Harian Bhirawa Edisi 8 Juni 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat, banyak sekali rumah sakit swasta menolak melayani BPJS, karena selama ini rumah sakit swasta lebih mengejar profit dibandingkan pelayanan kepada pasien,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8 Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Kota Malang Hermawan Setyo Bhakti

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Pon, 8 JUNI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

8

AGENDA HARI INI

JUNI 2015

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Meresmikan Saigon Waterpark di Pasuruan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 19.00

Membuka Sosialisasi UU No 20 Tahun 2014 di Hotel Java Paragon Menghadiri Acara Fasilitasi Pengembangan Pariwisata di Wilayah Madura di Hotel Ibis Surabaya

Rp 15 Miliar Anggaran DBHCT Gagal Terserap Jombang, Bhirawa Sebanyak Rp 15 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Kabupaten Jombang pada 2014 gagal terserap. Pasalnya SKPD kesulitan melakukan penyerapan karena kebijakan aturan terkait kerap berubah.

“Mereka ada yang was was melakukan penyerapan, karena khawatir berurusan dengan hukum ketika pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan aturan,”ujar Kepala Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eka Suprasetya dikonfirmasi, Minggu (7/6).

Beberapa SKPD yang mendapatkan alokasi DBHCT itu di antaranya adalah, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Perekonomian, Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi, Bagian Humas dan Dinas Peternakan. Namun Eka mengaku tidak hafal dana bagi hasil cukai yang tak terserap di masing-masing SKPD. “Kalau dana tak terserap di masing-masing SKPD saya tidak hafal. Yang pasti rentang 2008 hingga 2014 terdapat Rp 15 miliar dana cukai tak terserap,”jelasnya.

Dikatakannya, besarnya dana DBHCT yang gagal terserap itu merupakan akumulasi DBHCHT yang tak terserap mulai 2008 hingga 2014.

Dikatakannya pada 2015 ini, Pemkab Jombang menerima DBHCT sebesar Rp 19 miliar. ”Anggaran itu akan kita alokasikan tahun ini sehingga

 ke halaman 11

Bukan Pilkada, Kandidat Calon Ketum PBNU Dilarang Pasang Banner Surabaya, Bhirawa Mendekati pelaksanaan Muktamar NU ke-33 yang akan digelar di Jombang pada Agustus 2015 ini, Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) menggelar Halaqoh Nasional.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Alana Surabaya pada Sabtu dan Minggu (7/6) menghadirkan Ketum PBNU KH Said Agil Siradj dan Penasihat Presiden, KH Hasjim Muzadi.

Dalam sambutannya, Ketua Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Hilmi Muhammadiyah mengatakan, Halaqoh ini diadakan setelah dirinya bersilaturahim ke ulama khos di Sulawesi Selatan, KH Sanusi Baco, yang berpesan agar Muktamar Nahdlatul Ulama mendatang digelar tidak selayaknya Pilkada yang diwarnai politik uang.

“Jadi rekan-rekan galau, apalagi sekarang mulai ada kiai yang genit kemana-mana menggoda PC dan PW. Kami berharap, Halaqoh ini bisa menghasilkan rekomendasi yang menjadikan NU ke depan semakin baik,” lanjut Hilmi kemarin.

Ditambahkannya, alumni IPNU sudah sepakat satu suara untuk tetap netral. Dia menyatakan bakal mendukung siapapun untuk menjadi pemimpin NU. Asal sosok tersebut alim secara ilmu, tidak terlibat pada persoalan politik dan teruji kepemimpinannya. ‘’Kami memilih yang

 ke halaman 11

Konsep Harmonisasi BUPATI Amin Said Husni yang terpilih menjadi Bupati Bondowoso sejak 2008 silam menggantikan Bupati Mashoed menuturkan k o n s e p kepemimpinannya sehingga dipercaya kembali pada periode kedua yaitu

pada 2013 hingga 2018 mendatang.

Amin Said Husni menuturkan jika dalam memimpin Bondowoso yang memiliki masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang serta berbagai profesi, maka harus diketahui betul keinginan

 ke halaman 11

Melestarikan Permainan Tradisional di Jalan Legenda Surabaya, Bhirawa Jika dulu permainan anak banyak melibatkan aktivitas luar ruang dan alat-alat yang terbuat dari alam, kini minimnya ruang bermain membuat permainan anak semakin terbatas pada gadget elektronik semata. Padahal permainan anak-anak tradisional ini adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga.

 Mayoritas PKB siapkan muda disandingkan RSkader swasta tolak pasien BPJSSaiful Ilah   Enakan Jangan hanya muda, dengan tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas kerjasama asuransi   Dewan Bina Marga ajukan tambahan khawatir mutasi pejabatanggaran pengaruhi penyerapan APBD   Tak Jangan hanyapun nambah anggaran, realisasi di lapangan yang dimutasi penyerapan rendah  penting  Warga Desa Palenggiyan tolak Raskin  Kalau Kadesberasnya penganiaya juru pengairan dituntut tiga saja bulan penjara berkutu, buat makan ternak   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11

triediana/bhirawa

Warga antusias mencoba permainan tradisional yang kembali dihadirkan Pemkot Surabaya dalam Surabaya Urban Culture Festival (SUFC) 2015 di Jalan Tunjungan, Minggu (7/6).

4.767 Petugas Kawal Ujian SBMPTN Surabaya,Bhirawa Pelaksanaan ujian tulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) akan dimulai, Selasa (9/6) esok. Untuk wilayah Surabaya, berbagai persiapan telah dilaksanakan Panitia Lokal (Panlok) 50. Baik naskah soal maupun petugas yang akan mengawal jalannya tes masuk PTN jalur ujian tulis itu.

Kooordinator pelaksanaan ujian tulis Panlok 50 Surabaya Danang Tandyonomanu mengatakan, ujian tulis tahun ini akan dikawal

oleh 4.767 petugas. Secara rinci, 61 petugas akan menjadi Penanggung Jawab Dokumen Ujian (PJDU), 230 Penanggung Jawab

Kooordinator pelaksanaan ujian tulis Panlok 50 Surabaya Danang Tandyonomanu (kanan) didampingi Koordinator Humas Panlok 50 Suyatno menempel nomor ujian di salah satu ruang ujian di Unesa, Minggu (7/6).

Mobil Jenazah Gratis untuk Warga Surabaya

Lokasi (PJL), 230 pembantu PJL, 66 wakil PJL, 1.775 Penanggung Jawab Ruang (PJR), dan 2.405 pengawas ruang.

Sedangkan jumlah peserta yang mengikuti ujian di Panlok 50 Surabaya tercatat sebanyak 47.938 peserta. Dengan rincian pendaftar kategori Saintek sebesar 20.831 peserta, Soshum 20.395 peserta, dan kategori Campuran

 ke halaman 11

Catatan Penting Peserta Ujian SBMPTN

adit hananta utama/bhirawa

 Tanggal pelaksanaan : 9 Juni 2015  Sesi I (Saintek) pukul 07.00 hingga pukul 09.45  Sesi II (Soshum) pukul 09.45 hingga pukul 11.45  Sesi III (Campuran) mulai pukul 13.15 hingga pukul 14.30  Peserta dilarang telat lebih dari 30 menit  Peserta diimbau mengetahui lokasi ujian H-1 Membawa pensil 2B  Untuk lulusan 2014 membawa fotocopy ijazah terlegalisir  Untuk lulusan 2015 membawa Surat Keterangan Lulus (SKL)

Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III mempersembahkan mobil jenazah gratis untuk warga Kota Surabaya yang dioperasikan Lembaga Manajemen Infaq (LMI). “Program mobil jenazah gratis ini mudahmudahan dapat membantu saudara kita yang membutuhkan dan menjadi

simbol tumbuhnya sifat kepedulian, persaudaraan, dan saling tolong menolong antar sesama,” kata Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto di Surabaya, Minggu (7/6).

Di sela penyerahan mobil layanan jenazah gratis di halaman Kantor LMI Surabaya, kata Edi, juga digelar pelatihan tata cara mengurus jenazah

yang diikuti oleh sekitar 400 orang takmir masjid dan dai dari sekitar Surabaya.

Sementara itu, Kepala Cabang LMI Surabaya M Rifai Gurning menambahkan bahwa kegiatan pelatihan gratis tersebut dilatarbelakangi sedikitnya orang yang memi-

 ke halaman 11

Pajak Turun Akibat Banyak Pemkab/Pemkot Tunggak Pajak Mobdin DPRD Jatim, Bhirawa Turunnya pendapatan pajak oleh Dinas Pendapatan (Dipenda) Jatim ternyata tidak sepenuhnya disumbang dari penjualan kendaraan bermotor yang turun akibat melemahnya daya beli masyarakat saja. Hasil temuan Komisi C DPRD Jatim, ternyata secara mengejutkan diketahui banyak pemkab/pemkot yang menunggak pajak kendaraan dinas yang dimilikinya.

 ke halaman 11

Undar Minta Kemenristek Lakukan Investigasi Jombang, Bhirawa Ketua Yayasan Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang Hj Ahmada Faidah meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi segera melakukan investigasi terkait polemik kasus dualisme di kampus yang pernah dipimpin KH Abdurrahman Wahid Alias Gus Dur ini. Hal ini menyusul masuknya Undar dalam daftar Perguruan Tinggi berstatus non aktif. “ Kami meminta Kementerian turun melakukan investigasi sehingga mengetahui bahwa konflik Undar sudah selesai,”ujar Ahmada Faidah dikonfir-

 ke halaman 11

Festival Batik di Kota Mojokerto

Promosikan Unggulan Daerah, Wali Kota Ikut Berlenggok di Karpet Merah Parade fesyen batik dalam bentuk Festival Batik helatan Pemkot Mojokerto bertajuk Batikku Batikmu digelar di Jalan Raya Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Minggu (7/6) kemarin. Ratusan peserta mengenaan pakaian batik aneka model berjalan di atas karpet merah sepanjang 800 meter yang digelar di tengah jalan.

Kariyadi, Kota Mojokerto

Amin Said Husni

Sentil..

Minggu (7/6) sore, sepanjang Jalan Tunjungan kembali ramai dipadati warga Kota Surabaya. Berbagai dolanan jadul dapat dimainkan pengunjung Surabaya Urban Culture Festival (SUFC) 2015. Permainan gobak sodor berada di barisan paling depan, disusul permainan balap karung, dagongan, tarik tambang, dakonan, ter-

Di ajang festival tahun ketiga ini, batik khas Kota Mojokerto kembali disandingkan dengan corak batik berbagai daerah di Jawa Timur. Berbeda dengan festival sebelumnya, kali ini festival batik digarap lebih apik. Karya perorangan dan karya kelompok kategori festival, kantor dan carnival lebih ditonjolkan.

Mengawali fasyen batik, petinggi Pemkot Mojokerto secara berpasangan dimulai dari wali kota dan istri, wakil wali kota dan istri serta pejabat setingkat SKPD hingga lurah dengan istri atau suami masingmasing didaulat menjadi model dadakan yang melangkah di hamparan karpet

merah sepanjang 800 meter.

Parade para pejabat Pemkot Mojokerto ini disusul dengan parade tim penggerak PKK, Dharma Wanita dan kelompok pengajian Al-Umahat binaan Mas’ud Yunus. Sementara 450 peserta fesyen parade ini, dari usia balita hingga dewasa beradu piawai berbusana batik khas berbagai daerah.

Beragam mode busana dengan beragam kreasi bernuansa batik disuguhkan di hadapan ratusan penonton yang sejak pagi hari sudah memadati kawasan Surodinawan.

 ke halaman 11

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus bersama istri menjadi peraga dadakan sedang berjalan di atas karpet merah. Salah satu peserta berpakaian unik.

SURABAYA

2

Senin Pon 8 JUNI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Selesaikan Penjaringan, Belum Ada Calon Mengerucut Mendekati pendaftaran pasangan calon wali kota/wakil Pilkada Surabaya bulan Juli mendatang, belum satupun partai yang menegaskan calon maupun koalisi yang bakal dibentuk.

Semua partai masih sibuk melakukan penjaringan dan menunggu petunjuk dari pusat.

Salah satu partai besar di Surabaya, partai Gerindra baru Minggu(7/6) kemarin melakukan uji pemaparan visi misi bakal calon wali kota/wakil. Ada enam(6) calon yang mempresentasikan visi dan misinya di Rakercabsus DPC Gerindra Surabaya di Hotel Santika Jalan Gubeng, kemarin.

Ketua Tim Penjaringan DPC Gerindra Surabaya, AH Thony menyatakan menyerahkan sepenuhnya urutan ranking para Bacakada yang telah mendaftar kepada seluruh PAC sebagai upaya untuk transparansi dan obyektifitas.

“Jadi silakan para PAC untuk memberikan ranking kepada para cawali dan cawawali yang telah menyampaikan visi dan misinya. Ini adalah para cawali dan cawawali yang telah daftar ke

partai kita,” ujar Ketua Tim Penjaringan DPC Gerindra Surabaya, AH Thony.

Dijelaskan AH Thony, bahwa Gerindra tidak hanya asal-asalan dalam memberikan penilaian atau ‘rangking’ terhadap para cawali dan cawawali. Selanjutnya ranking tersebut akan diserahkan ke DPC dan DPD, lalu ke DPP. “Bagi para pemimpin parpol yang juga hadir, silakan juga ikut menilai cawali dan cawawali yang daftar lewat Gerindra,” tuturnya.

Setiap Cawali dan Cawawali mendapatkan waktu sekitar 15 menit. Yang pertama Bambang Kusudiarjo, Dhimam Abror, Sukoto. Ini sesuai dengan urutan pengembalian formulir pendaftaran. Selanjutnya adalah Sutjipto Joe Angga, Antony Bachtiar, Basa

Alim Tualeka.

Sedangkan dr Benjamin, Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim, yang sebelumnya telah mengambil formulir pendaftaran cawali tidak datang dalam acara Rakercabsus.

Sementara itu, sehari sebelumnya , Sabtu(6/6), DPC PKB Surabaya telah menutup proses pendaftaran dan pengembalian formulir Cawali/Cawawali. Menurut ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin, hasil penjaringan ini akan diserahkan pada DPP PKB melalui DPW PKB Jatim tanggal 7-9 Juni.

Pihak DPP sendiri, kata Syamsul akan melakukan uji kompoetensi bagi Cawali/ Cawawali setidaknya pada tanggal 13 Juni bertempat di DPW PKB Jatim. “Nanti aka nada semacam uji kompetensi dari DPP bertempat di DPW jatim,” terangnya.

Saat ditanya soal rencana koalisi besar yang sebelumnya diwacanakan, Syamsul mengatakan tidak menutup kemungkinan akan terwujud selama tidak ada pe-

rubahan komitmen dari masing-masing partai.

“Pertengahan Ramadhan menatang, sudah ada calon siapa yang diusung PKB,” katanya.

Sementara ketua Tim Penjaringan DPW PKB Surabaya, Mansyur menyetakan ada tujuh calon yang mendaftar di DPC PKB Surabaya.”Sejak pengambilan formulir dibuka dari 26 Mei sampai 1 Juni, sudah ada tujuh calon yang mendaftar.

Sedangkan pengembalian formulir pada 2-6 Juni, sampai sore ini baru lima orang yang menyerahkan kembali,” kata Ketua Penjaringan Calon Kepala Daerah DPC PKB Surabaya Mansyur.

Menurut dia, tiga calon yang sudah mengembalikan formulir lebih awal yakni Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror, Direktur Harian Memorandum, dan pengusaha dari Malang, Nelsen.

“Yang terakhir mengembalikan formulir pendaftaran pada hari ini yakni Pak Alim (pengusaha dan Pengurus Kadin Jatim) dan Pak Syamsul (Ketua DPC PKB Surabaya),” katanya.

Sementara itu dalam acara dialog kebangsaan yang diselenggarakan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Surabaya di gedung KONI Jatim , kemarin, sempat terjadi perbincanagn politik yang menarik terkait koalisi. Wisnu Sakti Buana dan Adies Kadir disebut pantas digandengakan dalam Pilkada mendatang oleh forum.

Karena dihadiri oleh hampir seluruh ketua PAC Golkar Surabaya dan ketua MKGR kelurahan se Surabaya, sehingga kondisinya lebih mirip dengan acara Rakercab soal pemilihan bakal calon kepala daerah di partai Golkar Surabaya.

Disampaikan Syaiful salah satu pengurus GEMA MKGR Jatim sebagai moderator dalam mengawali diskusi, bahwa Wisnu dan Adies dikatakan tampak serasi duduk bersama.

“Kalau sudah duduk berdampingan seperti ini, rasanya sudah pas dan serasi sebagai pasangan Bacakada di Surabaya, pak Adies juga menjadi salah satu kan-

didat kuat untuk kursi ketua DPD Golkar Prov Jatim.” ucapnya yang seraya di sambut setuju oleh audiens.

Dalam sambutannya, Adies juga beberapa kali menyebut Wisnu Sakti Buana sebagai sosok pemimpin yang di cintai masyarakat, karena terbukti telah terpilih menjadi ketua DPC untuk yang kedua kalinya, dan sudah waktunya menduduki kursi Walikota Surabaya.

Tidak hanya itu, Adies mengajak kepada masyarakat untuk memikirkan pemimpin di Surabaya, dengan memunculkan sosok yang cocok, pas dan teruji seperti WS - sebutan akrab Whisnu Sakti Buana. “sampaikan kepada yang lain bahwa sosok yang hadir sekarang ini (Wisnu-red) yang harusnya dipilih, karena saya hanya menyajikan sosok yang jelas saja,” tandasnya.

Sementara Wisnu Sakti Buana dalam paparannya menyampaikan, jika dirinya berharap bisa diterima oleh rimbunnya pohon beringin (kader Golkar-red), dan mengaku jika dirinya sampai

saat ini belum sempat berfikir soal Pilkada maupun rekom.

“Memilih pemimpin itu layaknya sholat di masjid, yakni dengan cara berjamaah (melibatkan banyak orang-red), dan Pemilu itu pesta demokrasi, jadi pesertanya hanya partai politik, makanya kalau bukan orang partai politik ya jangan bicara soal Pilkada,” jelasnya.

Dimintai tanggapanya soal pasangan Wisnu-Adies, Arif Fatoni.SH ketua MKGR Surabaya secara tegas menyatakan dukungannya, karena menurutnya penjaringan untuk sosok pemimpin itu tidak sama dengan acara Idol yang bisa memasukkan siapa saja yang mendaftarkan diri.

“Kami akan mendukung sepenuhnya pasangan Wisnu-Adies, karena memilih sosok pemimpin itu tidak bisa dengan cara penjaringan yang lebih mirip Idol seperti yang dilakukan sekarang ini, sehingga terkesan bebas memasukkan sosok dari luar partai,” teQ gat gasnya.Q

Belum Ada Izin Kantong Kemasan, Jatim Terancam Kelangkaan Pupuk Bersihkan Pedestrian Balai Kota Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya membersihkan lantai pedestrian didepan Balai Kota Surabaya, dengan menggunakan kendaraan ec H20 Minggu (7/6).

Pembersihan ini dilakukan setiap hari untuk menjaga kebersihan kota Surabaya. trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Travel Agent Harus Sarankan Vaksin Surabaya, Bhirawa Untuk mencegah agar wisatawan tidak tertular penyakit di daerah tujuan wisata (luar negeri), Dinkes Jatim menghibau agar travel agent menyarankan pelanggannya untuk melakukan vaksin.

“Memang belum ada keharusan, tapi kami terus menyarankan dan mensosialisasikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat untuk pencegahan mereka tertular penyakit dari luar negeri,” terang drg Ansarul Fahrudda MKes, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Dinkes Jatim.

Ansarul menjelaskan, sosialisasi tersebut seperti memberikan surat edaran atau sosialisasi langsung yang menyarankan pihak travel agent agar memberikan pengertian dan saran kepada pelanggannya untuk memberikan informasi mengenai negara tujuan, seperti kondisi cuaca dan endemi penyakit yang sedang berkembang, agar menjadikan Q dna pertimbangan bagi wisatawan.Q

Terima DP4, KPU Siap Mutakhirkan Data Pemilih KPU Surabaya, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesiam Rabu (3/6) lalu.

DP4 ini akan digunakan KPU untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, baik yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Setelah diterima, sesuai tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan KPU No.2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, DP4 ini dianalisis hingga 10 Juni 2015.

Setelah dianalisis, DP4 ini akan disinkronkan dengan DPT pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berlangsung di tahun 2014 silam untuk kemudian diumumkan hasilnya pada 24 Juni 2015.

“Setelah itu baru akan diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota hingga ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing daerah.

Jadi, PPS sebaiknya segera mempersiapkan diri untuk mulai bekerja,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Nurul Amalia, S. Si, Sabtu (6/6/2015).

Bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), lanjut Nurul, PPS akan melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan memperhitungkan penambahan dan pengurangan jumlah pe-

milih sesuai dengan kondisi aktual yang ada di lapangan.

Proses ini berlangsung cukup lama hingga PPS mengumumkan DPT pada 12 Oktober 2015.

Menurut Nurul, banyak hal yang membuat DPT bertambah atau berkurang. Misalnya, warga yang pindah sehingga harus dikeluarkan dari data dan menyebabkan DPT berkurang. “Bisa juga bertambah karena ada warga dari luar Surabaya yang pindah ke Surabaya dan sudah tercatat dalam data kependudukan di Surabaya,” lanjutnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan KPU No.2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PPS akan melaksanakan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan Q geh pada 26-28 September 2015.Q

Pemkot Mulai Bangun Underpass Bundaran Satelit Pemkot, Bhirawa Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja sama dengan Real Estate Indonesia(REI) memulai underpass di bundaran Satelit Jalan Mayjend Sungkono. Ini dila-

kukan agar kepadatan lalu lintas yang selama ini terjadi di sekitar Bundaran Satelit, Surabaya, akan segera terurai.

Sinergi tersebut dimulai dengan penandatanganan kesepakatan bersama an-

tara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dengan DPD REI Jawa Timur terkait pembangunan underpass Bundaran Satelit di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Minggu (7/6).

Wali Kota Surabaya, Tri

Rismaharini mengatakan, penandatanganan kesepatan bersama dilakukan dengan REI dikarenakan pengembang yang terlibat dalam pembangunan underpass Bundaran Satelit ini cukup banyak jumlahnya.

Menurut Wali kota, keterlibatan para pengembang dalam pembangunan infrastruktur tersebut, menjadi bentuk nyata di mana Surabaya dibangun oleh seluruh stake holder yang ada di Q dre Kota Pahlawan.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Jatim terancam kelangkaan pupuk di tengah masa tanam pada bulan Juni ini. Dikarenakan sekitar 7 ribu ton lebih pupuk Kaltim atau pupuk Indonesia yang ada di gudang disegel polisi, menyusul belum keluarnya izin untuk kantong kemasan (sak) pupuk yang baru.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto menyesalkan adanya temuan tersebut saat pihaknya sidak di Kediri. Dimana ditemukan pupuk dengan jumlah sangat besar yaitu 7 ribu ton ditimbun di gudang dan dijaga oleh polisi.

Ketika ditanyakan, mengapa pupuk tersebut tidak segera didistribusikan ternyata menunggu keluarnya izin kantong kemasan yang baru, sementara yang lama sudah mati. Tentu permasalahan ini sangat merugikan petani yang akan melakukan masa tanam pada Juni ini.

“Untuk itu saya minta seluruh institusi bertemu bersama untuk menyelesaikan masalah ini secara bijak. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut dipastikan Jatim akan mengalani kelangkaan pupuk. Padahal selama ini Jatim ditunjuk sebagai wilayah surplus pangan di Indonesia,”tegas politisi asal Partai Demokrat, Minggu (7/6).

Ditambahkannya, permasalahan yang terjadi saat ini tidak luput dengan kebijakan pusat. Seharusnya untuk masalah hajat hidup orang banyak, ada prioritas termasuk soal kantong kemasan pupuk

yang tidak terlalu vital. Dimana pemerintah pusat seharusnya melindunginya, dan jangan biarkan petani yang dirugikan.

Karenanya, dalam waktu dekat ini Komisi B akan segera memanggil Dinas Pertanian untuk mencari solusi jangan sampai masalah ini terulang kembali di Jatim.

“Sesuai pengalaman, izin seperti itu baru keluar satu bulan kedepan. Kalau itu dibiarkan dan petani menunggu sampai satu bulan lamanya, maka dapat dibayangkan berapa kerugian yang mereka tanggung,”akunya dengan nada intonasi tinggi.

