Harian Bhirawa Edisi 8 April 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kalau lebih dari lima kali tak ikut apel harus ada tindakan khusus dari atasannya. Jangan sampai dibiarkan terus saja,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo Vino Rudi Muntiawan SH

Rabu Pahing, 8 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

8 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 10.00

Membuka RUPS Bank Jatim di Hotel Bumi Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf 10.00 14.00

Menerima Komisi V DPR RI di Ruang Kerja Rapat Muktamar NU di Kantor PWNU Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 10.00

Menghadiri RUPS Bank Jatim di Hotel Bumi Surabaya

Tugas MUI Makin Berat, Anggaran Operasional Sekarat Batu, Bhirawa Kuatnya pengaruh wisata di Kota Batu ternyata telah memberikan efek domino. Kondisi ini telah menimbulkan sifat hedonisme masyarakat yang cenderung menjadi orang matre yang lebih akrab dengan kafe daripada tempat ibadah. Hal ini membuat tugas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu menjadi berat. Ironisnya, untuk melaksanakan tugas berat tersebut, Pemkot Batu hanya menyediakan anggaran operasional Rp 25 juta setahun untuk MUI. Anggaran ini dinilai tidak sebanding dengan tugas-tugas MUI yang sangat berat. Tidak hanya berdakwah namun juga melindungi umat dari berbagai ancaman. Hal ini pula yang mendasari MUI melakukan hearing dengan pimpinan DPRD Kota Batu. “Ekses negatif wisata membuat tugas kita semakin berat. Seperti bertanggungjawab melindungi umat dari paham terlarang dan makanan haram,” ujar Ketua MUI Kota Batu, KH Nur Yasin, Selasa (7/4).

 ke halaman 11

anas/bhirawa

MUI saat berdialog dengan pimpinan DPRD Kota Batu di Gedung DPRD Kota Batu, Selasa (7/4).

Ratusan Ribu RTS di Sumenep Belum Terima Beras Raskin Sumenep, Bhirawa Memasuki catur wulan pertama 2015 ini sebanyak 116.378 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang bermukim di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep Madura belum menerima beras Raskin. Pasalnya, gudang Bulog Madura tidak memiliki stok.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep Mohamad Hanafi, mengakui jika hingga saat ini belum ada pendistribusian Raskin di wilayah kerjanya. Hanafi menegaskan, keterlambatan droping beras Raskin itu disebabkan gudang Bulog Madura tidak memiliki stok alias kosong.

“Saat kami mengonfirmasi Bulog Madura, mereka mengatakan jika tidak memiliki stok beras Raskin dan masih menunggu kiriman dari Bulog Jatim.

Saat saya tanya sampai kapan kosong, Bulog tidak menjelaskan lebih rinci,” sesal Hanafi, Selasa (7/4).

Beberapa waktu lalu, kata dia, pemerintah daerah telah melayangkan surat kepada pimpinan

adit hananta utama/bhirawa

Bersama Atase Pendidikan Jerman dan Direktur Wisma Jerman, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman mendiskusikan rencana pembentukan LSP I, Selasa (7/4).

Kerjasama dengan Jerman, Dindik Siapkan Enam LSP I Dindik Jatim, Bhirawa Baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim bukan alasan bagi Dr Saiful Rahman untuk bisa bersantai. Sebab, Dindik Jatim terus dikejar dengan

DPRD Jatim, Bhirawa Di saat para anggota DPR RI harus gigit jari karena kehilangan persekot untuk membeli mobil baru setelah Jokowi mencabut Perpres No 39 Tahun 2015 tentang pemberian uang muka kendaraan pejabat, kini giliran DPRD Jatim secara terang-terangan meminta agar diberi mobil dinas baru untuk operasional. Alasannya, karena usia mobdin yang ada sudah tua dan rata-rata di atas 10 tahun.

Anggota Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jatim Gatot Sutantra mengaku saat ini hampir seluruh mobdin anggota DPRD Jatim

sudah tua, usianya hampir 10 tahun. Menurutnya di banding dengan mobilitas anggota dewan yang memiliki Dapil di wilayah

Sentil..

 ke halaman 11

 PKB DPR siapkan bakal batasi Menkumham  kaderkewenangan muda disandingkan Saiful Ilah  Jangan Biar tak jadimuda, penentu matinya  hanya tapihidup kapabel, inovatifparpol dan memiliki visi jelas  Bina Mahasiswa mundur  Marga tuntut ajukanJokowi-JK tambahan anggaran  Jangan Ingin didukung rakyat,anggaran, buatlah kebijakan prolapangan rakyat yang  hanya nambah realisasi di penting  Data kemiskinan selalu tak valid  Kades Yang valid hanyajuru ‘proyek‛ kemiskinan  penganiaya pengairan dituntut tiga bulan penjara  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Jatim, mobil dinas Toyota Innova keluaran 2005-2006 yang dimiliki anggota dewan sudah tidak layak digunakan lagi. Apalagi kondisi mobdin tersebut bekas.

“Masak sih anggota DPRD Jatim dikasih mobil bekas. Kami minta sejenis Innova atau New Avanza yang layak dan disesuaikan dengan mobilitas setiap anggota dewan yang tinggi. Apalagi rata-rata mereka memiliki konstituen yang ada di pelosok

 ke halaman 11

Jatim Akan Dapat Enam KA Komuter Baru

SMK itu di antaranya ialah SMKN 1 Jenagan, Ponorogo, SMKN 4 dan SMKN 2 Kota Malang, SMKN 1 Purwosari, Pasuruan, SMKN 1

 ke halaman 11

Tjaturina : Jombang Harus Bebas TB Jombang, Bhirawa Ketua Penggerak PKK Tjaturina Wihandoko bertekat menjadikan Kabupaten Jombang bebas dari Tubercolusis atau TB. Hal ini disampaikan Tjaturina yang juga istri Bupati Nyono Suharli Wihandoko saat dikukuhkan menjadi Bunda Peduli TB pada peringatan Hari Tubercolusis (TB) sedunia oleh Community TB Care ‘Aisyiyah di Alun-alun Kabupaten Jombang, Selasa (7/4).

“Insyaallah saya akan melaksanakan amanah sebagai Bunda Peduli TB Kabupaten Jombang, tentu dukungan kerjasama seluruh

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mulai melakukan pengadaan untuk mengganti seluruh kereta api komuter yang melayani empat rute dengan kereta berpendingin udara atau AC. Empat komuter yang akan diganti ini adalah jurusan Surabaya-Sidoarjo, Surabaya-Mojokerto, Surabaya-Lamongan dan Surabaya-Malang.

“Sesuai instruksi Menteri Perhubungan, seluruh kereta api saat ini memang

Punya Mata-mata

Saiful Ilah

Gubernur Jatim itu segera diimplementasikan secara riil. Karena itu, pihaknya berupaya melakukan percepatan dengan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) tingkat I di enam SMK . Ke enam

Usia Kendaraan Tua, DPRD Jatim Tuntut Mobdin Baru

 ke halaman 11

WALAU pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada 2015 ini tidak dijaga polisi seperti tahun-tahun kemarin, namun orang nomor satu di Pemkab Sidoarjo ini mengaku punya mata-mata di mana-mana. Karena itu dia mengingatkan kepada panitia pegawas UN di Kab Sidoarjo agar bekerja dengan jujur. ‘’Saya harapkan pelaksanaan UN di Sidoarjo lancar dan sukses, walau tidak dikawal lagi sama polisi,’’ ujar Abah Ipul, sapan akrab Saiful Ilah dalam suatu kesempatan di pendopo Delta Wibawa baru-baru ini.

Walau tdak lagi harus dikawal oleh polisi, ia berharap

target program yang masih setengah jalan. Di antaranya ialah kerjasama pengiriman tenaga kerja lulusan SMK ke Jerman.

Saiful berharap program yang telah mendapat respon positif

Kenaikan TDL Rumah Tangga Ditunda Jakarta, Bhirawa Kebijakan pemerintah dengan cepat berubah. Setelah mengumumkan akan menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik) bagi golongan rumah tangga berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA per Mei 2015, terakhir pemerintah siap menunda kenaikan tersebut.

Penundaan penerapan penyesuaian tarif bagi pelanggan rumah tangga 1.300 dan 2.200 VA dengan pertimbangan bahwa pelanggan golongan tersebut sudah mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap sejak Juli hingga November 2014.

 ke halaman 11 Warga memanfaatkan komuter jurusan Surabaya-Sidoarjo. Nantinya komuter ini akan diganti dengan kereta berpendingin udara alias AC sehingga lebih nyaman.

 ke halaman 11

Melihat Kesibukan Warga Yayasan Mojopahit

Kelola Sampah Jadi Tas, Ubah Stigma sebagai Kawasan Lokalisasi Menjadi kelompok masyarakat pinggiran menjadikan warga binaan Yayasan Mojopahit Jatim di Kota Mojokerto terus membekali diri dengan berbagai kemampuan. Yayasan yang diisi masyarakat aneka tuna itupun memfasilitasi pelatihan dengan menggandeng pemerintah daerah .

Kariyadi, Mojokerto Seperti yang terlihat di Balai Pertemuan PKK Lingkungan Balong Cangkring (BC), Selasa (7/4) pagi kemarin, sekitar 75 wanita mengikuti pelatihan lanjutan pembuatan aneka tas berbagai model dari bahan daur ulang sampah anorganik.

Mereka mengaku, membekali diri dengan berbagai keterampilan itu, juga sebagai upaya mengubah stigma pemerintah dan masyarakat bahwa di Yayasan Mojopahit bukan semata lokalisasi.

Para perempuan yang berlatar belakang aneka tuna ini mulai memetik hasil pelatihan-pelatihan produktif yang sudah digelar yayasan sejak enam bulan silam dengan menggandeng Bagian

Kesra Pemkot Mojokerto.

“Produksi aneka kerajinan dari limbah merupakan tindak lanjut pelatihan yang sebagian besar didanai Pemkot Mojokerto pada 2014 melalui pos hibah. Sekarang mereka (warga binaan) memetik hasilnya, dan produksinya bisa menambah penghasilan mereka,” kata Ketua Yayasan Mojopahit Jatim Teguh Starianto di selasela pelatihan kemarin.

Menurut Teguh, pemasaran beragam jenis kerajinan daur ulang, seperti tas dari kemasan teh gelas tidak saja di area lokal tapi sudah merambah wilayah

 ke halaman 11

kariyadi/bhirawa

Sejumlah wanita penghuni Yayasan Mojopahit Jatim di Mojokerto mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan tas, Selasa (7/4).

SURABAYA

2

Rabu Pahing 8 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Hari Ini Surabaya Diprediksi Diguyur Hujan Surabaya, Bhirawa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda memprediksi rabu (8/4) hari ini hujan melanda sebagian daerah di Jawa Timur khususnya wilayah Surabaya. Diperkirakan hujan terjadi sepanjang hari hampir di seluruh kawasan.

Arif Krisna prakirawan BMKG Juanda mengatakan, Khusus di Kota Surabaya, hujan ringan hampir terjadi di setiap kawasan. Dalam situsnyanya, hujan ringan diprediksi akan mengguyur seluruh wilayah Surabaya dengan suhu 25-34 derajat celcius dengan kelembaban 5894% dengan Jarak Pandang 04 - 10 Km. “Hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Surabaya sejak pagi tadi pada umumpnya berdurasi satu jam yang kemudian disusul hujan dengan intensitas ringan,” kata Arif ketika dikonfirmasi, Selasa (7/4).

Sejak kemarin dilaporkan terdapat jenis awan cumulunimbus bercampur dengan awan strato cumulus. Potensi petir dan angin kencang juga bisa terjadi di Kota Surabaya.” Saat ini kecepatan angin cenderung kencang berkisar 10-20 km/jam mengarah ke arah selatan.

Kemungkinan Rabu (8/4) berpotensi muncul lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) terus melakukan pemangkasan ranting pohon. Selain itu, juga melakukan pemantauan terhadap pohon yang mengalami keropos. Untuk menggantikan fungsi pohon yang ditebang, DKP menanam pohon yang baru dan tidak jauh dari pohon Q geh lama yang sudah ditebang.Q

geh/bhirawa

Mendung gelap sebelum kemudian hujan turun dikawasan Wonokromo.

Minta yang di Yaman Segera Pulang Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf meminta kepada masyarakat Jatim atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Yaman Timur Tengah agar segera kembali ke tanah air.

“Masyarakat Jatim yang ada di Yaman kembalilah ke tanah air. Konflik di Yaman semakin hari, situasinya tidak kondusif.

Bergabunglah dengan WNI lainnya untuk kembali ke Indonesia,” ujarnya menjawab media terkait WNI dari Jatim yang ada di Yaman seusai Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2014, Selasa (7/4).

Gus Ipul melalui siaran pers Humas Setdaprov menambahkan, banyak masyarakat Jatim yang pergi ke Yaman untuk bekerja dan bersekolah serta mendalami ilmu agama. Terdapat ratusan masyarakat Jatim yang tinggal di Yaman akan dievakuasi untuk kembali ke Indonesia. Bedasarkan data dari Kemenlu RI, ada sekitar 400 warga Jatim yang akan dijemput ke Yaman karena kondisi negara tersebut terus memburuk.

Bedasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai wali murid maupun orang tua, Gus Ipul memastikan bahwa warga yang ada di Jatim tidak ada korban.

Bahkan, orang tua dan wali murid di Jatim saat ini secara intens terus berkomunikasi dengan anak maupun sanak saudara yang ada di Yaman.

Menurutnya, masyarakat Jatim yang tidak ingin kembali ke Indonesia diharap dengan sukarela untuk berfikir secara jernih dan segera kembali ke Indonesia hingga situasi konflik di Yaman usai. Jika konflik dan situasi di Yaman sudah kondusif pemerintah pasti akan memfasilitasi warganya yang ingin kembali untuk belajar dan bekerja. “Saat ini, yang terpenting adalah seluruh WNI bisa kembali ke Indonesia. Jika situasi sudah aman, pemerintah pasti akan membantu dan memfasilitasi warganya,” pungQ inf kasnya.Q

Memanfaatkan Sungai Kalimas Tak memperdulikan sungai Kalimas di Jalan Petekan Surabaya yang kotor, anakanak ini masih asyik bermain dan mandi. Bahkan sungai tersebut sudah menjadi kebutuhan sehari-hari warga sekitarnya untuk mandi maupun mencuci pakaian,Selasa (7/4).

trie diana/bhirawa

Tak Bisa Dijalankan, 34 Perda Tanpa Pergub DPRD Jatim, Bhirawa Setidaknya 34 Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD Jawa Timur belum bisa diterapkan dalam satu dasawarsa sejak 2004-2014 ini.

