Harian Bhirawa Edisi 9 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kita akan tutup sementara, agar pembangunan Alunalun Kota Malang berjalan dengan lancar. Setelah revitalisasi selesai akan kita buka kembali untuk kepentingan masyarakat,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Malang Muhammad Anton

Selasa Pahing, 9 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

9

AGENDA HARI INI

DESEMBER 2014

Jatim Terima DIPA 2015 Rp 64 Triliun

 Gubernur H Soekarwo 19.00

Menghadiri Pembukaan PON Remaja I di DBL Arena Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.30 10.30 19.00

Membuka Seminar tentang MEA Menerima Anggota DPD RI dari Dapil Jatim Menghadiri Pembukaan PON Remaja I di DBL Arena Surabaya

Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diserahkan secara langsung oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Senin (8/12).

Total DIPA TA 2015 yang diserahkan Jokowi kepada Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim sebesar Rp 64,055 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp 4,220 triliun, DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp 6,757 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 35,905 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,193 triliun, Dana Transfer Lainnya sebesar Rp 13 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp 1,161 triliun.

Dari total DIPA TA 2015 sebesar Rp 64,055 triliun tersebut, sebesar Rp 55,224 triliun diperuntukkan bagi kabupaten/kota se-Jatim. Terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp 2,108 triliun, DBH SDA sebesar Rp 5,393 triliun, DAU sebesar Rp 34,318 triliun, DAK sebesar Rp 2,127 triliun, Dana Transfer lainnya sebesar

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 10.00

19.00

Menghadiri Rapat Membahas Proses Rekrutmen CPNS di Ruang Rapat BKD Provinsi Jatim Menghadiri Pembukaan PON Remaja I di DBL Arena Surabaya

Wabup Madiun Berangkatkan 15 KK Transmigrasi ke Kalbar Kab Madiun, Bhirawa Wakil Bupati Madiun Drs H Iswanto MSi memberangkatkan 15 KK terdiri 54 jiwa menuju ke daerah transmigrasi di Kalimantan Barat, Senin (8/12). Rinciannya ke UPT Sai Bulan Kabupaten Kuburaya sebanyak 10 KK dan ke UPT Transmigrasi Satai Lestari Kabupaten Kayung Utara sebanyak 5 KK.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf menerima DIPA dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (8/12).

sudarno/bhirawa

Wabup Madiun Drs Iswanto MSi (pakai kopyah) didampingi Kadinsosnakertrans Ir Wijanto Joko Purnomo MM memberangkatkan 15 KK ke Kalimantan Barat, Senin (8/12).

Lahan untuk Runway Bandara Trunojoyo Ditambah Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep menambah lahan seluas 8,5 hektare untuk perpanjangan runway dan penambahan fasilitas pendukung Bandara Trunojoyo. Jika saat ini panjang runway 1.160 meter, nanti menjadi 1.400 meter.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Moh Fadillah mengatakan, hingga saat ini pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Trunojoyo sudah masuk pada tahap kelima. Untuk pembebasan lahan tahap kelima ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 miliar. “Untuk pembebasan lahan bandara tahap kelima ini kami siapkan anggaran sebesar Rp 9,6 miliar lebih dan saat ini dalam proses pembayaran di Bank Jatim,” kata Moh Fadillah, Senin (8/12).

 ke halaman 11

Cita-cita Jadi Sopir Bus SIAPA yang mengira jika sosok yang satu ini pernah bercita-cita ingin menjadi sopir bus.

Maklum pada 1975-an, sopir bus merupakan citacita yang banyak diharapkan oleh semua orang.

Selain penampilannya yang begitu gagah dengan kacamata hitamnya, ternyata para sopir bus pada era 75-an rata-rata bisa memiliki istri cantik. Enaknya lagi, kalau berhenti di perjalanan, maka tempat makannya akan disediakan tersendiri oleh para penumpang. ‘’Barangkali melihat itu semua, saat masih duduk di bangku SMA saya bercita-cita ingin jadi sopir bus.

Karena waktu itu, orang melihat sopir bus diiden-

 ke halaman 11

Achmad Jaelani

Sentil..  Waspadai, air minum di Kota Mojokerto tercemar ecoli dan seng  Siap-siap sakit massal  Wali Kota bersama rakyat bersih-bersih pantai  Ngajak sama-sama jangan hanya bersih-bersih doang  Pengumuman hasil tes CPNS 2014 belum jelas  Sabar, semuanya memang belum jelas

Daerah Kelimpungan Hadapi Penghentian Kurikulum 2013 Anggaran Pelatihan dan Bansos Sia-sia

Dindik Jatim, Bhirawa Keputusan mendadak Menbuddikdasmen Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13), membuat gaduh suasana di bawah. Dinas Pendidikan (Dindik) di provinsi maupun daerah kelimpungan lantaran tidak ada informasi resmi dan koordinasi dari pemerintah pusat.

Kebingungan ini bukan tanpa alasan. Keputusan penghentian K-13 tanpa melibatkan Dinas

Anggaran Pendampingan Kurikulum 2013 di Jatim

Pendidikan (Dindik) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan, hingga Senin (8/12) kemarin, surat

1. SD : Rp 20 miliar

edaran terkait penghentian K-13 juga belum diterima oleh Dindik.

Tak urung hal ini memaksa seluruh stake holder pendidikan di provinsi maupun daerah mencari sendiri informasi baik ke sekolah maupun melalui media.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengakui, pihaknya harus mencari ke sekolah-sekolah un-

 ke halaman 11

2. SMP : Rp 20,4 miliar

Program : - Pelatihan untuk 4.200 guru - Pendampingan melalui gugus sekolah. Terdapat 3.060 gugus, masingmasing menerima Rp 6 juta.

Program : Pelatihan untuk 400 guru SMP Pendampingan di klaster sekolah.

Terdapat 856 induk klaster masingmasing mendapat Rp 22 juta

Lagi, Pemprov Keluarkan SE Pembatasan Rapat di Luar Kantor Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor untuk penghematan penggunaan dana APBD pada 1 Desember 2014.

Surat serupa juga pernah dikeluarkan pada 9 Oktober 2014 lalu.

Bedanya, SE yang pernah dikeluarkan pada 9 Oktober tersebut berdasarkan inisiatif Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk melakukan penghematan penggunaan dana APBD, sedangkan surat pada 1 Desember menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 17 November.

Dalam SE yang ditujukan kepada kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim ini dijelaskan, dalam rangka melakukan penghematan anggaran belanja barang dan belanja pegawai, khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan/pertemuan di luar kantor SKPD diminta melakukan beberapa hal.

Di antaranya, menyelenggarakan se-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pemprov Usulkan Tak Ada Skema Pemberhentian Massal PTT Jika Rekrutmen PPPK Dilakukan

Pemprov, Bhirawa Menyadari pentingnya keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pemprov Jatim mengusulkan kepada Pemerintah Pusat yang kini sedang menggodok, Rancanangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar nantinya

tidak ada pemberhentian massal PTT. Alasannya, jika pemberhentian massal PTT itu dilakukan dapat mengganggu kinerja pemerintahan.

“Ini keputusan resmi Pemprov Jatim agar Pemerintah Pusat juga memperhatikan nasib tenaga PTT. Selama ini keberadaan PTT sangat membantu pemprov mengerjakan

tugas teknis yang bersifat spesifik dan membutuhkan keahlian khusus,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi ditemui usai rapat bersama Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM membahas masalah

 ke halaman 11

Catatan Perjalanan ke Tiongkok (2 - Bersambung)

Jadi Objek Wisata, Pemerintah Alokasikan Rp 200 M Tiap Hari untuk Bersihkan Sungai Bhirawa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti press tour ke Tiongkok yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya mulai Senin (1/12) hingga Kamis (4/12). Kegiatan ini dibagi dalam dua kelompok. Bhirawa termasuk dalam kelompok pertama. Kota yang dikunjungi adalah Guangzhou.

Khoirul Anam Jabar, Kota Surabaya Meski Guangzhou memiliki sejarah yang sudah cukup lama, yakni ribuan tahun, namun perkembangan yang signifikan baru terjadi 20 tahun terakhir.

Hampir di seluruh pelosok kota terdapat gedung-gedung pencakar langit. Banyak kawasan yang dulunya masih berupa gunung, rawa-rawa atau hutan, saat ini

sudah disulap menjadi gedunggedung pencakar langit.

“Bapak-bapak bisa lihat di kanan kiri jalan yang kita lewati saat ini. Dua puluh tahun yang lalu kawasan ini masih berupa gunung,” kata pemandu dari Tiongkok bernama Awen yang fasih

 ke halaman 11

khoirul anam/bhirawa

Pearl River (Sungai Mutiara) yang jadi objek wisata andalan di Kota Guangzhou

SURABAYA

2

Selasa Pahing 9 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Jalan Raya Tandes Ambles

Pakai Sistem Buka Tutup, Angkutan Barang Lewat Tol Dupak Surabaya, Bhirawa Amblesnya jalan Raya Tandes di musim penghujan lantaran pengerjaan proyek box culvert membuat pihak kepolisian memakai sistem buka tutup jalan untuk mengurai kemacetan lalu lintas.

Selain itu pengguna mobil bermuatan dilarang melintasi dan dialihkan ke tol Dupak.

Kanitlantas Polsek Tandes, M Taufik mengatakan, amblesnya jalan raya Tandes tidak terlalu membahayakan para pengguna jalan kalau masih mematuhi ramburambu lalu lintas. Jadi, para pengguna jalan yang melintas tidak bisa bersimpangan, maka harus dilakukan bergantian.

“Jadi pengguna jalan termasuk mobil bermuatan berat harus lewat jalan tol, kalau mobil pribadi masih bisa melewati kok,” terangnya pada Bhirawa, Senin (8/12) disela-sela mengatur lalu lintas.

Untuk keselamatan para pengguna jalan, Taufik menyarankan, untuk tidak melewati jalan Raya Tandes. Dirinya menghimbau untuk tidak mengebut dijalan yang ada pengerjaan proyek box culvert. “ Terjadinya kecelakaan pengguna jalan karena kelalaian pengendara sendiri, kemarin itu pengendara mabuk dan terjatuh disini,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya menyarankan untuk lewat Jalan yang

Golkar Siapkan Strategi Hadapi Pilkada Surabaya, Bhirawa Pasca Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Bali, Partai Golkar tampaknya mulai menyiapkan strategi untuk menghadapi sejumlah Pilkada di Jatim , termasuk di Surabaya dan Sidoarjo. Berdasarkan informasi yang beredar, partai berlambang pohon beringin itu akan mengusung calonnya sendiri dalam dua pilkada tersebut.

geh/bhirawa

Petugas kepolisian Tandes saat melakukan sistem buka tutup jalan agar tidak terjadi kemacetan. tidak ada pengerjaan proyek box “Ini kan musim hujan, jadi kondisi culvert. Seperti lewat Jalan Darmo alam memang tidak bisa ditebak.

Indah, jadi juga bisa mengurangi Apalagi kondisi tanah disini sangat volume jalan di Raya Tandes. “ labil. Jadi untuk saat ini kami masih Apalagi kondisi tanah disini kan menggunakan pompa air milik kita labil, jadi memang rawan kalau sendiri, “ jelasnya. dibuat perlitasan mobil-mobil Selain itu, dirinya optimis dan berat,” sarannya. tetap bekerja pada koridor agar Selain itu, Nugroho Setiawan selesai sesuai target. Pemantauan selaku Kepala Teknik dari PT ditingkatkan mengingat musim Waskita Karya ketika ditemui hujan. “ Karena kami takut kalau Bhirawa mengatakan, dirinya akan musim hujan ini mendapat kiriman terus memantau kondisi lapangan air hujan pada tempat lain, ini yang selama 24 jam. Terkait musim saya khawatirkan. Dan para hujan, dirinya akan berkoordinasi pengguna jalan yang melintas juga dengan Pemkot Surabaya untuk harus berhati-hati dan mematuhi meminjam pompa air agar rambu-rambu agar tidak terjadi halpengerjaan proyek box culvert cepat hal yang tidak kita inginkan,” Q geh selesai sesuai target. imbuhnya.Q

Alasannya, Partai Golkar merasa yakin dengan kekuatannya dalam menghadapi Pilkada di kedua daerah itu. “Golkar merasa kekuatannya sudah matang, makanya percaya diri akan maju sendiri,”beber sumber itu kemarin (8/12).

Sayang, mengenai siapa yang akan diusung oleh Partai Golkar dalam pilkada itu, sumber itu mengaku tidak mengetahuinya. “Coba ditanyakan saja ke para pengurus DPD Golkar Jatim,”jawabnya.

Terkait hal itu, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Heri Sugihono mengungkapkan, untuk menghadapi pilkada yang ada di Jatim, kemungkinan besar partainya akan tetap berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Sebab, hal itu merupakan instruksi dari pusat untuk tetap memperkuat barisan hingga tingkatan daerah.

“Apalagi waktu Munas di Bali kemarin kami juga sepakat untuk menolak Perpu Pilkada sesuai kesepakatan dengan KMP,”tegasnya.

Bahkan, untuk memperkuat hal itu, rencananya Golkar juga akan membentuk Presidium KMP di Jatim. Langkah itu

diambil dalam rangka memastikan kepala daerah yang ada di beberapa daerah di Jatim, bisa diduduki oleh orang-orang dari KMP. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiarso menyatakan pihaknya akan membaca situasi terlebih dahulu. Sebab, sampai saat ini memang belum ada pembahasan teknis terkait dengan pemenangan pilkada yang ada di Jatim.

Gesang menuturkan, berdasarkan hasil Munas di Bali, saat ini partainya akan lebih fokus pada penguatan internal, dan konsolidasi dengan partai lain yang ada di KMP. “Makanya kami kumpulkan Ketua DPC Partai Golkar se Jatim, supaya juga jangan ada yang menyeberang ke Ancol, dan sampai sekarang memang tidak ada,”tegasnya.

Ketika didesak kapan Partai Golkar akan menentukan sikapnya terkait pilkada di Jatim, khususnya di Surabaya dan Sidoarjo, Gesang menjawabnya secara diplomatis. “Tunggu waktu dulu, pasti akan kita bahas lebih lanjut dengan seluruh unsur, khususnya DPD, dan DPC terQ cty kait,”janjinya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Sidak Kesiapan Banjir

Percepat Pembangunan Frontage Road

DPRD Surabaya, Bhirawa Memasuki musim penghujan, Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan menyempatkan diri untuk melakukan sidak di sejumlah rumah pompa guna melihat secara langsung kesiapannya, dengan harapan wilayah Kota Pahlawan bisa benar- benar terhindar dari ancaman genangan dan banjir (8/12).

Menurut Syaifuddin Zuhri Ketua Komisi C DPRD Surabaya, pihaknya ingin memastikan kesiapan para petugas dirumah pompa karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi wilayah kota Surabaya disaat musim hujan tiba.

“Kami ingin membuktikan bagaimana kinerja mesin pompa yang ada di rumahrumah pompa serta petugasnya. Jangan sampai saat hujan deras ternyata rumah pompa tidak berfungsi,” tandas Ketua Komisi C, Syaifuddin Zuhri saat sidak di Q gat rumah pompa Dupak.Q

Operasi Gabungan Sasar Angkutan Umum dan Barang yang Melanggar Surabaya, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, bersama pihak kepolisian dan Gartab III melakukan operasi pada kendaraan bermotor khususnya angkutan umum dan barang yang melintas di Jalan Indrapura, Senin (8/12). Operasi kali ini digabungkan dengan Operasi Zebra Semeru 2014 dari kepolisian.

Operasi gabungan ini digelar sejak pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Setiap angkutan umum dan barang tak luput dari penghentian untuk dilakukan uji emisi ditempat serta trayek dan uji kir. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan hal serupa yaitu mengecek kelengkapan suratsurat serta pengendara motor juga dilakukan penilangan ditempat.

Kepala seksi penertiban Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyubowo mengatakan, sasaran kali ini adalah angkutan umum serta barang mulai dari surat-surat izin trayek sampai uji emisi. Kalau uji emisi gas buang melebihi ambang batas akan Q geh dilakukan penilangan.Q

Pemerintah Kota Surabaya mempercepat pembangunan jalan frontage road sisi barat jalan Ahmad Yani, khususnya depan Royal Plaza hampir yang rampung pembangunannya.

Tampak pekerja proyek mulai melakukan pengerukan untuk membangun gorong-gorong dan melakukan pengaspalan jalan,Senin (8/12).

trie diana/bhirawa

Cegah Peredaran ke Pasar, Diusulkan Impor Gula Rafinasi Bubuk PHRI Dukung Pemkot Lakukan Penertiban Tempat Usaha DPRD Jatim, Bhirawa Untuk menekan kebocoran gula rafinasi ke pasar , pemerintah disarankan untuk mengimpor gula bahan baku industry ini dalam bentuk bubuk. Usulan dari Komisi B ini berawal dari keprihatinan atas rendahnya harga gula di pasaran akibat serbuan gula rafinasi yang seharusnya hanya hadir di wilayah industri saja.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto menegaskan produksi gula rafinasi halus sangat digemari oleh produsen makanan dan minuman. Sementara di satu sisi masyarakat tidak mau mengkonsumsi gula seperti itu, dan mereka lebih memilih gula kristal.

Otomatis kalau kebijakan pemerintah diganti seperti itu, maka dipastikan penjualan gula rafinasi di pasaran tidak akan menganggu produksi gula kristal dan petani tebu lebih diuntungkan.

“Kalau gula rafinasi yang halus tentunya masyarakat tidak mau. Gula rafinasi halus sangat cocok untuk produksi makanan dan minuman. Dalam waktu dekat kami akan ke Jakarta untuk mendesak pemerintah agar memproduksi gula rafinasi bentuk halus,”terangnya, Senin (8/12).

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana mengaku dengan kerugian yang diderita para petani tebu di Jatim, ada dua penyebab utama yang dianggap paling besar pengaruhnya. Yakni turunnya rendemen akibat pergeseran musim penghujan tahun sebelumnya dan membanjirnya gula rafinasi di pasaran.

Tapi dari dua penyebab utama yang ada, lanjut politisi asal PKS Jatim yang dianggap lebih berkontribusi terhadap kerugian petani ini adalah membanjirnya

gula rafinasi di pasaran Indonesia. ‘’Meskipun sembunyi-sembunyi, ternyata peredaran gula rafinasi ini cukup merata, karenanya gula produksi petani kalah saing karena kalah harga. Teorinya, gula rafinasi hanya boleh diimpor dalam jumlah terbatas untuk kepentingan industry makanan, minuman, dan tidak boleh diperdagangkan. Namun prakteknya, di pasaran gula rafinasi membanjir,’’tegasnya.

Meskipun di Jatim tidak terlalu banyak beredar gula rafinasi –karena pemerintah provinsi membatasi dengan ketat- namun di wilayah Indonesia Timur khususnya Kalimantan dan Sulawesi banyak di pasaran.

Kerena wilayah tersebut selama ini merupakan pasar potensial bagi gula produksi Jatim sekarang tidak lagi bisa ditembus karena tidak bisa bersaing harga.

Akibatnya gula Jatim tidak laku Q cty dan menumpuk di gudang.Q

Surabaya, Bhirawa Langkah Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) melakukan penertiban tempat usaha seperti hotel dan restauran yang belum memiliki perizinan mendapatkan dukungan dari Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Jawa Timur.

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, Muhammad Soleh, Senin (8/ 12), organisasinya sangat mendukung apa yang dilakukan Pemkot terhadap hotel yang masih belum mengurus izin asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami selalu mengimbau kepada anggota maupun bukan anggota PHRI untuk selalu melengkapi surat perizinan sebelum usahanya beroperasi dan apabila pengusaha melanggar maka pengusaha harus siap menerima konsekuensi dari Pemkot,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan penyegelan hotel Grand Surabaya yang disegel Pemkot beberapa waktu lalu , PHRI mengakui sebagai hotel bintang tiga pertama kali di Surabaya yang mengalami penyegelan. “Sebenarnya Pemkot sudah berbaik hati dengan memberikan waktu bagi Grand Surabaya untuk mengurus surat perizinan dengan memberi kesempatan hotel tersebut tetap Q riq beroperasi hingga beberapa tahun.Q

Harapan Baru, Unair Kembangkan Obat HIV/AIDS Kabar gembira datang dari peneliti di Institute of Tropical Desease (ITD) dan Universitas Airlangga (UA). Melalui penelitiannya, Unair berupaya mengembangkan teh hijau untuk obat penderita HIV/AIDS. Dari uji pre-klinis , Guru Besar Kimia Farmasi Unair Prof Djoko Agus Purwanto yakin obat berbahan daun teh hijau akan mempu menyembuhkan HIV/AIDS. Dalam waktu dekat, formula ini akan diujicobakan pada tubuh kera, sebelum dilanjutkan tahap uji coba pada relawan penderita HIV/AIDS. Menurut Prof Djoko, butuh waktu 18 tahun bagi dirinya untuk sampai pada kesimpulan bahwa daun teh hijau dapat dipakai sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit HIV/AIDS.Dari fakta ini ditemukan bahwa daun teh hijau dapat dipakai untuk obat penyembuhan kanker pada penelitian pertamanya, 1996. Sejak itu, ia mulai jatuh hati terhadap daun teh.

Berbagai riset lanjutan pun dilakukan. Hasilnya membuat Djoko semakin

terkagum-kagum. Semakin banyak saja khasiat teh yang berhasil dikenalinya. Ia mencontohkan, kandungan antioksidan dalam daun teh mencapai 100 kali lebih banyak dibandingkan vitamin C dan 25 kali lebih banyak ketimbang vitamin E. “Dibanding anggur merah, kandungan antioksidan daun teh juga dua kali lipat lebih banyak. Di Indonesia kan tidak banyak anggur merah, yang banyak kebun teh. Jadi, ini juga bisa jadi keunggulan tersendiri,” jelas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unair itu.

Dari risetnya, Djoko melihat kandungan daun teh berupa epigalokatekin galat (EGCG) punya khasiat mengobati berbagai penyakit degeneratif, seperti kanker.

Zat yang merupakan senyawa tanin katekin itulah

insert

dna/bhirawa

Penelitian terhadap teh hijau oleh Unair menunjukkan potensi positif sebagai obat HIV/AIDS. yang kemudian dikembang- dibantu Prof Nasronudin Tiap hasil ekstraksi ini kan lagi. Lewat riset pada serta Dr Retno Puji Astuti diujicobakan pada kultur vi2012, ia menemukan zat itu drg MKes, peneliti labo- rus HIV. Saat itu, Surabaya, berpotensi untuk mengobati ratorium HIV di Tropical termasuk Unair, belum meTBC dan HIV/AIDS. “Kan- Disease Center (TDC). Me- miliki sarana kultur HIV. dungan teh hijau itu bisa reka mengekstraksi teh Kultur HIV harus didatanguntuk pencegahan, sekaligus menjadi dua bentuk. Per- kan dari Universitas Indonepengobatan HIV,” katanya. tama, hanya diambil EGCG- sia (UI) Jakarta. “Kalau seKhusus untuk HIV, Djoko nya. Sedangkan kedua, tetap karang sudah punya fasilitas tidak meneliti sendirian. Ia dalam bentuk ekstrak.

TDC sendiri,” katanya.

Selain menguji coba ekstrak teh dengan kultur virus HIV, Djoko juga mengujicobakan pada sel-sel kekebalan tubuh manusia (CD4). “Cukup menggembirakan hasilnya. EGCG yang diujicobakan ke sel CD menunjukkan kultur HIV tak berkutik. Virus itu tak sanggup menginfeksi sel CD4,” tegasnya.

Djoko sangat yakin obat berbahan daun teh hijau akan menjadi masa depan penyembuhan HIV/AIDS. Meski begitu, keberadaan teh hijau tidak berarti menggantikan obat-obatan ARV

yang selama ini menjadi penyambung nyawa orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Sejak itu, Djoko yakin, daun teh hijau akan menjadi senjata masa depan untuk melawan HIV/AIDS. Sementara itu Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku mendukung penuh upaya UA dalam mengembangkan obat anti HIV/AIDS. Penelitian ini akan menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia kedokteran. ‘’Saat ini yang kita kenal adalah ARV sehingga jika ada obat lain akan sangat membantu,’’ Q dna tegasnya.Q

SURABAYA

Selasa Pahing, 9 DESEMBER 2014

3

Pendapat Hukum Kejari Surabaya

Karyawan Perusahaan Harus Diberi BPJS Ketenagakerjaan Kejari Surabaya, Bhirawa Kejari Surabaya dalam pendapat hukumnya menegaskan semua perusahaan wajib mengikutsertakan semua karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pendapat hokum ini merupakan bagian dari kerja sama tiga cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Surabaya dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Surabaya Agus Chandra menerangkan, sesuai UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan BPJS bagi tenaga kerjanya. Tak hanya BPJS kesehatan saja, tapi pe-

rusahaan juga wajib mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan.

“Tak hanya BPJS kesehatan saja, perusahaan juga diwajibkan mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan. Bila tidak, maka akan ada sanksi pidananya,” kata Agus Chandra

kepada wartawan, Senin (8/12).

Dijelaskan Chandra, BPJS ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS kesehatan. Ada beberapa program di BPJS ketenagakerjaan yang tidak ada di BPJS kesehatan, seperti jaminan hari tua atau pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. “Tak hanya jaminan hari tua, kedepannya BPJS ketenagakerjaan juga menyediakan kesempatan bagi karyawan bisa pinjam uang untuk membeli rumah,” imbuhnya.

Terkait tagihan tunggakan pendaftaran dan pembayaran di BPJS ketenagakerjaan terhadap

ratusan perusahaan di Surabaya, Chandra mengaku dalam sebulan ini, tunggakan ratusan juta rupiah berhasil ditagih. “Selama sebulan sudah tertagih Rp 600 juta. Itu hanya di kantor cabang BPJS ketenagakerjaan di Jl Karimun Jawa,” urainya.