Seperti diketahui, Berdasarkan data yang dimiliki Komisi B DPRD Jatim, alokasi pupuk subsidi dari pemerintah berkisar 9,5 juta ton untuk seluruh Indonesia.

Sedangkan kebutuhan riil RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebesar 14 juta ton dan Jatim sendiri mendapat alokasi sebesar 2 juta 655 ribu ton, dengan rincian asumsi urea: 1.052.460, SP-36: 163.000 ton, ZA: 471.200 ton, BPK: 599.000 ton, Organik: 370.000 ton. Padahal kebutuhan Jatim mencapai Q cty lebih dari 3 juta ton.Q

Penyerahan WTP dari BPK Pemprov Mundur Pemprov, Bhirawa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunda pnyerahan opini hasil audit penggunaan APBD 2014 Pemprov Jatim.

Meski demikian masih diyakini pemprov jatim akan mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ini.

Pengunduran penyerahan LHP dari BPK RI berupa opini WTP ini, menurut Gubernur Jatim Dr H Soekarwo karena permintaan BPK sendiri, bukan berdasarkan permintaan Pemprov Jatim. Oleh kaerna itu, pihaknya membantah jika pengunduran itu karena belum siapnya pemprov Jatim menyelesaikan LHP-nya.

“Kita sebenarnya sudah siap pada tanggal 29 Mei lalu, namun ini memang permintaan BPK yang awalnya 5 Juni hingga diundur lagi tanggal 18 Juni mendatang,” kata Gubernur Soekarwo usai, dikonfirmasi, Minggu (7/6).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, aturannya untuk opini WTP provinsi sudah menjadi Q iib kewajiban BPK Pusat yang harus menyerahkan.Q

Kader BKKBN Data Keluarga Gus Ipul Kader Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pendataan keluarga wakil Gubernur jawa Timur,Drs H Saifullah Yusuf , Jum’at(5/6).

Pendataan keluarga ini merupakan pelaksanaan program Pendataan Keluarga 2015.

“Pendataan ini bagian dari pelaksanaan program yang bertujuan untuk memetakan kondisi keluarga di Indonesia,” kata Kepala BKKBN Perwakilan Jatim, Dwi Listyawardani, di sela memimpin pendataan kepada wagub di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (5/6).

Pendataan kepada orang nomor dua di Jatim tersebut tidak dilakukan di tempat tinggalnya karena kebetulan

pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut tengah berkegiatan tidak di rumahnya.

“Tidak apa-apa kami mendata di ruang kerja, yang terpenting informasi yang kami dapatkan lengkap dan bisa dimaklumi karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan,” katanya.

Tujuan lainnya, kata dia, ingin memetakan kondisi keluarga di Indonesia, baik aspek kependudukan, pen-

didikan dan mendata apakah sudah masuk Jaminan Kesehatan Nasional. “Yang paling penting juga ingin mengetahui pasangan usia subur, apakah sudah ikut KB atau belum. Kalau belum alasannya apa, dan yang pasti untuk mewujudkan cita-cita program keluarga kecil bahagia sejahtera,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, kader BKKBN meminta keterangan terhadap kondisi keluarga Gus Ipul, termasuk jenis KB yang diikuti oleh istrinya, Ummu Fatma Saifullah Yusuf. “Kebetulan setelah anak ketiga saya lahir, ibu sudah ikut KB. Kalau tidak salah jenisnya

KB steril. Jadi sudah 15 tahun terakhir menggunakan KB,” ucap Gus Ipul di sela pendataan.

Para kader BKKBN juga meminta penjelasan terhadap kondisi tempat tinggal wagub, mulai dari jamban, lantai yang terbuat dari ubin, ventilasi, atap hingga jumlah orang yang setiap harinya menetap di kediamannya.

Selain Gus Ipul yang didata tentang kondisi keluarganya, sejumlah pejabat Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim lainnya juga telah didata, antara lain Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dan Pangdam V/ Brawijaya Majyen TNI Eko Q iib Wiratmoko.Q

iib/bhirawa

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat didata kader BKKBN di ruang kerja Wagub di komplek Gedung Negara Grahadi.

Senin Pon 8 JUNI 2015

SURABAYA

3

Angka Kematian HIV/AIDS Hanya Delapan Persen Bersih Dari Spanduk Jelang pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember mendatang di beberapa jalan- protokol harus bersih dari maraknya pemasangan spanduk dari berbagai partai seperti di Jl Tunjungan Surabaya,Minggu (7/6).

Bagi partai yang masih nekat memasang spanduk di jalan protokol akan memperoleh sanksi.

trie diana/bhirawa

LINTAS PERISTIWA

Perhitungan Kerugian Negara Selesai, Kasus Dugaan Korupsi Kadin Tahap Dua Surabaya, Bhirawa Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim menyatakan perhitungan keuangan negara kasus dugaan korupsi Kadin Jatim sudah keluar, dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Keluarnya perhitungan kerugian negara kasus Kadin, diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hotman Napitupulu. Kepada Bhirawa, Hotman mengaku tim BPKP sudah menuntaskan perhitungan kerugian kasus Kadin.

“Saya sudah menandatangani surat keluarnya perhitungan kerugian negara atas kasus Kadin Jatim, dan menyerahkan ke Kejati Jatim. Sayangnya saya lupa kapan penyerahan surat itu dilakukan,” kata Hotman saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (7/6).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny.

Pihaknya mengaku sudah menerima hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Jatim, atas kasus dugaan korupsi Q bed Kadin Jatim.Q

Tugas Dipindah, Kejati Tetap Periksa Jaksa Kito Kejati Jatim, Bhirawa Swaskito Wibowo, oknum Jaksa terduga kasus dugaan pemerasan terhadap terdakwa narkoba, berpindah tugas di Semarang. Meski SK kepindahannya sudah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, proses pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terus berjalan.

Kabar kepindahan Jaksa yang sering dipanggil Kito ini, dibernakan oleh Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny. “Iya benar. Saya baca SK nya memang pindah tugas di Semarang, bukan dipindah tugaskan,” tegas Kajati Jatim Elvis Johnny usai pembukaan Hari Bhakti Adhyaksa ke 55.

Mutasi ini, lanjut Elvis, tidak akan mempengaruhi proses pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejati terhadap

kasus yang membelit Jaksa Kito.

Dijelaskan Elvis, proses mutasi terhadap Jaksa Kito tidak ada hubungannya dengan kasusnya. Kemanapun yang bersangkutan pindah, Bidang Pengawasan Kejati tetap akan memanggilnya.

Apakah proses kepindahan ini harus menunggu penuntasan Pengawasan Kejati ? Elvis mengaku hal itu tidak menjadi patokan pindah tugas seorang Jaksa. Menurut Elvis, 1 bulan sejak SK keluar, Jaksa yang bersangkutan harus menjalankan tugas di tempat kerjanya yang baru.

“Meski yang bersangkutan pindah tugas, hal ini tidak mempengaruhi proses pemeriksaan kasusnya oleh Pengawasan Kejaksaan,” tegas Elvis.

Sementara itu, dikesempatan yang sama, Kepala Kejari (Kajari) Sura-

baya Tomo Sitepu membenarkan kepindahan Jaksa dilingkungan kerjanya. Tomo mengaku, kepindahan anak buahnya itu tidak berkaitan dengan kasus yang sedang memanas sekarang ini. Melainkan sudah waktunya anak buahnya pindah tugas.

“SK-nya turun tanggal 22 Mei lalu. Ia pindah tugas menjadi Jaksa fungsional di Semarang. Dan kepindahan ini tidak ada kaitannya dengan perkara (dugaan pemerasan) itu,” ungkap Tomo.

Disinggung terkait kasus yang menjerat anak buahnya, Tomo menyerahkan sepenuhnya penanganan ke Pengawasan Kejati Jatim. Kalau pun memang terbukti bersalah, yang bersangkutan harus diberi sanksi tegas. “Kami serahkan sepenuhnya kepada Bidang Pengawasan Q bed Kejati Jatim,” tandasnya.Q

Jatim Kembali Terima Dua Kalpataru Pemprov, Bhirawa Jawa Timur kembali mendapatkan anugerah Kalpataru , setelah tahun lalu tidak mendapatkannya.P enghargaan Kalpataru yang diterima LSM Tunas Hijau Surabaya dan Sri Partiyah.

Keduanya menerima pada puncak Hari Lingkungan Hidup (HLH) tahun 2015 yang dipusatkan di Istana Bogor, Jum’at(5/6).

LSM Tunas Hijau menerima penghargaan Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan dan Sri Partiyah dari Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan

untuk kategori pengabdi lingkungan Kepala Badan Lingkungan Hidup Jatim, Bambang Sadono mengatakan, adanya penghargaan Kalpataru yang diraih, maka masyarakat Jatim patut berbangga dengan LSM Tunas Hijau dan Bu Sri yang telah menjadi tauladan lingkungan.

Dikatakannya, pada peringatan HLH tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya setiap puncak HLH juga diumumkan kabupaten/kota penerima Adipura, tahun Q rac ini pelaksanaannya tidak dilakukan secara bersamaan.Q

Surabaya, Bhirawa Banyak orang menganggap bahaya penderita HIV/AIDS banyak yang meninggal akibat penyakinya. Akan tetapi ternyata angka kematian penderita penyakit ini cukup kecil, hanya sekitar delapan persen.

Angka kematian HIV/AIDS ini, diungkapkan oleh dr Erwin Astha Triyono, SpPD, KPTI, FINASIM dari Unit Perawatan Intermediate Penyakit Infeksi (UPIPI) RSUD Dr Soetomo, jauh lebih kecil dibandingkan dengan penyakit kanker dan jenis penyakit degeneratif lainnya.

Menurutnya walaupun anggapan masyarakat penyakit ini paling berbahaya dan mematikan, tetapi harapan hidupnErwin Astha Triyono ya masih lebih baik dibandingkan dengan kanker atau penyakit degeneratif.

“Contohnya saja stroke angka kematiannya mencapai 20 persen, belum lagi kanker atau diabetes. Sedangkan HIV/AIDS hanya delapan persen, berarti angka harapan hidupnya masih lebih baik,” terangnya.

Angka kematian yang rendah dan harapan hidup yang lebih besar tersebut tentu dalam kondisi tertentu. Yaitu dimana jika orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mampu mengontrol penyakitnya dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan disiplin minum obat. Apalagi jika secara dini terdeteksi atau masih dalam fase HIV, tentu harapan hidupnya lebih besar.

Sedangkan dalam fase AIDS biasanya sudah diikuti oleh beragam komplikasi penyakit yang memang komplikasi penyakit tersebut menimbulkan kematian.

“Jadi delapan persen dari ODHA yang meninggal tersebut kebanyakan sudah masuk fase AIDS. Jarang yang masih difase HIV meninggal, mereka justru dapat hidup normal dengan disiplin dan mampu mengontrol penyakitnya,” paparnya.

Selama ini persepsi yang salah justru berkembang dimasyarakat, yaitu mengenai penyakit HIV/AIDS yang dianggap menakutkan dan mematikan sehingga penderitanya dikucilkan dan cenderung menutup diri. Seharusnya masyarakat justru memberikan dukungan dan semangat bagi ODHA untuk disiplin minum obat dan mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat, sehingga harapan hidupnya jauh lebih besar.

“Memang sulit mengubah anggapan masyarakat, perlu sosialisasi dan edukasi lebih giat lagi. Mereka tidak perlu menjauhi dan mengucilkan ODHA, karena penularannya cenderung lebih sulit dibandingkan dengan tuberkolosis,” Q dna imbuhnya.Q

Talk Show Pembudayaan Gemar Membaca di Kabupaten Lamongan Tahun 2015

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM dan Bupati Lamongan Fadeli saat berfoto bersama dengan para pemenang lomba dan penerima penghargaan (atas).Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM saat menyerahkan sumbangan buku untuk perpustakaan desa dari Pemprov Jatim kepada Bupati Lamongan Fadeli (kanan).

Membaca Meningkatkan Kualitas Hidup Bangsa Ajak Masyarakat Datangi Perpustakaan Desa Tinggi rendahnya minat baca suatu bangsa amat menentukan kualitas sumber daya manusia, sedangkan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan perkembangan suatu bangsa. Demikian pesan yang disampaikan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Baperpusip) Provinsi Jatim Drs Soedjono, MM saat memberi sambutan pada pembukaan talkshow Pembudayaan Gemar Membaca di Pendopo Lokatantra Pemkab Lamongan, Jumat (5/6) kemarin.

M

enurut Soedjono, meskipun ham pir di setiap sekolah memiliki per pustakaan, namun selama ini perpustakaan hanya dianggap tempat menyimpan buku. Hanya sedikit pelajar yang memiliki kesadaran untuk berkunjung ke perpustakaan pada saat waktu luang.

“Rendahnya minat baca dikalangan siswa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, berpengaruh bu-

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM dan Bupati Lamongan Fadeli saat berfoto bersama dengan para narasumber talkshow minat baca. ruk terhadap kualitas pendidikan dan kualitas bangsa,” kata Soedjono. Oleh karena itu, pihaknya terus menerus untuk mengajak semua pihak baik sekolah, masyarakat, swasta, untuk peduli dengan peningkatan minat baca.

“Bukan hanya sekolah saja yang harus membudayakan kegiatan membaca, di masyarakat pun perlu didorong dengan menumbuhkan perpustakaan-perpustakaan desa,” tambah Soedjono lagi.

Kegiatan talkshow yang dilaksanakan pada Jumat (5/6) kemarin dihadiri perwak-

ilan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan, Perpustakaan Umum dan Arsip se Wilayah Kerja II Bojonegoro, Pengelola Perpustakaan Desa, Kepala Sekolah, Mahasiswa-Mahasiswi dan Siswa Siswi SMA. Kegiatan Talk Show merupakan kerja sama Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam acara yang dibuka Bupati Lamongan Fadeli tersebut juga diisi dengan penyematan tanda Ibu Bupati selaku Tim Penggerak PKK Kab. Lamongan sebagai Bunda Baca Kabupaten Lamongan, penyerahan pemenang lomba, penghargaan penataan arsip terbaik dan Penyerahan sumbangan buku untuk perpustakaan desa dari Pemprov melalui Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs Sudjono, MM kepada Pemkab Lamongan yang diterimakan oleh Bupati Lamongan Fadeli

Talk show minat baca yang dihadiri SKPD di lingkup Pemkab Lamongan, Tim Penggerak PKK, Perpustakaan Umum dan Arsip se Wilayah Kerja II Bojonegoro, Pengelola Perpustakaan Desa, Kepala Sekolah, Mahasiswa dan pelajar SMA.

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM saat memberi sambutan pembukaan talkshow.

Adapaun para narasumber talkshow terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan Mahmudah Fadeli, Dewan Pendidikan Lamongan Kusnu Yuli, Motivator Dr Dody Eko Wijayanto, SH, MHum dan sekaligus Penyematan Ibu Bupati Selaku Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Bunda Baca KabuQ why,adv paten Lamongan.Q

4

OPINI Tajuk

Realistis SEA Games 2015 KONTINGEN Indonesia tidak pesimistis menghadapi ajang SEAG (SEA-Games) XXVIII 2015 di Singapura.

Melainkan realistis, dengan tidak menarget runner-up (apalagi juara umum). Hal itu disebabkan Singapura mencoret beberapa cabor (cabang olahraga). Termasuk yang selama ini “tambang emas” Indonesia. Tuan rumah memiliki otoritas menentukan cabor yang dipertandingkan dalam SEAG. Alasan utamanya, menyesuaikan dengan cabor Olympiade dan Asian Games.

Sampai hari ke-4, Indonesia berada pada posisi ke-4. Ini sama persis dengan posisi akhir pada SEAG ke-27 (2013) di Myanmar. Total medali yang diraih (saat itu) sebanyak emas 64 keping, dari 33 cabor yang dipertandingkan. SEAG ke-28 Singapura meng-helat 36 cabor, dengan total 402 nomor pertandingan (medali emas). Kontingen merah-putih masih berpeluang memperbanyak medali, sampai pada akhir laga 16 Juni.

Tidak perlu meratapi beberapa cabor dicoret. Walau dengan itu diprediksi akan kehilangan 33 emas. Sangat mungkin posisi Indonesia makin melorot. Tetapi prestasi itu selaras dengan pertumbuhan kesejahteraan Indonesia yang menempati urusan kelima, dibawah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Bangsa-bangsa di seluruh dunia meyakini, bahwa prestasi olahraga inharent dengan tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

Melorotnya preastasi kontingen Indonesia pada ajang SEA Games, diantaranya disebabkan tidak fokus. Terutama mulai memasuki periode reformasi pemerintahan (politik).

Padahal Indonesia telah 10 kali berpengalaman menjadi juara umum. Bahkan pernah berturut-turut selama 4 kali (SEA Games ke-14 tahun 1987 sampai ke- 17 tahun 1993).

Seluruhnya berada di luar Indonesia. Paling kerap menjadi juara umum SEAG, sulit dilampaui oleh negara manapun sampai 20 tahun mendatang.

Prestasi paling spektakuler, diperoleh ketika menjadi tuan rumah SEA Games ke-19 di Jakarta (tahun 1997), menjadi juara umum dengan memperoleh 194 emas.

Prestasi ini belum terpecahkan oleh juara umum SEAG negara manapun. Namun setelah itu, prestasi keolahragaan Indonesia bagai “tidur” panjang (selama 12) tahun. Sampai menjadi tuan rumah SEAG ke-26 (2011).

Posisi perolehan medali pada SEA Games, seolah-olah menjadi simbol pertumbuhan ekonomi negara. Artinya, perekonomian nasional menjadi cermin prestasi keolahragaan. Maka pesimisme menghadapi SEAG XXVIII cukup beralasan. Bidang olahraga hanya menempati urutan ke-14 dalam perencanaan pembangunan nasional. Begitu pula keberadaan KOI (yang diamanatkan UU Sistem Keolahragaan Nasional) masih sangat dilematis.

Indonesia perlu meniru efisiensi cabor yang dilakukan Singapura pada SEA Games ke-28. Misalnya pada penyelenggaraan multi-even (seperti PON), agar lebih fokus membina prestasi ke-olahraga-an, yang memiliki hierarkhis sampai Asian Games dan Olympiade. Terutama dengan core sport. Selama ini PON dinilai sangat bias dalam cabor, mengumbar medali emas. Banyak cabor dalam PON yang tidak berujung pada peningkatan posisi internasional.

Apakah prestasi pada SEA Games, hanya akan menjadi kenangan? Masih banyak problem mesti diperbaiki. Sebab prestasi keolahragaan, tidak bisa ujug-ujug terwujud dalam waktu 1 atau 2 tahun. Pengalaman China, menyiapkan posisi runner-up Olympiade, dimulai tahun 2000 sampai tahun 2004. Anggarannya mencapai US$ 785 juta pertahun. Hasilnya, China menjadi juara umum Olympiade (2012) sampai H-1, sebelum diungguli AS. Posisi pretasi olahraga saat ini merupakan hasil kinerja pembinaan selama 3 sampai 4 tahun silam. Antaralain hasil PON, berbagai seleknas, serta Puslatnas. Seluruhnya domain pemerintah (nasional). Tetapi Pemerintah Daerah juga dapat ber-andil besar. Misalnya, dibuktikan oleh Pemda Kaltim yang berhasil meraih medali perak dan perunggu pada Olympiade. Daerah lain bisa juga fokus pada salahsatu cabor lainnya. Dulu, Jawa Timur “gudang” atlet panahan. Jika setiap daerah (34 propinsi) memiliki cabor andalan, maka Olympiade akan dipenuhi atlet berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia! 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Membendung Laju Beras Impor KEBIJAKAN pemerintah yang masih melakukan impor beras sangat merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Pemerintah pada sisi lain belum mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani.

Impor beras secara tidak langsung menyudutkan posisi petani di tengah gencarnya program pemerintah untuk mampu meraih kembali swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia pada tahun 1984.

Impor beras membawa konsekwensi terhadap turunnya harga gabah di tingkat petani, disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi, mengurangi cadangan devisa dan ketergantungan terhadap pangan luar negeri.

Pemerintah untuk menghindari impor beras secara berkelanjutan, dengan meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usahatani padi.

Berbagai program promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan menyangkut pengembangan infrastruktur mendukung usahatani padi dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan.

Selain itu meningkatkan mutu intensifikasi uasahatani padi dengan menggunakan teknologi maju, menerapkan ekstensifikasi lahan pertanian terutama di luar Jawa serta meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pasca-panen dan pemasaran.

Untuk itu diperlukan adanya kebijakan yang implementasinya khususnya mengenai pembelian gabah oleh pemerintah apakah melalui Bulog atau Perusahaan Umum Daerah dengan harga yang sangat layak bagi petani. Upaya itu untuk menggairahkan petani berusahatani secara intensif dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani.

Pada sisi lain pemerintah wajib menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Senin Pon, 8 JUNI 2015

Indonesia Bukan Negara Pengungsi Beberapa pekan terakhir, Indonesia “diserang” dari dua penjuru. Pertama, dari kedatangan para imigran ilegal Bangladesh. Kedua, kehadiran para pengungsi etnis Rohingya dari Rakhine, Myanmar.

B

etapa mulia hati Indonesia. Mau menampung ribuan pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar dan menerima (untuk sementara) ratusan imigran dari Bangladesh.

Padahal, sebagai negara, Indonesia tidak memiliki kewajiban internasional untuk menerima mereka. Indonesia sebagai negara punya kedaulatan untuk menolak keberadaan mereka.

Terutama soal pengungsi Rohingya, Indonesia bukan “negara pengungsi”. Hingga kini Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang status pengungsi. Kewajiban moral dan rasa kemanusiaan dari hati bijak yang menjadikan Indonesia mau menerima mereka.

Masalahnya, sampai kapan?

Berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan negara-negara ASEAN, pemerintah Indonesia dan juga Malaysia bersedia menampung pengungsi Rohingya hanya selama satu tahun.

Setelah itu, harus ada langkah dari masyarakat internasional untuk memikirkan masa depan etnis Rohingya.

Sebab, mereka adalah displace person, people without states: orangorang yang terusir dari wilayahnya, masyarakat yang tidak punya negara dan tidak diakui kewarganegaraannya. Berbeda dengan itu, imigran ilegal Bangladesh harus segera dipulangkan ke negara asalnya.

Imigran dan Pengungsi Orang-orang Bangladesh yang ditampung untuk sementara oleh pemerintah Indonesia adalah imigran. Sementara orang-orang etnis Rohingya dari Myanmar adalah pengungsi. Status keduanya berbeda. Perbedaan status itu pula yang menjadikan keduanya mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Imigran merupakan warga negara asing yang datang ke Indonesia, baik secara legal maupun ilegal (sering kali disebut imigran gelap). Imigran legal adalah mereka yang memiliki surat-surat izin tinggal (visa). Motifnya sering kali didasari oleh alasan pendidikan, keluarga, atau pekerjaan.

Sementara imigran ilegal adalah mereka yang tidak berdokumen.

Motifnya sering kali didasari oleh

pengungsi, maka kedatangan mereka ke suatu negara tidak boleh ditolak. Konvensi tersebut mengatur adanya prinsip nonrefoulment (negamotif ekonomi. Istira yang didatangi tidak lah inilah yang damelakukan pemulangan) pat digunakan untuk dan prinsip nonexpulsion menyebut imigran (negara yang didatangi Bangladesh. tidak melakukan penOleh: Mereka meninggalgusiran). kan negaranya untuk Najamuddin Khairur Rijal Bukan hanya harus mencari kesempatan diterima, tetapi kepeningkatan ekonomi. hidupan mereka harus Sebagaimana jamak ditanggung oleh negara dipahami, Bangladesh adalah negyang didatangi dan bantuan lemara miskin sementara penduduknya baga internasional seperti komisi sangat padat. Kepadatan penduduk PBB untuk pengungsi United dengan wilayah yang tidak luas Nations High Commission for menjadikan mereka harus berRefugees (UNHCR) dan organisasi juang untuk tetap hidup di tengah migran internasional International himpitan derita kemiskinan. Ibarat Organization for Migration (IOM). papan catur, mereka harus saling Mereka harus diberi jaminan kes“makan-memakan” untuk bisa ehatan, pendidikan, dan pelayanan survive. Maka, “lari” adalah salah publik. Pengungsi tidak dibolehkan pilihan untuk mencoba mencari pemencari nafkah di negara yang daruntungan di negara lain. Indonesia tangi sebab pemerintah negara itu menjadi salah satu tujuan. yang harus memfasilitasi mereka.

