil maka tunjangannya harus bisa berimbang dengan gaji pokok, yang totalnya bisa mencapai jumlah UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan oleh Zulpan.

“Gaji pokok itu diperbolehkan lebih kecil asal tunjangannya bersifat tetap, seperti uang makan, atau pun uang transportasi dan jumlah nilainya sama dengan UMP yang telah ditetapkan,” ungkap Zulpan.

Jumlah upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, merupakan sebuah nilai aman bagi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu setiap tahunnya UMP ini bisa naik, dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat dan hal ini merupakan sebuah pertimbangan dari pemerintah bahwa, untuk mencapai kesejahteraan para tenaga kerja maka haruslah ada sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh para pengusaha ataupun perusahaan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan karyawan dengan nilai Rp 1.502.230 itu, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah-langkah dalam membentuk sebuah aturan. Nilai Rp 1.502.230 merupakan titik aman bagi karyawan untuk bisa menghidupi keluarganya. “Rp 1.502.230 merupakan titik aman bagi karyawan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan keluarganya,” ungkap Zulfan.

Di dalam Perda tentang UMP dibahas berbagai macam upah yaitu upah bulanan, upah harian, upah borongan.

Upah yang disebutkan di dalam UMP

ini semuanya bersifat tetap, atau yang dikenal dengan tunjangan dan nilainya harus bersifat tetap atau berkelanjutan yang juga harus sesuai dengan UMP, upah yang disebutkan diperbolehkan untuk melebihi nilai UMP namun untuk kurang dari UMP hal itu tidak diperbolehkan dan hal inilah yang sangat dilarang oleh pemerintah. “Upah di atas UMP itu boleh, tapi kalau kurang dari UMP itu tidak diperbolehkan,” ucap Zulpan.

Sanksi untuk Perusahaan Tak Taat Aturan Perusahaan yang memberlakukan upah karyawan yang di bawah UMP maka akan dikenakan sanksi, hal ini pun telah diberlakukan oleh Disnakertrans kepada perusahaan tertentu, saat ditanya nama perusahaan tersebut, Zulpan enggan menyebutkan namanya. “Disnakertrans pernah memberlakukan sanksi kepada perusahaan perusah tertentu, akan tetapi nama per perusahaan tidak boleh saya sebutkan,” ungkap Zulpan lagi.

Dengan jumlah nilai UMP yan telah ditetapkan tentunya tentu pihak pengusaha ataupun perusah perusahaan harus membayar upah karyawan karyawannya minimal sesuai dengan jumlah U UMP dan harapannya bisa melebihi sta standar itu. “Pengusaha ataupun perusa perusahaan, harus membayar karyawan karyawannya sesuai dengan jumlah UMP yan yang telah ditetapkan,” ungkap Zulpan lagi. l Menurutnya la lagi setiap pengusaha ataupun perusah perusahaan sangat dilarang keras untuk tid tidak membayar karyawanya sesuai dengan UMP yang telah ditetapka ditetapkan, UMP merupakan sebuah upah yang yan bersifat tetap, UMP tidak mengena mengenal sebuah potongan ataupun bertitik ukur kepada ketidakhadiran karyawan, karyaw yang dikatakan UMP adalah seb sebuah upah yang tetap dan nilainya pun tetap.

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan K dan Transmigrasi Provinsi Pr Jambi, merupakan sebuah le lembaga yang mengawasi berjalanny berjalannya Perda tersebut, hal ini pun selalu dilakukan d oleh Disnakentrans untu untuk melakukan sebuah pengawasan te terhadap perusahaan

Jhoni Najwan juga menambahkan bahwa, lembaga yang melakukan pengawasan sebaiknya bukan saja Disnakertrans, akan tetapi alangkah baiknya, pengawasan ini juga dilakukan oleh dinas-dinas terkait untuk melakukan sebuah pengawasan, seperti dinas perindustrian, pertanian, perkebunan maupun juga dinas perizinan, sehingga pengawasan yang dilakukan bisa benar-benar terealisasi dengan baik.

Menurutnya, sebuah aturan haruslah ditaati dengan baik oleh pihak pengusaha maupun pihak perusahaan, apa hal ini dijumpai sebuah pelanggaran yang ditemui dilapnagan maka pengusaha atau perusahaan itupun harus bisa mendapatkan sebuah sanksi yang berlaku, baik sanksi adminitrasi, seperti teguran melalui surat, sedangkan apabila sanksi administrasi tidak diindahkan maka, pemerintah berhak memberikan sebuah sanksi yang tegas lagi dengan mencabut hak usahanya. “Aturan tetaplah aturan, bagi yang melanggar tentunya mendapatkan sanksi, baik sanksi ringan maupun sanksi yang berat seperti pencabutan perizinan usahanya,” tegas Jhoni.

