15 SABTU, 09 November 2013 ¦ Edisi Sore
Mayat Penambang Emas Ditemukan Tergeletak di Dekat Ponton Penyeberangan Sejumlah penambang emas menemukan sesosok mayat laki-laki dewasa tanpa identitas tergeletak di sekitar lokasi ponton penyeberangan Debuwae, kawasan Mako, Kabupaten Buru, Maluku, Jumat (8/11) malam.
ANTARA, Ambon “PRIA yang belum diketahui identitasnya secara jelas
dan ditemukan para penambang ini kemungkinan besar merupakan korban penikaman yang dilakukan orang tak dikenal (OTK), sebab
ada luka tusuk di tubuhnya,” kata warga setempat, Baim Wael yang dihubungi dari Ambon, Jumat. Kapolres Buru, AKBP Komarus Zaman belum bisa dikonfirmasi terkait peristiwa penemuan mayat tersebut. Baim mengatakan, para penambang yang menemu-
kan jasad korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Lala di Namlea, Ibu Kota Kabupaten Buru guna kepentingan
otoupsi. Selain kasus temuan mayat tanpa identitas yang sudah ditangani polisi, Polres Buru juga tengah menangani kasus pencabulan yang dilakukan seorang penambang emas ilegal asal Sulsel terhadap bocah berusia 6 tahun. Kasus pencabulan itu terjadi di jalur D, Kecamatan
Wamsait, Kabupaten Buru dimana bocah 6 tahun ini menjadi korban bejat seorang penambang dan polisi telah meringkus tersangkanya. Pada hari Jumat, (2/11) lalu, seorang penambang asal Pulau Jawa bernama Samsul Hadi juga menjadi korban pengeroyokan dan
pembacokan lima tersangka yang juga berprofesi penambang ilegal di kawasan Anhony. Korban menderita luka di tubuhnya setelah dikeroyok lima penambang asal Kalimantan Timur di lokasi penambangan emas Anhony, Kecamatan Kaiely, katanya.(*)
PEMBANGUNAN
Serapan Anggaran Capai 50 Persen
ARIF FIRMANSYAH/ANTARA
PERSIAPAN: Sejumlah pekerja merampungkan pembangunan selter di Stasiun Bogor, Paledang, Kota Bogor, Jabar, untuk persiapan beroperasinya Kereta Api Pangrango jurusan Bogor-Sukabumi.
BEKASI- Penyerapan anggaran Kota Bekasi, Jawa Barat hingga Oktober 2013 baru mencapai 50 persen dari total APBD senilai Rp3 triliun. Hal itu dikatakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Jumat, menyikapi semakin sempitnya batas waktu penyerapan APBD murni tahun 2013 yang tersisa hanya 50 hari lagi. “Penyerapan belanja murni memang baru 50 persen, tapi sebenarnya banyak pekerjaan yang sudah rampung,” kata Rahmat. Menurutnya, 50 persen penyerapan itu masih masuk kategori wajar, mengingat mayoritas pekerjaan fisik saat ini tengah berjalan. “Yang bahaya itu kalau sampai triwulan keempat proyek fisik yang terealisasi hanya sedikit,” ujarnya.