Dengan status sebagai imigran Mereka yang berstatus sebagai ilegal, maka mereka bisa ditolak. pengungsi baru bisa dikembalikan Mereka harus dikembalikan ke ke negaranya selama ada jaminan negara asalnya. Tidak ada tangkeselamatan dan keamanan bagi gung jawab internasional yang mereka. Dengan jaminan untuk menjadikan Indonesia harus menmendapatkan kembali hak-haknya erima, mungkin hanya soal rasa sebagai warga negara ketika kembakemanusiaan. Namun demikian, li ke negara asalnya, barulah pengjika diterima, itu bisa menjadi ungsi boleh dikembalikan. Sepanmasalah di kemudian hari. jang tidak ada yang bisa menjamin, Sementara itu, pengungsi adalah maka sepanjang itu pula negara mereka yang terpaksa atau dipaksa penerima harus menerimanya. keluar dari negaranya karena pePerkaranya, Indonesia bukan langgaran HAM, terjadi peperangan, “negara pengungsi”. Indonesia bebencana alam, atau konflik yang lum meratifikasi Konvensi Tahun berlarut-larut. Untuk dapat survive, 1951 dan Protokol Tahun 1967 maka meninggalkan negaranya untentang status pengungsi. Artinya, tuk mencari perlindungan di negara kewajiban-kewajiban sebagaimana lain adalah pilihan. Dalam Konvensi diatur dalam dua instrumen hukum Internasional Tahun 1951 disebutinternasional itu tidak berlaku bagi kan, “pengungsi sebagai orang-orang Indonesia. Meski begitu, selama ini yang ada di luar negaranya atau Indonesia telah berusaha mengimtempat tinggalnya sehari-hari yang plementasikan prinsip-prinsip yang mempunyai ketakutan beralasan diatur di dalamnya. Kemurahan akan mendapatkan penganiayaan hati, nurani yang tersentak, dan dikarenakan ras, agama, kebangrasa kemanusiaan serta kesetiaan saan, keanggotaan di dalam keIndonesia pada prinsip-prinsip lompok sosial tertentu atau memiliki kemanusiaan yang beradab yang pendapat politik tertentu.” menjadikan Indonesia mau meneStatus inilah yang berlaku untuk rima pengungsi etnis Rohingya. menyebut orang-orang etnis Rohingya yang meninggalkan wilayah Perlu Solusi Rakhine, Myanmar karena tidak Keberadaan pengungsi etnis diakui sebagai warga negara seRohingya di Indonesia untuk janghingga kemudian mendapatkan ka waktu yang lama bisa menjadiperlakukan diskriminatif, hakkan persoalan kian kompleks. Ada haknya terampas, masa depannya potensi akan terjadinya gesekan tak tentu. Dengan status sebagai sosial dengan penduduk setempat,

tempat di mana pengungsi itu ditampung. Apalagi mereka harus dibiayai dan kehidupannya perlu dijamin. Sementara pada saat yang sama penduduk lokal membutuhkan jaminan kehidupan yang layak dari negara. Pada akhirnya kecemburuan sosial dapat muncul, melahirkan gesekan, dan mengakibatkan konflik.

Analoginya, sudikah kita berbagi tempat tidur dengan orang lain yang tak dikenal untuk waktu yang lama?

Relakan kita berbagi nasi dan lauk kepada mereka untuk waktu yang lama, sementara kita makan nyaris tidak pernah benar-benar kenyang.

Maukah kita berbagi rumah dan fasilitas lain kepada mereka sementara kita juga serba kekurangan.

Nampaknya, hanya rasa kemanusiaan yang bisa menjawabnya.

Masyarakat internasional perlu memikirkan solusi terbaik terkait pengungsi Rohingya. Apalagi pemerintah Myanmar menyatakan menolak untuk disalahkan atas masalah itu.

Sementara Bangladesh, negara yang menjadi asal dari nenek moyang etnis Rohingya di wilayah Rakhine juga tidak mau menerima mereka, sebab selama ratusan tahun mereka telah hidup di Myanmar. Ditambah lagi, problem sosial yang sudah sedemikian kompleks di negara Bangladesh.

Indonesia juga tidak mungkin terus menerus menerima mereka.

Ada konsekuensi jangka panjang yang akan dihadapi Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula, Indonesia akan semakin “diserang” oleh pengungsi, imigran, dan pencari suaka. Ironisnya, ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara juga tidak memiliki badan khusus untuk menangani masalah pengungsi. Upaya-upaya penyelesaian masalah pengungsi etnis Rohingya pun menjadi kian sulit.

Karenanya, negara-negara ASEAN, lembaga-lembaga internasional, dan masyarakat internasional terus mengusahakan solusi-solusi bijak dan tepat untuk pengungsi Rohingya, Sebab, ini adalah masalah internasional, juga masalah kemanusiaan.

Kita patut berdoa dan berharap, juga berusaha, ada solusi terbaik untuk mereka yang tidak mampu menikmati hakikat kemanusiaannya, sebagai warga negara.

Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Duka Rohingya dan Kepekaan Bangsa Indonesia

D

imensi rasa kemanusian bangsa Indonesia kembali diuji. Ini terjadi tatkala kita melihat kasus yang menimpa Muslim Rohingya. Muslim Rohingya sedang mengalami genosida (pembunuhan, pelecehan, kekerasan, terorisme, penyiksaan, pembantaian, dan tindakan tidak manusia lainnya) oleh junta militer yang berkuasa di Myanmar.

Hampir separuh dari komunitas Muslim Rohingya telah dibantai.

Rumah-rumah mereka dibakar di Arakan, negara bagian Rakhine, wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Bangladesh. UNHCR memperkirakan bahwa pada tahun 2012, sebanyak 800.000 Muslim Rohingya hidup di negara bagian itu. Saat ini jumlah mereka semakin menyusut. Banyak masjid dan madrasah yang dihancurkan.

Hampir semua masjid di ibukota Arakan yaitu Sittwe/Akyab telah dihancurkan. Banyak masjid dan madrasah di Maungdaw dan Akyab yang ditutup dan tak boleh digunakan beribadah. Mereka yang mencoba untuk ibadah akan ditangkap dan dihukum.

Ironisnya tindakan tidak manusiawi yang dilakukan Junta Militer Myanmar didukung pula oleh penduduk “lokal” dan dipimpin tokoh agama mayoritas (Buddha). Berbagai tindakan kekerasan tersebut adalah bagian dari perencanaan sistematis yang didesain untuk memusnahkan populasi Muslim Rohingya yang tersisa. Selanjutnya Arakan menjadi “muslim-free region”.

Sebagian dari mereka yang tidak kuat untuk bertahan akhirnya lebih memilih untuk mengungsi. Nasib mereka pun tetap di ujung tanduk, karena negaranegara tujuan tersebut cenderung menolak dengan berbagai alasan. Mengapa masalah Muslim Rohingya semakin akut dan bagaimana tawaran solusi yang dapat diberikan? Bagian-bagian selanjutnya dari artikel ini akan

mencoba menguraikan hal tersebut.

Myanmar menganggap Muslim Rohingya sebagai imigran ilegal dan pelintas batas dari Bangladesh dan menolak memberi kewarganegaraan. Sebagai akibat tiadanya kewarganegaraan, Muslim Rohingya tak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak. Mereka betulbetul terabaikan dan terpinggirkan.

Duka Lama Rohingya Duka yang dialami Muslim Rohingya adalah kisah abadi bahkan terjadi sebelum kemerdekaan Myanmar tahun 1948. Kondisi paling tragis berOleh: langsung pada tahun Husamah, S.Pd., M.Pd. 1942 dimana sekitar 100.000 orang Muslim Rohingya dibantai dan disempitkan ruang gerak. Tempat tinggal mereka Kepekaan dan Keberanian Indonesia hanya di negeri Arakan/Rakhin Konon katanya, Indonesia saat ini bagian utara. sedang baerada pada jalur revolusi Hartati dalam artikelnya, Mengmental, karakter dan kepekaan. Di urai Konflik Antaretnis (2012) mesinilah kepekaan bangsa “yang kamaparkan bahwa Muslim Rohingya tanya” berpenduduk Muslim terbedi Rakhin tidak pernah mendasar diu dunia itu diuji. Indonesia patkan hak istimewa sejak dulu. (selain 3 negara lain, yaitu Malaysia, Sejak awal kemerdekaan 1948, Thailand, dan Bangladesh) adalah ketika bangsa Burma merayakan negara tujuan pengungsi Rohingya. kemerdekaan, mereka dikucilkan Menurut informasi, Indonesia sendidari kegembiraan tersebut. Hal itu ri hingga kini telah “menampung seditandai dengan tidak diundangnya mentara” hampir 12 ribu pengungsi perwakilan Muslim Rohingya saat Muslim Rohingya. perjanjian penyatuan Burma, yang Kepekaan dan jiwa kemanusiaan ditandatangani 12 September 1947 masyarakat Indonesia dibuktikan di Pinlong, negara bagian Shan. dengan “kerelaan” untuk menolong Penantanganan dilakukan antara para pengungsi sementara waktu.

Jenderal Rung San (ayah Aung San Inilah fakta di Aceh dan beberapa Suu Kyi) dan perwakilan berbagai daerah lain di Inonesia. Perlakuan etnis di Burma, untuk bersamakita jauh berbeda dengan sikap sama merebut kemerdekaan dari negara lain yang justru melakukan Inggris, dan kemudian membenaksi pengusiran terhadap para tuk negara federal Burma. Sesuai pengungsi. Di tengah sorotan mengdengan komposisi etnis, selama 10 enai “hancurnya” karakter bangsa tahun Rohingya sama sekali tidak Indonesia, tentu fakta tingginya dilibatkan dalam proses tersebut. kepekaan terhadap nasib Muslim Berbeda dari etnis lain yang Rohingya menjadi oase menggemberhak mendirikan negara bagian birakan. Tentu hal ini perlu dipertasendiri, Muslim Rohingya kehilanghankan dilanjutkan dengan aksi an haknya, bahkan wilayahnya lebih konkrit oleh pemerintah kita.

(Arakan) diserahkan kepada etnis Lalu, bagaimana seharusnya Rakhin, walaupun populasinya langkah pemerintah? Mukaddikurang dari 10%. Sejak saat itu hakmah Undang-Undang Dasar 1945 hak Rohingya berusaha dihilangkan menegaskan bagaimana Indonesia oleh para politikus Buddha. Tidak seharusnya merespons kasus Rosaja hak politik tetapi hak social, hingya. Penghormatan atas hak budaya, dan pendidikan. asasi manusia menjadi acuan kita Hingga saat ini, Junta Militer

dalam bertindak. Sehubungan dengan itu, hemat saya, hanya ada satu solusi dari permasalahan ini.

Pemerintah Indonesia harus berani menekan junta militer Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara dan manusia seutuhnya. Indonesia harus berani berada di garda terdepan dalam memimpin diplomasi. Bila tekanan tidak diindahkan maka bisa saja memutus hubungan dengan Myanmar. Keberanian ini akan menjadi contoh bagi negara-negara lain.

Indonesia bisa saja mengkampanyekan aksi pengucilan terhadap rezim biadab ini.

Bukankah negara-negara lain berani “menekan’ Indonesia hanya karena warga negara mereka dihukum mati? Mengapa negara kita tidak berani melakukan langkah ekstrim sebagai bentuk protes karena Myanmar telah melakukan aksi tidak manusiawi? Bukankah katanya Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia?

Bukankah presiden dan wakil presiden kita juga seorang muslim? Lalu, mengapa hati nurani dan keimanan kita “lambat” terusik?

Akhirnya, sudah saatnya langkah tegas berdampak besar dilakukan oleh Jokowi, Jusuf Kalla, dan Kementerian terkait. Langkah Indonesia yang hanya bisa memberikan bantuan makanan, pakaian, uang atau pendidikan untuk Rohingya tidak akan memiliki efek besar karena ini tidak menyentuh akar permasalahan. Akar masalahnya adalah junta militer Myanmar tidak mau mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara. Selama junta militer Myanmar tidak mengakui status kewarganegaraan mereka maka percayalah selamanya pula Muslim Rohingya akan menderita. Semoga kisal pilu Muslim Rohingya segera berakhir. Wallaahu a’lam.

(Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Pon 8 JUNI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Dewan Khawatir Mutasi Pejabat Pengaruhi Penyerapan APBD Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto mengkhawatirkan mutasi pejabat yang digelar wali kota akhir pekan lalu, mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Mojokerto. Sebelum mutasi 130 jabatan digulirkan, tingkat serapan anggaran baru 30%, meski sudah menginjak triwulan kedua.

Pasalnya diperlukan penyesuaian staf di tempat kerja yang baru. Terlebih lagi, bergesernya kedudukan Wiwiet Febriyanto, Kabag Pembangunan yang juga Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot setempat beralih menjadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata (Kadisporabudpar).

‘’Pejabat baru kita khawatir masih melakukan penyesuaian, jadi kondisi ini bisa memperlambat penyerapan APBD,’’ kecam anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Minggu (7/6) kemarin.

Politisi Gerindra ini menyindir, selama ini penyerapan anggaran di Satker lambat. ‘’Kami berharap selama enam bulan terakhir

mereka bisa lebih cepat menyerap anggaran,’’ imbuh Edwin.

Menurut Edwin, imbas dari keterlambatan ini sangat besar. Salah satunya adalah gagalnya pelaksanaan proyek PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) di akhir tahun. Selain itu, sempitnya waktu pelaksanaan membuat kuantitas proyek akan terabaikan karena rekanan dikejar waktu habis (deadline).

Soal minimnya serapan anggaran ini, Wali Kota Masud Yunus berpandangan lain. Bahwa Penyerapan anggaran bukan tergantung individu dan tak ada masalah dengan mutasi lalu. ‘’Serapan anggaran bukan ter-

gantung individu tapi sistem.

Kalau sekarang serapan anggaran baru 30% karena ini baru menginjak triwulan kedua. Memang demikian,’’ jawab wali kota enteng.

Secara meyakinkan, wali kota mengungkapkan, semua sudah terskedul dengan baik. ‘’Jadi begini, semua ada skedulnya.

Kalau sekarang baru terserap 30% nanti pada triwulan ketiga dan keempat serapan harus 45% hingga 55%. Demikian berikutnya sampai habis akhir tahun,’’ jawabnya.

Sebelumnya, Ketua ULP Pem kot Mojokerto, Wiwiet Febriyanto tidak menampik lambannya serapan APBD. Lambatnya

penawaran pekerjaan kepada pihak ketiga ini lantaran terkendala penyiapan dokumen lelang dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). ‘’Data sementara Rancangan Umum Pengadaan (RUP) baru mencapai 30%. Kendalanya ada pada SKPD yang belum banyak menyerahkan dokumen lelang,’’ papar Wiwiet.

Wiwit menandaskan, banyak SKPD yang meleset mempersiapkan dokumen lelangnya. ‘’Umumnya Kepala SKPD telah memjadwal proses lelang hanya saja ada yang tidak tepat waktu,’’ kata Wiwiet diplomatis.

Ironisnya, dari 30% berkas lelang yang sudah diunggah via

Pemkab Sidoarjo Siapkan Gaji ke - 13 Sebesar Rp 59 M

KELANA

RHU Mesum di Sidoarjo Bakal Dirazia Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah Rumah Hiburan Umum (RHU) yang ada di Sidoarjo, menjelang Bulan Suci Ramadan ini akan dirazia dan monitoring Disporabudpar Kab Sidoarjo bersama sejumlah institusi terkait. Kepala Bidang Pariwisata Disporabudpar Kab Sidoarjo, Dra Suprihatin MM menegaskan, tim dalam waktu dekat akan kumpul kembali dan langsung bergerak ke lokasi sasaran. ‘’Saat berkumpul nanti, akan kami bahas lokasinya dan langsung bergerak,’’ terang Suprihatin, saat dikonfirmasi Minggu (7/6) kemarin.

Dalam kegiatan yang hanya dilakukan selama sehari itu, kata Suprihatin, diperkirakan akan memonitoring tiga sampai enam RHU yang mempunyai izin. Ia sebetulnya ingin lebih banyak lagi. Sebab menurutnya, jumlah RHU yang berizin di Sidoarjo ada sekitar 37 RHU. ‘’Ya bagaimana lagi, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,’’ tuturnya.

Dengan dilakukan razia dan monitoring ini, diharapkan RHU tak sampai menjadi tempat untuk kegiatan mesum dan penyimpangan lainnya. Seperti berbuat maksiat, memakai Narkoba dan lainnya. Monitoring ini kegiatan rutin, kali ini pas menjelang bulan puasa umat Islam yang mayoritas di Sidoarjo, maka tempat-tempat itu jangan sampai dipakai tempat maksiat,’’ katanya.

RHU yang menjadi incaran, kata Suprihatin, adalah RHU yang selama ini sudah dimonitoring oleh petugas kepolisian dan Satpol PP Sidoarjo. Institusi ini lebih tahu, sebab mereka mempunyai banyak petugas di lapangan. Dari rencana merazia tiga sampai enam titik RHU itu lokasinya menyebar di sejumlah tempat.

Tidak hanya berada di dalam Kota Sidoarjo saja tapi juga RHU di tempat lainnya.Q ali

website resmi milik Pemda setempat belum ada yang menunjukkan penawaran proyek fisik berskala besar. ‘’Untuk lelang fisik itu perencanaan dulu, baru setelah itu fisiknya yang dilelang,’’ kilahnya.

Ia mencontohkan, kini sudah mengajukan penawaran tujuh dari delapan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD setempat, perencanaan proyek multiyears Graha Mojokerto Service City (GMSC) senilai Rp700 juta, perencanaan pembuatan saluran air Jl Gajahmada hingga Jl Pahlawan senilaiRp700 juta dan perencanaan manajemen konstruksi Pulorejo-Blooto Rp840 juta.Q kar

kariyadi/bhirawa

Mensos Khofifa Indar Parawansa (tengah) berbincang dengan KH Mahfudz (kiri) dalam kunjungannya, Sabtu (6/6).

Mensos Pastikan Verivali 70 Daerah Tuntas Kab Mojokerto, Bhirawa Kementerian Sosial Reublik Indonesia memastikan dari 514 kota/kabupaten se Indonesia, sudah 70 yang sudah tuntas verifikasi dan validasi (Verivali) data penduduk kurang mampu. Sementara 137 kota dan kabupaten lainnya, kini masuk tahapan finishing touch. ‘’Data kota/kabupaten yang sudah tuntas itu bisa langsung dijadikan acuan jumlah warga miskin yang bisa menerima segala bentuk bantuan untuk masyarakat miskin dari pemerintah pusat. Hingga kini

ada 70 kota dan kabupaten yang sudah final Verivali.

Sedang yang sudah masuk dalam proses finishing touch sebanyak 137 kota dan kabupaten,’’ kata Mensos Khofifah Indar Parawansa, dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Pacet, Kab Mojokerto, Sabtu (6/6) petang. Menurutnya, Verivali data penduduk kurang mampu sudah dilakukan Tim Kemensos sejak bulan Nopember 2014 bekerjasama dengan Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin wakil wali kota

atau wakil bupati. ‘’Dari mulai Nopember (2014) kami kirim matching data, karena sebetulnya kabupaten kota sudah puya data penduduk kurang mampu. Itulah yg harus di-matching BDT (basis data terpadu),’’ ungkapnya.

Bagi daerah dengan BDT final, seperti halnya 70 kota dan kabupaten itu, dilakukan cetak dan bagi kartu keluarga harapan (KKH). Mekanismenya, data Verivali selesai langsung cetak dan bagi, begitu seterusnya. Jadi tak menunggu sampai 514 kota dan kabupaten selesai tuntas.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo hingga kini masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang pencairan gaji 13 tahun 2015 ini. Karena itu, institusi ini terus berkoordinasi dengan Pusat tentang kepastiannya. ‘’Kami tak bisa berkomentar banyak, nanti takut salah,’’ terang Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) DPPKA Kab Sidoarjo, Khusnul Inayah SE, saat dihubungi Minggu (7/6) kemarin.

Khusnul mengakui, selama ini memang banyak PNS di Kab Sidoarjo yang menanyakan. Sebab menurut kabar yang mereka dapat, pencairan gaji 13 pada tahun 2015 ini tidak ada. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kami akan terus berkoordinasi dengan Pusat, kapan PP nya turun masih belum tahu, mungkin lebih cepat akan lebih baik, sebab akan banyak dibutuhkan PNS menjelang Bulan Puasa nanti,’’ kata Chusnul.

Meski kini masih sedang menunggu PP pencairan gaji 13 tahun 2015 ini, tetapi pihak DPPKA sudah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan itu. Dari Bidang Anggaran DPPKA Sidoarjo, didapat informasi untuk kebutuhan pencairan gaji 13 tahun ini sudah disiapkan dana sekitar Rp59 miliar.

Sementara tahun 2014 lalu, untuk keperluan gaji PNS Sidoarjo selama satu tahun plus gaji 13, Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran kurang lebih mencapai Rp800 miliar. Walau pencairan gaji 13 belum ada kepastian, tetapi di Kab Sidoarjo, soal kenaikan tunjangan beras bagi PNS, peraturannya dari Dirjen Perbendaharaan sudah ada.

Kenaikan tunjangan beras ini terhitung sejak Januari 2015. Karena itu, pihak BUD DPPKA Kab Sidoarjo akan segera mengirimkan surat edaran (SE) ke semua SKPD di Kab Sidoarjo sebagai pemberitahuan dan supaya segera meresponnya.

Informasi yang didapat, kabar baik soal gaji ke 13 yang ditunggu-tunggu PNS mulai mendapatkan titik terang. Ini karena Yudi Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) beberapa waktu lalu kalau Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar Bulan Puasa ini gaji ke-13 bisa cair.

Menurut Menpan, seluruh proses adminstrasinya sudah ditandatangani dan sudah diajukan ke Presiden.

Menpan berharap, dalam waktu dekat sudah mendapat persetujuan Presiden. ‘’Karena pertimbangannya, sebagian besar PNS itu berpuasa sehinga bisa memiliki uang yang cukup untuk kebutuhan Bulan Puasa,’’ kata Menpan.Q ali

Dukungan Pilbub PPP Gresik Terpecah Menjadi Dua Gresik, Bhirawa Turunnya surat salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 217/6/2014/PTUN-JKT yang disahkan pada 6 November 2014, PPP kubu Djan Faridz secara sah yang diakui DPR RI. Kini kepengusuran Dewan Pimpinan Cabang PPP Gresik terbelah menjadi dua kubu. PPP

Kubu Djan Faridz ahkan telah mengklaim dan terang-terangan mendukung pasangan SambariQosim (SQ) pada Pilbub bulan Desember mendatang, dilain pihak PPP kubu Romi mengusung H Achmad Nadlir menjadi Cabup Gresik.

Adanya surat keputusan itu kini di Gresik ada dua ketua.

Kubu PPP Djan Faridz DPC PPP

Gresik diketuai H Ali Mukhid dan Kubu Romi DPD PPP Gresik diketuai H Achmad Nadlir. Kabarnya hingga kini tujuh anggota dewan Gresik, masih tetap loyal pada Nadlir. Bahkan dalam Pilbub telah membuka penjaringan Cabub, baik dari interen partai maupun luar partai, nama Nadlir kuat masuk bursa menjadi Cabub.Q kim

Masyarakat Serbu Gedung Dewan untuk Nonton Bola dan Pameran Batu Akik Sukses mengadakan nonton bareng sepak bola digelar tahun lalu terulang tahun ini. Nonton Liga Champions yang diadakan di Halaman Gedung DPRD Gresik mendapat antusias dari berbagai kalangan masyarakat. Begitu juga pameran batu akik disambut meriah pengunjung, sehingga membuat gembira pedagang karena banyak dagangannya terjual.

Antuasias masyarakat berdatangan sejak pameran batu akik dibuka, tak hanya para laki-laki saja.

Namun juga perempuan dan anakanak terlihat mengamati dengan cermat pada batu akik yang ada.

Mereka juga menanyakan harga juga jenis batu itu, bila cocok mereka langsung merogoh sakunya guna membeli batu akik.

Menurut Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid, kegiatan ini bagian dari keinginan DPRD Gresik untuk selalu mendekat dengan masyarakat. Berbaurnya anggota DPRD dengan masyarakat, diharapkan bisa memecah pembatas

pameran batu akik

komunikasi yang selama ini seolaholah ada. Bahwasanya anggota dewan juga tidak ada sekat, karena kita juga rakyat. ‘’Kalau selalu berbaur seperti ini, secara tak langsung aspirasi bisa dengan mudah diutarakan.

