Harian Bhirawa Edisi 8 Mei 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Rencana penutupan lokalisasi di Surabaya tak memberikan solusinya, sebab bisa jadi pelakunya pindah ke tempat lain di sekitar Surabaya, yakni Sidoarjo,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Satpol PP Sidoarjo Mulyawan SIP, MM

Kamis Pahing, 8 MEI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

8 MEI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00 - 10.00 - 13.00 - 19.00

Menerima Dubes Belgia di Gedung Grahadi Menerima Dubes Tunisia di Gedung Grahadi Menerima Konjen RI Perth di Australia di Gedung Grahadi Pembukaan Majapahit Travel Fair 2014 di Grand City Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

-

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00 - 19.00

Rapat Sosialisasi Aplikasi P2BJ di Hotel Ibis Surabaya Menghadiri Pembukaan Majapahit Travel Fair 2014 di Grand City Surabaya

Asusila Marak, Pemkot Pasang CCTV di Sekolah Batu, Bhirawa Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru di sejumlah kota di negeri ini membuat banyak orangtua dan wali murid menjadi resah dan khawatir. Apalagi jika aksi pelecehan seksual tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga sulit terdeteksi orang lain. Karena itu, Pemkot Batu berencana memasang Closed Circuit Television (CCTV) di setiap sekolah di Kota Batu.

Pemasangan CCTV ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan belajar-mengajar yang ada di masing-masing sekolah. Harapannya, dengan adanya CCTV ini maka kegiatan atau aktivitas yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah bisa cepat terdeteksi. Dan bila perlu, bisa dilakukan tindakan oleh pejabat berwenang.

 ke halaman 11

Anas bachtiar/bhirawa

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso (berkacamata), bersama Kabid Dikmen Dindik Abd Rais (di belakang wawali) saat melakukan sidak pelaksanaan UN ke sejumlah SMP di Kota Batu, Rabu (7/5).

90 Persen Puskesmas di Jatim Kekurangan Dokter Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim agar penempatan dokter merata di 38 kabupaten/ kota di Jatim. Sebab hampir seluruh puskesmas di Jatim kekurangan dokter.

Permintaan khusus itu disampaikan Pakde Karwo, panggilan karib Gubernur Jatim di hadapan peserta Seminar Kerumah Sakitan Nasional ke-X di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (7/5).

Menurut dia, penempatan dokter saat ini masih terkonsentrasi di lima kabupaten/kota. Yakni, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang.

“Hampir seluruh puskesmas atau sekitar 90 persen puskesmas di Jatim belum ada dokternya, meski dokter umum. Padahal di Surabaya, dokter spesialis menumpuk mencapai 73 persen. Bagaimana dengan daerah lain, pasti tidak kebagian dokter spesialis. Padahal pemberian pelayanan kesehatan masyarakat harus merata, tidak boleh hanya tersentral di ibukota provinsi,” tegasnya.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum dan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik, Selasa (6/5).

Bude Karwo Minta PKK Konsisten Peduli Lingkungan

Pemprov Jatim, Bhirawa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Nina Soekarwo meminta kepada kader PKK untuk terus peduli terhadap

DPRD Jatim, Bhirawa Kalangan DPRD Jatim kembali memberikan penilaian buruk terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Jatim. Mereka menganggap, prestasi sejumlah SKPD tersebut perlu dievaluasi. Beberapa SKPD tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pertanian serta sejumlah BUMD. Juru Bicara Fraksi PKB Jatim Kartika Hidayati menegaskan pada sektor pendidikan misalnya, masih terjadi disparitas cukup tinggi antara kualitas dan fasilitas pendidikan di pedesaan dan perkotaan. Tidak hanya itu, disparitas

juga terjadi pada akses antar jenjang pendidikan. Sebagai contoh, pada 2013 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan untuk jenjang SD/MI mencapai 97,8%.

Sementara untuk jenjang SMA/ SMK sederajat hanya 59,7%.

“Kesenjangan ini me buktikan bahwa program wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan selama ini tidak berjalan dengan baik,”tegas perempuan berjilbab ini dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Rabu (7/5).

Potret kurang bagus lanjut Kartika juga terjadi pada Dinas Koperasi dan UMKM. Ini karena dinas tersebut tidak mampu menghidupkan kembali 3.710 unit koperasi yang telah mati.

Kartika menilai, program hibah

Muhammad Soleh

Sentil..  Koalisi PDIP-PKB tahap finalisasi  Iyalah, PKB = Partai Kawan Banteng  REI bangun 200 unit rumah murah  Tetap saja warga miskin tak bisa beli  Sebagian SKPD masih menyepelekan arsip  Apalagi pengarsipan tak berbasis IT

 ke halaman 11

Inovasi Jatim Jadi Nominasi Penghargaan Men-PAN RB

Perluas Networking

 ke halaman 11

lingkungan yang ada di tempat tinggal masing-masing demi meningkatkan derajat kesehatan.

“Saya meminta kepada para kader PKK jangan pernah ber-

Dewan Berikan Penilaian Buruk Terhadap Kinerja 5 SKPD

 ke halaman 11

GOLF tidak hanya sebagai sarana olahraga fisik maupun untuk melepas kejenuhan karena pekerjaan. Tetapi bisa digunakan sebagai strategi untuk memperluas jaringan (networking) d i kalangan bisnis.

Dan strategi ini dilakukan oleh salah satu General Manager hotel di Surabaya, dia adalah GM Bisanta Bidakara Hotel Surabaya Muhammad Soleh. “Golf itu kan tidak hanya olahraga, tapi bisa untuk memperluas networking maupun mencari peluang bisnis. Selain itu golf juga memiliki tiga filosofi yaitu mengasah kesabaran, menguji

Bude Karwo saat menyampaikan harapannya di sesi dialog usai menyaksikan penandatanganan Program Kemitraan untuk Masyarakat Mojokerto di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (7/5).

Dengan membangun sistem berbasis IT pada proses kegiatan penimbangan kendaraan angkutan barang yang terkoneksi dan online di 20 jembatan timbang, ruang untuk pungli sudah tidak ada lagi.

Dishub Jatim, Bhirawa Keberhasilan Dinas perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim membangun Zona Integritas Wilayah Bebas korupsi (WBK) berbuah manis.

Pemerintah mengganjarnya dengan penghargaan Top 9 Pelayanan Publik Terbaik pada Kompetisi Pelayanan Publik Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Sembilan inovator itu diperoleh melalui seleksi dan penilaian yang sangat ketat dari tim independen dan akademisi, dari top 33 inovator pelayanan publik, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah di Indonesia. Sebelum diseleksi menjadi 33 inovator, tercatat ada 515 peserta kompetisi secara nasional.

Dan Jatim lolos menjadi

 ke halaman 11

henti untuk menularkan pengetahuannya pada keluarga dan masyarakat sekitar tentang

 ke halaman 11

Edaran Bupati Tak Digubris

Peserta Ujian Paket Masih Banyak yang Absen

Dindik Jatim, Bhirawa Pemerintah tampaknya harus semakin gencar menyosialisasikan pentingnya pendidikan kesetaraan kepada masyarakat. Sebab, hingga saat ini masih banyak warga belajar yang semestinya bisa mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), namun batal gara-gara takut dengan perusahaan.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Kasie Dikmas PNFI Dindik Jatim Ninik Astuti Dewantari meninjau persiapan siswa menjelang ujian paket B berlangsung.

1.355 Siswa SLB Tak Dapat Ikuti UN-US Hanya Dapat STB, Tak Dapat SKHUN

Dindik Jatim, Bhirawa Keberadaan siswa inklusif di Surabaya hanyalah secuil potret dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak berkesempatan mengikuti Ujian Nasional

 ke halaman 11

Daftar Siswa SLB Tidak Mengikuti UN - US 2014 SMALB sebanyak 221 siswa Rincian : Tuna Grahita (C) Tuna C ringan Tuna Daksa dengan kelainan berbeda (D1) Tuna Ganda (G)

168 siswa 47 siswa 3 siswa 3 siswa

 ke halaman 11

Derita TKI Sihatul Alfiyah

Koma di Taiwan, Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pemulangan Pemkab Banyuwangi memfasilitasi pemulangan seorang TKI asal daerah setempat, Sihatul Alfiyah yang selama ini sakit di Taiwan akibat perlakuan kasar dari majikannya. Ini untuk pertama kalinya pemkab memfasilitasi pemulangan TKI dari luar negeri.

Gegeh dan Titis, Kabupaten Banyuwangi Sihatul Alfiyah tiba di Banyuwangi, Rabu (7/5) dan langsung mendapatkan perawatan lanjutan di RSUD Blambangan milik Pemkab Banyuwangi. Kepulangan Sihatul dari Taiwan hingga ke daerah asalnya Banyuwangi disertai sejumlah dokter dan paramedis dari Rumah Sakit Tung’s Taichun Medicine Center Taiwan serta relawan dari BNP2TKI, UPT P2TKI Jatim, dan Kementerian Luar Negeri Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Upaya Pemkab Banyuwangi me-

mulangkan Sihatul Alfiyah mendapatkan apresiasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan UPT P2TKI Jatim, sekaligus tercatat sebagai keberhasilan pertama pemulangan TKI yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

“Kondisi Sihatul masih koma dan sulit untuk dipulangkan. Tapi, Pemkab Banyuwangi mampu memberikan perawatan dengan standar

 ke halaman 11

Antara

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (tiga dari kiri) mendapatkan penjelasan dari tim dokter saat menjenguk kondisi Sihatul Alfiyah, seorang TKI asal daerah setempat yang kondisinya koma di RSUD Blambangan, Rabu (7/5).

SURABAYA

2

Kamis Pahing 8 MEI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Rekapitulasi Pileg 2014

Di Jatim Kursi Demokrat, PKS dan Hanura Merosot KPU Jatim, Bhirawa Hasil rekapitulasi penghitungan hasil pemilu 2014 di tingkat KPU Jatim sudah tuntas Selasa (6/5). Dimana hasil Pileg 2014 untuk perolehan kursi di DPRD Jatim yang dilaporkan ke KPU RI untuk sementara kursi Demokrat, PKS dan Hanura mengalami kemerosotan.

Partai Demokrat misalnya, mantan pemenang pemilu 2009 yang mendapat 22 kursi di DPRD Jatim, kini harus puas dengan 13 kursi saja. Penurunan hingga 9 kursi ini menjadi evaluasi besar kepemimpinan Ketua DPD PD Jatim Soekarwo.

Melorotnya kursi juga dialami PKS dari 7 kursi di pemilu 2009 menjadi 6 kursi saja di pemilu 2014 alias turun satu kursi. Partai Hanura juga mengalami hal

yang sama, di pemilu 2009 memperoleh 4 kursi, sekarang partai besutan Wiranto ini hanya dapat 2 kursi saja. Bahkan, ketua DPD Partai Hanura Jatim Kuswanto gagal lolos ke Indrapura (sebutan kantor DPRD Jatim).

Sedangkan Partai Golkar, pada pemilu kali ini perolehan kursinya sama dengan tahun 2009 yakni 11 kursi. Sejumlah incumbent partai Golkar banyak yang berguguran, tercatat hanya

4 anggota saja yang kembali duduk di DPRD Jatim. Yakni Sahat Simanjuntak, Kodrat Sunyoto, Fredy Purnomo dan Hasan Irsyad.

Selain Golkar, yang perolehan kursinya tetap seperti pemilu 2009 adalah PAN yakni sama-sama 7 kursi.

Kenaikan kursi didapat PKB, dari 13 kursi di pemilu 2009 kini naik menjadi 20 kursi. PKB dipastikan mendapatkan jatah Ketua DPRD Jatim karena memiliki perolehan kursi terbanyak. Sesuai aturan, PKB akan menyerahkan jabatan tersebut kepada Ketua DPW PKB Jatim H Halim Iskandar sebagai Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019.

“PKB sudah clear, Pak Halim akan kita ajukan sebagai Ketua DPRD Jatim

periode mendatang,” kata Thoriqul Haq, Sekretaris DPW PKB Jatim.

Sedangkan, PDI perjuangan yang menjadi runner up pemenang pemilu di Jatim, juga mengalami kenaikan kursi. Dari 17 kursi menjadi 19 kursi di pemilu 2014 ini.

Kenaikan hanya 2 kursi ini jauh dari harapan PDIP yang menang secara nasional.

“Sebelum pemilu, prediksi kita bisa meraih minimal 23 kursi,” kata Kusnadi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim.

Partai lain yang mengalami peningkatan adalah PPP dan Gerindra. Di Jatim, PPP berhasil menambah kursi dari 4 kursi menjadi 5 kursi. Kursi tersebut diperoleh dari dapil 11 Madura atas nama Musyafak Noer

(Ketua DPW PPP Jatim), M Rofik dari dapil Jatim 4, KH fauzan di dapil 3, Achmad Silahudin di dapil 8 dan Habib Mahdi di Dapil 2.

Sedangkan Partai Gerindra naik dari 8 kursi menjadi 13 kursi di pemilu 2014 ini. Menariknya, Gerindra ini mendapat dua kursi di Dapil Madura salah satunya atas nama Syafiudin Asmoro yang menjadi peraih suara terbanyak di pemilu 2014 ini.

Yang menarik, sebagai partai baru Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) untuk Pileg 2014 ini mendapatkan empat kursi di DPRD Jatim.

Namun demikian Nasdem tidak dapat membentuk satu fraksi, karena sesuai aturan minimal mendapatkan enam kursi.

Perolehan Kursi DPRD Jatim (Hasil Rekapitulasi KPU Jatim) Partai

Kursi

PKB PDIP Gerindra Demokrat Golkar PAN PKS PPP Nasdem Hanura

20 19 13 13 11 7 6 5 4 2

Total

100

‘’Bisa dipastikan Nasdem akan koalisi dengan PPP atau Hanura. Tapi yang pas dengan Hanura karena sa-

ma-sama nasionalis,’’tegas sumber di DPRD Jatim yang menolak namanya dikoranQ cty kan.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Tertibkan Gepeng

Petugas keamanan dan ketertiban (trantib) Kecamatan Genteng Surabaya menjaring seorang gelandangan dan pengemis (gepeng) di jalan Tunjungan Surabaya, Rabu (7/ 5). Kegiatan ini sebagai upaya Pemkot Surabaya untuk menertibkan kota dari gepeng melalui 31 Kecamatan.

geh/bhirawa

Almisbat Surabaya deklarasikan Jokowi Presiden di depan Gedung Grahadi Surabaya.

Almisbat Deklarasikan Jokowi Presiden RI 2014-2019 Surabaya, Bhirawa Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Surabaya melakukan deklarasi dukungan atas calon Presiden RI 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi). Deklarasi dilakukan oleh 10 orang veteran aktivis 98 di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (7/5).

Kordinator lapangan, Agus Purnomo mengatakan, dalam konteks inilah kami membulatkan tekad untuk mendukung Jokowi sebagai sosok yang dipercaya. Jokowi memiliki potensi paling besar sebagai nahkoda yang dapat membawa Indonesia melewati berbagai tantangan di dalam dan luar negeri untuk menjadi bangsa yang besar.

“Kami bulatkan tekad mendukung Jokowi sebagai sosok yang dipercaya dapat membawa Indonesia melewati berbagai tantangan ke depan, karena Jokowi masih bisa berkawan pada masyarakat kecil, masih bisa blusukan misalnya ke sampahsampah sama seperti Wali Kota Surabaya,” Q geh kata Agus Bogang sapaan akrabnya.Q

Maret, Wisman Terbanyak dari Malaysia Pemprov, Bhirawa Pada Maret 2014, sebagian besar wisatawan mancanegara (wisman) berkebangsaan Malaysia mencapai 4.237 orang atau naik 18,22persen, diikuti kebangsaan Singapura 1.863 orang atau naik3,56persen, dan kebangsaan China sebanyak 1.311 orang atau naik 9,43 persen dibanding Februari 2014.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah melalui Kabid Statistik Distribusi Sapuan mengatakan, selama Maret 2014 jumlah wisman di Jawa Timur dari pintu masuk Juanda dan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang masing-masing naik sebesar 13,96 persen atau 1,64 poin Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Jawa Timur melalui pintu masuk Juanda pada Maret 2014 mencapai 18.776 orang atau naik 13,96 persen dibanding jumlah wisman bulan Februari2014 yang Q rac sebanyak 16.476 orang.Q

trie diana/bhirawa

PDIP Jatim Tolak Tanda Tangan Berita Acara Saksi Terkait Banyaknya Pelanggaran di Pasuruan dan Bangkalan DPD PDIP Jatim, Bhirawa Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi oleh KPU Jatim yang telah berakhir pada Selasa (6/5) lalu, ternyata masih menyisakan sejumlah masalah. Saksi dari PDIP menolak menandatangani Berita Acara pada formulir DC . Mereka beranggapan pelaksanaan Pemilu tahun 2014 di Jatim jauh dari tata cara Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga marak terjadi kecurangan dan penyelenggara pemilu terkesan membiarkan.

“Kami melakukan hal ini (tidak menandatangani berita acara saksi) karena kami melihat Pemilu yang terselenggara di 38 Kabupaten/Kota di seluruh Jatim masih terdapat pelanggaran administratif dan potensi pelanggaran pidana yang massive khususnya tentang politik uang,” tegas saksi DPD PDIP Jatim, Didik Prasetiyono saat dikonfirmasi Rabu (7/5).

Berdasarkan laporan dan data yang ada di DPD PDIP Jatim, kata Didik setidaknya ada tiga daerah pemilihan (Dapil) yang kami beri catatan khusus dalam formulir keberatan saksi model DC-2, yaitu dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo), dapil Jatim II (kab Pasuruan, kota Pasuruan,

kab Probolinggo dan kota Probolinggo), dan dapil Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep).

“Di tiga Dapil itu kami tidak mau tanda tangan dalam formulir keberatan saksi model DC-2 supaya nantinya disampaikan dalam rekap tingkat nasional, terdiri dari hasil rekapitulasi Kota Surabaya (Jatim I), rekapitulasi Kab Pasuruan (Jatim II) dan rekapitulasi Kab Bangkalan serta Kab Sampang (Jatim XI),” beber pria yang juga mantan Komisioner KPU Jatim ini.

Lebih jauh Didik menjelaskan bahwa dalam formulir DC-2 yang diajukan PDIP menyangkut persoalan tentang adanya potensi pelanggaran akibat salah pencatatan data pemilih dan penggunaan data pemilih pada kolom DPTb dan DPKTb di Kota Surabaya.

Sedangkan di Kabupaten Pasuruan yakni soal adanya suap oleh caleg DPRD Jatim dari Partai Gerindra kepada 13 Ketua dan anggota PPK yang disampaikan menjadi bukti nyata keterlibatan penyelenggara pemilu secara massive, terstruktur dan sistematis.

Kemudian di Kabupaten Bangkalan disoal tentang ada-

nya konsentrasi suara pada coblos nama caleg yang bila didalami dapat dipastikan terjadi anomaly penyelenggaraan pemilu di tingkat operasional.

Kasus serupa, lanjut Didik juga terjadi di Kabupaten Sampang yang secara terang-terangan modus 100 persen pemilih di DPT hadir dan 100 persen mencoblos nama satu, dua atau tiga orang caleg saja itu patut diduga anomali ini adalah kecurangan yang sistematis tetapi gagal dibongkar oleh baik KPU maupun Panwaslu Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

“Kalau kita diam saja melihat maraknya Pemilu yang menggunakan uang sebagai instrumen membeli suara maka demokrasi kita tidak lebih hanya akan menjadi demokrasi predator, demokrasi brutal yang memangsa keadilan pemilu menjadi milik pembeli-pembeli suara semata,” ungkapnya dengan nada tinggi Terpisah, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto membenarkan bahwa saksi PDIP Jatim pada proses rekap di tingkat Provinsi menolak menandatangi Berita Acara formulir DC-2 khususnya untuk hasil rekap Kota Surabaya, Kab Pasuruan, Kab BangQ cty kalan, dan Kab Sampang.Q

Pensiunan BKKBN Siap Jadi Relawan KB Surabaya, Bhirawa Rencana pembukaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra ) di daerah Tandes Surabaya oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didukung para pensiunan BKKBN .

Para pensiunan ini menyatakan siap menjadi kader KB. Saat ini banyak pegawai BKKBN sudah purna tugas atau pensiun dari tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dari pantauan di lapangan rata-rata pegawai BKKBN yang pensiun tiap tahunnya mencapai 4-5 orang.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Ir. Dwi Listyawardani, MSc.DipCom menyatakan, pembukaan Pusyan Gatra di Surabaya Barat akan menyedot banyak pensiunan untuk berkarya di dalamnya.

Dari beberapa pengalaman mendirikan Pusyan Gatra di Jalan Airlangga Surabaya banyak pensiunan BKKBN yang terlibat di dalamnya. Ada sekitar kurang lebih 15 orang pensiunan BKKBN yang mengelola Pusyan Gatra. ‘’Pensiunan ini adalah orang-orang yang terpilih karena keberadaan mereka di Pusyan Gatra murni untuk mengabdi,’’ tuturnya.

Menurutnya, saat ini kinerja pengelola Pusyan Gatra sangat handal dan pengalaman, hal ini terlihat dari kemampuan dan kapasitas mereka dalam bekerja.

Banyak kemajuan dan perkembangan yang terjadi di Pusyan Gatra akhir-akhir ini mulai dari penambahan jumlah pengunjung atau akseptor KB juga diraihnya beberapa perlombaan di tingkat nasional. ‘’Jadi sudah tidak diragukan lagi kinerja relawan KB di Pusyan Gatra Jatim,’’ terangnya.

Lebih lanjut wanita berjilbab ini menuturkan, keberadaan pensiunan BKKBN merupakan salah satu ujung tombak bagi BKKBN dalam memberikan pelayanan KB di masyarakat. Banyak masyarakat yang terbantu Q dna dengan adanya Pusyan Gatra.Q

Gelar Performance Art di IFI

Eksiskan Performance Art, Ajak Penonton Rangkai Simbol dan Pesan Saya adalah Seniman, saya adalah kegagalan, semesta dunia, erotis, dan kemarahan. Tulisan-tulisan ini bertengger di tubuh Putri Adrianingtyas. Filosofi bahwa manusia adalah secarik kertas kosong berwarna putih saat lahir itu dikemas dalam Performance Art yang berjudul ‘Tabula Rasa’ di auditorium Institute Francis Indonesia (IFI) komplek AJBS Surabaya, Selasa malam (6/5).

geh/bhirawa

Putri Adrianingtyas dan Ryan Herdiansyah yang juga dari Illumi pentaskan karyanya yang berjudul ‘Tabula Rasa’ di Auditorium IFI, selasa malam (6/5).

Pementasan yang digelar di Institute Francis Indonesia (IFI) dari sekelompok plagiat seni di Surabaya khususnya di bidang Performance Art berlangsung cukup memukau bagi para penonton.

Pementasan yang diperankan oleh dua aktor dari Illumi, yaitu Putri Adrianingtyas dan Ryan Herdiansyah tersebut berkolaborasi dengan seniman music Ryo Satriani yang juga teman Sekolah Dasar (SD).

Ryan Herdiansyah dari Illumi Surabaya mengatakan, dalam pementasan karya ini tercipta

dari kesadaran atas pengaruh lingkungan merupakan faktr utama pembentukan kepribadian. Peran yang kita jalani di dunia bukanlah pilihan kita sejak awal namun merupakan hasil dorongan secara langsung maupun tidak langsung.

“Media dan peristiwa di sekitar kita berpengaruh, menjadi dan menghadapi baik buruk sebenarnya bukanlah pilihan kita namun itu adalah pengaruh dari manifestasi yang selama ini kita terima,” ungkap Ryan setelah pementasan pada Bhirawa.

Pementasan yang dihadiri oleh seniman-seniman, tambah Ryan, ini sangat mengapresiasi pementasan ini. Karena di Surabaya sendiri masih perlu dikembangkan dan diperhatikan lagi bagi kaum plagiat seni. “ Dari kesadaran diatas kita berusaha merangkai symbol dan pesan yang berkaitan dengan beragam peristiwa yang pernah terjadi. Kita seperti sebuah kertas putih kosong yang mudah sekali menyerap warna,” serunya.

Dalam acara ini Ryan menyampaikan dalam karya ini, agar masyarakat sadar dan waspada terhadap informasi dan pesan-pesan yang diterima oleh mereka. “ membaca tandatanda dan symbol-simbol disekitar dan keingin tahuan terhadap informasi peristiwa kekinian dan sejarah merupakan hal yang sangat penting

untuk dialami,” tambahnya.