Sementara dari daftar Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterimanya dari beberapa kantor cabang BPJS di Surabaya, sedikitnya ada 358 perusahaan yang masih belum mendaftarkan karyawannya BPJS Ketenagakerjaan. “Tak hanya perusahaan swasta saja, tapi ada juga perusahaan BUMD yang belum

mendaftarkan keryawannya di BPJS ketenagakerjaan,” tegasnya.

Dari jumlah itu, lanjut Chandra, dalam sebulan ini ada 61 perusahaan yang diundangnya untuk menerima sosialsasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dan kewajiban perusahaan mendaftarkan karyawannya. Namun, dari 61 yang diundang, hanya 30 perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban BPJS bagi karyawannya.

Ditambahkan Kasidatun, pihaknya menyarankan kantor BPJS agar berkirim surat teguran diperusahaan tersebut.

Apabila surat teguran pertama

PANGGUNG BIROKRASI

tidak dihiraukan, maka akan dikirimkan lagi surat teguran kedua. Sebab, aturan pendaftaran bagi karyawan dalam BPJS ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang RI tentang ketenagakerjaan.

“Apabila pemilik perusahaan tetap membandel walau dikirim surat teguran kedua, maka dikenakan sanksi pidana 8 tahun penjara dan sanksi administrasi mencapai Rp 1 miliar.

Jika tidak dibayar, maka sanksinya adalah diputus pelayanan publiknya alias tidak bisa mendapat pelayanan dari Pemerintah,” pungkasnya. Q bed

Penentuan Tersangka oleh Kejati Jatim

Hari Ini Pengungkapan Kasus Dugaan Pungli Tera SPBU

Layanan Disabilitas, Tiap Satker Segera Terapkan Regulasi Pemprov, Bhirawa Berbagai regulasi baik dari UU dan Perda sudah diterbitkan, namun perlakuan dan perhatian terhadap disabilitas atau penyandang cacat masih nampak kurang maksimal. Untuk itu, diharapkan ke depan satuan kerja (Satker) yang terkait bisa menerapkan regulasi kebijakan terkait penyandang disabilitas yang telah diterbitkan tersebut. Kepala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana SH mengatakan, dalam melangsungkan regulasi tentunya tidak hanya bisa dilakukan dari satu komponen saja yaitu pemerintah, namun juga ada dua komponen lainnya seperti masyarakat dan perusahaan dalam mempedulikan dan memperhatikan para disabilitas tersebut.

“Memang harus dilakukan secara bertahap. Sebab pemberian fasilitas terhadap disabilitas juga memakan anggaran yang cukup luar biasa. Seiring dengan diterbitkannya kebijakan, juga harus dilakukan upaya untuk melengkapi fasilitas bagi disabilitas tersebut,” ujarnya didampingi Kabid Rehsos, Budi Yuwono.

Menurutnya, pihaknya sudah melayangkan surat ke seluruh satker untuk bisa menjalankan amanat dari UU dan Perda Jatim tersebut. “Surat juga dilampiri dengan perda, namun memang kembali lagi pada satker yang mau melaksanakannnya,” katanya. Dikatakannya, kini sudah ada beberapa Kabupaten/kota yang berangsur-angsur melangsungkan amanat UU dan Perda Jatim tersebut, seperti Malang, Gresik, dan Surabaya. Q rac

abednego/bhirawa

Majelis Hakim M Yapi dan JPU Djamin melakukan sidang peninjauan setempat atas perkara penyerobotan tanah oleh terdakwa Soetijono, Senin (8,12).

Pengukuran Ulang Tanah Dapat Buktikan Kesalahan Terdakwa PN Surabaya, Bhirawa Proses persidangan kasus dugaan penyerebotan tanah seluas 40 centimeter oleh terdakwa Soetijono (62), berlanjut dengan sidang peninjauan setempat (PS) guna mengungkap kebenaran kasus ini. Bertempat dilokasi sengketa, yakni di SPBU Kalianak Surabaya, Ketua Majelis Hakim M Yapi memimpin sidang tersebut. Tak hanya disaksikan Majelis Hakim, sidang PS ini juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djamin yang memetakan batas lahan sengketa antara So-

etijono dengan Kurniawan (pelapor). Dari pemetaan batas sengketa, proses sidang PS nyaris terjadi kontak fisik antara pihak Kuasa Kukum pelapor dengan pihak para terdakwa Soetijono, lantaran mempertahankan argumen masing-masing.

“Dari pemetaan lahan yang dipermaslahkan, nantinya akan bisa dilihat mana kekurangan dan kelebihan dari kasus sengketa tanah yang diperdebatkan keduanya,” terang Jaksa Djamin, Senin (8/12).

Guna meredam suasana panas antara kedua belah pihak, Hakim M Yapi meminta keduanya untuk menghadirkan lembaga pengukuran independen. Dengan tujuan memastikan ukuran lahan yang disengketakan antara pihak pelapor dan terdakwa.

“Baik pihak pelapor dan terdakwa, diharapkan mencari lembaga pengukuran independen guna melakukan pengukuran ulang.

Hasilnya saya tunggu Senin depan,” tegas Hakim Yapi pada kedua belah pihak. Q bed

Kejati Jatim, Bhirawa rencananya Kejati jatim bakal menetapkan tersangka kasus dugaan pungli tera SPBU pada hari ini, Selasa(9/12). Penyidik Pidana Khusus (pidsus) Kejati akan menetapkan pihak yang paling bertanggungjawab (tersangka) atas kasus ini.

Pemantapan penyidikan kasus ini, dilakukan dengan memberikan berita acara pemeriksaan (BAP) kembali kepada ratusan saksi yang sudah dipanggil penyidik. Hal ini dimaksudkan untuk menyeleksi ratusan saksi yang sudah diperiksa, namun belum memberikan bukti lengkap terkait kasus ini. Baik saksi dari tujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi, akan dimintai keterangan kembali. “Hari ini ( kemarin, red) hanya BAP tambahan bagi saksi-saksi yang sudah dipanggil, namun belum melengkapi pemeriksaan,” kata Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni, dikonfirmasi Senin (8/12).

Dijelaskan Dandeni, adanya BAP tambahan bagi para saksi, guna mengerucutkan temuan penyidik atas adanya dugaan pungli diseluruh SPBU di Jatim yang berjumlah sekitar tiga ribu lebih. Selain itu, BAP tambahan diperlukan untuk menguatkan siapa pihak yang pantas dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini. “Dari ratusan saksi yang diperiksa, beberapa saksi akan kami undang kembali,” jelasnya.

Lanjutnya, adapun saksi yang akan dipanggil diantaranya yang memiliki bukti berupa data atau dokumen yang banyak terkait tera. Selain itu, saksi yang akan di BAP kembali, yakni mereka yang memiliki lebih dari satu SPBU. “Untuk saksi yang menyimpan data minim atau ada yang kuitansinya hilang, kemungkinan tidak akan kami panggil,” imbuhnya.

Terkait tersangka, Jaksa yang juga ketua tim penyidikan kasus tera ini, enggan membeberkan secara rinci. Menurutnya, penetapan tersangka tera SPBU akan diumumkan langsung oleh pimpinan (Kajati, red). Sedangkan saat ini, pihaknya masih memfokuskan pada BAP tambahan kepada para saksi yang akan merujuk pada pihak yang paling bertanggungjawab atas kasus dugaan pungli tera SPBU ini. “Penetapan tersangka kasus ini, akan disampaikan langsung oleh pimpinan (Kajati).

Tepatnya pada peringatan Hari Anti Korupsi pada Selasa (hari ini, red) besok,” tegasnya. Q bed

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Tidak Hanya Kabupaten, Peternak Kota Juga Bisa Raih Prestasi Kelompok Peternak ‘Bangu Jaya’ Raih Penghargaan

Penggemukan (Kereman)

Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan gudang sapi potong dimana 30% populasi nasional berasal dari propinsi ini. Beberapa jenis sapi potong yang paling banyak dipelihara adalah jenis cross dan sapi lokal. Ras sapi lokal yang mayoritas dikembangkan di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan sapi potong adalah sapi Madura dan sapi Peranakan Ongole (PO).

S

Kepala Disnak Jatim, Ir Maskur MM menyemangati anggota ’Bangu Jaya’

eiring dengan adanya otonomi daerah maka pembangunan di masing-masing daerah harus didasarkan pada kondisi riil dan spesifik daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah melalui pelestarian sumber daya genetik (SDG) ternak lokal.

SDG ternak lokal yang dilestarikan adalah SDG ternak yang telah mampu beradaptasi dengan iklim dan kondisi geografis di wilayah pelestarian. Sapi PO merupakan SDG ternak lokal yang punya potensi untuk dikembangkan di Kota Probolinggo. Memang, sapi PO di Kota Probolinggo disukai masyarakat karena kelebihannya yaitu tahan penyakit, produktiv-

itasnya tinggi dan efisien dalam pemanfaatan pakan. Saat ini sapi PO di Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur sudah menurun baik dari segi populasi maupun performanya.

Untuk itu, maka di Kota Probolinggo perlu dijalankan kegiatan pelestarian dan upaya pemurnian genetik sapi PO dalam rangka meningkatkan produktifitas sapi PO ini sekaligus untuk melestarikan sumber daya genetik sapi PO. Atas dasar keinginan untuk turut melestarikan SDG lokal ini, Kelompok Tani Ternak “BANGU JAYA”, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo telah berupaya mempelopori adanya usaha pembibi-

Pembibitan

Kelompok Peternak ‘Bangu Jaya’ sedang dan berukuran sesuai standar SNI serta melakukan pemurnian genetik bibit sapi PO mempunyai Surat Keterangan Layak Bibit yang ada di Kelurahan Sumbertaman. Pros- (SKLB) yang keluarkan lembaga beres pemurnian wenang. tersebut dilakuProses pekan melalui remurnian ini dicording produkharapkan akan tivitas perforberjalan terus mans melalui sehingga akan penimbangan, lahir bibit-bibit pengukuran beunggul sapi PO rat lahir berat yang bersertisapi berat 1 fikasi dari lemtahun dan berat baga resmi se1,5 tahun. Di hingga akan samping itu dimemberikan Pembibitan Sapi PO milik anggota kelompok Bangu Jaya lakukan juga nilai tambah bagi recording silsilah ternak (Kartu Keluarga sapi pedet sapi PO yang bermuara pada pePO) dengan target mampu menghasilkan ningkatan mensejahterakan peternak yang bibit sapi PO yang mempunyai catatan tetua telah dicita-citakan kelompok. Q rac*

Sebagai satu rangkaian usaha agribisnis, kelompok ‘Bangu Jaya’ tidak hanya fokus terhadap usaha pembibitan saja, tetapi juga usaha penggemukan atau kereman sapi untuk tujuan dipotong, sebab bagaimapun tujuan akhir dari usaha peternakan sapi potong adalah untuk penyediaan protein hewani yaitu melalui daging sapi. Seluruh Unit usaha sapi kereman ternak yang akan digemukkan merupakan sapi jantan.

Bakalan ternak sebagian di dapat dari dalam kelompok berupa sapi PO, sebagian lagi didapat dari luar diantaranya dari pasar maupun dari kelompok lain jenisnya bisa Limousine, Simmental, PFH, Sapi madura maupun Brahman. Rata-rata pemeliharaan ditingkat peternak antara 3-5 bulan dengan

target berat akhir ketika dijual keluar kelompok mencapai 350–400 Kg bobot hidup.

Budidaya sapi potong di kelompok ini dipadukan antara pembibitan dan penggemukan sehingga peternak bisa mendapatkan keuntungan ganda.

Baik anggota inti maupun binaan sebagaian besar menerapkan perpaduan ini (penggemukan) kelompok dalam usaha sapi potongnya, selain memiliki induk mereka juga memiliki bakalan untuk digemukkan. Hasil dari usaha penggemukan ini selalui ditimbang untuk mendapatkan harga terbaik, sehingga peternak bisa diuntungkan dan mencegah adanya spekulasi harga yang mungkin dikendalikan oleh pedagang. Q rac*

tan sapi PO dengan pendekatan agribisnis.

Sekedar diketahui, kelompok peternak ‘Bangu Jaya’ asal Kota Probolinggo yang berhasil mendapatkan penghargaan Kelompok Agribisnis Sapi Potong Tingkat Nasional Tahun 2014. Kelompok peternak ini berdiri tahun pada tanggal 9 April 2002 dengan jumlah keanggotaan awal sebanyak 20 orang yang di ketuai Nadi Abdul Aziz. Dikatakan Nadi, nama “Bangu Jaya” berasal dari nama sungai “BanSebagai kelompok yang fokus terhadap Sementara, Dinas Peternakan Provinsi gu” atau biasa diucapkan dengan “Bango” oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Sumberta- upaya agribisnis sapi potong, kelompok ter- Jawa Timur juga mendukung pengembangan man. Sungai ini sebagai satu-satunya sungai us mengembangkan aktifitas agribisnisnya usaha kelompok dengan memberikan subsidi yang mengaliri menjadi saluran irigasi utama dalam berbagai hal. Dua kegiatan utama bu- straw sapi PO, alokasi kegiatan sinkronisasi, bantuan peralatan pengolah pakan lahan-lahan pertanian dan perketernak, pelatihan kepada peternak, bunan milik anggota kelompok. serta alokasi kegiatan IPBP dan Karena difilosofikan sebagai pemPenyelamatan sapi betina produkbawa kesejahteraan bagi tif dari anggaran APBN. masyarakat, maka dalam pemSelain itu, pelatihan teknis budibentukan kelompok diputuskan daya sapi potong dan pembinaan menggunakan nama Bangu Jaya. langsung juga beberapa kali telah Pada awal pendirian kelompok dilakukan terhadap kelompok. Hal ini bidang yang digeluti hanya ini sangat membantu dalam penbidang pertanian. Tapi, tahun guatan modal dan aktivitas agribis2006, kelompok ini mulai nis kelompok. mengembangkan usaha budiKepala Dinas Peternakan Jatim, daya peternakan. Pada saat itu Ir Maskur MM mengatakan, mepopulasi sapi PO yang ada di wilayah binaan kelompok Bangu Pemeriksaan reproduksi dalam rangka kegiatan penyelamatan betina produktif di kelompok. mang sapi PO semakin berkurang seiring banyaknya peternak yang Jaya ini hanya sekitar 42 ekor saja. Pada tahun tersebut, ternak sapi PO didaya ternak dalam usaha agribisnis sapi suka memelihara sapi limousine. Lokasi sapi PO yang merupakan SDG lokal mulai diintroduksi potong di kelompok ini adalah Pembibitan ini rata-rata berada di Tuban, Lamongan, Bojodan Penggemukan (kereman). Dalam men- negoro, Probolinggo, dan Situbondo. “Paling ke dalam kelompok ini.

Seiring perkembangan kelompok, pada jalankan aktivitas agribisnis sapi potong, Kel- banyak dijumpai sapi PO di Tuban. Sebenarnya tahun 2014 ini, populasi sapi yang berada di ompok Tani Ternak Bangu Jaya senantiasa ke depannya PO prospeknya bagus ke depan. wilayah kelompok berkembang menjadi 402 mengedepankan kearifan lokal dalam men- Kalau pembibitannya bagus dan berhasil, maka ekor dimana 376 ekor diantaranya adalah sapi ingkatkan kapasitas kelompok. Mereka juga PO akan diberikan surat keterangan layak bibit, PO yang dipelihara oleh 30 orang anggota inti mempunyai motto P O S S (Pertahankan maka harga jual bibit sapi PO akan mendapatOngole Supaya Kelompok Sejahtera). kan nilai tambah,” katanya. Q rac* kelompok dan 82 orang anggota binaan.

OPINI

4 Tajuk

Kurikulum 2013 Dihentikan PEMERINTAHAN Jokowi melalui Menteri Pendidikan bakal menghentikan kurikulum 2013, mulai semester kedua tahun 2014-2015 (Januari 2015). Pengajaran di seluruh satuan pendidikan sejak tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai SLTA kembali pada kurikulum 2006. Tetapi diberi kelonggaran terhadap sekolah yang terlanjur dijadikan proyek percontohan pelaksanaan kurikulum 2013. Terbukti, walau tidak mudah, mengubah kurikulum juga tidak terlalu sulit.

Kurikulum 2013 utamanya menambah jam belajar murid SD sampai 10 jam menjadi 36 jam per-minggu. Sedangkan jam belajar murid kelas VII sampai IX (SMP/MTs) yang semula 32 jam menjadi 38 jam. Untuk siswa SLTA, jam belajar tidak bertambah. Berarti rata-rata murid akan berada di sekolah selama 7 jam lebih per-hari. Goal-nya, masih sekadar menggenjot kemampuan kognitif.

Tidak sulit, karena kurikulum 2013, memang belum benarbenar terlaksana. Masih banyak pekerjaan yang harus terus dilakukan. Misalnya pelatihan guru. Sejak diberlakukan 15 Juli 2013, anggarannya (sebesar Rp 829 milyar sudah disahkan DPR). Terutama untuk melatih instruktur tingkat nasional.

Juga untuk mencetak buku panduan kurikulum. Selanjutnya, Kemendukbud menerjunkan instruktur ke delapan regional untuk melatih 60-an ribu lebih guru di seluruh Indonesia.

Konon, instruktur maupun guru yang dilatih harus memenuhi standar kompetensi (memperoleh nilai 8). Pelatihan untuk instruktur misalnya, baru dimulai akhir Juni lalu. Sebanyak 542 calon instruktur yang dipersiapkan, ternyata hanya 409 (75%) yang lulus uji kompetensi. Instruktur bersertifikat kompeten inilah yang diterjunkan untuk melatih guru-guru. Hanya 8 ibukota propinsi yang menjadi “tuan-rumah” pelatihan guru.

Terdapat empat materi utama untuk pelatih. Yakni konsep kurikulum 2013, Analisis Materi Ajar, Model Rancangan Pembelajaran, dan Praktik. Sedangkan untuk guru pelajaran meliputi lima materi sekitar perubahan mindset kurikulum. Yakni, konsep dasar kurikulum 2013, rasionalisasinya, implementasi, perubahan manajemen sekolah, serta materi evaluasi dan pendampingan. Tetapi tidak semua guru bisa mengikuti pelatihan guru, hanya yang telah memiliki sertifikat UKG (Uji Kompetensi Guru).

Bagaimana dengan guru-guru yang tidak mengikuti pelatihan? Ini akan makin memperlebar perbedaan kompetensi antar-guru. Konsekuensinya, juga mempengaruhi kompetensi peserta didik. Padahal kompetensi guru secara umum diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 40 ayat (1) huru c, dinyatakan bahwa tenaga pendidik berhak memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.

Itulah problem pelaksanaan setiap pelaksanaan kurikulum baru. Berdasarkan pasal 38 ayat (1), pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Namun pada pasal (38 pula) ayat ke-2, institusi sekolah (negeri maupun swasta) diberi wewenang pengembangan kurikulum sesuai dengen relevansinya. Pasal 38 ayat (2) mestilah dipelajari lebih seksama, karena terdapat sharing pembinaan dengan Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota dan propinsi.

Secara tekstual pasal 38 ayat (2) menyatakan: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.”

Jadi, kurikulum merupakan domain dan hak satuan pendidikan (sekolah). Dan guru sebagai pilar utama. Termasuk sekolah swasta (dengan guru swasta) juga memiliki hak mengembangkan kurikulum. Kenyataannya, hanya sekitar 6.200 satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum 2013. Begitu pula pada tahap implementasi masih direpotkan problempencetakan buku. Bahkan Kementerian Pendidikan minta bantuan Pemerintah Daerah untuk mencetak buku paket. Namun banyak pengamat pendidikan menilai, bahwa sosialisasi kurikulum hanya diwarnai kata dan kalimat bombastik, dramatik dan abstrak.

Lebih mirip pidato politik. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Reklamasi Teluk Jakarta Perlu Dievaluasi PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta dinilai perlu untuk melakukan evaluasi atas rencana reklamasi pantai Teluk Jakarta yang merupakan pengembangan dari proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Untung rugi atas pembangunan mega proyek yang akan menelan biaya besar ini perlu dipertimbang secara lebih matang.

Reklamasi pantai yang merupakan program pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Integrated Coastal Development) yang berencana membangun 17 pulau buatan dari rekalmasi yang akan di lakukan ini.

Sebagai negera bahari, wilayah pesisir merupakan potensi besar yang menjadi aset bangsa dengan seluruh kekayaaan alam di dalamnya dengan fungsi ekologis yang tidak terhingga. Sangat disayangkan kawasan ini terancam dengan berbagai kebijakan pembangunan, seperti rencana proyek reklamasi tersebut. Menurut pemberitaan media, sebanyak 7 korporasi besar siap ikut ambil bagian dalam pembangunan proyek fantastis ini. Sejumlah pengembang properti telah berkomitmen menggarap pembangunan mega proyek reklamasi dan pengembangan lahan baru di Pantai Utara Jakarta, pengembang akan membangun 17 pulau buatan yang saling terhubung dengan daratan.

Dampak yang ditimbulkan dari reklamasi pantai akan berkaitan langsung dengan lingkungan hidup di Jakarta dan sekitarnya sebagai akibat dari proyek ini. Salah satunya akan mematikan profesi nelayan pesisir. Ketika pulau hasil rekalamasi itu menjadi kawasan elit, tidak menutup kemungkinan juga rumah para nelayan nantinya akan disingkirkan secara perlahan.

Selain merusak lingkungan, reklamasi juga berdampak pada kualitas air Teluk Jakarta, lingkungan sumber material, biota laut hingga dampak sosial lainnya. Bahkan jika reklamasi dilakukan dapat pula berakibat pada peningkatan ketinggian air laut yang bisa mengancam Kota Jakarta itu sendiri.

Donk Ghanie Pamulang Permai I, Tangsel - Banten. ghaniedonk@gmail.com

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pahing, 9 DESEMBER 2014

Berbahasa Bagian dari Kesadaran Etika Sosial perselingkuhan yang sebenarnya lebih luas di masyarakat.

Bisa anda bandingkan dengan lagulagu pada masa tahun 1990an yang menekankan kepada kesetiaan, kehangatan keluarga, dan hubungan lawan jenis yang normal. Hubungan diOleh : antara lawan jenis meMuhammad Himawan S. mang menjadi salah satu inspirasi membuat lagu. Setidaknya tidak bisa lepas dari fenomena masyarakat bisa dijadikan sebuah simbol. inspirasi lagu juga. Sehingga lagu Dalam hal ini konteks sosiotidak berdiri sendiri, tetapi syair lagu historis menjadi penting untuk juga adalah bagian dari fenomena menjelaskan bagaimana simbol masyarakat yang sakit. muncul. Musik melayu sering Hal tabu seolah sudah bisa diidentikkan dengan musik undibicarakan secara terbuka. Bahtuk kelas menengah ke bawah. kan bisa menjadi inspirasi untuk Artinya dalam konteks Indonesia perilaku tersebut. Tabu selama ini kelompok ini sering disebut juga hanya menjadi ada dalam dunia sebagai kelompok rentasn putus kognisi semata dan jarang untuk asa (desperate society) dibicarakan, dijadikan acuan atau perilaku. Tetapi media massa Menyanyikan Tabu telah membuka perilaku-perilaku Mari kita berkaca kepada fenomtabu tersebut menjadi santapan ena yang sering muncul dimedia masyarakat. Maka tabu bukan massa. Sejumlah kasus korupsi lagi menjadi tabu sebagaimana ternyata erat hubungannya dengan tabu itu sendiri. Tetapi tabu sudah permasalahan hubungan lawan menjadi jajanan yang ternyata juga jenis dalam status yang tidak jelas enak untuk disantap bahkan kalo dengan kata lain selingkuh. Para bisa di nikmati setiap hari. Tidak tersangka koruptor, misalkan hanya dalam berita tetapi juga Ahmad Fathonah ternyata memdalam nyanyian. punyai hubungan dengan sejumlah Masyarakat nyata-nyata dalam perempuan-perempuan yang bukondisi putus asa (desperate) musik kan istri sahnya. Lutfi Hasan Ishaq disamping menjadi hiburan bisa juga mempunyai istri yang masih juga menjadi tuntunan bahkan belia yang disembunyikan. Akil menjadi kurikulum kehidupan.

Muchtar juga diduga mengirimDalam pendekatan Psikologi Sosial kan sejumlah uang secara reguler perilaku meniru atau berimitasi ke penyanyi dangdut. Kemudian adalah salah satu perilaku yang Auditor BPKP Gatot yang memhadir karena adanya model dalam punyai istri kedua dan berakhir kehidupan. Maka layak kalau sudah tragis dengan kematian. ada perilaku tabu yang bisa ditiru, Artinya mempunyai pasangan masyarakat akan menirunya pula. diluar istri/suami sah sekarang ini adalah kelaziman yang ditegaskan Bahasa adalah Simbol Budaya oleh kasus-kasus korupsi. Bukan Pergeseran masyarakat dari tidak mungkin di dalam masyarakat mengkonsumsi musik yang mesecara luas perilaku selingkuh adanenangkan kepada musik yang lah hal yang luas terjadi dan kemumembuat waspada adalah kondian dilazimkan dalam syair-syair disi masyarakat yang bergeser dari lagu. Hubungan perselingkuhan masyarakat yang (seolah-olah) mayang terjadi dikalangan koruptang kepada masyarakat yang rator bukan tidak mungkin adalah puh. Norma-norma masyarakat puncak gunung es dari fenomena

Selintas kita sering meremehkan istilah atau kosakata yang dipilih dalam berbahasa. Salah satunya adalah dalam lirik-lirik lagu. Sering kita dicekoki lagu-lagu dengan lirik yang secara konotatif mengarah kepada perilaku pornoaksi. Secara umum lagu-lagu tersebut kemudian dengan mudah dihafalkan oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Misalkan kita tidak canggung mendengar anak-anak menyanyikan lagu Oplosan, Bukak Sithik Joss atau Sakitnya Tuh Disini. Pilihan kata yang mudah dihafal mungkin menjadi bagian yang menarik. Tetapi perlu dipertimbangkan juga adalah tafsir atau pemaknaan dari lirik lagu tersebut.