Perda-perda itu ternyata hingga saat ini tak kunjung diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub)nya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim, Achmad Heri menyebut pihaknya menemukan 34 Perda yang belum bisa dilaksanakan di lapangan dalam evaluasi terhadap PerdaPerda Jatim yang dinilai tidak ap-

likatif, Selasa (7/4).

Masih heri, ironisnya dari 34 perda yang dimaksud ada 24 perda yang merupakan inisiatif DPRD Jatim.

Belum jelas, ujarnya, mengapa perdaperda tersebut dibiarkan tanpa Pergub.

“Total Perda yang perlu dievaluasi ada sebanyak 73 Perda. Sedangkan Perda yang belum memiliki Pergub sebanyak 34 Perda. Ironisnya, 24 Perda diantaranya merupakan Perda inisiatif DPRD Jatim,” tegas politisi asal Partai NasDem. Padahal sesuai mekanisme, kata Heri, Perda yang sudah disahkan oleh DPRD paling tidak 6 bulan kemudian sudah harus diterbitkan Pergub. Sebaliknya,Perda inisiatif eksekutif justru mendapat perlakuan berbeda.

Bahkan Perda inisiatif eksekutif ada yang memiliki Pergub lebih dari satu.

“Patut diduga molornya Pergub itu akibat SKPD dan komisi yang membahas Perda tersebut kurang dalam melakukan pengawalan sehingga Pergub tak kunjung diterbitkan,” bebernya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Baperda DPRD Jatim berencana akan mendesak kepada Gubernur supaya segera menerbitkan Pergub. “Namun sebelum itu, kami akan mengembalikan terlebih dulu kepada komisi-komisi pembahas Perda, apakah nantinya direkomendasi supaya dicabut atau direvisi,” dalih mantan wakil sekretaris PWNU Jatim ini.

Diantara Perda inisitif DPRD Jatim yang belum diterbitkan Pergub, kata Heri adalah Perda No.3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Modern dan Penataan Pasar Tradisonal di Provinsi Jatim, Perda No. 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan koordinasi penyuluhan, Perda No.17 tahun 2012 tentangpeningkatanrendemen dan hablur tanaman tebu.

Kemudian Perda No.1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jalan berkeselamatan, Perda No.2 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Perda No.6 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Perda No.7 tahun 2014 tentang tenaga Q cty kesehatan.Q

Akhir April Pemkot Tandatangani MoU Trem Penertiban Toko Modern Harus dengan Perda 4/2010 Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya berencana menandatangani Memorandum of Undurstanding dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait megaproyek angkutan massal cepat berupa trem pada akhir April.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan di Surabaya, Selasa (7/4), mengatakan salah satu bunyi MoU adalah PT KAI bertanggung jawab penuh atas proyek dan anggaran dana yang menelan anggaran sebesar Rp2,2 triliun tersebut dan Pemkot Surabaya akan mempermudah segala macam perizinan.

“Semua sudah siap. Dalam seminggu ini kami akan memfinalisasi MoU sebelum itu ditandatangani. Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) juga sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) untuk mematangkan proyek ini,” katanya.

Setelah Mou diteken, lanjut Hendro, pihaknya bersama dengan PT KAI akan membahas tentang subsidi. Ini terkait dengan besaran subsidi yang

akan dikeluarkan Pemkot.

Ia mengatakan sedapat mungkin tarif naik trem ini harus terjangkau masyarakat. Dari perhitungan yang dilakukan antara Pemkot dengan PT KAI, tarif untuk naik trem antara Rp9.000 hingga Rp10.000/orang.

Namun, lanjut dia, nantinya pengguna trem ini hanya dikenakan biaya Rp3.000. Kemudian untuk yang Rp7.000, sekitar Rp4.000 akan disubsidi pemkot dan Rp3.000 diambil dari perolehan iklan.

“Konsep subsidi ini yang akan kami bahas. Nanti akan disepakati berapa idealnya besaran subsidi,” ujar Hendro.

Jalur trem ini akan membentang sepanjang sekitar 17 kilometer (km). Titik dari selatan akan dimulai dari WonokromoKebun Binatang Surabaya (KBS)-Jalan Pandegiling-Embong Malang-Kedungdoro-Pasar Blauran-Pasar Turi dan menuju Surabaya utara yakni di Jalan Indrapura, memutar ke arah Jalan Rajawali-Jembatan Merah-Tugu Pahlawan- Jalan Tunjungan-Jalan Panglima Sudir-

man dan kembali lagi menuju Wonokromo. Trem ini memiliki 29 titik pemberhentian.

Jarak tiap halte antara 1,5 km 2 km. Trem berisi dua gembong dengan kemampuan muat sebanyak 200 orang. Gerbong trem akan didatangkan dari luar negeri.

Untuk bahan bakar akan menggunakan teknologi batere dengan kecepatan rata-rata 30 km/jam. “Kami juga akan mengintegrasikan trem ini dengan Stasiun Wonokromo di selatan dan Stasiun Pasar Turi di utara.

Ini untuk mengurai kemacetan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Sonhaji.

Agus mengatakan dengan adanya intregasi trem dengan stasiun ini, diharapkan warga Sidoarjo dan Mojokerto, Gresik dan Lamongan bisa masuk ke Surabaya tanpa mengendarai mobil. Mereka bisa masuk lewat stasiun sebelum nanti naik trem menuju pusat kota. Jika warga ke pusat kota naik trem, maka beban jalan akan sedikit terkurangi sehingga kemacetan Q ant lalu lintas bisa teratasi.Q

Surabaya Kirim Ribuan Simpatisan ke Kongres IV PDIP Surabaya, Bhirawa Sebanyak 88 bus besar dan 95 mobil yang mengangkut ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan se-Jawa Timur berangkat ke Bali, Selasa, untuk menyemarakkan Kongres IV PDIP. “Mereka siap menyemarakkan proses konsolidasi PDI Perjuangan, yakni Kongres IV, yang dipusatkan di Hotel Inna Grand Bali Beach, 8-12 April 2015,” kata Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, SW Nugroho.

Data bus dan kendaraan roda empat lainnya itu masuk ke sekretariat DPD PDIP Jatim hingga Senin (6/4) malam yang bersumber dari PDIP seJatim. Data kader/simpatisan dari ratusan kendaraan itu mencapai 4.885 orang.

“Sampai semalam, yang menginformasikan untuk memberangkatkan rombongan ke Kongres Bali sebanyak 32 DPC. Total bus yang berangkat ke Bali sebanyak 88 armada dan 95 mobil,” ucapnya.

Namun, ia memprediksi jumlah yang kendaraan dan “penggembira” dari Jawa Timur akan jauh lebih banyak dari data yang masuk, sebab masih banyak lagi yang belum

atau tidak mengiformasikan keberangkatannya ke DPD PDIP Jatim.

Dari data yang masuk, DPC Kota Surabaya yang paling banyak memberangkatkan kadernya ke Kongres Bali, yakni 32 bus besar dan beberapa mobil, sedangkan DPC lainnya memberangkatkan sekitar antara 1-5 bus kader/simpatisan.

“Perjalanan darat ke Bali itu dimulai Selasa ini. Ada juga yang berangkat Rabu (8/4) pagi dan ada yang Rabu sore mulai bergerak ke Bali.

Mereka dikoordinir pengurus DPC dan berangkat dari DPC masing-masing,” ujarnya.

“Posko Baguna” Jatim Terkait dengan antusiasme kader itu, DPD PDI Perjuangan Jatim menyiapkan posko kesehatan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangin yang ditangani personel tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Jatim.

Tim dalam Posko Baguna Jatim itu siaga memberi pertolongan pertama bagi para penggembira yang mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan menuju Bali, dan saat balik Q gat,ant ke daerah masing-masing.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Dalam rapat dengan pendapat di Komisi B DPRD Surabaya yang dihadiri sejumlah pengusaha toko swalayan dan Pemkot Surabaya, ditegaskan bahwa untuk penertiban minimarket harus menggunakan Perda no 8/2014, bukan Perda Perda 4/2010 tentang Izin Gangguan (HO).

Masalah Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) yang tercantum dalam Perda 8/2014 Surabaya tentang Penataan Toko Swalayan, dibahas Komisi B DPRD Surabaya. Hadir pada hearing, Selasa (7/4/2015), beberapa pengelola toko swalayan atau toko modern seperti Alfamart, Indomart, Rajawalimart dan Alfamidi.

Acara yang menghadirkan para pengelola toko swalayan itu memang untuk membahas masalah dunia investasi di Surabaya agar tetap kondusif. Dalam pembahasan itu, pihak pengelola toko swalayan mengeluhkan jika tempat usaha mereka yang masih mengurus kajian sosial ekonomi (Sosek) tetap terkena penertiban alias ditutup sementara.

Hal ini dikarenakan, penertiban yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya hanya menggunakan acuan Perda 4/2010 tentang Izin Gangguan (HO). Padahal, kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur, terkait IUTS atau usaha toko swalayan, sudah ada Perda baru yang diundangkan pada 16 Maret 2014, Perda 8/2014.

“Kalau hanya dengan Perda HO, maka akan sangat mengganggu iklim usaha di Surabaya. Saat ini kan sudah ada Perda tentang Toko Swalayan, maka harus menggunakan regulasi itu. Kalau HO, jelas semua tempat usaha akan ditutup. Apalagi dari penertiban itu yang paling banyak terimbas adalah toko swalayan yang masih mengurus kajian Sosek. Sayang, saya tak memiliki datanya, berapa banyak yang sudah mengurus Kajian Sosek. Kami sudah minta data kepada pengusaha untuk mendata tempatnya yang terkena penertiban,” ujar Mazlan.

Namun dengan Perda 8/2014, jelas Mazlan, seperti yang termuat dalam pasal 8 sudah sangat jelas. Dalam pasal itu disebutkan jika tempat usaha yang berdiri sejak Perda ini diundangkan, maka bisa diberi waktu tiga bulan untuk mengurus kajian Sosek. Dan jika dalam waktu itu tak diurus, baru bisa ditertibkan.

“Selama ini kan dalam kurun sebulan, sudah disibukan dengan hearing masalah penertiban. Jadi hanya ada sisa waktu dua bulan. Maka dengan sisa waktu itu, Pemkot harus memberi kesempatan dan kemudahan dalam hal pemberian izin untuk penyelesaian kajian Sosek. Ini juga terkait iklim investasi yang kondusif,” tandas Mazlan.

Verifikasi data tempat yang sudah ditertibkan ini demmi kenyamanan usaha. Bahkan jika sudah ada tempat usaha yang mengurus kajian Sosek, maka tempat itu harus dibuka tak boleh ditertibkan, karena sudah ada Q gat Perda 8/2014.Q

Balita Blasteran Diduga Dibawa Neneknya yang Pikun Seorang ibu Warga Perum Citra Sentosa Lakarsantri, Nafta mengaku kehilangan bayi berusia lima tahun sejak sebulan lalu. Bayi perempuan blasteran Tionghoa-Jerman itu diduga dibawa neneknya, Roesminiyati, 73, yang kondisinya sudah pikun.

Nafta, ibu Beby, sekaligus anak dari Roesminiyati masih terus mencari kedua anggota keluarganya itu. Ia belum sama sekali menemukan petunjuk. Nafta pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur.

“Sebelumnya, ada orang yang melihat kalau Nenek (Roesminiyati) membeli sesuatu di toko di sekitar perumahan Citraland, tapi selebihnya penjaga toko mengaku tidak tahu,” jelasnya

saat mendatangi LPA Jatim di Jalan Bendul Merisi II Surabaya, Selasa (7/4) siang.

Nafta menjelaskan kronologi hilangnya anak yang akrab dipanggil Beby dan Noni ini. Peristiwa ini bermula pada Minggu 8 Maret 2015, pukul 12. 00 Wib siang. Waktu itu Nafta (ibu Beby), pamit pergi keluar rumah untuk ke Mall PTC Surabaya. Sementara Beby dititipkan ke Neneknya (ibu kandung Nafta) bernama Roesmiyati atau biasa disapa Bu Jong (73 tahun).

“Saya permisi sama mama saya pergi ke salon dulu.

Perasaan saya tidak enak, lalu saya kembali ke rumah karena saya hubungi nomor mama saya tidak aktif,” ceritanya.

Setelah, telpon tidak diangkat, lalu Nafta langsung pulang karena khawatir ada apa-apa karena mamanya selama ini sudah pikun.

Firasat Nafta ternyata benar, bahwa bu Jong telah membawa pergi Beby.

“Begitu tiba di rumah, keadaan rumah tidak terkunci. Saya bingung mencari dan tanya satpam perumahan katanya pergi nyusul saya ke PTC. Saya langsung pergi ke PTC saya cari tidak ketemu,” katanya.

Nafta khawatir. Pasalnya, ibunya itu sudah pikun.

Ibunya kerap lupa jalan

pulang saat membawa cucunya keluar rumah.” Biasanya kalau Ibu membawa anak saya, sering lupa jalan pulang. Bisa juga anak saya sengaja diculik seseorang,” jelas Nafta.

Beby merupakan putri pertama Nafta dengan seorang pria berkewarganegaraan Jerman. Namun, keduanya sudah berpisah.”

Di manapun anak dan ibu saya berada, saya berharap mereka sehat dan selamat.

Siapapun yang menemukan, saya harap bisa menghubungi KPA Jatim,” cemasnya.

Nafta melaporkan kejadian itu ke Unit PPA Polrestabes Surabaya. Ia pun meminta bantuan siapapun untuk memberikan informasi mengenai ibu dan baQ geh litanya.Q

Nafta, ibu dari Beby, saat melapor di LPA Jatim.

geh/bhirawa

SURABAYA

Rabu Pahing 8 APRIL 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Persiapan UN Online di Surabaya Masih Meragukan DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi D DPRD Surabaya ternyata masih meragukan kesiapan sekolah yang menggelar UN online atau CBT (Computer Base Test). Hasil sidak Komisi D menunjukkan masih ada sekolah yang memaksakan diri namun belum siap dengan perangkat penunjang yang menjadi pra syarat penyelanggaraan UN CBT. Sesuai laporan yang masuk di Komisi D, sebanyak 54 sekolah di Surabaya mengaku siap untuk menyelenggarakan Unas system online atau lebih lazim dengan istilah CBT (Computer Base Test).

