Harian Bhirawa Edisi 8 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Mimpi saya Surabaya pada waktu dekat bisa menjadi pusat industri kreatif di Indonesia. Lalu perlahan-lahan dapat mendunia”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 8

031-5615454

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Pahing, 8 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

8

AGENDA HARI INI

JANUARI 2015

 Gubernur H Soekarwo -09.00

Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

-

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -09.00

Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim

Susi Air Dipastikan Layani Jalur Sumenep-Surabaya Sumenep, Bhirawa Jalur perintis yang melewati Bandara Trunojoyo Sumenep-Bandara Juanda Surabaya dan Bawean Gresik dipastikan akan beroperasi akhir Januari 2015 ini.

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep M Choyroni Argoto menyampaikan, Susi Air akan melayani jalur penerbangan perintis di Bandara Trunojoyo SumenepSurabaya-Bawean Gresik. Rencananya penerbangan perdana akan dilakukan pada akhir Januari ini.

“Pesawat yang akan digunakan berkapasitas 12 penumpang. Pesawat ini disesuaikan dengan kondisi Bandara di Bawean yang panjang runway-nya masih kurang, kalau di Sumenep sebenarnya sudah siap dari pesawat yang berkapasitas lebih dari itu,” kata Argoto kepada wartawan, Rabu (7/1).

Argoto menerangkan, harga tiket di jalur perintis itu dipastikan seharga Rp 150 ribu per pen-

 ke halaman 11

Harga BBM Bakal Kembali Turun Akhir Januari Pemerintah Akui Harga Premium Di-Mark Up

Jakarta, Bhirawa Pemerintah akan kembali menurunkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Penurunan ini untuk mengikuti harga minyak dunia yang terus terjun bebas.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera melakukan rapat

dalam waktu dekat untuk membahas imbas menurunnya harga minyak dunia tersebut pada harga BBM bersubsidi di Tanah Air. “Kita akan turunkan lagi harga BBM, tapi tunggu akhir bulan ini,” ujarnya usai sidang kabinet di Istana Negara, Rabu (7/1).

Sofyan menjelaskan, harga BBM diten-

tukan berdasarkan harga rata-rata pada 25 Desember 2014 sampai 24 Januari 2015. Selain itu, harga BBM bersubsidi juga dipengaruhi oleh kurs rupiah terhadap dollar AS. “Kelihatannya di Januari akan turun banyak,” ucap dia.

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Petugas SPBU di Surabaya melayani pembeli motor, Rabu (7/1). Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengevaluasi harga BBM seiring dengan anjloknya harga minyak mentah dunia.

Evaluasi APBD Jatim 2015, Dewan Tak Gajian anas/bhirawa

Komisi C DPRD Kota Batu saat meninjau ketersediaan obat dan alat medis di Dinkes Kota Batu, Rabu (7/1).

Tak Dapat Anggaran, Stok Obat hanya Cukup hingga Juni Batu, Bhirawa Ketersediaan atau stok obat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu diprediksi hanya bisa mencukupi kebutuhan obat warga Batu hingga Juni saja. Adapun pemenuhan kebutuhan obat untuk satu semester berikutnya belum diketahui nasibnya. Hal ini berkaitan dengan anggaran pengadaan obat sebesar Rp 1,7 miliar pada 2015 yang tidak disetujui dewan dalam pembahasan RAPBD pada akhir tahun lalu.

Kondisi ini memaksa Komisi C DPRD Kota Batu mendatangi Dinkes Batu, Rabu (7/1). Dalam kacamata dewan, anggaran pengadaan obat tidak mendapatkan persetujuan karena tidak disertai data yang dibutuhkan. “Selama ini kita (dewan, red) tidak pernah mendapatkan laporan ataupun data tentang perencanaan pengadaan obat, penggunaan obat, hingga stok obat yang tersisa.

Akibatnya, kita saat itu tidak menyetujui proposal

 ke halaman 11

Hobi Fotografi SETIAP orang pasti memiliki hobi. Terkadang berkat hobinya itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak. Begitu pula dengan Drs H Hizbul Wathon, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim yang memiliki hobi fotografi. Berkat hobinya itu pula, ia dapat mempermudah dokumentasi kerja yang harus disimpan dengan baik.

Hizbul menceritakan, sejak kecil ia memang senang dengan seluk beluk fotografi.

P e r tama Hizbul Wathon

Sumber resmi dewan yang menolak disebutkan namanya mengaku jika hingga kini dia belum menerima gaji untuk Januari 2015. Akibatnya, istrinya mempertanyakan gaji dirinya sebagai anggota dewan. Tidak itu saja,

 Enam PNS Sidoarjo dipecat tidak hormat  Biar tahu rasanya jadi warga biasa  Wabup minta PNS hindari urusan politik  Teorinya, praktiknya?

uang yang sebagian untuk para konstituen ikut terlambat pula.

Karenanya dia berharap gaji bulan ini segera cair. ‘’Jujur tidak biasanya gaji bulanan terlambat seperti ini. Biasanya saya menerima dari ben-

dahara dewan antara tanggal 1 sampai 2. Tapi ini sampai tanggal 7 belum ada tanda-tanda cair. Saya melihat ini dampak belum turunnya evaluasi Mendagri terhadap APBD Jatim 2015,’’tegasnya dengan senyum kecut, Rabu (7/1).

Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi PPP Mahdi. Dia mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari keterlambatan gaji anggota dewan.

Namun, pria yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi D itu menduga jika keterlambatan itu dis-

 ke halaman 11

Sejumlah Kios Mulai Kehabisan Stok Elpiji Melon Surabaya , Bhirawa Setelah diumumkannya kenaikan harga gas elpiji 12 kg oleh Pertamina pada 2 Januari kemarin, beberapa kios penjual elpiji 3 kg di wilayah Surabaya seperti daerah Tenggilis, Bendul Merisi, Jemur Andayani, Bratang, Pucang Anom mulai kehabisan stok dan belum ada kiriman dari agen ataupun pangkalan besar. Banyak warga pengguna elpiji 12 kg beralih ke elpiji 3 kg untuk menyiasati membengkaknya pengeluaran, akibatnya dalam beberapa hari terakhir permintaan elpiji 3 kg meningkat tajam. Di tingkat eceran, harga elpiji 3 kg bervariasi antara Rp 17.000-20.000, sedangkan elpiji 12 kg bervariasi antara Rp 140.00 -145.00.

Sarminto pemilik kios elpiji di Bendul Merisi, mengatakan 30 tabung elpiji 3 kg yang dimilikinya telah habis dibeli oleh warga

 ke halaman 11

Pungli Mutasi Siswa Bertebaran di Surabaya SMAN 3 dan SMAN 21 Giliran Dilaporkan

Dindik, Bhirawa Dugaan pungli mutasi siswa di SMAN 15 seakan menjadi pembuka kasus-kasus serupa di sejumlah sekolah di Surabaya. Satu per satu korban pun mulai berani buka suara.

Kali ini, giliran SMAN 3 dan SMAN 21 yang dilaporkan wali murid ke Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.

Hal ini terungkap saat seorang wali murid, Oktaviani Dwi Wulandari mengadu ke Dindik Surabaya, Rabu (7/1) pagi. Wanita asal Surabaya ini berniat memutasi anaknya yaitu Salman Jahfal Aswito Akbar yang saat ini masih terdaftar di SMAN 1 Cilaku Cianjur. Mutasi ini terpaksa dilakukan sebab ia mendapat pemindahan tugas ke Surabaya dari sebuah klinik tempat ia bekerja.

 ke halaman 11

UU 23 Tahun 2014 Isyaratkan Gubernur Bentuk Sekretariat

trie diana/bhirawa

Pasca kenaikan harga elpiji 12 kg, banyak warga beralih ke elpiji 3 kg, Rabu (7/1). Imbas tingginya permintaan ini, sejumlah kios mulai kehabisan stok. Kios tak bisa meminta penambahan pasokan karena pihak distributor juga belum mendapat tambahan stok.

DPRD Jatim, Bhirawa Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, kewenangan gubernur nantinya akan bertambah banyak. Tak heran dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam menjalankan tugasnya nanti gubernur akan dibantu oleh sekretariat yang berjumlah maksimal lima unit kerja. Menariknya sekretariat tersebut di bawah pimpinan Sekretaris Daerah (Sekda).

Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar mengatakan ke depannya kewenangan gubernur semakin banyak terkait dengan

 ke halaman 11

Pemilihan Rektor ITS

Tiga Guru Besar Bersaing, Prof Joni Hermana Dipilih Paling Banyak Senat Tiga guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bakal bersaing ketat menggantikan posisi Prof Triyogi Yuwono yang duduk sebagai Rektor ITS periode 2015-2019. Ketiganya ialah Prof Joni Hermana, Guru Besar Teknik Lingkungan, Prof Djauhar Manfaat, Guru Besar Teknik Perkapalan serta Prof Eko Budi Djatmiko, Guru Besar Teknik Kelautan.

Adit Hananta, Surabaya

 ke halaman 11

Sentil..

 Peledakan kapal tak ganggu stabilitas  Karena hanya hanya kecil (getek)

DPRD Jatim, Bhirawa Belum turunnya evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2015 dari Mendagri ternyata berdampak langsung di lingkungan DPRD Jatim. Mulai soal gaji Januari yang hingga kini belum diterima oleh para wakil rakyat sekaligus anggaran kinerja yang membuat dewan stagnan alias tak bisa bekerja.

Mereka ditetapkan sebagai calon rektor setelah setelah mengikuti tahap rapat pleno dengan materi mendengarkan presentasi lima calon rektor yang dilanjutkan pemungutan suara oleh anggota senat. Dari hasil pemungutan suara, dua calon lain, yakni Prof Adi Soeprijanto dan Prof Herman Sasongko harus merelakan diri untuk tidak mengikuti tahap selanjutnya Pilrek ITS. Rapat senat penentuan calon yang dipimpin Prof Priyo Suprobo diikuti 50 anggota senat dari total

anggota 52 orang. Hasilnya, Joni meraih suara tertinggi dengan 24 suara. Diikuti Djauhar 10 suara dan Eko Budi delapan suara.

Sementara Adi Supriyanto harus terlempar karena selisih satu suara dengan Eko Budi dan Herman Sasongko tidak mendapatkan satupun suara. ”Ada satu suara yang tidak sah sehingga harus digugurkan,”terang Suprobo saat ditemui usai rapat, Rabu (7/1).

Diungkapkan Probo, komposisi

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Tiga calon Rektor ITS yakni Prof Joni Hermana, Gubes Teknik Lingkungan (kiri), Prof Djauhar Manfaat, Gubes Teknik Perkapalan serta Prof Eko Budi Djatmiko, Gubes Teknik Kelautan (kanan) usai menggelar rapat pleno di Gedung Rektorat ITS, Rabu (7/1).

SURABAYA

2

Kamis Pahing 8 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dana BOS Madin Dikepras, FPPP Tuding Mendagri Tak Punya Hati DPRD Jatim, Bhirawa Dikeprasnya Biaya Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Diniyah (Madin) oleh pemerintah pusat dalam evaluasi dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) di APBD 2015 Jatim memancing reaksi keras dari Fraksi PPP. Mereka menuding pemerintah pusat tidak punya hati. Mengingat dengan dikeprasnya BOS Madin akan berpengaruh banyak sekolah madrasah yang gulung tikar dan tingginya angka putus sekolah.

Ketua FPPP DPRD Jatim, Musyafak Noer menegaskan jika Jatim merupakan provinsi satusatunya yang menerapkan BOS Madin. Dan ini sangat membantu masyarakat khususnya para siswa yang bersekolah di Ma-

drasah dan pondok pesantren.

Apalagi jumlah Madrasah dan Ponpes di Jatim sangat besar dan selama ini tidak mendapat perhatian penuh oleh pusat. ‘’Seharusnya pemerintah pusat memberikan reward kepada Pemprov Jatim yang memiliki program pemberian BOS Madin yang memang sangat membantu untuk ponpes berikut sekolah madrasah yang meman rata-rata kekurangan dana dalam memajukan pendidikan. Bukan se-

baliknya BOS Madin dikepras dan ini justru sangat tak manusiawi,’’tegasnya, Rabu (7/1).

Ditambahkannya, seharusnya sebelum melakukan pengeprasan pemerintah melihat dan mengevaluasi dulu pelaksanaan hibah BOS Madin, banyak manfaatnya atau mudhorotnya. Bukan sebaliknya, tiba-tiba dikepras tanpa jelas alasannya. Padahal program ini sudah berjalan bertahun-tahun, dan sangat membantu para siswa untuk melanjutkan sekolah tapi mengapa ketika berjalan ditengah jalan justru dikepras tanpa ampun. ‘’Karenanya saya berharap anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim untuk memperjuangkan dana BOS ini yang memang sangat membantu

masyarakat khususnya mereka yang memiliki pendapatan kecil.

Disatu sisi program pemerintah akan wajib belajar 12 tahun dipastikan akan tidak terealisasi alias gagal,’’lanjut pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini dengan nada intonasi tinggi.

Bagaimana dengan tudingan banyaknya penyelewengan dalam penyaluran dana BOS Madin, dirinya mengibaratkan seperti tikus yang masuk di rumah yang artinya untuk mengusir tikus tidak perlu membakar rumahnya. Begitupula dengan pelaksanaan BOS Madin, kalau memang ditemukan adanya penyelewengan, silahkan saja oknum tersebut diproses hukum, atau diberi sanksi yang berat jika itu dari PNS. Bukan sebaliknya,

tanpa didasari oleh temuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan hanya berdasar bisikan kemudian dikepras. ‘’Mendagri seharusnya berpikir jernih sebelum mengambil keputusan. Karena itu FPPP akan mendesak agar BOS Madin dikembalikan seperti semula.

Selain sistim yang ada juga harus diperbaiki. Dan yang terpenting pengawasan di lapangan semakin diperketat jika pusat tidak mau terjadi penyelewengan,’’tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im menyesalkan sikap pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri.

Meski diakui jika hibah tetap diberikan, namun dengan pengurangan yang cukup signifikan.

Akibatnya BOS Madin terkena imbasnya dari keputusan ini.

Artinya tidak semua Madrasah akan mendapatkan alokasi BOS ini. Kalau itu sampai terjadi maka dipastikan banyak sekali angka putus sekolah. ‘’Seharusnya Mendagri tidak melakukan egosentris. Memang untuk Sekolah Madrasah paling banyak di Jatim, tapi hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Ini karena masalah pendidikan semua masyarakat memiliki hak yang sama. Tak terkecuali dengan ponpes dan madrasah. Apalagi pusat telah menggembar-gemborkan anggaran pendidikn 20 persen. Itu artinya Mendagri tak boleh bertindak pilih kasih,’’papar politisi Q cty asal PAN ini.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Buka Posko Anti Pungli Sekolah DPRD Surabaya, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya membuka posko pengaduan untuk menampung semua aspirasi warga yang merasa dirugikan terkait masalah pungutan liar pendidikan di daerah ini.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan posko pengaduan pungli pendidikan yang dibuka mulai Rabu untuk meminimalisasi praktik pungli yang selama ini terjadi di sejumlah sekolah.

“Kita yakin banyak masyarakat dirugikan, namun mereka belum banyak mendapat informasi atau juga tidak ada yang berani melapor,” katanya.

Pembukan posko pengaduan pendidikan ini berawal dari pascaterungkapnya dugaan pungli di SMA 15 terkait proses penerimaan siswa baru asal luar Surabaya. Kasus ini hingga kini masih ditangani aparat penegak hukum.

Baktiono mengatakan bagi warga yang merasa dirugikan bisa langsung datang ke posko dengan membawa bukti-bukti yang ada. Atau juga bisa melalui online di www.dprd.surabaya.go.id.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menilai bahwa sebetulnya persoalan pungli ini tidak hanya terjadi di dunia pendidikan melainkan di sejumlah pelayanan publik lainnya.

“Saya yakin ditempat lain juga terjadi praktik pungli, terutama pada instansiinstansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Untuk itu saya akan sampaikan pada rapat pimpinan nantinya, agar layanan posko pengaduan ini diperluas untuk pengaduan lainnya. Mulai dari pelayanan kependudukan, kesehatan, Q gat perijinan dan lainnya,” tegasnya.Q

Polisi Amankan Enam Pelaku Penggelapan 43 Sepeda Polygon Surabaya, Bhirawa Unit Reserse Mobile (Resmob) Polrestabes Surabaya berhasil menangkap enam pelaku penggelapan sepeda angin merk Polygon. Dalam aksinya, tersangka mengaku sebagai pengadaan ekspsedisi barang, hingga kemudian puluhan sepeda itu dijual ke penadah.

Adapun ke enam tersangka ini adalah Usman (40) warga Bandung, Darmaji (45) warga Jl Tanah Merah, Imam Wahyudi (45), Selamet (42), Karsono (62), dan Benny (40).

Sementara empat tersangka, yakni Agus, Kacong, Saman, dan Usman merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dalam pengejaran Unit Resmob Polrestabes Surabaya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono menjelaskan, kasus ini berawal dari korban bernama Jacky (pengusaha ekspedisi) yang bingung mengirimkan 43 unit sepeda angin ke Bali. Kemudian datangnya Usman yang menawarkan jasa angkut ekspedisi kepada korban Jacky.

Warga Bandung itu menjanjikan dapat mengantar barang sampai tempat tujuan, hanya dalam waktu satu hari.

“Penggelapan ini terungkap setelah korban Jacky mendapat komplain dari customernya yang mengatakan barang pesanannya belum terkirim. Padahal barang tersebut sudah dikirim dua hari sebelumnya,” terang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Q bed Sumaryono, Rabu (7/1).Q

Terkendala 15 Rumah Pelebaran jalan dikawasan jalan Cumpat Nambangan Surabaya masih belum dilanjutkan lagi pembangunanya, pasalnya masih terkendala 15 rumah warga yang masih tarik ulur antara pihak Pemkot dan warga setempat terkait masalah harga, Rabu (7/1).

trie diana/bhirawa

Absensi Finger Print Disambut Beragam PNS Pemprov Pekerja Outsourcing Dewan Diputus Kontrak Pemprov, Bhirawa Pemberlakukan absensi dengan model baru berupa finger print di lingkungan Pemprov Jatim disambut beragam para PNS. Diantara mereka ada yang setuju dan banyak yang tidak sepakat dengan absensi itu, karena menganggap tidak lagi percaya dengan PNS. Salah seorang PNS yang bertugas di lingkungan biro Setdaprov Jatim, Nanang, sangat menyambut baik dan tidak masalah dengan absensi gaya baru tersebut. Meski absensi dengan menggunakan sidik jari dan wajah ini sangat ketat, baginya itu memang harus diperlukan.

“Bukannya tidak percaya dengan teman-teman, tapi cara ini adalah cara yang paling jitu agar PNS lebih disiplin lagi.

Khususnya dalam masalah absensi. Sebab ada beberapa PNS yang meremehkan soal absensi ini,” ungkapnya, Rabu (7/1).

Selain itu, lanjutnya, keberadaan finger print juga dapat menghilangkan budaya titip absen yang selama ini terkadang masih kerap terjadi. “Kalau dulu

ada yang merusak alat ini, mungkin dengan dipasangnya CCTV jika ada yang merusak akan diketahui,” katanya.

Berbeda dengan Nanang, salah seorang staf yang juga bertugas di lingkungan biro Setdaprov Jatim mengaku kurang setuju pemberlakuan absensi ini. Alasannya, absensi yang sangat ini seolah bagian kepegawaian tidak percaya lagi dengan staf soal absensi.

“Tapi mau bagaimana lagi, ya terpaksa manut. Kan sudah jadi kebijakan. Dengan adanya alat itu (finger print), seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilakukan pegawai selama ini,” lanjut staf yang tidak mau disebut namanya ini.

Menurutnya, tanpa menggunakan sistem finger print, seorang pegawai yang digaji dengan uang rakyat pasti akan menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Masuk dan pulang kerja sesuai jadwal dan aturan yang ditentukan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, mulai 2 Januari 2015 Pemprov Jatim memberlakukan

absensi finger print, yang tak hanya sidik jari sebagai alat absensi tapi juga wajah. Penggunaan alat absensi finger print untuk meningkatkan disiplin PNS. Ini sesuai dengan tuntutan masyarakat, agar aparat pemerintah dapat memberikan layanan prima dan terbaik.

“Selain di Pemprov Jatim, absensi menggunakan retina dan wajah ini sudah diberlakukan di berbagai instansi pusat. Setahu saya ada di Kemenpan dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim H Setiadjit SH, MM. Mantan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Bojonegoro ini menjelaskan, finger print ini dibuka mulai pukul 05.00 dengan batas presensi kehadiran hari kerja sampai pukul 07.00. Sedangkan untuk pulang kerja pada hari Senin hingga Kamis pada pukul 15.30, sementara khusus hari Jumat Q iib pukul 14.30.Q

Kumpulkan Kasek, Tegaskan Hapus Pungutan Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih berang karena kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses mutasi siswa di SMAN 15 Surabaya beberapa waktu lalu. Tak ingin kejadian tersebut terulang, Risma mengumpulkan para kepala sekolah.

Setelah sebelumnya mengumpulkan kepsek SMP dan SMA/SMK, Risma kembali mengumpulkan kepsek Sekolah Dasar (SD) se-Kota Surabaya, Rabu (7/1). Bertempat di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot, sebanyak 395 kepsek SD Negeri plus para pengawas sekolah ‘dicermahi’. Hal tersebut dilakukan agar kasus terakhir bisa menjadi pelajaran.

Tak dapat dimungkiri, maraknya pemberitaan negatif soal kasus SMAN 15, cukup memukul dunia pendidikan di Kota Pahlawan. Terlepas

dari itu, Risma berharap kejadian ini dijadikan momen evaluasi semua pihak, khususnya para guru dan kepsek. Selebihnya, dia menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang.

Dikatakan Risma, baik guru maupun kepsek hendaknya jangan mudah terpancing godaan yang tidak sesuai aturan. Sebaliknya, fasilitas yang dimiliki harus disyukuri dan dijadikan motivasi dalam mengajar anak didik.

“Jangan selalu melihat ke atas nanti bisa tersandung. Lihatlah ke bawah sehingga kita bisa selalu bersyukur. Sudah, ini semua cukup. Saya ingin ini kejadian yang terakhir,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Risma juga membuka ruang diskusi menerima usulan dari para kepsek.

Usulan yang dimaksud terkait pelatihan dan Q geh peningkatan kualitas tenaga pendidik.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Puluhan pekerja outsorcing di Sekretariat DPRD Surabaya sejak akhir Desember 2014 diputus kontrak kerjanya. Mereka yang sudah bekerja antara 5 hingga 10 tahun hanya dibekali selembar SK pemberhentian sejak Selasa (6/1) lalu.

Mereka diberhentikan diantaranya 9 orang petugas clening service, 6 orang petugas pengamanan dalam (Pamdal), dua orang sopir dan beberapa pegawai outsorching lainya.

Para pekerja menduga, ada skrenario mengganti mereka dengan orang-orang titipan. Sebab, ujar beberapa pegawai outsorching kepada wartawan, alasan yang dipakai untuk memberhentikan mereka dari pekerjaan tidak masuk akal. ‘’Alasanya tidak lolos tes, lha kalau selama ini sudah bekerja puluhan tahun terus tiba-tiba ada tes lagi, itu kan aneh,’’ ujar salah satu pegawai Clenaning Service yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan, Rabu(7/1).

Dia mengatakan, beberapa dari mereka baru saja memulai hidup berkeluarga, dengan anak-anak yang masih kecil dan tanggungan hidup yang tidak ringan. ‘’Sekarang kalau diberhentikan dari pekerjaan, terus yok opo nasibe, kalau mau fair-fairan seleksi ndak papa, ini ada yang janggal,’’ ujarnya.

Beberapa pegawai outsorching lain yang juga menjadi korban titipan sebelumnya mendengar kabar bahwa malam sebelum digelar tes, ada konsolidasi para calon pengganti pegawai outsorching di salah satu rumah pejabat. Para calon pengganti tersebut, dibekali dengan soal-soal tes seleksi yang akan dipakai pada pagi harinya.

Selain itu, mereka juga didampingi dengan petuga psikologi yang sama untuk tes psikologi. ‘’Kami jadi korban janji anggota dewan kepada konstituen, semoga hidup mereka dijauhi dari bencana,’’ ujar pegawai outsorching lainya tak kuasa menahan tangis.

Di sisi lain, pihak Sekretariat DPRD Surabaya tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan para pekerja outsorching. Sekwan mengaku tidak tahu menahu perihal rencana penggantian para pekerja outsorching. Sebab, awalnya informasi yang beredar tes dilakukan hanya untuk melakukan evaluasi kelayakan para pekerja. Sehingga, nantinya akan ketemua hal-hal apa yang perlu ditingkatkan.

Anggota Komisi D, baktiono dikonfirmasi mengakui ada mekanisme baru untuk rekruitmen pekerja ousourching di lingkungan DPRD Surabaya. Menurutnya sejak desember lalu ada pendaftaran terbuka untuk mengisi pekerja outsourching dan penetapannya melalui Q gat psikotes yang diadakan.Q

Yayasan Khadijah Siapkan Perguruan Internasional Rp1 T Yayasan Taman Sosial dan Pendidikan Nahdlatul Ulama Khadijah tengah berancang-ancang mewujudkan Perguruan Internasional di Surabaya khusus untuk jenjang pendidikan SMP dan SMK. Ini bukan proyek biasa, mengingat kebutuhan anggaran yang digunakan mencapai angka Rp 1 triliun.

Yayasan yang selama ini mengelola KB, TK, SD, SMP dan SMA Khadijah Surabaya ini berencana menjadikan perguruan baru itu sebagai tempat belajar-mengajar berkonsep boarding school alias sekolah berasrama. Muridnya bisa dari kota/kabupaten dari 34 provinsi se Indonesia, bahkan dari manca negara.

Direktur Yayasan Taman Sosial dan Pendidikan NU Khadijah Suwito mengatakan, saat ini lahan seluas 14 hektar di wilayah Kelurahan

Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya, sudah disiapkan. Namun karena pemerintah akan membangun jalan tol timur kota, lahan untuk perguruan itu akan dikurangi tiga hektar.

“Rencana pembangunan gedung sebenarnya hanya tiga lantai. Tapi direvisi dengan model vertical menjadi enam lantai,” tutur Suwito, Rabu (7/1). Hal ini diharapkan dapat memperluas sisa tanah yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar

mengajar di luar kelas.

Karena terjadi perubahan ini, maka pihak yayasan kembali merubah master plan yang tengah dikerjakan bersama Institut Teknologi 10 Nopember (ITS). Selain master plan perubahan dana juga terjadi dari perkiraan awal Rp700 miliar menjadi Rp 1 triliun.