K

ita mafhum bahwa lagu melayu adalah lagu-lagu yang merakyat atau lebih mudah diterima masyarakat secara luas. Kelebihan salah satunya adalah bisa dipakai untuk menggoyang badan. Tetapi saya tidak akan membahas goyangan musik melayu. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana syair itu mempunyai kedekatan yang kuat dengan fenomena yang berkembang didalam masyarakat.

Kalau Antropolog Edward T. Hall mengatakan bahwa komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi. Maka syair yang ada diatas tersebut bagian dari gejala komunikasi yang menarik. Syairsyair yang kontroversi dan melawan kepantasan norma masyarakat adalah suatu simbol budaya yang mengejutkan. Apakah betul masyarakat kita sudah sampai tahan seperti itu?

Dimana selingkuh atau pacaran atau gendha’an adalah hal yang biasa dan tidak menjadi masalah?

Dalam tradisi strukturalisme bahasa tidak berdiri sendiri tetapi bahasa adalah konstruksi masyarakt itu juga. Bisa anda fahami bagaimana Bahasa Jawa sangat kental dengan stratifikasi penggunaan bahasa, mulai dari Ngoko (egaliter), Kromo Madyo (Halus Menengah) dan Kromo Inggil (Halus tertinggi).

Dalam Tradisi Semiotika sebagai studi tentang tanda juga membenarkan bahwa bahasa juga sangat kental dengan bagaimana budaya secara luas. Budaya menjadi aspek penting dalam memahami fenomena budaya yang menjadi simbol dalam masyarakat. Roland Barthes menjelaskan bahwa konteks budaya

T

seolah tidak lagi menjadi tuntunan yang kuat dalam hidup manusia.

Setidaknya masyarakat menjadi apatis kepada norma sosial bahkan agama. Banyak para pendakwah agama yang kemudian berperilaku secara bertentangan dengan ajaran yang didakwahkan. Menyuruh kepada kesederhanaan tetapi dalam prakteknya sang pendakwah ternyata menjadi konsumen yang sangat konsumtif.

Simbol atau tanda yang paling kuat (transedental sign) dia akan menjadi tanda yang dijadikan rujukan oleh masyarakat. Dialektika tanda tidak hanya pada tandatanda yang standar tetapi juga masuk kepada tanda-tanda yang menjadi perhatian atau minat kuat dari masyarakat.

Meminjam pendekatan yang dipakai oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe tentang permainan wacana dan hegemoni. Desain wacana dikembangkan dengan membangun simbol-simbol atau tanda yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara fungsional. Maka apa yang terjadi dalam masyarakat kita adalah rangkaian dari rantai tanda-tanda (chain of equivalences) yang tidak terputus begitu saja.

Lagu dangdut atau melayu dengan syair yang melawan kemapanan kehidupan normal seperti itu tidak pernah berdiri sendiri sebagai tanda. Ia akan merujuk kepada tanda-tanda lain yang mempunyai kesesuaian makna. Misalkan tubuh perempuan akan dikaitkan dengan tubuh social. Tubuh menjadi bagian eksploitasi yang berhubungan dengan sistem budaya yang tumbuh dimasyarakat itu sendiri.

Dalam budaya Patriarki tubuh perempuan adalah obyek yang tidak pernah ada habisnya untuk dieksploitir. Setidaknya ini bisa dilihat dengan lagu “Bukak Sithik Joss”, lagu ini hanya akan menarik apabila dinyanyikan oleh penyanyi perempuan. Artinya Tubuh perempuan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab biologis dan moral mengutip Michel Foucault.

Dosen Filsafat Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang

Revolusi Mental Melalui Gerakan Welas Asih

elah kita ketahui bersama gerakan atau program Welas Asih telah dideklarasikan saat puncak Hari Jadi Bojonegoro ke-337 di Alun-alun Bojonegoro 19 Oktober 2014 yang lalu. Hadir dalam acara itu Haidar Bagir pionir gerakan Welas Asih dunia. Kegiatan itu mengelorakan semangat hidup untuk saling memahami diri dan orang lain dalam sebuah kehidupan yang harmonis.

Pertanyaanya sekarang adalah apa substansi hidup dengan welas asih itu? Masih relevankah welas asih dalam kehiduap modern saat ini?

Dan adakah hubungannya dengan Bojonegoro saat ini? Apa yang harus dilakukan oleh rakyat Bojonegoro?

Beberapa Fenomena Di lubuk hati yang paling dalam semua manusia menginginkan hidup damai sejahtera, aman, tenteram, guyup dan saling mengasihi (welas asih). Namun apa yang terjadi? Kalau kita mau jujur meski pembangunan terus dilaksanakan tetapi keadaannya masih sangat memperihatinkan.

Indonesia saat ini terus-menerus ditimpa musibah dan bencana. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan yang sudah terlanjur tercemar dan kerusakan terjadi di mana-mana serta ulah manusia yang sulit dikendalikan dan tidak terkendali yang semakin memperparah keadaan.

Manusia sudah tidak lagi saling percaya, banyaknya kesenjangan, ketidakadilan perlakuan manusia terhadap lingkungan alam yang semena-mena tanpa dibarengi pelestarian atau tidak adanya keseimbangan, meski pada kenyataan pembangunan selalu dilakukan di berbagai bidang, adanya penemuan teknologi canggih, penerapan teknologi modern, tapi dampak yang ditimbulknya juga luar biasa.

Masih ingat lagunya Ebiet G. Ade? “Mungkinkah Alam Mulai Bosan Bersahabat dengan Kita”. Nah, kalau kita renungkan bukan alam yang bosan bersahabat dengan kita tapi kita yang tidak mau bersahabat dengan alam, sehigga alam hanya memberi balasan atas apa yang kita perbuat dengan adanya bencana dimana-mana. Kira-kira kejadian ini sampai kapan? Dan berapa lama lagi? Menurut saya adanya bencana

mengembangkan agar dimana-mana, kecelakaan dimana-mana, sebagai modal dasar perkelahian, pemertetap tersedia. Daya kosaan, pembunuhan, guna dan hasil gua perampokan, kelapaharus dilihat dalam batas-batas yang optimal, ran, dan masih banyak peristiwa yang lain dengan tidak mengupada akhirnya memrangi kemampuan dan buat manusia mulai kelestarian sumber menyadari betapa pendaya lain, serta pilihan penggunaan guna ting dan mahalnya arti Oleh: sebuah perdamaian, persiapan masa depan.

Susanto keamanan. Dalam Kita dapat menangkap kecemasan dan ketabahwa dari puisi tersekutan orang akan berbut kita dikehendaki pikir bahwa harta tidak lagi menuntuk menyongsong kehidupan datangkan bahagia tapi bencana, yang lebih baik dengan upaya memorang tidak lagi menilai orang lain bebaskan dari kehancuran. dari harta, pangkat, dan derajatnya Kedua, pembinaan akhlak, mentapi dari kebaikannya. tal, dan budi pekerti luhur. Artinya, bangsa kita saat ini saya ibaratkan Nilai Welas dalam seperti benang kusut yang sulit Pendidikan Karakter diurai. Segala permasalahan yang Harapan saya nantinya pada terjadi karena kita sebagai warga tahun-tahun mendatang akan termasyarakat kurang bisa memposibentuk masyarakat yang memiliki sikan diri. KKN dimana-mana, para spirit karakter yang berwelas asih. pemimpin tidak bisa dijadikan figur.

Indonesia pada umumnya dan Justru mereka ramai-ramai terlibat Bojonegoro pada khususnya penuh skandal korupsi yang secara pribadi dengan peradaban baru. Orang atau “berjamaah”. Dalam konteks ini akan mulai jenuh dengan pertikaiakhirnya saya memikiliki obsesi hari an, keculasan, kemunafikan akan ini saat yang tepat untuk mereposisi tetapi merindukan kedamaian dan meneguhkan kembali jiwa, sikap lahir batin yang akhirnya saling dan semangat hidup bangsa yang sumemahami diri dan orang lain. dah carut marut dengan akhlak yang Orang mulai selektif dalam mebaik dan juga semangat jujur untuk milih wakil rakyat yang duduk di tidak korupsi. Misalnya, berangkat pemerintahan dengan kemampubekerja harus diniati ibadah bukan annya bukan uangnya. Pemimpin dengan niat berapa uang kantor akan menjalankan roda pemerinyang bisa aku bawa pulang tanpa tahan dengan kebutuhan rakyat diketahui orang alias korupsi. bukan kemauan pribadi. Demokrasi Dan dalam hal ini, perlu juga diteguhkan di mana-mana. Dalam ditanamkan semangat untuk jujur konteks yang demikian, Indonesia dan welas kepada anak didik kita di pada umumnya dan Bojonegoro pada rumah, di sekolah, atau di kantor. khususnya kaya dengan budi pekerti Niscaya pada akhirnya nanti kita luhur dan selalu berpikir bagaimana dapat menikmati apa yang kita memanfaatkan sumber daya alam inginkan sebuah peradaban tanpa dengan baik tanpa menimbulkan cela sehingga hidup ini jadi damai dampak yang mengancam kelestaridan berakhlak baik. Dalam hal an lingkungan dan jiwa manusia. demikian kita dapat meraih kerinSekarang yang menjadi masalah duan sebuah tatanan sebuah peraapa yang harus kita perbuat hari daban yang baik dan amanah. ini untuk menuju peradaban baru Ketiga, bangsa yang maju dan yang berakhlakul karimah dengan jaya tidak semata-mata disebabkan welas asih bagi warga Bojonegoro? oleh kompetensi, tehnologi cangPaling tidak dengan cara, yang gih ataupun kekayaan alamnya, pertama melakukan pembangunan tetapi utama dan terutama karena berwawasan lingkungan. Maksuddorongan semangat dan karakter nya menjaga agar sumber daya bangsanya. Pemahaman karakter alam dan lingkungan tetap lestari diri yang tangguh akan menjadikan dan tidak rusak. Memelihara dan seorang individu berkarakter yang

sesungguhnya. Peran orang tua, guru, dosen, dan juga pemimpin kita untuk kembali meneguhkan kembali nilai-nilai karakter pada anak-anak, pelajar, mahasiswa, para pegawai selama di rumah, disekolah, di kampus, dan juga di tempat kerja.

Keempat, pendidikan karakter dalam sekolah adalah solusi sebagai gerakan untuk meneguhkan kembali kemartabatan bangsa.

Mengapa demikian? Karena pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development”.

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan: Khususnya guru) harus dilibatkan, termasuk komponenkomponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.

Kelima, peran karakter bagi diri seorang manusia adalah ibarat kemudi sebuah kapal. Karakter adalah kemudi hidup yang akan menentukan arah yang benar bahtera kehidupan seorang manusia.

Dengan kata lain, kita sudah saatnya untuk selalu mengedepankan sikap dan jiwa yang berkarakter dalam membangun sebuah peradaban.

Saya pun sependapat dengan Drs. Hanna Jumhana B (dalam H. Soemarsono; 2008: 16) bahwa karakter merupakan nilai-nilai yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, dipadukan dengan nilai-nilai dari dalam diri manusia.

Guru SMA Negeri 3 Bojonegoro.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing 9 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Ingin Ribuan IKM Sidoarjo Mandiri Sidoarjo, Bhirawa Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab Sidoarjo tiap tahun terus bertambah.

Bila pada tahun 2013 jumlahnya masih 16.550 maka tahun 2014 ini jumlahnya menjadi 16.628. Mereka bergerak dalam proses industri pembuatan produk, baik makanan maupun non makanan.

Kepala Dinas Koperasi Perindag Kab Sidoarjo, Feni Apridawati, punya keinginan, suatu saat IKM di Sidoarjo harus bisa mandiri. Diharapkan, IKM yang sudah termasuk kategori menengah, harus mulai mandiri sedikit demi sedikit dari peranan Pemerintah Daerah. Misal dalam hal fasilitasi, pelatihan dan pinjaman. ‘’Agar nantinya pemerintah bisa fokus dan konsentrasi untuk menangani IKM yang masih termasuk kecil dan micro di Sidoarjo,’’ jelas Feni, didampingi Kabid Perindustrian, Yayuk Puji Rahayu, Senin ( 8/12) kemarin, di kantornya.

Menurut Feni, keinginanya untuk mengangkat derajat dari IKM yang tergolong kecil menengah, karena perbandingan jumlah IKM yang termasuk kategori kecil mikcro dan kategori menengah di Kab Sidoarjo, jumlahnya masih banyak yang kecil micro.

Menurut data, tahun 2013, dari IKM yang jumlahnya 16.550, yang termasuk kecil micro jumlahnya ada 14 ribu.

Sedangkan sisanya termasuk kategori menengah. Kalau IKM kategori menengah sudah bisa lepas dari fasilitasi pemerintah, tentu saja bisa mengurangi beban pemerintah, kemudian fasilitasi akan bisa dialihkan untuk membina yang kecil dan micro, agar supaya yang kecil micro akhirnya juga jadi menengah,’’ papar Feni.Q ali

Waspadai, Air Minum di Kota Mojokerto Tercemar Ecoli dan Seng Dinas Kesehatan Kota Mojokerto memberikan warning kepada masyarakat untuk mengkonsumsi air tanah. Hasil uji laboratorium soal kondisi air tanah di Kota Mojokerto ternyata mencengangkan.

Air tanah di wilayah yang hanya memiliki dua kecmatan ini tercemar bakteri ecoli.

Selain itu, perubahan warna pada air tanah, menurut hasil laboratorium diduga merupakan reaksi kimia dari unsur seng dengan udara (o2). Dari penelitian Dinas Kesehatan Kota Mojokerto kondisi air tanah di kawasan itu harus diwaspadai untuk dikonsumsi secara langsung oleh masyrakat. ‘’Hasiluji lab menyebutkan kondisi air tanah dari sejumlah kawasan, memiliki kandungan seng melebihi kadar normal,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Cristiana Indah Wahyu, Senin (8/12) kemarin.

Christiana mengungkapkan,

seberapa besar kandungan seng yang ada dalam air tanah yang diuji merupakan persyaratan penting bagi kesehatan.

Karena jika kandungan seng terlalu tinggi dalam air. Jika dikonsumsi berlebihan maka seng bisa berbahaya. ‘’Penyerapan yang berlebihan dari seng dapat menekan penyerapan tembaga dan penyerapan zat besi. Ion seng bebas di dalam larutan sangat beracun.

Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan perut karena kelarutan yang tinggi dari ion seng dalam perut asam,’’ papar Christiana indah.

Sehingga Christiana meng-

kariyadi/bhirawa

Christiana Indah Wahyu himbau, agar warga berhatihati mengkonsumsi air tanah yang ada di Kota Mojokerto.

Jika memungkinkan secara ekonomi lebih aman mengkonsumsi air kemasan. ‘’Air minum di beberapa kelurahan masih memungkinkan bila dipakai aktivitas seperti mencuci,namun tak sesuai untuk

air minum,’’ imbuhnya.

Dari pantauan di lapangan, kondisi air tanah Kota Mojokerto, ditemukan fakta yang sama. Beberapa warga di Kel Wates, Magersari dan Kel Gedongan, Kec Magersari sejak lama sudah bergelut dengan air tanah yang memiliki kandungan kimia jenis zinc (seng) berlebih.

Materi seng pada air ini tidak saja membahayakan apabila di konsumsi, namun memiliki warna yang keruh. ‘’Jika ditempatkan dalam bak mandi atau tandon air tanah yang semula bening akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan hanya dalam tempo kurang dari enam jam,’’ terang Dedi warga Jl Bromo, Kel Wates, Kota Mojokerto.

Menurut Dedy, kondisi seperti itu terjadi sejak dirinya kecil hingga kini berusia 38

Camat Mojosari Menyantuni dan Bantu Mbah Lastinah Mojokerto, Bhirawa Mbah Lastinah (95) warga Jl Duku, Desa Seduri, Kec Mojosari, Kab Mojokerto yang kesulitan ekonomi hingga harus mengkonsumsi telo(ubi jalar) selama 4 tahun. Kini mulai ada secerca harapan hidup lebih baik. Setelah Pemkab Mojokerto melalui Camat Mojosari, H Abdulloh menyantuni dan mengupayakan dapat KPS (Kartu Perlindungan Sosial) hingga bisa masuk daftar nominalis cek giro SKS. Dan diperkirakan Bulan Januari sudah dapat jatah Rp400 ribu sebagai kompensasi kenaikan BBM. Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya jika Mbah Lastinah yang hidup sebatang kara ini memang tak mempunyai seorang anakpun hasil perkawinannya dengan Abdul Gani yang meninggal 10 tahun lalu. Demikian juga dengan rumah yang dihuni kini adalah rumah saudaranya yang dipercayakan untuk menempati. Saat masih mudah pekerjaan Lastinah memang pedagang beras di Pasar Mojosari.

Namun karena perkembangan jaman yang menuntut orang harus energik dalam menjalankan kegiatannya. Sementara Astinah sudah tak mampu baik secara fisik maupun pikiran, akhirnya lapakpun harus dijual untuk menopang hidup sendirian.

Dengan berbekal pengalamannya saat mudah berdagang, kini Lastinah meski usia sudah 95 tahun tetap melakukàn kegiatan itu meski hanya menjualkan nasi aking (karak) orang ke Pasar Mojosari. ‘’Ngge mung niki sagete, ngge kulo lampahi mawon. Amargi buruane kulo damel nedho tumbas telo mas (Ya, mungkin ini saja yang bisa saya lakukan. Sebab hasilnya saya gunakan untuk membeli ubi jalar. Mas, red),’’ jelas Lastinah.Q min

hasan amin/bhirawa

Lastinah saat berada di rumahnya.

tahun. Kekek neneknya pun mengalami keadaan tak jauh lebih baik dari dirinya. ‘Sejak turun-temurun kondisinya sudah seperti itu, sehrusnya ada solusi dari pemerintah daerah,’’ ujarnya.

Selama ini, untuk mensiasati buruknya kualitas air, warga sudah melirik air produksi PDAM sebagai pilihan alternatif. Sebab mereka tahu konsekuensi menggunakan air tanah, yakni sering menguras bak mandi atau tandon air.

Warga setempat bahkan sejak lama tak mengkonsumsi air tanah sebagai air minum.

Mereka menggantinya dengan air kemasan atau air isi ulang. ‘’Kualitas air PDAM pun juga terus kita pantau secara periodik. Kami ingin air yang dikonsumsi masyarakat benar-banar aman,’’ tandas Christiana lagi.Q kar

Ka Dindik Diperiksa Kejaksaan Sidoarjo, Bhirawa Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kab Sidoarjo, Drs Mustain Baladan MPd, Selasa (8/12) kemarin, akhirnya diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, SK Jabatan palsu, bahkan fiktif di wilayah UPTD (Unit Pelaksana Tehnis Daerah) Dindik Tanggulangin yang bisa mengeluarkan dana sekitar Rp14 M dari Bank Jatim Sidoarjo dan Bank Delta Arta.

Setelah Reses Langsung Kunker Raperda Gresik, Bhirawa Anggota DPRD setelah melakukan reses tiga hari kemarin. Senin (8/12) kemarin langsung tancap gas melakukan Kunjungan Kerja (Kunker ) ke berbagai wilayah guna pedalaman 11 Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ). Alasan, agenda ini penting guna penyempurnaan.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib membenarkan, kunker itu dilakukan untuk pendalaman guna penyempurnaan, supaya nanti kalau disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) bisa berjalan sesuai. Untuk saya ke bagian ke Kemendagri, yaitu terkait adanya dana bagi hasil untuk seluruh desa di Kab Gresik. ‘’Kami hanya ingin mengetahui mekanisme pembagian anggaran itu, sebab Permendagrinya belum keluar. Dan pendalaman ini dilakukan karena pihaknya tak ingin terjadi kesalahan dikemudian hari. Sebab, anggaran bagi hasil ini sangat rawan terjadi kesalahan hukum karena aturannya belum keluar. Hingga kini semua kebingungan, karena aturannya tak ada tapi anggarannya sudah ada,’’ ujarnya.

Ditambahkan Nur Qolib, Kunker ini sesuai dengan jadwal dan agenda dewan karena sebelumnya sudah dirapatkan Badan Musawarah (Banmus ) DPRD. ‘’Untuk saya Kunker hari ini berangkat, besok selesai langsung kembali lagi di Gresik. Dan ini dilakukan, supaya dalam pelaksanaanya bisa berjalan dengan baik, sehingga baik penyelengara maupun pengguna anggaran bisa maksimal dalam bekerja dan mengunakannya.Q kim

5

alikusyanto/bhirawa

Dinilai usianya sudah tua, sekitar 40 unit sepeda motor Honda Win, akan dilelang dalam akhir tahun 2014 ini.

Kendaraan Dinas Pemkab Segera Dilelang Sidoarjo, Bhirawa Sekitar 40 kendaraan dinas Pemkab Sidoarjo berupa motor yang sudah tua, akhir tahun 2014 ini akan dilelang.

Sepeda motor Honda Win sebanyak 40 unit yang sudah tua itu akan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi bila dipertahankan.

Kasi Inventarisasi dan Penghapusan, Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo, Drs Gampang Pratjojono, menyampaikan, lelang ini hanya diikuti PNS.

Lelang ini sebagai wujud apresiasi terhadap PNS atas pengabdiannya, terlebih PNS yang telah lebih 10 tahun ataupun yang akan pensiun agar mempunyai kendaraan sendiri,’’ terang Gampang, Senin ( 8/12) kemarin.

Menurut Gampang, lelang kendaraan ini tiap tahun ada.

Tapi terkadang terhambat karena harus ada penilaian dari beberapa pihak. Misalnya dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan tim penilai independent yang mempunyai sertifikasi. Kadang ter-

hambat dengan penilaian, sebab harus melibatkan KPKN, kita harus menyesuaikan dengan waktu KPKN, sebab mereka juga melakukan lelang se Jatim.

Terpisah, Agus, salah seorang PNS di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sidoarjo mengaku tak berminat menjadi peserta lelang,sebab ia merasa sudah mempunyai kendaraan sendiri. Apalagi kendaraan yang akan dilelang itu, usia kendaraannya tergolong tua, sehingga butuh biaya perawatan yang tinggi.Q ali

PP Tolak Dituding Bekingi KFC Gresik, Bhirawa Sejumlah pihak menduga Pemuda Pancasila (PP) wilayah Cabang Gresik membekingi KFC yang beroperasi di gedung milik Citi-9, di pertigaan Jl Wahidin Sudiro Husodo dan Jl Tridharma yang perizinannya diduga tak beres. Meski mengelak, PP Cabang Gresik ini mengakui, jika lahan parkir KFC dikelola organisasi kepemudaan itu. ‘’Saya disitu (KFC) kebetulan dengan teman-teman PP yang ada di Jakarta juga itu baik, kan gitu, cuma dimintai tolong.

Karena di Surabaya juga itu temen-temen PP di KFC, dengan kompensasi namanya pembinaanya adalah parkiran itu dikasikan temen-temen PP, gitu lho.

Kalau yang lain-lain terkait berbagai hal tidak ada, saya jadi becking ndak ada,’’ jelas Agus Made Sekretaris Wilayah Cabang Gresik, Senin (8/12).

Agus menegaskan, meski mengakui lahan parkiranya KFC dikelola organisasi PP, namun Agus bersikukuh jika PP tak pernah membeckingi KFC dan mengatakan jika isu itu salah,

karena selama ini PP tak pernah membeckingi siapapun. ‘’PP Tidak membeckingi KFC, keliru.

Pernahkah mendengar PP mem beckingi pengusaha, tak ada kan?.

Urusan manajemen didalam (KFC) kita tak tahu. Memang parkirannya (KFC) dikasihkan ke kami (PP), Tapi soal beckingmembeckingi tak ada,’’ ujarnya.

Pantauan di lapangan, saat launching KFC Bulan Nopember, sejumlah anggota Ormas berbaju seragam loreng ikut hadir yang diduga anggota PP. Namun sejumlah pihak memastikan kelompok Ormas ini diduga yang menjadi beking beroperasinya KFC, hingga pemerintah tak tegas terhadap citi-9 yang membangun gedung usaha di luar site plant yang ditentukan. ‘’Kalau pemerintah tak berani menutup KFC meskipun gedung citi-9 tak beres memang berbau aneh. Ternyata memang ada kelompok Ormas dibelakang citi-9 atau KFC sendiri,’’ kata Choirul Anam, Bupati Lira Gresik, Senin (8/12).

Menurut site plantnya, area tikungan jalan nasional ini bu-

kan untuk usaha, tetapi perun tukannya adalah taman dan lahan parkir. Pemerintah sebenarnya urai Anam, sudah tak ada alasan untuk tak menghentikan beroperasinya KFC. ‘’Kalau alasannya sudah terlanjur berdiri dan beroperasi, jangan harap Gresik akan menjadi lebih baik. Yang lebih semrawut iya, karena pengusaha lain akan melakukannya karena sudah ada contohnya,’’ cetus Anam.

Bahkan Anam juga menuding citi-9 telah melakukan pengrusakan lahan milik PT Petrokimia Gresik. Sebab tanpa ada izin telah membongkar trotoar jalan milik perusahaan plat merah itu. ‘’Itu pengrusakan, padahal sebelumnya telah menebang pohon tanpa izin. Tapi pemerintah tetap saja diam, apa fungsi pemerintah dalam mengatur pembangunan jika pengusaha nakal dibiarkan seperti ini. Kalau hanya takut Ormas, mau dikemanakan Gresik. Apa makna Gresik lebih baik jika kenyataan tak baik,’’ imbuh Anam.Q eri

Usai diperiksa, Mustain Baladan mengakui kalau pihaknya telah dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangan, atas kasus yang menimpa anak buahnya di UPTD di Tanggulangin. Ia pun juga membenarkan kalau anak buahnya yang berinisial LLK, sebagai Bendahara UPTD telah melanggar aturan dengan menyalahgunakan wewenangnya, yakni memalsukan SK Jabatan untuk diajukan sebagai pinjaman kepada kedua bank itu sejak 2007.

Mustain juga mengaku telah memberikan keterangan sebatas yang diketahui, dan sebatasnya sebagai Kepala Dinas Pendidik.

