Harian Bhirawa Edisi 9 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Hukum lahir dari nilai-nilai etika, penegakan hukum secara komprehensif tidak bisa dilaksanakan, tanpa diiringi penegakan nilai-nilai etika yang sudah melekat pada bangsa ini sejak dulu,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 9

031-5615454

Wakil Ketua Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Pahing, 9 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

9

AGENDA HARI INI

MARET 2015

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00

Di Ruang Kerja

Banyak Pengajuan Izin Setelah Terkena Penertiban Batu, Bhirawa Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu Enny Rachyuningsih berjanji akan segera menuntaskan proses permohonan perizinan yang masuk dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Saat ini masih lebih dari 200 permohonan perizinan yang masih numpuk di kantornya.

Enny mengatakan bahwa saat ini dirinya masih menunggu hasil rekomendasi dari tim survei. Ia mengaku tidak mau buru-buru dalam pemberian izin.

Dan untuk menerbitkan sebuah izin, pihaknya harus menurunkan tim verifikasi ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada kesesuaian antara data permohonan dan fakta kondisi di lapangan. “Layak tidaknya dapat diketahui pasca survei. Kalau tidak layak terpaksa kami tolak atau diminta untuk Enny Rachyuningsih melengkapinya,”ujar Enny saat dikonfirmasi, Minggu (8/3).

Langkah hati-hati ini, katanya, dilakukan sebagai antisipasi agar tidak ada masalah di kemudian hari. Apalagi untuk memberikan izin tersebut

 ke halaman 11

2015, Pembebasan Lahan Bendungan Tugu Ditarget Tuntas Trenggalek, Bhirawa Panitia pembebasan lahan Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek mematok target penyelesaian ganti rugi lahan terdampak pembangunan mega proyek bendungan senilai Rp 550 miliar tersebut tuntas sebelum akhir 2015.

“Insyaallah, 2015 ini seluruh lahan dan pemukiman penduduk yang berada di peta pembangunan bendungan bisa terselesaikan,” kata Sekretaris Tim Pembebasan Lahan Bendungan Tugu Trenggalek Setya Adi, Minggu (8/3).

Ia mengakui, target itu menjadi misi utama tim pembebasan lahan bendungan yang terdiri dari perwakilan Badan Pertanahan Nasional dan Pemkab Trenggalek. Kendati mulanya pembebasan lahan diproyeksikan bertahap hingga 2016, kata Setya Adi, evaluasi percepatan diputuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum seiring munculnya dinamika sosial yang mempersoalkan masalah nominal ganti rugi lahan. “Tahun ini, anggaran disediakan untuk pembebasan seluruh lahan hingga tuntas,” ujarnya.

Ia memastikan, negosiasi pembebasan lahan dengan warga tidak menemui kendala berarti. Namun Adi tak menampik ada beberapa gelintir pemilik lahan/pemukim yang masih belum sepakat soal besaran nominal ganti rugi. “Kami akan terus sosialisasi dan menawarkan penyelesaian bersama tim. Tapi

Demo Tolak Kenaikan Harga Tiket KA Ekonomi Jombang, Bhirawa Ratusan orang pelanggan kereta api kelas ekonomi jurusan Kertosono - Surabaya menggelar aksi demo di depan Stasiun Kereta Api Jombang, Minggu (8/3) pagi. Mereka menuntut agar rencana kenaikan harga tiket kelas ekonomi, khususnya KRD dan KA Rapih Dhoho

pada 1 April mendatang dibatalkan.

Dengan membentangkan spanduk, massa yang merupakan pengguna jasa kereta api kelas ekonomi berasal dari Kertosono, Jombang dan Mojokerto berunjuk rasa. Dengan berjalan kaki, warga yang tergabung dalam Paguyuban Penumpang KA ini melakukan long march dari alun-

“Pemprov juga sudah meminta Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Jatim menelusurinya, terutama data tentang kependudukan,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Minggu (8/3).

Berdasarkan data dari Konsulat Jenderal Republik Indo-

 ke halaman 11

Surawi

Sentil..        

PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Arzeti Bilbina siaptapi maju Pilwali Surabaya Jangan hanya muda, kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas Pilih yang kenal medan Surabaya saja Bina Marga ajukan tambahan anggaran Promosi Festival Durian jadi petaka Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang Jadinya penting promosi petaka

 apresiasi sikap  BW Kades penganiaya juruPresiden pengairanJokowi dituntut tiga bulan penjara  mau dengar suara rakyat, situ kepilih saya merasa sakit  Tak Pemimpin berwatak preman kokdibisa

nesia (KJRI) di Istanbul, Turki, bahwa ke-16 WNI itu sebagian besar atau 10 orang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, sedangkan sisanya enam orang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah.

PIhaknya mengaku sampai

Terkait Rencana Pengenaan PPN 10 Persen Jalan Tol

DPRD Jatim, Bhirawa Rencana pemerintah yang akan memberlakukan PPN 10 persen atas pengguna jalan tol serta adanya kebijakan kenaikan tarif tol di seluruh Indonesia per April 2015 ini menuai kritikan pedas dari para wakil rakyat, termasuk wakil rakyat di Jatim. Mereka menilai pemerintah pusat ingin enaknya sendiri dan tidak mau bersusah payah dalam menaikkan APBN dari sektor pajak dengan membebani masyarakat yang kehidupannya sudah terhimpit akibat kenaikan BBM, tarif listrik, gas trie diana/bhirawa

Pengenaan pajak dan kenaikan tarif tol per 1 April diprediksi akan menaikkan harga berbagai barang dan jasa dan membuat kehidupan ekonomi makin sulit.

1. Utsman Mustofa Mahdamy 2. Sakinah Syawie M Tafsir 3. Tsabitah Utsman Mahdamy 4. Salim Muhamad Attamimi 5. Fauzi Umar Salim 6. Hafid Umar Babher 7. Soraiyah Cholid 8. Hamzah Hafid 9. Utsman Hafid 10. Atikah Hafid 11. Jusman Ary 12. Ulin Isnuri 13. Humaira Hafshah 14. Urayna Afra 15. Aura Kordova 16. Dayyan Akhtar

asal Surakarta asal Surakarta asal Surabaya asal Surabaya asal Surakarta asal Surakarta asal Surabaya asal Surabaya asal Surakarta asal Surakarta asal Surabaya asal Surabaya asal Surabaya asal Surabaya asal Surabaya asal Surabaya

 ke halaman 11

Dewan Tuding Pusat Cari Enaknya Sendiri dan Rugikan Rakyat

Regulasi Khusus harusnya pemerintah pusat melalui presiden harus mengeluarkan regulasi khusus terkait masalah lahan.

Dikatakan anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, Surawi banyak proyek infrastruktur yang digagas Pemprov Jatim guna mengangkat perekonomian masyarakat Jatim terpaksa

Berikut ke-16 WNI Hilang di Turki

Lacak Hilangnya 16 WNI di Turki

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menelusuri terkait 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang hilang di Turki dan mencari data serta berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri.

Massa saat melakukan orasi di depan Stasiun Kereta Api Jombang menuntut harga tiket ekonomi diturunkan, Minggu (8/3).

 ke halaman 11

Pemprov Jatim Koordinasi Kemlu, Polisi Turunkan Intelkam

 ke halaman 11

MARAKNYA program kemasyarakatan yang tertunda karena harus melewati lahan milik PT Perhutani di antaranya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) hingga Waduk Gongseng yang ada di Bojonegoro memang membuat sosok yang satu ini prihatin.

Se-

alun kota dan selanjutnya menggelar orasi di Stasiun Kota Jombang.

Dalam orasinya, mereka menolak keputusan pemerintah yang menaikkan harga tiket KA jarak pendek yang dirasa hanya akan menambah beban hidup

ramadlan/bhirawa

 ke halaman 11

Kejar Paket Masih Diminati, 55 Ribu Peserta Sudah Terdaftar Dindik Jatim, Bhirawa Wacana terkait larangan anak usia sekolah mengikuti pendidikan kesetaraan nyatanya tak berpengaruh terhadap tren peserta ujian kejar paket. Bahkan, peserta ujian kejar paket tahun ini mengalami peningkatan cukup tinggi di banding tahun lalu.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Jatim Abdun Nasor menyebutkan, data sementara peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) telah mencapai 55.729 peserta. Jumlah ini meningkat dari tahun

 ke halaman 11

Indra Anudra, Mahasiswa Untag Surabaya Sukses Ciptakan Kwh Digital Meter

Pantau Daya Listrik Setiap Hari, Cocok untuk Berhemat Listrik kini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat modern. Hampir semua alat untuk mendukung aktivitas sehari-hari butuh alirannya. Tak terkecuali rumah tangga. Mulai dari memasak, mencuci, hingga hiburan semua elektrik. Ini kemajuan, tapi juga bisa jadi bencana kalau tidak bijak memakainya. Sering-sering memantau penggunaannya, bisa jadi cara terbaik.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Bagaimana bisa memantau penggunaan listrik, jika setiap bulan Perusahaan Listrik Negara (PLN) setiap bulannya hanya memberi struk pembayaran dengan rincian global? Tidak sulit, karena inovasi Indra Anudra telah berhasil memberi jawabannya.

Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya ini berhasil menciptakan Kilowatt hour (Kwh) meter digital berbasis mikrokontroler.

Alat ini khusus digunakan untuk listrik pasca bayar yang tidak bisa

terkontrol pemakaiannya. Pengguna pun tak tahu persis berapa daya listrik yang digunakannya. Tiba-tiba tagihan membengkak di akhir bulan. Tapi dengan alat ini, transparansi penggunaan listrik akan terwujud setiap harinya.

Sehingga pelanggan dapat mengelola pengunaan listrik untuk berhemat.

Indra menjelaskan, untuk membuat alat tersebut dibutuhkan LCD jenis m1632, Atmega mikrokontroler 8535, sensor octocoupler, keypad ma-

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Indra Anudra menunjukkan karyanya berupa Kwh Digital Meter yang mampu merekam data penggunaan listrik setiap hari.

SURABAYA

2

Senin Pahing 9 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Validasi Ulang, Tetap Proses Penutupan 512 Minimarket Bodong Surabaya, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyatakan tetap akan melakukan upaya penutupan bagi 512 toko modern yang diketahui belum memiliki izin operasional. SKPD pimpinan Irvan Widyanto ini telah membuat tim untuk memverifikasi dibagi di masing-masing wilayah penanganan. Sampai saat ini Satpol PP telah masuk tahap memberikan surat peringatan sampai ketiga kalinya.

trie diana/bhirawa

Aksi MHTI

Ratusan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) DPD I Jatim menggelar aksi on the spot dengan mengendarai sepeda roda dua serta membawa benner berbagai tulisan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (8/3).

Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan, bahwa sejauh ini memang baru pembentukan tim yang dilakukan. Selain itu, pihaknya masih melakukan validasi dan pendataan kembali agar tidak sampai ada kesalahan dan tidak terkesan asal melangkah dan asal menutup.

“Sebab, berdasarkan saran dari banyak pihak, termasuk Pemkot, memang terkait data ini harus benarbenar ada kroscek dan pemeriksaaan lebih lanjut dengan pihak pengusaha toko modern. Setelah benar-benar sudah ada data yang tepat terkait berkas apa yang saja yang belum dimiliki, maka Sapol PP baru bisa bergerak,” terangnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (8/3).

Hal itu dilakukan, tambah Irvan, lantaran ada ketakutan bahwa penutupan bisa berpeluang menimbulkan gugatan dari pengusaha. Terutama ketika data yang dimiliki Pemkot ternyata tidak sama. “ Kami takutnya surat penutupan yang kita keluarkan menjadi gugatan dan sengketa di PTUN,” tuturnya.

Menurut Irvan, sejauh ini, sudah ada dua brand toko moderen (Alfamart dan Alfamidi) yang mendatangi kantor Satpol PP untuk validasi data. Dan benar saja, ternyata dari kroscek itu, ada perbedaan data.

Irvan menyebut, dari data yang dikantongi Satpol PP, ada salah satu brand (Alfamidi) yang jumlahnya terdata 42 unit. Akan tetapi ternyata sesuai kroscek dengan pengusaha, ternyata mereka memiliki jauh lebih banyak, yaitu 49 gerai.

“Padahal data kita sudah dihimpun dari kecamatan. Inilah yang membuat validasi data benar-benar harus dilakukan,” tutur Irvan.

Selain itu, meski tim pemkot belum turun melakukan penutupan, tapi ada pengusaha toko modern (Alfa Exspress) sebanyak tiga unit yang punya kesadaran sendiri. Tiga toko tersebut sudah menutup sendiri gerai toko modernnya sebelum ditindak langsung oleh Pemkot. Hal itu dinilai Irvan sebagai tindakan yang menunjukkan itikad baik. Dimana mereka memilih untuk berhenti dulu sembari melakukan penyempurnaan berkas perizinan yang belum lengkap.

Sementara itu, Kepala Disperdagin Surabaya Widodo Suryantoro menjelaskan bahwa upaya Pemkot Surabaya untuk segera menertibkan minimarket yang melanggar aturan tetap berlanjut. Langkah ini ditempuh untuk menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang izin gangguan atau HO. “Untuk perizinan HO saat ini sedang kita galakkan dan sebenarnya bukan hanya untuk minimarket yang tidak mempunyai izin saja. Melainkan berbagai jenis usaha seperti tempat hiburan dan lain sebagainya,” kata Widodo saat dikonfirmasi Bhirawa.

Namun Widodo belum bisa memastikan, kapan para pengelola outlet tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. “Waktunya belum bisa kami tentukan karena kami sekarang sedang evaluasi dengan berbagai SKPD terkait untuk perumusan permasalahan ini,” tegasnya.

Pengusaha Minimarket Minta Keringanan Perizinan

PANGGUNG BIROKRASI

Konfercab DPC PDIP se-Jatim Digelar Serentak DPD PDIP Jatim, Bhirawa Sebanyak 38 DPC PDI Perjuangan seJatim menggelar konferensi cabang (konfercab) serentak pada Senin-Selasa (9-10/3). Ajang konsolidasi organisasi tingkat cabang itu dilaksanakan di tiga titik, di Jember, Surabaya, dan Madiun.

Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekruitmen DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bambang Juwono mengatakan, konfercab serentak seluruh 38 DPC atas arahan DPP PDI Perjuangan.“Tanggal 9 Maret konfercab digelar di Jember dan Surabaya. Esok harinya, pada 10 Maret konfercab serentak digelar di Surabaya dan Madiun,” jelas Bambang Juwono, Minggu (8/3).

DPC yang menggelar konfercab di Surabaya sebanyak 23 cabang, dan ditempatkan di Hotel Utami, Juanda, Sidoarjo. Sedang konfercab di wilayah timur serentak digelar di Jember diikuti 7 DPC dan ditempatkan di Hotel Bandung Q cty Permai.Q

Surabaya, Bhirawa Para pengusaha minimarket meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar memberikan keringanan dalam perizinan mendirikan mini market. ‘’Untuk operasional mini market di Surabaya sangat sulit, bahkan untuk mendirikan 1 mini market saja dibutuhkan 8 izin dengan pelayanan tidak satu atap, alias di SKPD berbeda.

Tentu ini sangat rumit dan melelahkan,’’ kata General Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Nur Rachman.

Salah satu jaringan mini market, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (pemilik jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi) mengeluhkan sulitnya perizinan di Pemkot Surabaya ini.

Karenanya Nur Rachman meminta kepada Pemkot Surabaya agar bisa memaklumi jika sampai dengan detik ini masih ada ratusan mini market diklaim Pemkot Surabaya tak miliki izin.

Selain itu nasib para pengusaha mini market serta para

karyawannya saat ini sedang diujung tanduk. Hal ini menurut Nur Rachman jika Pemkot Surabaya benar benar menggunakan ‘tangan besinya’ untuk menutup mini market tersebut dengan alasan tak memiliki izin.

Menurutnya, untuk pengurusan izin mini market ini butuh waktu yang tidak sebentar. Sebab izin satu dengan lainnya sangat berkaitan. Jika izin satunya belum selesai diurus maka izin lainnya pun juga ikut mandeg. ‘’Kami sudah lama mengurus izin itu namun selalu ada kendala. Bukannya kami tak mau mengurus izin tetapi memang banyak izin yang diperlukan,’’ ujarnya.

Karena susahnya mengurus izin mini market ini maka ada ratusan yang saat ini belum mendapat izin. Akibatnya mereka dianggap tidak patuh, padahal izin itu sudah diurus meski sampai saat ini diproses Pemkot Surabaya.

Karenanya Nur Rachman

minta agar baik DPRD maupun Pemkot Surabaya tidak kaku dalam menerapkan aturan main. Sebab pengusaha juga serius dalam mengurus kelengkapan izinnya, apalagi untuk mendirikan mini market sendiri butuh dana yang tidak sedikit.

Untuk 1 lokasi bisa memakan dana paling tidak Rp1 miliar.

Toko modern yang dikembangkan Alfamart dan Alfamidi berkonsep waralaba sehingga separoh modalnya dimiliki masyarakat.

Dari pelaku usaha minimarket juga berulang kali meminta waktu kepada Wali Kota Tri Rismaharini untuk bertemu dan berdialog masalah ini. Namun Wali Kota banyak prtestasi ini tak pernah membalas surat yang diajukan meski hanya untuk sekedar curhat masalah mini market ini.

Sementara itu, Pemkot sendiri nampaknya sudah berteguh hati untuk menertibkan mini market meski banyak karyawan yang terancam di PHK.Q dre

Mendagri Janji Lakukan Revisi Aturan yang Ganggu Kinerja Dewan DPRD Jatim, Bhirawa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo berjanji akan melakukan revisi terhadap beberapa peraturan yang selama ini dinilai menggangu kinerja keuangan dan rawan jerat korupsi bagi pejabat di daerah.

Mendagri menyampaikan hal ini saat membuka acara seminar sinergitas antara DPRD se Indonesia dan Menteri dalam Negeri di gedung DPRD Jatim, Sabtu (7/3). Dikatakan mantan Sekjen DPP PDIP ini, sebagai menteri dalam negeri pihaknya wajib melakukan

revisi peraturan tersebut yang nanti akan dituangkan dalam peraturan pemerintah baru atau peraturan menteri.

“Saya persilahkan kepada DPRD atau pejabat di Indonesia untuk mengajukan revisi tersebut. Intinya kami siap membantu pejabat di

daerah agar teman-teman di daerah bisa luwes,”tegasnya Ia mencontohkan,untuk pemberian anggaran untuk kungker DPRD provinsi sekitar Rp40 juta, itupun harus dilakukan di lima titik kunker dengan pertanggung jawaban yang sangat rijid.

“Menurut saya nanti tidak

DKP Antisipasi Pohon Tumbang

DKP Kota Surabaya melakukan antisipasi terhadap pohon tumbang selama musim penghujan.

Seringnya hujan lebat turun disertai angin kencang membuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya lebih waspada. Sejak beberapa waktu lalu DKP melakukan pemotongan dan pemangkasan pohon yang rawan roboh tertiup angin sehingga membahayakan para pengguna jalan.

Pohon besar seperti sono dan sejenisnya yang ditanam di median dan pinggir jalan oleh DKP, kondisinya tidak sama. Selain umurnya beda juga karena kesehatan batang pohon itu juga tak sama satu dengan lainnya. ‘’Tidak sekedar mengamati dari luar saja sebab kadang batang pohon itu keliahatannya cukup sehat kalau di lihat tetapi ternyata di dalamnya sudah keropos. Ini sangat membahayakan jika sampai roboh,’’ kata

usah seperti itu, prinsipnya kunkernya jelas, tidak masalah, tidak perlu biaya sound sistem yang harus di rinci. Kalau perlu monitoring di lapangan saja dan tinggal dicek benar tidaknya kunker, bisa ditanyakan langsung ke masyarakat,” kata Q cty Tjahjo.Q

ist

Kepala DKP Kota Surabaya, Chalid Buhari saat menerima bantuan 500 pohon pucuk merah dari Prodia, Minggu (8/3) kemarin.

Karenanya DKP tiap hari aktif melakukan pengecekan pohon di semua rayon. Pengecekan dilakukan oleh staf DKP dengan mengamati satu persatu pohon yang berdiri di sekitar jalan raya.

Menurut Chalid Buhari, memang tak semua pohon mengalami keropos dalam batangnya. Namun jika diketahui ada yang keropos

maka DKP tak mau ambil resiko, langsung dilakukan pemotongan.

Untuk melihat dalam batang keropos atau tidak, staf DKP melakukan pengecekan dengan membawa alat penusuk (sejenis obeng kecil panjang). Sebenarnya ada alat khusus untuk pengecekan batang pohon yang keropos namun sampai saat ini DKP belum memilikinya sehingga digunakan alat manual.

Sebab keropos batang ini akan menjalar ke bagian batang lainnya sehingga akan mengurangi ke-

kuatannya untuk menopang ranting, dahan dan daun.

Padahal batang pohon ini memiliki fungsi vital untuk menyanggah bagian atas pohon sehingga jika kekuatannya berkurang bisa rawan roboh.

Untuk pohon yang ditebang bagian batangnya ini biasanya sudah tak bisa diselamatkan lagi untuk bisa tumbuh normal seperti sebelumnya. Untuk menggantikan fungsi pohon yang ditebang, DKP melakukan penanaman pohon baru tak jauh dari pohon lama yang sudah ditebang.Q dre

Diutarakan Widodo, bahwa saat ini jumlah toko modern dengan berbagai jenis mulai dari minimarket hingga swalayan sedang menjamur di Kota Metropolitan. Sayangnya, sampai saat ini, belum ada statistik perputaran uang dan dampak menjamurnya toko modern tersebut.

“Sebenarnya pasar itu tidak mengenal jarak. Apalagi saat ini telah dibuka perdagangan bebas dan sebentar lagi ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka persaingannya bukan lagi antar kota tapi antar negara,” ungkapnya.

Namun, kata dia sampai saat ini belum ada penelitian tentang efek samping menjamurnya toko modern yang berdampak pada matinya toko kelontong.”Sampai saat ini saya belum mendapatkan laporan di suatu kawasan Surabaya kios kelontong tutup gara-gara ada banyaknya toko modern. Maka itu kita butuh penelitian untuk mengungkap itu,” jelasnya.

Penelitian yang dimaksudkan Widodo mencakup batasan jumlah kebutuhan toko di suatu kawasan dengan cara mengukur daya beli masyarakat Surabaya. Selain itu, pihaknya juga berencana untuk melakukan penelitian apakah benar bahwa dengan banyaknya toko modern akan memberangus toko kelontong di Surabaya.

“Secara ilmiah hukum ekonomi kalau yang menawarkan semakin banyak maka permintaan juga akan semakin berkurang dan pendapatan juga semakin sedikit. Selama ini belum ada yang bisa membuktikan itu. Harusnya memang disensus,” terang dia.

Ke depan, Widodo menginginkan adanya pengarahan toko modern dengan syarat-syarat cakupan pasar dan masyarakat. Ini diperlukan kajian sosial ekonomi bersama beberapa pihak terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan DisQ geh perdagin Surabaya tentunya.Q

Parkir Sembarangan, Digembok Dishub Dishub Surabaya, Bhirawa Kendaraan yang diparkir di sembarang tempat akan terancam digembok oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Rencana ini telah dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengendalian parkir. Untuk pengambilan kunci gembok, pemilik kendaraan ini nantinya diarahkan ke Kantor Dishub untuk dilakukan penilangan.

Melalui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengendalian parkir, saat ini masih dalam tahap pembahasan di bagian hukum yang sudah diserahkan pada 21 Oktober 2014 lalu.

Pembahasan selanjutnya, akan diajukan ke DPRD Kota Surabaya untuk disahkan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Surabaya, Subagio Utomo meSubagio Utomo ngatakan, selama ini pihaknya juga geram dengan perilaku pemilik kendaraan bermotor, terutama pada mobil yang parkir di daerah milik jalan (Damija). Salah satu tindakan selain penggembosan dan penempelan sticker, di Raperda pengendalian parkir tersebut juga dilakukan penggembokan. “ Raperda pengendalian parkir saat ini sudah dikirim ke bagian hukum terlebih dahulu sebelum diajukan ke DPRD Surabaya. Dalam hal ini pelanggaran parkir di Damija, baik di pedestrian R4 (mobil) akan kita gembok nantinya. Dan saya berharap tahun ini selasai dan sudah jalan,” kata Subagio ketika ditemui Bhirawa, Jumat (6/3) di ruang kerjanya.