Adapun kriteria sekolah yang bisa menyelenggarakan Unas online yakni mempunyai perangkat yang sesuai dengan ketentuan. Diantaranya, CPU/ prosesor minimal dual core dengan speed 2,4 GHz, RAM minimal 4 giga, HDD SATA minimal 40 GB, 2 port ethernet card.

Sementara untuk server software, menggunakan sistem operasi Edubuntu 14.04, LTSP En-

able dan tanpa root password.

Serta harus memiliki konektivitas internet baik.

H. Junaidi wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya mengaku masih khawatir dengan dengan kesiapan beberapa sekolah, karena hasil sidak yang dilakukan memberikan kesan bahwa beberapa sekolah masih memaksakan diri untuk menyelenggarakan, sementara kesiapan perangkat penunjangnya masih perlu dipertanyakan.

“Persoalan ini memang menimbulkan dikotomi diantara sekolah, saya hanya khawatir, ada beberapa sekolah yang me-

RAGAM INFO

Hari Ini Penyidik Kejati Panggil Nelson Sembiring Kejati Jatim, Bhirawa Penyerahan uang jaminan oleh dua tersangka dugaan korupsi Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Tak membuat penyidik pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) berhenti untuk memeriksa kedua tersangka. Hari ini, Rabu (8/4), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nelson Sembiring.

Pemeriksaan tersangka Nelson, dijelaskan Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, lebih kepada pertanggungjawaban dana hibah yang diduga diselewengkan oleh tersangka. Penyidik juga akan mengorek berapa kerugian uang negara yang ditimbulkan oleh tersangka Nelson Sembiring.

“Penyidik masih memfokuskan pada perhitungan kerugian uang negara dan pemeriksaan terhadap tersangka Kadin,” kata Romy kepada wartawan, Selasa (7/4).

Pekan ini, lanjut Romy, penyidik pidsus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyidik juga menyerahkan dokumen-dokumen kasus Kadin kepada BPKP, guna melakukan audit kerugian uang negara.

Sebab, sampai saat ini penyidik pidsus Kejaksaan belum mengetahui kepastian kerugian uang negara dari kasus ini.

Namun, dari perhintungan yang dilakukan penyidik, kerugian negara atas kasus ini bisa lebih dari Rp 20 miliar, dan juga bisa kurang dari Rp 20 miliar. “Guna mengetahui secara pasti kerugian uang negara dari kasus ini, penyidik pidsus menggandeng BPKP untuk melakukan audit kerugian negara dari kasus Kadin Q bed Jatim,” tegas Romy.Q

Suara Kencang Picu Penyakit Laringitis Surabaya, Bhirawa Orang yang berbicara keras dan lama akan berpotensi besar terkena penyakit laryngitis (Peradangan pada bagian pita suara). Dari kasus laringitis di RSUD dr Soetomo banyak dari penderita laringitis dari orang-orang yang suka berbicara keras dan suara kencang. ‘’Biasanya para penyanyi, guru SD atau TK atau pekerja yang membutuhkan suara keras akan cepat terkena laryngitis,’’ ujar Dokter Spesalis THT RSUD dr Soetomo Dr Achmad C Romdhoni, Sp THT (K).

Menurutnya, laringitis dapat menyebabkan suara seseorang menjadi serak atau parau.

Sebagian besar kasus laringitis berlangsung tidak lebih dari dua minggu atau yang dikenal dengan sebutan laringitis jangka pendek.

Namun demikian ada pula yang dikenal dengan nama laringitis jangka panjang atau laringitis kronis. Kasus laringitis jenis ini diderita selama dua pekan atau lebih.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya laringitis. Hal paling umum yang dapat menyebabkan jenis peradangan yang satu ini adalah flu. Iritasi yang disebabkan oleh alergi atau asap juga dapat menjadi penyebab terjadinya laringitis. Tak hanya itu, kerap menggunakan suara seperti bersorak-sorai dalam sebuah pertandingan juga dapat menyebabkan Q dna radang kotak suara ini.Q

masakan diri untuk turut menyelenggarakan Unas online hanya karena factor gengsi sekolah, sementara persiapan dan kesiapan penunjangnya belum memadai, karena saya juga mendapatkan info jika ada sekolah di Bandung yang akhirnya mengundurkan diri lantaran merasa tidak benar-benar siap,” jelasnya. (7/4/15) Lanjut Junaidi, ia berharap jangan sampai hanya karena disibukkan soal kesiapan dan persiapan penyelenggaraan Unas online, tetapi pihak sekolah malah melupakan target hasil Unas para siswanya.

“Untuk apa hanya disibukkan oleh persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Unas online, jika ternyata hasil Unas para siswanya jeblok, karena sesuatu yang dipaksakan tentu akan berakibat tidak baik dalam segala hal,” Tidak hanya itu, Junaidi juga

meminta kepada Diknas Kota Surabaya sebagai stake holder untuk membentuk tim verifikasi yang memberikan penilaian atas kesiapan masingmasing sekolah terkait penyelengaraan Unas online.

“Harusnya Diknas membentuk tim khusus verifikasi terkait kesiapan sekolah terhadap penyelenggaraan Unas Online, karena disamping hal ini merupakan hal yang baru dan pertama kali dilaksanakan, juga akan bisa mengantisipasi secara dini terhadap kemungkinan terjadinya insiden saat pelaksaan Unas online, “ terangnya.

Datangi Kemendiknas Komisi E berencana mendatangi Kemendiknas untuk memastikan Ujian Nasional (Unas) bukan sebagai satu-satunya kunci kelulusan seorang siswa.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kartika Hidayati mengaku

jangan sampai persoalan Unas yang pernah melanda di Lamongan terulang kembali pada tahun ini. Dimana ada oknum guru mencoba mencari soal dan membagi-bagikan jawaban ke siswa dengan keinginan supaya siswanya lulus semua dan sekolahnya lulus akreditasi.

Diakui jika hal tersebut bukanlah masuk dalam tindakan kriminal karena tidak mencari keuntungan, namun lebih dari itu justru mengajari siswa tidak sportif dan berbohong sehingga hal ini justru akan merusak kepribadian si anak.

“Melihat kenyataan tersebut, kami Komisi E dalam waktu dekat ini akan ke Mendiknas untuk mendesak agar Unas bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan. Sebaliknya, penilaian dilakukan sejak anak sekolah mulai awal sampai akhir berikut kepribadiannya sehari-hari di sekolah. Jika Unas tetap dibiarkan

sebagai penentu kelulusan, saya khawatir kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia akan berjalan amburadul,”tegas politikus asal PKB Jatim ini, Minggu (5/3).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’I’m mengaku sah-sah saja Unas dipertahankan asalkan bukan menjadi faktor satu-satunya kelulusan. Karena seseorang siswa berhasil dibidang akademik tidak hanya dapat ditentukan lewat Unas saja, tapi bagaimana si anak menguasai pelajarannya saat dia masuk di bangku sekolah.

“Bisa saja saat menjelang Unas, si anak ada permasalahan di keluarga atau lingkungannya sehingga membuat anak down dan malas belajar. Akibatnya nilai Unasnyapun jeblok. Apakah kemudian si anak di vonis bodoh, khan ini jelas tak manusiawi,”lanQ gat.cty jut politisi asal PAN ini.Q

Empat Tahun Penyidikan Korupsi Bimtek Terganjal Audit BPK Polrestabes Surabaya, Bhirawa Masih ingat kasus dugaan korupsi anggaran Bimbingan Teknis(Bimtek) yang menyeret nama Wishnu Wardana , kettua DPRD Surabaya periode lalu? Ternyata sampaui saat ini kasus tersebut terkatung-katung di Polrestabes Surabaya. Pihak polrestabes menyebut hal ini disebabkan terkendala ketidakpastian hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jatim.

Padahal, dugaan kasus korupsi Bimtek sudah ditangani Polrestabes Surabaya sejak empat tahun atau 2011 lalu. Pengusutan kasus dugaan penyimpangan pada saat Wisnu Wardhana menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya itu, sempat dipertanyakan oleh beberapa kalangan. Tapi, hingga pergantian pejabat di lingkungan Polrestabes Surabaya, kasus ini seakan akan belum menemukan titik terang.

Kanit Tindak Pidana Korupsi (Pidkor) Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP I Made Pramasetia membenarkan, penyidikan kasus Bimtek masih berjalan. Sayangnya, hingga saat ini pihak BPK perwakilan Jatim belum merampungkan audit kerugian uang negara dari kasus ini.

Padahal, lanjut Made, pihak Polrestabes Surabaya telah sebanyak enam kali lebih melayangkan surat konfirmasi tentang hasil audit kerugian negara atas kasus dugaan korupsi yang sudah ditangani sejak empat tahun lalu.

Kanit Pidkor Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP I Made Pramasetia saat melihat berkas kasus dugaan korupsi Bimtek, Selasa (7/4).

bed/bhirawa

“Koordinasi dengan BPK perwakilan Jatim sudah bolak-balik kami lakukan, hingga enam kali. Terakhir Februari lalu, dan belum juga ada hasilnya,” tegas AKP I Made Pramasetia, Selasa (6/4).

Dijelaskan Made, ada dua alasan yang diberikan BPK kepada penyidik Polisi. Pertama, BPK perwakilan Jatim mengaku telah merampungkan audit dana Bimtek yang dipersoalkan, tapi untuk kepentingan tertentu atas permintaan Sekwan DPRD Surabaya.

Atas hal ini, BPK meminta penyidik kepolisian berkoordinaai dengan Dewan untuk mengetahui itu.

“Ternyata, hasil audit BPK yang di Dewan berisi rekomendasi agar memperbaiki penggunaan dananya.

Dan sudah ada beberapa yang dananya dikembalikan,” kata Made.

Alasan kedua, lanjut Made, BPK beralasan bahwa penyidik tidak melampirkan dokumen sebagai dasar audit kerugian negara. Padahal, semua berkas penyidikan kasus ini sudah dilampirkan atau disampaikan kepada BPK. Bahkan, Ia sempat menarik berkas dari BPK, dan dipindah ke BPKP Jatim.

“Namun BPKP Jatim tidak menerima dengan alasan sudah ditangani BPK. Akhirnya kami kem-

balikan lagi perhitungan audit kerugian negara ke BPK,” ungkapnya.

Sebelumnya, dimasa kepemimpinan Kasatreskrim AKBP Sumaryono, penyidik Polrestabes Surabaya telah menerima hasil audit dari BPK. Tapi hasil audit yang dikirimkan BPK tidak sesuai dengan apa yang diminta penyidik. Padahal penyidik meminta hasil audit kerugian negara atas kasus Bimtek.

Namun BPK mengirimkan hasil audit tertentu. Dan hasil audit tertentu yang dikirimkan BPK, merupakan berkas audit anggaran yang digunakan anggota DPRD Surabaya Q bed pada pelaksanaan Bimtek.Q

Pola Asuh Tentukan Kondisi Gizi Anak Terbukti Melanggar Pasal 112, WNA Tiongkok Divonis 5 Tahun Penjara Surabaya, Bhirawa Banyaknya anak yang mengalami kasus kekurangan gizi bukan karena asupan gizi kurang atau faktor kemiskinan.

Kesalahan pola asuh dan perawatan dari orang tua bisa memicu timbulnya kasus gizi buruk.

Berdasarkan peneliatian yang dilakukan oleh para ahli gizi di Indonesia, 48 persen penyebab anak kekurangan gizi adalah kesalahan pola asuh, sedangkan faktor kemiskinan hanya berpengaruh sebesar 30 persen.

“Ini hasil yang mengejutkan, di mana selama ini banyak orang menganggap ekonomi atau kemiskinan menjadi faktor utama anak-anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Ternyata itu salah,” tegas, Ketua Tim Pangan dan Gigi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Jatim Andriyanto SH, Mkes.

Abdriyanto menjelaskan, yang dimaksud pola asuh yang salah ini meliputi pemahaman orang tua terhadap jenis-jenis kebutuhan gizi tepat untuk anak, jenisjenis makanan yang diberikan, penanganan saat anak mengalami masalah makan dan gangguan kesehatan, kebersihan ling-

dna/bhirawa

Pola asuh mempengaruhi baik dan tidaknya gizi anak. kungan, hingga kebiasaan hidup pemberian ASI ekslusif yang sehat dan makan makanan ber- masih diabaikan, makanan pengizi yang diajarkan pada anak. damping yang tidak sesuai umur Masih banyak orang tua yang dan tidak mengontrol perkembelum paham gizi yang tepat untuk bangan anak mereka. Ini keanak itu apa saja. Bahan makanan banyakan terjadi pada orang tua dan cara mengolah yang terkadang pekerja yang tidak secara langsalah, hingga pemberian makanan sung merawat dan mengawasi yang tidak sesuai umur juga akan perkembangan anak,” paparnya mempengaruhi penyerapan gizi laki-laki yang juga Direktur di pada anak hingga mereka me- Akademi Gizi Surabaya ini. Dangalami kekurangan gizi. lam hari Kesehatan Dunia yang Q dna “Salah satu contohnya adalah jatuh 7 April kemarin.Q

PN Surabaya, Bhirawa Terdakwa Zeng Quiyun alias Lisa bisa bernafas lega setelah setelah menjalani proses persidangan yang cukup lama , majelis hakim yang diketuai Manungku Prasetyo akhirnya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa Zeng Quiyun alias Lisa. Putusan itu dibacakan diruang sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (7/4/2015).

Vonis tersebut lebih rendah dari Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Djoko Susanto yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara.Dalam amar putusannya, Hakim Manungku menyatakan terdakwa wanita asal negara Tiongkok ini telah terbukti bersalah menguasai narkotika golongan 1 dengan berat lebih dari 5 gram.

Namun Hakim Manungku tak sependapat dengan tuntutan jaksa Djoko Susanto yang sebelumnya menyatakan terdakwa Lisa terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam dakwaan ke satu.“Dalam fakta persidangan, hakim beranggapan terdakwa terbukti melanggar dakwaan ke tiga yakni melanggar pasal 112 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009,”terang hakim manungku saat membacakan amar putusannnya.