“Karena ada revisi konsep pembangunan, anggarannya diperkirakan hingga Rp1 triliun. Dalam waktu dekat ground breaking akan dilaksanakan,” katanya.

Suwito mengaku, legalitas lahan kini masih dalam proses penyelesaian. Terutama setelah dikurangi untuk keperluan pembangunan jalan tol. Sebelumnya sertifikat masih atas nama perorangan, dan sekarang dalam proses atas

nama yayasan. “Karena boarding school, guru dan murid wajib menginap di sekolahan. Semacam pondok pesantren,” ungkap dia.

Khadijah diakui Suwito memang berkomitmen untuk terus mengembangkan pendidikan bertaraf internasional. Bahkan Yayasan Khadijah juga mencoba berkontribusi positif terhadap pendidikan anak-anak bangsa yang berkarakter Islami.

Sementara itu, Suwito juga menyinggung tahap pembangunan asrama putri di areal SMA Khadijah di Jalan Smea Wonokromo, Surabaya. “Asrama ini pembangunannya sudah mencapai sekitar 90 persen. Anggaran pembangunan asrama dibantu Kementerian Perumahan RakQ tam yat,” rincinya.Q

Proses belajar mengajar di salah satu jenjang sekolah di bawah Yayasan Pendidikan NU Khadijah.

tam/bhirawa

SURABAYA

Kamis Pahing 8 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Datangi SMAN 15, Tim Pidkor Cek Aliran Dana Dugaan Pungli Setelah dirasa cukup melakukan pemeriksaan saksi – saksi, penyelidik Polisi dan mendatangi SMAN 15 Surabaya, Rabu (7/1) kemarin.“Tim saat ini mendatangi SMA 15, guna mengecek adakah keterkaitan uang dugaan pungli yang katanya digunakan sebagai sumbangan pembangunan pendidikan, salah satunya pembangunan masjid,” tegas Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono kepada wartawan, kemarin.

Dijelaskan Kasat, tim akan mengecek aliran dana yang dikatakan sebagai sumbangan sukarela. Dari sinilah nanti akan diketahui apakah uang tersebut benar-benar sumbangan sukarela guna pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, atau memang benar seperti dugaan adanya pungli.

Mengenai sumbangan sukarela yang salah satunya diatasnamakan guna pembangunan masjid sekolah, Kasat mengaku bahwa tim saat ini masih menyelidiki hal itu. Sebab, Lanjut Sumaryono, dari informasi yang didapat, pembanggunan masjid sekolah ini diduga sudah dibiayai oleh uang yang diambil dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tim masih mengkroscek sumbangan sukarela yang dikatakan sebagai pembangunan masjid sekolah,” kata AKBP Sumaryono.

Mantan Kasubdit Tipikor Polda Jatim ini menambahkan, nantinya tim penyelidik akan mencari tahu terkait awal pembangunan masjid sekolah. Dicontohkannya, apabila pembangunan masjid dimulai pada tahun 2013, maka penyelidik akan mencari tahu sumbangan sukarela sejak awal pembangunan masjid tersebut.

Selain itu, lanjut Kasat, tim juga mencari tahu kemana aliran dana sumbangan sukarela yang diminta

pihak sekolah. Sebab, dari sinilah akan diketahui siapa saja yang menikmati uang yang dikatakan sebagai sumbangan sukarela.

“Selain mencari data dan keterangan terkait awal pembangunan masjid, tim juga akan mencari tahu siapa saja yang menikmati uang tersebut,” tambah Kasat.

Terkait hasil sementara dari penyelidikan yang dilakukan tim, Kasat enggan merinci hal ini, dengan alasan masih proses penyelidikan. Tak hanya itu, Kasat juga enggan berkomentar terkait siapa saja tersangka dalam kasus ini.

“Saat ini status kasusnya masih penyelidikan, dan belum

ada penetapan tersangka. Tim masih berusaha mencari data terkait uang yang diduga sebagai pungli di SMAN 15,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam pemeriksaan Polisi, Khairil selaku Kepala Sekolah SMAN 15 membantah bahwa uang yang ditariknya itu adalah pungli. Dirinya berkilah bawa uang tersebut adalah sumbangan sukarela untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang salah satunya adalah pembangunan masjid sekolah.

Sementara itu, anggota komisi D DPRD Surabaya, Reny Astuti berharap harus ada proses hukum yang adil kepada Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) SMA

15, Nanang. Menurutnya praktek Pungli di SMA favorit tersebut sudah lama dilakukan, sehingga sangat mungkin bersifat struktural.

“Jangan sampai dikorbankan Wakaseknya ini, kasihan dia (Nanang), praktik Pungli sudah menjadi rahasia umum, orang mendengar itu tidak kaget lagi, kagetnya hanya karena ada yang berani melapor,” terangnya.

Selain proses hukum yang adillanjut Reny, , tindakan penanganan yang dilakukan Dindik Surabaya harus tepat. Sebab, Nanang masih berhadapan dengan keluarga, tetangga, dan anak didik di SMA 15 SuraQ bed.gat baya.Q

Pemprov Jatim Bangun Shelter Anak Bangun Box Culvert Mengantisipasi banjir yang sering terjadi di kawasan Surabaya Timur jalan Sukolilo Larangan Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya meneruskan pembangunan box culvert. Tampak alat berat usai melakukan pengerukan untuk pembangunan, Rabu (7/1).

trie diana/bhirawa

Siapkan Ribuan Bunga dan Lampu untuk Jalan Banyu Urip

RAGAM INFO

Dinkes Sudah Bentuk Tim Evaluasi JKN Surabaya, Bhirawa Kepala Dinkes Jatim dr Harsono mengaku bahwa Dinkes Jatim sudah membentuk tim evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tim ini dibentuk Dinkes pada tahun 2014 silam. ‘’Kita sudah membentuk tim evaluasi program JKN tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,’’ kata Harsono.

Menurutnya, tudingan Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) tidak benar karena selama ini Dinkes dan BPJS Kesehatan secara rutin melakukan kordinasi. Pihak Dinkes dan BPJS rutin melakukan kordinasi setiap bulanan dan membahas terkait kendala-kendala di lapangan. ‘’Pada intinya evaluasi ini sering dilakukan, hal ini untuk meminimalisir kesalahan,’’ ucapnya.

Sementara itu Ketua PKFI, dr Agung Mulyono mengaku, buruknya program JKN selama ini disebabkan karena tidak maksimalnya BPJS Kesehatan dalam berkordinasi dengan Dinkes Jatim.

Selama ini kebijakan BPJS Kesehatan dinilai premature hal ini terlihat dari tidak dilibatkannya secara penuh keberadaan Dinkes dalam mengawal program JKN. Menurutnya, jika hal itu masih berlanjut di tahun 2015 ini, ditakutkan kian banyak protes dari masyarakat.

Ironisnya jika masih terjadi dalam empat tahun ke depan yakni tidak akan tercapai target dalam kepersetaan BPJS. “Saya rasa BPJS Jatim terlalu kaku dalam menjalankan peraturan Kemenkes, seharusnya dalam pelayanan harus Q dna fleksibel,” kata Agung.Q

Meski belum selesai pengerjaan box culvert, DKP Kota Surabaya siapkan ribuan tanaman untuk percantik sepanjang jalan Banyu Urip, Rabu (7/1). geh/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Seakan merasa gerah saat melihat lahan yang masih gersang, Pemkot Surabaya terus berupaya untuk melakukan penghijauan. Terutama di seluruh median jalan. Kali ini yang menjadi targetnya adalah jalan di atas box culvert di sepanjang Jalan Banyu Urip.

Meski pembangunan box culvert Banyu Urip ditargetkan selesai akhir

Desember 2014, nyatanya sampai saat ini belum rampung 100 persen.

Pemkot Surabaya sudah menyiapkan berbagai sarana pendukung untuk mempercantik Kota Pahlawan. Hal yang sudah dipersiapkan pemkot adalah ribuan tanaman, bunga, serta lampu jalan di kawasan tersebut.

Kabid Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) Surabaya M Aswan mengatakan bahwa

pihaknya tengah merampungkan media tanam yang terletak di median jalan Banyu Urip tersebut. Media tanam tersebut akan diisi berbagai tanaman dan bunga serta lampu jalan.

“Setidaknya terdapat 10 ribu bunga serta ratusan pohon pendukung lainnya yang sudah kami persiapkan,” katanya saat dihubungi Bhirawa, Rabu (7/1).

M Aswan menjelaskan, bahwa ada beberapa jenis bunga yang akan menjadi prioritas, seperti bunga puring, sansivera, serta kadaka.

Tanaman tersebut dipilih lantaran daunnya yang berwarna-warni sehingga diharapkan mampu memperindah wajah Kota Surabaya.

“Tujuan lainnya adalah menghibur warga Surabaya, serta membuat kenyamanan disaat melintasi jalan tersebut,” ungkapnya.

Dirinya menerangkan, meski pembuatan media tanam belum rampung, beberapa titik box culvert sudah ditanami, bahkan tanaman sudah tumbuh hijau. “Kami terus rawat dan melakukan penyiraman setiap hari,”

Pemprov, Bhirawa Kasus permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat sepanjang tahun, Tantangan dan penderitaan yang dialami anak-anak masih belum berakhir meski telah menjalani proses hukum.

Mendukung masa depan anak-anak ini, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Jawa Timur tengah membangun shelter anak yang berhadapan dengan hukum.

Kepala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana SH mengatakan, pembangunan shelter tersebut berlokasi di UPT Rehsos ANKN (Anak Nakal dan Korban Napza) Surabaya di Balongsari. “Shelter tersebut akan terbangun pada tahun ini. Meski demikian kami sekarang sudah menerima pelayanan terhadap kasus anak tersebut,” katanya didampingi Kabid Rehsos, Budi Yuwono, Rabu (7/1).Indra berharap pembangunan shelter ini bisa dimulai dan diselesaikan pada tahun ini.

Menurutnya, kasus permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum memang harus dipisah-pisahkan sesuai dengan permasalahan hukum yang dialami anak tersebut. Sehingga, tidak bisa dilakukan upaya hukum seperti layaknya manusia dewasa.

“Kalau anak tersebut tersangkut masalah kriminal bisa langsung di lapas anak.

Namun kalau kasusnya seperti narkotika atau traficking bisa diarahkan ke shelter.

Dalam shelter, anak diberikan pembinaan agar nantinya selepas dari shelter tidak lagi melakukan kasus berkaitan dengan hukum,” katanya.

Sayangnya, mengenai jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Jawa Timur, Indra mengaku belum mengetahui angka pastinya, namun pihaknya juga masih melangsungkan pemetaan terhadap masalah tersebut.

“Sebenarnya banyak masalah anak yang berhadapan hukum tersebut di kabupaten/ kota, dan seharusnya Pemkab/kota juga membuat shelter yang sama. Tidak hanya menyerahkan begitu saja ke Pemprov Jatim. Memang terjadi pemilihan-pemilihan permasalahan anak, dan nantinya LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak) juga perlu recovery itu,” katanya.

Sekedar diketahui, untuk mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Seperti mengenai usia pertanggunjawaban pidana, mengenai proses hukum dan sistem administrasi peradilan anak, mengenai kesehatan, dan mengenai Q rac pendidikan.Q

BPBD Jatim Bentuk Posko Bersama Banjir dan Longsor Pemprov, Bhirawa Meski curah hujan pada puncak musimnya yang diperkirakan bakal terjadi pada Januari tahun ini tidak begitu tinggi dibanding tahun lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim tetap serius mengantisipasinya. Salah satunya dengan membentuk Posko Bersama Banjir dan

Longsor Jatim.

“Kita harus tetap mengantisipasinya. Sebab jika berkiblat pada tahun-tahun sebelumnya, saat musim penghujan adalah saat bencana alam hidrologi muncul. Banjir dan longsor merupakan kejadian yang menjadi langganan hampir di seluruh Indonesia termasuk Jatim,” kata Kepala BPBD Provinsi

Jatim, Sudharmawan, dikonfirmasi, Rabu (7/1).

Menurut dia, Pusat pengendali dan operasi (Pusdalops) BPBD Jatim yang selama ini telah berjalan dengan sistem 24 jam 7 hari seminggu ini terus dikembangkan. Musim penghujan posko siaga bencana meluaskan jaringan dengan mengundang aparat TNI Polri beserta komunitas radio fre-

kuensi yang berada di Jatim.

Piket yang dilakukan berbentuk posko bersama guna mengantisipasi adanya bencana.

Dijelaskan, posko gabungan ini berada di kantor BPBD Jatim, tepatnya di ruang Pusdalops. Para petugas harus secara berkala melakukan pemantauan diseluruh wilayah Jatim. Sebanyak 38 kota/kabupaten menjadi perhatian

khusus terlebih saat ada laporan bahwa wilayah tersebut mengalami hujan dengan intensitas tertentu.

“Pantauan yang dilakukan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Seperti dari komunitas radio yang tersebar diseluruh wilayah Jatim, mereka dapat melaporkan secara langsung melalui frekuensi yang sudah Q iib resmi.Q

Sepi Pengunjung, Pedagang Sentra Kuliner Semolowaru Hengkang Sentra Pedagang Kali Lima (PKL) serta Sentra Kuliner yang dibangun Pemkot Surabaya, kini banyak yang ditinggalkan pedagang. Yang paling mengenaskan adalah sentra PKL di kawasan Surabaya Timur.

Sentra Kuliner yang baru diresmikan dua bulan lalu, saat ini hanya satu pedagang dari jumlah 30 pedagang.

Berdasarkan pantauan Bhirawa, ada beberapa sentra PKL yang bisa dikatakan hidup segan mati tak mau. karena, dari puluhan gerobak PKL yang disediakan, banyak yang tutup. PKL yang aktif bisa dihitung dengan jari. Ini semua terjadi karena tak ada pembeli yang datang sehingga membuat pedagang pun memilih tutup daripada merugi terus menerus.

Meski berada di jalan raya, bukan jaminan ramai seperti yang dialami sentra Kuliner Semolowaru. Puluhan gerobak PKL tampak hanya sebagai pajangan karena tak ada aktivitas.

Puluhan kursi besi ditumpuk diatas meja, hanya ada satu pedagang yang aktif berjualan. “ Dulu sempat dipakai untuk kegiatan bazaar, tapi hanya dua hari saja. Karena sewa perstandnya sampai 20 ribu. Dan gak ada woroworonya mangkanya sepi waktu bazaar itu,” kata

Nurroicha pedagang satusatunya di Sentra Kuliner Semolowaru ini pada Bhirawa, Rabu (7/1).

Dirinya juga mengatakan, sepinya pengunjung yang datang kesini karena akses untuk masuk berbahaya, karena melewati jembatan yang sempit dan tidak ada pembatasnya. Serta kondisi terlihat tidak terawat banyak rumput-rumput yang tinggi.

“Apalagi kalau malam hari, terlihat gelap karena tersedia hanya lampu kecil per stannya. Saya juga pernah menegur salah satu pengunjung berpasangan mau berbuat susila,” imbuhnya.

Belum lagi, masih kata Nurroicha yang dulunya berjualan di depan rumah ini, biaya listrik memakai sistem token prabayar. “

Jadi hanya saya saja yang beli pulsa listriknya, dulu enak masih urunan sama pedagang lainnya. nah sekarang ini ya bayar sendiri,” keluhnya.

Sementara itu, Supriyanto pedagang yang dulunya berjualan di Sentra Kuliner Semolowaru ini memilih pindah di jembatan Merr waktu malam hari. Dirinya memilih sepanjang jalan Merr karena lokasinya tepat dan ramai walaupun hanya malam hari saja.

“Kalau jualan disini seharinya bisa sampai 2 jutaan, kalau waktu di Sentra seminggu saja gak sampai 500 ribu. Yang mending jualan ke Merr aja walaupun merasa was-was kalau ada obrakan PKL,” terang SuQ geh priyanto.Q

geh/bhirawa

Sepi dari 30 lapak pedagang yang ada di Sentra Kuliner Semolowaru, hanya ada satu pedagang yang bertahan, Rabu (7/1).

OPINI

4 Tajuk

Mengaudit Manajemen PSSI KONGRES tahunan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) membara lagi. Kali ini bukan disebabkan pertikaian antar-kubu (seperti dulu), melainkan malah bersatu melawan tim sembilan yang dibentuk pemerintah (Kemenpora). Pemilik hak suara (voters) menghujat tim sembilan yang konon akan meng-audit PSSI. Tetapi di luar hotel tempat kongres, PSSI juga dihujat oleh Bonek 1927.

Agaknya, perseteruan lamaantara kelompok LPI dan LSI kambuh kembali Apakah PSSI akan diambil-alih oleh FIFA seperti dulu?

Walau pahit, pengambil-alihan oleh FIFA merupakan jalan tengah. Saat ini Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan (Kemenpora) telah membentuk tim sembilan untuk meng-audit PSSI. Investigasi oleh pemerintah bukan hanya problem penggunaan alokasi dana APBN. Melainkan manajemen kompetisi yang meliputi Liga Super Indonesia (LSI), Divisi Utama, dan Divisi dibawahnya.

Tim sembilan yang dibentuk pemerintah memperoleh laporan bahwa kompetisi divisi utama tidak dalam koridor sportifitas. Terjadi pengaturan skor dan berbagai penyuapan.

Tim juga memperoleh “proposal” lainuntuk meningkatkan prestasi sepakbola pada ajang internasional. Salahsatu caranya, dengan merombak manajemen, serta kepengurusan PSSI. Bahkan harus didahului dengan pembekuan PSSI. Selama ini hampir seluruh timnas selalu gagal memenuhi harapan publik. Misalnya, timnas senior asuhan Riedl gagal masuk semi final ajang AFF di Vietnam. Padahal timnas Indonesia sudah empat kali menjadi runner-up. Sehingga sesungguhnya target masuk final tidak muluk-muluk. Kenyataannya, timnas malah gagal masuk babak kedua.

Begitu pula Aji Santoso gagal pada Asian Games XVII di Incheon 2014. Targetnya masuk delapan besar. Tetapi timnas U-23 yang dibawa Aji Santoso harus angkat koper lebih awal. Lalu Indra Sjafrie keok pada piala Hasanal Bolkiah 2014. Indra juga gagal melampaui fase grup pada piala Asia (AFF) U-19 di Myanmar (Oktober 2014). Padahal telah dilakukan laga ujicoba lebih dari 30 laga di dalam dan luar negeri. Karena itu serta-merta BTN mencopot pelatih timnas U-19.

Kegagalan dan kemerosotan prestasi sepakbola wajib menjadi perhatian seksama PSSI. Walau sebenarnya peringkat pada FIFA telah naik 13 tahap, ke peringkat 159 (semula 172 tahun 2013). Karea itu diperlukan campur tangan pemerintah, sampai melibatkan kepemimpinan nasional (Presiden Jokowi). Sebab problemnya menyangkut pendanaan. Selama ini anggaran ke-olahraga-an masih menempati urutan ke-14 alokasi sektoral dalam APBN. Tetapi haruskah dengan membekukan PSSI? Konon dalam hal anggaran, PSSI saat ini lebih mandiri. Bahkan selama tahun 2014 PSSI tidak menggunakan dana dari pemerintah (APBN). Berdasar laporan Bendahara PSSI pada kongres tahunan, saat ini malah terdapat surplusRp 100 milyar lebih. Surplus keuangan ini akan menjadi masalah besar manakala pemerintah (Kemenpora) membekukan PSSI. Memang tidak mudah membekukan PSSI. Sama sulitnya dengan mengatur suporter-mania antar klub.Harus ekstra hati-hati. Jika tidak, per-sepakbola-an akan masuk program “penyehatan.” Itu domain FIFA, yang tidak menguntungkan sistem pembinaan prestasi. Seluruh kompetisi akan terganggu. Sehingga target mencapai podium tertinggi pada SEA-Games 2015 (Juli di Singapura) bisa berantakan.

Pengalaman menunjukkan, bahwa “penyehatan” oleh FIFA tidak banyak membantu prestasi sepakbola nasional. Buntutnya, timnas dibantai 10 gol tanpa balas saat melawan Bahrain. Pernah pula AFC (asosiasi sepakbola Asia) coba “menyehatkan” PSSI. Ketika itu sistem kompetisi nasional terbelah, antara PSSI dengan KPSI. Melalui mediasi Wapres AFC Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah (di Kuala Lumpur), dua lembaga sepakbola Indonesia menandatangani MoU. Tetapi peng-akuran itu tidak langgeng. Buktinya, sekarang kambuh lagi dengan kubu yang tetap. Dan akan bergulir sampai kongres PSSI, Maret nanti. Siapa (voters) yang akan mengikuti kongres? Pada domain masyarakat tidak penting benar siapa mengelola PSSI. Yang penting prestasinya! 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Keselamatan Penumpang Pesawat Jangan Diabaikan!

SAYA sangat prihatin sekali dengan musibah kecelakaan hilangnya pesawat Airbus 320 milik maskapai AirAsia Indonesia dengan nomor penerbangan QZ8501. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Untuk itu, perusahaan pengelola jasa penerbangan penumpang tidak boleh hanya mengejar keutungan dan mengabaikan keselamatan konsumennya. Kasus pesawat terbang AirAsia harus menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan jasa penerbangan maupun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yang memberikan ijin terbang.

Pengawasan harus lebih ketat dalam pemberian ijin terbang. Ketika persyaratan terbang belum lengkap, maka harus tegas dan tidak diijinkan terbang. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, izin penerbangan luar negeri AirAsia periode musim dingin 2014/2015 rute SurabayaSingapura untuk jadwal Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Namun, dalam pelaksanaannya, jadwal terbang AirAsia adalah Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Jadi, akan diteliti mengapa izin berbeda dengan pelaksanaannya. Mestinya kalau tak cocok harinya dan mau melakukan perubahan hari operasi, AirAsia harus balik mengajukan permohonan perubahan hari operasi ke Ditjen Perhubungan Udara.

Saya menyarankan agar Kemenhub membangun sistem yang membuat izin terbang menjadi lebih transparan. Sistem yang transparan akan membuat tidak ada lagi peluang atau celah dalam ranah izin penerbangan yang justru menimbulkan kecurigaan atau berpotensi mengancam keselamatan.

Ketika ada persaingan di bandara-bandara utama pada jam sibuk, patut diduga alokasi itu menjadi barang dagangan. Tapi, memang sulit dibuktikan apabila tak tertangkap tangan.

Pribadi Santoso Utomo pribadisantosoutomo@gmail.com

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pahing, 8 JANUARI 2015

Kurikulum Ganda dan Peran Orangtua Solusi Konkret Lantas apa yang harus dipahami oleh siswa, guru, dan juga masyarakat menyangkut “dihentikannya” K-13 dan juga diberlakukan KTSP? Dengan pemberlakukan dua kurikulum ini paling tidak pertama, Oleh : siswa tetap semangat belajar de ngan Susanto, MPd KI dan KD yang disemangat. Sebab bacapai setelah proeses gaimanapun tugas pembelajaran. Desiswa adalah belajar ngan kata lain, esensi demi menyiapkan masa depan yang kurikulum adalah sesuatu yang lebih baik. Memahami pokok persomenuntut pemahaman yang jernih. alan baik yang menyangkut sikap, Sebab bagaimanapun esensi kuripengetahuan dan juga ketrampilan kulum adalah seperangkat rencana dengan harapan dapat memahami dan pengaturan mengenai tujuan, persoalan secara mandiri dan penuh isi, dan bahan pelajaran serta cara tanggung jawab. yang digunakan sebagai pedoman Kedua, guru tetap menjalankan penyelenggaraan kegiatan pemtugas sehari-hari dengan semangat. belajaran untuk mencapai tujuan Jangan memakai filosofi “Apapun pendidikan tertentu. makanannya minumnya tetap teh Sharp, C. (2004) dalam bukubotol”. Guru harus ganti filosofi nya, Developing young children’s “meski ganti-ganti kurikulum secreativity: what can we learn from mangat tetap satu mencerdaskan research? menjelaskan tentang kehidupan bangsa”. Guru tetap sebagaimana membentuk perilaku mangat dalam menghadapi perubakreatif peserta didik. Beberapa dihan apapun baik yang menyangkut antaranya: tugas yang tidak hanya kebijakan atau kurikulum yang memiliki satu jawaban benar, jujur saja sangat membingungmentolerir jawaban yang nyeleneh, kan. Menurut saya, justru dengan menekankan pada proses bukan adanya “polemik” dan “gonjanghanya hasil saja, memberanikan ganjing” K-13 ini guru semakin peserta didik untuk (mencoba, dewasa dalam mengembangkan menentukan sendiri yang kurang metode atau juga pendekatan dalam jelas/lengkap informasi, memiliki pembelajaran bagi siswa di sekolah. interpretasi sendiri terkait pengeDengan demikian, tugas guru untuk tahuan/kejadian, memberikan mencerdaskan dan menjadi inspirasi keseimbangan antara kegiatan terkehidupan anak bangsa akan selalu struktur dan spontan/ekspresif), menggelora dan tidak terpengaruh Esensi pergantian kurikulum ini terhadap pergantian K-13. tetap pada spirit untuk mencerdasKetiga, tugas orang tua/ kan bangsa sehingga peserta didik masyarakat tetap sebagai fasilitator lebih produktif, kreatif, inovatif, untuk mendukung sekolah-sekolah afektif dan bergairah dan senang agar berkembang menjadi lembaga selama di sekolah. Kurikulum profesional dan otonom. Sehingga baru ini harus dapat menjawab mutu pelayanan mereka memberi problematika yang ada saat saat ini kepuasan terhadap komunitas basisdan pendidikan Indonesia sehingga nya, yaitu masyarakat. Peran serta lebih berkarakter, berdaya saing, masyarakat dalam pengembangan dan bermartabat. Memahami K-13 mutu pendidikan di Indonesia harus harus mengedepankan semangat menjadi hal utama dalam memberimemahami potensi diri peserta kan penguatan kearah lebih baik. segala kreativitasnya. Tentunya Dalam tataran ini pula orang guru harus selalu mengunakan tua/masyarakat harus tetap menjametode yang inovatif dalam pemdi motivator. Hal ini dimaksudkan, belajarannya. Jangan menjadi motivasi bagi siswa guna menentubeban karena ranah penilaianya kan pribadi yang baik, terampil dan yang njlimet baik yang menyangbertanggung jawab, serta dapat mekut sikap, pengetahuan dan juga nemukan inovasi-inovasi baru yang ketrampilan. berguna bagi kehidupan umat ma-

Mendikbud Anies Baswedan beberapa waktu lalu membuat kebijakan populis. Artinya, kurikulum 13 yang dilaksanakan tiba-tiba diputuskan secara bertahap. Hal itu dimaksudkan bahwa sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum 13 sejak tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 6.221 tetap melaksanakan sedangkan yang baru melaksanakan tahun pelajaran2014/2015 kembali memakai kurikulum KTSP. Dan secara resmi tanggal 5 Januari 2015 dunia pendidikan kita memberlakukan kurikulum ganda, ya KSTP ya K-13.