Pria kelahiran Bojonegoro ini juga menambahkan, selain digembok nanti juga ditempeli berupa sticker.

Untuk membuka gembok, para pemilik kendaraan nanti harus datang ke kantor Dishub Kota Surabaya untuk penilangan serta pengambilan kunci gembok. “ Kita fokuskan pada mobil-mobil terlebih dahulu.

Karena kebanyakan para pemilik mobil ini meninggalkan serta parkir berjam-jam. oleh karena itu, gak mungkin kalau kita menunggu di tempat,” Q geh terangnya.Q

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN VIII TA 2015 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id 2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 09 Maret 2015

TTD Kelompok Kerja

SURABAYA

Senin Pahing 9 MARET 2015

LINTAS PERISTIWA

Dua Bulan, Pemkot Bongkar 4.518 Reklame Liar Surabaya, Bhirawa Mulai Januari hingga februari 2015, sebanyak 4.518 titik reklame yang tidak berizin ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Ribuan reklame ini mayoritas berukuran kecil dan bersifat insidentil. Reklame itu berjenis banner yang biasa dipaku di pohon pohon.

Hingga kini masih banyak pengusaha reklame Surabaya dan masyarakat yang bandel dengan memasang reklame, baliho, banner, umbul-umbul, spanduk yang melanggar peraturan daerah (perda).

Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto menuturkan, Dibongkarnya ribuan reklame ini karena dinilai menjorok ke jalan sehingga membahayakan para pengguna jalan. Pihaknya terus berusaha menertibkan pengusaha reklame dan pemasang reklame yang membandel.“Bila tidak ditertibkan reklame itu, maka pengusaha dan pemasang reklame akan seenaknya sendiri,” tutur Irvan.

Dia lalu mengungkapkan data yang lain, yakni terkait reklame insidentil berupa umbul-umbul dan banner serta iklan kecil lainnya. Di bulan Januari ada 2.309 reklame incidentil yang ditertibkan dan di bulan Februari menurun tinggal 2.040 reklame insidentil.

Untuk reklame tetap sendiri berdasarkan data ada 169 reklame di kota Surabaya. Yang terinci di bulan Januari sebnyak 94 objek, dan bulan Februari 75 objek. Pihak Satpol PP sendiri telah bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKCTR) untuk memperketQ geh at aturan memasang reklame.Q

3

Pekan Depan, Pendaftaran Calon Rektor Unair Digelar Dipastikan Minim Calon Surabaya, Bhirawa Pergantian kepemimpinan di Universitas Airlangga (Unair), bakal kembali bergulir.

Proses pemilihan Rektor Unair pasca berakhirnya dua periode masa kepemimpinan Prof Fasichul Lisan sebagai rektor , akan digelar mulai pertengahan bulan ini.

Siapa berpeluang masuk bursa rektor perguruan tinggi tertua di Jatim ini? Panita Seleksi Rektor Unair menyebut syarat utamanya adalah semua PNS dosen dan sudah memiliki gelar doktor(S3) dan berumur di bawah 60 tahun.

Menariknya, dari ketentuan di atas ternyata tidak banyak pejabat di lingkungan Unair yang bisa mendaftar sebagai calon Rektor. Dari jajaran Wakil Rektor(Warek) hanya Warek II Dr M Nasih, MT,Ak yang masih bisa masuk bursa pencalonan rektor.

“Hanya Warek II yang memenuhi kriteria mencalonkan sebagai rektor Unair,” tutur Sekretaris Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) Unair Dr M Hadi Subhan, Minggu (8/3). Subhan mengakui, Nasih merupakan satu-satunya Warek yang bisa mendaftar. Namun ia belum bisa memastikan apakah dosen FEB itu baka mendaftar nantinya.

Peluang bertarung dalam pencalonan rektor ini juga tertutup untuk lima dekan di Unair karena tidak memenuhi syarat. Subhan menyebutkan diantaranya Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi.

Kendalanya sama, yakni usia di atas 60 tahun.

Sedangkan tiga dekan lainnya, yakni Dekan

Panitia Seleksi Calon Rektor Unair mulai menyosialisasikan agenda pemilihan rektor Unair 2015.

tam/bhirawa

Fakultas Ilmu Budaya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Dekan Fakultas Keperawatan. Ketiganya tidak dapat mencalonkan karena belum bergelar doktor.

“Sebenarnya yang bisa mencalonkan tidak hanya dari Unair. Tapi dari luar pun punya kesempatan asal memenuhi kriteria,” kata Subhan. Kriteria itu antara lain, PNS bukan dari Pemkab/Pemprov, tetapi yang menjadi dosen dan bergelar doktor. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah memahami visi dan misi Unair serta program selama lima tahun kedepan.

Wakil Sekretaris PSCR Unair Imam Prihandono menambahkan, meski Unair terbuka untuk calon dari luar, namun itu akan sulit. Karena, memahami visi dan misi Unair bagi orang luar tentu tidak mudah. Berbeda dengan calon yang memang dari Unair dan sudah lama bergelut den-

gan aktivitas di dalamnya. “Kita menerima calon dari luar. Tapi beberapa syarat masih harus merujuk ke-Unair-an,” kata Imam.

Imam menjelaskan, dalam pencalonan ini panitia hanya berhak untuk menerima pendaftaran dan melakukan seleksi terhadap calon. Namun jika ada pelanggaran, pihak panitia berhak memberi penilaian dalam Uji Masyarakat Kampus dan Uji Kelayakan dan Kepatutan. “Kita tidak berhak melakukan diskualifikasi kepada calon rektor. Sekalipun itu melanggar,” kata dia.

Imam mengatakan, pendaftaran calon rektor Unair periode 2015 – 2020 akan dimulai 16 – 27 Maret mendatang. Dalam hal ini, Imam menegaskan pendaftaran calon rektor tidak bisa diwakilkan. Calon yang ingin mendaftar harus mengambil dan menyerahkan Q tam sendiri formulir kesediaan ke panitia.Q

Kinerja Korps Adhyaksa dalam Tangani Kasus Korupsi

Tak Hanya Korupsi, Unsur TTPU Akan Disidik Kejati Kejati Jatim, Bhirawa Penyidikan kasus-kasus korupsi di Kejati Jatim juga akan ditindaklanjuti dengan kemungkinan masuknya perkara tersebut pada rana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saat ini Kejati berusaha mencari unsur TPPU karena diduga tersangka berusaha menyamarkan asal usul uang atau dana dari tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk mencari unsur TPPU ini Pidsus Kejati Jatim menggandeng bidang intelijen untuk melacak aset dari tersangka tindak pidana korupsi. Nantinya, perburuan aset ini bertujuan untuk menutu-

pi semua kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tersangka, sekaligus sebagai barang bukti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa mengatakan, rencananya bidang pidsus akan berkoordinasi dengan bidang intelijen, guna melacak seluruh aset tersangka korupsi. Penyidik juga berencana mengungkap adakah dugaan unsur money laundry (pencucian uang) yang dilakukan tersangka korupsi untuk menyamarkan uang hasil korupsinya.

“Pada umumnya pelaku korupsi berusaha menyembu-

nyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil korupsinya, sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Inilah yang akan diungkap oleh penyidik pidsus Kejaksaan,” jelas Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Minggu (8/3).

Disinggung terkait pelacakan aset dari tersangka dugaan korupsi dana hibah Pemkot Jatim ke Kadin Jatim, maupun tersangka tera SPBU dan tersangka lainnya, Romy mengaku hal itu pasti dilakukan oleh penyidik pidsus. Dari pelacakan aset ini, maka kerugian keuangan negara dapat diQ bed kembalikan lagi.Q

Dinkes Garap Dua Daerah Gizi Buruk

Darurat, Proyek Normalisasi Kali Lamong Seharusnya Bukan Multiyears Respon positif dari pemerintah pusat melalui BBWS terkait musibah banjir di wilayah Surabaya Barat dengan memberikan bantuan proyek normalisasi selama empat tahun (Multiyears), masih dianggap belum optimal oleh DPRD Surabaya.

Masyarakat sekitar masih harus menanggung ancaman banjir tahunan, seharusnya Pemprov bisa mengkategorikan sebagai kejadian darurat sehingga bantuan proyeknya bisa sekaligus.

Para wakil rakyat dan Pemkot Surabaya telah berupaya menanggapi keluhan masyarakat Surabaya Barat yang selama i ni m e n j a d i k o r b a n b a n j i r tahunan, baik akibat curah hujan maupun luapan Kali Lamong, yang hasilnya mendapatkan kepastian soal proyek normalisasi Kali Lamong dengan dana APBN, meskipun bersifat Multiyears.

Tidak bermaksud mementahkan apa yang sudah diupayakan dan tanggapan positif dari pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hanya saja Agoeng Prasodjo anggota Komisi C DPRD Surabaya asal Golkar merasa jika waktu empat tahun untuk normalisasi Kali Lamong adalah waktu yang terlalu lama.

“Kalau mengacu kepada hasil musyawarah dan kesepakatan yang didapat selama

ini, penanggulangan Kali Lamong memakan waktu empat tahun, sementara bahaya banjir yang terjadi disana itu setiap tahun, artinya warga harus menunggu selama itu untuk mendapatkan situasi yang bebas banjir utamanya akibat luapan Kali Lamong,” terangnya.

Agoeng juga mengatakan jika ada bagian yang aneh saat melihat batas wilayah antara Pemkot Surabaya dan Kabupaten Gresik, karena ada wilayah Gresik yang posisinya masuk ke wilayah Surabaya. Padahal pekerjaan proyek penanggulan harus dilakukan bersama-sama.

“Kami terkejut saat melihat peta dan terjun langsung ke lokasi terkait batas wilayah antara Surabaya dan Gresik, karena dalam satu garis ternyata ada sebagian lokasi yang kami anggap milik Surabaya, ternyata milik Kab. Gresik, artinya meskipun Surabaya siap, tetapi jika Gresik belum melakukan apa-apa, maka tetap saja ada luberan,” jelasnya.

Lanjut Agoeng, Kalau menu-

Surabaya, Bhirawa Masih tingginya kasus gizi buruk di Pasuruan dan Surabaya mendapatkan perhatian serius dari Dinkes Jatim. Dinkes Jatim akan menguatkan kordinasi intensif dengan Dinkes setempat.

Kepala Seksi Gizi Dinkes Jatim, Heru Nugroho menyatakan, tingginya gizi buruk di dua daerah tersebut dikarenakan belum maksimalnya orang tua dalam memenuhi asupan makanan pada anaknya. Selain itu adanya penyakit infeksi yang diderita oleh balita. Untuk asupan makanan tergantung dari pola asuh orang tua, sedangkan untuk infeksi lebih cenderung pada kesehatan anak. ‘’Jika anak kena infeksi maka sebaik makanan yang diberikan pasti tidak akan dikonsumsi,’’ ujarnya.

Heru mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut diharapkan ada penyuluhan dan sosialiasi yang intesif dari tenaga kesehatan di masing-masing daerah. Menurutnya, tenaga kesehatan dari Puskemas memiliki SDM yang fokus menangani gizi pada balita. ‘’Tanaga kesehatan ini yang nantinya akan menggarap langsung ke masyarakat,’’ ucapnya.

Sebagai instansi pemerintah Dinkes Jatim akan membantu Dinkes kabupaten/kota untuk mengatasi gizi buruk dengan memberikan bantuan Makanan Pendamping ASI (MPASI) berupa biskuit. Jika ada permintaan dari Puskemas, Dinkes Jatim akan mengirimkan sampai ke lokasi. ‘’Stok MPASI kita masih banyak berapapun jumlah yang diminta Dinkes Jatim siap mendistribusiQ dna kan,’’ tegasnya.Q

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jatim Drs Sujono, MM saat membuka acara.

Agung Parsodjo rut saya, sebaiknya persoalan itu menjadi kewajiban Pemprov Jatim karena menyangkut dua wilayah yang berbeda yakni Surabaya dan Gresik, karena meskipun Surabaya bisa melakukan secepatnya, tetapi akan sia-sia karena di pihak Gresik masih belum jelas dan baru dalam tahap appresial.

Agoeng berpendapat bahwa permasalahan luberan Kali Lamong di Surabaya barat merupakan kejadian yang luar biasa sekaligus membutuhkan penanganan cepat. Dia berharap Pemprov Jatim bisa mengkategorikan sebagai kejadian darurat, sehingga bantuan proyek normalisasi berupa penanggulan dan lain lainnya dari pemerintah pusat tidak bersifat multiyears, tetapi langsung atau sekaligus.

“Jika mengacu kepada UU, seharusnya Pemprov Jatim berani menyatakan bahwa persoalan luberan Kali Lamong di wilayah itu menjadi peristiwa darurat, sehingga tidak ada alasan pemerintah pusat untuk membuat proyek normalisasi Kali Lamong menjadi proyek multiyear, karena situasi dan kondisinya sudah nyata dan menjadi hajat tahunan bagi masyarakat sekitarnya,” Q gat tandasnya.Q

Baperpusip Jatim Gelar Sosialisasi dan Uji Publik

Jatim Siapkan Perda Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap bidang kearsiapan dengan lahirnya UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

D

i Jatim optimalisasi implementasi penyeleng menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada Komisi E garaan kearsipan di daerah, direspon positif dan segenap jajarannya yang telah berinisiatif untuk menyoleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur usun Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini, dengan menginisiasi lahirnya Perda Penyemudah-mudahan Perda tentang kearsiapn hasillenggaraan Kearsipan. Sebagai respon posinya semakin mantap dan komprehensif. tif tersebut Badan Perpustakaan dan KearAnggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im, sipan (Baperpusip) Provinsi Jatim didukung S.Pd, MM menyampaikan pentingnya Perda oleh Komisi E menyelenggarakan kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan. Komisi E mensosialisasi dan uji publik Rancangan Perdorong dan berharap bahwa kualitas Perda aturan Daerah dimaksud tanggal 4 Maret Penyelenggaraan Kearsipan ini merupakan 2015, di Bakorwil Malang. Acara yang diketrepresentatif dari semua yang diinginkan oleh uai Kepala Bidang Pembinaan dan Pemasyarakat. Menurutnya ruang uji publik masyarakatan Kearsipan Baperpusip, Drs. tersebut membuka kesempatan pada berbTidor Arif T. Djati, MM, dihadiri tidak kurang agai pihak untuk memberikan masukan dan dari 130 orang, terdiri dari Pimpinan dan saran-saran penyempurnaan sehingga kualAnggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa itas Perda yang kita susun betul-betul repreTimur, Kepala Bakorwil Malang, Staf Ahli Gusentatif sesuai keinginan masyarakat. bernur Bidang Pemerintahan dan Ke- Suli Da’im, SPd, MM Sosialisasi dan uji publik yang dipandu Prof. masyarakatan, Staf Khusus Gubernur, dan Kholidin (Universitas Negeri Jember) menghapara Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, dirkan narasumber Dr. Andi Kasman, Deputi PembiSKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perguruan naan Arsip Nasional RI dengan materi Kebijakan PenyeTinggi Negeri, Organisasi Kemasyarakatan dan lenggaraan Kearsipan Nasional, Ketua Masyarakat SeMasyarakat Sejarawan Jawa Timur. jarawan Jawa Timur. Prof. Dr. Aminudin Kasdi, M.Si yang Dalam sambutan pembukaan, Kepala Badan Perpusmenyampaikan materi Peran arsip, kegunaannya dalam Q adv takaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Sujono, MM, kehidupan berbangsa dan bernegara.Q

OPINI

4

Darurat Pornografi

Tajuk

Presiden Akhiri Kriminalisasi DENGAN hak konstitusi, presiden minta kriminalisasi terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dihentikan.

Juga kriminalisasi terhadap pendukung KPK. Sehingga bukan hanya penghentian status tersangka komisioner KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto). Melainkan juga terhadap penyidik, dan seluruh pegawai, serta pihak yang mendukung KPK. Pengamat dan paparan jurnalistik yang mendukung KPK juga tidak boleh dikriminalisasi.

Sejak awal, Presiden Jokowi sudah wanti-wanti, tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh terjadi sangkaan tindak kriminal hasil rekayasa, atau dicari-cari. Semua (tuduhan dan sangkaan) harus berdasar alat bukti yang kuat, urgen, dan tidak menabrak kepatutan. Serta tidak menciderai asas keadilan. Penghentian kriminalisasi terhadap KPK dan pendukungnya, ditegaskan presiden ketika berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur (Kamis, 5 Maret 2015). Perintah presiden ini wajib dipatuhi.

Siapa bilang presiden tidak boleh mengendalikan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan? Hak mandatory presiden memiliki kewenangan “campur tangan” pada proses hukum, yakni sebelum dan sesudah Pengadilan. Hal itu merupakan konsekuensi kedudukan presiden sebagai Kepala Negara.

Karena itu UUD pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) memberi hak “campur tangan” sesudah Pengadilan.

Hak “campur tangan” terhadap Kepolisian dan Kejaksaan diatur dalam UU (undang-undang) tentang Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pasal 8 ayat (1) dinyatakan, secara tekstual, “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.” Pada ayat (2) semakin dipertegas, bahwa Kapolri (sebagai pimpinan tertinggi Polisi RI) bertanggungjawab kepada Presiden.

Maka dalam perspektif ketatanegaraan, pola hubungan presiden dengan Kapolri dan seluruh personel kepolisian adalah hubungan antara atasan dengan bawahan. Mestilah dibedakan, antara kekuasaan kehakiman (Pengadilan) dengan pelaksana proses hukum sebelum dan sesudah pengadilan. Ranah Pengadilan, diamanatkan UUD pasal 24 ayat (1), yakni “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kepolisian dan kejaksaan, nyata-nyata bukan bagian dari institusi Kehakiman (Pengadilan). Pada bagan trias politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif), Kepolisian dan Kejaksaan terliput dalam kelompok eksekutif. Sebagai bagian dari pelaksana pemerintahan. Sehingga “campur tangan” presiden terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan, dijamin dalam UUD pasal 4 ayat (1). Dinyatakan, bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan...”

Sudah banyak desakan rakyat (kepada presiden) untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK. Ini penguatan moral secara sukarela, bukan dimobilisasi seperti lazimnya dukungan politik praktis. Bahkan jika presiden abai terhadap kriminalisasi KPK, maka rakyat akan menganggap presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan.

Jika tidak merespons suara rakyat, presiden akan kehilangan popularitas yang dibangun keras selama ini.

Sebab (pembentukan) KPK merupakan amanat rakyat melalui Ketetapan MPR Nomor XI tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lalu, lebih dikuatkan dengan Tap MPR Nomor VI tahun 2001. Di dalamnya berisi amanat memberhentikan atau pengunduran diri pejabat tinggi yang disangka tidak bersih.

Dua Ketetapan MPR berujung pada penerbitan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Tetapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih dinilai rendah, karena kerapnya remisi. Lembaga superbody juga beberapa kali coba di-kriminalisasi. Ironisnya, kriminalisasi dilakukan oleh sesama lembaga penegak hukum. Polri satu-satunya lembaga pemerintahan yang sitemik melawan KPK. Benarkah (pesimisme) bahwa penegak hukum tidak bisa dipercaya? Padahal lembaga inilah yang menjadi sumber daya manusia dalam rekrutmen komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebenarnya masih banyak penegak hukum yang bersih dan profesional.

Rekrutmen KPK, seyogianya bukan melalui pendaftaran, melainkan pilihan dari sederet tokoh masyarakat yang dedikatif, termasuk penegak hukum senior. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hukuman Mati Tidak Langgar HAM PARA pegiat HAM seringkali melihat hak hidup itu pada pelaku kejahatan, padahal korban kejahatan juga memiliki hak hidup. Pro-kontra hukuman mati itu tidak terlepas dari adanya perbedaan pandangan terhadap implementasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948) di Indonesia.

Sebagian pegiat HAM menyatakan bahwa sebagai sebuah negara hukum yang telah meratifikasi UDHR 1948, maka kewajiban Indonesia untuk tunduk terhadap UDHR yang menjunjung tinggi hak hidup manusia. Hak hidup merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia, namun dalam praktiknya, hak hidup ini seringkali disempitkan maknanya.

Para pegiat HAM, katanya, hanya menafsirkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi hanya terhadap manusia “jahat” (terpidana) atau yang diduga jahat (tersangka atau terdakwa).

Hampir tidak pernah didiskusikan bahwa ‘korban kejahatan’ juga memiliki hak untuk hidup, namun oleh para ‘penjahat’, hak hidup para korban kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tidak pernah diperbincangkan.

Buktinya, pro-kontra penghilangan hak hidup itu baru muncul jika negara akan menghukum mati seorang “penjahat” yang telah menghilangkan hak hidup orang lain.

Hampir tidak pernah diperdebatkan mengenai korban yang ditimbulkan oleh penjahat bersangkutan, sehingga penjahat tersebut layak dihilangkan nyawanya.

Oleh karena itu, UDHR 1948 dengan sistem hukuman mati yang masih diadopsi Indonesia itu tidak perlu dipertentangkan, karena Indonesia juga mengakui adanya kewajiban asasi, selain hak asasi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Pahing, 9 MARET 2015

gadget canggih sekarang juga semakin memudahkan orang menikmati pornografi secara lebih privat dan leluasa.

Semakin banyak pengguna internet yang menjual sahamyang membuka sinya berbentuk blue tus-situs porno, maka chip. Saham jenis ini pemilik situs tersebut biasanya laku keras akan mendapat bandiburu orang di seluOleh : yak keuntungan. Beruh dunia termasuk Sugeng Winarno, MA ragam cara ditempuh investor Indonesia. para penyedia situs Fakta menunjukporno baik dengan kan bahwa pengelola sengaja maupun mengelabui situs porno jumlahnya sangat netter agar kesasar masuk ke kabanyak. Pornografi memang telah wasan underground ini. Beragam menjadi industri yang menyediakey words porno dimasukkan kan berlimpah keuntungan bagi dalam search engine Google atau pengelolanya. Menurut laporan Yahoo. Terkadang kata yang jauh Family Save Media tahun 2006, dari istilah pornografi pun bisa di Amerika Serikat industri porberujung pada sajian gambarnografi menghasilhan 57 billion gambar dan video porno. Situs dollar Amerika pertahun. Semenpenyedia file video semacam Youtara jumlah terbanyak pengakses tube pun tidak steril dari materi situs porno adalah remaja antara yang berbau pornografi. usia 12 sampai 17 tahun. Menurut American Demographic Magazine Melek Media Internet pada tahun 2000 jumlah situs Dampak negatif pornografi porno yang menyediakan layanan telah terbukti sangat mengkhasecara gratis mencapai angka watirkan terutama bagi anak500.000 situs. Pada kurun waktu anak dan remaja. Sebuah survei yang sama terdapat lebih dari yang pernah dilakukan oleh 3.900 situs baru yang muncul seKomisi Perlindungan Anak (KPA) tiap hari dan 85 persen dari angka

Indonesia benar-benar berada dalam darurat pornografi. Bagaimana tidak, menurut data Departemen Sosial belanja pornografi sepanjang tahun 2014 diperkirakan mencapai 50 triliun rupiah. Angka ini jumlahnya hampir sama dengan belanja untuk narkoba.

K

alau saat ini banyak pihak sedang serius berperang melawan serangan narkoba, maka pornografi juga selayaknya diberantas dengan semangat serupa. Pornografi dan narkoba merupakan penyakit serius yang harus dilawan oleh seluruh instrumen bangsa.

Melajunya angka konsumerisme pada materi pornografi memang tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan beragam gadged yang terkoneksi dengan internet semakin mempermudah orang mengonsumsi pornografi. Ketersediaan materi pornografi di dunia maya juga sangat berlimpah. Kecerdikan para produsen pornografi menyelipkan konten porno ketika orang berselancar di internet juga semakin membuat pengguna internet tak berdaya.