Selain menjatuhkan hukuman badan, Lisa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 milliar.”Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan, hukuman ini dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan,”Kata Hakim Q bed Manungku saat membacakan amar putusannya.Q

Curiga Pasangan Mau Nikah Lagi, Disarankan Buka Situs Antipoligami Warga Kota Surabaya khususnya lelaki harus berpikir ulang untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Sebab, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), menyediakan situs khusus untuk mengetahui apakah seorang pria di kota tersebut sudah beristri atau belum.

Situs Antipoligami, diyakini akan bisa membantu warganya yang ingin mengetahui riwayat pernikahan seseorang. Selain itu, juga melindungi pasangan lain agar terhindar dari fitnah. Hal ini, Kepala Dispendukcapil Suharto Wardoyo, menamai situs tersebut. dirinya menuturkan situs itu bisa memberikan informasi pada istri maupun calon istri.

“Situs antipoligami ini untuk melindungi pasangan lainnya serta kaum wanita.

Paling tidak bisa mengetahui pasangan yang sudah tercatat di KK (Kartu Keluarga),” kata Suharto ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Selasa (7/4).

Dalam laman situs itu, kata Anang sapaan akrabnya, calon istri yang masih bertanya-tanya dan ragu tentang status calon suami,

bisa mengecek riwayat pernikahan melalui sistem informasi pencatatan Perkawinan milik Dispendukcapil Kota Surabaya.

“Cukup akses situs resmi milik Dispendukcapil Kota sipdispendukcapil.surabaya.go.id, lalu klik halaman cari pasangan, masukkan nama dan tanggal lahir calon suami, maka muncul rekam jejak pernikahan yang tercatat di database Dispendukcapil,” paparnya.

Ditanya, apakah selama adanya situs antipoligami ada warga yang keberatan terkait terbukanya statusnya. Anang menegaskan, bahwa calon pengantin maupun yang sudah pasangan suami istri (Pasutri) harus

diumumkan. “ Kalau sudah resmi menikah atau yang mau menikah ngapain harus ditutup-tutupi? Ada apa emangnya? Kita harus terbuka,” tambahnya.

Halaman itu juga menyediakan pengumuman calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Informasinya berupa nama calon mempelai pria dan wanita, tanggal pernikahan, dan lokasi hari bahagia itu.

Pendaftaran pernikahan pun, kata Suharto, juga bisa dilakukan secara online. Calon pengantin dapat mengisi formulir pendaftaran online. “ Ini untuk memudahkan calon pengantin,” Q geh kata Anang.Q

trie diana/bhirawa

Pemkot Surabaya miliki situs khusus 'antipoligami'. Situs ini diyakini akan bisa membantu orang yang ingin mengetahui riwayat pernikahan seseorang.

OPINI

4 Tajuk

Impor Gula Hadapi KPK MUSIM tanam tebu 2015, penghasilan petani akan berkurang. PG (Pabrik Gula) akan mengurangi luas lahan sewa. Stok gula di gudang PG masih menumpuk, tidak terjual. Itu akibat dari semakin banyaknya gula impor beredar di pasar secara bebas. Ironisnya, gula lokal tidak mampu bersaing karena harganya lebih mahal. Karena itu pada tahun 2015 tidak perlu impor gula. Tetapi perlu pengawasan seksama terhadap kemungkinan kuota “bodong” melalui jalur kolusi dan nepotisme.

Bahkan untuk mencegah kuota “bodong,” diperlukan campur tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengawasi kebijakan kementerian terkait. Mencermati laporan masyarakat, KPK telah meminta prosedur dan metode impor gula. Bagai gayung-bersambut, kementerian terkait (Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian) telah menyerahkan berbagai peraturan terkait impor gula.

Harga gula dalam negeri, menjadi faktor menggiurkan untuk membuka keran impor. Modusnya, pedagang (besar) gula menimbun, sehingga terjadi seolah-olah suplai tak mencukupi. Padahal berdasar catatan hasil panen tebu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Bahkan stok hasil giling tahun 2013 masih menumpuk di PG (Pabrik Gula). PG tidak berani mengeluarkan gula lokal, karena kalah bersaing dengan gula impor.

Secara nasional, sampai bulan Mei 2015 (pada saat musim giling) stok gula masih sebanyak 1,6 juta ton. Sisa stok tahun lalu (menjelang musim giling 2014) masih terdapat 800 ribu ton gula tersimpan di PG. Diantaranya gula milik petani, yang belum terbayar oleh PG. Jika itambah hasil giling tahun 2015 (dengan kapasitas produksi sebanyak 2,3 juta ton) akan menjadi 3,1 juta ton. Sedangkan serapan pasar hanya sekitar 100 ribu ton per-bulan.

Stok melimpah di gudang secara langsung juga menyebabkan mengendurnya kinerja PG. Termasuk mengurangi sewa lahan. Ini bagai simalakama PG, tetapi menjadi win-win solution. Agar PG tidak semakin terpuruk, dan tidak terbebani utang gula milik petani. Mengurangi sewa lahan, juga bisa dianggap sebagai “jeda tanah” agar tidak jenuh terhadap tanaman tebu.

Ironis lagi, kelebihan stok gula nyaris mustahil diekspor, karena HPP dalam negeri sangat mahal (di atas Rp 8.000,- per-kilogram). Sebagai bandingan, HPP di Thailand cuma Rp 4.500,- per-kilogram. Penyebab utama mahalnya HPP, adalah ongkos sewa lahan. Hal itu disebabkan mayoritas lahan tebu (75%) masih terpusat di pulau Jawa (dengan harga sewa lahan sangat mahal). Padahal rendemen tebu terbaik diperoleh di Lampung.

Rendemen tertinggi dicapai PG Gunung Madu Plantation, Lampung, mencapai 8,34. Disusul runner-up PG Bunga Mayang, Lampung (8,26%). Di Jawa, satu-satunya rendemen di atas angka 8, hanya dicapai oleh PG Mojopanggung milik PTPN X (sebesar 8,16). Padahal Jawa Timur memiliki Perda Nomor 17 tahun 2012 tentang Rendemen Tebu. Amanatnya, rendemen tebu wajib dipacu naik, bergerak 1% per-tahun. Seharusnya saat ini sudah mencapai rendemen 10.

Tidak manisnya bertani tebu menyebabkan petani menggugat pemerintah secara hukum, melalui jalur PTUN. Gugatan PTUN dilakukan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan impor. Gugatan petani tebu kabupaten Kudus dan Pati itu mewakili petani tebu seluruh Indonesia. Selama ini kebijakan impor gula belum one-gate policy, masih berdasar kenaikan harga.

Berdasarkan peraturan, impor gula hanya dilakukan oleh BUMN per-gula-an. Namun impor gula, ternyata juga dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki “core” bisnis gula. Sehingga stok gula hasil panen, harus bergulat melawan gula impor. Kini, petani gula (tebu) bernafas bisa bernafas lega. Institusi superbody penegak hukum, KPK, akan menjadi “pendamping” dalam persaingan dagang.

Importir gula tidak mudah lagi, walau sudah memperoleh izin. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Dana Desa Jangan Sampai Dipakai Kampanye DANA desa diperkirakan akan cair pada pertengahan April 2015. Setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp240 juta hingga Rp280 juta. Jumlah tersebut masih jauh dari amanat UU 6/2014 tentang Desa yang mengamanatkan setiap desa mendapatkan dana Rp1,4 miliar per tahunnya. Untuk mendapatkan dana tersebut, setiap desa harus menyiapkan Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RKJMDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan desa dan non fisik.

Meskipun dana desa yang cair tidak sebesar yang sebelumnya diperkirakan, namun dana tersebut harus mendapatkan perhatian agar tidak disalahgunakan nantinya. Terutama sekali jangan sampai dana desa digunakan untuk kampanye oleh kepala desanya. Dana desa rentan digunakan jika tidak diawasi. Oleh karena itu, penting adanya pengawas pengelolaan dana desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan pihaknya sudah menerbitkan buku panduan pengelolaan dana desa.

Ada semacam protap, sehingga dana desa tidak bisa dipolitisasi.

Kita tentu sangat berharap bahwa dana desa sebagai amanah UU Desa tersebut benar-benar bermakna bagi pengembangan pembangunan di desa. Kita tidak ingin kalau nantinya pengucuran dana ke desa-desa tersebut hanya akan menjadi bancakan elit-elit ditingkat desa. Sehingga aliran dana desa tersebut tidak hanya memperluas praktik korupsi ke tingkat desa. Dana desa tentu diharapkan akan benar-benar memberdayakan masyarakat desa.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Pahing, 8 APRIL 2015

Mewaspadai Para Munafik dan culas bercampur aduk jadi satu dan sulit membedakannya.

Oleh sebab itu sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada. Setiap As they would mingle with the good people we meet manusia hidup didunia Good friends we have had, oh good friends we’ve lost pasti punya tujuan. along the way Banyak orang mengaIn this bright future you can’t forget your past takan bahwa hidup itu ibadah. Seperti yang So dry your tears I say Oleh : difirmankan oleh AlPriyambodo lah SWT, “tidaklah No woman, no cry aku ciptakan manusia No woman, no cry dan jin kecuali untuk beribadah kepadaKu”.

(Bob Marley) Mengerti dan paham bahwa hidup itu ibadah, tetapi masih ait-bait di atas merupakan banyak juga diantara kita yang selalu ada sejak zaman Nabi Adam penggalan dari sebuah hobi ngentit, ngutil, dan mengadu sampai nanti di Yaumil Akhir yang lagu berjudul “No Woman, domba. Ibarat “gajah diblangkoni” termaktub dalam bait-bait “……

No Cry”, yang sangat iso kojah ora iso nglakoni. Atau Observing the hypocrites……As terkenal pada tahun 1979-an karya “jarkoni” iso ujar ora iso nglakoni. they would mingle with the good Bob Marley sang legenda yang Mereka itu adalah ciri-ciri manusia people we meet…… Good friends bergenre reggae. Banyak dari kita munafik – hypocrites. Seperti yang we have had, oh good friends we’ve yang mengartikan judul lagu “No tertera dalam bait lagu di atas lost along the way…..”. Yang artiWoman, No Cry” secara harafiah – observing the hypocrites – kita nya “…..memerhatikan para musehingga maknanya pun keliru. harus senantiasa memerhatikan nafik…….yang mencoba berbaur Hampir setiap orang menghibur para munafik tersebut. Kita harus dengan orang-orang baik yang diri ketika sedang patah hati demewasdai mereka, karena antara kita kenal………teman-teman ngan lagu ini, kita dan mereka congor dan kelakuan tidak sama. baik yang kita miliki yang telah mengira bahwa “No Woman, No Manusia munafik pada umumnya hilang/meninggal (masuk penjara) Cry” berarti “Ora Onok Wedokan, kurang dekat dengan Allah SWT, di dalam kehidupan ini………”.

Ora Nangis – Gak Patkek-en” Atau tetapi mengaku dekat dengan AlDari tiga bait lirik tersebut kita dalam pengertiannya, tidak ada lah SWT. Mereka menghalalkan temukan tiga kata kunci, yakni cewek pun tidak usah bersedih. segala cara, suka mengadu domba, munafik – hypocrites. Berbaur Sebenarnya, artinya tidak begitu. memfitnah, memutarbalikkan dengan – mingle with. Dan temanLagu ini sebenarnya bukan fakta, dan berkarakter iblis, teman baik – good friends. mengisahkan tentang percintaan Seseorang yang berkarakter iblis Yaa… dalam kehidupan seharitetapi mengisahkan tentang kepamudah sekali dideteksi dan dikenali hari kita harus ekstra hati-hati hitan hidup para gelandangan, dari perilakunya sehari-hari. Miterhadap orang-orang disekeliling anak jalanan, dan orang-orang salnya dalam menggapai sesuatu kita terutama jika kita masih akmiskin, Konon, lagu ini di tulis (jabatan), tidak segan-segan metif bekerja di kantor. Kita harus oleh Bob Marley, untuk menghibur nyogok sana sogok ini dengan uang tetap waspada kepada siapapun. seorang cewek jalanan yang bohay, hasil korupsi, memfitnah sana fitZaman sekarang siapapun tidak korban pelecehan seksual, di nah sini, menelikung sana telikung boleh lengah sedetikpun terhadap wilayah Trenchtown Jamaica. sini, membungkuk sana mbungkuk orang-orang munafik yang berbaur Dalam sebuah situs internet sini sembari memberi laporan culas – mingle with – dengan kita dan diuraikan bahwa, kata-kata “No, dengan menjelek-njelekkan teman teman-teman kita yang kita angWoman, No Cry” dalam dialek slang sendiri. Jika ada masalah tidak gap baik – good friends. Jangan Jamaica, sebenarnya di ucapkan, segan-segan pula menyalahkan dan sampai teman baik kita terjeru“No, Woman, Nuh Cry”, yang bemengorbankan orang lain, teman, mus dalam perangkap orang-orang rarti “No, Woman, Don’t Cry”, atau atau anak buah. Sadis !! munafik tersebut. yang bisa di artikan, “Jangan, Gadis, Namun setelah berhasil meraih Manusia ditakdirkan tercipta Janganlah Menangis”. Jadi lagu ini apa yang mereka inginkan dengan sebagai makhluk sosial yang senansebenarnya untuk menghibur para cara-cara iblis, tanpa malu-malu tiasa selalu berinteraksi satu sama wanita yang sedang kesusahan, seorang munafikpun bilang ….. lain dan harus berbaur – mingle bukan para laki-laki cengeng dan “alhamdullilah semua ini memang with. Saling berhubungan, dan mbelgedes yang lagi patah hati. Jadi sudah rezeki buat saya…….” harus diingat dalam pembauran jauh…. jauh sekali.

Masya Allah …. seorang munafik disana ada canda, ada tawa, ada Lantas apa hubungan lagu di menyebut “segala puji bagi Allah” persahabatan, ada permusuhan, atas dengan tulisan ini ? Yaa… atas kenikmatan duniawi yang ada kerjasama, ada persaingan, ada sesuatu yang menarik dan didapatnya dengan cara menjilat ada kecurigaian, ada keikhlasan, perlu disimak bait demi bait dalam dan culas serta menipu. Dan jika ada keculasan, dan lain sebalirik lagu tersebut. Ada tiga bait ketahuan belangnya, tak segan-segainya. Berkelindan dengan tipu yang maknanya menggambarkan gan mereka pun langsung membamenipu, fitnah memfitnah. Sifat sifat dan karakter manusia yang liknya dengan mengatakan bahwa manusia baik, buruk, iri, dengki,

Said I remember when we used to sit In the government yard in Trenchtown Observing the hypocrites

B

B

egal telah menjadi kejadian fenomenal-sensasional. Hingar bingarnya semakin akrab saja di telinga. Aparat kepolisian di beberapa daerah tak mau banyak kecolongan, demi melindungi serta mengayomi masyarakat, langsung membentuk Satgas Anti Begal/Tim Cobra.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengakusangatterkejutaksibegal terjadi dimana-mana, dan berusaha mencari akar penyebab serta solusi. Menariknya, pihak yang dituju/dihubungi pertama kali adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), bukan kementerian yang lain. Seolah-olah JK ingin ‘menumpahkan’ masalah ini pada Kemdikbud, dikarenakan mayoritas pelaku begal memang anak-anak muda yang masih usia sekolah. JK menduga maraknya begal akibat telah menurunnya sistem pendidikan karakter di negeri kita.

