Harian Bhirawa Edisi 8 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Harga gula impor yang lebih murah menyebabkan pasar lebih melirik gula impor.

Ini sangat berdampak pada angka produksi gula dalam negeri,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Senin Legi, 8 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

8

AGENDA HARI INI

DESEMBER 2014

 Gubernur H Soekarwo -

Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 19.00

Menerima DIPA 2015 dari Presiden di Istana Negara Welcome Dinner PON Remaja di Gedung Negara Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 10.00

Menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Ruang Kertanegara

Ribuan Perusahaan Belum Daftar BPJS Tulungagung, Bhirawa Seribu lebih perusahaan di Kabupaten Tulungagung diduga belum mendaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meski telah beberapa kali disurati perwakilan lembaga asuransi pemerintah yang dulu bernama Jamsostek tersebut.

Kepala BPJS kantor cabang pembantu wilayah Tulungagung Hendro Suprayogi mengungkapkan, dari total 1.800-an unit usaha berskala besar, kecil dan menengah yang beroperasi di Tulungagung, baru 430 perusahaan mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan.

Mayoritas lainnya, kata dia, belum memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. “Sesuai undang-undang, perusahaan ataupun unit usaha dengan tenaga kerja minimal 10 orang atau mampu memberi gaji karyawannya minimal Rp 1 juta per bulan, wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS,” kata Hendro, Minggu (7/12).

Ia menyebut rendahnya kesadaran pengusaha dalam mengasuransikan keselamatan tenaga kerja sebagai faktor utama minimnya angka partisipasi mereka di BPJS. Terbukti dari 430-an perusahaan atau unit usaha yang terdaftar di

 ke halaman 11

Tujuh Tokoh Muhammadiyah Terima UMM Award Malang, Bhirawa Sebanyak tujuh tokoh yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk kepentingan Muhammadiyah menerima Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Award untuk menandai milad emas (ke-50) universitas tersebut, Minggu (7/12).

Ketujuh tokoh tersebut adalah Prof Dr Ahmad Syafii Maarif (Ketua PP Muhammadiyah 19982005), Prof Dr H.A Malik Fadjar (Mantan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama RI), Drs H A Rosyad Sholeh (Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jogjakarta), Ir H.M Dasron Hamid mantan Rektor UMJ).

Selain itu ada juga nama Prof Dr Siti Chamamah Soeratno (Guru Besar UGM dan Ketua PP Aisyiyah periode 2000-2010), Drs Muchlas Abror (Ketua PP Muhammadiyah periode 2005-2010) serta Dra Elyda Jazman (Ketua PP Aisyiyah periode 1985-2000) dan Prof Dr Amien Rais (Tokoh Reformasi).

Rektor UMM Prof Dr Muhadjir Effendy menilai kedelapan tokoh tersebut sangat luar biasa dalam membangun umat dan bangsa dan mereka diyakini mampu menjadi suri tauladan bagi generasi penerus bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, baik pendidikan, sosial politik hingga pemberdayaan perempuan.

“Lebih dari itu, mereka juga layak menjadi model di tengah generasi yang mulai kehilangan panutan. Tak hanya itu, diberikannya award bagi tokoh Muhammadi-

 ke halaman 11

Berinsting Kuat SEBAGAI politisi dan legislator senior, insting Ir Armudji untuk memantau penyimpangan yang dilakukan para birokrat bisa dibilang tajam. Empat ambulans Puskesmas tertangkap Ketua DPRD Surabaya ini dipergunakan tidak sesuai penggunaan.

Armudji menangkap empat ambulans bernopol L 9010 PP, L 9011 TP, L 9016 RP, dan L 9010 RP di halaman gedung DPRD Surabaya Jumat lalu. Armudji ketika itu langsung menemui sopir ambulans. Salah satunya sopir ambulans Puskemas

 ke halaman 11

Transparansi Anggaran Desa, Menteri Marwan Resmikan e-Village Budgeting Banyuwangi, Bhirawa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far mengapresiasi upaya Pemerintah Banyuwangi dalam mendorong transparansi penganggaran dan pelaporan keuangan berbasis online di pemerintahan desa. Langkah ini, kata dia, selaras dengan misi kementerian yang akan meluncurkan

sistem desa online pada 2015.

“Rencananya ada 5.000 desa dan kami prioritaskan di luar Jawa. Karena desa-desa di Jawa sudah maju.

Kalau Bupati Banyuwangi sudah melangkah, ini bagus,” kata Menteri Marwan di sela-sela soft launching sistem e-Village Budgeting di Banyuwangi, Minggu (7/12).

Ia mengawali soft launching den-

gan mengklik login pada laman web Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari.

Marwan telah merancang membuat ruangan khusus di kementerian untuk memonitor lebih detil pola penganggaran keuangan di setiap pemerintahan desa yang telah mengaplikasikan laporan pembukuan on-

 ke halaman 11

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far saat soft launching sistem e-Village Budgeting di Banyuwangi, Minggu (7/12).

Kembali ke KTSP 2006, M Nuh Sebut Langkah Mundur Surabaya Nekat Tetap Gunakan K-13 Dindik, Bhirawa Siapapun yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode lalu, tentu kecewa jika kebijakannya tibatiba dihentikan oleh penggantinya yang baru. Tak terkecuali Mantan Mendikbud M Nuh. Dia menyebut kebijakan menggunakan kembali Kurikulum 2006 adalah langkah mundur.

Menurut Nuh, Kurikulum 2013 (K-13) secara substansi tidak ada masalah. Karena itu, jika ada masalah teknis mestinya mestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan tiba-tiba dihentikan. Apalagi menurut

Nuh, kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), terdapat sejumlah kekurangan. “Secara substansi, KTSP ada kekurangan dan kalau diterapkan lagi, secara teknis juga perlu penyiapan lagi,”

kata Nuh, Minggu (7/12).

Nuh menjelaskan, bukti K-13 tidak ada masalah secara substansi adalah dengan tetap diberlakukannya untuk 6.221 sekolah. Jika ada masalah, kata dia, maka tentu tidak akan dipakai sama sekali. “Karena itu, mestinya tidak langsung ‘dibajak’ dengan dibatasi pada 6.221 sekolah. Melainkan sekolah mana saja yang siap, ya dipersilakan menerapkannya, apakah siap secara mandiri atau siap berdasarkan penilaian pemerintah,” katanya.

 ke halaman 11

Pemprov Akui Tak Tahu Menahu Soal Suap PT MKS dan Fuad Amin Surabaya, Bhirawa Tertangkapnya Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron beberapa hari lalu oleh KPK menguak penyimpangan lainnya dalam perjanjian kerjasama antara BUMD Bangkalan dengan PT Media Karya Sentosa (MKS) dalam pembelian gas di Blok West Madura Offshore (WMO).

Perjanjian kerjasama antara BUMD Bangkalan yang bernama Perusahaan Daerah Sumber Daya

 ke halaman 11

Efisiensi APBD, Dewan Dukung Penuh Kebijakan Gubernur Terkait Tidak Ada Rekrutmen PTT

DPRD Jatim, Bhirawa Larangan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum untuk merekrut atau memperpanjang Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada 2015 mendapat dukungan penuh dari DPRD Jatim. Sebab jumlah PTT di lingkungan Pemprov Jatim saat ini cukup besar dan membebani APBD Jatim.

Di sisi lain dengan besarnya jumlah tenaga kontrak, akan membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengaku dia tidak tahu PNS Pemprov Jatim saat apel pagi. Mulai 2015, pemprov melarang SKPD merpersis berapa jumlah PTT di ekrut dan memperpanjang kontrak tenaga PTT dan BLUD non PNS. Langkah ini

 ke halaman 11

Evaluasi PTT Disinyalir Kental Unsur Like Dislike PROSES evaluasi dan penataan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemprov Jatim, dianggap sebagian tenaga PTT masih sangat kental unsur like and dislike. Untuk itu proses evaluasi PTT diusulkan agar tidak hanya dilakukan oleh atasan PTT, namun perlu dilakukan fit and proper test agar mendapatkan tenaga PTT yang berkualitas.

Salah seorang tenaga PTT dari Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim May Cahyono mengatakan selama ia mendapat kesempatan menjadi tenaga PTT di dua SKPD, ia menilai evaluasi PTT yang dilakukan setiap tahun sangat kental unsur suka dan tidak suka ter-

mendapat dukungan dari DPRD Jatim.

 ke halaman 11

Catatan Perjalanan ke Tiongkok (1-Bersambung)

Di Guangzhou, Puluhan Tahun Jalan Raya Disterilkan dari Motor Bhirawa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti press tour ke Tiongkok yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya mulai Senin (1/12) hingga Kamis (4/12).

Kegiatan ini dibagi dalam dua kelompok. Bhirawa termasuk dalam kelompok pertama. Kota yang dikunjungi adalah Guangzhou.

Khoirul Anam Jabar, Kota Surabaya

Ir Armudji

Sentil..  Plengsengan belum genap dua bulan ambrol  Kebanyakan cari susuk (kembalian)  KMP lakukan bunuh diri politik  Ceritanya pendukung barisan gagal ke parlemen  Tak punya KTP, pendatang belum disanksi  Ditoleransi hingga proyek KTP jalan lagi

Berangkat dari Bandara Internasional Juanda Surabaya, Senin (1/12) rombongan transit ke Hongkong sebelum meneruskan penerbangan ke Kota Guanzhou Tiongkok. Setiba di Bandara Guangzhou, rombongan diantar menuju ke rumah makan untuk makan malam. Nah, sepanjang perjalanan itulah rombongan mendapatkan pemaparan sekilas tentang Kota Guanzhou yang disam-

paikan oleh pemandu dari Tiongkok bernama Awen yang fasih berbahasa Indonesia, meski belum pernah bermukim di Indonesia.

Bahkan dia tahu seluk beluk Indonesia dan mengetahui kota-kota penting di Indonesia.

Seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Jogjakarta, serta kota-kota kecil seperti Sidoarjo, Banyuwangi, dan lain-lainnya.

Sebagai seorang muslim,

choirul anam/bhirawa

Jalan raya di Kota Guangzhou tanpa motor. Kebijakan ini sudah berjalan 15 tahun terakhir. Pemerintah setempat menyediakan bus kota dan kereta bawah tanah untuk transportasi publik.

tentu sangat beruntung karena rombongan juga ditemani oleh tour leader Mohammad

Richard Noor yang taat beragama. Sebagai gambaran, sejak di Bandara Hongkong,

rombongan diajak makan di

 ke halaman 11

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

PKS Bekali Aleg Politik Berbasis Ketahanan Keluarga Surabaya, Bhirawa Banyaknya permasalahan sosial di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan ketahanan keluarga, menjadi perhatian penting Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur. Ujung tombaknya, tentu saja adalah kader dan anggota legislatif perempuan.

Untuk mempertajam daya juang, selama dua hari mereka digembleng dalam acara workshop ketahanan keluarga. Hadir sebagai peserta dari seluruh anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten/kota dan pengurus bidang perempuan DPD PKS se Jawa Timur.

Materi yang diberikan beragam. Mulai dari fiqih dakwah politik perempuan di parlemen, pemetaan issu penting permasalahan perempuan, anak dan keluarga, manajemen advokasi, hingga politik anggaran.

Menurut Dwi Sulistyorini, Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jatim, politik PKS tidak mungkin bisa berlepas diri dari problematika keluarga. “PKS sangat meyakini, salah satu titik kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks yang dihadapi Indonesia adalah dengan membangun ketahanan keluarQ cty ga,”tegasnya, Minggu (7/12).Q

Ulang Tahun, PDAM Gelar Pengajian Pemkot, Bhirawa Tak seperti biasanya, pada hari Minggu kali ini, tak kurang dari 4.000 jamaah berbusana serba putih melimpah ruah, memadati halaman kantor PDAM Surya Sembada Surabaya. Acara pengajian yang digelar PDAM Surya Sembada ini adalah salah satu rangkaian dari perayaan HUT PDAM Surya Sembada yang ke 38. ‘’Dalam merayakan HUT nya PDAM sudah melakukan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat, antara lain adanya kegiatan pengobatan gratis untuk 1.070 peserta, adanya khitanan massal untuk 73 anak, kerja bakti dan donor darah, bakti sosial di Pondok Pesantren Alfitrah dan Liponsos Keputih, memberikan bantuan buku untuk perpustakaan pemkot Surabaya dan diakhiri dengan berdzikir bersama yang dikomandani oleh jamaah Al Khidmah,’’ kata Direktur Operasional, Tatur Jauhari.

Kegiatan-kegiatan sosial tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri pada masyarakat bahwasanya PDAM Surya Sembada ingin selalu memberikan pelayanan yg terbaik pada seluruh warga Q dre surabaya.Q

Senin Legi 8 DESEMBER 2014

Lagi, Proyek Pembangunan Box Culvert Sebabkan 5 Rumah Roboh Surabaya, Bhirawa Proyek pembangunan box culvert sepanjang Jalan Tandes Kidul kembali bermasalah. Pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya ini mengakibatkan lima rumah warga ambrol setelah hujan deras. Ambrolnya kelima rumah ini membuat was-was warga lainnya yang rumahnya sejajar. lantaran akses jalan di depan rumah tersebut sudah terlihat sudah mengkhawatirkan.

Pemilik rumah yang mengalami retak-retak serta menjadi saksi ambrolnya rumah, H Alwi Dahri mengatakan, sampai sekarang dirinya masih belum bisa merinci kerugian-kerugian yang disebabkan pengerjaan box culvert. Akan tetapi, dirinya masih merasa was-was lantaran musim hujan.

“Rabu (3/12) malam saat hujan deras serta lubang yang sudah dikeruk sama mobil berat itu banjir, karena tanah di daerah sini labil besi kanal U tidak bisa menahan. Akhirnya beberapa rumah ambruk,” ceritanya pada Bhirawa, Minggu (7/12) sore.

Ambrolnya lima rumah ini salah satunya disamping persis rumah, masih kata Alwi, saat itu sedang berkumpul bersama keluarga di rumah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh disamping rumahnya. Kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya kerugian-kerugian material.

“Warga yang terkena dampak harus cepat-cepat melaporkan ke PT Waskita Karya agar segera ditindak lanjuti dan diganti rugi. Karena cuaca

Para pengguna jalan menyaksikan rumah roboh akibat pembangunan box culvert di Tandes, Minggu (7/12) hujan ini yang seharusnya selesai akhir Desember ini saya kira akan molor,” imbuhnya.

Dari pantauan Bhirawa, arus lalu lintas terlihat padat merayap. Banyak pengendara motor menyaksikan rumah roboh yang sangat membahayakan dirinya lantaran ber-

dektan dengan lubang yang sudah dikeruk oleh mobil berat dan tidak ada pembatas yang memadai.

Agar tidak membahayakan kendaraan yang lewat di sini, di sekitar jalan yang ambrol tersebut dipasang besi yang bertuliskan Dishub Kota Surabaya. akan tetapi, tetap mem-

geh/bhirawa

bahayakan, apalagi musim hujan kondisi jalan licin lantaran air bercampur dengan lumpur.

“Meski sudah ada pihak kepolisian Tandes yang mengatur lalu lintas, masih bahaya, karena kapan hari ada mobil bermuatan batako masuk Q geh ke lubang galian,” tambahnya.Q

Tahun Depan Ubah 13 UPT Jadi Rumah Sakit Pemprov, Bhirawa Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat Dinkes Jatim akan merubah 13 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) menjadi rumah sakit (RS) di tahun 2015.‘’Kita berupaya agar UPT milik Dinkes Jatim berubah menjadi RS dan Alhamdulliah Gubernur merestui perubahannya,’’ jelas Kepala Dinkes Jatim Harsono.

Harsono mengatakan, pengobtimalan layanan pada fasilitas kesehatan tersebut mutlak harus dilakukan menyusul penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 mendatang. Menurut Harsono UPT yang

tersebar di Jatim saat ini dapat dikatakan layak untuk alih status.

Disamping SDM tenaga medis yang sudah mempunyai kompetensi di bidangnya, proses-proses peralihan juga sudah dilakukan termasuk secara bertahap layanan kesehatan sudah mempunyai Akreditasi.

Tidak itu saja, dikatakannya, UPT yang sudah dikembangkan menjadi rumah sakit nantinya juga akan mengikuti sertifikasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat obtimal.

“Hingga saat ini sudah terdapat 3 UPT dibawah Dinkes Jatim telah dijadikan Rumah Sakit,” ujarnya.

Ketiga layanan kesehatan tersebut

merupakan rumah sakit spesialis, yakni RS Mata Masyarakat Jatim, RS Paru Pemekasan dan RS Paru Madiun.

Rumah Sakit Spesialis tersebut terang Harsono telah diresmikan Gubernur Jatim Soekarwo beberapa waktu yang lalu. Tiga rumah sakit spesialis tersebut diharapkan mampu memperluas dan menambah layanan kesehatan yang ada di Jatim, sehingga promotif menuju preventif bisa berjalan baik.

Kepala Rumah Sakit Mata Masyarakat RSMM Jatim Dyah Wiryastini, mengaku dengan perubahan status dari Balai Pengobatan menjadi rumah sakit menjadikan RSMM dapat berkembang hingga di luar Jatim.

RSMM akan optimis dapat melayani pasien dari Indonesia bagian timur

karena fasilitas dan tenaga kesehatan sangat mendukung. ‘’Kami memiliki tenaga dokter 8 dokter spesialis, 8 dokter umum, 32 perawat dan 38 tenaga non kesehatan, sehingga layak jika RSMM menjadi rujukan banyak pasien,’’ tegasnya.

Sementara itu warga Surabaya, Didik mengaku, gembira jika UPT Dinkes berubah menjadi rumah sakit.

Banyaknya pasien yang berobat di rumah sakit membuat keberadaan balai pengobatan kurang diminati oleh masyarakat. ‘’Kita berharap balai pengobatan atau UPT segera jadi RS karena masyarakat atau pasien tidak pergi ke RS besar seperti RSUD dr Soetomo,’’ Q dna tambahnya.Q

Alumni Diklatpim II Jadi Jembatan Perubahan Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Ahmad Sukardi saat mengharapkan alumni Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II bisa menjadi jembatan terjadinya perubahan yang lebih berarti di tempat kerjanya masing-masing.

“Disamping perubahan diharapkan juga membawa perbaikan dan peningkatan yang signifikan dari apa yang sudah diinisiasi dalam proses belajar,” ungkapnya saat menutup Diklat PIM Tingkat II Provinsi Jatim Angkatan XXXIV Tahun 2014 di Bandiklat Prov. Jatim, Tandes, Surabaya, Jum’at (05/12).

Ia mengatakan, pejabat eselon II berada di tingkat kepemimpinan strategis, yang tugasnya tidak sekedar menerapkan prinsip mengelola organisasi secara normatif dan administratif. Melainkan

Lebih lanjut disampaikan, menghadapi Asean Economic Community (AEC) Tahun 2015, pada tataran makro diperlukan penguatan koordinasi dan sinergitas kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah juga berperan untuk memfasilitasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi meningkatnya daya saing.

“Daya saing yang dimaksud mencakup daya saing SDM secara umum, serta komoditas atau produk yang dihasilkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bandiklat Prov. Jatim Saiful Rachman mengatakan, Diklat PIM II Angkatan XXXIV diselenggarakan selama 92 hari, mulai 13 Agustus – 5 Desember 2014.

Diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari pemerintah provinsi, kabupaten, Q wwn kota, dan pusat.Q

Sekdaprov Jatim, Soekardi (tengah) didampingi Kabandiklat, Saiful Rachman saat menyerahkan ijazah kepada peserta Diklatpim II. Humas pemprov jatim.

trie diana/bhirawa

Unit Gerak Cepat

harus mampu mengoptimalkan dan memperbaiki sistem sehingga dapat mendukung terwujudnya kinerja yang efektif dan efisien.

“Yang terpenting bisa mencipatkan pelayanan publik yang prima dan inovatif,” imbuhnya.

Ditambahkan, seorang pejabat eselon II dituntut mampu menterjemahkan visi misi Kepala Daerah.

Rencana pencapaian tersebut harus dituliskan melalui penetapan target kinerja yang sejalan dengan program prioritas maupun penunjang. Selain itu, juga harus memiliku kepekaan terhadap perkembangan lingkungan strategis, sehingga mampu mengambil langkah yang antisipatif dan efektif.

“Dalam pencapaian hasil ini diperlukan wawasan dan jejaring yang luas,” tukasnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya kini mempunyai delapan unit kendaraan bermotor baru untuk operasional, kendaraan ini difungsikan untuk gerak cepat mengurai kemacetan di perkotaan seperti depan Kebun Binatang Surabaya (KBS), jalan Gubernur Suryo, dan Taman Bungkul.Tampak Kepala unit (Kanit) bidang Pengendalian dan Operasional Dishub Surabaya Agus Hari Ardi dan anggotanya saat berkeliling disimpul-simpul jalan,Minggu (7/12).

wwn/bhirawa

Tim Khusus Satpol PP

Setelah Baca Odong-Odong, Tak Jadi Marah Lantaran Membaca Rompi Terinspirasi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang mengenakan rompi serta motor trail ,Kepala Satpol PP Surabaya membentuk tim khusus untuk monitoring Kota Surabaya dengan nama unik, Odong-odong.

Tim Odong-Odong terdiri sepuluh orang, bertugas menyisir pelanggaran-pelanggaran yang ada di jalur pedestrian dan reklame yang menempel di pohon.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, nama Odong-Odong sengaja dipilih karena tugas mereka selalu berkeliling untuk mencari para pelanggar peraturan daerah (Perda). Tim tersebut berkeliling dengan menggunakan motor.

“Dipilih nama Odong-Odong yang tertulis di rompi tersebut karena selalu ada di setiap

sudut Kota Surabaya. Selain itu, juga membantu pihak kepolisian untuk mengatur Lalin jika terjadi seperti pohon tumbang, kebakaran, serta hal-hal yang lainnya. Dan nama odong-odong kan sudah melekat di Surabaya,” terang Irvan saat ditemui Bhirawa, Jumat (5/12) saat meninjau kerja tim Odfong-odong di jalan Kertajaya yang menangani pohon tumbang akibat hujan lebat.

Meski cuaca hujan, lanjut Irvan, tim Odong-Odong tetap berkeliling untuk memonitoring langsung keadaan yang

ada di Surabaya. dengan bersenjatakan. Alat-alat seperti tang, gunting, karter, dan mesin pemotong ranting pohon berukuran kecil, Tim OdongOdong bertindak langsung lantaran sudah membawa alatalat seperti tukang.

“Dengan cara seperti ini saya kira lebih efisien untuk penegakan Perdanya secara gak langsung. Di Kota Surabaya sendiri juga masih banyak reklame-reklame yang melanggar,” tambahnya.

Tim yang dibentuk Sembilan Oktober lalu itu terdiri atas sebelas anggota beserta komandan tim (Dantim). Yang menjadi komandan tim OdongOdong adalah Marjito alias Markeso, Agus Susilo. Serta anggotanya, Fajar Cristianto, Baidowi, Ardiansyah, Novita

Acharis, Muslimin, Nur Idris, Abdul Hakim, dan Abdul Ghofur. Dalam keseharian, mereka berkeliling ke 17 jalan protokol di Surabaya.

“Kalau menemukan orang yang parkir di trotoar langsung kami tegur,”ungkapnya.

Ada kejadian menarik, masih cerita Markeso, saat itu tim Odong-Odong mengawal kegiatan penertiban PKL. Pada waktu itu, Odong-Odong menyetop salah satu mobil, dan pengendara mobil marah-marah karena alasannya keburu-buru.

“Setelah saya tinggal orang yang marah-marah itu berubah tersenyum karena rompi yang kami kenakan menggunakan nama Odong-Odong.