Zulpan juga menambahkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans Provinsi Jambi berjumlah kurang lebih 2.200 perusahaan, perusahaan yang telah terdaftar merupakan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang lengkap dan upah yang diterapkan di karyawan pun telah mengikuti UMP. “Perusahaan yang terdafar berjumlah kurang lebih 2.200 perusahaan dan perusahaan ini pun telah mengikuti UMP yang telah ditetapkan,” lanjut Zulpan.

Namun menurut Zulpan lagi, sesuai dengan pantauan di lapangan, tidak menutup kemungkinan saat ini masih banyak perusahaan yang tidak terdaftar dan belum mengetahui standar UMP yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jambi. Selain itu menurutnya perusahaan yang belum terdaftar adalah perusahaan swasta, perusahan sawsta pun masih banyak yang tidak mengetahui jumlah UMP Jambi. “Saya yakin masih banyak perusahaan yang belum terdaftar dan juga masih banyak perusahaan yang tidak mengetahui tentang UMP Jambi,” ucap Zulpan.

Dalam aturan telah dikatakan bahwa, setiap perusahaan maupun pengusaha sejak didirikannya sebuah bangunan ataupun tempat usahanya

selama 30 hari lamanya maka, perusahaan tersebut harus mendaftarkan usahanya di Disnakertrans terdekat.

Apa bila hal itu tidak dilakukan maka pihak pengawas berhak menginvestigasi di lapangan untuk mencari tahu tentang tujuan didirikanya tempat perusahaan atau pabrik yang akan dijalankannya. “Setelah 30 hari berjalan usahanya, maka pihak pengusaha maupun perusahan harus bisa mendaftarkan perusahaanya ke disnakertrans terdekat,” ungkap Zulpan.

Masih Banyak Kapitalis Banyak perusahaan saat ini masih banyak menganut paham kapitalis, yaitu mempunyai modal sedikit dengan menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal seperti inilah yang sebenarnya yang tidak boleh dilakukan oleh pihak perusahaan. Mestinya harus ada sebuah transparansi antara perusahaan, pengusaha kepada karyawan, dengan menetapkan upah karyawan sesuai dengan UMP, yang tentunya juga bisa menguntungkan bagi perusahaan.

“Perusahaan saat ini masih banyak menganut paham kapitalis dengan keinginan sebuah keuntungan yang sebanyak-banyaknya,” tambah Jhoni.

Untuk mengetahui perusahaan yang belum memberlakukan UMP kepada karyawanya, maka Disnakertrans akan melakukan observasi ke lapangan. Banyaknya dari pengaduan masyarakat maupun dari media bahwa masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan UMP kepada karyawanya, membuat Disnakertrans telah membuat sebuah program dan rencana di tahun 2014, untuk mendata setiap lima perusahaan dalam waktu satu bulan, apabila pelanggaran itu ditemukan, maka pihak Disnakertrans akan memberikan sanksi administrasi terlebih dahulu.

Wajib Jamsostek Selain itu, Zulpan juga menegaskan bahwa sesuai aturan yang berlaku, setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang, maka perusahaan tersebut wajib memberikan sebuah Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK ) dan hal ini hukumnya wajib untuk diterapkan oleh pihak perusahaan.

Zulpan mengharapkan, adanya peraturan ini, akan menjadi tolak ukur dan sebagai acuan perusahaan untuk bisa menerapkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya menerapkan Upah Minimum Karyawan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Perusahaan harus menerapkan UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Pada tahun 2014 ini, Disnakertrans akan rutin untuk melakukan sebuah pengawasan dan pembinaan, untuk bisa memberikan sebuah kesejahteraan bagi karyawannya, melalui penerapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam memberlakukan perda UMP. (*/ini)

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

19

DISTRIK

FOTO-FOTO: DOK/HARIAN JAMBI

BPJS: Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terletak di kawasan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.