Karena peminjaman uang itu prosesnya cukup di tingkat UPTD. Maka kami tak mengerti atas kejadian itu, dan tahun 2007 saya juga belum menjadi Kepala Dinas Pendidikan. ‘’Tetapi sebagai pimpinan, saya tetap memberikan keterangan sebagaimana mestinya berdasarkan masukanmasukan yang saya dapat.

Saya berharap kepada kejaksaan untuk mengamankan uangnya terlebih dahulu. Setelah itu baru orangnya yang diamankan,’’ harap Mustain yang dipanggil sekitar pukul 09.00 WIB. Mustain sangat yakin putaran dana yang dipinjangkan dari kedua bank itu diperkirakan tetap aman bisa sampai sekitar Rp10 M. Caranya, proses pinjaman diberikan kepada orang-orang yang aslinya atau ditukar kredit. Modusnya yang dipakai LLK adalah, ada seorang perlu uang, tetapi orang itu tak mempunyai jaminan apa-apa. Maka LLK membuatkan SK Jabatan atas nama orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik SK. ‘’Tandatangan

semua dipaslukan, dan itu yang diajukan ke bank. Selanjutnya urusan bank, kenapa bisa cair,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, Hartono SH mengatakan kalau kasus ini masih dalam tahap penyelidikan untuk mencari dua alat bukti.

Ada sekitar 7 orang untuk dimintai keterangan, mulai dari instansi pemerintah, Dinas Pendidikan dan UPTD Tanggulangin, juga dari Bank Delta Arta maupun Bank Jatim Sidoarjo.

Hingga kini kami terus mengumpulkan alat bukti untuk membuktikan kalau ada orang yang telah menyalahgunakan wewenang. ‘’Jadi sampai saat ini belum ada tersangkanya, karena memang masih proses penyelidikan,’’ tegasnya.

Informasi sebelumnya, Kejari Sidoarjo akan bongkar kasus skandal kredit SK Fiktif yang mengatasnamakan guru-guru di wilayah UPTD Kec Tanggulangin.

Skandal SK guru fiktif itu mencapai sekitar 100 lebih untuk membobol dua bank, yang dibiayai APBD Sidoarjo dan APBD Jatim.

Tak tanggung-tanggung, uang yang berhasil keluar dari kedua bank itu mencapai Rp14 miliar. Dari 100 SK fiktif yang dijaminkan, pencairan terbesar dari Bank Delta Artha. Tersangka utama diduga dilakukan Bendahara UPTD Diknas Tanggulangin berinisial LLK. Diduga banyak yang terlibat dalam skandal pembobolan kredit fiktif itu. ‘’Skandal pembobolan kredit fiktif yang mengatasnamakan SK guru-guru di wilayah Tanggulangin terjadi sejak Tahun 2007 dan terbongkar Tahun 2014 saat ini,’’ tegas Hartono.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Ka Dindik Mustain Baladan usai diperiksa keluar dari ruang Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, kemarin

BUMN Berjibaku Selesaikan Gedung Serba Guna Sidoarjo, Bhirawa BUMN yang menggarap proyek bangunan gedung serba guna Sidoarjo senilai Rp17,7 miliar, berjibaku untuk menyelesaikan proyek itu sesuai kontrak. Karena setelah lewat bulan, maka BUMN ini akan di black list PU Cipta Karya.

Proyek Manager PT Brantas, Abipraya (BUMN), Agus Bambang, ditemui Senin (8/12) kemarin mengatakan, akan mengerahkan 100 pekerja untuk menyelesaikan proyek ini sesuai kontrak sampai 23 desember 2014. ‘’Pekerja akan bekerja siang malam. Pokok-

nya Bandung Bondowoso,’’ kata Agus mengumpamakan cerita kuno tokoh yang mengerjakan Candi dalam semalam.

BUMN ini mengaku berjibaku mendapatkan proyek ini, karena Pemkab hanya memberikan waktu efektif tiga bulan saja untuk mengerjakan bangunan tahap pertama gedung serba guna. Tahap pertama itu menggarap kontsruksi lantai satu dan lantai 2. Proyek senilai Rp17,7 miliar itu membangun konstruksi pilar bangunan. Dindingnya tak ada dalam pekerjaan.

Agus mengatakan, sejak

dikerjakan September, pihaknya langsung mengerahkan 100 pekerja untuk bekerja siang malam. Pekerja kasar ini lembur sepanjang hari karena pihaknya ingin mempercepat proyek ini supaya tak berisiko molor. Proggres proyek sudah selesai 85%, tinggal menyesaikan pengecoran lantai dua di bagian barat saja.

Untuk bagian timur dan tengah lantai dua sudah selesai.

Agus juga menjelaskan, pengecoran ini akan berjalan ke arah barat yang luasnya sekitar 400 meter. Namun diyakini pekerjaan ini akan

selesai dalam waktu yang sudah direncanakan. Diakui musim hujan ini berdampak namun saat mengecor dilakukan ketika tidak turun hujan. Bila perlu pekerjaan itu dilakukan malam hari.

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Ir Judi Kartika, menyatakan, PT Brantas Abipraya mengerjakan konstruksi pilar dan pengecoran lantai satu dan dua saja. Kayaknya bisa diselesaikan, tetapi bila tak selesai sampai 23 Desember, maka hari berikutnya dikenakan denda yang berjalan efektif sampai 31 desember.

Apabila 1 Januari tak selesai, pihaknya akan memasukkan perusahaan plat merah ini dalam daftar hitam.

Sejumlah kontraktor Sidoarjo meyakinkan bahwa BUMN ini harus bisa menyelesaikan sesuai kontrak. ‘’Sangat memalukan bila kontraktor sekaliber BUMN gagal menyelesaikan proyek ini,’’ ucapnya.

Melihat perkembangannya, kayaknya sulit bagi perusahaan ini menyelesaikan sampai 23 Desember. Alasannya kini hujan turun tiap hari dan bila hujan maka pengecoran tidak bisa dilanjutkan.Q hds

JAWA TIMUR

6

Selasa Pahing 9 DESEMBER 2014

Hari Anti Korupsi, PMII Hadiahi Pisang Kejaksaan Tuban, Bhirawa Karena dinilai tidak punya nyali untuk memberantas kasus korupsi di Bumi Wali Tuban, sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, kemarin Senin (8/12).

Dalam aksinya, apara aktivis mahasiswa ini memberikan kado pisang yang sudah masak pada para jaksa di kabupaten Tuban sekaligus dalam rangka menyambut peringatan hari Anti Korupsi Dunia yang jatuh pada hari ini (Senin, 9/12 –red.).? "Biar mereka ada keberanian untuk memberantas korupsi di Bumi Wali ini, oleh karena itu kita kasih serangkai pisang, biar para penegak hukum ini berani bersuara lantang," kata Fathur Rahman.

Sebelum melakukan orasi di depan kantor kejaksaan, para aktivis PMII ini terlebih dahulu melakukan ritual keliling alunalun yang tidak jauh dari lokasi kantor kejaksaan yang diawali dari jl. KH Musta'in Tuban. "Kejaksaan Negeri Tuban masih mandul. Banyak dugaan kasus korupsi yang tidak tersentuh," ujar Fatkhur Rohman, koordinator aksi yang juga ketua PC PMII Tuban.

Para mahasiswa terus melakukan orasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Tuban sembari membeberkan beberapa dugaan kasus korupsi di wilayah Kabupaten Tuban yang tidak tersentuh oleh penegak hukum. "Banyak kasus korupsi di Tuban yang tidak terselesaikan, Kejaksaan Negeri Tuban tidak produktif.

Bumi Wali jangan terkotori oleh

orang-orang yang tidak kredibel, mandul dan tak berani memberantas korupsi," teriak Fatkhur saat berada di depan Kantor Kejaksaan Negeri Tuban itu.

Beberapa dugaan korupsi di Bumi Wali Tuban menurut para mahasiswa yang belum ada kejelasanan terkait penindakannnya, diantaranya dugaan korupsi pembangunan RSUD Tuban, dugaan kasus pungli di kantor Kemenang Tuban, kasus penyuapan oknum PNS dan juga kelanjutan kasus SMAN Kecamatan Senori, Tuban.

"Kasus-kasus tersebut merupakan gambaran bahwa Kejari Tuban tidak produktif dan hanya mempermainkan rakyat yang sudah menggajinya. Tegakkan supremasi hukum di Tuban," kata Wawan, peserta aksi yang lainnya.

Setelah lama berorasi di depan kantor Kejaksan para aktifis dari PMII Tuban tersebut ditemui oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban dan para aktifis mahasiswa ini memberikan hadiah pisang kepada pihak Kejari Tuban sebagai simbul suplemen untuk menguatkan para pihak Kejaksaan Negeri dalam pemberantasan kasus korupsi?.

Di Sampang Sementara itu, menjelang hari anti korupsi 9 Desember, maha-

KILAS JATIM

Wali Kota Bersama Rakyat Bersih-bersih Pantai Probolinggo, Bhirawa Kota probolinggo meskipun hanya memunyai panjang pantai ± 7km tetapi mempunyai daya tarik wisata dan potensi perikanan yang sangat cukup besar,, diantarannya telah dikembangkan "ekowisata mangrove", Pelabuhan Perikanan Mayangan sebagai pusat kegiatan usaha perikanan dan rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga menjadi pelabuhan utama.

Menurut Wali Kota Probolinggo, Hj. Rukmini Senin (8/12), dengan berpusatnya kegiatan di wilayah pesisisr ini tentunya membawa dampak pada lingkungan pantai, yaitu berupa pencemaran sekitar pesisir dan laut. Bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara yang ke 14 tahun 2014 ini, dengan tema “Membangun Nusantara Dengan Inovasi Maritim Anak Bangsa” Pemerintah kota Probolinggo Menggelar acara gerakan bersih–bersih pantai melaui Dinas Kelautan dan Perikanan kota Probolinggo, dan tanam pohon.

Acara tersebut di gelar di Pelabuhan Perikanan Pantai dan dimulai pukul 07.30 WIB. Para peserta kali ini dari beberapa unsur SKPD, sekolah dan warga sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai kota Probolinggo Wali kota menjelaskan Pencemaran minyak, logam berat, pestisida dan sampah adalah sumber permasalahan pencemaran pantai dan laut yang berdampak kepada kerusakan organisme yang hidup di laut sebagai sumber makanan bagi ikan. Dari estetika keindahan pantai yang tercermar mencerminkan kekurangan tingkat kepedulian masyarakat akan lingkungannya yang sehat dan potensi wisata bahari.Q wap

siswa yang mengatasnamakan forum komunikasi mahasiswa sampang (Forkamasa) melakukan aksi demo. Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Sampang Madura Jawa Timur, segera tuntaskan kasus korupsi dana pesangun jilid II yang telah menyeret 9 tersangka anggota dewan periode 1999-2004, Senin (8/12).

Kasus korupsi dana pesangun dewan Sampang ini sudah 4 pimpinan dewan yang divonis penjaran, namun setelah 4 unsur pimpinan divonis, kejaksaan negeri Sampang sudah penetapkan 9 anggota dewan yang lain sebagai tersangka karena belum mengembalikan dana pesangun kala itu.

Menurut Afrizal, ketua Forkamasa, menjelang peringatan hari anti korupsi pada 9 Desember ini, mestinya kejaksaan negeri Sampang harus konsisten dan segera menuntaskan kasus korupsi dana pesagun dewan yang sudah menetapkan 9 tersangka, jangan hanya getol menetapkan tersangka tanpa ada progres penindakan secara hukum.

"Oleh sebab itu, momentum hari anti korupsi ini, kami menuntut kejaksaan segera menuntaskan kasus korupsi dana pesangun dewan periode 1999- 2004 jilid II dengan 9 tersangka, diantaranya KH Faidol Mubarok, Kurdi Said, KH Umar Farouk, H. Abd Qowi, Moh Bakir, Asadullah, Sudarmadji, Agus Sudihardjo, dan M. Dawi. Adapun kerugian negera terhadap dana pesagun dewan Sampang ditaksir mencapai 2,1 miliar,” tegasnya.

Sementara Kajari Sampang Abdullah saat menemui demos-

nurkholis/bhirawa

Demo mahasiswa di Kantor Kajari Sampang, jelang peringatan hari anti korupsi. tran, mengatakan sangat mengapresiasi tuntutan mahasiswa, perlu diketahui penanganan kasus dugaan korupsi dana pesangun ini masih dalam proses, sebab tindak lanjut penetapan 9 tersangka tersebut masih menunggu berkas dokumen 4 ter-

pidana unsur pimpinan yang saat ini masih mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). ”Perlu diketahui 4 pimpinan dewan kasus korupsi pesangun yang kami eksekusi tersebut karena sudah memiliki kekuatan

hukum tetap, kalau yang 9 tersangka ini merupakan murni produk kejaksaan di bawah kepemimpinan saya dan masih menunggu berkas dokumen dari MA yang sudah kami ajukan permohonan, namun hingga saat ini masih belum ada jawaban,” jelasnya.Q hud,lis

Seribu KK Kesulitan Air Bersih Meminimalisir Angka Kecelakaan, Dishubkominfo Buka Layanan Pengaduan Pasuruan, Bhirawa Banyaknya pengemudi becak wisata yang mengantar peziarah ke makam KH Abdul Hamid di Alun-alun Kota Pasuruan secara ugal-ugalan membuat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pasuruan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Bahkan, bila masyarakat atau peziarah yang menjumpai pengemudi becak yang ugal-ugalan di jalan bisa melaporkan ke petugas Dishubkominfo.

Koordinator Parkir Wisata Hadi Sukamto mengungkapkan dibukanya layanan pengaduan masyarakat untuk meminimalisir angka kecelakaan bagi peziarah ke makam KH Abdul Hamid. Setiap becak wisata yang tergabung dalam paguyuban becak wisata dipasangi nomor yang ditulis pada jok becak.

“Demi meminimalisir angka kecelakaan, kami langsung membuka layanan pengaduan kepada masyarakat. Termasuk juga kami pasang informasi berisi nomer telepon pengaduan atau SMS ke nomor 081334518643,” ujar Hadi Sukamto, Senin (8/12).

Menurut Hadi, sanksi tegas berupa hukuman push up hingga dikeluarkan dari keanggotaan paguyuban akan diberlakukan bagi pengemudi becak yang mengemudikan becak secara ugal-ugalan. Selama ini, Dishubkominfo Kota Pasuruan dan Satlantas Polres Pasuruan Kota sering kali melakukan pembinaan terhadap para pengemudi becak wisata. “Pembinaan terhadap pengemudi becak sudah kami lakukan. Apabila ketahuan mengemudikan becak secara ugal-ugalan, mereka akan kami keluarkan dari paguyuban,” kata Hadi Sukamto.

Diketahui, beberapa pekan lalu ada peziarah yang menaiki

becak wisata mengalami kecelakaan di jalan Raya Arjuno, Kelurahan Kandang Sapi Kecamatan Panggungrejo. Peziarah itu bernama Kasri (56) warga Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun meninggal lantaran terlindas truk setelah becak yang dinaikinnya melaju kencang hingga membuatnya terjatuh. Peristiwa kecelakaan itu disebabkan pengemudi becak yang mengemudikan becak dengan ugal-ugalan itu juga menyebabkan anaknya, Kariyatin (32) mengalami luka-luka.

Tarif becak dari terminal wisata ke makam, sesuai deng-

an kesepakatan bersama sebesar Rp5.000 sekali jalan. Sedangkan paguyuban becak wisata di Kota Pasuruan beranggotakan sekitar 200 orang. Iapun mengharapkan kepada pengemudi becak dalam mengantarkan para wisatawan agar berperilaku sopan dan ramah.

“Becak wisata berbeda dengan becak umum. Yakni becak wisata dicat warna hijau kombinasi putih yang dilengkapi dengan penutup atap. Untuk tarifnya dari terminal wisata menuju makam yang berjarak sekitar 2 KM Rp5.000 sekali jalan,” tandas Hadi Sukamto.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Para pengemudi becak wisata saat menunggu peziarah di terminal wisata yang terletak Kelurahan Kandangsapi, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, Senin (8/12).

Kab Malang, Bhirawa Pembangunan proyek PDAM Kabupaten Malang, untuk warga Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, kini justru tidak berfungsi. Padahal, pembangunan proyek berupa mesin pompa itu telah menghabiskan anggaran Rp 1,5 miliar. Sehingga dengan tidak berfungsinya mesin pompa yang dibangun PDAM tersebut, maka seribu Kepala Keluarga (KK) di desa setempat hingga sekarang tidak bisa menikmati air bersih.

“Warga untuk mendapatkan air bersih selama ini hanya mengandalkan sumber mata air dan air hujan.

Sementara, proyek pembangunan mesin pompa air itu dibangu, pada tahun 2012,” kata salah satu warga Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang Solikin, Senin (8/12), kepada wartawan.

Sebelumnya, ungkap dia, warga sangat senang ketika PDAM Kabupaten Malang membangun pompa air yang bertujuan untuk memberikan air bersih pada warga.

Namun, setelah pembangunan selesai dikerjakan, hanya beberapa bulan saja, warga bisa menikmati air bersih, Selanjutnya, hingga kini warga kembali mengandalkan air bersih dari mata sumber air dan air hujan seperti sekarang ini.

Melihat kondisi seperti itu, kata Solikin, dirinya dan warga sangat menyesal.

“Kenapa dulu turut menyetujui pembangunan proyek tersebut, kalau ternyata sudah dua tahun terakhir ini pompa air yang dibangun PDAM tidak berfungsi. Dan kini pompa air tersebut dalam keadaan mangkrak,

serta terkesan sengaja dibiarkan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Suliadi, yang juga warga Desa Gedangan menyatakan, dengan tidak berfungsinya pompa air milik PDAM Kabupaten Malang tersebut, hal itu justru dirinya seringkali menjadi sasaran pertanyaan dan keluh kesah warga. Karena warga menganggap bahwa dirinya sebagai wakil rakyat mengetahui semuanya terkait pembangunan pompa air tersebut.

“Selain itu, warga meminta saya cari solusi agar pompa air itu segera diperbaiki, biar warga Desa Gedangan bisa menikmati air bersih, dan tidak selalu menggantungkan air bersih dari mata sumber air dan air hujan.

Karena pompa air yang dibangun PDAM Kabupaten Malang sebagai harapan warga setempat,” paparnya.

Saat ini, kata dia, sumur dan sebagian mata sumber air yang ada di wilayah Desa Gedangan hingga kini masih dalam kondisi kering. Sehingga jika warga butuh air bersih, mereka harus berjalan puluhan kilo, atau mengambil air bersih di desa lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui PDAM setempat untuk segera melakukan perbaikan pompa air, agar warga tidak kesulitan air bersih.

Di tempat terpisah, Direktur Teknik (Dirtek) PDAM Kabupaten Malang Sulasmani membenarkan, jika mesin yang berada di dalam rumah pompa yang berada di wilayah Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang memang saat ini dalam keadaan rusak.Q cyn

SMPN 3 Asembagus Terapkan Ilmu Berbasis Pondok Pesantren Ajarkan Siswa Kitab Kuning, Fasih Menggunakan Bahasa Arab Langkah SMPN 3 Asembagus, Kabupaten Situbondo, menggagas bidang mata pelajaran muatan lokal (mulok) bahasa arab dan kitab kuning Safinah Najah, Sullam Taufik, Ta’allim Muta’allim, terasa berbeda dengan sekolah lanjutan pertama negeri lain di Kota Santri Situbondo.

sawawi/bhirawa

Kepala Sekolah SMPN 3 Asembagus, Drs. M. Ismail Ali Yasin, M.Pdi bersama tenaga pendidik, Feri memberikan penjelasan soal sekolah berbasis pondok pesantren, kemarin.

Biasanya, sekolah SMP lain memasukkan bahasa daerah dan ibadah dalam muatan lokal.

Namun sekolah yang kini dipimpin M. Ismail Ali Yasin itu mengutamakan unsur keagamaan dalam pendidikan muatan lokal kepada anak didiknya.

Menurut Ismail, pelaksanaan mata pelajaran kitab kuning dan bahasa arab merupakan kekhususan SMPN 3 Asembagus. Bahkan, kata Ismail, saat ini dikenal sebagai satu-satunya sekolah SMP Negeri di Kabupaten Situbondo yang menggunakan muatan lokal bidang mata pelajaran ini.

“Proses kegiatan belajar meng-

ajarnya, kami mendatangkan 3 tenaga pendidik handal dari Ma’had Aly, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan pendidik dari pondok pesantren modern Gontor Ponorogo,” urai alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo itu, kemarin (8/12).

Meski lokasi sekolah berada di pelosok desa, kata Ismail, sebagian tenaga pendidik di SMPN 3 Asembagus rata-rata memilki kompetensi dibidangnya dan sebagian juga menyandang gelar S2. Adapun penerapan sekolah berbasis pondok pesantren dilakukan, kata Ismail, untuk mem-

berikan pendalaman nilai-nilai keagamaan kepada seluruh siswa yang menimba ilmu di SMPN 3 Asembagus. “Sehingga siswa lulusan disini, nantinya bisa menguasai ilmu umum dan juga ilmu agama,” jelas Ismail.

Pria yang kini juga aktif menjadi pengurus Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Situbondo itu menandaskan, meski menerapkan penlajaran mulok berbasis pondok pesantren, lembaga pendidikan yang ia pimpin juga memliki prestasi akademik yang menggembirakan.

Terbukti, kata Ismail, pada UN tahun 2013-2014, sebanyak 15 siswa SMPN 3 Asembagus, mampu meraih nilai 10 pada mata pelajaran IPA. “Siswa kami juga meraih juara 1 lomba samroh POPDA Kabupaten Situbondo dan juara 2 MTQ tingkat Kabu-

paten Situbondo. Ini membuktikan, SMPN 3 Asembagus memiliki prestasi yang membanggakan, di bidang akademik,” terangnya.

Agar benar-benar menguasai ilmu agama (termasuk fasih membaca kitab kuning dan bahasa arab), ulas Ismail, para siswa diajak berkunjung ke Pondok Pesantren Sumber Bunga Sletreng, Kapongan, Situbondo.

Termasuk KH Zainuri Sofyan dan KH Tamim Sofyan, pengasuh ponpes tersebut didatangkan ke SMPN 3 Asembagus, guna ikut memberikan pendalaman dan pemahaman ilmu-ilmu keagamaan tersebut. “Ini agar siswa memiliki pemahaman-pemahaman sehigga output anak didik bisa mampu untuk mengamalkan pengamalan agama,” pungkas Ismail.Q awi

JAWA TIMUR

Selasa Pahing 9 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

Tiket KA Habis Tiga Bulan Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru Kota Kediri, Bhirawa Menjelang libur Natal dan Tahun Baru tiket Kerta Api (KA) jurusan KediriBandung, Kediri -Jakarta telah habis terpesan pada tiga bulan sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Senin (8/12).

Kepala Stasiun KA Kediri Yuliono Mukti mengatakan, jika tiket Kereta Api untuk liburan Natal dan Tahun Barus sudah habis terpesan sejak 3 bulan lalu. "Pemesanannya ada yang langsung dan ada yang melalui via online, tiket yang dipesan hingga tanggal 4 Januari 2015," katanya.

Namun Yuliono juga mengatakan , meskipun tiket KA sudah ludes terjual hingga 4 Januari, namun masih ada dua kereta yang masih memiliki tempat duduk, yakni Kereta Api Majapahit dan Krakatau. "Tapi itu pun bisa habis terjual jika tidak segera memesan, karena tiketnya dijual di berbagai tempat," terangnya pada Wartawan.

Sementara, terkait kenaikan volume penumpang, Yuliono menjelaskan jika pada liburan Natal dan Tahun Baru ini, saat ini sudah terlihat kenaikan volume penumpang, dan diperkirakan mencapai 15-20 persen. "Jika pada hari-hari normal, penumpang hanya 80-90 orang perhari, kini mulai nampak peningkatanya. , yakni sehari mencapai 120 orang," ungkapnya.Q van

Kemanunggalan dengan Rakyat Jadikan TNI Kuat Malang, Bhirawa Kemanunggalan TNI dengan rakyat membuat TNI menjadi kuat dan ditakuti pasukan negara lain. Kemanunggalan tersebut tak hanya kenal baik-baik dengan rakyat, tetapi bisa menyatu, bekerja sama dan ikut serta merasakan penderitaan rakyat.

Demikian salah satu pesan Pangdiv 2 Kostrad Singosari, saat serah terima jabatan Komandan Arhanudri 2 Alapalap Kostrad dari Letkol Arh GTH Hasto Respatyo, ST kepada Mayor Arh Gunawan Wibisono, Senin kemarin (8/12).

Oleh karena Pangdiv meminta agar Letkol Hasto Respatyo segera menyesuaikan diri di tempat yang baru sebagai komandan Kodim di Kalsel.

"Lebih dekatlah dengan Rakyat, untuk memperkuat Pertahanan Rakyat Semesta (Permesta).

Tak hanya menggandeng rakyat, Pangdiv juga minta agar koordinasi dengan sa-

tuan-satuan lain di tingkatkan, baik itu unsur TNI AD, AL dan AU maupun Kepolisian. "Karena semua taat pada perintah Pangdiv, hubungan antar satuan di Malang Raya sangat harmonis. Ini harus kita jaga terus dimana pun anda bertugas," tegasnya.

Kepada Dan Arhanudri yang baru, Pangdiv berpesan agar semakin meningkatkan profesionalitas personelnya. Dengan latihan yang intensif dan profesional. "Nantinya akan datang peralatan alutista yang baru, maka diharapkan prajurit Arhanudri sebagai pasukan tempur yang profesional

dalam mendeteksi dan menembak peswat musuh yang terbang rendah," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdiv mencoba senjata Rheinmetal yang digunakan menembak pesawat. Senjata yang tergolong tua tersebut masih berfungsi dengan baik.

Juga diperagakan aksi menembak pesawat tanpa awak.