Selain itu, juga merubah kesan arogan,” cerita Marjito alias Q geh Markeso.Q

SURABAYA

Senin Legi 8 DESEMBER 2014

3

Turunkan Angka TB, Perluas Pengobatan Gratis Pemprov, Bhirawa Tahun 2015 Dinkes Jatim akan memperkuat pengobatan Tubercolusis(TB) gratis ke daerahdaerah. Penguatan ini untuk menurunkan kembali tingkat penderita TB di Jatim.‘’Kita bersama dengan Dinkes kabupaten/kota dan Puskemas akan mencari dan mengobati penderita TB tujuannya agar jumlah penderita TB dapat turun,’ ujar Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

geh/bhirawa

Menko Pohukam Tedjo Edy Purdijatno saat memberikan arahan tentang wawasan kebangsaan di Gedung Srijaya Surabaya, Jumat (5/12) malam.

Lima Relawan Terima Penghargaan Bung Tomo Awards 2014 Surabaya, Bhirawa Ajang Bung Tomo Award (BTA) 2014 mengukuhkan lima relawan sebagai peraih penghargaan. Kelima relawan itu dinilai memiliki jiwa kepahlawanan, kepedulian, terhadap lingkungan sekitar, mampu memberikan semangat juang dan pengorbanan yang tinggi, sehingga kinerjanya mampu memberikan inspirasi dan manfaat bagi masyarakat luas.

Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo serta Ketua Panitia, Bambang Sulistomo mengatakan Bung Tomo Award merupakan ruang apresiasi kepada pribadi yang memiliki semangat patriotisme di bidangnya masing-masing. Konteks perjuangan kini telah beralih, tak lagi perang fisik melainkan memerdekakan dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

“Penghargaan berbagai aspek seperti pendidikan, lingkungan sosial dan budaya sudah banyak namun untuk penghargaan jiwa kepahlawan masih jarang. Alhmdulillah sudah berjalan 4 tahun,” ujar Bambang Sulistomo di malam penganugerahan Bung Tomo Award dan Pemantapan wawasan kebangsaan di Gedung Srijaya Surabaya, Jumat (5/12) malam.

Tercetusnya Bung Tomo Award, Bambang menceritakan bermula dari usulan Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf saat acara halal bi halal dan berbuka puasa bersama dengan veteran dan Ibu Sulistina Su-

tomo (Istri dari Pahlawan Nasional, Bung Tomo) pada tahun 2009. Sedianya acara ini akan dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi namun disebabkan renovasi sehingga dialihkan ke Gedung Srijaya.

“Dulu acara ini digagas oleh Wakil Gubernur Gus Ipul saat acara ramah tamah halal bihalal. Jika di Sumatera Barat ada Bung Hatta Award maka Jawa Timur harusnya juga punya Bung Tomo Award. Saya berterima Kasih Kepada Pemprov yang telah membantu banyak hal,” Ungkapnya dihadapan peserta.

Ketua Dewan Juri, Moh Badarrudin mengungkapkan lima relawan yang mendapatkan Bung Tomo Award ke IV adalah Karjono untuk kategori Sosial. Ia memiliki keterbatasan fisik sebagai tuna netra namun tetap bersemangat berjuang memberi kemanfataan pada orang banyak. Karjono mengajak sesama difabel membangun ekonomi dengan berwira usaha. Kategori Pendidikan diraih oleh Nanik Farida, sebagai aktivis pendidikan yang berhasil mengubah mindset masyarakat Sumenep untuk tak segan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Wiyanto Haditanojo berhasil meraih penghargaan kategori lingkungan hidup. Pria yang dulunya berprofesi sebagai pebisnis ikan hias ini merawat dan memelihara ratusan penyu agar tidak punah. Penyu termasuk binatang langka di dunia. Sementara kategori Seni Budaya diperoleh Soe-

parmin, Ia memiliki sanggar tari Gunung Tambo Lumajang.

Komposisi tariannya lebih banyak terinspirasi dari alam tempatnya hidup. Kemudian mengundang ketertarikan pegiat tari dari negara-negara besar eropa.Terakhir, Mila Machmudah Djambari berhasil menyingkirkan nominator lain.

Mila merupakan pendamping orang terinfeksi HIV/AIDS. Bedanya, Ia juga mendampingi anak-anak yang sengaja ditelantarkan atau ditinggal mati oleh orang tuanya.

Sebelumnya usulan masyarakat yang telah masuk dalam data panitia BTA ini dari banyak daerah di Jatim. Diantaranya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Sumenep, Lamongan, Pasuruan, Kediri, Madiun, Ponorogo, Lumajang, Bondowoso, Jombang, Nganjuk, Tulungagung dan Malang. Namun dari ratusan peserta hanya dipilih lima untuk mendapatkan penghargaan.

Tampak hadir dalam malam penganugerahan Bung Tomo Award, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana (Purn) Tedjo Edy Purdijatno, Penasehat Ahli Panglima TNI Bidang Kesejahteraan Prajurit Dato’ Sri Prof Dr Tahir, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Wakil Walikota Wisnu Sakti, istri Bung Tomo Sulistina dan budayawan nasional Sujiwo Tedjo. Di samping itu, sejumlah pejuang menggunakan seragam veteran juga Q geh ikut meramaikan.Q

Kader UKS memperagakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Harsono mengatakan, sebagai Harsono menuturkan dari jumlah provinsi besar penyebaran penytotal penderita Jatim sebanyak akit di Jatim sangat tinggi hal ini 42.222 orang, 2.342 di antaranya dipengaruhi oleh perilaku hidup merupakan anak-anak. “Dan sesehat masyarakat Jatim belum banyak 1.308 orang meninggal karesemuanya baik. Jika dilihat banna TB ini untuk segala usia,kami yak penyakit yang menjangkiti tangani mencapai 89 persen pada masyarakat disebabkan karena 2013. tahun ini kami tingkatkan rendahnya tindakan preventif jadi 90 persen,” ujarnya. masyarakat.

Kasi Pemberantasan Penyakit ‘’Kebanyakan masyarakat Dinkes Jatim Setyo Budiono malakukan tindakan kuratif menyatakan, penularan penyak(pengobatan) sehingga pencegahit TBC sangat cepat . “Memang annya jarang dilakukan,’katanya. berat menghilangkan penyakit Harsono Lebih lanjut ia mengungapkan, TBC di masyarakat karena selain dari hasil evaluasi Surabaya menjadi kota faktor perilaku, faktor lingkungan turut terbanyak penderita penyakit TB pada mendukung penyebaran dan perkembangtahun 2013 dengan jumlah penderita sebanbiakkan bakteri TBC,” terangnya. yak 4.336 orang.Kemudia disusul KabupatMenurutnya, mudahnya perkembangan en Jember dan Banyuwangi. bakteri TBC disebabkan karena kondisi “Untuk Jember ada 3.104 penderita, selingkungan yang tidak sehat seperti, tidak dang Banyuwangi sebanyak 1.689 penderiadanya cahaya matahari yang masuk ke ta,” kata Harsono. dalam rumah, ruangan atau rumah dalam Harsono menerangkan, Surabaya yang kondisi lembab dan sanitasi atau ventilasi memiliki jumlah penduduk terbesar di JArumah yang buruk. tim menjadi daerah paling rawan TB. Ker“Jika rumah selalu dalam tertutup rapapatan wilayah, kepadatan penduduk, dan at tanpa ada sinar matahari yang masuk buruknya lingkungan, memperburuk maka bakteri akan cepat berkembang,” Q dna keadaan rawan TB. ujarnya.Q

USAID Latih 68 Dosen dari 16 LPTK Dipersiapkan Melatih dan Mendampingi Sekolah di Kabupaten/Kota

Surabaya, Bhirawa USAID PRIORITAS menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih tingkat nasional bagi 68 dosen dari 16 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), mereka dipersiapkan melatih dan mendampingi SD, MI, SMP, dan MTs di setiap kabupaten/kota mitra untuk menjadi Sekolah Praktik yang Baik (SPB) atau good practice school.

Menurut University and Stakeholder Coordinator Specialist USAID PRIORITAS, Ajar Budi Kuncoro, Minggu (7/12), Sekolah praktik yang baik adalah sekolah yang dirancang dan dikembangkan menjadi sekolah yang dapat menjadi contoh yang baik dari segi pembelajaran dan manajemen sekolah.

“Pelibatan para dosen LPTK untuk lebih mendekatkan LPTK sebagai pencetak guru dengan sekolah, dan agar sekolah praktik yang baik dapat menjadi tempat praktik mengajar bagi para mahasiswa calon guru,” jelasnya.

Sedangkan pengembangan SPB merupakan bagian dari program USAID supaya para mahasiswa calon guru dapat

riq/bhirawa

Peserta sedang asyik membuat big book untuk pembelajaran literasi. praktik mengajar di sekolah otentik,” ujarnya. yang telah berhasil dalam Sementara menurut menerapkan pembelajaran Kaprodi Pendidikan Dasar aktif dan manajemen berba- Program Pasca Sarjana Unisis sekolah (MBS). versitas Negeri Semarang Saat mahasiswa LPTK (UNNES), Prof. Dr. Ani menjadi guru nanti, mereka Rusilowati, M.Pd, program sudah mengetahui wujud SPB relevan dengan kepentpraktik bukan teori dan ter- ingan LPTK dalam menyiapbiasa menerapkan pem- kan guru yang berkualitas. belajaran aktif dan MBS. Ia menambahkan, banyak “Para dosen LPTK tersebut manfaat yang diperoleh dari diberikan beberapa materi pelatihan ini karena memdiantaranya tentang pende- bantu dosen dalam merenkatan saintifik dalam pem- canakan pembelajaran terbelajaran, merancang lem- padu. Untuk para guru, pelbar kerja yang mendorong atihan ini akan memudahsiswa berpikir tingkat ting- kan mereka dalam mengi, program membangun gaitkan KD (kompetensi pembiasaan literasi dan dasar) pada pembelajaran Q riq portofolio dalam penilaian tematik.Q

Keberatan Lakukan Sertifikasi Kompetensi Sendiri Pemkab Komitmen Bangkitkan UKS

SMKN 3 Buduran Jadi Andalan

Sejak tahun 1979, kiprah UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kabupaten Sidoarjo, belum bisa mendapatkan prestasi yang menggembirakan dalam LLSS (Lomba Lingkungan Sekolah Sehat), baik tingkat Jawa Timur maupun tingkat Nasional.

Kendati demikian, tidak membuat patah arang. UKS Kabupaten Sidoarjo terus bekerja keras, agar bisa meraih prestasi.

Berkat kerja keras, komitmen dan kekompakan antara pemerintah dan jajaran terkait, pada tahun 2006 akhirnya berhasil meraih prestasi yang cukup menggembirakan bahkan membanggakan. Yakni, juara I Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tahun berikutnya, pada 2007, UKS Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan kembali dengan meraih Juara II Tingkat Nasional yang diwakili TK Al Muslim Kecamatan Waru Sidoarjo dan pada tahun 2008 meraih prestasi kembali menjadi Juara I Jawa Timur yang diwakili oleh oleh SMAN 1 Sidoarjo TP UKS sebagai Sektap Percontohan.

Dan pada tahun 2009, meraih prestasi kembali, kali ini diwakili Hediana Deliana, siswi SD Hang Tuah 10 Juanda, Kecamatan Sedati sebagai Juara I, mendapat penghargaan sebagai ‘Dokter Kecil Award’ tingkat Nasional tahun 2009.

Saat ada program kegiatan Jambore UKS 2010 tingkat Jawa Timur, Sidoarjo kembali menjadi Juara I Lomba Cerdas Cermat TP UKS, Lomba Poster Juara II, Lomba Poster tingkat SMP sebagai Juara II dan Juara III dalam Lomba Tiwisada. Sebagai Juara Percontohan tingkat Nasional dalam LLSS tahun 2011 oleh SD Hang Tuah 10 Juanda, Kecamatan Sedati.

Prestasi demi prestasi dalam LLSS terus berlanjut, tahun 2012 di tingkat Provinsi Jawa Timur masih memborong prestasi, yakni Juara I Lomba Kader Tiwisada, Juara III Lomba KKR SMA/ MA, Juara II Lomba KKR SMP/MTs, dan sebagai Juara II LLSS tingkat Nasional 2012 oleh TK ABA Bebekan, Kec. Taman.

Begitu juga dalam LLSS tahun 2013, SMPN 4 Sidoarjo telah mendapatkan predikat Juara Pertama tingkat Provinsi Jawa Timur, dan dilanjutkan menjadi Juara I dalam LLSS 2013 tingkat Nasional oleh SMPN 4 Sidoarjo.Kali ini, SMKN 3 Sidoarjo menjadi andalan untuk meraih prestasi dalam LLSS tingkat Jawa Timur maupun tingkat Nasional. Itulah harapan Wakil Bupati Sidoarjo MG. Hadi Sutjipto,SH MM saat mendampingi Tim Penilai LLSS tingkat Jawa Timur 2014, keliling dalam melakukan penilaian di SMKN 3 Buduran, Jumat (5/12).

Selain Wakil Bupati Sidoarjo, tim penilai LLSS 2014 juga didampingi oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Usman, M.Kes, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo, Ny. Hj. Nanik Trisnaini, Ketua TP UKS Sidoarjo, Drs. Asrofi, MM, Kepala Dinas

Pendidikan, Drs. Mustain Baladan,M.Pd.I, Camat dan Muspika Buduran serta Kepala SMAN 3 Buduran, Drs. Asmunir, MM beserta seluruh jajarannya.

Wakil Bupati Sidoarjo, H. MG Hadi Sutjipto mengatakan kalau Sidoarjo satu-satunya di Indonesia yang memiliki grand design UKS selama lima tahun. Hal tersebut sebagai wujud komitmen dan keseriusan Pemda Sidoarjo dalam menggiatkan program UKS di wilayahnya.“Lima tahun ini harus kita kawal terus, jangan sampai turun, harus terus naik. Kali ini giliran SMKN 3 Buduran harus juara pertama hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Ketua Tim Penilai Lomba UKS atau LLSS Provinsi Jawa Timur, Susanto mengatakan kalau kedatangannya adalah untuk mengevaluasi program UKS di Kabupaten Sidoarjo. Ia ingin melihat langsung program kerjanya berjalan apa tidak. Selama satu tahun, Sektab UKS melaksanakan program kerjanya dengan baik apa tidak.

Setelah melihat langsung, Eyang Santo (sapaan akrab seharihari_red) merasa kagum dengan UKS di Kabupaten Sidoarjo.

Pejabat Eksekutif, Legislatif maupun pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan ikut peduli terhadap program UKS di wilayahnya.“Terbukti, semua telah mendampingi tim kami, sehingga kami akan sangat mudah untuk melakukan klarifikasi, sesuai apa tidak dengan di lapangan. Kekompakan seperti ini adalah satu-satunya di Jawa Timur,” katanya.

Kepala Sekolah SMKN 3 Buduran, Asmunir juga berkeyakinan menang sebagai juara pertama, karena persiapannya sudah dilakukan cukup lama dan bejalan setiap hari. “Ada penilaian maupun tidak, sekolah kami kegiatannya sudah melakukan proQ ach gram-program UKS,” katanya.Q

Wakil Bupati bersama seluruh timnya, siap diklarifikasi oleh tim LLSS Jatim.

Pemprov, Bhirawa Persaingan tenaga kerja pada momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan semakin berat bagi lulusan SMK. Mulai digelarnya MEA tahun depan membuat lulusan SMK harus mengantongi sertifikat kompetensi selain ijazah dari pemerintah. Sekolah mengaku keberatan menggelar sertifikasi kompetensi sendiri tanpa bantuan pemerintah.

Diungkapkan Agus Budi Santoso, guru SMKN 2 Probolinggo yang baru sajalolos uji kompetensi di UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dinas Pendidikan Jatim, jika teknis sertifikasi diserahkan kepada sekolah, maka satuan pendidikan harus memanggil assesor sesuai

kompetensi yang ada di sekolah. Jumlahnya bisa lebih dari satu karena satu SMK memiliki banyak jurusan.

“Kalau memanggil assesor dari luar, tentu butuh biaya besar,” ujarnya saat ditemui usai mengambil sertifikat kompetensi di UPT PPPK Dindik Jatim, Sabtu (6/12).

Selain asesor, biaya besar juga harus disediakan untuk menyiapkan peralatan uji kompetensi. Sebab, alat-alat yang digunakan untuk uji kompetensi harus sesuai standar nasional. Jika tidak, sekolah tidak dapat menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagaimana UPT PPPK Dindik Jatim yang tahun ini baru menjadi TUK. Padahal, tidak semua sekolah kejuruan memiliki alat yang lengkap.

“Pemakaian alat yang sesuai standar ini dalihnya. Ka-

lau nanti siswa tidak lulus, bukan salah alatnya tapi memang siswanya,” ungkap dia.

Teknis sertifikasi sendiri diserahkan kepada pihak sekolah dan lembaga sertifikasi, baik lembaga sertifikasi profesi (LSP) maupun lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) yang berada di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Meskipun kebijakan ini diakui baik, namun sekolah bakal kesulitan menerapkannya.

Sementara jika diikutkan uji kompetensi ke lembaga swasta, biaya yang dikeluarkan akan leih besar lagi. Guru bidang keahlian las ini menyebutkan, satu orang bisa menghabiskan biaya sekitar Rp 10 juta untuk uji kompetensi di swasta. Nominal itu belum termasuk biaya Q tam akomodasi.Q

Lima Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK 2015 Pemprov, Bhirawa Saat ini, baru lima perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) di Jatim. Sementara masa pengajuan penangguhan UMK hingga 21 Desember 2014.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Edy Purwinarto mengatakan, hingga saat ini sudah ada lima perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tahun 2015. Dua di antaranya perusahaan padat karya di Kabupaten Mojokerto dan satu di Gresik yang mengajukan.“Dua lagi perusahaan dari Sidoarjo,” tuturnya.

Sesuai aturan yang berlaku, batas terakhir bagi perusahaan untuk pengajuan besaran nilai UMK 2015 hingga 21 Desember. Syarat mengajukan penangguhan, diantaranya terdapat adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruh yang juga disertai beberapa administrasi seperti lampiran bukti neraca yang telah diaudit akuntan publik.

Untuk itulah, Pemprov Jatim melalui Disnakertransduk Jatim mengharapkan seluruh perusahaan memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Jika tidak, para pengusaha wajib membayar upah buruh sesuai dengan Peraturan Gubernur Q rac (Pergub) Nomor 72 Tahun 2014.Q

OPINI

4 Tajuk

Administrasi Nikah Online PEMERINTAH Kota Surabaya mulai meng-inisiasi kemudahan administrasi menikah. Yakni, melalui proses on-line, khusus untuk penduduk beragama non-muslim.

Namun sebenarnya, pencatatan nikah on-line juga bisa dilaksanakan oleh KUA (dibawahkan Kementerian Agama, untuk penduduk muslim). Tinggal political will, karena pencatatan dokumen merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang.

Berdasarkan UUNomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Perubahan terhadap UU Nomor 23 tahun 2006), dinyatakan kewajiban pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, kewajiban pemerintah bukan sekadar diatur dalam norma (batang tubuh) UU. Melainkan diatur dalam klausul “menimbang.” Artinya, kewajiban pemerintah itu diakui secara filosofis (melekat sejak awal) sebagai amanat UUD. Termasuk di dalamnya administrasi pernikahan.

Dalam klausul menimbang huruf a, dinyatakan, “ ...pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara... .” Selanjutnya, klausul menimbang juga dipertagas dalam batang tubuh (pasal-pasal) UU Nomor 24 tahun 2013.

Diantaranya pada pasal 8 ayat (1) huruf a, yakni, mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting. Pada pasal 8 ayat (2) secara tekstual dituliskan, “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.”

Terdapat frasa kata “kewajiban” pada pasal tersebut merupakan perintah, bahwa pemerintah harus berinovasi untuk kemudahan dan kelancaran.

Kenyataannya, proses administrasi menikah tidak mudah dan terasa mahal. Karena itu inovasi Pemerintah Kota Surabaya patut diapresiasi dan dilakukan oleh Pemkan dan Pemkot lainnya. Dengan pengurusan administrasi secara on-line, masyarakat tidak perlu mondar-mandir beberapa kali ke kantor Catatan Sipil. Cukup sekali untuk mengembalikan formulir data. Sedangkan proses ritual menikah secara agama merupakan domain tokoh agama.

Tetapi seharusnya, bukan hanya untuk proses nikah di kantor Catatan Sipil (untuk warga non-muslim). Sebenarnya menikah untuk warga muslim bisa pula dilakukan secara online. Toh di tingkat warga (kampung, dusun dan ke-RW-an) terdapat mudin sebagai pembantu pencatat nikah. Dengan demikian pengantin tidak perlu datang ke KUA. Lebih lagi proses akad nikah di KUA sungguh-sungguh tidak perlu.

Berdasar UU Kependudukan, akta nikah merupakan dokumen kependudukan. Sehingga akta nikah wajib diterbitkan lebih cepat, mudah dan lebih murah. Memang tidak sederhana, karena ber-implikasi pada hak waris dan nasib (dan nasab) anak yang dilahirkan. Namun beberapa perbaikan administrasi nikah telah dilakukan. Antaralain oleh MK (Mahkamah Konstitusi), dan Mahkamah Agung (MA) terhadap uji materi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Persyaratan nikah berdasarkan syariat agama adalah: adanya mempelai (laki dan perempuan yang berakal sehat), akad, wali, mahar dan saksi (dua orang laki-laki).

Manakala sudah dipenuhi seluruh persyaratan tersebut, suatu pernikahan dianggap sah, walau tidak tercatat di KUA. Anak yang dilahirkan pun adalah anak sah, bukan anak haram. Di Indonesia, boleh jadi terdapat ribuan anak yang terancam kehilangan hak keperdataan, untuk dinafkahi maupun menerima waris.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga tak sepakat dengan sebutan anak haram maupun, karena kaidah agama mengajarkan setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Beda antara syar’i dengan UU Perkawinan adalah pencatatanya di KUA. Yang sudah dicatat di kua disebut “resmi.” Sedangkan pernikahan menurut syar’i adalah dipenuhinya syarat dan rukun nikah disebut “syah,” dan menjadi bernilai ibadah.

Karena menikah merupakan ibadah, maka mempermudah ke-administrasi-an pernikahan juga merupakan ibadah yang dilakukan oleh pemerintah! 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Interpelasi DPR Mengenai BBM BEBERAPA fraksi di DPR sudah mengakomodir untuk menyatakan hak interpelasi (bertanya) kepada pemerintah.

Sebab, hak interpelasi sebagai salah satu hak yang melekat anggota DPR dan dijamin UUD 45. Semua anggota dewan berhak menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan tentang kebijakan pemerintah. Melalui hak interpelasi (hak bertanya), pemerintah berkesempatan untuk menjelaskan soal kenaikan harga BBM. Sikap beberapa kalangan di DPR tersebut wajar-wajar saja, namun perlu juga memperhatikan beberapa hal seperti kenaikan harga BBM ini memang diputuskan dengan perhitungan demi kepentingan rakyat. Pengalokasian bantuan kepada mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM itu tepat waktu, tepat orang, dan tepat jumlah. Ketiga tidak ada kebocoran dalam pengalokasian dana tersebut, atau lebih jelas lagi tidak ada korupsi.

Terkait hak interpelasi ini diatur dalam UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Dalam pasal 194, hak interpelasi diusulkan paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dokumen yang memuat paling sedikit; (a). materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan (b). alasan permintaan keterangan. Pengajuan interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusannnya diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Saya berharap masalah BBM segera selesai, dan tidak ada yang dirugikan terkait kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan saya juga berharap kebijakan pemerintah membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR sebaiknya mendukung kebijakan pemerintah, demi kesejahteraan masyarakat.

Pribadi Santoso Utomo Perumahan Taman Pagelaran, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Bogor-16610

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Legi, 8 DESEMBER 2014

Wacana Penarikan Dana Pemda di BPD Fed berencana untuk menaikkan suku bunga yang kini 0,25% mengingat ekonomi AS terus membaik.