Menurut Rahmat, salah satu proyek fisik yang saat ini tengah dalam proses ialah penanggulangan banjir. “Tahun ini kami hanya sanggup menyelesaikan 20 persen dari total 49 titik banjir dikarenakan keterbatasan anggaran,” katanya. Adapun sisanya akan diupayakan melalui APBD murni tahun 2014. Salah satu kegiatan yang akan direalisasikan tahun depan itu berupa pembuatan tandon air di Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. “Saat ini yang tengah dikerjakan berlokasi di Perumahan Galaxy,” ujarnya. Ditambahkan Rahmat, jika kedua tandon air ini telah berfungsi optimal, akan sangat krusial manfaatnya terhadap pengurangan debit air yang dialirkan menuju hilir Kali Bekasi.(ant)
TRANSPORTASI
Kereta Api Rute Bgoro – Sukabumi Beroperasi BOGOR - Pengoperasian Kereta Api Pangrango rute Bogor-Sukabumi mulai Sabtu (9/11) disambut baik sejumlah warga Kota Bogor yang mendukung penuh operasional kereta tersebut. “Saya pribadi menyambut baik atas diaktifkannya jalur BogorSukabumi, sehingga jadi ada alternatif untuk dari dan ke Sukabumi,” kata Andi Ardianysah salah seorang anggota Komunitas Semboyan 35, saat ditemui , Sabtu (9/11). Menurut Andi, sejak dinonak-
tifkannya KRD Bumi Geulis yang melayani rute Bogor-Sukabumi, warga kesulitan akses menuju Sukabumi melalui jalur darat karena jalur yang sering macet terutama di wilayah Ciawi. “Karena sekarang jalur darat agak susah menempuh dari Bogor ke Sukabumi, lewat jalan raya dengan waktu tempuh bisa berjamjam,” kata dia. Andi berharap dengan diaktifkannya kembali kereta api rute Bogor-Sukabumi, diikuti dengan adanya peningkatan jalur rel
Bogor-Sukabumi. Seperti penggantian bantalan besi menajdi beton dan penggantian rel dari tipe R33 menjadi R54). Menurut Andi, hal ini agar jumlah rangkai kereta bisa diperpanjang dan frekwensi perjalanan bisa ditambah. Sementara itu menurut Rizky Budiawan, merasa sangat terbantu dengan operasional Kereta Api Pangrango rute Bogor-Sukabumi. Sebagai warga Sukabumi yang berdomisili di Bogor, menganggap kehadiran kereta api tersebut
membantu memenuhi kebutahan masyarakat baik dari Bogor maupun Sukabumi. “Saya terbantu sekali dengan adanya kereta api Bogor-Sukabumi ini. Harapan saya semoga adanya kereta Pangrango ini, bisa memenuhi keinginan masyarakat Sukabumi, yang mengharapkan transportasi bebas macet,” ujarnya. KA Pangrango jurusan BogorSukabumi akan dioperasikan mulai Sabtu besok. Berbeda dari sebelumnya, kereta tersebut melayani tiga kali perjalanan dari Bogor.(ant) RIVAN AWAL LINGGA/ANTARA
HUTAN: Wisatawan menggunakan perahu melintas di kawasan hutan mangrove Desa Muara Ujung, Tangerang, Banten.
KEBIJAKAN
UNJUK RASA
Warga Miskin Bebas PBB
Pembangunan Pasar Pambusuan Diprotes Warga Tak Semua Lahan HPK Potensial
MALANG - Warga prasejahtera dan miskin di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat ini dibebaskan dari kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Ade Herawanto, Jumat (08/11). Berdasarkan data yang kami kantongi, jumlah warga prasejahtera dan miskin di daerah ini hampir mencapai tujuh ribu kepala keluarga (KK). Dan, keluarga kategori inilah yang akan dibebaskan dari membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)-nya,” katanya di Malang. Ia mengemukakan pembayaran PBB bagi warga miskin tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Rata-rata PBB yang dibayarkan keluarga miskin itu sebesar Rp6 ribu per tahun. Anggaran yang harus dikeluarkan Pemkot Malang untuk mengkaver pembayaran PBB warga prasejahtera sebanyak tujuh ribu KK itu sekitar Rp42 juta per tahun. Menyinggung target perolehan pajak daerah selama 2013, Ade menyebutkan untuk pajak hiburan terealisasi hingga 100 persen. Ia menjelaskan bahwa pajak hiburan itu meliputi pajak film atau bioskop, pergelaran seni, pameran, karaoke, bowling, arena permainan, panti pijat, pertandingan olahraga, dan taman rekreasi. PBB juga terealisasi 100 persen serta pajak penerangan jalan umum (PPJU) non-PLN juga terealisasi 100 persen. “Kami berterima kasih pada wajib pajak yang tertib membayar pajak sehingga target kami tuntas di bulan November,” katanya. Untuk pajak hotel, katanya, hingga awal November ini terealisasi 99,72 persen dan pajak restoran terealisasi 97,63 persen, pajak