Harian Bhirawa Edisi 9 Januari 2015

Pemkot harus mengantisipasi hal ini. Jangan sampai resapan menyempit sehingga berpotensi memunculkan banjir di Kota Mojokerto,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Junaedi Malik Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Jumat Pon, 9 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

9

AGENDA HARI INI

JANUARI 2015

 Gubernur H Soekarwo 06.30 13.00

Senam Bersama di Halaman Setdaprov Jatim Rapat Membahas Umbulan di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf

07.00 19.00

Di Ruang Kerja Salawatan Bersama Habib Syeh di Jl Bolodewo Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 08.00

Senam Bersama di Halaman Setdaprov Jatim Di Ruang Kerja

Bupati Angkat Staf Ahli yang Tak Ahli Nganjuk, Bhirawa Pengangkatan lima pejabat sebagai staf ahli oleh Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman menuai kritikan pedas dari kalangan dewan. Pasalnya kelima staf ahli yang dilantik pada awal 2015 itu dianggap tidak memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang kerjanya.

Pejabat yang baru saja dilantik sebagai staf ahli adalah Drs Mokhamad Yasin MSi, semula menjabat Sekretaris Dinas Dikporada dengan jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Kemudian Ir Istanto Winoto MM, semula Kepala Kantor Ketahanan Pangan kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

Selanjutnya Harjanto ST, semula Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah, jabatan baru Pj Staf Ahli Bidang

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Pelantikan lima staf ahli oleh Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman yang banyak mengundang pertanyaan di kalangan dewan.

Dana PSKS Dipotong, LSM GEMPAR Lapor Komisi E DPRD Jatim, Bhirawa Puluhan masyarakat Madura yang tergabung dalam LSM GEMPAR (Gerakan Masyarakat Peduli Madura) terpaksa mengadukan masalah pemotongan dana PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ke Komisi E DPRD Jatim. Pengaduan ini dilakukan karena mereka sudah tidak percaya dengan DPRD dan Pemkab Bangkalan.

“Kami sudah laporkan kasus ini ke Polres Bangkalan, tapi kami juga ingin melaporkan masalah ini ke DPRD Jatim karena kami sudah tidak percaya dengan DPRD dan Pemkab Bangkalan,” tegas Taufik selaku Ketua LSM GEMPAR di hadapan anggota Komisi E DPRD Jatim, Kamis (8/1).

Temuan kasus ini, kata Taufik berawal dari laporan masyarakat yang mengadu ke LSM GEMPAR. Masyarakat penerima dana PSKS yang harusnya menerima uang tunai Rp 400 ribu ternyata

 ke halaman 11

Abadikan Nama Korban AirAsia BANYAK cara untuk mengenang orang yang disayangi.

Ketua Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama (YTPSNU) Khadijah Surabaya Khofifah Indar Parawansa juga punya cara.

Yakni mengusulkan nama Naura Kanita Rosada Suseno yang menjadi korban pesawat AirAsia QZ 8501 menjadi nama perpustakaan di Sekolah Dasar Khadijah Wonokromo Surabaya.

“Naura merupakan anak didik sekolah kami, dan kalau boleh saya meminta izin kepada keluarga supaya nama lengkap Naura ini dijadikan nama perpustakaan yang

 ke halaman 11

Khofifah Indar Parawansa

Sentil..  Bupati dan Forpimda tes urine narkoba  Asal bukan aksi latah saja  Tiga Kabid Bakorwil keluhkan tidak dapat fasilitas Rumdin  Barang gratisan emang jadi rebutan  MUI kutuk pembunuhan 12 awak media Perancis  Waspadai aksi konspirasi untuk menyudutkan Islam

Dikunjungi Menteri PAN dan RB, Risma Pamer e-Kios Pemkot, Surabaya Sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW) yang digagas Pemkot Surabaya menarik perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi. Saat berkunjung ke Pemkot Surabaya, Kamis (8/1), Yuddy memberikan apresiasi positif terhadap upaya Pemkot dalam mereformasi sistem pelayanan publik di Kota Surabaya.

“Jadi, SSW ini sebenarnya sudah bertaraf dunia. Tak heran kalau sekarang program ini menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain,” kata Yuddy saat kunjungan kerja di Pemkot Surabaya, Kamis (8/1).

SSW kata dia termasuk satu di antara lima produk inovasi asal Indonesia yang dipamerkan

dalam eksebisi Public Service Excellence di Busan, Korea Selatan. Mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini menuturkan, berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Menurut

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pamer e-Kios kepada Menpan RB Yuddy Chrisnandi di Balai Kota Surabaya, Kamis (8/1).

Dalih Partisipasi Masyarakat Jadi Celah Pungli

Nomenklatur Berubah, Peran Pengawas PT Tak Jelas di UN

Dindik Surabaya, Bhirawa Dalih partisipasi masyarakat selalu menjadi alasan utama berbagai dugaan praktik pungutan liar yang kini tengah menjadi sorotan di sejumlah sekolah di Surabaya. Hal ini lazim, lantaran alasan tersebut juga dikuatkan dengan aturan formal, yakni UU Sisdiknas 2003.

Padahal, partisipasi masyarakat yang dimaksud berbentuk sum-

Surabaya, Bhirawa Pemisahan Perguruan Tinggi (PT) dari Kemenbuddikdasmen mulai menyisakan sejumlah persoalan. Di antaranya ialah ketidakjelasan peran serta PT dalam sistem pengawasan Ujian Nasional (UN) 2015 mendatang. Hingga berhembus kabar pengawas PT tak dilibatkan kembali dalam UN. Wacana itu semakin kuat mengingat hingga kini pihak PT belum dilibatkan dalam rapat koordinasi UN 2015. Seperti diungkapkan mantan Koordinator Pengawas PT UN 2013/2014 dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Alimufie Arief. Dia mengakui, hingga kini tak sekalipun dilibatkan dalam rapat koordinasi membahas persiapan dan pengawasan UN. Hal itu diakui Alimufie tidak menjadi masalah bagi PT. Sebab, sejak tahun lalu me-

Pengawas Sekolah Tak Punya Wewenang bangan sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan jumlahnya tidak ditentukan oleh satuan pendidikan. Sebaliknya, pungutan bersifat wajib, mengikat, dan jumlahnya sudah ditentukan. “Dari sisi UU memang ada ruang yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk melakukan pungutan,” kata Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi, Kamis (8/1).

Dia mengatakan, antara pungutan dan sumbangan sudah diatur jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Dinas Pendidikan (Dindik) tinggal mendorong sekolah

 ke halaman 11

Tiket Murah Pesawat Dihapus, KAI Siap Tampung Migrasi Penumpang Jakarta, Bhirawa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan kebijakan baru mengenai penetapan tarif batas bawah 40 persen dari tarif batas atas. Di mana, kebijakan tersebut tertuang dalam Permen Nomor PM 91 Tahun 2014.

Dengan kebijakan ini maskapai domestik tidak ada yang menjual tiket di bawah Rp 500 ribu alias tidak ada lagi penerbangan murah atau Low Cost Carrier (LCC).

Direktur Angkutan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Mohammad Alwi mengatakan, implementasi penetapan kebijakan baru ini sudah berlaku usai mendapatkan tanda tangan dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

“Implementasi berlaku sejak ditandatangani, ditandatanganinya pada 30 Desember 2014.

Dengan kebijakan itu, tidak ada

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Evaluasi APBD Jatim Lambat, Hambat Proyek Pembangunan

trie diana/bhirawa

Suasana terminal kedatangan domestik di Bandara Juanda, Kamis (8/1). Pemerintah telah menghapus tiket murah pesawat, dampak kebijakan ini akan terjadi migrasi penumpang pesawat ke moda transportasi lain, di antaranya kereta api.

DPRD Jatim, Bhirawa Keterlambatan gaji Januari 2015 yang diterima oleh seluruh anggota DPRD Jatim terus menjadi rasan-rasan di lingkungan lembaga legislatif ini. Padahal sesuai aturan dan mekanismenya dalam setiap penyerahan APBD Jatim selalu tepat waktu. Tak pelak, Jatim selalu mendapatkan reward dari pemerintah pusat yang disatukan dengan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar mengakui selama dirinya duduk sebagai anggota DPRD Jatim, tak pernah sedikitpun penyera-

 ke halaman 11

Pengoptimalan Saluran Irigasi Lodagung

Dikembangkan Jadi Pembangkit Listrik untuk Dukung Ketahanan Energi Pemerintah berencana mengembangkan saluran irigasi Lodagung di Desa Jegu, Kabupaten Blitar sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dengan kapasitas pembangkitan 1.300 KW atau 1,3 MW per tahun.

Hartono, Blitar Direktur Pengembangan Perum Jasa Tirta I Alfan Trianto mengatakan pengembangan saluran irigasi di Desa Jegu itu dilakukan sebagai upaya untuk menambah pasokan listrik di Indonesia.

“Program ini untuk mendukung ketahanan energi. Seperti dikatakan kementerian (Kementerian ESDM) mungkin 3-5 tahun lagi, ada krisis antara permintaan dan pengeluaran tidak imbang,” katanya ditemui dalam acara pemasangan tiang pancang pembangunan PLTM Lodagung di Bendungan Wlingi belum lama ini.

Ia mengatakan, kebutuhan

akan listrik setiap waktu bertambah, di mana antara permintaan dan pengeluaran tidak bisa imbang. Kebutuhan energi tinggi itu di antaranya dipengaruhi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan semakin meningkatnya perekonomian penduduk.

Pihaknya mengatakan, pengembangan saluran irigasi Lodagung itu sebenarnya sudah direncanakan sejak 2010, namun baru bisa direalisasikan saat ini.

Hal itu disebabkan, adanya ber-

 ke halaman 11

Saluran irigasi Lodagung akan dimanfaatkan pemerintah untuk pengembangan PLTM guna mendukung ketahanan energi.

SURABAYA

2

Jumat Pon 9 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Potensi Bencana Wilayah DAS Masih Tinggi

PANGGUNG BIROKRASI

DPD Ancam Pecat Pengurus DPC Pakai Narkoba Surabaya, Bhirawa Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur mengusulkan pemecatan dari keanggotaan partai terhadap salah seorang pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan yang terlibat kasus narkoba.

“Surat usulan pencabutan keanggotaan yang bersangkutan dari PDI Perjuangan sudah kami kirim ke DPP pada Rabu (7/ 1),” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur H Sirmadji Tjondropragolo di Surabaya, Rabu malam.

Alasan pemecatan adalah karena PDI Perjuangan sudah bertekad untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan narkoba, terutama upaya pemberantasan narkoba di internal partai yang sudah digariskan dan dijalankannya sejak 2001.

“Tes urine yang dilakukan terhadap para calon legislatif, misalnya, adalah salah satu tindakan nyata dari partai dalam upaya pemberantasan narkoba,” katanya.

Menurut dia, asas praduga tak bersalah pada diri yang bersangkutan merupakan urusan yang bersangkutan dengan pihak penegak hukum.

“Tapi bagi partai, kader yang terkait narkoba tidak bisa ditoleransi. Semoga DPP segera memberikan sanksi,” katanya dengan didampingi Sekretaris DPD PDIP Jatim, Kusnadi.

Kusnadi menambahkan usulan pencabutan keanggotaan diputuskan melalui rapat antara DPD dan DPC di Sekretariat DPD Jatim, Jalan Kendangsari Industri, Surabaya, Rabu (7/1) siang.

“Rapat sebagai tindak lanjut arahan dari DPD ke DPC pada tanggal 3 Januari yang meminta struktural cabang untuk mengumpulkan informasi terkait kasus tersebut dan memutuskan tindakan yang perlu diambil DPC,” katanya.

Dalam laporannya, DPC PDIP Lamongan mengusulkan kepada DPD PDIP Jatim untuk mengambil tindakan pencabutan keanggotaan kepada yang Q gat bersangkutan.Q

Dikunjungi Dubes Tiongkok Surabaya, Bhirawa Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN H.E. Yang Xiuping mengunjungi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis, guna meningkatkan kerja sama antara Tiongkok dengan ASEAN, termasuk dunia pendidikan kedua wilayah itu.

Dalam kunjungan itu, Dubes didampingi An Jingxian (First Secretary of Mission of China to ASEAN) dan Gu Shengqian (Third Secretary of Mission of China to ASEAN). Mereka diterima Wakil Rektor III Unair Prof dr Soetjipto MS PhD. Dari pihak Unair hadir Drs Vincensio Marselino Arifin Dugis MA PhD (Wakil Dekan III FISIP Unair dan koordinator ad hoc Pusat Studi ASEAN di Unair), dan David Segoh (Deputi International Office and Partnership atau IOP Unair).

“Kami ingin belajar dari Unair, karena Unair akan mendirikan Pusat Studi ASEAN. Kerja sama antara Tiongkok dan ASEAN sudah ada di berbagai bidang, termasuk politik, dan keamanan,” kata Dubes.

Menurut Dubes, kerja sama di bidang pendidikan juga sangat penting, apalagi bagi remaja, keluarga, dan negara. Pendidikan suatu negara bisa meningkatkan kualitas hidup bangsa dan mempererat kerja sama dua negara.

“Kami mendapat penjelasan dari Wakil Rektor bahwa Unair telah bekerja sama dengan beberapa universitas terkenal di Tiongkok, seperti Beijing, dan Tsinghua University. Saya senang sekali,” ujar Xiuping.

Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor III Unair berharap pemerintah Tiongkok akan memfasilitasi kerja sama lebih lanjut antara Unair dengan beberapa Q tam.ant perguruan tinggi di Beijing.Q

Pemprov, Bhirawa Daerah Aliran Sungai(DAS) masih menjadi wilayah dengan potensi bencana tertinggi di Jawa Timur. Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim , Kamis(8/1),merilis peta lokasi rawan banjir dan meminta masyarakat waspada terhadap tiga jenis banjir yang sewaktu-waktu datang meski intensitas hujan tidak terlalu tinggi.

trie diana/bhirawa

Berbahaya Bagi Pengguna Jalan

Bekas papan reklame berukuran kurang lebih tiga meter yang hanya digantungkan dengan tali dibawah jembatan penyeberang jalan (JPO) di kawasan jalan Urip Sumoharjo Surabaya, sangat membahayakan bagi penguna jalan yang melintas dibawahnya. Apalagi saat angin kencang papan reklame tersebut tampak bergoyang-goyang, Kamis (8/1).

Rekrutmen Outsourcing Dewan Berbau Politik ?

DPRD Surabaya, Bhirawa Proses rekruitmen tenaga out sourching di lingkungan DPRD Surabaya mulai dokomentari miring sejumlah pihak. Salah satunya akibat banyaknya tenaga outsourching lama yang telah mengabdi selama bertahun tahun tidak masuk tenaga yang lolos tes, membuat proses rekruitmen ini dicurigai sebagai permainan oknum tertentu yang ingin membangun monarkinya di lingkungan DPRD Surabaya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa puluhan pekerja outsorching di Sekretariat DPRD Surabaya sejak akhir Desember 2014 diputus kontrak kerjanya. Fatalnya,termasuk mereka yang sudah bekerja antara 5 hingga 10 tahun hanya dibekali selembar SK pemberhentian. Mereka diberhentikan diantaranya 9 orang petugas clening service, 6 orang petugas pengamanan dalam (Pamdal), dua orang sopir dan beberapa pegawai outsorching lainya.

Dasarnya adalah hasil tes psikologi yang diselenggarakan oleh internal DPRD Surabaya, hanya saja siapa penyelenggara dan yang memerintahkan masih terkesan rancu bahkan mulai saling lempar.

Pihak Setwan yang ditanya justru merujuk ke Ketua DPRD Surabaya, sebaliknya saat Armuji Ketua DPRD ditanya soal pelaksanaan system dan proses rekruitmen yang melibatkan pihak ketiga mengatakan jika hal itu bukan menjadi domainnya.

“Itu bukan domain saya” jawab Armuji singkat dikonfirmasi kemarin.

Ada tiga hal yang menjadi pertanyaan banyak pihak terkait pelaksanaan penjaringan tenaga outsourching DPRD Surabaya yang menggunakan metode tes psikologi lembar isian yakni apakah kegiatan tersebut sudah terprogram sebelumnya di Setwan DPRD, apa dasarnya bisa melibatkan pihak ketiga (kumpulan psikolog), dan terakhir dari mana asalnya anggaran yang digunakan.

Karena jika ternyata hanya merupakan kegiatan dadakan, maka ada kemungkinan bahwa proses rekrutment tenaga out sourching DPRD Surabaya bersifat dadakan, atau atas inisiatif oknum bahkan dugaannya juga bisa mengarah kepada tindakan nepotisme yang berlatar belakang politis, karena testing yang dilakukan terkesan tidak tepat.

Hal ini dikatakan Suyanto anggota komisi C DPRD Surabaya yang mengatakan bahwa harusnya metode testing yang diterapkan dibedakan antara keamanan, staf dan cleaning service.

“Harus dibedakan materinya karena tenaga yang akan direkrut sangat berbeda yakni ekamanan (pamdal), staf dan cleaning service, karena tidak mungkin materi yang untuk staf diberikan kepada calon tenaga cleaning service atau keamanan, begitu juga sebaliknya, tetapi yang terjadi semua dipukul rata dengan soal yang sama, saya mencurigai ada yang tidak Q gat beres,” ucap Suyanto kecewa.Q

DPRD Jatim Masih Ragukan Pelayanan BPJS Kesehatan DPRD Jatim, Bhirawa Masih amburadulnya pelayanan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan yang digagas oleh pemerintah pusat ini.

Tidak semua Anggota DPRD menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dari BPJS,

meski mereka secara aturan terkena potongan dua persen dari gaji. Alasan tidak menggunakan fasilitas BPJS, karena pelayanannya masih diragukan.

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mengaku dirinya menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dari swasta.

Alasannya, penggunaan pe-

layanan kesehatan melalui swasta murni sangat profesional dan prosedurnya ketika dilakukan klaim tidak berbelit-belit.

“Silahkan dipotong, saya ikut aturan. Namun, saya tidak menggunakan fasilitas kesehatan dari BPJS,” terang Sahat, Kamis (8/1).

Mantan anggota Komisi A DPRD Jatim ini, meyakini pe-

layanan BPJS perlu banyak dilakukan penyempurnaan, sebelum meminta semua masyarakat menjadi konsumennya.

Apalagi diketahui program BPJS ini belum sampai tersosialisasi hingga ke tingkat pedesaan. Hal ini dapat dilihat banyaknya masyarakat yang hidup di desa tidak mengenal apa makhluk Q cty yang disebut BPJS.Q

Menurut Kepala BPBD Provinsi Jatim, Sudarmawan, penyebab banjir di Jatim ada tiga jenis dan patut diwaspadai. Yakni banjir karena debit tinggi di aliran sungai, banjir rob (pasang air laut tinggi dibarengi hujan), dan banjir bandang (longsor disertai hujan deras di aliran sungai). Untuk banjir karena debit air sungai yang tinggi ada beberpaa titik rawan, yaitu wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo dan DAS Kali Kemuning di Sampang Madura.

“Bengawan Solo dan Kemuning ini yang kita waspadai, karena jika hujan intensitas cukup tinggi, maka cepat sekali banjir. Untuk DAS Kali Brantas masuk kategori aman, karena mitigasi relatif tidak berhadapan dengan masalah sosial,” kata Sudharmawan, dikonfirmasi, Kamis (8/1).

Dijelaskan, DAS Bengawan Solo ini cukup panjang dengan beberapa anak sungai, yakni Sungai Girindalu, Sungai Lorok, dan dan Sungai Lamong. Bengawan Solo melintasi 10 kabupaten di Jatiim, yakni Ponorogo, Pacitan, Madiun, Magetan, Ngawi, Mojokero, Tuban, Lamongan, Bojonegoro, dan Gresik.

Sedangkan DAS Brantas yang memiliki 40 anak sungai masih relatif aman, yakni di wilayah Kota Batu, Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto, Trenggalek, Tulungagung, Jombang, dan Nganjuk, Sidoarjo, dan Surabaya.

Selain itu, titik DAS di Jatim yang patut diwaspadai, yakni DAS Welang Rejoso Pasuruan dan Probolinggo dengan, DAS Pekalen Sampeyan Situbondo dan Bondowoso, DAS Gondoyudo Bedadung di Lumajang dan Jember, DAS Baru Bajul Mati Banyuwangi Bondowoso dan Situbondo, serta DAS Madura di Bangkalan Sampang Pamekasan dan Sumenep.

Mengenai banjir rob, Sudarmawan menjelaskan, jika yang potensi tinggi yakni terjadi di Sampang tepatnya Kali Kemuning ke arah tengah Kota Sampang saat laut pasang. Di wilayah Situbondo yakni pantai utara pasir putih dan pesisir pantai Sidoarjo di Kec Sedati juga diwaspadai.

Untuk potensi terjadinya banjir bandang berada terjadi di wilayah Kecamatan Temayang Bojonegoro dan Gunung Kapur Tuban. Selain itu, di sekitar lereng Gunung Argopuro wilayah Situbondo dan Jember juga berpotensi terjadi banjir bandang, karena hutan di gunung dan perbukitan mulai gundul.

Sementara wilayah Pacet Mojokerto hingga Cangar Kota Batu yang pernah alami banjir bandang, kini kondisinya juga tetap memiliki potensi kembali longsor. Namun, potensi terjadinya banjir bandang di kedua lokasi yang berdekatan di lereng Gunung Welirang itu tidak seekstrim di Bojonegoro, Tuban, Q iib dan Argopuro.Q

Potensi Bencana di jawa Timur Selama Penghujan Bencana

Wilayah

Banjir

DAS Bengawan Solo

Kabupaten/Kota

Ponorogo,Pacitan,Madiun,Magetan, Ngawi,Mojokero, Tuban, Lamongan, Bojonegoro, dan Gresik.

DAS Kemuning Sampang DAS Brantas Kota Batu, Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto,Trenggalek,Tulungagung, Jombang, dan Nganjuk, Sidoarjo, dan Surabaya.

DAS Welang Rejoso Pasuruan dan Probolinggo DAS Pekalen Sampeyan Situbondo dan Bondowoso DAS Gondoyudo Bedadung Lumajang dan Jember DAS Madura Bangkalan ,Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

DAS Baru Bajul Mati Banyuwangi Bondowoso dan Situbondo Banjir Rob Kali Kemuning Sampang Pantai utara pasir putih Situbondo Pesisir pantai timur Sidoarjo Banjir bandang Temayang Bojonegoro Gunung kapur Tuban Pacet Mojokerto Cangar Kota Batu Argopuro Situbondo Jember

Dirut PDTS KBS Mundur Surabaya, Bhirawa Adanya kabar bahwa Ratna Achjuningrum mengundurkan diri dari Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS sebenarnya sudah lama. Pengajuan surat mundur itu di sodorkan ke Wali Kota sejak Agustus 2014 lalu. Dan sampai sekarang, surat pengunduran sebagai Dirut masih dalam tahap proses.

Ratna Achjuningrum ketika dikonfirmasi Bhirawa mengatakan, terkait mengundurkan dirinya dari Dirut PDTS KBS berita lama karena prose situ sejak Agustus 2014 lalu. “ Saya masih belum bisa menerangkan sekarang, itu berita lama. Karena prosesnya itu sejak Agustus tahun lalu. Untuk saat ini saya masih belum komentar dulu terkait hal ini,” terang Dirut PDTS KBS pada Bhirawa, Kamis (8/1).

Ditanya, kenapa dirinya mengajukan surat mengundurkan diri dari PDTS KBS, Ratna memilih untuk tidak bercerita dulu alasannya. “ Saya gak bisa cerita dulu mas, ini masih proses pokoknya,” tambahnya.

Dirinya tetap berharap, PDTS KBS tetap menjadi ikon Kota Surabaya dan selalu dikunjungi masyarakat Dalam maupun luar Kota Surabaya, bahkan sampai Mancanegara. “ Tapi saya selalu berusaha untuk membuat KBS lebih maju,” harapnya.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Surabaya, Edi Rachmad menjelaskan, pengajuan surat pengunduran bermula ketika Ratna Achjuningrum meminta disposisi ke Wali kota Surabaya Tri Rismaharini.

Di mana dalam jawaban disposisi walikota, Ratna merasa diharuskan mengundurkan diri dari posisi Dirut PDTS KBS. “Dari jawaban disposisi Wali kota itulah kemdian bu Ratna membuat surat resmi pengunduran diri,” ujar Edi Rachmat, menirukan pernyataan Q geh.gat Ratna Achjuningrum, Kamis (8/1).Q

Kecamatan Rungkut Tak Punya Terminal

Pagi sampai Siang Puluhan Angkot Ngetem seperti Ular di Jalan Kali Rungkut Kawasan Jalan Raya Kalirungkut, Kecamatan Rungkut terlihat padat di saat jam masuk dan keluar pabrik. Seperti ular raksasa ,puluhan angkutan umum berjajar di sepanjang jalan, sehingga menyebabkan kemacetan lantaran dipakai untuk ngetem.

Selama itu , arus lalulintas dari arah Panjang Jiwo maupun sebaliknya dari arah Rungkut berjalan merambat.

Selain angkot yang ngetem menunggu penumpang, juga lalu alang buruh yang menyebrang jalan menambah keruwetan lalulintas dikawasan tersebut. Tak ada satupun petugas, baik dari kepolisian maupun Satpol

PP yang berjaga dan mengatur di daerah tersebut.

Camat Rungkut, Ridwan Mubarun ketika ditemui Bhirawa mengatakan, di wilayah Rungkut memang tidak memiliki terminal sendiri. Maka dari itu, banyak pangkalan-pangkalan angkot yang melanggar dan menyalahi aturan. Penyebab kemacetan buruh pabrik

rokok PT Sampoerna yang keluar dari pabrik.

“Puluhan angkot Lyn U jurusan Wonokromo-RungkutPenjaringan memang ngetemnya di depan pabrik Sampoerna. Dan itu menyalahi aturan karena sudah terpasang rambu-rambu dilarang parkir,” kata Iwan sapaan akrab Camat Rungkut pada Bhirawa, Kamis (8/1).

Ridwan juga berharap ada petugas dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya dan pihak kepolisian setempat agar sopir-sopir angkot bisa tertib dan mematuhi rambu-rambu lalulintas. “ Kalau bisa

Dishub dan Polisi disaat pagi masuk pabrikan dan sore harus ada di lokasi, jadi solusinya harus ada petugas yang berjaga,” harapnya.

Dirinya mengakui, bahwa puluhan angkot itu tidak parkir sampai berjam-jam bahkan tidak sampai menginap. Selain itu, kalau pangkalan angkot dipindah, Ridwan menambahkan nantinya buruh pabrik yang kesusahan untuk mencari angkot. “ Meski macetnya tetap merambat atau jalan, asal tidak berjam-jam untuk ngetem, tapi tetap saja angkot menyalahi aturan,” tamQ geh bahnya.Q

Meski sudah ada ramburambu lalulintas dilarang parkir, Puluhan angkot tetap ngetem di sepanjang Jalan Kalirungkut, Kamis (81).

geh/bhirawa

SURABAYA

Jumat Pon 9 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Jangan Ulangi Kasus Pungli DPRD Surabaya, Bhirawa Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, seharusnya kejadian pungli siswa mutasi ini tidak boleh terulang.