Hal ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran. Kenaikan suku bunga itu akan terjadi paling cepat pada semester I/2015. CeOleh : pat atau lambat, hal Yeny Oktarina itu akan mendorong per Agustus 2014. Nauang panas di pasar mun, dana pihak ketikeuangan nasional ga (DPK) “hanya” tumbuh 9,32% akan kembali ke AS (sudden redari Rp322,12 triliun menjadi versal).

Rp352,14 triliun pada periode Akibatnya, nilai tukar rupiah yang sama. terancam melemah. Nah, ketika Hal ini menyiratkan pertanda BI menanggapi gejala itu dengan bahwa BPD mengalami kesulitan menaikkan suku bunga acuan BI dalam menghimpun DPK alias Rate di atas posisi sekarang ini likuiditas semakin ketat. Pertum7,5%, likuiditas perbankan akan buhan kredit dan DPK yang tidak makin gersang. Ringkas tutur, seimbang itu mendorong loan to regulator wajib mempertimbangdeposit ratio (LDR) melaju cukup kan ancaman tersebut sebelum signifikan dari 78,47% menjadi melaksanakan penarikan dana 82,07% di tengah rasio LDR yang pemda di BPD. ideal 78-92% sebagaimana diteKetiga, mendorong kenaikan

Baru-baru ini mencuat wacana di permukaan tentang rencana Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) untuk menarik dana menganggur milik pemerintah daerah (pemda) di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Tentu saja rencana itu membuat BPD berkeringat dingin lantaran dapat membuat kering likuiditas. Bagaimana sebaiknya? Rencana bak petir di siang bolong itu bertujuan untuk menarik dana pemda ke pusat untuk dikumpulkan dalam rekening khusus yang bertajuk Treasury Single Account (TSA).

M

elalui sistem ini, saldo kas pemda di BPD yang menganggur alias tidak terpakai akan otomatis masuk ke dalam akun BI demi efisiensi. Berangkat dari realitas yang demikian, setidaknya ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan dalam melaksanakan rencana tersebut.

Pertama, menetapkan kriteria dana menganggur (idle fund).

Menurut Ketua Umum Asosisasi BPD (Asbanda) Eko Budiwiyono, saat ini rata-rata dana pemda yang mengendap di satu BPD bisa mencapai 60% hingga 70% dari total dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki BPD. Bahkan di beberapa BPD tertentu, dana pemda setempat bisa mencapai 80% dari total DPK BPD yang bersangkutan (Harian Kontan, 20 Oktober 2014).

Salah satu topik yang layak dibahas adalah menentukan kriteria dana menganggur misalnya deposito berjangka dan berapa tenor (jangka waktu)-nya. Langkah itu bertujuan final untuk menekan resistensi. Karena selama ini regulator hampir selalu melempar dulu isu ke publik, kemudian baru mengadakan perundingan dengan asosiasi perbankan. Sebagai contoh, ketika pemerintah menyatakan bahwa Bank Mandiri akan melakukan akuisisi terhadap BTN. Pola demikian sudah saatnya diubah dengan berunding dulu dengan asosiasi perbankan.

Kedua, membawa risiko pada likuiditas. Sudah barang tentu rencana itu akan membahayakan likuiditas BPD ke depan, karena saat ini pun BPD sudah mengalami kesulitan likuiditas. Apa buktinya? Memang betul BPD masih mampu meningkatkan penyaluran kredit 14,34% dari Rp252,78 triliun per Agustus 2013 menjadi Rp289,02 triliun

G

Tantangan BPD untuk mampu membuat aset makin berkualitas dengan mengucurkan dana lebih banyak ke kredit produktif, yakni modal kerja dan investasi daripada konsumsi.

Di sisi lain, kini saatnya BPD menggenjot modal lebih tinggi lagi selain dari dana pemda. Modal kuat sebagai elemen penting dalam mewujudkan cita-cita BPD untuk menjadi jawara di daerahnya (regional champion). Oleh karena itu, ketika rencana penarikan dana pemda di BPD itu menjadi kenyataan, BPD tidak akan mengalami risiko likuiditas yang berarti.

tapkan oleh BI. Rasio LDR BPD itu masih lebih rendah daripada rata-rata industri 90,63% per Agustus 2014. Artinya, pengucuran kredit BPD masih terkendali dengan baik. Padahal kedepan hingga 2015, likuiditas perbankan nasional masih terancam kemarau panjang.

Tengok saja, bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed telah memutuskan untuk menghentikan stimulus keuangan ke pasar keuangan setempat. Bahkan, The

modal dari sumber lain. Ratarata dana pemda yang mengendap di satu BPD bisa mencapai 6070% dari total DPK itu sungguh memprihatinkan. Hal itu menunjukkan bahwa BPD bersangkutan tidak mampu memanfaatkan asetnya dengan cantik.

Lihat saja imbal hasil aset (return on assets/ROA) BPD tampak menurun dari 3,27% per Agustus 2013 menjadi 2,69% per Agustus 2014 sekalipun masih di atas ambang batas 1,5%. Namun, hal

itu menunjukkan bahwa kualitas aset (assets quality) menurun.

Bukan hanya itu. Kalau sebagian besar dana menganggur itu milik pemda, itu berarti pemda setempat kurang mampu melakukan pembangunan di daerahnya.

Hal itu ditengarai dengan penyerapan anggaran yang tidak optimal.

Pada umumnya, penyerapan anggaran baru marak pada akhir tahun dan sebagai stimulus untuk mengoptimalkan dana yang ada maka tugas pemerintah pusat untuk mendorong pemda untuk memanfaatkan anggaran seoptimal mungkin. Dengan bahasa lebih bening, bila terdapat dana menganggur yang sedemikian tinggi itu bukan semata-mata kesalahan BPD. Sekaligus hal tersebut sebagai tantangan BPD untuk mampu membuat aset makin berkualitas dengan mengucurkan dana lebih banyak ke kredit produktif, yakni modal kerja dan investasi daripada konsumsi. Di sisi lain, kini saatnya BPD menggenjot modal lebih tinggi lagi selain dari dana pemda.

Modal kuat sebagai elemen penting dalam mewujudkan citacita BPD untuk menjadi jawara di daerahnya (regional champion).

Oleh karena itu, ketika rencana penarikan dana pemda di BPD itu menjadi kenyataan, BPD tidak akan mengalami risiko likuiditas yang berarti.

Keempat , mengerek tingkat efisiensi. Selain itu, BPD pun wajib menaikkan tingkat efisiensi yang tercermin pada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Statistik Perbankan Indonesia, Agustus 2014 yang terbit 16 Oktober 2014 mencatat BOPO BPD menipis dari 71,66% per Agustus 2013 menjadi 77,87% per Agustus 2014 meskipun lebih baik daripada rata-rata industri 76,37%.

Padahal, BPD sudah selayaknya justru mampu menggenjot tingkat efisiensi karena efisiensi tinggi merupakan salah satu kunci dalam memenangi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang efektif akhir 2015. Berbekal aneka pertimbangan demikian, rencana penarikan dana pemda di BPD dapat terlaksana dengan lancar. Namun, likuiditas BPD juga tetap perkasa untuk mampu bersaing dalam era yang sarat persaingan sengit itu.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

Revolusi Mental Perlu Disegerakan

agasan “revolusi mental” yang dipopulerkan Joko Widodo (Jokowi) dan kemudian digunakan sebagai jargon ketika kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 sangat menarik untuk dikaji, melihat selama ini belum ada penjelasan secara komprehensif mengenai frasa tersebut. Gagasan menarik inilah yang kemudian menghipnotis seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti sekaligus mendukung Jokowi menjadi orang nomor wahid di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga terkenal sebagai pemimpin yang bersih, jujur, sederhana, dan merakyat. Oleh karena itu, tidak khayal apabila Jokowi berhasil menduduki jabatan Presiden di Indonesia.

Frasa revolusi mental, diakui maupun tidak telah menyita perhatian banyak orang yang kemudian dipertanyakan oleh mayoritas rakyat Indonesia, baik rakyat desa maupun kota, dari kalangan akademisi maupun non-akademisi, semuanya tertarik untuk mengetahui apa itu revolusi mental.

Bahkan oleh para kalangan akademisi, frasa tersebut kemudian didiskusikan apa makna hakiki yang terkandung di dalamnya.

Pada kesempatan lain, frasa tersebut pun akhirnya mulai terjawab tepatnya pada acara diskusi publik yang membahas tentang frasa “revolusi mental” di Balai Kartini, pada hari Jumat, 17 Oktober 2014 yang dihadiri Jokowi dan Panda Nababan, sedangkan Najwa Syihab sebagai presenternya.

Dalam diskusi tersebut, Panda Nababan, salah satu politisi ulung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan dengan cara pada awalnya memperkenalkan organisai Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK).

Selanjutnya dijelaskan bahwa SRMK itu datang dari jauh, sedangkan dulu, Pak Jokowi adalah orang yang seperti mereka. Namun, dengan tekad yang tinggi

Pak Jokowi mampu Tantangan mengubah hidupnya, Jokowi beliau selalu beruSetelah melihat saha ‘mati-matian’ makna revolusi menhingga sukses sebatal yang disuguhkan gaimana yang kita oleh Pak Jokowi, lihat saat ini. Penafapa yang terlintas di siran itu digunakan benak kita tentu yang oleh Panda untuk berkaitan dengan remenjelaskan makna alisasinya ke depan. revolusi mental yang Bagaimana langkah Oleh: digagas oleh Jokowi.

Jokowi untuk meMuhammad Ali Fuadi Sebab, dulu Pak rekonstruksi karakter Jokowi merupakan bangsa yang sudah bagian dari mereka, sedemikian parah? namun kini mampu menduduki Beliau menjelaskan bahwa langkursi presiden. kah awal yang perlu dibangun Untuk mengetahui informasi adalah melalui jalur pendidikan lebih jelas mengenai makna frasa dan penegakan hukum. Menurutitu, kemudian Jokowi sendiri yang nya, pendidikan harus didesain menyampaikan makna revolusi sebagus mungkin dan berkualitas mental pada acara tersebut. Jokowi secara merata. Sedangkan dalam menjelaskan revolusi mental meruhal penegakan hukum, yang harus pakan sebuah keniscayaan atau kedilakukan adalah menegakkan huharusan, karena dewasa ini rakyat kum dengan tanpa pandang bulu, Indonesia lupa dan tidak sadar karena dewasa ini hukum hanya dengan karakter orisinilnya. Yaitu dijadikan mainan atau “tumpul ke karakter bergotong royong, santun, atas dan lancip ke bawah”. ramah, dan berbudi pekerti. IdealNamun harus disadari bahwa nya, dengan karakter itu bangsa hal itu tidak semudah membalikIndonesia mampu bangkit untuk kan telapak tangan. Yang perlu melawan segala bentuk penjajahan direkonstruksi bukan hanya biagar segera sejahtera. Selain itu, dang pendidikan dan penegakan karakter tersebut adalah modal hukum saja, melainkan masih besar bangsa, yang apabila diinbanyak bidang-bidang yang lain, dahkan oleh seluruh rakyat, maka apalagi sifat atau watak orang Innegeri ini akan berdikari. donesia sudah tidak memiliki arah Perubahan karakter itulah yang jelas. Watak orang Indonesia yang menyebabkan munculnya sudah sangat parah, sangat berpermasalahan seperti praktik beda dengan watak orang yang ada korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara-negara tetangga, sebut (KKN) semakin meningkat. Di sisi saja Vietnam, Singapura, Jepang, lain, karena perubahan karakter Tiongkok, apalagi jika dibandingitu membuat etos kerja lemah, kan dengan orang-orang yang ada ketidakdisiplinan, serta birokradi negara-negara maju Eropa. si yang semakin terdegradasi.

Mochtar Lubis, sastrawan InParahnya, hal itu dibiarkan saja donesia pada 16 April 1977 beroleh para pemimpin mereka sepidato menjelaskan tentang malama ini sehingga mengakar kuat nusia Indonesia yang memiliki 12 pada diri bangsa Indonesia. Hal sifat negatif, di antaranya adalah; itulah yang menjadi kegelisahan feodal (gila hormat), hipokrit (suka Jokowi sehingga memunculkan berpura-pura), suka menyemfrasa revolusi mental. Apabila bunyikan keadaan sebenarnya, terus dibiarkan, kemungkinan dengki, rakus, suka menipu, suka bangsa ini akan segera hancur. menggerutu, boros, tidak bersifat

pekerja keras, suka dengan tahayul, mental lemah, dan tidak bertanggung jawab. Selang lima tahun, beliau ditanya kembali mengenai sifat negatif yang dimiliki oleh orang Indonesia tersebut, apakah tetap konsisten dengan pendapatnya?

Beliau mengatakan bahwa semakin yakin dengan pendapatnya itu.

Sungguh ironis bukan?

Nah, itulah yang harus dihadapi Jokowi ke depan. Watak orang orang Indonesia sudah kian parah, sehingga mengharuskan pemimpin kita untuk bekerja lebih keras. Oleh karena itu, presiden Jokowi harus menciptakan konsep secara lebih matang untuk merekonstruksi karakter parah orang-orang Indonesia yang sudah mendarah daging itu. Revolusi mental harus segera digulirkan sedikit demi sedikit—dari hulu hingga hilir—melihat kondisi dan situasi kehidupan ke depan yang sungguh mencemaskan, apalagi akan ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang segera bergulir tahun 2015 mendatang.

Revolusi mental akan membawa bangsa Indonesia mencapai peradaban yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, kita harus mendukung Pak Jokowi untuk membantu mensukseskan kerja-kerjanya selama lima tahun ke depan untuk mengembalikan karakter bangsa yang sudah punah. Kita harus menjaga keaslian, orisinalitas, dan identitas kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Karena pentingnya hal ini, pemerintah harus selalu konsisten untuk mengembalikan jati diri bangsa sedikit demi sedikit. Dan untuk membantu pemerintah, sebagai warga negara kita harus sadar untuk ikut serta membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Wallahu a’lam bi al-shawab.

Peneliti Muda di Monash Institute; Peneliti di LPM IDEA Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Legi 8 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Ketua Dewan Masih Gunakan Mobdin Lama Gresik, Bhirawa Meski bagian perlengkapan DPRD Gresik, sudah mengurus kelengkapan surat Mobil Dinas (Mobdin) baru jenis Toyota Fortuner warna putih untuk Ketua DPRD Gresik, Ir Abdul Hamid. Namun ketua dewan, masih suka memakai Mobdin lama berjenis Toyota Camry.

Alasan karena baru diperbaikinya dan masih nyaman. ‘’Kabar yang saya terima memang begitu, saya dapat Mobdin baru jenis Toyota Fortuner warna putih. Dan kini surat dan plat nomor masih diurus bagian perlengkapan Sekwan, namun hinggi kini belum selesai karena masih dalam proses. Itu disebabkan, peralihan plat nomor dari Mobdin lama Toyota Camry ke Fortuner butuh waktu. Dan prosesnya agak lama, bila langsung dengan plat nomor yang baru,’’ kata Abdul Hamid kemarin.

Namun kalau boleh memilih Mobdin yang lama. Sebab lebih suka memakai yang lama (Toyota Camry) , meski Mobdin itu telah dipakai dua periode pimpinan dewan dan Abdul Hamid yang ketiga kalinya. Ini disebabkan karena kenyamanan karena sedan dan sekarang kondisinya masih bagus. ‘’Sebab sudah diservis secara keseluruhan, kalau dilihat secara sepintas memang baru tapi kalau dibaca dari tahun yang tertera di plat nomor sudah tak layak dipakai,’’ kata Abdul Hamid.

Sementara Kepala Sub Bagian Perlengkapan Setwan DPRD Gresik, Anang Yohansyah mengatakan, Mobdin baru berjenis Toyota Fortuner sudah datang.

Bahkan, mobdin itu sudah selesai pengurusan surat-suratnya. Pengadaan mobil itu, anggaranya ikut dalam bagian perlengakapan Sekkab Gresik. Dan hingga kini Mobdin lama berjenis Toyota Camry memang belum dilakukan penarikan.

Karena kini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan perlengkapan Pemkab untuk penggunaan Mobdin itu.Q kim

Bila Rp 1,4 T Dibayar Lunas, ARB Akan Putih Bersih Sidoarjo, Bhirawa DPD Golkar Sidoarjo mampu menjaga para pengurusnya untuk tak terlibat dalam kegiatan Munas Golkar tandingan di Jakarta, Minggu (7/12)kemarin, dengan tak satupun pengurus yang hadir dalam Munas yang digagas tim penyelamat Golkar, Pimpinan Agung Laksono itu.

Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Warih Andono, menyatakan dukungan Golkar Sidoarjo hanya pada hasil Munas Golkar di Bali yang memilih aklamasi Aburizal Bakri (ARB) sebagai Ketua Umum saja.

Sejak awal Warih sudah komitmen dengan Munas Bali dibawah ARB, karena Munas ini sah. Sebab diikuti seluruh DPD tingkat Provinsi dan DPD Kabupaten/kota se Indonesia.

Karena itu pihaknya tak berpaling untuk mendatangi Munas yang lain.

Sejauh ini, Warih belum mendengar ada kader atau Pengurus Golkar Sidoarjo yang hadir dalam Munas Golkar tandingan. ‘’Yang penting saya tak pernah memberi mandat kepada siapapun untuk menghadiri Munas tandingan, silakah saja kalau ada yang mau berangkat. Tetapi saya tak

akan pernah menyetujui kehadirannya,’’ tandasnya.

DPP Golkar sudah memberi pesan yang jelas bagi Pengurus Golkar yang hadir di Munas tandingan. Pengurus harus bisa memetakan Munas yang sah dan tak sah. Warih yang hadir dalam Munas di Bali mengatakan, tak pernah ada tekanan untuk memilih aklamasi ARB. Pilihan kepada ARB didasarkan saat Golkar masih butuh pemimpin seperti ARB. Munas di Bali berlangsung demokratis, pengarahan yang dilakukan pimpinan sidang dalam batas wajar. Tak ada pengarahan yang sifatnya untuk menekan peserta mengaklamasikan ARB sebagai ketua umum.

Anggota Fraksi Golkar Sido-

arjo, Choirul Huda, menyatakan, pilihan kepada ARB sebagai ketua umum adalah sangat tepat. Golkar masih butuh figur seperti ARB. Sejauh ini belum ada yang mampu menyaingi ARB, apalagi dalam dinamika politik nasional saat ini. ‘’Karena itu kita harus realistis memilih pemimpin,’’ ucapnya.

Politisi PKB DPRD Sidoarjo yang menolak disebut namanya, ARB akan memiliki resisten sebagai pemimpin karena sejumlah masalah di Lumpur Lapindo Porong. ARB akan bersih bila tanggungan hutang Rp1,4 triliun kepada korban Lapindo itu dibayar semua. ‘’Percayalah ARB akan bersih dengan sendirinya bila Rp1,4 triliun itu dibayar lunas,’’ katanya.

Kini korban menyimpan amarahnya kepada ARB saja, apalagi setelah dia dipilih lagi jadi ketua umum DPP Golkar.

Ini seolah mengejek korban Lapindo. Kemenangan ARB menjadi pukulan telak bagi korban Lumpur Lapindo.

Persoalan Lapindo bagi ARB bukan lingkup persoalan daerah, dinamikanya sudah menasional. Masih banyak korban menderita bahkan meninggal dunia selama 8 tahun Lapindo menerjang warga Porong, Tanggulangin dan Porong.

Apalagi setelah Pemerintah menolak menalangi pembaaran, dan kali ini justru PT Lapindo Brantas melalui PT Minarak lapindo Jaya yang harus menyelesaikan sisa pembayaran itu.Q hds

Jual Sewa Bedak, PKL Benpas Terancam Sanksi

Tak Punya KTP, Pendatang Belum Disanksi Sidoarjo, Bhirawa Operasi yustisi untuk menertibkan administrasi kependudukan bagi pendatang di Kab Sidoarjo, telah dilakukan akhir tahun 2014 ini. Tapi masih bersifat sosialisasi. Karena masih belum ada tindakan atau sanksi, bagi mereka yang tak mempunyai identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Operasi sudah dimulai sejak akhir Bulan November hingga awal Desember ini meliputi sejumlah kecamatan yang dinilai banyak menjadi sasaran pendatang di wilayah Sidoarjo. Seperti Kec Kota Sidoarjo, Sedati, Waru Candi, Gedangan, Tanggulangin, Buduran dan Taman.

Kabid Penyuluhan dan Pengaduan Dispendukcapil Sidoarjo, Drs Oscar Basong Msi menyampaikan, masih belum ada sanksi bagi mereka yang tak mempunyai KTP. Mereka masih diberikan himbauanhimbauan untuk segera mengurusnya. ‘’Karena identitas itu sangat diperlukan, dimanapun mereka berada,’’ jelas Oscar, disela-sela ikut langsung dalam operasi yustisi di Desa Tropodo, Kec Waru, akhir pekan, kemarin.

Himbauan untuk segera mengurus KTP atau identitas dalam operasi yustisi ini, dilakukan Dispendukcapil agar pendatang yang masuk ke Sidoarjo kesannya tak liar atau tak hanya dibiarkan saja.

Para pendatang, juga dihimbau, bila sudah lama tinggal dan bekerja di Sidoarjo, supaya segera mengurus surat kepindahan. Ini sesuai amanat UU administrasi Kependudukan UU Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui dengan UU Nomor 24 tahun 2013.

Untuk mengetahui jumlah dan kondisi pendatang, maka pihak desa diperkenankan untuk mengeluarkan surat keterangan domisili bagi pendatang yang masuk ke wilayahnya. ‘’Kita serahkan pada desa untuk membuatnya agar kondisi pendatang bisa dipantau,’’ terang Oscar.

Dari rekap sementara hasil operasi yustisi itu, pendatang yang masuk ke wilayah Kec Sedati menyusul Kec Taman, dianggap paling banyak. Meski enam wilayah kecamatan lainnya, juga sama-sama sebagai daerah industri. Dimana faktor industri, memang jadi salah satu yang jadi daya tarik pendatang masuk.Q ali

5

kariyadi/bhirawa

Wapres Jusuf Kala dalam kunjungannya ke PG Gempolkrep, Kab Mojokerto.

Wapres JK Disambati APTR Soal Over Stock dan Rendahnya Harga Gula Petani Kab Mojokerto, Bhirawa Kunjungan Wakil Pesiden (Wapres) Jusuf Kala (JK) ke Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, Kab Mojokerto dimanfaatkan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) jadi ajang Curhat.

Dihadapan orang nomor dua di Indonesia itu, APTR meminta JK mencarikan solusi menumpuknya stock gula. Petani tebu juga berharap JK membuat kebijakan mendongkrak harga jual gula yang turun tajam. ‘’Dari total hasil gula petani yang ada di PG. Gempolkrep, hingga kini masih terserap 30% saja, padahal saat ini sudah mau masuk tahun giling baru,’’ keluh H Mubin Ketua APTR PG Gempolkrep usai bertemu JK dalam kunjungan ke PG Gempolkrep.

Soal rendahnya harga jual gula juga menjadi bahan yang dikeluhkan APTR ke JK. Pada saat lelang terakhir di PG Gempolkrep gula petani hanya dihargai Rp7.900 per kilogram. Padahal harga jual gula di pasaan sudah berkiar antara Rp8.500 hingga Rp8.900 per kilogramnya. ‘’Serbuan impor gula rafinasi menjadi penyebab turunnya harga gula. Karena harga gulanya rendah sehingga stock menumpuk,’’ tambah H Mubin lagi.

Dihadapan perwakilan petani tebu, Wapres menjanjikan tahun depan pemerintah akan memberi rekomendasi perusahaan makanan dan minuman impor sendiri gula rafinasi untuk kebutuhan produksi. Dengan pemberian rekomendasi impor sendiri, diharapkan tak ada lagi rembesan gula rafinasi di pasaran. ‘’Dengan kebijakan perusahaan Mamin

(makanan dan minuman) untuk impor sendiri gula rafinasin, dipastikan tak merusak tata niaga gula hasil petani,’’ janji JK. Menurut JK, selama ini perusahaan Mamin membeli dari importir atau pihak ketiga. Sisa stok bisa saja merembes ke pasar lokal. Kondisi ini sangat mengganggu produk gula lokal. ‘’Itu nanti yang akan diatur. Sedangkan untuk membeli gula petani yang sekarang menumpuk, pemerintah akan membuat konsorsium untuk membeli gula petani dengan sistem satu pintu,’’ paparnya.