Kelompom usia anak-anak dan remaja ternyata yang sering menyambangi situs-situs terlarang di internet. Lewat warnet, komputer pribadi dan handphone banyak remaja dengan mudah menemukan materi pornografi.

Gempuran pornografi juga menyerang para remaja lewat video game, film kartun, dan beragam buku bacaan yang menggoda.

Metari pornografi tersedia secara masif. Orang tidak perlu lagi secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan maupun menikmati konten pornografi. Semua serba terbuka dan cenderung bebas seperti yang menjadi ciri interaksi yang difasilitasi internet.

Bisnis Pornografi Pornografi di internet memang telah menjadi sebuah industri dengan skala bisnis yang besar.

Achmad Desmon (2005) mencatat pada kurun waktu tahun 2005 saja perputaran uang di situs-situs porno mencapai 40 persen dari keseluruhan jumlah transaksi bisnis di internet. Ribuan orang menggantungkan hidupnya pada bisnis ini. Secara tidak langsung banyak orang dari segala penjuru dunia ikut kebagian menikmati bisnis ini. Umumnya industri pornografi ini merupakan perusahaan publik adult entertainment

K

Sebuah survei yang pernah dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPA) terhadap 4.500 siswa di 12 kota besar di Indonesia menunjukkan data bahwa 97 persen dari responden pelajar SMP dan SMA pernah mengakses situs porno. Sementara berdasarkan riset Symantec, sebuah perusahaan keamanan internet melaporkan bahwa 96 persen anak di Indonesia punya pengalaman buruk terhadap konten negatif di internet. itu adalah situs-situs dewasa.

Mayoritas situs penyedia pornografi memang dari Amerika.

Kondisi ini bukan berarti bagi Indonesia cukup aman, karena internet adalah media yang tidak memandang batasan wilayah geografis. Pornografi yang difasilitasi internet ini memang berbeda dengan pornografi dalam dunia nyata seperti pada tempat-tempat hiburan malam dan rumah prostitusi. Yang jelas pornografi melalui internet bisa dinikmati dengan lebih mudah dan murah.

Bagaimana tidak, untuk bisa akses internet cukup datang ke warnet dengan harga Rp. 3.000,per jam. Akses internet lewat free hotspot juga dapat dengan mudah didapatkan. Beragam

terhadap 4.500 siswa di 12 kota besar di Indonesia menunjukkan data bahwa 97 persen dari responden pelajar SMP dan SMA pernah mengakses situs porno.

Sementara berdasarkan riset Symantec, sebuah perusahaan keamanan internet melaporkan bahwa 96 persen anak di Indonesia punya pengalaman buruk terhadap konten negatif di internet.

Symantec juga mencatat ratarata anak Indonesia online 64 jam sebulan, sementara hanya satu dibanding tiga orang tua yang care terhadap konten-konten yang diakses anak-anaknya.

Memang ada beberapa solusi yang telah dilakukan pemerintah melalui UU Pornografi, UU Informasi dan Transaksi Elek-

tronik (ITE), serta pemblokiran dengan cara filtering. Namun pada prakteknya beberapa upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal. Harus diakui memblokir situs-situr porno di internet memang sulit. Namun perlu diupayakan terus menerus solusi guna memecahkan masalah ini.

Pemerintah harus terus meningkatkan pendidikan untuk menciptakan kesadaran di masyarakat agar muncul perlawanan yang menentang segala tindakan yang dapat merugikan termasuk penyebaran pornografi.

Pemerintah juga bisa secara periodik melakukan internet protection campaign, yang berupa penayangan iklan di media internet, televisi, cetak dan radio.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah memproteksi dengan menggunakan filtering software.

Upaya pemblokiran lewat software ini bisa dilakukan dengan sistem keyword blocking, site blocking dan web rating system.

Upaya pemblokiran yang juga mungkin dapat dilakukan adalah melalui Internet Service Provider (ISP). Cara pemblokiran ini dengan mengandalkan kemampuan filtering software pada tingkat provider. Keberhasilan cara ini sangat bergantung pada kualitas software dan kemauan baik dari semua pengelola jasa internet.

Seperti diketahui, jumlah provider internet di Indonesia jumlahnya tidak sedikit.

Upaya yang sangat penting adalah parental kontrol oleh keluarga agar terwujud internet sehat. Bisa dilakukan dengan pendidikan agama dan moral yang bagus. Pemahaman tentang bahaya buruk internet harus juga ditanamkan kepada seluruh anggota keluarga, serta pendampingan dan pembimbingan ketika akses internet.

Kemauan baik pemerintah memberantas pornografi perlu dukungan masyarakat, pribadi, para pelaku bisnis industri pornografi dan para hacker. Kalau memang dirasa sangat sulit memberangus situs-situs porno itu, setidaknya kita bersama sudah berusaha meminimalisirnya.

Kita semua memang tidak bisa mengelak dari teknologi internet, tetapi kita senantiasa berusaha agar mampu menghindar dari sisi gelapnya.

Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

Pemimpin Ing Ngarso Sung Tulodho

risis kepemimpinan menjadi salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Pemimpin yang bisa mengarahkan pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang kini diidamkan oleh masyarakat.

Sosok pemimpin sekiranya seperti ratu keadilan yang membawa Indonesia pada perubahan masa depan gemilang.

Membahas tentang pemimpin, sebenarnya, kecerdasan masyarakat dalam memilih seorang pemimpin menjadi kunci utama pemimpin yang diinginkan.

Berdiri lima menit di balik bilik suara, menjadi penentu nasib bangsa Indonesia lima tahun kedepan.

Apakah pemimpin yang terpilih akan membawa Indonesia pada kemakmuran atau kesengsaraan.

Jika diibaratkan, hajatan pemilu tahunan seperti pisau yang bermata dua. Disatu sisi, rakyat Indonesia memiliki kekuasaan penuh untuk memilih siapa yang akan membawa Indonesia pada kemakmuran. Di sisi lain, kekuasaan tersebut hanya bersifat semu karena hanya menjadi obyek pemuas nafsu para kaum elit politik. Terlihat jelas bahwa, perjalanan demokrasi Indonesia mengarah pada bias kekuasaan rakyat. Hal tersebut dibuktikan pada setiap hajatan pemilu Indonesia diadakan.

Calon pemimpin menebar janji manis, bahkan mendadak menjadi orang yang sangat dermawan. Para pejabat yang biasanya sehari-sehari duduk di kursi mewah, ruangan ber-ac, tiba-tiba turun gunung.

Berbaur bersama rakyat, ada yang ke jalan raya, pasar bahkan rela panas-panasan membantu bekerja untuk rakyat. Sayangnya, janji hanyalah sebuah janji. Semua itu hanyalah sebuah skenario yang sudah dibentuk sedemikian rupa untuk mendulang suara.

atau contoh. Terlihat Pemimpin Teladan jelas dari semboyKetika terpilih menan tersebut bahwa, jadi seorang pemimpin, seorang pemimpin secara otomatis, merharus memberikan eka memiliki tangcontoh yang baik ungung jawab yang betuk masyarakat. sar. Masyarakat telah Salah satu benmemberikan kepertuk dari pemimpin cayaan pada mereka teladan adalah untuk memimpin negpemimpin yang taat ara. Akan tetapi, pada Oleh : kepada hukum. Mirealitanya, mereka Indah Khoirotun Nisa’ salnya, Komitmen masih menggunakan pemberantasan kotampuk kekuasaanya rupsi. Jangan samuntuk kepentingan pai keinginan mulia tersebut pribadi semata. Mereka telah seperti layaknya pisau dapur, mengkhianati kepercayaan rakyat tajam kebawah, namun tumpul yang telah diberikan kepada mekeatas. Pemimpin yang harusnya reka. membuktikan kualitas diri melaHarapan memiliki pemimpin lui kerja nyata. Bukan hanya teladan sangat mungkin terwuberteriak lantang dalam memjud melalui pemilu. Asalkan, berikan perintah kepada bawahmasyarakat bijaksana dalam an, tetapi melalui kerja konkret menentukan pilihan. Partisipasi

Harapan memiliki pemimpin teladan sangat mungkin terwujud melalui pemilu. Asalkan, masyarakat bijaksana dalam menentukan pilihan.

Partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin harus didasarkan keinginan perubahan untuk bangsa, bukan karena iming-iming beberapa lembar rupiah. Yang menjadi pertanyaan, pemimpin seperti apakah yang sedang dibutuhkan Indonesia saat ini? rakyat dalam memilih pemimpin harus didasarkan keinginan perubahan untuk bangsa, bukan karena iming-iming beberapa lembar rupiah. Yang menjadi pertanyaan, pemimpin seperti apakah yang sedang dibutuhkan Indonesia saat ini?

Jika meminjam salah satu semboyan Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi “Ing Ngarso Sung Tulodho”, yang secara bahasa ing (di), ngarsa (depan), sung (jadi), tuladha (panutan/contoh). Maknanya adalah di depan (pemimpin) menjadi panutan

yang efektif untuk masyarakat berkomitmen ikut memajukan Indonesia.

Tidak hanya itu, mereka harus menolak dengan tegas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan lebih dari itu, para pemilik jabatan perlu berdiri dengan tegak di posisi paling depan menghukum seberatberatnya para koruptor yang secara langsung telah merugikan bangsa Indonesia.

Salah satu ciri negara yang maju adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Dan kesejahteraan

rakyat adalah bentuk keberhasilan dari kepemimpinan. Jika meminjam pepatah jawa, terdapat konsep Gemi Nastiti. Gemi memiliki makna hemat, cermat, dan bersahaja. Secara globalnya, Gemi berarti mengelola perekonmian yang rasional, menghitung segala pencapaian secara efektif dan efesien.

Sedangkan Nastiti berkaitan dengan tindakan bagaimana mempergunakan dan mengelola harta. Orang jawa adalah orang yang sangat perhitungan dalam mempergunakan harta. Prisnsipnya adalah pengeluaran tidak boleh melampaui dari pemasukan yang diperoleh, karena akan menimbulkan hutang. Pemimpin harus bijak memilih dan memilah mana yang menjadi kebutuhan bagi kesejahteraan rakyat.

Namun, berkaca pada kondisi sekarang, para pemimpin dengan bangganya menyia-nyiakan uang milyaran rupiah demi memperoleh kursi mewah dan toilet baru. Padahal, tidak jauh dari sekitar tempat mereka bekerja, pengemis, gelandangan, pengamen jalanan yang tidak mampu sekolah bahkan anakanak yang menangis kelaparan.

Berdasarkan konsep kedua pepatah jawa tersebut, masyarakat bisa menilai pemimpin bangsa sekarang ini. Memang terlihat terlalu sederhana menghakimi mereka untuk menentukan seberapa kemampuan dalam memperbaiki nasib Indonesia. Tetapi paling tidak, konsep Ing Ngarsa Sung Tuladha dan Gemi Nastiti adalah filosofi yang perlu dihayati oleh pemimpin negeri sebagai landasan utama mensejahterakan rakyat Indonesia. Wallahu ‘alam bissowab.

Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dan Penerima Beasiswa Mahasantri Monash Institute

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Senin Pahing, 9 MARET 2015

KELANA

PT Taspen Luncurkan Klaim Otomatis untuk PNS Sidoarjo, Bhirawa PT Taspen kini giat melakukan peningkatan kualitas layanan pada pesertanya dengan program klaim otomatis. Dengan klaim otomatis ini, peserta Taspen bisa dibayarkan hak pensiun tabungannya, tanpa harus menunggu permintaan pembayaran dari yang bersangkutan. Tapi taspen yang lebih proaktif. ‘’Taspen meluncurkan inovasi baru ini, untuk menjadikan pembayaran hak tabungan hari tua PNS agar lebih mudah, cepat dan akurat,’’ jelas Manajer Utama Layanan dan Manfaat PT Taspen Pusat, HL Tobing, saat hadir dalam kegiatan Rakor Bidang Pensiun BKD se Jatim, yang digelar BKN Regional 2 Surabaya, Jum at (6/3) kemarin.

Karena merupakan produk inovasi baru, PT Taspen, kata Tobing akan terus mensosialisasikan produk layanan klaim otomatis dari BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua PNS itu, dalam berbagai kesempatan. Sementara itu, Kepala BKN Rgional 2 Surabaya, Darmanto SH Msi mengharap, pada BKD se Jatim agar terus memelihara dan mengupdate data kepegawaian di tempatnya masing-masing, agar nantinya saat PNS pensiun, tak terjadi kesalahan dalam penetapan SK Pensiun. ‘’Ini harus menjadi perhatian kita semua, data base kepegawaian harus dipelihara,’’ ujar Darmanto, ketika memberikan pengarahannya.

Agar penetapan SK Pensiun tak sampai terjadi kesalahan maka akan dilakukan rekonsiliasi, yakni saling mencocokan data kembali. Bila ada kesalahan maka bisa segera di betulkan. ‘’Memelihara data kepegawaian maupun rekonsiliasi ini perlu dilakukan, karena kalau tidak, maka akibatnya akan banyak terjadi kesalahan dalam penetapan SK pensiun,’’ jelasnya. Q ali

Nasdem Jatim Condong Pilih MKP Pecah Kongsi, MKP - Nisa Berebut Tiket Nasdem Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) dan Choirun Nisa dipastikan pecah kongsi dalam running Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto tahun ini. Keduanya berebut tiket Calon Bupati (Cabup) Mojokerto periode 2015 – 2020 melalui Partai Nasional Demokrat (NasDem). Keduanya mendaftar ke Kantor DPW Nadem Jl Kartini Nomor 88, Surabaya.

Meski belum menentukan rekom resmi, namun DPW Nasdem Jatim terlihat lebih condong kepada MKP untuk menurunkan tiketnya. Hal ini menyusul pernyataan Ketua DPW Nasem Jatim, Efendi Choiri.

Mantan politikus PKB ini menyatakan, partai lebih mempertimbangkan survei elektabiltas ketimbang latar belakang calon, apakah merupakan kader partai atau bukan.

“Posisi kita di DPRD Kab Mojokerto hanya empat kursi, tak cukup mencalonkan sendiri. Jadi kita akan mengusung calon yang hasil survei elektabilitasnya tinggi. Apakah dia kader partai atau tidak, bukan persoalan,’’ lonta Gus Choi, sapaan akrab Efendy Choiri.

Meski tak menyebutkan angka, Gus Choi mengatakan, kini MKP yang masih menjabat sebagai Bupati Mojoketo sangat populer di

masyarakat. ‘’Beliau ini merupakan salah satu bupati usia muda yang berhasil, dan namanya sangat dikenal masyarakat Kab Mojokerto,’’ pujinya. Partai Nasdem di DPRD Kab Mojokerto memiliki empat kursi, sedangkan syarat mengusung Cabup diperlukan 10 kursi atau setara dengan 20% dari 50 kursi DPRD Kab Mojokerto. ‘’Apalagi saya dengar hampir seluruh partai di Kab Mojokerto sudah dirangkul sama MKP,’’ tambanya. Ketika mendaftar di kantor partai besutan Surya Paloh ini, mereka tak datang bersamaan.

MKP tiba sekitar pukul 11.00 WIB, baru 30 menit kemudian menyusul Choirun Nisa.

MKP datang dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam nopol S1001S, sedangkan Nisa’ datang berombongan mengendarai dua

mobil dengan ditemani sejumlah pengurus harian DPD Partai Nasdem Kab Mojokerto.

Usai menyerahkan berkas pendaftaran, MKP menyatakan, dirinya tak ada masalah kendati pun nantinya harus bersaing dengan wakilnya dalam bursa Pilbup nanti. ‘’Hubungan saya dengan Bu Nisa tetap baik, dan saya tak akan berpikiran negatif tentang pencalonan beliau nanti, karena itu adalah haknya.

Bahkan, beliaunya juga sudah izin saya untuk maju mencalonkan diri,’’ ujarnya. Sementara itu, Wabup Choirun Nisa mengaku tak kecewa dengan langkah bupati mendaftar langsung ke DPW Partai Nasdem. Ia juga legowo jikalau memang nanti ia tak mengantongi rekom partai. ‘’Kami serahkan ke DPP untuk menentukan siapa yang layak direkom, sebab saya yakin DPP sudah memiliki kriteria tertentu untuk menentukan siapa calon yang layak diberangkatkan. Jika nanti bukan saya, ya harus diterima dengan legowo,’’ tukasnya.

Pendaftaran kedua petinggi Pemkab Mojokerto ini tentu saja direspon positif Ketua DPW Partai Nasdem Jatim,

yang mengaku bangga, pasalnya Nasdem yang notabene hanya memiliki empat kursi di DPRD Kab Mojokerto tetap menjadi incaran kendaraan bagi kedua incumbent. ‘’Orang yang paling bahagia disini adalah saya, karena dua pemimpin daerah Kab Mojokerto ini sudi menggunakan Partai Nasdem menjadi kendaraan politiknya saat Pilbup 2015-2020 nanti. Semoga keduanya nanti bisa bersama lagi dan kompak memimpin

Kab Mojokerto,’’ harapnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, akan menyodorkan nama keduanya ke DPP Nasdem untuk diusulkan menjadi Cabup Mojokerto. Pasalnya, keduanya dinilai layak dan kompeten untuk diusulkan. ‘’Persyaratan yang masuk dari kedua bakal calon ini akan diajukan ke DPP untuk ditindaklanjuti menjadi rekom, karena yang berhak menentukan rekomnya adalah DPP bukan DPW,’’ tukasnya. Q kar

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto MKP dan Wakilnya Choirun Nisa (bersalaman) diterima Ketua DPW Nasdem Jatim Efendy Choiri.

Eselon II Wajib Laporkan Harta Seluruh Anggota Keluarga

Pemkab - Perhutani Garap Wana Wisata Pacet Kab Mojokerto, Bhirawa Pemkab Mojokerto dan Perhutani bekerja sama menggarap obyek wana wisata dan air panas Padusan Pacet. Bentuk Kesepakatan perjanjian kerjasama ditandatangan Pemkab Mojokerto melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Didik Chusnul Yaqin, sedangkan pihak Perhutani diwakili Kepala Divisi Bisnis Wisata dan Agrobisnis, Hindro Priatno.

Kerjasama dilakukan sebagai upaya mensinergikan dan menselaraskan program kegiatan antara Pemkab Mojokerto, dalam mengembangkan potensi pariwisata di kawasan hutan yang dikelola perhutani. Selain itu, untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial dan ekonomi atas kawasan hutan yang dikelola Perhutani, serta untuk meningkatkan pendapatan bagi Pemkab Mojokerto yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya, dengan tetap memperhatikan kelestraian hutan. ‘’Kerjasama meliputi penyusunan Masterplan pengembangan dan pengelolahan kawasan Wana Misata air panas Padusan,” terang Didik Chusnul Yakin.

Urusan pengelolahan kawasan wisata yang diatur meliputi pengelolaan karcis tanda masuk, Usaha jasa tempat parkir kendaraan, pembangunan sarana dan prasarana, wahana kolam renang dan pemandian air panas, pembangunan water boom, pasar wisata dan tempat parkir, promosi dan pemasaran, pemeliharaan dan pengamanan lokasi wana Wisata dan sekitarnya, serta peningkatan kualitras sumber daya manusia.

Anggaran untuk pengembangan Wana Wisata Padusan ini dibebankan pada anggran Perhutani tahun 2015 dalam hal penyusunan Masterplannya, sedangkan Pemkab Mojokerto telah menganggarkan sebesar Rp50 miliard yang dituangkan pada APBD Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata tahun 2015 untuk pembangunan water boom, sasar wisata dan tempat parkir .

Terkait pembagian hasil, baik Perhutani maupun Pekab Mojokerto memperoleh bagi hasil dari penjualan Karcis Tanda Masuk kawasan Wana Wisata Padusan dan kolam renang sebesar 47,5% setelah dikurangi biaya operasional 5% dan Asuransi. Q kar

5

hadi/bhirawa

Arzeti Bilbina, tak menampik adanya sebagian warga Surabaya yang mendorongnya maju di Pilwali Surabaya. Namun elektablitasnya yang tinggi tak memaksa dirinya untuk maju di bursa pemilihan.

Arzeti Bilbina Siap Maju Pilwali Surabaya Sidoarjo, Bhirawa Pesinetron cantik, Arzeti Bilbina, tak menampik adanya sebagian warga Surabaya yang mendorongnya maju di Pilwali Surabaya. Namun elektablitasnya yang tinggi tak memaksa dirinya untuk maju di bursa pemilihan. Ditemui di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Kamis (5/3), anggota DPR RI ini tidak dalam kapasitas untuk meminta. ‘’Saya siap saja kalau itu tugas partai,’’ ujarnya sambil melirik teman sebelahnya, Sekretaris DPC PKB, Nasik. Hingga kini belum ada tawaran apapun dari partai soal Pilwali Surabaya, dan dia tak terlalu memaksakan diri. Yang kini dijalaninya hanya melakukan blusukan untuk mencari kesulitan warga Sura-

baya dan Sidoarjo, terutama dalam operasi beras murah.

Sebagai anggota Komisi VIII yang baru dilantik menggantikan Imam Nachrowi (Menpora), yang dilakukan saat ini mencari dan mendapatkan informasi persoalan yang dihadapi warga di Dapil I Jatim ini. Harga Raskin yang Rp7,3 ribu per kilo di Sidoarjo kini sangat baik harganya. Yang penting meski harganya murah Bulog harus menjaga kualitas beras.

Saat pertemuan dengan ratusan kader PKB dari 18 kecamatan se Kab Sidoarjo,Arzeti mensosialisasi pembelajaran pentingnya memahami empat pilar kebangsaan di Kantor DPC PKB Sidoarjo. Pembelajaran berupa so-

sialisasi empat pilar kebangsaan ini, langsung diberikan Arzeti Bilbina Setiawan anggota DPR MPR dari FPKB. Ditegaskannya setelah ada keputusan UU Nomor 27 dan UU Nomor 29 yang diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor 1 tahun 2010, yang disusul Inpres Nomor 6 tahun 2005, anggota MPR diwajibkan menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan. ‘’Ada beberapa faktor yang mendasari, mengapa sosialisasi empat pilar kebangsaan ini sangat penting. Diantaranya muncul indikasi kurangnya solidaritas antar warga negara, dan mulai lunturnya pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika,’’ tutur Q hds Arzeti.Q

Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto mengundang Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Lembaga antirasuah itu didatangkan untuk menerima pelaporan hasil kekayaan yang dimiliki pejabat di lingkup Pemkot Mojokerto.

Untuk tahap awal, pejabat yang wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya yakni pejabat eselon II dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga kepala bagian dan camat.

Harta yang harus dilaporkan meliputi harta kekayaan pejabat, istri atau suami, termasuk anak-anak yang masih menjadi tanggungan secara finansial,’’ terang Achnan, Kepala Inspektorat Pemkot Mojokerto dihubungi melalui Kabag Humas, Heryana Dodik Murton, Minggu (8/3) kemarin.

Pelaporan atas harta kekayaan pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto ini, dipastikan tak hanya diwajibkan bagi pejabat eselon II dan Kepala SKPD saja, tapi menurut Dodik, akan dilanjutkan ke seluruh PNS yang ada di Pemkot Mojokerto. ‘’Deputi Pencegahan KPK yang didatangkan. Semua pejabat akan menyampaikan harta kekayaannya, langsung ke petugas KPK,’’ tandas Dodik.

Digelarnya pelaporan ini merupakan tindaklanjut dari Instruksi Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Ditandaskan, kewajiban

pejabat untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Data kekayaan milik penyelenggara negara itu akan lebih memudahkan lembaga antirasuah itu menelusuri kepemilikan harta setiap pejabat negara. ‘’LHKPN, merupakan salah satu pengontrol pencegahan korupsi.

Karena pejabat yang bersangkutan dituntut untuk transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan,’’ imbuh Dodik.

Langkah mengundang KPK ke Pemkot Mojokerto ini diapresiasi kalangan DPRD Kota Mojokerto. Anggota Komisi I, Deny Novianto menyebut langkah Pemkot itu sekaligus sebagai upaya pencegahan tindak korupsi yang cukup efektif. ‘’Dengan melaporkan seluruh harta kekayaan, maka setiap penambahan kekayaan akan terpantau. Dan pejabat itu harus menjelaskan asal usul kekayaannya,’’ tegas politikus asal Partai Demokrat ini.