N

ah sekarang yang menjadi permasalahan apakah dengan ditinjau ulangnya pelakanaan K-13 dengan secara bertahap akan memberikan kejelasan bagi pelaksanaan mendatang? Ataukah sebaliknya? Adakah yang yang salah dengan pelaksanaan K-13 yang telah dilaksanakan selama 3 semester itu? Bagaimana dan apa yang harus dilakukan guru menyikapi “ketidakpastian” ini? Benarkah “ditundanya” K-13 menguatkan tudingan ganti menteri ganti kebijakan?

Jangan “Apriori” Jujur harus kita akui bahwa implementasi pelaksanakan K-13 sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Yang pro mengatakan bahwa K-13 memberikan arahan yang positif bagi peserta didik dalam memahami materi pelajaran karena berbasis teks dengan pendekatan saintifiknya (5 M). Sedangkan yang kontra, K-13 dianggapnya terlalu politis dan dipaksakan sehingga banyak kendala baik yang menyangkut SDM siswa dan guru, juga terkait dengan buku yang dijadikan sumber belajar masih belum siap, dan juga penilaian siswa juga sangat renik, dan njlimet. Sehingga tidak mengherankan Mendikbud Anies Baswedan mengatakan bahwa K-13 setengah matang dan dipaksakan.

Lantas mengapa K-13 dituding sebagai biang masalah bagi siswa, guru dan permasalah pendidikan?

Keberadaan K-13 dengan pendekatan 5 M (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan) menurut saya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Artinya, K-13 ini berusaha membangun keterkaitan dalam memahami konsep secara berkelanjutan. Materi yang dipelajari oleh peserta didik menuntut kompetensi yang kreatif sesuai pada

A

nusia. Masyarakat bisa mengambil posisi juga sebagai pengawas dalam proses pembelajaran seorang siswa dan juga sekolah. Dengan demikian, peran masyarakat sebagai fasilitator, motivator, dan pengawas akan mi titik tengah mengingatkan kepada lembaga penddikan jika proses pembelajaran yang dilakukan mengalami kesalahan atau penyempunaan.

Masyarakat harus tetap tanggap untuk mengetahui berbagai persoalan pendidikan yang dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan khususnya yang menyangkut K-13. Dengan kata lain, masyarakat harus dapat berperan serta untuk membantu mengembangkan mutu pendidikan Indonesia. Mengapa demikian? Sebab bagaimanapun juga tugas pendidikan semata-mata bukan hanya dipundak guru semata tetapi juga masyarakat. Kesuksesan pendidikan tentunya peran pemerintah harus mengatur pelaksanaan kurikulum pendidikan yang bermutu.

Nah, dalam konteks pendidikan harus beroreintasi pada siswa/ peserta didik untuk memiliki sikap yang mulia, pengetahuan, dan juga ketrampilan sesuai spirit K-13 harus dapat menjadi impian. Sebab bagaimanapun juga esensi kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi objektif masyarakat dan implementasinya jelas. Kalaupun K-13 masih “setengah matang” kata Mendikbud Anies Baswedan bukan berarti K-13 harus disikapi negatif justru ini menjadi titik awal perubahan mental dalam dunia pendidikan. Pada titik ini justru dengan “dihentikannya” K-13 harus menjadi evaluasi dan implementasi bagi guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan juga Kemendikbud yang dikendalikan Pak Anies Baswedan ke arah yang lebih baik jangan sebaliknya.

Persoalan K-13 jangan sampai dijadikan budaya saling menyalahkan dan diseret-seret ke arah “politis” sehingga dapat dieliminir dengan budaya kerja dan merevolusi mental melalui pendidikan. Ibarat si buruk muka bercermin lantas cerminnya dibelah. Kalau yang terjadi demikian, maka yang sakit kita semua seluruh bangsa Indonesia. Dan sakitnya tuh di sini. Bukankah begitu Pak Abies Baswedan?

Instruktur Nasional K-13, Mengajar di SMAN 3 Bojonegoro

Konsekuensi Penghapusan Raskin

khir-akhir ini pemerintah menggulirkan wacana panas terkait penghapusan program beras rakyat miskin (Raskin). Fakta tersebut terlihat dari berbagai terobosan dan gebrakan yang dilakukan oleh menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut Rini, agar tepat sasaran, program tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, tetapi diganti bantuan uang dalam rekening (e-money). Alasannya, dengan uang itu, warga penerima bantuan bisa membeli beras sesuai selera dan kualitas yang dikehendaki.

Perubahan ini selaras visi dan misi Presiden Jokowi agar warga miskin produktif, bukan konsumtif.

Sampai saat ini program Raskin memang belum lepas dari masalah.

KPK bahkan meminta pemerintah untuk mendesain ulang program Raskin. Berbagai kajian dari KPK ada enam temuan yang dianggap tidak tepat, diantaranya; tidak tepat sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga, dan administrasi.

KPK bahkan mencium indikasi ada indikasi jaringan kartel penyaluran Raskin. Raskin yang seharusnya diterima rumah tangga sasaran justru dijual ke pengepul. Ironisnya, beras yang berada di tangan pengepul itu akhirnya dijual lagi ke rumah tangga sasaran. Survei penyaluran Raskin oleh BPS, Januari-Maret 2013, menemukan Raskin dinikmati 31,23 juta rumah tangga. Padahal, sasaran Raskin hanya 15,5 juta rumah tangga. Artinya separuh penerima itu tidak berhak. Dari lima lapisan masyarakat versi BPS, lapisan 1 atau termiskin yang berjumlah 12,5 juta rumah tangga seharusnya semua menerima Raskin. Kenyataannya hanya 9,41 juta rumah tangga (75%) yang menerima jatah rata-rata bulanan 13,79 kg beras atau 92% dari seharusnya (15 kg).

Tiga juta rumah tangga penerima Raskin sisanya ada di lapisan 2. Kenyataannya, di lapisan ini penerima Raskin berjumlah 8,4 juta rumah tangga atau 66,27% dari jumlah rumah dengan jatah 13,31 kg. Ironisnya,

lapisan 3-5 yang seharhun (balita) juga tidak usnya tidak kebagian mengalami perbaikan justru mendapatkan signifikan dalam 10 Raskin: 6,85 juta rumah tahun terakhir. tangga atau 54,25% dari Tahun 2013, balirumah tangga lapisan 3; ta stunting mencapai 4,88 juta rumah tangga 37,2%, dan yang ke(38,6% dari lapisan 4); kurangan gizi 19,6% dan 1,71 juta rumah yang 5,7% di antaranya tangga (13,63% dari berstatus gizi buruk. lapisan 5).

Boleh jadi karena ini Oleh : Berdasarkan data Indeks Kelaparan GloNovi Puji Lestari tersebut pertanyaan bal Indonesia tak kunselanjutnya, apakah jung membaik. Tahun kemudian Raskin diha2013 indeks Indonesia pus dan digantikan bantuan uang? mencapai 10,1 yang berarti termasuk Mengganti beras dengan uang boleh indeks “kelaparan serius”, sama seperjadi lebih tepat sasaran. Namun, ti tahun 2012. Penggantian beras demengganti beras dengan uang justru ngan uang berpeluang memperburuk berpotensi besar membuat tujuan indeks kelaparan. Bukan mustahil awal program Raskin melenceng. uang dibelikan pulsa atau rokok, bukan untuk belanja beras (pangan).

Tujuan program Raskin Jadi, berbeda dengan program Pertama-tama tujuan Raskin lain, Raskin punya kaitan kuat adalah transfer energi untuk meningdengan program pengembangan katkan kualitas nutrisi, kesehatan, SDM (horizontal integration) dan pendidikan dan produktivitas SDM. program ketahanan pangan (vertiSelama setahun mereka mendapat 15 cal integration). Sebagai program kg beras per keluarga dengan menetransfer energi, keberhasilan Rabus Rp1.600/kg. Dengan bantuan itu, skin akan membantu program diasumsikan 40-60% total kebutuhan lain seperti peningkatan kualitas beras bulanan keluarga miskin dan nutrisi, kesehatan, pendidikan dan rawan pangan bisa dipenuhi. Lewat produktivitas SDM. Raskin bisa disubsidi ini, kelompok miskin akan pandang sebagai investasi SDM yang bisa mempertahankan tingkat konlebih tahan berbagai risiko. Raskin sumsi energi dan protein, sehingga juga bisa dipandang sebagai indirect rawan pangan tak terjadi. Mereka income transfer. Beras itu dibeli dari tidak mengurangi biaya pendidikan produksi petani kecil yang rentan dan kesehatan untuk dialihkan ke keoleh fluktuasi harga saat panen raya. ranjang pangan karena ada Raskin.

Pembelian hasil produksi petani oleh Berbeda lagi apabila tidak ada Bulog lewat harga yang ditetapkan Raskin. Ketika harga beras naik, pemerintah (baca: harga pembelian warga miskin yang 60-70% pengepemerintah atau HPP) merupakan luarannya tersedot untuk pangan bentuk perlindungan pada petani kecil akan merealokasi keranjang belanja agar mereka mendapatkan insentif. rumah tangga: pos kesehatan dan pendidikan akan dialihkan ke paKontrol pemerintah ngan. Bukan mustahil kelaparan Berdasarkan realitas diatas, seakan meruyak. Saat ini jumlah penkiranya dapat ditarik kesimpulan duduk miskin masih besar: 28,07 juta bahwa kontrol pemerintah sangatlah jiwa (11,37%). Berbagai upaya telah dibutuhkan, sebab bagaimanapun dilakukan, tetapi penurunan jumlah juga ada kaitan kuat antara program penduduk miskin kian lambat sejak kesejahteraan petani melalui pembetahun 2000-an. Selain itu, jumlah lian pemerintah dan pemberian subpenduduk yang defisit energi (kusidi beras murah lewat Raskin pada rang kalori) mencapai 30 juta jiwa. kelompok miskin dan rawan pangan.

Status gizi anak di bawah lima taApabila bantuan beras diganti dengan

uang, tidak ada lagi kewajiban Bulog membeli gabah atau beras petani untuk memenuhi pagu Raskin. Akibatnya, tak ada lagi instrumen stabilisasi harga gabah atau petani. Harga rentan fluktuasi. Ujung-ujungnya, inflasi sulit dikendalikan karena beras penyumbang terbesar inflasi.

Selain itu, hilang sudah mekanisme penyerapan gabah atau beras domestik terbesar oleh Bulog. Bukan mustahil cadangan beras pemerintah akan sepenuhnya dipenuhi dari impor. Padahal, produksi beras domestik jauh dari memadai. Sampai saat ini harga beras domestik masih lebih mahal dari beras impor. Karena itu, tidak terhindarkan apabila ada yang berpikiran nakal: jangan-jangan rencana penggantian beras dengan uang dalam program Raskin itu untuk memuluskan impor beras?

Bukankah insentif ekonomi impor beras tinggi? Tanpa penjelasan yang masuk akal, kecurigaan semacam ini akan muncul. Terakhir, beras adalah satu-satunya komoditas yang pengelolaan stok, cadangan pemerintah, harga, dan eksporimpornya diserahkan kepada Bulog.

Hampir bisa dipastikan, jika rencana penghapusan Raskin itu direalisasikan sama saja membonsai Bulog pelan-pelan. Pada saat yang sama, ketika Bulog tak lagi menerima mandat melakukan kegiatan publik (PSO) dalam pembelian gabah atau beras domestik, menjaga harga dan ironstock, menyalurkan Raskin dan mengelola cadangan beras pemerintah tidak ada lagi badan dan instrumen stabilisasi harga gabah atau beras dan ketika gabah atau beras sepenuhnya diserahkan ke pasar dan swasta akan mengambil alih peran negara sebagai stabilisator harga. Padahal penyelenggaraan kepemerintahan yang ideal itu perlu adanya kontrol atau check and balance antara the state, the private sector, dan civil society, sekiranya ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah sebelum memutuskan penghampusan Raskin.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing 8 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Keluarga Korban AirAsia Belum Dihubungi Sidoarjo, Bhirawa Keluarga korban pesawat AirAsia QZ8501,asal Jl Nala, Ds Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, Maskur mengaku hingga kini pihaknya belum pernah dihubungi Manajemen Air Asia soal ganti rugi atau dana kompensasi.

Meski demikian, menurutnya yang paling penting saat bisa ditemukannya dahulu jasad ibu mertuannya, Ny Sumamik Saeran, adik iparnya Joko Suseno dan keponakannya Naura. ‘’Masalah kompensasi untuk sementara belum kami pikirkan, apalagi hingga kini belum ada kontak dari Manajemen Air Asia yang menghubungi,’’ komentar Maskur, menantu Ny Sumamik Saeran, usai menerima kedatangan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang bersilahturahmi ke rumah mertuanya itu, Selasa (6/1) sore.

Harapan keluarga, menurutnya adalah jasad keluaraga supaya bisa cepat ditemukan lebih dulu, agar keluarga yang ditinggal lega, tidak galau dan tidak cemas. Diakui Maskur, pihak keluarga tak menolak adanya ganti rugi atau kompensasi. Tapi untuk saat ini, pihaknya tak bisa bicara banyak. Apalagi, surat-surat yang diperlukan untuk kompensasi masih belum lengkap yang dikumpulkan keluarga.

Tentang kedatangan Khofifah, selain silahturahmi dan berniat ingin memberikan nama perpustakaan di SD Khadijah Wonokromo, Surabaya bernama Naura keponakannya itu, Maskur, menyatakan terima kasih atas perhatiannya. ‘’Keluarga menyampaikan terima kasih sekali, berarti keponakan saya diakhir hidupnya dapat penghargaan tersendiri atas prestasinya di sekolah,’’ kata Maskur. Q ali

Kades Uruk Sendiri Galian Pipa PDAM Sidoarjo, Bhirawa Sering kali terjadi, setiap bekas galian pipa milik PDAM Sidoarjo, waktu pengurukannya sering mengecewakan warganya. Diantaranya, kurang padat sehingga membuat pengendara sepeda motor atau mobil mengalami kecelakaan karena tanahnya.

Seperti yang terjadi di jalur arah Pilang-Tulangan, pengurukannya sangat tidak bagus, sering mengakibatkan kendaraan berat seperti mobil roda empat dan truk bannya ambles tepat pada bekas galian pipa itu.

Hal itu membuat warga sekitar lokasi tepatnya di Desa Modong, Tulangan Sidoarjo, kemarin (7/1) melakukan pengurukan sendiri galian dengan menggunakan bahan bangunan.

Menurut Kepala Desa Modong, Tulangan, Sidoarjo, Masduki, pihaknya bersama warga melakukan pengurukan mengunakan bata, koral dan pasir pada bekas galian itu supaya tak terjadi ban truk atau mobil ambles lagi. Seharusnya bekas galian seperti ini diuruk dengan koral 35, Wales, latung dan terakhir diuruk pasir terus diratakan memakai alat berat. Agar padat dan tak membuat kendaraan ambles lagi. ‘’Kami berharap kepada pihak PDAM supaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Semoga kinerjanya lebih ditingkatkan lagi terutama pada penggalian tanah. Mohon segera mendapatkan penanganan yang lebih baik,’’ kata Masduki penuh harap.

Kades Modong mengelukan, kalau bekas galian pipa PDAM itu supaya dikembalikan seperti posisi semula, agar warga sekitar dan para pengendara yang melintas di area sekitarnya tak celaka lantaran amblesnya ban truk atau mobil. ‘’Jalan harus di aspal kembali, agar kelihatan rapih dan rata lagi,’’ keluhnya.

Semenatara itu, Humas PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Yoyok Supriyanto mengatakan, kalau pengurukannya sudah dilakukan sesuai aturan, cuma kondisi tanahnya memang sangat keras, jadi memerlukan tahapan-tahapan. ‘’Proses pemadatannya tak bisa langsung harus dilakukan secara berkala,’’ katanya.Q ach

Kades (berdiri) dibantu warga saat menguruk galian pipa dengan bata dan koral.

5

Waspadai DBD Serang Kota Mojokerto Kota Mojokerto, Bhirawa Setelah lama wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) tak menyerang warga Kota Mojokerto akhirnya terpatahkan. Dua warga yang tinggal di Kawasan Benteng Pancasila, Kel Balongsari, Kec Magersari dinyatakan positif terjangkit penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes Aegypti itu. Dinas Kesehatan Kota Mojokerto menghimbau warga Kota Mojokerto mewaspadahi penyebaran DBD.

alikusyanto/bhirawa

Di tahun 2015 ini, diharapkan pelanggaran tentang disiplin PNS di Kab Sidoarjo semakin menurun.

Enam PNS Sidoarjo Dipecat Tidak Hormat Sidoarjo, Bhirawa Ini peringatan bagi PNS Sidoarjo agar tak melakukan pelanggaran. Selama tahun 2014 lalu, total ada 23 PNS yang mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran. Menurut data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, rinciannya ada 16 PNS melakukan pelanggaran berat dan tujuh PNS melakukan pelanggaran disiplin sedang.

Dari 16 PNS yang melakukan pelanggaran berat itu, yang diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat ada

enam orang. Sedangkan yang diberhentikan dengan hormat ada empat orang, sementara yang diturunkan pangkatnya ada enam orang.

Menurut Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih SH, PNS melakukan pelanggaran berat biasanya karena tak masuk kerja tanpa ada keterangan yang terakulumulasi selama setahun. ‘’Karena pelanggaran berat ini ada juga PNS yang diturunkan pangkatnya selama tiga tahun,’’ jelas Witarsih, didampingi Kabid Pem binaan dan Pengembangan

Pegawai BKD Sidoarjo, Happy Setyaningtias, Rabu ( 7/1) kemarin, di kantornya.

Bagi PNS yang melakukan pelanggaran yang masuk kategori sedang, kata Witarsih, sesuai aturan dilakukan penurunan pangkatnya selama satu tahun. Agar PNS tak sampai melakukan pelanggaran berat, menurut Witarsih, atasan langsung PNS segera melakukan pembinaan. Agar pelanggaran yang dilakukan stafnya tak berlarut-larut dan bisa segera dicarikan solusinya.Q ali

Siapkan 50 Guide, Pemkot Cetak Kampung Bahasa Pulorejo Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto terus menggenjot perwujudan kampung bahasa di wilayah Kel Pulorejo, Kec Prajurit Kulon.

Langkah awal, Pemkot melakukan penjaringan peserta pelatihan Bahasa Inggris dari perwakilan Rukun Warga (RW) setempat.

Mereka, 50 orang yang terseleksi dari ratusan peserta akan dilatih Berbahasa Inggris, hingga dinyatakan cakap menjadi guide kampung bahasa di wilayah yang diplot jadi kawasan berlingkungan pendidikan dengan konsep rumah pintar dan rumah sehat itu.

Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengutarakan hal itu usai meninjau dan memberi pengarahan pada tim terpadu

kampung sehat berlingkungan pendidikan, di salah satu rumah warga yang dijadikan sarana belajar bahasa internasional itu, Rabu (07/1) kemarin. ‘’Mereka (50 peserta training bahasa) inilah yang berada di garis depan program kampung bahasa di kelurahan ini. Mereka juga yang berkewajiban menginggriskan warga sekitar,’’ ujarnya.

Peserta training bahasa, ujar Mas’ud Yunus, tak berhenti pada jumlah itu, namun akan terus berkelanjutan. ‘’Angkatan pertama 50 orang, tapi nantinya akan ada angkatan berikutnya dan terus berkelanjutan,’’ terangnya.

Sedang trainer yang dipilih Pemkot, yakni Warga Negara Inggris yang kini masih me-

nangani training Bahasa Inggris di Pare, Kediri. ‘’Yang mengajar, salah satunya Mr Kalen dari Pare,’’ imbuhnya.

Menurut Mas’ud Yunus, dijatuhkannya pilihan Kel Pulorejo sebagai project pilot kampung bahasa, selain tersedianya lembaga pendidikan formal dari level TK hingga SMA/SMK, juga animo warga sekitar pun dijadikan dasar penentuan kawasan percontohan itu. ‘’Kita buka training bahasa, yang berminat mencapai 120 orang.

Dari hasil seleksi, yang lolos 37 orang. Tapi untuk angkatan pertama kita tentukan 50 orang.

Ini menunjukkan animo dan keinginan warga Pulorejo untuk menjadikan kampung mereka maju begitu besar,’’ tandasnya.Q kar

Pemkot Hibahkan Aset 1,3 Hektare untuk Kantor Kejaksaan Kota Mojokerto, Bhirawa Aset Pemkot Mojokerto berupa tanah dan bangunan Sentra Industri Kecil (SIK) di Jl Bypass, Kota Mojokerto akhirnya dihibahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto. Aset barang tak bergerak yang dibeli dengan dana APBD 2002 dan 2005 seluas 7 ribu meterpersegi itu akan dimanfaatkan Lembaga Adhiyaksa untuk kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

Limpahan aset milik Pemkot ke Kejari Mojokerto masih ditambah sebidang tanah sawah seluas 6 ribu meterpersegi terletak disebelah utara lokasi SIK. ‘’Terdapat dua bidang tanah yang akan dihibahkan ke Kejari Mojokerto, yakni SIK seluas 7 ribu meterpersegi dan tanah sawah seluas 6 ribu meterpersegi atau total seluas 1, 3

hektar,’’ terang Kabid Akutansi dan Aset DPPKA Kota Mojokerto, Sulkhan, Rabu (7/1) kemarin.

Sementara nilai perolehan kedua bidang aset daerah itu, kata Sulkhan, sekitar Rp2 miliar.

Hibah aset daerah itu, melalui proses panjang hingga mendapat persetujuan dewan setempat. ‘’Dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sudah menilik langsung kondisi aset di lapangan,’’ imbuhnya.

Secara resmi, lanjut Sulkhan, penyerahan dua bidang aset itu akan diserahkan tanggal 8 Januari mendatang. Selain dua bidang tanah itu terdapat tanah seluas 3,2 tanah kering yang terbagi dalam empat bidang yang dipertimbangkan untuk dihibahkan. Sejauh ini, selain Kejari yang berkeinginan memanfaatkan aset Pemkot yakni Garnisun dan

Badan Nasional Narkotika Kota (BNKK) Mojokerto.

Terpisah, anggota Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto membenarkan soal hibah aset daerah ke Lembaga Adhiyaksa itu. ‘’Pembahasan berlangsung di era dewan periode sebelumnya,’’ kata anggota dewan petahana asal Partai Demokrat itu.

Sebelumnya pembahasan hibah aset daerah sempat tersendat di tingkat legislatif. Pada akhir Bulan Juni 2014 lalu.

Dalam lantaran rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto 2014, dengan agenda PersetujuanPemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan Bangunan kepada Kejari Mojokerto yang sedianya digelar pada Juni 2014 lalu batal lantaran tak kuorum.Q kar

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto, Christiana Indah mengatakan, dua pekan lalu memang muncul temuan kasus DBD pada dua orang dewasa di wilayah Benpas. Keduanya sudah dirawat di RSU dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. ‘’Hasil uji laboratorium dari kedua pasien itu masih demam dengue belum demam yang mengeluarkan darah. Tapi jika tak cepat ditangani, tak menutup kemungkinan menjadi DBD,’’ ujar Indah, ditemui Rabu (7/1) kemarin.

Indah menjelaskan, padatnya akses masuk warga luar kota ke kawasan Benteng Pancasila, diduga sebagai faktor pembawa masuknya penyakit ini. Sebab, saat Hari Sabtu dan Ahad, kawasan Benpas menjadi kawasan wisata kuliner yang selalu ramai dikunjungi warga dari luar Kota Mojokerto. ‘’Hari Sabtu dan Ahad banyak pengunjung luar kota berkeliaran disana. Bisa jadi, nyamuk itu terbawa masuk melalui mobil-mobil yang dibawa pengunjung luar kota itu,’’ sergahnya.

Namun demikian, pihaknya tak bisa diam berpangku tangan menyalahkan keadaan. Sebab yang pasti, jika ada warga yang sudah terjangkit, bisa dipastikan nyamuk pembawanya masih berendem di wilayah itu.

Dan jika tak segera diberantas, sang nyamuk bisa berkembang biak menjadi banyak. ‘’Karenanya setelah ada temuan, kita langsung mengumpulkan kader Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kel Balongsari.

Kita perintahkan mereka melakukan kerja bakti mensterilkan nyamuk berikut jentiknya di lokasi 100 meter kanan kiri, depan maupun belakang rumah pasien DB,’’ tandasnya.

Tak hanya itu, Indah juga

Christiana Indah Wahyu menetapkan kawasan Benteng Pancasila sebagai wilayah waspada DBD. Dimana, wilayah itu wajib mendapatkan atensi dan pengawasan penuh dari Dinkes agar penyakit itu tak mewabah dan membahayakan warga sekitarnya. ‘’Karena sudah ada temuan pasien lebih dari satu, maka kita tetapkan kawasan itu waspada DBD. Kita himbau warga agar lebih berhatihati untuk menjaga kebersihan wilayahnya. Karena saat musim hujan seperti sekarang, perkembang biakan nyamuk ini lebih cepat ketimbang musim biasanya,’’ imbau Indah.

Selain itu, Indah menambahkan, jika ada warga yang mengeluh demam, sakit kepala, kulit kemerahan yang tampak seperti campak dan nyeri otot serta persendian sebaiknya langsung berobat ke Puskesmas atau RS terdekat. Karena, gejala itu merupakan gejala awal dari penyakit DBD. ‘’Pada sejumlah pasien, demam dengue dapat berubah menjadi satu dari dua bentuk yang mengancam jiwa. Yang pertama adalah demam berdarah, yang menyebabkan pendarahan, kebocoran pembuluh darah yang berakibat rendahnya tingkat trombosit darah dan yang kedua adalah sindrom renjat dengue, yang menyebabkan tekanan darah rendah yang berbahaya dan berakibat kematian,’’ pungkasnya.Q kar

Kader Senior PDIP Turun Gunung di Konfercabsus Sidoarjo, Bhirawa Kader senior PDIP Sidoarjo bakal turun gunung di Konfercabsus DPC PDIP Sidoarjo, Januari 2015. Di tengah absolutnya kewenangan DPP PDIP yang menentukan siapa orangnya yang ditunjuk menjadi ketua partai.