Sementara untuk memperkuat posisi petani tebu, JK menyarankan agar dalam kemitraan antara APTR dan PG dibentuk pola satu pintu. ‘’Ini untuk menekan disparitas harga gula lokal dengan gula impor. Harga gula impor yang lebih murah menyebabkan pasar lebih melirik gula impor. Ini sangat berdampak pada angka produksi gula dalam negeri,’’ tandasnya.

Proteksi terhadap produk gula lokal, katanya, bisa dilakukan dengan pembatasan impor sesuai kebutuhan. Ketua APTR Gempolkrep, H Mubin menyambut baik dan mengaku lega mendengar rencana pemerintah yang disampaikan JK itu. ‘’Rekomendasi perusahaan Mamin impor sendiri gula rafinasi akan dapat menggairahkan petani tebu. Karena kebijakan impor gula rafinasi yang berlaku saat ini kurang berpihak pada petani tebu, karena cenderung merugikan. Kebijakan itu menyebabkan petani terpukul akibat serbuan gula rafinasi selundupan. Harga lelang gula pabrik juga anjlok,’’ ungkapnya.Q kar

Kota Mojokerto, Bhirawa Sejumlah bedak dagang di area relokasi PKL Alun-alun Kota Mojokerto di Jl Benteng Pancasila (Benpas) berpindahtangan. Satpol PP Kota Mojokerto mencatat, sedikitnya 8 bedak dagang, fasilitas gratis yang diberikan Pemkot Mojokerto seharusnya ditempati PKL terelokasi itu ternyata sudah dijual dan disewakan seharga jutaan rupiah.

Mereka yang terbukti menjual atau menyewakan bedak, Pemkot bakal meberikan sanksi tegas.

Dua opsi yang diambil Pemkot, memberi kesempatan PKL yang memindahtangankan bedak untuk kembali menempati atau mengosongkan paksa bedak dagang yang kini ditempati PKL lain tanpa hak. ‘’Hingga kini kita temukan delapan bedak dagang yang dipindahtangankan,’’ kata Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Imam Susadi, dihubungi , Minggu (7/12) kemarin.

Temuan institusi penegak Perda ini mencengangkan petinggi Pemkot. Karena, bedak dagang di area relokasi PKL Alun-alun di Benpas itu merupakan fasilitas yang harus dimanfaatkan PKL terelokasi sejak Desember 2012 silam itu. ‘’Dari 248 PKL Alun-alun yang direlokasi ke Benpas, saat ini hanya sekitar 180 PKL yang masih aktif berdagang di area relokasi.

Selebihnya ada yang ‘anginanginan’. Tapi bisa dipastikan, delapan bedak dagang pindah tangan. Tak gratis, bedak yang dijual dihargai Rp15 juta, sedang yang disewakan, setahun dipasang harga antara Rp2 juta sampai Rp2,5 juta,’’ ungkap Imam.

Menurut Imam, apa pun alasan PKL memindahtangankan fasilitas daerah itu tak bisa dibenarkan.

Karena, ratusan PKL terelokasi di awal penempatan bedak sudah meneken kesepakatan untuk memanfaatkan fasilitas yang dipinjamkan pemerintah itu. ‘’Antara lain tak boleh

dipindahtangankan. Jika tak lagi menempati, harus dikembalikan ke Pemkot tanpa syarat,’’ imbuhnya.

Sedang aturan penempatan PKL terelokasi, ujar Imam, termaktub dalam Perwali Nomor 19 tahun 2012 tentang Pusat Perdagangan PKL Kota Mojokerto. ‘’Untuk nama 248 PKL terelokasi ditetapkan dalam SK Wali Kota,’’ tukas Imam.

Terhadap PKL yang hengkang dari area relokasi, sebagian besar kini kembali berdagang di sekitar kawasan Alun-alun, Pemkot masih memberi toleransi untuk kembali menempati bedak. ‘’Ada kesempatan untuk kembali ke area relokasi. Tapi kalau ada diantara mereka yang terlanjur memindahtangankan, silahkan selesaikan sendiri urusannya dengan si pembeli atau penyewa. Dan kalau mereka memilih tidak lagi menempati area relokasi, kosongkan dan kembalikan secara resmi ke Pemkot melalui Diskoperindag,’’ ujarnya.

Opsi ini bisa jadi akan mengesampingkan pemidanaan terhadap PKL terelokasi yang nekad menjual atau menyewakan bedak tanpa hak. Namun, jika PKL terelokasi itu tak proaktiv, apa pun alasannya, Pemkot akan mengambil langkah upaya paksa.

Yang kini tengah ditelusuri Pemkot, yakni pihakpihak yang kemungkinan terlibat dalam pemindahtangan bedak itu. ‘’Apakah pengurus paguyuban PKL Alun-alun itu mengetahui atau bahkan memberi sinyal hijau, atau mungkin ada pihak lain yang terlibat, ini yang sedang kita telusuri,’’ pungkasnya.

Salah satu PKL terelokasi yang kini berdagang di selatan Alun-alun mengaku menyewakan bedak dagang sebesar Rp2 juta untuk satu tahun. Alasan ia, karena jatah bedak yang didapat terlalu sempit dan harus behimpitan dengan pedagang lain. ‘’Ya saya akui salah,’’ katanya tanpa membeber lebih jauh ikhwal memindahtangankan bedak.Q kar

Edukasikan Sejarah Ken Dedes Melalui Ludruk Untuk memberikan pesan-pesan pembelajaran sejarah yang menjadi koleksi Museum Negeri Mpu Tantular. Dinas Disbudpar Provinsi Jatim telah memberikan visualisasi yang tepat dan mudah diterima semua masyarakat, yakni dengan media kesenian tradisional Ludruk.

Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jatim, Drs Edi Irianto MM usai membuka pementasan kesenian daerah Ludruk Karya Budaya dari Mojokerto, pada Sabtu (6/12) malam di Halaman Museum Tantular di Jl Raya Buduran Sidoarjo mengatakan, Ludruk juga sebagai media untuk memvisualisasikan cerita atau pesan yang ada pada koleksi museum.

Kali ini Disbudpar Provinsi Jatim telah menggelar salah satu koleksi museum yang master peace yakni patung Pratnya Paramita atau yang lebih dikenal dengan nama Ken Dedes. Ken Dedes ini mem-

punyai cerita yang sangat luar biasa, dari Ken Dedeslah raja-raja di Tanah Jawa ini dilahirkan. ‘’Dia adalah sosok wanita Jawa yang mendapat gelar wanita tercantik di Tlatah Jawa,’’ katanya.

Adapun pesan yang terkandung dalam Pratnya Paramita inilah yang akan disampaikan kepada masyarakat. Karena pesan sejarah atau nilai-nilainya itu bagus.

Makanya dalam memvisualisasikan itu juga harus pada media yang bagus juga, salah satunya Ludruk. Karena ludruk juga merupakan khas kesenian daerah Jatim, makna di dalamnya sangat

luar biasa, disitu ada gerak tarinya, ada dramanya, ada lawakannya termasuk juga ada laganya. ‘’Po-

koknya pementasan ludruk ini paling komplit makna dan adegannya,’’ terang Edi Irianto.

Ken Arok berusaha menarik simpati kepada Ken Dedes.

achmad suprayogi/bhirawa

Ka UPT Museum, Edi Irianto menyerahkan selendang kepada Sinden sebagai simbolis pagelaran Ludruk dimulai.

Sehingga pergelaran ini bisa dijadikan tontonan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, museum harus menjadi wahana tontonan dan tuntunan. Jadi cerita yang bagus harus divisualisasikan dengan media yang bagus pula.

achmad suprayogi/bhirawa

‘’Harapan kami, hasilnya akan menjadikan suatu hiburan yang sangat mendidik bagi masyarakat, dalam rangka menaikkan apresiasi dan pencintraan terhadap Museum Tantular,’’ harap Pak Edi--sapaan akrab sehari-hari.Q ach, adv

JAWA TIMUR

6

Senin Legi 8 DESEMBER 2014

Gaji PNS Tulungagung Tahun 2015 Rp 1,3 T

KILAS JATIM

DPRD Batalkan Kegiatan Luar Kota Situbondo, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, terpaksa membatalkan sejumlah agenda kegiatan di luar kota, dalam waktu dekat ini. Ini menyusul adanya Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). SE dengan Nomor 10 Tahun 2014, tentang Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, melarang aparatur Negara melaksanakan kegiatan di luar kota atau menggunakan fasilitas lain di luar fasilitas sarana milik Pemerintah.

Bahkan SE tersebut juga dipertegas dengan SE Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 November 2014. Menurut Ketua DPRD Situbondo, Basori Shanhaji, pihaknya sebenarnya memiliki dua agenda kegiatan di Bondowoso.

“Namun setelah adanya Surat Ederan tersebut, dua kegiatan tersebut langsung dibatalkan,” aku politisi PKB tersebut.

Basori Shanhaji menambahkan, langkah DPRD ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan. Keputusan pembatalan kegiatan di luar kota ini dilakukan, setelah seluruh pimpinan DPRD melakukan rapat bersama akhir pekan kemarin.

Pernyataan senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD, Zeiniye. Menurut politisi wanita asal PPP ini, Pemerintah Pusat juga melarang melaksanakan kegiatan di hotel maupun tempat lain yang berpotensi menggunakan anggaran daerah.Q awi

Tulungagung, Bhirawa Kendati empat tahun terakhir sudah tidak menerima CPNS baru, belanja pegawai atau aparatur dalam APBD Kabupaten Tulungagung 2015 masih dominan. Bahkan kini besarannya mencapai Rp 1,3 triliun. Lebih besar dari belanja untuk infrastruktur (pelayanan publik).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tulungagung, Gunarto ST MT, pada Bhirawa, Minggu (7/12), mengakui jika belanja tidak langsung (belanja pegawai) komposisinya lebih besar dari belanja langsung (belanja infrastruktur) dalam APBD Tulungagung 2015. "Ini karena jumlah PNS di Tulungagung mencapai 13.932 PNS. Dan 8.000-an diantaranya merupakan guru," ujarnya.

Menurut dia, jika diprosentase belanja pegawai di APBD Tulungagung 2015 mencapai hampir 70%. Sementara sisanya untuk biaya infrastruktur.

“Otomatis dana APBD masih

lebih banyak untuk gaji PNS. Untuk dana pembangunan atau infrastruktur masih minim,” paparnya.

Gunarto yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung ini menjelaskan penurunan untuk pendanaan pembangunan tersebut disebabkan pula oleh tersedotnya dana untuk desa. Yakni alokasi dana alokasi desa (ADD).

Untuk tahun 2015 besaran ADD mencapai Rp 155 miliar.

Meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya Rp 25 miliar.

“Dalam tahun 2015 juga ada penurunan dana proyek untuk pembangunan di Dinas PU,

wed/bhirawa

PNS Pemkab Tulungagung saat mengikuti upacara bendera. Gaji mereka masih dominan dalam APBD Tulungagung 2015.

Bina Marga dan Cipta Karya.

Kalau tahun 2014, Rp 171 miliar, tahun 2015 tinggal Rp 81 miliar,” paparnya lagi.

Namun demikian, lanjut dia, kendati alokasi dana APBD

2015 lebih banyak untuk gaji PNS, sesuai analisa kepegawaian jumlah PNS di Pemkab Tulungagung dinilai masih kurang. "Kekurangannya sebanyak 900-an PNS," terangnya.

Dalam APBD Kabupaten Tulungagung 2015 yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung pada, Sabtu (30/ 11) lalu, disebutkan disisi pendapatan berjumlah Rp 2,029 triliun. Sementara untuk belanja mencapai Rp 2,037 triliun atau defisit Rp 7,699 miliar.

Sebelumnya, anggota Fraksi Semangat Baru DPRD Tulungagung, HR Janta Wiwaha MM juga menyayangkan masih dominannya belanja pegawai dalam APBD 2015. Politisi asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menyatakan biaya langsung di APBD 2015 hanya 30% saja.

Dan yang lebih memprihatinkan lagi, menurut dia, dari total aset yang dimiliki Pemkab Tulungagung sebesar Rp 1,8 triliun, PAD (pendapatan asli daerah) yang didapat hanya Rp 212 miliar saja. "Ini menandakan pengelolaan untuk mendapat PAD yang lebih besar belum optimal," tandasnya.Q wed

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam Biru, AG3967SJ, a/ n. Kawit, Ds. Gedangsewu, Boyolangu-T.Agung No.1859/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2011, AG6862OC, a/n. Faidi Mabrurotul Hasanah, Ds. Jeli, Karangrejo-T.Agung No.1860/IMB/BI-II/2014 bas/bhirawa

HILANG STNK, Mobil Toyota, th. 2006, Abu-abu Metalik, AG8021RP, a/n. Dinkes Kab Tulungagung-T.Agung No.1861/IMB/BI-II/2014

Salah satu bangunan kolam ikan mangkrak di desa Ngringenrejo wilayah kecamatan Kalitidu Bojonegoro.

HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Biru, AG5409TW a/n.

Meirisa Mirasari, Kel. Jepun-T.Agung No.1862/IMB/BI-II/2014

Disnakan Akan Kroscek Bangunan APP Mangkrak

HILANG STNK, Suzuki RC 110, th. 1994, Hitam, AG6836SG, a/n. Edi Sutristiyono, Ds. Ds. Majan, Kedungwaru-T.Agung No.1863/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG4596OD, a/n.

Misini, Ds. Mulyosari, RT 01 RW 03, Pagerwojo-T.Agung No.1864/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO Hilang stnk nopol P 2808 EC, a/n Samsul Arifin S. Pdi, Ds. Sumberejo rw 02/03, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No.1865/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 3504 E, a/n Aguk Siswanto, Kel. Dawuhan rw 02/01, Kec. Kota Situbondo.

No.1866/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 5416 FE, a/n Rohmat Salam, Ds. Curah Jeru rw 11/05, Kec. Panji, Situbondo.

No.1867/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 2813 FF, a/n Ahmat Basori Ds. Sletreng, rw 03/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No.1868/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 4144 G, a/n Moch. Hudhan Wustaqim, Ds. Pokaan, rw 01/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No.1869/IMB/BI-II/2014 Hilang BPKB No. 2020933J, a/n Suwiryono, Ds. Tamansari, rw 01/01, Kec. Kendit, Situbondo.

No.1870/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 6107 FD, a/n Burawi SH.I, Ds. Palangan rw 01/02, Kec. Jangkar, Situbondo.

No.1871/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 2096 EF, a/n Syafi’i, Kel. Mimbaan rw 15/03, Kec. Panji, Situbondo.

No.1872/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 4482 FE, a/n Rendra Trigonco F, Ds. Sumberkolak rw 03/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.1873/IMB/BI-II/2014

rur/bhirawa

Bapak-bapak berdandan ala wanita saat mengikuti jalan sehat dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional.

Bapak-bapak Dandan Ala Wanita, Pemkab Sediakan Ruang Menyusui Jombang, Bhirawa Pentingnya memberikan Air Susu Ibu (ASI) pada bayi hingga usia 2 tahun terus dikampanyekan pemerintah kabupaten Jombang.

Hal itu terlihat saat peringatan Hari Kesehatan Nasional yang digelar Dinas Kesehatan setempat Sabtu (6/12), tidak hanya kalangan kaum hawa, bahkan beberapa laki laki nampak rela berdandan perempuan untuk mengajak kaum ibu memberikan ASInya pada bayi mereka.

“Jangan lupa ya, beri ASI pada bayi jangan hanya susu sapi,” ujar salah satu peserta laki-laki yang berdandan ala perempuan peserta jalan sehat dalam rangka peringatan HKN yang diberangkatkan bupati Nyono Suharli dan Wakil Bupati Hj Mundjidah Wahab di alun-alun Jombang.

Bupati Nyono Suharli mengatakan, sebagai daerah yang dinobatkan sebagai kabupaten ASI pihaknya menargetkan seluruh ibu melahirkan untuk mau menyusui bayi mereka dengan ASI. Target ini dikatakannya harus terus dikampanyekan, “Dari 23 ribu ibu yang melahirkan baru 76 persen yang

menyusui bayi dengan ASI. Karenannya kita terus upayakan dan kampanyekan,”ujarnya ditemui usai jalan sehat.

Di samping kampanye, Bupati Nyono menambahakan pemerintah telah memberikan fasilitas tempat untuk menyusui bagi PNS yang baru melahirkan.” Kita sudah menyediakan pokdok ASI disetiap satker. Ini untuk memberikan kesempatan ibu ibu menyusui bayi mereka, karena ini penting,”imbuhnya didampingi Kepala Dinas Kesehatan Heri Wibowo.

Di samping kampanye ASI, kegiatan jalan sehata HKN itu juga untuk memperingati Hari Korpri, serta Hari AIDS se-dunia. Untuk peserta jalan sehat jumlahnya sekitar 6 ribu.

Mereka memperebutkan hadiah utama berupa sepeda motor. Dinas Kesehatan (Dinskes) juga menggelar bhakti sosial, donor darah, serta pengobatan gratis. Selain itu, juga digelar acara yang bersifat akademik, semisal seminar tentang kesehatan. Puncaknya, panitia akan menggelar resepsi peringatan HKN dipendopo kabupaten.Q rur

Bojonegoro, Bhirawa Belasan bangunan kolam perikanan yang berasal dari progam APP (Anty Proverty Program) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada warga di Kabupaten Bojonegoro di ketahui banyak mangkrak dan tak terawat.

Awalnya progam yang berlangsung sejak tahun 2010 lalu itu rencananya dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan. Program APP di Bidang Perikanan berupa kegiatan budidaya ikan lele yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat pra sejahtera.

Diketahui kolam-kolam yang mangkrak kebanyakan terdapat di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro, di wilayah tersebut terdapat belasan kolam yang tidak difungsikan alias mangkrak. Kolam tersebut milik Siyem, Ma’atun, Demah Wiji, Kamin, Sunawi, Sarjono, Mariyanto, Mat Has, Mariyati, Jairoh dan Bakir.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Bojonegoro melalui Kepala Bidang Perikanan, Imam Suprayogi dikonfirmasi Bhirawa Minggu (7/12) mengaku kecewa atas apa yang dilakukan warga. Sebab bantuan yang bersumber dari APBD tingkat I Provinsi Jawa Timur ini semestinya bisa di manfaat-

kan dengan baik. “Melihat hal itu kita kecewa mas, mestinya progam tersebut bisa berkelanjutan dalam hal pembudiyaan ikan. Sebab progam ini di berikan dengan maksud untuk pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Menurutnya, dari progam itu warga mendapatkan satu paket berupa kolam permanen, bibit, dan mesin pompa air. Mestinya hal itu bisa dimanfaatkan dengan sistem berkelanjutran, dimana warga bisa menikmati hasilnya dan kemudian tetap berlanjut untuk membeli bibit ikan kembali. “Di Kalitidu ada belasan yang mendapatkan progam itu.

Dengan begitu pihaknya akan melakukan korcek lapangan bangunan yang mangkrak,” pungkasnya.

Muslikah salah satu warga Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro mengatakan, atas mangkraknya bangunan tersebut hanya dilaksanakannya sekali panen, dan selanjutnya tidak lanjutkan. “Saya menggunakannya hanya sekali mas, selanjutnya tidak di gunakan. Di awal saya mengalami untung Rp 200 ribu sekali panen. Karena pengeluaran pakan dan pendapatan tidak sesuai akhirnya tidak di teruskan. Selain itu dimusim kemarau kesulitan air, dan akhirnya jadi mangkrak,” ujarnya.Q bas

Gerimis Iringi Jazz Gulung Ombak Banyuwangi Luncuran gerimis tak menyurutkan Kua Etnika pimpinan komposer Djaduk Ferianto menghentak panggung jazz di pesisir pantai Boom.

Berkolaborasi dengan puluhan musisi tradisional perkusi seni kuntulan, Djaduk seolah mendapat suntikan dari langit.

Alunan iramananya kian rancak dan kuat. Sebagai musisi pembuka konser, mungkin ada pesan tersirat dari aksi perdana Djaduk di atas panggung Banyuwangi Beach Jazz yang tahun ini mengambil tema: Gulung Ombak, Jazz Bersemarak.

Butiran air langit yang membasuh tubuh itu bukan penghalang untuk terus menikmati irama jazz yang menggetarkan jiwa.

Usaha Djaduk rupanya ampuh meyakinkan penonton agar bertahan di posisinya. Dengan sorot tatapan ke timur, sebagian penonton tampak menikmati aksi panggung dengan membiarkan gerimis membasahi rambut dan baju yang membalut tubuh.

Tak sedikit pula penonton yang menyingkir mencari peneduh.

"Saya sudah siap payung, jagajaga kalau hujan," kata Imelda, seorang penikmat jazz yang malam itu beruntung membawa

payung. Sambil berpayung ria di bawah rintik gerimis, Imelda berkukuh bertahan di kursinya.

Penampilan perdana nan maksimal Djaduk ini seolah menjawab pertanyaan yang meluncur sore hari sebelum jazz digelar.

Kepada puluhan awak media, ia bakal menyuguhkan gaya bermusik yang beda dengan menonjolkan sisi etnik Banyuwangian.

Djaduk mengaku tak butuh waktu lama menyesuaikan ritme musik tradisional kuntulan. "Cukup satu hari langsung klik. Saya pernah berguru musik di sini.

Jadi saya tahu kekuatan musik Banyuwangi, apalagi kuntulan yang sudah berkembang puluhan tahun lalu," kata Djaduk.

Rintik gerimis berangsur reda setelah Djaduk beres mengawali aksi panggung. Sayangnya Tohpati yang mendapat kesempatan tampil kedua, minim interaksi dan terkesan dingin. Tohpati

gagal melanjutkan semangat Djaduk yang tampil membara buat menggugah nyali penonton. Membawakan tujuh tembang, Tohpati praktis tampil kurang menggigit malam itu. Usai menyudahi tembang pamungkas 'Mahabarata', Tohpati mengakhiri konser dengan berkata: "Selamat malam Banyuwangi."

Untungnya dua komedian, Lis Hartono alias Cak Lontong dan Akbar, membuat suasana mencair usai Tohpati unjuk gigi. Duo komedian ini sengaja diundang sebagai Master of Ceremony sekaligus membanyol. Disela-sela peralihan musisi, mereka saling serang melontarkan banyolan.

Adapun Tri Utami yang tampil bersama Kua Etnika, cukup menghibur hadirin. Enerjik. Kahitna pun menunjukkan bahwa kelompok ini belum mati. Tembang lawas nostalgia berhasil dikemas apik untuk membawa ke masa lalu era 1990an.

Itulah secuil aksi panggung Sabtu malam akhir pekan lalu, Banyuwangi kembali menggeber jazz pantai untuk kali kedua. Musisi legendaris macam Tri Utami, Tohpati, Djaduk Ferianto, Ka-

hitna, dan musisi lokal turut ambil bagian. Mereka saling berkolaborasi dengan musik etnik khas Banyuwangi. Tema Gulung Ombak dipilih karena menyimbolkan kekayaan budaya pesisir Nusantara, Banyuwangi salah satunya.

Budaya pesisir mencerminkan kejujuran identitas, selaras dengan musik jazz itu sendiri. Dimana unsur keterbukaan, kejujuran berekspresi dan keberagaman kerap menjadi energi baru bagi musisi. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan gelaran ini sebagai jembatan menggali kearifan lokal lewat pendekatan musik. "Banyuwangi kaya adat kearifan lokal. Banyuwnagi beach jazz ini salah satu mediasi antara musik modern dengan etnik lokal," kata Bupati Anas.

Selain menambah eksistensi musik khas Banyuwangi, Bupati Anas meyakini gelaran ini memacu geliat roda ekonomi masyarakat, khususnya industri ekonomi kreatif dan pariwisata even.