Pesawat rakitan tanpa awak tersebut dikendalikan oleh remote kontrol dan bisa terbang dengan jelajah 5 km. "Nah gitu kalau latihan yang profesional, kalau harus dihajar ya dihajar beneran sampai hancur pesawat musuh," puji Pangdiv.

Dan Arhanudri 2 yang baru sebelumnya menjabat Danden Rudal 003 Cikupak Cimahi Kondam III Siliwangi kemudian bertugas di Pusat Kesenjataan Arhanud Kodiklat TNI AD Cimahi sebelum pegang satuan di Kostrad.Q sup

BPBD Lumajang Deteksi 17 Titik Rawan Longsor Lumajang, Bhirawa BPBD Kabupaten Lumajang mendeteksi ada 17 titik rawan longsor. Titik rawan ini berada di jalur Malang Selatan yang melewati Lumajang. ‘’Dari pmeriksaan itu, berhasil didata sebanyak 15 sampai 17 titik rawan longsor,’’ jelas Ribowo, kepala BPBD Kabupaten Lumajang.

Rawan longsor terbagi menjadi beberapa macam, antara lain rawan longsor biasa, rawan longsor maupun sangat rawan longsor dan membahayakan. Pengecekan dilakukan rutin harian selama hujan mulai mengguyur deras beberapa hari terakhir ini. Dengan melibatkan Polres Lumajang, ORARI dan RAPI. Banyaknya titik rawan longsor ini, kata Ribowo, disebabkan kontur tanah tebing di sisi jalur lintas Selatan Lumajang-Malang memang labil. ‘’Termasuk, tanah diatas tebing juga gundul tanpa ada tanaman penyangga,’’ tambahnya.Q yat

supriyanto/bhirawa

Pangdiv saat melihat pesawat tanpa awak yang dipakai latihan prajurit Arhanudri 2 Kostrad.

Diduga Jadi Korban Trafficking, Ibu Muda Laporkan Bibinya ke Polisi

Pengumuman Hasil Tes CPNS 2014 Belum Jelas Sumenep, Bhirawa Pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga saat ini belum jelas. Bahkan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep masih menunggu hasil seleksi dari panitia seleksi nasional (Panselnas) dan sampai saat ini belum turun.

Kepala BKPP Sumenep, Titik Suryati mengatakan, pihaknya terus menerus berkordinasi dengan pihak terkait khususnya Panselnas termasuk melakukan pengecekan melalui website resmi terkait hasil seleksi tes CPNS 2014 untuk Kabupaten Sumenep. "Kami belum bisa memastikan kapan hasil tes CPNS 2014 ini akan diumumkan karena sampai saat ini kami masih belum menerima hasil seleksi dari panitia seleksi nasional," kata Titik Suryati, Senin (8/12).

Menurut Titik, pengumuman hasil tes CPNS biasanya tidak hanya disampaikan secara tertulis ke Panitia di Daerah, melainkan dipublikasikan secara online melalui website resmi Panselnas. Namun, selama ini, pihaknya belum menerima peserta yang dinyatakan lolos atau tidak pada seleksi rekruitmen CPNS beberapa waktu lalu.

"Kami masih menunggu pengumuman dari Panselnas mengenai hasil seleksi rekruitmen CPNS tersebut dan jika hasilnya sudah turun, kami akan menindaklanjutinya dengan mengumumkan melalui website, media dan surat khususnya pada peserta yang dinyatakan lolos," ungkapnya.Q sul

7

sudarno/bhirawa

Para aksi unjuk rasa dari keluarga korban PKI 1948 di Madiun, Senin (8/12) tampak menginjak-ijak bendera PKI.

Keluarga Korban PKI/1948 Minta Presiden Tegas soal Tap MPRS/1966 Madiun, Bhirawa Ratusan massa keluarga korban keganasan Partai Komunis Indonesia 1948 (PKI/1948) yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Korban Keganasan (PKKK)-PKI/1948 dan Barisan Penegak Pancasila, HMI, PII, FKPPI, PPM, Pemuda Pancasila dan KNPI, menggelar aksi unjukrasa satu kata "Tolak Komunis", di Kota Madiun, Senin (8/12).

Mereka yang melakukan aksi unjurasa damai ini, berasal dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo serta daerah lainnya. Aksi ini dilakukan di Alun-alun Kota Madiun, depan Taman Makam Pahlawan (TMP), Bakorwil Madiun dan Korem 081/DSJ Madiun. Selain melakukan orasi dan membawa beberap poster, dalam aksinya mereka juga menginjak-injak dan membakar bendera berlogo PKI di depan TMP Kota Madiun yang berada di Jalan Pahlawan.

"Kami mendesak Presiden Jokowi atau pemerintah tidak memenuhi tuntutan dan meminta maaf kepada eks Tapol/Napol PKI. Karena jika permintaan itu dikabulkan, dapat menimbulkan gangguan kelangsungan pembangunan bangsa ini. Kami juga mendesak seluruh anggota MPR,DPR dan DPD secara konsisten mempertahankan Tap Nomor XXV/MPRS/1966 (tentang larangan Par-

tai Komunis di Indonesia)," kata Ketua PKKK-PKI/48, Choirudin dalam orasinya, yang disambut yel-yel, tolak dan hancurkan PKI oleh massa.

Perwakilan lain, mengatakan, PKI sudah menikam Bangsa Indonesia di era kemerdekaan selama dua kali. Yaitu pada 1948 yang dipimpin oleh Muso di Madiun dan tahun 1965 dengan korban putra-putri bangsa terbaik. Termasuk dari kalangan santri, ulama, guru, ustad, tentara hingga polisi.

"Kami secara tegas minta, agar Pak Jokowi tidak memenuhi tuntutan mereka (PKI)," timpal orator lainnya.

Setelah puas melakukan orasi secara bergantian, mereka kemudian menginjak-injak bendera berlambang PKI serta membakarnya. "Hancurkan PKI dari Bumi Indonesia, Tolak PKI," teriak massa sambil membakar bendera berlambang PKI. Setelah melakukan pembakaran bendera berlambang PKI di depan TMP, massa bergerak menuju Bakorwil Madiun untuk menyampaikan tuntutannya. Perwakilan massa meminta agar tuntutan mereka diteruskan kepada pemerintah. Baik itu ke Pemprov Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, Menhankam,Panglima TNI hingga Presiden.Q dar

Jember, Bhirawa Siti Nafiatur Rohmah (20 th) warga Dusun Kemundungan Desa Panti Kecamatan Panti, melaporkan bibinya Samik (28 th) ke polres Jember atas dugaan trafficking yang dialaminya, Senin (8/12). Kepada petugas, ibu muda beranak satu ini mengaku ditawari pekerjaan oleh Samik, bibinya.

Namun pekerjaan apa dan di mana, Samik tidak memberitahu secara detil kepada korban. "Saat itu, Samik bibi saya menawari pekerjaan. Karena kebutuhan ekonomi, saya pun mau saja ditawari pekerjaan, apalagi bibi saya sendiri yang menawari," ujar Siti kepada sejumlah wartawan di Mapolres Jember.

Siti mengaku tidak punya persaan apa-apa kalau dirinya akan dijadikan korban trafficking oleh bibinya sendiri. Sehingga Siti mengaku tidak curiga saat dirinya diajak pergi. “Saat itu saya diajak bibi saya ke pertigaan desa yang menuju desa Pakis Panti. Sesampai di pertigaan, saya diajak oleh 2 wanita yang tidak saya kenal menuju Rambipuji, setelah itu saya naik bus, cuma dalam perasaan saya, arah bus menuju ke timur,” ujar Rohmah panggilan akrab korban.

Selama perjalanan di dalam bus, korban mengaku tidak ingat apa-apa sama sekali, dirinya seperti dibius, ketika sadar, dirinya berada dalam sebuah gudang yang dipenuhi gambargambar tato. Selama sehari didalam gudang sendirian, korban merasa ketakutan karena berada di tempat yang asing. Namun saat malam hari tiba, pintu gudang tempat dirinya disekap ada 2 wanita lagi yang seusianya dimasukkan seseorang sambil menangis.

“Saat itu malam hari, karena ada teman yang baru datang dan menangis terus, saya semakin ketakutan, lalu saya telpon orang tua saya, saat saya telepon, ada 2 lelaki bertubuh besar merampas HP saya, dan merusaknya,” ujarnya menceritakan.

Keesokan harinya, korban dijemput oleh 2 wanita yang membawanya dari pertigaan Desa Panti-Rambipuji Jember, dengan naik angkutan umum. Di tengah perjalanan, korban nekat melompat dan tertabrak sepeda motor warga setempat. Kepada penabrak, korban minta tolong agar segera dibawa menjauh dari angkutan tadi. “Yang nabrak saya namanya Dandy dan saya minta tolong kepadanya, dengan menggunakan HP nya, untuk menghubungi suami saya, untuk dijemput di Pelabuhan Tanjung Perak,” aku Korban.

Saat itu juga, Suswanto suami korban, langsung menjemput istrinya di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, “Saya waktu itu dikasih tahu oleh mas Dandy yang menolong istri saya, kata Mas Dandy saya disuruh jemput istrinya di pelabuhan Surabaya,” ujarnya.

Suswanto sempat ketemu dengan Dandy dan menanyakan alamatnya, “Dandy mengaku kepada saya kalau rumahnya di Mamuju Sulawesi, dan usai mengantar istri saya, dia langsung balik ke Sulawesi,” terangnya.

Suswanto mengaku pernah melaporkan kasus ini ke Polres Jember terkait kasus hilangnya istrinya tadi. Saat itu juga, Samik bibinya juga dilaporkan ke pihak yang berwajib karena diduga telah membawa kabur istrinya. “Dulu saya pernah melaporkan kasus istri saya yang hilang ke Polres Jember. Bibi saya sempat mengelak kalau membawa kabur istri saya, tapi tetangga saya banyak yang tahu kalau istri saya waktu terakhir kali terlihat bareng dengan bibinya,” ungkapnya.

Kini setelah istrinya kembali, Suswanto bersama istrinya melaporkan bibinya lagi ke Polres Jember, “Ya kalau dulu saya melaporkan bibi saya karena membawa kabur istri saya, sekarang istri saya yang melaporkan bibinya karena telah mencoba menjual istri saya, saya ingin bibi dari istri saya ini bisa mempertanggunjawabkan perbuatannya,” ujar Siswanto.Q efi

Dibangun, Alun-alun Merdeka Ditutup Empat Bulan Alun-alun Merdeka, yang merupakan salah satu ikon Kota Malang tidak lama lagi akan tampil beda, pasalnya kawasan sentral Kota Malang ini akan direvitalisasi oleh pemerintah setempat. Bahkan pembangunannya secara resmi telah dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton. Untuk keperluan tersebut alun-alun akan ditutup selama empat bulan.

Wali kota Malang, Muhammad Anton, usai meletakan batu pertama pembangunan kawasan Alun-alun Merdeka Senin (8/12) kemarin, mengutarakan bahwa untuk keperluan revitalisasi alunalun akan dilakukan penutupan sementara hingga empat bulan ke depan.

Menurut Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton ini, penutupan Alun-alun Merdeka itu, akan dimulai pada Minggu ketiga Bulan Desember 2014, dan akan dibuka kembali pada bulan April 2015 mendatang, sekaligus momentum hari ulang tahun Kota

Malang ke 101. “Kita akan tutup sementara, agar pembangunan alun-alun Kota Malang berjalan dengan lancar. Setelah revitalisasi selesai akan kita buka kembali untuk kepentingan masyarakat Kota Malang,” tuturnya.

Dikemukakan dia, pembangunan alun-alun ini, tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melainkan menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) BRI. “Semua pembangunan dilakukan oleh BRI, melalui dana CSR, sebenarnya ini merupakan rencana lama. Seharusnya pada tahun

2013 sudah dimulai, tetapi karena masih ada proses yang harus dilewati makanya pembangunan baru bisa dimulai sekarang,”imbuh Abah Anton.

Selain itu, aspek sosial juga menjadi pertimbangan, karena harus ada penyesuaian desain.

Salah satunya adalah permohonan dari Ta’mir Masjid Jami’ Kota Malang. Ta’mir membutuhkan penyesuaian shoff, pada saat jamaah meluber.

“Kita akomudir keinginan Ta’mir Masjid, karena setiap Sholat Jumat, Idul Adha dan Idul Fitri dan Sholat Tarawih di Bulan Ramdhan jamaahnya selalu meluber ke alun-alun.

Makanya kita sesuaikan desainya,” tukas Wali kota yang juga ketua DPC PKB Kota Malang itu.

Pihaknya lantas menambahkan, pembangunan Alun-alun Merdeka itu, secara keseluruhan akan menelan biaya sebesar

Rp.5.9 miliar, semua anggaran pembangunannya ditanggung oleh BRI. Dipastikan dia, setelah dibangun nanti Alun-alun Merdeka, akan seteril dari Pedagang Kaki Lima (PKL), karena Pemkot telah memindah para pedagang di kawasan Malang Night Market di Jalan Kiai Tamin. “Tidak boleh lagi ada PKL, karena PKL sudah kita pindahkan. Ini untuk menjamin kenyamanan pengunjung.

Bahkan parkir pengunjung akan dipusatkan dikawasan selatan alun-alun atau depanya kantor Pos,” tuturnya.

Sementara itu, Pimpinan BRI Malang, Mardiwibawa, mengatakan CSR untuk Alun-alun Kota Malang ini, merupakan CSR pertama untuk pembangunan alun-alun. Selama ini CSR diberikan kepada pembangunan Masjid, Musala, dan Panti Asuhan. “CRS untuk alun-alun ini yang pertama sebagai kontribusi

mut/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton, meletakkan batu pertama pembangunan Alunalun Merdeka Kota Malang. perusahaan terhadap pembangunan di daerah. Untuk pembangunan Alun-alun Merdeka BRI tidak akan melakukan branding apapun,” tukasnya.

Hanya saja, nanti akan ada

drive thru Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk memudahkan masyarakat mengambil uang.

Karena mayoritas masyarakat di Kota Malang ini merupakan pelanggan BRI.Q mut

OLAHRAGA

8

SMAN I Asembagus Rebut Bupati Cup 2014

LINTASAN Futsal Ansor Cup

Adi Wahana Taklukkan Tim Selasa Malam dengan Adu Finalti Jombang, Bhirawa Tim Adi Wahana Kediri akhirnya menjuarai turnament Futsal Ansor Cup yang digelar PC GP Ansor Jombang, di GOR Merdeka, Ahad (7/12) malam. Tim asal Kediri ini berhasil mengalahkan Tim Selasa Malam asuhan ISNU Jombang pada adu pinalti dengan skor 3 :1.

Dalam pertandingan yang cukup menegangkan, Tim Adi Wahana sempat unggul 2 :0 pada babak pertama. Namun dengan tenang Tim Selama Malam kemudian dapat mengejar dan menyamakan kedudukan 2 :2 pada babak kedua. Bahkan anak didik ketua ISNU Jombang, Gus Aik berbalik unggul menjadi 4: 2.

Namun pada detik terakhir babak kedua, Selama Malam tidak bisa membendung gempuran Tim dari kota tahu ini.

Dengan serangan bertubi tubi, Adi Wahana akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 4:4 hingga babak kedua berakhir.

Hingga perpanjangan dua kali, kedua tim tidak dapat menambah gol. Dan pertandingan akhirnya dilanjutkan dengan adu pinalti. Dan Tim Selasa malam harus rela kalah setelah gagal membobol gawang Adi Wahana dengan scor 3 :1.

Dengan berakhirnya final turnamen Futsal Ansor Cup, Ahad Malam kemarin, Turnamen yang digelar PC GP Ansor Jombang dan diikuti sebanyak 64 tim se Jawa Timur ini, sebagai Juara I adalah Tim Adi Wahana berhak menggondol tropi dan hadiah sebesar Rp 4 Juta, disusul Tim Selasa Malam sebagai Juara II, mendapatkan Tropi dan Uang sebesar Rp 2 juta dan Tim dan juara ke III, Tim fitri Dari Sidoarjo.Q rur

Bojonegoro Ikuti Dua Cabor dalam PON Remaja 2014 Bojonegoro, Bhirawa Dalam perhelatan Pekan Olahrahga Nasional (PON) Remaja I tahun 2014 ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro mengirimkan dua atlit untuk Cabang Olahraga (Cabor) Atletik dan Kempo.

Dimana kegiatan yang di langsungkan di ibukota Jawa Timur, Surabaya ini semua atlet yang di kirim Bojonegoro adalah mereka yang masih di bawah usia 18 tahun. Hal itu di ungkapkan oleh Wakil Sekretaris Koni, Syaifudin kepada Bhirawa,Senin (8/12).

“Kita mengirim usia di bawah 18 tahun, mereka akan mengikuti dua cabor yakni jenis atletik dan kempo. Selain itu juga mengirimkan pelatih yang mengikuti kejuaraan, termasuk Atlet dan pencaksilat,” jelasnya.

Dalam turnamen tingkat nasional pertama itu, baru sekitar 15 cabang olahraga yang dipertandingkan. Rencananya PON Remaja I akan diselenggarakan mulai 7 sampai 17 Desember 2014 yang di ikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota Sejawa Timur.Q bas

Cabor Bulu Tangkis Tunggal Puteri dan Ganda Puteri Situbondo, Bhirawa Siswa SMAN I Asembagus Kabupaten Situbondo, layak disebut sebagai sekolah gudangnya prestasi bidang olahraga, akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu buktinya, dua siswa SMAN I Asembagus masing-masing atas nama Samrotul Jannah, Kelas 12, IPA-4 berhasil memboyong juara I lomba bulu tangkis tunggal puteri piala Bupati CUP. Satu siswanya lagi, atas nama Ramiyati Kelas 11, IPA-1 berhasil menyabet ganda puteri yang berpasangan dengan Samrotul Jannah, pada kejuaraan yang sama, Bupati Cup 2014.

Event yang dilaksanakan di lapangan SMAN I Panarukan itu dibuka Bupati Situbondo, Dadang Sugiarto dengan didampingi Kepala Dinas Pendi-

dikan, DR Fathor Rakhman serta Kadisparbudpora Kabupaten Situbondo, Tulus Prijatmaji. Sejumlah Kepala Sekolah bersama ratusan atlit ikut

serta memeriahkan acara tahunan tersebut. Penyelenggaraan tahun 2014 ini lebih semarak karena peserta yang ikut lomba lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Sekolah SMAN I Asembagus, Misyari A. Ghani, mengatakan, dua anak didiknya yang menjadi atlit cabang olahraga (cabor) bulu tangkis tercatat memiliki prestasi yang menggembirakan. Itu diketahui, kata Misyari, dua anak didiknya itu sejak awal memiliki potensi olahraga bulu tangkis yang hebat. “Mereka berdua (Samrotul Jannah dan Ramiyati) kita pasangkan di nomor ganda puteri.

Taklukkan DKI, Siwo Jatim Juara Surabaya, Bhirawa Kesebelasan SIWO Jatim A berhasil meraih juara di Turnamen Sepakbola Antar SIWO PWI, setelah menaklukkan Siwo DKI Jakar 1-0.

Gol kemenangan tim tuan rumah dicetak M Andik melalu titik pinalti.

Pada pertandingan yang digelar di Gelora 10 November, Senin (8/12), kedua tim bermain cukup keras, sehingga beberapa kali pemain harus mendapat perawatan dan wasit pun mengeluarkan kartu kuning untuk Siwo Jatim maupun Siwo DKI Jakarta.

SiwoO DKI Jaya sempat mendapat peluang, sayang sepakan salah seorang pemainnya mengenai mistar gawang. Jatim A akhirnya unggul melalui eksekusi penalti M. Andi. Wasit menunjuk titik putih setelah salah seorang pemain DKI Jaya melakukan handsball di kotak terlarang.

Andik yang didapuk sebagai eksekutor, sukses menjaringkan bola. Jatim A bisa saja memperbesar keunggulan andai heading Marthin tak ditepis oleh penjaga gawang DKI Jaya. Skor 1-0 bertahan hingga bubar pertandingan. "Saya tak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Rasanya sangat senang bisa menjadi juara," kata Wahyu Hidayat, kapten kesebelasan.

"DKI Jakarta adalah pesaing utama kita. Jadi tak heran bila kami mendapat perlawanan cukup ketat dari mereka. Saya bersyukur anak-anak mampu mencapai target juara," tutur Lulut Kistono, pelatih SIWO Jatim A. Turnamen sepakbola antar SIWO PWI adalah ajang yang dilangsungkan dalam rangka sosialisasi PON Remaja I 2014. PON Remaja akan digelar di Surabaya dan Sidoarjo, 9-15 Desember 2014.Q wwn wawan triyanto/ bhirawa

Tim Siwo PWI Jatim berhasil merebut juara Turnamen Sepakbola Antar SIWO PWI setelah menaklukkan Siwo DKI Jakarta.

Nursela (266,95). Bagi tuan rumah, medali emas ini merupakan yang pertama dari cabang loncat indah, setelah pada perlombaan hari pertama, Minggu (7/12), hanya meraih perak dan perunggu.

Sementara itu, DKI Jakarta yang sehari sebelumnya menyapu dua nomor final, kembali menambah satu medali emas dari nomor papan loncat tiga meter melalui Tri Anggoro Priambodo.

ist

Sri Fatmawati akan berhadapan dengan musuh lamannya Asty Dwi Widyaningrum di babak perempat final PON Remaja I.

Fatmawati Melenggang ke Perempat Final Surabaya, Bhirawa Peluang Jatim untuk bisa meraih emas di cabang olahraga (Cabor) bulu tangkis masih terjaga, setelah di tunggal putri, Sri Fatmawati berhasil menembus perempat final. Sayangnya di tunggal putra pemain tuan rumah Luismalvin Cristian harus mengakui keunggiulan lawan.

Pada pertandingan pertama yang digelar di GOR Sudirman, Senin (8/12), Sri Fatmawati tak banyak mengeluarkan keringat

Dia menjadi yang terbaik dengan total skor tertinggi 429,50. Emas ini menjadi yang kedua bagi Anggoro di ajang PON Remaja, setelah menempati posisi pertama di nomor papan loncat satu meter.

Kali ini, Anggoro juga kembali mengungguli atlet andalan tuan rumah, Aldinsyah Putra Rafi, yang harus puas meraih perunggu dengan skor 373,35 dan Muhammad Ryan Fadilah (Kal-

Semakin meraja lelanya produk rokok berpita cukai ilegal membuat pemerintah darah kabupaten Probolinggo terus melakukan sosialisasi.

Dengan berlatar belakang informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar Sosialisasi yang bertemakan pengumpulan informasi dan sosialisasi pita cukai ilegal yang beredar di pasaran. Tujuannya untuk mengantisipasi penyebaran produk rokok yang menggunakan pita cukai ilegal. Hal ini diungkapkan Kabag Komunikasi dan informasi (Kominfo) Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian, Senin 8/12. pentingnya penggunaan pita cukai legal. Pita cukai legal bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang peruntukannya bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Probolinggo.

Lebih lanut dikatakannya, maksud sosialisasi kali ini adalah agar pedagang rokok mengetahui dan memahami cukai rokok dan sanksi pedagang yang menjual rokok polos.atau cukai palsu.

"Jual rokok polos tanpa pita cukai,

tidak boleh dan dilarang pemerintah, para pedagang harus tahu mana cukai asli dan palsu " Kata Yulius. Penghasilan dari cukai ini oleh Pemerintah dikembalikan lagi dngan sosialisasi atau dibelikan alat-alat kedokteran untuk penyakit yang diakibatkan oleh rokok.

Kalau ada rokok yang tidak pakai cukai diperjual belikan maka hal tersebut termasuk korupsi . "Mari bersama-sama melakoni program pemerintah ini, biar selamat dunia akhirat.

Karena menjual adalah ibadah, karena itulah mari kita berantas bersama-sama Rokok tanpa pita Cukai, apa lagi sudah jelas bahwa rokok tanpa cukai itu merupakan pelanggaran pidana. Sangsinya tertuang pada pasal 54 UU Nomor 39 tahun 2007, berbunyi setiap orang menjual atau dan membeli rokok tanpa pita cukai dipidan penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan denda minimal 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai, tambah Yulius.Q wap, adv

karena lawannya Dian Fadilia tak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera. Atlet asal Sulawesi Barat itu menyerah di skor 5-1.

Dibabak perdelapan final, Sri Fatmawati juga menang mudah atas Varent Nanda Azzahra dengan skor 2-0 (21-8,21-11).

"Saya main tenang dan berusaha tidak membuat kesalahan dan syukurlah menang," kata Sri Fatmawati saat ditemui usai pertandingan, Senin (8/12).

Pada babak perempat final,

Hasil loncat indah PON Remaja I di hari kedua:

sel) dengan skor 351,25 kebagian medali perak.

Hingga perlombaan hari kedua, cabang loncat indah telah menyelesaikan empat nomor final dari total enam medali emas yang disediakan pada PON Remaja 2014. Dari empat medali emas tersebut, kontingen DKI Jakarta berhasil mengambil tiga keping dan satu emas lainnya direbut tuan rumah Jatim. Q wwn

Pemkab Probolinggo Sosialisasikan Pita Cukai 2014

Sosialisasi UU Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan perobahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, diharapkan kepada para pedagang, pengrajin ataupun home industri di kabupaten Probolinggo serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan pelanggaran tentang cukai tersebut.

Yulius mengungkapkan, sosialisasi pita cukai ilegal ini memang dikhususkan kepada para pedagang di pelosok desa dengan harapan bisa memberikan tambahan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pita cukai rokok 2014.

Dengan sosialisasi ini untuk mengurangi beredarnya rokok tak resmi di pasar sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar segera melapor ke Kantor Bea Cukai jika dijumpai rokok yang berpita cukai palsu,” ungkapnya.

Diharapkan melalui sosialisasi ini masyarakat terutama para pedagang bisa lebih teliti dan tidak begitu saja menerima setiap produk rokok yang ditawarkan oleh distributor.

“Jangan hanya karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran lantas pedagang mau menerima produk baru tanpa diteliti terlebih dulu. Secara kasat mata memang pita cukai rokok ilegal hampir sama dengan pita cukai yang legal,” jelasnya.