Setali tiga uang, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawangsa, berkata bahwa peran keluarga dan sekolah dalam memberikan pendidikan karakter bagi anaknya sudah mulai kehilangan pengaruhnya.

Namun, Kepala Pusat Penelitian dan Pembangunan Pendidikan Kementerian Agama, Rahman Mas’ud, menjelaskan bahwa minimnya pendidikan agama sulit untuk dihubungkan dengan maraknya kasus begal. Bila dipaksakan relasinya, maka itu terlalu mengeneralisasi. Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, berpendapat sama bahwa maraknya aksi begal tidak ada kaitannya dengan pendidikan.

Hal itu lebih terjadi karena faktor sosial, yaitu anak-anak yang kehidupan keluarganya broken home, kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan pergaulan yang kurang baik. Lalu siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab?

Merebaknya aksi begal yang pelakunya masih usia sekolah, membuktikan kelemahan/ kekurangan dari berbagai pihak, bukan dari pihak Kemendikbud

orang yang tidak suka dengan dirinya adalah orang-orang yang iri dan dengki. Astaghfirlloh.

Bahwa menjilat pantat pimpinan sampai mengkilap dan culas dalam meraih jabatan adalah hal yang biasa dan lumrah. Merasa mendapat restu dari Allah SWT dan selalu menyebut “alhamdullilah” bukan hal yang tabu lagi bagi orang-orang munafik.

Tidak peduli bahwa ungkapan “alhamdullilah”seharusnya diucapkan dengan tidak sembarangan. Mulut orang munafik berkata “segala puji bagi Allah” tetapi berperilaku bak embahnya iblis sudah merupakan kelaziman. Diwolakwalik sak enak-e dewe demi sejumput kenikmatan duniawi yang menipu. Banyak diantara kita yang belum mampu memahami dan menghayati bahwa dunia itu benar-benar menipu. Hati dan pikiran orang munafik tidak akan pernah mampu memahami dan nglakoni laku hakekat apalagi makrifat. Alam kubur, padang maksar, dan akherat dianggap gombal belaka. Hanya anganangan saja, kosong melompong seperti batang kangkung tidak ada artinya.

Oleh sebab itu wahai orangorang munafik segeralah bertobat!! Janganlah bertindak adigang, adigung, dan adiguna. Janganlah mensyukuri teman – good friends, ketika yang bersangkutan tersangkut kasus hukum, apalagi menyengsarakan dan menjerumuskannya. Berdoalah demi kebaikan seorang teman, bersikaplah rendah hati dan kesatria. Jangan sombong dan arogan. Renungkanlah apakah engkau dan kita lebih baik dibandingkan dengan teman kita ? Sekali lagi janganlah mensyukuri kesengsaraan orang lain. Meskipun mulutmu diam dan tekunci tetapi Allah SWT tahu isi hatimu. Berlarilah kembali kepada Allah SWT – Fafirruu Ilallooh, sebelum semuanya terlambat.

Karena sejatinya alam kubur, padang maksar, dan akherat itu benar-benar ada untuk engkau dan kita. Di alam sanalah nantinya engkau dan kita akan kekal abadi selamanya, entah di neraka apa di surga.

Wallahu a’lam bish-shawabi.

Peneliti Alumni Rijks Universiteit Centrum Antwerpen Belgia dan L’Universite de Nantes Perancis

Mendidik Bukan Membegal lebih ditujukan kepada atau sekolah atau kepengembangan budi luarga semata. Semua pekerti, semangat, kepihaklah yang terlibat cintaan, rasa kesusisebagai aktor pembenlaan, ketakwaan, dan tuk karakter begal dan lain-lain. Jadi menharus bertanggungdidik memiliki makna jawab. Mendikbud juga yang sangat luas, lebih mengatakan bahwa dari sekedar mengamenguatnya karakjar. Maka mendidik ter kekerasan seorang adalah segala proses anak disebabkan oleh Oleh: pendidikan, proses beberbagai pihak, sehEka Sugeng Ariadi lajar mengajar, proses ingga perlu dilakutransfer values and kan penelitian yang knowledge antara penutuh (tidak sepihak/ didik dengan peserta didiknya, sebagian) faktor-faktor penyebabantara orang tua dengan anaknya, baik di sekolah, keluarga dan anaknya, antara tokoh masyarakat masyarakat. Maka sangat perlu dengan anggota masyarakatnya dan penting, para pemimpin di negdan antara pemerintah dengan eri ini, dari tingkat daerah hingga seluruh warga negaranya. pusat, segera melakukan kajian/ Memang sudah banyak pendidik riset yang komprehensif dan menyang paham dan tahu cara mendalam untuk mengindentifikasi didik yang baik, akan tetapi lebih secara jelas akar permasalahan banyak yang belum benar-benar dan pemetaan solusinya di masingpaham. Begitu pula pada orang tua, masing daerah. masyarakat dan pemerintah. Banyak orang tua yang pasrah dengan Mendidik Bukan Membegal proses tumbuh kembang fisik dan Proses pendidikan bisa terjadi mental anaknya dari hari ke hari, dimana saja dan kapan saja. Sistem kemudian ‘diserahkan’ begitu saja pendidikan kita ditopang oleh 3 tanpa kontrol, sepenuhnya bebas pilar pendidikan, sekolah-keluargabergaul dengan siapapun di komumasyarakat. Pelaku pendidikan nitasnya. Masyarakat pun tak kalah di sekolah disebut pendidik/guru, cuek dengan gaya hidup anak-anak pelaku pendidikan di rumah/di kemuda di jaman serba boleh (permisluarga adalah orang tua dan pelaku sive) ini. Sikap cueknya masyarakat pendidikan di masyarakat adalah disebabkan anak mudanya sendiri tetangga, teman bermain dan yang justru acuh tak acuh bila dimasyarakat RT/RW/Desa. Penulis nasehati/diingatkan. menambahkan 1 pilar lagi yaitu Dan semakin lengkap hilangpemerintah, dan pelakunya adalah nya makna dari kata mendidik itu pegawai Kemendikbud. Sehingga dengan tidak seriusnya pemerintah lengkaplah 4 pilar pendidikan, menjaga kualitas karakter generasi sekolah-keluarga-masyarakat dan mudanya secara kolosal. Lihat saja pemerintah. Sedangkan proses ketidakberdayaan pemerintah mempendidikan yang dilakukan oleh bendung derasnya tayangan televisi/ keempat pelaku pendidikan diatas internet yang diisi dengan film/sindinamakan mendidik. Apa makna etron kekerasan, situs pornografikata mendidik? pornoaksi, gaya hidup hedonis-borMendidik adalah memelihara juis kaum artis (dan bahkan pejabat dan memberi latihan (ajaran, tunpemerintahan), pergaulan bebas tunan, pimpinan) mengenai akhlak di berbagai level usia dan profesi, dan kecerdasan pikiran. Prof. Darji sinetron lokal-impor yang sedikit Darmodiharjo, berkata bahwa mensekali nilai edukasinya, peredaran didik itu menunjukkan usaha yang

miras meski sudah diatur dengan perundang-undangan tapi hakekatnya miras itu legal, tak mampu dibendung oleh pemimpin negeri ini.

Karakter begal tentu sangat mungkin disebabkan itu semua.

Dalam lingkungan pendidikan, mohon maaf bila penulis katakan jika kita sebagai pelaku pendidikan tidak mampu mendidik dengan baik, tidak bisa memberikan proses pendidikan yang memanusiakan manusia (peserta didik) maka sebenarnya kita telah ‘membegal’ masa depan dan perkembangan fisik-mental serta potensi-potensi yang dimiliki mereka. Sebagai bahan refleksi semua pilar bahwa peserta didik butuh proses pendidikan yang diberikan dengan penuh perhatian dan kasih sayang bukan dengan cacian/ penghinaan/bully-an/pelecehan.

Mereka ‘haus’ tontonan yang penuh dengan tuntunan, mereka ‘lapar’ akan keteladanan dalam mengemban amanah jabatan, kejujuran dalam mengerjakan ujian, dan perbuatan anti korupsi.

Mereka juga butuh perlindungan dari miras, perjudian-prostitusi (online-offline)dan sebagainya, maka lindungilah mereka semaksimal mungkin.

Saat ini, KPAI melaporkan ada 21 juta anak-anak menjadi perokok aktif, dan itu wajar saja karena banyak orang tua dan pendidiknya juga merokok di depan mata mereka. KPAI juga mempublikasikan jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anaksejak tahun 2011 hingga 2014, antara lain: korban pornografi online sebesar 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek cd porno 15% serta anak korban kekerasan seksual online 11%.

Dan tentu masih banyak data yang lainnya.

Mahasiswa Universitas Islam Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing 8 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Jembatan Manyar Rusak, PU Hanya Diam Gresik, Bhirawa Kondisi Jembatan Manyar rusak parah. Selain aspal badan jembatan mengelupas, kontruksi jembatan juga goyah.

Akibatnya, hapir tiap hari kemacetan selalu terjadi di jembatan satu-satunya yang menghubungkan ke Kota Gresik ini.

Sebab, setiap kendaraan yang melintas di atas jembatan itu harus mengurangi kecepatannya. Jika tidak misalnya, tak menutup kemungkinan kendaraan mereka akan terguling. Apalagi mayoritas kendaraan yang melintas jembatan itu dump truk yang memuat galian C atau tanah uruk yang dikirim ke PT Maspion.

Sementara, disisi lain volume kendaraan di jalur Pantura (pantai utara) cukup padat. Akibatnya jika laju kendaraan tak lancar sedikit saja, kemacetan sudah tak bisa dihindari. Kemacetan itu dari arah Barat (Sembayat) bahkan mulai Desa Banyutami hingga jembatan itu. Sementara dari arah Timur, bahkan mulai dari perempatan Manyar.

Namun, sayangnya meski sudah tahu jembatan itu rusak dan menimbulkan kemacetan yang cukup parah tiap hari, Pemkab Gresik dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tak segera melakukan perbaikan. Haruskah menunggu jatuh korban?

Setiap kali ditanya terkait kerusakan jembatan itu PU selalu berkilah itu urusan BBPJN (Balai Besar Penangulangan Jalan Nasional). ‘’Itu bukan kewenangan kami untuk memperbaiki. Itu urusannya Balai Besar,’’ jelas Bambang Isdianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Gresik, Selasa (7/4),Q eri

Data Kemiskinan Selalu Tak Valid Sidoarjo, Bhirawa Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, agar data jumlah kemiskinan bisa terdeteksi secara valid. Maka harus dilakukan pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD). Sebab selama ini data kemiskinan selalu dianggap kurang valid.

Kondisi ini dijelaskan Kepala Bappeda Sidoarjo, Ir Sulaksono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah di Convention Hall Suncity Sidoarjo, Selasa(7/4) kemarin.

Menurut Sulaksono, pemutakhiran DKD penting dilakukan. Data yang valid atau data yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan diharapkannya muncul melalui pemutakhiran DKD. Sehingga akan dapat meminimalisir kesalahan sasaran program perlindungan sosial.

Data kemiskinan selama ini masih dianggapnya tak valid.

Pada pelaksanaannya, masih

ada masyarakat miskin yang tak merasakan program perlindungan sosial. Seperti pemberian Jaminan Kesehatan Masyarkat Miskin (JKMM) maupun pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin/Raskin. Maka melalui DKD kali ini, diharapkan program perlindungan sosial akan tepat sasaran kepada masyarkat miskin, dan yang memang benar-benar miskin. ‘’Sehingga percepatan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab Sidoarjo dapat cepat terwujud,’’ harap Sulaksono.

Nantinya, sensus terhadap

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala Bappeda Ir Sulaksono saat membuka Bimtek DKD kemarin. warga miskin akan dilakukan petugas pencacah data kemiskinan. Yakni Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) serta Sub PPKBD. Sudah ada 750 petugas pencacah yang akan dikerahkan untuk turun lapangan. ‘’Mereka akan mengum-

pulkan data terkait jumlah pasti masyarakat miskin Sidoarjo yang ada,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesra dan Kemasyarakatan Bappeda Sidoarjo, drg Indrati selaku narasumber mengatakan, angka kemiskinan di Kab Sidoarjo masih

Petugas dari Dinkes dan Puskesmas menguji kandungan makanan ringan di sekolah.

achmad suprayogi/bhirawa

Dinkes Sidak Mamin di Sekolah Sidoarjo, Bhirawa Untuk membuktikan jajanan sekolah sehat atau tidak pasca ditemukan pabrik makanan ringan berbahan baku kedaluarsa di wilayah Sidoarjo. Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Kec Sidoarjo melakukan Sidak langsung ke sekolah-sekolah.

Seperti yang dilakukan, Selasa (7/4) kemarin di SDN Sidoklumpuk, Kec Sidoarjo. Tim dari Dinkes langsung menguji jajanan yang dijual di lingkungan sekolah itu. Caranya, petugas membeli langsung makanan dan minuman ringan di lingkungan sekolah untuk dijadikan semple.

Setelah mendapatkan sejumlah semple makanan dan minuman ringan, petugas langsung memeriksa di tempat dengan bahan kimia dan peralatan laboratorium yang dibawanya. Dengan tujuan untuk mengetahui dan memeriksa jenis kandungan berbahaya

yang ada di dalamnya.

Menurut Kepala Puskesmas Kota Sidoarjo, dr M Atho Illah, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui jenis kandungan berbahaya, yang ada di dalam jajanan atau minuman dijual di lingkungan sekolah-sekolah. ‘’Sidak jajanan dan minuman ringan ini merupakan upaya rutin Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat, untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman yang berbahaya, terutama bagi anak-anak. Apalagi setelah ditemukan pabrik makanan ringan yang berbahan baku kedaluarsa,’’ Atho Illah.