Karena itu, dia merancang untuk lebih menggencarkan pariwisata even yang terbukti ampuh mendongkrak kesejahteraan masya-

nan/bhirawa

Gelaran Banywangi Beach Jazz Festival 2014, Sabtu (6/11), ditutup oleh penampilan Kahitna. Aksi panggung musik jazz diyakini bisa mendongkrak industri kreatif dan pariwisata even di Banyuwangi. rakat.

Ia pun mengusung para pebisnis nasional untuk ikut menikmati beach jazz tersebut. Kata Anas, menikmati musik sambil menjaring investor. "Musik dan pariwisata bisa menjadi alat menarik wisatawan sekaligus membangun daerah," ia menambahkan.

Dimintai tanggapan, Yovie Widianto, pentolan Kahitna, meya-

kini bahwa Bupati Anas menyimpan kecintaan pada seni. Ia mencotohkan beragam even yang dikemas dalam Banyuwangi Festival ialah bukti darah seni dan pariwisata mengalir dalam tubuh Bupati Anas. "Kala tidak, mungkin jarang menggelar pertunjukkan. Tata kota juga bagus, masyarakatnya ramah, dan pembangunan terus dikebut," kata Yovie.Q nan

JAWA TIMUR

Senin Legi 8 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

Dewan Siapkan Ranperda Tata Ruang Kecamatan Kabupaten Blitar, Bhirawa Dinilai mendesak tahun 2015 mendatang DPRD Kabupaten Blitar akan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) 4 Kecamatan di Kabupaten Blitar. Ketua Badan Pembentuk Perda (Baperda) DPRD Kabupaten Blitar, Chandra Purnama, mengatakan, pada tahun 2015 sejumlah regulasi yang harus dibahas di antaranya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di 4 Kecamatan meliputi Kecamatan Wlingi, Srengat, Lodoyo. “Dan Pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar yang berada di Kecamatan Kanigoro,” kata Candra Purnama.

Lanjut Candra, untuk pembahasan Ranperda RDTRK tersebut menindaklanjuti penetapan Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar. Mengingat Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus ditindak lanjuti dengan pembuatan Perda RDTRK. “Paling tidak dalam jangka waktu tiga puluh enam bulan sejak ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, Ranperda RDTRK sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Bahkan juga sebagai acuan untuk pemberian izin pemanfaatan ruang, terutama Izin Mendirikan Bangunan. “Dengan adanya perda RDTRK seperti di wilayah Kecamatan Kanigoro, proses pembangunan Pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar bisa lebih terarah,” jelasnya lagi.Q htn

Kota Malang Kebagian 14.000 Program Satu M Pohon Malang, Bhirawa Program penananman satu miliar pohon yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, dibagi semua daerah. Kota Malang kebagian menanam 14.000 pohon yang akan disebar di lima kecamatan secara proporsional. Wali kota Malang Muhammad Anton, usai memimpin penanaman pohon di halaman SMA 10, di kawasan Tlogowaru Kota Malang, M inggu (7/12) kemarin, kepada wartawan mengutarakan Pemkot Malang, menyebar 14.000 pohon di lima kecamatan.

Hanya saja, lanjut wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, penanaman pohon tidak bisa dibagi rata, karena tidak semua kecamatan di Kota Malang ini memiliki lahan yang cukup. Di kecamatan Kedungkandang akan mendapat porsi yang paling banyak karena lahannya masih tersedia.

“Kita bertekat setiap jengkal tanah di Kota Malang ini tidak boleh terlepas dari upaya penanaman pohon, ini sangat penting karena setiap pohon yang kita tanam akan menjadi pabrik oksigen, yang sagat dibutuhkan oleh kehidupan manusia,” tutur Abah

Anton.

Makanya, dalam upaya memperbayak penghijauan di Kota Malang ini, pihaknya berharap peran serta masyarakat secara aktif. Bagi masyarakat yang masih memiliki lahan dan siap ditanami dipersilahkan untuk berkomunikasi dengan Dinas Pertanian Kota Malang. “Lahan milik Pemkot sendiri hanya terbatas, karena itu masyarakat yang memiliki lahan lebih, dimohon untuk ditanami juga, sehingga pabrik oksigen di Kota Malang ini semakin banyak,” timpalnya.

Menurut Abah Anton, pena-

mut/bhirawa

Wali kota Malang Muhammad Anton didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Ny. Dewi Farida Anton, saat melakukan penanaman pohon di halaman SMA 10 Malang. naman pohon itu tidak hanya menambah oksigen, tetapi juga mampu menjadi penahan terjadinya longsor. Mengingat beberapa kawasan di Kota Malang ini berada didataran

DPRD Ingatkan Pemkab Siapkan Raperda Pemdes Kab Kediri, Bhirawa Setelah Undang Undang (UU) Desa disahkan oleh Pemerintah Pusat dan ditindak lanjuti oleh Peraturan Pememerintah, DPRD Kabupaten Kediri meminta agar Pemkab Kediri segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemerintah desa (Pemdes).

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Kediri Nur Wakhid mengatakan undang - undang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan bahkan semua pemerintah daerah juga memegang dokumen PP tersebut, "Sehingga Pemerintah daerah bisa langsung mempelajarinya dokumen PP itu , sekaligus bisa membandingkan dengan aturan lama," kata Nur Wakhid pada wartawan.

Menurutnya pembahasan Raperda Desa ini adalah sesuatu yang penting dan sifatnya mendesak, untuk itu pembahasan Raperda Desa ini diharapkan mampu selesai pada pertengan tahun 2015 mendatang. "Karena ditunggu tunggu oleh masyarakat. Salah satunya desa akan menerima dana bantuan, minimal Rp 1 miliar per tahun. Dan kami berharap pada pertengan 2015 ini sudah selesai,” terangnya.Q van

tinggi. Sementara itu Kepala Dinas Petanian Pemkot Malang, Sapto Prapto, menambahkan untuk saat ini Kota Malang kebagian 14.000 bibit pohon, tetapi jika masih kurang bisa mengajukan tampah-

an ke Pemerintah Pusat.

Sedangkan program menanam penghijuan ini, akan terus dilakukan diseluruh kawasan dengan melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk didalamnya TNI dan Polri. Untuk memulai penanaman pohon dilakukan dikawasan SMA 10 ini, dengan menanam 500 bibit, yang dilakukan oleh Wali kota Malang Muhammad Anton, Muspida Kordinator, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan unsur tokoh masyarakat.

Sapto lantas merinci 14.000 pohon yang akan ditanam itu antara lain pohon sirsat sebanyak 2500 batang, bibit nagka sebanyak 1000 batang, bibit jambu merah sebanyak 500 batang, alpokat 2000 batang, sawo kecik 1000 batang, durian 1000 batang. Selain itu ada glodokan tiang 500 batang, tanjung 500 batang kawis 100 batang, metoa 100 batang sengon 2000 batangm mahoni 1500, terembesi 1000 batang, beringin 100 batang, dan pohon kenari 200 batang.Q mut

Mahasiswa Datangi Kantor Dinkes Sampang

BNP2TKI Blusukan ke Lumajang Lumajang, Bhirawa Sebagai langkah antisipasi human trafficking dan mengantisipasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya dari Lumajang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara illegal, Badan Nasional Pemberangkatan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggencarkan sosialisasi dengan turun ke berbagai daerah. ‘’Selama dua hari BNP2TKI blusukan ke berbagai wilayah Kecamatan yang menjadi kantong TKI di Kabupaten Lumajang, dengan melakukan Turba ke Kecamatan Tempursari dan Senduro.’’ jelas Drs Eddy Hozainy Kabag Humas Pemkab Lumajang.

Kegiatan ini digelar dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lumajang.

Selama di Lumajang akhir pekan kemarin BNP2TKI blusukan ke wilayah Kedatangan BNP2TKI untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi kantong TKI. ‘’Harapan, masyarakat bisa mengetahui prosedur pemberangkatan dan penempatan TKI di luar negeri secara procedural,’’ katanya.

Selama ini masih banyak TKI yang keberadaannya ilegal di luar negeri. Ujungujungnya mereka dideportasi kembali ke tanah air tanpa hasil kerja apapun. ‘’Parahnya lagi, ada yang kemudian menjadi korban kasus human traffick.’’ paparnya.Q yat

7

nas/bhirawa

Warga Dusun Durek melakukan kerja bhakti membantu Turman membersihkan material bangunan yang hancur tergerus longsor, Minggu (7/12)

Intensitas Hujan Tinggi, Rumah Ambles Batu, Bhirawa Semakin tingginya intensitas hujan harus mulai diwaspadai warga Kota Batu. Sabtu (6/12) siang, sebuah rumah milik Tumar, 45 th, yang ada di Dusun Durek, Desa Giripurno, Kecamatan Junrejo rusak parah akibat terbawa arus longsor. Meskipun tak ada korban jiwa, tetapi kejadian ini mengakibatkan separuh rumah tersebut hancur dan memaksa penghuninya mengungsi.

Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, pada Sabtu (6/12) di Kota Batu diguyur hujan sejak pagi. Adapun di belakang rumah milik Tumar dekat dengan perengan atau jurang. “Sebenarnya perengan yang ada di sana sudah diplengseng oleh warga. Namun nampaknya plengsengan ini tak dapat mencegah terjadinya longsor,” ujar Kasie Logistik dan Kebencanaan BPBD, Abdul Rochim, Minggu (7/12).

Menurutnya, lamanya hujan yang mengguyur Batu mengakibatkan kondisi tanah menjadi basah dan lunak. Akibatnya, tanah yang ada di belakang rumah Tumar longsor ke bawah. Celakanya, longsor tersebut juga membuat tanah yang ada di rumah milik Tumar ikut ambles. Hal ini membuat separuh rumah tersebut hancur ikut terbawa longsor.

“Rumah Tumar ini berukuran 5x5 meter.

Dan dengan adanya longsor ini membuat 2x2,5 meter dari bangunan rumah ikut hancur. Kini

rumah ini menyisakan ruang tamu dan ruang tengah saja. Sedangkan dapur dan kamar sudah hilang (hancur-red),” jelas Rochim.

Petugas BPBD yang mendatangi lokasi longsor langsung membantu mengevakuasi perabot rumah korban (Turman-red) yang masih terselamatkan. Dan untuk sementara, Turman bersama dua anggota keluarganya yang lain terpaksa diungsikan dan tinggal sementara di rumah tetangganya.

Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta Rupiah. Dan untuk mengantisipasi kejadian serupa, BPBD meminta agar warga meningkatkan kewaspadaannya terutama saat turun hujan.

Kewaspadaan juga harus ditambah untuk tempat hunian yang berada di dekat jurang, ataupun di bawah bukit. “Harus diawasi dan dipastikan bahwa saluran untuk air hujan tidak tersumbat dan bisa dialirkan ke saluran pembuangan yang telah dipersiapkan,” pesan Rochim.

Apalagi saat berita ini ditulis, wilayah Malang Raya kembali diguyur Hujan berkepanjangan. Beberapa daerah rawan bencana harus mendapatkan pengawasan ekstra, baik dari petugas maupun warga masyarakat.

“Beberapa titik yang harus mendapatkan perhatian ekstra itu di antaranya, Payung, Mbrau, Mbrumbung, Toyomerto, Durek, dan Cangar,”pungkas Rochim.Q nas

Sampang, Bhirawa Dana kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk 21 puskesmas di seluruh Kabupaten Sampang, nilainya mencapai Rp37 miliar pada 2014. Besaran dana tersebut diperuntukkan untuk 566.006 orang, namun diduga, dana kapitasi tersebut telah diselewengkan. Karena itu, sejumlah mahasiswa mendatangi Kantor Dinkes Sampang.

Di antaranya untuk pengadaan note book, komputer dan lain-lain. Seperti halnya yang terjadi di Puskesmas Robatal Sampang, yang anggaran belanja note book mencapai Rp59.500.000 juta. Selain itu, belanja jasa pelayanan medis nilainya cukup fantastis, yakni mencapai Rp761.367.600.

"Nilai total dana kapitasi untuk warga miskin di Puskesmas Robatal Sampang mencapai Rp1,2 miliar, belum lagi di 19 Puskesmas lain.

Kami berharap Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pembina dan sekaligus pengawas semua puskesmas yang ada, benar-benar melakukan pengawasan agar program dana kapitasi untuk kesehatan warga miskin di Kabupaten Sampang tepat sasaran," kata Ketua Mahasiswa dan Pemuda Sampang (Himapesa) Samsul Arifin di Kantor

Dinas Kesehatan Sampang, Jumat (5/12).

Menanggapi tudingan itu, Kepala Dinas Kesehatan Sampang dr. Firman Pria Abadi menjelaskan, penggunaan dana kapitasi di kabupaten Sampang sudah ada aturannya. Mulai dari Keppres Nomor 32 Tahun 2014, Permendagri Nomor 928 Tahun 2014, Permenkes, Perda dan Perbub.

"Jadi intinya, secara teknis pelaksanaan penggunaan dana kapitasi di Kabupaten Sampang dibagi menjadi dua jenis. Pertama, sebanyak 60% digunakan untuk belanja jasa pelayanan.

Kedua, sebanyak 40% untuk belanja operasional. Soal penerima sebanyak 566.006 jiwa, yang menentukan pemerintah pusat by name, by address dengan pencairan dananya melalui rekening bank," urainya.

Terkait sejumlah Puskesmas yang diduga telah melakukan penyelewengan penggunaan anggaran kapitasi, hal itu masih butuh dicek kebenarannya. Sebab saat ini, anggaran 2014 masih belum selesai. "Berdasarkan laporan mahasiswa ini, kami pihak dinas dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan langsung pada Puskesmas di Kabupaten Sampang," tegas Firman.Q lis

nurkholis/bhirawa

Mahasiswa saat mendatangi Kantor Dinkes Sampang.

Plengsengan Belum Genap Dua Bulan Ambrol Diduga Pembangunannya Tak Sesuai Bestek Warga Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang telah mempersoalkan Pemerintah Kabupaten Malang. Pasalnya, Bangunan proyek plengsengan di samping kantor Dinas Pengairan, kabupaten setempat, belum genap dua bulan selesai pembangunannya, kini sudah ambrol.

Padahal bangunan itu baru selesai dibangun sekitar 49 hari lalu, namun kini sudah ambrol. Sehingga dengan ambrolnya plengsengan di area Sungai Metro itu, kami menduga adanya penyimpangan pada bestek. “Masak, belum genap dua bulan selesainya bangunan plesengan sudah ambrol,” kata salah satu warga Kepanjen Abdullah Muis, Minggu (7/12), kepada sejumlah wartawan.

Ia juga mengaku, dalam dua Minggu terakhir ini, wilayah Kecamatan Kepanjen terus menerus diguyur hujan lebat, sehingga air sungai meluap hingga menerjang bangunan plesengan yang

dibangun oleh Dinas Pengairan itu sendiri. Namun, meski diguyur hujan dan air sungai meluap, mestinya jika bangunan itu sesuai dengan bestek, maka kemungkinan kecil bisa ambrol.

“Karena bangunan plesengan yang berada di area Sungai Metro dibangun dan diduga tidak sesuai dengan bestek, secara otomatis bangunan plesengan itu tidak memiliki kekuatan yang permanen.

Sehingga ketika air sungai meluap karena diguyur hujan, bangunan itu tidak mampu menahan meluapnya air sungai,” papar Muis.

Saat ini, kata dia, air sungai masih cukup tinggi, sehingga

plengsengan yang baru saja dibangun tersebut rusak tergerus air sungai. Sementara, kerusakan plengsengan tersebut, kami menduga bahwa ukuran besi yang digunakan untuk rangkaian menyanggah bangunan itu kecil. Dan selain ukuran besi untuk menyanggah bangunan itu kecil, hal itu kemungkinan disebabkan kurangnya bahan semen pada bangunan plesengan tersebut.

Ironisnya lagi, tegas Muis, bangunan plesengan itu berada persis disebelah barat kantor Dinas Pengairan. Sehingga kami menduga, jika bangunan plesengan itu diduga terjadi kesalahan bestek.

Untuk itu, kami sebagai masyarakat meminta pada Bupati Malang, agar menindak dengan tegas kepada Kepala Dinas Pengairan.

“Karena dalam pembangunan plesengan tersebut meski tidak membahayakan masyarakat disekitar sungai, namun uang yang di-

gunakan untuk membangunan plesengan tersebut menggunakan APBD. Hal itu sama dengan menggunakan uang rakyat,” pungkasnya.

Secara terpisah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi menyatakan, dengan ambrolnya plesengan di area Sungai Metro itu, yang bertanggungjawab adalah Dinas Pengairan dan rekanan. “Sehingga kami mendesak agar Dinas Pengairan segera untuk memperbaikinya. Dan dirinya juga menduga dalam pembangunan plesengan itu telah menyalahi bestek,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Andi juga mempersoalkan Dinas Pengairan, karena dalam pembangunan plesengan di area Sungai Metro itu tidak terdapat papan nama.

Sehingga mastarakat tidak mengetahui siapa rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Dan jika dalam pembangunan plesengan telah menyalahi aturan,

cyn/bhirawa

Plesengan yang baru selesai dibangun di area Sungai Metro Kepanjen, Kec Kepanjen, Kabupaten Malang terlihat ambrol. maka Komisi D akan memanggil Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang Agus Prayitno, hingga saat ini sulit untuk dimintai konfirmasi

secara langsung. Sehingga hanya dengan pesan singkat melalui short message service (SMS), bahwa bagunan plengsengan di area Sungai Metro itu, proyek dari Balai Besar Wilayah Sungai Surabaya,” terangnya.Q cyn

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Ribuan Pelari Meriahkan Lari Santai Malam Medan, Bhirawa Ribuan pelari memeriahkan lari santai malam yang digelar untuk memperingati Hari HIV/AIDS se-dunia 1 Desember 2014 dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi para peserta yang umumnya kalangan remaja.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Medan, Minggu, mengatakan lari santai yang dilaksanakan pada malam hari ini merupakan suatu tantangan, sebab lari santai biasanya dilaksanakan pada pagi atau sore hari.

"Terlepas dari hal tersebut, kapanpun waktunya, saya sangat mendukung kegiatan yang digelar Fest Team dalam rangka memperingati hari HIV/AIDS, selama kegiatan ini memberikan efek positif bagi generasi muda Kota Medan," katanya.

Lari, kata dia, merupakan olahraga yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali, namun yang terpenting adalah kemauan dan keinginan untuk hidup sehat setiap hari.

Untuk itulah orang nomor satu di Kota Medan ini, berkeinginan menerapkan pola hidup sehat kepada warga Kota Medan dengan mengajak untuk gemar berolahraga.

"Saya juga ingin Kota Medan menjadi kota yang menerapkan pola hidup sehat.

Tentunya ini tidak dapat berjalan jika tidak didukung partisipasi seluruh masyarakat Medan," katanya.

Ia juga mengingatkan para peserta lari santai, agar selalu menjaga kebersihan dan keindahan kota, kebersihan dan keindahan merupakan salah satu program Pemko Medan untuk membuat Kota Medan ke depannya lebih bersih dan asri.

Sementara itu Ketua Panitia Medan Rizky Ais mengemukakan bahwa kegiatan seperti ini baru pertama kali digelar di Kota Medan yang diikuti sekitar 2.000.Q ant

Senin Legi 8 DESEMBER 2014

Api PON Remaja I Diambil dari Kayangan Surabaya, Bhirawa Kabupaten Bojonegoro menjadi bagian sejarah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I, sebab api PON diambil dari Taman Wisata Kayangan Api di Hutan Kayangan Api, Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro Jatim Minggu (7/12).

Prosesi pelaksanaan pengambilan api abadi dilokasi tersebut sangat sakral, karena warga mempercayai api tersebut hanya boleh diambil jika ada upacara penting seperti yang telah dilakukan pada

masa lalu, seperti upacara Jumenengan Ngarsodalem Hamengkubuwana X. Prosesi pengambilan api dilakukan oleh juru kunci setempat, setelah membacakan doa, ia menyulutkan tempat api pon ke

api abadi kemudian diserahkan kepada Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hatono.

Setelah itu diserah terimakan ke Wakil Ketua III Pengurus Besar (PB) PON Remaja, Sucipto. Selanjutnya, obor dibawa ke Surabaya menggunakan mobil pick up, dengan diiringi sejumlah atlet balap sepeda.

Usai prosesi upacara, Setyo mengaku sanggat bangga karena api untuk PON Remaja diambil dari daerahnya. Ini sekaligus menjadi sejarah kedua karena api abadi digu-

nakan untuk menyalakan obor PON XV 2000 Jawa Timur juga diambil dari Kayangan Api. "Api di Kayangan Api ini sudah ada sejak kerajaan Majapahit," kata Setyo.

Ia berharap api yang dibawa ke Surabaya itu bisa menjadi simbol sportifitas dan memacu semangat para atlet terutama Jatim untuk bisa mencetak prestasi. "Khusus Jawa Timur semoga bisa menjadi juara umum," ucap Setyo dihadapan perwakilan atlet yang hadir dalam penyulutan obor PON Remaja.

Perbasasi Perjuangkan Softball Masuk Porda 2018

Bali Kirim Delapan Atlet ke Cirebon Badung, Bhirawa Pengurus Kabupaten Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Badung, Bali mengirim sebanyak delapan atlet terbaiknya untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Bulutangkis A-Prime, di Cerebon, Jawa Barat, 9-14 Desember 2014.

"Delapan pebulutangis dari PB Mangupura yang diturunkan dikategori beregu campuran itu menjadi duta Bali dalam ajang tersebut," kata Ketua Umum Pengkab PBSI Badung, A.A Ngurah Rai Yuda Darma saat melepas atletnya di GOR Satria Mandala Bhakti, Kerobokan, Badung, Minggu.

Ia menuturkan bahwa delapaan pebulutangkis yang dikirim dalam ajang tersebut yakni Yaskurata, Gari, Bryan, Arya, Deby, Bintang, Diah, dan Suksma Ningrum.

Rai Yuda Darma menambahkan bahwa dalam pertandingan itu tidak menurunkan dua pemain andalannya yakni, Deya Saraswati yang dikirim untuk mengikuti PON Remaja, di Surabaya, Jawa Timur dan Ayu Gary yang juga mengikuti berbagai kejuaraan bersama Jarum Kudus.

"Pebulutangkis yang dikirim dalam ajang tersevut merupakan kolaborasi antara pemain junior dan senior untuk menguji kemampuan teknik maupun fisik sebelum mereka terjun di Porprov Bali 2015 nanti," ujarnya.

Untuk target perolehan medali, kata dia, tidak menargetkan perolehan medali karena persiapan atlet dilakukan selama dua minggu.

"Walaupun begitu, tim tetap akan berjuang maksimal untuk bisa mencapai babak utama," katanya.

Ia menambahkan bahwa PB Mangupura yang bermaterikan pebulutangkis andalan Kabupaten Badung itu telah diseleksi melalui kejuaraan Mangupura Cup 2014 untuk dipersiapkan ke Porprov Bali.Q ant

Sepanjang Bojonegoro-Surabaya, ribuan warga dan anakanak sekolah begitu antusias saat menyambut rombongan pembawa api PON, dengan semangat mereka mengibarkan bendera merah putih.

Sekadar informasi, PON Remaja I 2014 Jawa Timur berlangsung 9-15 Desember 2014.

Even pertama kali ini mempertandingkan 15 cabang olahraga (cabor). Rencananya, pembukaan digelar di DBL Arena Surabaya pada 9 Desember mendatang. Q wwn

ramadlan/bhirawa

Menpora Imam Nahrowi saat ikut nonton bareng Turnamen Futsal se Jatim yang digelar GP Ansor Jombang di GOR merdeka Jombang.