Karena tidak menutup kemungkinan, citra pendidikan di kota Surabaya yang selama ini bagus, tetapi dengan banyaknya kasus pungli yang terjadi nantinya akan merosot.

“Saya juga berharap hal ini mudahmudahan tidak berpengaruh dengan mental anak. Dan saya mengusulkan kepada dindik harus memberikan sanksi tegas kepada sekolahan yang melakukan kasus seperti ini. Yang nantinya dapat mengganggu psikologis anak,” pintanya.

DPRD juga tetap terbuka dengan laporan pungli karena sudah membuka posko pengduan. Posko dibuka agar pendidikan di Surabaya bertambah baik.

Sementara pemerhati pendidikan Ahmad Hidayat mengaku bahwa sebelum kasus SMA 15 sudah banyak kasus pungli yang lain. “Sebenarnya sumbangan AC untuk sekolah itu wajar kalau tidak memaksa. Akan tetapi, kalau memaksa dengan patokan besar atau kecil tidak diperbolehkan karena melanggar Perda.

Sudah disediakan biaya operasional gratis penuh dan bantuan operasional pendidikan daerah di surabaya” .katanya.

Posko yang didirikan oleh Komisi D di DPRD Surabaya ini tidak hanya melaporkan tentang kasus pungli, akan tetapi juga mengenai masalah pendidikan lainnya.

Seperti masalah gaji guru yang dibayar kecil atau masalah yang lain. Hal ini tentu lebih meningkatkan kerjasama antara masyarakat, guru dan pihak posko untuk mengurangi masalah lain yang muncul.

“Walaupun saat ini masih ada 3 kasus, tapi tentu menjadi hal besar dan berat yang Q gat.bj perlu diatasi”, tambah Ahmad.Q

KAI Pakai Tarif Bersubsidi Kembali Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Persero mengeluarkan kebijakan baru.

Mulai 1 Maret 2015 harga tiket kereta api untuk kelas ekonomi komersial AC jarak jauh dan sedang akan kembali menggunakan tarif subsidi. Sedangkan untuk KA lokal, tarif subsidi berlaku mulai 1 Januari 2015 atau tidak mengalami perubahan dari tarif sebelumnya.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sumarsono, di kantornya Kawasan Stasiun Gubeng, Surabaya, Kamis (8/1) siang mengtakan, kembalinya KA ekonomi menggunakan tariff subsidi karena pemerintah secara resmi kembali memberikan subsidi kepada penumpang Kereta Api (KA) kelas ekonomi berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No.SP DIPA-999.07.1.957337/2015 dan Peraturan Menteri (Permen) No.5 tahun 2014.

Pemberian subsidi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini ditandai dengan penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) Perkeretaapian 2015 No. PL.102/A.1/DJKA/ 1/15. Dan No. HK.221/I/1/kKA-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi tahun anggaran 2015.

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Direktur Jenderal Kereta Api, Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko dan Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, di Ruang VIP, Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Penandatanganan kontrak PSO ini juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.

Tahun 2015, subsidi penumpang KA kelas ekonomi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1.523. triliun. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 240 miliar dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1,224 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh inflasi, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Besarnya subsidi yang diberikan pemerintah antara Rp 65 ribu sampai Rp Q geh 100 ribu setiap penumpang.Q

Percantik Halte Bis Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya kembali berbenah, kali ini mempercantik halte bis kota di seluruh Surabaya, salahsatunya di jalan Panglima Sudirman (Pangsud) Surabaya, Kamis (8/1).

trie diana/bhirawa

Penuhi Sarana Kesehatan, Berharap Kenaikan Anggaran PAK Pemprov, Bhirawa Mengejar pemenuhan sarana dan pra sarana kesehatan bagi rumah sakit dan Puskesmas, Dinas Kesehatan berharap bisa meningkatkan anggarannya di atas Rp150 miliar dalam PAK APBD Jatim nanti.

Kepala Dinkes Jatim, dr.Harsono, menyatakan, DIPA Rp150 miliar yang baru digedok diperuntukan untuk untuk perluasan rumah sakit, puskesmas, dan ponkesdes. Sedangkan untuk pengadaan alat-alat rumah sakit di 13 UPT di Jatim, Dinkes Jatim masih membutuhkan anggaran lebih banyak. ‘’Untuk anggaran pengadaan alatalat kesehatan di 13 UPT Dinkes Jatim saja angkanya mencapai 120 miliar dan ini masih jauh dari DIPA tahun 2015. Kita berharap nanti ada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),’’ ucapnya.

Menurutnya, pengadaan alat-alat kesehatan merupakan kebutuhan yang mendesak, hal ini dikarenakan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Banyak UPT dan rumah sakit yang harus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanannnya.

Salah satunya dengan meningkatkan mutu dan layanan kepada pasien. ‘’Mutu dan layanan ini akan terlihat manakala UPT dan rumah sakit

Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Surabaya siap melayani pasien. memiliki peralatan yang canggih selebihnya bagaimana rumah sakit meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya,’’ jelasnya.

Menurutnya, selain peralatan rumah sakit, yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki kinerja dan kualitas para pegawai, staf dan tenaga kesehatan di UPT dan rumah sakit. SDM ini sangat penting ditingkatkan karena SDM tersebut yang akan mengelola dan mengendalilan UPT dan rumah sakit. ‘Sebaik-ba-

iknya peralatan jika tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang baik maka pelayanan yang dihasilkan rumah sakit tidak akan bagus dan memuaskan,’’ ucapnya.

Ke depan ia berharap dengan adanya PAK dapat memperlebar kesempatan Dinkes dalam mengembangkan dan memajukan UPT dan rumah sakit milik Pemprov. Sampai saat ini dari 13 UPT yang berubah menjadi rumah sakit jumlah mencapai 6 paru Rumah Sakit Paru Pamekasan, Rumah Sakit

Bantah Pungli, Sumbangan untuk Renovasi Masjid Polrestabes Surabaya, Bhirawa Pengusutan dugaan pungli di SMAN 15 oleh Unit III Pidana Korupsi (Pidkor) Polrestabes Surabaya kian memanas. Kepada penyelidik Polisi, pihak SMAN 15 membantah keras adanya dugaan pungli yang dilakukan di sekolahnya.

Bertempat di ruang kesiswaan SMAN 15 Surabaya, Kamis (8/1) kemarin penyelidik Pidkor Polrestabes Surabaya kembali melakukan pengumpulan data (puldata) dan bahan keterangan (pulbaket).

“Pihak sekolah mengaku bahwa uang sebesar Rp 20 juta yang dikenakan bagi siswa mutasi, memang dipergunakan untuk pembangunan masjid yang masih kurang biaya,” tegas Kasat Reskrim AKBP Sumaryono, Kamis (8/1).

Lanjut Kasat, dalam pemeriksaan penyelidik diketahui bahwa dalam tahun ajaran 2013 terdapat dua siswa yang mutasi di SMAN 15. Siswa mutasi

pertama dimintai sumbangan guna pembangunan pendidikan, salah satunya pembangunan masjid. Dihadapan penyelidik, pihak sekolah mengaku uang tersebut memang digunakan untuk pembangunan masjid sekolah.

Sementara siswa mutasi ke dua tidak dikenakan sumbangan, dengan alasan orang tua siswa tersebut seorang guru.

Sedangkan pada mutasi siswa ke tiga, anggota Polrestabes Surabaya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menangkap Wakil Kepala SMAN 15 Bidang Kurikulum Nanang Achmad.

“Di depan penyidik, pihak sekolah mengakui bahwa pembangunan masjid sekolah memang dibiayai oleh APBD. Namun, biaya tersebut hanya digunakan untuk spek tertentu.

Sedangkan kekurangan renovasi bangunan diambil dari uang sukarela dari mutasi murid,” ungkap AKBP Sumaryono.

Ditambahkan Kasat, kekurangan biaya renovasi masjid itulah yang diakui pihak sekolah tidak masuk dalam anggaran dari APBD. Terkait nominal besar yang diminta sekolah pada wali murid, dan tidak sesuai dengan perkataan bahwa sumbangan tersebut merupakan sukarela. Lanjut Kasat, memang sumbangan tersebut sukarela, namun pihak sekolah juga mengatakan bahwa kekurangan biaya dalam pembangunan masjid.

“Pengakuan pihak sekolah memang sumbangan sukarela, berhubung kekurangan biaya masjid sekolah dirasa kurang banyak. Maka pihak sekolah mengatakan sumbangan dengan nominal tersebut,” tambah Kasat.

Mengenai adakah unsur tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap kasus ini, Kasat mengaku masih berkoordinasi dengan ahli tipikor dari Unversitas Bhayangkara (Ubhara) SuraQ bed baya.Q

Pasca Pembekuan Jalur Terbang, Lion Air Segera Akomodasi Penumpang Surabaya, Bhirawa Paska pembekuan izin jalur penerbangan beberapa maskapai, Lion Air segera mengakomodasi kebutuhan calon penumpangnya dari Bandara Internasional Juanda Surabaya .

“Kami sudah memiliki izin

untuk tujuh rute penerbangan dari Surabaya,” kata Manager Lion Air Cabang Juanda, Kholid Widodo, di Surabaya, Kamis.

Namun demikian, kata dia, dengan kondisi yang ada saat ini maskapai penerbangan tersebut ber-

komitmen akan patuh terhadap segala keputusan pembekuan penerbangan oleh pemerintah.

“Apabila pemerintah menganggap perlu ada perbaikan atau perizinan ulang seperti yang disebutkan, kami siap memperbaiki izin

tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, tujuh rute penerbangan Lion Air dari Surabaya yang dibekukan oleh Perum Air Navigasi Indonesia di antaranya rute Surabaya-Jakarta (JT 597 dan JT 887). Kemudian, Surabaya-Makassar (JT 708)

dna/bhirawa

dan rute Surabaya-Lombok (JT 646 dan JT 882).

“Berikutnya rute Surabaya-Balikpapan (JT 730), Surabaya-Denpasar (JT 990), Surabaya-Ambon (JT 886), dan rute Surabaya-Solo (IW 1817),” Q gat katanya.Q

Paru Batu, Rumah Sakit Paru Madiun dan Dungus, Rumah Sakit Paru Jember dan rumah sakit mata di Surabaya. ‘’Sedangkan sisanya masih belum dan kita berharap tahun 2015 ini UPT tersebut dapt berubah menjadi rumah sakit,’’ harapnya.

Ditemui terpisah Direktur RSUD dr Soetomo dr Dodo Anondo MPH mengaku DIPA kesehatan tahun 2015 tidak berpengaruh besar terhadap pembangunan dan pengembangan RSUD dr Soetomo. Dalam waktu dekat fasilitas dan pelayanan RS akan semakin baik. Sebab, rumah sakit terbesar di Indonesia Timur itu bakal mendapat suntikan dana yang cukup besar dari APBD Jatim 2015 dan dana fungsional (pemasukan RS, red) sebesar Rp 977 miliar. ‘’Kita akan mendapatkan dana sebesar Rp 977 miliar yang terdiri dari APBD 30 persen dan dana fungsional 70 persen,’’ ucapnya.

Menurut Dodo, saat ini pihaknya tengah menginventarisasi kebutuhan.

Salah satunya gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT).

Bangunan yang molor dua tahun itu diberi anggaran Rp 50 miliar. Uang tersebut berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Pemprov Jatim. ‘’Kita mentargetkan gedung PPJT ini akan rampung 2016 sehingga pembangunanya harus dipercepat,’’ Q dna ucapnya.Q

Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan

Pertengahan Januari, Kejati Bakal Tetapkan Tersangka Korupsi Kejati Jatim, Bhirawa Janji Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mengenai penetapan tersangka korupsi dan menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, bakal ditepati. Pertengahan Januari nanti, hal tersebut bakal diekspose oleh Korps Adhyaksa yang beralamatkan di Jl A Yani 54-56, Surabaya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan hal tersebut.

Menurut Romy, pertengahan Januari nanti akan ada ekspose dari Kepala Kejati Elvis Johnny, terkait penanganan kasus korupsi oleh bidang pidana khusus (pidsus) Kejati jatim.

“Tanggal 14 pekan depan, bertepatan dengan sertijab Kajari-kajari, pimpinan (Kajati) akan mengumumkan kenaikan level pengusutan perkara. Kemungkinan juga beserta penetapan tersangka kasus korupsi,” terang Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Kamis (8/1).

Mengenai kasus korupsi apa saja yang akan diekspose, Romy mengaku belum mengetahui hal tersebut. Dirinya hanya mengetahui adanya sertijab yang dilakukan oleh Kajati kepada Kajari, serta pengumuman kenaikan level pengusutan kasus. “Lebih jelasnya, tunggu tanggal 14 saja.

Sebab, Kajati sendiri yang akan menjelaskan,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Bhirawa, saat ini penyidik pidana khusus Kejati Jatim sedang memfokuskan pada pengusutan kasus korupsi. Diantara pengusutan ini, salah satu yang menjadi fokus penyidikan di Kejati adalah kasus dugaan pungli tera SPBU oleh UPTD Metrologi. Dimana pelaksana teknis peneraan itu dilakukan dibawah Disperindag Jatim.

Selain fokus pada kasus tera SPBU, penyidik juga sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek gedung mess santri di Kanwil Kemenag Jatim.

Diketahui, dua gedung berlantai tiga ini dibidik karena pembangunannya tidak sesuai spek. Banyak bagian gedung yang sudah rusak, sehingga hingga kini Q bed belum digunakan.Q

Asyik Surving Dunia Maya, 12 Pelajar Digaruk Satpol PP Sedang asyik bolos dan bermain di dunia maya (warnet) di kawasan Jalan Ploso Baru pada jam sekolah yakni jam 10.00, 12 pelajar di garuk aparat penegak Perda Kota Surabaya. disaksikan pihak sekolah dan orang tuanya, petugas StapolPP Surabaya akhirnya memberikan sangksi pemotongan rambut sampai gundul.

Sebanyak 12 pelajar digaruk anggota Satpol PP Surabaya , Rabu (7/1). Mereka dirazia karena kedapatan berada di beberapa warnet di kawasan Jalan Ploso Baru pada jam sekolah yakni jam 10.00.

Saat dirazia aparat pe-

negak perda tersebut, para pelajar mayoritas sedang asyik bermain-main di dunia maya serta masih mengenakan seragam sekolah. Ironisnya ada yang kedapatan sedang berpelukan mesra saat dirazia.

Para ABG tersebut dirazia

saat berada di warnet Master, warnet Sentro dan warnet Point.Net. Mereka berasal dari berbagai sekolah, antara lain SMP Giki 2, SMK Bakti Samudra , SMA PGRI 4, SMK PGRI 3, SMKN 8, SMK Berdikari 1, SMP PGRI 1, SMK 45, SMK Bubutan, SMA Muhammadiyah 7. Kemudian oleh anak buah Irvan Widyanto para siswa itu dibawa ke kantor Satpol PP Surabaya.

Selain harus menandatangi surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pihak Satpol

PP juga memanggil pihak sekolah dan orangtua pelajar yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, untuk memberikan efek jera, para siswa yang terkena razia terpaksa digunduli rambutnya oleh petugas.

Di kantor Satpol PP, sudah siiap tiga ‘tukang cukur’ yang memotong pendek rambut para pelajar tersebut. Seperti layaknya tukang cukur profesional, para pelajar diberi pelindung kain putih saat rambutnya dipotong.

“Rambutnya kita potong

pendek agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu pihak sekolah dan orangtuanya juga kita datangkan. Si anak juga buat surat pernyataan,” ujar Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto.

Dijelaskan Irvan, razia terhadap anak sekolah tersebut digelar secara rutin.

Sehari sebelumnya Satpol PP merazia sebanyak 14 pelajar. Mereka diamankan saat berada di Sentra Foodcourt Pusura di Jalan Ketabangkali, Taman

Mundu serta Taman Valiatif Ditambahkan Luluk, salah seorang anggota Satpol PP wanita bahwa dirinya yang mengamankan langsung sepasang pelajar di salah satu warnet di Jalan Ploso Baru, kemarin. Saat di dalam warnet kedua kedapatan sedang pacaran dan masih mengenakan seragam sekolah.

“Saya sendiri yang mengamankan. Layaknya mereka seperti orang dewasa yang berkasih-kasihan, ketika itu keduanya asyik

berpelukan,” tutur Luluk.

Menurut Irvan, razia kepada kalangan pelajar sebagai cara untuk menekan niatan pelajar yang kerap membolos sekolah. “Mereka itu pamit dari rumah dengan orangtuanya khan pergi ke sekolah. Lha ternyata mereka tidak masuk sekolah alias bolos,” tandas Irvan.

Setelah para siswa mengisi surat pernyataan dan disaksikan oleh pihak sekolah dan orangtuanya, selanjutnya diperbolehkan Q geh pulang.Q

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Jaminan Keselamatan di Jalan Sudah kelewat banyak korban harta, raga dan jiwa, terbuang sia-sia di jalan raya selama setengah tahun terakhir. Ironisnya, kecelakaan lalulintas di darat, hampir seluruhnya (95%) disebabkan faktor human error. Pada angkutan umum, tragedi kecelakaan seluruhnya disebabkan oleh kru. Kesalahan manusia dibalik stir kendaraan, bisa berupa tidak terampil (in-kompetensi), ugal-ugalan, sampai dibawah pengaruh narkoba dan miras. Nyata-nyata merugikan orang lain.

Secara umum, kecelakaan lalulintas di Indonesia tergolong paling tinggi di dunia. Lebih lagi jumlah korban me­ ninggal, tiada yang menandingi di seluruh dunia. Misalnya, hanya dalam waktu tiga hari pelaksanaan Operasi Lilin 2014 (24-26 Desember), korban tewas tercatat 74 orang. Itu tidak termasuk kecelakaan AirAsia yang merenggut 155 jiwa penumpangnya. Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah kecelakaan tertinggi, bersama-sama dengan Jawa Barat.

Tingginya angka kecelakaan dan korban jiwa di Jawa Timur dapat dilihat dari dua pekan Operasi Ketupat Semeru 2014 (untuk arus mudik lebaran). Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan di darat sebanyak 64 orang. Yang luka berat 111 orang. Korban jiwa ini sudah menurun, karena tahun lalu (juga hanya selama dua pekan) yang meninggal sebanyak 84 orang. Ini berarti setiap hari terdapat 2-3 orang korban jiwa, meninggal akibat kecelakaan lalulintas.

Jumlah kecelakaan juga tergolong spektakuler. Selama dua pekan Operasi Ketupat terjadi laka-lantas sebanyak 559.

Jadi selama sebulan, kira-kira bisa terjadi lebih dari 1.200 kasus kecelakaan. Ini tentu sangat memprihatinkan. Dari jumlah angka tersebut, ada beberapa perusahaan otobus (PO) yang mendominasi yaitu Sumber Kencono (berubah nama menjadi Sumber Selamat), AKAS, Mira, Restu dan Harapan Jaya.

Berbagai operasi disiplin lalulintas memang terbukti mencegah (dan menurunkan) terjadinya kecelakaan sampai 15%. Misalnya, efek Operasi Zebra berhasil menekan korban jiwa sampai 38%. Pada saat digelar operasi korban jiwa tercatat 452 orang, sebelum Operasi Zebra sebanyak 735 jiwa.

Namun tetap saja korban jiwa masih terlalu banyak.

Setiap detik di jalanan, faktor human error bisa meng­ ancam siapa saja, sesama pengendara, penumpang angkutan umum, pejalan kaki atau bahkan yang sedang duduk-duduk di warung kopi. Sebagaimana terjadi bus Sumber Kencono yang dikemudikan secara ugal-ugalan menyeruduk sebuah warung di Ngawi, Jawa Timur. Sudah pula terjadi, rombongan pejalan kaki disapu “samber-nyawa” oleh pengemudi yang mengkonsumsi alkohol dan narkoba.

Namun persyaratan terampil mengemudi terasa tak cukup untuk menjamin keselamatan lalulintas. Begitu pula uji psikologis, seharusnya lebih diarahkan pada kendali kejiwaan calon sopir. Bukan sekadar menghitung cepat deretan angka-angka yang nyaris tak berimplikasi apapun di jalan raya. Agaknya, Polisi perlu menambahkan syarat, yakni bebas alkohol dan zat psikotropika pada setiap pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi).

Metodanya bisa melalui pemeriksaan darah, dilakukan oleh bidang kedokteran kepolisian. Manakala ditemukan kandungan alkohol dan psikotropika, Polisi wajib membatalkan permohonan SIM, sekaligus mengantar calon pemilik SIM ke panti rehab atau ke ruang tahanan. UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas telah banyak mengatur berbagai hal sekitar pengemudi dan kendaraan. Tetapi yang diatur hanya ”penampakan” luar.

Misalnya pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4) memang telah merinci orang (pengemudi) dan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Begitu pula pasal 287 ayat (5) telah merinci batas kecepatan. Serta pasal 283 yang melarang ugal-ugalan dalam mengemudi. Namun kondisi ”dalam” tubuh pengemudi belum diatur. Padahal kondisi ”dalam” tubuh lebih sangat menentukan. Misalnya pengaruh obatobatan serta miras.

Pengadilan di berbagai negara saat ini menerapkan UU lain (tambahan) untuk membuat efek jera pengemudi busuk secara luar-dalam. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mengevaluasi dan Merenung Diri Sadar atau tidak sekarang kita sudah berada di tahun 2015. Tanpa terasa, 2014 telah berlalu begitu cepat. Waktu melintas di depan mata tanpa dapat ditahan. Karenanya, sudah saatnya bagi kita untuk mengevaluasi diri dan merenungkan diri kita apakah kita sudah menjadi orang yang baik tahun lalu dan siapkah kita menjadi orang yang lebih baik di tahun ini?

Dan, sadarkah kita bahwa artinya umur kita bukannya semakin panjang, melainkan semakin pendek? Lantaran, semakin bertambahnya usia kita, semakin berkurang jatah kita hidup di dunia fana ini. Kondisinya memang berbanding terbalik. Sudah selayaknya kita merenungkan diri apa yang salah dalam diri kita.

Kemarin, di penghujung 2014, negara kita tertimpa musibah dengan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di negeri kita tercinta. Mungkin Allah SWT sedang memberikan cambuk bagi kita untuk lebih mendekatkan diri padanya. Musibah adalah sebuah teguran, bukan untuk sebuah penyesalan.

Kita yang masih diberi kesehatan, harusnya lebih mawas diri dan lebih tekun untuk menjalankan segala kewajibannya, bukannya malah semakin mendekati larangan-Nya. Karenanya, kita perlu evaluasi, mana yang salah - harus ditinggalkan, mana yang kurang - harus ditambah, dan sejauh mana telah berjalan di jalur yang lurus dan benar.

Setelah evaluasi, tentu kita harus merenungkan kenapa kita berbuat salah dan masih kurang dari yang diwajibkan atau di­ sunnahkan. Lantas, sejauh mana kita telah berbuat baik sesuai yang diajarkan agama ataupun dicontohkan Rasullah SAW. Merenung, untuk dapat berbuat lebih baik di tahun 2015 ini.

Jangan sampai kita termakan dan menjadi korbannya waktu lagi, seperti di 2014 lalu. Lantaran, “Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia.” Mudah-mudahan kita dapat menghindari kondisi tersebut di 2015 ini. Aamiiin.

Cicih Sugiarto Jl KH Agus Salim 170 Sabang, Menteng Jakarta Pusat

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Pon 9 JANUARI 2015

Pejuang Belia Peraih Nobel Perdamaian Adalah Malala Yousafzai, seorang gadis belia kelahiran Pakistan, 12 Juli 1997. Pada masa remajanya ini, dia dihadapkan oleh teror yang mengintai dirinya. Bahkan dia telah diburu karena telah menyuarakan hak-hak pendidikan bagi anak-anak perempuan. Ketika berada di dalam sebuah bus, seorang masuk dan mencari Malala kemudian menembaknya.

P

enembakan merupakan suatu hal yang sangat mengerikan. Penembakan terkait dengan peperangan, pembunuhan, atau bahkan kriminalitas. Namun demikian, pada kenyataanya, penembakan adalah sebuah hal yang sangat menakutkan. Apalagi, penembakan tersebut memakan korban seorang remaja perempuan berusia 14 tahun, Malala Yousafzai. Sungguh hal itu merupakan kekejaman yang nyata.

Itulah secarik kisah yang ditulis oleh Malala dengan bantuan seorang jurnalis Inggris, Christina Lamb dalam bukunya yang berjudul “I am Malala”. Dalam buku tersebut, Malala menguraikan memoar keterancamannya dan sekaligus mengulas perjuangannya, mengapa dia bisa ditembak padahal dia adalah seorang perempuan yang masih di bawah umur.

Meski Malala adalah seorang gadis belia di bawah umur, ternyata perjuangan dan keberaniannya secara lantang menyuarakan hak pendidikan bagi anak-anak perempuan telah menyinggung gerakan Taliban di Pakistan.

Oleh karena itu, di suatu bus yang mengangkut anak-anak pulang sekolah, Malala pun mendapatkan tembakan secara tragis oleh salah seorang anggota Taliban yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu.

Pelaku penembakan adalah anggota dari gerakan ekstremisradikalis Taliban. Menurut Hendri F. Isnaeni, Taliban yang ada di Pakistan bukanlah Taliban yang diperangi oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Afganistan. Mereka mengadopsi nama Taliban karena memang dekat dengan kelompok yang menguasai Afganistan sejak 1996 itu.

Taliban bermarkas di Waziristan Selatan, daerah semi-otonomi yang dikuasai suku-suku lokal di sepanjang perbatasan Paki-

stan dan Afganistan.

Kelompok Taliban Pakistan ini membenci kedekatan hubung­ an antara Pakistan dan Barat. Mereka juga membangun kekuat­an bersama Taliban yang ada di Afganistan, meskipun pada dasarnya tujuan dari kedua kelompok Taliban tersebut berbeda. Jika Taliban Afganistan menginginkan pembebasan dari penindasan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, maka Taliban Pakistan tidak demikian, tetapi menargetkan Pakistan sendiri sebagai pihak yang harus ditundukkan.

Taliban Pakistan ini juga mengeluarkan dekret larangan bagi anak-anak perempuan untuk bersekolah dan pergi ke pasar.

Dengan demikian, banyak warga Pakistan ketakutan karena larangan tersebut karena mendapatkan ancaman. Namun demikian, Malala hadir untuk

menentang larangan tersebut.

Malala tetap pergi ke sekolah dan memperjuangkan hak-hak bagi anak-anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama.