Ryan juga menambahkan, kami juga mengajak penonton untuk berpartisipasi untuk menulis di tubuh aktor Illumi ‘Saya Adalah’ dan nantinya penonton menuliskannya di tubuh Putri dengan pensil warna hingga memenuhi seluruh tubuhnya. “ dengan begitu penonton juga kami ikutkan serta dalam pementasan ini dengan memberikan tulisan ketubuh Putri,” tambahnya.

Acara yang dibuka dengan puisi-puisi karya sendiri juga ambil peran dalam pembukaan pementasan ini, “ dari ketiga puisi ini kami buat sendiri, dan salah satu puisi saya buat hari ini juga terkait dengan tema yang diangkat yaitu Tabula Rasa,” papar Syska seniman asal Surabaya yang membacakan puisi karQ geh yanya.Q

SURABAYA

Kamis Pahing 8 MEI 2014

Sertijab Pangdam V Brawijaya

TNI Tegaskan Harus Netral dalam Pemilu Kodam V/Brawijaya, Bhirawa Kodam V Brawijaya melakukan pergantian pimpinan, Rabu(7/5) kemarin. Ditandai dengan apel gabungan TNI-Polri yang diadakan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, serah terima jabatan Panglima Kodam V Brawijaya dilakukan oleh Pangdam lama Mayjen TNI Ediwan Prabowo kepada Mayjen TNI Eko Wiratmoko.

Dalam statemen pertamanya sebagai pangdam Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko menegaskan bahwa TNI harus netral dalam Pemilu.

Tak hanya itu, Mayjen TNI Eko Wiratmoko menerangkan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan program-program dari Pangdam yang lama. Sebab, Eko mengaku masih perlu beradaptasi diwilayah Surabaya, sembari memikirkan program apa saja yang akan direalisasikannya selama menja-

bat sebagai Pangdam V/Brawijaya yang baru.

“Sebagai Komandan Kogartap III/Surabaya yang baru, saya akan melaksanakan programprogram dari Pak Ediwan,” terangnya usai melaksanakan Apel gabungan, Rabu (7/5).

Terkait perhelatan Pilpres yang digelar sebentar lagi, Pati TNI bintang dua itu menjelaskan bahwa peran serta TNI dalam Pemilu hanya membantu Polri dalam upaya keamanan. Selain itu, peran serta TNI dilakukan guna menciptakan dan menyukseskan Pilpres 2014. “TNI sifatnya hanya membantu Polri, guna menjaga Kantibmas,” katanya.

Sementara itu, Pangdam V/ Brawijaya yang lama Mayjen TNI Ediwan Prabowo menegaskan, selama kurang lebih 14 bulan menjabat, pihaknya bangga dengan Jatim. Menurutnya, Jatim bisa dikatakan sebagai barometer nasional. Bukan hanya

Mayjen TNI Ediwan Prabowo bersama Pangdam VBrawijaya yang baru Mayjen TNI Eko Wiratmoko melihat kesiapan anggota apel, Rabu (7/5).

diukur dari sektor Ekonomi dan Sosial, namun wilayah Jatim sukses juga dari aspek Militer dan keamanannya.

“Masyarakat Jatim sangat menyadari masalah keamanan.

Sehingga, masyarakat Jatim terlihat guyub dalam menjaga keamanan,” ungkap pria yang kini menduduki jabatan sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan.

Lanjutnya, tak hanya guyub, masyarakat Jatim dinila mempunyai kontribusi dilingkungan TNI, Polri, dan Pemerintahan Daerah. Ketiga aspek itu disebut juga denga tiga pilar, dan terbina secara baik. Ediwan meyakini, untuk tiga pilar itu apabila dijalankan secara bersama dan guyub. Maka, wilayah Jatim akan tetap aman dari ganguan-ganguan keamanan Q dari luar.Q bed

bed/bhirawa

Tak Terima dengan Putusan Hakim

Enam Direktur Fiktif Bank Jatim Berniat Banding Surabaya, Bhirawa Vonis setahun yang dijatuhkan Majelis Hakim M Yapi terhadap enam direktur abal-abal dalam kasus kredit fiktif Yudi Setiawan, Selasa (6/5)membuat para terpidana menyatakan banding. Melalui penasehat hukumnya, mereka menyebut vonis ini sangat berat mengingat posisi terdakwa seharusnya sebagai korban.

Ini diungkapkan oleh Yuliana selaku penasehat hukum empat terdakwa tersebut, vonis setahun yang dijatuhkan Majelis Hakim memberatkan bagi para terdakwa. Sebab, dalam kasus ini klien Yuliana hanya korban dan tidak bersalah.

“Vonis tersebut dinilai terlalu berat. Seharusnya, terdakwa dibebaskan dari putusan Majelis Hakim,” terangya saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (7/5).

Yuliana memaparkan, keenam kliennya itu sebenarnya korban dari bos PT Cipta Inti Parmindo (CIP), Yudi

Setiawan. Dia melihat, ketika proses pencairan kredit ke Bank Jatim, mereka tak tahu menahu. Saat pengajuan kredit, mereka dipaksa untuk menandatanganinya.“Klien kami saja tidak tahu kemana aliran dana setelah kredit dicairkan,” ungkapnya.

Terkait niatan untuk mengajukan banding, Yuliana mengaku kemungkinan besar diajukan maksimal seminggu setelah vonis itu dijatuhkan Majelis Hakim. Yang pasti, saat ini pihaknya masih menyusun materi untuk pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

“Kami masih perlu menyiapkan materi banding yang akan diajukan,” ujar Yuliana.

Banding terhadap vonis setahun dari Majelis Hakim tak hanya akan diajukan oleh para terdakwa direktur abal-abal saja. Namun, ancang-ancang banding juga datang dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus ini yang berencana mengajukan banding.Q bed

3

Tekan Konflik Kepentingan, Pemda Wajib Buat Perda Tata Ruang Laut Saat ini, Terfokus Wilayah Pesisir Utara Jawa Pemprov, Jatim Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI kini mulai memperketat izin pemanfaatan wilayah pesisir dan dasar laut. Pengetatan ini guna menekan potensi konflik akibat benturan kepentingan ekonomi. Saat ini, mereka terfokus pada wilayah pesisir pantai utara pulau Jawa.

Kondisi saat ini laut yang ada di seluruh pesisir laut penuh aktivitas, mulai dari energi, kabel dan pipa bawah laut, sampai budidaya perikanan. Jika tidak segera ada regulasi yang mengatur zonasi tata ruang laut, maka terjadi perusakan besar-besaran.

Dalam pelaksanaan pembuatan regulasi ini, Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Sudirman Saad ,MHum mengapresiasi tindakan Jatim yang sudah mempunyai kebijakan mengenai wilayah pesisir.

“Saat ini, baru ada dua provinsi dari 34 daerah tingkat I di Indonesia yang memiliki peraturan soal zonasi pesisir, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur,” kata Sudirman, di Surabaya, Rabu (7/5).

Jika provinsi sudah membuat Perda mengenai zonasi kelautan dan wilayah pesisir, lanjut Sudirman, maka kab/kota juga wajib menindaklanjuti dengan pembuatan Perda yang sama. Sebab, saat ini dari 400 kabupaten di pesisir di Indonesia, baru 15 daerah yang mengatur kawasan perairan.

Untuk pembuatan Perda, lanjut Sudirman, KKP RI siap membantu Kab/kota dalam proses pembuatan naskah akademis. “Biasanya kami akan membantu dengan anggaran kisaran Rp 1 miliar per kabupaten/kota untuk naskah akademis saja.

Untuk proses selanjutnya antara Pemkab/kota dan DPRD sudah menggunakan anggaran mereka sendiri. KPP tidak akan ikut membiayai,” katanya Sudirman juga menjelaskan, jaringan infrastruktur di dasar perairan menyerupai jaring laba-laba, saling tumpang tindih. Hal itu akhirnya memicu konflik, salah satunya pernah terjadi di Jatim yaitu kasus padamnya aliran listrik Madura karena terkena jangkar kapal.

Penataan kawasan laut diatur UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Inti peraturan itu mewajibkan pelaku usaha di perairan mengantongi izin lokasi dan izin pengelolaan yang dikeluarkan pemerintah pusat

dan daerah.

Mengenai peraturan dan kebijakan berkaitan zonasi pesisir, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarief Widjaja menambahkan, setiap wilayah didorong untuk punya zonasi kawasan perairan. Pembagian zona setidaknya meliputi kawasan pemanfaatan umum seperti daerah tangkapan ikan, daerah konservasi, alur pelayaran dan perikanan.

Dalam UU No. 1/2014, kata Syarief, mengamanatkan empat norma, yaitu pemberdayaan masyarakat adat dan nelayan, penataan investasi, pengaturan sistem perizinan, dan pengelolaan kawasan konservasi laut nasional.

“Saat ini, banyak terjadi konflik kepentingan di perairan karena kawasan 0-12 mil dianggap sebagai common property tanpa penataan ruang yang tegas. Untuk itulah diperlukan penataan kembali dengan adanya regulasi dan kebijakan mulai dari zonasi hingga perizinannya,” katanya.

Sedangkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim, Heru Tjahyono mengatakan, Pemprov Jatim juga terus mendorong Kab/kota juga membuat kebijakan mengenai zonasi kelautan dan wilayah pesisir.

“Kita terus sosialisasikan peraturan perundangan ini. Secara perlahan, Pemkab/kota harus mulai menata. Jika Pemkab/kota mengacuhkan, maka investasi juga tidak akan berjalan lancar,” katanya.

Sementara Senior Liasion PT Petronas Carigali Ketapang II Ltd Ody Sirait mengklaim sudah mengantongi izin lintas instansi sebelum menggelar pipa migas di dasar laut. Izin pemanfaatan ruang dan lokasi dari daerah tingkat II juga sudah ada untuk proyek offshore Blok Ketapang. “Kami harus dapat izin untuk memulai proyek,” kata Ody. Petronas Carigali Ketapang II akan memasang jaringan pipa migas bawah laut dengan diameter 8 inci, 12 inci, dan 16 inci. Pipa ini menghubungkan wellhead platform denganfloating producQ rac tion storage offloading dan pembeli gas lain.Q

Agar Mengetahui Kualitas, PT SI Bantu 3.830 Sak Semen Lembaga Pendidikan hingga Pondok Pesantren Dapat Bagian Tidah hanya mensupport peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan berbagai macam pelatihan, baik itu peningkatan mutu SDM pendidik, Siswa, PT Semen Indonesia Tbk (PT SI) melalui anak usahanya PT. Semen Gresik yang merupakan salah satu Badan Usah Milik Negara (BUMN) yang memproduksi semen, kemarin (7/5) juga memberikan bantuan ribuah zak semen pada lembaga pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainya di Bumi Wali Tuban.

B

antuan dalam bentuk semen dis erahkan serahkan langsung oleh Kabiro Humas & CSR, Harry Soebagyo secara simbolis pada perwakilan penerima bannya. Bantun semen kali tuan, di Gedung Dormiini sebanyak 2.455 zak tori komplek pabrik Sesemen kepada 28 men Indonesia di Desa penerima bantuan, Sumberarum, Kecamasetelah sebelumnya tan Kerek, Tuban. juga memberikan ban“Bantuan semen ini tuan serupa sebnyak kami berikan kepada 1.378 zak semen. lembaga pendidikan, “Nantinya bantuan itu madrasah dan pondok akan kami tambahkan pesantren, serta fasilisesuai kemampuan tas ibadah, atau fasilitas perusahaan, tentunya umum lainya sesuai sekali lagi sesuai depermintaan dan kebutungan keperluan mashan masyarakt, berHarry Soebagyo yarakat.” Terang Kadasarkan survei yang biro Humas PT SI saat kita lakukan” Kata Hary Subagyo Bantuan dalam bentuk se- dikonfirmasi Bhirawa (7/5).

Hary berharap, kerjasama yang men ini merupakan bantuan kedua yang diserahkan PT SI untuk pem- baik antara masyarakat sekitar pebangunan fasilitas umum dan pen- rusahan dengan perusahaan yang didikan, seperti lembaga pendidikan, terjalin baik selama ini terus dijaga, gedung tanan kanak-kanak, mush- agar keberadaan perusahaan seola, masjid, pondok pesantren dan bagai mitra masyarakat juga terus fasilitas umum lainya yang ada di dapat berkontribusi bagi lingkungan wilayah Kabupaten Tuban khusus- sekitar. ”Harapan kami, hubungan

Pembekalan dan pemberian arahan oleh Kabiro Humas & CSR PT Semen Indonersia Tbk oleh Harry Soebagyo pada para penerima bantuan.

Penyerahan bantuan secara simbolik pada perwakilan lembaga pendidikan, Ponpes, Madin dan tempat ibadah serta fasum oleh Kabiro Humas & CSR PT Semen Indonersia Tbk oleh Harry Soebagyo.

baik antara masyarakat dan perusahaan selalu terjaga, dan semoga kami terus dapat berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, selian itu juga agar perputaran juga agar masyarakat kita mengentahui kwaltis prodak kita,” harap Hary.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan dari PT SI Nur Solahuddin, Kepala Madrasah Diniyah Zumrotun Solihin, Desa Kapu, Kecamatan Merakurak, Tuban menyatakan pihaknya akan menggunakan semen dari PT Semen Indonesia tersebut untuk pembangnan maderasah, dan penambahan fasilitas gedung maderasah tersebut. ”Alhamdulillah mas, dapat bantuan 150 sag semen, harapan kami bantuan seperti ini terus dilakukan Semen Gresik terutama untuk fasilitas pendidikan,” kata Nur Solahuddin.

Dengan memberikan bantuan dalam bentuk matrial (Semen.red), selain dapat meminimalisir pembengkakan anggaran juga dapat memenimalisir penyelewengan. “Kalau seperti ini kan lebih enak dan ringkes, kita tidak sulit-sulit belanjan lagi ke toko matrial dan lebih trasparan” Kata Fahrur Rozi Kepala MTs Miftahul Huda Pucangan Montong.

Pemberian bantuan berupa semen ini sebenarnya telah lama dilakukan oleh perusahaan, seperti di th 2013 sebanyak 13.110 zak bantuan semen diberikan kepada 142 penerima, namun di tahun sebelumnya proses penyerahannya secara terpisah ke masing-masing penerima, sedangkan mulai th. 2014 ini diselenggarakan secara kolektif. Q hud*

rac/bhirawa

Dari Kiri ke Kanan, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP RI, Sudirman Saad menjelaskan UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan didampingi Sekjen KKP RI Syarief Widjaja, Kadiskanla Jatim, Heru Tjahyono, dan Senior Liasion PT Petronas Carigali Ketapang II Ltd Ody Sirait.

Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan Pemprov, Bhirawa Pajak rokok yang sejak Januari 2014 bakal dipungut oleh Pemprov akan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Pajak rokok itu dimanfaatkan dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia,” kata Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi, dalam sambutan Sosialisasi Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, di Hotel Santika Jemursari Surabaya, Rabu (7/5).

Dijelaskannya , pengelolaan sumber keuangan daerah merupakan kewenangan untuk memungut pajak sesuai undang-undang yang terdiri dari lima jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak dari kabupaten/kota. Salah satu kewenangan yang diberikan pada pemerintah provinsi yakni memungut pajak rokok yang pelaksanaannya telah dimulai sajak Januari 2014.

PDari sini, lanjutnya, penggunaaan penerimaan pajak rokok dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sebagai pengimbang tingkat konsumsi rokok. Untuk itu, penerimaan pajak rokok akan dikembalikan dan dialokasikan kembali untuk kesehatan masyarakat.

Alokasi dari penerimaan pajak rokok digunakan pemerintah dalam pengembangan smoking area secara ideal. Smoking area itu akan ditempatkan di tempat strategis dengan tambahan fasilitas penghijauan sebagai filter polusi akibat asap rokok. Selain itu, pajak rokok juga digunakan untuk kegiatan sosialisasi serta membuat iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

“Pajak Rokok tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi yang difokuskan pada anakanak dan pelajar dengan tujuan mengurangi jumlah generasi perokok aktif baru,” ujarnya.

Selain untuk kesehatan, pajak rokok juga digunakan untuk penegakan hukum. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang penegakan hukum dapat dikerjasamakan dengan pihak atau instansi terkait seperti pengurangan permasalahan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan aturan perundangundangan.

Pemanfaatan pajak rokok di pemerintah provinsi maupun kab/ kota agar dilaksanakan sesuai dengan pemanfaatan dan tidak terjadi duplikasi dengan Dana Bagi Hasil Cukai Rokok. Pelaksanaan pungutan pajak rokok diperhitungkan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah dan ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Sedangkan bagi hasil diatur sebesar 30 persen untuk pemerintah provinsi dan 70 persen untuk pemerintah Q iib kab/kota.Q

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi memberikan sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Pajak Rokok di Hotel Santika Jemursari Surabaya. iib/bhirawa

OPINI

4 Tajuk

UN SMP (Makin) Kacau TERNYATA benar, penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas) untuk SMP makin memprihatinkan. Pemerintah nyata-nyata tidak siap memperbaiki kekurangan, malah semakin ditumpuki berbagai kesalahan lebih masif. Sehingga bisa dinilai pemerintah gagal (tidak mampu) menyelenggarakan Unas. Maka seharusnya pemerintah mengambil langkah untuk “mengembalikan” Unas kepada konstitusi. Yakni, diselenggarakan oleh sekolah.

Apa hendak dikata pemerintah, manakala ditemukan kesalahan sistemik pada Unas? Misalnya, materi pelajaran Bahasa Indonesia (hari pertama, 5 Mei 2014) tidak ada soal bernomor 13. Ini masalah sangat sepele, mengapa lolos pemeriksaan?

Begitu pula terulang penyusupan altar politik, sebagaimana terjadi pada Unas SMA dalam ujian Bahasa Indonesia. Yakni, disusupkannya biografi pendek Capres Jokowi.

Pencatutan nama Capres dalam Unas menjelang Capres bisa merugikan Capres yang dicatut. Jokowi akan dituduh meracuni pendidikan dengan kampanye politik. Juga dituduh mencuri start kampanye, kecurangan masif. Jokowi pun tidak suka. Bahkan PDIP secara resmi melayangkan protes. Konsekuensi berikutnya, Capres lain bisa menuntut memasukkan namanya pada Unas.

Andai seluruh nama Capres dimasukkan sebagai soal Unas, itupun menyalahi undang-undang, karena pen-capres-an belum resmi.

Berdasarkan amanat undang-undang, pemerintah tidak perlu menjadi penyelenggara Unas. Cukup sebagai fasilitator.

Itu sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (3). Yakni, ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU.” Amanatnya (mandatory konstitusi), menyelenggarakan sistem pendidikan. Domain pemerintah sebagai regulator, dan fasilitator (mendirikan sekolah). Memang benar, evaluasi belajar tahap akhir (EBTA) sepatutnya diselenggarakan.

Ujian nasional, seharusnya dipahami sebagai EBTA serentak bareng-bareng dalam waktu yang sama se-Indoneisa. Term nasional harusnya diartikan sebagai keserentakan. Bukan diartikan bahwa pemerintah yang menyelenggarakan, membuat materi ujian sekaligus menentukan lulus atau tidak lulus.

Dalam hal ujian sebagai evaluasi hasil belajar telah diatur UU Sisdiknas tahun 2003. Boleh jadi, Kemendikbud hanya melihat pasal 1 (Ketentuan Umum) urutan ke-21. Padahal terdapat pasal 58 ayat (1), secara tekstual dinyatakan: “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.” Maka Unas ataupun evaluasi belajar menjadi domain (hak) sekolah, bukan domain pemerintah.

Beruntung tahun ini pemerintah telah menyadari kelemahan posisinya sebagai penyelenggara Unas. Sebagaimana telah dilakukan untuk Unas SD, dikembalikan kepada sekolah. Unas SD kini diselenggarakan sebagai ujian sekolah (Usek), dengan supervisi Pemerintah Daerah. Jika diserahi, maka Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Propinsi maupun Kabupaten dan Kota) akan dengan senang hati menyelenggarakan Unas SMP. Bisa dipastikan, penyelenggaraan Unas SMP oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) akan lebih baik.

Materi soal akan lebih “membumi” (bisa dimengerti peserta Unas) karena dibuat oleh komunitas guru lokal. Selama ini soal Unas terasa menggunakan bahasa “planet lain” yang sulit dimengerti. Kelebihan Unas oleh Pemda, pengawasan pembuatan soal bisa dikawal Polsek setempat. Yang pasti pula, rentang distribusi soal akan lebih pendek.

Kekurangan penyelenggaraan Unas terpusat oleh pemerintah, diantaranya adalah perburuan bocoran jawaban soal. Walau hal itu menjadi bukti kemerosotan akhlak, namun sebenarnya cukup “beralasan.” Tujuan (utamanya), agar seluruh murid lulus “eksekusi” oleh pemerintah itu. Seluruh pihak berkepentingan untuk bersaing lulus eksekusi. Murid, guru, sekolah, orangtua, bahkan Pemerintah Daerah memiliki tergabung dalam kepentingan yang sama.

Kualitas kompetensi peserta didik semakin tidak terjamin melalui hasil Unas, siapa percaya? Beruntung, nilai hasil Unas SMA tidak digunakan sebagai persyaratan masuk perguruan tinggi negeri. Maka tidak bisa tidak, pemerintah mesti mengevaluasi penyelenggaraan Unas.

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

12 Tahun Menunggu Piala Thomas KEJUARAAN perebutan lambang supremasi bulu tangkis dunia putra, Piala Thomas, sudah di depan mata. Di New Delhi, India, piala yang diperebutkan dua tahun sekali itu akan kembali dipertaruhkan 16 negara anggota Federasi Bulu tangkis Dunia (BWF), 18-25 Mei nanti. Indonesia berada di Grup A bersama Thailand, Nigeria, dan Singapura.

Di atas kertas, Indonesia akan menjadi juara grup. Thailand hanya agak bagus di tunggal putra. Selebihnya, Nigeria dan Singapura berada jauh di bawah prestasi Tommy Sugiarto dan kawan-kawan.

Indonesia mempersiapkan secara khusus kejuaraan dua tahunan ini. Maklum, sudah 12 tahun Piala Thomas lepas dari Bumi Pertiwi. Tiongkok menjadi juara bertahan. Meski China menjadi juara bertahan, namun Indonesia termasuk paling berjaya di arena bulu tangkis beregu putra ini. Sejak digelar pertama tahun 1949, Indonesia sudah menggamit Piala Thomas sebanyak 13 kali. Sementara Tiongkok telah sembilan kali menjadi juara.

Jadi masuk akal jika Indonesia mempersiapkan secara khusus kejuaraan ini. Setelah dikarantina di Kudus, Jawa Tengah, akhirnya Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menetapkan 10 nama pemain yang akan tampil di New Delhi.

Mereka adalah Tommy Sugiarto, Dionysius Hayom Rumbaka, Simon santoso, dan Ihsan Maulana Mustofa untuk nomor tunggal putra. Sementara untuk ganda dipilih Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan, Rian Agung Saputra, Angga Pratama, Berry Anggriawan dan Ricky Karanda Suwardi.

Dari nama-nama yang dipilih tampak kombinasi tua dan muda. Sebuah pola pembinaan yang baik. Ihsan Maulana adalah nama baru di tunggal sementara Berry dan Ricky baru muncul dari sektor ganda.

Secara mental, Indonesia juga siap merebut piala yang lepas sejak 2002 itu. Tidak ada barikade mental bagi pemain Indonesia karena semua pemain terbaik dunia sudah pernah dikalahkan pemain Indonesia. Simon Santoso, misalnya, baru saja mengalahkan Lee Cong Wei, pemain berperingkat satu dunia asal Malaysia, di final Singapura Terbuka. Sementara ganda Hendra/Ahsan merupakan pasangan terbaik dunia yang baru saja merebut All England dan kejuaraan dunia.

Nama dan Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pahing 8 MEI 2014

Sanitasimu, Masa Depanmu “Sanitasi lebih penting daripada sebuah kemerdekaan”.

Demikian, kalimat penuh filosofis yang disampaikan tokoh dunia Mahatma Gandhi. Semasa hidupnya, Gandi sudah mengampanyekan konsep cara hidup yang mengintegrasikan kebersihan dan sanitasi. Mimpinya adalah terciptanya sanitasi total untuk semua orang.

M

enurut Gandi, sanitasi memiliki hubungan yang sangat kuat tidak saja dengan perilaku higienitas individu, tetapi lebih dari itu, sanitasi juga berhubungan dengan martabat manusia dan kesejahteraannya, kesehatan masyarakat utamanya gizi yang baik. Bahkan, sanitasi ikut mendukung pendidikan manusia yang bermartabat. Andai saja pemikiran tersebut sudah dipenuhi dan dijalankan maka keprihatinan akibat masih tingginya angka kematian akibat buruknya sanitasi sebagaimana yang terjadi di dunia hari ini tidak akan terjadi.