Nonton Bareng Futsal Ansor Cup se-Jatim

Menpora: Agendakan Futsal Masuk Liga Nasional Jombang, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrowi berjanji akan membuat olahraga Futsal menjadi agenda nasional dan masuk Liga Nasional. Hal ini dikatakan Imam saat hadir pada Turnament Futsal yang digelar GP Ansor Jombang di GOR Merdeka, Sabtu (6/ 11) malam. “ Kedepan saya juga kepingin Futsal bisa seperti sepakbola pada umumnya, bisa besar.

Dan saya sangat sejutu nantinya Futsal bisa diagendakan pada Liga Nasional sehingga semua akan terlibat,”ujarnya Menpora mengatakan.

Sebagai Menteri pemuda dan olahraga, kedatangannya pada turnamen Futsal untuk memberikan semangat atas peran pemuda mengalakkan olahraga.” Ini untuk pertama kalinya saya menghadiri turnament Futsal.

Saya berharap even seperti yang digelar Ansor Jombang ini bisa berjalan dan muncul disemua daerah,”ujarnya seraya mengatakan bagi dirinya, olah raga Futsal adalah solusi bagai masyarakat yang kangen akan prestasi olahraga.

Imam mengatakan dengan olahraga, semacam futsal ini, pihaknya berharap muncul sportifitas, kejujuran para pemuda yang gemar berolah raga. Karena dikatakannya, pemuda harus hadir dimasyarakat yang mendambakan prestasi dalam bidang olahraga. “Peran pemuda didorong semaksimal mungkin untuk bisa menjawab kebutuhan

masyarakat, saya berharap turnement futsal seperti yan digelar Ansor ini bisa muncul diberbagai daerah,”imbuh Alumni IAIN Surabaya ini menambahakan.

Untuk mewadahi kegiatan pemuda dan meningkatkan olahraga ini, Menpora mengaku telah mencanangkan untuk memperbanyak lapangan sepakbola. Salah satu kebijakan itu dikatakannya adalah satu desa satu lapangan.” Dengan adanya satu lapangan satu desa, olahraga akan semakin berkembang dimasyarakat,”ujar Imam mengatakan.

Dalam kunjungannnya di arena tournament futsal Ansor Cup kemarin, Menpora menandai dengan menendang bola. Hampir selama 15 menit Menpora bersama Wakil Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab,dan beberapa pengurus PC NU Jombang juga menyaksikan jalannya pertandingan Sementara itu, turnament futsal yang digelar GP Ansor Jombang di GOR Merdeka diikuti sebanyak 64 tim Futsal se Jawa Timur tersebut. Turnamen digelar 5-7 Desember telah dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Nyono Suharli. “ Olah raga di Kabupaten Jombang khususnya olah raga yang di sukai masyarakat kedepan harus meningkat, seiring dengan peningkatan anggaran dari APBD, semoga dengan peningkatan anggaran ini dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi olah raga Jombang,” kata Bupati yang didampingi Wakil Bupati, Sekda, serta Forpimda kabupaten jombang,”ujar bupati mengatakan.Q rur

Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan fokus memperjuangkan olahraga tersebut dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Daerah XVI/ 2018 di Kabupaten Pinrang, Sulsel.

Sekretaris Umum Perbasasi Sulsel Guntur di Makassar, Minggu, mengatakan telah melakukan konsolidasi dengan sejumlah pengcab yang selama ini tidak aktif untuk kembali bergerak sehingga bisa memenuhi persyaratan sofbol dipertandingkan di Porda 2018.

"Untuk meloloskan sofbol ke Porda harus memenuhi persyaratan minimal memiliki tujuh kepengurasan aktif. Kami sudah bergerak untuk kembali menyusun kepenguran yang lalu serta membentuk pengcab baru di sejumlah daerah," jelasnya.

Sejauh ini, kata dia, hanya dua pengcab yang masih aktif yakni Kabupaten Bone dan Makassar. Sementara lainnya seperti pengca perbasasi Sengkang, Pangkep, Luwu Utara, Luwu Timur dan Gowa sudah vakum sejak beberapa tahun terakhir.

Selain itu, pihaknya juga telah menerima usulan pembentukan pengcab dari beberapa daerah seperti Kabupaten Palopo dan tentu Pinrang selaku tuan rumah Porda 2018.

"Kami akan membentuk

kepengurus dibeberapa daerah termasuk Pinrang selaku tuan rumah. Kabupaten Pinrang juga memiliki banyak atlet sofbol termasuk adik wakil Bupati Pinrang," katanya.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir, sebelumnya telah mendorong pengprov Perbasasi Sulsel lebih serius mempersiapkan diri jika ingin cabang sofbol dipertandingkan pada ajang olahraga terbesar se-Sulsel tersebut.

Menurut dia, Perbasasi Sulsel harus kembali mengorganisasi kepengurusan di daeah sehingga bisa memenuhi persyaratan dipertandingkan di Porda 2014.

"Sofbol itu terakhir dipertandingkan pada Porda Bone 2006. Artinya cabang ini bisa langsung dipertandingkan asal memenuhi persyaratan minimal memiliki tujuh kepengurusan aktif di daerah," jelasnya.

Selain meng-aktifkan kembali kepengurusan yang sempat vakum, Pengprov Perbasasi Sulsel juga harus lebih intens melakukan lobi terhadap pihak penyelenggara dalam hal ini Kabupaten Pinrang.

"Selain aturan minimal memiliki tujuh pengurus cabang, juga harus mendapat persetujuan dari pihak penyelenggara Pinrang. Kita tentu mendukung jika sofbol kembali masuk sebagai salah satu cabang di Porda," ujarnya.Q ant

ist

Perbasasi Sulsel fokus memperjuangkan olahraga tersebut dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Daerah XVI/2018.

Zainul Arifin Melenggang Pimpin KONI Kota Batu Badung Raih Juara Umum Shorinji Bali Open Kota Batu, bhirawa Menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Direktur PDAM, Zainul Arifin mendapat posisi baru sebagai Ketua KONI Kota Batu. Jinung sapaan akrab Zainul Arifin terpilih sebagai Ketua KONI menggantikan Eddy Rumpoko dalam Musyawarah Olah Raga Tingkat Kota (Musyorkot) di Villa Tuti, Sabtu (6/12).

Zainul Arifin terpilih melalui aklmasi menyusul mundurnya Slamet Muchsin dari pencalonan. Dengan adanya calon tunggal tersebut, peserta Musyorkot yang terdiri dari 29 Cabor akhirnya sepakat menetapkan Jinung sebagai Ketua.

Usai terpilih, Jinung mengatakan bahwa dirinya akan melaksanakan amanah memimpin KONI periode 2014-2018 sebaik mungkin.

Mantan Sekretaris PSSI itu mengaku belum bisa banyak berkomentar, termasuk siapa saja yang akan masuk dalam gerbong kepengurusannya. "Tim formatur kan belum terbentuk dan Musyorkot baru selesai," ungkapnya.

Menurut Jinung, banyak hal yang harus dikerjakan ke depan, terutama dalam pembinaan atlet. Apalagi pengurus baru harus segera mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Porprov 2015 yang akan ber-

langsung di Banyuwangi.

Ditambahkan, potensi atlet Kota Batu tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Hal ini ditunjukkan dengan prestasi Kota Batu selalu mendapatkan medali dan berada di papan tengah dalam perolehan medali Porprov. Sejumlah cabor yang selalu menorehkan prestasi, seperti karate, tinju dan balap sepeda.

"Banyak atlet kota Batu yang berbakat, dengan memolesnya melalui pelatihan dan pembinaan yang terencana dan terprogram, maka prestasinya akan moncer," tandas Jinung.Q sup

Denpasar, Bhirawa Tim kempo Kabupaten Badung A, Bali, berhasil meraih juara umum dalam Shorinji Kempo Bali Open 2014 di GOR Lila Bhuana Denpasar, Minggu, dengan menyabet delapan medali emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Sementara itu, peringkat kedua diraih tim kempo Kota Denpasar dengan perolehan empat emas, satu perak, tiga perunggu, dan posisi ketiga disabet tim Buleleng A (tiga emas, lima perak, dan tujuh perunggu).

"Saya ucapkan selamat kepada tim kempo Badung A yang berhasil meraih juara umum," kata Ketua Harian Pengprov Perkemi Bali Fredrik Billy di Denpasar.

Pihaknya mengharapkan tim kempo dari daerah diharaapkan tidak putus asa dan tereus berlatih sehingga dapat bersaing diajang yang sama tahun berikutnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi bagi tim yang menjuarai anag tersebut dapat memberi

kontribusi untuk Bali dalam kejuaraan tingkat nasional.

"Kejuaraan ini juga bertujuan untuk merekrut kenshi terbaik untuk dipromosikan ke Pelatprov kempo Bali," kataanya.

Kejuaraan tersebut juga termasuk program invitasi cabang unggulan KONI Denpasar yang ditutup pada hari ini (7/12).

Dalam pertandingan tersebut, tim kempo Badung A sukses meraih delapan medali emas diantaranya diperoleh oleh I Nyoman Sudarmawan (Randori Putra, 65 kilogram), Nina Noviana (Randori Putri, 45 kilogram), Kadek Sukrawan berpasangan dengan Gede Santiada (dinomor embu pasangan putra II Kyu).

Kemudian, perolehan medali emas tim Badung diraih oleh Yeristus Varis Mardi dinomor embu pasangan putra I KYU dan Erasmus Naris Fenda (embu pasangan putra I KYU).

Selain itu, dinomor embu beregu campuran tim kempo Badung A juga meraih nilai

tertinggi yakni 280.00 poin.

Untuk tim kempo Denpasar yang hanya mampu meraih empat medali emas yakni A.A Istri Dharma Mega Kelakan dengan Nisrina Nur Afifa (dinomor embu pasangan putri I KYU). Kemudian, dinomor embu beregu putra Denpasar meraih 279.50 poin.

Sementara itu, tim Buleleng A sendiri meraih tiga medali emas melalui Ketut Adi Ardipa S (randori putra 55 kilogram) dan Luh Vio Ovaliani berpasangan dengan Putu Julian Krisnanti (embu pasangan putri II KYU) dengan poin 282.50.

Dari daerah lain yang menyabet medali emas yakni Hengki Setyawan asal Gianyar (randori putra 50 kilogram), Gede Oka Sukayana (Karangasem, randori putra 60 kilogram), Shinta Devi (Gianyar, randori putri 50 kilogram), Irma Yunita (Lombok Tengah, randori putri 55 kilogram), dan Windhi Piniasari (Karangasem, randori putri 80 kilogram).Q ant

NASIONAL-POLITIK

Senin Legi 8 DESEMBER 2014

9

Warga Jatim Sangat Respon Publikasi dan Promosi Museum Program, kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur yang dikemas dalam ‘Publikasi dan Promosi Museum’ keliling daerah, utamanya di Jawa Timur terus berjalan baik.

Ka UPT Museum Edi Irianto saat memaparkan masalah museum Tantular.

KILAS NASIONAL

Perkuat Perbatasan Butuh Koordinasi Empat Menteri

Menurut Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular Drs. Edi Irianto, MM mengatakan apa yang telah dilakukan selama keliling daerah telah mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Beberapa sekolah ada yang responnya melihat dulu, atau survei dulu ke Museum Tantular yang ada di Jl. Raya Buduran ini.

“Ada juga yang tanpa survey, tetapi langsung daftar ingin mengajak siswa-siswinya langsung berkunjung,” katanya.

Terakhir program ‘Publikasi dan Promosi Museum’ telah dilakukan dengan Dinas Pendi-

dikan Kabupaten Madiun, pada 4 Desember 2014 lalu. Menurutnya, respon peserta juga sangat baik. Kebetulan di Madiun juga akan diakan kegiatan Festival Gelang-gelang, yaitu mengenang sejarah, kerajaan yang ada di Madiun.

Mereka sangat menyambut baik kegiatan seperti ini, informasinya sangat penting sekali. Karena di Madiun sedang digagas pembuatan museum daerah, makanya mereka para peserta yang terdiri para guru sejarah setingkat SD hingga SMA sangat antusias sekali.

Kegiatan yang dilakukan di

Jayapura, Bhirawa Legislator DPR Papua (DPRP) berharap PT Freeport Indonesia juga memperhatikan aspek kesehatan masyarakat di pedalaman Mimika, bukan hanya di daerah perkotaan Timika.“Kami harapkan itu karena Freeport sudah lama beroperasi di Timika, tetapi sampai sekarang 41 kampung di wilayah pedalaman Mimika yang belum tersentuh pelayanan kesehatan dan Freeport pun belum menyentuhnya,” kata Anggota DPRP Ruben Magai, di Jayapura, Minggu.

Ruben mengatakan, Freeport sudah lama mengeruk hasil kekayaan alam di Kabupaten Mimika, yakni emas, perak, dan tembaga, sehingga semestinya juga memperhatikan warga yang berdomisili di Timika, baik mereka yang berada di kota maupun di daerah pedalaman.

Memang Freeport sudah perhatikan masyarakat dari aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi baru sebatas warga di kawasan perkotaan Timika. Oleh karena itu, sebanyak 41 kampung di Kabupaten Mimika hingga kini belum mendapat layanan kesehatan secara baik, namun Freeport belum sepenuh hati memberikan apa yang menjadi hak masyarakat Mimika, sehingga masih ada warga yang terabaikan dari aspek Q ant kesehatan dan pendidikan.Q

Gedung Serba Guna Dinas Pendidikan, Jl. Raya Tiron No. 87 Kec. Nglames, Kab. Madiun tersebut sangat tepat sekali. Walaupun belum ada museum, tetapi di sana gerakan untuk mencintai museum itu sangat luar biasa. Karena sudah terbentuk siswa-siswa yang

terhimpun pada pecinta, atau peduli pada cagar budaya.

“Mereka punya kegaitan, dahulu pernah kehutan Kedungbrubus dan menemukan beberapa cagar budaya dan fosil-fosil yang dilaporkan kepada kita, Disbudpar Jatim,” Q ach,adv jelas Edi Irianto.Q

KMP Lakukan Bunuh Diri Politik PAN Cenderung Dukung Perppu Pilkada

Yogyakarta, Bhirawa Pemerintahan Presien Joko Widodo perlu mengkoordinasikan empat kementerian untuk memperkuat wilayah perbatasan sebagai halaman depan Indonesia, kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia Jawahir Thontowi.

“Empat kementerian yang perlu bekerja bersama yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertahanan,” kata Jawahir di Yogyakarta, Minggu (7/12) kemarin.

Menurut dia, empat kementerian tersebut harus berkomitmen menghindari ego sektoral dalam penuntasan persoalan perbatasan. Sebab, seluruhnya memiliki tugas yang saling terkait untuk mengurai problem perbatasam mulai aspek pertahanan, keamanan, kesejahteraan, Q ant dan soal akses atau infrastruktur.Q

Freeport Diminta Peduli Pedalaman Mimika

Peserta, Guru di Madiun yang antusias mengikuti program ‘Publikasi dan Promosi Museum’.

Jakarta, Bhirawa Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai Koalisi Merah Putih (KMP) telah melakukan bunuh diri politik karena menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

why/bhirawa

Penasihat ahli Panglima TNI Bidang Kesejahteraan Prof Dr Tahir MBA dan moderator Dr Tjandra Sridjaya P, SH, MH saat berdiskusi dengan peserta.

Dorong Dunia Usaha Perkuat Ketahanan Nasional Surabaya, Bhirawa Kalangan dunia usaha diminta untuk ikut serta berperan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini utamanya dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahtearaan yang merata. Peran tersebut dianggap sangat berkaitan erat dalam menciptakan ketahanan nasional.

“Persoalan kemiskinan dan kesejaharaan sangat mempengaruhi ketahanan nasional,” tutur Penasihat Ahli Panglima TNI Bidang Ksejehateraan Prof Dr Tahir MBA saat menjadi narasumber dalam acara Anugearh Bung Tomo IV, Jumat (5/12) yang lalu.

Lebih lanjut menurut Tahir, konflik sosial dan kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat acap dipicu oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial.

“Oleh karena itu, sebagai

pengusaha tentu wajib berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan,” tambah Tahir.

Peran itu, tegas Tahir bahkan merupakan kewajiban bagi pengusaha.

“Kita sudah banyak untung dari masyarakat, tentu wajar bahkan wajib kalau keuntungan kita kembalikan ke masyarakat,” jelas Tahir.

Dalam acara yang dihadiri ratusan pengusaha dan tokoh masyarakat uni, Tahir mengingatkan agar tidak ada diskriminasi antara pengusaha pribumi dan nonpribumi.

Menurut Tahir, nilai nasionalisme seseorang bukan dilihat dari warna kulitnya tetapi dilihat dari apa yang dilakukannya untuk Indonesia.

Pemilik Bank Mayapada ini menilai bahwa masih sering ada sikap keraguan terhadap nasionalisme warna Indonesia keturunan Tionghoa.

“Jangan panggil lagi kami warga Tionghoa, tapi panggilah kami warga Inodenaisa,” tegas Tahir yang disambut aplaus segenap hadira.

Sebelumnya, Menkopolhukam dan HAM Laksama (TNI) Tedjo Edhy Purdijatno mengingatkan agar semua pihak ikut menciptakan stabilitas politik nasional.

Bangsa ini sedang memulai pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Jokowi-JK, oleh karena itu Lanjut Tedjo butuh dukungan agar programprogram yang digagas untuk kesejahteraan rakyat bisa segera terwujudkan.

“Kalau di gedung dewan masih serieng eker-ekeran biarkan saja, dikalangan masyarakat hendaklah kondusif dan kerja keras,” pinta Menkopolhukam dan HAM yang juga politisi Partai Nasdem Q why ini.Q

“Golkar, PKS Gerindra, PAN, sebagian PPP yang tergabung dalam KMP tidak pantas ikut berkompetisi dalam pilkada secara langsung yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2015,” kata Pangi Syarwi di Jakarta, Minggu (7/12) kemarin.

Pangi mengatakan KMP seharusnya malu dan tahu diri karena sudah menolak Perppu Pilkada kalau nanti partai di KMP ikut dalam kontestasi Pilkada langsung.

Dia menilai KMP mencoba mengebiri dan mengembosi suara rakyat dan mematikan kran partisipasi politik rakyat dengan menolak pilkada langsung sehingga prasyarat pilar demokrasi tidak terpenuhi seperti instrumen partisipasi rakyat.

“Apabila nanti Perppu disahkan, siap- siap Golkar, Gerindra dan PKS termasuk PAN dan seterusnya ditinggalkan oleh rakyat sebab partai tersebut terlanjur memenggal pelibatan partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan politik,” ujarnya.

Menurut dia masyarakat masih menunggu dan ber-

harap sikap politik Gerindra, PPP dan PKS untuk kembali pada khittah demokrasi yaitu mendukung perppu pilkada langsung.

Selain itu dirinya tidak meragukan soliditas Demokrat mendukung perppu pilkada karena kader Demokrat tidak ingin mempermalukan Ketua Umum Demokrat SBY. “Namun kita salut dan bangga kalau nanti partai PAN dan Demokrat konsisten mendukung perppu pilkada langsung. Demokrat punya peran sentral dan menjadi elite penentu dalam rangka meloloskan perppu pilkada langsung,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad H Wibowo menegaskan partainya cenderung mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Masih ada dua pandangan di PAN terhadap Perppu (Pilkada) namun sepertinya sekarang lebih cenderung ke arah mendukung,” kata Dradjad dalam pesan Blackberry di Jakarta, Q ant Minggu (7/12).Q

PGN Siap Perbanyak SPBG Jakarta, Bhirawa PT PGN Tbk siap memperbanyak penyediaan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG untuk mendukung program pemerintah mengonversi BBM transportasi ke BBG. Juru Bicara PGN Irwan Andri Atmanto di Jakarta, Minggu (7/ 12) kemarin mengatakan, pi-

haknya optimis konversi BBG akan berkembang menyusul kenaikan harga BBM pada 18 November 2014.“Kenaikan harga BBM akan membuat konsumen melirik BBG,” katanya.

Menurut dia, saat ini, harga BBG hanya Rp3.100 per liter setara premium (LSP).

Sementara, harga BBM jenis pre-

mium bersubsidi sudah Rp8.500 per liter dan solar Rp7.500 per liter.

“Dengan selisih harga BBG yang cukup jauh dibanding BBM subsidi apalagi nonsubsidi, tentunya BBG menjadi energi alternatif bagi masyarakat,” katanya.

Irwan menambahkan, PGN melakukan dua cara untuk memperbanyak SPBG.

Pertama, dengan membangun sendiri SPBG baik dengan skema pipa (online) maupun sistem bergerak (mobile refuelling unit/MRU).

Saat ini, PGN memiliki tujuh SPBG yang terdiri atas tiga “online” di Ketapang, Bekasi, dan Bogor serta empat MRU di Monas, Waduk Pluit, Q ant Cawang, dan Cengkareng.Q

antara foto

Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komarudin (tengah) didampingi Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo (kiri) dan Plt Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Hakim Kamaludin memberikan keterangan terkait pelaksanaan Munas Golkar Jakarta di Jakarta, Minggu (7/12). Ketua Fraksi Golkar menyebut Munas Golkar Jakarta yang diprakarsai oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar berjalan inkonstitusional karena tidak sesuai aturan partai.

Target Capaian Pamsimas hingga 2016

Buka Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi 11 Juta Jiwa Masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban bisa mengakses pelayanan air minum dan sanitasi pada Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) KemenPU-Pera.

Pamsimas sejak 2008 hingga 2016 akan memenuhi akses aman air minum dan sanitasi layak untuk 11 juta jiwa. Pencapaian tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi.

Serta prasarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat perdesaan.

“Pamsimas bertujuan meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah perdesaan dan peri-urban.

Pamsimas juga jadi cikal bakal penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pada waktunya nanti, bisa mencapai target

Millennium Development Goals (MDGs) bidang air minum dan sanitasi. Melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat,” papar Dirjen CiptaKarya KemenPUPera Imam S Ernawi pada pembukaan Rakornas Program Pamsimas II - 2014 di Bali, kemarin.

Dengan tema “Menuju akses aman air minum dan sanitasi yang layak 100% tahun 2019 untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan”.

Menurut Ernawi, Pamsimas tahap I pada 20082012, lebih dari 6 juta jiwa di 6.865 desa tersebar di 110 kabupa ten/kota di 15 pro-

vinsi, telah menda patkan akses aman air minum dan sanitasi yang layak. Sedang Pamsimas tahap II pada 2013-2016 untuk menunjang pengembangan permukiman yang berkelanjutan di 219 kabu paten/kota yg tersebar di 32 provinsi.

Tahun 2014 ini merupakan tahun kedua implementasi program Pamsimas II yang dilaksanakan sejak 2013 hingga 2016. Pada 2014 program ini sedang dilaksanakan di 1.455 desa yang tersebar di 218 kabupaten/kota.

“Pencapaian bidang air minum dan sanitasi pada periode 2010-2014 sudah cukup berhasil. Data 2013 dari BPS menunjukkan 67,7% penduduk telah mendapat layanan air minum layak.

Baik perpipaan maupun non perpipaan. Sementara untuk pencapa ian di sektor sanitasi 2013 sebesar 59,7%.

Meskipun pencapaian sedikit

antara foto

Warga mencuci pakaian di pinggir kali di kawasan Teluk Naga, Tangerang, Banten, Minggu (7/12). Minimnya fasilitas air bersih di kawasan tersebut menyebabkan warga terpaksa mencuci dengan air kali yang tercemar limbah rumah tangga.

dibawah target MDGs 2014 yakni baru 68,87% untuk air minum dan sanitasi 62,4%.

Tetapi pemerintah optimis dapat mencapai target MDGs, dengan meningkatkan kerja keras kita, “ ujar optimis Ernawi.