reklame terealisasi 96,10 persen, pajak penerangan jalan 87,96 persen, pajak parkir 88,43 persen, pajak BPHTB terealisasi 86,80 persen, dan pajak air tanah terealisasi 86,70 persen. Ia berjanji memaksimalkan penarikan pajak air tanah tersebut, di antaranya dengan cara menarik pajak bagi guest house, rumah, atau hotel yang memiliki kolam renang dan airnya mengambil dari bawah tanah. “Kami berharap pajak yang belum terealisasi hingga 100 persen bisa segera terpenuhi, untuk itu kami membutuhkan kerja sama wajib pajak agar tertib membayar pajak,” katanya. Realisasi pajak-pajak tersebut sudah termasuk kenaikan sejumlah item pajak pada awal Novermber lalu sebesar 15-27 persen dari target awal.(ant)
ALIHFUNGSI
OLMAN- Ratusan warga melakukan unjuk rasa untuk memprotes pembangunan pasar di Kecamatan Pambusuan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat, karena dianggap dikerjakan menyalahi bestek. Warga masyarakat, tokoh agama dan pedagang mendatangi lokasi pembangunan pasar Kecamatan Pambusuang untuk menemui kontraktor dan konsultan proyek pasar tersebut, namun mereka tidak berhasil menemuinya. Menurut Sahid, salah seorang
warga, para pekerja proyek pasar Pambusung sudah mengakui jika proyek pasar Pambusuan dikerjakan tidak sesuai bestek, karena campuran semen proyek tersebut menyalahi bestek. “Seharusnya campuran antara semen dan pasir proyek pasar tersebut satu berbanding tiga namun ternyata proyek tersebut dikerjakan dengan campuran semen satu berbanding lima sehingga pekerjaan tersebut dikerjakan menyalahi aturan karena sesuai bestek,” katanya. Ia mengatakan, warga ma-
syarakat mengetahui jika pasar tersebut dikerjakan melanggar aturan setelah pasar itu roboh pada lantai duanya. “Warga khawatir ketika pasar itu akan dimanfaatkan akan membawa bencana karena dianggap rawan roboh, sehingga masyarakat meminta pasar itu dibangun ulang,” katanya. Ia meminta agar pemerintah dapat turun tangan, agar proyek pasar yang menggunakan anggaran APBN sebesar Rp5.4 miliar tersebut dapat dibangun ulang, karena saat ini dikerjakan tidak sesuai bestek. .(ant)
LUCKY R/ANTARA
KUMUH: Warga pemukiman kumuh, dilanda banjir rob, di Muara Angke, Jakarta, Kamis (7/11).
PALANGKA RAYA Seluas 59.095 dari 178.572 hektare lahan cadangan hutan produksi konversi di Provinsi Kalimantan Tengah, dinilai berpotensi dijadikan lahan tanaman pangan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Pertanian. Dari 59.097 hektare tersebut 41.790 hektare berpotensi dijadikan sawah irigasi atau tadah hujan dan 17.307 hektare tanaman pangan lahan kering seperti jagung, ubi kayu dan kedelai, kata Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Sipet Hermanto di Palangka Raya, Jumat. “Jadi 178.572 hektare lahan pencadangan HPK yang diatur dalam Surat Menteri Kehutanan nomor S.35/ Menhut/VII/2013 tanggal 5 Januari 2013, tidak semuanya lahan potensial,” katanya. Sebagian besar lahan cadangan HPK yang tersebar itu dinyatakan tidak potensial untuk lahan tanaman pangan karena berpasir, terletak pada lereng dengan kemiringan lebih dari 15 persen dan sudah ada perkebunan sawit, karet maupun ijin lokasi atau Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan data itu, Dinas Kehutanan Kalteng me-
minta Pemerintah kabupaten dan kota memetakan potensi lahan ektensifikasi pertanian, termasuk kondisi sawah eksisting sehingga bisa segera diproses sesuai ketentuan berlaku. “Saran dari Menhut agar usulan pelepasan oleh pemerintah daerah sebaiknya terhadap seluruh areal pencadangan HPK dan tidak hanya pada areal yang potensial saja,” katanya. Untuk menindaklanjuti arahan lisan Menteri Kehutanan bahwa areal cadangan tanaman pangan harus diintegrasikan ke dalam Rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota (RTRWK) yang nantinya akan menjadi rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP. Menhut juga sempat menegaskan bahwa lahan pangan produktif bisa dipinjam pakai walau berada di atas Hutan Produksi (HP) dengan catatan melakukan pelepasan sesuai ketentuan yang berlaku. “Itulah sebabnya pemerintah Kabupaten/Kota harus menganalisa kembali eksisting lahan masing-masing daerah untuk ditetapkan oleh gubernur sebelum diusulkan kepada Menteri Kehutanan,” demikian Sipet.(ant)