Simak saja data Bank Dunia (2013), bahwa dari total penduduk dunia yang diperkirakan sudah mencapai lebih dari 7 Miliar, ternyata hanya 4,5 miliar orang yang memiliki akses toilet atau kakus. Itu artinya, lebih dari 2,5 miliar orang yang umumnya hidup di daerah pedesaan tidak memiliki sanitasi yang layak alias tidak memiliki akses terhadap jamban dan 1 miliar penduduk diantaranya melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai dan ladang. Budaya hidup ini tentu berpotensi menyebarkan virus dan kuman dari tinja melalui makanan, air, dan pakaian.

Buruknya sanitasi menyebabkan jutaan kematian terutama kepada anak-anak miskin di seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, para pemimpin dunia seharusnya menyediakan akses layanan sanitasi dasar untuk masyarakat, sebagai salah satu cara memerangi kemiskinan.

Negara-negara yang masih menerapkan pembuangan air besar di tempat terbuka, ternyata merupakan negara-negara yang jumlah kematian balita tertinggi, tingkat kurang gizi dan kemiskinan yang tinggi, serta kesenjangan ekonomi yang besar.

Tanpa jamban atau sistem pengolahan limbah yang layak, banyak penduduk negara-negara berkembang buang air besar (BAB) di sungai atau ladang, tanpa sadar menyebarkan kumankuman penyebab penyakit diare – yang merupakan penyebab kedua kematian balita – ke lingkungan mereka sendiri dan kawasan hilir mereka. Lihat saja realitasnya, hampir 2.000 anak meninggal setiap hari akibat diare. Kerugian ekonomi akibat ketiadaan akses

S

daerah untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan air bersih sungguh menemukan relevansinya.

Menurut Bappenas, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhsanitasi di negara-negadap sanitasi yang ara berkembang menlayak di tahun 2013 capai angka US$ 260 masih dibawah 58 triliun (Rp 2.396,68 Oleh : persen, sementara triliun) per tahun.

Wahyu Kuncoro SN kalau merujuk target Dampak dari sanitasi MDGs adalah pada buruk merupakan inti angka 62 persen. dari berbagai hambatan Maka dapat kita perkirakan hampir yang dihadapi kaum miskin dalam 40 persen anak-anak Indonesia tumupaya mencapai kesejahteraan – buh dalam rumah tangga yang belum kesehatan, pendidikan, lingkungan, memiliki akses terhadap sanitasi kesejahteraan, kesetaraan, dan layak. Berarti hampir separuh anak harga diri. Imbal hasil dari investasi Indonesia terancam perkembangansanitasi sangatlah tinggi, terutama nya akibat buruknya sanitasi. Lebih untuk kalangan miskin. mengherankan lagi, selama ini kita gaduh soal infrastruktur jalan tol Insfrastruktur dan Perilaku yang lamban dibangun, ribut tenDalam menggapai delapan tartang infrastruktur rel kereta yang get yang ditetapkan dalam Millelambat bertambah, selalu protes nium Development Goals (MDGs), keras tentang infrastruktur listrik Indonesia masih kesulitan untuk yang tak memuaskan, tetapi lupa mencapai target peningkatan membangun infrastruktur sanitasi. akses terhadap air bersih dan Mirisnya, dari laporan Economic kualitas sanitasi. Naiknya populasi Impact of Sanitation in Indonesia penduduk Indonesia setiap tahun kembali kita dapat mengutip data membuat akses terhadap air bersih bahwa biaya pemulihan pencemadan sanitasi semakin terhambat. ran air mencapai Rp 13,3 triliun Lantaran itu, Indonesia perlu per tahun. Biaya sebesar itu hampir upaya ekstra dalam meningkatkan sama dengan alokasi APBN bidang kualitas sanitasi dan air bersih sanitasi yang dialokasikan untuk sebelum tahun 2015 apabila ingin lima tahun. Sungguh, kita harus mencapai target MDGs. serius untuk membangun sanitasi Adanya kesenjangan sosial supaya kerugian tak membengkak. antara penduduk di kota dan desa Kita harus menyingkirkan panjuga menjadi penyebab kualitas dangan sinis terhadap pembansanitasi dan air bersih di Indonegunan saluran pembuangan limsia kurang terjaga dengan baik. bah, pembuangan sampah, hingga Kesenjangan sosial menentukan penjernihan air yang mungkin perilaku masyarakat, khususnya kini dipandang memboroskan angmasyarakat kurang mampu. Bangaran atau tidak berdampak langyak masyarakat kurang mampu sung, setidaknya bila dibandingkan yang masih menerapkan perilaku pembangunan tol untuk mengBuang Air Besar Sembarangan atasi kemacetan. Pembangunan (BABS) sehingga merusak linginfrastruktur sanitasi harus dipankungan, selain itu masih banyak dang sebagai investasi untuk masa masyarakat di daerah yang mengdepan. Pembangunan infrastrukalami kesulitan dalam mengakses tur-infrastruktur itu merupakan air bersih bahkan sampai menggupengejawantahan dari komitmen nakan air hujan untuk memenuhi kuat pemerintah atas pembangunan kebutuhan hidup. sanitasi. Pada Sidang Umum PBB di Di sinilah peran pemerintah, baik akhir Juli 2010, Indonesia, misalnya, pusat maupun darerah perlu didomenjadi salah satu dari 122 negara rong untuk meningkatkan kualitas yang menetapkan sanitasi sebagai sanitasi dan air bersih dengan cara hak asasi manusia. Indonesia juga menambah alokasi dana dalam Angtermasuk ke dalam 189 negara garan Pendapatan Belanja Negara pendukung Deklarasi Milenium (APBN), dan APBD. Artinya pemeyang menetapkan sanitasi sebagai rintah harus mulai memprioritaskan sasaran Millenium Development sanitasi dan air bersih sebagai salah Goals 2015. satu target pembangunan. IdealDalam konteks inilah, infrastruknya, besarnya kurang lebih alokasi tur sanitasi sejatinya dinilai ampuh dana sanitasi dan air bersih dalam untuk memutus lingkaran setan APBN sejajar dengan dana untuk kemiskinan-kematian-kemiskinan. pendidikan dan infrastruktur. KoorTanpa ketersediaan air bersih dan dinasi antara pemerintah pusat dan

sanitasi yang baik, penyakit akan mendekat sehingga warga terpaksa ke dokter dan mengeluarkan dana untuk itu. Kemiskinan dan lingkungan juga terkait. Lingkungan akan terganggu jika masyarakat miskin.

Di tengah upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian PU yang memanfaatkan APBN yang terbatas bahkan sampai meminjam dari luar negeri guna membangun infrastruktur sanitasi dan air; tragisnya ternyata 76,3 persen dari 53 sungai di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi telah tercemar bahan organik dan 11 sungai, terutama oleh amonium. Itu merupakan dampak dari perilaku pembuangan limbah yang sembarangan. Dengan demikian, bahwa masalah sanitasi di Indonesia bukan sekadar minimnya infrastruktur, melainkan juga buruknya perilaku.

Dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan air bersih memang diperlukan upaya bersama tidak hanya pemerintah pusat maupun daerah namun anak anak muda atau mahasiswa juga bisa terlibat. Keterlibatan anak muda dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan air bersih bisa dilakukan melalui social media, mahasiswa bisa menjadi anggota atau member dari MDGs Indonesia di Facebook maupun Twitter. Anak muda juga bisa ikut menyadarkan masyarakat, bahwa sanitasi dan air bersih merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan masyarakat. Target MDGs yang hampir dicapai Indonesia adalah menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pendidikan dasar, mendorong kesejahteraan gender, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Peningkatan kesehatan yang ditandai oleh kondisi sanitasi yang lebih baik akan memungkinkan meningkatnya martabat kehidupan manusia : orang dewasa akan memiliki kesempatan waktu lebih berkualitas untuk bekerja, anakanak usia sekolah bisa menempuh pendidikan dan belajar lebih baik, dan mampu bersosialisasi dengan kehidupan sosialnya bila mereka tidak sakit-sakitan. Akses terhadap sanitasi sehingga dapat buang air kecil dan besar secara sehat sejatinya sama pentingnya dengan kebutuhan makan, minum, istirahat, dan bernafas.

Oleh karena itu, setiap kegiatan manusia harus mampu dipenuhi dan menjadi hak dasar, begitu juga untuk kegiatan bersanitasi.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa Alumnus jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

Kekerasan Pendidikan Salah Siapa?

iapapun kita tentu tidak setuju dengan kekerasan, namun dewasa ini kita sering dikejutkan dengan berbagai macam kasus mengenai kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kasus ini seakan seperti fenomena gunung es yang terlihat sedikit di permukaan, namun akan terlihat lebih besar jika kita teliti lebih dalam. Apapun bentuknya tanpa terkecuali yang namanya tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif.

Akan tetapi tidak bisa dihindari, di lembaga yang seharusnya menjadi teladan ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.

Banyak sekali kekerasan yang kita jumpai entah dari media Televisi, Koran atau radio di dalam dunia pendidikan. Mungkin kita masih ingat disalah satu kota ada seorang ibu guru menghukum murid-murid yang tidak mengerjakan PR dengan menusukkan paku yang dipanaskan ke tangan siswa. Di jawa timur, seorang guru oleh raga menghukum lari seorang siswa yang terlambat datang beberapa kali putaran.

Tapi karena fisiknya lemah, pelajar tersebut tewas. Dalam periode yang yang tidak berselang lama, ada juga kejadian seorang guru menghukum muridnya dengan lari keliling lapangan dalam kondisi telanjang bulat. Ada juga seorang pembina pramuka bertindak asusila terhadap siswinya saat acara kemah diluar sekolah.

Belum lama ini kekerasan dalam dunia pendidikan sudah terjadi lagi. Seolah tidak pernah berhenti, beberapa bulan silam kita menyaksikan kasus orientasi mahasiswa baru yang terjadi di salah satu perguruan tinggi dimalang yang

mengakibatkan salah masyarakat, bangsa seorang mahasiswa dan negara. Guna menmeninggal dunia, dicapai tujuan tersebut, lanjutkan beberapa diperlukan kondisi berentetan peristiwa lajar yang kondusif dan kekerasan yang lain. jauh dari kekerasan.

Bahkan yang terbaru Namun sayang kekita mengetahui dinyataanya kekerasan jakarta kekerasan sekdalam dunia pendidiksual yang dialami siswi an selalu menghiasi yang masih dibawah pendidikan saat ini.

Oleh : umur yang mengakikekerasan yang serAmir Rifa’i batkan beberapa siswi ing terjadi dalam pentrauma untuk masuk didikan adalah berupa sekolah dan lagi-lagi kekerasan fisik, yang seolah bagaikan hilang pergi sibanyak dilakukan di jenjang penlih berganti kekerasan itu tidak didikan perguruan tinggi dan SMA pernah surut disebuah perguruan sementara kekerasan psikis dan tinggi bidang pelayaran juga terjadi seksual banyak terjadi di jenjang kekerasan yang menyebabkan satu pendidikan SD dan SMP. Ada besiswa meninggal dunia dan 6 lainya berapa penyebab yang paling banluka-luka karena dianiyaya oleh yak berpengaruh dalam kekerasan seniornya. adalah banyak dilakukan oleh guru Selain tersebut di atas, bankepada anak didiknya dan lakiyak lagi kasus kekerasan penlaki lebih banyak berperan dalam didikan masih menghiasi wajah terjadinya kasus-kasus kekerasan pendidikan kita baik secara fisik tersebut, baik sebagai korban maudan psikis. Masih menjadi perpun pelaku. tanyaan besar yang seolah tiada Kasus perilaku kekerasan dalam pernah terpecahkan ketika melipendidikan juga bervariasi, ada hat kenyataanya seperti ini. Bisa yang beranggapan bahwa kasus dibayangkan didalam dunia penkekerasan bersifat ringan, langdidikan yang sejatinya mengemsung selesai di tempat dan tidak ban amanah sebagai perjuangan menimbulkan kekerasan susulan perubahan suatu jiwa dan bangsa atau aksi balas dendam oleh si saja terjadi seperti ini apalagi dikorban. Untuk kekerasan dalam luar pasti lebih mengerikan lagi. klasifikasi ini perlu dilihat terlebih Lantas yang menjadi pertanyaan dahulu, apakah kasusnya selesai sekarang adalah, siapa yang patut secara intern di sekolah dan tidak disalahkan dalam hal ini? diekspos oleh media massa ataukah Tidak bisa dibantah lagi dan mentidak selesai dan diekspos oleh jadi pengetahuan bagi kita bahwa media massa. Ada juga kategori pendidikan merupakan proses unsedang namun tetap diselesaikan tuk mengembangkan potensi yang oleh pihak sekolah dengan bantuan dimiliki oleh manusia agar memiaparat, dan ada pula kategori berat liki kekuatan spiritual keagamaan, yang terjadi di luar sekolah dan pengendalian diri, kepribadian, mengarah pada tindak kriminal kecerdasan, akhlak mulia, serta keserta ditangani oleh aparat kepoliterampilan yang diperlukan dirinya, sian atau pengadilan.

Hal ini harus segera dicarikan solusinya dan cara untuk meminimalisir tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep pendidikan karakter yang selama ini didengungkan oleh para praktisi pendidikan serta humanisasi dalam pendidikan.

Yang diantara prakteknya adalah memaksimalkan peran karakter dari seorang guru untuk memberi contoh yang baik kepada siswanya serta menjadikan anak didik sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai objek. Selain itu peran peran orang tua, guru, lingkungan, serta media massa agar lebih berperan aktif dan positif terhadap adanya kasus-kasus kekerasan tersebut.

Pada umumnya kasus perilaku kekerasan dikarenakan kurangnya pengendalian dari berbagai kalangan yang terlibat dalam misi pendidikan. kerja sama lintas sektoral ini diperlukan agar perilaku kekerasan di lingkungan pendidikan tidak terjadi lagi.

Karena itu, sangatlah penting untuk segera dilakukan sinergi agar semua pihak tahu bagaimana melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Guna meminimalkan tindak kekerasan pada siswa, para praktisi pendidikan atau pengawas sekolah harus lebih jeli dan lebih sering turun ke lapangan. tidak terjadinya tindak kekerasan. Tidak kalah pentingnya masyarakat, termasuk wali murid dan komite sekolah, harus berpartisipasi mengontrol sekolah agar berjalan bagus, bermakna, sejalan dengan prinsip pendidikan, dan terbebas dari kekerasan.

Mahasiswa Pascasarjana FAI UMM dan Pecinta Buku

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing 8 MEI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Limbah PT Tjiwi Kimia Diadukan ke BLH Sidoarjo, Bhirawa Merasa dirugikan akibat adanya pencemaran limbah pabrik yang dibuang ke Sungai Penambangan yang melilntas di wilayah Kec Balongbeno, Tarik dan Taman Sidoarjo membuat ribuan ikan yang dibudidayakan warga dengan sistem keramba menjadi bau minyak, bahkan jelang panen banyak ikan-ikan yang mati.

Perwakilan warga dari empat desa, yakni Desa Penambangan, Desa Jeruklegi, Desa Tempel dan Desa Tanjungsari dengan didampingi Ecological Observation and Wetlands ConservationEcoton (Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah) mengadu ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Sidoarjo, Rabu(6/5) siang. Rombongan Perangkat Desa dan BPD Jeruk Legi serta dari Ecoton, Prigi Arisandi bersama timnya dirima langsung oleh Kepala BLH, Drs Siswojo bersama jajarannya di ruang pertemuan BLH. Anggota BPD Mujiadi mengaku dugaan pencemaran berasal dari PT Tjiwi Kimia, namun pihaknya bersama-sama dengan warganya kebingungan mau mengadu kemana. Mengingat perusahaan yang diduga mencemari sungai penambangan itu merupakan perusahaan yang cukup besar, sehingga merasa kesulitan untuk masuk kesana. ‘’Warga sangat merasa bingung dan kesulitan masuk ke Tjiwi,’’ katanya. ‘’Setelah mendapat pendampingan dari Ecoton, akhirnya ditemukanlah solusinya, yakni mengadu terlebih dahulu ke Pemkab Sidoarjo yang menangani lingkungan adalah BLH. Jadi kami kesini mengadu dan mencari jalan keluar agar warga tak dirugikan. Semoga pihak BLH bisa meneruskan pengaduan ini ke Tjiwi Kimia. Karena sudah jelas pihak Ecoton juga sudah melakukan uji lab terhadap sungai yang tercemar itu,’’ jelas Mujiadi juru bicara warga.Q ach

Dewan Soroti Jalan Rusak Kab Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kab Mojokerto menyoroti kondisi kerusakan jalan di sejumlah tempat. Dewan mendesak agar Pemkab segera melakukan perbaikan jalan yang rusak. Utamanya yang ada di utara Sungai Brantas mulai Kec Gedeg hingga Dawarblandong. ‘’Harus ada langkah kongkrit perbaikan jalan yang rusak. Kalau memang perbaikannya masih lama, minimal jalan yang rusak itu ditutup sementara dengan uruk agar tak mengganggu pemakai jalan,’’ kata Sipon Diharjo, Wakil Ketua Komisi B yang membidangi masalah pembangunan, Rabu (7/5) kemarin.

Hal itu, menurutnya, harus dilakukan lantaran kerusakannya sudah lama.

Selain itu, juga banyak memakan korban. ‘’Banyak orang yang jatuh dan terjadi kecelakaan yang dipicu oleh jalanan yang rusak itu,’’ paparnya.

Jika tidak hujan, lubang yang menganga banyak terlihat di jalanan yang rusak itu.

Apalagi jika kadang-kadang masih turun hujan seperti sekarang. Jalanan yang rusak menjadi seperti kubangan yang dipenuhi air. Sehingga pengendara cenderung menghindarinya tanpa peduli ada pengendara lain didepan atau dibelakangnya sehingga memicu kecelakaan. Pengendara yang memaksa melewati kubangan itu juga banyak yang terjatuh lantaran selip. ‘’Anggaran untuk perbaikan jalan itu sebenarnya sudah dialokasikan. Tapi kenapa sampai sekarang belum dilaksanakan. Apa ada yang salah dari perencanaannya,’’ lontarnya.Q kar

PSK Dolly Beroperasi di Krian Sidoarjo, Bhirawa Satpol PP Sidoarjo menyatakan waspada dengan rencana penutupan lokalisasi Dolly oleh Pemkot Su rabaya. Sebab jangan sampai rencana penutupan itu, malah membuat PSK nya pindah ke daerah di sekitar Surabaya seperti Sidoarjo ini.

Menurut Kepala Satpol PP ali/bhirawa Sidoarjo, MulMulyawan yawan SIP MM, informasi yang diperoleh dari petugas di Kec Krian, kini dirasakan mulai ada bertambahnya PSK-PSK baru yang beroperasi di wilayah Kec Sidoarjo bagian barat yang berbatasan dengan Surabaya itu. ‘’Kalau seperti itu, rencana penutupan lokalisasi di Surabaya itu tak memberikan solusinya, sebab bisa jadi dimungkinkan pelakunya malah pindah di tempat lain di sekitar Surabaya, yakni Sidoarjo,’’ ujar Mulyawan, Rabu ( 8/5) kemarin.

Kalau PSK di Sidoarjo bertambah, kata Mulyawan, ini akan membuat tantangan tersendiri bagi pihaknya. Sebab Satpol PP ingin bisa melaksanakan apa yang menjadi target dari MDGs pada tahun 2015 nanti. Yakni bisa membebaskan warga Indonesia khususnya di Sidoarjo, dari penularan bahkan kematian akibat penyakit HIV/AIDS. Karena, menurut mantan Camat Prambon ini, salah satu penyumbang dari penyakit yang mematikan itu adalah tempat-tempat prostitusi liar. Tempattempat seperti itu di Sidoarjo, kata Mulyawan, diantaranya ada di tangkis indah Porong, Randu Pitu Larangan, Pasar sapi dan Krengseng Krian dan warung-warung di utara PT Pakerin Prambon. ‘’Penertiban tempat-tempat ini harus terus berkesinambungan, tak boleh berhenti, ‘’ katanya.Q ali

5

Dua Direksi PDAM Sidoarjo Boleh Calonkan Dirut Sidoarjo, Bhirawa Dua direksi PDAM Sidoarjo, Basith Laode dan Iwan Prasetya boleh mencalonkan dan mengikuti uji kelayakan direksi baru periode 2014-2018, sedangkan Dirut, H Jajadi, sesuai aturan Kepmendagri tak diperbolehkan karena sudah menduduki jabatan selama dua periode.

achmad suprayogi/bhirawa

Inilah kondisi arsip dari RSUD yang telah diangkut dengan truk sampah kemarin.

Sebagian SKPD Masih Menyepelekan Arsip Sidoarjo, Bhirawa Ternyata masih banyak SKPD di Kab Sidoarjo yang menyepelekan penanganan kearsipan, baik penataannya maupun penempatan raknya. Dan hal ini diperparah para kepala SKPD yang juga tak memperhatikan penanganan dokumen dan arsip yang seharusnya disimpan dengan rapi. Padahal suatu saat dokumen dan arsip ini sangat dibutuhkan serta harus ditemukan secara cepat.

Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip, Drs Sutjipto MM saat melihat kondisi arsip dari RS Sidoarjo yang sudah dianggap sampah. Kondisinya ini sangat memprihatinkan, perlakuannya persis sampah, bahkan waktu pengirimannya juga menggunakan truk sampah. ‘’Seharusnya penanganannya tak seperi itu. Sebab arsip itu sangat penting sekali, kalau tak penting

kenapa sampai pemerintah membuat aturan-aturannya,’’ tegasnya.

Disamping itu, para pengelolanya juga tak berani bicara kepada pimpinannya secara tegas. Ada juga yang SDM (Sumber Daya Manusian) nya juga diperlakukan semena-mena dan diejek temantemannya. Mengapa ngurusi barang-barang yang sudah menjadi sampah, terus gak kuat mental.

Akhirnya berhenti tak mau mengurusi arsip lagi. ‘’Selain itu adalagi yang SDM nya sudah diberi Bintek maupun pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan arsip ternyata pindah atau dipindah, dan penggantinya tak ada pelatihan, akhirnya macet lagi,’’ ungkapnya.

Seandainya setiap pimpinan SKPD peduli tentang kearsipan, tentu saja kantor arsip juga akan tertata rapi. Bisa kita lihat kondisi arsip dari RS ini saja, sudah persis sampah. Padahal ini merupakan

arsip-arsip medis yang penting, termasuk juga arsip rekam medis maupun yang lainnya. ‘’Disisi lain, lembaga yang terkait juga ikut mendukung seperti Bappeda, PU Cipta Karya untuk pembuatan gedungnya. Kantor arsip ini bukan didesign untuk gudang arsip, tetapi ini seperti pekantoran. Jadi nggak layak kalau kantor ini dijadikan gudang arsip, makanya kita perlu gedung khusus untuk arsip,’’ katanya.

Sehingga kalau kita perlu untuk melengkapi sarana dan prasarananya bisa sesuai dengan peruntukannya. Setelah itu para SKPD digerakkan untuk mengirimkan arsip ke Badan Arsip bisa berjalan dengan baik. Kalau seperti ini, ya sekarang kondisinya belum memenuhi syarat. Bahkan mantan Kabag Humas ini juga menceritakan ada pejabat yang mencari arsip penting tidak bisa ditemukan.Q ach

Siswa SMK Sidoarjo Mendapat Informasi Lowongan Kerja Sidoarjo, Bhirawa Kepala Dinsosnaker Sidoarjo, Husni Thamrin SH MM, menegaskan pengangguran di Sidoarjo tak akan habis. Hal ini sesuatu yang alami. Sebab tiap tahun ada kelulusan. Mulai lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) hingga PT (Perguruan Tinggi). ‘’Karena itu, pengangguran tak akan bisa habis, tapi hanya bisa dikurangi,’’ kata Thamrin, disela-sela memberikan sosialisasi bursa kerja bagi lulusan SMK di Sidoarjo yang akan memasuki dunia kerja, Rabu (7/ 5) kemarin, di Ruang Delta Karya, Setda Sidoarjo.

Salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Sidoarjo, menurut Thamrin, diantaranya memberikan informasi lowongan kerja di perusahaan. Seperti yang dilakukan pihaknya tiap tahun, dengan menggelar Bursa Kerja Terbuka (BKT).

Solusi lain, dalam mengurangi jumlah pengangguran di Sidoarjo, selain memberikan informasi lowongan kerja di peru-

ali kusyanto/bhirawa

Siswa SMK di Sidoarjo mendapat informasi adanya bursa kerja terbuka (BKT) dari Dinsosnaker Sidoarjo. sahaan, pihaknya tiap tahun juga selalu memberikan pelatihan kerja kepada pencari kerja untuk berwirausaha.