Sehingga kalau mempunyai unekunek dan masalah, mereka juga tak merasa takut serta sungkan untuk mengatakan. Sebab tujuannya ada satu, menginginkan Gresik yang kita cintai bisa lebih baik dan sejahtera,’’ ujarnya.

Ditambahkan Abdul Hamid yang juga politisi senior dari Partai Golkar, kegiatan nonton bareng sepak bola

rokim/bhirawa

rokim/bhirawa

Ir H Abdul Hamid

seperti ini sudah dua kali diadakan.

Antusias masyakat sangat bagus, sehingga kegiatan seperti ini akan diteruskan. Mengenai rangkaian kegiatan tambahan disesuaikan dengan tren yang ada. Seperti pameran batu akik, sekarang lagi booming sehingga ditambahkan dalam rangkaian itu.

Sementara Kabag Humas Dan Perundang-undangan DPRD Gresik, Sutarmo SH mengatakan, animo masyakat dalam kegiatan ini mendapat respot positif. Terbukti sejak di buka pameran hingga, nonton bareng sepak bola mereka tetap antuasi. Kegiatan seperti ini akan terus diadakan dalam setiap tahunya, begitu juga rangkain yang lain di sesuaikan tren situasi. ‘’Sekarang lagi ramai-ramai demam batu akik, ya kita tambahkan ternyata baik pedagang dan pembeli juga banQ kim, adv yak,’’ tuturnya.Q

Wali Kota Buka Pameran Diskoperindag Pelaku UMKM Harus Siap Hadapi MEA Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus membuka pameran produk, jasa dan layanan yang digelar Diskoperindag di Lapangan Surodinawan, Kota Mojokeroto, Jumat (5/6) sore.

Pameran ini dalam rangka memperingati hari jadi Kota Mojokerto ke-97 tahun 2015.

Dalam acara itu, wali kota beserta jajaran Forpimda, Kepala SKPD, camat, lurah dan panitia mengenakan pakaian khas rakyat Kota Mojokerto.

Pameran dijadikan ajang promosi masyarakat Kota Mojokerto yang telah dibina melalui Diskoperindag Kota Mojokerto, BUMN, BUMD dan UMKM di Kota Mojokerto. ‘’Pameran ini sebagai ajang promosi jaringan pemasaran dan meningkatkan kemitraan bagi koperasi dan UMKM. Menciptakan wahana interaksi bisnis langsung bagi para pengelola koperasi, UMKM, industri dan perdagangan dengan pembeli.

Juga sebagai ajang bertemunya penyedia permodalan dan memperluas peluang bisnis,’’ kata Plt Kepala Diskoperindag, Soemarjono yang juga ketua panitia pameran.

Sementara itu, Wali Kota Mas’ud Yunus menuturkan, untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus bersama istri melihat stand produksi daur ulang sampah. city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral, maka Kota Mojokerto harus mempunyai kecintaan terhadap kotanya. Maka di usia yang ke-97 ini, Kota Mojokerto mempunyai tema hari jadi yaitu 97 Tahun Mojokerto Service City, Cinta Kotaku, Cinta Produkku, Sejahtera Rakyatku, Maju Bangsaku. ‘’Tema ini saya buat agar masyarakat Kota Mojokerto siap menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir tahun 2015. Sebagai warga kota dan warga bangsa, kita semua harus mempunyai kewajiban untuk meningkatkan daya saing produk jasa dan layanan,’’ tutur wali kota.

Sehingga wali kota terus memacu bagaimana produk-produk unggulan daerah akan mampu bersaing dengan produk-produk negara lain.

Ketika dilaksanakan MEA akan mampu bersaing dan akan mampu memenangkan persaingan.

Wali kota menyampaikan dua strategi yang dapat dikembangkan di Kota Mojokerto untuk menghadapi

kariyadi/bhirawa

Wali Kota didampingi Plh Kadiskoperindag, Soemarjono membuka pameran.

MEA. Pertama, bagaimana warga Kota Mojokerto dapat mencintai kotanya. Dengan berbagai macam kegiatan yang dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Kota Mojokerto.

Salah satunya dalam kegiatan hari jadi ini sedang dimasyarakatkan pakaian khas rakyat Kota Mojokerto. ‘’Pakaian ini melalui kajian yang mendalam dan punya filosofi tinggi.

Tahun ini mulai kita masyarakatkan dan tahun depan setiap warga Kota Mojokerto harus memiliki pakaian ini,’’ serunya.

Untuk menanamkan kecintaan terhadap kotanya, setiap Hari Jumat di Kota Mojokerto telah ada program PSN Terintegrasi. Ini untuk menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun Kota tercinta ini.

Karena jika kita cinta terhadap kotanya maka kita juga cinta tanah air kita. ‘’Dan mencintai tanah air kita, mencintai kota kita adalah sebagian dari iman,’’ lanjut Walikota.

Kemudian strategi kedua, diupayakan agar warga kota dapat mencintai produk-produknya. Dan sebagai perwujudan strategi itu, pada agenda ini akan dipamerkan produk, jasa dan layanan Kota Mojokerto. ‘’Seperti contoh produk unggulan Kota Mojokerto adalah alas kaki. Ini sudah diminati warga Indonesia khususnya Indonesia Bagian Timur. Kemudian akan muncul produk unggulan baru, sepeti batik dan sebagainya. Ini terus kita pacu agar kesejahteraan warga Kota Mojokerto dapat meningkat,’’ tamQ kar, adv bah wali kota.Q

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dewan Desak Pemkab Inventarisasi Aset Kab Kediri, Bhirawa Beberapa kalangan anggota DPRD Kabupaten Kediri menyoroti sejumlah aset di lingkungan Pemkab Kediri yang hingga saat ini belum terdata dengan baik. Kalangan dewan ini mendesak agar Pemkab Kediri segera menginventarisir aset-aset itu.

Dari temuan kalangan DPRD Kabupaten Kediri aset itu berupa banguan dan kantor, yang menjadi sorotan tajam anggota parlemen ini adalah aset yang ada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Banyak aset yang sudah dialihfungsikan tapi status tanahnya masih tetap lama, seperti gedung sekolah yang tersebar di 26 kecamatan, gedung dan tanah bekas sekolah itu berubah fungsi karena diberlakukanya program merger bagi sekolah yang jumlah muridnya sedikit.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri Taufiq Khafifudin mengaku prihatin terkait hal ini, menginat aset di Kabupaten Kediri banyak tetapi belum termanfaatkan dengan baik. "Banyak lembaga pendidikan swasta maupun kegiatan pendidikan sosial keagamaan di masyarakat yang justru kesulitan lokasi belajar, itukan bisa dimanfaatkan," terangnya.

Lebih lanjut menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, beberapa aset dilingkunagan Pemkab itu banyak dilaih fungsikan tanpa ada surat keterangan yang jelas. "Untuk itu kami mendesak agar pemkab Kediri segera menginventarisasi aset-aset tersebut, sehingg kedepannya bisa dimanfaatkan dengan baik," tandas Taufik Kaffiudin.Q van

Bupati Kembalikan Formulir Pencalonan ke PKB Sumenep, Bhirawa Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Minggu (7/6). Ia diterima langsung oleh koordinator Desk Pilkada DPC PKB Sumenep, A Mawardi dan sejumlah pengurus PKB lainnya.

Koordinator Desk Pilkada DPC PKB Sumenep, A Mawardi mengatakan, sejak dibukanya pendaftaran kandidat bakal calon bupati yang akan diusung partai berlambang bola dunia ini, tanggal 6-8 Juni, sudah ada dua kandidat yang mengambil formulir yakni Sitrul Arsy dan A Busyro Karim (Bupati Sumenep saat ini, red).

"Yang mengembalikan formulirnya baru A Busyro Karim, hari ini (kemarin, red) sedangkan Sitrul Arsy belum mengembalikan, kami belum tahu kapan mengembalikannya," kata A Mawardi, usai menerima rombongan Bupati, Minggu (7/6).

Mawardi memaparkan, hi-

ngga hari kedua belum ada yang mengambil formulir lagi.

Pengambilan dan pengembalian formulir hingga hari Senin (8/6) pukul 14.00 Wib, sesuai jadwal yang ditetapkan panitia Desk Pilkada. "Setelah formulir diserahkan dari kandidat, kami akan menyiapkan berkas-bekasnya, kemudian menyerahkannya ke DPW PKB Jawa Timur," tuturnya.

Ia menambahkan, setelah berkas bakal calon yang sudah mendaftar ke DPC itu diserahkan ke DPW, maka DPW PKB Jatim yang mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan penjaringan calon termasuk untuk melakukan fit and propertes. "Jadi, DPC PKB Sumenep hanya sifatnya

mengantarkan ke DPW, setelah itu kewenangan penuh berada di DPW," tegasnya.

Ia menegaskan, sesuai koordinasi dengan DPW, untuk calon incumbent mempunyai prioritas dan harus dicalonkan. "Tapi tetap harus mengikuti prosedur yang ada dan A Busyro Karim tetap mengambil formulir dan mengembalikannya," ucapnya.

Sedangkan rekomendasi dari DPP terkait kandidat yang akan diusung PKB, pihaknya menyampaikan, setelah berkas diserahkan dari DPC ke DPW. DPW merupakan kepanjangan tangan DPP untuk melakukan proses penjaringan. "Masalah surat rekomendasi kami tidak tahu karena itu kewenangan DPW dan DPP," urainya.

PKB Sumenep memiliki 7 kursi di legislatif, untuk mengusung kandidat memerlukan kualisi dengan partai lain.

Untuk sementara ini, PKB sudah melakukan komunikasi politik secara aktif dengan PDI

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 1981, Hitam, AG5559SD, a/n. Eko Siswoyo, Ds. Tugu, Rejotangan-T.Agung No. 1079/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2002, Perak, AG4298PC, a/n. Khomsatun RT 14/03, Rejotangan-T.Agung No. 1080/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam Merah, AG6181OA, a/n. Sudarsun, Ds. Buntaran, RejotanganT.Agung No. 1081/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2869 FD, a/n Sutirto, Ds. Kapongan rw 01/01, Kec. Kapongan Situbondo.

No. 1082/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 8730 G, a/n Jamaludin, Ds. Ketoan rw 11/01, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 1083/IMB/BI-II/2015

samsul/bhirawa

Bupati Sumenep, A Busyro Karim, saat mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Minggu (7/6).

Ia diterima langsung oleh koordinator Desk Pilkada DPC PKB Sumenep, A Mawardi dan sejumlah pengurus PKB lainnya.

Perjuangan. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep akan berahir pada bulan

Oktober 2015, sedangkan Pilkada dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015.Q sul

Kafilah Nganjuk Dapat Apresiasi Bupati

Panwaslih Ancam Tak Bentuk Pengawas TPS Situbondo, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Situbondo geram, akhir pekan kemarin. Itu dipicu karena Panwaslih merasa dikebiri karena hanya mendapat suntikan anggaran sebesar 4, 5 miliar rupiah. Untuk itu, Panwaslih ynag kini dikamandani oleh Agus Tjahyono Basuki itu mengancam tidak akan membentuk pengawas di tingkat TPS (tempat pemungutan suara).

Minimnya anggaran tersebut, membuat Panwaslih Kab Situbondo merasa tidak akan optimal melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada yang diagendakan 19 Desember 2015 mendatang. Untuk itu, jajaran Panwaslih Kab Situbondo tidak segan-segan untu tidak membentuk pengawas di TPS, saat pilkada berlangsung.

Ketua Panwaslih Situbondo, Agus Tjahjono Basuki mengatakan, jika anggaran pengawas pilkada kurang maka resikonya harus mengurangi honor Panwascam dan Panitia Pengawas Lapangan atau PPL. Agus Tjahjono Basuki menambahkan, suntikan anggara 4,5 miliar rupiah, tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pengawasan pilkada Kab Situbondo.

“Panwaslih ini masih harus membentuk pengawas di 1. 753 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari kalkulasi itu, maka danya masih kurang,” tegas mantan Kepala Bapeda Kab Situbondo itu.

Agus Basuki menambahkan, melaluii APBD induk Kab Situbondo tahun 2015, Panwaslih mendapatkan anggaran 2,5 miliar rupiah. Sedangkan dari hasil rapat Banggar, sambung mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Situbondo itu, Panwaslih mendapatkan tambahan anggaran melalui APBD perubahan sebesar 2 miliar saja.Q awi

Senin Pon 8 JUNI 2015

Raih Peringkat Lima Besar MTQ XXVI Jatim

nurkholis/bhirawa

Warga saat menolak bantuan raskin di Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang.

Warga Desa Palenggiyan Tolak Raskin Sampang, Bhirawa Warga Dusun Manggejam, Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedundung Sampang, mengembalikan beras bantuan rakyat miskin (raskin) pada aparat desa setempat. Warga menganggap, Raskin yang diterima tidak layak untuk dimakan.

Raskin yang didistribusikan kepada warga sudah berwarna kuning, hancur dan kotor.

"Padahal untuk menebus beras, kami warga miskin harus membayar Rp1.600 per kg, dikalikan satu sak berisi 15 kg. Kami berharap pada pemerintah untuk memperhatikan warga miskin, minimal berasnya layak konsumsi saja sudah cukup," keluh Holilah (50), salah satu warga penerima Raskin di Dusun Manggejam saat ditemui di Sampang, Minggu (7/6).

Keluhan serupa juga dikatakan Marfuah (50), ia sangat kecewa dengan kualitas beras bantuan yang sangat buruk, bahkan saya secara pribadi juga melakukan hal yang sama menolak beras bantuan tersebut, karena sangat buruk. Sementara itu, Ketua Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palenggiyan, Zaini mengaku baru mengetahui kalau Raskin di desanya sangat buruk.

Bahkan dari 5 dusun di Desa Palenggian, satu Dusun yakni Dusun Manggejam menolak bantuan Raskin. Sedangkan 4 dusun lainnya yakni Dusun Toleber, Tangkel, Tebes, dan Dusun Pageren, sudah mengambil namun mereka tidak mengkonsumsinya alias dijual kembali pada pengepul.

"Memang kalau dilihat dari cap beras Bulog ada tertulis beras dari Situbondo tahun 2014.

Kami awalnya menduga jika beras yang di kirim Bulog dari luar Madura dijamin bagus.

Tetapi kenyataannya berasnya sangat buruk dan dikeluhkan warga,tidak hanya itu, bahkan ketika pihak Desa bersama tim pengawas raskin Kabupaten Sampang, saat menimbang ulang beras raskin, ada yang kurang mencapai 1 -2 kilo gram," terang Zaini.

Berdasarkan data pagu penerima Raskin di Desa Palenggiyan pada 2015, total penerima ada 1.025 kepala keluarga dengan jumlah beras setiap bulannya 15.375 kg.Q lis

Nganjuk, Bhirawa Setelah berlaga dalam lomba Mushabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Jawa Timur XXVI di Kabupaten Banyuwangi, kontingen kafilah Kabupaten Nganjuk kembali dengan prestasi yang tidak mengecewakan. Peringkat 5 dari dari 38 peserta adalah raihan yang luar biasa bagi para kafilah Nganjuk.

Bupati Nganjuk, Drs. Taufiqurrahman, menerima kontingen kafilah MTQ kota yang berjumlah 36 peserta dan para official, pelatih dan pembimbing yang berlangsung di ruang Peringgitan Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Kontingen kafilah MTQ Kabupaten Nganjuk dalam MTQ XXVI berhasil meraih prestasi yang tidak mengecewakan, di mana dari 36 peserta yang mengikuti 19 cabang lomba 14 peserta di antaranya meraih prestasi dengan mendapatkan juara I, II, III dan juara harapan.

Kontingen kafilah Kabupaten Nganjuk dalam lomba MTQ tersebut berhasil menempatkan wakilnya meraih juara pertama di tiga cabang lomba. Di mana untuk cabang Tilawah Remaja Putri dimenangi oleh Firdausi Nuzula, kemudian Tilawah Cacad Netra dijuarai oleh Yunita Fauziah terakhir Vina Walida menjuarai Tafsir Bahasa Untuk juara kedua, kontingen Kabupaten Nganjuk

menempatkan tiga wakilnya, untuk juara tiga, menyabet tiga gelar, yakni pada cabang Tartil Qur'an Putra, Hifdz 20 Juz Putra, Tafsir Bahasa Indonesia Putra.

Sementara untuk juara harapan Kabupaten Nganjuk juga menyabet lima gelar.

Bupati Nganjuk dalam sambutannya mengatakan, prestasi yang diraih dalam ajang MTQ tingkat provinsi ke XXVI merupakan prestasi yang luar biasa dan prestasi tersebut harus disyukuri.

Prestasi kontingen Kabupaten Nganjuk, merupakan perjuangan keras demi mengibarkan panji-panji Kabupaten Nganjuk di ajang MTQ tingkat provinsi tersebut.

"Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih dan ini bukan hal yang patut disyukuri saja, tetapi harus diikuti dengan latihan dan bimbingan yang optimal dari pelatih untuk betulbetul memberikan yang lebih baik lagi dari yang sudah kita dapatkan," ujar Bupati Nganjuk.

Bupati juga berharap, cabang lomba yang belum mendapatkan prestasi harus diaktifkan kembali pembinaannnya mulai dari tingkatan yang paling bawah dan harus dicari kader-kader atau generasi baru yang dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Nganjuk ajang MTQ di waktu-waktu mendatang. Q ris

ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk, Drs. Taufiqurrahman memberikan penghargaan kepada Firdausi Nuzula, juara Tilawah Remaja Putri.

Kondisi Abdul Mujib Memburuk, Pemkab Tutup Mata Menderita Penyakit Kanker Laring dan Leher Menjulur Meski sudah setahun lebih menjalani pengobatan intensif di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang, kondisi Abdul Mujib kian memburuk dan tak kunjung sembuh. Bahkan saat ini kondisi bocah penderita Kanker Laring itu sangat memprihatinkan.

sawawi/bhirawa

Tampak kondisi tubuh Abdul Mujib kian memprihatinkan, karena kian sulit untuk sembuh dari penyakit kanker yang lama dideritanya.

Bocah berusia 12 tahun asal Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kab Situbondo itu kini mengalami kebisuan permanen karena pita suaranya sudah diangkat tim medis. Tidak hanya itu saja, leher bagian atas Abdul Mujib terus mengalami pembengkakan, hingga menyebabkan lidahnya menjulur keluar.

Kondisi kesehatan Abdul Mujib kini kian parah karena kanker ganas yang menyerang bagian tenggorokan telah menyebar keseluruh organ tubuhnya. Bahkan dari catatan medis yang ada,

sedikitnya sudah ada tujuh benjolan tumbuh di beberapa bagian tubuh Abdul Mujib. Namun hingga kini, kondisi memprihatinkan yang dialami Abdul Mujib itu tidak ada yang mau peduli, termasuk dari Pemkab Situbondo.

Data yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, kanker ganas yang menyerang Abdul Mujib itu juga menyerang bagian paru-paru serta bagian perut.

“Abdul Mujib sudah cukup lama tak bisa bernafas melalui hidung, melainkan melalui selang di lehernya. Bahkan Abdul Mujib

juga makan dan minum melalui selang, termasuk untuk BABnya,” aku salah satu kerabat dekat Abdul Mujib kemarin.

Kondisi ini sangat ironis, meski sudah setahun lebih Abdul Mujib berada di Rumah Sakit, tidak ada perhatian sama sekali dari Pemkab Situbondo-instansi yang seharusnya memiliki peduli terhadap warganya. “Sejauh ini pihak keluarga telah menjual seluruh harta benda yang dimilikinya untuk biaya hidup selama di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Bagaimana lagi, ini untuk kesembuhan Abdul Mujib,” keluh Zainul Rohman, ayah kandung Abdul Mujib.

Saat ini anaknya, lanjut Zainul Rohman, sedang intensif menjalani proses kemoterapi. Sebab, kata Zainul Rohman, kini sudah

tidak ada tindak medis lagi kecuali kemoterapi. Menurut dokter yang menangani Abdul Mujib, lanjut Zainul Rohman, penyakit yang diderita Abdul Mujib sudah masuk dalam catatan stadium akhir. “Ini yang membuat kami kian kawatir atas kondisi Abdul Mujib,” terang Zainur Rohman.

Ia mengaku, keinginan anak kandungnya untuk cepat sembuh masih sangat besar. Oleh karena itu, Zainur Rohman meminta doa masyarakat Kab Situbondo, karena anaknya butuh keajaiban untuk bisa sembuh seperti sedia kala.”Kami bersama keluarga meminta sambungan doanya, semoga Abdul Mujib segera dibebaskan dari penyakit yang sudah lama dideritanya,” pungkas Zainul Rahman.Q awi

JAWA TIMUR

Senin Pon 8 JUNI 2015

KILAS JATIM

Bupati dan Ketua DPRD Sambut Positif UKW Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni dan Ketua DPRD H. Achmad Dhafir menyambut positif wartawan Bondowoso lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Dewan Pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, 5-6 Juni Kemarin di Hotel Aston Jember.

Sebagaimana diketahui sejumlah wartawan Bondowoso diantaranya Eko Saputro, Wawan Dwi Siswanto dan Eko Setia Budi (ketiganya Radar Jember), Samsul Tahar (Bhirawa), Muhlis Adi Rangkul, Hery Masduki dan Niharuddin (ketiganya Memo Timur), Sugianto (Harian Bangsa), Haryono (Duta Masyarakat) dan Diana Rista (RRI).

Mereka mengikuti UKW sesuai edaran Dewan Pers yang mengharuska wartawan memiliki kompetensi dan berasal dari perusahaan Pers yang diakui Kemenkum HAM. Hasilnya, 1 dari wartawan tersebut yaitu Eko saputro dari radar Jember dinyatakan lulus untuk tingkat kompetensi madya sedangkan 9 lainnya dinyatakan lulus untuk tingkat kompetensi muda. Kepada Bhirawa Bupati mengungkapkan dirinya sangat mengapresiasi positif atas lulusnya 10 wartawan Bondowoso tersebut, hal itu menurutnya menunjukkan jika wartawan tersebut memang memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan Dewan Pers.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Bondowoso mengaku akan selalu mendukung apa yang dilakukan Dewan Pers maupun PWI dalam rangka meningkatkan kapasitas wartawan serta penguatan kelembagaan wartawan yang ada di Bondowoso. Karena menurutnya kehadiran wartawan sangat diperlukan dalam rangka ikut mensosialisasikan suksesnya pembangunan yang ada di Bondowoso.Q har

Antisipasi Pemilih Ganda, KPU Segera Validasi DP4 Kabupaten Blitar, Bhirawa Untuk melakukan antisipasi jumlah pemilih ganda yang sangat rawan pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang, KPU Kabupaten Blitar akan segera melaksanakan validasi jumlah pemilih yang ada berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Komisioner KPU Divisi Data dan Teknis, Masrukin mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu DP4, sehingga pada saat DP4 turung pihaknya akan segera melakukan validasi data yang nantinya akan diserahkan ke PPK dan PPS masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. “Kemudian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melakukan Pencocokan Dan Peneliti (Coklit) dari data-data pemilih,” kata Masrukin.

Lanjut Masrukin, setelah dilakukan Coklit perekapan dan pensortiran data akan ditangani langsung oleh KPU yang diserahkan melalui PPK dan PPS, dimana pihaknya untuk PPK dan PPS bertugas merekap data dari seluruh Kecamatan dan Desa Untuk Data Pemilih Ganda antar Desa akan disortir ditingkat Kecamatan, sedangkan di tingkat Kecamatan akan disortir ditingkat Kabupaten. ”Agar semua data pemilih yang ada di Kabupaten Blitar ini benar-benar valid dan tidak ada yang masuk sebagai pemilih ganda,” ujarnya.

Selain itu menurutnya sebagai langkah antisipasi jika ditemukan ada data pemilih ganda, maka KPU Kabupaten Blitar akan melakukan tabulasi data pemilih yang selanjutnya dilakukan kroscek faktual dilapangan dan dikonfirmasi antar TPS untuk nama ganda, NIK ganda, alamat ganda dan tanggal lahir ganda. “Jika ditemukan data ganda, maka PPS akan meminta PPDP untuk menghapus salah satu data ganda tersebut,” terangnya lagi.Q htn

7

Bunga Bangsa Gelar Program SBS Pamekasan, Bhirawa Kegiatan program strategis Bunga Bangsa (Bupati Ngajak Bangun Desa) putaran kesatu di kecamatan Tlanakan dipokuskan di Desa Dabuan, pada Sabtu dan Minggu (6 – 7/Juni 2015), merupakan pencanangan gerakkan Stop Buang Air Besar (BAB) Sembarangan (SBS) dan program kegiatan lainnya.