Sementara itu, Kepala SDN Sidoklumpuk Sidoarjo, Etti Agus Prastuti juga mengatakan, kalau peredaran makanan dan minuman ringan disekitar sekolahan sangat marak. Pihak sekolahan sering memberikan peringatan kepada para siswa agar tak jajan sembarangan. Hampir setiap minggu para siswa men-

Kabag Harus Beri Sanksi PNS Bolos Apel Sidoarjo, Bhirawa Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan SH, merasa prihatin masih ada PNS di lingungan Setda yang sering membolos apel berulangulang, karena alasan tak jelas. Kalau ada, maka Kepala Bagian (Kabag) harus memberikan sanksi.

Menurut Vino—sapaan akrab Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa Selasa (7/4) kemarin, untuk menegakkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS maka tak pandang bulu. Maka diminta PNS memegang komitmen, apalagi di lingkungan Setda Sidoarjo yang selama ini menjadi barometer kedisplinan PNS di Sidoarjo. Apa jadinya disiplin PNS di SKPD lainnya, apabila di lingkungan Setda saja masih ada PNS yang sering membolos saat apel.

Vino menegaskan, setiap bulan dirinya tahu masih ada PNS yang sering membolos apel di lingkungan Setda. Sebab, dirinya tiap bulan mendapat laporan tentang itu. Ia minta kalau masih ada yang membolos saat apel pagi, maka Kabag diminta langsung mengingatkan. ‘’Sebab kalau lebih dari lima kali tak ikut apel harus ada tindakan khusus dari atasannya.

Jangan sampai dibiarkan terus saja.Nanti mereka malah me-

dibawah nasional maupun Propinsi Jatim, data itu diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kemiskinan di Kab Sidoarjo tahun 2013 menunjukkan 6,69%.

Sedangkan nasional sendiri sebesar 11,475 % dan Jatim sebesar 12,73%.

Sedangkan, petugas pencacah itu nantinya akan melakukan penjaringan RTS serta individu sasaran. Indikatornya penduduk kategori miskin Sidoarjo, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) maupun KTP Sidoarjo. ‘’Indikator lainnya adalah masyarakat miskin di luar kepersertaan Program Perlindungan Sosial (PPLS), Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) serta diluar kepersertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan Raskin APBN,” terang Indarti.Q ach

Car Free Day Jadi Ajang Judi Ketangkasan

Polisi Gresik Tahan Enam Tersangka Dugaan Malpraktik Gresik, Bhirawa Aparat Kepolisian Resort Kab Gresik menahan enam tersangka yang terlibat dalam dugaan malpraktik yang dilakukan di Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinang wilayah setempat.

Menurut Kapolres Gresik, AKBP E Zulpan, Selasa (7/4) kemarin, enam tersangka yang ditahan dalam kasus ini dua diantaranya dokter dengan inisial dr YS, dr DT dan satu merupakan direktur RS berinisial drg AZ, serta tiga lainnya perawat berinisial P, M dan F. Zulpan juga menjelaskan, penahanan tersangka dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dengan 10 saksi, ditambah dua saksi ahli, dan melakukan gelar perkara serta menyita sejumlah barang bukti. ‘’Dua alat bukti bukti sudah ada di tangan kami dan telah dikantongi penyidik dan penahanan ini bagian dari peningkatan status saksi menjadi tersangka dalam perkara ini,’’ ucapnya.

Rencana selanjutnya, kata Zulpan, memanggil semua tersangka dan melakukan pemberkasan serta menyerahkan barang bukti, setelah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sementara itu, tersangka akan dikenakan Pasal 359, 361 KUHP dan Pasal 76 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan ancaman lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 juta.

Sebelumnya, kasus ini bermula dari dugaan malpraktik yang dilakukan RSIA Nyai Ageng Pinatih pada 2 Januari 2015 kepada pasien Muhammad Gafhan Habibi (5) saat menjalani operasi. Namun, usai operasi, Gafhan justru mengalami koma hingga meninggal dunia.

Akibatnya, keluarga korban melaporkan pihak RSIA Nyai Ageng Pinatih beserta dua dokter spesialisnya ke kepolisian, karena dinilai lalai dan bermasalah terkait perizinan. Setelah peristiwa ini muncul, RSIA Nyai Ageng Pinatih sempat ditutup sementara oleh Dinas Kesehatan Kab Gresik, karena belum memperbarui izin operasional dan dua dokter spesialisnya belum memperpanjang surat izin praktik (SIP) dari dinas kesehatan setempat.Q kim.ant

5

ali kusyanto/bhirawa

Vino Rudi Muntiawan remehkan. Setelah ada tindakan, pimpinan supaya lapor ke saya,’’ katanya tegas.

Sebagaimana diketahui, lingkungan Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo meski menjadi contoh tingkat kedisplinan PNS di Kab Sidoarjo, tapi ternyata masih ada saja PNS disana yang membolos tak ikut apel pagi tiap harinya.

Menurut catatan Bagian Organisasi Setda Sidoarjo, maksimal pernah ada sampai tiga PNS tak ikut apel pagi. Menurut catatan Bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan Setda Sidoarjo itu, oknum PNS itu adalah ‘’orang-orang lama dan orangnya ya itu-itu saja’’. Dari hasil rekapan, mereka berasal dari empat Bagian yang ada di lingkungan Setda.

Menurut Kasubag Kepegawaian Bagian Organisasi Pemkab

Sidoarjo, Ahmad Fauzi SH, oknum-oknum PNS itu dianggap telah meremehkan aturan yakni PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Padahal aturannya sudah jelas, kalau PNS itu wajib ikut apel tapi mereka jsutru tak mengindahkannya.

Menurut Fauzi, mereka terlambat tak ikut apel beberapa kali.

Tetapi mereka tak berusaha memperbaiki diri. Sehingga kembali tidak ikut apel pagi. Dari pengamatan Fauzi, PNS yang tak ikut apel pagi itu bisa jadi karena keberadaan mereka merasa dibutuhkan, sebab mempunyai keahlian khusus, yang semua orang tak bisa. Sehingga membuat ego mereka tinggi dan meremehkan aturan.

Kabid Pengembangan pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD ) Kab Sidoarjo, Happy Setyaningtias SH mengatakan, bila sampai ada pimpinan yang tak pernah menegur stafnya yang tak disiplin, maka sesuai PP Nomor 53 tahun 2010.

PNS itu dinilai tak efektif dan tak melakukan kerjanya dengan baik.

Selain itu, lanjut Happy, sesuai Perbub Nomor 1 tahun 2014, PNS Sidoarjo juga harus ikut apel. Bila ada PNS yang tak melakukan maka atasan harus membinanya, jangan malah dibiarkan saja.

Kecuali tak ikut apel pagi karena izin sakit.Q ali

dapat teguran, agar tak membeli makanan dan minuman sembarangan. “Namun hal itu tak diindahkan bahkan para siswa hanya melihat kemasan dan rasa tapi tidak memikirkan dampaknya, “ tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDM) Dinas Kesehatan, Endang Sulastri menegaskan, kalau jenis makanan kedaluarsa bila dipaksakan untuk makanan anak-anak akan menimbulkan bahaya. Dalam makanan itu akan timbul, mikroba ataupun jenis jamur-jamur yang beracun, sehingga bisa membuat anakanak merasa sakit perut, mual, mulas, pusing kepala hingga keracunan.

Menurut Endang, memang ada jenis mikroba yang dibutuhkan tubuh, tetapi kalau dalam makanan yang kedaluarsa itu biasanya akan timbul mikroba jenis racun. ‘’Jadi sangat berbahaya kalau dikonsumi anak-anak,’’ katanya.Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Momen car free day di Jl Benteng Pancasila, Kota Mojokerto yang belakangan berubah menjadi pasar kaget, juga diselipi ajang judi ketangkasan. Diduga terdapat oknum yang mengeruk keuntungan besar melalui aksi judi ketangkasan.

Pelaku mengimingimingi smartphone sebagai hadiah apabila peserta bisa menarik telpon genggam dengan alat pancing. Namun peserta harus meist rogoh koceknya seharAgus Supriyanto ga Rp7 ribu sebagai mahar. Aksi yang diduga mengandung unsur judi ini tak pelak mengundang kritik Dewan. Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto mencium adanya unsur judi dalam permainan ini. ‘’Dalih membayar karcis untuk mendapatkan hadiah HP lebih condong ke permainan yang mengandung unsur judi,’’ kata Deny, Selasa (7/4) kemarin.

Uji ketangkasan di acara car free day setiap minggu di Benpas sudah mulai meresahkan.

Banyak masyarkat dirugikan dengan permainn itu. Karena uji ketangkasan menciptakan peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan semata. Sehingga Deny menghimbau kepada masyarakat jangan terpengaruh dengan uji ketangkasan dengan iming -iming hadiah celular. Ia juga meminta Satpol PP memantau saat car free day. ‘’Jika memang mengandung unsur judi, harus segera ditertibkan,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi tudingan ini, Kasatpol PP, Agus Supriyanto mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap laporan dari masyarakat setempat. Jika mengandung unsur judi dan merugikan banyak orang maka akan kami tertibkan. ‘’Kami akan segera tindak lanjuti masukan dari masyarakat,’’ tegas Agus.

Menurut Agus, kini banyak orang yang ingin mengeruk keuntungan pribadi sehingga merugikan banyak orang. Segala bentuk permainan yang mengandung unsur judi telah di larang UU. Kecuali dengan mengantongi izin dari pemerintah daerah. ‘’Untuk car free day pemerintah hanya mengizinkan para PKL berjualan di sepanjang jalan itu namun untuk permainan uji ketangkasan akan kami cek keberadaannya,’’ pungkasnya.Q kar

Instansi Swasta di Sidoarjo Harus Bebas Narkoba Indonesia saat ini telah masuk dalam kondisi darurat Narkoba.

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, jumlah pecandu sudah mencapai 4,5 juta orang. Sehingga Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo, memandang perlu melakukan advokasi Pencegahan Pemberantasan Penya lahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada semua lembaga. Termasuk pada instansi swasta di Kota Delta ini.

Sejumlah instansi swasta yang dilibatkan dalam advokasi P4GN ini, diantaranya KONI, Formi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Apindo, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan Anak (PPTPA), PDGI, PPNI, IDI, PAMMI, IPI, Karang Taruna Kab Sidoarjo, KADIN, Pengusaha Properti dan APINDO. Menurut Kasi Pencegahan BNNK Sidoarjo, Muhklis, advokasi penyusunan kebijakan P4GN pada instansi swasta,

akan terus dilakukan. Karena BNNK Sidoarjo ingin agar kesadaran hidup yang bebas dan sehat dari Narkoba, bisa sukses. Sehingga bisa menuju Indonesia emas 2045. ‘’Kegiatan Advokasi ini penting, sebab Indonesia sudah masuk dalam kondisi darurat Narkoba, mari kita perangi peredaran Narkoba, katakan TIDAK untuk NARKOBA. Kita lindungi anak dan keluarga kita dari jahatnya Narkoba sebelum anda menyesal di kemudian

Peserta advokasi pencegahan Narkoba dari instansi swasta berdiskusi untuk memberi masukan pada BNNK Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

ali kusyanto/bhirawa

hari,’’ kata Muhklis, baru-baru ini.

Merasa pentingnya pencegahan dari penyalahgunaan Narkoba, sejumlah peserta dari instansi swasta ini, sempat ada yang memberi masukan pada BNNK Sidoarjo dalam upayanya memberantas dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Sidoarjo.

Misalnya, yang disampaikan Tata Nura Arifi, aktivis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPT PPA) Kab Sidoarjo. Ia minta agar BNNK Sidoarjo tak bosan-bosannya untuk terus menggalakkan pencegahan Narkoba pada semua kelompok komunitas di Kab Sidoarjo. Diantaranya, dengan melakukan tes urine.

Menurut Tata, penyalahgunaan Narkoba itu bisa terjadi karena faktor lingkungan dan pengaruhnya sangat besar.

Masukkan lain juga sempat disampaikan peserta dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Sidoarjo. Mereka ingin, BNNK Sidoarjo mensosialisasi pada anggota apoteker di Kab Sidoarjo masalah P4GN ini. Untuk dapat mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, menurut mereka, juga bisa dengan memasang banner pada depan semua apotek yang ada di Sidoarjo.

Agar masyarakat Sidoarjo banyak yang tahu.Q ali*

JAWA TIMUR

6

Rabu Pahing 8 APRIL 2015

Mahasiswa Tuntut Jokowi-JK Mundur

KILAS JATIM

Bajing Loncat Hutan Baluran Menggila Situbondo, Bhirawa Kawanan bajing loncat kembali beraksi di kawasan jalan Raya Hutan Baluran, kemarin. Kali ini korbannya seorang sopir truk bernama Ketut Sudarma Yasa, warga Desa Baluk Rening, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali. Pria berusia 40 tahun itu dihadang empat kawanan banjing loncat.

Pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menodongkan senjata tajam dengan memaksa korban untuk berhenti.

Begitu korbannya berhenti, pelaku merampas paksa tas milik korban yang berisi uang sebesar 3 juta rupiah. Tidak hanya itu, kawanan bajing loncat ini juga mengambil handphone serta buku tabungan dan kartu ATM. Aksi kawanan bajing loncat ini berlangsung cukup cepat.

Setelah menggasak tas korban, mereka melarikan diri menggunakan sepeda motor. Ironisnya, aksi kawanan bajing loncat ini tak terekam kamera pengintai CCTV yang terpasang di kawasan hutan Baluran.

Kasubag Humas Polres Situbondo, Ipda Nanang Priambodo, membenarkan adanya laporan tersebut. Menurut Nanang, saat ini polisi masih memburu pelakunya.Q awi

Bangkalan Dapat Kucuran Dana Desa Rp 79,1 Miliar Bangkalan, Bhirawa Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 ini mendapatkan dana Desa (DD) sebesar Rp 79.115.023,000, “Dana desa sebesar 79,1 milyar itu untuk 273 desa di kabupaten Bangkalan,” kata Kepala Bapemmas-Pemdes Bangkalan Ismed Effendi, Selasa (7/4).