Ketua PAC PDIP Taman, Bambang Wiyoko, Rabu (7/1) meminta agar kader atau Bakal Calon (Balon) bisa mencerna Juklak dan Juknis DPP yang mengatur pemilihan Pimpinan DPC. Juklaknya untuk menjauhkan dari politik uang. ‘’Aturan DPP ini sangat tegas dan mengikat, jangan terlalu berharap akan terjadi voting. Semua jalan harus menggunakan pola musyawarah mufakat atau kompromi,’’ ujarnya.

Konfercabsus DPC PDIP Sidoarjo bakal menjadi seru, sementara ini 10 kader kawakan berniat maju, yakni dua mantan ketua, Sumi Harsono, Imam Supii, Tito Pradopo, dr Wiyono, Tri Endroyono, Tarkit Erdanto, Taufik Hidayat, Bambang Wiyoko.

Setiap orang memiliki peluang sama karena kekuatan uang tak lagi diperhitungkan

dalam pemilihan ini. Yang berbicara adalah kekuatan kompromi melalui jalur pendekatan masing-masing calon.

Dalam mekanisme nanti, pengangkatan calon diusulkan ranting sampai PAC. Nama yang diusulkan ranting/PAC nanti tidak ditabulasi lagi, tetapi langsung diserahkan ke DPD dan DPP. PAC tak memiliki kewenangan untuk menyaring calon yang diusulkan ranting maupun anak cabang. Peserta Konfercabsus nanti hanya memilih lima Balon saja yang dibawa ke DPP. Selanjutnya lima Balon ini diuji DPP untuk disaring men jadi tiga calon yang diserahkan ke forum Konfercabsus. Tiga calon yang diusulkan ini prosesnya tak melalui pemilihan (voting), tetapi diproses dengan kompromi/musyawarah.

Musyawarah ini jalan terbaik yang diberikan kepada peserta, kalau memang tak bisa dikompromikan solusi yang diberikan Juklak itu maka dikembalikan lagi kepada DPP. Selanjutnya DPP yang secara sepihak nanti memutuskan siapa yang dijadikan ketua.Q hds

PT SI Sulap Bekas Tambang Menjadi Kebun Raya dan Museum PADA HUT Kedua tanggal 7 Januari 2015, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Telah memantapkan langkah untuk melestarikan lingkungan dengan membangun berbagai fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan masyarakat, untuk rekreasi dan belajar di bekas lahan tambang dan area Pabrik Gresik. Kawasan Heritage dibangun diantaranya Botanical Garden (Kebun Raya), Museum dan Education Park.

Menurut Plt Dirut Semen Indonesia, Suparni, pembangunan Heritage di kawasan Semen Indonesia. Merupakan inovasi dalam melestarikan Industri persemenan, yang bertempat di Jl Veteran Gresik. Pabrik semen pertama kali yang diresmikan Presiden RI pertama Ir Soekarno pada 7 Agustus 1957, dengan kapasitas terpasang 250 ribu ton semen per tahun.

Pembangunan akan memakan waktu selama dua tahun, di mulai tahun ini dan selesai tahun 2017. Dan Semen Indonesia merupakan BUMN pertama yang

membangun kawasan industri menjadi Wisata Industri Nasional yang terpadu. Pembangunan Kebun Raya, Museum dan Education Park. Diharapkan menjadi kawasan terpadu dan terolah, yang menjawab tuntutan generasi masa kini dan masa mendatang untuk fasilitas edukasi yang rekreatif. Wisata industri ini, akan menjadi pilihan salah satu wisata menarik yang bisa diselaraskan dengan wisata religi seperti Sunan Giri dan Malik Ibrahim. ‘’Jadi para wisatawan, selain berkunjung ke Makam Sunan Giri

dan Maulana malik Ibrahim.

Nanti juga bisa berkunjung ke wisata yang dimiliki Semen Indonesia, kami sangat senang jika masyarakat antusias untuk mengunjungi Heritage di kawasan kami,’’ kata Suparni.

Pembangunan Kebun Raya, dilaksanakan di bekas lahan tambang Ngipik dengan luas sebesar 49 Ha. Konsepnya adalah taman budaya dengan tanaman langka, buah langka, tanaman obat dan tanaman penghasil O2 tinggi yang dilengkapi dengan tempat olah raga, tempat pembelajaran, rekreasi, tempat makan, tempat peristirahatan dan lahan penelitian yang mana pengunjung akan terlibat di dalamnya.

Museum dan Education Park, dibangun di lokasi bekas Pabrik Semen Gresik dengan luas 3.2 Ha. Museum digunakan sebagai tempat untuk pameran benda yang patut mendapat perhatian umum

seperti peninggalan sejarah, seni, ilmu pengetahuan dan menyimpan barang kuno. Education digunakan untuk aktifitas pembelajaran, yang menghasilkan sebuah pengetahuan dan keahlian.

Juga sebagai tempat rekreasi anak dan keluarga yang dilengkapi dengan berbagai mainan, hiburan, tempat istirahat dan resto, yang di konsep sebagai tempat rekreasi yang edukatif dan nyaman bagi keluarga.

Suparni menambahkan, selain itu juga akan dibangun Universitas International Semen Indonesia dengan luas 1.19 Ha. Satu wadah pembelajaran untuk mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia bertaraf international, yang memiliki tiga Fakultas dan 10 program studi. Fakultasnya yang pertama Fakultas Ekonomi Bisnis dengan program studi, Manajemen, Akuntasi dan Ekonomi Syariah. Kedua, Fakultas

rokim/bhirawa

Jajaran Direksi Semen Indonesia Grup berfoto bersama usai meresmian pembangunan heritage Semen Indonesia di Gresik.

Teknologi Indutri dan Agribisnis dengan program studi, Teknik Kimia, Teknik Logistik, Manajemen Rekayasa dan Teknologi Industri Pertanian. Ketiga, Fa-

kultas Teknologi Informasi dan Desain Kreatif dengan program studi Teknik Informatika, System Informasi dan Desain Komunikasi Visual.Q rokim

JAWA TIMUR

6

Kamis Pahing 8 JANUARI 2015

Pemkab Kediri Ragukan Adanya SK Gubernur Pemkab Blitar Siap Pertahankan Batas Wilayah Gunung Kelud Kab Kediri, Bhirawa Pemkab Kediri hingga sekarang masih bingung terkait Surat Keputusan Gurbernur Jatim tentang kepemilikan Gunung Kelud, Sebab hingga sekarang pemkab mengaku belum menerima salinan SK pencabutan Kepemilikikan Wilayah Gunung Kelud dari Kabupaten Kediri, Rabu (7/1).

Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) terkait, hingga sekarang pihak pemkab belum menerima SK itu, Menurutnya jika SK itu memang benar seharusnya pihaknya sudah menerima salinan SK itu. "Jika informasinya Blitar sudah menerima SK itu, seharusnya kita juga mendapatkan, apalagi terbitnya SK itu pada 12 Desember 2015 lalu seharusnya kita juga sudah menerima" terang Kabag Humas pada Bhirawa.

Kendati demikian, pihaknya akan berupaya untuk mendapatkan salinan SK itu, dengan meminta ke biro hukum atau biro Pemerintahan Provinsi Jatim melalui permintaan resmi dan secara

tidak resmi."Agar kita tahu apa isi materi dari SK gubernur soal Gunung Kelud ini, dan jika kita sudah tahu isi materi itu baru kita bisa melkukan upaya selanjutnya," terang Haris Serius.

Dia menjelaskan jika Gunung Kelud, menurutnya masuk wilayah Pemkab Kediri. Pasalnya gugatan-gugatan yang dilayangkan Pemerinatah Kabupaten Blitar, menemui jalan buntu. Dan Keputusannya tetap dimenangkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri. ”Bahkan ketika Pemkab Blitar mengajukan banding, dan sudah keputusan tetap, hasilnya tetap sama, kalau Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri,” pungkasnya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Kota Kediri Antox Prapung-

memanggilnya untu mempertanyakan persoalan itu," ujar Antox.

Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Jawa Timur telah SK nomor, 188/828/KPTS/013/2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor, 188/113/KPTS/013/2012 tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah G.Kelud.

Keputusan tersebut disampaikan melalui surat Gubernur nomor 188/2534/011/2014 tanggal 12 Desember 2014. hartono/bhirawa

Drs. H Rijanto

ka Jaya mengatakan, jika SK Gubernur itu memang benar, pihaknya akan segera memnaggil Satker terkait untuk menjelaskan permasalahan tersebut. "Sebab hingga saat ini, Pemkab tidak transparan, kami tidak pernah diajak diskusi terkait status Gunung Kelud itu, dan kami segera akan

Siap Pertahankan Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menargetkan Batas Wilayah Gunung Kelud tetap menjadi milik Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, MM. Pasca Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 2014 secara resmi telah mencabut SK Nomor 188/113/ KPTS.013/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2012,

yang menjelaskan bahwa puncak Gunung Kelud masuk wilyah administratis Pemerintah Kediri, pihaknya akan berupaya keras untuk kembali mempertahankannya.

Bahkan hingga kini pasca dikeluarkannya SK pencabutan kepemilikan gunung kelud oleh Pemkab Kediri tersebut, Pemkab. Blitar belum menerima kepastian soal rencana mediasi dengan Pemkab Kediri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. “Dengan dicabutnya SK 188 membuka peluang yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Blitar mempertahankan batas wilyah di puncak Gunung Kelud yang selama ini di klaim Kabupaten Kediri,” kata Drs. H Rijanto.

Bahkan pihaknya juga berharap untuk penyelesaian persolan ini sesuai dengan Permendagri no 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Selain itu pihaknya juga optimis bisa mempertahankan batas wilayah di puncak Gunung Kelud tersebut dengan berbagi bukti pendukung yang dimiliki.

“Selian kami terus mengumpulkan dokumen-dokuman yang

ada, kami juga lakukan kajian akademis bersama ITB sebagai salah satu upaya melakukan kajian keilmuan untuk menentukan batas suatu wilayah Gunung Kelud,” ujarnya.

Sementara perlu diketahui awal sengketa Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kediri adanya surat dari Bakosurtanal tanggal 24 september 2003 yang berisi revisi peta RBI tahun 2001. Mengacu surat tersebut wilayah pncak Gunung Kelud berada di kawasan Kabupaten Kediri yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Blitar.

Bahkan selama ini yang melakukan pengelolaan puncak Gunung Kelud adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. Kemudian juga disusul keluarnya SK Gubenrur Jawa Timur Nomor 188/113/ KPTS.013/2012 yang menyatakan kepemilikan wilayah tersebut adalah Kabupaten Kediri yang akhirnya dilayangkan gugatan PTUN oleh Pemkab Blitar atas keputusan Gubernur Jatim tersebut.Q van,htn

KILAS JATIM

Wabup Minta PNS Hindari Urusan Politik Lumajang, Bhirawa Wakil Bupati Lumajang Drs As’at Malik mengingatkan dan menggaris bawahi tentang pentingnya setiap PNS sesuai pada posisinya telah jelas wewenang dan ukuran kinerjanya. ‘’Semua PNS agar tidak mendengarkan isu-isu politik yang justeru membingungkan dan malah mengganggu ikhlasnya melaksanakan tugas seharihari,’’ kata As’at Malik mengingatkan.

Apalagi kemudian membicarakan yang bukan menjadi domain dan bidang tugasnya. ‘’Untuk itu, maka diharapkan konsentrasi sepenuhnya terhadap bidang tugasnya dan memberikan peningkatan pelayanan yang lebih tinggi lagi,’’ imbuhnya seraya menyitir sebuah hadis yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat pada orang lain.

Lebih lanjut As’at Malik mengungkapkan kalau urusan politik sebaiknya diserahkan saja pada para ahli politik. “Tidak usah ikutasn ngurus itu. Wilayah PNS tidak di situ, begitu juga tentang perubahan atau mutasi pejabat, itu juga sudah ada yang ngurus,” ungkap Wabup. Q yat

Eksekutif Diminta Evaluasi Rekanan Nakal Pamekasan, Bhirawa Dugaan ada sejumlah proyek pada TA 2014 dikerjakan tidak tepat waktu (Molor, Red) sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja sampai akhir Desember 2014, terancam akan terkena sanksi. Ketua Komisi III DPRD, Iskandar, kepada wartawan, menjelaskan, pihak akan menyisir sejumlah pelaksana proyek baik dalam skala besar, menengah maupun skala proyek kecil di lapangan. "Kita sudah memantau sejumlah proyek yang kini sedang maupun yang sudah dikerjakan di lapangan," katanya.

Ditambahkan, hasil pantau di lapangan, ada beberapa catatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan proyek itu, akan segera digelar melalui rapat evaluasi internal Komisi III. Selain pihaknya juga akan menggelar rapat evaluasi dan koordinasi dengan pihak eksekutif untuk memastikan pelaksanaan proyek yang penyelesaiannya molor itu.

Hasil kunker Komisi III DPRD, pihak sudah mencatat beberapa proyek yang diperkirakan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Catatan beberapa proyek dengan nama perusahaan dan pimpinan proyek (Rekanan) dalam catatan evaluasi bisa dikategorikan masuk daftar rapot kuning, bahkan ada masuk rapot merah.Q din

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto saat menyerahkan SK CPNS kepada tiga perwakilan 181 pegawai baru, di lantai II Pemkab Situbondo, kemarin.

Bupati Serahkan 181 SK CPNS

nurkholis/bhirawa

Pengadilan dan pihak-pihak lakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa.

Sengketa Tanah, Tiga Instansi Digugat Ahli Waris Sampang, Bhirawa Perkara sengketa lahan seluas 2,4 hektar di jalan Raya Makboel Kelurahan Polagan Sampang Kota, memasuki pemeriksaan setempat (PS) oleh pengadilan negeri Sampang dan pihak-pihak penggungat dan tergugat. Sengketa lahan ini melibatkan tiga instasi pemerintah sebagai tergugat di antaranya dinas kelautan, peternakan dan perikanan (DKPP) Provinsi Jatim, badan pertanahan nasional (BPN) Sampang, dan Kelurahan Polagan Sampang yang dianggap terlibat administrasi munculnya sertifikat tanah sengketa.

Setelah puluhan kali sudah dilakukan persidangan perkara nomor 07/Pdt.G/2014/ PN.Spg sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sampang, Rabu (7/1), majelis hakim bersama pihak-pihak memasuki pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa.

Mulyadi SH. MH. Kuasa hukum Suyanto atau Yanto dan Midah Cs selaku penggugat, saat ditemui di sela-sela pemeriksaan setempat, menjelaskan bahwa kliennya telah menggugat 12 pihak 3 institusi dan 9 perseorangan yang telah melakukan sertifikat tanah hak ahli waris.

Di antaranya, Dinas Kelautan, Peternakan

dan Perikanan (DKPP) Provinsi Jatim, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang, dan Kelurahan Polagan Sampang, H Badrut Taman, Hj Fatimah, H. Ainurrofiq, M. Musleh, Mashudi,Heru Cahyono, Deni Edi, Rony, dan Edi Susanto.

Kronoligisnya, awalnya tanah sengketa tersebut milik Ruehli bin Hamidin. Kemudian oleh DKPP Provinsi Jawa Timur dipinjam untuk dijadikan tambak percontohan pada tahun 80-an. Terdapat beberapa lahan milik warga lainnya juga dijadikan lahan percontohan tambak.

Setelah tahun 90-an pada saat itu H Astuki sebagai lurah Polagan dipanggil Bupati Sampang pada saat itu almarhum Makboel.

Bupati menanyakan status tanah itu diterangkan bahwa tambak rakyat. Karena disebut tambak rakyat, Bupati pada saat itu tidak menyetujui untuk disertifikasi. Khawatir di lain hari ada yang komplain. ”Ternyata pada 2012 tanah itu disertifikasi atas nama Badrut Tamam Cs. Pada saat itu lurahnya Abd. Rohim selaku pihak yang juga menyetujui. Kemudian keluar sertifikat dari BPN Sampang, oleh sebab itu, kami berharap majelis hakim bisa memutusskan perkara sengketa ini dengan seadil-adilnya,” kata Mulyadi.Q lis

Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH,menyerahkan 181 surat keputusan (SK) CPNS dari honorer kategori dua (K-2). Penyerahan ratusan SK honorer K-2 yang dinyatakan lulus pada tes CPNS tahun 2013 lalu tersebut dilaksanakan di lantai dua Kantor Pemkab Situbondo.

Penyerahan SK ratusan CPNS juga dihadiri Sekda Syafullah, kepala BKD Ahmad Yulianto, kepala Inspektorat Bambang Priyanto dan Kepala Dispendik Kabupaten Situbondo Fathor Rakhman. Penyerahan SK secara simbolis dipimpin Bupati Dadang Wigiarto kepada tiga perwakilan CPNS honorer K-2.

Dalam arahannya, Bupati Dadang Wigiarto meminta kepada para CPNS agar memiliki loyalitas tinggi dalam melayani masyarakat. “Kami berharap para CPNS yang baru menerima SK agar bekerja lebih profesional, peka dan tanggap terhadap tuntutan perubahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Bupati Dadang, Rabu (7/1).

Sebagai aparatur sipil negara, lanjut Bupati Dadang, diharapkan mampu bekerjasama serta memiliki disiplin dan loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara. “Yang lebih penting lagi, para CPNS ini harus mela-

kukan pembaharuan dan selalu siap menjadi abdi Negara yang melayani kepentingan masyarakat. Bukan justru sebaliknya, menjadi abdi negara yang selalu minta untuk dilayani,” ungkap Bupati Dadang.

Selain itu, sambung Bupati Dadang, ia meminta kepada para CPNS yang menerima SK untuk memberikan pelayanan kinerja yang terbaik demi kepetingan bangsa dan Negara.”Meski para CPNS yang menerima SK ini tidak memiliki pendidikan S-2, namun kami meminta agar ilmu yang dimiliki itu bermanfaat besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Drs. Akhmad Yulianto Msi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Situbondo mengatakan, sebanyak 181 CPNS yang menerima SK itu merupakan honorer K-2 yang dinyatakan lulus tes CPNS tahun 2013 lalu.

Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo itu menambahkan, para honorer yang sudah diangkat menjadi PNS untuk lebih meningkatkan kinerja. “Meski status sosialnya naik, kami minta kepada PNS yang sudah menerima SK pengangkatan, untuk tidak merubah selera.

Saya juga menyarankan agar tidak menikah lagi,” ulas Akhmad Yulianto.Q awi

Habib Syech Sulap Alun-alun Bondowoso Jadi Lautan Manusia Habib Syech bin Andul Qodir Assegaf yang didatangkan oleh Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni dalam rangka Bondowoso Bershalawat untuk Memmepringati Maulid Nabi Muhammad SAW mampu “menyulap” alun-alun Bagus Asra Bondowoso menjadi lautan manusia Selasa (6/1) malam kemarin.

Kehadiran Habib Syech –begitu panggilan akrabnya- yang memang ditunggu masyarakat Bondowoso yang mayoritas Nahdliyyin itu mempu member obat kerinduan pada mereka yang sebelumnya hanya bias menyaksikan idolanya itu melalui saluran telvisi.

Dengan berbondong-bondong dari segala penjuru Bondowoso bahkan kabupaten tetangga baik dari Situbondo, Banyuwangi, Jember, Probolinggo bahkan lumajang itu membuat Alun-alun yang sangat luas itu dipenuhi lautan manusia berwarna putih bahkan membludak hingga ke jalan raya dengan diperkirakan hingga 50 ribu jamaah pencinta solawat dengan julukan Syeckermania.

Naik panggung tepat waktu, yaitu sekitar pukul 20.00 WIB yang ditunggu jamaah sejak usai solat maghrib itu habib syech langsung menggebrak dengan syairsyair solawat yang memang tidak asing lagi bagi syecrmania Bondowoso. Bahkan syi’ir tanpo waton yang selalu dibacakan almarhum Gus Dur mampu membuat jamaah histeris haru sambil membacanya secara bersamaan.

“Saya bangga pada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya yang masih cinta shalawat, dalam setiap panggung shalawa yang saya datangi jamaahnya selalu tidak kurang dari 30 ribu jamaah, ini menjadi bukti cinta kita pada Rasulullah,” kata Habib Syech pada ribuan jamaah.

Dia juga berpesan pada Bupati

dan jajaran pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk terus membudayakan solawat serta menghapus kegiatan lainnya yang berbau maksiat. Karena dengan shalawat menurutnya akan membuat Bondowoso Barokah dan selamat dari segala macam musibah.

Sementara Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni dalam sambutannya mengaku sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Bupati juga tak kuasa menahan rasa harunya atas antuasme warganya untuk menghadiri alun-alun yang kondisinya cukup becek akibat sebelumnya diguyur hujan. “Saya sangat bangga dan berterima kasih atas dukungan semuanya, semoga kita tergolong umatnya Rasulullah yang diakui hingga akhir nanti,” kata Bupati kemarin.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Drs H Syaifullah Yusuf yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan rasa te-

rimakasihnya pada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya, karena dengan banyaknya majelis seperti ini maka Jawa Timur dan Bondowoso Khususnya akan menjadi lebih baik. “Mari kita teus budayakan kegiatan seperti ini kita cintai para ulama’, habaib dan kiai karena para beliau ini adalah pewaris Rasulullah,” kata Gus Ipul panggilan akrabnya.

Salah satu jamaah dari Kabupaten Lumajang yang mengaku rela jauh-jauh datang bersama ratusan jamaah lain menggunakan puluhan kendaraan itu mengaku rela jauh-jauh datang untuk mengikuti shalawat yang dipimpin habib Syech yang sebelumnya hanya bisa disaksikan di layar televisi. “Saya dating kesini karena ingin bershalawat bersama Syecrmania yang lain,” kata Haji Ghulam yang mengaku dari Lumajang tersebut.

Pembacaan berbagai shalawat dan syi’ir terus dilanjutkan oleh Habib Syech bahkan tanpa terasa jamaah yang begitu khusuk tersebut dilakasanakan hingga larut

mb7/bhirawa

Habib Syech mampu menyulap Alun-alun Bondowoso jadi Lautan Manusia. malam yang ditutup dengan doa pada pukul 00.30. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forpimda, para Kepala Dinas serta para

pengurus Cabang NU Bondowoso yang memang dilibatkan menjadi panitia bersama Dinas Sosial Bondowoso.Q mb7

Kamis Pahing 8 JANUARI 2015

KILAS JATIM

Tak Dapat PSKS, Amik Mengeluh ke Wartawan Tuban, Bhirawa Beberapa kali priode kepala desa (Kades) di desanya tak pernah mendapat kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) program Simpanan Keluarga Sejahatera (PSKS) dari pemerintah , Amik Anwar warga RT 04 RW 03 Dusun Gowah, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang Tuban wadul ke Kantor Balai Wartawan dan mengayuh sepeda angin hingga puluhan kilometer (KM).

Pria yang berusia 57 tahun tersebut rela ngontel dengan jarak sekitar 27 kilometer dari kediamannya ke Balai Wartawan Tuban yang ada di Jalan Pramuka, Tuban atau sekiatar 52 KM (PP) untuk mengadu kepada wartawan bahwa dirinya dan banyak warga miskin lainnya yang tidak mendapatkan dana kompensasi BBM tersebut. Padahal, tidak sedikit warga yang cukup mampu ekonominya tapi tetap menerima uang PSKS sebesar Rp 200 ribu perbulan tersebut. ''Saya sudah beberapa kali lapor ke pihak desa dan pihak kecamatan, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Saya melapor bahwa saya dan beberapa tetangga yang tergolong tidak mampu tidak dapat uang dari pemerintah. Tapi warga yang mampu kok malah dapat,'' ungkap Amik Anwar, saat di Balai Wartawan Tuban kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, dia mengeluh kepada wartawan karena laporannya tidak direspon oleh pihak Desa Minohorejo maupun pihak Kecamatan Widang. Dengan harapan, keluhan masyarakat miskin ini bisa didengar oleh pihak yang berwenang. ''Saya berharap dengan keluhan ini masyarakat miskin bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah,'' harap amik.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Minohorejo Zainul Arifin saat dikonfirmasi Bhirawa (7/1) mengaku sudah berulang kali mengusulkan pada pemerintah, akan tetapi data yang keluar, lagilagi yang diterima adalah data lama.

"Saya harus bagaimana, kita sudah berulang kali mengusulkan berdasarkan fakta yang, kalau mereka ini memang benar-benar tidak mampu, bahkan dua periode sebelum saya menjabat juga katanya sudah diusulkan oleh pak Sekdes," kata Zainul Arifin.Q hud

JAWA TIMUR

Tiongkok Bidik Pariwisata Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Provinsi di Republik Rakyat Tiongkok, Tianjin, membidik Kabupaten Banyuwangi untuk dijadikan salah satu tujuan pariwisata bagi turis asal Tianjin, selain Bali yang telah tersohor di kalangan pelancong asal Tiongkok. Direktur Eksekutif Exchange Center Jawa Timur di Tianjin, Jasper Ho, mengatakan Banyuwangi berpotensi menjadi the big true tourist destination karena menawarkan wisata alam semacam Gunung Ijen, pantai G-Land, dan sejumlah tempat lain. "Sangat unik di dunia.

Banyuwangi mulai dikenal, karena itu kami ingin tahu sejauh mana kesiapan infrastruktur pendukung di sini," kata Jasper saat kunjungan ke kantor Bupati Banyuwangi, Rabu (7/1).

Ia mengklaim, puluhan juta pelancong Tiongkok berkunjung ke Indonesia dengan berbagai tujuan setiap tahunnya. Di Indonesia, Bali masih menjadi tempat favorit pilihan wisatawan asal Tiongkok. Jasper berharap Banyuwangi bisa menjaring potensi turis Tiongkok dengan catatan mempersiap-

kan infrastruktur pendukung.

Jika sinergitas berjalan mulus, dia menargetkan minimal ada 5 ribu pelancong Tiongkok yang akan berkunjung ke Banyuwangi tiap tahun. "Kami ingin ada pesawat berkapasitas 400 orang bisa mendarat langsung di Banyuwangi. Jika tidak, infrastruktur bisa jadi ken-

dala," ujarnya.

Kepala Biro Administrasi dan Kerja Sama Provinsi Jawa Timur, Benny Samperwanto, menuturkan kerja sama dengan Tianjin terjalin sejak 2003. Ia berharap, panjang runway Bandara Blimbingsari segera diperpanjang dari 1.800 meter ke 2.500 meter supaya pesawat berbadan lebar bisa mendarat. Lewat bantuan perwakilan kantor dagang Jawa Timur di Tianjin, Benny ingin meningkatkan arus wisatawan asal Tiongkok ke Jawa Timur, khususnya ke Banyuwangi. "Selain pariwisata, kami juga bisa menaikkan arus ekspor ke Tianjin," kata dia.