Menurut Thamrin, adanya Balai Latihan Kerja (BLK) Nasional yang kini dalam proses pembangunan di Sidoarjo, itu

juga sangat penting dan harus segera diwujudkan. Sebab akan bermanfaat bagi pencari kerja untuk mendapatkan ketrampilan. Karena menurutnya, perusahaan biasanya lebih memilih tenaga kerja yang punya ketrampilan dan siap pakai.Q ali

Anggota Komisi B DPRD, Tarkit Erdianto, menanggapi pergantian direksi PDAM Sidoarjo Juli mendatang, mengingatkan dalam Perda tentang PDAM dirinya pernah menyampaikan bahwa tiga direksi itu merupakan paket yang harus diganti semua karena sudah menduduki jabatan dua periode. Namun penjelasannya ini dibantah pejabat PDAM Gresik, yang menegaskan Perda itu bertentangan dengan Kepmendagri yang mengatur soal pergantian.

Dalam Kepmendagri, pelarangan masa jabatan dua periode itu hanya mengikat direktur utama saja. Direktur lain tak termasuk yang dilarang, sepanjang tak menduduki jabatan sama. Secara tegas dalam ketentuan itu, bisa saja dua direktur PDAM, Basith laode dan Iwan mencalonkan dan melamar menjadi direktur utama.

Menurut Tarkit, memang benar yang disampaikan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum, ketentuan dua periode itu hanya berlaku untuk direktur utama saja. Bunyi ketentuan itu tak berlaku untuk dua direktur yang lain. Karena itu dalam uji kelayakan nanti, DPRD tak keberatan menguji Basith dan Iwan apabila keduanya melamar, namun DPRD tak bisa menguji terhadap Jajadi karena yang sudah menduduki posisi jabatan itu dua periode.

Sesuai aturan, dewan tak dalam posisi menerbitkan rekomendasi pada calon yang menjalani uji kelayakan. ‘’Tak ada ketentuan itu, sesuai bunyi Perda nanti dewan hanya mendengar dan mencatat visi misi mereka.Visi misi itu mengikat sekali sehingga saat terpilih sebagai direksi harus menjalankan misi yang disampaikan. Kalau ternyata aplikasi direksi nanti tak sesuai dengan visi misi, dewan akan bersikap karena yang dilakukan dewan mewakili kepentingan pelanggan dalam mengontrol kinerja PDAM,’’ tandasnya.

Bupati Saiful Ilah, memberi sinyal kuat soal suksesi direksi PDAM Sidoarjo, bulan Juli mendatang. Dirut yang sudah menjabat dua periode tak bisa mencalonkan lagi, sedangkan dua direktur (umum dan teknik) tak boleh menduduki jabatan yang sama dalam periode mendatang. Ditemui usai mengikuti sidang paripurna DPRD. Bupati sudah mendengar penggiringan opini seolah-olah suksesi direksi itu membedol tiga direksi yang sudah menjalani dua periode. Kini ketiga Direksi PDAM Sidoarjo yakni direktur utama, H Jajadi, Dirum, Basith Lao dan Dirtek, Iwan Setyawan, sudah menduduki jabatannya dua periode (8 tahun). Ketentuan Kepmendagri yang mengatur pergantian itu, penjabarannya luas.

Seperti disebutkan hanya direktur utama yang menduduki jabatan dua periode saja yang harus diganti. Untuk dua direktur lainnya tak boleh menduduki jabatan yang sama. Q ach

Patroli, Polisi Temukan Kunci Jawaban UN SMP Gresik, Bhirawa Meski pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sudah berjalan selama tiga hari, hingga kini aman-aman saja. Namun secara tak sengaja, saat Jajaran Satreskrim Polres Gresik sedang melakukan patroli menemukan lembaran kertas yang diduga kunci jawaban SMP 2014. Yang kini masih dalam penyelidikan guna proses lebih lanjut.

Informasi yang di himpun, penemuan kertas jawaban itu bermula saat anggota polisi sedang melakukan patroli, sebagai tugas keseharian mereka.

Pada saat melintas di Jl RA Kartini, mengetahui ada beberapa siswa yang bergerombol di pinggir jalan.

Namun saat sekelompok siswa didekati polisi, pelajar itu malah melarikan diri karena ketakutan.

Mulanya polisi tak curiga apapun dan dibiarkan berlalu.

Namun setelah diamati ada kertas. Akhirnya polisi curiga dan melihatnnya, kemudian membaca lembar demi lembar. Yang keseluruhaan di tumpuk menjadi satu bandel kunci jawaban UN SMP 2014, dengan mata pelajaran Bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kemudian di bawanya ke Mapolres, guna dilakukan penyelidikan.

Menurut Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Ayub Azhar Diponegoro Rabu ( 7/5 ) kemarin, penemuan itu tak di sengaja, ditemukanya lembar jawaban UN SMP 2014 yang di duga asli. Anggota masih melakukan penyelidikan, guna melacak siapa yang telah berbuat. Karena dalam lembaran kunci jawaban itu juga ada alamat emailnya.

Lembar kunci jawaban itu, untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPA. Dan polisi akan menguji kebenaranya, penemuan ini bukan berarti kunci jawaban bocor. Karena hingga kini belum ditemukan dan ada kabar kebocoran soal UN SMP. ‘’Polisi tetap melakukan penyelidikan dan peengembangan, kalau dilakukan orang iseng itu tak mungkin. Tak menutup kemungkinan telah melibatkan jaringan luar kota, yang sudah tersetruktur sitiap UN dilakukan,’’ jelasnya.Q kim

Sunu Merasa Dipromosikan, Bukan Dibuang Budwi Sunu Hernaning Sulistyo, mantan Sekkota Mojokerto yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pembangunan berpamitan dengan jajaran PNS Pemkot Mojokerto, Rabu (7/5) kemarin. Menariknya, Sunu merasa mutasinya justru merupakan bagian dari promosi jabatanya dan bukan bagian dari upaya membuang dirinya dari Pemkot Mojokerto.

Pernyataan Sunu ini sekaligus menepis anggapan sementara pihak yang menilai ia ‘dibuang’ ke Provinsi Jatim, lantaran ketidakharmonisan hubungannya dengan petinggi Pemkot lainnya. ‘’Banyak orang yang mengatakan dengan adanya mutasi ini berarti Pak Sunu dibuang. Tapi saya katakan tidak, justru saya merasa dipromosikan,’’ katanya, usai berpamitan dalam apel pagi kemarin.

Sunu menuturkan, selama menjabat Sekkota, dirinya menerima apel baru dua kali saja. ‘’Yang pertama saat kulonuwun pertama menjabat Dekda dulu, dan kedua saat ini saat berpamitan,’’ seloroh

Sunu yang mulai menjabat Sekkota Mojokerto sejak 27 Agustus 2013 lalu itu. Sunu justru mengaku bangga bisa dipromosikan dan berada di jajaran Pemprov Jatim. ‘’Kita tahu jabatan di propinsi ini banyak yang menginginkan, banyak yang berupaya untuk mendapat kesempatan di provinsi. Saya merasa bangga bisa dimutasi di propinsi. Karena sepanjang pengetahuan saya, hanya ada dua pejabat di Kota Mojokerto yang bisa nenembus menjadi pejabat eselon 2 di propinsi, yang salah satunya adalah saya,’’ kilahnya.

Mutasi yang dialami, lanjut dia, merupakan promosi dan merasa mendapat kehormatan.

Eselonnya sama 2A tapi cakupannya bukan hanya 2 kecamatan, di propinsi perjalanan dinasnya di 38 kabupaten kota, seperti yang disampaikan gubernur setelah pelantikan kemarin. ‘’Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Bapak Walikota yang telah mengantarkan saya di tingkat propinsi kemarin,’’ kata Sunu.

Jabatan Sekkota Mojokerto yang dipegang Sunu sejak Agustus 2013 diberikan Gubernur Jatim Soekarwo kepada Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono yang sebelumnya menjabat Kepala Bakorwil Bojonegoro. Sunu dilantik Gubernur Jatim Soekarwo sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemprov Jatim, bersamaan dengan mutasi puluhan pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemprov Jatim, Selasa (6/5) lalu.

Walikota Mas’ud Yunus menghadiri pelantikan pejabat pratama lulusan S2 Untag Sura-

kariyadi/bhirawa

Budwi Sunu berpamitan untuk bertugas di Pemprov Jatim dalam apel di halaman Pemkot Mojokerto, Rabu (7/5) kemarin. baya yang pernah menjabat sebagai kepala unit kerja di tujuh pos berbeda itu. Sunu dilantik Walikota era Abdul Gani Suhartono sebagai Sekkota Mojokerto menggantikan posisi yang dilepas Suyitno yang memilih running Pilwali Mojokerto,

27 Agustus 2013 lalu.

Alumnus FIA Unibraw Malang 1984 Surabaya yang mengawali karir sebagai PNS di lingkup Dispenda Kota Mojokerto tahun 1985 itu dilantik sebagai Sekkota hanya dua hari menjelang coblosan Pilwali.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

121 Siswa SMP Tak Ikut UN Probolinggo, Bhirawa Sampai dengan hari ketiga pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP dan sederajat di kabupaten Probolinggo secara umum berjalan dengan baik, namun sampai dihari ketiga ini terdapat 121 siswa SMP yang tidak mengikuti UN, diharapkan mereka bisa mengikuti Kejar Paket B pada bulan Agustus nanti, pasalnya separuh dari mereka itu sudah menikah. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, Rabu (7/5).

Ketidakhadiran 121 siswa tersebut diketahui sejak hari pertama pelaksanaan UN. “Pada hari itu juga kami langsung menggelar rapat untuk menyikapi hal tersebut dan langsung ke lapangan. Hasilnya separuh dari mereka sudah menikah dan yang separuh lagi ada yang sudah bekerja, di mana oleh orang tuanya dilarang untuk sekolah karena mereka membantu orang tua mencari nafkah,” kata dia.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, jumlah siswa yang tidak mengikuti UN pada tahun 2014 ini tersebar di beberapa sekolah, di SMP Negeri sebanyak 52 lembaga, Satu atap sebanyak 23 lembaga, Swasta sebanyak 18 lembaga. Sedangkan MTs Negeri sebanyak 3 lembaga dan MTs Swasta 15 lembaga.

“Kami akan terus mendatanya, walaupun dari data yang ada kami kesulitan alat, karena sudah pindah, bahkan ada yang bekerja di luar daerah dan sampai ke Malaysia. Namun kami akan terus melakukan pendataan tersebut dan mengupakan agar mereka tetap bisa mengejar pendidikan 9 tahun,” ujar Tutug.Q wap

Jumlah TPS Berkurang Saat Pilpres 2014 Tulungagung, Bhirawa Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli mendatang di Tulungagung tidak akan sama dengan jumlah TPS saat dilaksanakan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) lalu.

Hampir dipastikan jumlah TPS dalam Pilpres 2014 akan berkurang dibanding jumlah TPS ketika Pileg 2014.

Anggota KPU Tulungagung, Moh Fatah Masrun MSi, pada Bhirawa, Rabu (7/5), mengungkapkan dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 jumlah maksimum pemilih di tiap TPS dinaikkan dari ketentuan jumlah maksimal pemilih saat Pileg 2014. Tidak lagi maksimal 500 pemilih tetapi sampai 800 pemilih. “Karena itu TPS-nya jadi berkurang dalam penyelenggaraan Pilpres

2014,” ujarnya.

KPU Tulungagung, lanjut dia, bakal melakukan pendataan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait TPS dalam Pilpres 2014. Pendataan dimaksudkan untuk melihat potensi penggabungan (merger) TPS yang memungkinkan sesuai kondisi geografis.

“Ada TPS yang kemarin

wed/bhirawa

Fatah Masrun (Pileg 2014) hanya untuk 150 pemilih nanti akan kita gabung dengan TPS lainnya. Kita

KEHILANGAN SURABAYA STNK HILANG a/n Wahyu Sukoco Ir, jl Sutorejo Tengah 9/15 DD – 7 Surabaya, mobil Honda city GM2 tahun 2008 warna abu-abu Nopol L 1341 AF noka :MRFGM26408P920071, nosin : L15A71800587.

No.576/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha Jupiter, th. 2005, Biru, AG2668RV, a/n. Suparni, Ds. Pulerejo, NgantruT.Agung.

No.577/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NF125D, th. 2005, Silver Biru, AG2352RW, a/n. Miftahul Jannah, Dsn. Blumbang RT/RW: 001/005, Ds/Kec. Campurdarat-T.Agung.

No.578/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 9135 G, a/n Moh Ishaq, Ds Kalisari RW 01/02, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No.579/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6365 EE, a/n Moh Yasin, Ds Kalianget, RW 01/02, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No.580/IMB/BI-II/2014

lihat nanti setelah pendataan,” tuturnya.

Fatah Masrun mengakui penentuan jumlah TPS dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 di Tulungagung akan menggunakan pijakan saat penyelenggaraan Pemilukada Tulungagung 2013. Saat itu jumlah jumlah TPS di Tulungagung mencapai 1924 TPS. Sedang dalam Pileg 2014 sebanyak 2758 TPS. “Untuk saat ini kami belum bisa memastikan berapa jumlah TPS saat Pilpres 2014. Kami masih akan koordinasi dulu dengan PPK dan PPS,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Tulungagung Suprihno SPd MPd, mengungkapkan pula jika dalam penyelenggaraan Pil-

pres 2014 data jumlah pemilih pemula yang telah diserahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Tulungagung berjumlah 5578 pemilih. Jumlah pemilih pemula tersebut belum diteliti oleh KPU Tulungagung.

“Itu baru data dari Dispenducapil. Kami saat ini sedang verifikasi. Apakah betul jumlah pemilih sejumlah itu. Kami coklit dulu,” katanya.

Alumni Universitas Jember (Unej) ini, selanjutnya mengatakan dalam menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014, KPU Tulungagung harus terlebih dulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“DPT Pileg 2014 menjadi DPS Pilpres,” tuturnya.Q wed

Anggota TNI AD Ikuti Ujian Sim C

2,5 Bulan Bupati Berangkat Lemhanas Sampang, Bhirawa Keberangkatan Bupati Sampang, K.A Fannan Hasib ke lemhanas selama 2,5 bulan ternyata dipastikan berdampak terhadap kinierja pelayanan publik aparat birokrasi. Karena lemahnya dalam pendelegasian tugas dan kewenangan oleh Bupati sebagai pucuk pimpinan birokrasi yang tidak jelas, sehingga sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak punya arah kebijakan untuk menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tamsul Ketua LSM Madura Developman wacth (MDW) saat dijumpai Rabu (7/5) kemarin, ia mengatakan keberangkatan Bupati Sampang K.A. Fannan Hasib selam kurang lebih 2,5 bulan mengikuti Lemhanas, sebagai salah satu bukti bahwa kinerja birokrasi di Kabupaten Sampang yang tidak berbasis kinerja.

“Mestinya sekretaris daerah harus peka dan tanggap terhadap situasi seperti ini yang dipastikan selama kepergian Bupati Birokrasi di Sampang akan terganggu, ketika Bupati saja target capaian program prioritas hingga saat ini tidak jelas, apalagi Bupatinya saat ini tidak ada ditempat, hal ini bisa dipastikan berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena mereka merasa tidak terbebani oleh tanggungjawab,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan, Nurhasan LSM lumbung informasi rakyat (LIRA) Sampang, menyatakan selama kepemimpinan K.A.Fannan Hasib yang sudah berjalan satu tahu lebih belum ada program pembangunan yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, akibat pola kepemimpinan tidak punya konsep yang konsdtruktif.Q lis

Kamis Pahing 8 MEI 2014

suprayitno/bhirawa

Ketua Dekranasda Lamongan Mahdumah Fadeli meninjau salah satu desain batik tulis.

Motif Buah Siwalan Juarai Desain Batik Khas Lamongan Lamongan, Bhirawa Untuk memperkuat ikon batik khas Lamongan, Pemkab Lamongan mengadakan lomba desain batik untuk kategori umum dan tingkat pelajar. Pemberian penghargaan bagi pemenang lomba diserahkan oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lamongan Mahdumah Fadeli seusai Seminar Batik Lamonga, kemarin, di aula sebuah hotel di Kota Lamongan.

Dalam acara yang dihadiri oleh 160 undangan yang terdiri dari SKPD, Camat, Pengrajin dan Pengamat batik serta guru kesenian ini dihadirkan narasumber dari Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta Agus Haerudin.

Sekretaris Daerah Yuhronur Efendi yang membuka seminar tersebut sangat mengapresiasi pengrajin batik yang ada di Lamongan.

“Pemkab Lamongan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengrajin batik dan sangat mendukung untuk mengembangkannya.

Oleh karena itu acara semacam ini merupakan sarana tepat untuk meningkatkan promosi sehingga kerajinan batik akan terus tumbuh berkembang yang nantinya menjadi sarana ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, jelasnya.

Yuhronur Efendi juga menyampaikan bahwa meskipun sudah memikat pasar lokal, Namun batik Lamongan masih perlu sentuhan teknologi.

Sehingga dapat bersaing di pasar nasional mupun internasional. Dalam seminar tersebut, Ketua Dekranasda Lamongan Mahdumah Fadeli menyerahkan piala kepada para juara lomba desain batik. Lomba yang diikuti oleh 39 pelajar

SLTP, 40 pelajar SLTA dan 63 peserta umum telah dinilai di hari sebelumnya.

Untuk juara 1 tingkat SLTP diraih oleh M. Nouval Rizqi Al Fawi dari SMPN 1 Lamongan dengan judul karya Siwalan, Juara 2 Dhika Erlanda dari SMPN 3 Lamongan dengan judul Bandeng Lele Semerbak Melati, dan Juara 3 Rizka Sandra Amelia dari SMPN 1 Lamongan dengan judul Pesona Pantura.

Selanjutanya Juara 1 Tingkat SLTA yakni Helvy Indah Cahyani dari SMAN 1 Paciran dengan judul Happy Lamongan Batik, Juara 2 oleh Desy Susanti dari SMAN 1 Paciran dengan judul Raja Bahari, dan Juara 3 Fackhrudin Isnaeni dari SMKN 1 Kalitengah dengan judul Indahnya Hasil Laut.

Untuk kategori umum Terbaik 1 oleh Tety Indahing Warna dari Sendang Agung Kecamatan Paciran dengan judul Ikan Panca Warna, Terbaik 2 Hj. Rohayatin dari Sendang Duwur Kecamatan Paciran dengan judul Sing Mengkok Lontar Ucul, dan Terbaik 3 oleh Murti dari Sendang Duwur Kecamatan Paciran dengan judul Melati Putih. Nouval Rizqi Al Fawi, Juara 1 tingkat SLTP, mengaku mengambil ide dari buah siwalan karena desain batik Lamongan selama ini paling banyak menggunakan ikon bandeng lele.

“Saya ingin sesuatu yang berbeda untuk motif batik yang saya desain, namun masih bercirikhaskan Lamongan, “ ujarnya. Buah Siwalan yang juga dikenal dengan Buah Ental ini banyak tumbuh di pantura Lamongan.

Teksturnya yang kenyal biasanya digunakan sebagai isian es.Q yit

Bojonegoro, Bhirawa Untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) A dan C, sebanyak 158 Anggota TNI AD dari kesatuan Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro mengikuti ujian secara kolektif, Rabu (7/5). Selain itu para anggota TNI juga diwajibkan mengikuti ujian teori dan praktek secara kolektif.

Kegiatan itu dipusatkan di markas besar Sub Denpom V/2-1 jalan Rajekwesi Bojonegoro. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Pasi Hartib Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/2 Mojokerto, Kapten CPM Kasmiran didampingi Komandan Sub Denpom V/2-1 Bojonegoro, Lettu CPM Rifan Hadi,SH. Pasi Hartib Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/2 Mojokerto, Kapten CPM Kasmiran mengatakan, kegiatan ini betujuan agar pengendara bisa tertib berlalu lintas sehingga bisa mewujudkan tertib lalu lintas.

Meski sudah mempunyai SIM umum namun tetap harus mempunyai SIM TNI. “Alasannya setiap anggota TNI yang mengendarai kendaraan berplat Dinas harus mempunyai SIM TNI. Untuk

pengurusan setiap peserta harus mengikuti ujian teori maupun praktek,” katanya.

Karena itu pembuatan SIM TNI ada sebanyak 158 orang. Lanjut Kasmiran, kalau dilakukan di markas Denpom V/2 Mojokerto kan tidak mungkin. “Oleh sebab itu kita datangkan petugas dari kesatuan Denpom V/2 Mojokerto dan di bantu anggota sub denpom V/2-1 Bojonegoro untuk menguji pembuatan SIM TNI yang dipusatkan di markas Sub Denpom V/2-1 Bojonegoro,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini Kasmiran mengimbau kepada anggota TNI supaya tertib berlalu lintas dan taati peratutan lalu lintas untuk mencegah adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anggota TNI dan setiap mengendara sepedamotor harus memakai helm.

Pantauan wartawan, usai mengikuti ujian teori, anggota TNI AD mengikuti ujian praktek. Sementara itu di kesatuan Kodim 0813 Bojonegoro mendapatkan bantuan kendaraan inventaris Dinas roda dua yang tersebar diseluruh Babinsa dan Danramil diwilayah Bojonegoro.Q bas

Mahasiswa STT Nurul Jadid Pasang Tenaga Surya di Lahan Mangrove Probolinggo, Bhirawa Mahasiswa Universitas Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Nurul Jadid Paiton, Kabupaten Probolinggo melakukan pemasangan pemanfaatan panel surya untuk menyuplai kebutuhan listrik di lahan Mangrove wisata pantai Desa Randutatah, Kecamatan Paiton Probolinggo.

Panel surya yang dipasang oleh puluhan mahasiswa itu bisa menyuplai kebutuhan penerangan untuk menyalakan lampu dilahan gelap tersebut ketika malam hari. Perangkat sumber energi tenaga surya ini mulai dipasang hari Selasa (6/5) sebanyak delapan (8) titik di lahan Mangrove tersebut.

"Panel surya yang kami pakai mirip dengan lampu penerangan jalan, tapi dikemas dengan konsep portabel," kata Akhmad Sruji Bahtiar, dari lembaga penjaminan mutu di PP Nurul Jadid Karanganyar Paiton, Rabu (7/5).

Menurut Bakhtiar, perangkat panel surya dipasang di lahan Mangrove, sebab, ,ditakuti ketika malam hari disalah gunakan oleh para muda-mudi yang berkunjung.

Menurutnya, kelengkapan dari tenaga surya tersebut untuk penerangan dengan daya yang cukup tinggi, sehingga kekuatannya mampu menerangi seluruh area tersebut. “Sebanyak delapan titik ini saya kira sudah cukup untuk membantu penerangan di sekitar lokasi wisata di Desa Randutatah Paiton,” kata dia.

Lebih lanjut dikatakannya, seperti informasi dari warga setempat, bahwa lokasi lahan Mangrove tersebut kerap dikunjungi muda-mudi untuk menikmati panorama yang ada disekiar pantai tersebut. ”Ini kami lakukan hanya untuk antisipasi saja untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” paparnya.Q wap

Segarkan Birokrasi, Bupati Mutasi Belasan Pejabat Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH kembali melakukan mutasi terhadap pejabat dilingkungan Pemkab Situbondo, kemarin. Mutasi kali ini, melibatkan belasan pejabat yang terdiri dari eselon II dan III. Mutasi yang bertujuan untuk menyegarkan birokrasi di lingkungan Pemkab Situbondo itu dilaksanakan di ruang rapat Bupati Situbondo. Sedikitnya tercatat sebanyak 18 pejabat yang dimutasi oleh orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo.

Sejumlah pejabat yang dimutasi dan diambil sumpahnya oleh Bupati Situbondo, di antaranya, Drs Sugiyono MP.d, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Disparbupora) itu dimutasi menjadi staf ahli Pemkab Situbondo. Sedangkan posisi yang ditinggal oleh mantan Kabag Humas itu diganti oleh Tulus Priatmadji.