Diminta agar masyarakat maupun pengusaha rokok sadar tentang

SMAN I Asembagus lebih banyak lagi di cabang olahraga yang lain,” papar Misyari.

Prestasi lain yang berhasil ditorehkan SMAN I Asembagus tak hanya itu saja. Beberapa siswa sekolah yang berdekatan dengan kompleks latihan TNI itu diantaranya Nur Kholilah meraih juara 3 lomba samroh pada pekan seni pelajar 2014. Lalu juga meraih juara II lomba desain tekstil dengan guru pendamping, Sri Setyowati. “Terakhir meraih juara 3 lomba musikalisasi puisi dan juara harapan 2 lomba tari,” pungkas Misyari.

Q awi

Alhamdulillah berhasil final dan meraih juara I. Kalau Samrotul Jannah memang spesial tunggal puteri. Ini prestasi yang bagus untuk terus ditingkatkan dimasa mendatang,” tegas Misyari.

Tak hanya itu saja yang dilakukan SMAN I Asembagus, ujar Misyari lagi, menjelang kejuaraan Bupati Cup, dua siswanya itu rutin menjalani pusat latihan dengan didampingi guru pembina, Suroso. “Agar dapat menemukan bibit-bibit baru, kami rutin melakukan seleksi pencarian atlet berprestasi. Harapannya, agar kedepan prestasi

Turnamen Sepakbola Antar SIWO PWI

Emas Jatim Pertama dari Loncat Indah Surabaya, Bhirawa Atlet loncat indah putri Jatim, Linar Betiliana berhasil merebut emas di nomor papan loncat satu meter dengan memperoleh skor tertinggi 296,55. Sedangkan dikelompok putra hanya merebut medali perak lewat Aldiansyah Putra Rafi.

Medali perak direbut dua atlet asal Sumatera Selatan masingmasing Rizky W (285,60) dan Siti

Selasa Pahing 9 DESEMBER 2014

Nomer papan 3 m putra: 1. Tri Anggoro -DKI Jakarta 429,5 2. Aldiansyah Putra Rafi -Jatim 373,35 3. M Ryan Fadillah -Kalsel 351,15 Nomer papan 1 m putri: 1. Linar Betiliana -Jatim 296,55 2. Dini Rizky Wahyuni -Sumsel 285,6 3. Siti Nursela -Sumsel 266,95

pebulu tangkis asal Probolinggo itu akan melawan Asty Dwi Widyaningrum asal Papua yang sebelumnya menang atas Rosita Poppy Damayanti (Yogjakarta).

Kedua pemain ini sudah dua kali bertemu dan semuanya dimenangkan oleh Sri Fatmawati.

Namun, Sri Fatmawati tidak mau meremehkan lawan, karena Asty tentunya sudah mengetahui kelemahan maupun kelebihannnya. "Saya harus fokus, sebab saya bukan tipe pemain menyerang, jadi harus rally dulu baru menyerang," kata pemain asal PB Abadi Probolinggo itu.

Sementara itu pelatih tunggal putri Jatim, Isye berharap atletnya tetap fokus walaupun diatas kertas ia diunggulkan.

"Jangan meremehkan lawan dan tetap fokus," katanya.

Sayangnya, pemain Jatim ditunggal putra, unggulan empat, Luismalvin Cristian di kalahkan Agung Wiryapaksi dari Sulawesi Barat dua set langsung 15-19 dan 19-21. Kabarnya Luismalvin terkena cacar air sehingga ia tidak bisa tampil bagus. Q wwn

KEHILANGAN SURABAYA KEHILANGAN STNK, an Benot Dwi Kurniadi, alamat Dukuh Kalikendal RW/ RT 02/02, Surabaya Selatan Dukuhg Pakis Kel. Pradah K.kdl. Nopol L 6043 LG, noka : GC17136975, nosin : GCE1136192 No.1874/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda C100, th.

1996, Hitam, AG2499RO, a/n. Sukar, Ds. Ngunggahan RT 03/01, BandungT.Agung No.1875/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda Vario, Hitam, AG3350RY, a/n. Barlah Winarsih, Ds. Aryojeding, Rejotangan-T.Agung No.1876/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah, AG4689TO, a/n. Slamet Supriyono, Ds. Ngranti, BoyolanguT.Agung No.1877/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2007, Merah, AG2140SQ, a/n. Ispoyo, Ds. Gendingan, Kedungwaru-T.Agung No.1878/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Mitsubishi, th. 2007, Kuning Kombinasi, AG8748UR, a/n.

Irawati, Kel. Botoran-T.Agung No.1879/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG4906RAH, a/n. Kateni, Ds. Doroampel, Sumbergempol-T.Agung No.1880/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NC11B3CAT, th. 2010, AG4022TZ, a/n. Vety Mardiana, Jl. Basuki Rahmat 3/25E, Kel. Kampung Dalem-T.Agung No.1883/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NC11B3CAT, th. 2010, AG2022RE, a/n. Utami, Ds/ Kec. Ngunut, Lk. 09 RT/RW 002/001T.Agung No.1892/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda Phantom, th.

2003, AG1335TL, a/n. Pudji Astuti, Jl. Psudirman 106 RT/RW :003/005, Kel. Kampung Dalem-T.Agung No.1884/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda C100M, th.

1988, AG4143TD, a/n. Sukarsih, Ds. Gilang RT/RW: 002/002, NgunutT.Agung No.1893/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Yamaha IUBAT, th.

2012, AG4923ON, a/n. Saerodji, H, Ds. Panjerejo RT/RW:01/010, Rejotangan-T.Agung No.1885/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Yamaha, 125cc, th.

1974, AG2011RY, a/n. Sukani, Ds. Podorejo RT/RW: 002/002, Sumbergempol-T.Agung No.1894/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NF125TR, th.

2010, AG5884SX, a/n. Muh. Nanang Setiawan, Ds/Kec. Ngunut Lk. 05 RT/ RW : 003/001-T.Agung No.1886/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda NC12A1CBFAT, th. 2012, AG6315ON, a/n. Imam Sopingi, Ds. Sumberejo Wetan RT/RW: 003/003, NgunutT.Agung No.1887/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda C100M, th.

1997, AG4180SU, a/n. Midjan, Dsn. Bendorubuh RT/RW : 002/003, Ds. Kacanga, Ngunut-T.Agung No.1888/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda NC11A3CBAT, th. 2011, AG6322OB, a/n. Didik Purwanto, Dsn. Sadeng RT/ RW: 001/001, Ds. Sambijajar, Sumbergempol-T.Agung No.1889/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Daihatsu, th. 1993, Biru, AG9558RC, a/n. Isroil Muslimin, Ds. Gilang, Ngunut-T.Agung No.1881/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Mitsubishi FE101, th.

1982, AG8212RC, a/n. Ali Fatku, Dsn. Nglegok RT/RW: 002/003, Ds. Wates, Sumbergempol-T.Agung No.1890/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Toyota Avanza, th.

2011, Hitam Metalik, AG1392RM, a/n.

Marjoko, Ds. Ketanon, KedungwaruT.Agung No.1882/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Chevrolet Luv KDB26, th. 1985, AG9723RB, a/n.

Sugianto, Ds/Kec. Ngunut Lk. 02, RT/ RW: 001/001-T.Agung No.1891/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NC11A3CAT, th. 2011, AG6157OC, a/n. Fitriawati, Dsn. Kalituri, Ds. Waung, BoyolanguT.Agung No.1895/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda Vario NC110D, th. 2006, AG3381SH, a/n. Sulastri, Ds/ Kec. Ngunut Lk. 04-T.Agung No.1896/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Yamaha Mio, th.

2011, Putih, AG4024OB, a/n. Sukamto, Ds. Bendosari, Ngantru-T.Agung No.1897/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4792 EV, a/n Moh. Zofi, Ds. Kendit rw 02/01, Kec. Kendit, Situbondo.

No.1898/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6692 FA, a/n Ahmad Jailani, Ds. Sumberwaru, rw 09/02, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No.1899/IMB/BI-II/2014

NGANJUK Kehilangan STNK Kendaraan Nopol AG 9517 VA a/n Arif Susantoro S.SOS DSN Sono RW3 RT03 DS Sonopatik Kec Berbek NJK. No.1900/IMB/BI-II/2014

Selasa Pahing 9 DESEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Ada Upaya Hapus Pancasila dalam Pendidikan Malang, bhirawa Dicabutnya Tap MPR RI no II tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) hingga kini ternyata tidak ada penggantinya. Hal ini tentu saja disesalkan karena Pancasila sebagai dasar negara harus tetap dibumikan kepada masyarakat melalui pendidikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPRRI Achmad Basyarah saat menggelar reses di Malang, kemarin.

Ditambahkan upaya menghapus pendidikan Pancasila tersebut juga berjalan di dunia pendidikan, dimana porsi pendidikan Pancasila secara bertahap sedikit demi sedikit dikurangi dari kurikulum pendidikan, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

“Pendidikan Pancasila harus dikembalikan porsinya karena selain sebagai pendidikan kewarganegaraan, Pancasila merupakan pedoman moral perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ungkapnya. Oleh karena itu, Basyarah mendukung menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Dia berharap penghentian tersebut disertai dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan, termasuk memasukkan kembali pendidikan Pancasila dalam porsi yang seharusnya.

“Pendidikan Pancasila harus kembali menjadi materi Ujian Nasional, karena sangat penting untuk menjamin warga bangsa ini memahami Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup,” tegasnya. Lebih lanjut dikatakan, mantan Ketua MPR RI (alm) M Taufik Kiemas, saat mencanangkan sosialisasi 4 pilar, banyak juga yang menentangnya. Namun gagasan tersebut tetap jalan, karena di era globalisasi saat ini, posisi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika mendapat ancaman dan tantangan yang luar biasa. Q sup

Tolak Perppu Pilkada Berbahaya Jokowi-SBY Bertemu di Istana Negara Jakarta, Bhirawa Pengamat politik dari Reform Insitute Yudi Latif menilai jika DPR RI menolak Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) akan berbahaya karena terjadi kevakuman hukum yang melandasi proses pemilihan kepala daerah.

“Karena penerbitan Perppu No 1 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus membatalkan UU No 22 tahun 2014 tentang Pilkada,” kata Yudi Latif pada diskusi “Pilar Negara: Menumbuhkan Komitmen Menjaga Kedaulatan Negara” di Gedung MPR/DPD/ DPD RI, Jakarta, Senin (8/12) kemarin.

Menurut Yudi Latief, jika DPR RI menolak Perppu No 1 tahun 2014 dan UU No 22 tahun 2014 tentang Pilkada juga sudah dibatalkan, maka tidak ada lagi aturan perundangan yang melandasi proses pemilihan kepala daerah sehingga terjadi kevakuman hukum. Karena itu, kata dia, DPR RI agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang untuk menerima atau menolak Peppu No 1

tahun 2014 yang diterbitkan oleh Presiden SBY. “Jika DPR RI menolak Perppu, maka perlu menerbitkan aturan perundangan yang baru untuk dapat melaksanakan pilkada,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum adanya UU yang baru, maka Presiden memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan kepala daerah baik gubernur, maupun bupati dan walikota dengan menunjuk penjabat melalui Menteri Dalam Negeri.

Direktur Eksekutif Reform Institute ini menjelaskan, dalam UU NRI 1945 mengamanahkan, pembuatan undang-undang dilakukan oleh Presiden dan DPR RI. “Jika Presiden tidak mau membuat UU baru, maka Presiden dapat seterusnya menunjuk pejbatan kepala da-

erah. Ini akan merugikan partai-partai politik yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon kepala daerah,” katanya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan Peraturan Pengganti Undangundang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) dalam pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Jakarta.

“Tadi Pak Jokowi sempat mengangkat permasalahan Perppu tentang Pilkada,” kata SBY kepada wartawan seusai pertemuan tersebut di teras Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12), yang juga didampingi Presiden Jokowi.

Perppu Pilkada merupakan upaya Presiden SBY saat itu untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung setelah DPR sebelumnya merevisi dan mengesahkan UU tentang Pilkada yang tidak langsung (melalui DPRD).

Presiden Jokowi menerima SBY yang kini sebagai Ketua Global Green Growth Institute (GGGI) sekitar 40 menit. GGGI

Kodifikasi UU Pemilu Perlu Transisi Jakarta, Bhirawa Penyusunan kodifikasi atau penggabungan peraturan menjadi UU Pemilu harus memerlukan masa transisi untuk menuju pelaksanaan pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, kepala daerah serta anggota DPRD yang serentak, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.

“Kodifikasi itu harus dilakukan secara bertahap, pertama UU pemilihan presiden dengan pileg DPR dan DPD (tahun 2019), kedua UU pilkada yang ditambah dengan pengaturan pemilihan anggota DPRD (tahun 2020). Baru kemudian setelah lima tahun berikutnya disatukan semua UU itu, sehingga kodifikasi ini harus melalui masa transisi,” kata Djohermansyah ketika dihubungi dari Jakarta, Senin (8/12) kemarin.

Dia mengatakan selama ini pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia menjadi tidak teratur karena masyarakat bisa saja melakukan pemilihan sebanyak tiga kali dalam sepekan, yakni mulai dari pemilihan bupati atau wali kota, pemilihan gubernur dan pilpres dalam waktu berdekatan.

Selain itu, pelaksanaan pemilihan anggota DPRD yang bersamaan dengan pilpres dan pileg DPR-DPD juga dinilai menjadi tidak efektif.

“Kekeliruan kita selama ini adalah mencampurkan pemilihan anggota legislatif DPR dan DPD dengan DPRD, padahal mereka (DPRD) bukan legslator melainkan pembentuk peraturan daerah. Di sebuah negara kesatuan, pembentuk peraturan atau ‘lawmaker’ di DPR RI.” Langkah awal pembenahan tersebut, lanjut Djohermansyah, telah diakomodasi dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang telah selesai direvisi oleh DPR RI pekan lalu.Q ant

antara foto

Presiden Jokowi bertemu mantan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12) kemarin. merupakan lembaga internasional yang berkedudukan di Korea Selatan.

“Kebetulan kami punya posisi yang sama untuk bersama-sama mengawal Perppu itu sehingga Insyaallah bisa diterima oleh DPR, kata SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Ia menambahkan, dirinya dan Presiden Jokowi sepakat pemi-

lihan langsung kepala daerah, sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik untuk keberlanjutan demokrasi.

“Terutama dalam pemilihan kepal daerah. Intinya dua itu yang kami tukar pikiran dan bahasnya dalam situasi yang amat baik, 100 persen (sepakat). Mudah-mudahan baguslah untuk ke depannya begitu,” kata SBY. Q ant

Menkumham Disarankan Tunda Pengesahan Pengurus Golkar

Wapres Wacanakan Cekal Penunggak Pajak Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla mewacanakan tindakan pencekalan terhadap para penunggak pajak sebagaimana telah diterapkan kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

“Kalau para koruptor kita cekal, maka pembayar pajak yang melebihi waktu juga akan kita cekal,” katanya saat memberikan sambutan dalam Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (8/12) kemarin.

Menurut Jusuf Kalla, pengusaha yang tidak membayar pajak, bila dia “plesiran” ke luar negeri, uang yang digunakan untuk bepergian itu adalah uang rakyat.

Untuk itu, Wapres juga menegaskan agar para pengusaha di berbagai sektor untuk dapat menaati kewajiban pajak sesuai dengan aturan pemerintah agar ke depannya tidak sampai dicekal.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengemukakan apresiasinya terhadap pemerintahan yang menargetkan peningkatan “tax ratio” dari 12 persen menjadi 16 persen.

Suryo Bambang Sulisto mengutarakan pendapatnya agar target peningkatan sektor pajak itu lebih diarahkan kepada ekstensifikasi wajib pajak daripada penambahan jumlah pajak baru.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi kebocoran pendapatan negara dari sektor pajak.

“Masih ada permasalahan di sektor pajak, kita ingin ke depan menggandeng KPK untuk upaya penerimaan perpajakan ini. Untuk jangka pendek kita ingin semacam ada tim gabungan dirjen keuangan, pajak. KPK untuk melihat kirakira ke depan seperti apa,” kata Mardiasmo di gedung KPK Jakarta, Senin (1/12).Q ant

9

antara foto

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (8/12).

Mahfud MD Jelaskan Sengketa Tapsel Jakarta, Bhirawa Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan mengenai sengketa pemilihan kepala daerah Tapanuli Selatan (Tapsel) di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar yang diduga diberikan Bupati Tapteng non-aktif Raja Bonaran Situmeang.

“Jadi, Bonaran itu meminta saya menjadi saksi yang meringankan. Saya juga bukan hanya bicara Bonaran, Bangkalan, dan juga lain-lain,” kata Mahfud seusai diperiksa KPK di Jakarta, Senin (8/12) kemarin.

Sengketa kabupaten Tapteng sendiri terjadi saat Mahfud masih menjabat sebagai Ketua MK yaitu 2011, sedangkan Mahfud adalah ketua MK periode 2008-2013.

“Saya hanya ditanya siapa majelis hakimnya, apakah Akil atau bukan? Bukan saya bilang. Majelis hakimnya Pak Sodiki, Pak Haryono, dan Pak Fadlil. Saya tidak tahu ada kasus penyuapan terhadap Akil. Saya ditanya begitu saja,” ungkap Mahfud.

Mahfud mengaku bukanlah menjadi saksi meringankan bagi Bonaran.

“Saya tidak jadi saksi meringankan. Saya memberi informasi, saya katakan Bonaran kirim surat kepada saya untuk menjadi saksi meringankan makanya saya datang. Saya katakan tidak mau jadi meringankan atau memberatkan. Saya hanya ingin memberitahu fakta saja. Kalau mau diberatkan, beratkan, kalau mau diringankan, ringankan,” tambah Mahfud.

Mahfud pun mengaku tida tahu mengenai dugaan suap

dalam proses sengketa pilkada tersebut.

“Saya tidak tahu. Kalau tahu, saya laporkan ke sini sejak dulu,” tambah Mahfud singkat.

Bonaran dalam perkara ini disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp750 juta.

Dalam surat dakwaan Akil Mochtar, Akil disebut menerima Rp1,8 miliar dari Bonaran Situmeang. Q ant

Jakarta, Bhirawa Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menunda pengesahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX yang diajukan kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono.

“Saran saya, Menkumham harus pending pendaftaran pengesahan pengurus DPP Golkar baik kubu Ical (Aburizal Bakrie, Red) maupun kubu Agung,” kata Yusril dalam kicauannya di akun twitter @Yusrilihza_Mhd, Senin (8/12) kemarin.

Menurut Yusril, Menkumham harus netral, berpikir dan bertindak legalistik dalam mengesahkan kepengurusan partai politik.

“Menkumham harus menjauhkan pertimbangan politik dalam mengesahkan kepengurusan partai,” kata dia.

Yusril mengatakan kalau ada dua kubu dalam kepengurusan hasil munas yang berbeda, itu berarti ada konflik internal dalam partai, dan konflik internal harus diselesaikan oleh mekanisme internal partai melalui mahkamah partai yang dibentuk oleh partai itu sendiri.

“Kalau selesai oleh mahkamah partai, Menkumham bisa sahkan. Kalau tak selesai, Menkumham harus tunggu putusan inkracht pengadilan, mana pengurus yang sah, baru disahkan,” katanya.

Menurut Yusril, yang jadi masalah adalah siapa yang memimpin partai selama konflik internal belum selesai sementara pengurus baru belum disahkan. Sebab, tidak mungkin kepemimpinan partai menjadi vakum karena pengurus baru belum disahkan Menkumham.

“Partai kan harus jalan terus dan harus ambil keputusan yang berimplikasi luas ke masalah kenegaraan,” kata dia.

Yusril yang pernah menjabat sebagai Menkumham itu berpendapat bahwa sebelum ada kepengurusan

DPP Golkar hasil Munas IX yang disahkan, sebaiknya roda organisasi partai dijalankan oleh pengurus lama, yakni hasil Munas VIII. “Saya berpendapat pengurus partai yang telah disahkan sebelum adanya konflik internal, dalam hal ini sebelum Munas Bali maupun Ancol, secara hukum harus dianggap sebagai pengurus yang sah sambil menunggu konflik internal selesai melalui mekanisme hukum dan Menkumham sahkan,” katanya.

Tampung Dua Kubu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya masih menampung daftar pengurus yang diajukan oleh kedua kubu di Partai Golkar.

“Kita tampung aja, kita kan pemerintah tidak boleh diskriminatif, mana yang benar mana yang tidak, nanti kita lihat,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin.

Dua kubu Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional. Kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas Golkar di Bali pada 30 November - 3 Desember 2014 di Bali. Sedangkan Kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar Munas pada 6-8 Desember di Jakarta.

Di Bali, Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi, sedangkan di Jakarta, Agung Laksono terpilih menjadi ketua umum melalui pemungutan suara.

Yasonna mengatakan, yang telah masuk ke Kemenkumham saat ini adalah daftar yang dihasilkan Munas Parti Golkar di Bali yang mengesahkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Yang sudah masuk dari Pak ARB tadi, saya sudah terima tadi, ada Pak ARB, ada Pak Idrus Marham, Bambang Soesatyo, MS Hidayat, Nurdin Halid. Jadi saya kira, kami terima dululah,” katanya. Q ant

Sebelas Pemkab/Pemkot Memperoleh Nilai B Sebanyak 11 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan nilai B dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2014. Jumlah ini merupakan peningkatan dibanding penilaian tahun sebelumnya, dimana hanya ada dua kabupaten/ kota yang meraih nilai B. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenetrian PAN-RB M. Yusuf Ateh menyebutkan, ke-11 pemerintah kabupaten/kota yang mendapat nilai B dalam AKIP adalah: Kabupaten Muara Enim (Sulsel), Kota Sukabumi (Jabar), Kabupaten Bantul (DIY), Kabupaten Kulon Progo (DIY), Kota Yogyakarta (DIY), Kabupaten Sleman (DIY), Kota Manado (Sulut), dan Kabupaten Badung (Bali).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam sam butannya saat penyerahkan secara penghargaan bagi Bu-

pati/Walikota yang memperoleh nilai B dalam laporan AKIP 2014 itu, di Jakarta, Senin (8/1) mengatakan, kerja keras aparatur negara harus terarah pada pencapaian tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ini membutuhkan perubahan pola pikir yang sangat radikal. Aparatur negara harus mampu mengubah mental priyayi menjadi pelayan. Dari sebelumnya biasa dilayani menjadi melayani masyarakat,” ujar Yuddy. Untuk itulah, lanjut Yuddy, kita melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN, kompeten dan akuntabel serta

Menteri PAN-RB dan Mendagri bersama Bupati/Walikota yang memperoleh nilai B dalam AKIP, Jakarta, Senin (8/12) mampu melayani masyarakat.

“Tanpa reformasi menyeluruh, pelayanan publik yang baik sulit terwujud. Investasi terhambat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terkendala,” paparnya.

Menteri PAN-RB menge-

mukakan, kini eranya fokus pada kemaslahatan masyarakat, yaitu upaya untuk menghasilkan output atau outcome yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, pemberian penghargaan bagi pemerintah kabupaten/kota yang berkinerja baik sangat positif untuk memacu daerah memperbaiki kualitas manajemen pemerintahan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. “Kami akan terus bersinergi dengan Kementerian PAN-RB untuk mencapai tujuan ini,” ujar Tjahjo.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenetrian PAN-RB M. Yusuf Ateh mengemukakan, evaluasi akuntabilitas kinerja kabupaten kota tahun 2014 dilaksanakan terhadap 462 kabupaten kota dari tahun lalu 424.

“Evaluasi pada tahun 2014 ini dilakukan bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi selain oleh Kementerian PANRB,” papar Yusuf. Q ist

EKONOMI - BISNIS

10

Selasa Pahing 9 DESEMBER 2014

Pemkab dan Bulog Probolinggo Gelar OP Probolinggo, Bhirawa Bulog Sub Divre Probolinggo dan Pemkab Probolinggo, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, mulai menggelar Operasi Pasar (OP) di Pasar Dringu, Pasar Leces, Semampir, Kec Kraksaan dan seterusnya di beberapa pasar yang ada di wilayahnya khusus untuk beras. Dalam OP itu harga beras yang dilepas ke konsumen Rp41 ribu per 5 kg.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Probolinggo, Sidik Widjanarko, Senin (8/ 12) mengungkapkan, OP dilakukan sejak tiga pekan lalu, yaitu menyisir dari daerah bagian barat Kab Probolinggo, tepatnya di

Pasar Dringu dan Pasar Leces.

Dari sisi stok yang ada pada Bulog Divre Probolinggo, tak ada masalah. Kini stok beras Bulog yang ada ini dinilai cukup untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, untuk sementara OP

direncanakan satu kali sambil melihat kemampuan pasar.

Jika masih dibutuhkan akan dipertimbangan untuk OP putaran berikutnya. Sementara harga beras di pasar tradisional di Kab Probolinggo, masih bertahan lebih dari level standart, melebihi dari harga yang diberikan Bulog saat ini. ‘’Kami berharap untuk permintaan beras di Kab Probolinggo, tetap berjalan datar sesuai dengan stok yang ada,’’ katanya.

Dari itu, dirinya akan selalu mensuplai beras terhadap masyarakat menyusul adanya

kenaikan BBM ini, selama persediaan beras masih maksimal, serta kualitas beras yang disediakan dibutuhkan dan cocok dikonsumsi masyarakat.

Dengan harga yang diberikan pihaknya memang jauh dari harga dipasaran, dimana harga dipasaran beras medium dengan harga Rp9.500 per kg, sedangkan kami menjual dengan harga Rp8.200 per kg. Dengan begitu dalam waktu hanya dua jam saja beras yang kami bawa sebanyak 1,5 ton langsung habis. ‘’Maka kami akan terus melakukan pemantauan di pasar

mengenai harga 9 bahan pokok, jika harga yang ada dipaaran dirasakan melambus diatas rata-rata maka kami siap melakukan operasi pasar besar-besaran, terhadap sembilan bahan pokok yang ada itu,’’ kataya.