Kunjung Desa oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii bersama Forpimda dan Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Pamekasan, termasuk Wartawan, dengan berkendara roda dua dari 15 Desa itu, hanya desa Branta Pesisir yang tidak dikunjungi.

Club sepeda motor ‘Trapas’ berangkat dari kantor Camat Tlanakan, menuju desa Dabuan, rombongan Bupati dan Kepala SKPD se-sekali singgah di rumah Klebun (Kepala Desa) beramah-tamah dengan para Tokoh dan masyarakat untuk menyerap informasi tentang kondisi riil di desa.

Sepanjang perjalan dengan medan yang berliku itu, rombongan disuguhi pemadangan lahan pertanian yang mulai ditanami Tembakau, serta kondisi jalan yang banyak rusak dan berdebu sehingga rombongan harus berhati-hati melewatinya.

Bupati Achmad Syafii, mengatakan, berkeliling Desa itu agar kegiatan ini (Bunga Bangsa) bukan untuk desa Dabuan saja. Jauh hari Camat dan Klebun menentukan rute jalan dilewati. Maksudnya agar kondisi apa saja mau diperlihatkan kepada rombongan.

“Memang banyak infrastruktur yang dilihat dan perlu mendapat perhatian, seperti jalan, Jembatan, Irigasi dan sejumlah bangunan,” jelas Bupati Syafii, kepada Pers didampingi Kabag Humas & Protokol Pamekasan, L. Djoko Trisulo, S.Sos. Saat rombongan berhenti di

SMA Ma’rif di desa Terrak, Bupati Syafii didampingi Dandim 0826 Pamekasan, Letkol (Kav) Mawardi, mendapat penjelasan sekolah itu menerapkan kurikulum Pertanian percontohan. Bupati minta dinas terkait, khusus Pertanian mendukungnya.

“Ini praktek untuk siswa sebagai anak petani. Pilot proyek bagi masyarakat Desa.

Ini lebih sukses ketimbang contohnya dibawa ke manamana dan disosialisasikan. Ini tepat sasaran karna masyarakat sendiri sebagai pelakunya,” ujarnya.

Menempuh perjalanan tiga jam tiba di desa Dabuan, Bupati bersama rombongan disambut masyarakat dan diarak menuju rumah Klebun Hj. Saniyah, diiringi Becak hias ditumpangi anak TK berpakaian adat Nusantara dan musik Hul-Dahul.

Bupati Syafii bersama Forpimda menginap di kediaman KH. Farok, sementara Kepala SKPD dan Wartawan menginap di rumah penduduk secara berpencar. Di lanjutkan shalat Magrib, pengajian dan berzikir, serta salat Isya bersama masyarakat di masjid desa Dabuan.

Malam hari, Bunga Bangsa dalam sosialisasi program pembangunan, penjelasan Undang-undang Desa, berkait penyeluran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa). serta akan digelar Pemilihan Kepala Desa Serentak, menghadirkan Klebun dan pengurus BPD (Badan Perwakilan Desa).

“Peraturan ini kita jelaskan

samsudin/bhirwa

Bupati Pamekasan, Drs. Achmad Syafii, M.Si, menyerahkan plakat kepada Kabid Penyehatan Lingkungan Dinas Provinsi Jatim, Edy Basuki, didampingi Kadis Kesehatan Pamekasan. agar dipahami bahwa pembangunan di desa bukan lagi kewenangan pemerintah daerah. Atas kewenangan itu, Desa melalui peraturaan itu mendapat kucuran ADD dan DD untuk mengelolanya supaya Desa itu lebih maju,” katanya.

Usai salat Subuh, Bupati dan rombongan JJS (Jalan-jalan Santai) diikuti ratusan warga anak-anak, muda mudi dan orang tua. Karena JJS menyusuri jalan desa Dabuan disediakan hadiah (doorprize) menarik dengan melalui undian.

Program Bunga Bangsa digelar Kemah bersam dan kegiatan tamanan penghijauan. Di tenda utama itu dideklarasi

‘Stop BAB Sembarangan’. Bupati mengajak masyarakat menjaga kebersihn dan kesehatan lingkungan sehingga terbebas dari berbagai macam penyakit dengan tidak ada lagi BAB sembarang tempat.

“Program Stop BAB Sembarangan ini unggulan dinas Kesehatan. Target Tahun 2018, masyarakat ada sudah kesadaran pentingnya memiliki MCK yang layak. Paling sudah berkurang, mereka sadar kebersihan lingkungannya,” pinta Bupati Syafii.

Dideklerasi Stop BAB Sembarangan, dihadiri Kabid Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Edy Basuki, Ketua DPRD Pa-

mekasan, H. Halili, Forpimda ini. Diserahkan secara simbolis bantuan stimulan sarana MCK dari PU. Cipta Karya & Pemungkiman, bantuan sembako kepada 60 RTM dari kantor Urusan Ketahanan Pangan, bantuan sarana Ibadah dari Bagian Kersa.

Usai melihat kegiatan pameran Bupati dan rombongan meninjau pelayanan kesehatan masyarakat bermotto ‘Dua Anak Cukup’, pelayanan konsultasi Agrobis oleh dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan. Lalu meninjau pembibitan dan pengembangan Sapi lokal Madura oleh dinas Perternakan. Kemudian berpamitan.Q din

Agamawan Muda Samakan Persepsi Wujudkan Perdamaian Tulungagung, Bhirawa Puluhan agamawan muda dari lintas agama di Tulungagung melakukan kegiatan bersama dalam mewujudkan persepsi yang senada tentang perdamaian. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dialogue Centre (DC) Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bekerja sama dengan Mission 21 (M21) Switzerland serta dibantu oleh panitia lokal di Tulungagung ini berlangsung di Hotel Crown Victoria Kota Tulungagung mulai Jumat (5/6) sampai hari ini, Senin (8/ 6).

Panitia DC, Dr Mahmud Arif, pada Bhirawa, Minggu (7/6), mengungkapkan interacting livein bagi agamawan muda lintas

agama di Tulungagung bertema agama sumber perdamaian ini diikuti oleh 40 agamawan perwakilan dari Islam, Hindu, Kristen, Katholik, Budha, dan penghayat kepercayaan.

“Tujuannya agar dari agama yang berbeda-beda di Indonesia jangan sampai terjadi konflik di masyarakat. Diharapkan setelah acara selesai, para agamawan muda dapat memberi peran nyata dalam perdamaian,” ujarnya.

Kegiatan DC di Indonesia, menurut Mahmud Arif, sudah diselenggarakan sejak tahun 2006. Kegiatan di Tulungagung merupakan yang kesepuluh dan yang pertama di Jawa. “Sebelumnya kegiatan DC dilakukan di luar pulau Jawa, seperti di

wiewikeko/bhirawa

Diskusi bersama diselingi presentasi kelompok merupakan salah satu kegiatan dalam acara interacting live-in bagi agamawan muda di Tulungagung kemarin.

Lampung, Papua dan Kalimantan,” tambah Dr Agus M Najib, Sekretaris DC yang kemarin ikut mendampingi Mahmud Arif.

Agus M Najib memaparkan kegiatan DC tidak hanya berlangsung di Hotel Crown Victoria tetapi juga melakukan kunjungan ke tempat-tempat ibadah. Seperti masjid, vihara, klenteng, pura dan gereja.

Kegiatan interacting live-in dibuka oleh Deputi Direktur DC PPs UIN Yogyakarta, Dr Darius Dubut dan Rektor IAIN Tulungagung, Dr Maftukhin, MAg. Darius Dubut mendukung dan menyambut gembira kegiatan interacting live-in yang memang telah menjadi bagian integral program DC. “Kegiatan ini sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Tulungagung,” katanya.

Sementara itu, salah seorang narasumber yang dihadirkan dalam interacting live-in, Pdt Suwignyo, Th,D dari Malang menyatakan diperlukan pendekatan kritis-konstruktif terhadap kecenderungan ideologisasi agama yang acapkali memicu sikap eksklusif dan perilaku kekerasan dengan mengatasnamakan agama.

“Kerukunan dan kebersamaan antar tokoh agama merupakan modal penting dalam mempererat komunikasi dan meningkatkan kerjasama para agamawan lintas iman untuk mengurai permasalahan-permasalahan sosial-kemasyarakatan,” tuturnya.Q wed

khoirul huda/bhirawa

Wina Armada Sukardi, mantan Sekjen Dewan Pers saat berdiskusi dengan para jurnalis dari Kabupaten Bojonegoro dan Tuban tentang kode etik jurnalistik.

EMCL Adakan Lokakarya Jurnalistik Tuban, Bhirawa Bekerja sama dengan Lembaga Pers dr. Soetomo (LPDS) dari Jakarta, salah satu operator Migas yang beroperasi di antaranya di wilayah kabupaten Tuban dalam hal ini, Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) selama dua hari (6-7/6) menyelenggarakan Lokakarya Jurnalistik Tentang Migas yang diikuti lebih dari dua puluh (20) jurnalis dari Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

“Kita ingin teman-teman wartawan lebih memahami tentang bahasa perminyakan, serta cara kerja kami, utamanya yang berada di wilayah kerja kami,” kata Field Public And Government Affairs Manager EMCL, Rexy Mawardijaya saat memberikan sambutan pembukaan dalam lokakarya di Hotel Tanjung Kodok, Lamongan.

Pada hari pertama, para jurnalis baik dari media cetak, online dan TV diajak

untuk berdisikusi serta membedah kode etik jurnalistik serta kasus-kasus pelanggaran kode etik jurnalistik, serta diajari bagimana seharusnya peliputan investigative reporting bidang migas dengan narasumber Wina Armada Sukardi, mantan Sekjen Dewan Pers.

Tidak hanya itu, untuk melengkapi para jurnalis agar dalam peliputan hasilkarnya bisa menarik, peserta juga diajak membedah jurnalisme sastrawi, liputan investigasi dengan narasumber Priyambodo RH, direktur eksekutif LPDS serta Maria D Andriana pengajar LPDS. “Dalam penelitian saya, masih banyak kesalahan baik secara sadar atau tidak yang dilakukan oleh temen-teman jurnalis dalam peliputan maupun penilisan berita, agar tidak terjadi lagi, teman teman kita ajak mereview apa yang pernah dilakukan itu,” kata Priyambodo RH.Q hud

Tertib Bayar Pajak, Bupati Imbau Bayar PBB Sebelum Jatuh Tempo Untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Blitar, Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, kembali menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Blitar untuk tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2015 ini.

Seperti diungkapkan Bupati H Herry Noegroho, SE, MH dengan tertibnya masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak PBB tepat waktu, maka secara otomatis masyarakat juga ikut berpartisipasi membantu mensukseskan program Pembangunan dan kesejateraan masyarakat Kabupaten Blitar.

“Tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu, ikut mensukseskan seluruh Program Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Blitar,” kata Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH. Selain itu menurutnya himbauan ini dilakukannya bukan semata-mata untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Blitar, namun untuk kepentingan bersama yang merupakan kewajiban seluruh Wajib Pajak (WP) yang ada di Kabuaten Blitar. “Kami berharap masyarakat bisa melakukan pembayaran PBB tepat waktu sebelum jatuh tempo.

Bahkan jika ada Desa atau

Kelurahan yang dapat mempercepat pelunasan PBB akan diberikan penghargaan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Blitar, Drs. Ismuni yang juga Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Blitar untuk jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Blitar tahun ini pada tanggal 30 September 2015, dimana untuk pembayarannya bisa dilakukan di semua Bank atau lembaga lainnya yang ditunjuk sebelum jatuh tempo.

“Untuk seluruh pelaksanaan pengelolaan PBB di Kabupaten Blitar sudah kita kelola sendiri

hartono/bhirawa

H Herry Noegroho, SE, MH

yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kantor Pajak Pratama Blitar beberapa tahun lalu. Sehingga kami berharap dengan tingginya angka patisipasi pembayaran pajak ini bisa membantu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar,” kata Drs. Ismuni.

Bahkan untuk mensukseskan program membayar pajat tepat waktu pihaknya juga telah melakukan sosialisasi secara rutin di 22 Kecamatan se-Kabupaten Blitar dan diteruskan oleh masingmasing Kepala Desa atau Lurah untuk diteruskan langsung kepada masyarakat yang masih kebingungan kapan dan bagaimana cara membayarnya.

“Kepala Desa atau Lurah yang

sangat dekat dengan masyarakat sehingga kami juga berharap besar kepada mereka untuk sering memberikan informasi tentang PBB yang juga ujung tombak Pemerintah Kabupaten Blitar di tingkat Desa dan Kelurahan,” ujarnya.

Di sisi lain pihaknya juga telah mempersiapkanpenghargaan kepada Desa/Kelurahan yang paling cepat menyelesaikan pelunasan pembayaran Pajak di Desa/Kelurahan masing-masing.

“Ini sebagai bentuk penghargaan atas berbagai usaha Desa/kelurahan untuk mensukseskan pembayaran PBB tepat waktu dan yang paling cepat di Kabupaten Blitar,” imbuhnya.Q htn. adv

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Mayoritas RS Swasta Tolak Pasien BPJS Malang, Bhirawa Layanan pasien penguna jaminan kesehatan, atau yang kerap disebut dengan istilah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lebih sering mendapat perlakukan tidak terpuji dari rumah sakit. Bahkan kebanyakan mereka malah ditolak untuk berobat di rumah sakit swasta.

Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Kota muhammad taufiq/bhirawa Malang, HermaHermawan Setyo Bhakti wan Setyo Bhakti, kepada wartawan, akhir pekan kemarin mengatakan 80 persen rumah sakit swasta di Malang dan dikota lainnya, melakukan diskriminasi, dan kecurangan dalam pelayanan pasien yang menggunakan BPJS. “Kami sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat, banyak sekali rumah sakit swasta menolak melayani BPJS, karena, selama ini rumah sakit swasta hanya lebih mengejar profit dibandingkan pelayanan kepada pasien,”tutur Hermawan.

Banyaknya kejadian tersebut, pihaknya menyimpulkan jika layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ini belum maksimal, karena itu perlu dilakukan pembenahan baik sistem maupun tata kelola BPJS. “Seharusnya tidak boleh pasien BPJS ditolak, ini pasti ada yang salah, kalau semuanya sudah ditanggung oleh Pemerintah tidak ada alasan rumah sakit menolak. Apalagi standartnya sudah jelas, dan antara hak pasien dengan kewajiabanya juga sudah sejalan, kalau mereka ditolak ini pasti ada yang salah,”tambahnya. Selain pada fasilitas kesehatan, seharusnya lanjut dia, ada penyederhanaan prosedur, sehingga pemegang kartu BPJS, dalam kondisi tertentu bisa dilayani di semua tempat, tidak harus pada klinik atau doketer yang ditunjuk.Q mut

DPRD Pertanyakan Keberadaan Perda Miras Sudah Setahun Ditetapkan, Belum Dilaksanakan Batu, Bhirawa Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras) belum diundangkan dan dilaksanakan hingga tahun ini. Padahal DPRD Kota Batu sejak tahun 2014 sudah menetapkan perda inisiatif dari dewan dan mengirimkannya kepada gubernur. Atas kenyataan ini, DPRD Kota Batu menuding Pemkot Batu sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap belum terbitnya Perda Miras ini.

“Perda ini sudah lama kita tetapkan, kalau sampai saat ini belum diundangkan sudah diluar ranah kita. Tanya saja ke Pemkot khususnya Bagian Hukum kenapa hingga saat ini belum juga diundangkan. Selama belum tercatat dalam lembaran daerah ya perda itu tidak bisa diberlakukan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, Minggu (7/6).

Didik menyesalkan pernyataan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso yang mengatakan bahwa Perda Miras tersebut harus dikembalikan lagi ke DPRD untuk direvisi.

“Kok direvisi, wong belum diundangkan ke lembaran daerah kok direvisi,” tegas Didik.

Atas adanya fakta ini, Didik mempertanyakan kenapa hing ga saat ini perda miras ter-

sebut masih ditahan oleh Pemkot Batu. Pihak eksekutif seperti menyembunyikan apa yang terjadi. Selain itu Kepala Bagian Hukum Pemkot Batu, Muji Dwi Leksono, juga menolak ketika dimintai konfirmasi masalah ini.

“Jangan sekarang mas, atau coba konfirmasi ke sekda saja,” ujarnya mengelak.

Sikap Pemkot ini juga disesalkan Ketua MUI Kota Batu, KH Nur Yasin. Ia mengharapkan Pemkot Batu memberikan penjelasan terkait masalah ini. Apalagi saat rapat koordinasi Forkopimda dimana seluruh SKPD hadir, Pemkot Batu tidak bisa memberikan penjelasan di depan forum.

“Perda mirasnya dimana sampai saat ini tidak jelas,

NU Antisipasi Perkembangan Islam Radikal Kab Malang, Bhirawa Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU) ke 92 yang di selenggarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang, di Stadion Kanjuruhan Minggu (7/6), merupakan salah satu upaya antisipasi perkembangan Islam radikal di Indonesia.

Harlah NU kali ini, jelas Sekretaris PCNU Kabupaten Malang KH Abdul Mujib Syadzili (Gus Mudjib), akan diberikan pemahaman mengenai Islam garis keras kepada warga NU oleh para ulama-ulama besar nasional, termasuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

Pengurus NU lanjut Gus Mudjib, juga akan melakukan konsolidasi agar mengerti ciri-ciri gerakan Islam radikal seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Sebab, ajaran Islam yang dianut oleh anggota ISIS tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Panitia Harlah NU, Zulham Achmad Mubarak menjelaskan, Harla NU ke 92 yang digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang ini, akan dihadiri 100 ribu jamaah, serta dilakukan apel akbar yang diikuti 5 ribu orang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU. Menurut dia, sebelum dibuka kegiatan Harla NU, panitia menggelar Istighotsah Akbar. Pembacaan sholawat Nabi Besar Muhammad SAW dan doa bersama, agar bangsa Indonesia ini dijauhkan dari segala marabahaya, termasuk juga dijauhkan dari ajaran-ajaran Islam radikal. Q cyn

anas bachtiar/bhirawa

Didik Mahmud jangan sampai hal ini memicu kemarahan masyarakat,” ujar Nur Yasin.

Sementara itu Polres Batu pada Jumat (5/6) kemarin telah menyita 366 botol minuman keras tak berijin di Kecamatan Junrejo. Ratusan miras illegal ini siap didis-

tribusikan ke seluruh wilayah yang ada di Kota Batu.

Jenis miras yang berhasil diamankan adalah Mcdonald 199 botol, vodka 92 botol, martil 5 botol, whisky 48 botol, iceland 9 botol, anggur kolesom 10 botol dan anggur putih 3 botol. Ratusan miras tak berijin ini diamankan dari seorang penjual miras yang bernama Prayitno, warga Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kota Batu. ”Penyitaan ratusan miras ini berkat doa dari ulama dan tokoh agama, namun bukan berarti operasi ini kita lakukan setelah ada pertanyaan dari MUI, namun secara rutin kita selalu melaksanakan operasi penertiban miras tak berizin ini,” ujar Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono. Q nas

PITI Diminta Menjadi Mitra Pemerintah

Ingin Bangun Laboratorium, Pejabat Dikirim ke Solo Kota Batu, Bhirawa Untuk merealisasikan keinginan Walikota Batu membangun laboratorium medis dan non medis, sejumlah pejabat dipimpin Asisten 2 Setda Kota Batu berangkat ke Solo Jawa Tengah.

Mereka yang berangkat ke Solo diantaranya yaitu Kepala Dishutan Sugeng Pramono, Kabag Ekbang Diah, Kepala Bappeda M Chory, Kadis Koperindag Samsul Bachri, Plt Kadis Kesehatan Eny Rachyuningsih dan Kepala DPKAD Edy Murtono.

Para pejabat tersebut melakukan studi banding ke laboratorium medis (klinis) dan non medis milik Pemkot Surakarta yang sudah beroperasi sejak 2001 lalu.

“Saya dan rombongan ingin melihat secara langsung sarana dan prasarana laboratorium tersebut, termasuk kebutuhan pegawai dan standart pelayanannya.

Sehingga nantinya dapat merencanakan laboratorium sebagaimana yang sudah ada di Solo tersebut,” kata Siswanto.

Untuk membangun laboratorium tersebut memang memerlukan anggaran yang cukup besar, utamanya untuk memenuhi peralatan laboratorium.

Selain itu juga diperlukan tenaga teknis laborat sesuai dengan jenis pelayanan yang nanti akan disediakan.

“Untuk membangun laboratorium perlu perencanaan matang. Selain alat-alat lab, yang juga perlu dipersiapkan adalah tenaga laboratnya,” tutur Siswanto.

Sedang dari sisi pelayanan, Siswanto mengaku laboratorium tersebut sangat bagus dan memiliki standar.

“Petugas lab datang pukul 07.00 dan langsung mempersiapkan alat-alat lab.

Sehingga setelah mengikuti apel pagi, mereka langsung bekerja karena peralatannya sudah siap pakai,” urai Siswanto.Q sup

Senin Pon 8 JUNI 2015

supriyanto/bhirawa

Wakil ketua KPP dan ketua KBD usai menandatangani kerja sama dalam pengawasan dan pengaduan pelayanan publik.

KPP Jatim Jalin MoU dengan KBD Kota Batu, bhirawa Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur melakukan penandatangan kerja sama (MoU) dengan Komunitas Batu untuk Demokrasi (KBD) akhir minggu kemarin. Pihak KPP diwakili oleh Wakil ketuanya Suprapto dan Imanuel Joshua, sedangkan pihak KBD diwakili oleh Ketua Presidiumnya Bagyo Prasasti Prasetyo dan jajaran komisioner.

Dalam kerja sama tersebut, KBD diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat atas kualitas pelayanan publik di Jawa Timur.

“Jadi ibaratnya KBD semacam kepanjangan tangan KPP di Kota Batu. Sehingga diharapkan tugas pengawasan dan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik di kota Batu dapat

dilaksanakan oleh KBD,” tutur Wakil Ketua KPP Suprapto.

Dia kemudian menjelaskan beberapa fungsi pengawasan dan materi yang bisa diterima sebagai aduan, yaitu satu, pelayanan pemerintah bidang barang, seperti PLN dan PDAM. Kedua, Jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta ketiga, pelayanan administrasi publik, seperti administrasi kependudukan, sertifikat tanah dan perijinan.

“Jika masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan, maka bisa diadukan ke KPP melalui KBD sebagai kepanjangan KPP,” tutur Suprapto. Dengan beranggotakan 7 komisioner, maka tidak mungkin KPP bisa mengcover seluruh wilayah secara optimal, sehingga dibentuklah korwil-korwil. Untuk Kota Batu di bawah Korwil Imanuel Joshua.

Sementara itu, Ketua Pre-

sidium KBD Bagyo Prasasti Prasetyo mengaku kerja sama merupakan amanah. Sehingga KBD akan menjalankan tugas yang diberikan KPP agar pelayanan publik di Kota Batu berjalan lebih baik.

Selain itu masyarakat juga lebih mudah dalam menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan.

“KBD diberi amanah untuk melakukan pengawasan dan sekaligus menerima pengaduan masyarakat. Sebab KPP Jawa Timur berkeinginan di setiap daerah ada lembaga atau petugas yang mengawasi pelayanan publik di daerah setempat,” terang Bagyo.

Dikatakan, selama ini KBD telah melakukan fungsi pengawasan dan penerima pengaduan, walaupun belum ada kerja sama dengan KPP. Sehingga diharapkan dengan kerja sama ini, KBD bisa lebih optimal lagi. Q sup

Malang, Bhirawa Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Kota Malang, diminta untuk tetap menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga bisa bersinergi memajukan kota Malang, menuju kota yang bermartabat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PITI Malang, Muhammad Anton, yang juga Walikota Malang, dalam sambutannya pada acara khitanan masal masyarakat kurang mampu, tanggal 7 Juni, kemarin.

“Kebersamaan antara PITI dengan Pemerintah Kota Malang, salah satu diantaranya diwujudkan dalam acara khitanan masal seperti ini. Kegiatan ini sebagai bentuk aksi peduli sosial kepada masyarakat Kota Malang,” ujar Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu, di kantor PITI Jalan Sulfat Kota Minggu (7/ 6) kemarin. Disampaikan Abah Anton, kehadiran PITI Malang, harus mampu hadir untuk menjadi mitra pemerintah sekaligus mampu memberi kontribusi bagi berbagai permasalahan sosial dan pembangunan di Kota Malang.