Sedangkan Kabag Pemerintah-

an yang ditinggal Tulus Priatmadji itu diganti Drs Dimyathi M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kapongan. Selain itu, Ir Eko Prayudi yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang diketahui kosong sejak ditinggal oleh Drs Yulianto M.Si. Selanjut Akhmad Sugiarto SH

MH, yang menjabat Kabag Hukum, dipromosikan menjadi Asisten II (membidangi Ekonomi Pembangunan) dan Suhartono yang sebelumnya menjabag sebagai Kabag Organisasi naik menjadi Asisten III (membidangi Umum). Posisi yang ditinggal Suhartono selanjutnya diisi Risky Winahyo, yang sebelumnya menjabat Kabag Ekonomi. Sedangkan kursi Kabag Hukum diduduki Suryatno SH. Bupati H Dadang Wigiarto SH dalam kata sambutanya mengatakan, mutasi yang digelar itu merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja para pejabat dilingkungan Pemkab Situbondo. ”Mutasi para pejabat eselon II, dan III ini merupakan kebutuhan untuk mengisi kekosongan jabatan. Namun kami atas nama pribadi meng-

ucapkan selamat kepada puluhan pejabat yang baru dilantik, kami berharap kepada puluhan pejabat tersebut agar lebih meningkatkan kinerjanya” pinta Bupati Dadang Wigiarto.

Bupati Dadang Wigiarto menambahkan, kalau mutasi itu merupakan upaya penyegaran struktur bidang birokrasi dilingkungan Pemkab Situbondo, sehingga mutasi merupakan hal yang wajar dan diharapkan akan muncul prestasiprestasi baru. "Seluruh PNS yang menduduki jabatan baru harus menyesuaikan sesuai dengan program yang sudah ditentukan oleh pejabat sebelumnya," imbau Dadang Wigiarto.

Kepala BKD Pemkab Situbondo, Drs Yulianto M.Si mengatakan, belasan pejabat yang baru dilantik itu sebagian untuk mengisi kekosongan kursi jabatan

awi/bhirawa

Sejumlah pejabat eselon II dan III yang dilantik Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto, di lantai II Pemkab, siang kemarin. strktural yang sudah pensiun atau sudah memasuki purnatugas. “Yang pasti mutasi pejabat itu sesuai dengan PP Nomor 100

tahun 2000 Juncto PP Nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struKtural,” ujar Drs Yulianto M.Si.Q awi

JAWA TIMUR

Kamis Pahing 8 MEI 2014

7

One Way Jalan Semeru Masih Akan Dikaji

KILAS JATIM

162 Siswa Tak Ikut UN SMP Sumenep, Bhirawa Sebanyak 242 siswa peserta Ujian Nasional (UN) dikabupaten Sumenep tidak ikut UN. Dari 242 siswa itu, 162 di antaranya memundurkan diri dengan alasan menikah dini. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Ahmad Sadik mengatakan, dari total peserta UN SMP/MTs sederajat di kabupaten Sumenep sebanyak 16.820 siswa sebanyak 242 siswa dinyatakan absen sejak hari pertama.

Dari ratusan peserta yang tidak hadir itu meliputi 5 siswa diantaranya sakit, 6 meninggal dunia, 69 siswa tanpa keterangan, dan 162 memundurkan diri karena menikah. “Sejak hari pertamua UN SMP, sebanyak 242 siswa dilaporkan absen, 162 siswa dilaporkan mengundurkan diri, mereka memilih menikah dini,” kata Kepala Ahmad Sadik, Rabu (7/5).

Menurut Sadik, sesuai laporan yang diterimanya alasan mereka sangat variatif, namun sesuai ketentuan mereka tidak bisa mengikuti ujian susulan yang dijadwal pada 22 Mei 2014 nanti. “Kecuali yang sakit, itupun diwajibkan melampirkan keterangan sakit dari dokter yang dapat dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

Dia mengemukakan, peserta yang memilih menikah dini pada umumnya berasal dari sekolah swasta, sedangkan siswa dari SMP Negeri relatif lebih kecil. Kendati demikian, mereka tetap disamakan dengan peserta yang memundurkan diri lainnya, sehingga mereka dinyatakan keluar dari sekolah dan tidak layak ikut UN susulan. Q sul

Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, H. Moch Anton, memastikan one way, di kawasan Jalan Semeru masih akan dikaji. Namun yang pasti Pemkot Malang ingin melakukan penataan lalu lintas di Jalan Semeru hingga kawasan Rajabali. "Kemacetan yang kerap kali terjadi di Jalan Semeru hingga Rajabali akan kita urai, solusinya kita kaji dulu apakah dengan one way atau rekayasa lalu lintas," terang Wali Kota Moch. Anton Rabu (7/5) kemarin.

Karena itu pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak merespon berlebihan rencana tersebut, karena tahapanya masih sangat jauh. "Makanya kita minta kepada Lurah dan Camat yang ada di kawasan itu, untuk menyampaikan kepada masayarakat Pemkot Malang akan melakukan penataan

lalulitas," imbuhnya.

Wali kota yang kerap disapa Abah Anton ini, berharap kebijakan yang akan diambil itu, telah melalui kajian yang matang dan direspon positif oleh mayarakat. "Kita tidak ingin kejadian di kawasan Betek terulang, makanya tahap pertama yang harus dilakukan

adalah kajian terlebih dahulu, selanjutnya sosialisasi kepada tokoh masyarakat," terangnya.

Meski diakui dia, one way di Jalan Mayjen Pandjaitan (Betek) hingga Jalan MT Haryono, sudah bisa dirasakan, tapi lemah dalam sosialisasi sehingga sempat terjadi penolakan oleh masyarakat. Karena itu, Pemkot Malang sedang membentuk tim kajian penataan lalu lintas Jalan Semeru.

Yang akan dilibatkan selain dari unsur Pemkot Malang, akedemisi, dan pihak kepolisian, tim tersebut juga melibatkan masyarakat. Ini dimaksudkan agar solusi kemacetan bisa ditemukan. "Semua akan kita libatkan, sehingga pemberlakuan jalur satu arah ini

tidak merugikan sejumlah pihak, tetapi justru mampu menjadi solusi mengurai kemacetan, karena di Jalan Semeru, terdapat Stadion Gajayana, Universitas Cipta Wacana, dan Gereja, jangan sampai mereka terganggu dengan kebijakan ini," tambah Abah Anton.

Menurutnya, jika hasil kajian ternyata jalur satu arah tidak memungkinkan maka akan diambil solusi lain. Namun jika kajianya positif pemberlakuan jalur satu arah di kawasan Jalan Semeru baru dilakukan. "Intinya Pemkot Malang baru bisa menentukan langkah selanjutnya tergantung hasil kajiannya. Makanya kita tegaskan one way masih rencana, mengenai teknis ke

Harga Ikan Laut Naik Signifikan

REI Bangun 200 Unit Rumah Murah Kab Malang, Bhirawa Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur Tri Wediyanto menyatakan, jika pihaknya dalam waktu ini akan segera membangun perumahan yang dikhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Malang.

“Sedangkan perumahan khusus PNS yang akan kita bangun di wilayah Kabupaten Malang sebanyak 200 unit rumah.

Hanya saja sejauh ini realisasi pembangunannya masih menunggu akses jalan masuk. Dan lokasi pembangunan rumah PNS tersebut di wilayah Kecamatan Kepanjen, kabupaten setempat,” tuturnya, Rabu (7/5), kepada wartawan.

Dijelaskan, dalam pembangunan rumah PNS itu, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sedangkan pola kerjasama itu, Pemkab Malang menyediakan lahan, yang selanjutnya REI yang membangun perumahan tersebut.

“Rumah yang akan kita bangun itu tipe 36, dengan luas tanah 70 meter persegi (m2), dan harga rumah itu, per unit Rp90 juta, Meski, rumah PNS itu termasuk harga murah, namun REI tetap memberikan kualitas dengan spek bangunan yang tinggi. Sehingga ketika para PNS menempati rumah tersebut, akan merasa nyaman,” kata Tri Wediyanto.Q cyn

goptki prov jatim/bhirawa

Gelar Studi Banding Ketua DPD Gabungan Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOPTKI) Prov Jatim Hj Chairani Juliaty Akhmad Sukardi SSos didampingi istri Dinas Pendidikan Jatim Hj Erna Harun beserta anggota lainnya melakukan studi banding ke TK Al Ghaniyah Kota Malang.

Kunjungan tersebut untuk memberikan bantuan berupa Alat Permainan Edukatif (APE) Paud-TK bagi daerah berdampak erupsi Kelud di SD Ngantang Malang, kemarin.

Sunat Gratis Dapat Baju Muslim

Hanya Sembilan KUD Sehat Bojonegoro, Bhirawa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro, Nuzulul Hudaya mengatakan, sejak Juni 2013, ada sekitar 28 Koperasi Unit Desa (KUD) yang berdiri di Bojonegoro. Namun yang dinyatakan sehat hanya sembilan, di antaranya di Kecamatan Kedungadem, Ngraho, Trucuk, Padangan, Kepohbaru, Baureno, Kalitidu dan Malo. “Dan dari jumlah itu, hanya tiga sampai lima yang produktif, termasuk KUD Padangan,” jelas Huda kepada Bhirawa Rabu (7/5).

Dikatakan, sementara di tahun 2013 ada 994 KUD yang dianggap aktif dan 62 dinyatakan tidak aktif. Ada juga koperasi baru sebanyak 40 sehingga totalnya mencapai 1.096 KUD. “Jumlah tersebut semakin bertambah, hingga akhir Maret tahun 2014 ini yang mencapai 1.104 koperasi,” imbuhnya.

Sedangkan dalam pengajuan koperasi sendiri sedikit mudah, yakni dengan mengajukan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) ke notaris dan juga beranggotakan minimal 20 orang.

Mantan Kabag Perlengkapan Pemkab Bojonegoro itu menambahkan, kalau koperasi tidak ada rapat anggaran tahunan (RAT), tidak ada badan usaha dan hanya dimanfaatkan perorangan atau sebagian kelompok saja, koperasi tersebut bisa saja terancam dibuyarkan. Q bas

depannya kita tunggu dulu hasil kajian," tukasnya.

Sambil menunggu hasil kajian, sambung Anton, Pemkot Malang akan segera melakukan penataan di kawasan Jalan Semeru termasuk Jalan Kawi. "Semua kita tata dulu, keputusan ini belum final," tandasnya.

Sementara itu, Sugeng Budio, Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya, mengaku siap melakukan kajian akademis soal rencana pemberlakuan jalur satu arah tersebut. "Prinsipnya kami siap melakukan kajian kapanpun rencana itu dilaksanakan.

Karena ini semua demi kepentingan warga Kota Malang," tuturnya.Q mut

hilmi husain/ bhirawa

Peserta sunat massal saat mengikuti prosesi sunat di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/5).

Pasuruan, Bhirawa Kegiatan sunat massal yang digelar oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat. Terbukti dari kegiatan yang dilaksanakan di sembilan kecamatan, hampir semua kecamatan melampaui target. Sunat massal sendiri dilaksanakan di RSUD Bangil dan diikuti 150 anak dari keluarga kurang mampu.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Lulis Irsyad Yusuf mengatakan kegiatan sosial ini digelar untuk

membantu para orang tua yang mengalami kesulitan biaya dalam hal mengkhitankan anak-anaknya. “Antusias warga cukup terlihat dengan kegiatan sosial ini. Karena ini sangatlah membantu masyarakat yang kesulitan untuk masalah biaya,” tandas Lulis Irsyad Yusuf di sela-sela melihat prosesi sunat massal, Rabu (7/5).

Banyaknya peserta membuat pihaknya menurunkan jasa medis dari RSUD Bangil antara lain 3 dokter bedah, 2 orang anastesi, 15 orang perawat dan 30 dokter muda. “Kegiatan ini

akan kami jadikan kegiatan tahunan. Semoga ini nantinya bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan,” kata Lulis Irsyad Yusuf yang juga istri dari Bupati Pasuruan.

Setelah mengikuti sunat massal, para peserta juga mendapatkan bingkisan, antara lain berupa baju muslim lengkap hingga uang saku. Salah satu warga yang anaknya ikut dalam sunat massal tersebut, Muslifah mengaku bahagia dengan kegiatan sunat massal yang digelar oleh Tim Penggerak PKK tersebut.

Untuk melaksanakan sunat sendiri, ia mengaku mengalami kesulitan lantaran faktor ekonomi. “Senang sekali. Karena anak saya sunat massal secara gratis. Penghasilan suami saya tidak mencukupi sebab pekerjaannya tidak menentu,” kata Muslifah.

Pantuan di lokasi, kegiatan sunat massal tersebut nampak diwarnai oleh jerit tangis dari anak-anak peserta sunat, Bahkan sampai ada yang mencoba untuk melarikan diri dari RSUD Bangil.

Para medis tak henti-hentinya menghibur mereka. Q hil

Tuban, Bhirawa Hasil tanghapan ikan segar nelayan menyusut, menyusul cuaca buruk yang terjadi di perairan laut utara kabupaten Tuban membuat Harga ikan segar di sejumlah pasar ikan di mengalami kenaikan cukup signifikan.

Dari pantaun Bhirawa (7/5) hampir sebagian besar jenis ikan mengalami kenaikan mulai sepuluh hingga duapuluh ribu per kilo gram (Kg).

Harga ikan Tengiri misalnya, dari harga semula hanya Rp40.000 hingga Rp45.000 par Kg, saat ini menjadi Rp60.000 per Kg, ikan Kerapu dari harga sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 per Kg, menjadi Rp25.000 hingga Rp35.000 per Kg. Begitu juga dengan ikan Cumi-cumi yang semula harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per Kg menjadi Rp.30.000 per Kg, ikan Kakap dari harga Rp30.000 menjadi 50.000, sedangkan ikan Manyung, naik menjadi Rp35.000 per Kg dari harga sebelumnya Rp20.000 per Kg. Menurut para pedagang, naiknya ikan sudah dirasakan sejak sepekan terahir, sejak saat itu merekan hanya mendapatkan pasokan ikan setengah dari pasokan sebelumnya. Bahkan, para pedagang ikan di pasar ikan Kelurahan Kingking, Tuban, terpaksa mendatangkan

ikan dari nelayan wilayah lain seperti dari Paciran Lamongan, maupun nelayan Karangagung, Palang. “Pasokanya minim sekali mas, ini saja ikan tangkapan nelayan dari Paciran, Lamongan.

Kalau nelayan sini banyak yang libur karena perahunya kecil,” ujar Prapti (44), pedagang ikan di pasar ikan Kelurahan Kingking, Tuban.

Para pedagang sendiri tidak dapat memprediksi sampai kapan harga ikan tersebut akan turun. Menurut mereka, jika nelayan tetap belum berani melaut pasokan ikan yang minim akan membuat harga ikan terus meningkat. ”Gak tahu sampai kapan, kalau nelayan tidak melaut harga ikan ya pasti tinggi,” sambung Prapti.

Selain di di kelurahan kingking Tuban, hal serupa juga terjadi di pasar ikan Desa Kradenan, Kecamatan Palang Tuban, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan, akibatnya para ibu rumahtangga yang biasanya membeli ikan segar dipasar ikan tersebut, mengeluh dengan mahalnya makanan berprotein tinggi tersebut.

“Repot mas kalau semua naik, jadi susah mau masak ikan,” keluh Nurul (30) ibu rumah tangga warga Kradenan, saat membeli ikan dipasar Kradenan Palang.Q hud

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN XII TA 2014 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id 2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 08 Mei 2014 TTD Kelompok Kerja

Dimabuk Cinta, Dua Kades Digerebek Warga di Hotel Dua sejoli yang masih aktif sebagai kepala desa (Kades) di kabupaten Tuban dan lagi dimabuk cinta, kemarin (7/5) digerebek warga beramairamai di salah satu Hotel dekat exs terminal lama. Dua tokoh masyarakat ini tertangkap basah di dalam kamar hotel sehingga tak berkutik ketika warga mengamankannya.

Dua oknum Kades yang tertangkap basah berselingkuh tersebut, adalah Nur Indayani Kades Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Dan Sugiyono, Kades Kedungrejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Keduanya kepergok ngamar di siang bolong, di kamar nomor 21, salah satu hotel di kawasan Jalan Raya Tuban-Semarang. “Dua orang itu Kades,” kata salah satu warga Desa Sawir yang ikut mengrebek di Hotel tersebut.

Penggrebekan diawali dengan kecurigaan keluarga dan warga setempat, karena melihat hubungan dekat di antara keduanya.

Setelah dibuntuti ternyata kedua Kades yang sedang dilanda asma-

ra itu, masuk ke dalam Hotel Purnama di kawasan Jalan Raya Tuban – Semarang. Mengetahui ulah keduanya, sejumlah anggota keluarga dibantu warga langsung melakukan penggerebekan.

“Awalnya saya diberitahu warga, tapi tak percaya sebelum melihat dengan mata kepala saya sendiri, kini semua itu ternyata benar,“ ujar Sufatkhurrahman, mantan suami Nur Indayanji.

Saat digrebek, kedua oknum Kades ini sempat melawan dan menutup rapat pintu kamar hotel. Bahkan adu mulut sempat terjadi antara warga dan sang Kades. Untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, warga

pun melaporkan kasus ini ke polisi.

Tak berapa lama, sejumlah petugas Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPPA) Polres Tuban tiba di lokasi. Kedua Kades yang tengah berselingkuh ini pun selanjutnya dipaksa keluar kamar. Mereka kemudian dibawa petugas masuk kedalam mobil, untuk selanjutnya diamankan ke Mapolres Tuban guna menjalani proses pemeriksaan.

Diketahui, Nur Indayani adalah Kepala Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Tuban. Ia belum genap dua pekan bercerai dengan suaminya, yakni Sufatkhurrahman. Sementara Sugiyono, selain menjabat sebagai Kades Kedungrejo, Kecamatan Kerek.

Ia juga masih merupakan suami dari salah satu bidan yang ada di Kecamatan Kerek. Hubungan gelap diantara mereka berdua dilaporkan telah berlangsung lama, sebelum akhirnya terta-

ngkap basah oleh warga yang melakukan penggerebekan.

Di tempat tepisah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban belum dapat memberikan sangsi atas tindakan dua Kades yang terpergok tengah berduaan di dalam kamar hotel Purnama, Jalan Semarang, Kabupaten Tuban.

Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban, Teguh Setyobudi, mengatakan kalau Pemkab baru dapat melakukan tindakan setelah ada pemeriksaan. Dalam hal ini pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Inspektorat Kabupaten Tuban. “Pemkab belum bisa memberikan tindakan atau sangsi sebelum yang bersangkutan diperiksa Inspektorat,” jelas Teguh Setyobudi kepada Bhirawa (7/5).

Untuk bisa melakukan pemanggilan (oleh Inspektorat), masih harus menunggu laporan dari masing-masing Camat. Yaitu Camat Tambakboyo maupun Camat

khoirul huda/bhirawa

Nur Indayani Kades Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Dan Sugiyono, Kades Kedungrejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang tertangkap basah di Hotel saat diamankan oleh petugas kepolisian guna menghindari amuk massa.

Kerek. “Pemanggilan pemeriksaan baru bisa dilakukan menunggu laporan dari Camat,” kata Teguh menjelaskan.

Apabila semua proses tersebut

sudah dilaksanakan, Pemkab Tuban baru akan menentukan sikap. Baik berupa tindakan ataupun sangsi kepada kedua Kades tersebut.Q hud

OLAHRAGA

8

Kamis Pahing 8 MEI 2014

Persebaya Tak Terburu-buru Rekrut Salem

LINTASAN

PSSI Seleksi Pemain Sepak Bola U-13 Kulon Progo, Bhirawa Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Cabang Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyeleksi pemain sepak bola usia 13 tahun dan usia 16 tahun dalam rangka mencari bibit unggul daerah.

Ketua PSSI Cabang Kulon Progo Jumantoro di Kulon Progo, Rabu, mengatakan bahwa PSSI mencari 60 pesepak bola yang terdiri atas 30 pemain usia 13 tahun dan 30 pemain usia 16 tahun.

“Saat seleksi, masing-masing kelompok diikuti oleh 60 pemain. Setelah diseleksi, masing-masing kelompok diambil 30 pemain,” kata Jumantoro.

Dari 60 pemain itu, kata dia, dilatih secara intensif oleh pelatih lokal dalam rangka mencari bibit unggul daerah untuk sepak bola. Untuk sementara ini, latihan dua kali dalam satu minggu, yakni Rabu dan Minggu.

“Mereka masuk dalam sekolah teknik center, dan pelatihnya adalah pelatih lokal Kulon Progo. Kenapa demikian, munculnya sekolah teknik center ini merupakan semangat dari bela dan beli Kulon Progo, khususnya bidang sepak bola,” kata Jumantoro.

Saat ini, kata Jumantoro, Kabupaten Kulon Progo belum memiliki atlet profesional di bidang sepak bola, seperti di Kabupaten/Kota Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Berawal dari sinilah, kata Jumantoto, PSSI Kulon Progo bekerja sama dengan pemkab serta pencinta sepak bola yang turut memberikan sumbangan dana.

“Harapannya, pelatihan sepak bola usia 13 dan 16 melahirkan pemain andalan lokal yang berprestasi di tingkat DIY. Kami tidak menargetkan mulukmuluk, kami ingin memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi Kulon Progo,” katanya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Tim Persebaya kini lebih berhati-hati untuk merekrut pemain asing, itulah mengapa Pelatih Rachmad Darmawan tidak terburuburu untuk merekrut Salem Yannick (31). Rencanannya kemampuan pemain asal Kongo itu akan dilihat saat Fandi Utomo dan kawan-kawan melakukan uji coba.

Apalagi Persebaya memiliki waktu yang cukup karena libur waktu istirahat kompetisi Indonesia Super League (ISL).

“Kami punya waktu yang cukup untuk melihat kemampuan dia. Saya tidak mau buruburu. Saya ingin melihat potensi pemain ini dulu,” terang Rahmad, Rabu (7/5).

Rahmad mengaku sudah menyiapkan dua agenda uji coba.

Selain menjaga atmosfer kompetisi timnya, uji coba ini juga digelar sebagai sarana memantau kemampuan mantan pemain Grenoble Foot (Perancis) dan FC De Graafschap (Belanda) ini.

“Uji coba akan kami lakukan pada akhir pekan ini dan tengah pekan depan. Dari sana kami akan melihat kemampuan pemain ini,” terang mantan pelatih Timnas U-23 ini.

Mengenai lawan yang diajak beruji tanding, Rahmad memilih dua tim, yakni Persebaya U21 dan Surabaya Muda. Surabaya Muda merupakan tim asli Surabaya yang saat ini tengah mengarungi kompetisi di level Divisi I Liga Indonesia.

“Lawannya ya dua tim itu.

Nanti kita atur lah. Bisa lawan U-21 dulu atau SM dulu. Kita lihat nanti,” imbuh pria yang pernah menangani Arema Cronus dan Persija Jakarta ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Persebaya tengah menyeleksi Salem Yannick, pemain berposisi penyerang asal Kongo. Terakhir Yannick gabung dengan ASA Targu Mures, klub Divisi II Liga Rumania. Yannick mencatatkan 20 caps dan sembilan gol bersama Tim Nasional (Timnas) Kongo. Q wwn

ist

Pemain Persebaya saat sesi latihan.

Jakarta Marathon Ditargetkan Jaring 15 Ribu Peserta Jakarta, Bhirawa Jumlah peserta dalam Mandiri Jakarta Marathon 2014 ditargetkan mencapai 15 ribu orang, kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar.

“Tahun kedua ini kami targetkan 15 ribu pelari,” kata Sapta Nirwandar dalam peluncuran (soft launching) Mandiri Jakarta Marathon 2014, di Jakarta, Rabu.

Target tersebut naik dibandingkan pada Jakarta Marathon 2013 silam yang menargetkan 10 ribu pelari.

Jakarta sebagai kota besar, menurut dia harus bersaing dengan kota-kota besar lainnya di negara lain. Pihaknya mencontohkan kota London, Paris dan New York yang masing-masing memiliki acara unik tertentu di kotanya untuk menarik para

wisatawan berkunjung.

Lari marathon dipilih karena menurut dia, olahraga tersebut saat ini sedang menjadi tren dan digemari banyak orang.

Pihaknya pun percaya diri dengan digelarnya turisme olahraga ini akan membuat Jakarta sebagai magnet dalam menarik para pelari dan wisatawan dari negara lain untuk berkunjung.

90 Pelajar SMA Lampung Ikuti Seleksi 02SN

“Untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak dikunjungi dan aman. Dengan target 15 ribu pelari, pastinya mereka membawa serta keluarganya sehingga diperkirakan 50 ribu orang akan datang pada waktu yang sama sehingga hotel, restoran, mall pasti akan dikunjungi sehingga memberi dampak peningkatan ekonomi,” kata dia.

Jabar Jaring Atlet Cross Country

Bandarlampung, Bhirawa Sebanyak 90 pelajar sekolah menengah atas di Lampung mengikuti seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Lampung guna menghadapi O2SN tingkat nasional di Jakarta, Juni 2014.