M

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), telah berjalan sejak 1 Januari lalu. Realisasi program ini hingga sekarang masih belum berjalan secara maksimal. Terbukti, masih banyak yang belum begitu memahami apa itu BPJS. MUSLIHIN, Jambi

P

elayanan BPJS yang diselenggarakan pemerintah cukup berjalan lancar di berbagai rumah sakit di Jambi. Namun, kelemahan realisasi program ini terletak pada hal mendasar, yakni minimnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat, sehingga masih banyak yang belum memahaminya.

Seperti pengakuan Apriansyah, Kepala Humas Rumah Sakit Kambang Kota Jambi, yang kerap menemui pasien BPJS, yang kebingungan dengan prosedur BPJS. “Program sudah berjalan, namun kendala tetap ada. Masih banyak keluarga pasien yang datang berobat belum tahu prosedur berobat menggunakan BPJS. Ini menyebabkan kesulitan tersendiri, mungkin disebabkan kurangnya sosialisasi penyelanggara BPJS kepada peserta. Sehingga peserta BPJS jadi bingung,” ujarnya.

Diluncurkan tepat di awal tahun, pelaksanaan program BPJS memang masih seumur jagung. BPJS yang diselenggarakan pemerintah pusat secara nasional ini, bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat secara merata. Ini pun disebut-sebut sebagai penangkis isu penolakan pasien di rumah sakit yang semakin banyak beredar.

Khusus di Kota Jambi, pelaksanaan BPJS saat ini, diwarnai kesibukan dengan kelebihan dan kekurangannya.

Meskipun pelayanannya telah berjalan, namun sosialisasi secara total bak jauh panggang dari api. Namun setidaknya, pelaksanaan BPJS telah berjalan dengan baik, dan secara bertahap mulai mampu beradaptasi.

Amrozi, keluarga salah satu pasien Rumah Sakit Abdul Manaf Kota Jambi pengguna BPJS mengungkapkan, pelayanan BPJS yang diberikan cukup memuaskan. Keluarganya mendapatkan pelayanan serta ha yang sesuai dengan keinginan dan prosedur.

“Kami juga bersyukur atas kemudahan pemerintah yang telah membantu orang yang tak mampu seperti kami. Tapi memang masih banyak yang bingung dan tidak tahu,” ujarnya.

Mencoba menelusuri pelayanan BPJS di rumah sakit lainnya, Harian Jambi juga mendatangi beberapa rumah sakit lainnya, yakni DKT. Saat itu, Nampak seorang wanita bermbut putih, duduk di kursi luar ruang perawatan menjaga suaminya. Di mana, suami nenek ini tengah mengidap penyakit paru. Dalam menjalankan pengobatan, ia menggunakan pelayanan BPJS.

“Pelayanan yang diberikan kepada suami saya cukup bagus, sudah beberapa hari di sini pelayanan selalu diberikan dokter dengan cara perlakuan yang terbaik. Tidak ada beda perlakuan layanan BPJS dengan pengobatan secara pribadi, semua disamakan,” ujarnya.

Begitu juga dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi, di rumah sakit ini Harian Jambi menemui seorang pasien pengguna BPJS. Sugeng (53), yang tengah menemani perawatan kesehatan isterinya, mengaku mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

“Layanan yang diberikan tetap memuaskan, bagi kami tak ada masalah seperti dicueki perawat atau dokter. Beda dengan rumah sakit di Pekan Baru, kalau

di sana kemarin keponakan saya, Tri Docan umurnya 30 tahun, ditolak berobat di rumah sakit. Padahal keponakan saya itu membawa kartu BPJS. Tidak tau kenapa bisa ditolak, akhirnya kami membawa keponakan saya itu ke rumah sakit umum di Jambi ini,” ungkapnya.

Selanjutnya, Suroso (30), saat itu, anaknya tengah dirawat di ruang perawatan RSUD Raden Mattaher, yang tidak jauh ruangannya dari ruangan isteri Sugeng. Anaknya terkena penyakit saraf dan sering kejang-kejang. Setelah dirawat, kondisi anaknya pun semakin membaik.

“Untung saja saya ada kartu BPJS, BPJS ini sangat membantu kami. Cuma bayar Rp 25 ribu per bulan,” ujarnya.

Begitu juga dengan pelayanan di Rumah Sakit Kambang Kota Jambi, Apriansyah, Kepala Humas Rumah Sakit Kambang menjelaskan, setelah berlakunya BPJS tersebut, pihaknya mengaku telah menjalankan programnya dengan baik.