Akibat yang dipertaruhkan Malala itu ternyata memang harus dibayar mahal dan mengancam nyawanya. Malala pun ditembak pada 9 Oktober 2012 lalu. Sebuah bus sekolah yang mengantarkan anak-anak pulang dari sekolah pun diberhentikan oleh seorang penembak dari Taliban. Penembak itu pun menargetkan Malala sebagai objeknya karena telah lantang berani menentang Taliban.

Meskipun kasus penembakan terhadap Malala tersebut menuai banyak pemberitaan kontroversial, tetapi yang jelas secara nyata adalah bahwa Malala seorang yang berani dalam memperjuangkan hak-hak bagi anak-anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak di Pakistan. Tidak main-main, bahkan Malala telah mempertaruhkan nyawanya demi apa yang diperjuangkannya tersebut.

Perjuangan dan keberanian Malala tersebut pun mendapatkan simpati dunia. Malala berhasil memperoleh penghargaan Internasional Children’s Peace Prize tahun 2011 dengan berada di posisi runner up. Tidak hanya itu, Malala juga berhasil meraih nominasi Nobel Prize 2012 dan Person of The Year 2012. Malala juga menerima National Peace Award dari Perdana Menteri Raza Gilani. Yang terbaru, pada 2014 ini, Malala berhasil meraih penghargaan no-

bel perdamaian.

Berbagai penghargaan yang diterima oleh Malala tersebut mengukuhkan dirinya sebagai perempuan belia yang berpengaruh di dunia. Dia telah menunjukkan keberaniannya untuk pendidikan bagi kaum perempuan.

Hanya saja, keberaniannya itu penuh dengan risiko; tembakan pada kepalanya. Namun demikian, dialah pejuang bagi anak-anak perempuan untuk pendidikan.

Perjuangan Malala tersebut sangat menginspirasi dunia.

Keberaniannya dalam mempertaruhkan nyawanya sendiri demi perjuangan untuk pendidikan itu telah menuai banyak simpati masyarakat dunia. Tidak hanya itu, namanya pun dikenang sebagai simbol perlawanan, perjuangan, dan keberanian dalam membela anak-anak perempuan agar bisa mendapatkan pendidik­ an yang layak. Hal itu pun membuat gerakan radikal Taliban di Pakistan sangat murka yang menganggap Malala berpikiran sekuler dan pro-Barat.

Akhirnya, dengan membaca buku yang berjudul “I am Malala” ini, para pembaca diajak untuk menyelami kisah perjuangan dan keberanian Malala Yousafzai, gadis belia yang memiliki pengaruh besar dalam perjuangannya yang gigih. Dia berani mempertaruhkan nyawa demi perjuangannya menuju kebenaran. Dia adalah pahlawan kecil yang menjadi simbol keberanian dalam melawan ketidakadilan dan kebrutalan.

Secara tersirat, perjuangan Malala itu juga menjadi keteladanan bagi seluruh masyarakat dunia untuk turut berjuang dalam menegakkan sendi-sendi keadilan dan pendidikan yang layak. n

Judul Buku : I am Malala; Menantang Maut di Perbatasan Pakistan-Afganistan Penulis : Malal Yousafzai & Christina Lamb Penerbit : Mizan Cetakan : Pertama, 2014 Tebal : 386 halaman Peresensi : Supriyadi Pengamat Sosial Pada Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta

Resensi Buku :

T

Mengungkap Misteri Tembok Zulqarnain

embok yang dibangun oleh Zulqarnain pada masa lalu untuk menghalangi bangsa Yakjuj dan Makjuj (bangsa penghancur) sangat mahsyur hingga zaman sekarang ini.

Namun, yang jadi tanda tanya besar adalah di manakah tepatnya tembok Zulqarnain itu berada?

Banyak pendapat mengatakan dan menduga bahwa tembok Zulqarnain itu adalah tembok besar cina yang kita kenal sekarang ini.

Bangunan yang menjadi salah satu keajaiban dunia itu benarbenar memukau orang-orang yang melihatnya. Bagaimana tidak, sebab tembok tersebut dibuat sebelum manusia mengenal alat-alat canggih seperti zaman sekarang ini tapi dapat membuat bangunan yang besar dan begitu panjang.

Zulqarnain sendiri adalah seorang raja yang diceritakan dalam Al-Quran dan memiliki kekuasaan yang begitu luas. Sejarah mengenalnya karena memiliki strategi brilian dengan membangun tembok besar ketika melawan bangsa Yakjuj dan Makjuj, bangsa pemusnah yang sangat bengis.

Lewat buku ini, dengan begitu apik Muhammad Raghib ath-Thabbakh, pakar sejarah asal Yaman, menyajikan kajian ilmiah berdasarkan dalil-dalil syar’i berpadu dengan fakta-fakta kontemporer.

Semua itu akan menjawab segala penasaran kita tentang bagaimana sifat terjang Zulqarnain dan upayanya dalam melawan bangsa Yakjuj dan Makjuj serta strategi dalam membangun tembok besarnya dan menunjukkan dimana sebenarnya tembok itu berada.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Zulqarnain membangun tembok tersebut setelah pulang dari negeri Yakjuj dan Makjuj. Ia lalu menuju dua gunung, menghitung jarak antara keduanya, yaitu

perbatasan tanah Turk ke arah timur. Ia mendapati jaraknya sejauh seratus farsakh. Kemudian, ia menggali fondasi hingga sedalam mata air, menjadikan lebarnya lima puluh hasta, menjadikan tepiannya bebatuan, tengahnya tembaga yang dilelehkan. Akhirnya menjadi fondasi gunung di bawah tanah. Di bagian atasnya dituangkan besi dan tembaga meleleh, sedangkan celah-celahnya diisi dengan tembaga kuning hingga bangunan itu berwarna kuning kehitaman. (hal. 136).

Sebagaimana hal ini juga tak menafikan keyakinan bahwa yang membangun tembok itu adalah raja Cina pada zaman itu. Alasannya adalah pembangunan tembok tersebut atas permintaannya dan dibangun dengan

pengawasannya. Hanya saja karena mereka saat itu lemah dan tidak mungkin membangunnya bersama rakyatnya sendiri, sementara musuhnya sangat kuat, raja pun minta tolong kepada Zulqarnain dan pasukannya yang tidak terhitung jumlahnya untuk membangun ketika ia sampai disana.

Bangsa Mongol (Yakjuj dan Makjuj) pun akhirnya tak mampu melawannya. Jadi, bangsa Cina berkat pertolongan Zulqarnain telah berhasil membangun tembok besar itu. Tentu saja keutamaan itu kembali kepada kekuatan Zulqarnain. (hal. 139).

Selain itu, penulis dalam buku ini juga membahas tentang perjalananperjalanan yang dilakukan Zulqarnain bersama pasukannya, menuju ujung Barat dan ujung Timur. Di ujung Barat, Zulqarnain menemukan benua yang kita kita kenal sekarang ini dengan nama benua Amerika.

Jadi dapat diambil ke­ simpulan bahwa pe­ nemu pertama benua Amerika adalah orang Arab, bukan Columbus seperti yang tercatat dalam buku sejarah buatan bangsa Barat-yang kebanyakkan selalu memutar balikkan fakta.

Pada bagian akhir buku ini, penulis memaparkan dan menjelaskan

tentang hadits-hadits yang menceritakan bahwa bangsa Yakjuj dan Makjuj akan kembali berkuasa di muka bumi ini setelah berhasil menghancurkan tembok yang di bangun oleh Zulqarnain yang selama ribuan tahun menahan mereka dari tempat kediaman dan negeri mereka untuk menghancurkan bangsa lain. Dan jika itu terjadi, itu adalah sebagai tanda bahwa kehidupan dunia akan segera berakhir sebagaimana janji Allah SWT. Dengan membaca dan mempelajari buku ini, umat Islam di harapkan dapat mengungkap dan bangkit dari kebohongankebohongan sejarah yang selama ini melekat dalam pikiran kita serta meluruskan sejarah yang telah dibolak-balikkan. Kalau selama ini The Great Wall (Tembok Besar) yang berada di Cina hanya menjadi kebanggaan penduduk negeri tersebut, fakta membuktikan bahwa umat Islam-lah yang seharusnya lebih bangga dan percaya diri. Hal ini disebabkan karena yang membangun tembok tersebut merupakan seorang muslim, yaitu Zulqarnain.

Dengan mengetahui fakta sejarah ini, anak cucu kita akan mengetahui bagaimana kehebatan para pendahulunya. Hal ini akan membangkitkan semangat dan diri mereka dalam menggapai gelar khairu ummah (sebaik-baiknya umat) di muka bumi ini. Selamat membaca. n

Judul Buku : Zulqarnain dan Tembok Cina Penulis : Muhammad Raghib ath-Thabbakh Penerbit : Tinta Medina Tahun : I, 2014.

Tebal : 285 halaman.

ISBN : 978-602-9211-99-3 Peresensi : Muhammad Saleh Pengajar di SD IT Tarbiatul Aulad, Barabai, Kalimantan Selatan.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pon 9 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Dukungan Pencalonan Nadir Terus Mengalir Gresik, Bhirawa Pencalonan Ir Ahmad Nadir sebagai Calon Bupati (Cabup) Gresik periode 2015-2020 mendapat respon positif dari masyarakat. Ini terbukti dengan banyaknya telepon yang mendukung terkait dengan pencalonannnya.

Sejak diberitakan sejumlah media terkait dengan pencalonanya, dukungan yang diberikan terhadap mantan Ketua DPRD Gresik ini terus mengalir. ‘’Setelah diberitakan, banyak yang langsung telepon ke Pak Nadir,’’ kata salah satu orang dekat Nadir yang enggan disebutkan identitasnya ini, Kamis (8/1).

Sementara, Nadir sendiri mengakui belakangan memang mendapat banyak telepon ke Ponselnya dari masyarakat terkait dengan rencana pencalonannya sebagai Bupati Gresik 2015-2020

mendatang. Beragam respon yang disampaikan kepada Nadir. Selain siap mendukung pencalonannya, masyarakat juga memberi banyak masukan untuk Gresik ke depan bagaimana bisa tambah lebih baik. ‘’Tak hanya telepon, tapi juga banyak yang datang ke rumah. Yang punya PIN BB saya juga banyak memberi dukungan,’’ kata Nadir via Ponselnya kemarin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mantan Ketua DPRD Gresik periode 2004-2009, Ir H Ach Nadir menyatakan siap

maju menjadi salah satu bakal Cabup Gresik 2015. Bahkan, banyak kalangan yang menyatakan kalau Nadir bisa landing untuk menduduki kursi Bupati Gresik periode 2015-2020. Sebab, dia bisa menumbangkan kekuatan politik Bupati dan Wakil Bupati Patahana, SambariQosim (SQ).

Sejumlah tokoh politik dan Ormas kini sedang menggagas dan memunculkan mantan Ketua DPC PKB Gresik yang sukses membawa partai berlambang bintang 9 itu moncer di Gresik, hingga memiliki wakil rakyat sebanyak 22 di parlemen era 2004-2009 itu.

Mohammad Hamdan, misalnya, Wakil Ketua DPC PKB Gresik ini mengatakan, Nadir merupakan sosok yang masih

banyak memiliki pendukung.

Soal Nadir yang pernah menjadi terpidana korupsi menurutnya tak lepas dari unsur politik saat itu. ‘’Kami yakin bisa membuktikan nanti. Dan kami dengan sejumlah tokoh akan membawa beliau ke kancah politik kembali, karena masyarakat membutuhkan sosoknya agar berbagai persoalan di Gresik bisa teratasi,’’ ujar Hamdan.

Selain Hamdan, tokoh yang hendak mengusung Nadir sebagai calon bupati Gresik adalah Thohirin. Mantan anggota DPRD Gresik periode 2004-2009 dari Fraksi PDIP ini memiliki gagasan yang tak jauh berbeda. Sebab menurutnya kasus terjeratnya Nadir sudah banyak dipahami masyarakat. ‘’Kasusnya tak ada kaitanya dengan jabatannya se-

bagai Ketua DPRD ketika itu.

Karena saat menjadi Ketua DPRD beliau bersih tanpa korupsi, sehingga untuk menjeratnya sudah tidak ada peluang,’’ ujarnya.

Thohirin menyimpulkan, terhukumnya Nadir, menurutnya, tak dipersoalkan masyarakat karena masyarakat sudah tahu situasi politik saat itu. Terbukti kasus yang sama di daerah lain tak ada masalah, apalagi dihukum. ‘’Saat itu ada kasus yang sama, seperti Malang dan Lamongan, namun juga tak ada yang dihukum. Kami yakin masyarakat memahami itu. Secara admnistrasi tak ada masalah pencalonan beliau, karena sudah sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 2 UU Tipikor,’’ tandasnya.

Menurut Thohirin, banyak partai yang bakal meminang Na-

Lahan Pertanian Kota Mojokerto Menyempit

KELANA

Hasil Hearing, Komisi A BPN Segera Ukur Ulang Gresik, Bhirawa Komisi A DPRD kembali memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Gresik terkait laporan Edi Polando, warga Desa Gending, Kec Kebomas.

Pelapor merasa tanahnya diduga telah diserobot PT Segatama, berakhir dengan damai. Keduanya sepakat untuk dilakukan pengukuran ulang dan diberi patok baru.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Gresik, Bambang Adi Pranoto, persoalan ini memang menjadi kesalahan BPN. Sehingga, BPN harus bertanggungjawab dengan melakukan pengukuran ulang.

Pengukuran dilakukan segera, kalau bisa dalam pekan ini. Karena semakin cepat, maka semakin baik sehingga keresahan warga tak terkatung-katung. ‘’Semakin cepat semakin baik, karena ini jelas kesalahan pengukuran. Dalam rapat hearing ini kalau memang kedua belah pihak sudah menyepakati hal itu, maka permasalahan ini tak perlu dibesarbesarkan,’’ ungkap Bambang.

Sementara Lurah Desa Gending, Nur Farida mengatakan, persoalan ini bermula adanya jual beli tanah antara Edi Polando dengan PT Sega Tama Seluas 19.800 meter persegi. Namun ternyata, dalam sertifikat yang dikeluarkan BPN luasan tanah itu berubah menjadi 21.500 meter persegi. Dan sebelum dihearing oleh Komisi A sekarang, sebenarnya sudah dilaporkan kepada Kabag Pemerintahan Pemkab Gresik.

Karena tak ada tindak lanjut, akhirnya pihak Edi Polando melaporkan hal ini pada dewan. ‘’Awalnya yang bersangkutan melaporkan pada Pemkab, namun karena tak ada hasil akhirnya dibawa ke DPRD Gresik. Tanah itu sebenarnya merupakan milik Kayah Bin Juki, dijual kepada Edi Polando dengan luas 21.500 meter persegi.

Kemudian, Edi menjual tanahnya kepada PT Sega Tama seluas 19.800 meter persegi, sedangkam sisanya rencana awal digunakan untuk jalan. Karena Edi membeli tanah di belakang pabrik gagal, akhirnya tanah itu tak jadi digunakan jalan.Q kim

dir untuk menandingi kekuatan politik Patahana (Sambari-Qosim). ‘’Partai banyak yang melirik, kita lihat saja nanti. Sebab, sosok Nadir sudah bayak dipahami masyarakat sepak terjangnya seperti apa,’’ imbuhnya.

Sementara Nadir sendiri mengaku siap mencalonkan diri jika masyarakat menghendaki dirinya memimpin Gresik. Ia juga mengaku tak ada ganjalan soal hukum jika dirinya mencalonkan sebagai kepala daerah. ‘’Yang pasti kami siap jika masyarakat Gresik meminta saya mencalonkan diri. Soal persyaratan menjadi calon, baik secara hukum maupun administrasi saya tak ada masalah. Yang penting masyarakat Gresik yang meminta, saya siap dan ihlas,’’ jelas Nadir.Q eri

Para tersangka dan barang bukti saat diinterogasi petugas Polres kemarin.

achmad suprayogi/bhirawa

Barang Curian Dijual Secara Online Sidoarjo, Bhirawa Sindikat penadah barang hasil curian antar provinsi berhasil dibongkar Satreskrim Polres Sidoarjo. Dua orang penadah berinisial SA (Syamsul Arifin) dan S (Supriyadi) diamankan beserta barang bukti tiga unit Laptop, satu unit Ipad Apple, satu unit Tab Samsung dan satu unit Ultrabox, yang akhirnya dijual secara online.

Keberhasilan Polres Sidoarjo membongkar sindikat penadah barang curian ini, berkat adanya kerja sama dengan pihak Polres Manado yang memberikan informasi, adanya dugaan pelemparan barang curian dengan modus pecah kaca mobil di Kota Manado Sulawesi ke Kab Sidoarjo, yang salah satu tersangkanya sudah berhasil ditangkap Polres Manado.

Menurut Humas Polres Sidoarjo, AKP Syamsul Hadi, Kamis (8/1) kemarin berdasarkan informasi yang di-

dapat, Polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya didapati identitas seorang wanita berinisial LF (Lita Farida) didapat dari nama dan alamat tujuan paket barang curian itu. Informasi dari Polres Manado ada kiriman barang curian ke salah satu ekspedisi di Sidoarjo, anggota Reskrim langsung melakukan pengecekan di tempat ekspedisi yang disebut.

Saat dilakukan pengecekan di tempat ekspedisi, terdapat sebuah kiriman barang dari Kota Manado berupa satu kotak yang dibungkus plastik coklat dan ditujukan atas nama LF alamat Desa Kalijaten, RT 4 RW 1, KecTaman, Sidoarjo. Namun di jasa paket pengiriman barang yang mengambil barangnya bukan seorang wanita seperti di tuliskan pada alamat yang dituju. Ternyata diambil tersangka SA dan S di kantor jasa pengiriman paket.

Kecurigaan semakin me-

nguat lantaran tak singkronnya alamat yang dituju dengan pengambil barang. ‘’Oleh karena itu, anggota Reskrim di lapangan langsung melakukan penangkapan, dan ternyata saat dicek isi paketannya ada beberapa Laptop dan Tablet kiriman dari Manado yang merupakan barang curian itu,’’ jelas Samsul.

Ditambahkan Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, AKP Ayub, adanya penggunaan alamat dan nama penerima barang dengan menggunakan nama orang lain itu, untuk mengelabuhi petugas, dan sindikat penadah barang curian ini sudah enam kali melakukan transaksi. ‘’Jadi setiap ada kejadian pencurian dengan pemberatan modus pecah kaca mobil di Manado, tersangkanya selalu mengirimkan barang hasil curiannya ke beberapa kota, salah satunya Sidoarjo, dan ada juga yang dikirimkan ke Kalimantan,’’katanya.Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Lahan pertanian di wilayah Kota Mojokerto terus menyusut. Menyempitnya lahan pertanian itu, dampak dari alih fungsi tanah untuk perumahan serta perkantoran dan industri kecil. Dari data di Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Mojokerto, sempitnya lahan pertanian di kota dengan dua kecamatan ini, dari tahun ke tahun, penyusutannya mencapai angka 10%. Jika dibiarkan Kota Mojokerto bisa terancam banjir besar. ‘’Pemkot harus mengantisipasi hal ini. Jangan sampai resapan menyempit sehingga berpotensi memunculkan banjir di Kota Mojokerto ini,’’ tegas Junaedi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Kamis (8/1) kemarin.

Politisi PKB ini menambahkan, sebelum memberikan izin pendirian bangunan di suatu kawasan, harus memperhatikan RTRW (Ren cana Tata Ruang dan Wilayah). ‘’Langkah ini untuk menyelamatkan lahan pertanian di kota ini. Tujuannya untuk menjaga lingkungan dan menghindari banjir besar,’’ tegas Juned, panggilan akrab politikus asal Kel Kedundung ini.

Ditemui terpisah Muraji, Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Mojokerto, mem benarkan penyempitan lahan pertanian di Kota Mojokerto.

Sesuai laporan penggunaan lahan yang dilaporkan ke Badan Pusat Statistik dan Kementrian Pertanian tahun 2013 lalu, luas lahan pertanian kini tersisa 614 hektar saja. Angka ini bisa jadi semakin kecil, mengingat tiap tahun selalu ada pentusutan lahan sekitar 10%. ‘’Dari 614 hektar lahan tani itu, 351 hektar diantaranya merupakan lahan irigasi dan 12 hektar lahan sisanya merupakan lahan tadah hu-

Junaedi Malik jan. Dari total luas lahan itu, seluruhnya ditanami padi.

Dengan intensitas menanam satu hing ga tiga kali pertahunnya,’’ terangnya.

Penyusutan terbesar, lanjut Muraji, banyak terjadi di wilayah Kec Prajurit Kulon.

Ini terbukti dari sisa lahan yang hanya mencapai 251 hektar saja. Cepatnya penyusutan ini, menyusul arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto yang memploting wilayah dengan 10 kelurahan ini menjadi kawasan perkantoran dan perumahan sejak tahun 2009 lalu. ‘’Penyusutan terbesar ada di wilayah Kec Pralon, sedangkan Kec Magersari relatif stabil, jikalaupun ada penyusutan paling sekitar 10% saja,’’ jelas Muraji sembari menyebut luas lahan pertanian Kec Magersari kini tersisa 363 hektar.

Muraji menambahkan, luas lahan yang masih tersisa 614 hektar ini terbilang masih normal. Pasalnya, dalam RTRW Pemkot Mojokerto, lahan abadi yang harus disediakan hanya sekitar 104 hektar saja. ‘’Saya kira pesatnya pembangunan infrastruktur yang menggeser lahan pertanian di kota masih wajarwajar saja. Asalkan, lahan abadi yang dibuat sebagai penyeimbang ekosistem ling kungan tetap sesuai porsinya. Sebab jika tidak, bisa berakibat pada bencana banjir,’’ pungkasnya.Q kar

Agar Lebih Fokus Tangani Korupsi, Dibangun Kantor Kejari rokim/bhirawa

Suasana Hearing Di Ruangan komisi A

Pemkab Bangun Lima Gedung Islamic Centre Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik berencana membangun lima Gedung Islamic Centre. Gedung itu akan dibangun di eks keresidenan, diantaranyan di Cerme, Driyorejo, Sidayu dan Bawean.

Rencana pembangunan Gedung Islamic Centre itu disampaikan langsung Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat temu warga di Kec Driyorejo, Kamis (8/ 1). ‘’Saya bersama mitra kerja wakil bupati akan berencana membangun Islamic Centre di lima eks wilayah kerja,’’ kata Bupati.

Tujuan pembangunan Gedung Islamic Centre itu, kata bupati, sebagai upaya untuk mengembalikan budaya dan suasana keislaman kembali tumbuh di masyarakat. ‘’Kami yakin jika budaya kita sudah mengacu pada kaidah Islam.

Saya yakin dalam berkehidupan di masyarakat akan lebih tenang, damai dan tetap menjunjung tinggi kebersamaan,’’ jelas Bupati.

Nantinya keberadaan Islamic Centre itu bisa dimanfaatkan sebagai pusat pertemuan warga sekaligus sebagai tempat menyelesaian berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Demikian juga Islamic Centre juga bisa sebagai perpustakaan guna menambah Ilmu pengetahuan, baik Ilmu agama maupun tehnologi. Guna kelancaran program ini bupati berharap kepada seluruh masyarakat agar mendukungnya dan ikut berperan aktif di dalamnya. Terkait dengan dana, menurut bupati, tak ada masalah, namun yang perlu adalah lokasi penempatannya yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.Q eri

Kota Mojokerto, Bhirawa Ruang gerak pejabat Pemkot Mojokerto untuk melakukan tindak pidana korupsi dipastikan bakal semakin sempit. Hal ini menyusul Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto yang akan membangun kantor untuk wilayah hukum di Kota Mojokerto.

Sebab selama ini Kejari Mojokerto bertugas menangani

persoalan hukum untuk dua wilayah, Kabupaten dan Kota Mojokerto. ‘’Tujuannya agar aparat kejaksaan lebih fokus dalam menangani perkara hukum.

Setelah nanti kantor kejaksaan kota berdiri,’’ terang Mursito, Kepala Kejari Mojokerto usai penyerahan hibah tanah dari Pemkot Mojokerto, Kamis (8/1) kemarin.

Pemkot Mojokerto menghibahkan tanah seluas 1,3 hektar untuk pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Aset Pemkot Mojokerto itu berupa tanah dan bangunan sentra industri kecil (SIK) di Jl Bypass, Kota Mojokerto.

Dengan dibangunnya Kantor Kejaksaan Kota Mojokerto, Mursito yakin akan membuat kinerja kejaksaan akan lebih

efektif, sebab selama ini beban kejaksaan cukup berat dengan menangani perkara di dua wilyah hukum. ‘’Dengan penambahan kantor baru in nantinya penanganan hukum di masing-masing wilayah kejaksaan akan lebih fokus,’’ tegas Mursito lagi.

Selain fokus menangani perkara di Pemkot Mojokerto, wilayah kejaksaan yang baru

nanti bakal disesuaikan dengan wilayah hukum di Polres Mojokerto kota yang terdiri dari sembilan kecamatan.

Yakni dua kecamatan di wilayah Pemkot Mojokerto dan tujuh wilayah kecamatan di Kab Mojokerto. ‘’Penanganan perkaranya nanti juga menyesuaikan dengan wilayah hukum di kepolisian,’’ pungkas Mursito.Q kar

48 Ibu Rumah Tangga Jadi Srikandi Tangguh Sidoarjo Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Sidoarjo mempunyai pasukan khusus, namanya Srikandi Tangguh Sidoarjo. Satuan khusus ini berasal dari kalangan ibu rumah tangga, mempunyai berbagai fungsi yang bisa dimanfaatkan saat terjadinya bencana, baik di Sidoarjo maupun luar Sidoarjo.

Mereka bisa membantu menangani masalah kesehatan, pendidikan, KB, lingkungan, pemulihan trauma pasca bencana atau memasak di dapur umum di lokasi bencana. ‘’Menurut saya Srikandi tangguh Sidoarjo ini bisa ditempatkan dimanapun saat ada bencana, bisa membantu kesehatan, pendidikan atau apapun itu, kita bisa,’’ tutur Koordinator Srikandi Tangguh Sidoarjo, Merry Sulistyo Hikari, belum lama ini.

Karena itu, kata Merry, adanya Srikandi Tangguh Sidoarjo sejak 2012 lalu itu, telah banyak membantu kerja BPBD Sidoarjo disaat ada bencana. Ibu 2 orang putri ini menyebut, bersama tim ia telah membantu korban bencana letusan Gunung Kelud di Kediri. Di lokasi Tim

Srikandi Tangguh Sidoarjo mem bantu pendistribusian bantuan dari Pemkab Sidoarjo kepada korban bencana.

Tidak hanya itu, saat ada banjir selama seminggu di daerah Bangah Desa Sawotratap, Gedangan, tim ini membantu evakuasi korban banjir sampai kembali ke rumah masing-masing. ‘’Yang terbaru, kita membantu korban Lumpur Lapindo di Desa Gempolsari, Tanggulangin,’’ kata warga Perumahan Magersari Sidoarjo itu.