Anggota Tim Seleksi O2SN tingkat SMA Provinsi Lampung 2014 Rahmat Sumarsono dan Suparman di Bandarlampung, Rabu, mengatakan ke-90 pelajar SMA putra dan putri yang mengikuti seleksi O2SN itu berasal dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

Menurut Rahmat Sumarsono, seleksi atlet terbaik O2SN SMA itu berlangsung di Stadion Pahoman Kota Bandarlampung sebagai tindak lanjut seleksi yang sama sebelumnya untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan seleksi O2SN tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dilakukan beberapa hari kemudian.

Baik Rahmat maupun Suparman menjelaskan, pelajar yang meraih prestasi terbaik pada seleksi itu berhak untuk mewakili Provinsi Lampung pada O2SN tingkat SD, SMP, dan SMA, yang akan berlangsung di Jakarta pada pertengahan bulan Juni 2014.

“Rencananya O2SN tingkat nasional akan berlangsung di Jakarta sekitar pertengahan bulan Juni 2014,” kata Suparman, yang juga atlet dan Asisten pelatih Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Aletik Seluruh Indonesia (PASI) Lampung itu pula.

Pada seleksi O2SN tingkat SMA itu, melombakan hanya tida nomor pada cabang olahraga atletik, masing-masing nomor lari cepat (sprint) jarak 100 meter, lalu lompat jauh, dan lompat tinggi.Q ant

ISSI Jawa Barat bakal menjaring atlet spesialis nomor Cross Country dan Down Hill.

Bandung, Bhirawa Pengda Ikatan Sepeda Sport (ISSI) Jawa Barat akan menjaring atlet spesialis nomor Cross Country dan Down Hill melalui komunitas penggemar sepeda di Jawa Barat.

“Jabar memiliki atlet handal di nomor Cross Country dan Down Hill, namun atletnya masih yang itu-itu juga seperti Risa Suseanti. Kami akan mendorong lahirnya atlet baru di nomor ini dengan menggandeng komunitas sepeda di Jabar,” kata Ketua Pengda ISSI Jabar Ato Hermanto di Bandung, Rabu.

Menurut dia, komunita sepeda di Jabar akan didorong untuk mengikut sertakan atletnya pada kejuaraan-kejuaraan yang digelar.

Ia menyebutkan, dominasi atlet senior dan Pelatnas pada nomor ini membuat Jabar ‘terlena’, dan saat ini akan melakukan regenerasi.

“Nomor MTB cross countru dan down hill diharapkan tetap menjadi milik Jabar, dan selama ini mendominasi namun tentunya kami harus melahirkan atlet baru,” katanya.

Salah satu upaya yang dilakukanya, kata dia adalah dengan menggenjot kejuaraan sepeda BMX yang merupakan dasar dari balapan cross country dan down hill.Q ant

Ajang lomba marathon dengan tajuk Festival City Marathon itu rencananya akan digelar 26 Oktober 2014 dengan titik start dan finish di silang Monas barat daya, Jakarta.

Empat kategori nomor lari yang dilombakan, yakni marathon 42,195 km, half marathon 21 km, 10 km dan marathoonz (marathon untuk anak-anak dengan jarak 1,3 km).Q ant

Usai Raih Kemenangan, Persebaya Muda Libur Surabaya, Bhirawa Setelah bekerja keras mengalahkan Persekabpas Pasuruan di Stadion Loka Jaya Tuban dengan skor 2-0, Tim Surabaya Muda mendapat jatah libur satu hari. Kemudian mereka akan kembali berlatih pada Kamis (8/5) di Lapangan Bulu, Surabaya.

Usai menghadapi Persekabpas Pasuruan, tim Surabaya Muda langsung bertolak ke Surabaya. “Hari ini seluruh pemain kami liburkan. Kami berikan mereka istirahat setelah menjalani dua pertandingan dalam tiga hari,” ujar asisten pelatih Surabaya Muda, M. Fachrudin, Rabu (7/5).

Layak jika para pemain Surabaya Muda mendapat istirahat, karena sebelum melawan Persekabpas, Anang Ma’ruf dan kawan-kawan ditahan imbang 1-1 oleh Persesa Sampang di Stadion Loka Jaya, Minggu (4/ 5/2014) lalu.

“Perjalanan Tuban menuju Surabaya juga cukup jauh dan sangat melelahkan,” imbuh mantan pemain Persebaya dan PSIS Semarang ini.

Rencananya, tim binaan Asosiasi PSSI Surabaya ini kembali berlatih di Lapangan Bulu, Kamis pagi.

Surabaya Muda sendiri masih menyisakan dua pertandingan di putaran pertama kompetisi Divisi I Liga Indonesia 2014. Sesuai jadwal, anak asuh Hartono akan menghadapi tuan rumah Persatu Tuban, Minggu (11/5/2014) dan Persisum Sumbawa, Selasa (13/ 5/2014) mendatang.Q wwn

Pemkab Lumajang Siapkan PPID Pembantu sebagai Ujung Tombak UU 14 / 2008 Memahami pentingnya layanan informasi untuk memenuhi UU 14/ 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ada banyak hal yang harus dilakukan, utamanya mempersiapkan layanan informasi.

Untuk itu, (6/5/2014) bertempat di gedung Panti PKK Kabupaten Lumajang, Permkab Lumajang dalam hal ini Bagian Humas mendatangkan Imadoeddin Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai nara sumber pada Temu Komasda (Koordinasi Kehumasan Daerah) yang dihadiri 77 PPID Pembantu di lingkup pemerintah Kabupaten Lumajang.

Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Lumajang Drs Eddy Hozayni, menjelaskan Komisi Informasi Publik (KIP) akan memberikan stressing tentang kesiapan PPID Pembantu dalam menyiapkan piranti-piranti yang memudahkan publik dalam memperoleh informasi. “Harapannnya paling lambat 2 bulan kedepan di masing-masing SKPD harus ada front office atau meja layanan informasi yang melayani informasi tentang eksistensi SKPD yang dikelolanya,” jelas Eddy.

Standard Layanan Informasi dan bagaimana peran PPID Pembantu dalam melayani pemohon informasi, lanjut Eddy, diharapkan akan semakin dipahami selepas mendapat penjelasan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Tentunya akan menjadi kewajiban bagi PPID Pembantu untuk menyediakan informasi melalui website Pemerintah. PPID Pem-

bantu juga harus melakukan klasifikasi informasi dan uji konsekwensi, selanjutnya akan disusun Daftar Informasi Publik.

“UU Keterbukaan Informasi sudah diberlakukan, tidak mungkin mundur atau menghindar,’’tambah Eddy. Kini pilihannya hanya dua, yaitu menerima dan mengendalikannya sesuai ketentuan UU KIP atau terjerat persoalan karena tidak menjalankannya.

Pelaksanaan UU ini di Kabupaten Lumajang memang belum optimal. Sambil terus disiapkan, melalui kegiatan Koordinasi Kehumasan Daerah (Komasda), dari pertemuan yang diagendakan secara rutin, pada tahun 2012 dibentuk PPID dan PPID Pembantu di SKPD. Melalui Keputusan Bupati, ditentukan PPID Pembantu adalah orang kedua setelah pimpinan SKPD. Orang kedua yang dimaksudkan yakni

Sekretaris Badan/Dinas, Kepala TU atau Kasubag/pejabat penyusun program yatau ang menguasai kegiatan di Badan Publik-nya mulai perencanaan sampai evaluasi program. Sejak UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) digulirkan pada tahun 2010, pada tahun itu pula Bagian Humas sebagai satuan kerja yang menangani informasi dan komunikasi telah melakukan sosialisasi kepada Pimpinan SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hal ini dimaksudkan agar pemberlakukan UU KIP dapat dipahami dan segera dijalankan oleh SKPD. UU ini mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik. Yang dimaksud Badan Publik adalah semua lembaga eksekutif, legislative, yudikatif , lembaga pemerintah dan non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatannya dengan menggunakan dana seba-

dayat/bhirawa

Kabag Humas Setda Lumajang Drs Eddy Khozayni (kanan) bersama dan Imadoeddin (kiri) Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai nara sumber pada Temu Komasda (Koordinasi Kehumasan Daerah) yang dihadiri 77 PPID Pembantu di lingkup Pemkab Lumajang.

dayat/bhirawa

PPID Pembantu di Lumajang memperoleh penjelasan tentang piranti-piranti yang memudahkan publik dalam memperoleh informasi.

gian atau seluruhnya dari APBN/ APBD. Keterbukaan informasi publik adalah cerminan pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi publik. Dengan tersedianya informasi publik, maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik.

UU ini sejatinya juga mengatur masyarakat selaku pengakses informasi publik agar bertanggung jawab terhadap informasi yang

diperolehnya. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsipprinsip good governance dan demokratisasi pemerintahan.

Adanya keterbukaan informasi dapat berfungsi menjadi alat kontrol atas kinerja pemerintah yang berujung pada kepercayaan masyarakat atau trust public. Q yat*

Kamis Pahing 8 MEI 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

SBY : Jangan Pilih Capres yang Bahayakan Bangsa Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta pada masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang janji kampanyenya justru bisa membahayakan kondisi bangsa maupun rakyat dan tak bisa diwujudkan.

“Saya tetap konsisten dan sikap dan pandangan saya, untuk pilih pemimpin negeri ini kita harus persis tahu begitu terpilih apa yang dilakukan beliau, mau dibawa kemana negara kita ini, pemerintah yang dijalankan seperti apa,” kata Yudhoyono dalam sebuah wawancara yang diunggah di situs Youtube yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.

Ia meminta agar masyarakat bisa memahami bagaimana janji kampanye capres yang objektif dan bisa diwujudkan bukan sekedar “angin surga” atau hal yang sulit diwujudkan.

“Yang jelas saya dan rakyat tidak akan memilih seorang capres kalau tidak yakin bahwa dijanjikan itu bisa dilaksanakan tidak terlalu muluk-muluk dan membawa manfaat nyata,” tegasnya.

SBY mencontohkan ada capres yang mengatakan bila terpilih menjadi presiden akan menasionalisasi semua perusahaan asing di Indonesia, dan disadari atau tidak janji itu sulit dipenuhi. Bila dipenuhi tentu juga membawa konsekuensi ekonomi bagi Indonesia ke arah yang buruk.

“Saya ambil contoh, untuk janji kampanye sekarang ada yang bahaya, misalkan kalau jadi presiden semua asetaset asing akan dinasionalisasi barangkali yang mendengar retorika seperti itu, wah ini hebat, tegas, nasionalime tinggi, tapi kalau kemudian jadi presiden semua aset dinasionalisasi yang perjanjiannya sudah sejak era Bung Karno dan Pak Harto, hari ini kita nasionalisasi, besok kita dituntut di arbitrase, lusa kita bisa kalah dan memporakporandakan ekonomi kita,” katanya.

Yudhoyono mengatakan dirinya sepakat dan telah menjalankan pemahaman bahwa kerjasama dengan pihak asing harus menguntungkan rakyat dan pemerintah Indonesia, demikian juga kontrak-kontrak kerjasama harus mendorong agar bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri.Q ant

PKS Ungkapkan Koalisi Tenda Besar Gerindra Jakarta, Bhirawa Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal mengungkapkan koalisi tenda besar yang selama ini tengah dibangun oleh Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres sedikitnya akan diperkuat enam partai politik.

“Insya Allah segera terbentuk koalisi PKS, Gerindra, Golkar dan Hanura serta bisa juga tambah PPP dan PAN,” kata Refrizal melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/5) kemarin.

Dia mengatakan, koalisi itu hampir bisa dipastikan dan tidak akan berubahubah lagi. PKS bersama koalisi tenda besar itu siap berjuang untuk memenangkan Pilpres 2014.

Menurut dia, bagi PKS yang terpenting adalah adanya semangat kebersamaan membangun bangsa dan negara.

“Bila koalisi tersebut ditakdirkan menang dalam pilpres maka akan samasama memerintah, dan bila takdirnya kalah sama-sama oposisi. Tetapi kami PKS akan berjuang untuk menang,” ucapnya. Sementara itu perihal sosok Prabowo yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Refrizal menyatakan hal itu sudah diklarifikasi oleh seluruh partai koalisi.

Sebelumnya Gerindra acap kali menyebut tengah membangun sebuah koalisi tenda besar yang terdiri dari banyak partai.

Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Q ant

9

Koalisi PDIP-PKB Tahap Finalisasi Khofifah: Meski Jubir Belum Tentu Menteri Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan komunikasi politik antara PDI Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa sudah mencapai tahap akhir finalisasi kesepakatan koalisi.

“Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dan Ketua Bappilu Puan Maharani mendapat tugas untuk menemui PKB dalam rangka tahap akhir finalisasi koalisi apakah iya atau tidak. Satu dua hari ksmi cari waktu yang tepat,” kata Tjahjo Kumolo usai menghadiri Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Intelijen kepada Jenderal (Purn) TNI AM Hendropriyono di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5) kemarin.

Menurut dia, tahap akhir finalisasi kesepakatan koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)akan diselesaikan dalam waktu satu hingga dua hari ke depan. Ia mengatakan perkembangan kerjasama dengan PKB berlangsung baik dan

pihaknya terus membangun komunikasi politik.

“Koalisi dengan PKB itu tergantung dengan PKB bukan dengan kami,” kata dia. Ia mengutarakan kunci koalisi berada di tangan PKB dan kedua partai hanya menunggu kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memastikan komunikasi mem bangun koalisi dengan PDI Perjuangan dalam tahap finalisasi.

“Kami memasuki tahap diskusi substansi konsep pemerintahan dan pembangunan, semoga sampai final,” kata Muhaimin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5) yang lalu. Menurut Muhaimin par-

antara Foto

antara Foto

Tjahjo Widodo

Khofifah Indar Parawansa

tainya tidak lagi mempertimbangkan bagi-bagi kekuasaan atau kursi. Tetapi prinsip penguatan pemerintahan secara kolektif dan kerja sama.

Widodo terpilih sebagai presiden meskipun diberi kepercayaan sebagai juru bicara.

“Belum ada ngomongan seperti itu, itu terlalu cepat. Kita belum bicara ke arah bagi-bagi kursi menteri,” ujarnya di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam pertemuannya beberapa kali dengan calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo itu, han-

Khofifah: Belum Tentu Menteri Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengaku dirinya belum tentu menjadi menteri apabila Joko

ya membicarakan kepada tatanan strategis bagaimana memperluas jaringan yang sudah dibangun Jokowi.

“Jadi, belum pada posisi ke bagi-bagi kekuasaan,” ujar dia. Terkait pencoretan Mahfud MD dari bursa cawapres Jokowi, ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena bukan menjadi kewenangannya.

“Ndak ngerti mengenai masalah itu, bukan wilayah saya untuk berbicara,” kata dia.

Ia mengatakan proses briefing harus dijalaninya terlebih dahulu sebagai juru bicara pencapresan Jokowi sebelum betul-betul efektif setelah 24 Mei. “Saya harus ketemu tim beliau ketika saya harus jawab pertanyaan yang sifatnya mikro dan bukan makro. Jawaban saya harus sejalan dengan konsep dari Pak Jokowi dan timnya,” kata dia. Q ant

Hanura Ingin Masuk Koalisi Pemerintahan

antara Foto

Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono memperlihatkan piagam rekor MURI usai prosesi pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang ilmu intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5) kemarin.

Hendropriyono Guru Besar Ilmu Intelijen Pengukuhan Dihadiri Mantan dan Calon Presiden Jakarta, Bhirawa Jenderal (Purn) TNI, AM Hendropriyono dikukuhkan sebagai Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Intelijen usai menyampaikan pidato pengukuhannya di Balai Sudirman, Rabu (7/5) kemarin.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut membawakan pidatonya yang berjudul Filsafat Intelijen. Dalam pidatonya ia menyampaikan hakikat intelijen adalah tindakan yang cepat dan tepat demi keselamatan negara.

“Intelijen tidak beroperasi pasca kejadian selayaknya penegakan hukum. Intelijen mengumpulkan informasi secara cepat dan akurat untuk mencegah terjadinya kejadian yang membahayakan keselamatan negara,” ujar dia.

Untuk itu, ia mengatakan, dari segi epistemologi, intelijen tidak bergumul dengan pengetahuan ilmiah melainkan informasi. Intelijen tidak memiliki banyak waktu untuk memeriksa sebuah informasi melalui metode ilmiah.

“Sebab itu intelijen memerik-

L0WONGAN KERJA HARIAN BHIRAWA Harian Bhirawa, Koran Birokrasi yang peredarannya meliputi di Jawa Timur dan Jakarta membuka kesempatan bagi Anda bergabung menjadi wartawan/ reporter daerah untuk melakukan tugas peliputan di wilayah : 1. Kabupaten Banyuwangi 2. Kabupaten Jember 3. Kabupaten Lumajang 4. Kabupaten/Kota Kediri 5. Kabupaten Trenggalek 6. Kabupaten Ngawi 7. Kabupaten Ponorogo 8. Kabupaten Nganjuk 9. Kabupaten Magetan Persyaratan - Pendidikan minimal D3/S1 (untuk semua jurusan) - Usia maksimal 35 tahun - Berjiwa kritis dan mandiri - Memiliki pengalaman di bidang jurnalistik (lebih diutamakan) - Memiliki kemampuan teknis dalam dunia fotografi - Tertarik pada dunia jurnalistik dan fotografi.

- Mampu berkomunikasi dengan baik dan siap bekerja dengan deadline - Memiliki perlengkapan jurnalistik & kendaraan sendiri.

- Menyertakan contoh tulisan/artikel mengenai dunia pendidikan, sosial atau lainnya.

Silakan kirim surat lamaran kerja ke : PT Harian Bhirawa Jln Indragiri 73, Surabaya Disertai dengan lampiran : Curriculum Vitae (CV), fotocopy ijazah terakhir, pasfoto terbaru ukur 4x6 (2 lembar), foto copy identitas diri dan contoh tulisan/berita yang pernah anda buat. Tuliskan pula pada surat lamaran Daerah Liputan yang Anda inginkan.

Surat lamaran kerja paling lambat kami terima tanggal 15 Mei 2014 (cap pos)

sa informasi berdasarkan kesahihan sumber dan logika.

Informasi yang diperoleh dari ex anggota kelompok radikal tentu lebih akurat dibanding informasi pengamat. Informasi yang diperoleh juga harus logis atau tidak memiliki kontradiksi dengan informasi-informasi lainnya, “ kata dia. Meski selalu berpacu dengan waktu, intelijen tidak dapat begitu saja mengabaikan etika. Imperatif etika tertinggi yang menuntun praktik intelijen adalah “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia”. Bangsa adalah kolektivitas bukan individualitas. Pancasila sebagai dasar Negara memuat prinsip-prinsip kolektivitas yang apabila diringkas berbunyi “gotong-royong”.

Ia mengutarakan realitas bagi intelijen bukan realitas normal melainkan abnormal yang dalam bahasa filsuf Jerman Carl Schmitt disebut kedaruratan. Kedaruratan adalah kondisi abnormal yang menuntut tindakan-tindakan ekstra-yudisial. Sehingga, kedaruratan pada ta-

taran operasional kerap kali memunculkan tindakan yang tidak masuk akal, sedangkan hukum positif mana pun tidak hadir di sana.

“Selain itu, baik atau buruknya intelijen harus dilihat dari lingkup realitas yang goncang, yang merupakan ruang hampa hukum atau keadaan di mana hukum tidak mungkin lagi dieksekusi. Keluhuran moral pula merupakan modal yang utama bagi intelijen untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman perang dalam bentuk dan sifatnya yang baru,” ujar dia.

Ringkasnya, ia menjelaskan, demi keamanan bersama setiap individu warganegara, memang harus menyumbangkan sebagian hak asasi pribadinya.

“Sebaliknya demi keamanan individu, keamanan kolektif harus perlu dibangun sesuai dengan konstruksi sosial bangsa kita,” kata dia. Dengan demikian antara pengamanan bagi kebebasan individu dan pengamanan kolektif dalam pemahaman intelijen negara RI harus menyatu.Q ant

Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan pihaknya akan memastikan masuk ke sebuah koalisi yang bersama-sama menjalankan pemerintahan untuk membangun Indonesia.

“Rapimnas Hanura sudah ditutup semalam dan hasilnya setelah aklamasi memberikan mandat kepada Ketua Umum Hanura untuk melanjutkan lobi politik,” ujar Wiranto usai menghadiri Pengukuhan Guru antara Foto Besar Bidang Ilmu Intelijen kepada JenWiranto deral (Purn) TNI, AM Hendropriyono di Jakarta, Rabu (7/5) kemarin.

Menurut dia, dirinya siap untuk melaksanakan mandat untuk melanjutkan komunikasi politik kepada semua partai politik yang ada dan mengambil keputusan Hanura akan berkoalisi ke arah mana.

“Akan saya pertanggungjawabkan dan akan saya jalankan, Hanura ke depan akan ambil pemerintahan untuk bangun Indonesia,” kata dia.

Terkait arah koalisi, ia mengaku saat ini partai masih melakukan lobi politik dan belum ada keputusan koalisi dengan partai yang mana.

“Kan baru diputuskan untuk melakukan lobi politik, sekarang ya belum (koalisi),” ujar dia.Q ant

Golkar Disarankan Pasarkan Cawapres Jakarta, Bhirawa Partai Demokrat diramalkan akan membuat poros baru dengan Hatta Rajasa (Ketum PAN) sebagai Capres didampingi Pramono Edhie Wibowo (Capres Konvensi Demokrat) sebagai Cawapres. Poros baru Hatta/Pramono ini merupakan komposisi pasangan Sipil/Militer yang memiliki pengalaman dalam berbagai bidang. ”Hatta telah berpengalaman dalam pemerintahan, birokrasi dan penguasaan ekonomi. Pramono penguasaan bidang militer dan Hankam. PAN juga sudah terbukti sangat konsisten dan tak berulah dalam koalisi dengan Demokrat,” papar Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing.

Mengomentari partai Golkar, Emrus melihat intern Golkar semakin runyam dalam menyodorkan beberapa kader nya sebagai Cawapres. Sementara Capres ARB yang telah disetujui Golkar lama sebelumnya, jadi terombang ambing. Kondisi ini menenggelamkan Golkar sebagai pemenang kedua Pileg April lalu.

Yang semestinya bisa menandingi kiprah Capres Gerindra dan Capres PDIP. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, Golkar bisa ketinggalan kereta. ”Jika Capres ARB diyakini tidak masuk hitungan pertarungan Pilpres 2014. Semestinya Golkar menyiapkan Cawapres saja. Yusuf Kalla mantan Wapres yang kini Ketua Umum PMI, sangat potensial sebagai Cawapres Golkar. Juga Akbar Tanjung, politisi senior yang sudah teruji dalam birokrasi pemerintahan. Lalu politisi muda Priyo Budi Santoso yang Wakil Ketua DPR dan Ketum MKGR, dan Ketua Presidium ICMI dipastikan bisa membawa gerbongnya untuk memenangkan Capres pasangannya,” ujar Emrus Sihombing. Q Ira

Adhyaksa Dault Kembali Diperiksa KPK Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault kembali diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

harus dibayar KSO Adhi-Wika kepada Andi Mallarangeng.

PT Dutasari Citra Laras juga menjadi perusahaan subkontraktor penyedia jasa mechani-

“Saya diperiksa sebagai saksi Mahfud Suroso. Saya nggak tahu siapa, saya enggak kenal siapa, kayaknya kalau ada tersangka baru saya diperiksa lagi,” kata Adhyaksa saat tiba di gedung KPK Jakarta, Rabu (7/5) kemarin.

Adhyaksa menjadi Menpora pada 2004-2009 dan digantikan oleh Andi Alifian Mallarangeng. Mahfud Suroso adalah tersangka keempat dalam kasus ini selain mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor, selanjutnya man tan Menpora Andi Alifian Mallarangeng dan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Ded

Mantan Menpora Adhyaksa Dault bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/5) kemarin.

dy Kusdinar.

Deddy Kusdinar yang divonis 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta subsider enam bulan penjara.

Terkait perkara ini, KPK juga menjadikan mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Dalam dakwaan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, Machfud dan PT Dutasari Citra Laras disebut mendapatkan pembayaran yang seluruhnya Rp45,3 miliar dari Kontrak Kerja Sama Operasional Adhi Karya-Wijaya Karya yang merupakan bagian realisasi pembayaran fee 18 persen yang

cal enginering dalam proyek Hambalang. Total kerugian negara dalam proyek Hambalang bahkan mencapai Rp 464,391 miliar. Q ant

antara Foto

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Pahing, 8 MEI 2014

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Pembukaan Diklatpim II Angkatan XXXIII 2014

Teladani Konsep Ilmu Hasta Brata Dalam cerita pewayangan wahyu Makutha Rama atau dikenal sebagai ilmu Hasta Brata berhasil menghantarkan dua raja besar titisan Bathara Wisnu, yakni Sri Rama Wijaya duduk sebagai raja di kerajaan Ayodya, dan Sri Bathara Kresna adalah raja yang bertahta di kerajaan Dwarawati.