“BPJS di sini berjalan sebagaimana yang diinginkan, baik pemerintah dan

masyarakat itu sendiri. Kita akan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Belum Ada Keluhan Hingga saat ini, belum ada keluhan yang sigifikan terkait pelayanana BPJS di Kota Jambi. Harian Jambi mencoba mencari informasi di berbagai tingkat RT. Seperti halnya di RT 19 Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Dikatakan H Sarwo, wakil ketua RT, bahwa ia mengaku belum mendapat laporan terkait laporan tersebut.

“Hingga saat ini, keluarga besar Rt saya belum ada laporan mengenai masalah BPJS. Artinya BPJS di daerah kami berjalan lanjar, jika ada pasti sudah ada laporan,” ujarnya.

Begitu juga dengan Parman, Ketua RT 24 di Sungai Kambang Telanaipura juga mengaku belum mendapatkan laporan korban penolakan pengguna BPJS. “Belum ada dengar soal korban penolakan dari rumah sakit di mana ia berobat, mudah-mudahanlah lancar ke depannya,” ujarnya.(*/poy)

emasuki bulan kedua realisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamksmas) masih berlaku. Namun, pendaftaran untuk mengalihkan Jamkesmas ke BPJS sebagai penyempurnaan.

“Jamkesmas saat ini masih berlaku seperti biasanya, namun tetap diwajibkan peserta mendaftar ke BPJS, untuk penyempurnaanya,” ujar Andi Pada, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Dalam hal ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mendaftar menjadi anggota BPJS, dalam waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada target waktu yang ditentukan, selagi masyarakat ingin mendaftar dan bergabung dalam penyelenggara BPJS, maka BPJS akan terus menerimanya.

BPJS diselenggarakan pemerintah, sebagaimana yang diluncurkan pada 1 Januari 2014 lalu, adalah sebagai wujud niat pemerintah untuk membantu masyarakat dan melakukan pemerataan kesehatan tentunya tidak mainmain, meski hal tersebut mendapatkan setitik keraguan dari berbagai pihak. Mengingat, BPJS ini pelaksanaan BPJS ini masih seumur jagung.

“Kemudian juga dengan adanya kartu BPJS yang dimiliki setiap keluarga, diharapkan tidak ada lagi penolakan dari rumah sakit- rumah sakit, khususnya di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Jamkesmas contohnya, meskipun belum mendapatkan kartu BPJS, mereka tetap dilayani dan dihitung dalam BPJS. “Yang jelas tidak ada yang namanya penolakan pasien, apapun bentuknya. Kami akan terus memantaunya,” ujarnya.

Disinggung soal penolakan pasien oleh Rumah Sakit Bulian, terhadap Rini, pengguna kartu Jamkesda beberapa waktu lalu, yang terpaksa dilarikan ke RSUD Raden Mattaher Jambi, ia pun menyayangkan hal tersebut. Ia menegaskan, bahwa tidak ada kata penolakan untuk pasien yang ingin berobat.

“Seharusnya rumah sakit tidak boleh menolak pasien, apalagi pasien yang terdesak harus ditangani secara cepat.

Seperti Rini itu, harus segera mendapatkan pertolongan.

Maka pihak rumah sakit wajib menerima merawat, tidak boleh ditolak. Itukan sudah menyangkut dengan keselamatan nyawa seseorang. Kami akan meninjau kembali masalah yang terjadi di Kabupaten Batanghari tersebut, terutama ke Rumah Sakit Bulian. Kita lihat dulu sebab akibatnya, bila ternyata salah kita luruskan,” tegasnya.

Berjenjang

BPJS: Aktifitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jambi, saat melayani masyarakat.

Andi Pada menegaskan, hal yang terpenting yang dilakukan agar dalam pelayanan BPJS lebih disiplin dan tertib, masyarakat pengguna BPJS harus berjenjang. Seseorang tidak bisa memaksa diri untuk langsung ke rumah sakit, untuk melakukan pengobatan. Berjenjang tersebut maksudnya, berdasarkan rujukan dari tingkat bawah, yakni puskesmas.

“Jika puskesmas tidak mampu menangani pasien disebabkan fasilitas, misalnya yang belum memadai atau penyakit pasien yang membutuhkan tindak lanjutan yang lebih tinggi, barulah dirujuk ke rumah sakit. Sebagaimana yang ditunjuk penyelenggara BPJS,” ujarnya.

Kita ketahui, bahwa sistem BPJS yang merupakan sistem asuransi. Di mana setiap peserta BPJS harus membayar uang iuran bulanan oleh peserta dengan berbagai kelas.