Dengan kenaikan BBM saat ini pengaruhnya sangat besar terhadap harga sembilan bahan pokok, alasan pedagang ongkos angkutnya ikut naik, seperti cabe rawit saat ini sudah tembus Rp100 ribu per kg. Cabe merah besar harga dipasaran sudah sampai Rp120 ribu per kg. Bayangkan saja masyarakat tak be-

rani beli banyak sebab satu biji saja seharga Rp1.000,’’ katanya.

Tak hanya harga sembilan bahan pokok yang ikut naik, harga ikan lautpun naik drastis di beberapa pasar tradisional, seperti ikan gurami yang semula sebelum kenaikan BBM dengan harga Rp20 ribu per kg, kini harganya sudah mencapai Rp30 ribu per kg. Demikian juga dengan harga ikan lainnya kenaikannya antara Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per kg, harga kelapa sayur yang semula Rp5 ribu per buah naik menjadi Rp8 ribu hingga Rp10 ribu Q wap per buah.Q

RAGAM EKBIS

Pemkab Tulungagung Surati Ratusan Perusahaan Terkait UMK Tulungagung, Bhirawa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Tulungagung, memberi batas waktu hingga 21 Desember bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah itu, untuk menyampaikan keberatan atas pelaksanaan ketetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten) setempat 2015, sebesar Rp1.273.500 per bulan. ‘’Kami sudah layangkan surat pemberitahuan ke masing-masing perusahaan untuk menyampaikan tanggapan atas ketetapan UMK,’’ terang Kabid Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertran Tulungagung, Nina Hartiani, Senin.

Jika sampai batas waktu 21 Desember tak ada perusahaan yang menyampaikan surat permohonan dispensasi, lanjut Nina, maka UMK Tulungagung yang telah ditandatangani Gubernur Jatim Soekarwo, wajib ditindaklanjuti.

Nina mengisyaratkan, sanksi tegas akan mereka berlakukan apabila ada perusahaan yang nekat memberi upah di bawah batas UMK, terhitung mulai 1 Januari 2015. ‘’Begitu UMK ini diberlakukan 1 Januari 2015, semua harus menyesuaikan ketentuan yang berlaku,’’ imbaunya.

Menurut data Dinsosnakertran Tulungagung, jumlah perusahaan yang terdaftar di wilayah tersebut tercatat sebanyak 526 unit. Semua unit usaha itu, baik yang berskala kecil, sedang maupun besar, dipastikan Nina, telah menerima surat tembusan tentang ketetapan UMK dan mekanQ ant isme pelaksanaan di tahun 2015.Q

Sejumlah Investor Jajaki Pengelolaan Kigumas Malang Malang, Bhirawa Sejumlah investor mulai melakukan penjajakan untuk mengelola Kawasan Industri Gula Masyarakat (Kigumas) di Gondanglegi, Kab Malang, yang sudah telantar selama sekitar 10 tahun terakhir.

Komisaris PT Kigumas, Abdul Malik, Senin mengakui ada beberapa investor mengutarakan niatnya untuk mengambil alih pengelolaan Kigumas, namun hingga kini baru sebatas penjajakan saja, belum ada pembicaraan lebih lanjut dan lebih rinci dengan manajemen. ‘’Kami berharap, paling tidak awal tahun depan sudah bisa diketahui siapa yang bakal menjadi investor Kigumas dan setelah itu kami segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang salah satu poin pentingnya dalam menentukan komposisim kepemilikan saham,’’ tegas Abdul Malik yang juga Sekdakab Malang itu.

Malik mengakui, masa depan Kigumas mau tak mau harus diserahkan pada pihak ketiga (swasta), bahkan Pemkab Malang sebagai pemegang saham terbesar sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kigumas.

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 itu, lanjutnya, Pemkab malang bisa menjadi operator Kigumas, namun solusi terbaik untuk keberlangsungan dan perkembangan Kigumas akan lebih baik diserahkan pada pihak ketiga yang benar-benar berkeinginan Q ant mengelola pabrik gula itu.Q

riq/bhirawa

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara (tengah) bersama Direktur Utama Telkomsel, Alex J Sinaga (kedua dari kanan), Dirjend SDPPI Postel Kemkominfo, M Budi Setiawan (paling kanan), Plt Direktur Utama Telkom, Indra Utoyo (kedua dari kiri), Direktur Sales Telkomsel, Mas’ud Khamid (paling kiri) saat peluncuran Layanan Komersial Mobile 4G LTE Telkomsel yang pertama di Indonesia, Senin (8/12) di Jakarta.

4G LTE Dorong Terbentuknya Masyarakat Digital Indonesia Surabaya, Bhirawa Hadirnya teknologi selular generasi keempat ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara lainnya di dunia yang telah mengadopsi 4G, dan sekaligus merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia akan mobile broadband yang terus meningkat. ‘’Setelah sukses melakukan serangkaian uji coba 4G LTE sejak tahun 2010, termasuk yang terakhir dilakukan di Bali pada ajang KTT APEC 2013, kini kami menghadirkan layanan mobile 4G LTE

pertama di Indonesia secara komersial, yang benar-benar bisa dinikmati masyarakat,’’ ungkap Direktur Utama Telkomsel, Alex J. Sinaga, Senin (8/12).

Alex menambahkan, layanan ini akan memberikan pengalam a n digital lifestyle yang terbaik, dimana kini semakin banyak pelanggan yang mengakses rich content melalui smartphone-nya. Selain itu dengan hadirnya Telkomsel 4G LTE diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan Indonesia di berbagai bidang, sejalan dengan up-

aya pemerintah Indonesia di era yang baru ini.

Sedangkan Ketersediaan 4G LTE bagi Indonesia dapat membuka dan mempercepat akses terhadap lebih banyak lagi informasi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia, membentuk gaya hidup digital di tanah air dan mendorong terciptanya masyarakat digital Indonesia. ‘’Layanan 4G LTE dipercaya memberikan pelanggan kepuasan tersendiri di dalam menikmati berb-

Telkom Manjakan Pelaku UKM, Diminta untuk Lebih Kreatif Jelang Natal, Harga Daging Merangkak Naik Surabaya, Bhirawa Tanpa henti, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) senantiasa memanjakan pelaku bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar semakin kreatif, mandiri dan hebat. Berbagai program diluncurkan Telkom, sejak pencanangan Program Indonesia Digital Entrepreneur (IndiPreneur) tahun 2013.

Diantaranya peluncuran paket SME Indonesia Bisa di 100 sentra industri, portal registrasi UKM www.smartbisnis.co.id, aplikasi khusus e-POS (Point of Sales) yang diberi nama BOSTOKO hingga aplikasi CRM khusus untuk UKM berbasis android yakni ZAPA. Berbagai penghargaan juga telah diterima Telkom atas kepedulian dan aktifitas yang dilakukan untuk memberikan layanan, dan kemudahan bagi pelaku UKM dalam mengembangkan bisnisnya, baik dalam negeri

maupun luar negeri. Belum lama ini, kinerja Telkom di apresiasi dan menerima penghargaan atas program IndiPreneur dari Komunitas Telcos Dunia dalam ajang World Communication Award 2014 yang diselenggarakan di London, tanggal 2 Desember 2014 untuk kategori Best Small Business Service.

Kini Telkom melakukan soft launching SME in a Box dengan produk yang diberi nama SHOP-BOX, sebuah produk dan layanan untuk lebih memudahkan pelaku bisnis UKM menikmati konektivitas dan aplikasi BOSTOKO, sekaligus Registrasi smartbisnis dan layanan lainnya secara terintegrasi. Seluruh layanan itu tersedia dalam satu boks/kotak, dimana dengan sekali bayar maka pelaku UKM langsung mendapatkan semuanya. ‘’Ini wujud komitmen Telkom untuk selalu mengembangkan

UKM Indonesia menjadi UKM Hebat. Berbagai produk dan layanan senantiasa kami kembangkan untuk kemudahan UKM. Disamping itu kami juga menyediakan berbagai akses/ channel bagi UKM untuk berinteraksi langsung dengan Telkom, baik melalui visiting/diskusi langsung, telepon 500250 atau digital/social media,’’ jelas Muhammad Awaluddin saat membuka soft-launching SHOP-BOX. Awaluddin menambahkan, khusus SHOP-BOX ini, Telkom memberikan produk dan layanan yang sangat praktis. Pelaku UKM tinggal order satu kotak SHOP-BOX yang sudah berisi modem speedy, aplikasi BOSTOKO, aplikasi smartbisnis, panduan penggunaan yang sangat sederhana sehingga pelaku UKM bisa mengaktifkan sendiri baik Speedy secara plug-andQ ma play maupun Aplikasinya.Q

BRI Kuncurkan CSR Rp 5,9 M untuk Alun-alun Malang, Bhirawa Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang diperuntukan revitalisasi Alun-alun Merdeka Kota Malang. Besaran CSR yang diberikan untuk revitalisasi Alun-alun Merdeka sebesar Rp5.9 miliar.

Pimpinan BRI Wilayah Ma-

agai aktivitas yang erat dengandigital lifestyle s e p e r t i a k s e s video streaming dan musik dengan kualitas yang lebih baik dan waktu tunggu yang lebih cepat, serta menikm a t i game online t a n p a a d a n y a delay dengan kualitas gambar H D (High Definition),’’ jelasnya.

Sementara itu, download/upload file juga dapat dilakukan lebih cepat, melakukan video conference dengan kualitas koneksi dan gambar yang lebih jernih, dan mengakses data di cloud dengan lebih Q riq cepat.Q

lang, Mardiwibawa, kepada wartawan usai mengikuti peletakan batu pertama revitalisasi Alun-alun Merdeka Kota Malang, Senin (8/12) kemarin, mengutarakan, CSR untuk alun-alun ini merupakan CSR yang pertama. ‘’CSR ini, diberikan untuk melakukan revitalisasi alun-

alun dengan harapan masyarakat Kota Malang dan sekitarnya bisa menikmati alun-alun yang merupakan icon Kota Malang,’’ tukas Mardiwibawa.

Pemberian CSR untuk pembangunan alun-alun ini, lanjutnya, sebagai bentuk keperdulian BRI kepada masyarakat. Karena BRI bisa menjadi besar se-

perti sekarang ini lantaran masyarakat Kota Malang juga. ‘’Nasabah BRI di Kota Malang ini sangat besar, bahkan kalau kami hitung secara mayoritas, masyarakat Kota Malang ini merupakan nasabah BRI, makanya tak salah kalau BRI memberikan CSR untuk kemaslahatan masyarakat Kota

Malang,’’ tuturnya.

Diakui Mardiwibawa, CSR untuk revitalisasi alun-alun Kota Malang ini, sudah direncanakan sejak tahun 2013 lalu, hanya saja ada desain yang harus disepakati bersama antara BRI dan Pemkot Malang, sehingga baru bisa dilakukan peletakan batu perQ mut tama Senin (8/12) kemarin.Q

Surabaya, Bhirawa H-16 sebelum Hari Natal, beberapa kebutuhan pokok sudah mulai mengalami lonjakan harga. Termasuk daging sapi dengan kualitas super (minim lemak ). Para pedagang di Pasar Menur mengeluh kenaikan harga itu, yang berdampak kepada penurunan omzet pedagang sebesar 10%.

Muntholib, salah satu pedagang di Pasar Menur ini mengungkapkan jika sebelum 3 Desember harga daging masih berada di kisaran Rp95 ribu hingga Rp97 ribu per kilogramnya, kini telah menjadi Rp102.000 hingga Rp105.000 per kg nya.

Dengan naiknya harga daging ini, diakuinya jumlah pembelinya mengalami penurunan. ‘’Kenaikan harga daging Rp1.000 hingga Rp2.000 memang sangat berpengaruh terhadap yang saya jual. Jika dalam satu hari harga dalam keadaan normal bisa menghabiskan 40 kg daging, kini hanya bisa menjual 25 hingga 28 kg saja. Semuanya tergantung terhadap daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, maka menghabiskan stok jualan butuh waktu 3 hari,’’ ujar pria beranak dua itu, di Surabaya Senin (8/12) kemarin.

Muntholib menambahkan, kenaikan harga bisa berlangsung selama tiga bulan. Artinya hingga masuk bulan kedua di tahun 2015. Namun hal itu tak dapat dijadikan landasan, hal ini bergantung kepada kebijakan pemerintah terkait swasembada sapi yang saat ini sedang direncanakan pemerintah. ‘’Hari ini mahal, kedepannya bisa swasembada sapi atau sementara melakukan impor daging maka tak mustahil harganya bisa mengalami penurunan. Tapi turunnya pun tak akan terlalu banyak, mungkin hanya sekitar Rp5 ribu,’’ jelasnya.

Muntholib mengharapkan, agar harga daging sapi dengan kualitas super bisa di kisaran Rp80 ribu per kg. Karena dengan harga daging yang di jualnya dapat habis dalam waktu sehari.

Dengan durasi waktu inni, dirinya dapat kulakan kembali karena mayoritas pelanggannya adalah penjual makanan yang menggunakan daging sebagai menunya. ‘’Harganya murah, dagangan cepat habis maka saya bisa kulakan kembali. Karena ibu-ibu banyak yang memiliki warung.

Jadi dengan harga murah, pembeli dan penjual bisa mendapatQ wil kan keuntungan,’’ tutupnya.Q

Harga Cabai Masih Naik, Daging Stabil Pasokan yang minim akibatkan curah hujan tinggi yang membuat sejumlah petani cabai mengalami gagal panen, membuat harga cabai di wilayah Bojonegoro masih di kisaran Rp55 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram.

Hal itu di katakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab Bojonegoro, Basuki saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (8/12). Menurutnya, jika kedepan stock minim maka diprediksi harga cabai akan terus meningkat. ‘’Sekarang stock cabai

baik di dalam maupun luar Bojonegoro berkurang, membuat harga cabai mengalami kenaikan. Dalam sepekan ini harganya mencapai Rp55 ribu sampai Rp60 ribu untuk per kilogramnya,’’ jelasnya.

Menurutnya, harga cabai di Bojonegoro sempat dikisaran harga Rp7.500

sampai Rp15.000 per kilogram saat petani cabai di sejumlah wilayah Bojonegoro maupun luar Bojonegoro mengalami panen raya. Sehingga diprediksi untuk harga cabai selanggit ini akan turun bersamaan dengan panen raya di akhir bulan Desember nanti. ‘’Kami prediksi untuk harga cabai bisa turun di akhir Bulan Desember nanti, dimana saat itu banyak panen raya cabai di sejumlah wilayah Bojonegoro,’’ terangnya.

Sementara itu, untuk harga daging sapi di pasaran di wilayah Bojonegoro mencapai Rp92 ribu per kilogramnya. Harga itu masih stabil meskipun ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan itu tidak begitu berpengaruh. ‘’Untuk daging sapi di angka Rp92 ribu per kilogram, itu berdasarkan hasil pantauan kami di sejumlah pasar di wilayah Bojonegoro seperti Pasar Kota, Sumberejo dan KaQ bas litidu,’’ imbuhnya.Q

Salah satu penjual kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bojonegoro.

bas/bhirawa

Selasa Pahing 9 DESEMBER 2014

SAMBUNGAN

11

Wabup Madiun Berangkatkan 15 KK Transmigrasi ke Kalbar

Daerah Kelimpungan Hadapi Penghentian Kurikulum 2013

 Sambungan hal 1

tuk mengetahui sendiri surat yang diberikan oleh Menbuddikdasmen. Sebab, surat itu juga tidak ada tembusan untuk Dindik. “Kami baru menerima surat edaran itu dan mengetahui isinya setelah menerima email dari kepala sekolah tadi pagi (kemarin),” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/12).

Alumnus Lemhanas 2008 ini mengatakan, sempat beredar informasi Kurikulum 2013 dihentikan secara total. Bahkan, pertemuan kepala sekolah seSurabaya yang digelar Dindik Surabaya sempat mendapat interupsi sejumlah kepala sekolah karena implementasi K-13 dihentikan secara total, baik bagi sekolah yang baru menerapkan satu semester maupun yang sudah menjalankan tiga semester.

Seperti diketahui, penghentian implementasi Kurikulum 2013 untuk sekolah yang baru menerapkan satu semester tidak berimbas di Surabaya.

Sebab, seluruh sekolah negeri mulai SD sampai SMA/SMK di Kota Pahlawan sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama tiga semester baik didanai APBN maupun APBD Sura-

Kadinsosnakertrans Kab Madiun Ir Wijanto Joko Purnomo MM menjelaskan 15 KK yang berangkat transmigrasi kemarin berasal dari sejumlah kecamatan yakni dari Desa Kedungjati dan Desa Kedungrejo Kec Balerejo sebanyak 4 KK , dari Desa Bolo, Bodag dan Kepel Kecamatan Kare sebanyak 7 KK, dari Desa Pagotan Kecamatan Geger sebanyak 1 KK, dari Desa Mojorayung Kec Wungu sebanyak 1 KK, dari Ds Klumutan Kec Saradan sebanyak 1 KK dan dari Desa Mruwak Kecamatan Dagangan sebanyak 1 KK. Selama tinggal 11 bulan di daerah transmigrasi mereka akan mendapatkan hak-hak antara lain hal mendapatkan pelayanan informasi, hak pelayanan pelatihan, penampungan, permakanan, kesehatan, transportasi sampai lokasi transmigrasi. Selain itu mereka juga akan mendapat pendampingan, bantuan bibit tanaman, jatah hidup selama 11 bulan dan juga mendapatkan lahan seluas 2 hektare. “Kami berharap para transmigran yang berangkat benar-benar mempunyai semangat yang kuat untuk bekerja meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Madiun Drs H Iswanto MSi dalam sambutannya mengatakan program transmigrasi pada saat ini jumlah/kuotanya sangat terbatas, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu peserta transmigran asal Kab Madiun yang jumlahnya mencapai 15 KK dan rata-rata masih usia muda ini benarbenar diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Selama di perantauan lanjut Wabup Iswanto, hendaknya mereka meningkatkan semangat gotong royong, bahu membahu menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan peserta transmigran yang lainnya di luar Kabupaten Madiun. “Jaga nama baik masyarakat Kab Madiun yang berbudaya sopan santun, berkepribadian baik selama di perantauan, karena niat kita sama yaitu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Pada kesempatan ini Wabup Iswanto, juga berpesan agar lahan yang diberikan hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik dengan menanam tanaman yang cocok dengan kondisi lahan yang ada sehingga menghasilan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu menempati tempat yang baru hendaknya para transmigran segera beradaptasi dengan lingkungan setempat agar dapat tinggal dengan nyaman dan aman.  dar

Lahan untuk Runway Bandara Trunojoyo Ditambah  Sambungan hal 1

Menurutnya, lahan yang merupakan milik 64 orang tersebut seharga Rp 110 ribu per meter2. Penetapan harga pemkab menggunakan rujukan Tim Independen untuk menaksir harga tanah sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan lokasi. Hasil penilaian Tim Independen, harga lahan terendah Rp 97 ribu dan tertinggi Rp 115 ribu per meter2. “Untuk pembayaran ganti rugi lahan tersebut, ada sebagian lahan yang terkena jalan sehingga harus dibayar pada 2015 dan sebagian dibayar tahun ini,” terangnya.

Fadillah menegaskan, pembebasan lahan tahap kelima ini dilakukan untuk pengembangan posisi runway dan penambahan fasilitas pendukung seperti tempat parkir. “Jadi, pada 2015 Sumenep sudah memiliki bandara dengan panjang runway 1.400 meter dan beberapa fasilitas pendukung. Sementara runway yang ada saat ini masih 1.160 meter,” tuturnya.

Kepala Satuan Kerja Bandara Trunojoyo Dwi Ariyanto menyatakan untuk memulai pembangunan perpanjangan runway bandara, pihaknya mengaku tidak bisa langsung melakukan karena masih menunggu tindak lanjut yang dilakukan pemkab setempat. Sebab, masih ada tahapan selanjutnya yang harus dipersiapkan seperti sertifikat lahan yang baru dibebaskan itu. “Kami akan menunggu tindak lanjut dari pemerintah seperti sertifikat tanah. Kalau sertifikatnya sudah ada, selanjutnya baru akan diprogramkan lagi pada 2015,” jelas Dwi Ariyanto.

Dwi memaparkan, jika sertifikatnya sudah ada pihaknya akan memasukkan di pembahasan APBNP 2015, tidak bisa masuk pada APBN murni. Karena, sebenarnya pada 2014 ini pihaknya sudah memprogramkan perpanjangan runway ini, namun karena ada keterlambatan pembebasan lahan dari pemkab akhirnya program perpanjangan dihapus pada akhir Oktober tahun ini. “Sebenarnya program perpanjangan runway tahun ini sudah masuk tapi karena manunggu dari pemkab terkait pembebasan lahan akhirnya program itu dihapus, jadi kami harus mengajukan lagi pada tahun berikutnya,” imbuhnya.  sul

Cita-cita Jadi Sopir Bus  Sambungan hal 1

tikkan dengan pilot (barangkali, red) bila sekarang ini. Selain penampilannya yang parlente, ternyata banyak gadis cantik yang bercitacita dipersunting oleh sopir bus,’’tegas Sekwan DPRD Jatim Achmad Jaelani sembari ngakak saat menceritakan pengalaman mudanya.

Karenanya, saat ikut Lemhanas di Jakarta sebagai syarat duduk sebagai pejabat, ayah dari tiga putera ini dengan blak-blakan mengaku keinginannya dan cita-citanya saat muda sederhana, ingin menjadi sopir bus. ‘’Memang banyak teman saya yang kaget sekaligus tertawa, saat saya menceritakan keinginan saya sebagai sopir bus. Padahal teman lainnya banyak yang bercita-cita bekerja sebagai tentara, dokter dan insinyur,’’aku pria murah senyum ini.

Ditambahkannya, sejak kecil dirinya tak pernah berpikiran sebagai seorang pejabat di lingkup Pemprov Jatim. Selain berasal dari kalangan keluarga yang ekonominya pas-pasan, keluarganya tinggal jauh dari kota. Karenanya, mantan Asisten IV ini tidak memiliki cita-cita setinggi langit seperti yang dilakukan teman-teman sebayanya. ‘’Jujur saat itu saya tahu diri. Karena untuk sekolah di SMA saja, kami dan keluarga harus banting tulang. Dari situlah, cita-cita yang saya miliki cukup sederhana. Apalagi saat itu sopir bus menjadi favorit dan incaran bagi semua remaja laki-laki seusia saya yang latar belakang ekonominya pas-pasan,’’lanjutnya.  cty

 Sambungan hal 1

baya. Artinya, mereka akan tetap menggunakan K-13 pada semester genap mendatang.

Meski suasana gaduh, Harun tetap akan melaksanakan sebagaimana imbauan menteri, yakni menerapkan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Ke depan, seluruh program yang berkaitan dengan peningkatan mutu guru akan difokuskan menggunakan metode yang sesuai dengan KTSP. Selain itu, Harun juga akan tetap mengumpulkan seluruh Kepala Dindik Kabupaten/Kota pada Rabu (10/12) besok untuk menerima masukan dari daerah terkait pelaksanaan terbatas K-13. Tujuannya mengelompokkan daerah mana saja yang siap memberlakukan Kurikulum 2013 dan mana yang masih memakai KTSP. “Kita juga sudah mengirim surat kepada 1.053 sekolah di Jatim yang telah menerapkan kurikulum baru selama tiga semester. Apakah mereka akan terus melanjutkan Kurikulum 2013 atau justru ingin kembali ke KTSP,” ujar dia.

Terkait pembelian buku K-13 semester genap yang sudah terlanjur dilakukan oleh kabupaten/ kota dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Harun

nyangkut pendidikan yang merupakan hajat hidup orang banyak.

“Kalau dihentikan tibatiba seperti ini, seakanakan membenarkan pendapat di masyarakat bahwa ganti menteri ganti kurikulum. Belum lagi banyak guru yang dibuat bingung dengan perubahan mendadak ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki menyambut postif terkait keputusan Menbuddikdasmen dalam menghentikan K-13. Namun dengan catatan, penghentian ini diiringi dengan perbaikanperbaikan K-13. “Kalau hanya dihentikan saja tanpa perbaikan ya percuma,” tutur dia.

Menurut Zainudin, sejak awal pelaksanaan K-13 sudah amburadul. Sehingga jika dipaksakan justru akan berdampak negatif bagi pendidikan. “Secara teknis saja kita sudah bisa melihat, bagaimana K-13 ini karut marut.

Bukunya saja sampai sekarang banyak yang belum dapat. Gurunya sendiri juga banyak yang tidak paham,” kata Zainudin.

3. SMA : Rp 1,6 miliar Program : - Pelatihan untuk 380 guru 4. SMK : Rp1,8 miliar Program : - Pelatihan untuk 1.560 guru Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

meminta agar buku tersebut disimpan baik-baik di sekolah untuk dijadikan referensi jika sewaktuwaktu dibutuhkan. “Pokoknya semua kabupaten/kota tetap harus melanjutkan pemesanan buku itu,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim Ichwan Sumadi menilai implementasi K-13 jangan dihentikan. Namun dilanjutkan dengan perbaikanperbaikan. Sebab, pemerintah telah mengeluarkan anggaran hingga triliunan rupiah untuk penerapan Kurikulum 2013. Anggaran itu telah dipakai pelatihan guru hingga penyediaan buku. “Kalau kurikulum dihentikan, anggarannya jadi muspro (mubazir),” ungkapnya.

Ichwan mengatakan, ada baiknya Mendikbud dalam pengambilan keputusan jangan tergesagesa. Mendikbud seharusnya mendengarkan pendapat dari banyak pihak mulai DPR RI, Dindik, hingga organisasi profesi seperti PGRI. Sebab, hal itu me-

Rp 49,93 Miliar Terbuang Kerja keras pemerintah, mulai

Jatim Terima DIPA 2015 Rp 64 Triliun  Sambungan hal 1

Rp 10,115 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp 1,161 triliun.