Sementara itu, bhakti sosial yang digelar oleh PITI Kota Malang, mendapat respon positif dari masyarakat.

Itu terlihat dari jumlah peserta, awalnya panitia mentargetkan peserta khitanan masal sebanyak 50 anak.

Tetapi yang mendaftar sebanyak 71 anak. Ini menunjukan jika kegiatan sosial ini sangat dinantikan oleh masyarakat kecil.

Para peserta khitanan masal ini, selain dikhitan secara gratis oleh komunitas

PITI Malang, mereka juga mendapatkan sejumlah paket, termasuk didalamnya terdapat uang saku. Hanya saja masalah tersebut tidak menjadi tujuan utama masyarakat untuk ikut khitanan masal. Seperti yang disampaikan oleh Mohammad Bayu, peserta khitanan masal dari daerah Kedungkandang ini, mengaku pihaknya telah lama ingin khitan, tetapi selama ini terkendala biaya.

“Kami sangat senang bisa dikhitan disini, ini sangat membantu kami dan kaluarga karena tidak usah bayar dokter, semuanya ditanggung oleh panitia. Makanya begitu saya ditawari untuk ikut khitan saya langsung mau,”ujar siswa kelas V SD tersebut. Apalagi, menurutnya pelaksanaan khitanan masal ini, sangat tepat dengan situasi liburan, setelah siswa SD melakukan ujian semester.

Makanya bagi dia dan teman-teman sebayanya adalah memanfaatkan liburan untuk berkhitan.

“Saya senang, ini kan musim liburan, jadi usai dikhitan saya tidak usah masuk sekolah, jadi sembuhnya lebih cepat,” akunya sembari menambahkan bahwa prosesi khitan yang dilakukan ini, menurut dokter lebih cepat sembuh.

Bagi dia, dikhitan itu tidak sakit, meskipun awalnya sempat grogi, tetapi karena keinginan dia sangat kuat untuk segera berkhitan, maka perasaan takut dan grogi itu sama sekali tidak ada lagi.

“Sakitnya pada saat disuntik saja, setelah itu tidak sakit, tahu-tahu sudah selesai, ini buktinya saya sudah bisa jalan seperti biasa,” ujarnya bercanda. Q mut

Rendra-Dewanti Berebut Rekomendasi Gerindra Kab Malang, Bhirawa Partai politik (parpol) yang mengusung bakal calon kepala daerah untuk bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang 2015, kini saling berebut koalisi. Seperti yang dilakukan Bacabup Malang Rendra Kresna, yang kini masih menjabat Bupati Malang, meski dia sebagai kader Partai Golkar, dan bahkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II

Partai Golkar Kabupaten Malang, namun untuk memperkuat posisi pencalonannya dia tetap mengajukan rekomendasi kepada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Rendra tidak hanya meminta rekomendasi kepada kedua partai tersebut, tapi juga mengajukan rekomendasi kepada Partai Gerindra, agar partai itu mendukung mereka dalam pencalonanannya sebagai

Calon Bupati (Cabup) Malang.

Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Malang Awangga Wisnuwardhana ketika dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (7/6) kemarin membenarkan jika Rendra Kresna dan Dewanti Rumpoko dimasukkan sebagai daftar tunggu oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Q cyn

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang yang juga Ketua Umum PITI Malang Muhamad Anton saat menyaksikan prosesi khitanan masal di Kantor PITI Minggu (7/6) kemarin.

Hujan Masih Turun, Petani Tomat Kota Batu Was - was Berakhirnya musim penghujan disambut baik oleh petani tomat khususnya di Kota Batu dan petani Malang Raya pada umumnya.

Petani berharap tanaman tomatnya dapat berkembang lebih bagus saat musim kemarau. Namun harapan petani ini kini berubah menjadi kekhawatiran. Karena beberapa kali Malang Raya diguyur hujan sehingga mengancam hasil panen tomat mereka.

anas bachtiar/bhirawa

Petani Tomat Kota Batu yang menggunakan media tanam polybag juga ikut was- was jika harga tomat tak segera naik.a

Diketahui selama musim penghujan produksi tomat di Kota Batu mengalami penurunan. Karena selama musim hujan banyak buah tomat yang membusuk. Dampak dari hujan ini juga dialami oleh petani Tomat di Desa Gunungsari.

Banyak petani yang mengeluh karena selama musim hujan hasil panen tomatnya menurun tajam.

“Dari lahan seluas kurang lebih satu hektar, biasanya saya bisa menghasilkan tomat antara 10 hingga 20 ton. Tapi

selama musim hujan ini produksi tomat menurun hingga 5 sampai 7 ton saja per hektar,”ujar salah satu petani Tomat di Desa Gunungsari, Taqwin, Minguu (7/6).

Ia menjelaskan turunnya hasil panen tomat ini disebabkan selama musim hujan Desa Gunungsari yang dikelilingi perbukitan sering diselimuti kabut. Begitu juga ketika diyakini musim hujan telah berakhir pada bulan April- Mei kemarin. Ternyata pada awal bulan Juni ini,

beberapa kali hujan masih turun di beberapa titik di daerah Malang Raya.

Akibat kejadian ini petani sering mengalami kerugian lantaran biaya produksi yang mencapai 10 juta per hektar.

Hal ini tidak sebanding dengan hasil panen terlebih saat harga jual tomat anjlok di pasaran.

“Saat ini di pasar besar kota Batu tomat dijual seharga 5.000 per kilogram. Harga ini tergolong turun karena sebelumnya harga tomat sempat mencapai 9.000 perkilogram,”jelas Taqwin.

Namun demikian, para Petani Tomat di Kota Batu tetap yakin dan memiliki harapan besar bahwa harga tomat segera naik di pasaran. Mereka memperkirakan harga tomat akan kembali naik saat memasuki Bulan Ramadhan mendatang. Q nas

OLAHRAGA

Senin Pon 8 JUNI 2015

9

Perwosi Bisa Melahirkan Pemimpin Olahraga Sebagai Penggerak Olahraga dan Mampu Berkontribusi terhadap Pembangunan Pasuruan, Bhirawa Diera modern saat ini, keberadaan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) dinilai sebagai roda penggerak olaraga dikalangan wanita. Maka tak heran, jika keberaannya akan mampu berkontribusi terhadap pembangunan.

“Perlu diketahui, Perwosi nantinya akan menjawab semua tantangan diera modern sehingga mampu berpartisipasi sekaligus berkontribusi dalam pembangunan. Karena, keberadaannya sebagai penggerak olahraga wanita akan menciptakan sebuah perubahan yang baik yang ditandai kemakmuran dan kesejahteraan keluarga-keluarga di Indonesia,” ujar Fatma Saifullah Yusuf, Ketua Pengprov Perwosi Jatim usai memberi arahan pada peserta jambore Perwosi Jatim di Finna Golf and Country Club Resort, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Jumat (5/6) sore.

Menurutnya, jambore yang bertemakan sehat bugar dan

cerdas bersama Perwosi melalui olahraga berwawasan lingkungan dan alam tersebut mampu melahirkan sebuah pemimpin baru wanita di bidang olahraga.

“Ratusan peserta di jambore Perwosi Jatim akan dibekali ilmu pengetahuan, wawasan nusantara dan pembentukan sikap agar bertindak cerdas dan bijak.

Sehingga akan melahirkan para wanita sebagai pemimpin di bidang keolahragaan dan organisasi,” papar Fatma Saifullah Yusuf.

Sejumlah materi olah fikir untuk para peserta jambore adalah pengorganisasian, kepemimpinan, kedisiplinan, kerjasama dan komunikasi interaktif. Sedangkan materi olah fisik antara lain

jogging track 5 KM, senam rekreasi Perwosi Jatim seri dua untuk kebugaran serta mempertebal rasa cinta terhadap alam dan lingkungan.

Peserta dalam jambore Perwosi Jatim ini diikuti 435 peserta dari 38 Kota dan Kabupaten di Jawa Timur.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf mengaku mendukung penuh kegiatan Perwosi tersebut. Menurutnya, jambore yang dilaksanakan mulai 5-7 Juni ini bisa menciptakan suatu perubahan, bahkan akan mensejahterakan keluarga-keluarga di Indonesia karena apabila wanita selalu sehat bugar dan cerdas.

“Kegiatan jambore Perwosi Jatim dari para ibu-ibu ini akan menuju kesejahteraan keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Makanya, kami menginginkan agar kegiatan semacam ini diadakan ditingkat nasional, sebab jambore Perwosi di tingkat Jatim ini merupakan kegiatan pertama di Indonesia,” jelas H Saifullah Yusuf. Q hil

hilmi husain/bhirawa

Ketua Pengprov Perwosi Jatim Fatma Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf bersama pengurusnya saat melepaskan balon ke udara sebagai tanda dibukanya Perwosi Jatim di Finna Golf and Country Club Resort Pasuruan, Jumat (5/6) sore.

LINTASAN

IPSI Jatim Blusukan Cari Pendekar Potensial Surabaya, Bhirawa Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Jawa Timur, blusukan mencari pendekar-pendekar potensial yang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) provinsi itu.

"Ini juga sebagai salah satu upaya proses regenerasi dan membuktikan bahwa provinsi ini tidak akan kehabisan stok pesilat," ujar Wakil Ketua Pengprov IPSI Jatim Herman Rivai kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

Blusukan tersebut, kata dia, sudah beberapa kali dilakukan dan hasilnya sangat membanggakan karena ternyata pesilat di daerah memiliki kualitas dan potensi bagus jika dilatih lebih tepat.

"Kalau boleh mengistilahkan, kami ingin mencari mutiara di dasar laut yang tersembunyi," kata mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut.

Ia tidak mempermasalahkan berasal dari perguruan mana pesilat berasal, karena target yang dicapai nantinya kembali mendapat pelatihan maupun pembinaan di bawah IPSI maupun KONI Jawa Timur.

"Harapan kami ingin mengembalikan kejayaan pencak silat di mata nasional maupun internasional. Kami tidak ingin pencak silat tertinggal dan semakin miskin prestasi," katanya.

Selain mencari bibit pesilat, lanjut dia, IPSI Jatim juga tidak melepas pembinaan terhadap pelatih dengan cara mengikutsertakan sejumlah pelatihan maupun bentuk penghargaan lainnya.

"Setiap pelatih Jatim harus memiliki sertifikat sebagai bentuk kualitas. Kami optimistis ke depan pencak silat Jatim lebih baik dari sekarang," ucapnya.

Sementara itu, IPSI Jatim juga akan memanfaatkan momentum Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Porprov) V 2015 di Banyuwangi sebagai salah satu ajang pencarian potensi pesilat.

"Porprov tujuan utamanya memang mencari bibit atlet. Apalagi di usia mereka yang masih muda-muda sekarang ini menjadi cikal-bakal proses regenerasi," tukasnya.Q ant

Putera Puteri Sidoarjo Dapat Perunggu Banyuwangi, Bhirawa Tim hoki putra dan putri Kabupaten Sidoarjo memperoleh medali perunggu Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Jawa Timur setelah mengalahkan lawanlawannya pada perebutan tempat ketiga di stadion Jajag, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Sabtu petang.

Dalam pertandingan hoki lapangan (outdoor) yang berlangsung 2 X 20 menit itu, putra Sidoarjo menang tipis 1-0 atas Kabupaten Malang melalui gol yang dibuat oleh Aji. Hasil serupa ditorehkan tim putri Sidoarjo atas tuan rumah Banyuwangi. Gol tunggal Sidoarjo dipersembahkan oleh Fitri.

Ketua Panitia Pelaksana Moh. Faruk menjelaskan semula pertandingan final juga digelar hari Sabtu, namun karena beberapa pertandingan sebelumnya molor waktunya, maka final diundur hari Minggu (7/6) pagi.

Bertanding di final putra antara tuan rumah Banyuwangi dengan Kabupaten Gresik yang di semifinal menyingkirkan Sidoarjo 1-0, sedangkan final kelompok putri bertemu antara Gresik dengan Tulungagung.Q ant

Gubernur Jatim dan ibu nina soekarwo serta bupati kab banyuwangi berikan semangat dan dukungan kepada para atlit porprov.

Porprov Jatim Resmi Dibuka Gubernur Soekarwo Banyuwangi,Bhirawa Gubernur Jawa Timur Soekarwo membuka Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-V di Stadion Diponegoro Banyuwangi, Sabtu malam (6/6). Porprov akan berlangsung hingga 13 Juni mendatang dengan mempertandingkan 35 cabang olahraga serta diikuti lebih dari 9.000 atlet dan perangkatnya.

Selain Soekarwo, acara pembukaan ajang olahraga terbesar di Jatim itu juga dihadiri Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman, Ketua KONI Jatim Erlangga Satriagung, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sebagai pembuka, event ini diawali dengan pesta kembang api dan penampilan tarian gandrung kolosal yang ditarikan 1.000 penari. Dilanjutkan dengan suguhan apik dari peserta Banyuwangi Ethno Carnival (BEC).

Dibelakangnya menyusul parade defile atlet dari 38 kabupaten/kota seJatim Pembukaan Porprov yang dianggap paling meriah dari seluruh sepanjang berlangsungnya event dua tahunan ini, juga ditandai dengan pemukulan drum dan penyalaan api obor Porprov. Api obor yang dibawa oleh altet asal Banyuwanngi peraih medali emas di ASEAN Games dan Pekan Olah Raga Nasional (PON) 1997, Alvent Yunianto ini diambil dari fenomena api biru (blue fire) di kawah Gunung Ijen.

Sebelumnya, maskot Porprov berupa berupa anak penyu (tukik) juga difragmenkan dalam sebuah teatrikal yang memukau ribuan penonton.

Soekarwo mengatakan, Porprov menjadi manifestasi dari tradisi Jatim dalam mencetak atlet tingkat nasional dan internasional. Selama ini atlet-atlet dari Jatim telah banyak berkiprah di arena Asian Games dan Olimpiade. “Jadikanlah Porprov pintu gerbang ke tingkat dunia,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo.

Dia berpesan agar para atlet, wasit, dan pelatih selama pelaksanaan Porprov bisa menjunjung tinggi semangat sportivitas, kejujuran, dan profesionalisme. Sehingga juara-juara yang dihasilkan benar-benar atlet terbaik dan berkualitas.

Soekarwo juga mengapresiasi kerja keras Banyuwangi atas penyelenggaran Porprov. Kemeriahan acara yang dibangun bahkan melebihi ekspektasi.

Soekarwo pun sempat berpantun untuk Banyuwangi. "Nasi kebuli makanan sehat, Bupati dan masyarakat Banyuwangi memang hebat,” kata Soekarwo.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan terimakasih kepada pemerintah provinsi yang telah memberi kepercayaan pada Banyuwangi sebagai tuan rumah event tingkat Jawa Timur. Sebagai tuan rumah tunggal perhelatan akbar provinsi ini, Anas juga menyampaikan permo-

honan maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan Porprov. “Selamat datang kepada seluruh kontingen dan selamat bertanding, semoga porprov ini bisa menghasilkan atlet-atlet terbaik Jawa Timur yang siap berlaga ke event nasional maupun internasional,” kata Anas.

Sementara itu, ajang Porprov Jatim ke V dinilai mampu menggerakkan perekonomian warga lokal. Banyak orang datang, baik untuk berwisata maupun mengikuti perlombaan di Banyuwangi, lalu mengeluarkan uang untuk berbagai kebutuhan selama berada di daerah di ujung timur Jawa tersebut.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, acara wisata budaya, wisata alam, atau wisata olahraga adalah salah satu resep untuk menggerakkan perekonomian lokal di tengah perlambatan ekonomi. ”Saat ini perekonomian cenderung melambat. Pengusaha menahan ekspansinya, mereka memilih wait and see. Ini tren global, ekonomi dunia sedang lesu. Sebenarnya trennya sudah terbaca sejak dua tahun lalu, makanya kami mengantisipasi dengan terus menggelar event wisata karena transaksinya langsung dinikmati masyarakat. Pemerintah daerah berupaya mencari siasat agar masyarakat tidak ikut-ikutan lesu,” kata Anas.

Anas pun menggalakkan beragam acara wisata, mulai dari wisata alam, budaya, hingga olahraga. Anas juga melobi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar mempercayakan penyelenggaraan acaranya di Banyuwangi. "Kami berterima kasih kepada Gubernur Jatim yang memberi kepercayaan kepada Banyuwangi," ujarnya.

Anas mencontohkan ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur yang dipusatkan di Banyuwangi pada 6-13 Juni 2015 yang melibatkan lebih dari 9.000 atlet dan perangkatnya dari 38 kabupaten/kota seJatim. Ajang tersebut menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari penginapan, makanan, kerajinan, hingga jasa transportasi.

Para atlet dan perangkatnya tersebut menginap di 35 hotel, 32 homestay, dan 142 rumah kos. Berdasarkan kalkulasi panitia, delegasi dari 38 kabupaten/kota se-Jatim itu mengeluarkan dana Rp 4,2 miliar untuk menginap di Banyuwangi selama event berlangsung. ”Itu biaya di luar penginapan para pendukungnya. Pasti keluarga atlet juga banyak yang ke Banyuwangi,” imbuh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Wawan Yadmadi.

Untuk makanan berat, ajang Porprov melibatkan 24 katering di seluruh Banyuwangi. Total transaksi katering untuk penyediaan makanan berat mencapai Rp 8,1 miliar. ”Karena Banyuwangi ini luas, delegasi dari seluruh Jatim memesan katering di lokasi yang dekat dengan lo-

kasi pertandingan dan penginapan mereka. Terjadi pemerataan,” ujar Wawan.

Selain makanan berat, ribuan atlet dan perangkatnya pasti juga mengonsumsi makanan dan minuman ringan selama ada di Banyuwangi. Dengan asumsi per orang mengeluarkan dana Rp 30.000 saja untuk konsumsi makanan dan minuman ringan per hari, total transaksi sudah mencapai Rp 1,89 miliar. Ada pula transaksi jasa sewa kendaraan yang diprediksi mencapai Rp 500 juta.

Wawan menambahkan, para atlet dan perangkatnya dipastikan membelanjakan uang untuk buah tangan karena mereka mendapat uang saku dari masing-masing daerahnya. Dengan asumsi tiap atlet dan perangkatnya membelanjakan Rp 750.000 untuk membeli buah tangan dan segala keperluan sehari-hari selama sepekan di Banyuwangi, maka ada transaksi Rp 6,75 miliar. ”Sehingga total ada transaksi Rp21,44 miliar selama sepekan penyelenggaraan Porprov Jatim. Itu perhitungan dari sisi atlet dan perangkatnya saja, belum termasuk keluarga pendukung atlet atau penonton yang ikut menyaksikan,” jelas Wawan.

Angka tersebut, sambung Wawan, adalah uang yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah se-Jatim dan para atlet serta perangkatnya, bukan dana yang dikeluarkan oleh Pemkab Banyuwangi. ”Dampak ekonomi lainnya adalah peningkatan infrastruktur olahraga yang bisa kami optimalkan pasca-Porprov. Pembangunan infrastruktur olahraga itu juga dana tersendiri yang berputar di masyarakat,” tuturnya.

Sebelum Porprov Jatim, Banyuwangi juga dipercaya menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Jatim (22-30 Mei) yang diikuti sekitar 2.000 peserta dan Pekan Seni Pelajar (PSP) Tingkat Jatim (1-3 Juni) yang diikuti sekitar 5.000 peserta. Adapun beberapa kementerian dalam dua bulan terakhir telah banyak menggelar acara di sejumlah hotel di Banyuwangi dengan melibatkan ratusan orang. ”Kami juga masih akan menggelar sejumlah acara Banyuwangi Festival seperti Jazz Pantai, Festival Gandrung Sewu, dan Banyuwangi Ethno Carnival yang selalu bisa menyedot ribuan wisatawan,” ujar Anas.

Meski semarak dengan berbagai acara wisata, Anas memastikan sektor lain tetap menjadi prioritas, terutama pertanian, pendidikan, dan kesehatan. ”Hari ini 7 Juni juga digelar jambore varietas melon oleh Kementerian Pertanian di Banyuwangi agar kualitas hortikultura kami semakin membaik. Pertanian tetap menjadi backbone dan lansekap pariwisata kami yang menjual keindahan alam,” ujarnya. Q nan

Arena Cabor Panahan dan Catur Dinilai Layak Banyuwangi,Bhirawa Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Sabtu malam (5/6). Arena pertandingan atau venue cabang olahraga tersebar di beberapa kecamatan se Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya pertandingan cabang olah raga panahan akan digelar di Ruang Terbuka Hijau Maron, Kecamatan Genteng.

“Dari sisi infrastrukturnya bagus. Lapangan mendukung, strategis dekat jalan raya, dan pemandangan pegunungan yang cocok untuk panahan,” kata Ketua Panitia Penyelenggara Cabor Panahan, Zainudin kepada Harian Bhirawa disela-sela meninjau lapangan, Minggu (7/6).

Cabor panahan akan resmi bertanding pada Selasa (9/6).

Pada hari Senin (8/6), pihaknya melakukan persiapan akhir dengan mengecek kesiapan setiap peserta dan uji coba lapangan. Menurut Zainudin,

panahan mempertandingkan tiga divisi yang terbagi atas recurve, compound, dan nasional (standart bow). Divisi recurve mengambil jarak 70 meter dan compound 50 meter. Adapun divisi nasional dibagi dalam tiga jarak: 85 meter, 40 meter, dan 30 meter. “Alat panah setiap divisi berbeda,” ujar dia.

Setiap divisi memperlombakan dua kategori pertandingan: aduan perorangan dan beregu. Teknis penilaian cabor panahan begini. Pada hari pertama pertandingan, panitia menggelar pra kualifikasi panahan untuk menentukan 32 besar dari total peserta setiap divisi. Mereka yang lolos pra kualifikasi, kata Zainudin, berhak bertanding di kategori aduan perorangan dan beregu pada hari berikutnya. “Setiap divisi bertanding sehari penuh dan langsung ditentukan pemenangnya,” kata Zainudin.

Hanya saja, ia masih menemukan sejumlah persoalan

terkait penginapan masingmasing kontingen. Panitia penyelenggara panahan menyerahkan sepenuhnya penginapan pada setiap kontingen kabupaten/kota. Ia berharap cabor panahan pada Porprov 2015 ini bisa menemukan bibit-bibit baru atlet panahan di Jawa Timur. “Penginapan masih susah di sini. Di Porprov sebelumnya, tempat pertandingan tersebar di beberapa kabupaten,” ujar Zainudin.

Pantauan Bhirawa di RTH Maron, Minggu (7/6), sejumlah pekerja sedang memasang segala alat kelengkapan cabor panahan. Setiap divisi panahan mesti bergantian menggunakan RTH Maron untuk pertandingan. “Gantian. Karena RTH Maron tidak cukup kalau menggelar tiga divisi sekaligus dalam sehari,” kata Zainudin.

Sementara itu, pertandingan cabor catur berlangsung di Hotel Minakjinggo, Kecamatan Glenmore. Imam Buchori,

diananta/bhirawa

Pekerja sedang mempersiapkan arena cabor panahan Porprov Jatim ke-V di RTH Maron, Kecamatan Genteng, Minggu.

Ketua wasit pertandingan catur, mengatakan cabor ini memperlombakan tiga kategori, baik untuk perorangan pria/wanita dan beregu pria/ wanita. Ketiga kategori terdiri

atas kilat (5 menit), cepat (25 menit), dan klasik (90 menit).

Dua kategori pertama, kata dia, langsung ditentukan pemenangnya dalam satu hari pertandingan. Q nan

EKONOMI - BISNIS

10

Senin Pon, 8 JUNI 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

13,354.00

13,222.00

SGD

9,912.41

9,807.15

EUR

14,977.85

14,824.51

JPY

10,732.14

10,625.20

GBP

20,511.74

20,307.67

Sumber: Bank Indonesia (5 JUNI 2015)

RAGAM EKBIS

HCML dan SKK Migas Berikan Beasiswa Surabaya, Bhirawa Husky–CNOOC MADURA Limited (HCML) salah satu KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dari SKK Migas yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Blok Madura Strait, akan memberikan beasiswa bagi pelajar untuk masyarakat di sekitar wilayah kerja HCML. Program Beasiswa ini mendapat dukungan penuh dari SKK Migas. Tahun ini, sebanyak 32 siswa lulusan SMA sederajat dari Sampang dan Pasuruan mengikuti seleksi masuk Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) pada jumat (5/6) yang dibiayai oleh HCML. 32 pelajar tersebut akan memperebutkan 10 beasiswa HCML di STEM Cepu.