Diakuinya, mengkoordinir 48 orang anggota tim gampanggampang susah. Tapi Alhamdulilah hingga kini belum ada kendala yang berarti. Disampaikanya, anggota Srikandi Tangguh Sidoarjo adalah para ibu rumah tangga yang hidup di tengah masyarakat. Se-

ali kusyanto/bhirawa

Anggota Srikandi tangguh Sidoarjo sedang mencoba memanfaatkan mobil dapur lapangan bantuan BPBN. hingga Merry memaklumi bila ada kalanya salah satunya tak bisa ikut saat dibutuhkan.

Tentang mobil dapur lapangan yang baru saja disediakan khusus untuk menunjang kerja dari Srikandi Tangguh Sidoarjo ini, menurutnya sangat cocok sekali untuk membantu pelayanan saat

ada bencana alam yang terjadi di Sidoarjo.

Dengan mobil itu, menurut Merry, Tim Srikandi Tangguh Sidoarjo akan langsung bisa meluncur di lokasi bencana dan memberikan bantuan logistik, sebab di mobil ini sudah dilengkapi satu paket dapur umum. ‘’Mobil ini difungsikan

kalau ada kedaruratan bencana saja, harapan saya tak dimanfaatkan, semoga tak ada bencana,’’ ujarnya tertawa.

Sementara Dwijo Prawiro menambahkan, Kepala Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD ) Sidoarjo, keberadaan mobil dapur lapangan itu untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan korban bencana alam. Mobil itu didapat dari bantuan dari BPBN, sebab Kab Sidoarjo dianggap berpotensi terjadi bencana alam. ‘’Mobil ini bisa ditempatkan di lokasi pengungsian sebab operasionalnya mudah, karena sudah didesain sesuai fungsinya, kita hanya punya satu unit, tapi bila daerah lain membutuhkan, kita siap membantunya’’ kata Dwijo.

Para anggota Srikandi Tangguh Sidoarjo itu, kata Dwijo, sudah diberikan bekal ketrampilan seperti memasak dan lainlain, sebab juga untuk mendukung tugas Tagana (Taruna Tanggap Bencana).Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

DPRD Kota Malang Setuju Operasional Bus Sekolah Malang, Bhirawa Kebijakan Pemkot Malang terkait dengan bus sekolah tampaknya mulai ada titik terang.

Pasalnya DPRD Kota Malang telah memberikan sinyal dukunganya terhadap program angkutan masal bagi siswa sekolah tersebut.

Bentuk dari dukungan dewan itu, diwujudkan dengan upaya dewan untuk mempertemukan Pemkot Malang dengan organda. Jumat (9/1) (hari ini –red.) menggelar pertemuan Pemkot dengan Organda di Balaikota Malang.

Wali Kota Malang, yang juga Ketua DPC PKB itu, berkeinginan pertemuan antara Pemkot dengan Organda dapat menyelesaikan masalah, khususnya dengan para sopir mikrolet yang beberapa waktu lalu, masih keberatan rencana pengoperasian bus sekolah.

"Ini merupakan langkah maju, Dewan sudah memberikan dukungan, setelah pertemuan, kita ingin Organda ikut menjelaskan pengoperasian bus sekolah kepada para sopir mikrolet,"tutur Abah Anton, Kepada wartawan Kamis (8/1), kemarin.

Secara khusus pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPRD Kota Malang yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Dengan adanya pertemuan tersebut, menurut Anton, menunjukan jika Dewan dan Pemkot telah sejalan.

Sementara itu, Arif Wicaksono, Ketua DPRD Kota Malang, meyakini, pertemuan antara Pemkot, Organda dan paguyuban sopir mikrolet bisa mendapatkan solusi terbaik soal pengoperasian bus sekolah.

Karena pihaknya juga mengharapkan bus sekolah segera beroperasi.Q mut

Jumat Pon 9 JANUARI 2015

PN Kepanjen Datangkan Saksi Ahli Forensik Terkait Kasus Kematian Maba ITN Malang Kab Malang, Bhirawa Kasus kematian mahasiswa baru (maba) Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Fikri Dolasmantya Surya (20) saat mengikuti Kemah Bakti, di Pantai Goa Cina, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, pada 9 Oktober 2013 lalu, yang hingga satu tahun lebih belum ada penetapan putusan terhadap empat terdakwa yang diduga telah menyebabkan kematian korban.

Karena itu, hingga saat ini Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang terus menggelar persidangan untuk saksi-saksi. “Kami hingga saat ini telah mendatangkan saksi-saksi, termasuk juga saksi ahli forensik dari Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang.

Hal ini kami lakukan agar kematian maba ITN Malang Fikri Dolasmantya Surya bisa diketahui penyebab kematiannya,” kata Hakim Ketua yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PN Kepanjen Bambang Herry Mulyono SH, Kamis (8/1), seusai menggelar

sidang di PN setempat.

Menurut dia. lamanya persidangan dalam kasus tersebut, karena banyak melibatkan saksi. Sehingga hal tersebut juga terlalu panjangnya proses pemeriksaan terhadap saksi.

Itu juga dikarenkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membutuhkan keterangan saksi dari berbagai pihak. Termasuk juga JPU harus menghadirkan saksi ahli forensik dari RSSA, yaitu dr Tagmono SpF. “Kami berharap pada bulan Februari 2015 mendatang, pihaknya sudah melakukan putusan terhadap empat terdakwa yakni terdiri atas se-

kekurangan oksigen. Sementara, untuk mengetahui penyebab kematian secara detail diperlukan pendalaman. Karena saat itu orang tua korban tidak mengizinkan jika anaknya dilakukan otopsi.

Sehingga pihaknya sulit untuk mengetahui penyebab kematian. “Mati karena kekurangan oksigen itu luas, maka diperlukan pendalaman. Sehingga jika dirinya ditanya terkait penyebab kematian Fikri secara detail, otomatis kami jawab tidak tahu,” tegasnya.

Kematian Fikri, terang dia, yang jelas bukan disebabkan penganiayaan dan dihidrasi. cyn/Bhirawa Tubuh korban terjadi keleSaksi ahli forensik dari RSSA Kota Malang dr Tagmono SpF (berbaju putih) baman, itu bukan karena pesaat sebagai saksi penyebab kematian maba ITN Malang di hadapan Hakim nganiayaan. Sebab, tandatanda kelebaman pada orang Ketua PN Kepanjen mati, bisa saja terjadi kekuorang dosen dan tiga maha- sebaliknya bebas dari tuntut- rangan oksigen, dan dia mati bisa karena diidrasi. “Seharussiswa selaku panitia Kemah an,” tuturnya.

Bakti. Karena kurang tiga kali Sementara itu, ahli forensik nya, saat itu orang tua korban persidangan lagi, penetapan RSSA Kota Malang dr Tag- mestinya mengizinkan anakhukuman terhadap terdakwa mono SpF menjelaskan, bah- nya untuk kita lakukan otopsi, bisa kita tuntaskan, baik wa kematian mahasiswa ITN agar bisa diketahui penyebab nanti kita putus bersalah atau Fikri tersebut karena dia kematiannya,” kata dia.Q cyn

Angka Perceraian PNS Naik 50 Persen Tuban, Bhirawa Problem rumah tangga yang berujung perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban masih cukup tinggi atau naik 50 persen dibanding tahun sebelumnya.

Data di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang diterima Bhirawa (8/1) menyebutkan bahwa kasus permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian pada abdi negara di Tuban tersebut pada tahun 2014 ada 337 kasus. ”Kasus perceraian pada PNS ini tiap bulannya pada tahun 2014 yang lalu ratarata 28 kasus perceraian, dari angka tersebut lebih dari 50 persen adalah guru.

Sedangkan, kasus perceraian PNS ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sekitar 200-an kasus,” terang Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Tuban Sholihin Jami’ (8/1).

Menurutnya, perceraian yang dilakukan PNS tersebut disebabkan banyak faktor, seperti perselingkuhan atau ada pihak ketiga dan beberapa pihak lain. Bahkan, perselingkuhan juga banyak disebabkan karena kenaikan gaji atau dapat sertifikasi dari profesi bekerja. ”Kemungkin karena gajinya bertambah, jadi oknum PNS tersebut ingin tambah yakni cari pendamping baru,” ungkapnya.Q hud

KPU Sumenep Proyeksikan Rp 43 Miliar Dana Pemilu Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep telah memproyeksikan anggaran kebutuhan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dengan asumsi pemilukada langsung sebesar Rp43 milyar, namun hasil rapat bersama, Pemkab setempat menyiapkan Rp25 miliar.

Ketua KPUD Sumenep, Warits mengatakan, hasil rapat diinternal KPU, muncul angka Rp43 milyar untuk kebutuhan pemilukada langsung yang diprediksi tahun 2015. Angka Rp43 milyar itu untuk kebutuhan kegiatan secara keseluruhan, baik itu operasional secara teknis di KPU, pengawasan dan pengamanan.

"Kami sudah membuat reng-rengan Rp43 milyar karena kami mengambil opsi pemilu langsung, bukan dipilih oleh DPRD, kalau pemilukada oleh DPRD tentunya tidak sampai segitu," kata Warits, dikantornya, Kamis (8/1).

Menurut Warits, anggaran yang tersedia sebesar Rp25 milyar itu untuk penyelenggaraan di KPU, pengawasan dan pengamanan saat pelaksanaan pemilukada. Padahal, kebutuhan PPK dan KPPS saja sudah mencapai Rp19 milyar. "Kami sudah menghitung secara detail, kebutuhan PPK dan KPPS saja muncul Rp19 milyar," ujarnya.Q sul

Rumah dinas di kawasan Bakorwil Bojonegoro.

bas/bhirawa

Tiga Kabid Bakorwil Keluhkan Tidak Dapat Fasilitas Rumdin

suprayitno/bhirawa

Disambut warga, Bupati Fadeli saat tilik desa di Godog Kecamatan Laren.

Bupati Tilik Desa Pantau Pembangunan Lamongan, Bhirawa Bupati Fadeli kerap melalukan tilik desa untuk melihat langsung bagaimana program pembangunan dijalankan. Dia tidak mau hanya menerima laporan dari bawahan.

Seperti yang kemarin dilakukannnya di Kecamatan Laren.

“Yahmon yahmen (wayah semono wayah semene = dari dulu hingga sekarang –red.), ya baru kali ini bisa punya balai desa bagus,“ pernyataan tersebut disampaikan Kades Karangwungulor Kecamatan Laren Rokhim saat menerima kunjungan Bupati Fadeli di desa yang terletak di tepian Sungai Bengawan Solo tersebut.

Disebutkan oleh Rokhim, sejak dia lahir hinggi kini jadi Kades Karangwungulor, baru kali ini balaidesanya menerima bantuan rehab. “Kami juga beterima kasih Pak Bupati berkenan hadir di desa kami,“ kata dia.

Rokhim mengungkapkan, di era Bupati Fadeli, banyak program pembangunan yang diterima desanya. “Dulu warga kami kalau mau ke keluar desa mesti jatuh bangun karena jalannya licin. Kini (jalannya) mulus sampai ke perumahan warga,“ ujarnya.

Fadeli sendiri menyebut pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu prioritasnya. Ke depan dia menyebut akan lebih banyak lagi jalan yang dibangun.

“Jalan Usaha Tani juga harus diperhatikan.

Sehingga aktifitas petani kita dapat semakin lancar, “ kata Fadeli yang juga melakukan kunjungan di Desa Brangsi, Blubrangsi dan Godog.

Ditambahkan Fadeli, mulai tahun ini ada Asuransi Kesehatan untuk Kades dan Perangkat Desa. Bukan hanya bagi Kades dan Perangkat Desa, Asuransi Kesehatan itu juga berlaku bagi isteri dan tiga orang anak mereka.

Saat di Balai Desa Godog dia menyebutkan tujuannya melakukan silaturrahmi ke desadesa adalah untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat. “Saya ingin memastikan sendiri bahwa program pembangunan berjalan lancar. Dan saya juga ingin menyerap aspirasi, keinginan warga saya, “ kata dia.

Fadeli kemudian menyebutkan perhatian khususnya pada peningkatan kualitas akhlak dan mental spiritual pelajar Lamongan. Sejak awal tahun lalu, dia telah mewajibkan menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an beserta artinya bagi siswa jenjang SD hingga SMA sebagai syarat kelulusan.

Disampaikan terpisah oleh Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, kepada 10 ribu guru ngaji, Pemkab Lamongan memberikan tunjangan sebesar Rp 150 ribu setiap tahunnya. Di tahun 2010, tunjangan ini hanya diperuntukkan bagi 3 ribu guru ngaji. Q yit

Bojonegoro, Bhirawa Tampaknya Peraturan Gubernur (pergub) Jawa Timur Nomor 51 tahun 2012 tentang tata cara penggunaan bangunan rumah milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tidak diindahkan oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro. Penggunaan rumah dinas (Rumdin) yang semestinya harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I, II dan III tak berlaku di Bakorwil setempat. Apalagi sekarang ini Pemprov tugasnya lebih berat.

Tujuannya penggunaan rumah dinas tersebut untuk menujang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas kerja.Selain itu menujang pelaksanaan program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah provinsi.

Namun kenyataannya dilapangan rumah dinas yang seharusnya ditempati sekelas golongan Kepala Kabid (Kabid) yang ber eselon III malah di gunakan oleh eselon IV yang semestinya tidak mendapatkan rumah dinas tersebut melainkan mendapatkan fasiltas mess.

Menurut sumber terpecaya di lingkup Bakorwil Bojonegoro yang enggan di-

sebutkan namanya kepada Bhirawa,Kamis (8/1) mengatakan, jika di Bakorwil Bojonegoro terdapat empat orang PNS yang memiliki eselon III. “Dari jumlah itu tiga orang PNS tidak mendapatkan haknya seperti Kabid Pembangunan Ekonomi, Kabid Pemerintahan dan Kabid Sarana dan Prasarana (Sapras),” jelasnya.

Rumah dinas yang ada di kawasan kantor Bakorwil malah ditempati seorang Kasubid Keuangan di Bakorwil sebut saja berinisial S yang merupakan PNS eselon IV. Bahkan rumah dinas tersebut di tempati oleh anak dari S yang tak lain merupakan PNS dari lingkup Pemkab Bojonegoro.

“Apalagi S sendiri merupakan warga asli dari Kabupaten Bojonegoro, dan itu sangat di sayangkan oleh beberapa pihak dilingkup Bakorwil,” ujarnya.

Melainkan sumber lainnya, mengaku jika selama ini dirinya yang merupakan golongan PNS eselon III malah tidak mendapatkan rumah dinas. “Sudah lama S itu menempati rumah dinas, sedangkan saya yang merupakan eselon III tidak mendapatkan jatah rumah dinas melainkan dapat mess yang ada di jalan Panglima Sudirman,” keluhnya.Q bas

Teori Mangga Kuning Abdullah Azwar Anas Di dalam ruang kerja bupati yang berpendingin, pertemuan audiensi Abdullah Azwar Anas bersama perwakilan PMII Cabang Banyuwangi, Kamis siang, awalnya berlangsung sedikit kaku. Namun, tak butuh waktu lama bagi Bupati Banyuwangi itu untuk mencairkan suasana dengan sambutan hangat.

Delapan aktivis PMII ini berkunjung ke Bupati Anas buat mempertanyakan berbagai kebijakan, salah satunya soal tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. "Saya sudah baca sepintas surat audiensi Anda," kata Bupati Anas, Kamis (8/1).

Tidak berlama-lama, Bupati Anas langsung menggoreskan spidol pada whiteboard yang berdiri persis di sebalah kiri. Lewat goresan itu, agaknya ia ingin menjelaskan gamblang hitunghitungan golden share 10 persen bagian Kabupaten Banyuwangi yang dipersoalkan oleh PMII. Anas menuturkan, golden share itu digenggam lewat proses panjang renegosiasi setelah Kementerian Kehutanan mengeluarkan status hutan produksi di Tumpang Pitu pada 2010 lalu.

"Saya hanya meneruskan kebijakan bupati sebelumnya. Kalau sampai dibatalkan, bisa-bisa saya dibawa ke arbitrase internasional karena ijin dari pusat telah turun. Tinggal saya berpikir bagaimana agar tambang emas ini bermanfaat bagi rakyat Banyuwangi," ujar Anas.

Muncullah ide golden share yang mengusung konsep saham non delusi. Atas kerja kerasnya, konsep golden share di Banyuwangi akhirnya banyak ditiru oleh kabupaten lain yang mempunyai tambang mineral emas alias menjadi benchmark.

PT Bumi Suksesindo selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan di gunung emas tersebut.

Kepala BPPT Banyuwangi, Abdul Kadir, mengaku hanya menyetujui ijin 1.900 hektare buat penam-

bangan emas dari 10 ribu hektare lahan yang dikuasai PT BSI. "Mungkin hanya 900 hektare saja yang dieksploitasi, sisanya 1.000an hakter untuk kegiatan pendukung seperti akses jalan," Kadir menambahkan.

Golden share 10 persen dihitung dari total modal disetor buat mengeksploitasi Tumpang Pitu.

Pihaknya juga tidak mengkonversi nilai saham itu dengan sejumlah duit. Alasannya, kapitalisasi saham akan naik menyesuaikan modal yang disetor oleh investor.

Bupati Anas mengilustrasikan strateginya ini ibarat memetik buah mangga. "Jadi tidak mengurangi nilai saham. Semakin banyak PT BSI menambah modalnya, maka saham kita semakin besar. Lebih baik menunggu buah mangga itu kuning dulu, baru dijual agar harganya mahal," kata Bupati Anas.

Pemkab Banyuwangi pun memiliki kebebasan untuk menjual atau mempertahankan kapitalisasi saham setelah PT BSI melantai di bursa. Meski golden

share di tangan, Bupati tidak bersikap latah. Ia enggan membetuk BUMD buat mengelola jatah saham 10 persen ini. Sebabnya, pembentukan BUMD justru berpotensi kontraproduktif karena kerap ditunggangi kepentingan politik penguasa yang mengabaikan profesionalitas.

Ia mencontohkan setiap pergantian bupati selalu diikuti pergeseran jajaran direksi di BUMD. Ia telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan perihal aliran duit saham. "Langsung masuk ke APBD. Siapa pun bupatinya tetap masuk APBD, tidak ke BUMD," kata bupati.

Adapun setiap penambahan modal di PT BSI yang berdampak pada kapitalisasi saham, kata Anas, tetap lewat persetujuan DPRD dengan mengeluarkan Peraturan Daerah. Anas kian yakin atas track record PT BSI yang berencana melakukan penawaran saham perdana (IPO) dengan menunjuk PT Bahana Securities sebagai penjamin (underwriter).

nan/bhirawa

Tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, salah satu persoalan yang dipertanyakan delapan aktivis PMII saat berkunjung ke Bupati Anas.

Dengan begitu, pengelolaan keuangan PT BSI bisa transparan karena status perseroan telah menjadi perusahaan publik. "Belum lagi PT BSI harus mengantongi status Clean n Clear dan ijin amdal sebelum eksploitasi. Prosesnya panjang," kata dia.

Satu jam lebih berdiskusi, para aktivis PMII itu agaknya mahfum

setelah Bupati Anas menjelaskan secara gamblang perihal pro kontra Tumpang Pitu. Bupati Anas berpesan bahwa setiap kebijakan yang diambil pasti berimplikasi pro kontra. Tapi pemimpin wajib mengambil keputusan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.Q nan

JAWA TIMUR

Jumat Pon 9 JANUARI 2015

KILAS JATIM

Dewan Soroti Pelelangan Eks Tanah Bengkok Kota Kediri, Bhirawa Kalangan anggota DPRD Kota Kediri dari Komisi A menyoroti proses mekanisme pelelangan eks Bengkok Kelurahan yang dianggap banyak yang dilalui. Sebab dari rata-rata eks bengkok yang dilelang banyak dimenangkan oleh bos-bos besar ataupun oknum birokrasi.

Anggota Komisi A DPRD Kota Kediri Andayani mengatakan, hal itu tidak sesuai dengan Perwali Kota Kediri nomor 22 tahun 2014, yang dalam isinya antara lain seharusnya pelelangan eks bengkok kelurahan itu untuk petani dan buruh tani.

"Kemarin kita mempertanyakan hal itu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD), sehingga nantinya pelelangan itu tidak menyalahi aturan tepat sasaran," kata Andayani Kamis (8/1) Dia menjelaskan, hal in adalah imba dari banyaknya mekanisme pelelangan yang tidak dilalui, misalnya kurangnya sosialisasi atau pengumuman pada masyarakat, sehingga banyak pelelangan yang dimenangkan oleh orang-orang berduit atau oknum dari birokrasi.

"Mekanisme pelelangan harus dilalui, itu yang disoroti Dalam aturanya setelah mendapatkan pengumuman dari BPKAD seharusnya kelurahan mensosialisasikan pada masyarakat," tandasnya.Q van

Pemkab Persiapkan Bahan untuk Hibahkan Aset Kejari Probolinggo, Bhirawa Sebagai upaya pengembangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman No. 134 Kota Kraksaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berencana akan saling menghibahkan tanah dan bangunan rumah dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kraksaan.

Rencananya, tanah dan bangunan rumah milik Kejari Kraksaan yang berada di sebelah timur Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, tepatnya di sisi barat Gedung Sasana Krida Kraksaan akan menjadi aset Pemkab Probolinggo. Sementara aset Pemkab Probolinggo di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan yang akan dilengkapi dengan bangunan rumah akan menjadi milik Kejari Kraksaan.

Sebagai langkah awal dari upaya tersebut, Pemkab Probolinggo menggelar rakor sebagai bahan persiapan persentasi dengan Kejari Kraksaan tentang saling menghibahkan tanah dan bangunan untuk pengembangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo di ruang pertemuan Argopuro Setda Kabupaten Probolinggo.Q wap

Jaga Kelestarian Hutan, Kodim Lakukan Penghijauan Bojonegoro, Bhirawa Langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan di wilayah bagian barat Kabupaten Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro melaksanakan penghijauan sepanjang perbatasan jalan Kabupaten dari Kecamatan Ngraho sampai Kecamatan Tambakrejo dengan jumlah 2.000 ribu pohon dari Dinas Perhutanan dan Perkebunan Bojonegoro.

Ribuhan pohon jenis mauni yang ditanam di bahu jalan ruas kanan kiri yang di laksanakan Kamis (8/1) kemarin mulai dari perbatasan antara Desa Jumok ke Padangan hingga Desa Belimbing Gede, Kecamatan Ngraho. Pada kesempatan itu Dandim 0813 Bojonegoro bersama Danramil Ngraho, Danramil Tambakrejo serta anggotanya dan Dishutbun, BLH, Muspika bersamasama sama masyarakat melaksanakan penanaman pohon untuk menghijaukan Bumi Wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Arh Sjahrir Rijadi yang di damping Dua Danramil Yaitu Danramil 15 Ngraho, Kapten CPL Sumaryono dan Danramil 14 Tambakrejo Kapten Inf Marwoko, mengatakan, penghijauan tersebut di laksanakan sebagai langkah untuk menjaga Hutan maupun lingkungan yang rawan terjadinya bencana alam di Bojonegoro.Q bas

7

Bupati dan Forpimda Tes Urine Narkoba Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan seluruh anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Tulungagung serta anggota DPRD setempat melakukan tes urine yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, Kamis (8/1). Tes urine yang berlangsung di Kantor Bupati Tulungagung ini bertujuan untuk mencegah peredaran gelap dan mempersempit ruang gerak narkoba.

Ada 500 wadah urine yang disediakan BNNK Tulungagung dalam kegiatan tersebut.

Wadah itu selain disediakan untuk bupati, wakil bupati, anggota Forpimda dan anggota DPRD Tulungagung, juga untuk kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung.

Namun sayangnya, beberapa anggota dewan sempat kecewa dengan penyelenggaraan tes urin yang dibarengi penandatanganan komitmen bersama gerakan bersih narkotika oleh anggota Forpimda dan dihadiri pula oleh Ketua BNNP Jatim, Brigjen Pol Drs Iwan A Ibrahim itu. Mereka menyayangkan informasi tes urine sudah diberitahu selang sehari sebelumnya.

“Seharusnya jangan sampai bocor kalau mau ada tes narkoba. Bisa-bisa kan tes hari ini (kemarin) dikelabui dengan membawa urine orang lain yang dibungkus plastik. Petugas BNNK kan tidak tahu karena urine dimasukkan ke wadah di kamar mandi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Subani Sirab, pada Bhirawa dengan mimik serius.

Menurut dia, acara tes urine kemarin sudah diketahui lebih dulu oleh seluruh anggota DPRD Tulungagung karena mereka sudah menerima surat pemberitahuan dari Pemkab Tulungagung pada hari Rabu (7/1) lalu. “Jadi kami sudah tahu sehari sebelumnya. Ini kan bisa disebut jadi sia-sia kalau begini tes urine-nya. Sudah bisa ditebak hasilnya nanti tentu akan negatif semua,” terangnya.

Kepala BNNK Tulungagung, AKBP Ria Damayanti, ketika dikonfirmasi menyatakan tidak masalah informasi pelaksanaan tes urin sudah bocor terlebih dulu. “Kami tidak mempermasalahkan ini mau (hasilnya) negatif atau positif, yang penting saya dengan Pak Bupati, sing penting buk, kita sudah punya tauladan atau contoh saya ini lho sudah bersih dari diri sendiri,” paparnya.

Ria Damayanti juga menampik pelaksanaan tes urine kemarin bakal sia-sia. Masalahnya, tes urine sudah dianggarkan oleh BNNK Tulungagung.

Sementara itu, Bupati Syahri Mulyo berharap kegiatan tes urine yang melibatkan semua pejabat di Tulungagung terse-

wed/bhirawa

Bupati Syahri Mulyo menyerahkan sampel urine yang sudah berada diwadah pada petugas BNNK Tulungagung kemarin. but dapat mengurangi peradaran narkoba di Tulungagung. “Kalau bisa nol peredaram narkoba di Tulungagung. Nanti dibuat tim terpadu di setiap kecamatan,” katanya.

Mapolres Masih Jadi Bengkel Dadakan Hari Kedua Pengambilan Motor Tuban, Bhirawa Menginjak hari kedua masa pengambilan motor yang terjaring razia pada tahun baru 2015 oleh petugas kepolisian, membuat halaman belakang Polres Tuban semakin penuh dengan ‘bengkel motor’ dadakan. Pasalnya para pemilik motor dengan menggunakan knalpot brong dan ban kecil yang tidak sesuai dengan standart berkendaraan yang terazia pada perayaan tahun baru 2015 harus memasang langsung onderdil asli motor tersebut di Mapolres ketika akan mengambil kendaraannya, Kamis (08/01).

"Kendaraan sepeda motor

yang kita amankan malam tahun baru adalah yang menggunakan knalpot brong.

Sejak kemarin (7/1 –red.) para pemiliknya boleh mengambil sepeda motor mereka masing-masing," kata AKP Muhammad Faqih, Kasat Lantas Polres Tuban.

Para warga yang akan mengambil kendaraannya dan didominasi anak muda mulai ramai mendatangi Polres Tuban sejak pagi hari. Mereka tampak membawa peralatan sepeda motor dan juga kelengkapan onderdil sepeda motornya.

"Mereka harus mengganti knalpot brong dengan knalpot aslinya. Setelah kondisi

khoirul huda/bhirawa

Para pemilik motor yang lagi memasang onderdil asli pada kendaraan di halaman belakan mapolres Tuban (8/1).

sepeda motor lengkap sesuai standar maka baru boleh keluar dari Polres," lanjut Kasat Lantas.

Seperti disampikan sebelumnya, pada malam tahun baru 2015 kemarin petugas Polres Tuban berhasil mengamankan sebanyak 111 sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Yakni mulai dengan menggunakan knalpot brong, menggunakan ban kecil, serta tidak membawa kelengkapan surat-suratnya.

"Untuk knalpot brong dan juga ban kecil yang tidak standar kita amankan di Polres Tuban. Sebagian sepeda yang diambil tersebut sudah ada yang selesai sidang dan sebagian baru akan sidang dengan menukar barang bukti tilang," ungkapnya.

Pada hari pertama pengambilan sepeda motor knalpot brong tersebut baru sebagian sepeda motor yang telah diambil oleh pemiliknya. Sedangkan sebagian besar masih berada di halaman belakang Polres Tuban lantaran belum diambil oleh pemiliknya. "Tadi juga ada yang mau mengambil tapi tidak membawa kelengkapan kendaraan.

Sehingga kita minta untuk kembali besuk dengan membawa kelengkapan kendaraan yang standar," pungkas Kasat Lantas Polres Tuban.Q hud

Soal adanya PNS lingkup Pemkab setempat yang tersangkut masalah narkoba dan kini kasusnya tengah ditangani Kepolisian Tulungagung, Bupati Syahri menyatakan tidak segan-

segan untuk memecat PNS tersebut. “Kalau memang ada aturan yang mengharuskan pemberhentian karena ancaman hukumannya maka diberhentikan,” tegasnya.Q wed

Dadang Media Center Tempuh Jalur Hukum Situbondo, Bhirawa Merebaknya peredaran BBM (media sosial) yang menyebutkan Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH akan segera menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK oleh kelompok tertentu, disikapi serius pengelola Dadang Media Center, kemarin (9/1).

Melalui, Amirul Mustafa, Dadang Media Center mengeluarkan sejumlah pernyataan penting kepada awak media cetak dan elektronik yang bertugas di Biro Situbondo. Himbauan pertama, kata Amirul, Dadang Media Center meminta kepada semua lapisan masyarakat, baik itu dijajaran birokrasi, parpol, ormas, dan mungkin konstituen agar menyikapi informasi-informasi yang belum tentu jelas kebenarannya dengan arif dan bijaksana.

“Kami menilai penyampaian informasi yang begitu gencar oleh kelompok tertentu, ada maskud tersembunyi. Yang jelas itu bukan karena murni penegakan hukum, melainkan karena kelompok tertentu tersebut mengusung calon pasangan tertentu dalam plkada tahun 2015 ini,” ungkap Amirul.

Untuk dan atas nama pribadi maupun Bupati Situbondo, Dadang Media Center, memberanikan diri untuk memberikan pernyataan selaku warga negara Indonesia yang baik, untuk selalu menjunjung tinggi proses hukum, jika kasus itu memang terjadi.

“Tentu Kita tunduk kepada tata perundang-undangan yang berlaku. Tetapi bahwa jika ada gerakan yang dilakukan sekelompok tertentu itu sudah membunuh karakter seseorang dan apalagi mempolitisasi, maka kami tidak terima dan akan

menggunakan langkah hukum,” urai Amir lagi.

Pria yang pernah aktif di LSM LIPPD itu menambahkan, pihaknya juga berharap kepada Kepolisian agar memberikan perlindungan, pengayoman kepada setiap WNI, sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 2 tahun 2009 tentang kepolisian.

Didalam UU itu pula, lanjut dia, Kepolisian harus memberikn rasa aman serta pengamanan kepada setiap warga negara, harta benda, dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. “Dalam hal ini, tentu Bupati Dadang Wigiarto selaku pribadi atau bupati, telah dilanggar hak hak azasinya. Sesuai dengan hukum kita yang menganut hukum azas praduga tidak bersalah sesuai dengan UU nomor 18 tentang HAM, maka setiap orang yang ditangkap, ditahan atau disidang di muka Pengadilan harus diangap tidak bersalah. Apalagi ini hanya dilaporkan, sehingga sangat tidak terkait dengan isi BBM itu,” paparnya.

Untuk itulah, Amirul mendesak polisi harus menindaklanjuti adanya pelanggaran hak azasi manusia ini. Namun demikian, Amirul memastikan bahwa upaya hukum itu merupakan jalan yang terakhir. Sebab, ujar Amir, pihaknya masih memberikan kesempatan, kepada Bupati Dadang, untuk menuntaskan amanat tugasnya sebagai kepala daerah hingga tuntas. “Jika nanti keadaan tetap memaksa untuk ditarik bertarung, Bupati Dadang siap beradu dalam panggung gelanggang. Asalkan setelah jabatan Bupati diselesaikan dulu hingga masa baktinya habis,” pungkas Amir.Q awi

Tekan Parkir Liar, Dishub Diminta Kumpulkan Jukir Masalah parkir liar masih menjadi PR besar bagi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Bambang Kuncoro. Pejabat yang baru saja dilantik Walikota Batu Eddy Rumpoko pada 29 Desember lalu tersebut diminta segera membenahi perparkiran karena selain menjadi biang kemacetan lalu lintas, juga untuk menekan kebocoran retribusi parkir.

"Parkir liar menyebabkan penyempitan jalan karena memakan badan jalan. Sehingga dampaknya kemacetan di sejumlah akses tempat wisata tak terhindarkan," ungkap Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, kepada Bhirawa, kemarin.

Sejumlah titik yang dijadikan parkir liar yaitu jalan raya Orooro Ombo mulai pertigaan pasar hingga BNS. Selain itu juga di jalan Abdul Gani Atas dan Bawah, jalan kembar Sultan Agung dan jalan Dewi Sartika Depan Pasar Batu.

Untuk menghindari parkir liar, Wali Kota Batu meminta kepada Kepala Dishubkominfo agar meningkatkan koordinasi dengan jukir melalui forum silaturahmi

bulanan atau 3 bulanan. Silaturahmi ini penting, selain untuk mengecek jukir yang terdaftar, juga sebagai upaya pembinaan dan pendekatan personal. "Pak Wali minta agar jukir tersebut bisa dibina dan diajak komunikasi yang baik, seragamnya harus diperhatikan," kata Punjul.

Sedangkan untuk menghindari penggunaan badan jalan untuk parkir, Dishubkominfo harus membuat pemetaan wilayah mana saja yang bisa digunakan untuk tempat parkir. Dan kawasan jalan mana yang dilarang parkir karena berpotensi menimbulkan kemacetan dan kerawanan.

Di jalan yang tanjakannya tajam harus dipasang rambu larangan parkir, sebab jika sampai ada

aktifitas parkir, maka sangat membahayakan pengguna jalan maupun kendaraan yang parkir.

"Dulu kan pernah ada bus yang distop di depan pasar Batu, karena tak handremnya tak mampu menahan badan bus akhirnya mundur dan menabrak warung sehingga terbakar," jelas Punjul.

Selain itu perlu juga diatur dimana saja yang parkirnya harus paralel, seri maupun sirip.

"Berikan rambu yang jelas, sehingga tidak semua badan jalan dipakai untuk parkir," tegasnya.

Dengan rambu-rambu larangan parkir tersebut juga akan memudahkan Satpol PP untuk mengambil tindakan. Kedua SKPD tersebut seringkali tidak sinkron dalam hal menata aktivitas parkir. Masalah parkir liar tersebut juga meresah wisatawan, sebab tarif parkir yang dikenakan terkadang jauh di atas tarif parkir yang diatur dalam Perda.

"Banyak pengaduan yang masuk tarif parkir di Kota Batu gilagilaan karena untuk mobil bisa mencapai Rp 5 ribu hingga Rp 10

ribu. Padahal di Perda tarifnya hanya Rp 2 ribu. Tarif sebesar ini kan sangat memberatkan wisatawan," tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

Akibat parkir liar tersebut, Walikota Batu memang sempat memunculkan gagasan untuk menggratiskan parkir. Namun jika ini dilakukan, selain akan mengurangi setoran PAD, juga akan membuat jukir menganggur.

"Kalau digratiskan ribuan jukir akan nganggur dan juga malah menimbulkan kerawanan karena tidak ada petugas jukir yang mengawasi kendaraan yang parkir," tandas Punjul.

Sebagaimana diketahui, hampir setiap akhir pekan dan musim liburan, sejumlah jalan di Kota Batu macet karena aktifitas parkir. Diantaranya yaitu di seputaran Alun-alun Kota Batu, jalan Dewi Sartika, jalan raya Oro-oro Ombo dan Sultan Agung.

Umumnya jalan-jalan yang macet tersebut akibat aktifitas parkir liar dan penataan parkir yang kurang baik, sehingga badan

supriyanto/bhirawa

Jalan kembar Sultan Agung yang padat merambat karena aktifitas parkir liar yang memakan badan jalan. jalan menyempit.

Sementara itu Kasatpol PP dan Linmas Robiq Yunianto, mengaku ketidakjelasan rambu-rambu parkir membuat pihaknya sulit menertibkan parkir liar, utamanya di seputaran Alun-alun. "Tak hanya

parkir, upaya penertiban PKL juga terkadang malah terkendala karena ketidakpaduan antar instansi.

Tugas kami menertibkan bukan mengatur, kalau ada pedomannya tentu kami akan bisa bertindak dengan baik," kilah Robiq.Q sup

EKONOMI - BISNIS

8

BBM Turun, Harga Bahan Pokok Tetap

Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Disperindag Nilai Pengaruh Cuaca

Sumber: Bank Indonesia (2 JANUARI 2015)

Surabaya, Bhirawa Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Januari 2015 rupanya masih belum diikuti dengan turunnya harga bahan pokok. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya harga bahan pokok di pasar tradisional di Surabaya. Bahkan, sejumlah bahan pokok harganya makin naik.

RAGAM EKBIS

Dirikan Sekolah Perhotelan Gratis Surabaya, Bhirawa SHS (Sekolah Hotel Surabaya) di awal tahun 2015 kali ini bakal mensuport pembangunan sekolah perhotelan gratis di Jakarta Pusat. Bentuk dukungan tersebut berupa penyediaan tenaga pengajar, materi, kurikulum serta penediaan alat-alat praktek keperluan sekolah perhotelan.

Menurut Executive Director SHS, Bagus Supomo, Kamis (8/1) mengatakan, support untuk sekolah perhotelan gratis tersebut tiada lain untuk mengusung misi mempermudah masyarakat memperoleh pendidikan layak secara gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Karena sangat disayangkan jika mereka yang lulus SLTA namun tak bisa meneruskan ke jenjang berikutnya jika mereka memiliki potensi. “Untuk itu, kami ingin membantu memberikan kesempatan jalur untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus mengurangi angka pengangguran di negara ini,” ungkap Bagus. Ia menambahkan, ide pembangunan hotel serta sekolah hotel gratis ini tak lepas dari gagasan seorang wanita konglomerat di Indonesia yakni Hartati Murdaya. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Mitsubishi, th. 1998, Kuning, AG8434UR, a/n. Ponirin, Ds. Nglampir, Bandung-T.Agung No. 1/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Hitam Coklat, AG4188RAB, a/n. Rudiawan Dwi Saputra, Ds/Kec. Kauman RT 1/1-T.Agung No. 2/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1994, AG3611NB, a/n. Sobirin, Ds. Bangunjaya, Pakel-T.Agung No. 3/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Vega R, th. 2008, Biru, AG5912TF, a/n. H Basuki, Ds Tapan, Kedungwaru-T.Agung No. 4/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Vixion, th. 2011, AG6661RC, a/n.

Ahmad Fatoni, Ds. Tiudan, Gondang-T.Agung No. 5/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Kawasaki, th. 2004, Hijau, AG3135TW, a/ n. Fatimah, Ds. Buntaran, Rejotangan-T.Agung No. 6/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, AG6959RR, a/n. Nurhadi, Ds. Sanggrahan, Boyolangu-T.Agung No. 7/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah Hitam, AG6404RO, a/n. Suliyatin, Dsn, Puser RT 03 RW 01, Ds. Sumberdadap, Pucanglaban-T.Agung No. 8/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Vega, th. 2011, Hijau, AG5575OB, a/n. Adi Sucipto, Ds. Boro, Kedungwaru-T.Agung No. 9/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3545 EG, a/n Syaiful Fadli, Ds. Kumbang Sari, rw 03/01,Kec. Jangkar, Situbondo.

No. 10/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 644 FB, a/n Sahid, Ds. Tanjung Kamal rw 02/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 11/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5657 EV, a/n Moh.Rizi Fauzi, Ds. Kalianget rw 02/02, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No. 12/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2563 EM, a/n Saiful Rahman S.Ag,Kel. Dawuhan rw 04/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 13/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4945 EN, a/n Moh. Anas, Ds. Wringin Anom, rw 05/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 14/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4326 ES, a/n Dss Didik Wijaya BSC, Kel. Mimbaan,rw 23/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 15/IMB/BI-II/2015

MOJOKERTO KEHILANGAN STNK SPM Honda Beat th 2013, warna Biru Hitam An. Sutrisno Nopol S 5087 PU, alamat Dsn/Ds Sawo RT 04 RW 01 kec Jetis kab Mojokerto, No Rangka/ NIK MH1JFE114DK185357 No Mesin JFE1E1164620.

No. 16/IMB/BI-II/2015

Jumat Pon, 9 JANUARI 2015

trie diana/bhirawa

Disperindag Kota Surabaya menilai bahwa bertahannya harga bahan pokok tidak ada kaitannya dengan naik dan turunnya harga BBM, namun lebih dikarenakan faktor cuaca.

Awal 2015, Harga Mamin Diprediksi Naik 2% Surabaya, Bhirawa Harga makanan dan minuman (mamin) seperti seperti sirup, wafer, minuman kaleng, kue kering, kue basah, premen, jelly, roti kaleng, makanan anakanak dan snack diprediksi naik tipis antara 1-2 persen. Kenaikan ini disebabkan banyak hal, diantaranya kenaikan harga Elpiji 12 kg. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmi) Jatim, Yapto Willy Sinatra mengatakan, kenaikan harga mamin pada awal 2015 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya naiknya harga BBM, harga Elpiji 12 kg, tarif dasar listrik dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 Dengan naiknya harga BBM hingga UKM tersebut pengusaha Mamin semakin sulit mengambil keputusan apakah akan menaikan harga mamin atau menunggu perkembangan pasar hingga triwulan pertama 2015. Akhirnya mautidak mau pengusaha mamin mengambil keputusan yang sulit terpaksa menaikan harga sementara hanya 2 persen.

“Dengan naiknya harga mamin yang tipis keuntungan para produsen paspasan, jadi belum bisa dikatakan membaik. Sebenarnya dengan semakin

membaiknya pasar mamin di negeri sendiri dampaknya produsen mamin di Jatim akan bertambah berkembang,” kata Yapto, dikonfirmasi, Kamis (8/1).

Yang lebih menggembirakan mamin yang beredar dan di jual di pasar-pasar tradisional dan pertokoan di Jatim saat ini sebagai besar adalah produk-produk lokal hanya sedikit yang impor. Tetapi dengan mulai berlakunya pasar Masyarakat Asean 2015 produk makanan impor diprediksi mulai memasuki dan dijual di pasar dan pertokoan di Jatim khususnya di Surabaya. Oleh sebab itu pengusaha mamin lokal saat ini dalam posisi kalau tidak segera memproduksi mamin yang berkualitas ekspor akan kalah dengan produk mamin impor dari negera-negara ASEAN. Sebelum dimulai pasar MEA produkproduk mamin impor dari Cina dan dari negara-negara lain di dunia hampir tidak ada di toko-toko tradisional maupun mall dan supermarket di Jatim.

“Sehingga produk Mamin lokal kini menjadi primadoda di daerah sendiri,” ujarnya. Tetapi pada tahun 2015 dimana MEA akan dimulai produk-produk mamin impor akan diprediksi akan banyak yang masuk ke Jatim. Q iib

Bupati Anas Dorong BUMN Kembangkan Wisata Banyuwangi, Bhirawa Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mendorong BUMN PT Perkebunan Nusantara XII untuk memaksimalkan potensi wisata di area perkebunan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Ia pun siap membantu promosinya sebagai bentuk sinergi.

Anas mengatakan banyak potensi wisata alam yang bisa digarap di area perkebunan cokelat, karet, dan kopi. Wisata alam yang dimaksud Anas contohnya cara menyadap karet atau memetik kopi untuk kemudian diproses di area itu. “Kedepan kita tidak kekurang tempat wisata lagi,” kata Bupati Anas saat berdiskusi bersama perwakilan PTPN XII dan Perhutani, Kamis (8/1).

Sambil menggarap wisata kebun, ia menyarankan guest house PTPN XII yang berarsitektur kolonial hendaknya disewakan. Bupati Anas berencana menawarkan paket wisata perkebunan ini kepada agen travel. “Jika sudah ada rancangannya, kita bisa ketemu lagi untuk membahas lebih lanjut. Saya bantu promosi, saya hanya ingin Anda mendapat opportunity (peluang) atas geliat wisata di Banyuwangi,” ujarnya.

Kepada PTPN XII dan Perum Perhu-

tani, Bupati Anas juga meminta bergotong royong mereduksi angka buta huruf, merenovasi rumah warga miskin di sekitaran area operasi, dan ikut membangun infrastruktur jalan. “Hasil identifikasi tim penanggulangan kemiskinan, sebagian penduduk miskin yang tersisa di Banyuwangi ada di sekitar wilayah perkebunan dan hutan,” kata Bupati Anas.

Karena itu Bupati meminta pemangku perkebunan dan hutan menyisihkan dana corporate social responsibilty (CSR) perusahaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Ia mendorong pengentasan kemiskinan melalui private partnership di masyarakat. “Ini cara-cara baru agar penyaluran CSR lebih terukur,” ujarnya.

“Ibu-ibu yang tidak bisa baca dikumpulkan di tempat yang mudah diakses dan staf pengajarnya bisa dari istri para pekerja perkebunan. Saat pulang, dikasih hadiah misalnya deterjen atau sabun mandi, pasti antusias untuk datang,” tambah Anas. Perihal infrastruktur jalan di area perkebunan, Bupati Anas berharap ada pavingisasi dengan ukuran K300. Atas seruan ini, Sutrisno menjawab: “Kami akan siapkan materialnya.” Q nan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Surabaya menilai bahwa bertahannya harga bahan pokok tidak ada kaitannya dengan naik dan turunnya harga BBM, namun lebih dikarenakan faktor cuaca. “ Jadi sebelum adanya BBM mengalami kenaikan, harga sembako dipasaran sudah naik. Dan kenaikan harga bahan pokok bukan karena BBM, tapi karena faktor cuaca,” kata Dwi Puspita selaku analisis harga sembako Disperindag Kota Surabaya ketika ditemui Bhirawa, Kamis (8/1).

Ia mengacu pada tiga pasar yang dibuat untuk acuan harga bahan pokok di pasaran. Ketiga pasar tersebut antara lain, Pasar Wonokromo, Pasar Pucang, dan Pasar Genteng Kali. Dari tiga pasar ini, dua pasar yang memliki rating tinggi lantaran harga di Pasar Pucang serta Genteng kali kualitasnya lebih bagus dan lebih segar.

“Kalau di Pasar Wonokromo ini stabil dan masih dinilai wajar terkait harga-harga bahan pokok yang dijual disini. Sebelum Natal kemarin hanya harga daging ayam dan telur yang mengalami kenaikan cukup tinggi, harga daging ayam semula Rp24 ribu menjadi Rp28 ribu. Kalau telur Rp20 ribu,” paparnya.

Dengan harga bahan pokok saat ini dinilai masih stabil, dan yang mengalami lonjakan harga cabai. Serta elpiji 12 Kg, karena ini kebijakan pemerintah untuk elpijinya. “ Dan elpiji yang 3 Kg juga naik karena mengikuti tren pasar. Selama sembako masih stabil

karena cabai juga bukan termasuk sembako. Dan harga cabai sekarang cukup tinggi yaitu Rp75 ribu/kilonya,” tambahnya. Dari pengamatan Bhirawa di dua pasar tradisional terbesar di Surabaya, yakni, Pasar Wonokromo dan Keputran. Berdasarkan, pantauan, harga berbagai bahan pokok di dua pasar ini bertahan karena banyak pedagang yang masih enggan untuk menyesuaikan harga.

Komoditas yang masih tetap bertahan dan belum mengalami penyesuaian harga itu, antara lain, beras, telur, daging ayam, minyak goreng, cabai, bawang putih, dan beberapa bahan pokok lainnya. Misalnya, harga telur ayam saat ini masih bertahan pada harga Rp 20 ribu per kilogram (kg), daging ayam broiler Rp 32 ribu per kg, dan daging sapi masih bertahan pada Rp 103 ribu per kg.

Bahkan, komoditas cabai dan beras justru mengalami kenaikan dari Rp 40 ribu per kg menjadi Rp 45 ribu per kg.

Sedangkan, harga beras kualitas rendah yang awalnya Rp 9.700 per kg malah naik menjadi Rp 11 ribu per kg.”Harga cabai tidak turun karena stoknya terbatas,”ungkap Nasrullah, pedagang sayur di Pasar Keputran.

Menurut dia, keterbatasan stok cabai tersebut diakibatkan banyak petani yang gagal panen akibat cuaca buruk yang melanda daerah penghasil cabai di Jatim. “Cabai mulai naik lagi sudah semingguan yang lalu. Tepatnya sehari sebelum Natal,” jelasnya. Q geh

achmad basir/bhirawa

Disperindag Pemerintah Kabupaten Bojonegoro duduk bersama dengan PT Pupuk Petro Kimia Gresik dan para distributor pupuk untuk wilayah Bojonegoro.

Antisipasi Pupuk, Disperindag Terapkan Sistem Baru Bojonegoro, Bhirawa Mengantisipasi penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dispereindag) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan PT Pupuk Petro Kimia Gresik merapatkan barisan. Agar distibusi lancar kedua belah pihak akan menerapkan sistem baru. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Bojonegoro, Basuki dan dihadiri oleh Adi Sutanto selaku Sales Supervisor PT Pupuk Petro Kimia wilayah Bojonegoro Gresik dan Lamongan, di Ruang Batik Madrim Pemkab Bojonegoro, Kamis (8/1) pagi ini dihadiri para distributor pupuk resmi di Bojonegoro.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Basuki menjelaskan, bahwa pertemuan ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan kinerja distribusi pupuk bersubsidi ditahun 2014.

“ Ditahun 2015 sehingga distribusi pupuk di tahun depan akan semakin lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Dijelaskan Basuki, terkait dengan rencana penataan wilayah setiap distributor. Diakui bahwa selama ini wilayah distributor dirasakan jauh dari wilayah mereka atu kantor mereka sehingga biaya yang dikeluarkan kebih banyak selain itu waktu juga menjadi sedikit lebih lama. “ Wilayah yang dicover masih terlau jauh sehingga berdampak pada lambatnya waktu distribusi,” ujarnya. Diakui selama ini antara gudang pupuk yang dimiliki masing-masing distributor dengan wilayah distribusi banyak yang berjauhan. Dengan adanya penataan ini diharapkan akan memangkas biaya produksi yang dikeluarkan oleh distributor itu sendiri. “ Selain memangkas biaya juga memperingkas waktu dengan adanya letak gudang dan area distribusi yang Q bas berdekatan,” tandasnya.Q

Harga Makin ‘Pedas’, Keuntungan Cabe Rawit Capai Rp 21,20 Juta per Hektare Keuntungan menanam cabai menjadi usaha yang cukup menggiurkan, sebab setiap musim panen petani mendapatkan hasil produksi ratarata Rp 47,90 juta/hektare dipotong biaya produksi Rp 26,70 juta/ hektare.Alhasil, petani cabe rawit yang panen cabe rawit akan mendapatkan keuntungan Rp 21,20 juta/hektare.

wap/bhirawa

Bupati Probolinggo Hj. Tantri panen cabe rawit bersama petani di Bantaran beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, M Sairi Hasbullah mengatakan, biaya produksi usaha tanaman cabai rawit yang paling besar dikeluarkan adalah untuk biaya upah pekerja rata-rata sebesar 51,63 persen atau Rp 13,80 juta/hektare terhadap total pengeluaran. “Selain itu, biaya produksi untuk sewa lahan dan pemupukan juga tergolong besar, yaitu mencapai 20,34 persen dan 11,95 persen/ hektare.” Katanya, Kamis (8/1).

Biaya produksi tanaman cabai rawit yang ditanam pada musim kemarau (MK) (Rp 30,4 juta) lebih tinggi dibandingkan Musim Hujan (MH) (Rp 21,4 juta). Perbedaan biaya produksi cabai rawit yang ditanam MK dan MH disebabkan oleh besarnya perbedaan pengeluaran untuk upah pekerja sebesar Rp 3,4 juta, sewa lahan sebesar Rp 2,8 juta, dan pengeluaran lain sebesar Rp 1,3 juta. Biaya produksi terbesar cabai rawit yang ditanam pada MK dan MH adalah biaya untuk upah pekerja

masing-masing sebesar Rp 15,19 juta (49,95 persen) dan Rp 11,8 juta (54,98 persen) Data dari BPS total luas areal tanam cabai rawit di Jawa Timur sekitar 8.000 hektare. Terbesar di Banyuwangi, Kediri, Trenggalek, Tuban, Lamongan, Mojokerto bahkan merata di seluruh daerah di Jawa Timur. Rata-rata produktivitas per hektare untuk cabai merah besar sekitar 8-10 ton, sedangkan cabai rawit 6-7 ton. Sementara tercatat, konsumsi cabai merah besar Jawa Timur mengandalkan produksi dari 1.2001.300 hektare per bulan sudah cukup. Atau setara dengan 9.60015.000 ton per bulan. Sedangkan konsumsi cabai rawit dari 4.000 hektare per bulan atau setara dengan 24.000 ton. Sisanya produksi dikirim ke Jakarta, Tangerang, Bandung, Kalimantan dan berbagai daerah lainnya.

Tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga, tapi produksi cabai Jawa Timur juga menyuplai kebutuhan industri seperti untuk

bahan baku pembuatan sambal dan Mamin. Baik industri besar maupun skala rumah tangga, Sekedar informasi, luas areal perkebunan cabe baik untuk jenis keriting atau besar di Jawa Timur yang panen setiap bulan sekitar 2.300 hektare. Dari jumlah tersebut sekitar 300 hektare berasal dari Kediri. Sementara itu, untuk tanaman cabe rawit luas areal perkebunan di Jawa Timur mencapai 8.000 hektare.

Bupati Panen Cabe Petani cabe di Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo kini bisa tersenyum setelah harga cabe di pasaran melonjak tajam. Naiknya harga cabe rawit terlihat sejak Agustus lalu.

Terus merangkak naik hingga Rp 80.000/kg seperti di Pasar Bantaran. Di tingkat petani, harga cabe pun ikut melambung. Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari, mengatakan, harga cabe yang dipanennya mencapai Rp 72.000/kg.

Dibandingkan beberapa hari sebe-

lumnya, harga tersebut turun sebesar Rp 5 ribu.

Naik turunnya harga cabe masih akan terus berlangsung hingga akhir Januari 2015 ini. Kenaikan harga disebabkan oleh kian berkurangnya stok cabe di banyak daerah, terutama pasca musim kemarau dan cuaca seperti saat ini.

Apalagi ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi serta naiknya harga gas LPG 12 kg ikut mempengaruhi kenaikan harga,” ungkapnya.

Di Desa Kedungrejo terdapat sekitar 60 hektar sawah yang ditanami cabe, tersebar di semua dusun. Lahan cabe ini bahkan lebih banyak jika dibanding dengan lahan tanaman yang lain, seperti padi atau jagung. “Banyaknya petani yang menanam cabe dikarenakan harga cabe yang cukup tinggi.

Selain itu, perawatan tanaman ini relatif mudah yang membuatnya menjadi primadona masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tanaman padi, perawatan cabe lebih gampang,” ujarnya. Q rac.wap

OLAHRAGA

Jumat Pon 9 JANUARI 2015

9

Arema Tuan Rumah SCTV Cup

LINTASAN

Persipura Diharapkan Juarai ISL Musim Depan

Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, menjadi tuan rumah SCTV Cup yang bakal dihelat pada 15-20 Januari 2015 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Jayapura, Bhirawa Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tommy Mano mengharapkan tim kebanggaan masyarakat Papua itu menjuarai Liga Super Indonesia (ISL) musim depan.“Saya telah menyampaikan kepada pelatih kepala, pelatih kiper, pelatih fisik, dan asisten pelatih bahwa kita punya target juara di ISL musim 20142015,” kata Benhur di Jayapura, Papua, Kamis.

Benhur Tommy Mano yang kini menjabat wali kota Jayapura itu menyatakan, selain itu, Persipura juga harus menargetkan juara AFC.“Target Persipura adalah juara, bukan mempertahankan posisi dalam ISL atau pun AFC, Persipura tidak melihat hal itu,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya malu kalau Persipura mendapat suplai bantuan dana yang cukup besar dari PT Freeport Indonesia, Bank Papua dan Bosowa tetapi tidak menorehkan prestasi yang baik.“Mereka mengucurkan dana yang cukup besar maka kita akan menjadi juara ISL dan AFC musim depan,” ujarnya.

Mantan Kepala Distrik Abepura itu mengatakan, guna kesiapan untuk meraih target itu, ia akan mengumpulkan panitia dan pelatih untuk merapatkan kesiapan latihan untuk bertarung dilagalaga yang bakal diikuti sekaligus Q ant melaunching tim.Q

General Manajer Arema Ruddy Widodo di Malang, Kamis mengatakan manajemen sudah siap untuk menggelar pertandingan pemanasan pramusim tersebut. Hanya saja, untuk pengelolaan tiket tetap akan ditangani oleh panitia pelaksana SCTV Cup. “Tim peserta SCTV Cup kabarnya akan tiba di Malang pada 13 Januari nanti dan sebagai tuan rumah kami sudah siap. Untuk tiket, memang dikelola

langsung oleh panitia SCTV Cup dan menggunakan tiket elektronik,” katanya.

Ruddy menegaskan manajemen Arema tidak memiliki hak untuk pengelolaan tiket selama babak penyisihan, meski pertandingan digelar di Stadion Kanjuruhan yang menjadi kandang Arema.

Manajemen hanya akan mendapatkan match fee dari tiga kali pertandingan dari empat tim yang berada di grup B. Ia mengemukakan tiket elektronik tersebut, bisa dibeli lewat dunia maya dan tiket tersebut nantinya akan diberi barcode dan ada identitas pembeli.

“Tiket elektronik diberlakukan untuk meminimalisasi keberadaan calo,” ujarnya.

Meski menjadi tuan rumah, katanya, manajemen Arema tidak akan merugi karena manajemen tidak menanggung ongkos akomodasi dan transportasi tim peserta selama satu minggu tinggal di Malang.

“Kalau seluruh sponsor dan slot live tv bisa dikelola Arema mungkin akan untung, tetapi panitia meminta hak siar TV, selain itu sponsor juga dibatasi,” tegasnya.

Pertandingan SCTV Cup dibagi menjadi dua grup, yakni A dan B. Grup A dihuni Semen Padang, Persija Jakarta, Sriwijaya FC dan Persebaya Surabaya atau Pelita Bandung Raya yang bakal bertanding di kandang Semen Padang, yakni Stadion Agus Salim.

Sedangkan Grup B di gelar di kandang Arema di Stadion Kanjuruhan Malang.

Grup B dihuni oleh empat tim, yakni Arema Indonesia sebagai tuan rumah bersama Persela Lamongan, Mitra Kukar, dan Q ant Persipura Jayapura.Q

PSM Tunggu Kedatangan Riedl di Makassar Makassar, Bhirawa PSM Makassar masih menunggu kedatangan Alfred Riedl untuk menangani tim menghadapi kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2015-2016.

Direktur Teknik PSM Makassar, Sumirlan di Makassar, Kamis, berharap mantan pelatih timnas Indonesia itu sudah bisa bergabung pekan depan sehingga persiapan tim bisa segera dimaksimalkan.

“Saya pribadi belum tahu jadwal pastinya. Pelatih Riedl memang harus mengurus beberapa hal seperti visa dan sebagainya sebelum terbang ke Indonesia,” katanya.

Terkait peluang pelatih asal Austria itu menangani tim Juku Eja -julukan PSM musim ini, dirinya mengaku sudah hampir pasti terwujud. Manajemen PSM juga terus menyiapkan segala sesuatunya demi mendapatkan servis pelatih berusia 65 tahun tersebut.

Menurut dia, jika Riedl pasti menangani PSM maka hal yang pertama dilakukan yakni mencari pemain yang sesuai keinginannya. Saat ini, kata dia, pihaknya masih membutuhkan sekitar tujuh hingga delapan pemain untuk mengarungi kompetisi 2015.

PSM Makassar baru memiliki 18 pemain yang dipertahankan musim lalu yakni Markus Haris Maulana, Muhamad Guntur, Boman Irie Aime, Rasul

Alfred Riedl

Kemenpora Dorong Pemuda Tingkatkan Kreativitas untuk MEA Jakarta, Bhirawa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendorong pemuda Indonesia meningkatkan kreativitas dalam berkarya guna bersaing dengan terbuka dalam menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Deputi I Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Yuni Poerwanti di Jakarta, Kamis mengatakan salah satu upaya mendorong peningkatkan kreativitas adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat.

“Pemuda harus terus meningkatkan kemampuan dalam segala bidang. Persaingan memang akan lebih ketat untuk itu semuanya harus siap untuk menghadapinya,” katanya pada Dialog Kamisan dari Kantor Kemenpora Jakarta.

Pemuda Indonesia, kata dia, sebenarnya sedikit terlambat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi pasar bebas.

Untuk itu, selain didorong meningkatkan kreativitas juga harus menjalankan gerakan revolusi mental.

Ketatnya persaingan untuk menghadapi MEA diakui oleh perwakilan dari Al Azhar Youth Leader Institut (AYLI) M Akbar Satrio. Menurut dia, saat ini negara-negara di ASEAN terus berusaha menunjukkan karya terbaiknya.

“Kami melihat setiap negara akan berlomba-lomba agar hasil produksi mereka laku di pasaran. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mau tidak mau, kita harus siap bersaing dengan mereka,” katanya dalam diskusi Kamisan itu.

Melihat perkembangan negara yang pesat dalam berbagai bidang, kata dia, pemuda Indonesia selain dituntut meningkatkan kreatifitas juga harus saling membantu dalam mengisi Q ant kekurangan.Q

Zainuddin, Muhammad Rahmat, Iqbal Samad, Syamsul Khaeruddin, Rasyid Bakrie, Kurniawan Karman, Ponaryo Astaman.

Selanjutnya ada Maldini Pali, Muchlis Hadi Ning, Ardan Aras, Hendra Wijaya, Agung Prasetyio dan dua pemain Sulsel yang pernah membela Persepam Madura United yakni Aditya Putra Dewa, Achmad Hisyam Tolle dari Persebaya Surabaya.

Selain itu, adapula pemain asing yang kini tengah menjalani seleksi yakni Simone Raffaele Quintieri (Italia/ Playmaker), Pedro Javier (Paraguay/striker) dan Edward Souza (Argentina/striker).

“Kami tentu mempersilakan Riedl mencari pemain yang dibutuhkan. Jika bisa bergabung lebih cepat maka kemungkinan besar akan turun langsung menilai para pemain asing yang sedang mengikuti seleksi di Makassar,” jelasnya.

Pelatih sementara PSM, Assegaf Razak, mengaku pihaknya juga tengah mengincar sejumlah pemain berlabel timnas yakni Zulkifli Syukur dan Viktor Igbonefo. Kedua pemain ini juga dikabarkan siap memperkuat PSM pada kompetisi nanti.

“Kami dari tim pelatih hanya menyodorkan nama yang kita butuhkan. Adapun yang melakukan negosiasi dan perburuan kita serahkan ke Direktur Teknik PSM,” Q ant ujarnya.Q

KOI Sarankan Tim Sembilan Tidak Libatkan FIFA Jakarta, Bhirawa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menyarankan kepada Tim Sembilan bentukan pemerintah untuk tidak melibatkan induk organisasi sepak bola dunia FIFA dalam menyelesaikan permasalahan di PSSI. “Saat ini masalahnya di teknis. Bukan politis seperti dulu.

Yang dibutuhkan saat ini hanya pendekatan ke semua pihak termasuk PSSI,” kata Ketua KOI Rita Subowo di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pembentukan Tim Sembilan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap perkembangan prestasi olahraga di Indonesia terutama sepak bola.

“Mudah-mudahan PSSI juga bisa berbenah serta mawas diri,” katanya.

Mantan Ketua KONI Pusat itu menjelaskan demi menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada persepakbolaan nasional pihaknya juga telah melakukan audiensi dengan Tim

Sembilan yang dikoordinatori oleh Oegroseno itu.

Dalam audiensi, kata dia, telah dipaparkan tentang kondisi beberapa negara terkait prestasi sepak bolanya maupun yang sudah pernah mendapatkan sanksi dari FIFA. Pihaknya sangat mendukung upaya perbaikan prestasi cabang olahraga terutama sepak bola.

“Kami sangat setuju dengan perbaikan. Tetapi, apa yang dilakukan jangan sampai mengganggu persiapan Q ant Asian Games 2018,” kata Rita.Q

IMI Sodorkan Enam Pebalap Masuk Sulsel Maju Kolaka Nyatakan Siap Selenggarakan Porprov III

ist

Pebalap motor yang disiapkan oleh IMI menjelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Makassar, Bhirawa Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Selatan menyodorkan enam pebalap muda untuk bergabung masuk dalam program pembinaan “Sulsel Maju II” jelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi IMI Sulsel, Adifar Hakim di Makassar, Kamis, mengatakan enam atlet tersebut disiapkan menggantikan pebalap senior Sulsel yang kemungkinan tidak dapat tampil karena terkendala pembatasan usia seperti

Herman Bas dan Iswandi Muis.

Enam pebalap itu yakni Awin Sanjaya, Wildan Goma, Rahmat Pratama, Anis KS, Isdar HU dan Andi Mappayukki. Para pebalap ini selain memiliki kualitas menjanjikan juga masih berusia muda dengan kisaran usia 18 tahun.

“Beberapa diantaranya juga sudah mengikuti sejumlah tes sebagai syarat kelayakan atlet bergabung dalam program Sulsel Maju II,” katanya.

Menurut dia, keenam atlet muda Sulsel ini memang secara kualitas

layak bergabung. Apalagi keenam atlet ini sudah memiliki pengalaman dan prestasi baik pada kejuaraan lokal, regional hingga ajang nasional.

“Sambil menunggu pengumuman dari KONI Sulsel, seluruh pebalap terus mematangkan kemampuan di tim masing-masing. Mereka juga rutin mengikuti kejuaraan untuk lebih memaksimalkan kemampuan sebelum berlaga di pra-PON,” jelasnya.

Herman Bas dan Iswandi Muis, kata dia, memang tidak dapat mengikuti babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) karena terkendala persyaratan usia. Hal itu berdasarkan hasil Rakernas IMI 2014 yang menyepakati pembatasan usia maksimal 20 tahun.

“Rakernas 2014 memang memutuskan usia pebalap yang bisa mengikuti pra dan PON maksimal 20 tahun. Syarat ini tentu berat karena usia Herman Bas sudah 23 tahun serta Iswandi Muis yang telah menginjak 25 tahun,” katanya.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir, mengatakan balap motor memang masuk dalam cabang olahraga prioritas Sulsel di PON 2016. Keputusan memasukkan balap motor sebagai cabang unggulan tidak lepas dari penQ ant capaiannya pada PON 2012.Q

Kendari, Bhirawa Pemerintah kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII tahun 2018.

“Kalau dibilang siap menjadi tuan rumah Porprov ke-XII, maka Kolakalah yang lebih siap, karena semua sarana olahraga yang akan dipertandingkan sudah ada,” kata Wakil Bupati Kolaka Muhammad Jayadin di Kendari, Sultra, Kamis.

Pernyataan wakil bupati Kolaka itu disampaikan usai menghadiri undangan KONI Provinsi Sultra terkait penjaringan daerah kabupaten/kota sebagai calon tuan rumah Porprov XIII mendatang.

Bahkan, kata Jayadin yang didampingi Sekretaris Daerah Kolaka Puito Murtopo, Pemkab Kolaka saat ini satu-satunya kabupaten yang memiliki sarana olahraga golf yang bertaraf nasional yang tidak dimiliki kabupaten lain di Sultra.

“Semua sarana cabang olahraga yang dipertandingkan selama ini, Kolaka sudah memiliki,” ujar wakil bupati seraya menambahkan kalaupun ada sarana olahraga yang kini kondisinya mulai rusak tidak membutuhkan biaya besar lagi untuk memperbaikinya.

Ia mengatakan, walaupun ada pembangunan sarana olahraga yang memerlukan dana perbaikan, anggarannya tidak besar karena sifatnya hanya untuk anggaran rehabilitasi yang tidak sebesar dengan awal membangun.

“Kalau diandaikan bangunan olahraga itu seperti gadis di desa, maka hanya memerlukan polesan bedak saja sudah cantik. Artinya bahwa sarana olahraga itu sudah siap semua sisa memerlukan pengecetan saja sudah kembali baik dan sempurna,” ujar Jayadin.

Ia juga menyoroti kegiatan Porprov yang penyelenggaraannya dilakukan di wilayah kabupaten pemekaran itu dianggapnya masih jauh dari harapan terutama menyangkut sarana olah raga yang belum memadai sehingga beberapa cabang dipertandingkan di luar tuan rumah penyelenggara.

“Tentu dengan Porprov XIII nanti, semua cabang olahraga yang dipertandingkan itu harus dilaksanakan di daerah penyelenggara sebagai tuan rumah,” ujaranya.

KONI Provinsi Sultra sebelumnya melakukan rapat dengan mengundang sejumlah kepala daerah kabupaten/kota termasuk pimpinan dan anggota DPRD masing-masing kabupaten-kota terkait kesiapan menjadi tuan rumah Porprov ke-XIII. Sekretaris Umum KONI Sultra Eryckson Ludji mengatakan sedikitnya ada tujuh daerah kabupaten/kota sudah mengajukan surat kesiapan sebagai tuan rumah Porprov XIII ke Q ant KONI Sultra.Q

Pimpinan SKPD Akan Diberi Pengarahan Teknis Penggunaan Anggaran Dalam waktu dekat DPRD Gresik akan panggil semua kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dearah) dijajaran Pemkab Gresik. Pemanggilan itu dilakukan terkait pelaksanaan teknis penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 yang sudah diverifikasi oleh Gubernur Jatim.

Pemanggilan untuk memberi arahan tentang pelaksanaan teknis dan penggunaan APBD tahun 2015 terhadap pimpinan SKPD itu penting dilakukan.

Dalam penggunaan anggaran itu jangan sampai ada yang salah.

Sebab, jika ada yang salah dalam melaksanakan keuangan APBD tidak menutup kemungkinan akan menyeret pimpinan SKPD ke dalam ranah korupsi karena ketidaktahuannya.”Oleh sebab itu, sebelum APBD dilaksanakan, semua pimpinan SKPD akan kita kumpulkan untuk diberi pengarahan,” kata Ir. H. Abdul Hamid, Ketua DPRD

Gresik, Rabu (7/1).

Selain itu, Hamid juga memastikan anggaran APBD 2015 bisa diserap tepat waktu. Ini karena. APBD 2015 yang sudah disahkan melalui Paripurna pada November 2014 lalu sudah diverifikasi Gubernur Jatim.

Dengan begitu tidak lama lagi APBD 2015 yang kekuatanya mencapai Rp. 2,5 triliun itu sudah bisa dilaksanakan oleh masingmasing kepala SKPD untuk menjalankan program atau kegiatan yang sudah ditentukan dalam RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) dalam kurun waktu tahun 2015. “ APBD 2015

Gresik sudah beres dilakukan verfikasi oleh Gubernur. Untuk itu, APBD sudah siap kita gunakan untuk menjalankan kegiatan yang telah kami sepakati bersama, “ katanya.

Ditambahkan Hamid, , serapan APBD bisa dilakukan tepat waktu itu sudah sesuai dengan harapan DPRD dan eksekutif.

Karena itu, saat pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015, baik Banggar (Badan Anggaran) DPRD maupun Timang (Tim Anggaran) Pemkab Gresik sepakat untuk mengesahkan RAPBD tahun 2015 menjadi Perda (Peraturan Daerah) APBD tahun 2015 sebelum akhir bulan Nopember 2014, atau tepatnya pertengahan bulan Nopember.

Langkah itu dilakukan, tambah Hamid, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Di antaranya, kalau APBD tahun 2015 tidak disahkan tepat

waktu, atau bahlitisi asal Golkar ini. kan molor dari Pasca disahkanscedule yang tenya penggunaan lah ditentukan APBD 2015 oleh oleh Mendagri Gubernur Jatim (Menteri Dalam dan akan dijadikan Negeri) dan KeSIKD (Sistim Inmenkeu (Kemenformasi Keuangan trian Keuangan), Daerah) oleh pemaka anggaran merintah pusat, dari DAU (Dana DPRD menghimAlokasi Umum) bau kepada seuntuk gaji pemua kepala SKPD gawai selama 1 agar sedini mungsemester ( 6 bukin menyiapkan lan) dipending semua persyaraAbdul Hamid pencairannya. tan untuk pengKemudian, pertimbangan lain, gunaan APBD 2015. kalau APBD tidak disahkan tepat Hal itu dilakukan, agar kegiatan waktu, maka bisa dipastikan atau program yang sudah direnGresik tidak akan mendapatkan canakan dan dibuatkan RKA suntikan DID (Dana Insentif (Rencana Kerja dan Anggaran) Daerah) dari pemerintah pusat.” bisa cepat dilaksanakan. Karena Karena kegigihan DPRD dan dengan luangnya jedah waktu Pemkab Gresik mengesahkan yang dimiliki oleh masing-masing APBD tepat waktu, kita dapat SKPD dalam menjalankan kesuntikan DID sebesar Rp 26 giatan atau program, maka miliar lebih, “ terang Hamid po- kegiatan tersebut diharapkan

bisa terwujud dengan baik.

Terutama, program atau kegiatan yang dijadikan skala prioritas oleh pemerintah. Misalnya, program-program untuk kemasyarakatan seperti pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, sarana pendidikan, tempat ibadah, pemugaran (renovasi) rumah gakin (keluarga miskin) dan kegiatan kemasyarakatan lain. “ Jangan sampai dengan jedah waktu yang cukup untuk penggunaan keuangan APBD 2015, kegiatan atau program di masingmasing SKPD tidak bisa dijalankan dan diwujudkan tepat waktu, atau bahkan tidak terwujud. Saya berharap hal itu tidak akan terjadi, karena yang akan dirugikan masyarakat.

Nanti kita yang malu kepada masyarakat, “ terang Hamid.

Hamid menambahkan, DPRD Gresik yang salah satu tugas dan fungsinya sebagai pengawasan, akan lakukan pe-

ngawasan ekstra ketat kepada masing-masing SKPD dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Langkah itu dilakukan jika nantinya diketemukan ada SKPD yang serapan anggarannya rendah dan kegiatannya terancam tidak akan berjalan 100 persen, maka DPRD bisa merekomendasikan kepada Bupati untuk menegur SKPD terkait.

Atau bahkan DPRD akan membantu mencarikan solusi terkait problematika yang dihadapi oleh masing-masing SKPD dalam menjalankan kegiatan atau program, sehingga mereka mengalami kesulitan. “ Sehingga, problematika yang dihadapi oleh SKPD itu bisa dicarikan solusi yang baik.

Dampak positifnya, penggunaan anggaran tidak ada persoalan, kegiatan yang ada bisa dijalankan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, Q eri,adv “ terang Hamid.Q

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

MUI Kutuk Pembunuhan 12 Awak Media Perancis Jakarta, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk insiden pembunuhan terhadap 12 awak majalah satir Charlie Hebdo di Perancis yang diduga dilakukan oleh ekstrimis dan mengatasnamakan Islam.

“MUI mengutuk tindakan pembunuhan terhadap awak media di Perancis itu, karena tindakan itu bertentangan dengan nilai kemanusaiaan dan ke-Islaman yang ‘blessing for all’,” kata Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Muhyidin Junaidi di kantornya, Menteng, Jakarta, Kamis (8/1) kemarin.

Dia mengatakan tindakan para pelaku serangan mematikan itu tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan, kendati dikabarkan mereka melafalkan “Allahuakbar” sebelum menembak.

Charlie Hebdo sendiri mendapati serangan itu karena diduga memiliki keterkaitan dengan isi majalah satir mereka. Kantor tersebut sempat dilempar bom botol pada tahun 2011, sehari setelah menerbitkan karikatur Nabi Muhammad.

Sementara pemimpin redaksinya, Stephane Charbonnier kerap mendapat ancaman pembunuhan beberapa kali.

Nahas bagi pemimpin redaksi majalah satir itu, karena penembakan yang barubaru ini terjadi menewaskannya bersama sejumlah awak majalah yang saat serangan terjadi mereka tengah melangsungkan rapat redaksi.

Muhyidin mengatakan umat Islam tidak berhak melakukan tindakan menghilangkan nyawa seperti yang terjadi pada insiden berdarah Charlie Hebdo.

“Terkait isi media mereka kami juga keberatan meski mereka mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Tetapi jika protes isi majalah itu dilakukan dengan pembunuhan seperti penembakan itu tentu bukan cara umat Muslim bertindak, karena sejatinya protes dapat dilakukan lewat ranah hukum,” tuturnya.Q ant

Golkar Kubu Aburizal Pastikan Tolak Keluar KMP Jakarta, Bhirawa Ketua DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya memastikan pihaknya menolak usulan keluar dari Koalisi Merah Putih dan masuk ke pemerintahan karena hal itu sudah menjadi keputusan Munas Bali.

“Perundingan kedua baru akan dilakukan nanti sore. Dari beberapa poin yang dibahas pada perundingan pertama Desember lalu, ada dua usulan dari pihak Munas Ancol yang tidak akan diterima pihak Bali yaitu keluar dari KMP dan masuk ke pemerintahan,” kata Tantowi di Jakarta, Kamis (8/1) kemarin.

Dia menekankan Munas Bali telah menetapkan berada di dalam KMP. Apabila sikap itu akan diubah atau dihilangkan maka harus melalui forum setinggi munas atau paling tidak rapimnas.

“Ini yang membuat perundingan menuju ishlah nanti sore menurut saya akan ‘deadlock’ (jalan buntu,red),” ujar dia.

Golkar hasil Munas Bali menurut dia, akan berada diluar pemerintahan namun akan mendukung program-program dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan keinginan rakyat dan sesuai dengan Mukadimah UUD 1945.

“Golkar bersama parpol-parpol di KMP akan menjadi mitra strategis pemerintah yang kritis dan solutif. Ini sikap Partai Golkar sampai menit ini,” tuturnya.

Tantowi mengatakan apabila kubu Agung Laksono masih mengusulkan Golkar keluar dari KMP, maka perundingan sore nanti akan menjadi perundingan terakhir, karena dipastikan berakhir “deadlock” dan menuju meja pengadilan.Q ant

Wasekjen PAN Harapkan Amien Rais Bijaksana Jakarta, Bhirawa Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Wahyuni Refi mengharapkan Ketua MPP PAN Amien Rais bersikap bijaksana pada proses suksesi kepemimpinan PAN. “Dukungan dari DPW-DPW PAN seIndonesia terhadap Hatta Rajasa untuk melanjutkan kepemimpinannya di PAN adalah aspirasi kader. Ini adalah realitas murni kader yang hendaknya disikapi secara bijaksana,” kata Wahyuni Refi di Jakarta, Kamis (8/1) kemarin.

Menurut dia, dukungan dari DPW-DPW PAN terhadap Hatta Rajasa untuk melanjutkan kepemimpinannya di PAN, bisa jadi merupakan reaksi atas pernyataan Amien Rais yang melarang Hatta Rajasa untuk maju kembali sebagai calon ketua umum PAN. Sebelumnya, Amien Rais menyatakan, agar Hatta Rajasa tidak maju lagi menjadi calon ketua umum, karena tradisi di PAN ketua umum hanya satu periode.

Di sisi lain, Amien Rais juga menyatakan secara tersirat akan mendorong Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan, yang juga besan Amien Rais, sebagai calon ketua umum.

“Adanya dukungan DPW-DPW PAN terhadap Hatta Rajasa ini adalah aspirasi kader. Saya berharap Pak Amien berjiwa besar untuk melihat realitas aspirasi kader,” katanya.

Wahyuni juga berharap keinginan Amien Rais untuk mendorong Zulkifli Hasan sebagai calon ketua umum bukan karena faktor keluarga, tapi benar-benar atas pertimbangan kapasitas.

Mendorong keluarga untuk menjadi calon ketua umum, menurut dia, sah-sah aja asalkan memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas yang mumpuni.