Deny juga meminta kepada Pimpinan Pemkot Mojokerto agar tak hanya berhenti pada pelaporan harta kekayaan saja. Pengawasan dari internal Pemkot dan SKPD masing-masing harus gencar dilakukan. Q kar

Pemkab Gandeng Pihak Ketiga Kelola Sampah Gresik, Bhirawa Agar bermanfaat, Pemkab Gresik menggandeng pihak ketiga untuk mengelolah sampah. Nantinya selain bisa digunakan untuk kompos dan material tanah urug, juga bisa untuk bahan bakar. Hal ini disampaikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, saat mendapat kunjungan

rombongan anggota DPRD Kota Cirebon, di Ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik.

Dihadapan anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon yang dipimpin Wiwik Elya, bupati menjelaskan beberapa hal tentang pengelolaan sampah di Gresik. ‘’Kini kami banyak dibantu tenaga kebersihan yang ada dilapangan

Pemkab Gresik menggandeng pihak ketiga untuk mengelolah sampah. Nantinya selain bisa digunakan untuk kompos dan material tanah urug, juga bisa untuk bahan bakar.

yang kami namakan pasukan kuning. Tenaga ini bertugas membersihkan sampah dan mengumpulkan di Tempat Pembuangan Sampah (TPA),’’ ujar bupati.

Tahun ini, lanjut Bupati, Pemkab Gresik membangun 19 tempat pembuangan sampah sementara di beberapa wilayah kecamatan se Kab Gresik. Pembangunan ini untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas kebersihan dibeberapa wilayah. ‘’Kini volume sampah di Gresik setiap hari mencapai 750 m3,’’ ujar bupati.

Ketika ditanya, bagaimana membangun Tempat Pembuangan Akhir Sampah dari salah seorang anggota DPRD Kota Cirebon yang sedang mengadakan study banding ke Pemkab Gresik ini, bupati menyarankan agar sejak jauh hari mempersiapkan Perda dan aturan mainnya tentang pembangunan TPA. Di Kab Gresik, TPA dibangun di areal industri dengan tehnis yang aman sehingga tak ada permasalahan. ‘’Memang kedepan TPA di Gresik ini sudah kurang memenuhi syarat. Sehingga kami masih mencari lokasi lain sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Karena kami sudah menjajagi bekerjasama dengan pihak ke III untuk mengolah sampah yang kapasitasnya 1.000 meter persegi per hari,’’ katanya. Q eri

Hasil Sidak Komisi C, Proyek RS & Puskemas di Pulau Bawean Baik Komisi C DPRD mengintensifkan pengawasan beberapa proyek pembangunan fisik yang menelan biaya miliaran rupiah, itu dilakukan agar dapat berjalan sesuai rencana sehingga tak merugikan masyarakat. Dalam Sidak di RS Kec Sangkapura, dan Puskesma Kec Tambak, Pulau Bawean, Gresik.

Komisi merasa senang dengan pembangunan gedung oleh kontraktor. Proyek pembangunan gedung RS di Kec Sangkapura menelan anggaran APBD 2014 sebesar Rp12,5 miliar, dan proyek pembangunan Puskesmas Tambak menelan anggaran APBD 2014 sebesar Rp4.164.285.700, yang dikerjakan PT Kharisma Multi Jaya.

Tepat waktu, terlihat dari dinding, atap dan lantai sudah sesuai spesifikasi.

Menurut Ketua Komisi C, Anwar Sadad, Sidak yang dilakukan pekerjaan pembangunan berjalan dengan cukup lancar. Semua anggota yang ikut, semuanya melihat proyek pembangunan RS di Kec Sangkapura dan Kec Tambak. Mulai dari depan, sudut siku, hingga finising belakang.

Kondisinya baik semua, bila dibandingkan dengan pengerjaan di Puskesmas Kec Benjeng dan Kec Cerme. Pengawasan yang dilakukan masih dalam pemeliharaan yang waktunya hingga Bulan Mei mendatang, dan pengawasan yang dilakukan sekarang lebih ketat karena tidak ingin proyek yang dilakukan hanya asal-asalan.

Sehingga masyarakat tak bisa mengunakan fasilitas tempat itu dengan nyaman. ‘’Bila bangunannya baik seperti ini, semua pasti senang,’’ ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Ko-

misi C, Wafiroh Ma'sum, bentuk fisik bangunan dilihatnya sudah bagus. Dan pengerjaan yang seperti ini yang diharapkan, sehingga anggaran dari uang APBD yang dikeluarkan juga tidak sia-sia. ‘’Diharapkan model pengerjaan fisik yang seperti ini, yang dibutuhkan. Dan ini akan dibuat acuan bagi Komisi C, untuk kontraktor yang lain,’’ katanya.

Komisi C DPRD Gresik saat sidak.

Sedangkan Anggota Komisi C lainnya yakni Noto Utomo me- pada belakang dinding bawah kurang rapi. nambahkan, model pengerjaan fisik yang Dan ada sedikit bagian tembok penghubung seperti ini yang membuat Komisi C senang. fentilasi yang kurang pengecatannya. Tadi Dari lantai, dinding atap, fentilasi, kamar saya sudah minta untuk segera dilakukan mandi semuanya baik. Kalaupun mene- perbaikan, karena saat ini masih dalam prosmukan hanya ada goresan sedikit, dan itu es pemeliharaan. Untuk yang lainya sudah tak kentara bila tak secara teliti dilihatnya. baik dan tidak ada masalah.

Tadi juga sudah kami minta diperbaiki, pada Edi menegaskan, tahap selanjutnya, rukamar mandi yang kurang putih sedikit mah dinas kepala Puskemas yang akan pada cat nya. Karena proyek gedung ini dianggarkan. Sebab, informasinya Kepala sekarang masih dalam masa perawatan. Puskesmas sekarang tak bisa menempati Sementara anggota Komisi C, Taufiqul karena tak layak. Dan kini tempat itu diUmam mengatakan, sudah melihat semua gunakan gudang, karena dari gudang sendiri bangunan setiap sudutnya. Tadi hanya mene- juga belum punya tempat. Karena tak ada mukan satu pasangan keramik yang kurang tempat, sehingga untuk tempat tinggal Kesesuai saja, sehingga kalau tak cepat diganti pala Puskesmas mengontrak di rumah penakan cepat rusak. ‘’Tadi saya juga sudah duduk sekitar. ‘’Ini sungguh memprihatikan, minta untuk diperbaiki, karena kini masih karena di tempat terpencil seperti ini pemerdalam masa perbaikan. Untuk yang lain, saya intah tak memberikan tempat yang layak. lihat sudah cukup baik,’’ tandasnya.

Komisi C, nanti yang akan memperjuangDitambahkan Edi Santoso, pada Puskes- kan pembangunan rumah dinas kepala mas di Kec Tambak, yang kurang finising Puskesmas itu,’’ tegasnya. Q kim.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Hanya Satu Sekolah yang Bisa UN Online Tulungagung, Bhirawa Dari sejumlah sekolah menengah favorit di Tulungagung, hanya satu sekolah yang akhirnya dapat menyelenggarakan ujian nasional (UN) secara online. Sekolah tersebut adalah SMKN 1 Boyolangu.

Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Heru Mujiono SPd MM, pada Bhirawa, Minggu (8/3), mengungkapkan hanya ada satu sekolah di Tulungagung yang dapat melakukan UN online. “Sekolah yang lainnya belum layak. Untuk sementara hanya SMKN 1 Boyolangu yang dapat melakukan UN online,” ujarnya.

Belum layaknya beberapa sekolah menengah di Tulungagung dalam melaksanakan UN online disebabkan karena di antaranya terkendala perangkat komputer. Setiap siswa yang mengikuti UN online disediakan perangkat komputer sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

“Jumlah perangkat komputer yang harus disediakan sesuai dengan jumlah siswa yang mengikuti UN. Selain itu juga harus ada cadangannya (komputer) yaitu mencapai sepertiganya dan semua harus sesuai pedoman operasional standar (POS),” papar Heru Mujiono.

Dijelaskan, pelaksanaan UN online atau yang disebut computer based test (CBT) memerlukan persiapan yang matang. Tidak hanya jumlah perangkat komputer sesuai spesifikasi, tetapi juga di antaranya terkait teknisi komputer, daya listrik dan pengawas.Q wed

Tidak Ada Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Blitar, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan tidak ada penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Blitar seperti yang diwacanakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Hal ini diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, untuk menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan yang telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah hunian atau kediaman masyarakat menengah ke bawah. “Untuk penghapusan PBB hanya berlaku di wilayah Jakarta dan itu pun hanya di daerah tertentu,” kata H Herry Noegroho, SE, MH. Pihaknya bersama dengan Kepala Daerah yang lain juga sudah menanyakan hal ini kepada Presiden Jokowi, dimana Presiden Jokowi juga sudah memberi penjelasan jika untuk penghapusan PBB hanya untuk daerah Jakarta saja. “Sehingga tidak ada penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk di Kabupaten Blitar dan Kabupaten/Kota lainnya,” jelasnya.

Dikatakan Bupati Herry, sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan wacana penghapusan pajak atas tanah dan tempat tinggal guna meringankan beban rakyat, di mana Pajak Bumi dan Bangunan nantinya akan dipisahkan menjadi dua yakni pajak bumi dan pajak bangunan. Pemisahan dilakukan sebagai upaya penyederhanaan.Q htn

KEHILANGAN

Senin Pahing 9 MARET 2015

Presiden Panen Raya di Ponorogo Janjikan Kenaikan HPP Ponorogo, Bhirawa Dengan didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Ponorogo Amin, Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) melakukan panen raya di Desa Karang Gebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Jumat (6/3).

Saat bertemu dengan para petani setempat, Jokowi sempat menjanjikan kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP). "Kalau tidak pertengahan atau akhir bulan ini, akan diputuskan. Itu pasti, harga gabah pasti naik. Kalau naiknya berapa, rahasia," kata Presiden Jokowi di hadapan ribuan petani yang memadati pematang persawangan.

Menurut Jokowi, kenaikan HPP masih dalam pembahasan. Karena berbagai pertimbangan masih terus digodok. Termasuk adanya masukan dari berbagai pihak.

Yakni dari petani, para kepala daerah dan pihak-pihak lain.

"HPP pasti ada perubahan, tapi menunggu waktunya yang pas. Pemerintah berusaha jangan sampai merugikan petani," tambah Jokowi.

Saat ini, lanjut Jokowi, HPP yang berlaku adalah HPP yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 2011 lau. Yaitu Rp3.800/ Kg gabah kering panen dan sekitar Rp4.200/kKg untuk gabah kering giling. Selain soal HPP, Jokowi juga menjanjikan perbaikan irigasi. Karena saat ini, terdapat 1,5 juta hektare sawah yang irigasinya rusak.

Hal ini tentu menghambat produksi pangan.

"Tapi sekarang ini 30%-nya sudah diperbaiki, tinggal 70%.

Dananya sudah ada. Karena itu petani harus semangat berproduksi, semangat memelihara. Kalau sudah panen dan produksi meningkat maka tidak perlu ada impor beras.

Karena kita sudah swasem-

bada pangan," papar Jokowi.

Hal lain yang dijanjikan Jokowi adalah penutupan kran impor pangan. Karena itu untuk menutup hal tersebut harus didorong oleh produksi pangan yang tinggi. Caranya, peningkatan efisiensi daya proses produksi. Di antaranya dengan penggunakan alat mesin pertanian (Alsintan).

Misalnya dengan penggunaan traktor tangan, alat penananam padi sampai alat pemanen padi. Dengan Alsintan yang ada, maka ongkos produksi bisa ditekan dan hasilnya bisa lebih optimal serta terjadi peningkatan. Keuntungan lain, angka susut saat proses panen bisa turun ke angka sekitar 8% dari angka susut saat ini yang rata-rata di atas 10%.

Usai melakukan panen raya, saat berada di persawahan tersebut, Jokowi sempat mencoba alat penanam padi (rice tranplanter) dan alat pemanen padi (combined harvester).

Kedua alat ini diyakini bisa meningkatkan efisiensi dalam bertani.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga membagikan sebanyak 3.000 buah traktor tangan dan pompa air kepada petani. Traktor ini menjadi bagian dari 41 ribu traktor tangan yang dibagikan ke seluruh petani di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menambahkan, kedatangan presiden ke Ponorogo adalah pembuktian adanya kenaikan hasil pertanian atas upaya peni-

sudarno/bhirawa

Usai melakukan panen raya padi di Ponorogo, Jumat (6/3), Presiden RI, Joko Widodo, dan Mentan Amran Sulaiman (tengah) dan Gubernur Jatim Dr. Soekarwo (paling kiri pakai capil) mencoba mesin tanam padi di lahan pertanian di Desa Karang Gebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. ngkatan produksi pertanian.

Di antaranya dengan pembagian traktor, pemotongan jalur distribusi pupuk dan perbaikan irigasi.

"Tiga bulan lalu itu kita mulai di seluruh Indonesia.

Sekarangmulai kita lihat hasilnya. Kami mencatat di berbagai daerah terjadi kenaikan panen hingga 30% di daerahdaerah tertentu. Memang tidak semuanya, tapi kita lihat ada kenaikan sigifikan dan tinggal terus dilanjutkan sampai tercapai swasembada pangan," kata Amran Sulaiman.

Pada tiga bulan ini, lanjut

Amran, diperkirakan akan ada panen padi sebesar 3,5 juta ton di Jawa Timur dari sekitar 527 ribu hektare lahan sawah yang ada. Amran juga menyinggung soal distribusi pupuk yang sempat jadi permainan para distributor. Untuk itu, saat ini pemerintah telah bertindak tegas kepada setiap pelanggaran distribusi yang ada. "Saat ini sudah ada enam orang distributor yang ditangkap polisi.

Makanya jangan main-main lagi," pungkas Amran.

Usai melakukan panen raya di Jetis, Jokowi dan rombongan melakukan panen jagung

dan menanam kedelai di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Setelah itu, dengan didampingi Bupati Madiun Muhtarom, Jokowi meninjau pabrik Alsintan di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Kunjungan kerja berikutnya, Presiden Jokowi didampingi Mentan Amran Sulaiman, Gubernur Jatim, Dr. Soekarwo, Wali Kota Madiun Bambang Irianto meninjau PT Inka Madiun. Di PT Inka Madiun, Presiden Jokowi meninjau hasil produksi PT Inka yakni bus, lokomotif dan kereta khusus kedinasan.Q dar

Enceng Gondok Bersih dalam Tujuh Hari Lagi, Bupati Mutasi Tiga Lamongan, Bhirawa Menggunakan perahu karet, Bupati Lamongan Fadeli menyusuri sungai di kawasan Bengawan Jero. Dia ingin memastikan, bahwa dalam tujuh hari, hama enceng gondok bisa dibersihkan. Bersama Kapolres AKBP Trisno Rahmadi dan Pgs Dandim 0812 Letkol Inf Aries Fachrurrozie serta Sekkab Yuhronur Efendi, dia berperahu mulai dari Dam Lak Kentong di Kecamatan Kalitengah, hingga di Jembatan Kali Kiringan yang membelah wilayah Turi dan Kalitengah.

Karena di tempat yang sama, tepat tujuh hari lalu, Fadeli memberi perintah khusus agar menuntaskan pembersihan enceng gondok di sepanjang sungai.

“Hari ini kami berperahu mulai dari Dam Lak Kentong hingga Jembatan Kiringan untuk memastikan bahwa enceng gondok sudah dibersihkan," ucapnya disaksikan ratusan masyarakat Turi dan Kalitengah saat di Jembatan Kali Kiringan kemarin. “Tanpa keguyuban pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan bantuan dari masyarakat mustahil kerja berat ini bisa dirampungkan, “ tambahnya sembari berterima kasih.

Di tempat yang sama, Fadeli juga menyerahkan bantuan beras sebanyak 13.832 kilogram kepada masyarakat setempat yang rumahnya terdampak genangan. Sebelumnya, di beberapa lokasi terdampak banjir, sudah diserahkan ban-

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda NC11B3CA/T, th. 2010, AG6508RH, a/n. Saitun, Dsn. Tugu RT 02 RW 01, Ds. Soko, BandungT.Agung No. 493/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF100 SLD, th. 2006, Putih Hitam, AG3042SH, a/n. Suprianto, Ds. Boro RT 02/03, KedungwaruT.Agung No. 494/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2004, Hitam, AG4739TV, a/n.

Agung Priswati, Ds. Tamban, Pakel-T.Agung No. 495/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6555 FB, a/n Eka Susiyani, Kel. Dawuhan rw 04/03, Kec. Kota Situbondo No. 496/IMB/BI-II/2015

suprayitno/ bhirawa

Di Jembatan Kiringan, Bupati Fadeli serahkan bantuan beras untuk korban banjir.

tuan beras sebanyak 34.846 kilogram.

Untuk mempercepat pembuangan banjir, Fadeli sejak tahun 2012 lalu sudah menginisiasi pengadaan pompa banjir di kawasan Sluis Kuro. Karena posisi Bengawan Jero seperti baskom, sementara Sungai Bengawan Solo sebagai saluran pembuangan posisinya lebih tinggi, solusinya adalah dengan menggunakan pompa banjir.

Sebelum adanya pompa banjir tersebut, banjir di kawasan Bengawan Jero bisa berlangsung hingga berbulan-bulan. Seperti dituturkan Muniroh (49) warga Desa Sidomulyo Kecamatan Deket, sebelum adanya pompa banjir, perumahan di desanya rutin tergenang hingga setinggi lutut orang dewasa.

“Beberapa tahun ini meski hujan terus, tapi air belum pernah masuk sampai rumah. Kondisi aman ini sudah berlangsung agak lama, kira-kira sejak ada pompa (banjir) di Kuro, “ ujarnya.

Di Sluis Kuro, saat ini sudah ada tujuh pompa banjir dengan kapasitas total 4.000 liter perdetik. Terdiri dari dua unitpompa berkapasitas masingmasing 250 liter perdetik, 3 unit berkapasitas masing-masing 500 liter perdetik dan 2 unit lainnya berkapasitas masingmasing 1.000 liter perdetik.Q yit

Pejabat Eselon II Pemkab Situbondo, Bhirawa Bupati Dadang Wigiarto kembali melakukan mutasi Jumat siang kemarin (6/3).

Kali ini Bupati Dadang menggeser posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) Sofwan Hadi menjadi staf ahli bidang pembangunan. Bupati menunjuk Kepala Bakesbangpol Herry Suryanto, menggantikan posisi Sofwan Hadi sebagai Sekretaris DPRD. Sedangkan posisi Herry Suryanto digantikan Edi Susilo, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan.

Mutasi tiga pejabat esselon II ini sempat menimbulkan beragam spekulasi di Kota Santri. Bupati seolaholah memanfaatkan sisa masa jabatannya untuk melakukan bongkar pasang jabatan. Sebab sehari sebelumnya Bupati memutasi 42 pegawai eselon III dan eselon IV. Menurut Bupati, Beperjakat telah melakukan penilaian sesuai kompetensinya untuk menempatkan posisi jabatan tertentu. Sofwan Hadi dimutasi menjadi staff ahli di bidang pembangunan, karena yang bersangkutan

sudah cukup lama meminta dimutasi. “Sofwan ingin berkonsentrasi menyelesaikan pendidikan S3-nya,” ujar Bupati Dadang kepada sejumlah wartawan.

Begitu pula dengan penempatan Herry Suryanto, di mana Bupati menilai mantan Camat Kota itu memiliki kompetensi yang cukup memadahi menggantikan posisi Sofwan Hadi sebagai Sekretaris DPRD. ”Mutasi merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja sekaligus sebagai upaya penyegaran di kalangan birokrasi,” timpal Bupati Dadang.

Yang terpenting lagi, lanjut Bupati Dadang, pejabat yang baru dilantik segera menunjukkan kinerjanya, sehingga mereka dapat menorehkan prestasi terbaik di tempat kerjanya yang baru.

Sementara itu gelombang mutasi dua hari berturutturut menuai sorotan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Situbondo. Fraksi terbesar kedua di DPRD Situbondo mengingatkan Bupati agar tidak asal melakukan mutasi. Q awi

Banyuwangi Jadi Pusat Pendidikan Maritim Kabupaten Banyuwangi dijadikan centre of excellent atau pusat rujukan unggulan pembangunan sumber daya manusia bidang kelautan dan perikanan internasional oleh pemerintah. "Kita butuh SDM bidang kemaritiman. Banyuwangi bakal diperkuat secara terintegrasi, dari sisi perikanannya, hingga wisata baharinya," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo saat mengunjungi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jumat (6/2).

Dia mengatakan, selain pengembangan BPPP, pemerintah juga akan membangun Politeknik Perikanan Negeri di Banyuwangi.

Indroyono langsung memerintahkan jajarannya untuk memproses pendirian kampus tersebut. Tahun ini dimulai penyiapannya, sehingga awal tahun depan sudah bisa dibangun.

Adapun pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahannya. "Disiapkan dana Rp 150 miliar untuk Poltek Perikanan.

Pemerintah terus memperkuat sektor maritim. Banyuwangi bisa menjadi basis karena potensinya besar," kata dia.

Selain sudah mempunyai BPPP, Banyuwangi juga memiliki SMK maritim, industri galangan

kapal dan potensi wisata bahari yang besar. Kepala Badan Pengembangan SDM KKP Suseno Sukoyono mengatakan, BPPP Banyuwangi didesain dengan keunggulan penggunaan kurikulum pelatihan internasional bekerja sama dengan banyak negara.

“Fasilitas kami di BPPP Banyuwangi sangat lengkap. Selain itu kita menyelenggarakan pelatihan menggunakan kurikulum internasional yang berbasis dunia usaha dan dunia industri. Kita juga memiliki studi pengolahan perikanan budidaya, rumput laut dan pengembangan wisausaha perikanan. Balai diklat di Banyuwangi tidak hanya kami jadikan centre of excellence di Indonesia, bahkan untuk level Asia Teng-

gara,” urai Suseno.

Banyuwangi dipilih sebagai centre of excellent SDM oleh KKP karena beberapa alasan. Pertama, daerah berjuluk The Sunrise of Java ini memiliki instrumen pendidikan yang lengkap di bidang kemaritiman, mulai SMK sampai perguruan tinggi. “Dapat dilihat disini ada SMK, akademi dan universitas yang memiliki jurusan di bidang kelautan dan perikanan," ujarnya.

Kedua, Banyuwangi juga telah memiliki penyuluh perikanan yang mumpuni. “SDM Banyuwangi sendiri juga kami lihat ratarata memiliki keuletan yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ini adalah modal utama dalam keberhasilan membangun SDM yang berkualitas,” imbuh Suseno.

Banyuwangi, lanjut Suseno, juga memiliki sumber daya alam yang mendukung. Salah satunya kualitas air sangat baik yang mendukung pengembangan budidaya perikanan air tawar salah satunya sidat yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi.

“Hasil tes laboratorium di dalam 25 ml air di Jakarta me-

ngandung 500 ribu bakteri, sementara di Banyuwangi kurang dari 10.000. Ini berarti airnya sangat sehat. Dari data kami, sidat Banyuwangi terbaik di dunia, tidak hanya di Indonesia. Makanya sidat Banyuwangi banyak diekspor,” kata Suseno.

Dan yang terpenting, lanjut Suseno dipilihnya Banyuwangi tidak lepas dari adanya komitmen pemerintah daerah yang tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM. “Kami juga melihat faktor leader yang memiliki keberpihakan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia,” cetus Suseno.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut positif dipilihnya Banyuwangi sebagai centre of excellence SDM KKP. Ini sejalan dengan pemerintah kabupaten Banyuwangi yang menjadikan bidang perikanan dan kelautan sebagai salah satu visi pembangunan daerah.

Banyuwangi sendiri telah memiliki 2 SMK perikanan dan satu SMK pelayaran. Selain itu Universitas Airlangga Banyuwangi juga memiliki jurusan budidaya

nan/bhirawa

Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, memberikan penghargaan kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Jumat (6/3), di BPPP KKP, Banyuwangi. perikanan. “Kami melihat potensi bidang maritim di Banyuwangi sangat besar apalagi kita memiliki pantai terpanjang di Jawa Timur dan salah satu pelabuhan ikan terbesar di Muncar. Karena itu pengembangan dunia maritim sudah menjadi komitmen dalam visi pembangunan Banyuwangi,” kata Anas.