Tahun 2014, ia mencatat ada kenaikan turis asal Tiongkok ke Jawa Timur sebesar 12 persen dibandingkan pada 2013 sebanyak 309 ribu orang. Turis Tiongkok ini menduduki urutan ketiga terbanyak setelah pelan-

cong Malaysia dan Singapura.

Bupati Abdullah Azwar Anas, mengatakan telah menyusun peta jalan pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Di beberapa titik tujuan wisata, dia akan mendirikan bangunan berarsitektur natural dengan konsep cottage sebanyak enam unit di tiap destinasi wisata. Sementara harga sewa dibanderol kisaran Rp 2 juta per malam.

Strategi ini buat menyokong landscape pariwisata alam yang menjadi unggulan daerah itu. Bahkan Bupati Anas akan bersinergi dengan pemilik lahan pertanian buah naga untuk membangun 1-2 unit cottage di arealnya. "Meski tarif sewa mahal, tidak masalah.

Turis luar negeri yang dicari itu berbau alam," ujarnya.

Ia pun menegaskan Kementerian Perhubungan bersedia membantu untuk memper-

panjang runway Bandara Blimbingsari. Namun bupati tutup mulut perihal berapa duit yang bakal dikucurkan oleh Kemenhub. Bupati Anas juga membisikkan rencana investor pariwisata asal Singapura akan membuka jalur pelayaran langsung dari Pelabuhan Benoa, Bali ke G-Land.

"Jika ini terwujud, turis dari Bali bisa langsung naik kapal ke Pulau Merah atau G-land.

Cukup waktu tempuh 1,5 jam saja," kata Anas.

Bupati menjanjikan tetap melibatkan masyarakat di sekitar pengembangan pariwisata untuk menggerakkan roda ekonomi lapisan bawah.

Atas keseriusan Pemkab Banyuwangi menggarap potensi wisata dan budaya, Kementerian Pariwisata menobatkan gelaran Banyuwangi Ethno Carnival masuk kalender wisata nasional.Q nan

Bupati Minta Inspektorat Profesional

ADD Sumenep 2015 Mencapai Rp 115 Miliar Sumenep, Bhirawa Alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2015 mencapai Rp115 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp30 milyar. Kenaikan ADD itu mencapai hampir 400 persem. Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes), Pemkab Sumenep, Moh Ramli mengatakan, sesuai anggaran di APBD 2015, alokasi dana desa tahun ini memang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Pembagian ADD di masing-masing desa itu tidak sama, karena sesuai aturan harus mengacu pada beberapa kriteria, yakni luas wilayah, jumlah penduduk, orang miskin dan kondisi geografis. "Dari ADD sebesar Rp115 miliar itu pembagiannya tidak sama, 60 persennya dibagi rata ke setiap desa, 40 persen akan didistribusikan sesuai potensi desa masingmasing," kata Moh Ramli, Rabu (7/1).

Sesuai indikator yang ada, masingmasing desa akan mendapatkan alokasi dana desa antara Rp300 juta hingga Rp600 juta. Dari ADD itu, didalamnya terdapat dana penghasilan tetap (dulu TPAPD) sekitar Rp150 juta per desa.

Dana penghasilan desa itu terdiri dari gaji kepala desa sebesar Rp1,4 juta, kadus dan kaur sebesar Rp700 ribu per bulan. "Ini masih taraf konsep, karena masih belum mendapatkan SK dari bupati. Makanya realisasinya akan menunggu SK bupati," terangnya.

Ia menerangkan, selain untug gaji, ADD itu juga diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimasing-masing desa, namun tidak boleh keluar dari prioritas kegiatan di tingkat kabupaten. "Kami sudah membentuk tim untuk menentukan besaran dana yang akan dikucurkan ke masing-masing desa di Sumenep," imbuhnya.

Kabupaten Sumenep memiliki 328 desa yang tersebar di 27 kecamatan, terdiri dari 18 kecamatan daratan dan 9 kecamatan kepulauan. Untuk ADD tahun 2014 sebesar Rp30 milyar, masing-masing desa mendapatkan kucuran dana antara Rp60 juta sampai Rp140 juta.Q sul

7

achmad basir/bhirawa

Sebuah batu semar yang berukuran besar telah tiba di alun-alun kota menjadi tontonan warga, Rabu (7/1).

Batu Semar Seberat 70 Ton Kini Jadi Ikon Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Akhirnya batu berukuran besar yang digadang-gadang akan menjadi prasasti ‘Ayo Berprestasi’ atau nama aslinya batu semar berupa batu berbobot sekitar 70 ton, berukuran lebar 5,4 meter serta tinggi 3 meter yang diambil dari hutan Dusun Sukun, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, telah tiba di lokasi alunalun kota, Rabu (7/1) sekitar pukul 06.30 WIB. Bahkan kini batu tersebut menjadi icon Kabupaten setempat. Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, batu itu akan dijadikan prasasti di Alun-alun Bojonegoro. Nama Batu Semar memiliki beberapa filosofi karena tokoh Semar adalah seorang Dewa yang kemudian menjelma menjadi rakyat.

“Sehingga dapat dimaknai rakyat yang sebenarnya adalah seorang Dewa. Dengan begitu beberapa pesan-pesan kebijakan seorang Semar sendiri mengajak untuk terus menghadapi hidup, pesan untuk berani bermimpi besar,” jelasnya.

Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Bojonegoro Andi Tjandra mengatakan perjalanan membawa batu berwarna putih keabu-abuan dari lokasinya di Dusun Sukun, Desa Sambongrejo, Ke-

camatan Gondang, menuju lokasi penempatan membutuhkan waktu tiga hari.

“Kecepatannya hanya sekitar 10 kilometer/ jam, sehingga proses perjalanan membutuhkan waktu lama. Apalagi, kekuatan truk trailer dalam mengangkut beban maksimalnya hanya sekitar 70 ton,” ungkapnya.

Dikatakan, dalam perjalanan truk trailer dari lokasi batu di Desa Sambongrejo, menuju alun-alun kota di depan kantor pemkab, yang jaraknya sekitar 40 kilometer lebih, harus mengganti kampas kopling tiga kali.

Sementara itu, dalam kedatangan batu di alun-alun suasana di jalan timur alun-alun banyak sepeda diparkir sembarang tempat, orang-orang melihat proses peletakan batu besar itu dari luar police line yang dipasang mengitari area. Beberapa orang juga mengabadikan dengan kamera juga melalui ponsel.

Salah warga Klangon Permata, mengaku penasaran sebelum melihat batu besar yang akan diturunkan dengan alat-alat berat.

“Setelah ke sini, melihat batu itu. Sebelumnya tidak tahu kalau akan ada batu besar yang diletakkan di sana,” ujar dengan kagumnya.Q bas

Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda meminta pejabat inspektorat semakin tegas, profesional dan disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setelah fasilitas gedung ?baru dan sarana lain dilengkapi oleh Bupati. "Inspektorat adalah Polisi, Jaksa dan juga Hakim bagi penegakan disiplin PNS, dengan jumlah yang semakin berkurang dan tidak diizinkan menambah jumlah PNS diperlukan kerja keras, profesional dan disiplin yang tinggi bagi para PNS yang sudah ada sekarang ini," kata Bupati Huda dalam sambutan peresmian Kantor Inpektorat? Kabupaten Tuban di Jl. Wahidin Sudirohusodo kemarin. (7/1).

Lebih lanjut dalam sambutanya, orang nomor satu di kabupaten tuban ini mengingatkan akan tugas Inspektorat di antaranya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, oleh karena itu dalam menghadapi era seperti sekarang ini terutama dengan akan dijalankannya Undang-undang Desa, maka seluruh komponen pengawasan harus benar-benar dijalankan sebaik mungkin.?

"Gedung Inspektorat memang sudah waktunya dibangun, dengan tugas pokok pengawasan sudah selayaknya gedung inspektorat harus memiliki ‘kegagahan’ dan kharismanya, bukan untuk ditakuti tapi dihormati, bukan untuk gagah-gagah-

an," pinta Bupati.

Bupati juga mengingatkan akan pentingnya kaderisasi yang harus sudah dimulai dari sekarang agar tercipta pegawai yang siap menjalankan Tugas dengan sebaik-baiknya. "Oleh karena itu, demi mewujudkan pemerintahan yang profesional itu maka kami akan mengambil beberapa langkah seperti akan adanya lelang Jabatan untuk Eselon dua dan juga akan adanya Staf Ahli Bupati, tentunya akan dilakukan seleksi ketat dalam mengisi jabatan ini,” kata Bupati.

Sementara dalam laporannya kepala Inspektorat Kabupaten Tuban, Drs. Agus Priyono Hadi, MM menjelaskan bahwa Gedung Inspektorat memiliki desain dengan banyak kaca sehingga meminimalisir penggunaan listrik untuk lampu penerangan di siang hari.

Gedung yang menelan dana sekitar 3,8 Milyar ini telah menjadi harapan sejak tahun 2011 yang lalu, tetapi karena banyaknya kebutuhan lainnya di APBD Kabupaten Tuban maka anggaran Pembangunan Gedung Ispektorat baru terealisasi tahun 2014.

"Selain gedung Inspektorat, pada kesempatan ini juga di tanda tangani beberapa prasasti pembangunan kegiatan proyek pada APBD tahun 2014 diantaranya gedung Dinas Perikanan dan Kelautan, gedung PDAM, gedung BPPT, gedung Puskesmas Ponco dan gedung pertemuan Graha Wiyata di SMPN 2 Rengel," kata Agus Priyono Hadi. Q hud

khoirul huda/bhirawa

Istri Bupati Tuban, Ny. Hj. Qodiriyah Fathul Huda disaksikan Bupati Tuban H. Fathul Huda, Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussain serta kepala inspektorat saat pemotongan pita sebagai tanda peresmian kantor.

Adi Wiyono, Guru Bantu Pemprov Jadi Korban Ketidakadilan Adi Wiyono (48) warga Dusun Jeding Desa Junrejo yang berstatus Guru Bantu Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di SMAN 2 Batu, menjadi korban ketidakadilan. Bahkan bisa dikatakan, Yono sudah jatuh tertimpa tangga.

supriyanto/bhirawa

Adi Wiyono, guru bantu yang tak mendapat keadilan, usai mengadu ke dinas pendidikan Kota Batu.

Bagaimana tidak, statusnya yang merupakan Guru Bantu harusnya mendapat prioritas untuk diangkat sebagai PNS. Namun upayanya gagal, guru yang terus membujang ini nasibnya tak juga beruntung.

Bahkan awal tahun ini masih tetap merasakan pil pahit. Pasalnya, jika guru lainnya sudah menikmati Tunjangan Profesi Pendidik (TPP), tetapi Yono yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) belum juga menikmatinya. Padahal semua semua

persyaratan telah dipenuhi, namun lagi-lagi nasibnya tak kunjung membaik.

Bukan kali ini saja Wiyono tak bisa menikmati TPP. Sejak lulus sertifikasi dua tahun lalu (2012), warga Junrejo ini harus gigit jari.

"Pihak sekolah minta saya menanyakan ke dinas Pendidikan, tetapi dari dinas saya diminta menunggu.

Sampai semua guru bersertifikasi sudah mendapatkan TPP, saya juga belum dipanggil," keluh Wiyono, Rabu kemarin (7/1).

Tidak hanya itu, pekan lalu Yono akhirnya mengadukan na-

sibnya ke Dinas Pendidikan Jawa Timur di Surabaya. Namun lagilagi dia tak mendapat jawaban yang memuaskan. Pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan, kalau TPP kewenangan Dinas Pendidikan Kota Batu dan Kementrian Pendidikan. "Saya bingung harus bagaimana? Wong semua syarat sudah saya penuhi.

Teman-teman guru seangkatan saya yang ikut sertifikasi, semuanya sudah menikmati TPP, cuma saya yang belum,” keluhnya.

Syarat mendapatkan TTP, guru harus mengumpulkan fotokopi sertifikat tanda lulus PLPG, mengajar 24 jam dalam sepekan di SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2 Batu. Selain itu, Wiyono menjabat Kepala Perpustakaan SMA Negeri 2 Batu yang dihitung 12 jam mengajar dalam sepekan.

Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengurusi TPP, Abdul Rais meminta Wiyono menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementrian Pendidikan Menengah (Kemendikmen) untuk pencairan. "Intinya, sudah diproses di pusat (Kemendikmen,red). Bagi kami, asalkan SK sudah turun, kami sudah legal mencairkan," jelas Rais.

Rais mengingatkan, meski persyaratan yang dikumpulkan sudah lengkap, namun, Kemendikbud memiliki rumus sendiri untuk menurunkan SK. Sedangkan untuk kelengkapan pemberkasan merupakan tugas sekolah masing-masing. "Kami hanya memverifikasi dan mengajukan pencairan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,red)," pungkasnya.Q sup

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (2 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Suasana penumpang bus di terminal Bungurasih.

Penumpang Bus Turun 50% Surabaya, Bhirawa Naik turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikeluhkan oleh pengusaha transportasi bus, karena berdampak pada penurunan penumpang hingga mencapai 50 persen. Selain itu harga spare part juga sangat mahal. Menurut pengusaha bus Manggala yang juga wakil Ketua Organda Jatim, Firmanssyah di ruang kerjanya, naiknya harga BBM dengan harga Rp 8.600 beberapa waktu lalu membuat seluruh harga barang naik, termasuk harga spare part bus. Namun saat pemerintah menurunkan harga BBM menjadi Rp 7.600 harga spare part tidak mengalami penurunan.

“Harga ban besar luar yang dahulunya berkisar Rp 1.6 jutakini menjadi Rp 3.8 juta.

Ini belum ban dalamnya,” tandas pemilik puluhan bus Manggala ini, Rabu (7/1).

Dengan BBM yang fluktuatif membuat pengusaha angkutan semuanya serasa diombang ambingkan tak tentu arah, berangkat dari kenyataan pahit yang terjadi tentunya semua para pengusaha berharap agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat terkait harga BBM. Karena naik atau turunnya harga bbm tentunya berpengaruh pada tarif penumpang. “Para pengusaha bus akan gulung tikar jika banyak penumpang yang memilih transportasi lain,” katanya. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG5791SX, a/n.

Surati, Ds. Bendo, Gondang-T.Agung No. 2174/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2004, Hitam, AG3987TK, a/n.

Siti Aisyah, Kel. Kauman RT 2/1-T.Agung No. 2175/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 1979, Merah, AG4550RK, a/n.

Adi Sudiatmanto, Jl. Hasanudin-T.Agung No. 2176/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Mobil Daihatsu, th. 1991, Putih, AG9040RF, a/n. Pamiati, Ds/Kec. Besuki-T.Agung No. 2177/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Hitam Orange, AG2031S, a/n. Karsini, Ds. Mirigambar, Sumbergempol-T.Agung No. 2178/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha Jupiter Z, th. 2010, AG6661RI, a/ n. Imam Suhadi, Ds. Kalibatur, Kalidawir-T.Agung No. 2179/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, AG3469OI, a/n. Ningrum Puji Setiyani, Kel. Botoran-T.Agung No. 2180/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Kawasaki Kaze, th. 1998, Hitam, AG4575TV, a/n. Kandar, Ds. Ngentrong, Campurdarat-T.Agung No. 2181/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Orange Putih, AG6696RAO, a/n. Sri Rahayu, Ds. Joho RT 1 RW 1, Kec. Kalidawir-T.Agung No. 2182/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 1399 BA, a/n M. amsar Ds. Panji rw 15, Kec. Panji, Situbondo No. 2183/IMB/BI-II/2014

Kamis Pahing, 8 JANUARI 2015

PTPN X Produksi 468.337 Ton Gula

Surabaya, Bhirawa PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) mencatatkan produksi gula 468.337 ton selama musim giling tahun 2014 yang dihasikan dari 11 pabrik gula miliknya di Jawa Timur.

“Meski dihadang dampak lanjutan anomali iklim, kinerja produksi perusahaan relatif tetap stabil. Bahkan, produksi gula tercatat hanya turun sekitar tiga persen dibandingkan tahun 2013,” Dirut PTPN X, Subiyono di Surabaya, Rabu (7/1).

Ia optimistis, dengan produksi 468.337 ton maka PTPN X tetap menyandang predikat sebagai produsen gula terbesar se-Indonesia.

Performa produksi gula selama musim giling tahun 2014 dipengaruhi dampak anomali iklim yang terjadi pada 2013 di mana terjadi hujan berkepanjangan. “Akibatnya kondisi itu menghambat pembentukan gula pada batang tebu. Selain itu, tebu tidak bisa ditebang tepat waktu dan sulit dirawat selama hujan pada tahun 2013,” ujarnya.

Walau begitu, jelas dia, pihaknya telah melakukan antisipasi antara lain dengan perbaikan di sektor budidaya dan revitalisasi mesin-mesin pabrik. Selain itu, beberapa indikator kinerja menunjukkan perbaikan. “Pada tahun 2014, kadar gula dalam tebu (rendemen) mencapai 7,64 persen. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibanding 2013 saat terjadi anomali iklim sebesar 7,19 persen,” tuturnya.

Sementara, tambah dia, produktivitas lahan rata-rata mencapai 85 ton per hektare termasuk yang tert-

PTPN X mencatatkan produksi gula 468.337 ton selama musim giling tahun 2014 yang dihasikan dari 11 pabrik gula miliknya di Jatim.

inggi di antara perusahaan pergulaan yang lain. Luas areal tebu yang dikelola PTPN X bersama petani binaannya pada 2014 adalah sebesar 72.233 hektare dengan total 6,11 juta tebu digiling. “Dengan demikian, perusahaan mempunyai kapasitas giling pabrik sebesar 37.234 ton tebu per hari,” ucapnya. Ia menyebutkan, kinerja 2014 juga terhambat penurunan harga gula yang sangat drastis. Bahkan, hingga ke kisaran

Rp8.500 per kilogram. Angka itu di bawah pencapaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp9.500 per kilogram dan menembus Rp10.000 per kilogram pada 2012. “Harga gula turun lantaran penawaran yang berlebih karena rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi,” katanya.

Ia melanjutkan, gula rafinasi yang berbahan gula mentah impor seharusnya untuk pasar industri makanan-minuman. Namun, ken-

yataannya masuk ke pasar gula konsumsi sehingga menekan penjualan gula berbahan tebu petani.

“Untuk menyiasati penurunan harga gula, kami terus berupaya melakukan efisiensi untuk menekan biaya pokok produksi. Biaya pokok produksi gula di PTPN X bisa ditekan menjadi Rp5.758 per kilogram pada 2014 atau menurun dibanding 2013 sebesar Rp6.376 per kilogram,” katanya. Q ma,ant

Surabaya Siap Jadi Pusat Industri Kreatif Nasional Surabaya, Bhirawa Surabaya siap menjadi pusat industri kreatif nasional karena memiliki potensi besar yang didukung kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mampu memunculkan berbagai ide kreatif bernilai ekonomis.

“Mimpi saya Surabaya pada waktu dekat bisa menjadi pusat industri kreatif di Indonesia.

Lalu perlahan-lahan dapat mendunia,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ditemui di Forward Factory di Gedung Spazio, Surabaya, Rabu.

Ia menyatakan potensi industri kreatif yang sangat besar di ‘Kota Pahlawan’ ini didukung oleh banyaknya perguruan tinggi berkualitas di sektor tersebut.

Selain itu, juga dipicu perkembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang semakin baik khususnya yang bergerak di industri kreatif.

“Dukungan itu sudah ada, tinggal mereka cari wadah untuk mengembangkannya. Sekarang yang mau menangani hal tersebut baru saya temukan di Start Surabaya dan ini bisa jadi ‘home base’ sekaligus magnet anak muda agar mereka dapat belajar,” ujarnya.

Ia optimistis upaya tersebut bisa meningkatkan kontribusi sektor industri kreatif di Surabaya menjadi 100 persen dari total perkembangan industri dibandingkan kondisi saat ini yang menyumbang 80 persen.

Apalagi, kini Surabaya memiliki kekuatan di bidang teknologi informasi. “Kami berharap perkembangan industri kreatif ini tidak hanya perfilman tapi lebih kepada teknologinya. Bukan sekadar animasi seperti memunculkan Batman atau Superman ke publik melainkan menemukan teknologi bagaimana misalnya Superman bisa terbang,” katanya. Dari sisi pemerintah, tambah dia, sampai sekarang dukungan kepada pelaku industri kreatif sangat beragam. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu diwujudkan dengan menyalurkan dana khusus dari sumber APBD. “Dukungan pemerintah tidak harus dengan mengucurkan

dana dari APBD. Namun, kebersamaan antara pelaku industri dan pemerintah serta kekompakan dengan masyarakat adalah kunci kesuksesan dari pengembangan industri ini,” katanya. Ia mencontohkan pada program Pahlawan Ekonomi Pemerintah Kota Surabaya juga tidak menyalurkan dana. Akan tetapi, sekarang program tersebut mampu menuai keberhasilan tersendiri.

“Bahkan satu rupiahpun saya tidak mengucurkan dana di Program Pahlawan Ekonomi.

Tolong jangan menilai dukungan pemerintah dari berapa besar dana yang diberikan, kalau mau mengandalkan uang pemerintah ya jadi PNS saja,” katanya. Sementara itu, Chief Executive Kibar, Yansen Kamto, mengemukakan untuk mendukung pengembangan industri kreatif di Surabaya pihaknya telah melaksanakan program Start Surabaya di Forward Factory, Gedung Spazio Surabaya.

Melalui program itu, sebanyak 45 anak muda menjalani masa inkubasi dan akselerasi perusahaan rintisan (startup) kreatif Q geh,ant berbasis teknologi.Q

ASUS Launching Software Matematika dan Fisika Surabaya, Bhirawa ASUS Indonesia menggelar program khusus untuk dunia pendidikan. Bekerjasama dengan PesonaEdu, software developer lokal yang fokus ke pengembangan aplikasi pendidikan, ASUS menyediakan program bundling untuk produkproduknya dengan software Matematika, Fisika dan Biologi.

Dalam program kali ini, beberapa tipe produk yang ditujukan untuk segmen komersial sudah

disiapkan. Mulai dari notebook, PC desktop, hingga PC All-inOne generasi terbaru yang cocok digunakan di dunia pendidikan sudah dilengkapi dengan aplikasi dari PesonaEdu. “Program bundling ini kami tujukan untuk para pelajar, mulai dari SD sampai SMA yang ingin membeli notebook atau PC untuk mendukung aktivitas belajar,” sebut Juliana Cen, Country Product Group Leader, ASUS Indonesia. “Software pendidikan

kami bundel dengan harapan agar para siswa lebih siap dalam menghadapi ujian di akhir semester nanti,” ucapnya.

Untuk notebook, produk yang disiapkan adalah seri 14 inci yakni tipe ASUS PRO P453MABing. Untuk Desktop, tipe yang disertakan dalam program terintegrasi ini adalah K30AD, sementara untuk All-in-One, model yang bisa dipilih antara lain adalah AiO ET1612IUTS dan ET2013IUKI. Q ma

achmad tauriq/bhirawa

XL tanggapi positif terhadap wacana kenaikkan tarif layanan data.

XL Dukung Menkominfo Naikkan Tarif Surabaya, Bhirawa Tak hanya listrik dan elpiji saja yang mengalami kenaikkan harga namun kini operator seluler juga telah menerima sinyal positif dari pemerintah untuk turut menaikkan tarif layanan datanya karena telah memasuki era mobile 4G LTE. “Kami sangat menyambut baik sinyal yang diberikan Menkominfo terkait kenaikkan tarif layanan data ini karena sudah waktunya ada kenaikkan tarif, apalagi kalau pemerintah sendiri turut juga menentukan harga,” ungkap Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi, Rabu (7/1) usai mengikuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui media sharing session video conference di Training Room GrhaXL Pemuda Surabaya. Desy menambahkan, pihaknya ingin mempunyai harga yang diatur oleh pemerintah seperti airlines karena airlines itu ada harga bawah dan harga atasnya jadi kami ingin kalau harga internet dibuat seperti itu sehingga kalau pun harus perang itu ada pada kualitas.

Sedangkan wacana kenaikkan tarif ini sebenarn-

ya adalah usulan dari para operator kepada Menkominfo, untuk itu operator seluler akan melakukan penyesuaian. “Kami pasti akan melakukan penyesuaian, karena dari sisi kami sudah melakukan penyesuaian harga-harga internet sedangkan untuk tahun ini kami masih lebih fokus terhadap kualitas dibandingkan dengan harga,” jelasnya.

Dengan naikknya tarif layanan data ini bagi XL tidak akan berpengaruh terhadap pelanggan karena pihaknya telah menyediakan produk dan paket yang sesuai dengan kebutuhan, kalaupun pelanggan membutuhkan kuota yang besar maka akan disediakan kuota besar sedangkan dari sisi harga selama ini masih terjangkau.

Sementara menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yang dikutip dari tribunnews.com mengatakan, bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang menetapkan tarif minimum atau floor price, karena pemerintah mendorong adanya persaingan antar operator seluler supaya masyrakat mempunyai lebih banyak pilihan. Q riq

Peti Kemas Dominasi Pengiriman Barang Sepanjang 2014 Surabaya, Bhirawa Berdasarkan catatan realisasi jumlah barang yang menggunakan angkutan laut dalam bentuk petikemas di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) secara umum menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2014 lalu. Kondisi

tersebut terlihat berdasarkan realisasi arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak telah menembus pada angka 3 juta Teus, dengan rincian tercatat realisasinya sebanyak 3.127.895 Teus atau setara dengan 2.623.090 Box. “Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar

ist

Realisasi arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak telah menembus pada angka 3 juta Teus, dengan rincian tercatat realisasinya sebanyak 3.127.895 Teus atau setara dengan 2.623.090 Box.

4,5% dibandingkan realisasi sepanjang tahun 2013 lalu, dimana tercatat 993.932 Teus atau setara dengan 2.517.017 Box” ungkap Edi Priyanto Kepala Humas PT Pelindo III (Persero).

Dari total data jumlah petikemas sepanjang tahun 2014 yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak tersebut masih didominasi oleh petikemas antar pulau atau yang lebih dikenal sebagai petikemas domestik dengan prosentase hingga 57% apa-

bila dibandingkan dengan jenis petikemas internasional. Catatan jumlah petikemas domestik sepanjang tahun 2014 di Pelabuhan terbesar kedua di Indonesia itu sebanyak 1.798.895 Teus atau setara 1.672.584 Box. Sedangkan realisasi jenis petikemas internasional tercatat 1.329.000 Teus atau setara dengan 950.506 Box. Terjadinya dominasi jumlah petikemas domestik apabila dibandingkan dengan jumlah petikemas internasional disebabkan disebabkan PENGIRIMAN PETIKEMAS SELAMA 2014 karena adanya Pelabuhan Realisasi peningkatan Tanjung Perak Surabaya 1.798.895 Teus arus petikemas domestik pada Tanjung Emas Semarang 575.671 Teus beberapa pelaPelabuhan Tenau Kupang–NTT 81.408 Teus buhan di wilayah Pelabuhan Sampit -Kalteng 43.259 Teus Pelindo III, sePelabuhan Lembar-NTB 27.139 Teus lain Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Maumere –NTT 18.217 Teus juga Pelabuhan Pelabuhan Kumai – Kalteng 22.126 Tanjung Emas, Pelabuhan Banjarmasin-Kalsel 413.740 Teus Pelabuhan Pelabuhan Kotabaru-Kalsel 9.670 Teus.