Ditekankan, aspek yang lebih penting dari pelaksanaan Pamsimas, yaitu komitmen untuk penanganan pasca dan perluasan program pelaya nan air minum dan sanitasi. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) 2015-2019 pada Rencana Kerja Pemda (RKPD) dan APBD. Komitmen Pemda akan mendukung tercapainya Universal Access 100% layanan air minum dan sanitasi layak pada 2019 sesuai amanat RP JMN Q ira 2015-2019.Q

EKONOMI - BISNIS

10

Senin Legi 8 DESEMBER 2014

Bawa Sapi Madura ke Tingkat Nasional

Dari 100 Sapi, Baru Tujuh yang Memenuhi Standar Nasional Unit pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Jatim yang ada di Pamekasan, Madura terus berupaya melangsungkan pemilihan dan menyeleksi bibit unggulan agar bisa menghasilkan sapi unggulan yang bisa membawa nama Sapi Madura siap ke tingkat nasional.

Kepala Dinas Peternakan, Ir Maskur MM mengatakan, seluruh sapi Madura yang murni akan melalui proses seleksi dan mengambil sari yang terbaik.

“Awalnya sudah dimulai tahun 2010 dengan menyeleksi 100 ekor sapi, dan dipilih yang bobot dan besarnya sesuai standar nasional,” katanya, Minggu (7/12).

Dijelaskannya, dari ratusan ekor sapi Madura ini akan dijaring menjadi 12 ekor. Kemudian sapi-sapi ini akan diberikan treatment khusus di UPT Pamekasan. Hasil karantina ini diajukan ke Jakarta dan terpilihlah 7 ekor sapi yang memenuhi standar nasional. “Yang sudah memenuhi standar ini secara otomatis akan diakui secara interna-

sional,” paparnya.

Sementara pada tahun 2014 juga sudah ada 20 ekor sapi Madura yang disiapkan untuk menjadi sapi unggulan. Sapi ini memiliki panjang badan dan tinggi pundak yang sudah diakui secara nasional.

Nantinya sapi-sapi unggulan ini akan diambil bibitnya dan dikembangkan ke berbagai daerah. Karena saat ini sudah banyak daerah yang memesan bibit unggul sapi Madura. Sebut saja lembaga-lembaga nasional seperti Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, BBIB Lembang, BBIB Pelaihari yang sudah memesan bibit ber SNI ini untuk mengembangkannya di luar Madura.

Sementara itu, Kepala Seksi Kawasan dan Pembibitan Disnak Jatim, Nur Ismanto menjelaskan, untuk tahun 2015 dinas peternakan memiliki 3.152 sapi Madura pejantan dan sekitar 3.500 sapi betina ber SNI yang siap dikirim keluar Jatim untuk dikembangkan.

“Harapannya memang Sapi Madura akan seperti Sapi Bali yang bisa setingkat nasional.

Walaupun kelak sapinya dipelihara di Aceh, namanya sapi tersebut tetap sapi Madura. Tiap tahun juga akan ada supply demand bibit,” katanya.

Nantinya daerah yang membutuhkan ini diwajibkan membuat surat rekomendasi. Bibit sapi ini hanya untuk pengembangan bukan untuk pemotongan. “Nanti ada MoU antara kedua belah pihak agar sapi-sapi ini tidak untuk dipotong,” katanya.

Upaya penyeleksian bibit ini mengacu pada kejadian sebelum-

UPT Dinas Peternakan Jatim terus berupaya agar sapi Madura tingkat nasional.

rac/bhirawa

nya, banyak sapi Indonesia yang diselundupkan ke Malaysia lewat Entikong. “Di sana banyak sapi Indonesia yang diklaim sapi Malaysia. Karenanya sapi Madura ini di daftarkan di Sumberdaya Genetic Hewan (SDGH),

Supaya tidak diakui daerah lain,” tandasnya.

Diungkapkannya, saat ini sudah ada beberapa daerah yang menyatakan berminat terhadap Bibit sapi Madura berkualitas ini. Di antaranya, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Timur, Kalimantan selatan, Sumatera juga Riau dan Jambi. Antok mengakui jika masalah sapi nasional masih dikuasai Sapi Bali. Meski kebutuhan daging sebenarnya bukan Q rac pada masalah jenis sapinya.Q

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH bersalaman dengan Jusuf Kalla Wapres RI di P3GI, Kota Pasuruan.

Wali Kota Pasuruan Sambut Rombongan Wapres RI ke P3GI JK Minta Agar P3GI Diambil Alih Pemerintah

Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) di Jalan Pahlawan, Kota Pasuruan, Sabtu (6/12). Dalam kunjungan singkat itu, Jusuf Kalla didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf.

Kedatangan rombongan Jusuf Kalla, disambut langsung oleh Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH, Sekda Kota Pasuruan, Drs Bahrul Ulum, MM, Plt Direktur P3GI, Tri Antarti beserta jajarannya.

Kedatangan rombongan Wapres sekitar pukul 11.30 WIB ini langsung melakukan peninjauan ke laboratorium yang dimiliki P3GI. Wali Kota Pasuruan H Hasani SH saat berdialog singkat dengan Jusuf Kalla mengatakan Jusuf Kalla ingin agar hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian P3GI Pasuru-

Wali Kota Pasuruan berbincangbincang dengan Wagub Jatim H Saifullah Yusuf. an diambil alih oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar industri gula di Indonesia lebih baik.

“Intinya tadi, Bapak Jusuf Kalla akan fokus untuk menghidupkan kembali Pusat Penelitian P3GI. Beliau berharap, agar P3GI terus melakukan penelitian sehingga bisa meningkatkan produktifitas lebih baik. Dan P3GI ini akan dan diambil alih oleh Kementrian Pertanian,” kata H Hasani usai mendampingi Jusuf Kalla.

Hingga saat ini, status P3GI dianggap tidak tepat, karena dana yang dikucurkan untuk revitalisasi industri gula tidak pernah dapat diakses P3GI. Jusuf Kalla sempat terkejut

Wali Kota Pasuruan (kanan tiga) berbincang-bincang dengan Plt Direktur P3GI, Tri Antarti beserta jajarannya.

lantaran P3GI milik swasta dan bukan BUMN. Meki demikian, pihak pemerintah optimis dengan pogram 110 yaitu 1 hektar lahan menghasilkan 100 ton tebu dengan tingkat rendemen 10 persen.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH mengungkapkan hal yang sama. Jika Jusuf Kalla akan fokus untuk menghidupkan kembali Pusat Penelitian P3GI tentu akan berpengaruh pada warga Kota Pasuruan.

“Yang penting untuk kepentingan masyarakat. Jika P3GI hidup kembali, otomastis semuanya itu berpengaruh pada warga Kota PasuruQ adv an,” papar H Hasani SH.Q

Wali Kota Pasuruan (kanan tiga) saat mendampingi Jusuf Kalla Wapres RI.

iib/bhirawa

Wapres Jusuf Kalla didampingi Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf meninjau PG Gempolkrep Mojokerto. Dalam kesempatan tersebut JK menegasan pemerintah bakal membangun 10 PG baru.

Wapres Akan Bangun 10 PG Baru di Jatim Pemprov, Bhirawa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menjanjikan pemerintah bakal membangun pabrik gula (PG) baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi impor gula dan menggantikan pabrik-pabrik yang telah tua dan terus menurun kemampuan produksinya.

“Selama ini kebutuhan gula mencapai empat juta ton, sementara kemampuan produksi hanya 2,5 juta ton, sehingga impor gula tidak bisa terhindarkan.

Untuk itu, pemerintah akan membangun 10 pabrik gula baru,” kata Jusuf Kalla saat meninjau PG Gempolkrep, Gedeg, Mojokerto, didampingi Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, Sabtu (6/12) siang, Menurut JK, dengan dibangunnya 10 PG baru, pemerintah menargetkan dapat memproduksi gula mencapai 100 ton per hektar dengan rendemen 10 persen. Dengan jumlah itu diharapkan, tak hanya kesejahteraan petani tebu yang semakin baik, tetapi juga kemajuan pabrik-pabrik gula, serta terjaganya pasokan dan daya beli masyarakat terhadap gula.

“Pabrik gula yang punya rendemen gula sampai 8 persen dan revitalisasinya sudah dijalankan, terus dilanjutkan saja. Namun yang rendemennya di bawah 6-7 persen, sebaiknya membangun pabrik gula yang baru,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PTPN X Subiyono menjelaskan, PG Gempolkrep yang didirikan sejak 1912 ini kapasitasnya mencapai 6.500 ton tebu per hari

(TCD). Tahun 2014, tebu yang digiling 991.516,30 ton dari areal tebu seluas 12.182,48 ha, sedikit menurun dibanding tahun lalu mencapai 1.086.849,90 ton, sedangkan rendemen mencapai 7,86 persen.

Hal ini meningkat dibanding tahun lalu 7,20 persen. Produksi gula tahun ini mencapai 77.581,60 ton sedikit menurun dari tahun lalu mencapai 77.939,00 ton. Sedangkan tahun 2015, dari luas 12.167 hektar akan menghasilkan tebu 1,072,500,00 ton dengan rendemen 8,35 persen, diperkirakan akan menghasilkan gula 89.711,25 ton Lanjutnya, tahun 2014 PG Gempolkrep yang merupakan salah satu unit usaha PT Perkebunan Nusantara X ini sudah mendapat dua sertifikasi halal dari MUI Jatim. Dua sertifikasi yaitu sertifikasi sistem manajemen mutu dan sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Sementara sertifikasi yang masih dalam proses adalah sistem managemen lingkungan ISO 14001:2004 dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Ketua Himpunan Petani Tebu Rakyat Gempolkrep, H Mubin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan keluhan dan berharap supaya dalam jangka

pendek gula di PG Gempolkrep bisa terserap semua. Karena selama musim giling 2014 hanya menyerap sekitar 30 persen.

“Setiap tahun gula kita laku tapi telalu lambat, di PG Gempolkrep giling 45 ribu kuintal per 15 hari, selama 11 periode. Saya khawatir musim giling 2015 tidak bisa beroperasi karena gula petani masih menumpuk di pabrik gula,” ujarnya.

Selain kendala pasar tidak ada yang membeli, juga karena pengaruh gula rafinasi dengan harga Rp6.500 sedangkan petani dijual dengan harga Rp7.900 padahal idealnya Rp8.500. Hal itu disebabkan tenaga kerja yang masih mahal karena belum mekanisasi.

“Kalau mekanisasi dibebakan pada petani terus terang belum mampu, tapi kalau ada kemitraan dengan cara bagi hasil, misalnya petani menyediakan traktor, sedangkan prasarana disediakan oleh PTPN atau PG,” ujarnya.

Menanggapi masalah itu, Wapres berjanji akan membentuk konsorsium. Karena, kalau satu pintu harga tidak mungkin jatuh, akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pembatasan impor juga akan disesuakan dengan kebutuhan dalam negeri, jika kebutuhan 4,5 ton, sementara hasil produksi 2,5 ton berarti hanya perlu impor 2 ton. Untuk makanan/minuman tahun depan akan diberi rekomendasi supaya melakukan impor sendiri sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada rembesan gula rafinaQ iib, ma si ke pasar umum.Q

Gandeng Pemkab Tuban, BI Jatim Kembangkan Sapi Potong Surabaya, Bhirawa Bank Indonesia( Bi) Jatim bersama Pemkab Tuban melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) untuk Pengembangan Klaster Sapi di Kabupaten Tuban.MoU ditandatangani oleh Bupati Tuban, Fathul Huda, dan Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur, Soekowardojo. Selain kedua pihak tersebut, pihak yang turut menandatangani nota kesepahaman diantaranya Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban, dan General Manager PT. Holcim Indonesia Tbk. Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga daging sapi yang cukup berfluktuasi dan tergolong dalam komoditas volatile foods. Selain itu, pengembangan klaster di sektor pertanian dalam arti luas tersebut merupakan komponen penting untuk mendukung upaya ketahanan pangan, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kepala Kantor Koordinator Bank Indonesia Wilayah Jawa, Dwi Pranoto dalam sambutannya menyampaikan latar belakang pemilihan Kabupaten Tuban sebagai lokasi klaster sapi potong Bank Indonesia. Salah satunya didasari oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang komoditas/produk jasa unggulan daerah, yang menyebutkan bahwa sapi potong merupakan salah satu dari lima komoditas unggul potensial di Kabupaten Tuban. Dari sisi dukungan pemerintah kabupaten, upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini sejalan dengan salah satu visi dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang menargetkan jumlah populasi sapi sebanyak 50% dari jumlah penduduk. Jumlah sapi di Tuban saat ini diperkirakan sekitar 300.000 ekor, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Tuban saat ini sekitar 1,12 Juta jiwa.

Bupati Tuban, Bp. H. Fathul Huda, dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini justru terdapat kecenderungan menurunnya populasi sapi potong di Kabupaten Tuban sebagai akibat tingginya kenaikan harga sapi pada periode sebelumnya. Selain itu, banyaknya permintaan dari luar daerah membuat peternak menjual sapi mereka keluar Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu, diperlukan insentif untuk meningkatkan populasi sapi di Tuban, diantaranya dengan pemberian kredit lunak, insentif bagi peternak yang memelihara sapi bunting, dan Q ma pembentukan kelompok – kelompok ternak serta pendampingan.Q

Senin Legi 8 DESEMBER 2014

Efisiensi APBD, Dewan Dukung Penuh Kebijakan Gubernur l Sambungan hal 1

lingkungan Pemprov Jatim saat ini. Namun terlepas dari itu semua, dia mendukung penuh kebijakan gubernur untuk membatasi atau bahkan tidak merekrut PTT pada 2015 dengan alasan efisiensi anggaran. Selanjutnya, ke depan dia meminta dilakukan penataan di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Jatim. ‘’Secara pribadi saya mendukung penuh kebijakan gubernur tersebut. Yang terpenting setelah ada kebijakan tersebut harus dibarengi dengan penataan personel. Dengan begitu nantinya diketahui SKPD mana yang memang benar-benar membutuhkan tenaga kontrak dan mana yang tidak,’’tegas politisi asal PAN Jatim yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Minggu (7/12).

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, ribuan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non PNS di lingkungan Pemprov Jatim nasibnya kini sedang di ujung tanduk. Sebab mulai 2015, pemprov melarang SKPD merekrut dan memperpanjang kontrak tenaga PTT dan BLUD non PNS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi menuturkan, perintah larangan merekrut dan memperpanjang kontrak PTT adalah perintah langsung Gubernur Jatim. Tujuannya untuk melakukan penataan seluruh PTT yang ada di Pemprov Jatim, apakah sudah betul sesuai kebutuhan atau hanya sebatas pengangkatan kerja semata.

Menurut Akmal, untuk menindaklanjuti perintah Gubernur Jatim tersebut, BKD Provinsi Jatim telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala SKPD Nomor : 810/7086/212.3/2014 perihal Penilaian PTT Tahun 2014 dan Larangan Pengangkatan PTT Tahun 2015. Saat ini, kata Akmal, BKD Jatim tengah melakukan verifikasi terhadap semua PTT. Jika PTT tersebut tidak memiliki kompetensi khusus dan tidak sangat dibutuhkan akan diputus kontraknya. Sedangkan yang tenaganya masih dibutuhkan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

“Sekarang tenaga PTT di pemprov sekitar 7 ribu orang yang tersebar di seluruh SKPD. Saya tidak mengetahui berapa PTT di setiap SKPD. Makanya kita lakukan cek ulang, jika tidak sesuai kebutuhan ya tidak diperpanjang lagi. Ini perintah Pak Gubernur, jadi harus dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo masih enggan berkomentar terkait larangan ini. Alasannya dirinya belum mengetahui dasar dalam mengambil kebijakan yang dilakukan oleh gubernur. ‘’Untuk saat ini saya tidak bisa berkomentar, karena saya belum tahu secara pasti dasar gubernur mengambil kebijakan tersebut,’’papar politisi asal Golkar ini.

Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim Herry Prasetyo justru mendukung penuh kebijakan gubernur dengan alasan efisiensi anggaran plus dikaitkan dengan penggajian para tenaga PTT. ‘’Kita kan tahu UMK di Surabaya cukup besar yaitu mencapai Rp 2,71 juta/bulan.

Kalaupun kemudian pemprov tidak bisa menggaji sebesar itu, dikhawatirkan akan timbul gelombang unjuk rasa dan ini akan membuat preseden buruk di pemerintahan, selain untuk efisiensi APBD Jatim. Karenanya saya mendukung kebijakan gubernur tersebut,’’tambah Herry. n cty

Tujuh Tokoh Muhammadiyah Terima UMM Award l Sambungan hal 1

yah yang luar biasa ini juga menjadi salah satu cara untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan dan perjuangan membangun umat dan bangsa melalui pendidikan,” katanya.

Ia berharap tokoh-tokoh tersebut juga menjadi tauladan dan inspirasi bagi generasi muda dalam mencerdaskan bangsa serta membangun peradaban. Sebab, kondisi UMM yang seperti sekarang ini tidak lepas dari mimpi-mimpi dari para tokoh yang mendapatkan award pada milad ke-50 ini.

Sementara itu salah seorang penerima award, Prof Dr H A Malik Fadjar menegaskan Muhammadiyah bukan sekadar organisasi, tapi sebuah pergerakan karena dengan dinamika Muhammadiyah dan pernak-pernik kehidupan berbangsa, Muhammadiyah harus hidup di tengah-tengah realita, bukan di ruang vakum.

“Jangan sampai kita terlena pada pandangan yang terbatas hanya di dalam (ke dalam) saja tanpa melihat dan memandang dari luar.

Kalau kita hanya memandang ke dalam, yang terjadi hanya sebuah kesumpekan dan ‘cakarcakaran’ saja, sementara ide-ide besar Muhammadiyah akan terlupakan,” tandasnya.

Sebelumnya UMM juga menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh Muhammadiyah dan Nasional, yakni almarhum Taufik Kiemas (suami Presiden ke-5 Megawai Soekarno Putri). n mut, ant

Berinsting Kuat l Sambungan hal 1

Wiyung. Ternyata, sang sopir mengakui kalau ambulans tersebut dipakai tiap hari oleh Kepala Puskesmas Wiyung untuk keperluan pribadi.

Pria yang memelihara dua burung perkutut di ruang kerjanya ini lantas menegur sang sopir dan juga para kepala Puskesmas yang saat itu sedang melakukan rapat dengan Komisi D. “Ambulans ini khusus untuk mengantar pasien yang sakit. Kok malah dipakai untuk rapat,” ujar legislator yang sudah dua kali duduk sebagai Ketua DPRD Surabaya ini.

Menurut pria yang berdomisili di Ngagel Mulyo ini seharusnya mobil ambulans tidak boleh dipakai untuk kegiatan selain layanan kesehatan. Ambulans harus standby di Puskesmas, agar sewaktu-waktu bisa digunakan jika ada warga sakit dan butuh pertolongan.

Selain menangkap empat ambulans yang dipakai di luar ketentuan, pada kesempatan tersebut Armudji juga mengungkapkan beberapa Puskesmas yang tidak melayani masyarakat sesuai ketentuan. Terbaru, menurut Armudji, pihaknya mendapat laporan Puskesmas Pembantu di Gunungsari tidak melayani masyarakat secara maksimal.

“Saya dapat laporan, puskesmas pembantu di Gunungsari buka layanan jam 8 pagi, tapi jam 10 pagi sudah tutup,” kata politisi PDIP ini. Padahal, sambung dia, masih banyak warga butuh layanan kesehatan. n gat

SAMBUNGAN

11

Kembali ke KTSP 2006, M Nuh Sebut Langkah Mundur Jika kembali pada KTSP, lanjut Nuh, akan mengharuskan orangtua untuk membeli buku baru. Padahal, buku-buku Kurikulum 2013 selama ini sudah digratiskan. Untuk diketahui Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Rasyid Baswedan menarik Kurikulum 2013. Keputusan ini berlaku terhadap 201.779 sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 kurang dari tiga semester.

Sekolah yang dianjurkan tidak menggunakan Kurikulum 2013 itu akan kembali menggunakan Kurikulum 2006.

Sementara itu, 6.221 sekolah yang sudah menerapkan kurikulum ini selama tiga semester diminta terus melanjutkan.

Namun, ujar Anies, meskipun telah menjalankan Kurikulum 2013 selama tiga semester, pihak sekolah bisa melapor bila keberatan atau merasa belum siap atas penerapan kurikulum itu.

Anies mengatakan keputusan ini keluar karena masih ditemukan masalah dalam hal kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, serta pen-

l Sambungan hal 1

Selanjutnya, untuk sekolahsekolah yang tidak siap akan disiapkan oleh pemerintah melalui pendampingan dan pelatihan sampai benar-benar siap. Penyiapan guru dan buku itu merupakan tugas pemerintah. “Kalau kembali ke KTSP itu justru mundur, karena secara substansi belum tentu lebih baik. Kemudian butuh waktu lagi untuk melatih guru (dengan KTSP) dan bahkan orangtua harus membeli buku KTSP,” kata Nuh. Menurut dia, Kemendikbud sudah pernah mengadakan UKG (Uji Kompetensi Guru) untuk mengevaluasi penguasaan guru terhadap KTSP itu pada 2012. Ternyata, kata dia, nilai rata-rata adalah 45.

Padahal Kurikulum 2006 itu sudah enam tahun berlaku.

“Kita sudah melatih guru untuk Kurikulum 2013 dengan nilai UKG pada Kurikulum 2013 itu mencapai 71. Meski tentu nilai 40 masih ada, tapi guru dengan nilai di atas 80 juga ada,” katanya.

dampingan guru dan kepala sekolah yang belum merata.

Ia meminta waktu untuk mengevaluasi Kurikulum 2013. “Ini untuk menguji kembali Kurikulum 2013,” katanya.

Sementara itu, menyikapi kebijakan Menbuddikdasmen Anies Baswedan terkait pengembalian K-13 ke KTSP 2006, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Harun akan segera mengumpulkan seluruh Kepala Dindik se-Jatim pekan depan, Rabu (10/12). Dia meng­ aku hal ini dilakukan untuk memetakan daerah mana saja yang siap dan yang belum siap melaksanakan K-2013.

“Kami akan mengelompokkan daerah-daerah mana saja yang siap melaksanakan K-13 dan mana yang akan memakai KTSP,” kata Harun.

Hasil pengelompokan ini, selanjutnya akan dipakai acuan untuk menentukan kebijakan di level Jatim. Terutama dalam pe­ ningkatan mutu guru dan siswa.

Harun memastikan, meskipun ada daerah-daerah yang akan kembali ke KTSP, program pe­

ningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kompetensi guru dan siswa yang sudah direncanakan pada 2015 akan terus berjalan. “Mutu yang ingin dicapai kan sama saja, hanya materinya saja yang berbeda. Ini yang akan disusun kembali sesuai dengan pilihan daerahnya,” kata mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jatim ini.

Terkait buku K-13 semester genap yang sudah dipesan sekolah, Harun meminta sekolah tidak panik.

Buku-buku ini tetap bisa disimpan meskipun sekolahnya kembali ke KTSP. Buku K-13 ini akan tetap digunakan jika sekolah sudah merasa siap memberlakukan K13. “Jangan khawatir, semua dibenahi dulu baru nanti melanjutkan K-13 lagi,” katanya.

Surabaya Nekat Gunakan K-13 Meski Kemenbudikdasmen telah menghentikan implementasi K-13, namun bagi Kota Surabaya ini tidak akan berlaku. Sebab, seluruh sekolah negeri (SD, SMP,

Transparansi Anggaran Desa, Menteri Marwan Resmikan e-Village Budgeting l Sambungan hal 1

line. Sistem ini bakal menyoroti transparansi anggaran, memastikan program pembangun di desa sesuai kebutuhan masyarakat, dan menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran. “Zamannya online, tentu kami memodernisasi sistem dan ada pendampingan.

Bahkan kami akan tahu siapa nama kades, sekdes dan bendahara desanya,” ia melanjutkan.

Dalam tempo dua minggu ke depan, ia berharap penyusunan formulasi dan mekanisme yang tepat dalam rangka mengimplementasikan sistem online tersebut telah rampung. Jika beres, Menteri Marwan ingin mulai awal 2015 sistem penganggaran online bisa dikerjakan oleh 5.000 desa sasaran.

Kementerian telah membentuk tim monitoring yang bertugas memilah desa sasaran berdasarkan kesiapan infrastruktur.