H

asta berarti delapan, brata adalah “laku” atau jalan spiritual/rohani. Hasta Brata maknanya adalah delapan “laku” yang harus ditempuh seseorang bila sedang menjalankan tampuk kepemimpinan. Kedelapan “laku” sebagai personifikasi delapan unsur alamiah yang dijadikan panutan watak (watak wantun) seorang pemimpin. Kedelapan unsur tersebut meliputi delapan karakter unsur alam yakni, bumi, langit, angin, samudra-air, rembulan, matahari, api, dan bintang.

Konsep ilmu itulah yang diutarankan oleh Sekdaprov Dr. H. Akhmad Sukardi saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXIII di Badan Diklat Jatim Jl. Balongsari Tama Surabaya, Surabaya, Rabu (7/5). “Konsepnya sederhana, namun sangat berat untuk menjalankannya. Karena ilmu itu mengajarkan seorang pemimpin harus menjadi suri tauladan dan pencerah bagi stafnya,” kata Sukardi didampingi Deputi Bidang Diklat Aparatur,. TTD. Dr. Muhammad Idris, M.Si dan Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman, MM, M.Pd. Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pendapatan Jatim itu menjelaskan, watak bumi berarti bijak sana, teguh, rendah hati, sabar dan kreatif.

Angin artinya tidak pilih kasih dalam memberi, samudra/air menggambarkan dinamis dan berwawasan luas, tidak berhenti dalam berkreasi

Disaksikan Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman peserta menandatangani pakta integeritas.

Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman (kanan) berdialog dengan peserta Diklatpim II angkatan XXXIII.

dan mau menerima masukan. Kemudian bulan bisa menerangi bumi disaat gelap dan memiliki sifat indah, matahari walau panas tapi bisa memberikan energi. Api sifatnya panas namun tegas dalam memberikan sanksi atau penghargaan.

Langit artinya bisa melindungi. “Sedangkan bintang memberikan cahaya disaat gelap dan se-

Sekdaprov Dr. H. Akhmad Sukardi menyematkan tanda peserta ke perwakilan peserta Diklatpim II di Kantor Badiklat Jatim Surabaya.

bagai penuntun arah. Semua ilmu itulah yang dibutuhkan seorang pemimpin,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan pejabat struktural eselon II memiliki peranan yang menentukan dalam penetapan kebijakan strategis instansi dan bawahan. Selain itu juga seluruh stakeholder agar bisa menetapkan kebijakan

60 peserta Diklatpim II angkatan XXXIII akan menjalani Diklatpim II selama 92 hari kerja (7 Mei 2014 - 4 September 2014).

secara efektif dan efisien. Pejabat eselon II dituntut mampu memberikan arah dan target yang jelas tentang bagaimana mengatasi berbagai tuntutan sesuai kerangka kebijakan pembangunan. “Pola hubungan yang ideal antara instansi, dunia usaha, dan masyarakat akan mewujudkan konsep Good Governance yang baik,” jelasnya.

Dengan ulasan diatas, diharapkan lulusan Diklat Kepemimpinan II harus membawa perubahan positif dan impact yang berguna bagi instansinya. Hal ini dikarenakan selama menjalani diklat, mereka telah dibekali berbagai materi dengan metode terbaru yang mumpuni untuk mencetak seorang pemimpin maupun agen perubahan yang berkualitas. “Pelaksanaan diklat ini akan menjadi tantangan yang menarik dan menyenangkan. Sebab aspek pengalaman, inovasi dan fleksibilitas diakomodasi dalam proses belajarnya” katanya.

Ini berarti metode pembelajaran lebih ditekankan pada pengalaman belajar peserta diklat.

Pengalaman belajar akan menjadi kunci dalam

Triwulan Pertama Citilink Terbangkan 1,6 Juta Penumpang

RAGAM EKBIS

Pelindo III Dapat Konsesi Kelola APBS Surabaya,Bhirawa Geliat pertumbuhan perekonomian di Jatim dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) nampaknya bakal segera terwujud.

Karen PT Pelindo III mendapat konsesi untuk mengelola Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Jika tidak ada kendala, hari ini Kamis (8/5) di Kantor Kementrian Perhubungan akan diselenggarakan penandatanganan kerjasama penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan Alur Pelayanan Barat Surabaya (APBS) antara Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya Sahat Simatupang dihadapan Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), yang merupakan pintu masuk menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya, saat ini kondisinya kurang layak karena hanya memiliki lebar 100 meter dan kedalaman minus 9 meter low water spring (LWS). Selain hanya memungkinkan terdapat satu jalur perlintasan, kondisi itu menyebabkan kapasitas APBS yang tersedia hanya 27 ribu gerakan kapal. Padahal realisasi jumlah kapal yang melintas melalui APBS pada tahun 2013 lalu telah mencapai 43 ribu gerakan. Keterbatasan ini juga menyebabkan alur tidak mampu dilewati kapal dengan draf lebih dari 8,5 meter.

“Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan setelah PT Pelindo III (Persero) dinyatakan sebagai pemenang terhadap pelelangan pengadaan Badan Usaha yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1289 tahun 2013 tentag penetapan peserta pemenang lelang pengadaan badan usaha untuk pembangunan dan pengelolaan Alur Pelayaran barat Surabaya (APBS)”, jelas Kahumas PT Pelindo III Edi Priyanto, Rabu (8/5). Q ma

menyerap, retensi dan aplikasi hasil belajar yang diwujudkan dalam bentuk program pembelajaran non klasikal/on the job training.

“Peserta tidak hanya mendapat teori dalam kelas, namun juga dituntut mengaplikasikannya di tempat kerja melalui proyek perubahan yang berasal dari inisiatif peserta, serta dibantu widyaiswara melalui proses coaching, konseling dan monitoring yang melibatkan pimpinan instansi” ujarnya. Sementara itu, Kepala Badiklat Jatim, Saiful Rachman menambahkan, Diklatpim tidak hanya difokuskan pada tingkat kepuasan terhadap program diklat serta hasil belajar di dalam kelas (hasil akademis dan non akademis), namun evaluasi juga dilakukan pada tingkat behavior atau perubahan perilaku.

Diklat PIM II kali ini diikuti 60 peserta yang berasal dari pemerintah pusat, pemda se Jatim, dan luar provinsi Jatim. “Waktu penyelenggaraannya selama 92 hari kerja (7 Mei - 4 September) yang terdiri dari 27 hari untuk materi klasikal, dan 65 hari kerja untuk materi non klasikal,” papar Saiful Rachman. Q wwn*

Salah satu dari sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani Bulan April 2014 adalah tembakau. dok/bhirawa

NTP Jatim Naik 0,12 Persen Indikasi Kesejahteraan Petani Membaik Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim Bulan April 2014 naik 0,12 persen dari 104,07 menjadi 104,19. Kenaikan NTP ini disebabkan penurunan indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih besar dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang diterima petani (It).

“Hal ini mengindikasikan adanya kesejahteraan yang dialami petani mulai membaik,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Sairi Hasbullah melalui Kabid Statistik Distribusi, Sapuan, Rabu (7/5). Ia menjelaskan, April 2014, ada empat sub sektor pertanian mengalami kenaikan NTP sedangkan sisanya mengalami penurunan. Kenaikan NTP terbesar

terjadi pada Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,64 persen dari 102,02 menjadi 103,70.

Selanjutnya diikuti Sub Sektor Hortikultura 0,92 persen dari 103,01 menjadi 103,96, Sub Sektor Peternakan 0,57 persen dari 110,18 menjadi 110,81, dan Sub Sektor Perikanan 0,46 persen dari 106,11 menjadi 106,60. Sementara Sub Sektor Tanaman Pangan mengalami penurunan NTP sebesar 1,47 persen dari 100,08 menjadi 98,61. Indeks harga yang diterima petani turun 0,02 persen dari 115,17 pada Bulan Maret menjadi 115,15 pada Bulan April 2014. Penurunan indeks ini disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima petani pada Sub Sektor Tanaman Pangan sedangkan empat sub sektor pertanian lainnya mengalami kenaikan.

Sub Sektor Tanaman Pangan mengalami penurunan sebesar 1,56 persen. Sedangkan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami kenaikan sebesar 1,48 persen, Sub Sek-

tor Hortikultura 0,80 persen, Sub Sektor Perikanan 0,61 persen dan Sub Sektor Peternakan 0,35 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani Bulan April 2014 adalah kayu nilam, jeruk, tomat, ikan layang, sapi potong, tembakau, ikan bandeng, ikan kakap, ikan tongkol, dan kakao. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima petani adalah gabah, cabai rawit, ikan swanggi, bawang merah, ikan lemuru, cabai merah, ikan bawal, wortel, Ikan kerapu dan kol/kubis.

Indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan 0,14 persen dari 110,67 pada Bulan Maret menjadi 110,51 pada Bulan April 2014. Penurunan indeks ini disebabkan indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) mengalami penurunan sebesar 0,24 persen sedangkan indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal naik sebesar 0,11 persen. Q rac

Surabaya, Bhirawa Maskapai penerbangan nasional berbiaya murah (LCC) Citilink mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik. Terbukti Januari hingga Maret, telah mengangkut 1,6 juta penumpang. Angka tersebut mengalami peningkatan 32,2 %, dibandingkan pada tahun lalu. Karena pada antara bulan Januari-Maret 2014 termasuk low season. “Bulan Januari sampai dengan Maret 2014, memang tidak terlalu banyak libur tanggal merah. Hal ini berbeda ketika masuk pada Bulan April hingga akhir 2014 yang lebih banyak libur yang sifatnya panjang. Selain itu, rata-rata orang yang bepergian pada Bulan Januari - Maret, bisa dikatakan kebanyakan perjalanan bisnis. Karena banyak perusahaan yang menetapkan langkah strategis pada tahun 2014,” ujar Presiden & CEO Citilink Indonesia, Arif Wibowo dalam siaran persnya diterima di Surabaya, Rabu(7/5) kemarin.

Selain itu, pada tiga bulan pertama tahun 2014 berbagai tantangan melanda industri penerbangan di kelas LCC, mulai dari bencana alam, fluktuasi harga bahan bakar, nilai tukar rupiah, hingga kendala infrastruktur lainnya.

“Meskipun diatas kertas Citilink masih merugi, dibanding periode yang sama tahun lalu, namun telah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Indikator-indikator selama kuartal pertama tahun ini menunjukkan peningkatan positif di segala aspek baik operasional maupun finansial, meski di tengah kondisi industri penerbangan yang pada umumnya melemah,” tutur Arif Wibowo. Lanjutnya, kinerja positif ini merupakan pencapaian dari kerja keras seluruh karyawan Citilink. Hal ini merupakan sinyal yang baik agar bisa terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan prinsip “simple, on time, convenience” yang merupakan komitmen Citilink. Selain itu, Citilink juga mencatatkan tingkat isian penumpang (seat load factor) sebesar 76 persen, naik dibanding sebelumnya yang mencapai 74,1 persen. Q wil

Pertumbuhan Hotel di Jatim Capai 30 Persen per Tahun Surabaya, Bhirawa Jatim sebagai kota setra bisnis dan pariwisata ternyata membuat pelaku bisnis perhotelan semakin berlomba untuk ekspansi dengan membangun hotel di daerah-daerah dan terbukti hampir setiap tahun hotel di Jatim tumbuh hingga 30 persen.

achmad tauriq/bhirawa

Fasilitas hotel harus lebih berkualitas untuk menghadapi persaingan antar hotel.

“Persaingan hotel di Jatim saat ini sangat ketat terbukti di tahun 2010-2014 telah berdiri 60 hotel dan di tahun 2015 diperkirakan akan berdiri sekitar 20-30 hotel lagi dengan komposisi 80 persen hotel budget dan 20 persen hotel bintang,” ungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim- Muhammad Soleh, Rabu (7/5).

Ia menambahkan, dengan per-

tumbuhan yang sangat tinggi terutama hotel budget akan sangat berdampak bagi hotel bintang 3 ke bawah, sebab fasilitas yang dimiliki hotel budget tidak kalah dengan hotel bintang 3 ke bawah.

Adapun fasilitas hotel budget saat ini juga sudah menggunakan televisi layar datar, shower panasdingin, ac dan tempat tidur yang juga setara dengan yang dimiliki hotel bintang 3. “Pengaruhnya

sangat besar akan tetapi bagi konsumen ini sangat bagus karena para konsumen bisa memiliki banyak pilihan dan dengan begitu hotel akan meningkatkankualitas maupun fasilitasnya,” ujarnya.

Sedangkan kondisi bisnis perhotelan saat ini hampir sama dengan bisnis penerbangan, dengan kualitas yang mewah tetapi terjangkau karena kalau dulu hotel bintang 3 yang biasa menginap bisa dikalangan pejabat atau pengusaha akan tetapi sekarang anak muda pemula pun bisa menginap di hotel budget hanya dengan Rp 200 ribu saja dengan fasilitas yang sama dengan hotel bintang 3.

“Peta bisnis perhotelan memang sudah mulai berubah dimana pe-

main lama harus bisa menyesuaikan keadaan. Dengan memberikan layanan sesuai dengan perkembangan serta mengerti tuntutan dari konsumen dengan memberikan fasilitas lebih dikamar selain itu juga harga harus diubah,” katanya. Kondisi tantangan ini memang sangat berat karena di salahsatu sisi ingin berinvestasi disisi lain harga harus diturunkan karena pasar menghendaki seperti itu. “Tapi menurut saya perkiraan 1-2 tahun lagi paling lambat tahun 2016, kesimbangan akan mulai muncul antara demand dengan supply. Memang agak lama karena tahun depan diperkirakan akan ada 30 hotel baru yang berdiri”, jelasnya. Q riq

Kamis Pahing 8 MEI 2014

Asusila Marak, Pemkot Pasang CCTV di Sekolah l Sambungan hal 1

“Pemasangan CCTV ini memang sudah diusulkan oleh Bapak Wali Kota Eddy Rum­ poko. Diharapkan dengan adanya CCTV ini proses penyampaian ilmu atau materi pela­ jaran oleh guru bisa terpantau. Begitu juga kegiatan para siswa pada saat di luar jam belajar mengajar atau istirahat,”jelas Kabid Pendidikan Menengah Dindikpora Kota Batu Abdul Rais ditemui usai melakukan sidak pelaksanakan Ujian Nasional (UN) bersama Wakil Wali Kota Batu, Rabu (7/5).

Ia tak memungkiri bahwa kenakalan anakanak dan remaja juga berpotensi terjadi di ling­ kungan sekolah. Misalnya, adanya siswa yang melakukan tindakan premanisme di sekolah.

Mereka melakukan pemerasan dengan meminta secara paksa uang atau barang milik temannya sendiri. Demikian pula tindakan mesum atau pencabulan juga berpotensi terjadi di sekolah.

“Tak hanya di internal sekolah, tindakan pencabulan juga bisa terjadi akibat adanya pengaruh dari luar. Kita akan meningkatkan pengawasan agar para siswa bisa terbebas dari oknum maupun pihak luar sekolah yang mencoba memberikan iming-iming dan pen­ garuh buruk kepada siswa,”tambah Rais.

Selain pengawasan terhadap tindakan asusila, kata Rais, keberadaan CCTV ini juga bisa diguna­ kan untuk menyukseskan penerapan kurikulum 2013 di sekolah tersebut. Artinya, metode dan cara dari guru saat mengajar di dalam kelas, bisa langsung terpantau oleh kepala sekolah. Kemu­ dian kepala sekolah tersebut bisa memberikan bimbingan atau bahkan teguran atas kekuran­ gan yang dimiliki oleh guru tersebut.

Saat ini justru sekolah-sekolah swasta di Kota Batu yang telah memasang CCTV untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap proses belajar mengajar. Di antaranya, SMP Islam dan SMK Islam yang sudah bisa memantau para siswanya dari layar monitor CCTV. Untuk diketahui, berita pencabulan terh­ adap siswa SMP telah menghebohkan warga Malang Raya. Seorang pria berinisial SH yang merupakan guru SMP swasta di Kota Malang terpaksa harus berurusan dengan kepolisian setelah kedapatan melakukan aksi pencabulan. n nas

90 Persen Puskesmas di Jatim Kekurangan Dokter l Sambungan hal 1

Agar penyebaran dokter ini merata, mantan Sekdaprov Jatim ini meminta ada skema baru dalam penataan dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap), seperti harus ada satu dokter umum di puskesmas. Jika lang­ kah ini dilakukan, puskemas di Jatim akan ada dokter umum walaupun puskesmas di pelosok daerah.

Di Jatim sekarang ada 960 puskesmas, 113 klinik utama dan 355 rumah sakit. Dari 355 rumah sakit itu, yang telah terakredi­ tasi sebanyak 235 rumah sakit. Sehingga tinggal 31 persen yang belum mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo juga mengatakan pada APBD 2014, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran kesehatan yang cukup besar, mencapai 13 persen. Alokasi sebesar itu digunakan untuk memberikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), meningkatkan 5.757 Polindes (Pondok Bersalin Desa) menjadi Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa).

Dari jumlah 5.757 Polindes itu baru terealisasi 3.338 Ponkesdes dengan tenaga kesehatannya, ditambah satu bidan dan dua orang perawat. “Pokoknya, dari seki­ tar 38 juta warga Jatim, semuanya diberi jaminan kesehatan,” jelasnya.

Untuk menjaga agar kesehatan masyarakat Jatim mulai dari balita sampai dengan ibu hamil dan manula, Pemprov Ja­ tim melalui Tim Penggerak PKK mendirikan Taman Posyandu Holistik. Saat ini di Jatim telah berdiri 12 ribu Taman Posyandu Holis­ tik yang tersebar di seluruh Jatim.

Mengapa diberi nama Taman Posyandu ?

Pakde Karwo menjelaskan karena di dalam­ nya tidak hanya pelayanan kesehatan saja tetapi juga pelayanan pendidikan khususnya PAUD, dan pelayanan untuk hamil dan me­ nyusui serta kesehatan kaum manula.

Ketua Umum Persi (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Dr dr Sutoto MKes mengatakan, semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, utamanya dari pemerintah dan pihak rumah sakit. Implementasi pemberian pe­ layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu itu sudah pas dan sesuai dengan isi undang-undang dasar. n iib

Perluas Networking l Sambungan hal 1

kejujuran dan fokus,” ungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur ini.

Baginya filosofi golf itu sangat bermanfaat untuk menjaring mitra bisnis dalam melan­ carkan usahanya. “Pembicaraan bisnis yang dilakukan di lapangan golf mempraktikkan filosofi itu. Butuh sabar, jujur dan fokus.

Apalagi pembicaraan bisnis juga tidak hanya sekali dilakukan di lapangan tapi bisa berka­ li-kali,” kata pria kelahiran Jakarta ini.

Tidak hanya latihan setiap minggu, ia juga sering mengikuti turnamen baik antar grup Bisanta maupun antar PHRI. “Ya de­ ngan turnamen golf ini bisa meningkatkan usaha kerjasama secara informal. Jadi ka­ lau negosiasi secara formal sulit maka bisa dilakukan secara informal lewat lapangan golf,” ujar suami Ririen Rinawati.

Meski rajin golf, dia mengaku tidak akan melupakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. “Kalau hari-hari biasa kita semua disibukkan dengan urusan masing-masing seperti saya kerja, anak-anak sekolah dan waktu berkumpul dengan keluarga hanya ada pada setiap minggu. Jadi minggu pagi saya golf, siangnya berkumpul dengan kelu­ arga,” ujar ayah dari Aliya dan Arief.

Saat berkumpul keluarga sering ia gu­ nakan untuk mengunjungi tempat-tempat baru seperti kuliner, tempat wisata maupun jalan-jalan di mal. n riq

SAMBUNGAN

Bude Karwo Minta PKK Konsisten Peduli Lingkungan

Nikahkan 25 Pasangan Warga Stren Kali Surabaya, Bhirawa Kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) masim minim, indikasinya ang­ ka nikah siri di Kota Surabaya masih besar. Umumnya mereka takut terkait biaya pernikahan yang sangat mahal.

Untuk membantu masyakar­ at, Pemkot Surabaya menggelar pernikahan massal gratis di kan­ tor Kecamatan Genteng, Rabu (7/5). Sekitar 25 pasangan dari ekonomi menengah ke bawah mengikuti acara yang dihelat da­ lam menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-721.

Saksi nikah dari Camat Gen­ teng Deddy Kristianto dan ko­ mandan rayon militer Kapten Suparno, sedangkan petugas dari KUA Maklum yang men­ catat akta pernikahannya.

l Sambungan hal 1

trie diana/bhirawa

Salah satu pasangan nikah massal yang sudah memiliki anak saat mengikuti ijab kabul di Kecamatan Genteng Surabaya, Rabu (7/5).

Deddy Kristianto mengatakan kolaborasi Perusahaan Gas Negara (PGN), Kecamatan Genteng, dan Kantor Urusan Agama (KUA) ber­ hasil menyatukan kedua mempelai sah secara hukum negara.

“ Biaya resepsi dan segala kon­ sumsi semua dari pihak PGN, termasuk mas kawinnya. Kami memfasilitasi tempat, seperti surat menyurat terkait KTP dan KKnya,” terangnya. n geh

Dewan Berikan Penilaian Buruk Terhadap Kinerja 5 SKPD l Sambungan hal 1

bergulir sebesar Rp 25 juta untuk 1000 koperasi wanita berprestasi dan 100 koperasi karyawan juga tidak efektif.

Sebab program tersebut justru memperlebar disparitas jurang ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat.

Hal paling memilukan lan­ jut Kartika adalah sejumlah BUMD. Sebab badan usaha tersebut rupanya tidak mampu memberi sumbangan penda­ patan secara maksimal bagi Pemprov Jatim. Sebagai bukti, dari total pendapatan Jatim sebesar Rp 17 triliun, 80% di antaranya berasal dari pajak dan retribusi daerah.

“Ini kan menjadi aneh. Lha wong BUMD itu mesin ekonomi, tetapi justru melempem. Sam­ pai kapan ini akan terjadi. Se­ mentara, APBD selalu memberi

suntikan dana kepada mereka (BUMD). Karena itu, ini harus dievaluasi,” ujar anggota Komi­ si D DPRD Jatim ini.

Secara umum, Kartika juga menilai bahwa kinerja sejum­ lah SKPD jauh dari kata mak­ simal. Indikasi tersebut muncul karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada 2013 yang cukup tinggi. Yakni sebe­ sar Rp1,153 triliun. Padahal, SILPA untuk 2013 ditargetkan hanya 830 miliar.

“Melihat fakta ini, praktisi keuangan publik pasti sependa­ pat, bahwa pengelolaan keuan­ gan daerah Jawa Timur belum sehat,”tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ahmad Ja­ bir. Namun, alumnus Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) ini lebih menyoroti sektor perta­ nian yang paling rendah pertum­

buhannya. Padahal, selama ini sektor tersebut menampung ban­ yak penduduk dan angkatan kerja.

“Kondisi ini jelas akan berimbas pada sektor agrobisnis,”tegasnya.

Namun demikian, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum belum memberi penjelasan detail tentang rapor buruk sejumlah SKPD tersebut. Orang nomor satu di Jatim ini mengaku masih akan berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait fakta tersebut.

“Memang ada beberapa per­ tanyaan dari anggota dewan.

Di antaranya adalah pertanian.

Selama ini memang ada pen­ gurangan lahan hingga 1.081 hektare/tahun. Kendati de­ mikian, Jatim masih mam­ pu meningkatkan jumlah produksi hingga 2,53%.

Ini di antara yang akan kami jelaskan kepada le­gislatif,”tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini. n cty

Edaran Bupati Tak Digubris l Sambungan hal 1

Seperti yang terjadi di Pusat Kegiat­an Belajar Masyarakat (PKBM) Alhikmah, Sidoarjo.

Meski sebelumnya Bupati Sido­ arjo telah memberi surat edaran dispensasi bagi karyawan pe­ rusahaan yang akan mengikuti UNPK, namun tetap saja banyak peserta yang absen. Alasannya pun klasik, tidak ikut ujian kare­ na bersamaan dengan jam kerja.

“Di sini ada 7 peserta ujian Paket B yang absen. Mereka khawatir jika tidak masuk kan­ tor karena mengikuti ujian akan dipermasalahkan oleh perusa­

haan,” tutur Kepala PKBM Al­ hikmah Sukodono Hari Makali, Rabu (7/5).

Menurut Hari, semua yang ab­ sen merupakan peserta berstatus karyawan. Hal semacam ini ker­ ap terjadi, bahkan setiap tahun selalu ada yang absen. Padahal, sebelum mengikuti ujian Paket B, mereka telah mengikuti proses pembelajaran yang cukup lama.