Sampit, Pelabu-

han Kumai, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Lembar serta Pelabuhan Maumere disebabkan oleh adanya tren kontainerisasi.

Edi kembali menjelaskan bahwa peningkatan pengangkutan barang menggunakan kemasan petikemas saat ini telah diantisipasi oleh manajemen Pelindo III dengan program peningkatan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan yang tengah dikerjakan, Salah satunya dengan pengoperasian Terminal Teluk Lamong, penambahan fasilitas berupa dermaga dan lapangan penumpukan / container yard (CY) serta pengadaan 2 unit Container Crane (CC) baru serta 11 unit Automated Rubber Tyred Gantry (ARTG) di Terminal Petikemas Semarang (TPKS), selanjutnya penambahan fasilitas dermaga dan penambahan 4 unit Container Crane (CC) baru di Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB). Q ma

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN IV TA 2015 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id 2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3.Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 08 Januari 2015 TTD Kelompok Kerja

Kamis Pahing 8 JANUARI 2015

LINTASAN

KONI Bali Dorong Pursam Berdayakan Pemain Lokal Denpasar, Bhirawa Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali mendorong manajemen Bali United Putra Samarinda (Pursam), Kalimantan Timur, memberdayakan pemain lokal "Pulau Dewata" dalam timnya.

"Komitmen Pursam memberdayakan pemain lokal harus serius dilakukan," kata Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi di Denpasar, Rabu.

Upaya tersebut, kata dia, dapat memberikan manfaat untuk perkembangan olahraga sepak bola di Bali sehingga meningkatkan semangat atlet muda Bali.

Dengan masuknya pemain lokal dalam skuadnya itu, pihaknya optimistis atlet Bali dapat bersaing dengan atlet dari luar daerah setempat.

"Untuk itu, kami mendorong Bali United Pursam memacu semangat atlet Bali," ujarnya.

Namun, pihaknya mengimbau kepada atlet Bali yang mengikuti seleksi di klub tersebut untuk mampu menujukkan kualitasnya.

"Apabila atlet itu sudah menunjukkan kualitasnya, secara otomatis menjadi pemain inti," ujarnya.

Pihaknya mendorong atlet Bali agar mampu lolos menjadi skuad utama dalam klub itu dan tidak menjadi penonton di daerah sendiri.

"Oleh sebab itu, kami meminta atlet Bali harus menunjukkan kualitasnya saat seleksi di Lapangan Banteng, Seminyak, Kuta, Bali nanti," ujar Suwandi.Q ant

OLAHRAGA

Bupati Pasuruan Lepas Kontingen PC LP Maarif NU ke Pergamanas Optimistis Bisa Raih Juara Umum Pasuruan, Bhirawa Sebanyak 32 penggalang MTs/SMP dan 9 guru pendamping dilepas Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dari Pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/1). Belasan kontingen dari PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan itu berangkat menuju Bumi Perkemahan Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat untuk mengikuti Perkemahan Regu Penggalang Pramuka Maarif NU Nasional (Pergamanas) 2015.

Bupati Pasuruan Irsyad Tusuf menyatakan keberangkatan tim PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan bukan hanya sekedar ikut serta dalam pelaksanaan Pergamanas, melainkan merebut kembali kejuaraan yang pernah diraihnya pada dua tahun lalu. “Kami sangat optimis tahun ini PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan bisa menargetkan juara umumpada penyelenggaraan Pergamanas,” ujar Irsyad Yusuf.

Irsyad hanya berharap kepada seluruh kontingen agar selalu menjaga kekompakan tim, dimana kekompakan tim adalah

motivasi dalam mencapai kesuksesan. Tak hanya itu, kontingen harus memiliki keyakinan untuk dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

“Kami minta kontingen punya komitmen kuat untuk meraih prestasi terbaik. Terpenting berdoa dan menunaikan ibadah sholat. Dengan demikian akan memiliki dasar mental percaya diri sebelum Pergamanas dilaksanakan,” pesan Irsyad Yusuf.

Kegiatan yang digelar oleh Pengurus Pusat LP Maarif NU Jakarta tersebut akan dilakukan selama seminggu selama

7-14 Januari mendatang. Diketahui, dalam kegiatan sebelumnya, PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan menyabet juara kedua tingkat nasional dua tahun 2013. Tak hanya itu, para kontingen yang semuanya pelajar dan para santri itu juga berhasil menyumbangkan 9 medali kebanggaan.

“Kami yakin capaian prestasi dua tahun yang lalu bisa kembali tertuang pada kegiatan Pergamanas 2015. Tentu dengan kerja keras dan berdoa semuanya bakal terwujud,” kata KH Mujib Imron, Ketua Kontingen, PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan.

Sejumlah kegiatan yang pernah diikuti oleh kontingen PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan yakni kegiatan teknologi dan industri (internet, kerajinan, budidaya tanaman hias, maupun budidaya tanaman obat), scouting skill yang meliputi semboyan dan isyarat, petualangan, taksir ukur dan peta serta kompas. Q hil

Bombana Siap Tuan Rumah Porprov XIII Kendari, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah pelaksanaan pekan olahraga provinsi (Porprov) ke-XIII tahun 2017.

Pernyataan itu disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Bombana, Burhanuddin HS Noy di Kendari, Rabu, usai mendampingi Bupati Bombana, Tafdil, saat menghadiri undangan KONI Provinsi Sultra terkait penjaring daerah kabupaten/kota sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi XIII. Ia mengatakan harapan serta keinginan besar pemerintah dan masyarakat Bombana untuk menjadi tuan rumah pekan olahraga yang diselenggarakan sekali dalam empat tahunan itu, ditandai dengan dimulainya pembangunan sarana gelanggan olahraga (SOR) di daerah itu.

"Pemkab Bombana saat ini sudah menyediakan lahan seluas delpan hektare dari rencana 12 hektare untuk pembangunan SOR yang dipusatkan di wilayah ibukota Bombana yang terpusat di Kecamatan Rumbia," katanya.

Menurut Sekda, dalam rangka mendukung kegiatan ivent olahraga bergengsi tingkat provinsi, Bupati dan DPRD Bombana juga sudah mengajukan dukungan dana melalui Kementerian Pemuda dan Olaharag yang nilainya berkisar Rp24 miliar yang realisasinya diharapkan pertengahan 2015 atau paling lambat pada tahun 2016.Q ant

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf bersama pemain tim nasional U-19 di pendopo Kabupaten Pasuruan.

Belum Puslatda, KONI Jatim Ingatkan Pertina

Pemprov Siapkan Lahan Pembangunan Fasilitas Asian Games Palembang, Bhirawa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan lahan di kawasan Jakabaring Palembang untuk membangun fasilitas pendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel Edy Hermanto di Palembang, Rabu, mengatakan Asian Games harus memiliki fasilitas yang standar internasional sehingga pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan pesta olahraga internasional tersebut.

Sekitar 30,8 hektare lahan dicadangkan untuk membangun fasilitas Asian Games mendatang.

Dia mengatakan di kawasan itu akan dibangun "convention center" berkapasitas 100 ribu penonton, arena basket dengan kapasitas 7.000 orang.

Selain itu, dibangun arena boling, polo air, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Bahkan, katanya, di arena bekas pelaksanaan SEA Games itu, pihaknya akan melaksanakan perbaikan fasilitas yang sudah ada sehingga benar-benar siap digunakan.

Pihaknya juga akan memprogramkan pembangunan gedung KONI sehingga kawasan tersebut benar-benar menjadi pusat olahraga.

Sebagai tuan rumah pesta olahraga internasional, pihaknya harus mempersiapkan diri secara maksimal, termasuk penyediaan lahan.

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan sebagai tuan rumah Asian Games, daerah itu harus mempersiapkan diri agar kegiatan olahraga internasional itu berlangsung sukses.

Hal itu, katanya, karena selama ini Sumsel sukses menjadi tuan rumah SEA Games, Islamic Solidarty Games, POM ASEAN, dan kegiatan olahraga internasional lainnya.

Oleh karena itu, katanya, Asian Games harus berjalan sukses sebagaimana kegiatan olahraga yang dilaksanakan selama ini.Q ant

9

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Dandim Sugeng Riadi, Kapolres Hadi Utomo saat melakukan latihan menembak bersama di komplek Perbakin, di Desa Kotakan, kemarin.

Forpimda Situbondo Semarakkan Latihan Menembak Bersama Situbondo, Bhirawa Forum Piminan Daerah (Forpimda) Kabupaten Situbondo yang terdiri dari Bupati H Dadang Wigiarto, Dandim 0823 Situbondo Letkol Arm Sugeng Riyadi dan Kapolres AKBP Hadi Utomo, Wabup Rachmad melakukan latihan menembak bersama di lapangan milik Perbakin Situbondo, yang berlokasi di Desa Kotakan, Kecamatan Kota Situbondo, Rabu kemarin (7/1).

Selain diikuti oleh Bupati Dadang Wigiarto SH dan Wakil Bupati (Wabup) Rahmad SH.M.Hum, pengurus Koni dan sejumlah pimpinan SKPD juga ambil bagian dalam event tersebut. Kegiatan latihan menembak itu bertujuan untuk mencari bibit atlit menembak di Kota Situbndo. Kalangan klub menembak di Kota Situbondo juga ikut memeraihkan event yang rutin digelar setahun sekali tersebut.

Dandim 0823 Situbondo Letkol Arm Sugeng Riyadi mengatakan, selain bertujuan untuk menjalin silaturrahmi antara TNI dengan unsur Pemerintah Daerah di Kabupaten Situbondo, kegiatan latihan menembak bersama ini juga bertujuan untuk mencari

atlit muda menembak di Kota Situbondo.

“Kami berharap, atlit menembak Situbondo bisa berprestasi dikejuaraan menembak tingkat regional maupun kejuaraan menembak tingkat nasional,” terang Letkol Arm Sugeng Riyadi.

Kata Sugeng, sebelum melakukan menembak bersama, Bupati H Dadang Wigiarto SH melakukan peletakan batu pertama pembangunan tribun lapangan menembak milik Perbakin Situbondo. ”Diharapkan dengan dibangunnya sarana dan prasana tribun di lapangan menembak Perbakin Situbondo ini, ke depan akan muncul atlitatlit menembak di Situbondo,” papar Letkol Arm Sugeng Riyadi.

Sementara itu, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH mengaku bangga dengan dibangunnya tribun lapangan tembak secara swadaya yang dilaksanakan oleh Perbakin Situbondo.”Dengan dibangunnya tribun di lapangan tembak milik Perbakin Situbondo ini kedepan diharapkan menjadi ajang pencarian bakat dan pengembangkan potensi bibit-bibit muda atlit menembak di Situbondo,” pungkas Bupati Dadang.Q awi

Surabaya, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, mengingatkan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Jatim untuk segera menggelar Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) untuk persiapan PON XIX 2016 Jabar.

Hingga kini cabang olahraga (Cabor) tinju belum menggelar Puslatda, padahal seluruh cabor yang dilombakan maupun dipertandingkan di PON sudah menggelar Puslatda. Padahal di PON nanti cabor tinju memperebutkan 15 medali emas, sehingga ada peluang bagi Jatim untuk meraih emas.

“Saya minta pertengahan Januari, Pertina sudah melakukan seleksi, siapa saja yang tergabung di Puslatda,” tegas Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung di Kantor KONI Jatim, Rabu (7/2).

Karena belum menggelar Puslatda, pihak Pertina juga tidak bisa menentukan target berapa emas yang akan di-

raih di PON nanti. “Masih dalam pemetaan. KONI dan Pertina Jatim ingin melihat keunggulan atlit kami dinomor apa saja. Tak lupa kami melihat pesaing kami juga,” kata Erlangga.

Sementara itu, walau belum bergabung di Pusltda, beberapa petinju andalan Jatim sudah berlatih di KONI, namun mereka melakukan aktifitas latihan untuk menjaga fisik saja. “Kami berlatih untuk menjaga kondisi saja, agar tetap prima. Soal Puslatda, terserah pengurus,” kata Dani Rahmadani, salah satu petinju andalan Jatim.

Dani mengaku persaingan memperebutkan medali emas dalam PON Jabar sangat ketat. Ada dua daerah yang bakal menjadi halangan dia untuk merebut medali, yakni DKI Jakarta dan Bali.

“Kedua daerah itu mempunyai petinju yang bagus.

Kami tak boleh lengah,” ujar petinju kelahiran Medan itu.

Q wwn

Pengprov PTMSI Jambi Siapkan Tim PraPON Jambi, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Indonesia (Pengprov PTMSI) Jambi kini sedang mempersiakan timnya untuk mengikuti ajang babak prakualifikasi PON pada tahun 2015.

Usai menjalani uji coba dan pemusatan latihan di Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, kini mulai Januari akan segera dievaluasi untuk pembentukan tim, kata Sekretaris Umum Pengprov PTMSI Jambi Fery Monjuli di Jambi, Rabu.

Sesuai dengan agenda pengurus tenis meja Jambi, atlet yang berhasil pada Kejurnas beberapa waktu lalu langsung dimasukkan dalam program pemusatan latihan daerah (pelatda) pada awal tahun 2015.

Selain itu, katanya, juga akan dilakukan evaluasi, namun lebih dahulu akan dilaksanakan peningkatan jadwal latihan fisik atlet.

Untuk itu perlu adanya dukungan dari KONI Provinsi Jambi guna mendongkrak capaian program yang sudah disusun pengurus PTMSI Jambi, jelasnya.

"Kami akan mulai menggenjot fisik atlet hingga jelang Pra-Pon tahun ini," kata Fery.

Terkait wacana KONI Provnsi Jambi yang akan menetapkan peringkat empat besar yang berhak menuju PON 2016, cabang tenis meja Jambi menyambut positif hal tersebut, akan tetapi sedikit menyayangkan dan mempertanyakan bagaimana nantinya nasib cabang olahraga yang dinyatakan lolos namun tidak berada di peringkat tersebut.Q ant

Persida Kesulitan Keuangan Ikut Divisi Utama 2015 Sidoarjo, Bhirawa Memasuki Kompetisi Divisi Utama 2015, kondisi keuangan tim Persida (Persatuan Sepakbola Indonesia Sidoarjo) hingga saat ini belum ada titik kejelasan. Padahal biasa yang dikeluarkan untuk kompetisi tahun 2014 sudah mencapai Rp 2,8 milyar. hal tersebut disampiakan jajaran Manajemen Persida saat mengeluh ke Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo kemarin.

Mereka meminta Legislatif dan Eksekutif di Sidoarjo agar mau peduli dengan nasib tim berjuluk Laskar Jenggolo ini.

Kedatangan manateman Persida yang dipimpin oleh Direktur PT Persida Bumi Jenggolo M. Mahfud dan didampingi oleh Ketua KONI Sidoarjo

Moch Rochani ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan dan Ketua komisi D Usman.

Direktur PT Persida Bumi Jenggolo M. Mahfud dihadapan Ketua dan anggota dewan mengatakan, kalau pada musim Kompetisi Divisi Utama 2014, seluruh biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 2,8 milyar, dan itu ditanggung sendiri oleh manajemen Persida. Yakani Komisaris PT Persida Bumi Jenggolo Ahmad Riyad dan manajemen lainnya yang menanggung semua pengeluaran.

Menurut M. Mahfud, anggaran tersebut diantaranya untuk pembelian sejumlah pemain dan akomodasi tim.

Kami saat ini masih nunggak gaji para pemain untuk satu

bulan sekitar Rp 214 juta dan belum membayar sewa lapangan untuk satu pertandingan senilai Rp 6 juta.

Ia juga mengetahui kalau dalam aturan Pemkab Sidoarjo tidak boleh ikut campur untuk mendanai tim professional seperti Persida. Namun demikian, Pemkab Sidoarjo juga bisa membantu lewat cara lain. Sehingga kebutuhan anggaran tim Persida pada musim kompetisi 2015 bisa teratasi. "Kami hanya ingin kepedulian dari Pemkab Sidoarjo terhadap tim asli Sidoarjo ini," jelas Mahfud.

Pemkab bisa membantu dengan berbagai cara, misalnya dengan keringanan retribusi penyewaan lapangan untuk bertanding maupun latih-

an. Selain itu, Pemkab juga bisa membantu lewat koordinasi dengan ribuan perusahaan di Sidoarjo agar ikut serta membantu Persida.

"Jumlah perusahaan di Sidoarjo cukup banyak sekali, tetapi pada tahun lalu hanya beberapa perusahaan saja yang membantu," ujarnya.

Menurutnya, musim kompetisi 2015 Persida membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,5-Rp 2 milyar. Dana tersebut untuk gaji pemain dan biaya akomodasi saat tandang di Jawa maupun luar pulau Jawa. Saat ini manajemen belum terbentuk dan kami harap ada yang mau peduli terhadap Persida ini. Karena kompetisinya akan dimulai pada bulan April nanti, dan harus

segera dipersiapkan.

Makanya, jika anggaran dan manajemen belum terbentuk, persiapan pemain jelas mepet. Persida juga terancam terdegradasi jika tidak sanggup mengikuti divisi utama.

Kasihan kepada para pemain harus terbayang-bayang degradasi. "Sebenarnya kami hanya minta kepedulian, jangan sampai tim ini tidak ikut kompetis," ucapnya.

Sementara Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan mengatakan, masih akan mengkaji opsi-opsi yang ditawarkan dari Persida agar Pemkab Sidoarjo bisa turut membantu. Termasuk mencari masukan dari tim lain yang sudah berkembang dengan turun tangannya pemerintah daerah setempat.Q ach

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Kemenag Beri Jaminan Semua Pemeluk Agama Jakarta, Bhirawa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan berdirinya Kementerian Agama (Kemenag) dimaksudkn untuk memelihara serta memberi jaminan kepada semua pemeluk agama.

“Kemenag adalah tempat pertemuan beragam paham keagamaan,” kata Menag Lukman Hakim pada Malam Tasyakuran Hari Amal Bhakti (HAB) ke-69 di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (6/1) malam.

Indonesia merupakan negara yang pertama di dunia yang memiliki kementerian yang menangani urusan agama. “Sejarah mencatat Indonesia yang pertama sebagai negara yang memiliki kementerian yang menangani urusan agama,” katanya.

Mengutip pidato Menteri Agama Pertama RI HM Rasyidi di RRI, ia menyebutkan berdirinya Kementerian Agama untuk memelihara serta memberi jaminan kepada pemeluk agama.

“Kemenag sebagai tempat pertemuan beragam paham keagamaan,” ucap Menag Lukman.

Ia menyatakan bahwa kemajemukan adalah anugerah yang patut disyukuri, karena tidak mudah mengelola kemajemukan seperti Indonesia.

“Indonesia berhasil mengatasi masalah ini, Indonesia sebagai magnet baru pelaksanaan demokrasi, serta hubungan antarpemeluk agama yang harmonis,” ujar Menag.

Pada pidato tasyakuran itu ia menyatakan bahwa bidang pendidikan agama dan keagamaan cukup signifikan. “Semula berada di pinggir kini di pusaran pendidikan nasional. Pendidikan agama sudah setara dengan umum,” ujarnya.Q ant

Mantan Wakil Kepala BIN Jadi Presdir Baru Freeport Jakarta, Bhirawa PT Freeport Indonesia menunjuk mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur baru menggantikan Rozik B Soetjipto yang akan memasuki masa pensiun. Maroef bergabung di PT FI setelah menyelesaikan karir panjangnya di TNI. “Terakhir, beliau adalah purnawirawan Marsekal Muda TNI AU,” kata Juru Bicara Freeport Daisy Primayanti, Rabu (7/1).

Maroef yang menjabat Wakil Kepala BIN periode 20112014 meraih gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies. Rozik mengharapkan Maroef bisa membawa kinerja Freeport lebih baik lagi.

Sementara, Maroef berharap, kerjasama semua pemangku kepentingan sejalan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua.

“Ini merupakan saat yang paling menarik bagi Freeport yang akan mengembangkan tambang baru di Papua de-

ngan memberikan banyak manfaat bagi karyawan, mas yarakat setempat, pemerintah Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan sepanjang beberapa dekade yang akan datang,” katanya.

Penunjukan Maroef dilakukan saat isu kelanjutan operasi Freeport di Papua tengah berlangsung. Freeport sudah mengajukan perpanjangan kontrak dari seharusnya berakhir 2021 menjadi 2041.

Namun, sesuai UU No 4 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengajuan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Kontrak Freeport baru berakhir pada 2021. Dengan

Pemerintah melakukan maraton dalam menyelesaikan amandemen kontrak karya PT Freeport Indonesia. Pemerintah dan Freeport telah sepakat untuk merampungkan amandemen kontrak pada 25 Januari 2015. demikian, paling cepat pengajuan kontrak dilakukan pada 2019.

Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minrerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar mengatakan pemerintah melakukan maraton dalam menyelesaikan aman-

Travel Advice Tidak Ubah Status Keamanan Jakarta, Bhirawa Kementerian Luar Negeri RI menanggapi munculnya “travel advice” Australia, yang meminta warganya untuk meningkatkan kewaspadaan di Indonesia, dengan menegaskan bahwa hal itu tidak mengubah dan tidak mencerminkan status keamanan di dalam negeri.

“Australia mengeluarkan ‘travel advice’ berdasarkan informasi dari Kedubes AS. Hal itu tidak mengubah tingkat atau status keamanan Indonesia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Rabu (7/1) kemarin.

Menurut dia, “travel advice” yang dikeluarkan Australia itu adalah hal yang rutin dilakukan pemerintah Australia bagi warganya di seluruh dunia.

“Kami sudah sampaikan sebelumnya, intinya mereka menyampaikan hal ini dilakukan karena mereka (Australia) mendapatkan informasi dari Kedubes AS, maka mereka mengeluarkan ‘travel advice’,” ujar dia.

Namun demikian, Arrmanatha mengatakan aparat keamanan nasional akan terus menjaga keamanan di dalam negeri, termasuk keamanan para perwakilan asing di Indonesia.

“Menlu (Retno LP Marsudi) juga sudah langsung mengoordinasikan hal ini dengan aparat keamanan, khususnya dengan Kapolri dan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara). Dan tidak ada ancaman spesifik,” ungkapnya.

Australia mengeluarkan “travel advice” dan meminta warganya untuk meningkatkan kewaspadaan di Indonesia karena adanya peringatan keamanan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengenai potensi ancaman keamanan di Surabaya selama beberapa hari terakhir, seperti di hotel-hotel dan bank-bank.Q ant

demen kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Sukhyar mengatakan, pemerintah dan Freeport telah sepakat untuk merampungkan amandemen kontrak pada 25 Januari 2015. “Ini yang kita selesaikan dalam 6 bulan ini (sejak Juli 2014), untuk menyelesaikan amandemennya. Oleh sebab itu

kita maraton untuk menyelesaikan amandemen itu,” kata Sukhyar kepada wartawan di kantornya.

Menurut Sukhyar, sejauh ini masih ada dua isu yang menghambat penyelesaikan amandemen kontrak Freeport. Pertama adalah isu yang berkaitan dengan penerimaan negara. “Saya kita ini lebih kewenangannya Kementerian Keuangan, (ini) sedang diselesaikan,” ucap Sukhyar.

Kedua, imbuh dia, adalah mengenai perkembangan pabrik pemurnian bijih mineral (smelter) Freeport. Sukhyar menambahkan, pemerintah juga akan merampungkan amandemen Kontrak Karya (KK) perusahaan lain, tidak hanya Freeport.

Sukhyar mengatakan, pemerintah juga akan menyelesaikan amandemen Kontrak Karya PT Weda Bay Nickel.

Sejauh ini, baru PT Vale Indonesia perusahaan tambang yang menyelesaikan amandeman Kontrak Karya.Q ant

Peledakan Kapal Tak Ganggu Stabilitas

Machfud Suroso Disebut Terima Tender Hambalang Jakarta, Bhirawa Direktur PT Dutasari Citra Laras (DCL) Machfud Suroso disebut mendapatkan tender pekerjaan mekanikal elektrikal dalam proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang dengan cara yang tidak wajar.

“Dengan nilai waktu itu, estimasi (harganya) ada di Rp245 miliar. Saat itu kami evaluasi berdasarkan kewajaran rasio tapi tawaran Pak Machfud sekitar hampir Rp300 miliar,” kata saksi mantan Manager Estimating Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Yuli Nurwanto dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/1) kemarin.

Yuli bersaksi untuk terdakwa Machfud Suroso yang didakwa melakukan korupsi proyek P3SON Hambalang senilai hingga Rp46,5 miliar.

PT DCL dalam dakwaan disebut bekerja sama dengan Teuku Bagus MOkhmad Noor selaku Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya dan Kuasa/Leader KSO Adhi Wika mempengarui Kuasa Pengguna Angaran, panitia pengadaan dan pihak terkait lainnya dalam proyek P3SON Hambalang agar PT Adhi Karya menjadi pemenang dalam pelelangan sehingga PT DCL menjadi subkontraktor untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME).

“Saya masuk sebagai manager marketing pada 2010, memang sudah ditargetkan oleh pimpinan Adhi Karya Juni 2010. Saya karena baru, posisinya terdakwa belum kelihatan, tapi saat pemasukan penawaran, Machfud diminta Pak Teuku Bagus untuk dilibatkan, saya meng-collect penawaran,” tambah Yuli.

Meski harga estimasi pekerjaan ME adalah Rp245 miliar, namun menurut Yuli, setelah lelang harganya berubah menjadi Rp295 miliar.Q ant

Kamis Pahing 8 JANUARI 2015

istimewa

I Dewa Gede Palguna menjawab wartawan seusai dilantik Presiden sebagai Hakim MK, di Istana Negara, Rabu (7/1) kemarin.