“Sekarang menuju proses pemetaan desanya. Mungkin setiap kabupaten diambil 7 desa sebagai pilot project, sehingga akan ditiru oleh semua desa. Sekarang sudah kami siapkan sistem onlinenya, nanti kami masukkan dalam APBN Perubahan 2015,” ujarnya.

Perihal anggaran yang dibutuh-

kan, ia berusaha menekan semurah mungkin dengan melibatkan perguruan tinggi atau swasta lain. Menteri Marwan mengakui butuh duit luar biasa besar untuk mengimplementasikan pola penganggaran online tersebut. “Kami tekanlah. Berapa anggarannya?

Nanti karena masih revisi anggaran,” Marwan menambahkan.

Siasat ini seiring rencana kucuran dana APBN 2015 sebesar Rp 1,4 miliar di setiap desa secara bertahap. Menurut dia, belum semua desa mendapat kucuran APBN karena cuma dianggarkan Rp 9,2 triliun pada 2015 menyesuaikan anggaran lama yang diketok mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Untuk pendampingan digunakan tenaga lama sambil menyusun RPJMDes. Kami monitor evaluasinya dengan mekanisme peraturan yang benar,” katanya.

Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan e-Village Budgeting salah satu contoh improvisasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Ia mencontohkan saban tahun rata-rata ada 12 ribuan titik sasaran program pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat di Banyuwangi.

Lewat sistem online ini, Bupati Anas berharap pengawasan titik sasaran lebih mudah sekaligus menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dan kabupaten. “Desa ke depan menjadi beranda depan pelayanan masyarakat,” ujar Bupati Anas.

Adapun Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo, mengatakan sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa.

Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau.

Progam efektif dikerjakan mulai awal 2015 yang menyasar 189 desa se-Banyuwangi. “Pencairan anggaran bisa tiap semester atau triwulan, kalau proyek belum tuntas tidak bisa dicairkan. Bisa mengantisipasi penyimpangan anggaran,” ujarnya.

Persoalannya, meski semua desa terkaver jaringan internet, namun dinilai belum optimal karena keterbatasan bandwidth.

“Insyallah dengan penambahan bandwidth pada 2015, progam ini bisa berjalan lancar,” kata Kabid Pemdes BPMPD Banyuwangi Ahmad Faishol. n nan

Evaluasi PTT Disinyalir Kental Unsur Like Dislike l Sambungan hal 1

hadap tenaga PTT. Oleh karena itu, tak heran jika ada PTT yang mendapatkan tempat yang bagus ada pula PTT yang seolah tidak dianggap dalam SKPD tersebut.

“Kalau evaluasi ini dilakukan SKPD, ada kecenderungan unsur like and dislike sangat kental.

Kalau ingin melakukan penilaian kepada tenaga PTT jangan tanggung-tanggung, lakukan fit and proper test sekalian saja,” kata lelaki yang biasa disapa Teplon oleh teman-temannya, dikonfirmasi, Minggu (7/12).

Dengan adanya penataan PTT di pemprov ini, Teplon memohon kepada Gubernur Jatim untuk mempertimbangkan para PTT yang sudah mengabdikan diri ke pemprov selama puluhan tahun. Sebab banyak tenaga PTT yang sudah lama mendarmabaktikan ke pemprov, tapi nasibnya masih belum jelas.

“Kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk mengapresiasi PTT yang sudah mendarma baktikan dirinya puluhan tahun ke pemprov. Mungkin nanti mereka bisa

Ribuan Perusahaan Belum Daftar BPJS

masuk dalam rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Syukur-syukur bisa jadi PNS,” harapnya.

Menurut dia, seharusnya Pemprov Jatim bisa membantu nasib para tenaga PTT. Sebab buruh saja yang setiap tahun minta upah­nya naik selalu diperjuangkan gubernur. “Nasib PTT yang jumlahnya ribuan di pemprov apakah tidak diperjuangkan. Apalagi gaji PTT dibanding dengan buruh jauh lebih tinggi buruh. Kasihan kalau tidak dibantu dan diperjuangkan.

Jangan sampai karena ada unsur like and dislike PTT tersebut diberhentikan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan PTT lain di lingkungan Setdaprov Jatim yang enggan disebutkan namanya. Meski tak blak-blakan seperti Teplon, PTT yang belum lama menjadi PTT di pemprov ini pasrah jika harus kehilangan tempat mencari nafkah untuk anak dan istrinya. “Nyuwun doanya saja mas,” katanya singkat.

Sementara itu, menanggapi masalah PTT ini, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi

MM mengatakan, posisi PTT di lingkungan Pemprov Jatim sangat dibutuhkan. Khususnya tenaga PTT yang bertugas di bidang kesehatan seperti perawat, tenaga akuntansi dan IT. “Nanti akan kita bicarakan bersama. Saya tidak bisa menjawab sekarang karena harus dirapatkan bersama dulu. Nanti kalau saya jawab sekarang malah salah, karena saya belum tahu perkembangan terbarunya,” kata Sukardi.

Terkait rekrutmen PPPK, mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum ini, juga mengaku belum tahu persis. Alasannya, proses rekrutmen PPPK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN), juga masih belum ada PPnya (peraturan pemerintah).

“Kita belum tahu bagaimana proses rekrutmen PPPK nanti seperti apa. Apakah terbuka seperti rekrutmen CPNS, atau tertutup seperti PTT. Harus ada acuannya berupa PP, selama belum ada PP ya tidak bisa dilakukan,” tegasnya. n iib

l Sambungan hal 1

KCP Tulungagung, mayoritas adalah perusahaan swasta nasional yang memiliki unit cabang di wilayah tersebut, seperti bank, lembaga pembiayaan (leasing), dan sebagian kecil perhotelan.

Selebihnya unit usaha lokal berskala besar, kecil dan menengah diidentifikasi belum mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan meski telah diberi surat pemberitahuan dan

SMA,SMK) di Surabaya sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama tiga semester baik didanai APBN maupun APBD Surabaya. Sehingga seluruh sekolah di Surabaya akan tetap menggunakan K-13 pada semester genap mendatang.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan, dari sekitar 1.500 sekolah di Surabaya (SD hingga SMA/SMK) lebih dari 50 persen sudah menerapkan K13 selama tiga semester.

“Hanya beberapa sekolah swasta yang baru menerapkan satu semester karena ada juga swasta yang sudah dua tahun ini memakai K-13 dengan mandiri,” terang Ikhsan.

Terkait sekolah yang baru menerapkan satu semester ini, Ikhsan berencana mengajak diskusi untuk memastikan apakah mereka akan kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 atau justru ingin terus menerapkan K-13. Hasilnya akan dikonsultasikan dengan Dinas Pendidikan Jatim dan Kemenbudikdasmen. n tam

Pemprov Akui Tak Tahu Menahu Soal Suap PT MKS dan Fuad Amin l Sambungan hal 1

yang ditandatangani kontrak kerjasamanya mulai 2007 ternyata tidak pernah dilaporkan oleh Pemkab Bangkalan yang saat itu Bupatinya dijabat oleh Fuad Amin Imron.

Kepala Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Jatim Dewi J Putriani saat dikonfirmasi mengatakan Pemprov Jatim tidak pernah mengetahui perjanjian kedua belah pihak karena keduanya menjalin kerjasama di sektor bisnis. ‘’Itu perjanjian bisnis dan Pemprov tidak ikut campur,”terang Dewi, Minggu (7/12).

Menurut Dewi, tidak diikutsertakan Pem prov Jatim dalam perjanjian di sektor bisnis diperbolehkan oleh UU yaitu UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas.

“Boleh tanpa melibatkan Pemprov,”lanjutnya. Hal ini, kata Dewi, berbeda dengan dana hibah. “ Kalau hibah Pemprov dapat bagian, tapi kalau bisnis tidak ada,”pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Selasa (2/12) dini hari dibekuk oleh KPK di rumahnya di Bangkalan karena diduga menerima suap dari PT Media Karya Sentosa (MKS) dengan total nilai suap sebesar Rp 4 mi­ liar. Dalam keterangan persnya di Jakarta saat penangkapan Fuad Amin Imron, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menduga PT MKS main mata dengan BUMD Bangkalan, yaitu PD Sumber Daya yang dikelola oleh Fuad Amin Imron. PT MKS merupakan perusahaan yang ingin menda­ patkan kontrak pembelian gas dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO), pen-

peringatan, sebagaimana prosedur yang diatur dalam undang-undang, kata Hendro.

“Upaya persuasif akan terus kami upayakan. Namun jika tetap membandel, tentu akan kami laporkan ke kejaksaan sebagaimana nota kesepahaman yang telah kami tanda tangani bersama beberapa waktu lalu,” kata Hendro.

Ia mengingatkan pengusaha yang lalai atau abai terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No 3 Tahun 1992 tentang Ja-

gendali eksplorasi Lapang­ an ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas Pantai Madura Barat. Agar bisa mendapatkan kontrak tersebut, PT MKS oleh Fuad Amin diharuskan bekerjasama dengan PD Sumber Daya untuk mengerjakan proyek pembangunan pipa gas untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq mengakui jika kasus suap yang melibatkan antara Fuad Amin dengan DIrut PT MKS Antonius lepas dari Pemprov Jatim.

Karena hal ini menjadi kebijakan penuh bupati se­ tempat dan BUMD Bangkalan. Sebaliknya Pemprov Jatim tidak memiliki kewenangan. Meski diakuinya jika sebelumnya telah ada pembicaraan dengan PT Pertamini Tbk yang memiliki hak dalam mengelola WMO se­ telah PT Exxon mundur, dengan Kab Bangkalan, Kab, Gresik dan Pemprov Jatim untuk mendapatkan Participle Interest (PI) sebesar 10 persen. Tapi dalam perjalanannya sebelum dilakukan pertemuan dan pembicaraan ternyata Fuad Amin melakukan pertemuan sendiri hingga sampai tertangkap oleh KPK. “Itu artinya selama ini Pemprov Jatim tidak pernah dilibatkan. Karenanya kami tak tahu menahu soal kasus suap yang dilakukan Fuad Amin dengan Antonius. Memang sesuai aturan Pemprov Jatim tidak berhak mencampuri urusan mereka, karena itu sudah hak prerogatif Pemkab. Namun terlepas dari itu semua, saya sangat menyesalkan permainan ini yang seharusnya hasil PI dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,”tegas politisi asal PKB Jatim ini. n cty

minan Sosial Tenaga Kerja diancam hukuman denda maksimal Rp 1 miliar atau kurungan paling lama 8 tahun penjara.

Beberapa sektor usaha yang disebut Hendro sampai saat ini abai atas surat peringatan dari BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah kelompok perhotelan, rumah hiburan dan karaoke, restoran, pertokoan, maupun industri kerajinan marmer yang jumlah semuanya mencapai seribu unit lebih. n adi

Di Guangzhou, Puluhan Tahun Jalan Raya Disterilkan dari Motor l Sambungan hal 1

restoran yang berlabel halal yang merupakan satu-satunya restoran di kawasan tersebut.

Demikian juga saat di Guangzhou, rombongan diajak makan di restoran milik pengusaha muslim. Tak tanggungtanggung, restoran bernama Abdullah tersebut memakai label nama dengan tulisan huruf Arab, sehingga upaya ini sangat memantapkan hati bagi umat Islam yang makan di restoran tersebut.

Maklum Tiongkok, adalah negara komunis dan sulit mendapatkan restoran dengan menu-menu halal.

Karena hari sudah malam, Awen mengajak agar perjalanan dipercepat, sebab restoran di sana tidak ada yang buka sampai 24 jam. “Malam sedikit biasanya makanan sudah habis. Palingpaling yang ada cuma mi, atau kalau beruntung ya nasi goreng,” kata Awen.

Soal selera makan penduduk Guangzhou dan Tiongkok pada umumnya tidak suka makan asin, pedas, goreng-gorengan, dan juga minum yang manis. “Karena itu jangan heran kalau bapak-bapak dan ibuibu menemukan masakan yang serba tawar. Tapi soal kunjungan kali ini, jangan khawatir, pihak restoran sudah kami beritahu,” tambah Awen.

Keesokan harinya rombongan mengunjungi salah satu sekolah yang lebih banyak mengajarkan olahraga Kungfu. Dalam perjalanan inilah Awen kemudian melanjutkan cerita tentang Kota Guangzhou, yang merupakan ibukota dan kota terbesar di Provinsi Guangdong.

Guangzhou adalah kota terbesar dan termaju ketiga di Tiongkok setelah Beijing dan Shanghai. Sebelumnya Guangzhou sebelumnya dikenal dengan nama Canton atau Kwangchow.

Kota ini terletak di Pearl River Guangzhou. Guangzhou merupakan kota ternama di seluruh Tiongkok, bahkan seluruh dunia karena makanannya maupun perdagangannya. Selain banyaknya gedung pencakar langit dan pusat belanjaan di kota metropolis ini, Guangzhou juga menarik untuk dieksplor wisata budayanya.

Yang menarik dari kota ini, ternyata warga tidak diperbolehkan memakai motor. Kebijakan ini sudah berjalan sekitar 15 tahun terakhir. Ketika dita­ nya kenapa pemerintah melarang motor di kota tersebut, alasan yang diberikan adalah alasan klasik seperti juga di Indonesia, khususnya Surabaya. Yakni motor banyak melanggar lalulintas, sumber kemacetan dan paling banyak mengeluarkan polusi.

Sebagai solusinya, pemerintah memberikan fasilitas bus kota dan kereta api bawah tanah. Tarifnya, sama-sama

2 Yuan (mata uang Negara Tiongkok. 1 Yuan, kalau dikurskan dengan rupiah, sekitar Rp 2.000 red.). Bedanya, kalau bus kota jauh dekat sama saja, tapi KA tergantung jauh dekat. “Tapi paling murah 2 Yuan,” kata Awen.

Kedua kendaraan umum tersebut beroperasi mulai pukul 06.00 sampai 23.00. Di samping itu masih ada juga taksi. “Kalau taksi operasinya 24 jam,” papar Awen seraya menambahkan bahwa gaji sopir taksi dengan 10 jam kerja selama sebulan bisa mencapai 7 ribu Yuan atau sekitar Rp 14 juta.

Selain itu, warga juga bisa menggunakan mobil pribadi. Tapi tarif parkirnya lumayan mahal, yakni satu jam pertama 16 Yuan (sekitar Rp 32.000 –red.). “Jadi tinggal meng­ alikan saja kalau misalnya parkir sampai dua jam, tiga jam dan seterusnya,” jelas Awen. *

12

Senin Legi, 8 DESEMBER 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Pemprov Jatim Bantu Penguatan Dana Koperasi LMDH Membaiknya kinerja perkoperasian di Jatim dalam beberapa tahun terakhir menjadi kebanggaan masyarakat Jatim. Agar perkoperasian makin berperan dalam penanggulangan kemiskinan bagi para anggotanya, pemprov juga memberikan dana penguatan bagi koperasi-koperasi khusus, di antaranya Koperasi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)

K

eberadaan koperasi serta UMKM mampu menyerap pengangguran yang ada di wilayah Jatim. Pemprov Jatim mencatat jumlah koperasi dan UMKM di Jatim tidak kurang dari 30 ribu unit. Jumlah tersebut mampu merekrut tenaga kerja sebanyak 97 persen dari total tenaga kerja yang ada di provinsi ini.

Sektor koperasi dan UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian Jatim. Sektor ini telah menyumbang dana dengan jumlah yang cukup fantastis untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jatim dalam setahunnya.

Saat ini, total penerimaan PDRB Jatim dalam setahun mencapai Rp 1.135 triliun. Dari jumlah penerimaan tersebut, sebanyak 58,8 persen atau sebesar Rp 548,9 triliun berasal dari sumbangan sektor koperasi dan UMKM. Karena itu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum dalam beberapa kali kesempatan selalu menegaskan keberadaan koperasi dan UMKM harus benar-benar diperhatikan pemerintah. “Dengan koperasi, masyarakat dapat lebih sejahtera karena koperasi bisa menghapus kesenjangan dan ketidakadilan yang ada di masyarakat bawah,” kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Pakde Karwo menjelaskan, hingga saat ini Provinsi Jatim selalu menjadi nomor satu di Indonesia dalam hal perkoperasian.

Hal itu bukan karena banyaknya jumlah koperasi di Jawa Timur.

Tetapi lebih karena programprogram yang disusun dan dibuat oleh pemprov setempat dapat dilaksanakan dan berkembang dengan baik. “Sehingga koperasi bisa menjadi penggerak perekonomian, baik bagi masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan,” kata Pakde Karwo.

Untuk memberdayakan koperasi itu, Pemprov Jatim membidik 4.000 Koperasi Wanita (kopwan) untuk mendapat penyaluran dana hibah

dari APBD pada 2014. Masing-masing koperasi yang lolos verifikasi, akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 50 juta.

Untuk diketahui, Pemprov Jatim sendiri telah menyalurkan dana hibah kepada koperasi sejak 2010.

Kala itu, dana yang disalurkan adalah masing-masing sebesar Rp 25 juta untuk 8.506 Kopwan sehingga totalnya mencapai Rp 212,6 miliar. Selanjutnya pada 2011, dari 8.506 Kopwan yang ada, diseleksi kembali sehingga hanya 1.000 Kopwan yang mendapat bantuan.

Meski jumlahnya menyusut, namun jumlah dana yang diberikan meningkat menjadi Rp 50 juta. Sampai 2013, 1.000 Kopwan mendapat masing-masing dana hibah sebesar masing-masing 50 juta.

Berbeda dengan 2011 hingga 2013, pada 2014 ini Pemprov Jatim memberikan dana hibah kepada 4.000 Kopwan. Dengan demikian, secara akumulatif sejak 2011 hingga 2014, akan terdapat 7.000 Kopwan yang mendapat bantuan dana hibah. Kenapa mematok angka 7.000? Karena dari angka 8.506 Kopwan yang berdiri sejak 2010 lalu pasti ada yang sebagian sudah tidak beroperasi. Karena itu proses verifikasi terus dilakukan oleh Pemprov Jatim.

Selain untuk Kopwan, dana hibah tahun ini juga diberikan kepada 300 unit Koperasi Pondok Pesantren (Kopentren), 100 unit Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan 100 unit Kopkar (Koperasi Karyawan). Masing-masing unit tersebut mendapat alokasi dana hibah senilai Rp 25 juta.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur Drs A Mudjib Afan MARS menjelaskan hingga akhir 2014, Pemprov Jatim menargetkan berdirinya 100 Koperasi LMDH. “Saat ini yang sudah selesai diverifikasi 94 koperasi, lainnya dalam proses,” katanya.

Dijelaskan Afan dalam lima tahun terakhir perkembangan

Pemprov terus berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan koperasi di Jatim. Salah satunya dengan memberikan dana penguatan bagi koperasikoperasi khusus, salah satunya Koperasi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Sebelum pembentukan Koperasi LMDH, dilakukan sosialisasi di berbagai daerah di antaranya di Kabupaten Mojokerto.

koperasi di Jatim telah menjadi sebuah barometer pemberdayaan koperasi di Indonesia. Hal tersebut bukan hanya karena jumlahnya yang tembus 30.000 lebih, tetapi bagaimana Gubernur Jatim telah banyak membantu untuk menumbuhkembangkan program strategis melalui pengembangan Kopwan yang jumlahnya 8.506

di setiap desa dan kabupaten se-Jatim. Gubernur Jatim juga mengembangkan koperasi di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes),Koperasi karyawan (Kopkar ), LMDH hingga Tempat Pelelangan Ikan.

“Berbagai kebijakan yang diambil ini mampu memperkokoh kedudukan koperasi, dan hingga

saat ini Provinsi Jatim masih menyandang status sebagai Provinsi Penggerak Koperasi. Artinya, program yang disusun dan dibuat semua dapat dilaksanakan sekaligus bisa berkembang dengan baik.

Sehingga, koperasi bisa jadi motor penggerak perekonomian, baik di pedesaan maupun di perkotaan,” kata Afan.

Dan dampak yang diperoleh bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil yang selama ini tidak mendapatkan akses keadilan, sehingga kesenjangan yang ada sedikit demi sedikit terhapus dan tertutup oleh koperasi. “Berbicara masalah kinerja koperasi di Jatim, di samping kuantitas, kualitasnya juga sangat luar biasa,” katanya.  *

Suasana penyuluhan tentang Perkoperasian di beberapa daerah mulai seluk beluk pendirian, mencetak tenaga yang profesional, pendampingan hingga penguatan lembaga koperasi. Pada 2014, Jatim menargetkan mendirikan 100 Koperasi LMDH.

Tingkatkan Sinergitas dengan Stake Holder PEMPROV bersama stake holder dan instansi lain seperti Perum Perhutani Divre Regional Jatim, Pemerintah Daerah, LMDH terus meningkatkan sinergitas untuk menyukseskan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Sinergi dengan semua pihak sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya masalah atau konflik di kemudian hari. Setiap wilayah telah didata secara detil apa yang menjadi keunggulan di daerah mereka masing-masing, sehingga ada nilai ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemprov Jatim serta Perum Perhutani diwujudkan dalam bentuk bantuan pembinaan, pelatihan, penguatan kelembagaan, pemberian pelatihan kerja dan modal usaha sehingga SDM masyarakat sekitar hutan dapat meningkat.

“Semua hal ini harus ada bentuk nyata sesuai dengan tujuan utama kita yaitu menjadikan hutan tetap terjaga dan lestari, karena fungsi hutan salah satunya adalah sebagai penyangga kehidupan dan ekosistem,” kata Kepala Dinas

Koperasi dan UMKM Jatim Drs A Mudjib Afan MARS. Dalam sistem PHBM, masyarakat desa sekitar hutan yang tergabung dalam sebuah LMDH melakukan kerjasama pengelolaan hutan bersama Perhutani. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan sharing input dari masing-masing pihak.

Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Drs Andik Fadjar Cahyono MSi mengatakan makin majunya dan berkembangnya LMDH menuntut adanya peran lebih lembaga dalam upaya pemberdayaan para anggotanya.

“Berdirinya koperasi pada sejumlah LMDH merupakan bukti bahwa lembaga ini bukan hanya berkonsentrasi pada aspek produksi dan pengelolaan hutan, namun juga memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat dan anggotanya,” katanya.

Makin majunya dan berkembangnya LMDH, lanjut Andik, menuntut adanya peran lebih lembaga dalam upaya pemberdayaan para anggotanya. Pada sisi lain makin produktifnya peran LMDH ini juga membawa dampak positif pada kinerja Perum Perhutani.  *

KERAGAAN KOPERASI DI JAWA TIMUR (PER 20 SEPTEMBER 2014) No

Uraian

Satuan

1.

Total Koperasi a. Kop. Aktif b. Kop Tdk. Aktif Anggota RAT Manager Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Total Asset Vol. Usaha SHU

Unit Unit Unit Org/Kop Kop Orang Orang Rp.000 Rp.000 Rp.000 Rp.000 Rp.000

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jumlah 30.741 27.031 3.710 7.248.543 16.924 6.835 71.299 12.349.296.076 17.694.813.409 30.044.109.485 28.831.817.200 3.347.104.705

TABEL KERAGAAN KOPERASI WANITA (KOPWAN) PER 30 SEPTEMBER 2014 No Uraian 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Dibentuk Tahun 2009

Anggota 198.883 Pengurus 12.038 Pengawas 7.684 Karyawan 105 Modal (Rp.) 93.750.000.000 Volume Pemberian Pinjaman 198.555.920.482 Perputaran Modal (kali) 2,12 Pendapatan (Rp.) 17.282.848.490 Biaya (Rp.) 7.215.112.925 SHU (Rp.) 10.025.615.532

Dibentuk Tahun 2010 198.496 14.443 6.513 167 118.900.000.000

232.736.377.879 2 20.986.112.380 8.214.784.955 12.681.214.632

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim

Warga di sekitar hutan yang tergabung dalam LMDH antusias mendengarkan penyuluhan tentang pendirian Koperasi LMDH yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Dinas Koperasi Kab/Kota dan instansi terkait.