Menurut Ismed, dana Desa tersebut akan dibagikan dengan ketentuan, 90 persen akan dibagi rata ke 273 desa se Kabupaten Bangkalan. Dan 10 persennya akan dibagikan sesuai indikator desa masingmasing dengan indikitor tingkat kemiskinan (jumlah keluarga miskin), luas wilyah serta jumlah penduduk. “Dana Desa sampai saat ini belum cair, masih menunggu revisi PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Jadi masih menunggu aturannya. Ini merupakan informasi awal saja,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Ismed, Dana Desa akan di transfer ke rekening desa apabila desa telah menyelesaikan penyusunan APBDes-nya. “Perdesa diperkirakan akan mendapatkan dana Desa sebesar Rp 260 juta lebih,” terangnya.

Menurutnya, Dana Desa tersebut akan dicairkan ke desa dalam tiga tahapan, tahap pertama pencairan 40%, 40%, dan terakhir 20%, dengan tetap memperhatikan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan, sedangkan perubahan PP akan ada keten tuan per tanggal 9 April ini.Q mb8

Wali Kota Kukuhkan Anggota Baznas Probolinggo, Bhirawa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Probolinggo periode 2015-2020 dikukuhkan oleh Wali Kota Probolinggo, Hj Rukmini, di Puri Manggala Bhakti.

Hadir Ketua Baznas Provinsi Jatim, Sekda Kota Probolinggo, Jhony Haryanto, Ketua dan anggota DPRD, Forpimda (Forum Pimpinan Daerah), Ketua MUI, juga Kepala SKPD, guru SMA dan SMP. Ketua Baznas Kota Probolinggo Jhony Haryanto Selasa (7/4) mengatakan, Baznas Kota Probolinggo masa bhakti 2011-2014 telah berhasil melaksanakan program-programnya dengan baik dan benar. Baznas menyadari bahwa untuk menjalankan tugas sesuai amanah UU No 23 tahun 2011 dan Perda No 11 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di lingkungan Pemkot Probolinggo dan masyarakat muslim di Kota Probolinggo, belum optimal sebagaimana yang diharapkan.

“Masih terdapatnya kekurangan disebabkan kami masih belum mampu mengeksplorasi kemampuan kami secara maksimal. Walau demikian, hal ini merupakan pembelajaran yang terbaik bagi kami untuk menyempurnakan kinerja ke depan lebih baik,” ujar Jhony.Q wap

Sampang, Bhirawa Kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah terus menuai protes. Salah satunya dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Sampang (MPS). Mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan gedung DPRD Sampang. Selasa (7/4).

Pengunjuk rasa meneriakkan Jokowi-JK segera mundur dari jabatannya, karena dianggap gagal mensejahterakan rakyat dengan kebijakan kenaikan BBM, bahkan kenaikan BBM saat ini sangat tidak menentu, tanpa ada sosialisasi pemerintah menaikkan dan menurunkan BBM. “Tanpa memikirkan nasib rakyat kecil,” teriak Zainuddin, koordinator aksi.

Menurut Zainuddin, kebijakan pemerintahan JokowiJK sangat tidak berpihak terhadap nasib rakyat kecil dengan ketidakpastian naikturunya harga BBM, sebab kenaikkan ini jelas sangat berdampak pada naiknya kebutuhan pokok di masyarakat.

“Oleh sebab itu, kami menyampaikan beberapa tuntutan terhadap Jokowi-JK melalui DPRD Sampang, di antaranya menolak kenaikan harga

BBM, hentikan fluktuasi harga BBM dengan cara tidak menaikkan dan menurunkan harga BBM, kami menuntut Jokowi-JK mundur dari jabatannya,” kata Zainuddin.

Sementara itu, Fauzan Adima, wakil ketua DPRD Sampang yang menemui pengunjuk rasa di depan kantor dewan, sangat mengapresiasi tuntutan mahasiswa yang mengatasnamakan MPS. “Kami di dewan Sampang juga menolak kenaikan harga BBM, karena hal ini jelas akan berdampak pada kebutuhan barang pokok lainnya di masyarakat,” kata dia.

“Bahkan sebagai komitmen kami untuk memperjuangkan rakyat, tuntutan mahasiswa terhadap penolakan kenaikan harga BBM ini, akan langsung kami kirim melalui fax ke DPRRI untuk ditindaklanjuti,” tandas politisi parta Gerindera itu.Q lis

nurkholis/bhirawa

Mahasiswa demo totak kenaikan BBM.

Pemkab Percepat Pencairan Dana Desa Dirut SG Akui Profesionalitas Wartawan

suprayitno/bhirawa

Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi membuka kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

Lamongan, Bhirawa Permkab Lamongan melakukan pendampingan bagi desa agar segera merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes). Sehingga dana desa bisa segera dicairkan.

Untuk melakukan percepatan pemenuhan persyaratan tersebut, Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) bekerjasama dengan Badan pemberdayaan masyarakat (Bapemas) serta SKPD terkait melakukan kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lamongan Tahun 2015 di Ruang Pertemuan Sabha Dyaksa, Selasa (07/04).

Kabag Pemdes Jarwito menyampaikan bahwa Pemkab Lamongan telah menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

“Pada tahun 2015 ini, melalui APBD Tahun 2015 Kabupaten Lamongan telah disiapkan sebanyak kurang lebih Rp 122 Miliar untuk ADD. Dengan penerima ADD terbanyak adalah Desa Sukorame Kecamatan Sukorame sebanyak Rp 450.577.000 dan terkecil Desa Sidobangun Kecamatan Kedungpring sebesar Rp 205.758.000,“ ungkap dia.

Selain dari ADD yang bersumber APBD, dana bagi desa juga ada yang bersumber dari Dana Desa serta bagi hasil

pajak. Jika semua komponen dana desa ini dihitung, maka desa yang mendapatkan alokasi dana terbanyak adalah Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu sebesar Rp 1.007.808.000.

Dan alokasi terkecil untuk Desa Sidobangun Kecamatan Kedungpring sebesar Rp 246.868.000.

Sekkab Yuhronur Efendi di kesempatan yang sama juga menyampaikan agar desa segera membuat Perdes tentang APBDes. Karena itu adalah syarat agar desa bisa segera mencairkan ADD. Sementara sampai dengan hari ini (kemarin, red) belum ada desa yang mencairkan dana tersebut.

“Faktor terpenting dalam keberhasilan desa saat ini tergantung oleh faktor kepemimpinan Kepala Desa dan faktor administrasi. Tahun ini adalah masa transisi dimana desa sendirilah yang mengelola dana melalui APBDes. Cair atau tidaknya dana desa nantinya tergantung oleh desa itu sendiri,” jelas Yuhronur.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Desa di Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi dua gelombang. Kegiatan itu jjuga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi semua pihak dalam proses pengelolaan ADD dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan ADD. Sedangkan kriteria penentuan besaran dana desa didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan greograifis desanya.Q yit

Tuban, Bhirawa Jika mau memahami keberadaan fungsi dan kerja pers, maka apa yang disampikan oleh pers, bisa menjadi suport dalam sebuah perusahan atau lembaga publik. Karena dengan pemberitaan, apa yang dilakukan oleh lembaga publik atau perusahan bisa diketahui oleh masyarakat luas serta sebagai koreksi dan evaluasi.

"Jangan takut menulis, karena tugas teman-teman wartawan adalah menulis berita, kalau tidak menulis itu sama artinya dengan mengingkari dan menodai profesi itu sendiri?, tentunya konfirmasi terlebih dahulu," kata Agung Wiharto, Sekretaris Perusahan (Sekper) PT Semen Indonesia Tbk dalam sebuah pertemuan dengan semua jurnalis di Kabupaten Tuban, kemarin.

Mantan wartawan media nasional ini juga meminta

para wartawan, agar apa yang ditulis, selain berdasarkan fakta, juga harus berimbang atau memenuhi standart pemberitaan media yang sehat. "Semua pejabat di PT SI, sudah saya minta melayani konfirmasi wartawan 24 Jam Full, dan tentunya pemberitaan bisa saling memberikan manfaat, baik untuk perusahan, media itu sendiri dan terutama pada masyarakat," terang Agung.

Sementara itu, di tempat yang sama Sunardi Priono Murti Direktur PT Semen Gresik (PT SG) yang merupakan anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Tbk, mengungkapkan apa yang dilakukan oleh corporate (SI Group), ?tidak selalu benar, oleh karena itu control dari media sangat dibutuhkan.

"SG bukanlah malaikat yang tidak punya salah, tapi kalau salah pun itu tanpa sengaja dilakukan," kata mantan Sekper PT SI ini.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Sunardi Priono Murti, Dirut PT SG (Pegang mic) didampingi oleh Sekpert PT SI Agung Wiharto bersama sejumlah pejabat saat memberikan sambutan di hadapan para wartawan.

ADD Belum Cair Empat Bulan, Biaya Operasional Desa Terpaksa Utang Jombang, Bhirawa Kepala Desa di kabupaten Jombang terpaksa harus berani hutang untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Pasalnya, masuk bulan ke empat tahun anggaran 2015 ini anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang disediakan pemerintah sebesar Rp 116 Miliar untuk 302 desa hingga kini belum bisa cair.

Basyarudin Saleh, Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, meminta

bupati segera mencairkan anggaran ADD. Karena selama ini pihaknya terpaksa harus meminjam uang agar pelayanan masyarakat tidak berhenti karena ADD belum cair. “Bagaimana lagi, karena belum cair, kami terpaksa harus meminjam uang agar operasional pemerintahan desa tetap bisa terpenuhi, pelayanan kepada msyarakat tidak terhenti,” ujarnya Selasa (7/4) mengeluhkan.

Dari mana mereka dapat pinjaman? Basyaruddin me-

ngaku dana yang digukan untuk operasional pemerintahannya bersumber dari uang pribadi kepala desa dan perangkat desa. ”Saya dengar belum cairnya karena perbup belum diteken, Saya berharap perbup segera disahkan, dan ADD tidak terlalu lama mengendap di kas daerah,” tadasnya mengatakan.

Hal yang sama juga disampaikan, Kepala Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek, Lantarno, untuk bisa tetap memberikan layanan warganya,

pihaknya sampai harus gali lubang tutup lubang karena belum cairnya ADD hingga April ini. “Terpaksa kita ngutang agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan. Tidak hanya belanja alat tulis, selama tiga bulan ini kita juga ngutang untuk belanja lainnya,” katanya bercerita.

Pihaknya berharap proses pencairan ADD bisa dipercepat, sebab masa tinggu pencarian ADD tahun ini sudah terjadi sangat lama. “Tahun-

tahun sebelumnya ADD cair bulan Pebruari, atau paling lambat Maret. Jika terus seperti ini saya khawatir beban utang pemerintah desa akan bertambah,” lanjutnya.

Menanggapi belum bisa cairnya anggaran ADD ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Darmadji, mengaku masih menunggu terbitnya peraturan bupati terkait aturan pengelolaan ADD yang hingga saat ini belum turun.Q rur

Diundang Rakor, Tujuh Pejabat Mendadak Dimutasi Tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Malang mendadak dimutasi oleh Wali Kota Muhammad Anton, Selasa (7/4) kemarin. Mutasi ini terkesan ganjil. Pasalnya para pejabat tersebut tidak ada undangan khusus seperti lazimnya mutasi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mereka awalnya diajak rapat kordinasi (rakor) yang menghadirkan seluruh kepala SKPD, beberapa saat kemudian, langsung dilakukan mutasi, dan melibatkan tujuh kepala SKPD, 11 pejabat eselon III, yang meliputi Sekretaris dan Kepala Bidang, serta 68 lainya merupakan pejabat eselon IV. Yang menghebohkan lagi dari tujuh kepala SKPD yang dilantik itu, tiga orang di antaranya merupakan pejabat yang baru menduduki jabatanya selama tiga bulan. Mereka adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Eny Hari Sutiarny. Eny baru saja dimutasi pada tanggal 6 Januari 2015 lalu, mantan Kepala BKBPM ini, bertukar tempat dengan Anita Sukmawati yang sebelumnya men-

jabat sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Bakesabanglinmas), Wahyu Setianto, bertukar tempat dengan Bambang Suharyadi. Wahyu juga baru tiga bulan di Bakesbang.

Sementara Bambang Suharyadi menjadi kepala Dinas Pasar juga belum terlalu lama.

Selain itu, Mulyono Asisten I Pemkot Malang, juga dikembalikan ke Staf Ahli, mengantikan posisi Yudi K Ismawardi yang dipercaya menjadi asisten III. Mulyono juga baru tiga bulan menjadi Asisten I, kini dia dikembalikan ke Staf Ahli.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Mulyono digantikan oleh Abdul Malik, yang sebelumnya

merupakan Asisten III. Abdul Malik sendiri juga baru menjabat Asisten III tiga bulan, sebelumnya dia merupakan Sekretaris DPRD. Yang menarik pergantian kepala Dinas Pasar, persoalannya, sekarang Dinas Pasar masih mempunyai pekerjaan rumah untuk segera merealisasikan pembangunan Pasar Blimbing yang sedang proses berjalan.

Diduga, Bambang tidak mampu menyelesaikan persoalan Pasar Blimbing. Meski tidak secara langsung diakui oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton jika pergantian Kepala Dinas itu ada kaitanya dengan pembangunan Pasar Blimbing, tetapi dia menyebut jika mutasi ini untuk percepatan pembangunan di Kota Malang.

“Kita ingin penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan cepat, makanya kami akan melakukan pergantian secara mendadak jika dalam kinerja mereka kami nilai masih kurang,” tutur Wali Kota yang kerap disapa

Abah Anton itu.

Meski terkesan mendadak, ujar Abah Anton, mutasi yang dilakukan kepada para pejabat itu dilakukan berdasarkan hasil tes psikologi, yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) beberapa waktu lalu. “Jadi semuanya berdasarkan hasil tes, karena itu kami memilih mereka untuk ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka agar kinerja mereka meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu, ketika disinggung ada kepala SKPD yang sudah tujuh tahun belum dimutasi, pihaknya menyatakan, selama yang bersangkutan masih baik kinerjanya itu diangab tidak ada masalah. “Meskipun yang bersangkutan sudah lama di tempatnya, kalau kinerjanya bagus ya akan kita pertahankan, sedangkan bagi pejabat baru yang tidak bisa menyesuaikan pasti akan kena mutasi,” tutur Abah Anton.

Patut diketahui di Kota Malang semasa Wali Kota Muhammad

mut/bhirawa

Prosesi pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Malang Selasa (7/4) kemarin.

Para pejabat ini dilantik usai Rakor di ruang Sidang Balaikota setempat.