“Saya melihat, Zulkifli Hasan maupun Hanafi Rais (putra Amien Rais) memiliki potensi sebagai calon pemimpinan, tapi sebaiknya pada periode berikutnya.Q ant

Jumat Pon 9 JANUARI 2015

Presiden Minta BPJS Jangkau Pekerja Informal Jakarta, Bhirawa Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dipimpin Direktur Utamanya Alvyn G. Masassya, Kamis (8/1) pagi, menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Presiden, Jakarta.

Kepada wartawan seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengatakan, kedatangannya bersama direksi BPJS Ketenagakerjaan yang lain dimaksudkan untuk melaporkan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan beroperasi pada 1 Juli 2015.

“Kami masih harus menyelesaikan urusan regulasi dan organisasi,” papar Elvyn.

Menurut Elvyn, dalam pertemuan dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan itu, Presiden Jokowi meminta agar BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menjangkau pekerja di sektor formal, tetapi juga pekerja di sektor informal.

“Kami akan menyiapkan segala sesuatunya untuk menjadikan para pekerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Elvyn G Masassya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/1).

Mengenai jumlah dana ke-

istimewa

Presiden Jokowi menerima direksi BPJS Ketenagakerjaan dipimpin Dirutnya Elvyn G. Masassya, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/1) kemarin. lolaan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan itu menyampaikan, saat akhir 2014 dana yang siap dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 187 triliun dengan imbal hasil Rp 17,3 triliun.

Elvyn berharap pada 2015

dana itu mencapai Rp 220 triliun dengan imbal hasil Rp 20,2 triliun.

Dalam kesempatan itu, Elvyn juga menyampaikan, dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-

mahan Rakyat, BPJS Ketenagakerjaan berencana membangun rumah bagi para pekerja.

“Presiden sangat mendukung rencana program kami,” kata Elvyn.

Turut mendampingi Pre-

Kejagung Bentuk Satgassus Tipikor Diisi Jaksa ‘Lulusan’ KPK Jakarta, Bhirawa Kejaksaan Agung resmi membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan anggota 100 jaksa.

Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Kamis (8/1), menyatakan tugas satuan ini untuk menyelesaikan kasus lama dan menuntaskan kasus korupsi yang baru.

“Kami akan segera menjawab tuntutan masyarakat dengan adanya Satgassus ini. Baik (penyelesaian) kasus lama maupun kasus baru,” ucapnya.

Dijelaskan, dasar pembuatan satgas itu juga tidak terlepas dari tindak pidana korupsi yang semakin banyak hingga menjadi musuh bersama.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) R Widyo Pramono menyatakan satuan ini tidak akan tumpang tindih dengan bidang lainnya di Kejagung.

Dikatakan, keberadaan dari satgasus tersebut guna memperkuat kinerja pidsus di Kejagung, terutama pada kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

Jadi, kata dia, kehadirannya tidak akan tumpang tindih karena masing-masing sudah memiliki tugas sendiri-sendiri.

“Nanti tanggung jawabnya

sendiri akan langsung ke Pidsus Kejagung,” tukasnya. Ditambahkan, personelnya nanti akan menggunakan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Kejagung berencana akan menampung jaksa yang pernah bekerja di KPK seiring dengan pengalamannya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana per-

nah menyatakan jaksa yang pernah bertugas di KPK dan saat ini kembali bekerja di kejaksaan, akan ditarik untuk memperkuat jajaran pidana khusus Kejagung.

“Saya perlu klarifikasi bahwa yang kami maksud penarikan adalah jaksa-jaksa yang dulu pernah bertugas di KPK kita kumpulkan untuk memperkuat jajaran Jampidsus ke depan,” tuturnya.

Dikatakan, saat ini terdapat 94 jaksa yang bertugas di KPK baik menjabat posisi struktural seperti direktur, kepala biro, serta dalam jabatan fungsional selaku satuan tugas. Q ant

Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) memberikan tanda tangan surat pelantikan anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3 TPK) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (8/1) kemarin.

Diplomasi Indonesia Kedepankan Karakter Maritim Jakarta, Bhirawa Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan diplomasi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan akan dilakukan dengan menonjolkan karakter sebagai negara maritim.

“Diplomasi Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim dan menggunakan posisi strategis di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik,” kata Menlu Retno di Jakarta, Kamis (8/1) kemarin.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2015.

Retno menyampaikan masa pemerintahan 2014-2019 diplomasi Indonesia di luar negeri

yang dilakukan para diplomat Kemlu akan berhubungan dengan kepentingan rakyat.

“Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat, akan bersifat membumi, dilakukan secara tegas, dan bermartabat,” ujar dia.

Menurut dia, diplomasi perbatasan Indonesia telah meraih beberapa capaian, salah satunya kesepakatan tiga segmen perbatasan maritim baru dengan Singapura dan Filipina pada 2014.

Ia juga menyebutkan diplomasi yang dilakukan Kemlu akan diarahkan sejalan dengan visi-misi Presiden Joko Widodo, yaitu untuk merealisasi Trisakti.

“Presiden Joko Widodo dalam visi-misinya telah menegaskan

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjawab pertanyaan wartawan seusai menyampaikan paparan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTN) 2015 di Gedung Nusantara Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/). Menlu Retno memaparkan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam kerangka visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

tekad untuk merealisasi Trisakti untuk menjadikan Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” kata dia.

“Dengan politik bebas aktif, diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu,” lanjut Retno.

Sebelumnya, Menlu mengatakan kementeriannya melalui pertemuan-pertemuan bilateral, regional, dan internasional akan mendorong terwujudnya poros maritim sesuai visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Wapres Jusuf Kalla.

Beberapa upaya lain yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk konsep poros maritim dunia itu, antara lain menyusun prosedur standar operasi (SOP) dan “rules of engagement” (aturan keterlibatan) bagi wilayah-wilayah maritim yang belum disepakati batasbatasnya. Selain itu, menurut Retno, pihaknya juga akan mendorong terbentuknya berbagai kerja sama, baik bilateral maupun regional untuk mewujudkan keterhubungan maritim dan memfasilitasi pengembangan jalur laut.

“Kita harus bergerak dengan identitas kita sebagai negara maritim, maka kita akan mendorong konsep poros maritim dunia dan kerja sama maritim dengan beberapa negara kepulauan lainnya,” ujar Retno. Q ant

siden Jokowi saat menerima Direksi BPJS Ketenagakerjaan itu adalah Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. Q ant

PPP Tidak Mau MUI Jadi Mediator Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan pihak PPP yang sedang mengalami dualisme kepemimpinan tidak mau MUI menjadi mediator untuk dilakukan islah di antara dua kubu tersebut.

“Saya dengar mereka tidak mau (MUI menjadi mediator islah), maka kami tidak mau kehabisan waktu,” kata Din di Kantor MUI Pusat, di Jakarta, Kamis (8/1) kemarin.

Din menjelaskan beberapa waktu lalu MUI pernah diminta beberapa pihak untuk menjadi mediator agar PPP islah. Namun Din Syamsuddin menurut dia, apabila pihak yang diajak islah tidak mau, maka MUI tidak akan menindaklanjuti niat tersebut.

“Terserah mereka (PPP), dulu kami diminta beberapa pihak (menjadi mediator islah) lalu kami bersedia. Namun, kalau yang mau islah tidak mau (MUI menjadi mediator) maka buat apa,” ujarnya.

Dia menegaskan MUI tidak menyayangkan sikap PPP yang enggan menggandeng MUI sebagai mediator islah. Menurut dia, islah atau tidak merupakan urusan internal PPP, sehingga MUI tidak akan mencampurinya lebih jauh.

“Kami tidak menyayangkan (PPP tidak mau MUI menjadi mediator), kalau tidak mau damai kan urusan mereka,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin berharap konflik di internal PPP bisa cepat selesai, dan partai itu bisa segera bersatu. Dia berharap tidak ada perpecahan di internal partai berbasis massa Islam khususnya yang menimpa PPP. “Kami inginnya PPP bersatu, tidak ada perpecahan,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan seluruh ormas Islam di Indonesia berharap PPP bersatu kembali sebagai partai politik berbasis massa Islam.

“Ormas Islam berharap PPP selesaikan konflik internalnya, karena tidak mungkin bersatu apabila ada perpecahan,” kata Din di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Selasa (23/12).

Pernyataan Din itu disampaikan dalam acara Halaqoh Kebangsaan, Refleksi Akhir Tahun dan Musyawarah Pra-Kongres Umat Islam Indo VI. Acara itu diadakan MUI Pusat dan Fraksi PPP di MPR yang diadakan di Gedung Nusantara IV, Jakarta. Dia yakin PPP bisa bersatu sebagai wujud menunjukkan semangat persatuan yang ada di dalam partai tersebut. Q ant

Rapim TNI AD Bahas Swasembada Pangan Jakarta, Bhirawa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menggelar rapat pimpinan 2015 mulai Kamis hingga Sabtu (10/1), yang salah satunya membahas swasembada pangan. Dalam rapim TNI AD yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, para pangdam dari sejumlah wilayah dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Gatot mengatakan dalam rapim tersebut dibahas bagaimana TNI Angkatan Darat dapat membantu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum guna mencapai swasembada pangan nasional.

Ia mengaku optimistis swasembada pangan dapat terwujud dalam tiga tahun ke depan, bahkan Indonesia akan mampu mengekspor pangan.

“Ke depan, Kementerian Pertanian dan kami optimistis dalam tiga tahun bukan swasembada pangan saja, tapi bisa ekspor ke luar,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Gatot, TNI dan Kementerian Pertanian menandatangani nota kesepahaman untuk

mewujudkan program pemerintah yang menargetkan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

Menurut Gatot, sektor agraria harus dikembangkan agar perekonomian di Indonesia semakin kuat, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor pangan.

“Ekonomi sehebat apapun juga tidak akan tergerus kalau agraria dipertahankan. Kalau industri akan berbahaya,” katanya.

Gatot mengatakan TNI AD akan mengerahkan kekuatan maksimal agar swasembada pangan dapat terwujud secepat mungkin.

Pihaknya akan menyiapkan personel untuk mendampingi masyarakat dan bantuan lainnya.

“Misalnya, memberi traktor diberikan secara cumacuma, pupuk yang disubsidi.

Dua tahun pasti bisa tercapai,” ujar dia.

Dalam rapim juga dibahas soal evaluasi program kerja dan Anggaran Tahun 2014. Rapim juga untuk menyatukan persepsi para pimpinan agar memiliki kesamaan pemahaman dalam melaksanakan tugas program kerja atau rencana strategis 2015. Q ant

Jumat Pon 9 JANUARI 2015

Bupati Angkat Staf Ahli yang Tak Ahli l Sambungan hal 1

Pembangunan. Selain itu Drs Djoko Wasisto MPd, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, jabatan baru Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Sedangkan Ir Yudhi Gunarko MM yang semula Sekretaris Dinas Pertanian Daerah dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. “Bupati dalam mengangkat staf ahli hanya memandang golongan kepangkatannya saja,” ungkap Basori Sag anggota DPRD Nganjuk dari Partai Gerindra, Kamis (8/1).

Secara kepangkatan memang para staf ahli yang dilantik bupati telah memenuhi syarat yakni eselon II. Namun bila dilihat dari keahlian, masing-masing staf ahli sangat tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Seperti Djoko Wasisto latar belakang pendidikannya adalah guru di bidang olah raga. Selama karirnya juga di bidang pendidikan hingga dia menjabat di level struktural. Namun oleh bupati diangkat menjadi staf ahli bidang hukum.

Demikian halnya, M Yasin yang sejak memulai karir PNS hingga eselon II, dia tidak pernah keluar dari dunia pendidikan. Namun M Yasin dipaksakan menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Sedangkan Istanto Winoto yang ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan latar belakang kompetensinya adalah pertanian. “Kami menyayangkan pengangkatan staf ahli yang tidak memiliki keahlian di bidangnya,” keluh Basori.

Basori bahkan memprediksi kelima staf ahli yang diangkat tidak akan difungsikan oleh Bupati Taufiqurrahman. Karena Bupati Taufiqurrahman, menurut Basori, juga mengetahui bahwa staf ahli yang telah diangkatnya memang tidak ahli. Apalagi, kelima staf ahli yang baru dilantik tersebut juga belum memiliki kantor atau ruang tempat mereka bekerja. “Payah juga, mengangkat staf ahli tapi kantor atau ruang kerja belum jelas, mau ditaruh di mana?” tandas Basori.

Sementara itu Bupati Taufiqurrahman menyampaikan, lima staf ahli tersebut sengaja dilantik karena jabatan staf ahli lama dibiarkan lowong. Hal ini dilakukan karena merujuk bahwa staf ahli di pemerintahan daerah harus ada. “Memang belum kami isi setelah lama kosong, tapi memang seluruh Indonesia, jabatan ahli harus ada,” terangnya.

Bahkan Bupati Taufiqurrahman berdalih pengangkatan staf ahli sebagai upaya untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat serta membantu kinerja bupati. Pasalnya, kelima staf ahli tersebut secara struktural bakal bertanggungjawab langsung kepada bupati.

Menurut bupati, secara birokrasi terdapat dua staf, yakni ahli dan staf khusus. Staf ahli membantu bupati dalam kerangka berpikir untuk pelaksanaan, perencanaan, serta evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Sedangkan, staf khusus dijabat oleh pejabat lain yang ada pada dinas masing-masing. n ris

Dana PSKS Dipotong, LSM GEMPAR Lapor Komisi E l Sambungan hal 1

hanya menerima Rp 100 -200 ribu karena dipotong oleh aparat desa.

“Modusnya masyarakat penerima dana PSKS, kartunya diminta kembali oleh aparat desa lalu mereka mengkoordinir pencairan uang kemudian uangnya baru dibagikan ke masyarakat penerima tapi nilainya telah dipotong,” ungkapnya.

Sayangnya, Taufik tidak tahu secara pasti berapa jumlah penerima kartu PSKS di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan lantaran ketika klarifikasi ke perangkat desa, mereka berusaha menyembunyikan datanya. Kasus seperti ini hampir merata terjadi di seluruh kabupaten yang ada di Pulau Madura.

“Ada masyarakat yang berani protes ke aparat desa, justru mendapat intimidasi bahkan sampai carok dan sudah ada korban jiwa akibat kasus penyelewengan dana PSKS ini,” dalih Taufik didampingi Sekretaris LSM GEMPAR Nur Cholis.

Menanggapi laporan tersebut, M Eksan anggota Komisi E DPRD Jatim menyatakan bahwa ada dua jenis pelanggaran yang terjadi dalam kasus penyelewengan dana PSKS di Bangkalan.

Pertama, pelanggaran hukum administrasi yang melibatkan PT Pos Persero karena harusnya dana PSKS baru bisa dicairkan jika yang mengambil adalah orang yang bersangkutan.

“Kalau aparat desa bisa mengkordinir pencairan dana PSKS melalui PT Pos, itu jelas pelanggaran administrasi. Karena itu Polres Bangkalan juga perlu menyidik PT Pos se­ tempat,” tegas politis asal Partai NasDem. Kedua, melanggar hukum pidana, karena pemotongan dana PSKS oleh aparat desa itu sudah tergolong tindak pidana. “Komisi E juga akan berkoordinasi dengan Komisi A yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan untuk menindaklanjuti laporan LSM GEMPAR ini,” tambah Eksan didampingi Benyamin Kristanto dan Yayuk Padmi anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya. n cty

Abadikan Nama Korban AirAsia l Sambungan hal 1

ada di sekolah kami,” katanya saat mengunjungi rumah duka di Desa Sawotratap, Sidoarjo belum lama ini.

Khofifah yang juga Menteri Sosial ini mengatakan Naura merupakan anak yang cerdas dan pandai di kelasnya karena berhasil meraih peringkat pertama pada tahun ajaran ini. “Dari laporan kepala sekolah mengatakan pada waktu pengambilan rapor, orangtua Naura sempat bilang kalau anaknya menjadi juara satu maka akan diberikan hadiah untuk jalan-jalan ke Singapura,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya memberikan dorongan kepada keluarga Naura supaya diberikan ketabahan dan juga kekuatan supaya Naura segera ditemukan. Naura Kanita sendiri, adalah putri Hayati Lutfiah yang turut menjadi korban kecelakaan pesawat Airasia QZ 8501. Bersama Hayati, Soemamik (mertua Hayati) dan Djoko Suseno (suami Hayati atau ayah Naura) juga menjadi korban pesawat saat hendak bertolak dari Surabaya menuju Singapura, untuk liburan keluarga merayakan tahun baru.

Di antara satu keluarga tersebut, hanya Hayati Lutfiah saya yang sudah ditemukan oleh tim Badan SAR Nasional dengan kondisi meninggal dunia dan sudah dimakamkan di desa setempat. n ach

SAMBUNGAN Dikunjungi Menteri PAN dan RB, Risma Pamer e-Kios l Sambungan hal 1

dia, format reformasi birokrasi menyangkut dua unsur utama, yaitu mindset (pola pikir) dan struktur.

Sedangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, untuk memudahkan warga mengakses pelayanan publik yang terintegrasi, pemkot meluncurkan e-Kios. Keberadaan e-Kios yang juga memuat aplikasi SSW, dapat dijumpai di kantor-kantor kelurah­ an, kecamatan, rumah sakit dan sejumlah fasilitas publik lainnya.

Dengan berbagai keunggulannya, SSW berhasil meraih penghargaan The Best Public Service Excellence secara nasional.

Risma juga menyatakan demi menerapkan implementasi reformasi birokrasi, pihaknya telah menempuh beberapa hal. Di antaranya, perampingan struktur kepegawaian di tubuh lembaga eksekutif Kota Surabaya.

Konkretnya, pemkot melakukan merger sejumlah sekolah dan kantor kelurahan. De­ngan demikian, beberapa pos yang sebelumnya dijalankan lebih dari satu orang, kini hanya

membutuhkan seorang pegawai saja. Untuk kantor kelurahan, sebelum merger jumlahnya mencapai 163 kantor. Pasca merger, hanya tinggal 154 kelurahan. ‘’Kebijakan merger sekolah dan kelurahan ini, selain memberikan efisiensi signifikan, juga bentuk optimalisasi kinerja aparatur sipil negara,” katanya. Dia menambahkan dengan kebijakan merger, pemkot dapat berhemat 154 jabatan eselon IV. Kebijakan tersebut berjalan cukup lancar karena sudah dipersiapkan jauhjauh hari sebelumnya.

Di samping penggabungan instansi, salah satu cara pemkot menerapkan reformasi birokrasi yakni dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam setiap jenjang kinerja pemerintahannya.

Mulai dari perizinan, pelayanan administrasi kependudukan, pendaftaran sekolah, hingga administrasi internal pemerintahan, semuanya berbasis TIK. Dikatakan Risma, dengan meng­ andalkan TIK, kinerja birokrasi terbukti efektif dan efisien. Untuk perizinan, pemohon yang memiliki lahan di Surabaya dapat menga-

jukan perizinannya dari luar kota maupun luar negeri.

Revitalisasi Peran Inspektorat Pertemuan antara MenPAN dan RB, Yuddy Chrisnandi de­ ngan Wali Kota Risma juga me­ nyinggung revitalisasi peran inspektorat. Menurut MenPAN dan RB, fungsi Inspektorat bukan sekadar mencari-cari kesalahan, namun lebih dari itu yakni melakukan langkah-langkah preventif agar aparatur sipil negara betul-betul bekerja dengan baik.

Langkah preventif yang dimaksud Yuddy antara lain, memberikan bimbingan, meminta laporan kinerja secara periodik, hingga melakukan inspeksi mendadak (sidak). ‘’Jadi Inspektorat bukan sebatas unit organisasi pelengkap di pemerintah kota, melainkan unit fungsional pengawasan internal. Artinya, Inspektorat tidak perlu menunggu instruksi kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat bisa melakukannya (pengawasan, red) dengan kreatif sesuai koridor kewenangan dan tugasnya,’’ katanya. n dre

Nomenklatur Berubah, Peran Pengawas PT Tak Jelas di UN l Sambungan hal 1

mang keterlibatan PT sebagai pengawas UN sudah diusulkan untuk ditiadakan. “Pelaksanaan UN kan sudah bagus, jadi tahun ini biar diurus oleh Dinas Pendidikan (Dindik) dan sekolahsekolah sendiri saja. Tidak perlu unsur pengawas dari PT atau kepolisian,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (8/1).

Alimufie menegaskan, tidak dilibatkannya PT dalam pengawasan UN tentu akan menjadi bahan pertimbangan khusus dalam proses Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015. Sebab tahun lalu hasil UN jenjang SMA/SMK dan sederajat dijadikan pertimbangan masuk PTN lantaran ada keterlibatan PT di dalam proses pengawasan UN. Di samping pertimbangan lain

yakni nilai rapor sekolah.

“Pusat saja sepertinya tidak bingung soal UN. Dan infonya minggu depan semuanya akan dijelaskan oleh Pak Mendikbud langsung,” tandasnya. Sementara dari pihak Kemenristek dan Dikti hingga saat ini juga tidak menyinggung keterlibatan PT di dalam UN. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun mengaku belum mengetahui apakah pengawas dari PT akan dilibatkan dalam UN atau tidak. Hal itu disebabkan belum adanya Prosedur Operasi Standar (POS) UN yang turun ke daerah. “Kami ini pemerintahan, jadi masih menunggu informasi resminya. Kita belum bisa bicara tentang itu,” ujar Alumnus Lemhanas 2008 ini.

Harun mengatakan, keterlibatan pengawas dari PT ini sesung-

guhnya sangat penting dalam UN. Termasuk untuk menguatkan hasil UN sebagai pertimbangan dalam SNMPTN sebagaimana tahun lalu. “Minggu-minggu ini kita masih fokus menyelesaikan kebutuhan teknis dulu seperti lelang percetakan, proses percetakan dan distribusi,” kata dia.

Selain itu, Harun juga telah mengumpulkan seluruh Dindik kabupaten/kota se-Jatim untuk menyamakan persepsi terkait UN. Harun menegaskan, fungsi utama UN adalah untuk pemetaan mutu pendidikan. Sehingga apapun yang menjadi keputusan menteri terkait UN ke depan, tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan dan persiapan UN. “Jadi penentu kelulusan atau tidak, UN tetap jadi pemetaan pendidikan. Termasuk ada atau tidaknya pengawas PT,” pungkas Harun. n tam

Tiket Murah Pesawat Dihapus, KAI Siap Tampung Migrasi Penumpang l Sambungan hal 1

lagi maskapai domestik yang jual tiket di bawah Rp 500 ribu,” kata Alwi, Kamis (8/1).

Alwi mencontohkan, untuk penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan pesawat Boeing 737-800 dengan penerbangan sekitar satu jam ditaksir tarif batas atasnya sekitar Rp 1,6 juta. Jika dihitung dengan kebijakan baru ini, sambung Alwi, maka 40 persen tarif batas bawah dari tarif batas atas rute penerbangan tersebut sekitar Rp 600 ribu.

“Mau kasih sanksi bagaimana, normalnya itu memang sudah di atas Rp 500 ribu. Saya mau ke Surabaya saja sudah Rp 700 ribu. Tidak ada yang di bawah Rp 500 ribu,” ujarnya.

Alwi menyebutkan, beberapa hari yang lalu telah melakukan sosialisasi ke seluruh maskapai domestik mengenai penerapan kebijakan yang baru ini. “Sejak 3 hari lalu saya sudah sosialisasi ke maskapai berjadwal dan tak berjadwal. Nanti dari para maskapai menyesuaikan.”

Tambahnya.

Alwi mengungkapkan bahwa kebijakan baru tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem keselamatan pada setiap penerbangan di domestik. “Perubahan itu tidak ada hubungannya dengan kejadian AirAsia kemarin,” elaknya.

Alwi mengatakan perubahan peraturan menteri mengenai penetapan tarif penjualan tiket sebesar 40 persen dari batas bawah tidak berlaku di penerbangan internasional. “Karena kalau internasional itu mengenai tarif ada peraturannya dari IATA,” katanya.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid mengatakan saat ini pemerintah tinggal menunggu tanda tangan Menkumham unutk menghapus tiket murah pesawat. “Ke depan nggak ada lagi tawaran tiket murah seperti Rp 500.000.

Batas bawah ditetapkan 40%,” ujar Hadi.

Sementara itu Wakil Ketua Ko‎misi V DPR RI Yudi Widiana mengkritik kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) yang

menghapuskan penerbangan murah atau Low Cost Carrier (LCC). Pasalnya, standar keselamatan dan keamanan penerbangan harus dipenuhi oleh semua maskapai yang melakukan operasi di Indonesia, termasuk LCC. Tanpa itu, izin sebagai operator angkutan udara tidak bisa didapat.

“Untuk bisa mendapatkan izin operasional sebagai angkutan udara niaga terjadwal, maskapai harus memenuhi berbagai persyaratan tentang keselamatan dan keamanan terbang, termasuk membuat manajemen keselamatan penerbangan. Mereka juga harus patuh pada semua aturan yang berlaku. Tanpa itu, mereka tidak bisa dapat izin. Jika sudah dapat izin operasional, otomatis persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan itu sudah dipenuhi. Jadi, jangan benturkan LCC dengan keselamatan penerbangan,” tutur Yudi melalui pesan singkat, Kamis (8/1) Menurut Yudi, berdasarkan pasal 126-127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengaturan tarif oleh pemerintah hanya untuk tarif ekonomi dan non ekonomi.

Untuk tarif ekonomi, pemerintah menetapkan batas atas tarif yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/ tambahan. Sementara untuk batas bawah, tidak diatur dalam Undang-Undang (UU).

Guna meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan, langkah yang diambil pemerintah seharusnya membenahi berbagai persoalan yang sebenarnya berawal dari ketidaktegasan regulator, termasuk memperketat pengawasan dan pengendalian penerbangan.

“Program keselamatan penerbangan sudah ada. Sistem manajemen keselamatan dan SOP (Standard Operating Procedure) penerbangan di setiap maskapai juga sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana aturan itu dilaksanakan dengan baik.

Itulah tugas yang mendesak dilakukan Kemenhub. Bukan menghapus LCC nya. Tarif murah itu juga membantu konsumen dan juga hak maskapai.

Yang tidak boleh adalah menetapkan tarif di atas batas atas,” kata Politisi PKS itu.

Di sisi lain, kata Yudi, perbedaan LCC dengan maskapai yang memberlakukan full service hanya pada snack, fasilitas terminal di bandara, dan fasilitas di pesawat. Umumnya, LCC tidak memberikan snack dan fasilitas lain selama perjalanan dan fasilitas terminal yang kurang nyaman. Sementara untuk maskapai yang memberikan full service seperti Garuda Indonesia, umumnya memberikan layanan yang lebih prima untuk kenyamanan penumpang, baik di terminal maupun di pesawat.

Sementara itu PT Kereta Api Indonesia (KAI) siap menjadi pilihan alternatif moda transportasi jika terjadi migrasi penumpang pesawat udara, menyusul rencana pemerintah menghapus tiket murah pesawat.

Manajer Hubungan Ma­ syarakat PT KAI Daops 6 Jogjakarta Bambang S Prayitno mengatakan siap menampung limpahan calon penumpang pesawat kalau tidak lagi mampu membayar tiket dengan harga mahal. “Tentu kami siap untuk menampung limpahan penumpang pesawat yang kini berpikir menggunakan kereta api yang harga tiketnya lebih murah, tingkat keselamatan juga tinggi serta tepat waktu,” kata Bambang.

Menurutnya, seluruh rangkaian kereta api di Daops Jogjakarta dengan berbagai tujuan, masih mampu menampung limpahan calon penumpang pesawat. Apalagi kini tiket kereta ekonomi tidak jadi naik karena ada PSO dari pemerintah.

“Dari tiket murah ekonomi dan tiket kereta yang relatif mahal, seperti tiket kereta eksekutif, menjadi alternatif pilihan calon penumpang kereta api,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, dengan sistem pemesanan tiket yang bisa dilakukan 90 hari sebelum keberangkatan, memberi ruang bagi PT KAI Daops 6 untuk memutuskan menambah rangkaian kereta atau justru menambah kereta api ekstra ketika ada lonjakan penumpang. n ira, cty, wil, ins

11 Evaluasi APBD Jatim Lambat, Hambat Proyek Pembangunan l Sambungan hal 1

han APBD Jatim ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi terlambat. Alhasilnya, Pemprov Jatim selalu mendapatkan reward dari pemerintah pusat dan yang terakhir mendapat Rp 24 miliar dari total DAK sebesar Rp 62,5 triliun. ‘’Begitu pula dengan APBD 2015 ini. Di mana Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim sudah melakukan pengesahan tepat pada 10 November 2014. Selanjutnya dari Perda APBD 2015 diserahkan kepada Mendagri untuk dilakukan evaluasi. Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya dua minggu setelah itu sudah ada kabar, atau pa­ ling tidak pertengahan hingga akhir Desember sudah selesai semua,’’tegas politikus asal PKB Jatim ini, Kamis (8/1).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra Jatim Abdul Halim. Menurutnya keterlambatan gaji yang seharusnya diterima oleh DPRD Jatim ditengarai imbas dari berbelitnya evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri terkait dana hibah dan bantuan sosial. Padahal waktu itu, Pemprov Jatim melalui gubernur telah menyerahkan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Mendagri sekitar 200 halaman. Tapi nyatanya hal itu tidak segera direspon. ‘’Jelas ini permasalahannya terjadi di Mendagri. Karenanya dengan lambannya pencairan gaji dewan dikhawatirkan akan berimbas kemana-mana, di antaranyaterkaitlelangprogram pembangunan seperti pembangunan proyek JLS (Jalur Lintas Selatan) yang dalam APBD 2015 ini diplot anggaran sebesar Rp 500 miliar,’’lanjut pria yang juga anggota Komisi D ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, belum turunnya evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2015 dari Mendagri ternyata berdampak langsung di lingkungan DPRD Jatim. Mulai soal gaji Januari yang hingga kini belum diterima oleh para wakil rakyat sekaligus anggaran kinerja yang membuat dewan stagnan alias tak bisa bekerja.

Ditambahkan politisi asal Pulau Madura ini seharusnya sejumlah lelang seharusnya su-

dah dilaksanakan pada Januari ini. Mengingat pelaksanaan di lapangan biasanya baru bisa dilakukan sekitar Oktober. Ini karena setelah dilakukan lelang masih ada sanggahan dari beberapa peserta yang merasa tidak puas dan melakukan protes. ‘’Lha ini kalau tidak dilakukan secepatnya, maka dikhawatirkan proyek JLS tidak dapat dilaksanakan tepat waktu,’’ujarnya.

Terpisah, anggota Fraksi Demokrat Jatim Hery Prasetyo mengaku dirinya dikabari jika gaji dewan sudah cair di kisaran Rp3 juta, namun hanya gaji pokok saja. Sementara untuk tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi intensif belum keluar. ‘’Kabarnya yang keluar masih gaji pokok saja.

Tapi untuk yang lainnya seperti tunjangan perumahan dan komunikasi belum keluar. Saya tidak tahu sampai kapan,’’ujar pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Jatim Malik Efendy mengaku dengan terlambatnya penyelesaian APBD tidak saja berimbas pada gaji dan kinerja dewan tetapi juga sejumlah proyek pembangunan di Jatim. Padahal sejak awal Presiden Joko Widodo berjanji program pembangunan tidak boleh dilakukan numpuk pada akhir tahun. ‘’Tapi kenyataannya hal itu hanyalah omong kosong semata. Buktinya APBD Jatim mengalami hambatan yang jelas akan berimbas pada sejumlah program pembangunan,’’lanjutnya.

Diklarifikasi terpisah, Kabiro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagyo mengaku untuk gaji DPRD Jatim sudah tidak ada masalah. Dan dipastikan hari ini (Kamis 8/1) sudah cair. Adapun nomor pencairannya 188/4/KPTS/013/2015 tertanggal 2 Januari 2015. ‘’Saya pastikan gaji berikut sejumlah tunjangan anggota dewan sudah cair. Kalaupun ada keterlambatan karena masih ada proses. Yang pasti karena gaji dewan masuk dalam belanja rutin tidak akan terimbas oleh apapun. Sementara adanya ketakutan jika berimbas dengan sejumlah program pembangunan kerakyatan itu tidak benar,’’tegas Himawan yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya. n cty

Dalih Partisipasi Masyarakat Jadi Celah Pungli l Sambungan hal 1

untuk lebih transparan dan akuntabel terhadap dana dari partisipasi masyarakat.

“Sumberdanasatuanpendidikan kan berasal dari APBN, APBD, sumbangan, bahkan CSR. Pengelolaannya harus tepat dan transparan. Sekolah pun harus punya program jelas,” ujar dia.

Dengan adanya tranparansi dan akuntabilitas dari satuan pendidikan, peluang-peluang penyalahgunaan dapat dicegah.

Sebab, data-datanya dilaporkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut memonitor penggunaannya.

Dia mencontohkan, berdasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), satuan pendidikan dapat menghitung semua kebutuhannya. Kebutuhan ini sebagian dapat dibiayai dari APBN maupun APBD. Bila anggaran dari pemerintah itu belum menutup semua kebutuhan sekolah, maka dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat.

Martadi mengatakan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan mutu pendidikan tidak bisa dicegah karena merebaknya masalah pungli di beberapa sekolah negeri yang ada di Surabaya.

“Partisipasi masyarakat tidak hanya diartikan dalam bentuk uang, bisa barang. Namun, itu juga hasil musyawarah dan disetujui oleh komite, wali murid, dan sekolah,” jelas dia.

Sepertidiberitakansebelumnya, dugaan pungli mutasi siswa di SMAN 15 seakan menjadi pembuka kasus-kasus serupa di sejumlah sekolah di Surabaya. Satu per satu korban pun mulai berani buka suara. Kaliini,giliranSMAN3dan SMAN21yangdilaporkanwalimurid ke Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya gara-gara pungli.

Sementara itu, Koordinator Pengawas Sekolah Surabaya Bambang Soegijanto mengaku tak dapat berbuat banyak mengatasi persoalan tersebut.

Sebab, ada pengawas sekolah juga memiliki keterbatasan

wewenang dalam mengawasi sekolah. “Secara normatif, tugas kita mengawasi proses belajar mengajar dan manajerial kepala sekolah,” tutur Bambang.

Meski demikian, mantan Sekretaris Dindik Surabaya ini mengaku telah merapatkan barisan dengan seluruh pengawas di Surabaya untuk mengantisipasi hal itu terulang.

Namun, lagi-lagi Bambang mengaku kesulitan jika sudah masuk ke ranah keuangan sekolah. Karena itu, pihaknya berharap ke depan Inspektorat ikut andil dalam mengawasi keuangan sekolah. “Tugas kita hanya pembinaan sekolah. Jadi tidak bisa sampai masuk ke persoalan pungutan,” kata dia.

Fungsi pembinaan, lanjut Bambang, dilakukan agar kepala sekolah mampu menggunakan anggaran sesuai aturan dan tidak menerima dana diluar yang diperbolehkan.

Apalagi di Surabaya telah menegaskan diri dengan program sekolah gratis. “Dalih partisipasi masyarakat memang selalu jadi alasan. Bisa jadi memang ini kebutuhan sekolah yang belum tercukupi dengan bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah,” pungkas dia.

Saat di Surabaya, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tidak meragukan komitmen Pemkot Surabaya yang akan menindak tegas oknum jika terbukti bersalah melakukan pungli.

Terlepas dari itu, dia menilai pungli terjadi bukan atas kesalahan sistem birokrasinya, melainkan faktor manusianya yang harus diperbaiki.

Menurut Yuddy, upaya peningkatan kualitas birokrasi sudah dilakukan Pemkot Surabaya dengan inovasi pemanfaatan TIK dan pemangkasan birokrasi.

Selanjutnya, yang perlu dilaksanakan secara konsisten adalah tata kelola dan disiplin pegawai yang dibarengi dengan pengawasan yang berkesinambungan. n tam, dre

Dikembangkan Jadi Pembangkit Listrik untuk Dukung Ketahanan Energi l Sambungan hal 1

bagai kendala, salah satunya masalah administrasi.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan, PLTM Lodagung dibangun di saluran irigasi Lodagung yang mengairi daerah irigasi dari Kabupaten Blitar hingga Tulungagung.

Selama ini, debit air yang dikeluarkan dari Bendungan Wlingi antara 8,8 sampai 13,76 meter kubik per detik (m3/s) dan hanya dimanfaatkan untuk saluran irigasi saja. Debit air yang cukup tinggi itu dinilai mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi PLTM dengan kapasitas pembangkitan 1.300 KW atau 1,3 MW dan “annual energi”

sekitar 7,9 GWH per-tahun.

Untuk merealisasikan PLTM itu, Alfan mengatakan semakin serius untuk mengerjakan program tersebut.

Bahkan, Perum Jasa Tirta juga sudah melakukan FS dan penyusunan Detailed Engineering Design pada 2013, dan direalisasikan pada 2014.

Lebih lanjut, ia mengatakan,

pengembangan PLTM Lodagung ini merupakan yang pertama dilakukan.

Rencananya, di Jatim akan dikembangkan program serupa di sejumlah sungai di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta. Ada hampir 20 PLTM nantinya yang akan dibangun. “Ini juga impelementasi peraturan baru dari Kementerian ESDM,” ujarnya.*

UTAMA

12

Jumat Pon, 9 JANUARI 2015

PN Surabaya Eksekusi Bangunan PO Tjipto II

LINTAS PERISTIWA

Pasuruan, Bhirawa Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengeksekusi perusahaan PO Tjipto II di Jl Raya Veteran, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, Kamis (8/1) siang.

Samsul Bakri

Pemkot Prioritaskan Renovasi Pasar Batu,Bhirawa Ditahun ini, perbaikan Pasar Besar Batu mendapatkan prioritas dari Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. Untuk itu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) mempercepat penyelesaian finalisasi data dan jumlah pedagang di pasar tersebut. Data ini juga dijadikan dasar untuk menentukan lokasi relokasi para pedagang.

Kepala Diskoperindag, Samsul Bakri mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan pro-kontra terkait jumlah dan data pedagang yang akan menempati kios pasar. Dengan demikian pendataan yang meliputi data pedagang dari tahun 20092014. “Minggu depan dipastikan data tersebut sudah selesai, sekaligus menjadi data final,”ujar Samsul, Kamis (8/1).

Data final ini, katanya, nanti akan dikunci dengan Surat Keputusan (SK).

Hal ini untuk menjaga jumlah pedagang yang berhak dan mmengantisipasi adanya pedagang susupan. Data ini nantinya juga akan digunakan sebagai dasar bagi TKKSD untuk memberi subsidi bantuan pembangunan. “Kemarin sudah rapat dengan Sekda, Ekbang, Bagian Hukum, Bappeda, dan Diskoperindag. Dan tugas kami saat ini fokus pada finalisasi data dulu,” tambah Samsul.

Namun Samsul belum bisa memastikan kapan pembangunan pasar keseluruhan selesai. Bisa tiga sampai empat tahun.

Pasalnya, tahun 2015 hanya bagian barat atau unit sayur seluas 1 hektar yang akan direnovasi. Padahal, pasar besar Batu memiliki luas sekitar 4,2 hektar yang duhuni sekitar 2090 pedagang, dan ditambah 1500 Pedagang Kaki Lima (PKL). Q nas

Pertamina Prediksi Peralihan hanya 2% Surabaya, Bhirawa PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V memerkirakan peralihan konsumsi elpiji dari tabung nonsubsidi 12 kilogram ke yang bersubsidi ukuran tiga kilogram hanya sekitar dua persen pascapenaikan harga gas tersebut awal Januari 2015.

“Walau ada peralihan ke yang bersubsidi, kami pastikan pasokan elpiji tabung tiga kilogram aman,” kata Assistant Manager External Relation Pertamina MOR V (Jatim, Bali, Nusatenggara), Heppy Wulansari, di Surabaya, Kamis (8/1).

Ia mengungkapkan, tahun ini Pertamina telah menambah pasokan elpiji tiga kilogram untuk wilayah Jatim sebanyak 1.229.847 metrik ton. Angka tersebut mengalami kenaikan delapan persen dibandingkan tahun sebelumnya tercatat 1.140.859 metrik ton. “Penambahan ketersediaan elpiji sebanyak delapan persen tahun ini merupakan bagian dari antisipasi kemungkinan adanya eksodus dari konsumen tabung 12 kilogram ke tabung melon (tiga kilogram),” ujarnya.

Akan tetapi, jelas dia, apabila melihat pola konsumsi pada penaikan sebelumnya maka kemungkinan eksodus masyarakat di wilayah kerjanya maksimal dua persen. Sementara itu, Pertamina telah melakukan penaikan harga sebanyak tiga kali dalam setahun terakhir.

“Penaikan pertama terjadi pada Januari 2014, disusul Oktober 2014, dan terakhir 2 Januari 2015,” katanya.

Ia menambahkan, pada penaikan harga awal tahun lalu eksodus konsumen dari tabung elpiji 12 kilogram ke tabung elpiji tiga kilogram hanya dua persen. Sementara penaikan harga pada penghujung tahun lalu peralihan masyarakat hanya satu persen. Q geh,ant

Eksekusi garasi PO Tjipto II ini dilakukan berdasarkan atas penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17 Desember 2013 nomer perkara 09/ PKPU/2013/PN. NIAGA.SBY yang menyatakan harta pailit pada PO Tjipto II. Pihak Kurator, Bonto Trianggoro menyatakan dalam amar putusannya menyatakan tanah dan bangunan milik Emmy Sulastri masing-masing seluas 763 meter persegi, 763 m2, 1.022 m2, 809 m2 serta milik Ny Djoerijah dan kerabat seluas 5.080 m2 disita dan disegel oleh pihak PN Surabaya. “Bangunan ini harus dikosongkan. Saya disini hanya menjalankan tugas saja,” tandas Bonto Trianggoro di lokasi eksekusi, Kamis (8/1).

Kasus sengketa yang melibatkan kedua belah pihak penggugat dan tergugat ber-

PN Surabaya saat mengeksekusi bangunan PO Tjipto II di Jl Raya Veteran, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, Kamis (8/1)

langsung cukup lama hingga akhirnya keluar keputusan eksekusi ini. Dalam eksekusi tersebut, kericuhan sempat terjadi lantaran sejumlah orang menghalang-ha-

langi jurusita pengadilan niaga di PN Surabaya yang akan menyita sekaligus menyegel garasi perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi tersebut.

Petugas kepolisian yang sebelumnya stanbay di lokasi akhirnya mengamankan jalannya eksekusi tersebut sehingga puluhan orang yang berkumpul di depan pintu ga-

Puncak Hujan

Batu Kekurangan 12 Alat Detektor Longsor Batu,Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu Jawa Timur masih kekurangan 12 alat pendeteksi longsor atau ekstensometer. Alat ini diperlukan untuk mendeteksi potensi longsor di Kota Batu menyusul puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari-Februari. Saat ini baru 3 alat ekstenso meter yang telah dimiliki BPBD dan telah dipasang di titik-titik rawan longsor di Batu.

Dalam menghadapi puncak musim hujan ini, BPBD Batu telah mendeteksi ada 15 titik rawan longsor di Kota Batu.

Dan titik-titik tersebut paling banyak berada di Desa Gunungsari, Sumberbrantas, Tulungrejo, dan Songgokerto.

“Dari lima belas titik tersebut, lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk kita prioritaskan untuk dipasang alat detector longsor,”ujar Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, Kamis (8/1).

Saat ini, katanya, sudah ada 3 alat detektor longsor yang telah dipasang di titik yang mendapatkan prioritas. Satu detektor longsor telah dipasang di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo.

Sedangkan dua detektor yang lain di pasang di Dusun Brau,

anas bahtiar/bhirawa

Petugas operator terlihat sedang menunjukkan tanda yang ditangkap dari sinyal yang dikirim alat detector yang terpasang di lokasi rawan longsor.

Desa Gunungsari. “Desa Gunungsari memang menjadi prioritas, karena di sana titik rawan longsor yang ada dekat dengan pemukiman penduduk,” Dengan terpasangnya detector di tiga titik tersebut, berarti masih dibutuhkan 12 detektor lagi untuk dipasang di 12 titik rawan longsor yang lain. Dan untuk pengadaan alat ini, BPBD Kota Batu harus berkordinasi dengan BPBD Provinsi Jatim.

Dari 12 titik rawan longsor tersisa, telah dibuat/ditentukan skala prioritas yang memiliki

kerawanan paling tinggi. Skala prioritas ini dibuat untuk menentukan titik mana yang akan dipasang detector lebih dulu, ketika ada tambahan alat yang diterima BPBD Batu.

Dan untuk memantau potensi hujan di Kota Batu, BPBD terus melakukan kordinasi dengan BAdan Meteorologi Kilmatologi dan Geofisika (BMKG) dan Stasiun Klimatologi Karangploso.

Karena stasiun klimatologi Karangploso ini yang lokasinya paling dekat dengan wilayah Kota Batu. Q nas

hilmi husein/bhirawa

rasi untuk meninggalkan lokasi. Begitu puluhan orang itu meninggalkan lokasi eksekusi, sejumlah barang termasuk bus dikeluarkan dari dalam garasi tersebut. Q hil

SK CPNS Honda K2 Segera Turun Surabaya, Bhirawa Tenaga honorer daerah (honda) kategori 2 (K2) yang lolos dinyatakan lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 lalu, sekarang bisa bernafas lega. Pasalnya tidak lama lagi SK CPNS mereka akan segera turun.

Kepastian itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya, Mia Santi Dewi,”Kami sudah ke pusat.

Intinya sudah tidak masalah lagi bagi honda K2 yang lolos CPNS karena SK CPNS dalam waktu tak lama akan keluar karena masih dalam proses pembuatan,” jelas Kamis (8/1).

Ia menambahkan, pemberkasan yang dilakukan pusat BKN (badan kepegawaian nasional) sudah tuntas. Dan kini tinggal mencetak SK dan tanda tangan oleh pimpinan BKN. “Dalam pertemuan dengan pihak BKN, kami meminta SK CPNS yang sudah selesai agar segera dikirim ke Surabaya. Kalau yang belum bisa menyusul kemudian hari,” jelasnya.

Dan permintaan tersebut disetujui. Dan sekarang SK CPNS tersebut sudah ada Kantor Regional BKN Surabaya di Sidoarjo. Dan tidak lama lagi SK CPNS bagi honda K2 akan didistribusikan ke Pemkot Surabaya. “Soal kapannya, saya pikir tidak lama lagi. Begitu SK tersebut datang, maka kami akan serahkan pada mereka yang berhak,” katanya.

Tentu saja kabar ini menyejukan honda K2 yang selama setahun lebih harap-harap cemas. Sebab, dengan keluarnya SK tersebut, maka menjadi PNS di lingkungan Pemkot Surabaya semakin terbuka lebar. “Tentu saja senang, jika SK-nya akan turun dalam waktu dekat. Paling tidak dengan SK tersebut, maka cita-cita menjadi PNS semakin lebar. Selain itu dengan SK itu, maka gaji yang diterima akan mengalami peningkatan,” jelasnya dengan wajah cerah.

Sekedar diketahui pada seleksi CPNS tahun 2013 lalu, diikuti peserta umum dan honorer K2. Untuk jalur umum SK CPNS sudah diberikan beberapa bulan setelah dinyatakan seleksi. Namun sebaliknya untuk SK CPNS untuk honorer yang lolos, hingga setahun lebih belum juga dikeluarkan oleh Q gat BKN. Akibatnya banyak dari mereka yang resah.Q

Kapasitas Terminal Batu Harus Ditambah

anas bahtiar/bhirawa

Atap Terminal Batu yang baru diganti dan diperbaiki, diperkirakan bisa bertahan hingga 10 tahun ke depan.

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan memperbaiki dan memperluas lahan parkir bus di Terminal Batu. Perluasan ini dilakukan agar bus Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) bisa singgah dan parkir di terminal ini. Hal ini berkaitan dengan upaya realisasi wacana pemkot yang ingin membuka jurusan Batu-Surabaya.

“Mulai akhir tahun kemarin, bangunan terminal Kota Batu mulai kita tata supaya lebih rapi. Berikutnya kita usahakan untuk memperluas lahan parkir

bus. Supaya bus jurusan AKDP bisa masuk ke terminal Kota Batu. Wacananya, pemerintah akan membuka jurusan BatuSurabaya,”ujar Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Batu, Arif Setyawan, Kamis (8/1).

Ia menjelaskan, terminal Kota Batu memiliki luas lahan yang terbatas. Karena di bagian utara berbatasan dengan jurang sungai mati. Di sisi selatan berhadapan langsung dengan Jalan Dewi Sartika dan Pasar Batu.

Namun demikian, Pemkot tetap berusaha merenovasi

terminal dan meningkatkan kapasitasnya. Untuk itu, dalam pembangunan tahap kedua ini sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Dananya berasal dari APBD Kota Batu tahun 2015.

Namun pelaksanaan pembangunannya sendiri menunggu selesainya proses lelang. Diketahui, pada pembangunan tahap pertama telah direnovasi bagian halte/ tempat parkir angkutan kota (angkot). Pembangunan atapnya selesai akhir Desember kemarin. Q nas

Pemakaman Korban AirAsia

Menggunakan Budaya Leluhur Budha, Tionghoa dan Nasrani Suasana haru terlihat di Pemakaman Umum Gununggangsir, Dusun Wonokoyo, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Lagu-lagu pujian dan ceramah pendeta terdengar sayu-sayup saat upacara pemakaman korban pesawat AirAsia QZ8501 asal Surabaya The Meiji Thejakusuma (45) dan Jie Stevie Gunawan (10) dimakamkan di komplek pemakaman cina secara berdampingan, Kamis (8/1).

Sejumlah keluarga dan kerabat dekat hadir dalam upacara pe-

makaman ibu dan anak yang berlangsung hikmad. Pemakaman

hilmi husein/bhirawa

Prosesi pemakaman The Meiji Thejakusuma menggunakan cara agama Budha dan Tionghoa di Pemakaman Umum Gununggangsir, Dusun Wonokoyo, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Kamis (8/1).

menggunakan adat dan budaya sung menuju surga. Semua angleluhur Budha, Tionghoa dan gota keluarga dan kerabat dekatNasrani dipimpin langsung Mar- pun terenyuh dalam kesedihan. vel Rawung, pendeta dari Gereja Keduanya dimakamkan berPantekosta Pusat Surabaya dekatan hanya disela satu (GPPS) bagi pemakaman Jie lubang yang rencananya dipeStevie Gunawan. runtukan untuk lima Sedangkan, The anggota keluarga Meiji Thejakusulain yang juga korma di pimpin penban pesawat Air deta muda yang berDUKA AIRASIA Asia tujuan Surabayanama Jimmi.

Singapura tersebut.

QZ 8501 Dua orang perem“Prosesi pemakamanHARI KE-12 puan berbaju batik dennya menggunakan cara gan menggunakan alat agama kami, meski juga musik, tampak khusyuk didoakan anggota keluarga menyanyikan puji-pujian yang lainnya yang berkeyakinan lain. ditujukan kepada para leluhur Untuk ibunya dengan cara agamereka. Di dekat pemakaman ma Budha dan Tionghoa,” tanjuga disajikan beberapa sesaji das Marvel Rawung, pendeta seperti seekor lauk ayam, telur, dari Gereja Pantekosta Pusat buah-buahan dan jajanan pasar Surabaya (GPPS). yang disuguhkan bagi para leluKakak dari The Meiji Thehur mereka mengiringi kepergian jakusuma, Suyono merasa kehijenazah ibu dan anak korban pe- langan dengan kepergian The sawat AirAsia tersebut.

Meiji. Iapun merasa ikhlas kareTak hanya membacakan doa, na takdir sudah berkehendak tabur bunga, tabur koin, mem- lain. “Kepribadiannya sangat bakar miniatur rumah. Pele- baik, keluarga kami sangat kepasan satu merpati putih dilepas hilangan dengan kepergian The di depan liang lahat jenazah The Meiji Thejakusuma. Semoga ia Meiji Thejakusuma juga dilak- diterima disisinya,” ujar Suyono. sanakan, begitupula jenazah Jie Stevie Gunawan. Pelepasan mer- Korban Asal Wlingi pati itu agar kedua jiwanya langSetelah sempat tidak ada ke-

jelasan korban hilangnya Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 8501, akhirnya salah satu korban dari Kabupaten Blitar berhasil teridentifikasi, yakni salah satunya jenazah Ruth Natalie Made Puspitasari (26) asal Kecamatan Wlingi Kabupaten blitar yang telah diserahkan pada keluarga korban, Rabu (7/1).

Identifikasi jenazah Ruth Natalie Made Puspitasari (26) ini hasil dari Tim Disaster Victim Identification (DVI) Jawa Timur yang dibantu dari berbagai instansi samping dan DVI dari 5 negara sahabat yang berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501, dimana 4 diantaranya diidentifikasi berdasarkan hasil tes DNA. Camat Wlingi Kabupaten Blitar, Totok Triwibisono mengatakan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, satu diantara jenazah yang teridentifikasi tim DVI Rabu kemarin itu identik dengan Ruth Natalie Made Puspitasari (26) tahun yang merupakan warga jalan Gajahmada Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

“Dengan penemuan jenazah Ruth Natalie tersebut, pemerintah daerah berinisiatif memban-

Jie Stevie Gunawan (Tiara) korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 asal Surabaya saat prosesi pemakaman di Pemakaman Umum Gununggangsir, Dusun Wonokoyo, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Kamis (8/1).

tu pemulangan jenazah korban tragedi air asia itu dengan mengirim 2 unit mobil PMI bersama Muspika dan pihak keluarga menuju ke RS Bhayangkara Surabaya sejak Kamis pagi (kemrin red),” kata Totok Triwibisono. Q hil,htn,wap