Sementara Pemprov Jatim mendapat jatah DIPA TA 2015 sebesar Rp 8,830 trililun yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp 2,112 triliun, DBH SDA sebesar Rp 1,363 triliun, DAU sebesar Rp 1,587 triliun, DAK sebesar Rp 66,039 miliar, dan Dana Transfer Lainnya sebesar Rp 3,701 triliun.

Seusai menyerahkan DIPA, Presiden Jokowi menegaskan kepada seluruh jajaran pimpinan kementerian/lembaga dan gubernur se-Indonesia untuk menggunakan dan mengolah DIPA TA 2015 dengan tepat, cermat, dan bijak. Pasalnya, DIPA adalah uang milik rakyat, sehingga harus digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.

“Marilah kita gunakan sebaikbaiknya uang rakyat ini. Ingat, uang ini bukan uangnya pemerintah dan bukan uangnya presiden. Tapi ini adalah uang rakyat, amanat dari rakyat, jadi sudah sewajibnya kita menggunakannya untuk menyejahterakan rakyat,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga meminta kepada para gubernur untuk langsung bergerak cepat dan bekerja dengan satuan kerja di provinsi masing-masing demi mempercepat pembangunan daerah. “Setelah ini kita segera bekerja keras mencapai program prioritas yang sudah kita canangkan dan segera selesaikan kendala yang dihadapi,” katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi

mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga pemerintahan non kementerian, dan para gubernur, agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan sebelumnya dalam melaksanakan DIPA TA 2015, yaitu menumpuknya kegiatan di akhir tahun.

Bahkan ia dengan tegas akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) agar pelaksanakan proyek kegiatan maksimal diselesaikan pada Maret. “Sudah seharusnya, setelah penyerahan DIPA ini, bisa langsung dilaksanakan lelang. Jadi pada akhir Maret atau awal April semua proyek bisa dijalankan,” tuturnya.

“Tujuannya agar peredaran uang, kegiatan, dan proyek juga dapat berjalan lancar. Ini akan berimbas pada kualitas barang, keberhasilan pembangunan proyek, bangunan, jembatan, dan lainlainnya. Serta tidak akan terjadi lagi kejar-kejaran deadline pada Oktober, November, dan Desember,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P S Brodjonegoro dalam laporannya mengatakan, DIPA yang diserahkan untuk Kementerian Negara/ Lembaga pada TA 2015 berjumlah 22.787 DIPA, dengan nilai sebesar Rp 647,3 triliun. Dengan rincian, DIPA Kewenangan Satuan kerja Pemerintah Pusat (untuk kantor pusat dan instansi vertikal di daerah berjumlah 18.648 DIPA dengan nilai Rp 627,4 triliun, serta DIPA Kewenangan Satuan kerja Pemerintah Daerah (terkait dengan dekonsentrasi, tugas pem-

bantuan, dan urusan bersama) berjumlah 4.139 DIPA dengan nilai Rp 19,9 triliun.

“DIPA TA 2015 untuk Kementerian Negara/Lembaga masih menggunakan nomenklatur struktur kabinet Indonesia Bersatu II di bawah pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini karena UU APBN TA 2015 dan Perpres Rincian APBN TA 2015 ditetapkan oleh pemerintahan SBY bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat periode lalu,” jelasnya.

Selain penyerahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, pada kesempatan itu juga diserahkan buku Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk 34 (tiga puluh empat) provinsi sebagai dasar pelaksanaan APBD TA 2015.

Khusus untuk DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, merupakan DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) yang disahkan berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2015, sebagai dasar penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Pemerintah Daerah. Anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 ditetapkan sebesar Rp 647,04 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp 516,4 triliun, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 16,6 triliun, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta sebesar Rp 547 miliar, Dana Desa Rp 9,06 triliun, serta Dana Transfer Lainnya sebesar Rp 104,4 triliun.  iib

Lagi, Pemprov Keluarkan SE Pembatasan Rapat di Luar Kantor  Sambungan hal 1

luruh kegiatan di lingkungan masing-masing SKPD, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan SKPD. Kemudian, menghentikan rencana kegiatan konsinyering atau Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor seperti di hotel, villa, cottage, resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan SKPD yang memadahi.

“Salah satu yang juga penting adalah SKPD diminta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan di luar kantor secara berkala tiap enam bulan sekali, dan melaporkan kepada Gubernur Jatim melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Biro Administrasi Pembangunan,” jelas

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, Senin (8/12).

Menurut Sukardi, total ada enam item dalam SE yang ditandatangani Sekdaprov Jatim atas nama Gubernur Jatim ini. Dalam SE yang kedua ini dijelaskan lebih rinci dan mendetil larangan dan imbauan yang harus dipatuhi masing-masing SKPD, seperti soal biaya perjalanan dinas.

“Surat Edaran yang telah kita keluarkan ini agar disampaikan pada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit terkecil seperti UPTD, untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam surat edaran ini secara konsisten dan sungguhsungguh,” ungkapnya.

Sementara mengenai pembatasan rapat di luar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Dr H Jarianto MSi mengaku tetap akan mematuhi kebijakan yang sudah dikeluarkan.

“Kami tidak masalah jika memang rapat tidak boleh dilakukan di hotel,” katanya.

Menurutnya, di lokasi perkantorannya juga terdapat bangunan pertemuan atau rapat yang melibatkan jumlah peserta yang cukup banyak. Misalkan saja, di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan, Pasuruan. “Lokasinya cukup besar dan bisa memuat peserta cukup banyak. Selain itu, di lokasi juga terdapat tempat istirahat bagi para peserta jika memang rapat dilakukan selama beberapa hari,” katanya.

Soal Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) yang memprotes kebijakan tersebut, Jarianto mengatakan, pihaknya mempersilahkan PHRI untuk berjuang ke Kementerian PAN. Sebab, pihaknya juga tidak bisa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan.  iib.rac

tingkat pusat hingga daerah dalam mempersiapkan Kurikulum 2013 (K-13) sia-sia sudah. Program yang sudah dipersiapkan sejak 2012 lalu, tiba-tiba direm mendadak oleh Menbudikdasmen Anies Baswedan.

Betapa tidak, berbagai program yang diluncurkan sekaligus dukungan anggaran yang digelontorkan harus berakhir tanpa manfaat. Di Jatim misalnya, tahun ini anggaran lebih dari Rp 43 miliar sia-sia dikeluarkan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pelatihan guru mulai jenjang SD, SMP dan SMA/SMK sekaligus Bansos untuk pendampingan K-13 di sekolah imbas.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim Nuryanto nyaris tak dapat berbicara terkait penghentian K-13 secara tibatiba itu. Dia mengaku, selama ini sudah banyak usaha yang dilakukan agar K-13 dapat tetap berjalan meski ada berbagai masalah. Mulai tahun anggaran 2013, pelatihan untuk persiapan K-13 secara serentak sudah dilakukan dengan sasaran 3.800 guru. Selanjutnya pada tahun anggaran 2014, sasaran pelatihan bertambah menjadi 4.200 guru dengan anggaran Rp 8 miliar.  tam

Pemprov Usulkan Tak Ada Skema Pemberhentian Massal PTT  Sambungan hal 1

PTT di ruang kerja Sekdaprov Jatim, Senin (8/12).

Akmal menjelaskan, sekarang sedang terjadi masa transisi antara rencana perekrutan PPPK dan pemberhentian penerimaan tenaga PPT. Dalam masa transisi ini, dimanfaatkan untuk melakukan penataan tenaga PTT yang kini sudah ada di lingkungan Pemprov Jatim, yang jumlahnya mencapai 7.000 orang lebih, termasuk melarang melakukan rekrutmen PTT selama 2015 nanti.

Oleh karena itu, BKD Jatim kini sedang melakukan penataan seluruh PTT yang ada di pemprov, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan.

Penataan ini dilakukan berdasarkan perintah Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, yang selanjutnya ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim dengan mengeluarkan surat edaran kepada Kepala SKPD Nomor : 810/7086/212.3/2014 perihal Penilaian PTT Tahun 2014 dan Larangan Pengangkatan PTT Tahun 2015.

Dalam surat tersebut dijelaskan, sehubungan dengan adanya rencana penertiban PTT dan BLUD non PNS, SKPD seluruh pemprov diminta untuk melakukan evaluasi kinerja PTT maupun pegawai BLUD non PNS. Selain meminta SKPD untuk melakukan evaluasi PTT, dalam surat tersebut juga meminta SKPD untuk tidak mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya termasuk tenaga PTT. Keputusan ini diambil meninjaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 810.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013.

“Yang kita pikirkan sekarang, jangan sampai ada pemberhentian PTT secara massal jika rekrutmen PPPK dilakukan. Lamanya pembahasan RPP tersebut juga dikarenakan membahas nasib PTT ini. Sebab masalah PTT ini tidak hanya terjadi di pemprov, tapi sudah menasional. Mulai di kementerian hingga di kabupaten/kota,” jelas Akmal.

Menurut Akmal, jika tenaga PTT yang kini sedang mengabdikan dirinya di pemprov tidak bisa masuk

dalam PPPK, harus ada jalan keluarnya. Jangan sampai karena PTT tidak dibutuhkan lagi kemudian diberhentikan begitu saja. “Kalau tidak ada PPT, pelayanan juga bisa macet,” katanya singkat.

Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Jatim ini mengaku, hingga saat ini belum mengetahui isi RPP secara jelas.

Apakah nantinya PTT bisa langsung menjadi PPPK atau rekrutmen PPPK sama seperti rekrutmen CPNS yang memiliki kuota terbatas.

“Yang saya ketahui, rekrutmen PPPK itu berbasis analisis beban kerja dan analisis jabatan. Ada beberapa hak yang sama seperti PNS kecuali pensiun.

Yang terpenting pula, jangan sampai saat rekrutmen PPPK dilakukan, kemudian memutus kerja PTT,” ungkapnya.

Terkait evaluasi PTT di lingkungan Pemprov Jatim, Akmal mengakui jika selama ini evaluasi PTT yang dilakukan SKPD (masih sarat dengan unsur like and dislike. Hal itu bisa terlihat dari nilai yang diberikan SKPD semuanya bersifat baik.

“Setiap tahun selalu ada evaluasi untuk memperpanjang kontrak tenaga PTT, tapi semuanya selalu menyatakan baik. Saya ya jadi curiga.

Masak kok baik semua setiap tahun. Pasti ada yang tidak jujur dalam penilaian itu,” ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah itu, kata Akmal, Pemprov Jatim akan membuat tim khusus melakukan cek langsung di SKPD. Materi yang dicek seperti apakah betul PTT tersebut bekerja di SKPD, sesuai dengan kemampuan, posisinya di mana, tugasnya apa dan kompetensinya seperti apa.

“Kalau perlu nanti krosceknya seperti sidak (inspeksi mendadak) yang melibatkan tim dari BKD, Inspektorat, Satpol PP, Biro Hukum dan Biro Organisasi. Saya juga tidak tahu, kok tiba-tiba jumlahnya bisa mencapai 7.000 PTT. Padahal saat awal saya menjabat kepala BKD jumlahnya baru 4.000 PTT. Mereka biasanya mengangkat sendiri tanpa melapor ke BKD,” ungkapnya.  iib

Jadi Objek Wisata, Pemerintah Alokasikan Rp 200 M Tiap Hari untuk Bersihkan Sungai  Sambungan hal 1

berbahasa Indonesia sambil menunjuk gedung-gedung pencakar langit di kanan kiri jalan yang dilewati rombongan.

Lebih jauh diceritakan, bahwa 30 tahun yang lalu, masyarakat Guangzhou belum bisa makan dengan sempurna karena kondisi ekonomi yang masih terpuruk. Bahkan Awen mengistilahkan belum semua warga bisa makan. “Baru 20 terakhir ini masyarakat Guangzhou bisa makan dengan sempurna,” ujar Awen.

Lantas mengapa perkembangan kota bisa begitu pesat? Menurut Awen adalah karena di sana tidak ada korupsi. “Kalau ketahuan ada pejabat korupsi, langsung dihukum mati di depan umum. Tidak peduli itu, bupati, wali kota, atau gubernur. Inilah sebabnya, sehingga mereka jera dan tidak berani untuk korupsi lagi,” jelas Awen.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan redaksi Surat Kabar Harian Guangzhou, terungkap bahwa Pemkot Guangzhou mengeluarkan sedikitnya 100 juta Yuan (sekitar Rp 200 M) setiap harinya untuk biaya membersihkan su-

ngai di kawasan tersebut. Karena sungai tersebut digunakan masyarakat untuk beragam aktivitas, dan menjadi salah satu andalan objek wisata setempat.

Di negara-negara maju, sungai bukanlah sekadar penampung aliran air tetapi juga sebagai tempat wisata.

Pemandangan sekitar sungai menjadi daya tarik tersendiri. Hal itu pulalah yang terjadi di Pearl River (Sungai Mutiara). Pearl River juga disebut dengan Sungai Guandong atau Canton.

Dengan panjang 2.214 km, sungai ini adalah sungai terbesar ketiga di Tiongkok sekaligus menjadi yang terbesar di Guangzhou. Pearl River terdiri dari sungai Xi, Liuxi, Bei dan Dong dan keempatnya bergabung di Guangzhou yang bermuara di Laut Selatan. Awalnya, sungai ini memiliki lebar 2.000 meter namun secara bertahap menyusut menjadi 180 meter saja. Dinamakan Pearl karena ada sebuah batu besar di sungai ini berbentuk bulat, halus sehingga tampak seperti mutiara (pearl).

Ditanya mengenai sanksi bagi perusahaan yang membuang limbah di sungai, pemimpin redaksi Surat Kabar Harian Guangzhou, Tian Xiaoping menjelaskan pemerintah tidak

segan-segan menutup izin usaha perusahaan yang bersangkutan. Apalagi Pearl River selama ini menjadi objek wisata andalan kota ini.

Rombongan juga diajak menaiki kapal wisata pada malam harinya.

Memang betul, naik kapal di malam hari terlihat pemandangan di kiri kanan sungai begitu mengagumkan.

Sedikitnya ada 10 jembatan merentang di sungai ini. Beberapa hotel dan pusat perbelanjaan berdiri rapi di tepian Pearl River. Jika sungai-sungai lainnya menyuguhkan pemandangan alam, Pearl River justru memberikan pesona khas daerah perkotaan modern.

Ketika malam tiba, sungai ini menebarkan kecantikannya. Jembatan dihiasi warna-warni lampu neon tampak seperti pelangi yang menghiasi sungai.

Air sungai merefleksikan segala warna lampu yang bersinar di atasnya.

Di antaranya yang dilewati rombongan malam itu adalah jembatan yang didesain seperti Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Kemudian juga melewati Stadion Olahraga yang pernah dipakai pembukaan SEA Games, menara TV yang menjadi salah satu ikon Kota

Guangzhou, dan gedung-gedung pencakar langit lainnya.

Sementara itu, tentang Surat Kabar Harian Guangzhou, Tian Xiaoping, menjelaskan bahwa surat kabar tersebut terbit sejak 62 tahun yang lalu, dan sekarang oplahnya mencapai 1.850.000 eksemplar. Surat kabar ini merupakan surat kabar terbesar kedua di China dan masuk 181 peringkat dunia.

Surat kabar tersebut merupakan surat kabar umum yang memuat semua jenis berita, baik berita aktual, politik, seni, budaya, olahraga, ekonomi, daerah, dan sebagainya. Untuk menghadapi persaingan dengan media lain seperti TV, radio, dan media online yang bisa menyiarkan berita lebih cepat, pihaknya juga telah membuka layanan online sehingga surat kabar tersebut juga bisa diakses melalui internet.

Selain itu, pihaknya selalu berusaha bagaimana menghadapi persaingan tersebut. Oleh sebab itu, seluruh awak redaksi berusaha menyajikan berita yang beda, aktual yang sekiranya tidak bisa dijangkau oleh media-media lain. Misalnya penyajian objek wisata, seni, budaya, dan olahraga secara lengkap. *

12

Selasa Pahing, 9 DESEMBER 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Tumbuhkan Gerakan Sadar Koperasi kepada Petani Tembakau Pemprov Jatim menilai kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih kurang sehingga perlu menggalakkan sosialisasi betapa pentingnya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka di pelosok pedesaan.

Terutama masyarakat yang biasanya mengalami kesulitan mengakses permodalan ke sumber pembiayaan lembaga Perbankan. Termasuk kepada petani tembakau.

P

emprov Jatim setiap tahun melaksanakan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) sebagai upaya meningkatkan kemauan masyarakat berkoperasi. Lewat gerakan ini, diharapkan kelompok masyarakat atau individu yang telah terlibat dalam gerakan koperasi partisipasinya semakin aktif. Bagi yang belum jadi anggota koperasi diharapkan segera bergabung.

Di Jatim, melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim kegiatan sadara berkoperasi dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Mulai dari pendidikan, penyuluhan, seminar, diskusi dan ceramah. Dalam kegiatan Gemaskop diundang koperasi yang telah berhasil, termasuk yang berhasil meraih penghargaan.

Juga para penggiat koperasi, instansi terkait yang mampu memberikan pemahaman ke masyarakat akan pentingnya berkoperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Drs A Mudjib Afan MARS mengatakan kegiatan Gemaskop selalu melibatkan masyarakat luas, sehingga mereka diharapkan semakin dekat dengan koperasi dan semakin sadar keberadaannya. “Keberadaan koperasi sebenarnya tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Namun masih perlu sosialisasi secara terus menerus,” katanya.

Menurutnya eksistensi koperasi akan semakin tangguh apabila telah mempunyai berbagai infrastruktur sebagaimana kehadiran gerakan perkoperasian. Misalnya, kantor sudah ada, struktur organisasi lengkap, dan kantor tidak menumpang. Kelengkapan ini untuk membedakan gerakan koperasi dengan paguyuban.

Di Jatim, jumlah koperasi mencapai lebih 30 ribu unit. Meski demikian, tidak memungkiri sekitar 3 ribu unit lebih di antaranya

dinyatakan tidak aktif. Artinya, tak ada lagi kegiatan usaha, tidak ada pengurus dan papan nama koperasi juga tidak ada. ”Dengan alasan itulah Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jatim dalam beberapa tahun terakhir rutin melaksanakan Gemaskop . Dari kegiatan itu diharapkan mampu menunjukkan kembali eksistensi koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Yang paling diharapkan dari kegiatan rutin itu, masyarakat bisa semakin sadar manfaat organisasi koperasi untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, bagi masyarakat di pedesaan yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan. “Salah satu sasaran gerakan ini adalah himpunan petani tembakau, apalagi Jatim memiliki banyak sentra tembakau,” katanya.

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) Budidoyo menyambut baik gerakan sadar koperasi kepada petani tembakau.

Selain meningkatkan kesejahteraan, adanya koperasi ikut mendidik dan mengatasi permasalahan yang berdampak pada mata pencaharian petani tembakau.

“Pembentukan koperasi adalah sebagai wadah peningkatan dan pemberdayaan ekonomi para petani tembakau dalam upaya memperkuat basis produksi,” katanya.

Dijelaskan Budidoyo banyak masalah membelit petani tembakau. Di antaranya maraknya pembelian tembakau dengan sistem ijon sehingga daya tawar petani dalam menentukan harga rendah.

Selain itu tata niaga menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam pemberdayaan petani tembakau.

Upaya untuk membangkitkan motivasi masyarakat dalam berkoperasi terus dilakukan Pemprov Jatim. Menggandeng penggiat koperasi dan instansi terkait, gerakan sadar koperasi ini juga menyasar petani tembaku di Jatim.

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Melalu Pembentukan Koperasi Petani Tembakau di Jombang September lalu.

Pasalnya, rantai distribusi dari petani ke perusahaan bisa melibatkan banyak perantara. “Setiap daerah berbeda-beda kondisinya, tapi ada lebih 5 pedagang perantaranya dalam setiap transaksi pembelian hasil petani,” jelasnya.

Menurutnya pola yang kerap berlaku juragan memberi pinjaman biaya tanam kepada petani. Fasilitas tersebut diikuti kesepakatan hasil ditampung juragan tersebut.

Pola semacam ini membuat daya tawar petani atas harga menjadi

Para petani tembakau antusias mengikuti kegiatan dan pemaparan dari narasumber yang hadir.

rendah.

Kendala tata niaga, kata dia, coba diatasi dengan membentuk koperasi produsen. Selain bisa mendukung pendanaan ketika awal, koperasi diharapkan bisa menjadi perantara pembelian

tembakau antara pabrikan dengan petani. “Kami cita-citanya bisa memperpendek tata niaga agar petani diuntungkan. Dan keberadaan koperasi petani tembakau jelas memperkuat posisi tawar petani,” ujarnya. *

Gelar Pelatihan untuk Penguatan Kelembagaan Pemerintah Gratiskan Biaya Pendirian Koperasi

SEBAGAI salah satu upaya penguatan kelembagaan terhadap kelompok petani tembakau, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim menggelar pelatihan dan penyuluhan kepada para petani tembakau di Jatim. Digelar di sejumlah kabupaten di Jatim, pelatihan yang digelar sejak 4 Agustus hingga awal Desember lalu telah menyasar petani tembakau di sejumlah kabupaten, di antaranya Kab Lamongan, Madiun, Situbondo, Ngawi, Jember, Banyuwangi, Pamekasan, Sumenep, Tuban, Jombang, Situbondo, Ngawi, Bondowoso , Kab Malang.

“Kami sudah menggelar 69 kali pelatihan dan penyuluhan, 1 kali pertemuan dihadiri 100 petani tembakau di tiap daerah,” kata Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Drs Andik Fadjar Cahyono MSi. Pelatihan tersebut selain sebagai upaya penguatan kelembagaan terhadap kelompok petani tembakau juga merupakan program kelanjutan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Provinsi Jatim. Dalam pelatihan itu, mereka dibekali motivasi pentingnya berkoperasi.

Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi, termasuk para petani tembakau harus mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota.

Mereka harus disadarkan, pada dasarnya koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan kesamaan kepenting an ekonomi. Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi,

Sebagai salah satu upaya penguatan kelembagaan terhadap kelompok petani tembakau, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim bekerjasama dengan Dinas Koperasi daerah, instansi terkait menggelar pelatihan dan penyuluhan kepada para petani tembakau di Jatim.

manajemen, prinsip-prinsip koperasi dan prospek pengembangan koperasi ke depannya, maka mereka diberi penyuluhan dan pendidikan serta latihan oleh instansi terkait lewat kegiatan semacam ini.

“Koperasilah yang cocok diterapkan dalam perekonomian di Indonesia. Sebab tujuan koperasi adalah kemakmuran bersama, tidak ada persaingan. Beda dengan ekonomi kapitalis yang esensi utamanya adalah fight untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dengan model ekonomi ini, yang lolos persaingan bisa sukses, yang kalah akan mati,” katanya.

Sedangkan hasil akhir kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan Sumber

Daya Manusia (SDM) kelompok petani tembakau yang mampu mandiri dan mampu mengoptimalkan manajemen koperasi dengan menjunjung tinggi profesionalisme. “ Selain itu diharapkan kelompok petani tembakau di Jatim dapat lebih baik dan optimal dalam mengembangkan usaha pertanian khususnya penanaman tembakau melalui manajemen yang profesional,” katanya.

Dalam pelatihan dan penyuluhan itu, juga dihadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Koperasi setiap kabupaten, penggiat koperasi dan instansi/lembaga terkait yang membidangi koperasi, perkebunan.  *

Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi, termasuk para petani tembakau diberi sosialisasi tentang perkoperasian.

KEMENTERIAN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan memberikan kemudahan pendirian koperasi bagi pelaku UKM. Kementerian bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menggratiskan biaya akta pendirian koperasi. Biaya akta pendirian ditanggung pemerintah.

“Kami harapkan usaha mikro dengan omzet Rp300 juta per tahun bisa bergabung dan membentuk koperasi,” kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam Rapat sosialisasi MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pengurus Pusat INI di Surabaya belum lama ini.

Selama ini, usaha mikro masih mengalami kesulitan mendapatkan kredit dari bank karena tidak bankable (memenuhi persyaratan perkreditan/ pembiayaan dari bank) akibat tidak ada badan hukum.

Dengan koperasi yang sudah berbadan hukum, bisa dilakukan channeling (pola pemberian kredit melalui lembaga/perusahaan untuk disalurkan kembali kepada debitur) dari koperasi dan koperasi yang akan memberikan bantuan ke usaha mikro.

Upaya itu juga dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus memulihkan tata kelola koperasi di Tanah Air. “Saat ini sekitar 40 persen koperasi di Indonesia tidak beroperasi secara produktif,” kata Anak Agung.

Menurut data di Kementerian Koperasi dan UKM, per 30 Juni 2014, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 206.288.

Sebanyak 144.839 koperasi beroperasi aktif. Sisanya, yakni 61.449, tidak aktif. Sedangkan jumlah UKM di seluruh Indonesia sebanyak 56 juta.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Drs A Mudjib Afan MARS mengatakan di Jatim ada 6,8 juta UMKM. Sebanyak 90 persen di antaranya adalah usaha mikro. “Usaha menengah didorong untuk ekspor, sedangkan yang mikro dan kecil akan terus kami dampingi agar naik level,” ujar Mudjib.

Dia juga meminta usaha mikro dipermudah dalam pengurusan badan hukum menjadi CV atau UD. “Kalau perlu digratiskan.

Kami juga sudah menyiapkan 1.000 badan hukum se-Jatim dengan dana APBD,” kata Mudjib.  *

Prosedur Pendirian Koperasi BAGI masyarakat yang akan mendirikan koperasi, maka ada beberapa aturan dan prosedur yang harus dilaksanakan. Secara aturan dapat kita definisikan bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomer : 01/Per/M.KUKM/2006 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Dalam hal pembentukan koperasi ini sekumpulan orang orang yang membuat koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip prinsip koperasi. Dalam membuat atau membentuk koperasi, paling tidak kita harus memahami beberapa syarat yaitu sebagai berikut : 1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya (20) dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.

2. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya (3) tiga badan hukum koperasi.

3. Pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.

4. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder.

5. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efesien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.

6. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.

7. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.