Anton ini ada satu pejabat yang telah menajabat selama tujuh tahun. Mereka adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Nuzul Nurcahyo. Nuzul yang merupakan adik kandung man-

tan Wakil Wali Kota Bambang Priyo Utomo itu, belum pernah dimutasi. Meskipun saat ini sudah terjadi pergantian rezim yang bersangkutan masih tetap ditempatnya.Q mut

JAWA TIMUR

Rabu Pahing 8 APRIL 2015

7

Lahan Pertanian Jadikan Lahan Abadi Kab Malang, Bhirawa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo menyatakan, hidup matinya sebuah bangsa adalah ketahanan pangan.

Karena itu, TNI Angkatan Darat (AD) pada khususnya, siap mewujudkan pertahanan pangan di Indonesia.

Karena, kata mantan Pangdam V Brawijaya ini, Selasa (7/4), seusai melakukan kegiatan Panen Raya Padi Program Indeks Pertanaman (IP) 300 Kelompok Tani Sri Rejeki di Desa Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, sejak zaman Presiden Pertama Republik Indonesia (RI) Ir Soekarno (Bung Karno) persoalan ketahanan pangan sudah menjadi perhatian serius.

Hal ini, kata dia, terungkap sejak Bung Karno melakukan peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, pada 27 April 1952. “Mari kita wujudkan ketahanan pangan ini, bila perlu dengan cara revolusi,” ujar KSAD mengutip pernyataan Bung Karno.

Menurutnya, bangsa ini harus

mempertahankan ketahanan pangan karena hidup mati hidupnya bangsa tergantung pada ketahanan pangan, terutama pada produksi padi. Sehingga dengan adanya ketahanan pangan, maka bangsa Indonesia ini akan menjadi negara makmur jika sudah tercapai swasembada pangan. Dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam waktu tiga tahun Indonesia harus sudah swasembada pangan.

Gatot mengaku, sebuah bangsa menuju swasembada pangan, tentunya banyak tantangan, seperti faktor belum sempurnanya pembangunan irigasi, terlambatnya distribusi pupuk bersubsidi akibat adanya mafia pupuk, serta terjadinya penjualan pupuk

cyn/bhirawa

KSAD Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo (kiri) yang didampingi Gubernur Jatim H Soekarwo (kanan), saat melakukan kegiatan Panen Raya Padi Program IP 300 Kelompok Tani Sri Rejeki di Desa Sukorejo, Kec Gondanglegi, Kabupaten Malang. oplosan yang berakibat merusak tanaman padi.

Namun, yang paling signifikan yaitu ketika pasca panen, harga gabah turun di luar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sehi-

ngga hal tersebut bisa membuat petani frustasi, dan tidak mau menanam padi lagi. “Itu yang kita khawatirkan bersama,” tegasnya.

Ditambahkan, Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan swa-

sembada pangan, maka Presiden Jokowi memerintahkan TNI AD melalui Menteri Pertanian agar untuk mendampingi para petani dalam memproduksi padi, serta untuk membantu dalam mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi. Sehingga pihaknya selaku KSAD sudah memerintahkan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) di masing-masing Komando Distrik Militer (Kodim) untuk membantu petani dari berbagai persoalan.

“Kami berharap agar lahan pertanian produktif tidak dialih fungsikan untuk kepentingan perumahan. Sehingga lahan pertanian dijadikan lahan abadi, agar ketahanan pangan bisa terjaga dengan baik,” tutur Gatot, yang juga mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Di tempat yang sama, salah satu petani yang tergabung Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Mochmad Huri mengatakan, dengan adanya pendampingan dari anggota Ba-

binsa, petani telah banyak diuntungkan.

Di antaranya petani kini tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan selain itu, anggota Babinsa dari Komando Rayon Militer (Koramil) Gondanglegi selalu ikut dalam kegiatan kelompok tani. “Sehingga hal itu telah menekan adanya mafia pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Malang,” ujarnya.

Sementara dalam Panen Raya Padi di Desa Sukorejo tersebut, Jenderal Berbintang Empat ini juga didampingi Panglima Kodam (Pangdam) V Brawijaja Mayor Jenderal (TNI) Eko Wiratmoko, Kapolda Jatim Irjen (Pol) Anas Yusuf, Komandan Korem 083 Baladika Jaya Kolonel (Arm) Totok Imam Santoso, Bupati Malang H Rendra Kresna, Forum Komunukasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-Kabupaten Malang, dan juga hadir pula para Komandan Kodim di jajaran Korem 083 Baladika Jaya Malang.Q cyn

KILAS JATIM

Tak Hadiri Agenda Vonis Demi Kongres Kab. Madiun, Bhirawa Sidang kasus penganiyaan dengan terdakwa Fery Sudarsono, mantan Kades Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, seharusnya sudah memasuki agenda pembacaan vonis dari majelis hakim, Selasa (7/4).

Namun terdakwa Fery memilih mengikuti Kongres ke IV PDI Perjuangan di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Bali, yang berlangsung mulai 8-12 April, daripada duduk di kursi pesakitan untuk mendengarkan pembacaan putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menyidangkan perkaranya.

Penasehat Hukum terdakwa Fery, Prijono, mengatakan, kliennya menghadari Kongres PDI Perjuangan di Bali, karena saat ini menjadi salah satu pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun, selain menjadi ketua PAC Kecamatan Mejayan.

"Surat izin tidak bisa menghadiri persidangan, sudah disampaikan ke pengadilan. Karena klien saya tidak bisa hadir, saya juga tidak hadir," terang penasehat hukum terdakwa Fery, Prijono, kepada wartawan, Selasa (7/4).Q dar

Guru Cabuli Siswi, Orangtua Lapor Polisi Situbondo, Bhirawa Pupus sudah harapan Bunga untuk meraih mimpi sukses, setelah orang tuanya mengetahui kegadisannya telah direnggut gurunya, baru-baru ini. Korban yang baru berusia 13 tahun itu saat ini masih trauma dan selalu menyendiri atas kejadian tersebut.

Korban tercatat sebagai warga Desa Kilensari, Kecamatan panarukan, diketahui masih kelas VI di salah satu SDN Kabupaten Situbondo itu. usai kejadaian, korban menjalani visum et repertum (VER) di ruang poli kandungan RSUD Abdoer Rahem, kemarin.

Diungkapkan, gadis yang masih lugu itu menjadi korban nafsu bejat RM (20) warga Desa setempat. Selain menjadi guru olah raga di sekolahnya, RM juga masih bertetangga dekat dengan Bunga. Kuat dugaan, kejadian itu menimpa korban karena tak kuat menerima bujuk rayu sang guru, sehingga dengan mudahnya menerima cinta RM. Ujung-ujungnya, cinta terlarang tersebut membuat luka bagi korban berikut keluarganya.

“Kuat dugaan, pelaku nekat melakukan perbuatan bejat itu karena tak kuat melihat kemontokan tubuh korban. Berbagai upaya dilakukan pelaku untuk berhubungan layaknya suami istri. Karena tergoda RM, korban pun rela menyerahkan mahkota kegadisannya, kepada pelaku,” ujar salah satu saksi kemarin.Q awi

nas/bhirawa

Para pengurus BWI Batu juga ikut dikukuhkan bersama pengukuhan pengurus Baznas.

Baznas dan BWI Dikukuhkan, Transparansi Dana Sosial Dimulai

hartono/bhirawa

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri saat berziarah ke makam Ayahandanya yang juga Proklamator RI, Ir. Soekarno di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar didamping sejumlah petinggi DPP PDIP diantaranya Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, Plt. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto, dan Kusnadi, Selasa (7/4) kemarin.

Mega Ziarah Sebelum Kongres Blitar, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Bali, pada tanggal 9-12 April 2015, MegawatiSoekarno Putri, berziarah ke makam ayahandanya, Ir Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (7/4) kemarin.

Kedatangan Ketua umum DPP PDI Perjuangan itu tak sendirian, melainkan selalu didampingi pengurus partainya di antaranya, Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Kusnadi, Ketua DPD PDIP Jatim.

Namun kedatangan Mega kali ini seperti biasanya, setiap akan punya hajat besar, khususnya yang menyangkut kepentingan partainya, ia selalu minta restu ayahandanya dengan melakukan ziarah yang berada di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. “Kegiatan Ziarah ini merupakan rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan Kongres di Bali besok,” kata Hasto saat ditemui usai melakukan ziarah di makam Bung Karno.

Bahkan kedatangan Megawati dan rombongannya datang ke Blitar, tak melalui jalan

darat, namun mereka menumpang Heli dan landing di Stadion Soepriadi Kota Blitar yang berjarak sekitar 1 kilometer. Sejak kedatangan Megawati di Blitar yang ditemani Djarot, Hasto, dan Kusnadi focus utamanya melakukan ziarah di Makam Bung Karno yang langsung bertolak ke Bali rencannya.

Sementara perlu diketahui Pembukaan Kongres ke-IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2015 di Hotel Bali Beach Sanur Bali yang akan dihadiri sekira 2.000 undangan. Mereka yang hadir ialah 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diikuti 34 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru saja melaksanakan konsolidasi pemilihan kepemimpinan 2015-2020 di tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi atau dengan jumlah 1.542 peserta utusan dari DPC dan 102 peserta utusan DPD, dimana mereka akan melakukan pemilihan secara musyawarah mufakat.

Bahkan pada pelaksanaan Konggres nantinya, kader PDIP yang bertugas di Lembaga Eksekutif dan Legislatif seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Anggota DPR juga akan menghadiri pembukaan ini.Q htn

Batu, Bhirawa Pengelolaan dana sosial di Kota Batu harus memiliki transparansi dengan kinerja yang bersih dan bertanggungjawab. Dan iklim transparansi ini bisa dimulai dan dicontohkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Batu dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Batu. Pesan ini disampaikan oleh Sekretaris Baznas Provinsi Jatim, Kasno Sudaryanto, saat pengukuhan kedua badan tersebut bertempat di Pendopo Balai Kota Batu, kemarin (7/4).

Sebagai Kota Wisata, Batu memiliki potensi zakat cukup besar. Pada tahun ini, Baznas Kota Batu menargetkan akan mengelola dan mendistribusikan potensi zakat sebesar Rp 150 juta kepada warga miskin Kota Batu. Namun demikian, sebagai badan yang bergerak dalam pengelolaan dana sosial harus dapat menunjukkan transparansi dan kinerja yang bersih serta bertanggung jawab, baik dalam pengelolaan zakat maupun wakaf,”ujar Kasno.

Kinerja yang bersih dan bertanggung jawab ini harus dijadikan landasan bagi para pengurus Baznas dan BWI dalam pendistribusian dana sosial yang terkumpul.

Terutama dalam menentukan warga miskin yang berhak mendapatkan dana bantuan bersumber dari zakat tersebut.

Dalam data yang ada di

Baznas Kota Batu, mereka harus menyeleksi sekitar 100 nama fakir miskin yang diajukan untuk mendapatkan bantuan dari Baznas.

Namun nama-nama tersebut tidak langsung diterima dan ditetapkan sebagai warga penerima bantuan.

“Kita menurunkan para petugas Baznas untuk melakukan validasi terhadap data fakir miskin yang kita terima. Ada sebanyak 20 persen dari nama yang kita terima, ternyata memiliki tingkat perekonomian yang mencukupi dan tidak layak mendapatkan bantuan zakat,”ujar Ketua Divisi Pengembangan Baznas Batu, Kasmuri Idris.

Di tahun lalu, katanya, ada sebanyak Rp 150 juta zakat yang didistribusikan oleh Baznas. Adapun Baznas memiliki beberapa media untuk pendistribusian zakat.

Antara lain, pembagian sembako, bantuan modal bagi pedagang kecil, bedah rumah, dan bantuan berupa hewan peliharaan atau ternak.

Sementara, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso yang juga dipercaya sebagai ketua Baznas Batu mengatakan bahwa Pemkot memiliki banyak program pengentasan kemiskinan. Namun demikian, pihaknya tetap membutuhkan adanya kerja sama dengan berbagai pihak dan organisasi terkait guna memaksimalkan pengelolaan dana zakat di Kota Batu.Q nas,sup

Pawai Pasuruan Pesona Festival Jadi Adu Kreativitas Sebanyak 190 peserta dari kalangan pelajar dan umum se Kota Pasuruan mengikuti pawai Pasuruan Pesona Festival yang digelar Pemkot Pasuruan. Ratusan peserta itu beradu kreativitas dengan menampilkan sejumlah busana atau kostum kreatif dan unik dengan berlenggak-lenggok di catwalk dari GOR Suropati Kota Pasuruan menuju depan kantor Pemkot Pasuruan yang berada di Jalan Pahlawan, Selasa (7/4) sore.

Meski pawai Pasuruan Pesona Festival diwarnai hujan yang rintik-rintik, ternyata cukup mengundang apresiasi dari masyarakat. Pasalnya sepanjang 1 kilometer yang dilalui Pasuruan Pesona Festival ribuan masyarakat tumplek blek. Dalam gelaran Pasuruan Pesona Festival ini, berbagai busana kreatif dan unik yang ditampilkan, misalnya butterfly, apocalypse, dream sky dan lainnya.

Kepala Disporabud Kota Pasuruan Mahbub Efendi mengungkapkan kegiatan Pasuruan Pesona

Festival ini selain menjaga kelestarian budaya juga untuk menumbuhkan kreatifitas para siswa maupun masyarakat umum. “Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pelestarian budaya. Para peserta kami tuntut untuk beradu kreatifitas dalam mengangkat budaya Indonesia yang dipadukan dengan perkembangan zaman,” ujar Mahbub Efendi yang juga koordinator Pasuruan Pesona Festival.

Busana yang digunakan dalam Pasuruan Pesona Festival adalah hasil rancangan sendiri dari para

peserta. Sehingga peserta haruslah berpikir kreatif untuk menciptakan sebuah busana yang unik. “Peserta Pasuruan Pesona Festival membludak. Setiap sekolah tingkat SMP dan SMA minimalnya dua peserta tapi ternyata lebih dari itu. Untuk busana yang ditampilkan di pawai itu hasil kreasi sendiri. Tentu dengan karya sendiri maka akan tercipta sebuah kreatifitas dalam merancang sebuah busana,” kata Mahbub Efendi.

Salah satu guru pembimbing dalam kreasi Pasuruan Pesona Festival, Abdul Halim dari SMPN 8 Kota Pasuruan mengatakan sekolahnya hanya menampilkan dua peserta dengan tema Karisma Nusantara. