SENIN, 11 November 2013 Edisi Pagi
17
PROPERTI
§ ¦
Bersubsidi Terhambat Setiap tahunnya, Kota Jambi selalu mengalami peningkatan penduduk. Hal ini diketahui dari data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. IDHAM HOLIDI, Jambi
S
aat ini saja, jumlah penduduk yang ada di Jambi sudah mencapai 500 ribu jiwa. Sebagian besar dari penduduk tersebut, adalah golongan menengah ke bawah. Namun sayangnya, jumlah ini tidak seimbang dengan laju pembangunan perumahan Rumah Sederhana (RS) untuk penduduk yang ada di Kota Jambi. Kurangnya pembangunan perumahan RS dan RSS di Kota Jambi, menyebabkan banyak masyarakat kelas menengah ke bawah belum memiliki rumah sendiri. Sebab berbanding terbalik dengan jumlah rumah jenis RS dan RSS di Jambi, pembangunan perumahan yang tergolong kepada rumah mewah di Jambi malah maju dengan pesatnya. Tentu saja jenis rumah seperti tersebut, dengan harga yang lumayan tinggi, tidak akan terjangkau oleh saku masyarakat menengah ke bawah. Karena dapat dipastikan mereka tidak akan mampu untuk membayar Down Payment (DP) ataupun cicilan perumahan tersebut setiap bulannya. Saat ini jumlah penduduk di Kota Jambi mengalami peningkatan. Angka ini didapat dari data yang dilansir dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Stastistik (BPS) Provinsi Jambi. Kota Jambi saat ini memiliki lebih dari 500 ribu jiwa penduduk, jumlah ini dipastikan akan terus meningkat setiap tahunnya, ditunjang oleh pertumbuhan penduduk di Jambi yang melaju lumayan cepat. Menyikapi fenomena ini, Provinsi Jambi menargetkan pembangunan 5.000 perumahan yang akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Provinsi Jambi. Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jambi dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2012 lalu, menargetkan pembangunan 5.000 perumahan bersubsidi yang akan diperuntukkan untuk masyarakat Jambi dari kalangan menengah ke bawah. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI Provinsi Jambi M Mifta mengatakan, setiap tahunnya REI sendiri mempunyai target untuk membangun sebanyak-banyaknya perumahan FLPP. Sebanyak 5.000 hingga 6.000 rumah tipe 36 bersubsidi akan diperuntukkan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Namun, hal ini kembali terkendala dengan minimnya pasokan rumah yang mampu disediakan oleh para developer. “Tetapi setiap tahun kita selau mengalami kekurangan pasokan rumah, karena kemampuan membangun kita yang tidak signifikan,” jelasnya. Hanya Mampu Bangun 70 Persen Kebutuhan rumah nasional saat ini telah menyentuh hingga 17 juta unit. Ini tentunya merupakan angka yang lumayan besar. Mifta menambahkan, dari target yang telah diberikan dari 5.000 hingga 6.000 rumah bersubsidi, REI hanya mampu membangun sekitar 70 persen saja. Banyak faktor yang membuat REI mengalami kendala dalam membangun perumahan ber-
subsidi, dari mulai minimnya luas lahan dan harga jual lahan semakin tinggi. “Sesuai MoU antara Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Perbankan, hampir seluruh bank di Provinsi Jambi seharusnya melayani permintaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) untuk perumahan bersubsidi, tetapi yang merealisasikannya hanya dua bank saja,” ungkapnya. Dengan banyaknya pengembang perumahan kecil hingga besar, bagaimana hal ini bisa terjadi? Salah satu penyumbang permasalahan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah mulai beralihnya developer lokal ataupun nasional mulai membangun perumahan non FLPP. Banyaknya kendala dalam membangun perumahan besubsidi membuat beberapa developer yang tergabung di dalam REI beralih membangun perumahan menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena untuk penjualan perumahan menengah ke atas memiliki respon yang lebih baik dibandingkan daripada membangun perumahan bersubsidi. Disinggung mengenai turunnya pembangunan perumahan FLPP, M i f t a mengungkapkan kepada setiap bank, agar dapat melayani penerimaan KPR. Karena saat ini, hanya dua bank yang bersedia bekerjasama melayani permintaan KPR. “Seharusnya setiap bank di Provinsi Jambi dapat melayani penerimaan KPR, tetapi nyatanya hanya dua bank saja yang sejauh ini mau bekerjasama untuk perumahan bersubsidi dan bankbank belum melayani. Padahal dalam MoU antara Perbankan dan Menteri Perumahan, hampir semua bank di Jambi harus melayani. Tetapi tidak direalisasikan di daerah Jambi,” ungkapnya. Minimnya dukungan kepada para pengembang membuat satu per-satu dari mereka memutuskan untuk berpindah haluan. Melihat perkembangan dunia properti yang baik ini, REI sendiri menyatakan tidak akan melupakan kewajibannya. Setidaknya REI menyatakan akan membangun sebanyak 5.000 hingga 6.000 unit perumahan bersubsidi, seperti yang telah dicanangkan. Namun, menurut Miftah, pihaknya berharap Pemprov setempat mau memberikan dukungan dan kemudahan untuk mewujudkan pembangunan perumahan bersubsidi tersebut. Yakni kemudahan mendapatkan lahan dengan harga wajar, kemudahan perizinan, pemerataan infrastruktur. Serta kerjasama dari pihak perbankan dalam pelayanan KPR. Pasokan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini bergantung pada pengembang. (*)
Segiepraasi
Antis Krisis an h a m u r Pe FOTO-FOTO DOK / HARIAN JAMBI
K
risis Perumahan di Indonesia harus diantisipasi apabila kebutuhan rumah masyarakatnya tidak tertangani dengan baik. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk meningkatkan kerja keras dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau, mewujudkan kawasan permukiman yang berimbang, serta mewujudkan kota bebas rumah tidak layak huni. “Tingginya permintaan akan rumah yang terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Apa-
bila tidak kita tangani dengan sungguh-sungguh, akan mengarah pada krisis perumahan di Indonesia. Seluruh pihak perlu mengantisipasi timbulnya krisis perumahan di Indonesia,” ujar Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo, beberapa waktu lalu. Tahun 2013 merupakan tahun ke-enam Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Salah satu tujuan peringatan Hapernas
adalah meningkatkan kesadaran bersama bahwa perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus hak setiap orang dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memenuhinya. Menpera Djan Faridz mengungkapkan, dampak krisis perumahan akan menimbulkan efek berantai terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (Human Development Index) dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, kerjasama dan peran serta aktif dari para pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk meningkatkan kerja
keras dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau serta mewujudkan kawasan permukiman yang berimbang dan kota bebas rumah tidak layak huni sangatlah dibutuhkan. “Kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan pemukiman baik pemerintah pusat, pemda, pengembang, perbankan dan masyarakat umum sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air,” imbuhnya. (net)
Perumahan Menengah dan RSS Telanai Garden, Konsep Menengah Mutiara Residence, Konsep Menengah Griya Kenali, Konsep Rumah RSS Lazio, Konsep Menengah Benfica, Konsep Menengah Citra Raya City Mendalo Jambi, Konsep Menengah & Elit Citraland NGK, Konsep Menengah & Elit Sunderland, Konsep Menengah
Pesona Residence, Konsep Menengah Perumahan Villa Kenalli Permai, Konsep Menengah dan RSS Perumahan Aster Biru, Perumahan RSS Perumahan Bougenville, Perumahan RSS Perumahan Pinang Merah, Konsep RSS Perumahan Artauli, Konsep RSS Kenali Residence, Konsep RSS Perumahan Nan Riang, Konsep RSS