Baik masyarakat yang tergolong kaya maupun masyarakat tergong kurang mampu dengan iuran yang berbeda-beda.

Berdasarkan data yang diperoleh Harian Jambi di Kantor BPJS Kotabaru Kota Jambi, disebutkan peserta kelas 3 termasuk keluarga tidak mampu, membayar iuran tiap bulan sebanyak Rp 25.500. Untuk kelas 2, yakni kelas menengah RP 42.500 dan kelas 1 membayar iuaran per bulan Rp 59.500.

Antara kelas 1, 2 dan kelas 3, pada dasarnya tiada perbedaan dalam pelayanan yang diberikan. Namun hanya terletak pada perbedaan ruangan saja. Kelas 1 ruangan tidurnya di rumah sakit lebih baik dari ruangan kelas dua.

Begitupun ruangan kelas dua lebih baik dari kelas 3, namun pelayanan pengobatan tetap sama saja. (hin/poy)

RABU, 19 Februari 2014 Edisi Pagi

20

6 Fraksi Setujui Perubahan PD SHC Menjadi PT Bumi Samudra Perkasa MUARASABAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjabtim, Selasa (18/2) kembali menggelar sidang paripurna perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang badan hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company (PD SHC) menjadi Perseroan Terbatas Bumi Samudra Perkasa (PT BSP).

Agenda paripurna yang dimpimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanjabtim, Markaban kemarin

adalah penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap laporan Panitia Khusus (Pansus) perubahan Perda No 9 Tahun 2013 tersebut.

Dalam pandangan akhir, enam fraksi yang ada di DPRD Tanjabtim menyetujui Ranperda perubahan atas Perda No 9 Tahun 2013 tentang perubahan badan hukum PD.SHC menjadi PT BSP untuk dapat disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

Enam fraksi yang menyetujui

perubahan tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Karya Kebangsaan Indonesia (KKI) dan fraksi Demokrat Keadilan. “Dengan telah terpenuhinya mekanisme, prosedur, dan substansi pembahasan.

Maka fraksi PAN menyetujui ranperda nomor 9 tahun 2013 untuk ditetapkan menjadi perda,” ujar Mahruf membacakan

Forkompimda Tanjabtim yang hadir.

Penyerahan pendapat akhir fraksi Hanura kepada pimpinan Dewan.

pandangan akhir fraksi PAN. Sementara pandangan akhir Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Desmayerti, diantaranya menyebutkan agar perda yang telah ditetapkan harus bisa berjalan, mengingat perda ini akan dapat menambah PAD Kabupaten Tanjabtim.

Kemudian, berdasarkan penyampaian keputusan perubahan PD SHC menjadi PT BSP, diharapkan tidak adalagi permasalahan dan perselisihan yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap PT BSP. ”Semoga Ranperda yang kita sepakati bersama, nanti bisa kita realisasikan ditengah masyarakat dan bermanfaat bagi pemerintahan dalam mambangun Kabupaten Tanjabtim yang sama-sama kita cintai ini,” kata Desmayerti selaku Wakil Ketua fraksi Hanura.

Sementara itu, Bupati Tanjab Timur Zumi Zola dalam kata sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Ambo Tang menjelaskan, PD SHC berganti nama menjadi PT BSP ini dilaku-

Penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemkab Tanjabtim.

kan dengan pertimbangan, pertama, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya peraturan pemerintah No 43 Tahun 2011 tentang cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas.

Kedua, untuk segera mendapatkan akta pendirian perusahaan dari notaries, untuk segera menjalankan aktivitas perusahaan daerah, dan terakhir agar peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan ditetapkannya Ranperda tersebut menjadi Perda Kabupaten Tanjabtim, maka Pemda telah memiliki produk hukum yang menjadi landasan bagi Pemda dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam waktu dekat sebagai upaya kita mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan berbagai usaha yang menunggu dikelola, seperti pemanfaatan gas untuk pembangkit tenaga listrik dari PetroChina International Jabung Limited yang

Markaban (kanan) saat memimpin sidang paripurna dan Wabup Ambo Tang (kiri)

Sekwan Adil P Aritonang saat membacakan draf keputusan DPRD Tanjabtim tentang perubahan Perda No 9 Tahun 2013.

Wabup Ambo Tang saat membacakan kata sambutan Bupati Zumi Zola.

telah disetujui bersama alokasi gasnya, pengelolaan tangki timbun BBM, CPO dan pengelolaan

air bersih,” ujarnya di hadapan sidang paripurna DPRD Tanjab Timur.(mut/nik/hji)

FOTO-FOTO: M TAWAF/HARIAN JAMBI

Suasana sidang paripurna.