Dilantik Jadi Hakim MK

Palguna Klarifikasi Dukungan PDIP Jakarta, Bhirawa Hakim Konstitusi yang baru I Dewa Gede Palguna yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/1) menjelaskan hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena selama ini banyak penjelasan yang dinilainya salah, yang seolah-olah berada di belakang terpilihnya sebagai hakim MK. Palguna menjelaskan, pada tahun 1999, ia terpilih menjadi anggota MPR atas usulan dari DPRD Propinsi. Pada saat itu tiba-tiba fraksi utusan daerah dibubarkan, padahal menurut ketentuan tata tertib MPR yang berlaku pada saat itu, tidak boleh ada anggota MPR yang tidak berfraksi.

“Pilihannya ada dua, pulang kembali ke daerah, atau bergabung dengan salah satu

fraksi yang ada di MPR pada saat itu,” jelas Palguna.

Akhirnya, kata Palguna, diputuskan oleh DPRD Propinsi untuk bergabung dengan fraksi PDI-P dengan alasan karena pada waktu itu fraksi PDI-P menang di Bali hampir 80 persen.

Palguna menambahkan, secara ideologis di Bali hampir semua orang mempunyai paham kebangsaan, yang mungkin kedekatan ideologisnya dengan sama PDI-P atau siapaun partai yang juga memiliki paham ideologis kebangsaan.

Meski demikian, Palguna menjamin, semua hakim konstitusi terlepas dari siapa yang mengusulkan, entah itu dari DPR, Presiden, atau dari MA, pasti akan menjaga konstitusi, karena itulah yang ditekankan dari sumpahnya.

“Begitu sumpah diucapkan,

tidak ada ketundukan kepada yang lain selain kepada konstitusi,” tegas Palguna seraya mengemukakan, sekarang kita tinggal melihat apakah sumpah itu benar dilaksanakan atau tidak.

Dosen Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang terpilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh Presiden Jokowi itu memuji proses seleksi yang dilakukan untuk memilih hakim konstitusi.

Menurutnya, seleksi kali ini merupakan preseden yang baik karena terbuka untuk masyarakat sejak awal.

“Masyarakat bukan hanya tahu siapa saja hakim yang akan diseleksi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung bahkan sampai soal yang bersifat pribadi,” kata Palguna.Q ist

Jakarta, Bhirawa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah untuk meledakkan dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia tidak bermaksud untuk mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, melainkan untuk penegakan hukum.

“Terkait beberapa kapal asing (pencuri ikan) yang diledakkan, kami tekankan tidak akan ada tindakan dari Indonesia yang bertujuan menagganggu keamanan ataupun kestabilan di kawasan, khususnya Asia Tenggara,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Rabu (7/1) kemarin.

Menurut dia, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara guna mendukung pembentukan Komunitas ASEAN dan masyarakat ekonomi ASEAN. Sementara untuk tindakan pemerintah meledakkan beberapa kapal asing yang terbukti mencuri hasil laut Indonesia, kata dia, hal itu dilakukan semata-mata untuk menegakkan hukum serta mengatasi dan mencegah aksi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Jubir Kemlu itu menyebutkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2014 menunjukkan bahwa kerugian negara akibat “illegal fishing” (penangkapan ikan secara ilegal) adalah sebesar empat miliar dolar AS per tahun.

“Bukan cuma ambil ikan kita, tetapi mereka bahan bakarnya juga yang bersubsidi, sedangkan kita tidak dapat apa-apa dari laut kita. Kita juga kehilangan pajak.

Jadi, apa yang dilakukan pemerintah itu (peledakan kapal pencuri ikan) adalah penegakan hukum,” ujar dia.

Selanjutnya, terkait kapal-kapal asing yang diledakkan terutama yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN, Arrmanatha mengatakan pemerintah selalu melakukan komunikasi terbuka dengan pemerintah negara-negara tetangga untuk mendorong upaya pencegahan “illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing”.Q ant

Kebijakan pemerintah untuk meledakkan dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia tidak bermaksud untuk mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Sidak Komisi C DPRD Gresik

Kontraktor Diminta Perbaiki dan Dipastikan Kena Denda Komisi C DPRD Gresik, Rabu (7/1) kemarin, akhirnya bisa melaksanakan sidak ke berbagai tempat proyek Pemkab yang ditengarai tidak sesuai bestek dan belum selesai.

Hasilnya, komisi yang membidangi wilayah pembangunan ini mendamprat kontraktor Puskesmas Cerme, karena finishing pembangunannya kurang baik. Selain itu, kontraktor Puskesmas Benjeng juga, dipastikan kena denda sebesar Rp 128 Juta.

Dalam sidak, komisi C mendatanggi pembangunan proyek Puskesmas Cerme, dengan kontraktor CV Hasan Sejati yang nilai kontraknya sebesar Rp 1 milliar. Dan Puskesmas Benjeng, dengan kontraktor PT Panzof Karya yang nilai kontraknya mencapai Rp 4,6 milliar. Saat memantau pembangunan Pus kesmas Cerme, anggota komisi menemukan tiang yang tidak simetris dan tembok yang tidak sesuai spesifikasi.

Wakil Ketua Komisi C DPRD

Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan beberapa proyek yang telah disidaknya.

Selanjutnya, Komisi C memberi waktu selama dua minggu, kepada kontraktor untuk melakukan perbaikan. Karena finishing pembangunannya tidak sesuai spesifikasi, sehingga tembok tidak rata. Bahkan di beberapa sudut ada yang retakan seperti retakan telor, dan beberapa yang lain juga tidak sesuai spesifikasi.

Meski pembangunannya dinilai buruk tetapi pembangunan puskesmas dengan nilai Rp 1 milliar, ini sesuai tenggat waktu. Sehingga, pihaknya hanya meminta kontraktor untuk memperbaiki.

“Namun dari waktu yang kita tentukan, perbaikan itu tidak baik lagi nantinya pasti akan

ada sanksi,” tegas Syafi’.

Pada pembangunan puskesmas, yang sebelumnya telah dipastikan molor ternyata hasil pembangunannya cukup baik. Meskipun, mereka dipastikan tetap kena denda karena melewati batas kontrak pada 3 Desember 2014. Dedanya sebesar Rp 128 juta, karena penyelesaiannya pada 31 desember 2014.

Setelah itu rombongan komisi C, melakukan sidak proyek

di wilayah utara batal dilakukan hari ini. Pasalnya, pimpinan mendadak mengajak rapat untuk membahas hasil evaluasi gubernur terkait RAPBD 2015. Akhirnya sepakat untuk ditunda, sambil menunggu waktu yang tepat untuk melaksakan sidak lanjutan tersebut.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota komisi C Edi Santoso, bahwa memang dua proyek yang disidak telah

kim/bhirawa

Komisi C DPRD Gresik saat melakukan sidak ke salah satu proyek pembangunan Puskesmas.

sesuai waktu penggerjaan.

Namun demikian pihaknya menemukan ada beberapa keretakan pada dinding, dan beberapa sudut lantai.

“Tadi sudah kami minta untuk diperbaiki, karena masa aktif perbaikan selama 6 bulan. Kita berharap, permintaan sepenuhnya di kerjakan oleh kontraktor dengan baik,” jelasnya.

Komisi C masih punya agenda selama dua minggu untuk melakukan sidak beberapa proyek.

“Waktu tersebut secara efektif akan kita gunakan. Hari ini kita lakukan dua tempat, nanti secara bergiliran ke tempat lain.

Pasti semua akan kita sidak, kalau ditemukan ada kontraktor dalam mengejakan proyek asal-asalan kita akan tindak tegas. Sebab jauh hari Komisi C telah memberi peringatan, kalau sekarang masih tidak sesuai berarti memang ada unsur sengaja,” kata Edi Santoso yang juga ketua F-PD. Q kim.adv

Kamis Pahing 8 JANUARI 2015

SAMBUNGAN

Susi Air Dipastikan Layani Jalur Sumenep-Surabaya

Evaluasi APBD Jatim 2015, Dewan Tak Gajian

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

umpang, baik dari Sumenep ke Surabaya maupun dari Sumenep ke Bawean Gresik.

“Harga tiketnya dari Sumenep-Surabaya dan Sumenep-Bawean sama yakni Rp 150 ribu per penumpang,” ujarnya.

Dia berharap, kepastian beroperasinya pesawat di jalur perintis yang melintasi Bandara Trunojoyo ini tidak mundur lagi.

Sebab pihaknya mengaku sudah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan maskapai milik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ini.

Menurut Argoto, sesuai usulan jalur keperintisan ada tiga jalur yakni SumenepSurabaya, Sumenep-Bawean dan SumenepKangean, tapi untuk di Kangean hingga saat ini bandaranya masih belum selesai sehingga harus ditunda hingga selesai. “Untuk ke Kepulauan Kangean sementara ini ditunda dulu, tapi kalau sudah selesai langsung ada penerbangan kesana,” tuturnya.

Bandara Trunojoyo saat ini memiliki panjang runway 1.160 meter dan diupayakan akan diperpanjang lagi hingga 1.400 meter. Pemerintah setempat sudah melakukan pembebasan lahan pada tahun anggaran 2014 seluas 8,5 hektare dengan anggaran ganti rugi sebesar Rp 9,6 miliar untuk perpanjangan runway dan fasilitas pendukung lainnya. “Sedangkan fasilitas lain seperti tempat parkir dan fasilitas pendukung lainnya sudah siap, tinggal menunggu pesawat Susi Air,” imbuhnya. n sul

ebabkan oleh evaluasi terhadap APBD Jatim 2015. “Sampai sekarang kan evaluasinya masih belum selesai, jadinya gaji kami juga kena imbasnya,”ungkap Mahdi di ruang Fraksi PPP. Mahdi mengaku, hingga saat ini dirinya masih belum mengetahui kapan gajinya tersebut akan dicairkan. Politisi asal Probolinggo itu hanya berharap gajinya bisa dicairkan dalam waktu dekat.

“Semoga saja, karena kami juga memiliki kebutuhan,”harapnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jaelani

Tak Dapat Anggaran, Stok Obat hanya Cukup hingga Juni l Sambungan hal 1

pengadaan obat ini,” ujar Ketua Komisi C Didik Mahmud di sela-sela sidak.

Namun keputusan mencoret anggar­an pengadaan obat ini akhirnya menjadi masalah serius. Hal ini setelah diketahui ketersediaan obat di Dinkes tidak bisa mencukupi kebutuhan obat hingga akhir 2015. “Ini tidak bisa dibiar­ kan saja. Ka­rena akan banyak warga atau pasien yang penyakitnya bertambah parah atau bahkan meninggal akibat tidak tersedia­ nya obat yang dibutuhkan,”tambah Didik.

Dalam pertemuan dengan para pejabat di lingkungan Dinkes kemarin, akhirnya dewan menemukan jawabannya. Pejabat bagian farmasi Dinkes, Nurseto menjelaskan bahwa pihaknya setiap tahun selalu membuat perencanaan pengadaan obat. Termasuk daftar 10 obat yang paling banyak digunakan di Kota Batu. “Dan daftar 10 obat yang paling banyak digunakan ini kita jadikan landasan/ acuan untuk menyusun rencana pengadaan obat pada tahun berikutnya.

Di sana juga terdapat laporan stok obat-obatan yang ada di gudang,”jelas Nurseto.

Namun anehnya, laporan yang dibuat Dinkes tersebut tidak pernah sampai di tangan dewan.

Padahal, laporan tersebut sangat dibutuhkan dewan untuk menyetujui proposal pengajuan anggaran pengadaan obat di Dinkes. “Kalau memang demikian, kami (dewan) minta data atau laporan itu dalam minggu ini. Kami minta data tersebut sudah ada di tangan dewan paling lambat Senin pekan depan (12/1),”pinta Didik.

Komisi C akan membawa masalah ini ke meja dewan, dan menunjukkan data tersebut ke Wali Kota Batu agar pengadaan obat ini bisa direalisasikan dengan pencairan dana dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Tak hanya obat-obatan, ternyata Dinkes juga mendapatkan kendala dalam pelayanan kesehatan untuk warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Warga ini memanfaatkan Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun, hingga saat ini belum ada data terbaru atau update tentang warga miskin di Batu.

“Sebenarnya kita membutuhkan data warga miskin ini untuk memberikan jaminan kesehatan untuk warga Penerima Bantuan Iuaran (PBI). Karena untuk jalur PBI ini, premi dari jaminan kesehatan warga tersebut dibayar oleh pemerintah,”ujar Sekretaris Dinkes Sri Raharti.

Untuk diketahui, penentuan status sebagai warga miskin ini bukan kewenangan Dinkes.

Melainkan kewenangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bersama Bagian Kesra. Untuk itu dalam waktu dekat, dewan akan mengundang Dinkes, Dinsosnaker, dan Bag Kesra untuk duduk satu meja membahas masalah ini.

Padahal dalam mutasi yang dilaksanakan akhir 2014 lalu, Kepala Dinas Kesehat­ an Endang Triningsih ikut masuk dalam daftar mutasi. Namun kursi Kadinkes yang ia tinggalkan, belum ada pejabat yang ditunjuk sebagai pengganti. Akibatnya, saat ini kursi Kadinkes masih kosong, dan tugas Kadinkes untuk sementara dilakukan oleh Sekretaris Dinkes Sri Raharti. n nas

Hobi Fotografi l Sambungan hal 1

kali memiliki kamera saat masih duduk kelas dua SMP. Kamera yang dimilikinya bermerek Olympus yang didapat dari rombengan. Itupun ia beli dari uang saku yang dikumpulkan sedikit demi sedikit.

“Waktu saya berhasil punya kamera itu, semua saya foto. Mulai dari semut, bunga, gunung hingga lautan tak luput dari bidikan kamera saya. Meski kamera manual, hasil dari bidikan kamera saya lumayanlah untuk seorang pemula,” katanya.

Hobi fotografi itu pun berlanjut hingga Hizbul menjadi seorang PNS. Saat bertugas di Dinas Pariwisata Provinsi Jatim, hobinya itu pun sangat dibutuhkan. Hampir semua kegiatan harus didokumentasikan dengan baik. Terlebih objekobjek pariwisata yang eksotis harus diambil gambarnya, yang selanjutkan dipublikasikan.

“Dulu teman-teman wartawan televisi sering saya kirimi gambar dan video. Karena mereka tidak bisa ikut liputan ke daerahdaerah yang memiliki objek wisata, saya yang mengambil gambar lalu saya kirim ke wartawan. Kami bekerjasama dan saling menguntungkan. Wartawan dapat berita objek wisata, saya dapat publikasi,” katanya.

Tak hanya pandai membidik objek, Hizbul juga pandai trik-trik pengambilan gambar yang memiliki efek tertentu. Meski kamera waktu itu masih kualitas jadul, tapi berkat trik yang dimilikinya gambar tampak lebih berbeda. n iib

buru-buru membantah. Jaelani mengaku jika gaji untuk para anggota dewan telah dicairkan.

Pencairan itu sudah dilakukan tepat waktu, atau sejak Jumat (2/1) lalu. “Jadi soal evaluasi APBD Jatim 2015 itu sama sekali tidak berdampak,”kilah Jaelani saat ditemui di ruangannya.

Mengenai keluhan yang disampaikanolehparaanggotadewantersebut, Jaelani menganggapnya tidak benar.

“Sekali lagi tidak benar, karena memang tidak ada masalah,”tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar. Politisi asal PKB itu menyatakan, gaji tersebut telah

dicairkan. Terkait adanya anggota yang masih belum menerima gaji, menurutnya itu hanya masalah teknis. “Mungkin masih gantian, pertama pimpinan, lalu anggota.

Tapi yang pasti hal ini biasa terjadi saat pergantian tahun, di mana saat APBD diajukan ke Mendagri untuk mendapatkan evaluasi,”jawab politisi asal PKB ini.

Tidak hanya itu, Halim juga menganggap keterlambatan pencairan gaji saat ini juga tidak terlalu parah. Sebab, selisih keterlambatan itu masih bisa dihitung dalam hitungan hari. “Masih belum terlalu lama kan, dan baru seminggu,”pungkasnya. n cty

Pungli Mutasi Siswa Bertebaran di Surabaya l Sambungan hal 1

Okta mengaku telah mendaftarkan anaknya ke dua SMAN di Surabaya, namun keduanya sama-sama menarik biaya mutasi yang tak terjangkau untuknya.

Semula, Okta yang berdomisili di Patemon bermaksud mendaftarkan puteranya ke SMAN 21 pada Oktober lalu. “Begitu saya daftarkan dan diterima oleh Wakasek Kurikulumnya, saya diberi tahu bahwa syarat mutasi adalah dengan membayar uang tunai sebesar Rp 8 juta. Harus cash, tidak boleh nego dan tidak boleh dicicil,” terang Okta.

Dengan jumlah tarikan sebesar itu, Okta merasa keberatan. Terlebih sekolah juga tidak memberi kesempatan untuk negosiasi maupun mencicil. Atas pertimbangan itu, pada 6 Desember Okta mencabut berkas pendaftaran anaknya dan mendaftarkan puteranya ke sekolah lain. Sekolah yang dipilih adalah SMAN 3 yang ada di kawasan Surabaya Utara. Sekolah tersebut dipilih karena dianggap dekat dengan wilayah tempat kerjanya yang berada di Galaxy Mall.

Setali tiga uang, di sekolah ini juga menerapkan prosedur mutasi yang sama beratnya. Hanya bedanya, di SMAN 3 ini tidak diminta uang cash.

Melainkan Air Conditioner (AC) 2 PK sebanyak 2 unit. Merek AC nya juga ditentukan pihak sekolah. Saat mengajukan berkas dan ditemui oleh Wakasek Kesiswaan di sana yaitu Muhammas Asyik, Okta diminta untuk menyanggupi dua unit AC 2 PK itu dengan merek Changhong.

“Harga AC merek itu per unitnya sekitar Rp 4 juta, ya kan sama saja kalau begitu,” tuturnya.

Okta menjelaskan, setelah diberi syarat tersebut, Wakasek berjanji akan langsung menerbitkan surat pernyataan dari sekolah bahwa puteranya sudah dinyatakan diterima.

Pihak sekolah memberi arahan agar dirinya membawa surat tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Tidak hanya itu, dirinya juga disodori surat pernyataan bermaterai yang berisi kesediaannya menyumbang 2 unit AC 2 PK sesuai yang ditentukan. Namun, Okta menunda

untuk bersedia tanda tangan sebelum prosedur mutasi anaknya ke Dindik berhasil ditangani.

Tapi, Okta kembali dibuat terkejut. Ternyata, Dindik Surabaya justru menolak surat pernyataan dari SMAN 3 tersebut dan menyatakan puteranya tidak bisa diterima di SMAN 3. Alasanya, sekolah asal puteranya itu bukan sekolah mantan RSBI. Dalam aturan Dindik Surabaya, sekolah mantan RSBI ini dijadikan syarat utama siswa mutasi yang ingin pindah ke sekolah kawasan di Surabaya. Dan SMAN 3 adalah termasuk sekolah kawasan. Sehingga pihak Dindik menyarankan agar putera Okta disekolahkan di sekolah reguler. Seperti SMAN 4, SMAN 8, SMAN 9, atau SMAN 14.

“Saya baru dengar soal alasan sekolah kawasan ini, sebab pihak sekolah SMAN 3 sama sekali tidak ada penjelasan. Bahkan begitu saya mendaftarkan itu tidak ada tes dan tidak ada pengecekan data kuota kursi, langsung disodori syarat 2 AC 2 PK itu saja,” ulasnya kecewa.

Hingga saat ini, nasib puteranya masih terkatung-katung karena belum bisa diterima sekolah. Ke SMAN 3 pun tidak bisa karena belum mendapatkan rekomendasi dari Dindik serta tidak punya kecukupan untuk membayar pungutan AC. Mendaftar ke sekolah reguler yang direkomendasikan oleh Dindik pun ditolak lantaran tidak ada kuota.

“Saya sudah ke sekolah-sekolah reguler itu tapi semua bilang tidak ada kuota. Nah, kalau ternyata di kawasan ada kuota kenapa masih dilarang,” sesalnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala SMAN 3Nuri MariaUlfamenyangkal bahwa di sekolahnya ada pungutan berupa sarana dan prasarana itu. Dirinya menyebut syarat untuk mutasi hanya berkas rapor dan kelengkapan data orangtua sesuai keperluannya pindah ke Surabaya. “Tidak ada pungutan semacam itu,” tuturnya singkat.

Nuri mengaku, saat calon wali murid itu diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Muhammad Asyik lantaran waktu itu sedang libur semester. Dia sama sekali tidak tahu ada surat yang diterbitkan untuk permintaan AC sebagai syarat mutasi siswa. “Yang ada

surat bermaterai itu adalah surat pernyataan wali murid bahwa siswa memang ingin pindah ke SMAN 3. Insya Allah pihak sekolah tidak akan memaksa wali murid untuk bayar begitu,” kilahnya.

Terkait alasan siswa bisa diterima meski asal sekolah bukan mantan RSBI, Nuri berdalih karena kuota siswa di SMAN 3 belum penuh. Di SMAN 3 ada 13 kursi kosong untuk program sosial. Sehingga SMAN 3 berani memutuskan untuk menerima siswa asal Cianjur itu. “Tes nanti tetap ada. Kami menerbitkan itu dengan alasan agar dia bisa sekolah dulu. Kami mengutakan nasib siswanya,” imbuhnya.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Dindik Surabaya Aston Tambunan menyatakan, baru mendengar kasus ini. Sehingga pihaknya harus melakukan kroscek dengan sekolah terkait dugaan pungutan ini. “Saya kira harusnya tidak ada lagi yang begini. Sosialisasi dan surat edaran pun sudah kami lakukan berkali kali. Tidak boleh ada pungutan di sekolah Surabaya,” tegas Aston.

Dirinya berjanji akan mengawal kasus ini, terutama menyangkut dua sekolah lain selain SMAN 15 dengan modus yang sama. Yaitu pungutan pada siswa mutasi. Dirinya menyatakan sanksi akan diberikan jika sekolah terbukti melakukan pungutan liar. “Bisa saja sanksinya sama seperti SMAN 15, tapi akan kita pastikan dulu,” imbuhnya.

Dewan Gerah Dugaan pungli yang terjadi di dunia pendidikan Surabaya membuat kalangan anggota dewan gerah. Perbuatan kotor itu tidak semestinya terjadi di instansi yang seharusnya bersih dari segala praktik buruk. Sebab, dunia pendidikan merupakan tempat terjadinya transfer ilmu pengetahuan.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti meminta Dindik Surabaya tidak hanya menyelesaikan dugaan pungli di SMA 15. Lebih dari itu, dia mendesak kepada Dindik untuk membuka berbagai praktik pungli di dunia sekolah. Sebab, pungli selama ini sudah lazim terjadi. n tam.gat

Harga BBM Bakal Kembali Turun Akhir Januari l Sambungan hal 1

Meski demikian, Sofyan belum berani memprediksi berapa kira-kira penurunan harga BBM yang akan diberlakukan. Sebab, ada banyak faktor yang akan memengaruhi hal tersebut. “Kita tidak bisa prediksi sekarang karena masih jauh, ini menunggu sampai 24 Januari,” ucap dia.

Seperti diketahui, harga minyak dunia kembali turun ke posisi te­ rendahnya dalam lima tahun ter­ akhir. Saat ini, harga minyak dunia mencapai 52 dollar AS per barel.

Padahal asumsi APBN-P 2014 sebesar 105 dollar AS per barel.

IndonesiaCorruptionWatch(ICW) sendiri sebelumnya menilai kebijakan pemerintah dalam menentukan penetapan harga BBM baru per Januari 2015 dinilai menyimpang dari perhitunganhargaseharusnya.Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menyebutkan, perkiraan harga keekonomian BBM premium pada Januari 2015 adalah Rp7.013,67perliter.Iniberartipenetapan harga premium versi pemerintah berpotensi lebih mahal sebesar Rp 586,33 per liter.

Sementara itu, perkiraan harga patokan BBM solar pada Januari 2015 sebesar Rp 6.607,53 per liter.

Berdasarkan hitungan ICW, maka beban subsidi BBM solar yang ditang-

gung oleh negara bukan Rp 1.000 per liter. “Tetapi, hanya Rp 303,18 per liter atau berdasarkan perhitungan (Rp 7.250-PPN-PBBKB) - Rp 6.607,53),” tambah Firdaus Ilyas.

Pemerintah menghitung harga BBM jenis premium dan solar dengan menggunakan indikator Indonesian Crude Price (ICP) atau Harga Minyak Mentah Indonesia yang dipatok di kisaran 60 dollar AS per barel dengan kurs Rp 12.380 per dollar AS. “Penetapan harga untuk Januari 2015 diindikasikan lebih mahal dari harga seharusnya, apakah karena kesengajaan atau ketidak hati-hatian dalam perhitungan. Ada indikasi potensi kemahalan harga sebesar Rp 1,440 triliun untuk premium, sedangkan solar sebesar Rp 909,9 miliar,” papar dia.

Terkait penghitungan ICW itu, Sofyan Djalil membenarkan bahwa, harga BBM jenis premium saat ini sudah ditambahkan atau di-mark up harganya, sehingga ada perbedaan hitungan dari PT Pertamina (Persero) dan ICW. Sofyan beralibi penambahan ini dikarenakan Pertamina berkewajiban memasok dan menjamin ketersediaan harga BBM yang sama di seluruh pelosok Indonesia. “Jadi memang ada hal kalau di Jakarta lebih mahal dari seharusnya, tapi kalau dilihat tugas Pertamina ke

daerah lain itu semua itu sudah dihitung, jadi tidak ada mark up dalam arti negatif,” jelas Sofyan .

Sofyan menambahkan, proses mark up ini sudah dihitung karena Pertamina sebagai badan penyalur BBM harus menjamin ketahanan hingga 19 hari stok BBM dan itu sangat luar biasa besar angkanya karena selama ini telah disubsidi.

“Tugas Pertamina menghitung untuk mencapai harga keekonomiannya,” sambungnya.

Hal ini kata dia juga tidak terlepas dari belum adanya persaingan badan usaha dalam menjual harga premium, oleh sebab itu pemerintah menetapkan harga. “Jadi bukan maksudnya mark up untuk dikorupsi, tapi di-mark up untuk biaya itu sehingga ada unsur pro subsidi,” ujarnya.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri memprediksi harga minyak dunia yang saat ini terus anjlok diyakini akan berlangsung sepanjang 2015. Hal tersebut membawa pengaruh baik untuk harga BBM yang tidak lagi disubsidi pemerintah. “ Harga rendah ini akan berlangsung cukup lama,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut cukup baik karena membuat pemerintah tepat untuk tidak memberikan subsidi pada BBM. Sehingga harga premium tidak akan melonjak tinggi. n cty, geh, wil, ins

11 UU 23 Tahun 2014 Isyaratkan Gubernur Bentuk Sekretariat l Sambungan hal 1

posisinya sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Karenanya untuk membantu tugas gubernur ini nanti akan dibantu oleh perangkat gubernur. Sesuai UU 23 Tahun 2014 disebutkan perangkat gubernur terdiri atas sekretariat dan paling banyak lima unit kerja. ‘’Yang jelas dalam UU Pemda soal keberadaan sekretariat diatur. Tapi apakah mereka diambil dari birokrasi atau dari luar birokrasi di sini masih belum jelas. Artinya kami masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Tapi yang jelas mereka ini mendapat gaji yang diambilkan dari APBN,’’lanjut pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini, Rabu (7/1).