Para pelajar tersebut berasal dari Sampang sebanyak 26 siswa dan dari Pasuruan sebanyak 6 siswa.Khusus yang dari Sampang, tidak ada pelajar asal Pulau Mandangin yang berhasil lolos seleksi awal yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. “Syaratnya harus lulusan teknik, sedangkan 3 siswa asal Mandangin yang terdaftar mereka lulusan akutansi, artinya bukan tidak melibatkan siswa asal Mandangin akan tetapi karena terbentur persyaratan,” kata Agus Utomo, Kasubag dan Proda Bagian Perekonomian Pemkab Sampang, Minggu (7/6).

Ditemui terpisah, Legal & Relations Manager HCML, Wahyudin Sunarya, menjelaskan, pelajar yang lulus tes akan mulai menjalani pendidikan pada bulan Agustus dan pendidikan akan berlangsung sekitar satu tahun. ”Setelah lulus pendidikan 4 terbaik dari 10 pelajarpenerima beasiswa direncanakan akan direkrut menjadi pegawai HCML sesuai dengan kebutuhan operasiperusahaan.” Katanya. Q ma

Acara penutupan SSF di Grand City Surabaya, Minggu (7/6) sore

Diserbu Shopaholic

Omzet SSF Tembus Rp 12 Triliun Pemkot, Bhirawa Agenda Surabaya Shopping Festival (SSF) 2015 mendapat respon luar biasa dari para shopaholic (pecandu belanja), tak hanya dari Surabaya atau kota-kota di Indonesia, SSF yang digelar rutin setiap tahun dan tahun ini memasuki tahun ke delapan, juga mendapat respon apik dari luar negeri.

Sekjen DPD APPBI Jatim, Ari Praja di acara penutupan SSF di Grand City Surabaya, Minggu (7/6) sore mengatakan, total transaksi yang berputar selama gelaran SSF 1-31 Mei menembus angka fantastis, yakni hampir 12 triliun rupiah.

Respon luar biasa terhadap agenda yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya ini, bisa diukur dari banyaknya kupon undian warga

yang berbelanja di delapan mal di Surabaya. “Ada kenaikan omset sebesar 20 hingga 30 persen dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu,” jelas Ari Praja.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya, mengungkapkan kegembiraannya atas respon warga terhadap SSF 2015. Hal itu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya masih lebih baik dibanding kota-

kota besar di Indonesia.

“Rasanya senang sekali mendenga omset nya SSF naik.

Saya ucapkan selamat. Apalagi yang berbelanja di Surabaya bukan hanya warga Surabaya, tetapi juga warga di Indonesia dan luar negeri. Ini membuktikan perekonomian Surabaya tetap stabil,” ujarnya.

Wali kota yang masuk dalam 50 besar tokoh paling berpengaruh di dunia 2015 versi Majalah Fortune ini mengimbau warga Surabaya untuk mencintai kotanya dengan terus bekerja keras. “Kalau warga luar Surabaya saja datang ke Surabaya untuk berbelana di sini, kenapa kita malah belanja ke luar,” sambung Wali Kota Risma. Q dre

Industri Grafika Optimistis Tumbuh 15 Persen Surabaya, Bhirawa Industri grafika di Jatim menunjukkan tren pertumbuhan seiring banyaknya wirausaha muda yang bergerak di sektor industri kreatif guna memenuhi permintaan pasar terhadap solusi cetak dan percetakan digital.

Untuk itu melalui inovasi teknologi terbaru, PT Astra Graphia Tbk optimistis akan mengalami kenaikkan pertumbuhan sebesar 10-15 persen secara nasional sedangkan di Jatim sendiri ditargetkan naik 15 persen pada tahun 2015. Oleh sebab itu, perusahaan tersebut berkomitmen menjadi garda terdepan pendorong pemberdayaan industri kreatif di Jatim.

Chief Executive, Branch Operation II PT Astra Graphia Tbk, Mangara Pangaribuan saat di konfirmasi di Java Paragon Hotel, Minggu (7/6) kemarin mengungkapkan dengan dukungan penuh dari mitra bisnis yang ada di Jatim, kami prinsipal Fuji Xerox dan layanan purna-jual Astragraphia kian mengukuhkan posisi sebagai penyedia solusi cetak dan layanan bisnis menyeluruh bagi perusahaan.

Selain itu pihaknya juga ingin industri kreatif bisa meningkatkan roda perekonomian Jatim. “Khususnya dengan sentra usaha percetakan dan grafika menjadi bagian dan memberikan dampak berkelanjutan guna memajukan industri lainnya,” ujarnya.

Apalagi, Surabaya memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk industri percetakan, kawasan itu juga menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta dan pintu masuk ke Indonesia Timur.

“Dengan tumbuhnya industri kreatif, tidak hanya di Jatim maka di Indonesia Timur membutuhkan dukungan produk, solusi, dan layanan percetakan bagi perusahaan skala besar hingga usaha kecil dan menengah (UKM),” katanya. Q riq

PT BJTI Siap Produksi Peralatan

Dua kader pendata dari Kecamatan Sambikerep saat melakukan pendataan keluarga kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf.

Wakil Gubernur Jatim Apresiasi dan Dukung Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2O15 Rangkaian persiapan pelaksanaan Pendataan Keluarga 2015 (PK 2015) sudah dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sejak tiga bulan lalu. Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Jawa Timur dilaksanakan secara serentak mulai 25 Mei hingga Juni 2015 dan saat ini sedang berlangsung kegiatan PK 2015.

H

asil Pendataan Keluarga tahun 2015 diharapkan dapat men jawab kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi keluarga yang akan mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Keunggulan hasil Pendataan Keluarga adalah dapat ditelusuri by name by address sehingga memberikan kepastian terhadap sasaran program yang tepat dan akurat.

Jum’at (05/06), dilaksanakan pendataan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf (Gus ipul). Dua kader pendata dari Kecamatan Sambikerep yang notabene merupakan lokasi domisili Gus Ipul dan keluarga mendata dan mengobservasi sesuai dengan isi formulir Pendataan Keluarga yaitu F/I/PK/ 2015. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dwi Listyawardani dan juga Kepala Bappemas dan

KB Kota Surabaya Nanis Chairani juga turut mendampingi pelaksanaan pendataan kali ini.

Dwi Listyawardani dalam kesempatan tersebut menjelaskan kepada Gus Ipul pentingnya pelaksanaan Pendataan Keluarga 2015. Ia menuturkan bahwa melalui pendataan keluarga ini nantinya akan menghasilkan data-data yang sangat bermanfaat tidak hanya di bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, tapi juga untuk program pembangunan yang lainnya. Terlebih, melalui pendataan ini nantinya akan diketahui kepesertaan KB masyarakat.

“Kalau masih ada masyarakat yang tidak ber-KB, maka kader pendata bisa sekaligus mengajak masyarakat dan mengedukasi untuk ber-KB,” terangnya.

Lebih lanjut, Bu Dani (Sapaan akrab Dwi Listyawardani) menam-

bahkan, dengan adanya indikator pertanyaan tentang Pembangunan Keluarga salah satunya jenis sumber penerangan utama yang digunakan, maka bisa diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga nantinya bisa dilakukan intervensi dan evaluasi program terkait.

Dengan tangan terbuka dan dengan suasana kekeluargaan, Gus Ipul menjawab dengan sabar pertanyaan dari kader pendata dan pendataan berlangsung lancar. Dalam bincang ringannya, Gus Ipul mengapresiasi kegiatan Pendataan Keluarga 2015 yang dinilai sangat banyak memberikan manfaat kedepannya. “Wah sampai menanyakan sedetail itu ya? (red: mengenai pertanyaan indikator Pembangunan Keluarga seperti di atas). Bagus sekali itu! Jadi kita semua bisa tahu tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur ini,” pujinya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya berharap agar seluruh masyarakat di Jawa Timur juga turut menyukseskan pelaksanaanPK 2015 yang dinilainya sangat bermanfaat ini. Di penghujung pendataan, dengan fasih Gus Ipul berucap semboyan PK 2015: “Sukseskan Pendataan Keluarga 2015, Pastikan Keluarga Anda Terdata!. Q adv

Surabaya,Bhirawa Dirut PT Pelindo lll Djarwo Surjanto meminta agar Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) memproduksi peralatan sendiri agar tidak bergantung pada pihak luar negeri. Agar program itu bisa terealisasi, BJTI akan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Selain itu Djarwo juga meminta agar BJTI mampu membuat industry perikanan dan sekaligus membantu para nelayan, terutama disekitar lokasi kerja. Mendapat arahan tersebut, Dirut BJTI Putut Srimulyanto optimistis bisa memproduksi perlatan sendiri, sebagai langkah awal pihaknya akan menjalin kerjasama dengan pihak lain. “Insya Allah secepatnya akan dilaksanakan,” katanya.

Sedangkan untuk membuat industri perikanan saat ini sudah dirintis dan menunggu proses perizinan. “Rencanannya industry itu bisa direalisasikan pada tahun 2017 lewat Java Integrated Industrial Port and Estate,” katanya.

Seperti diketahui sebagai BUMN bidang kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau yang disebut Pelindo III, terus mengembangkan sayapnya diantaranya adalah pembangunan sebuah kawasan industri yang luas terintegrasi dengan pelabuhan dan kompleks perumahan.

Kawasan tersebut diberi nama Java Integrated Industrial Port and Estate (JIPE), yang dikembangkan sebagai pusat pengembangan industri baru di sisi utara Gresik untuk mendukung kegiatan ekonomi di Provinsi Jatim dan mendukung program tol laut pemerintah Indonesia pada umumnya. Pengembangan industri ini juga didukung oleh pengembangan perumahan dan laut pelabuhan estate.

Pengembangan JIIPE di ka-

Dirut BJTI Putut Srimulyanto optimistis bisa memproduksi perlatan sendiri, sebagai langkah awal pihaknya akan menjalin kerjasama dengan pihak lain.

wasan Manyar Gresik tersebut merupakan solusi terhadap tingginya tingkat arus bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Konsep bisnis Pelindo III dapat menekan biaya logistik dari hulu hingga ke hilir yang saat ini cukup tinggi dan sering dikeluhkan oleh para pengusaha.

JIIPE bertujuan untuk menyediakan layanan pelabuhan laut langsung ke kawasan industri untuk meminimalkan biaya logistik yang biasanya terjadi ketika pelabuhan laut terletak jauh dari kawasan industri. JIIPE juga bertindak sebagai pelabuhan multi layanan laut untuk melayani pengiriman, kontainer, general cargo, mobil / kendaraan, curah kering dan cair.

Pengembangan kawasan JIIPE

di lokasi tersebut telah mematuhi peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik dari 2010-2030.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menggandeng PT AKR guna mengembangkan proyek Java Integrated Industrial Port” (JIIPE) seluas sekitar 2.000 hektare di kawasan Manyar, Gresik, Jatim. luas areal itu rencananya dibagi dalam tiga kawasan, yakni untuk pelabuhan, industri, dan perumahan.

Pada tahun 2014 ini perwujudan proyek “JIIPE” baru memasuki tahap pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar.

Seperti akses jalan, dermaga, dan kebutuhan energi yang meliputi listrik dan air. Q ma

Bupati Minta Pedagang Tak Naikkan Harga Lumajang, Bhirawa Sejumlah komoditi pangan di Lumajang menjelang Ramadan mulai merangkak naik. Walapun ada sejumlah komoditi tertentu harganya masih stabil. Kondisi ini membuat Bupati Lumajang Drs H Asat Malik, Mag mengajak masyarakat, terutama pedagang untuk tidak memanfaatkan momentum Ramadan dan lebaran mendatang guna mencari keuntungan. “Saya berharap, momentum Ramadhan dan lebaran sebagai bulan suci tidak digunakan untuk mencari keuntungan semata, ’’pintanya, Minggu (7/6).

Untuk menjaga agar harga tetap

stabil, Pemkab Lumajang akan terus melakukan operasi pasar. ‘’Saya juga akan terus memantau perkembangan harga melalui laporan Disperindag, ’’imbuhnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lumajang, Drs Agus Eko menjelaskan, pantauan di sejumlah pasar, seperti Pasar Baru Lumajang, Pasar Sukodono, Pasar Pasirian dan Pasar Yosowilangun trend harga memang mulai naik, meski tidak untuk seluruh jenis komoditi. ‘’Trend harga sejumlah komoditi pangan dalam sepekan terakhir mulai merangkak naik,’’jelasnya.

Harga komoditi misalnya untuk

bawang merah mencapai Rp34.

833 perkilogram.” Mulai seminggu terakhir harga bawang merah mulai merangkak naik dari Rp31 ribu per kilogram terus naik sampai saat ini mencapai Rp34.833 perkilogram,” paparnya.

Untuk harga bawang putih tercatat Rp16 ribu perkilogram dan masih dalam kisaran harga stabil.

Cabe keriting mencapai Rp22.333 perkilogram naik 6,35 persen atau Rp1.333. Harga cabe biasa tetap stabil dan cabe rawit malah turun ‘’Dari yang sebelumnya Rp17 833 perkilogram menjadi Rp16.833 atau turun 5,61 persen karena stok melimpah,” jelasnya. Q yat

Senin Pon, 8 JUNI 2015

Rp 15 Miliar Anggaran DBHCT Gagal Terserap

4.767 Petugas Kawal Ujian SBMPTN

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

total anggaran DBHCT pada 2015 ini men­ jadi 34 miliar,”tandasnya.

Gagalnya SKPD menyerap anggaran terse­ but mendapat kritikan dari FRMJ (Forum Rem­ bug Masyarakat Jombang). Menurutnya, min­ imnya penyerapan DBHCHT karena Pemkab Jombang tidak serius dalam membuat program.

Dengan kata lain, program yang digulirkan hanya bersifat administratif belaka. “Program yang dijalankan pun tak selaras dengan upaya mengurangi dampak merokok. Semisal mem­ buat tempat sampah, tempat mandi umum, dan program lain yang tak terkait langsung dengan pengendalian konsumsi rokok,” ujar Ketua FRMJ DJoko Fatah Rachim. n rur

(Saintek dan Soshum) sebanyak 6.712 peserta.

Danang menjelaskan, tiaptiap petugas bekerja sesuai dengan kewenangan masingmasing. PJL bertugas untuk mengirim naskah soal ke lokasi ujian. “Seorang PJL disyaratkan untuk punya mobil sendiri dan bersedia datang subuh untuk mengambil soal ujian di sekre­ tariat. PJL dilarang membawa motor untuk mengambil soal,” ungkap dia saat menggelar kon­ ferensi pers kesiapan ujian tulis SBMPTN di Kampus Unesa Lidah Wetan, Minggu (7/6).

Seorang PJL levelnya se­ tara dengan PJDU, tapi lebih senior dibandingkan dengan PJR dan pengawas ruang. PJR dan pengawas ruang harus seorang dosen PNS minimal golongan III. Sementara di lokasi ujian yang menempati sekolah-sekolah, pihaknya juga menggandeng guru setempat untuk dijadikan PJR maupun pengawas ruang. “Guru ini juga harus selevel kepangkatannya.

Dan dosen yang bertugas meng­ awasi tidak boleh diwakilkan ke mahasiswanya. Jika ini dilanggar, tahun depan dosen itu tidak dipakai lagi dalam SBMPTN,” tegasnya.

Lebih lanjut Danang men­ jelaskan, ujian tulis akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama untuk ujian tulis jurusan Saintek yang akan dilaksanakan mulai pukul 07.00 hingga pukul 09.45.

Sesi kedua untuk Soshum mulai pukul 09.45 hingga pukul 11.45, dan sesi ketiga untuk jurusan

Bukan Pilkada, Kandidat Calon Ketum PBNU Dilarang Pasang Banner l Sambungan hal 1 tidak genit berpolitik. Kalau tidak alim juga tidak akan dipilih,’’paparnya.

Lebih lanjut diungkapkan Hilmi, dalam arena muktamar NU nanti dilarang ada ban­ ner yang menonjolkan kandidat calon. Namun dibatasi untuk para kiai sepuh. ‘’Ini bukan Pilkada. Jadi yang boleh terpampang adalah foto kiai sepuh. Apalagi untuk penunjukan Rois Aam diserahkan pada para kiai sepuh, sedang untuk pemilihan Ketum, diserahkan kepada undangan,’’ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Be­ sar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj, da­ lam sambutan pembukaannya mengatakan, NU ke depan memang harus semakin baik.

Kang Said, demikian Kiai Said biasa disapa, selanjutnya menceritakan keteladanan dari KH Mahrus Aly, kiai khos yang dalam seja­ rahnya menolak didaulat sebagai Rais ‘Aam PBNU karena merasa ada ulama yang lebih pantas menduduki jabatan tersebut.

“Padahal Kiai Mahrus itu alim (berilmu) dan ilmunya gak tanggung-tanggung. Nga­ jinya itu Fathul Wahab, Jam’ul Jawamek, Mugnil Labib, kitab susah semuanya itu.

Artinya apa, artinya NU ke depan membu­ tuhkan ulama yang sesuai makna ulama itu sendiri, yaitu berilmu,” terang Kang Said.

Syarat lain untuk pemimpin NU ke de­ pan, lanjut Kang Said, adalah mampu secara ekonomi dalam rangka pemberdayaan umat, serta memiliki jiwa aktivis yang mampu mengelola organisasi dengan baik.

“Kiai Mahrus itu kaya, dan NU membu­ tuhkan pemimpin yang demikian agar tidak terus terusan membuat proposal. Walhasil, NU memang harus semakin baik dan baik, siapapun yang nanti terpilih di Muktamar, pasti orang NU, tidak mungkin selain orang NU,” pungkas Kang Said disambut tawa peserta Halaqoh Kebangsaan.

Bantuan APBD Kurang Ketua Panitia Muktamar NU ke-33, Drs H Saifullah Yusuf mengakui jika anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Muktamar NU ke-33 yang digelar di Jombang Agustus 2015 cukup besar. Sementara bantuan dari APBD Jatim sangat kecil yaitu sekitar Rp 4,9 miliar, padahal sesuai asumsi dana yang dibutuhkan hampir mencapai Rp 10 miliar.

“Yang pasti bantuan alokasi anggaran dari Pemprov dan sudah disetujui DPRD Jatim se­ nilai Rp 4,9 miliar. Bantuan tersebut digunakan di antaranya untuk pelayanan peserta. Ada 4 poin pelayanan yakni keperluan akomodasi pe­ serta, transportasi peserta, konsumsi peserta dan perlengkapan muktamar seperti tenda, sound system dan kursi,” ungkap Politisi Gus Ipul.

Ditambahkan Gus Ipul , total persisnya kebu­ tuhan anggaran untuk pelaksanaan muktamar belum diketahui, tapi bantuan dari Pemprov itu masih kurang. Panitia telah mengajukan angka lebih dari yang disetujui, tapi yang disetujui hanya Rp 4,9 miliar itu. Untuk itu panitia muktamar sendiri juga memberikan bantuan anggaran sebe­ sar Rp 2 miliar yang akan diberikan ke 4 ponpes yang menjadi tuan rumah pelaksanaan yakni Ponpes Denanyar, Ponpes Tambak Beras, Ponpes Tebu Ireng dan Ponpes Darul Ulum Peterongan.

Sebelumnya Gus Ipul juga meresmikan website resmi Muktamar NU ke-33 yakni www. muktamarnu.com. Dengan diluncurkannya website Jumat kemarin, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi soal muktamar.

Didampingi Thoriqul Haq beserta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Gus Ipul mengatakan, website ini merupakan salah satu media untuk memberikan informasi kepada khlayak atau masyarakat tentang segala perkembangan terkini terkait kegiatan Mukta­ mar yang akan berlangsung di Jombang pada Agustus mendatang. n cty, iib

Konsep Harmonisasi l Sambungan hal 1

dan aspirasi yang diinginkan masyarakat.

Sehingga dengan keberagaman latar be­ lakang itu perlu dilakukan harmonisasi sehingga kebijakan yang diambil nantinya tidak menyakiti salah satu pihak.

Dia mencontohkan dalam melayani kepent­ ingan salah satu ormas seperti NU dan Muham­ madiyah, walaupun masyarakat Bondowoso mayoritas NU tetapi Muhammadiyah juga dilayani karena mereka juga turut serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ormas adalah salah satu potensi, tentu sia­ papun yang turut serta dalam rangka mencer­ daskan kehidupan bangsa akan mendapat perhatian selama saya memimpin Bondowoso,” kata alumnus PP Nurul Jadid Paiton ini.

Begitu juga dalam kebijakan pembangun­ an, Bupati Amin Said Husni oleh sebagian kalangan dianggap lamban karena dianggap tidak memiliki terobosan dasyat. Hal itu menurutnya harus dilakukan dengan mem­ perhatikan kondisi masyarakat dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Birokrasi yang dimiliki, karena jika tidak memperhatian itu semua maka kebijakan yang diambil nanti­ nya hanya menjadi keinginan bupati saja.

“Saya memang tidak ingin membuat proyek mercusuar yang nantinya hanya akan men­ jadi monumen, tetapi bagaimana kebijakan saya bisa dipahami oleh masyarakat dan terutama birokrasi saya sehingga itu betulbetul merupakan kebutuhan,” kata bupati yang mantan anggota DPR RI dua periode tersebut. n har

11

SAMBUNGAN campuran mulai pukul 13.15 hingga pukul 14.30.

Sedangkan untuk lokasi pelaksanaan ujian tulis SB­ MPTN 2015 ini dibagi di be­ berapa tempat sesuai dengan pilihan kategori. Untuk kate­ gori Saintek akan ditempatkan di ITS, Universitas Hang Tuah, Stikom, UPN, ITATS, Univer­ sitas Widya Kartika, Unitomo, SMPN 19 Surabaya, Untag, dan lainnya. Lalu kategori Soshum akan dilokasikan di Unesa, UIN­ SA, Universitas Bhayangkara, Universitas PGRI Adi Buana, Unusa (JL Smea), SMAN 13 Surabaya, SDN Lidah Kulon II, dan lainnya. Sedangkan untuk prodi Campuran (Saintek dan Soshum) ditempatkan di Unair Kampus A, B dan C. Ketua Panlok 50 Surabaya Yuni Sri Rahayu menambah­ kan, demi kelancaran pelak­ sanaan ujian tulis SBMPTN, pihaknya telah berkoordinasi dengan banyak instansi. Di antaranya dengan Pembangkit Listrik Negara (PLN) agar tidak ada pemadaman listrik saat ujian berlangsung. Menggan­ deng kepolisian untuk meng­ urai kemacetan di jalan-jalan menuju lokasi ujian, hingga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya yang beberapa sekolahnya di­ pakai untuk ujian. “Kami im­ bau bagi semua peserta untuk mengetahui ruang ujiannya satu hari sebelum ujian dimu­ lai. Saat hari H, sebisa mungkin datang ke lokasi 30 menit sebe­ lum ujian digelar,” kata Yuni.

Peserta yang terlambat da­ tang lebih dari 30 menit, lanjut

Yuni, dilarang masuk ke ruang ujian. Hal itu sudah sesuai de­ ngan Prosedur Operasional Baku (POB) SBMPTN. Yuni yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini menegas­ kan, pihaknya juga mengimbau semua peserta berpakaian rapi ketika mengikuti ujian. Peserta dilarang memakai T-Shirts dan diharapkan mengenakan se­ patu. Selain itu, peserta jangan sampai lupa membawa fotokopi ijazah terlegalisir untuk ang­ katan dua tahun sebelumnya.

“Untuk peserta lulusan 2015, mereka diharapkan membawa Surat Keterangan Lulus (SKL) yang asli. Jangan lupa juga semua peserta membawa alat tulis pensil 2B,” ujar perempuan berjilbab ini.

Terpisah, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengata­ kan, siswa yang sekolahannya dipakai untuk ujian tulis SB­ MPTN pada 9 Juni besok akan diliburkan. Siswa yang libur ini disarankan untuk belajar di rumah masing-masing. “Karena ujiannya satu hari penuh, siswa kami liburkan,” kata dia.

Seperti diketahui, sejumlah sekolah di Kota Pahlawan akan dipakai untuk ujian SBMPTN. Sekolah-sekolah tersebut ialah SMK Ketintang, SMA Widya Darma, SMKN 1, SMAN 13, SMPN 28, SDN Lidah Wetan II/462, SMAN 15, dan SMPN 22 Surabaya. Sekolah ini di­ gunakan lokasi ujian katego­ ri Soshum. Untuk kategori Saintek, sekolah yang dipakai adalah SMPN 19, SMA dan SMP Dr Soetomo. n tam

Melestarikan Permainan Tradisional di Jalan Legenda l Sambungan hal 1

ompah panjang dan egrang.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mem­ buka SUFC 2015 dalam sambutannya mengatakan, Urban Culture ini untuk mengingat kembali seni-seni budaya yang ada di Sura­ baya termasuk permainan tradisional yang kini sudah mulai dilupakan. “Ini adalah jalan legenda yang ada di Kota Surabaya yaitu jalan Tunjungan. Kita akan terus manfaatkan dan mengingat kembali permainan tradi­ sional agar tidak terlupakan oleh anak-anak kita,” ka­ tanya kepada ribuan pen­ gunjung SUFC 2015.

Wali kota perempuan per­ tama di Kota Surabaya ini juga memberitahukan kepada ribuan warga bahwa Sura­ baya saat ini menjadi Kota Internasional. “ Karena itu kita harus jadi pemenang di kota sendiri dan jangan jadi penonton saja. Anak-anak harus belajar lebih keras, jangan biarkan Surabaya ini dimiliki oleh orang lain,” pesan Risma dipanggung tepat di depan Hotel Majapahit.

Di masa mendatang, tambah Risma, Surabaya akan membangun prasarana transportasi massal agar warganya dapat terhubung dari satu titik ke titik yang lain di dalam Surabaya de­ ngan aman. “Tahun depan kita bisa merasakan pe­ destrian yang sangat lebar dan juga trem. Karena itu nantinya saya akan siap­ kan tempat-tempat parkir dengan harga yang murah,” tambahnya.

Setelah memberikan sambutan, Tri Rismaharini bersama panitia pendukung acara meresmikan pembu­ kaan SUCF 2015 dengan melepas balon berwarna biru dan putih. Setelah resmi dibuka, masyarakat dapat menikmati aneka permainan tradisional di SUCF 2015.

Dari berbagai dolanan jadul yang dimainkan di SUCF 2015, egrang adalah salah satu permainan yang paling diminati pengunjung.

Permainan yang mulai pop­ uler sejak era penjajahan ini ternyata tak hanya diminati anak-anak, melainkan juga dimainkan oleh pengujung dewasa hingga tua.

Seperti Sutarni (69) war­ ga Jemur Gayungan yang bersemangat memainkan egrang lantaran sudah lama tidak memainkannya. Hal ini sontak membuat perha­ tian pe­ngunjung merasa her­ an. Nenek berusia senja itu ternyata cukup lihai dalam memainkan egrang. Dia bisa berlari, bahkan sesekali ber­ joget di atas egrang. “ Saya sangat rindu permainan ini (egrang) karena terakhir ber­ main waktu saya masih SD. Sampai saya dulu pernah dibuatkan egrang anak saya, tapi tak bisa bertahan lama karena bambu yang dipakai sangat muda,” ujar Sutarni.

Dengan tema dolanan jadul, SUCF 2015 kali ini menampilkan sedikitnya sembilan permainan tradis­ ional yang bisa dimainkan oleh para pengunjung. Se­ lain permainan, aneka ku­ liner dan bazar juga disug­ uhkan di sepanjang Jalan Tunjungan. n geh

Undar Minta Kemenristek Lakukan Investigasi l Sambungan hal 1

antara

Mobil jenazah gratis untuk warga Surabaya siap dioperasikan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Minggu (7/6).

Mobil Jenazah Gratis untuk Warga Surabaya l Sambungan hal 1

liki pemahaman dengan baik tentang pengurusan jenazah baik dari sisi medis, maupun kesesuaian dengan cara yang disunahkan oleh ajaran agama.

“Sebagai solusi dari kondisi tersebut maka LMI dengan didukung penuh Pelindo III dengan program bina lingkun­ gannya, memberikan pelatihan agar menjadi motivasi dasar mereka untuk dapat melaku­ kan pengurusan jenazah se­ cara baik di lingkungannya masing-masing,” kata Gurning

menjelaskan.

Warga Surabaya yang membutuhkan layanan mobil jenazah secara cuma-cuma dapat menghubungi telepon 031-599 8484 atau 0822 3000 0909. Terkait program tang­ gung jawab perusahaan yang berkesinambungan, Edi menge­ mukakan, Pelindo III bersama Pemkot Surabaya telah merevi­ talisasi kampung lama Maspati dan sekitarnya.

Pelindo III membangun ba­ ngunan serba guna di tengahtengah kampung yang penuh arsitektur bernilai sejarah

tersebut. Bangunan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi warga setem­ pat untuk memproduksi berba­ gai karya lokal, seperti makan­ an khas dan aneka kerajinan.

Pelindo III adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam sektor perhubungan yang mengelola 43 pelabuhan di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi. n ma

masi, Minggu (7/6).

Dengan investigasi, dika­ takan neng A’a demikian dia biasa dipanggil, agar Kemen­ ristek Dikti dapat mengetahui Undar yang mana yang men­ jalankan perkuliahan secara sah dan tidak.” Ini penting agar bisa segara diketahui mana Undar yang sah secara legal formal dan mana para oknum yang mengaku seba­ gai Undar,”imbuh perempuan berjilbab ini.

Menurutnya persoalan konflik dualisme di kampus tersebut sudah selesai, yakni Rektor yang diakui Kopertis adalah HM Mudjib Mustain.

Karenanya pihaknya meno­ lak jika Undar Jombang dikatakan PT berstatus non aktif. ““Hingga saat ini kami belum menerima surat dari Kopertis soal penonaktifan Undar. Karena memang konflik di Undar sudah se­ lesai,” bebernya.

Untuk membuktikan keabsahannya, Neng A’a lantas menunjukkan surat dari Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) bernomor 2009B/K7/2014.

Surat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Mudjib Mustain merupakan rektor Undar yang sah. Sedang­ kan Ketua Yayasan adalah Hj Ahmad Faidah. Dengan adanya surat tersebut, lan­ jutnya, secara otomatis konf­

lik dualisme di kampus yang berada di Jl Gus Dur Jom­ bang itu sudah berakhir.

Terkait adanya wisuda yang digelar kubu Rektor Ibrohim, Neng A’a mengata­ kan pihaknya juga prihatin.

Karena masih ada oknumoknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesem­ pitan. Padahal, saat wisuda kubu Ibrohim yang menca­ tut nama Undar, pihaknya sudah meminta kepada poli­ si untuk bertindak tegas.

Namun realitasnya wisuda tetap berjalan. Bahkan di­ jaga ketat oleh polisi.

Adanya oknum yang masih mengatasnamakan Undar di luar kubu Rektor Mudjib Mustain dan Hj Ah­ mada Faidah sebagai Ketua Yayasan disayangkan Dr Ro­ emhadi, Pembina Yayasan Universitas Darul Ulum.

Salah satu pendiri Undar ini menyayangkan adanya ok­ num yang mengaku sebagai Undar yang sah. Karena hal itu merugikan nama baik Undar sendiri. “Kita juga mendapatkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM, isinya Ketua Yayasan yang sah adalah Hj Ahmada Faidah. Artinya, sudah tidak ada lagi dualisme di tubuh Undar,” ujar Roemhadi se­ raya menunjukkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Notaris H Romlan SH bernomor AHUAH.01.06-0681. n rur

Pajak Turun Akibat Banyak Pemkab/Pemkot Tunggak Pajak Mobdin l Sambungan hal 1

Ketua Komisi C DPRD JatimThoriqul Haq secara blak-blakan mengaku jika ada beberapa pemkab/pemkot yang tidak membayar pajak kendaraan dinasnya, karena mereka masih menganggap semuanya gratis. Padahal, jumlah mobdin yang dimiliki cukup banyak hingga ratusan baik roda dua maupun empat.

Dan tunggakan pajak tersebut dilakukan bertahun-tahun.

“Coba bayangkan berapa anggaran yang tidak terserap dari tunggakan tersebut . Kar­ enanya, saya minta Dipenda Jatim menyurati seluruh daer­

ah yang belum menyetorkan pajaknya tersebut. Diharap­ kan dari tarikan ini mampu menambah potensi pajak yang masuk ke dalam negara,’’tegas politisi asal PKB ini yang mengaku lupa daerah mana saja yang menunggak pajak mobdinnya, Minggu (7/6).

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renvill Antonio mengaku Pemkab Pamekasan misalnya memi­ liki sekitar seribu kendaraan dinas yang terdiri roda em­ pat dan roda dua yang telah menunggak pajak antara 2-3 tahun. Alasannya, setiap SKPD diberikan kewenangan untuk membayar pajak, tapi nyatanya

dana yang diambil dari APBD Kab Pamekasan tersebut tidak dibayarkan ke Dipenda Jatim.

Karenanya, kalau Pemkab Pamekasan tidak segera mem­ bayar tunggakan, maka akan dikirimkan surat teguran. ‘’Tapi bisa juga kita potong­ kan dari dana bagi hasil dari Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Ken­ daraan Bermotor (BBNKB) yang jumlahnya untuk Pem­ prov Jatim sebesar 70 persen dan 30 persen untuk pemkab/ pemkot. Namun untuk yang satu ini, kita minta Dipenda untuk mengkajinya, apakah pemotongan tersebut dapat dilakukan apa tidak,’’tegas

politisi asal Demokrat ini.

Lebih lanjut diungkapkan Renvill dari tunggakan terse­ but dapat diperoleh hasil dana yang lumayan besar. Atau paling tidak bisa mengemba­ likan 30 persen dari total nilai tunggakan yang mencapai Rp 800 miliar. Untuk itu, Komisi C minta Dipenda Jatim meng­ inventarisir daerah mana saja yang menunggak mobdinnya. ‘’Dari hasil inventarisasi ini diharapkan ada data lengkap untuk meningkatkan pajak, khususnya dari mobdin milik pemkab/pemkot. Karenanya, DPRD Jatim akan melaku­ kan kerjasama dengan DPRD Kab/Kota terkait dengan be­

sarnya tunggakan mobdin yang dilakukan oleh pemkab/ pemkot,’’paparnya.

Seperti diketahui, aki­ bat menurunnya daya beli masyarakat ternyata berimbas pada turunnya penjualan roda dua dan roda empat di Jatim.

Bahkan untuk tahun ini Pem­ prov Jatim harus rela kehilan­ gan dana perimbangan sebesar Rp 500 miliar. Akibat turun­ nya dana perimbangan dari pusat ini, sejumlah program kerakyatan di Jatim harus ditinjau kembali. Termasuk pembangunan infrastruktur yang mengalami penjadwalan ulang dari pendanaan langsung menjadi multiyears. n cty

Promosikan Unggulan Daerah, Wali Kota Ikut Berlenggok di Karpet Merah l Sambungan hal 1

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus mengatakan, parade batik ini melibat­ kan pegiat batik, seniman dan pelajar ini merupakan agenda tahunan. Tahun ini adalah tahun ketiga. “Tujuannya, selain untuk mempromosikan batik khas Kota Mojokerto, juga untuk mengembangkan wisata budaya,” imbuhnya.

Selain itu, juga untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain dalam hal pengembangan batik yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

“Melihat kreasi dan penampilan peserta, batik Kota Mojokerto layak bersanding dan bersaing dengan batikbatik daerah lain,” kata Wali Kota Mo­ jokerto Mas’ud Yunus usai membuka acara garapan Disporabudpar Kota

Mojokerto tersebut.

Batik bagi Kota Mojokerto kini tidak saja menjadi produk unggulan, namun juga menjadi simbol penyema­ ngat pembangunan. “Batik merupakan akronim, Bersih, Aman, Tertib, Indah, Kekeluargaan,” ujarnya.

Akronim Batik ini bagi Kota Mo­ jokerto, lanjut Mas’ud Yunus, adalah untuk hidup membiasakan budaya bersih, lingkungan yang aman, tertib

dan indah serta diliputi suasana keke­ luargaan. “Semakin banyak warga Kota Mojokerto yang mengenakan batik, maka batik kita akan semakin dikenal. Dengan demikian maka akan terjadi peningkatan kesejahter­ aan perajin batik hingga mampu mendongkrak tingkat kesejahter­ aan masyarakat di bidang ekonomi, khususnya perdagangan batik,” pung­ kasnya. *

12

Senin Pon, 8 JUNI 2015

Manfaatkan Teknologi dengan Benar

Yakin Bisa Dirikan Saka Telematika di Surabaya Puncak kejayaan Pramuka di Indonesia terjadi pada era 60-an. Saat itu, Pramuka merupakan wadah kegiatan kepemudaan di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk kader-kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan berwawasan kebangsaan demi membentengi NKRI.

D

ihadiri sekitar 160 undangan dari Kepengurusan Pramuka dan mahasiswa mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), bertempat di RSI Jemursari Surabaya, peresmian gugus depan 2653-2654 dan pelantikan pengurus Mabigus gerakan Pramuka pangkalan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dibuka oleh Drs H Bambang Dwi Hartono MPd selaku Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Surabaya.

Rektor Unusa Prof Dr dr Rochmad Romdoni SpPD, SP.JP (K) resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabigus) 2653-2654.

Dalam sambutannya, Prof Dr dr Rochmad Romdoni mengaku berterima kasih atas pelantikannya sebagai Kamabigus.

Peran penting gerakan Pramuka sebagai wadah pemersatu generasi penerus bangsa harus dilanjutkan perjuangannya.

“Kita jadikan gugus depan 2653-2654 sebagai pangkalan pergerakan Pramuka, dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya siap berpartisipasi dalam gerakan Pramuka,” tutur Kamabigus 2653-2654 Prof Dr dr Rochmad Romdoni SpPD, SP.JP (K) dalam sambutannya pada acara peresmian gugus depan 2653-2654 dan pelantikan pengurus Mabigus gerakan Pramuka pangkalan Universitas Nahdlatul Ulama

Surabaya di RSI Jemurasi, Sabtu (7/6).

Rochmad Romdoni menceritakan, gerakan Pramuka lahir dan mengakar di bumi Nusantara sebagai wujud gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam membentu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, gerakan Pramuka mempunyai andil dalam sejarah perjuangan kemerdekaan.

Dengan semangat gerakan Pramuka di Surabaya, Rochmad Romdoni berharap peran penting kegiatan Pramuka dapat menumbuhkembangkan kreativitas di bidang pendidikan. Bukan hanya diperuntukkan bagi siswa siswi SD, SMP dan SMA, tapi gerakan Pramuka dapat masuk dan menyerap kalangan mahasiwa.

“Ke depan, kami akan bekerjasama dengan Kwartir Daerah dalam hal manajemen dan kegiatan gerakan Pramuka bagi anak didik kita,” kata Romdoni.

Tantangan yang harus dihadapi oleh gerakan Pramuka ke depan semakin beragam, berat dan kompleks. Untuk itu, diperlukan adanya perubahan dan penyempurnaan manajemen kepramukaan, agar dapat menghadapi perubahan dan tantangan di masa yang akan datang.

Romdoni berharap, dengan adanya kegiatan-kegiatan Pramuka tujuannya yakni mendidik dan membina suatu keberagaman hingga menjadi keber-

abednego/bhirawa

Kwarcab Pramuka Surabaya Drs H Bambang Dwi Hartono MPd melantik Rektor Unusa Prof Dr dr Rochmad Romdoni SpPD, SP.JP (K) sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabigus) 2653-2654, Sabtu (6/6). samaan. Semua kegiatan seperti diskusi, perlombaan, raimuna, dan jambore, merupakan hal terpenting dan sangat dibutuhkan dalam gerakan Pramuka.

“Kita nantinya akan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang melekat dalam gerakan Pramuka. Khususnya dalam hal pendidikan, di lingkup universitas, kami mempunyai nilai-nilai intelektual yang bisa disumbangkan dalam kegiatan kepramukaan,” ungkapnya.

Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Surabaya Drs H Bambang Dwi Hartono MPd menambahkan, meskipun

Unusa baru berdiri beberapa tahun ini, namun cukup mempunyai perhatian khusus pada gerakan Pramuka. Selama ini, banyak kritik diarahkan pada pendidikan formal, karena tranfer nilai dan sikap dipandang kurang mendapat porsi yang memadai.

“Dengan kepedulian Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dalam gerakan Pramuka, diharapkan dapat menutupi kekurangan pada pendidikan formal melalui gagasan maupun kegiatan pada gerakan kepanduan Pramuka sebagai pendidikan non formal,” pungkasnya. bed*

abednego/bhirawa

Upacara pelantikan Rektor Unusa Prof Dr dr Rochmad Romdoni SpPD, SP.JP (K) sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabigus) 2653-2654, Sabtu (6/6).

Suasana pelantikan.

PERKEMBANGAN teknologi yang semakin pesat dan mudah diakses, tak luput dengan seiringnya penyalahgunaan teknologi di kalangan generasi muda. Inilah yang mendorong Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Surabaya Drs H Bambang Dwi Hartono MPd berinisiatif mendirikan Satuan Karya Pramuka Drs H Bambang (Saka) Telematika di Kwarcab Surabaya.

Keprihatinan akan penyalagunaan teknologi inilah yang membuat Kwarcab Pramuka Surabaya Drs H Bambang Dwi Hartono MPd mewanti-wanti agar generasi muda tidak dikuasai oleh teknologi. Melalui gerakan Pramuka, generasi muda dididik untuk menjadi pribadi yang jujur, berani, cermat, dan bersahaja. Terlebih dalam hal pemanfaatan teknologi secara positif.

“Bagaimana caranya agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam bentuk kegiatan yang positif. Maka, kami mengusulkan kepada Kwarnas supaya Surabaya mempunyai Saka Telematika,” tutur Drs H Bambang Dwi Hartono dalam acara peresmian gugus depan 2653-2654 dan pelantikan pengurus Mabigus gerakan Pramuka pangkalan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.

Bambang menjelaskan, untuk memberikan pengarahan pemanfaatan teknologi pada anggota Pramuka di kalangan SD, SMP, dan SMA. Pihaknya mengimbau para Kamabigus untuk membuat program acara Pramuka semenarik mungkin. Ini merupakan tantangan bagi pengurus Pramuka untuk memberikan pengarahan terkait pemanfaatan teknologi dengan bijak dan benar.

Mengingat perkembangan teknologi tidak dapat dihindari. Bambang berinisiatif memberikan pemahaman teknologi kepada anggota Pramuka, supaya dapat dimanfaatkan secara optimal dan dimanfaatkan dengan baik. “Surabaya merupakan Kwarcab yang berinisiatif mendirikan Saka Telematika,” ungkapnya.

Di Indonesia, Saka Pramuka terbilang banyak, di antaranya Saka Dirgantara, Saka Bahari, dan Teknologi. Dengan banyaknya Saka Pramuka, Bambang akan mengembangkan Saka Telematika di Surabaya. Sehingga, dalam kegiatannya, kita dapat mengadaptasikan perkembangan IT dalam bentuk kegiatan yang positif.

“Beberapa kali kita sudah mengikuti jambore di bidang teknologi. Ke depannya kita kembangkan hal ini, tidak hanya satu atau dua Kwarcab saja, melainkan semuanya. Yang terpenting, jangan sampai diperbudak teknologi, melainkan pergunakan teknologi dengan arif dan bijak,”pungkasnya. bed *

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jawa Timur 2015 Surabaya, 5-8 Juni 2015

Kualitas Guru Jatim Harus Bertaraf Internasional Perketat Seleksi, Tingkatkan Target Juara Nasional

Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Namun, kualitas masih juga belum terkerek. Di tingkat Asia, guru-guru di Jatim masih tertinggal dengan Malaysia, Thailand dan beberapa negara tetangga lainnya. Maka inilah saatnya, kualitas guru di Jatim harus ditingkatkan hingga bertaraf internasional.

K

epala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rahman MM MPd menyambut han gat kehadiran 190 guru peserta Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Berprestasi Jawa Timur 2015 di Hotel Oval Surabaya, Jumat (5/6). Pertemuan itu mengingatkan ketika dirinya juga masih menjadi guru. Dia pun memberikan sambutan lebih lama dari biasanya. Ada motivasi yang meyakinkan, tapi ada juga kritik tajam untuk guru-guru di Jatim.

“Kualitas pendidikan kita masih belum terkerek ke tingkat internasional. Kita kalah de-

JADWAL SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN TINGKAT PROV JATIM 2O15 5 – 8 Juni

Seleksi guru berprestasi

9 – 12 Juni

Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi Pendidikan Khusus (PK)

11 - 13 Juni Seleksi tutor Paket A,B,C berprestasi dan guru SMALB kreatif 12 – 15 Juni Seleksi pengawas berprestasi 13 – 16 Juni Seleksi kepala sekolah berprestasi

Kepala Dindik Jatim menyapa para peserta sebelum mengikuti tahapan seleksi (atas). Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman dan Kabid Tendik Dr Gatot Gunarso secara simbolis memberikan tanda peserta seleksi tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi tingkat Jawa Timur 2015 (kiri).

ngan negara tetangga yang dulu pernah belajar ke negara kita,” tegas Saiful kepada para peserta. Melalui seleksi ini, dia berharap para guru di Jatim terus termotivasi mengembangkan dirinya lebih baik. Karena itu, dia berpesan agar seleksi ini berlangsung secara ketat dan jujur. “Ini merupakan seleksi untuk selanjutnya dibawa ke tingkat nasional. Saya berharap para guru yang didelegasikan ini benar-benar hasil seleksi di daerah. Bukan guru yang asal ditunjuk,” tutur matan Kepala SMK Grafika Malang itu. Dia mengevaluasi, kegagalan Jatim selama ini di tingkat nasional bisa jadi karena seleksi yang terlalu longgar. Baik di daerah maupun di provinsi.

Tarian pembuka menghibur peserta sebelum berjuang menyisihkan kontingen dari daerah lain.

“Jangan puas dengan juara dua, Jatim harus bisa juara umum,” yakin Saiful. Dia menyadari, persoalan guru di Jatim memang lebih kompleks dibanding daerah lain. Karena itu, kegagalan di ajang nasional tidak bisa menjadi ukuran mutlak kualitas guru Jatim kalah dengan provinsi lain.

Sementara itu, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dindik Jatim Dr Gatot Gunarso menambahkan, seleksi tendik berprestasi ini harus dilaksanakan muali kabupaten/kota.

Dalam hal ini, Dindik Jatim telah menganggarkan sebesar Rp 20 juta untuk seleksi di tingkat daerah. “Di sini lah persoalannya. Ada daerah yang serius seleksinya, ada yang hanya asal-

190 tenaga pendidik dan kependidikan mulai jenjang TK, SD, SMP dan SMA/ SMK mengikuti seleksi tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi.

Ini merupakan seleksi untuk tingkat nasional.

Saya berharap para guru yang didelegasikan benarbenar hasil seleksi di daerah. Bukan guru yang asal ditunjuk. Jangan puas dengan juara dua, Jatim harus bisa juara umum nasional”

Dindik Jatim telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 20 juta untuk seleksi di tingkat kabupaten/ kota. Di sini lah persoalannya.

Ada daerah yang serius seleksinya, ada yang hanya asal-asalan. Itu akan mempengaruhi kualitas delegasi yang dikirim”

Dr Saiful Rachman MM MPd KEPALA DINDIK JATIM

Dr Gatot Gunarso KABID TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

asalan. Itu akan mempengaruhi kualitas delegasi yang dikirim,” tutur dia.

Tahun lalu, Jatim disebutnya telah meraih juara kedua. Namun, saat ini dia mengemban target tinggi untuk membawa pulang juara nasional. Karena itu pihaknya akan menggandeng berbagai unsur untuk mengawal seleksi tingkat provinsi ini agar benar-benar menghasilkan delegasi yang terbaik. Para juri yang menilai antara lain dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Malang (UM) dan Universita Terbuka. Selain itu, pegawai Dindik Jatim, perwakilan organisasi profesi, dan lain sebagainya. Dalam proses penilaian, para peserta akan mengikuti sejumlah tahap ujian. Diantaranya ialah porto-

folio, tes tulis, wawancara, presentasi karya tulis, dan tes kepribadian.

Melalui sejumlah tahap itu, juri akan menilai sejauh mana upaya guru dalam melaksanakan proses pengembangan diri. Selain itu, kualitas guru dalam menjalankan metodologi pembelajaran di kelas juga akan menentukan keberhasilan mereka mengikuti seleksi. Gatot menuturkan, seleksi tendik berprestasi ini akan dilakukan secara marathon hingga 16 Juni mendatang. Sedangkan di tingkat nasional, seleksi akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. “Kita optimis bisa memberikan yang terbaik untuk Jatim. Tahun ini target juara umum harus tercapai,” pungkas dia. tam*