“Kami sudah menerima surat edaran dari Bupati Sidoarjo sejak 28 Maret lalu. Dan sudah kami sosialisasikan ke masing-masing warga belajar. Tapi masih saja ada yang bolos,” kata Hari.

Selain di Sidoarjo, keberadaan

peserta ujian Paket B yang absen juga terjadi di Surabaya. Sejak hari pertama pelaksanaan, ada 21 siswa yang tidak hadir untuk mengikuti ujian kejar paket B tersebut.

Koordinator Kejar Paket B wilayah Surabaya Timur Hali­ matus Sa’diyah menuturkan, sejak Senin (5/5) lalu, ada 21 peserta tidak hadir dari total 85 peserta Kejar Paket B yang digelar di SDN Semolowaru II. “Hanya ada 64 peserta yang hadir, sedangkan yang 21 tidak hadir tanpa alasan,” ungkap perempuan yang juga Sekretaris PKBM Al Kamil ini. n tam

1.355 Siswa SLB Tak Dapat Ikuti UN-US l Sambungan hal 1

(UN) di Jatim. Sebab, di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 1.355 siswa tidak mengikuti UN dan Ujian Sekolah (US) SD lantaran tidak memenuhi persyaratan.

Secara rinci, siswa SLB yang tidak dapat mengikuti UN - US terbagi pada jenjang SMALB sebanyak 221 siswa, SMPLB 431 Siswa dan SDLB 703 siswa. “ABK yang tidak dapat mengikuti UN untuk jenjang SMP dan SMA, serta US untuk jenjang SD dii­ kutkan ujian lokal. Ujian tersebut bukan termasuk ujian negara dan soalnya dibuat oleh dewan guru masing-masing siswa,” tu­ tur Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi saat memimpin sidak UN SMP di MTsN 01 Bangkalan, Rabu (7/5).

Harun menuturkan, selain IQ yang di bawah rata-rata, jenis ketunaan yang terlalu berat juga menjadi penyebab ABK tidak memenuhi syarat mengikuti UN - US. Misalnya penyandang autis yang selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam kondisi tersebut, siswa tidak memung­ kinkan untuk mengerjakan soal-soal UN maupun US. Di jenjang SMALB, Harun menyebutkan, jumlah ABK yang tidak mengikuti UN menurut jenis ketunaannya antara lain, tuna grahita (C) 221 siswa, tuna C ringan 47 siswa, tuna daksa dengan kelainan tambahan (D1) 3 siswa dan tuna ganda (G) 3 siswa. Untuk jenjang SMPLB, tuna C sebanyak 297 siswa, tuna C ringan sebanyak 121 siswa,

11

Namun, pada jenjang lanjutan tersebut siswa juga tetap tidak bisa mengikuti UN. SMPLB sebanyak 431 siswa Rincian : “Karena itulah, Tuna C 297 siswa siswa SLB maupun Tuna C ringan 121 siswa inklusif selain menda­ Tuna D1 10 siswa pat pelajaran juga Tuna G 3 siswa mendapat pelatihan SDLB sebanyak 703 siswa keterampilan. Ini tu­ Tuna C 455 siswa juannya agar mereka Tuna C ringan 227 siswa tetap bisa hidup mandi­ Tuna D1 15 siswa ri dengan usaha atau Tuna G 6 siswa bekerja di perusahaan,” Sumber : Dinas Pendidikan Jatim ungkapnya.

Sementara terkait tuna D1 sebanyak 10 siswa dan tuna G sebanyak 3 siswa. pelaksanaan UN SMP, pada Sementara jenjang SDLB, tuna hari ketiga di Bangkalan, Harun C sebanyak 455 siswa, tuna C mengklaim semua berjalan sebanyak ringan 227 siswa, tuna lancar. Rute sidak berlangsung D1 sebanyak 15 siswa dan tuna mulai SMPN 2 Bangkalan ke­ mudian Madrasah Tsanawiyah G sebanyak 6 siswa.

“Untuk bisa menjadi peserta I Bangkalan.

Kepala SMPN 2 Bangkalan UN dan US, ABK harus mengikuti tes IQ dan psikotes lebih dulu. Jika Edi Hariadi mengatakan dalam tidak memenuhi syarat, tidak pelaksanaan UN SMP tidak mungkin para siswa ini dipaksa ada permasalahan dan berjalan harus bisa mengerjakan UN,” tu­ lancar, baik pengawas maupun naskah soal. Ada 308 siswa SMPN tur alumni Lemhanas 2008 ini.

Bagaimana dengan lulusan­ 2 yang mengikuti UN, dari sekitar nya? Harun menjelaskan, lulusan 18 ribu peserta se-Kabupaten SLB yang tidak mengikuti UN Bangkalan. “Tidak ada hambatan maupun US akan mendapat dan pengawasan sudah berjalan Surat Tamat Belajar (STB) dari sesuai prosedur,” katanya.

Sementara, Kepala Keme­ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). nag Bangkalan Amin Mahfud Artinya, mereka telah dinyatakan menambahkan, jumlah peserta tamat belajar namun belum lulus. yang mengikuti ujian di MTsN “Karena itu, mereka juga tidak 1 sebanyak 264 siswa. “Ada 128 mendapat Surat Keterangan Ha­ MTsN dan swasta di Bangkalan.

Tetapi, 95 lembaga tidak dapat sil UN (SKHUN),” tutur dia.

Meski tak memiliki SKHUN, menyelenggarakan sendiri dan Harun memastikan, siswa tetap harus bergabung dengan 33 seko­ dapat melanjutkan ke jenjang lah penyelenggara UN,” pungkas selanjutnya yang lebih tinggi. Amin. n tam

Daftar Siswa SLB Tidak Mengikuti UN - US 2014

ingnya kesehatan dan lebih peduli pada lingkung­an, serta saling membantu untuk me­ naikkan derajat kesehatan,” ka­ tanya saat Peluncuran Program Kemitraan untuk Masyarakat Mojokerto di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (7/5).

Istri Gubernur Jatim yang akrab disapa Bude Karwo itu, mengatakan jika seluruh anggota keluarga sudah ber­ perilaku hidup bersih sehat dan melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat(STBM), permasalahan sanitasi akan teratasi.

“Dalam pelaksanaan PHBS di dalam keluarga, perempuan memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan pe­ rubahan perilaku dan menjadi pioner bagi anggota keluarg­ anya. Misalnya untuk mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang sehat, aman, higienis, men­ gelola sampah rumah tangga dan mengelola limbah rumah tangga dengan benar, serta tidak buang air besar di sem­ barang tempat,” katanya.

Ia mengatakan, peluncuran program “Wash” (water, sanita­ tion and hygiene) dari peru­ sahaan Monsanto Indonesia untuk masyarakat Desa Bend­ ung dan Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, akan mendapat program air bersih, sanitasi dan keseha­ tan lingkungan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Targetnya 300 keluarga dapat menikmati fasilitas air bersih, perbaikan rumah lebih kurang 200 keluarga berpeng­ hasilan rendah, penyediaan toilet bagi 100 keluarga, per­ baikan dua bangunan seko­ lah, sarana dan prasarana lain serta pelatihan kepada masyarakat untuk hidup ber­ sih dan sehat,” katanya.

Ia mengatakan, Jatim memiliki komitmen besar terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memban­ gun 65 ribu unit rumah layak huni melalui dana APBD.

Pihaknya memberikan apre­ siasi kepada Monsanto Indo­ nesia yang selama ini memiliki komitmen dan kepedulian ter­ hadap tanggung jawab sosial kepada masyarakat di Jatim.

Menurut Bude Karwo, pi­ lihan Monsanto dan Habitat For Hummanity Indonesia yang menempatkan program CSR di wilayah Jatim merupa­ kan keputusan tepat, karena masyarakat di dua desa yang menjadi sasaran program me­ mang membutuhkan sarana air bersih dan sanitasi.

“Lebih dari 50 persen pen­ duduk Desa Bendung dan Mo­ jorejo mengalami kesulitan untuk mendapatkan air ber­ sih dan sanitasi,” katanya.

Ia menyebutkan target program Milenium Develop­ ment Goals (MDG’s) hanya 68 persen air bersih dan 62 persen sanitasi, tetapi di Jatim sudah berjalan hingga 85 persen un­ tuk program air bersih dan 70 persen untuk sanitasi.

Sementara itu, Direktur Pengembangan SDM PT Mon­ sato Indonesia Rosalina Syah­ riar mengatakan pihaknya menandatangani kerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia (organisasi kemanu­ siaan) untuk melaksanakan program air bersih, sanitasi dan higienitas (WASH).

Kerjasama itu diwujudkan melalui pembangunan 200 unit rumah layak huni, penyediaan fasilitas air bersih untuk 300 keluarga, serta pelatihan perta­ nian di Desa Bendung dan Mo­ jorejo, Kabupaten Mojokerto.

Seluruh program ditargetkan selesai pada Maret 2016.

Program serupa sebelum­ nya pernah dilaksanakan di Malang, yakni pengembangan sarana penyediaan air bersih, sanitasi dan biogas bagi ko­ munitas Desa Ngawonggo dan Pandanmulyo, Kecama­ tan Tajinan. “Ke depan, kami berharap Monsanto bisa terus mengembangkan program CSR bagi masyarakat perde­ saan di pelosok Jatim yang masih mengalami kesulitan akses terhadap air bersih dan sanitasi,” tambahnya. n iib

Inovasi Jatim Jadi Nominasi Penghargaan Men-PAN RB l Sambungan hal 1

salah satu inovator bersama 8 pemenang lain.

Penghargaan diserah­ kan oleh Menteri PAN-RB Azwaar Abubakar kepada Gubernur Jatim Dr H Soeka­ rwo SH, MHum disaksikan oleh Wapres RI Boediono di Jakarta dalam acara penutu­ pan Musrembangnas 2014 di Jakarta belum lama ini.

“Jembatan timbang di Ja­ tim dinilai memiliki inovasi tinggi dalam bidang pence­ gahan korupsi. Itu yang men­ jadi nominasi penilaian untuk meraih penghargaan ini,” kata Kepala Dinas Perhubun­ gan dan LLAJ Jatim Ir Wahid Wahyudi MT, Rabu (7/5).

Dijelaskan Wahid sejak 4 tahun lalu, Gubernur Jatim merintis penerapan jembatan timbang online di Jatim. Den­ gan memanfaatkan IT, op­ erasional jembatan timbang diambil alih komputer. Proses operasional penimbangan ken­ daraan tercatat oleh komputer secara otomatis dan trans­ paran. Ruang gerak petugas untuk memanipulasi kelebi­ han muatan dan peluang sopir untuk ‘main mata’ dengan petugas tidak ada lagi. Sebab semua denda, tilang sesuai dengan nota timbang atau kuitansi yang tercetak secara otomatis dari komputer.

“Sejak di-onlinekan jem­ batan timbang, semuanya transparan. Petugas dan sopir yang melanggar kelebi­ han beban semua termonitor oleh pos induk yang ada di kantor Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim,” jelasnya.

Diakui oleh Wahid, sebe­ lum di-onlinekan, jembatan timbang identik dengan sarang pungli. Kelebihan muatan kendaraan selalu dijadikan ajang pungli. Pa­ dahal kendaraan yang me­ lewati jembatan timbang selalu kelebihan muatan di atas 50% dari yang diizinkan.

Untuk keluar dari masalah ini, Pemprov Jatim melaku­ kan revisi Perda dengan cara menaikkan denda kelebihan muatan hingga 500 % bagi setiap pelanggaran kelebihan beban. Namun kebijakan itu tak membuat efek jera.

Pengemudi, lanjut Wahid, tetap membawa kendaraan dengan beban berlebih. Tak mau berlarut-larut, Pemprov Jatim melakukan tindakan tegas dengan melakukan tilang dan menahan buku kir kendaraan yang melebihi beban di atas 25 %. Untuk mencegah kenakalan pemilik kendaraan membuat buku kir baru, Dishub bekerjasa­ ma dengan pihak kepolisian dengan cara menganjurkan agar dalam pengurusan buku kir baru harus ada rekomen­ dasi dari dinas terkait.

Hasilnya sangat efektif, hal ini terlihat dari semakin minimnya pelanggaran yang dilakukan saat kendaraan melewati jembatan timbang.

Kini 20 jembatan timbang di Provinsi Jatim yang berada di ruas jalan nasional telah bebas dari pungli dan korupsi seiring dengan ditetapkannya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Gubernur Jatim.

Terpisah, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setyajid mengatakan Guber­ nur Jatim berkomitmen un­ tuk terus melakukan inovasi demi perbaikan pelayanan publik di Jatim. Khusus untuk jembatan timbang, nantinya akan dijajaki agar pembayaran denda kelebihan muatan dilakukan dengan pembayaran non cash. “Ke depan rencananya transaksi denda dibayar non cash, mis­ alnya via autodebet ke reken­ ing pemerintah. Bukan tunai seperti sekarang sehingga semuanya transparan. Prin­ sipnya Pemprov Jatim ingin memperkecil peluang korupsi dalam sistem pelayanan pub­ lik,” katanya. n tis

Koma di Taiwan, Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pemulangan l Sambungan hal 1

tinggi sehingga keinginan keluarganya untuk memulangkan Sihatul bisa ter­ penuhi,” kata Kepala UPT P2TKI Jatim Agus Heri Santoso.

Selama ini, menurut Agus, belum ada kasus pemulangan TKI dari luar negeri yang dilakukan pemkab, se­ hingga keberhasilan Banyuwangi bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang warganya banyak menjadi TKI. “Pemulangan Sihatul tidak semu­ dah yang dibayangkan. Selama proses pemulangan, kami melihat respons

Pemkab Banyuwangi cukup tinggi dari caranya selalu memonitor kondisi Sihatul dan menghubungi kami setiap saat,” tambah Agus Heri.

Sihatul Alfiyah bekerja sebagai TKI di Taiwan melalui perusahaan penyalur PT Sinergi Binakarya, Malang, Jatim. Ia bekerja di sebuah peternakan sapi perah di Taiwan. Dari keterangan keluarganya, Sihatul mendapat perlakuan kasar dari majikannya beberapa bulan lalu hingga mengalami koma. Pemkab Banyuwangi kemudian berkoordinasi dengan otoritas terkait dan mengirim utusan ke Taiwan untuk melakukan pendampingan serta

proses pemulangan.

“Kami akan terus mengawal kasus yang menimpa Sihatul dan mendesak agar majikan Sihatul mendapat hukum­ an setimpal,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas ketika menjen­ guk Sihatul di RSUD Blambangan.

Ia memerintah tim medis untuk memberikan penanganan medis se­ cara maksimal kepada Sihatul hingga kondisinya membaik dan pulih. “Ibu Sihatul ini tangguh dan saya melihat ada yang luar biasa. Saya menugaskan tim medis RSUD Blambangan untuk melakukan langkah-langkah medis

yang terbaik, termasuk menyiapkan ruangan khusus bagi Sihatul,” tutur bupati.

Terkait pembiayaan, perawatan Si­ hatul selama ini telah ditanggung pihak majikannya dan PT Sinergi Binakarya Malang (PJTKI) hingga proses pemu­ langan ke Banyuwangi.

“Bila biayanya tidak mencukupi, kami akan gotong royong membantu pengobatan Ibu Sihatul. Prinsipnya, majikan harus bertanggung jawab, be­ gitu juga PJTKI-nya. Selain itu, secara hukum pelakunya juga harus diberi ganjaran setimpal,” ujar bupati. *

12 Dr H Soekarwo

Kamis Pahing, 8 MEI 2014 http://www.harianbhirawa.co.id

Drs H Saifullah Yusuf

Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Jembatan Timbang Jatim Mendapat Penghargaan Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 dari Menteri PAN-RB Roda reformasi birokrasi terus bergulir.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH,MHum terus berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan kerjanya. Hasilnya, salah satu etalase pelayanan publik Pemprov Jatim yakni jembatan timbang di Jatim ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan mendapatkan penghargaan sebagai Top 9 Pelayanan Publik Terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB.

K

omitmen Gubernur Jatim dalam menetapkan dan mencanangkan pembangunan Zona Integritas Pemprov Jatim menuju Wilayah Bebas dari Korupsi mulai menampakkan hasil. Sejak dicanangkannya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Gubernur Jatim pada 6 Maret 2012 di Gedung Negara Grahadi yang disaksikan oleh Menteri PAN RB Azwar Abubakar dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, mulai saat itu pula Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (jembatan timbang) yang berada di Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim terus berbenah diri. Menetapkan langkah pasti dan menyusun strategi dalam upaya mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Berbagai upaya pembenahan telah dilakukan, mulai dari perencanaan, penyusunan strategi dan penetapan langkah tindak untuk perubahan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan.

Dipilihnya jembatan timbang sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi karena jembatan timbang merupakan salah

Bersama pemenang lain, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum membawa penghargaan Top 9 Pelayanan Publik Terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB.

Ir Wahid Wahyudi MT

pada jembatan timbang. Kondisi ini membuat tak optimalnya fungsi jembatan timbang sebagai alat pengawasan lalu lintas dan angkutan barang di jalanan. Seperti sebuah istilah yang sering kita dengar bahwa tindakan pungli itu terjadi bukan hanya karena ada niat saja, tetapi juga karena adanya kesempatan, karena itulah Dinas Perhubungan dan LLAP Provinsi Jatim berupaya menghilangkan kesan sebagai sarang pungli tersebut dengan cara menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan pungli.

layanan berbasis IT telah dilengkapi semua pada 20 jembatan timbang se-Jatim. Saat ini operasional jembatan timbang di Jatim mempergunakan sistem otomatis komputerisasi online se-Jatim .

Dengan pembangunan sistem berbasis IT pada proses kegiatan penimbangan kendaraan angkutan barang yang terkoneksi dan online di 20 jembatan timbang se-Jatim, maka ruang untuk pungli di jembatan timbang sudah tidak ada lagi. Sebab semua proses operasional penimbangan kendaraan tercatat oleh komputer secara otomatis melalui teknologi informasi yang tersedia dan dimonitoring 24 jam dari kantor Dinas

semuanya akan terdata dan terpantau secara real time sehingga dapat memberi laporan setiap bulannya.

Dengan demikian, keberadaan jembatan itu dapat menjadi salah satu aset penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. “Sebelum dioperasikan komputerisasi, kontribusi PAD dari jembatan timbang sekitar Rp 18 milar per tahun. Sejak diterapkan sistem online pada jembatan timbang 2010 lalu, kontribusi PAD yang terakhir kami berikan hingga Rp 78 miliar,” katanya.

Dijelaskan Wahid tidak mudah melaksanakan program tersebut karena pada awal-awal pelaksanaan inovasi tersebut, justru penolakan timbul dari para pengemudi

keandalalan sistem telah dilakukan melalui sertifikasi ISO 9001-2008 dan Indek Kepuasan Masyarakat yang kesemuanya menilai bahwa layanan di jembatan timbang Jatim berjalan dengan baik sesuai dengan normanorma layanan publik yang dipersyaratkan dan bebas dari pungli.

Hasil positif dari keberhasilan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di jembatan timbang Jatim dapat dilihat dari evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB. Ternyata pelayanan publik jembatan timbang di Jatim tidak diragukan lagi. Tim Independen yang menilai langsung di lapangan secara

Dengan pembangunan sistem berbasis IT pada proses kegiatan penimbangan kendaraan angkutan barang yang terkoneksi dan online di 20 jembatan timbang se-Jatim, maka ruang untuk pungli di jembatan timbang sudah tidak ada lagi.

satu etalase layanan Pemprov Jatim pada 20 titik lokasi di ruas jalan nasional yang tersebar di wilayah Jatim. Oleh karena itu pelayanan publik regulatif yang diberikan oleh jembatan timbang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus dapat mencerminkan gambaran pelayanan yang mewakili layanan Pemprov Jatim yang bersih, berwibawa dan bermartabat.

Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi MT menjelaskan sebelum ditetapkannya Zona Intregitas Wilayah Bebas dari Korupsi, stigma negatif sarang pungli selalu melekat

“Caranya dengan memanfaatkan IT sehingga menghindari kontak langsung antara petugas dan pengguna jembatan timbang,” kata Wahid.

Dalam upaya mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi di jembatan timbang, semua fasilitas terkait dengan pelayanan publik penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang dipenuhi, mulai dari infrastruktur fisik berupa pembangunan ruang operasional, pembangunan jembatan timbang 80 ton, jalan keluar masuk, area parkir dan penumpukan barang, rest area sampai pembangunan sistem manajemen

Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim. Selain itu juga transparan karena denda kelebihan muatan secara otomatis bisa langsung dilihat oleh pengemudi.

“Petugas sudah tidak bisa merekayasa lagi hasil timbang setiap kendaraan yang ditimbang. Selain itu apabila ada pelanggaran lebih muatan maka pengemudi sudah tidak bisa lagi memberi uang pungli kepada petugas karena harus bayar denda atau tilang sesuai dengan nota timbang atau kuitansi yang tercetak secara otomatis dari komputer,” kata Wahid.

Dengan sistem komputerisasi,

yang berunjuk rasa dan menolak diberlakukan program baru tersebut. Alasan para pengemudi, lebih baik bayar pungli daripada kena denda atau tilang sesuai ketentuan.

Namun dengan adanya sosialisasi yang terus menerus pada akhirnya pada pengemudi bisa menerima dengan baik program tersebut.

Dalam mengevaluasi apakah program tersebut dikatakan berhasil atau tidak, hanya publiklah yang berhak menilai. Namun demikian patut diapresiasi kondisi pelayanan publik di jembatan timbang Jatim memang beda dengan jembatan timbang lainnya di Indonesia. Uji

Penandatanganan Pakta Integritas jajaran Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim. Penandatanganan ini juga disaksikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Dengan Pakta Integritas ini, seluruh jajaran Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim berkomitmen untuk melawan korupsi.

bersusah payah menembus Top 33 dari 515 peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik se-Indonesia , akhirnya Inovasi Pelayanan Publik di Jembatan Timbang Jatim ditetapkan sebagai salah satu Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia yang memperoleh penghargaan Top 9 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014.

Penghargaan Top 9 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 tersebut diberikan langsung oleh Menteri PAN –RB Azwar Abubakar kepada Gubernur Jatim disaksikan oleh Wakil Presiden RI Boediono pada acara penutupan Musrembangnas Tahun 2014 30 April lalu di Hotel Bidakara Jakarta.

Semua proses operasional penimbangan kendaraan tercatat oleh komputer secara otomatis melalui teknologi informasi yang tersedia dan dimonitoring 24 jam dari pos induk di kantor Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim.

tertutup (sidak langsung ke lapangan tanpa pemberitahuan) dibuat kagum.

Pungli di jembatan timbang Jatim benar-benar tidak ada lagi.

Upaya, kerja keras dan komitmen memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat yang dilakukan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum dan jajaran Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim berbuah manis. Setelah

Saat ini Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim tengah bersiapsiap untuk mengikuti kompetisi yang lebih tinggi lagi , yakni pada level internasional dengan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada ajang United Nation Public Service Award (UNPSA) pada 2015 mendatang di Amerika Serikat.  *

Jatim Jadi Pilot Project PRAKTIK pungli alias pungutan liar masih marak di Indonesia. Kasus teranyar yang berhasil diungkap beberapa waktu lalu adalah pungli yang terjadi di Jembatan Timbang Subah, Batang, Jawa Tengah.

Tidak tanggung- tanggung, praktik pungutan liar tersebut langsung dipergoki langsung oleh orang nomor satu di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo.

Saat melakukan inspeksi mendadak seusai melakBambang Susantono sanakan tugas kedinasan di Banyumas, Cilacap dan Tegal, Gubernur Ganjar berhasil memergoki praktik pungutan liar yang terjadi di jembatan tersebut.

Tidak ingin praktik pungutan liar tersebut terus berlangsung, pemerintah dalam waktu dekat ini akan melakukan perbaikan.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, perbaikan tersebut akan dilakukan dengan menjalankan sistem pengawasan online.

Dengan sistem pengawasan ini, nantinya baik pihak pemerintah provinsi maupun pusat akan bisa secara langsung melihat semua praktik kecurangan yang dilakukan oleh petugas di lapangan.

“Pilot project sistem ini sudah dilaksanakan di Jawa Timur dan berhasil, makanya akan segera kami gunakan secara nasional,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, selain terkoneksi langsung dengan sistem di pemerintah pusat dan provinsi, sistem online ini nantinya juga akan terhubung dengan tempat pengujian KIR kendaraan di setiap dinas. Koneksi ini dilakukan agar nantinya setiap kendaraan bisa langsung dikenai sanksi penolakan perpanjangan KIR bila mereka terbukti melakukan pelanggaran.  *