Masih menurut UU Pemda, tugas gubernur nantinya bertambah di antaranya mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kab/kota, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota, memberdayakan dan memfasilitasi kab/kota di wilayahnya sampai pada melakukan evaluasi terhadap RPJD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, tata ruang darah, pajak daerah, pelaksanaan APBD dan retribusi daerah.

Bagaimana dengan keberadaan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) apakah nantinya kinerjanya tidak berbenturan dengan keberadaan sekretariat ?

Menurut Halim posisi dan kinerjanya jelas tidak sama dengan sekretariat yang notabene adalah perangkat gubernur. Dalam kinerjanya Bakorwil melakukan sinkronisasi dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas Pemprov Jatim dan pembangunan di wilayah yang dicakupnya.

Sementara sekretariat adalah keseluruhan dari tugas gubernur yang memang bebannya cukup besar.

Namun terlepas dari itu, pihaknya berharap tupoksi Bakorwil dioptimalkan, mengingat saat ini kinerjanya tidak jelas. Bahkan hal ini banyak dikeluhkan oleh kab/kota yang sedang bersengketa antara wilayah satu dengan yang lain, ternyata Bakorwil tidak melakukan action. ‘’Sebut saja soal rebutan Gunung Kelud, antara Pemkab Kediri dan Blitar, tapi ternyata Bakorwil actionnya kurang sampai gubernur turun langsung. Seharusnya hal ini tidak sampai pada gubernur atau DPRD Jatim ketika Bakorwil dapat mengoptimalkan kinerjanya,’’paparnya. n cty

Sejumlah Kios Mulai Kehabisan Stok Elpiji Melon l Sambungan hal 1

sekitar perumahan Bendul Merisi Selatan dalam sekejap.

Padahal banyak dari warga tersebut merupakan warga yang berkecukupan.

“Tabung 3 kg sudah habis sejak 4 hari diumumkan kenaikan harga elpiji 12 kg. Ada yang beli sekalian tabungnya, tidak hanya tukar tabung saja. Kalau saya bertanya kepada pembeli, karena selisih harga yang semakin melebar sehingga mereka banyak yang beralih membeli ke elpiji 3 kg,” jelasnya Rabu (7/1) kemarin.

Ada dari mereka yang membeli elpiji melon tersebut sampai 4 tabung karena besarnya tingkat kebutuhan yang diperlukan setiap harinya. Selain itu, dengan elpiji 3 kg, mereka dapat menghemat pengeluaran setiap harinya. Jika mereka membeli 4 tabung sekaligus, jatuhnya sama dengan penggunaan elpiji 12 kg, namun harga yang didapat lebih murah. “ Harga sembako saja sudah naik, tentu untuk menyiasati besarnya pengeluaran tiap bulan setiap keluarga ya harus beralih ke elpiji 3 kg yang disubsidi,” ujarnya.

Sementara itu, Wahyuni, agen elpiji 3 kg dan 12 kg di Tenggilis Lama mengungkapkan sebagian besar pemilik kios atau tempat penjualan elpiji mengaku kesulitan mendapat pasokan dari distributor karena permintaan tinggi, sedangkan stok mulai menipis, bahkan tidak ada. “Biasanya kami punya stok tambahan, tapi sekarang tak bisa lagi.

Setiap kali elpiji masuk, selalu habis dibeli masyarakat dalam waktu singkat,” kata wanita berhijab ini.

Kelangkaan elpiji 3 kg tersebut dipicu oleh melonjaknya permintaan konsumen, sedangkan kios tak bisa meminta penambahan pasokan karena pihak distributor juga belum bisa mendapat penambahan pasokan. “Pasokan untuk kami memang sudah dijatah. Penambahan pasokan sebenarnya bisa dilakukan, tapi sekarang memang terjadi kelangkaan di tingkat distributor,” ujarnya.

Dengan kondisi ini warga kian kewalahan mendapat elpiji 3 kg. Bahkan, konsumen harus keliling ke tempat-tempat yang jauh untuk memper-

oleh elpiji subsidi ini.

Sementara itu dari Kota Madiun dilaporkan pasca kenaikan elpiji ini, para pelaku bisnis kuliner atau penjual makanan banyak yang kelimpungan. Salah satu pedagang makanan di wilayah Kecamatan Taman Kota Madiun, Wiji alias Kancil (47) mengatakan, ketika elpiji 12 kg belum naik, dia masih mendapatkan keuntungan yang lumayan dari berjualan kopi dan jajan gorengan. Namun setelah ada kenaikan, keuntungan yang didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari.

“Repot juga. Mau kita naikkan harga jajanannya, nanti pembeli lari. Kalau tidak kita naikkan, keuntungan tipis.

Saya kan pakai elpiji 12 kg, biar tidak bolak-balik beli.

Tapi kalau mahal seperti ini, saya mau pakai tabung kecil (3 Kg) saja,” kata Wiji kepada wartawan, Rabu (7/1).

Hal senada juga terlontar dari pengusaha kuliner bebek goreng di Jalan SoekarnoHatta Kota Madiun, Budi (46). Menurutnya, sejak harga elpiji 12 kg naik, otomatis biaya yang dikeluarkan juga tinggi. Apalagi, dirinya juga harus membayar dua orang pembantu. “Dengan kenaikan elpiji 12 kg, yang pasti secara otomatis menambah biaya operasional. Apalagi saya juga harus membayar pembantu.

Padahal saya setiap hari membutuhkan elpiji 12 kg. Soalnya kalau pakai yang 3 kg, cepat habis,” terang Budi.

Padahal setelah kenaikan harga BBM November yang lalu, lanjut Budi, dia tidak menaikkan harga menu bebek gorengnya. Karena itu, setelah Pertamina mengumumkan kenaikan harga elpiji 12 kg, dia berusaha untuk memutar otak agar bisa tetap eksis dan tidak ditinggal pelanggan. “Sewaktu bensin naik saya berusaha tidak menaikkan harga. Karena itu, pelanggan tetap ramai.

Tapi karena sekarang elpiji naik, entah kapan waktunya, harga makanan yang saya jual akan saya naikkan. La daripada merugi, siapa yang mau nomboki,” pungkas Budi.

Untuk diketahui, harga elpiji 12 kg di Kota Madiun, naik Rp 11 ribu per tabung.

Harga yang semula Rp 132 ribu menjadi Rp 143 ribu/tabung.

Sedangkan harga elpiji 3 kg di tingkat eceran, sebesar Rp 17.500-18.000. n wil,dar

Tiga Guru Besar Bersaing, Prof Joni Hermana Dipilih Paling Banyak Senat l Sambungan hal 1

senat saat ini berbeda dengan sebelumnya di mana seluruh guru besar masuk dalam senat. Kali ini, anggota senat hanya berasal dari perwakilan seluruh jurusan, masing-masing dua orang. Terdiri satu orang guru besar dan satu orang perwakilan non guru besar. Sementara untuk tingkat universitas hanya diikuti rektor tanpa pembantu rektor.”Komposisi ini lebih representatif karena mewadahi semua jurusan,”sebut mantan Rektor ITS ini.

Program kerja dan profil dari masing-masing calon serta kelengkapan administrasi akan dikirimkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sebagai pihak yang akan mempertimbangkan pe-

nentuan rektor. Sementara proses penentuan rektor akan digelar dalam rapat senat bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi paling lambat 6 Februari 2015.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 , kementerian memiliki 35 suara dalam penentuan rektor.

Hal ini akan sangat menentukan karena jumlah anggota senat hanya 52 orang.

Bagaimana jika suara menteri berbeda dengan suara senat seperti saat pemilihan rektor 2010 silam?

Probo yang saat Pilrek 2010 menang di senat tetapi tidak “dibela” menteri dan akhirnya kalah dengan Prof Triyogi Yuwono, berharap agar hal itu tidak terulang. “Sebagai ketua senat

saya berharap menteri bisa mempertimbangkan suara senat,”tegasnya.

Di bagian lain, Joni Hermana yang sebelumnya juga unggul saat penjaringan suara di tingkat civitas ITS mengaku siap menerima apapun keputusannya nanti. “Saya tidak terlalu beban. Semuanya ada yang mengatur, yang di atas (Tuhan). Tidak usah dikejar. Kalau memang nanti terpilih, saya akan bekerja keras. Semoga amanah,” kata pria kelahiran 18 Juni 1960.

Disinggung sejumlah kalangan yang meragukan loyalitasnya karena bukan alumnus ITS, Joni meyakinkan meskipun bukan alumnus, dia sudah mengabdi di kampus ini hampir 28 tahun. “Secara prinsip saya lebih ITS dibandingkan dari mereka yang lulus lima tahun lalu. Saya juga bagian tim yang membesarkan ITS. Tetapi

saya menghargai pendapat itu,”kata alumnus S1 ITB. Sementara itu, Djauhar mengakui tugas berat menantinya jika berhasil menduduki posisi rektor. Hal itu menjadi tantangan tersendiri baginya. ”Salah satu kunci pokok yang akan saya lakukan adalah kebersamaan di seluruh civitas akademika,”katanya.

Hal serupa disampaikan Eko Budi. Menurutnya rektor ke depan akan banyak tugas karena masa transisi dari Badan Layanan Umum, menjadi PTN Berbadan Hukum (BH). ”Semua pihak harus bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diprogramkan,”katanya. Baik Joni, Djauhar dan Eko bersiap akan me­ rangkul pihak-pihak yang kalah jika salah satu dari mereka terpilih.*

UTAMA

12

Kamis Pahing, 8 JANUARI 2015

Permenpura Terbit, Program Rumah Murah PNS Dilanjutkan Kab Malang, Bhirawa Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permenpupera) Nomor 21 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumah a n (FLPP), dijadikan l a n dasan untuk melan-

jutkan pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Malang. Direktur PT Kharisma Karangploso, selaku pengembang perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bumi Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang Tri Wediyanto, mengatakan. dengan terbitnya Permenpupera tersebut tentunya menjadi kabar gembira bagi PNS yang bertugas di lingkungan Pemkab Malang yang ingin memiliki rumah murah bersubsidi. “Dalam Permen tersebut diatur tentang perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera bagi Masyarakat Ber-

penghasilan Rendah (MBR),” jelasnya.

Menurutnya, sebelum terbitnya Permenpupera tersebut program FLPP akan berakhir pada 31 Maret 2015 mendatang. Dengan dilanjutkannya program FLPP dari Kemenpupera, maka secara otomatis program rumah bagi PNS di wilayah Kabupaten Malang akan terus berlanjut. Tentunya hal itu, FLPP tent menjadi kabar baik karena masyarakat kecil termasuk PNS golongan I,II, dan III masih mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah murah. Sehingga program rumah bersubsidi un-

tuk PNS golongan I,II dan III non guru dipastikan masih berlanjut pada 2015 ini.

Try menegaskan, PT Kharisma Karangploso sendiri siap untuk membangun perumahan murah tahap kedua.

Sedangkan target pembangunan rumah murah untuk PNS tersebut sebanyak 371 unit. “Dari jumlah itu untuk tahap pertama sebanyak 126 unit sudah dibangun, dan siap huni,” paparnya.

Diterangkan, perumah-

an PNS yang kita bangun yakni type 36 dengan luas tanah 70 meter persegi (m2), dan kita dijual dengan harga Rp93,39 juta per unit. Dan pihaknya juga mengimbau untuk PNS yang sudah realisasi agar segera menampati rumahnya agar bangunannya tidak rusak. Q cyn

Deretan rumah murah PNS di Kabupaten malang. ist

Direktur Ditahan Kejari

LINTAS PERISTIWA

Anggaran Dishub Lumajang Capai Rp 1,2 Miliar Lumajang, Bhirawa Pada tahun 2015, Dinas Perhubungan (Dishub)Lumajang, lebih banyak pada pembangunan infrakstruktur seperti traffiq light, pemasangan lampu-lampu mati dan pemasangan papan petunjuk ke B-29. Sebab tahun ini alokasi anggaran untuk Dishub mencapai Rp1,2 miliar.

Sedangkan untuk rencana rekayasa jalan raya masih dalam tahap wacana dan belum didiskusikan di internal Dishub. “Itu beberapa agenda kita tahun 2015,” ungkap Rohani, Kepala Dishub Kabupaten Lumajang, Rabu (7/1). Lebih lanjut Rochani menjelaskan, khusus untuk pemasangan papan petunjuk ke B-29 Argosari, ada 137 titik pemasangan. ‘’Sesuai rencana, pemasangan di beberapa titik ini akan dimulai dari arah masuk Kota Lumajang (daerah Wonorejo), arah ke Senduro sampai ke jalur B-29 Argosari, terutama di daerah yang rawan akan dipasang gadril,’’tambahnya. Q yat

12 Pelajar Surabaya Terjaring Razia Satpol PP Surabaya, Bhirawa Sekitar 12 pelajar terjaring razia Satpol PP Surabaya di beberapa warnet di kawasan Jalan Ploso Baru, Rabu (7/1), pada saat jam sekolah berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. “Rambutnya kita potong pendek agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu pihak sekolah dan orangtua mereka juga kita datangkan. Si anak juga buat surat pernyataan,” kata Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto.

Menurut dia, saat dirazia, para pelajar mayoritas sedang asyik bermain-main di dunia maya serta masih mengenakan seragam sekolah. Bahkan ada yang kedapatan ada siswa dan siswi sedang berpelukan mesra saat dirazia. Para ABG tersebut dirazia saat berada di warnet Master, warnet Sentro dan warnet Point.Net. Mereka berasal dari berbagai sekolah, antara lain SMP Giki 2, SMK Bakti Samudra, SMA PGRI 4, SMK PGRI 3, SMKN 8, SMK Berdikari 1, SMP PGRI 1, SMK 45, SMK Bubutan, SMA Muhammadiyah 7.

Selain harus menandatangi surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pihak Satpol PP juga memanggil pihak sekolah dan orang tua pelajar yang bersangkutan. Tidak hanya itu, untuk memberikan efek jera, para siswa yang terkena razia terpaksa digunduli rambutnya oleh petugas. Irvan menjelaskan razia terhadap anak sekolah tersebut digelar secara rutin.

Sehari sebelumnya Satpol PP merazia sebanyak 14 pelajar. Q geh,ant

Wali Kota Minta Gelar RUPS PT BWR Kota Batu, bhirawa Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko meminta agar Sekda Kota Batu menggelar Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) PT Batu Wisata Resources (BWR), karena Direktur PT BWR, Dwi Martono Arlianto alias Anton sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, sehingga tidak mungkin untuk menggelar RUPS. Sesuai aturan, jika Direksi tak bisa mengundang RUPS, sebenarnya bisa diambil alih oleh Komisaris PT BWR. Namun kenyataannya anggota Komisaris PT BWR yaitu Zadiem Effesiensi (perwakilan Pemkot Batu), Edi Antoro (Pengusaha) dan Lucky Budiarti (Pengusaha) ternyata juga tak mengundang RUPS pada akhir Desember lalu.

Melihat kenyataan tersebut, Wali Kota Batu selaku pemegang saham memerintahkan Sekda Kota Batu untuk menyiapkan RUPS dalam

waktu sesegera mungkin.

Dalam RUPS tersebut, selain membahas pertanggungjawaban direksi, juga akan dipilih direksi yang baru.

Menurut Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, perintah tersebut disampaikan Wali Kota Batu beberapa waktu yang lalu. Diharapkan Senin minggu depan (12/1), Sekda telah menentukan jadwal dan persiapan materi RUPS tersebut. “Karena Direksi dan Komisaris dinilai tak sanggup menggelar RUPS, maka pelaksanaannya diambil alih oleh

pemegang saham, dalam hal ini yaitu Walikota Batu. Tujuannya agar segera ada penggantian direksi dan manajemen PT BWR,” tutur Punjul.

Lebih lanjut dikatakan, sebagai lembaga tidak ada yang salah dengan PT BWR. Kalau toh kemudian direksinya saat ini tersandung masalah bukan berarti operasional PT BWR harus berhenti. Apalagi dalam APBD 2015 telah dialokasikan anggaran Rp2,5 milyar sebagai tambahan modal PT BWR. “Pak Wali minta kalau bisa dalam Januari ini sudah digelar RUPS, agar tambahan modal segera dicairkan kepada direksi yang baru dan PT BWR segera operasional,” tegasnya.

Ditambahkan, banyak kegiatan yang nantinya bisa ditangani oleh PT BWR. Punjul kemudian mencontohkan te-

lah disepakatinya kerja sama pengelolaan lahan Coban Talun seluas 100 hektar antara Pemkot Batu, Perhutani dan LMDH. “Bisa saja nantinya PT BWR diserahi untuk pengelolaan lahan Coban Talun dan Gunung Panderman untuk wisata alam atau bekerja sama dengan investor untuk pendirian usaha pariwisata,” terang Punjul.

Tak hanya itu, bidang usaha PT BWR juga bisa diperluas, tidak hanya di bidang pariwisata, namun juga bidang lainnya seperti perparkiran, industri makanan minuman dan lain-lain. Tentunya untuk memperluas bidang usaha harus dilakukan revisi Perda terlebih dahulu.

“Sebenarnya banyak investor yang ingin mengambil alih PT BWR, tetapi kita tidak ingin melepas karena kita

Mantan Kadinkes Madiun Praperadilankan Kejaksaan Kab. Madiun, Bhirawa Melalui penasehat hukumnya, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Aris Nugroho, mempraperadilkan Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten di Mejayan).

Menurut penasehat hukum Aris Nugroho, Indra Priangkasa, praperadilan itu berkaitan dengan masalah surat perintah penyidikan, penahanan dan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Mejayan, terhadap kliennya. Pasalnya, pihaknya menilai perintah penyidikan, penahanan dan perpanjangan pehananan terhadap kliennya tidak sah karena tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Surat Perintah Penyidikan tertanggal 22 Juli 2014 terhadap klien kami oleh kejaksaan, tidak sesuai dengan penjelasan pasal 17 KUHAP karena tidak adanya bukti permulaan. Begitu juga dengan masalah penahanan maupun perpanjangan penahanan, juga tidak sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan pasal 1 butir ke 14 KUHAP. Karena itu kami juga

Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Demi Hadiantoro.

menganggap tidak syah,” terang Indra Priangkasa, kepada wartawan, Rabu (7/1).

Selain Aris Nugroho, tersangka lain dalam kasus yang sama, yakni Arie Sugeng Riyadi, juga mengajukan permohonan praperdalian terhadap Kejaksaan Negeri Mejayan melalui penasehat hukum yang sama.

Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Demi Hadiantoro, membenarkan jika pihaknya telah menerima permohonan praperadilan yang diaju-

sudarno/bhirawa

kan penasehat hukum Aris Nugroho dan Arie Sugeng Riyadi, dengan termohon Kejaksaan Negeri Mejayan. “Betul, permohonannya sudah kita terima hari Senin 29 Desember 2014.

Perkaranya juga sudah teregister dengan Nomor 03/Pid.Pra/ 2014/Pn.Mjy. Hakimnya bu Endang (Endang Sri.G.L,SH.MH).

Kalau sidang perdananya nanti hari Senin 12 Januari,”kata Humas Pengadilan Negeri Madiun, Demi Hadiantoro, kepada wartawan, Rabu (7/1). Q dar

berkeinginan untuk menjadikan PT BWR sebagai salah satu penyumbang PAD,” tandas Punjul.

Seperti diketahui, pada Bulan Desember lalu, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu menyatakan berkas tersangka Dwi Martono Arlianto dinyatakan lengkap atau P-21. Dengan demikian mantan anggota KPU Kota Batu itu segera menjalani proses persidangan.

Anton ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di PT BWR sejak pertengahan tahun 2014. Kemudian sejak 19 November, mantan komisioner KPU Kota Batu itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru, Kota Malang. Dalam berkas acara pemeriksaannya diduga telah mengorupsi uang sebanyak Rp747 juta. Q sup

Nasib 1.080 Tenaga Honorer Surabaya Tak Jelas Surabaya, Bhirawa Nasib 1.080 tenaga honorer daerah kategori 2 (K2) di Pemkot Surabaya yang dinyatakan lolos dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 hingga kini belum jelas karena belum mendapat SK pengangkatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi di Surabaya, Rabu mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan ke Jakarta menghadap kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Tujuannya untuk mempertanyakan SK pengangkatan CPNS untuk K2 di lingkungan Pemkot Surabaya.

Sebab, meski sudah lolos, mereka belum mendapatkan SK pengangkatan CPNS,” katanya, Rabu (7/1).

Menurut dia, belum terbitnya SK pengangkatan ini memang membuat honorer K2 yang sudah lolos sempat kecewa sebab SK pengangkatan tersebut sangat penting karena sebagai titian menjadi PNS. “Kami meminta mereka tetap tenang. Meski SK-nya belum turun, mereka harus bekerja seperti biasa.

Sebab, SK tersebut pasti turun, hanya persoalan waktu saja,” katanya. Ia menambahkan belum turunya SK CPNS untuk Honda K2 bisa jadi karena BKN (Badan Kepegawaian Negara) sedang sibuk melakukan verifikasi berkas K2. “Memang berkas K2 ini cukup banyak sehingga dibutuhkan waktu yang agak lama. Namun kami tetap berharap agar SK tersebut segera diturunkan,” katanya.

Diketahui pada seleksi CPNS tahun 2013 lalu, diikuti peserta umum dan honorer K2. Untuk jalur umum SK CPNS sudah diberikan beberapa bulan setelah dinyatakan seleksi. Namun sebaliknya untuk SK CPNS untuk honorer yang lolos, hingga setahun lebih belum juga dikeluarkan oleh BKN. Saat itu jumlah K2 lolos seleksi Pemkot Surabaya mencapai 1.090 orang dari total jumlah honda K2 Pemkot Surabaya mencapai sekitar 3.200 orang.

Dari jumlah yang lolos seleksi CPNS tersebut tenaga Honda K2 Q geh,ant mengalami penurunan menjadi sekitar 1.080 orang.Q

Polres Jombang Gelar Salat Gaib, YLKI Gugat PT AirAsia Tragedi jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 menjadi keprihatian beberapa kalangan salah satunya adalah anggota Polres Jombang. Ratusan anggota penegak hukum ini, Selasa (7/1) menggelar Sholat Goib dan doa bersama Masjid Junnatul Fuadah Mapolres setempat untuk para penumpang yang menjadi korban.

romadlon/bhirawa

Ratusan polisi dengan khusuk ketika melakukan shalat ghoib secara berjamaah dan dilanjutkan doa bersama.

Mengenakan seragam lengkap, ratusan polisi dengan khusuk melakukan shalat ghoib secara berjamaah dan dilanjutkan doa bersama. “ Sengaja kita menggelar doa bersama dan sholat ghoib untuk para korban jatuhnya pesat AirAsia sebagai dukungan moril,”ujar Kapolres AKBP Ahmad Yusep Gunawan usai acara.

Mereka berharap, seluruh korban AirAsia segera ditemukan dan seluruh proses evakuasi berjalan lancar. “Yang tidak kalah penting, semoga keluarga korban diberi kesabaran dan ketabahan dalam menjalani cobaan ini,” ujar Ahmad Yusep.

Sementara itu PT AirAsia

Indonesia digugat oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLPKI) Jawa Timur. Gugatan No 12/ PDTG/2015/PN.SBY ditandatangani dan diserahkan oleh Drs Muhamad Said Utomo selaku ketua YLPKI Jatim kepada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (7/1).

Gugatan yang dilayangkan kepada PT AirAsia Indonesia merupakan ketidakpuasan akan kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban. Atas gugatan tersebut, Said meminta agar PT AirAsia Indonesia memberikan kompensasi sebesar Rp 50 miliar kepada keluarga korban. “Mela-

lui PN Surabaya, kami meng- buka melalui media massa kegugat PT AirAsia untuk memberi- pada korban, keluarga korban, kan kompensasi sebesar Rp 50 dan seluruh masyarakat Indomiliar kepada keluarga kornesia. “Gugatan sudah ban,” kata Said Utokami serahkan ke mo, Rabu (7/1).

PN Surabaya, Menurutnya, tinggal menunggu PT AirAsia Indopenetapan kapan nesia dinilai metanggal persidangan DUKA AIRASIA langgar Undang-unini digelar,” ungkap QZ 8501 dang perlindungan Said. konsumen tentang Wakil Panitera (WaHARI KE-11 Perbuatan Melanggar pan) PN Surabaya Soedi Hukum (PMH) pelaku usWibowo mengaku telah meaha dalam undang-undang no nerima gugatan dari YLKI Jatim 8/1999 tentang perlindungan tersebut. Selanjutnya, gugatan k o n s u m e n ( U U P K ) . S e l a i n ini akan langsung diserahkannya itu, dalam gugatannya, YLP- kepada Ketua PN Surabaya Nur KI Jatim menuntut kepada Hakim untuk segera dilakukan A i r A s i a a g a r m e m b a y a r penunjukkan terhadap Ketua pengembalian tiket atau re- Majelis Hakim dan Hakim angfund pada penumpang yang gota. “Bila sudah ditunjuk oleh tertinggal dalam penerban- Ketua PN Ketua Majelis dan gan di 28 Desember 2014 itu. Hakim anggotanya siapa saja, Y L P K I j u g a m e m i n t a a g a r baru penetapan tanggal perAirAsia harus menyampaikan sidangan akan diketahui kapan permohonan maaf secara ter- digelar,” ungkap Soedi Wibowo.

Siapkan Ambulan Untuk memperlancar pengiriman jenazah, Dinkes Jatim instrusikan agar Dinkes di kabupaten/kota di Jatim mengawal korban atau jenezah kecelakaan naas Airasia QZ850. Instruksi tersebut menyusul karena adanya intruksi dari Gubernur Jatim. ‘’Kita diperintahkan untuk membantu korban kecelakaan Airasia QZ850 mulai hari pertama diumumkannya kecelakaan oleh Basarnas,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono menyatakan, sebagai instansi pemerintah Dinkes Jatim bersama dengan Dinkes di kabupaten/kota di Jatim wajib memberikan pertolongan kepada korban Airasia QZ850. Dinkes di kabupaten/kota akan menyiapkan bantuan untuk mempermudah dalam melakukan identivikasi dan pengiriman jenasah ke keluarga korban. Q bed,dna