Sekda Tanjab Barat Resmikan Gedung IKM Yuliana Fasha Dilantik Sebagai Ketua PAI Kota Jambi

Drs H Muhklis M Si, Sekda Tanjab Barat.

KUALA TUNGKAL - Sekda Tanjab Barat,Drs H Muhklis M Si meresmikan Gedung Ikatan Keluarga Minang (IKM) Tanjab Barat sekaligus menggelar acara selamatan dan silahturahmi IKM, Senin (17/02) malam.

Acara silahturahmi tersebut bertemakan “Urang Awak Sato Membangun di Rantau Kita Perkokoh Persatuan untuk Benahi Negeri”. Turut hadir Ketua PN Kualatungkal, Ketua KPA Kualatungkal, Kapolsek Tungkal Ilir, pengurus IKM, Suku Duano Keturunan Minang, serta tamu dan undangan.

Sekda Tanjung Jabung Barat, Drs H Muklis, MSi mewakili bupati, saat meresmikan pemakaian gedung mengajak seluruh masyarakat Minang dan keturunan Minang yang ada di Kabupaten Tanjab Barat untuk bersamasama bersyukur atas diresmikannya pemakaian gedung. Di samping itu, sekda berharap agar seluruh warga Minang dapat membaur dengan etnis lain- nya.

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan senantiasa ikut serta dan bersatu padu dengan masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” kata sekda.

Sekda juga berpesan kepada masyarakat Minang untuk memberikan kontribusi pada pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, lantaran masyarakat Minang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Tanjab Barat.

Sementara itu, Ketua IKM Yazal Yasmin SH dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Tanjab Barat memiliki kepedulian yang tinggi. Dirinya menghimbau masyarakat Minang di Kabupaten Tanjab Barat untuk senantiasa

membangun dan menjaga ketertiban.

Menurutnya, peresmian pemakaian gedung Sekretariat IKM Senin malam, merupakan pinjam pakai oleh seorang tokoh dan pengusaha Minang bernama H Milus, sekaligus menjadi tanda bahwa para perantau Minang ada dalam kebersamaan.(ian/nik/hji)

Sekda Tanjab Barat, Mukhlis M Si bersama Ketua IKM Tanjab Barat, Yazal Yasmin.

JAMBI Yuliana Fasha dilantik menjadi Ketua Pengurus Angrek Indonesia (PAI) di

ruang Pola PKK Kota Jambi, Selasa (18/2).

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Dewan Penasehat PAI Provinsi Jambi, Yusniana Hasan Basri. Dalam kesempatan itu, Yusniana Hasan Basri juga melantik 40 anggota Pengurus Anggrek Indonesia (PAI) Kota Jambi lainnya.

Walikota Jambi SY Fasha berharap dengan dikukuhkannya Ketua PAI ini ada gerakan memperdayakan tanaman angrek di setiap rumah.

“Selama ini Yuliana, Ketua PAI Kota Jambi. pohon angrek

Dewan Penasehat PAI Provinsi Jambi, Yusniana Hasan Basri menyampaikan sambutan.

itu memiliki nilai ekonomis yang sangat mahal,untuk itu bisa juga membantu ekonomi keluarga,” ujar Fasha.

Selain dihadiri Dewan Penasehat, pelantikan tersebut juga dihadiri Walikota Jambi SY Fasha,Wawako Abdullah Sani, Sekda Kota Jambi Daru Pratomo, serta para SKPD di lingkup Kota Jambi. (lhi/nik/hji)

Pelantikan Ketua PAI dan Pengurus PAI Kota Jambi.

Sekda menggunting pita peresmian gedung IKM.

Dewan Penasehat PAI Provinsi Jambi memberikan cenderamata.

Para SKPD Kota Jambi dan tamu undangan lainnya.

FOTO-FOTO: LUTH/HARIAN JAMBI FOTO-FOTO: HERJULIAN/HARIAN JAMBI

Unsur Forkompimda Tanjab Barat, dan segenap pengurus IKM Tanjab Barat.

Walikota Jambi Sy Fasha, Ketua Dewan Penasehat PAI Provinsi Jambi Yusniana, Yuliana Fasha Ketua PAI Kota Jambi.

Pengurus PAI Provinsi Jambi dan Kota Jambi.