Anas, melanjutkan, salah satu komitmen pengembangan SDM

bidang maritim, dirinya juga telah meminta kepada pemerintah provinsi untuk menjadikan Banyuwangi sebagai pilot project pendirian SMK Maritim di Jawa Timur. “Kami memandang ini sebagai langkah strategis investasi SDM jangka panjang untuk kemajuan dunia kelautan dan perikanan Banyuwangi di masa yang akan datang,” pungkas Anas.Q nan

JAWA TIMUR

Senin Pahing 9 MARET 2015

KILAS JATIM

Nelayan Tiga Kecamatan Pertanyakan CSR Petronas Sampang, Bhirawa Puluhan nelayan dari Desa Tamberu Timur, Tamberu Barat, Banyuates, Nepah dan Betioh ngeluruk kantor Pemkab Sampang untuk mempertanyakan nasib mereka sebagai warga yang terdampak dari kegiatan eksplorasi Minyak dan Gas (Migas) oleh Petronas.

“Namun sayang hingga saat ini masih belum ada jawaban pasti dari pihak petronas terhadap perwakilan nelayan di tiga kecamatan yakni kecamatan Sokobanah, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Banyuates Sampang,” tegas Tamsul, koordinator yang mendampingi nelayan, Minggu (8/3).

Pertamuan yang dijadwalkan pertemuan antara pemkab, Petronas dan perwakilan nelayan dari 3 kecamatan yakni, Kecamatan Sokobanah, Ketapang, dan Banyuates Sampang beberapa waktu lalu, tidak dihadiri dari perwakilan Petronas, puluhan nelayan tersebut merasa kecewa karena hanya di temui oleh Wakil Bupati Sampang, Fadhilah Budiono, Asisten II, Samsyul Hidayat dan Diruktur Utama BUMD Triple S (SSS).

Padahal, para nelayan ini berharap bisa beraudiensi langsung dengan pihak Petronas. Para nelayan ini mengaku selama ini tidak pernah dilibatkan oleh Petronas. Dari awal proses eksplorasi tidak pernah ada komunikasi, sebab keterlibatan masyarakat sangat penting karena mereka yang bisa merasakan langsung dampak dari kegiatan Migas.

Apalagi sejak adanya eksplorasi Migas, hasil tangkapan nelayan menjadi menurun.Q lis

Urus Hak Cipta UKM Cukup Satu Hari Malang, Bhirawa Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI memiliki program untuk melindungi para pelaku UKM dengan memberikan perlindungan hak cipta bagi hasil karya anak bangsa khusus UKM dengan proses yang relatif cepat serta mudah yaitu maksimal satu hari selesai dan gratis.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Puspa Yoga, saat melakukan kunjungan ke Kota Malang akhir pekan kemarin mengutarakan, pihakanya telah memiliki MOU dengan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan hak cipta kepada seluruh produk UKM di Indonesia. "Hasil karya UKM harus terus diperhatikan, karena karya UKM ini merupakan hasil kerjakeras mereka, makanya Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan," tukasnya.

Seiring dengan upaya itu, Menteri Koperasi dan UMKM juga berharap agar Pemerintah Daerah juga mau membuka diri dan selalu berkoordinasi dengan seluruh instansi baik pusat maupun daerah agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan kedapan berjalan maksimal.

Bahkan dalam rangka mensosialisasikan berbagai program dan kebijakan yang dimiliki Kementerian Koperasi dan UKM RI, secara khusus melakukan kunjungan kepada Pemkot Malang. "Kita ingin menyampaikan seluruh program kementrian Koperasi kepada Pemerintah daerah, agar bisa direspon dan bisa disingkronkan," tukas Menteri Koperasi dan UKM.Q mut

Promosi Festival Durian Jadi Petaka Satu Warga Pingsan Akibat Terinjak-injak Pasuruan, Bhirawa Festival Durian Khas Kabupaten Pasuruan (Kakap) 2015 di Pasar Buah Cheng Hoo, Kecamatan Pandaan berlangsung ricuh.

Kericuhan terjadi lantaran warga terlibat saling adu dorong berebut durian gratis yang digelar Pemkab Pasuruan, Sabtu (7/ 3). Akibat dari kericuan itu, salah pengunjung perempuan jatuh pingsan akibat saling berdesakan.

Mulanya acara festival durian ini berjalan dengan tertib.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf memberikan sambutan di atas panggung didampingi Wabub Pasuruan, Sekda, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Ia pun sempat melontaran guyunan khasnya bersama anggota komunitas motor gede (moge) jenis Phantom yang diikutinya.

Sesaat kemudian, secara mendadak acara festival durian yang seyogyanya sebagai promosi berbagai jenis durian hasil kekayaan alam Kabupaten Pasuruan berubah menjadi ricuh. Ratusan durian tertata rapi di atas meja seperti gunungan durian di depan panggung yang rencananya akan dicicipi secara simbolis oleh Bupati serta Forpimda maupun rekan-rekannya tersebut diserbu ratusan warga.

Tak pelak, mereka pun terlibat saling dorong. Ironisnya, sejumlah anak kecil yang sedang digendong ibunya terlihat menangis kesakitan lantaran terinjak-injak oleh pengunjung lainnya. Bahkan, seorang pe-

ngunjung perempuan jatuh pingsan akibat insiden ini.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf yang saat itu masih di atas panggung, langsung meminta kepada warga yang sedang berebut durian gratis di bawah panggung itu, supaya menghentikan berebut durian.

“Jangan seperti ini, tahantahan. Yang dari belakang jangan sampai maju. Keamanan mana, tolong dibantu. Tahan-tahan, jika tak tertib sekarang juga saya hentikan,” teriakan Irsyad Yusuf melalui pengeras suara dengan nada marah.

Namun upaya untuk menenangkannya itu tak dihiraukan oleh warga. Bahkan, warga terus merangsek ke depan panggung tempat tumpukan durian gratis itu. “Seperti ini yang bikin tak barokah. Jangan-jangan ada orang yang sengaja bikin kegiatan ini agar tidak sukses,” tambah Irsyad Yusuf dengan nada emosinya.

Petugas Satpol PP yang dibantu aparat kepolisian setempat akhirnya mampu menertibkan warga yang terlibat saling dorong sekitar 10

hil/bhirawa

Ratusan warga terlibat saling adu dorong berebut durian gratis pada Festival Durian Khas Kabupaten Pasuruan (Kakap) di Pasar Buah Cheng Hoo, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/3). menit tersebut, saat tumpukan durian yang ditumpuk di depan panggung itu sudah habis.

Diketahui, gunungan durian spesial yang berada tepat di depan panggung itu bukanlah durian yang akan digratiskan.

Pihak panitia sudah sudah menyiapkan stand khusus yang menampung sebanyak 1.086 buah durian gratis.

Dalam festival yang digelar selama dua hari (7-8 Maret), pihak panitia yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian sengaja menghadirkan ribuan durian dari delapan Kecamatan penghasil durian di Kabupaten Pasuruan ke komplek pasar buah Cheng Hoo. Festival ini juga sekaligus meresmikan pasar buah Cheng Hoo yang baru selesai diba-

ngun.

Ia pun memahami antusiasme warga terhadap kegiatan tersebut. “Niat kami menggelar acara ini sudah baik. Tapi dengan kejadian seperti tadi itu bagaimana lagi. Kita maklumi saja antusuasme masyarakat seperti itu. Untuk panitia sudah direncanakan dengan bagus,” pungkas Irsyad Yusuf.Q hil

Pungli Penyebab TWT Mati Suri Dapat Dukungan Muslimat-NU, Khamim Lamar AG 1 di Dua Partai van/bhirawa

Perwakilan NU Kabupaten Kediri M Toha mengembalikan formulir pendaftaran Bacalon Bupati Kediri, M Khamim.

Kab Kediri, Bhirawa Dengan mendapat dukungan dari Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muslimat NU, H Muhamad Hamim mengajukan diri sebagai bakal Calon Bupati Kediri Periode 2015-2020 pada dua Partai yakni Partai Gerindra dan Partai Nasdem.

Bahkan, rencananya M Khamim yang diketahui sebagai Owner Trijaya Motor ini juga akan melamar sebagai Balon Bupati ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai upaya memeperlebar kominikasi politiknya. Dikatakan perwakilan dari M Khamim, memalui pengurus NU Kabupaten Kediri M toha mengatakan jika NU ber-

tekad mengusung M khamim menjadi Bupati Kediri, dan hal itu sudah diputuskan pada rapat internal NU beberapa waktu lalu.

"Demi perubahan untuk Kediri Lebih baik,Kami menempatkan H.Mohamad Khamim yang juga Wakil Bendahara NU Kabupaten Kediri untuk terus AG 1. Sejumlah pengurus di internal NU sudah melakukan komunikasi sekitar tanggal 8-9 kemarin untuk menghantarkan H. Moh. Khamim menjadi calon Bupati,” ungkap Mohamad Thoha.

H.M. Khamim menegaskan, sejauh ini dirinya belum menetapkan siapa kelak yang akan mendampinginya di posisi Baca-

lon Wakil Bupati, apakah dari unsur internal Muslimat atau Internal NU itu sendiri karena sejauh ini masih terus membangun komunikasi. "Selain itu, kami juga akan melamar di PKB, kita sudah sepakat jika pak Khamim menjadi AG satu," katanya saat mengembalikan formulir ke Bacalon Bupati ke Kantor DPC Nasdem kemarin.

Sementara dari pihak Nasdem sendiri, menurut Ketua DPC Nasdem Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono hingga saat ini.

Partai Nasdem DPD Kabupaten Kediri belum punya calon yang digadang gadang maju pada Pilkada Kabupaten Kediri 2015.

Untuk itu Partai Nasdem membuka peluang pada masyarakat umum dari tingkat Kabupaten atau Provinsi yang ingin mendaftarkan diri maju pada pilkada kabupaten Kediri 2015.

"Untuk internal kita membuka pendaftaran tidak hanya di tingkat DPC namun juga tingkat DPD maupun DPP, dan hingga saat ini belum ada," katanya.

Sekedar diketahui, H.M.Khamim ini digadang-gadang masyarakat Kabupaten Kediri yang dilihat mampu menyaingi perolehan suara kelak jika menjadi calon bupati menyaingi calon petahanan Haryanti Sutrisno.Q van

Bupati Jombang Dilaporkan ke Gubernur Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Nyono Suhrali W dilaprokan ke Gubernur Jatim oleh Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jombang. Repdem menuding bupati membohongi masyarakat terkait data korban Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Kami sudah melayangkan surat

7

aduan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Surat tersebut terkait persoalan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang,“ ujar Waras Zainuddin, Koordinator Divisi Adkovasi Repdem Jombang, Minggu (8/3).

Dikatakannya, dalam surat yang dikirimkan minggu kemarin, Gubernur diminta turun tangan terhadap persoalan DBD di Kabupaten Jom-

bang. "Kenapa Gubernur Jawa Timur perlu turun tangan, karena kami melihat ada yang tidak beres terkait penanganan DBD dan ada dugaan pemalsuan data korban DBD di Jombang," tandasnya menambahkan.

Waras menjelaskan, dalam surat itu pihaknya juga membeberkan data jumlah angka penderita DBD yang dikeluarkan pejabat Pemkab,

mulai dari Bupati, Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan serta Direktur RSUD Jombang. Data itu berbeda dengan di lapangan. “Gubernur harus memberi sanksi kepada Bupati Jombang karena sikap pemkab Jombang yang tidak mengikuti keputusan Gubernur Jatim terkait penetapan status KLB DBD sejak bulan januari lalu.Q rur

Tuban, Bhirawa Banyak orang mensayangkan keberadan Terminal Wisata Tuban (TWT) Kambang Putih yang berkapasitas besar dan yang dipadu dengan wisata lautnya serta yang telah banyak menghabiskan dana APBD hingga miliaran rupiah pada kepemimpinan Bupati Haeny Relawati Rini Widyastuti, M.Si, hingga saat ini bias dibilang mati suri.

Seluruh kendaraan umum, baik angkutan kota (angkot), bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang seharusnya masuk dalam terminal tersebut, ternyata hanya lewat di depannya saja. Karena hal tersebutlah, seluruh stan pedangan yang di dalam terminal tersebut akhirnya gulung tikar karena sepinya terminal yang sempat dibanggakan tersebut.

Dari pantaun Bhirawa (8/ 3), seperti bus AKAP jurusan Semarang-Surabaya maupun arah sebaliknya banyak yang tidak masuk dalam terminal. Bahkan awak bus seakan-akan menghindari masuk terminal dan lebih memilih ‘Ngemel’ pada oknum Dishub yang berjaga di depan terminal.

“Ya seperti itu faktanya, petugas berjaga di depan terminal, ketika ada bus petugas baru mengambil sesuatu yang dilempar oleh awak bus dari dalam dan tidak masuk terminal,” kata salah satu pedagang yang meminta namanya dilindungi.

Terminal baru Tuban yang ada di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang semula dirancang bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Tuban ini akhirnya seperti rumah tak bertuan. Pada

saat bus sudah mendekati pintu masuk terminal tiga orang petugas oknum dari Dinas Perhubungan (Dishub) Tuban bergegas berdiri dan mendekat ke jalan raya.

Dalam aksinya melakukan dugaan pungli itu, satu anggota Dishub mendekat ke jalan nampak sambil membawa kertas catatan.

Sedangkan satu oknum lagi mendekat pintu bus bagian belakang dan bertugas mengambil uang yang diberikan oleh kondektur bus jurusan Semarang-Surabaya itu.

"Saya juga sudah sering melihat praktek seperti itu.

Saat saya jalan di belakang bis, banyak yang tidak masuk terminal," ujar Wibowo, warga Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang sudah tidak kaget dengan praktek dugaan Pungli tersebut.

Saat berada di depan pintu masuk terminal tersebut kendaraan bus sudah berjalan melambat untuk memberikan uang. Setelah oknum pegawai menerima uang dari kondektur, bus langsung tancap gas tanpa harus masuk terminal.

"Saya pernah lihat malah lebih parah, saat ada bus Surabaya-Semarang, ada petugas yang langsung menghampiri sopir bus yang berhenti di tengah jalan.

Setelah mengambil uang petugas langsung kembali," jelas Ari, pemuda yang sering melintas di depan terminal baru Tuban itu.

Akibat banyaknya bus yang tidak masuk ke dalam terminal dengan bangunan yang sangat besar itu membuat terminal sepi. Belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban atas dugaan pungutan liar tersebut.Q hud

Durian Ngantang Tak Bisa Diolah Jadi Panganan Pengguna kendaraan bermotor saat melintas di jalur Malang Barat, Kabupaten Malang yang menuju Kediri-Jombang atau sebaliknya menuju ke arah Malang, pasti akan menemukan penjual buah durian sepanjang Jalan Raya Ngantang, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang dijajakan oleh warga setempat.

Buah durian itu dipetik langsung dari kebun di sekitar daerah tersebut. Sebab, wilayah Kecamatan Ngantang sebagai daerah penghasil buah durian, sehingga ketika musim panen seperti sekarang ini, buah durian melimpah.

“Meski buah durian melimpah, tapi hanya cukup dikonsumsi pada masyarakat Malang Raya saja, dan tidak sampai dijual ke luar Kabupaten Malang,” kata Camat Ngantang Ikhwanul Muslimin, Minggu (8/3), saat memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, kabupaten setempat.

Menurut dia, buah durian melimpah sejak bulan Februari 2015, dan masa berakhirnya musim buah durian pada bulan April mendatang. Dan jika masih ada warga Ngantang yang masih menjual buah durian dipinggi-pinggir jalan pada bulan tersebut, itu bukan hasil dari kebun durian milik warga, namun didatangkan dari wilayah Lampung.

Dijelaskan Ikhwanul, buah durian asal wilayah Kecamatan Ngantang memiliki rasa yang berbeda jika dibandingkan dengan durian dari daerah lain di Jawa Timur. Seperti duriang Ngantang selain rasanya manis dan gurih, dagingnya pun sangat

tebal, bila dibandingkan dengan durian dari daerah lain. “Sayangnya durian yang dihasilkan dari Ngantang ini tidak bisa diolah seperti dibuat pangananan yang lainnya, karena habis dan tidak ada sisa,” terangnya.

Saat ini, kata dia, dari tujuh desa penghasil budi daya buah durian di wilayah Kecamatan Ngantang, ada tiga desa sebagai sentra buah durian. Sebab, hampir 80 persen warga di desa tersebut sebagai petani durian, yakni Desa Sidodadi, Mulyorejo, dan Jombok.

Dengan wilayah Ngantang sebagai sentra buah durian, maka pada bulan depan pihaknya akan menggelar festival buah durian.

“Buah durian selain ditanam di kebun milik warga, buah durian juga ditanam di tanah milik Perhutani dengan bagi hasil 75:25 antara warga dan pihak Perhutani, tentunya yang 75 persen hasil keuntungannya untuk warga setempat,” ungkap

Ikhwanul.

Sementara itu, salah satu penjual buah durian asal Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang Nuraini mengatakan, dirinya menjual durian yang dipetik langsung dari kebun dan hutan. “Seingat saya sejak kecil masyarakat di sini sudah menanam durian dan menjualnya, namun persisnya tahun berapa saya tidak tahu,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, durian Ngantang terkenal karena dari mulut ke mulut. Dengan rasanya yang manis serta dagingnya tebal, yang berbuah dari hampir sepanjang tahun dari bulan Oktober sampai bulan April.

Sedangkan pada tahun ini ada keterlambatan panen durian, karena pada tahun 2014 wilayah Ngantang dan sekitarnya terdampak letusan Gunung Kelud.

Hal itu telah menyebabkan kerusakan pada bunga buah durian.

cyn/bhirawa

Nuraini (kanan) salah satu penjual buah durian di pinggir Jalan Raya Ngantang, Kec Ngantang, Kab Malang.

Buah Durian Ngantang sendiri menurut Nuraini tidak kalah rasanya dengan durian-durian dari daerah lain seperti durian Lampung, bahkan Durian Montong dari Thailand sekalipun.

“Biar pun durian lokal ini ukuran

buahnya lebih kecil jika dibandingkan durian impor, namun dari segi rasa boleh diadu. Dan harga durian Ngantang ini antara Rp. 25.000 – Rp. 45.000 per buah tergantung ukuran besar kecilnya buah durian tersebut,” jelasnya.Q cyn

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Rajasapta Oktohari Terpilih Jadi Ketua ISSI 2015-2019 Jakarta, Bhirawa Rajasapta Oktohari terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) 2015-2019 pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Gedung Serba Guna Senayan, Jakarta yang berakhir Minggu dini hari.

Mantan Ketua HIPMI ini ditetapkan sebagai Ketua Umum PB ISSI setelah pada pemilihan yang diprakarasai oleh KONI Pusat itu mampu unggul satu suara atas kompetitornya yaitu Dedi Iswandi yaitu 15 dan 14 suara.

Kemenangan pria yang juga seorang promotor tinju profesional itu memang sudah diprediksi sebelumnya meski pada pemilihan berlangsung ketat. Dodi Iswandi yang merupakan Wakil Sekjen KONI Pusat itu mampu memberikan perlawanan hingga akhir.

Dengan terpilih secara resmi pada Munaslub PB ISSI, Rajasapta Oktohari mengaku akan langsung bergerak cepat untuk menyusun kepengurusan. Hal ini dilakukan demi mendukung program yang telah disusun serta mengakhiri konflik internal yang selama ini terjadi.

"Kami tidak ingin ada munaslub lagi setelah ini. Semuanya harus gabung.

Mulai saat ini waktunya kita untuk kerja dan kerja," kata pria yang akrab dipanggil Okto itu usai pemilihan.

Menurut dia, selama empat tahun kedepan pihaknya telah menyiapkan beberapa program mulai pembinaan hingga pencapaian atlet saat mengikuti kejuaraan baik ditingkat lokal maupun internasional.

Untuk tahap awal, kata dia, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan semua pengurus provinsi (pengpro) ISSI untuk menghidupkan kembali kejuaraan untuk tingkat provinsi atau kejuaraan lokal.

"Selain itu kami juga akan memaksimalkan kembali Tur ISSI. Setelah semua berjalan, tahapan selanjutnya adalah menggelar kembali Tour de Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir vakum," katanya menegaskan.Q ant

PSM Kalahkan Persela Lamongan 4-2 Makassar, Bhirawa Tuan rumah PSM Makassar berhasil mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 4-2 pada laga uji coba di Stadion Gelora Andi Mattalatta Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Empat gol yang tercipta dari tim "Juku Eja" masing-masing dipersembahkan M Rahmat (menit 10), Nemanja Vucicevic (menit 19 dan 26) serta Nenad pada menit ke 60. Sedangkan dua gol balasan Persela Lamongan seluruhnya diborong Bijahil Chakwa pada menit ke 21 dan 30.

Tampil dengan target memenangkan pertandingan membuat kedua tim langsung menerapkan strategi menyerang sejak awal babak pertama. Kondisi itu turut melahirkan sejumlah pemain bagi kedua tim.

Salah satunya didapatkan striker Persela Pedro Javier ketika pertandingan memasuki menit ke delapan. Mantan pemain Persija itu mendapat umpan matang dari sudut kiri pertahanan PSM meski sundulannya masih melebar dari gawang PSM yang dikawal Fauzi Toldo.

Peluang tim tamu langsung direspon tim asuhan Alfred Riedl dua menit berselang.

Melalui kerja sama yang cukup apik, M Rahmat yang mendapat umpan dari Syamsul Chaeruddin berhasil lolos dari kawalan pemain bertahan Persela sebelum akhirnya melakukan tendangan yang gagal diantisipasi penjaga gawang Persela.

Unggul 1-0 membuat permainan semakin terbuka. Namun PSM yang tampil dihadapan puluhan ribu suporter setianya justru bisa menggandakan kedudukan pada menit ke 19. Gol ini berawal dari serangan cepat dari sudut kanan pertahanan Persela.Q ant

Senin Pahing 9 MARET 2015

Jakarta Pertamina Kalahkan Palembang Bank Sumsel 3-0 Gresik, Bhirawa Tim putra Jakarta Pertamina mengalahkan Palembang Bank Sumsel Babel dengan tiga set langsung, pada laga hari kedua putaran kedua seri pertama Pertamina Proliga 2015 di GOR Tri Dharma, Kabupaten Gresik, Jatim, Sabtu petang.

Tim Jakarta Pertamina yang menjadi unggulan dalam seri kali ini tidak terlalu kesulitan menghadapi Palembang Bank Sumsel Babel, sehingga unggul tiga set sekaligus 25-

23, 25-20, dan 25-22.

Dalam pertandingan itu, "smash" yang dilancarkan pemain Jakarta Pertamina dan komandoi Ayip Rizal sejak set pertama kebanyakam

tidak mampu diantisipasi lawan.

Sementara, Tim Palembang Bank Sumsel Babel yang berniat mengambil poin tidak mampu mengimbangi permainan Jakarta Pertamina meski sempat kerja mengejar angka di beberapa set.

Tim asuhan Marko Klok dengan mudah mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-0, dan membuat timnya berada di peringkat kedua

klasemen dengan perolehan sepuluh poin dari lima pertandingan.

Sementara itu, putaran kedua seri pertama Pertamina Proliga 2015 di GOR Tri Dharma, Kabupaten Gresik, Jawa Timur mempertandingkan 10 laga, tujuh laga kategori tim putri, dan tiga laga di bagian putra.

Sedangkan pertandingan terakhir Minggu (8/3) akan digelar mulai pukul 13.00

Lancine Kone Bertekad Menangkan Persipura Atas Bengaluru

ist

PB ISSI bakal hidupkan lagi kejuaraan Tour de Indonesia (TdI) dari Jakarta menuju Bali yang selama beberapa tahun ini telah vakum.

PB ISSI Hidupkan Kembali Tour De Indonesia Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) akan menghidupkan kembali kejuaraan bergengsi di Tanah Air yaitu Tour de Indonesia (TdI) dari Jakarta menuju Bali yang selama beberapa tahun terakhir vakum.

Ketua PB ISSI baru, Rajasapta Oktohari, di Jakarta, Minggu, mengatakan pelaksanaan TdI merupakan salah satu program yang sudah disiapkan.

Hanya saja, yang paling utama saat ini adalah melakukan koordinasi internal.

“Dinamika di PB ISSI telah selesai. Saatnya kita bersatu dan bekerja demi memajukan balap sepeda Indonesia. Pelaksanaan kembali Tour de Indonesia merupakan salah satu prioritas,” katanya usai terpilih pada Munaslub PB ISSI yang diprakarsai KONI Pusat itu.

Hanya saja, kata dia, sebelum TdI digelar pihaknya terlebih dahulu akan memaksimalkan

penambahan frekuensi kejuaraan di daerah. Selain itu, Tur ISSI yang sebelumnya vakum juga akan dihidupkan kembali.

“Kejuaraan lokal akan kami lakukan tiga-empat bulan ke depan. Untuk Tur ISSI akhir tahun nanti harus terlaksana.

Setelah itu baru Tour de Indonesia kami gulirkan kembali.

Semuanya butuh proses,” katanya menambahkan.

Pria yang akrab dipanggil Okto itu terpilih menjadi Ketua Umum PB ISSI periode 2015-2019 melalui pertarungan yang sengit dan harus dilakukan dua putaran.

Pada putaran pertama Okto meraih 12 suara, sementara pesaingnya, Dodi Iswandi, juga 12 suara dan Engkos Sadrah lima suara.

Di putaran kedua, persaingan berlangsung lebih ketat. Nama Dodi Iswandi muncul terlebih dahulu dan langsung meninggalkan Okto. Namun, mantan Ketua HIPMI itu mampu menyusul dan membuat kedudukan sama kuat 14-14.

Lokasi Munaslub yaitu Gedung Serba Guna Senayan, Jakarta langsung sepi dari teriakan pendukung masing-masing calon. Padahal sebelumnya teriakan-teriakan dukungan terus terjadi. Baru, setelah panitia mengumumkan surat suara terakhir pendukung Okto langsung kembali berteriak.

Dengan terpilih sebagai Ketua Umum PB ISSI periode 20152019, Okto mengaku akan langsung bergerak cepat untuk menyusun kepengurusan serta melaksanaan program yang ditawarkan. Bagi Okto, menjadi Ketua ISSI merupakan yang kedua. Hanya saja, yang pertama tidak diakui oleh KONI Pusat.

Terpilihanya ketua baru juga diharapkan mampu menyelesaikan konflik internal yang selama ini terjadi. Apalagi Indonesia harus bersiap diri untuk terjun di SEA Games 2015 maupun mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Asian Games 2018.Q ant

PSIS Tahan Imbang Bali United 0-0 Semarang, Bhirawa Tuan rumah PSIS menahan imbang tamunya Bali United 0-0 pada pertandingan uji coba di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Minggu petang.

Pada pertandingan yang disaksikan sekitar 7.500 penonton tersebut berlangsung dalam tempo yang cepat, terutama diperagakan tim Bali United yang ditangani Pelatih Indra Sjafri. Sebaliknya, tuan rumah terlihat berusaha mengimbangi permainan tim tamu.

Pada awal babak pertama, terlihat permainan tuan rumah yang ditangani Pelatih M. Dhofir terlihat belum padu sehingga beberapa kali terlihat kerepotan menahan serangan-serangan yang dibangun Bayu Gatra dan kawan-kawan.

Bahkan, Bayu Gatra sendiri pada babak pertama mampu membuat peluang untuk menciptakan gol setelah melewati dua pemain belakang PSIS dan tinggal berhadapan dengan kiper tuan rumah Saiful Amar. Akan tetapi sontekan bola yang terlalu lemah itu mampu ditepis pemain belakang PSIS yang langsung bergerak menutup gawangnya.

Kemudian, pada babak kedua Bayu Gatra kembali nyaris menciptakan gol ketika tendangan lambungnya mampu melewati kiper PSIS. Namun, bola itu dihalau pemain belakang tuan rumah meskipun sambil bersalto.

Akan tetapi, pemain-pemain Bali United merasa tidak puas karena mereka menganggap bahwa bola sudah melewati garis gawang ketika pemain PSIS itu menghalau bola. Namun, wasit tetap pada keputusannya bahwa itu bukan gol.Q ant

WIB, antara tim putri Manokwari Valeri Papua Barat melawan Jakarta Bank DKI. Selanjutnya pukul 15.00 WIB laga putri Jakarta PGN Popsivo melawan Jakarta Pertamina Energi, dan pada pukul 17.00 WIB laga putri Jakarta BNI 46 melawan Gresik Petrokimia, serta pada pukul 19.00 WIB akan bertanding putra Jakarta Electric PLN melawan Surabaya Samator.Q ant

Kapolda targetkan para petembak Jabar mencetak prestasi juara umum para PON XIX/2016 di Jawa Barat.

ist

Kapolda Targetkan Petembak Jabar Juara Umum PON Bandung, Bhirawa Kapolda Jabar Irjen Pol Mochamad Iriawan menargetkan para petembak Jabar mencetak prestasi juara umum para PON XIX/2016 di Jawa Barat.

"Menembak mempertandingkan 18 nomor, dan Jabar berharap bisa menjadi juara umum dengan meraih medali sebanyak banyaknya," kata M Iriawan setelah dilantik menjadi Ketua Pengda Perbakin Jabar di 20142018 di Bandung.

Ia mengakui tugas berat pun menanti jajaran kepengurusan Perbakin Jabar dibawah pimpinannya. Target Jabar Kahiji pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat akan menjadi taruhan bagi cabang olahraga menembak.

Meski demikian, mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat itu

mengatakan siap turut andil dalam pencapaian target Jabar Kahiji dengan meraih medali emas terbanyak sekaligus mencetak sejarah emas tersubur.

Pengda Perbakin Jabar saat ini mempersiapkan 42 atletnya dengan mengkolaborasikan atlet Perbakin, TNI dan Polri.

"Kita akan saring mereka untuk menjadi tim inti dan kita pilih yang terbaik. Tak hanya itu, komitmen kita ingin menjadi yang terbaik di setiap even termasuk PON XIX didukung oleh komitmen setiap pengcab yang sepakat meningkatkan prestasi untuk mencapai Jabar Kahiji," katanya.

Cabang menembak Jabar merupakan cabang olahraga tradisi emas pada ajang PON XIX/2015, meski belakangan harus berada di bawah bayangbayang DKI Jakarta dan Jatim.

Terakhir pada PON XVIII/2012 di Provinsi Riau, Jabar meraih 1 emas, 1 perak dan 5 perunggu.

Jabar kini tengah mengupayakan delapan medali itu semuanya berubah menjadi medali emas pada PON XIX/2016.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Jabar Ahmad Saefudin menegaskan jika target Jabar Kahiji menjadi harga mati pada PON XIX/2016 yang digelar di Jawa Barat.

Semua cabang olahraga yang menjadi anggota KONI jabar pun diharapkan bisa ikut berkontribusi pada pencapaian target tersebut, termasuk cabang olahraga menembak.

"Dari 18 nomor, minimal Jabar bisa meraih 15 medali emas. Dan saya yakin, dibawah pimpinan Kapolda Jabar bisa tercapai," kata Ahmad.Q ant

Jayapura, Bhirawa Penyerang asal Pantai Gading yang kini bermain di Persipura Jayapura Lancine Kone bertekad membawa kemenangan atas tim tamu JSW Bengaluru FC pada laga kedua Grup E di AFC Cup 2015, pada Selasa (10/ 3).

"Saya upayakan cetak gol, tapi tentunya yang lebih penting adalah kemenangan tim," kata Lancine Kone di Kota Jayapura, Papua, Minggu.

Ia mengatakan, kemenangan tim Persipura atas kesebelasan asal India itu merupakan hal yang penting karena laga itu dihelat Stadion Mandala, di Kota Jayapura.

"Kalau ada rekan saya yang cetak gol untuk memastikan kemenangan tim, itu yang terbaik. Tapi jika saya cetak gol juga pada laga itu dan meraih kemenangan, itu lebih bagus lagi," katanya.

Untuk itu, kata mantan pemain Sriwijaya FC itu, kerja sama dan kekompakkan tim dalam laga tersebut sangat diperlukan untuk mempersembahkan kemenangan kepada publik Kota Jayapura dan Papua pada umumnya.

"Yah, kita harus bermain kompak dan solid. Kemenangan atas Bengaluru Fc akan menjadi modal berharga saat bertandang ke Maladewa pada 17 Maret 2015 nanti," katanya.

Penyerang asal Pantai Gading itu pada laga perdana Persipura Jayapura melawan tim asal Singapura, Warriors FC, pada pertengahan Februari lalu berhasil menyumbangkan gol perdana bagi tim yang dibelanya pada musim ini.

Gol Lancine dicetak pada babak pertama itu, terjadi setelah salah satu pemain bertahan Warriors Fc salah mengoper bola diareal kotak terlarang.

Bola itu jatuh ke kaki Lancine yang pernah berkostum Deltras Sidoarjo pada musim 2011-2012, kemudian melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya disisi kiri kiper Warriors Fc. Gol itu akhirnya melecut semangat punggawa Mutiara Hitam dengan mengalahkan langganan juara liga Singapura dengan skor akhir 3-1.

"Harapannya Persipura terus meraih kemenangan dan bisa juara di AFC Cup 2015," katanya.

Sebelumnya, Lancine Kone yang terkenal cukup temperamental itu pada 2004 pernah bermain bersama klub Chonburi asal Thailan dan pernah merasakan atmosfer AFC Cup. "Kalau tidak salah, saat itu kita hanya dipenyisihan grup. Insya Allah, bersama Persipura, saya meraih hasil yang lebih lagi (juara AFC Cup 2015)," ujarnya.Q ant

Persib Boyong 18 Pemain ke Myanmar Bandung, Bhirawa Tim "Maung Bandung" Persib memboyong 18 pemain untuk berlaga melawan Ayeyawady United Myanmar yang akan digelar di Youth Training Stadium Yangon, Rabu (11/3).

"Delapan belas pemain berangkat pagi ini, kami berharap bisa mempertahankan trend kemenangan meski berlaga tandang," kata Pelatih Persib Bandung, Jajang Nurjaman di Bandung, Minggu.

Tim Persib Bandung yang juga didampingi pelatih Emral Abus dan sejumlah official berangkat dari Bandung melalui Bandara Husein Sastranegara lansung ke Kuala Lumpur Malaysia.

Kemudian melanjutkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Yangon, Myanmar.

Pemain yang berlaga pada laga nanti, adalah para pemain yang juga berlaga pada laga sebelumnya melawan New Radiant Maladewa yang merupakan kemenangan pertama Persib pada ajang AFC Cup 2015.

"Kami bisa melewati lawan pertama, dan berharap kami bisa mengatasi Ayeyawady, yang tentunya memiliki kerakter dan kekuatan berbeda dengan lawan

sebelumnya," kata Jajang.

Dengan berbekal kemenangan 4-1 atas New Radiant Maladewa, dan kemenangan 2-0 pada uji tanding melawan Bali United Pusam di Denpadar, Bali, Persib memiliki tambahan semangat untuk tetap mempertahankan trend kemenangan setelah gagal pada laga di ajang Liga Champions Asia.

Dari para pemain yang diboyong Persib ke Myanmar, termasuk kapten tim Firman Utina yang baru pulih dari cedera. Pada laga sebelumnya Firman hanya bermain selama 10 menit saat berlaga melawan New Radiand dan bermain 45 menit pada babak pertama saat uji tanding melawan Bali United.

Namun kondisi kebugaran dan cedera Firman sudah mulai pulih, meski dipastikan pemain bernomor punggung 15 itu belum bisa tampil full time 90 menit.

"Saya siap untuk diturunkan, meski mungkin tidak untuk full time karena kondisinya masih harus dijaga, namun saya akan maksimal memanfaatkan laga yang harus saya jalani," kata Firman menambahkan.Q ant

ist

Tim "Maung Bandung" Persib memboyong 18 pemain untuk berlaga melawan Ayeyawady United Myanmar.

Senin Pahing 9 MARET 2015

NASIONAL-POLITIK Bambang Widjojanto didampingi Denny Indrayana dan Yunus Hussein memberi keterangan pers di kantor Sekretariat Negara, Jakarta.

ist

BW Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Hentikan Kriminalisasi ke Seluruh Unsur KPK Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Non Aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau yang akrab dipanggil BW didampingi Denny Indrayana dan Yunus Husein (mantan Ketua PPATK), Jumat (6/ 3) sore, berkunjung ke kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.

Semula, ketiga tokoh anti korupsi itu bermaksud menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang kemarin telah menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap semua unsur dalam KPK, tidak hanya pimpinan KPK, tetapi juga penyidik dan pegawai. Bahkan, juga individu, lembaga, atau kelompok

pendukung KPK. Namun karena Mensesneg tidak ada di tempat, mereka akhirnya diterima oleh Staf Khusus Mensesneg Refly Harun.

Kepada wartawan yang mencegatnya, BW mengatakan, kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi, untuk menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden Jokowi melalui Mensesneg yang meminta supaya dihentikan seluruh proses kriminalisasi, baik terhadap pimpinan, struktural, dan pendukung KPK. “Kami mengemukakan apresiasi, upaya yang dinyatakan oleh Presiden, dan itu pasti dimaksudkan untuk sungguh-sungguh bisa menyelesaikan semua proses yang sedang berjalan. Yang sudah di-

mulai dari Polri maupun dari Kejaksaan,” kata BW. Wakil Ketua Non Aktif yang dijadikan tersangka oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait pengakuan palsu para saksi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Tengah (Kalteng) itu meminta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Polisi Badrodin Haiti untuk menindaklanjuti apa yang dikemukakan oleh presiden melalui Mensesneg.

Sebelumnya Mensesneg Pratikno mengemukakan, bahwa Presiden Jokowi telah meminta Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap Q ant semua unsur dalam KPK.Q

SBY Ajak Masyarakat Ikuti Perangi Narkoba Denpasar, Bhirawa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua lapisan masyarakat ikut membantu pemerintah memerangi kejahatan narkoba dan sejumlah kejahatan lainnya.

“Mari kita perangi tiga hal dalam membantu presiden, pemerintah, dan gubernur sekarang untuk mengemban tugas-tugasnya, yakni tindakan memerangi dan mencegah kejahatan narkoba, korupsi dan terorisme,” katanya di kegiatan “Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di kawasan Lapangan Margarana Renon, Kota Denpasar, Minggu (8/3) kemarin.

Presiden keenam RI itu mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam memerangi kejahatan narkoba, korupsi dan

terorisme tersebut.

Dikatakannya langkah yang dilakukan tersebut agar bangsa Indonesia maju, begitu juga Provinsi Bali terus maju dan berkembang. Sebelum berbicara di PB3AS yang digagas Gubernur Bali Made Mangku Pastika itu, Yudhoyono melakukan senam jantung sehat bersama warga masyarakat di Lapangan Margarana Niti Mandala Renon Denpasar.

Seusai melakukan senam sehat, Yudhoyono berjalan keliling kemudian bermain voli yang ada di areal Lapangan Margarana Renon.

Selama berada di lapangan tersebut, Yudhoyono beserta Ibu Ani didampingi Made Mangku Pastika serta kader Partai Demokrat melakukan bincang-bincang dengan warga yang Q ant kebetulan berolahraga di lapangan tersebut.Q

9

Mahkamah Etika Mendesak Dibentuk Mengikat Semua Aparatur Negara Padang, Bhirawa Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrohman Syahuri menilai pembentukan Mahkamah Etika dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemerintahan secara terstruktur, terpusat dan mengikat bagi semua aparatur negara sudah mendesak.

“Hukum lahir dari nilai-nilai etika, dilan etika dijadikan pilihan dalam penegakan hukum secara komprehensif memberikan efek jera,” kata dia. Karena, tidak bisa dilaksanakan, tanpa diiringi lanjut dia, setiap perbuatan melanggar penegakan nilai-nilai etika yang sudah etika oleh penyelenggara pemerintahan melekat pada bangsa ini sejak dulu,” belum tentu bisa dibuktikan sebagai katanya di Padang, Minggu (8/3) kemarin. pelanggaran hukum.

Dia mengatakan, di beberapa lembaga Dalam kesempatan tersebut Taufinegara, baik eksekutif, legislatif dan qurrohman Syahuri mengajak perguruan yudikatif dari pusat sampai daerah pada tinggi Ilmu Hukum di Sumatera Barat prinsipnya sudah memiliki regulasi etika (Sumbar) turut aktif memantau lembaga masing-masing. peradilan di daerah.

“Karena penerapannya dilakukan secara “Salah satunya dengan tidak mengainternal menyebabkan tujuan pemberjarkan atau membiasakan penafsiran lakuan kode etik tersebut tidak transparan hukum secara sempit bagi mahasiswanya sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi ketika membahas sebuah putusan pesi pelanggar etika itu,” ujarnya. Di samping ngadilan,” katanya. itu, lanjut dia, keakuratan dan prinsip Dia menyebutkan hal ini melalui diskusi penegakan kode etik yang bebas dari yang dilakukan secara progresif dan terarah, kepentingan individu, kelompok serta tentu akan membuka cakrawala pemaegosentris kelembagaan sulit dilakukan. haman bagi mahasiswa mengenai norma“Karena pengendali-pengendali yang norma hukum dan penerapannya di lemditunjuk sebagai pengadil dalam perkara baga peradilan. etika masih dari kalangan internal masingMeskipun KY dibolehkan melakukan masing lembaga,” katanya. penyadapan bersama lembaga PemberanDia mengatakan, menyelaraskan antara tasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), peradilan hukum dan peradilan etika lanjut dia, tanpa dukungan luas sudah dimulai di negara-negara maju dari seluruh unsur di madengan membentuk pengadilan etika syarakat, tetap sulit meyang memiliki kewenangan luas dan ngungkap pelanggaran oleh setara dengan lembaga pengadilan lembaga peradilan dalam hukum. Tujuannya, sebutnya, untuk memutus perkara. menjaga kewibawaan penyelenggara “Dalam menangani perpemerintahan dan lembaga negara itu kara, seorang hakim mesendiri dalam pandangan warga miliki kekuasaan mutlak negaranya. terhadap putusan objek per“Ketika hukum tidak bisa menkara yang ditanganijangkau sebuah gangguan nya berdasarakibat prilaku penyekan pemeriklenggara pemerintasaan saksi, han yang tidak mebarang bukngindahkan norma ti, dan pasal agama dan nilaiyang dinilai kebaikan sangkakan dalam tatakepada nan kehiduterdakpan berwa,” tambangsa dan b a h Taufiqurrohman bernegara, nya.Q maka peraant Syahuri

Puluhan Ribu Masyarakat Terhibur Pasoeroean Djaman Bijen Kenalkan Potensi Kota Pasuruan Lewat Tempo Dulu Pasoeroean Djaman Bijen atau Pasuruan Tempo Dulu yang dibuka pada Jumat (6/3) berlangsung meriah. Kemeriahan terlihat oleh puluhan ribu masyarakat Kota Pasuruan maupun dari luar daerah mulai dari anak-anak hingga dewasa tumplek blek untuk menyaksikan acara Pasoeroean Djaman Bijen di Gelanggang Olahraga (GOR) di Jl Sultan Agung, Kota Pasuruan.

Pasoeroean Djaman Bijen yang merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Pasuruan ke 329 selama Jumat-Sabtu (6-7 Februari) kemarin, diawali dengan upacara seperti peristiwa masa lampau. Seluruh peserta upacara menggunakan atribut rakyat dan pakaian pejuang, termasuk juga Wali Kota Pasuruan H Hasani dan Wawali H Setiyono.

Suasana makin semarak dengan berbagai atraksi kesenian tradisional. Tak hanya gelaran hiburan, sedikitnya 115 stand juga ikut meramaikan acara Pasoeroean Djaman Bijen dari stand instansi dinas, sekolahsekolah dan masyarakat.

Termasuk juga menggratiskan 10.000 aneka makanan dan minuman khas tempo dulu seperti sego jagung, klepon, lentho dan minuman jamu kebonagung serta dawet.

Tentusaja, para pengunjung juga memanfaatkan acara ini untuk berfoto-foto bareng maupun berselfie mengambil latar stand dan peserta ala tempo dulu.

“Kemasan acaranya menarik dan kami terhibur dengan kegiatan ini. Tadi kami

sempat mencicipi jajanan khas tempo dulu serta sempat berselfie ria dan berfoto bersama dengan keluarga berlatar belakang rumah khas tempo dulu. Tak rugi berakhir pekan di Kota Pasuruan,” kata Amelia, warga Jember.

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH menyampaikan Pasoeroean Djaman Bijen ini dimaksudkan untuk membangkitkan kembali semangat kejayaan Pasuruan. Melalui kegiatan ini, warga dapat menggali sejarah sekaligus menangkap nilai dan semangat masa lalu.

“Tentunya acara Pasoeroean Djaman Bijen untuk meningkatkan kembali eksistensi budaya-budaya lokal yang semakin lama terkikis oleh perkembangan zaman. Dengan memperkenalkan budaya ini, para generasi muda harus bisa memaknai dan mengerti tentang sejarah,” ujar H Hasani SH. Selain itu, gelaran acara Pasoeroean Djaman Bijen untuk memperkenalkan potensi Kota Pasuruan pada tempo dulu, baik dari sisi seni, budaya dan kuliner yang harus dikembangkan.

Wali Kota, Wawali beserta sejumlah anggota pejabat SKPD Pemkot Pasuruan mengikuti acara Pasoeroean Djaman Bijen menggunakan pakaian jaman dulu.

“Momen ini sangatlah penting untuk mengangkat kembali potensi Kota Pasuruan.

Diharapkan potensi ini akan selalu menjadi magnet tersendiri dari para wisatawan yang

berkunjung ke Kota Pasuruan,” papar H Q hil,adv Hasani SH.Q

Wali Kota, Wawali bersama Forpimda Kota Pasuruan mengikuti acara Pasoeroean Djaman Bijen.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH saat memberi sambutan acara Pasoeroean Djaman Bijen.

Hj Maria Hasani, istri Wali Kota menggunting pita sebagai tanda dibukanya acara Pasoeroean Djaman Bijen.

Wali Kota bersama istri, menikmati hindangan menu khas Pasoeroean Djaman Bijen.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH (kanan tiga) bersama Wawali, Sekda, Kapolresta, Dandim di acara Pasoeroean Djaman Bijen.

Wali Kota bersama istri, menikmati makanan khas Pasoeroean Djaman Bijen.

Stand dinas berpakaian khas kebaya dalam menyemarakkan Pasoeroean Djaman Bijen.

Puluhan ribu masyarakat Kota Pasuruan dan luar daerah memadati area Pasoeroean Djaman Bijen.

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Pupuk Langka, Produksi Jagung Jatim Turun 23,58 Ribu Ton Pemprov, Bhirawa Sulitnya petani mendapatkan pupuk membuat produksi jagung di Jatim menurun, berdasarkan Angka Sementara (Asem) tahun 2014, produksi turun 5,74 juta ton pipilan kering atau menurun sebesar 23,58 ribu ton atau -0,41 persen dibanding tahun 2013 yang mencapai 5,761 juta ton.

Sumber: Bank Indonesia (28 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Pemkab dan Bulog Salurkan Raskin Tepat Sasaran Bondowoso, Bhirawa Pemkab Bondowoso melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Bondowoso berkomitmen untuk menyalurkan Beras untuk warga miskin (Raskin) tepat sasaran serta tepat waktu. Kepala Bapemas Bondowoso Drs Abdurrahman MM mengungkapkan pagu raskin Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 sebanyak 101.132 bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Untuk mengamankan penyaluran agar nantinya tepat sasaran dan tepat waktu maka perlu dilalukan sosialisasi pada semua pihak yang terkait.

“Pagu kita saat ini cukup besar, agar nantinya harapan pemerintah untuk menyalurkan tepat sasaran dan tepat waktu maka kita melibatkan pihak terkait untuk penyalurannya”, kata Abdurrahman, Minggu (8/3). Sesuai dengan aturan yang sudah ada menurut mantan Kabag Humas ini, jumlah penyaluran beras sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan masing-masing RTSPM menerima sebanyak 15 Kg, sehingga jika nantinya ada yang tidak sesuai untuk segera melaporkan pada pihak terkait agar ditindaklanjuti. “Jadi dalam pendistribusiannya, tiap rumah tangga akan mendapat 15 kilogram dengan harga tebus 1600 rupah per kilogram”, Katanya.

Dijelaskan, untuk tahun 2014 lalu distribusi beras raskin telah mencapai target sebesar 100 persen. Bahkan, ia memberikan apresiasi kepada para petugas yang telah bekerja dengan baik, sehingga harapan pemerintah tentang alokasi raskin benar-benar tepat sasaran. Q mb7

Senin Pahing, 9 MARET 2015

Directur International Trade and Investment Government Of Western Austarlia, Stuart Crockett berkeinginan bekerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi di Jatim.

Kadin Jatim Jalin Kerjasama Australia Surabaya, Bhirawa Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Jatim terus meningkatkan upaya kerjasama perdagangan antar negara. Setelah menjalin kerjasama dengan beberapa negara, tahun ini negara Australia Barat berkeinginan kerjasama perdagangan dan investasi di Jatim. Australia dan Indonesia memiliki potensi kerjasama bisnis saling menguntungkan yang sangat besar mengingat kedekatan geografis dan jumlah penduduk, serta kekayaan yang saling melengkapi, namun perlu mempelajari budaya masing-masing agar terjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan.

Directur International Trade and Investment Government Of

Western Austarlia, Stuart Crockett mengatakan, pihaknya memulai melirik wilayah Jatim untuk memperluas jaringan bisnisnya dibeberapa sektor diantaranya, industri manufacture, investasi jasa pelabuhan dan beberapa industri lainnya karena wilayah Jatim dianggap cukup potensial untuk pengembangan industri asal negaranya (Australia). “Kami ingin menjajaki wilayah Jatim karena memiliki potensi cukup baik untuk pengembangan industri kami.

Dengan adanya kerjasama Kadin Jatim dan pengusaha Australia akan mempu menjalin kerja baik antar kedua negara,” terang Stuart Crockett Minggu (8/3).

Semantara Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Organisasi, Dedy

Suhajadi mengatakan, jumlah penduduk Australia diperkirakan mencapai 23 juta jiwa ini dan lebih besar jumlah penduduk Indonesia negara tersebut mampu melakukan ekspor 51 % diberbagai negara. Hal itu, kata Dedi negara Autralia berkeinginan untuk menjalin kerjasama Bisnis Two Bisnis ( B2B) antar kedua negara untuk meningkatkan perdagangan “ Kadin Jatim akan menerima lapang dada kehadiran meraka ( Austarlia ) untuk menjalinkan kerjasama perdagangan di Jatim. Selama ini, Kadin Jatim telah berhasil melakukan B2B dengan negara lainnya.

Contoh saja negara Jepang, saat ini perusaha asal Jepang sudah mencapai 45 industri yang ada di Jatim,” ujar Dedy. Q ma

Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, M Sairi Hasbullah mengatakan, penurunan produksi jagung pada 2014 disebabkan karena menurunnya produktivitas sebesar 0,31 kuintal/ hektare atau -0,65 persen yakni dari 48,03 kuintal/ hektare menjadi 47,72 kuintal/hektare. Sedangkan luas panen meningkat sebesar 2,76 ribu hektare atau naik 0,23 persen dari 1,199 juta hektare menjadi 1,202 juta hektare. “Penurunan produksi Jagung di Jawa Timur pada 2014 terjadi pada subround (SR) Januari-April sebesar 128,24 ribu ton atau -5,02 persen dan pada subround September-Desember 34,26 ribu ton atau -1,89 persen,” katanya. Minggu (8/3).

Sedangkan pada subround Mei-Agustus terjadi kenaikan produksi 138,93 ribu ton atau naik 9,96 persen, bila masing-masing dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama pada 2013 (year on year).

Sairi memaparkan, real-

isasi produksi jagung SR-I pada 2014 di beberapa kabupaten/kota di Jatim ternyata ada yang mengalami kenaikan/penurunan bila dibandingkan dengan subround yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya realisasi produksi jagung pada SR I 2014 sebesar 5,02 persen dibandingkan dengan SR I 2013 karena beberapa kabupaten mengalami penurunan produksi, antara lain; Kabupaten Ponorogo terjadi perpindahan pola tanam dari Jagung ke tanaman padi dan kedelai.

“Produktivitas jagung mengalami penurunan karena ketersediaan pupuk atau Urea, SP 36, dan ZA pada saat dibutuhkan oleh petani tidak tersedia. Khususnya di Kabupaten Malang terjadi perpindahan pola tanam dari Jagung ke tanaman Tebu,” katanya. Sedangkan diskala nasional terjadi kenaikan produksi Jagung ASEM pada 2014 sebesar 520,82 ribu ton atau naik 2,81 persen. Q rac

Produksi Jagung Pipilan Kering di Jatim Kabupaten Kota Ngawi Lamongan Pasuruan Gresik Kab Pamekasan Ponorogo Sumenep Malang Situbondo Lumajang

Naik (ton) Turun (ton) 28,31 ribu (55,41%) 20,68 ribu (19,91 %) 14,06 ribu (22,51 %) 13,04 ribu (28,46 %) 12,26 ribu ton (15,69 %) 41,01 ribu (-27,04 %) 34,38 ribu (-11,54 %) 1,20 ribu (-19,75 %) 26,55 ribu (-20,58 %) 18,04 ribu (-40,96 %)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Kembalinya Gunung Kelud ke Pangkuan Blitar Pagelaran Budaya Purnama Seruling Penataran Tahun ini, ’Purnama Seruling Penataran’ kembali bergaung. Selalu meriah dan setiap kali dihelat dengan sajian gamelan Jawa, musik kontemporer, sendra tari, drama kolosal, dan lain-lain. Penonton baik dari masyarakat dan wisatawan sangat menikmati sajian seni berkelas dalam pentas selama satu setengah jam yang dimulai pukul 20.00 WIB itu pada Sabtu (7/3).

Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto Msi menerima cinderamata dari Ketua DKKB.

T

erdengar kemudian suara seruling, sayupsayup dibawa angin dalam malam yang di iiringi rintik hujan. Suaranya demikian merdu, lagunya seperti lagu angin malam di pelataran Candi Penataran. Atraktif seirama dengan nyala oncor (obor, red) dalam heningnya malam itu. Inilah sebuah malam yang bertajuk ‘Purnama Seruling Penataran’. Sesaat kemudian, bergantian para seniman menampilkan Semua pernak-pernik disesuaikan dengan aksinya di panggung megah alami. Kali ini dalam keadaan tempoe doeloe dan alami.

Mereka yang berada di atas panggung Purnama Seruling Kelud mengusung tajuk uta(Candi Penataran, red) tak ma Sesaji Kelud merupakan mau mengecewakan orangkarya dari Dewan Kesenian orang yang berjubel Kabupaten Blitar (DKKB). dibawah. Seniman-seniman DKKB juga menghadirkan asli Blitar tampil allout, tidak bintang tamu seperti Hana Mai mau kalah oleh kharisma dari Jepang, Seruling Sakuhaci seniman-seniman ‘impor’ – Misbach Bilok dari Makasar, yang sedang ditunggu-tungTari Janggrung dari Sanggar gu aksinya. Tata cahaya Sekar Ayu, Tari Lembusuro berwarna merah dan biru Djotosuro dari Komunitas Semengiringi setiap tarian yang rang, dan Kesenian Musik Samditampilkan para seniman. pek dari Lembaga Seni dan BiDari sisi animo masyarakat, daya Kumala Kutai Kertanegasudah nampak jelas bahwa ra. Semua larut dalam balutan event tersebut mulai mendasuasana yang artistik, apalagi patkan tempat dihati massepanjang jalan menuju pelatayarakat Blitar. Tak hayal lagi ran Candi Penataran hanya ditSeruling Sakuhaci – Misbach banyak masyarakat yang haerangi oleh cahaya lampu obor.

Bilok dari Makasar.

Tari Lembusuro Djotosuro dari Komunitas Serang.

Hana Mai dari Jepang.

Kadisbudpar Jatim bersama Wakil Bupati Blitar dan Ketua DKKB berfoto dengan para seniman.

dir dan terus bertambah banyak dari purnama ke purnama. Terbukti saat itu suasana rintik gerimis, penonton tidak beranjak pergi.

Belum lagi para undangan dari komunitas seniman luar daerah (nasional) ditambah pihak pemerintah yang kelihatannya sangat mendukung dengan selalu hadir mengiringi prosesi Purnama Seruling Penataran sampai usai. Dalam kesempatan ini, Ketua DKKB, Wima Bramantya menjelaskan, banyak cerita dibalik pagelaran Purnama Seruling Penataran tersebut dan akhirnya bisa membawa nama candi penataran lebih dikenal baik lokal, nasional, dan internasional. “Kami usung kali ini mengangkat dengan tajuk ‘Sesaji Kelud’ yang mengartikan sebagai wujud rasa syukur warga Blitar bahwa gunung Kelud sudah kembali ke pangkuan Blitar. Kita tahu beberapa waktu terjadi miss komunikasi antara Blitar dan Kediri masalah puncak Gunung Kelud,” katanya, Sabtu (7/3).

Menurutnya, dari zaman dulu gunung Kelud merupakan bagian dari Blitar dan bahkan hal itu terbukti dalam sejarah di balik terbangunnya Candi Penataran. “Candi Penataran ini punya nama lain sebagai Candi Palah yang didirikan dalam rangka pemujaan pada betara kala yang merupakan penguasa gunung Kelud. Disitulah keterkaitan eratnya,” katanya. Ia menginginkan, adanya PSP membuktikan betapa kayanya seni budaya bangsa Indonesia yang luar biasa. “Dengan mengenali kembali, maka bisa mencintai, serta melestarikan dan berharap juga menjadi warga negara yang baik,” katanya.

Sementara, Wakil Bupati Blitar, Drs Rijanto MM mengatakan, pelaksanaan Purnama Seruling Penataran sudah berjalan sejak lima tahun lalu. “Hasilnya sangat luar biasa untuk melestarikan kearifan lokal, hingga menumbuhkan multiplayer efek dengan bergeraknya perekonomian dalam masyarakat,” katanya.

Rijanto juga mengungkapkan keinginan Bu-

Kesenian Musik Sampek dari Lembaga Seni dan Bidaya Kumala Kutai Kertanegara.

Pertunjukan Sesaji Kelud yang ditampilkan seniman Blitar.

pati dalam mengembangkan potensi seni budaya serta pariwisata dengan membangun amphiteater. “Ditargetkan tahun ini selesai dan bisa segera difungsikan. Hal ini juga berkat dukungan Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim. Tak hanya itu, kami juga kembangkan objek wisata lainnya,” katanya.

Disisi lain, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto Msi mengatakan, kalau Purnama Seruling Penataran masih harus terus dievaluasi dan ditingkatkan performalitas dari senimannya untuk bisa menghasilkan even yang lebih berkualitas lagi. “Perlu ada evaluasi dan rujukan agar bisa menjadi jujugan seniman dan bisa permanen untuk menampilkan pertunjukan tentang seruling penataran. Selain melestarikan sebagai cagar budaya, namun ada pertunjukkan yang menarik bagi masyarakat dan khususnya bagi generasi muda,” katanya.

Sebelumnya Jarianto mengharapkan, Pemkab Blitar bisa mempertahankan format pagelaran budaya. “Jangan sampai event seperti ini hilang begitu saja. Apa yang sudah di gagas dewan kesenian ke depan ini merupakan hal yang luar biasa. Provinsi tetap mendorong promosi seperti yang dilakukan saat ini dengan gaung lebih besar hingga pelaksanaan nyaman dan lancar. Semoga kegiatan ini bisa memprovokasi daerah lainnya, sehingga bisa menjadikan Jatim sebagai pusat kajian kebudayaan dan strategi dalam mengembangkan budaya bangsa ke depan,” katanya. Q rac*

Senin Pahing 9 MARET 2015

Banyak Pengajuan Izin Setelah Terkena Penertiban l Sambungan hal 1

harus disesuaikan dengan berbagai aturan hukum yang ada, khususnya Perda RTRW dan RDTRK Kota Batu. Dan saat ini pengajuan yang paling banyak adalah untuk izin mendirikan bangunan , izin usaha, dan izin konstruksi.

Dan untuk melakukan penertiban izin, pihak BPMPT telah melakukan kordinasi dengan Satpol PP. Upaya penertiban tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum dan aturan, terutama dalam hal perizinan.

Dengan demikian warga akan menyadari bahwa tidak sembarangan dalam mendirikan bangunan atau menjalankan usaha.

Secara prosedur, bangunan ataupun sebuah usaha sudah bisa berdiri dan berjalan manakala sudah memiliki administrasi yang lengkap.

“Padahal prosedur pengajuan izin cukup mudah. Mulai desa/kelurahan, kecamatan, baru BPM. Untuk biaya juga terbilang murah. Namun masih banyak warga yang baru mengurus administrasi setelah terkena penertiban dan tipiring,”pungkas Enny. n nas

2015, Pembebasan Lahan Bendungan Tugu Ditarget Tuntas

l Sambungan hal 1

jika (ada warga) tetap tidak bersepakat, proses pembebasan lahan akan kami serahkan melalui mekanisme pengadilan,” ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian ganti rugi lahan melalui pengadilan fidusia merupakan jalan terakhir apabila proses ganti rugi secara normal menemui jalan buntu.

Mekanisme ini mempermudah kinerja tim pembebasan lahan, namun justru akan me­ rugikan bagi pihak warga yang tanah/lahan/ rumahnya menjadi objek sidang. “Selain prosesnya berbelit, nilai ganti rugi tidak mungkin akan lebih besar dari yang sudah ditawarkan oleh tim. Kalau berkurang pasti,” sambungnya.

Sebelumnya, pada awal Maret 2015 tim pembebasan lahan Bendungan Tugu berhasil membebaskan sedikitnya 28 petak lahan sisa target 2014 seluas kurang lebih 35 hektare. Adi mengatakan, masih ada sekitar 24 hektare lahan yang belum dibebaskan dan harus diselesaikan dalam tahun ini.

“Bahkan saat ini masih ada data sebanyak 59 bidang tanah yang masuk ke meja tim.

Namun, kami tidak mau terburu-buru dan memilih mempersiapkan segala keperluan untuk pembebasan,” ujarnya.

Tahap pembebasan lanjutan, kata dia, rencananya akan dilakukan pada April mendatang. “Kemungkinan besar pada April baru dimulai lagi,” tutur Adi. Proyek yang berada di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas ini di­ kerjakan oleh salah salah satu perusahaan BUMN, PT Wijaya Karya (WiKa), selaku pemenang lelang.

Luas wilayah genangan air pada bendungan yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp 618 miliar itu diproyeksikan mencapai 41 hektare, terletak di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Sebagian kecil area bendungan juga masuk wilayah Ponorogo, karena lokasinya yang memang berada di perbatasan kedua daerah.

Bupati Trenggalek Mulyadi WR optimistis bendungan yang digagas sejak 1984 tersebut mampu mengurangi potensi ancaman banjir hingga 50 persen. “Ketika debit air tinggi maka akan dikendalikan di ben­ dungan ini, sehingga potensi banjir seperti di wilayah kota bisa berkurang. Sedangkan di saat musim kemarau, potensi air yang tersimpan dalam waduk akan dimanfaatkan untuk mengairi sawah-sawah yang selama ini kerap mengalami kekeringan,” ujarnya.

Mulyadi memperkirakan areal sawah yang bisa dilayani Bendungan Tugu mencapai lebih dari 1.200 hektare, mulai wilayah sekitar waduk hingga perbatasan Tulungagung. “Bahkan nantinya air dari sini juga akan membantu sebagian persawahan di wilayah Tulungagung, yang jelas manfaatnya luar biasa,” paparnya. n wek

Regulasi Khusus l Sambungan hal 1

mangkrak karena terkendala dengan lahan milik Perhutani. Sesuai UU milik Perhutani, jika pemerintah menggunakan lahan milik Perhutani harus dilakukan tukar guling atau ganti rugi lebih dahulu. Hal ini yang menjadi kendala sehingga sejumlah program kerakyatan tidak bisa berjalan padahal sebelumnya telah menyedot anggaran ratusan miliar baik yang diambil dari APBN maupun APBD Jatim. ‘’Dari sinilah seharusnya ada sebuah regulasi khusus yang mengatur soal lahan Perhutani. Artinya ketika lahan Perhutani digunakan untuk program kerakyatan seharusnya diserahkan tanpa melalui persyaratan yang berbelit atau ganti rugi yang notabene sangat memberatkan APBD maupun APBN,’’papar politisi asal Partai Demokrat ini berargumentasi.

Bila hal itu sampai terealisasi, maka dipastikan perekonomian di Jatim akan terus meningkat. Misalnya untuk Waduk Gongseng di Bojonegoro selama ini tidak menampung aliran air dari Bengawan Solo akibat penyempitan saluran dan pendangkalan. Untuk itu perlu dilakukan perluasan waduk termasuk pengerukan agar terbebas banjir dan perekomian tak terganggu saat datangnya musim penghujan. ‘’Jujur selama satu tahun ini, penyelesaian Waduk Gongseng baru 2 persen.

Padahal pembangunannya menggunakan sistim multi years selama 4 tahun dengan pengelola PT Waskita Karya . Karenanya jika masalah ini tidak ada penyelesaian dan presiden tidak segera turun jangan harap Jatim terbebas dari banjir. Selain itu sebagai wilayah swasembada pangan akan sulit terealisasi,’’tegas Surawi yang juga seorang pengusaha itu. n cty

SAMBUNGAN

11

Pemprov Jatim Koordinasi Kemlu, Polisi Turunkan Intelkam l Sambungan hal 1

saat ini belum menerima laporan resmi dari instansi terkait dan hanya mendapatkan kabar dari media massa. Kendati demikian, kata dia, Pemprov tidak akan menunggu sehingga harus segera berkoordinasi untuk mencari kepastian terkait keberadaan warganya.

“Mereka berasal dari Jatim sehingga penyidikan atau pemeriksaan juga melibatkan semua instansi, tidak hanya Pemprov, tapi juga Polda Jatim, Imigrasi dan Pemkot Surabaya yang ke-10 warganya tercatat di dokumennya berasal dari sana,” katanya.

Terkait dugaan bergabungnya ke-16 warga ke kelompok Negara Islam Irak-Suriah (Islamic State of Iraq and Syiria/ ISIS), Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu belum bisa memastikan dan menunggu hasil penyelidikan kepolisian maupun kementerian terkait.

“Memang segala kemungkinan bisa terjadi. Namun, sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan aparat sehingga tidak ada sangkaan atau dugaan macam-

macam,” tukasnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya mengecek data dan alamat dari 10 warga Surabaya yang hilang saat berlibur tersebut.

“Alamat sesuai dengan KK (kartu Keluarga) berbeda dengan tempat tinggalnya. Banyak yang pindah tempat tinggal,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Suharto Wardoyo.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, ada beberapa keluarga dari Surabaya yang ikut dalam perjalanan itu, pertama keluarga yang terdiri dari enam orang beralamat di Jalan Kanser 35, Ploso, Tambaksari, yaitu Jusman Ary Sandy (suami), Ulin Isnuri (istri) beserta keempat anaknya Urayna Afra (17), Dayyan Akhtar (7), Aura Kordova (9) dan Humaira Hafshah (1).

Akan tetapi, sesuai data yang dimiliki Camat Tambaksari Zaini, keluarga tersebut sudah pindah ke Jalan Kedungsroko V sejak 23 Februari 2015.

Selain itu, juga ada keluarga atas nama Salim Muhamad Attami (28), yang tercatat bertempat tinggal di Jalan Kalimas Hilir III, serta Soraiyah

Cholid yang tercatat tinggal di Jalan Ampel Melati I. Dari data yang dihimpun Bhirawa, ke-16 WNI ini diduga hilang saat perjalanan tur di Istambul, Turki. Mereka berangkat dari Jakarta ke Turki menggunakan jasa Travel Smailing Tour, dengan jumlah 25 orang. Diketahui, ke- 16 orang ini menyatakan berpisah dari rombongan dan akan bergabung kembali 26 Februari 2015 saat rombongan berada di Kota Pamukale. Namun, sampai saat ini mereka justru tidak kembali bersama rombongan lainnya.

Koordinasi dengan Pemkot Sementara itu Polrestabes Surabaya menurunkan Tim Intelkam (Intelijen dan Keamanan) guna melacak identitas mereka. Terkait identitas 10 warga Surabaya yang termasuk 16 WNI yang hilang, polisi mengkoordinasikan hal ini dengan Pemkot Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, pelacakan identitas 10 orang yang merupakan warga Surabaya ini, langsung dikoor-

dinasikan dengan Wali Kota Surabaya. Sementara pihaknya menerjunkan Tim Intelijen guna melacak keberadaan dan memastikan identitas 10 orang yang dinyatakan hilang.

Terkait dugaan adanya kaitannya hilangnya WNI dengan gerakan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), mantan Kapolres Sidoarjo ini enggan menjawab pertanyaan tersebut. Menurutnya, Ia fokus pada pencarian WNI yang dinyatakan hilang dan identitas mereka.

“Koordinasi sudah kami lakukan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Saya juga memerintahkan Kasat Intelkam untuk menerjunkan tim guna menyelidiki 10 nama warga Surabaya yang hilang, dan masuk dalam 16 WNI tersebut,” terang Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta.

Disinggung terkait identitas ke-10 warga Surabaya, Setija mengaku sudah mengantongi nama-nama yang termasuk dalam 16 WNI yang dinyatakan hilang di Turki. Setija juga mengaku saat ini tim intelijen sedang melakukan pengecekan atas identitas yang sudah dida-

pat. “Sabar dulu, tim intelijen sedang berupaya mengungkap identitas yang sudah dikantongi. Semuanya akan didiberitahukan setelah informasinya dinyatakan valid,” tegasnya.

Mengenai isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat, Setija mengimbau masyarakat Surabaya untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum jelas.

Bagi warga Surabaya yang mempunyai keluarga dan bekerja di Turki atau terlanjur berangkat ke sana, diharapkan melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. “Tujuannya untuk pendataan saja, mana kala nanti dibutuhkan. Kami juga mempunyai data tentang warga Surabaya yang bekerja ke sana (Turki, red),” ucapnya.

Kapolrestabes juga berharap, warga Surabaya tidak mudah terbujuk untuk masuk gerakan radikal ISIS dengan alasan jihad. “Saya rasa masyarakat sudah paham betul apa itu makna jihad. Ini sebagai modal awal agar tidak terbujuk dan bergabung dengan gerakan radikal seperti ISIS,” tandasnya. n cty, bed, geh

Kejar Paket Masih Diminati, 55 Ribu Peserta Sudah Terdaftar l Sambungan hal 1

lalu sebanyak 47.601 peserta.

“Kenaikan ini merata dari UNPK Paket A,B maupun C,” tutur Nasor dihubungi, Minggu (8/3).

Nasor merinci data yang masuk pada ujian paket A gelombang pertama ini mencapai 5.814 peserta, ini meningkat dari tahun lalu pada gelombang yang sama sebanyak 5.362 peserta. Untuk ujian paket B sebanyak 20.532 peserta meningkat dari tahun lalu sebanyak 18.847 peserta.

Sedangkan untuk ujian kejar paket C sebanyak 29.383 peserta meningkat dari tahun lalu sebanyak 23.392 peserta. “Jumlah ini belum final karena masih bisa berkurang. Tapi tidak bisa bertambah,” tutur dia.

Pengurangan ini lantaran ada proses verifikasi yang dilakukan oleh panitia di provinsi. Dari verifikasi itu, peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat bisa digugurkan sebagai nominasi

peserta ujian.

“Kita cek dulu ijazah jenjang sebelumnya, rapor dan kelengkapan administrasi lainnya. Kalau tidak memenuhi ya harus dicoret,” tutur pria asal Mojokerto itu.

Nashor megatakan, terdapat sejumlah perubahan dalam pelaksanaan UNPK tahun ini. Di antaranya ialah terkait kelulusan peserta. Jika pendidikan formal kelulusan ditentukan oleh rapat dewan guru mengacu rapor dan ujian sekolah. Pada pendidikan kesetaraan ini kelulusan akan ditentukan melalui rapat pleno di Dinas Pendidikan kabupaten/ kota bersama perwakilan forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Lulusan UNPK ini ditentukan Dinas Pendidikan, ijazahnya juga akan langsung ditandatangani Kepala Dinas Pendidikannya.

Karena itu legalitasnya sangat diakui,” tutur Nasor.

Terkait peningkatan jumlah peserta ini, Nashor tidak dapat

berkomentar banyak. Pihaknya hanya menerima usulan dari kabupaten/kota. “Larangan anak usia sekolah mengikuti pendidikan kesetaraan itu masih wacana tahun ini. Jadi mungkin akan berlaku pada tahun berikutnya,” tutur dia.

Kasie Pendidikan Masyarakat PNFI Ninik Astuti Dewantari menambahkan, sesuai draft Prosedur Operasional Standar (POS), tahun ini UNPK kembali akan digelar selama dua kali. “Awalnya sempat muncul kabar tahun ini hanya sekali. Tapi ternyata di draft POS disebut dua kali,” kata Ninik.

Sama seperti UN formal, Ninik mengatakan, hingga kini POS belum turun. Hanya saja, ada draft POS yang bisa dijadikan acuan sementara. Hal ini sempat menunda persiapan UNPK, khususnya dalam pendataan.

“Pendataan kita lebih akhir dari pada formal. Tapi sekarang sudah selesai dan sudah masuk tahap verifikasi,” pungkas dia.n tam

Dewan Tuding Pusat Cari Enaknya Sendiri dan Rugikan Rakyat l Sambungan hal 1

elpiji hingga beras dan sejumlah bahan pokok lainnya.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim mengaku tak habis pikir dengan kebijakan pemerintah yang jelas-jelas akan semakin membuat rakyat bertambah susah. Hal ini dikarenakan beban masyarakat semakin berat akibat naiknya beberapa bahan pokok, BBM, tarif listrik hingga elpiji dalam waktu hampir bersamaan. Tidak sampai di situ saja, dengan naiknya tarif jalan tol dan pengenaan PPN 10 persen, otomatis akan mempengaruhi harga barang-barang yang dalam pengangkutannya menggunakan akses jalan tol. ‘’Seharusnya pusat realistis dalam mengambil sebuah kebijakan. Saat ini banyak masyarakat yang hidupnya terhimpit akibat menanggung beban kehidupan yang semakin mahal. Bayangkan mereka ini sudah terbebani dengan sejumlah kenaikan bahan pokok plus BBM, elpiji hingga tarif listrik.

Sekarang ada pengenaan PPN 10 persen dan naiknya tarif tol, meski tak secara langsung dirasa masyarakat yang tak memiliki mobil, tapi mereka akan terimbas dengan kenaikan barang-barang yang pengangkutannya menggunakan akses jalan tol,’’tegas politikus asal Gerindra Jatim, Minggu (8/3).

Apalagi untuk BBM sendiri, tidak menutup kemungkinan harganya akan naik kembali jika harga minyak mentah dunia juga naik. Kondisi ini akan membuat masyarakat miskin makin tidak mampu lagi membeli bahan makanan. ‘’Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, jangan asal buat kebijakan,’’lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Jatim yang lain, Surawi. Menurutnya, penerapan pajak petambahan nilai untuk jalan tol sangat tidak tepat. Saat ini masyarakat sudah terbebani dengan kenaikan berbagai barang sehingga ibu-ibu melakukan protes kepada Presiden RI di Bundaran HI, karena mereka

sudah tidak mampu lagi meng­ hadapi tekanan akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok. ‘’Inilah kondisi riil yang ada di masyarakat dan seharusnya permasalahan ini ditangkap oleh pusat. Bahkan saya juga heran kebijakan antara Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sangat bertentangan terkait masalah ini. Untuk itu pusat harus mempertimbangkan matang-matang atas kebijakan ini agar tidak banyak masyarakat miskin yang menjadi korban,’’papar politisi asal Partai Demokrat ini.

Karena itu, pihaknya menamai 2015 sebagai tahun kenaikan.

Dan kalau permasalahan ini tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan membuat masyarakat gelisah, yang akhirnya dapat merugikan pemerintahan Jokowi sendiri.

Dongkrak Kenaikan Harga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan rencana pengenaan PPN 10% pada jalan tol, sejauh ini belum disosialisasikan. Jika penerapan PPN sudah ditetapkan, maka 26 ruas tol akan terkena. Aturan PPN jalan tol ini, sebenarnya sudah ada sejak2003.

Tetapi karena ada surat keputusan penundaan dari Dirjen Pajak (waktu itu), maka hingga kini belum berlaku. Sekarang Menteri Keuangan menghendaki PPN jalan tol itu diterapkan, dengan target Rp 500 miliar per tahun masuk kas negara.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) KemenPUPR Achmad Ghany Gazali, pengenaan PPN jalan tol harus melewati pemenuhan sejumlah aturan. Terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, terkait aturan dan produk BPJT serta rencana bisnis pengelola jalan tol. Harus pula disesuaikan dengan aturan dari perpa jakan, termasuk turunan UU dan peraturan pemerintah.

“Pengenaan PPN itu akan

ditambah kan langsung dalam tarif yang dibayarkan pengguna dan berdasarkan pembulatan.

Namun pembulatannya ke bawah atau ke atas belum ditetap kan,” jelas Ghani Gazali.

Ketua asosiasi jalan tol Indonesia Fatchur Rahman berujar, pengenaan PPN tidak memberatkan operator jalan tol. Sebab PPN yang masuk kas negara akan mendukung percepatan pengadaan tanah, sehingga pembangunan jalan tol lancar.

Sebaliknya Ketua Harian Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pengenaan PPN atas jalan tol merupakan kenaikan tarif terselubung. Sebab kenaikan tersebut dibebankan sepenuhnya pada pengguna/konsumen saja. Hal ini jelas melanggar UU dan peraturan pemerintah mengenai jalan tol. Padahal operator jalan tol belum mampu memenuhi standar minimal pelayanan. Hal itu terlihat pada kecepatan rata-rata arus lalin di tol makin menurun oleh berbagai hal. Antrian kerap mengular di gerbang tol berakibat macet di pintu-pintu tol.

Kemacetan disini merembet ke jalur jalan lain yang bukan tol.

Pemerataan macet ini membuat ongkos angkut membengkak yang mempengaruhi kenaikan harga barang yang diangkut.

“Rakyat makin tercekik oleh kenai kan harga kebutuhan hidup.

Pengenaan PPN atas tol, pasti mendongkrak lagi kenaikan ongkos angkut. Pemerintah harus berhitung cermat, jangan gegabah menaikkan harga ini, itu. Lonjakan kenaikan harga BBM pada November tahun lalu, telah mendongkrak kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ketika harga BBM diturunkan lagi, harga kebutuhan dan tarif angkutan tetap tak mau turun. Dan sebentar lagi disusul kenaikan tarif listrik, gas elpiji, dan tarif kereta api. Tinggal tunggu waktu, kapan rakyat naik pitam,” ujar Tulus Abadi kesal. n cty, ira

dok bhirawa

Pelaksanaan Ujian Kejar Paket tahun lalu diikuti 47 ribu peserta, tahun ini meningkat menjadi 55 ribu peserta.

Demo Tolak Kenaikan Harga Tiket KA Ekonomi l Sambungan hal 1

warga. Padahal, KA jarak pendek selalu jadi alat transportasi utama warga yang tak mampu untuk berangkat dan pulang kerja dari Jombang ke Surabaya di setiap harinya.

Mereka keberatan tiket KA dinaikkan di saat hampir berbarengan dengan naiknya harga gas elpiji, BBM dan berbagai harga sembako. Jika tiket KA turut dinaikkan, jelas mereka yang sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh pabrik atau kuli bangunan takkan mampu menopang ekonomi keluarga lagi.

“Pemerintah jangan arogan dalam mengambil kebijakan terkait harga tiket kereta api kelas ekonomi.

Apalagi kenaikan harga tiket yang akan diberlakukan bulan depan tidak masuk akal. Tuntutan kami, kalau mau naikkan harga tiket yang wajar. Jangan tiba-tiba naik menjadi 500 persen dari harga sekarang,” ujar Arif, salah satu demonstran.

Pada saat ini, harga tiket KRD jurusan Kertosono Surabaya yang melintas di Stasiun Jombang dan Mojokerto sebesar Rp 2.000.

Pada 1 April mendatang, harga tiket KRD menjadi Rp 10.000. Pada saat yang sama, harga tiket KA Rapih Doho, naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 15.000.

Koordinator lapangan aksi massa pelanggan KRD dan KA Rapih Dhoho, Agung Gunawan mengatakan kenaikan harga tiket yang akan berlaku pada April menjadi alasan turunnya ratusan orang untuk berdemo di depan Stasiun KA Jombang. “Ini adalah kebijakan yang tidak pro rakyat,

membuat kehidupan rakyat bawah semakin sulit karena pada saat hampir bersamaan tarif lainnya juga naik seperti beras, elpiji, BBM, listrik,” tandas dia.

Pemerintah, lanju t Agung, seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat pengguna kereta api kelas ekonomi jika harga tiket dinaikkan hingga lebih dari 400 persen . “Kami menuntut agar kenaikan harga tiket dibatalkan. Kami berharap agar pemerintah menjawab tuntutan kami,” katanya sembari menyatakan akan menggelar demo susulan jika dalam seminggu ke depan tidak ada perubahan kebijakan.

Kepala Stasiun Kereta Api Jombang Munfaridin berjanji akan menyampaikan tuntutan pembatalan kenaikan harga tiket kereta api kelas ekonomi.

Hal itu disampaikan usai bertemu dengan perwakilan pelanggan kereta api yang menggelar demonstrasi. “Kami sudah terima aspirasinya, nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan pusat untuk diteruskan kepada Dirjen Kereta Api di Kementerian Perhubungan,” katanya.

Munfaridin membenarkan pada April mendatang harga tiket kereta api kelas ekonomi akan mengalami kenaikan harga. Namun, terhadap tuntutan penumpang yang setiap hari menggunakan jasa KRD dan KA Rapih Dhoho, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

“Kami hanya menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah, kami bukan penentu harga tiket untuk jenis kereta api kelas ekonomi,” katanya. n rur

Pantau Daya Listrik Setiap Hari, Cocok untuk Berhemat l Sambungan hal 1

triks 4x4. “Sensor octocoupler ini yang digunakan untuk mendeteksi putaran pilihan Kwh,” tutur Indra.

Dari sensor tersebut, data akan ditransfer ke mikrokontroller untuk kemudian diolah dan ditampilkan hasilnya pada LCD. Sedangkan keypad matriks berguna untuk memilih daya dalam inputan pada mikrokontroler.

Tersedia pilihan menu pada tombol A, B, C. A untuk perhitungan beban listrik rumah tangga 450VA, B untuk beban listrik 900 VA, dan C untuk

beban listrik 1300 VA. “Kelebihannya, kita bisa mengatur sesuai daya listrik rumah kita,” ujar Indra.

Ia menjelaskan, ketika beban ada, piringan mulai bergerak. Putaran itu akan terus membuat biaya beban bergerak. Hasilnya bisa dilihat berapa besar nominal yang akan dibayarkan pada PLN. Cara penghitungan tagihan listrik ialah beban ditambah tarif dasar listrik dikalikan Kwh. “Ini bisa mengantisipasi kecurangan data antara yang tertera di PLN dengan yang telihat di monitor meteran,” ujar mahasiswa yang sempat bekerja

sebagai tenaga ahli otomotif di Malaysia itu.

Alumni STM Listrik Kusuma Negara, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang ini juga mengaku ingin memasarkan produknya kelak. Namun masih harus dilakukan banyak pembenahan sebab dia belum bisa membuat back up data dengan memori RTC dan baterai yang berfungsi menyimpan data saat listrik padam. Karena itu, jika aliran listrik mati, alat ini secara otomatis akan mereset. “Butuh proses dan pengembangan lebih lanjut. Satu alat ini saja saya keluarkan biaya

kurang lebih Rp 1 juta,” tutur mahasiswa kelahiran 22 April 1982 ini.

Di bawah dosen pembimbing Aris Heri Andriawan, mahasiswa yang punya hobi olahraga ini mampu menyelesaikan kuliah dalam waktu 3,5 tahun. Dosen pembimbingnya pernah mengeluh karena Indra susah membagi waktu “Saya maklumi dia kuliah sambil kerja yang membuat progres skripsinya agak terganggu. Padahal Indra termasuk anak yang inovatif dan banyak ide. Jika diberi masukan cepat bisa mengembangkannya sendiri,” ungkap Aris.*

12

Senin Pahing, 9 MARET 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Kunjungan Kerja Menteri Koperasi dan UKM ke Malang Raya 6-7 Maret 2015

Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Puji Wali Kota Batu Terkait Program Beli Susu KUD untuk Siswa Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga mulai 6 hingga 7 Maret melakukan kunjungan kerja di Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Dalam rangkaian kunker tersebut, Menkop dan UKM selain melihat dari dekat koperasikoperasi yang sukses mengembangkan usaha, juga meresmikan koperasi distributor pupuk bersubsidi bersama Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.

M

enteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga memuji dan memberikan apresiasi positip atas program pembelian susu KUD untuk program tambahan gizi bagi siswa SD se-Kota Batu. Oleh karena itu, Menteri asal Pulau Dewata Bali ini mengaku tertarik melakukan kunjungan ke Kota Batu karena program tersebut.

“Program ini selain bertujuan untuk mendukung dan memperkuat KUD Batu yang bergerak di bidang susu, sekaligus juga untuk meningkatkan gizi siswa di Kota Batu,” ungkap Puspayoga memuji kebijakan Wali Kota Batu saat melakukan kunjungan kerja hari pertamanya di Malang Raya, Jumat (6/3).

Langkah semacam ini harusnya ditiru daerah lain untuk memperkuat koperasi, khususnya koperasi susu. Dengan membelanjakan uang APBD untuk membeli susu dari koperasi dan diberikan kembali ke siswa sekolah, maka APBD tersebut akan mendorong perkembangan perekonomian daerah. Permintaan susu akan semakin meningkat, harga susu juga bisa dikatrol naik dan pada akhirnya peternak sapi perah juga akan semakin bergairah.

Selama ini hasil produksi susu sebagian besar diserap oleh Industri Pengolah Susu (IPS) dengan harga yang relatif tidak ada kenaikan berarti sepanjang tahunnya. Padahal kebutuhan pakan ternak dan kebutuhan hidup peternak terus naik, tidak sebanding dengan kenaikan harga konsentrat dan obat-obatan.

Dengan adanya pasar di luar IPS, maka koperasi dan peternak memiliki pilihan dalam menjual produksi susu. “KUD Batu membuat susu pasteurisasi dan hasilnya dijual ke sekolah untuk program minum susu gratis. Se-

cara ekonomis KUD lebih untung dan sekaligus membuka lapangan kerja,” tegas Puspayoga.

Tak hanya program minum susu gratis, Puspayoga juga memuji langkah Wali Kota Batu yang dalam pengembangan pariwisata lebih memprioritaskan untuk menarik wisatawan domestik. Sebab potensi wisatawan domestik juga sangat besar, tak kalah dengan potensi wisatawan manca negara.

“Dengan kunjungan 4 juta wisatawan per tahun, maka pertumbuhan UKM juga sangat bagus. Ke depan kita berharap izin pendirian UKM cukup di tingkat kecamatan. Nanti kita akan buatkan semacam kartu untuk mengakses Perbankan agar perkembangan UKM lebih pesat lagi,” tuturnya.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Menteri Koperasi mendapat penjelasan seputar bidang usaha koperasi tersebut dari Ketua KUD Batu Ismail Hasan.

Di antaranya terkait dengan penjualan susu ke IPS, pengolahan susu pasteurisasi, restoran, serta pusat oleh-oleh.

Jumlah produksi susu di Kota Batu saat ini sekitar 30 ton per hari, sementara yang mampu diserap KUD Batu sekitar 16 hingga 17 ton per hari. Dengan program pembelian susu KUD untuk program susu gratis bagi siswa, Ismail mengaku sangat membantu KUD dalam pengembangan pasar susu pasteurisasi. Sehingga ke depan Ismail optimistis, kalau KUD Batu tidak hanya sekadar menjual susu ke IPS, tetapi sebagai koperasi penghasil makanan minuman dari susu.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Batu telah mencanangkan program minum susu gratis sejak 2013 lalu untuk siswa SD dan SMP. Program ini sangat membantu pengolahan susu pasteurisasi di KUD Kota Batu.  sup*

supriyanto/bhirawa

Menkop dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mendapat penjelasan proses pengolahan susu pasteurisasi dari Ketua KUD Batu.

(Dari kanan) Ketua KUD Batu, Menkop, Wali Kota Batu, Deputi Produksi Kemenkop saat menikmati susu pasteurisasi KUD Batu.

Menkop serahkan kartu izin UMK.

Menkop UKM dan Mendag Resmikan Koperasi Distributor Pupuk Bersubsidi

Menkop UKM dan istri saat mengunjungi gedung baru koperasi SBW bernilai Rp 8,4 miliar tanpa hutang bank.

Kagumi Koperasi SBW yang Bangun Gedung Megah dari Iuran Anggota MENTERI Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga sangat kagum dengan perkembangan Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Jawa Timur. Koperasi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 10.000 ibu-ibu tersebut mampu membangun gedung baru senilai sekitar Rp 8,4 miliar tanpa harus hutang ke bank.

Gedung berlantai 2 di jalan Raden Intan Kota Malang tersebut dibangun menggunakan dana iuran anggotanya.

Masing-masing anggota membayar iuran wajib Rp 1,25 juta dan jadilah bangunan megah di jalan akses pintu masuk Terminal Arjosari.

Ketua Koperasi SBW Sri Untari mengungkapkan koperasinya termasuk 100 besar koperasi di Indonesia dengan omzet usaha mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Untuk mempermudah pembinaan, anggota koperasi SBW berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok yang berdiri saat ini mencapai 308 kelompok, tersebar di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Gedung baru SBW yang

mulai dioperasikan awal bulan ini tersebut, untuk lantai bawah digunakan untuk supermarket dan uang pamer hasil produksi UKM anggota SBW. Supermarket tersebut melayani kebutuhan anggota maupun untuk tempat kulakan bagi anggota yang membuka toko/warung.

Hal ini karena barang-barang tersebut dikirim langsung oleh perusahaan atau prinsipalnya, sehingga harganya lebih murah.

Keberhasilan Koperasi SBW dalam mengembangkan usahanya ini menunjukkan bahwa jiwa gotong royong yang merupakan budaya bangsa ini telah diterapkan koperasi ini dengan benar. Sehingga mampu berkembang pesat, termasuk berhasil membangun gedung megah untuk pusat ritel. “ini contoh koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Ingat di Singapura, 62 persen ritelnya dikuasai koperasi. Sehingga saya berpesan jangan sampai usaha ritel ini dikuasai pihak ke tiga.

Harus dikelola sendiri oleh koperasi SBW,” pesan Puspayoga kepada pengurus yang mendampingi Untari. sup*

DALAM rangka memperkuat eksistensi koperasi dan menuju swasembada pangan nasional, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga bersama Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel meresmikan koperasi sebagai distributor pupuk bersubsidi, Sabtu (7/3).

Kegiatan yang dipusatkan di KUD Dampit Kabupaten Malang tersebut juga dihadiri oleh jajaran Direksi dari PT Pupuk Kaltim, Petrogres Gresik, dan PT Pusri, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Disperindag dan Bupati Malang.

Menkop Puspayoga mengatakan bahwa secara bertahap subsidi pupuk akan dikembalikan kepada petani melalui koperasi. Sehingga diharapkan ke depan, koperasi akan menjadi distributor pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Diakui, tidak semua koperasi siap untuk menjadi distributor, sehingga perlu dilakukan secara bertahap.

Langkah pengembalian subsidi pupuk ke koperasi tersebut di sisi lain juga untuk menjaga eksistensi koperasi dan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. “Campina itu adalah koperasi petani susu di Eropa. Sekarang sudah menjadi perusahaan raksasa dunia. Kalau koperasi tak diberi kepercayaan, maka eksistensinya akan ditelan bumi,” ungkap Puspayoga.

Sementara itu Mendag Rahmat Gobel menyambut baik keinginan Menkop untuk mengembalikan subsidi pupuk tersebut ke koperasi. Sebab untuk mencapai swasembada pangan dan kedaulatan pangan, diperlukan kerjasama yang sinergis antar kementerian, terutama

Mentan menandatangani penyerahan subsidi pupuk ke koperasi bersama Menkop UKM disaksikan Bupati Malang dan perwakilan Kementan.

dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, serta koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

“Kita perlu saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai agar kedaulatan pangan segera terwujud. Sehingga begitu Pak Puspayoga menginginkan agar subsidi pupuk dikembalikan ke petani melalui koperasi, saya langsung oke,” tegas Gobel.

Dikatakan Gobel, pupuk merupakan salah satu komponen vital dalam pertanian. Sehingga ketersediaan pupuk sangat menentukan produksi pertanian. Oleh karena itu pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk petani. “Jaga kepercayaan pemerintah yang telah memberi subsidi pupuk melalui koperasi. Jangan disalahgunakan dan dialihtangankan kepada pihak lain karena yang rugi nanti masyarakat,” pesan Gobel.

Dengan koperasi sebagai distri-

Pengesahan koperasi sebagai distributor pupuk.

butor pupuk bersubsidi diharapkan mampu memotong rantai distribusi pupuk hingga ke tingkat petani. Sehingga harga pupuk sesuai yang dipatok pemerintah dan itu artinya subsidi pupuk memang benar-benar sampai ke petani.

Lebih lanjut dikatakan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menghadapi MEA yang akan dimulai Januari 2016 mendatang. Sebab Indonesia saat ini masih belum siap dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Dalam bidang ketahanan pangan misalnya, Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan negara-negara lainnya. Padahal bumi Indonesia sangat luas dan kaya, sehingga perlu dikelola secara optimal.

“Ketahanan pangan adalah ketahanan nasional, kedaulatan pangan adalah kedaulatan negara. Tidak mungkin untuk memenuhi pangan nasional kita bergantung kepada negara lain. Sehingga para petani,

peternak dan nelayan merupakan pahlawan karena merekalah yang menjamin ketersediaan pangan bagi bangsa Indonesia,” tutur Gobel.

Selain itu, Menkop UKM dalam kesempatan tersebut juga meresmikan Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) dan bantuan fasilitas pembuatan akta pendirian koperasi secara gratis dan Klinik Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk mematenkan produk UMK. Izin UMK diharapkan akan dipermudah dan dipercepat, di mana wali kota/bupati agar memandatkan perizinan tersebut ke kecamatan.

Penerbitan izin ini sekaligus menggandeng BRI untuk mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan permodalannya. Pelaku UMK akan mendapat kartu bukti izin usaha UMK yang dapat digunakan juga untuk transaksi melalui ATM. Perbedaannya dengan ATM biasa, dalam kartu tersebut memuat data lengkap pengelola dan usahanya.

Bupati Malang Rendra Kresna mengakui kebutuhan pupuk di kabupaten Malang saat ini masih tercukup. Saat ini Kabupaten Malang mendapat jatah pupuk bersubsidi 150 ribu ton per tahun.

Jumlah tersebut hanya memenuhi 65 persen dari kebutuhan secara riil di kabupaten Malang.

Oleh karena itu, Rendra berharap pemerintah pusat menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Malang agar produksi padi bisa semakin ditingkatkan. “Banyak lahan kritis yang diusahakan petani untuk budi daya tanaman pangan.

Saat ini mereka belum mendapat alokasi pupuk bersubsidi,” tandas Rendra. sup*

Peluncuran kartu izin UMK yang terintegrasi dengan kartu ATM BRI.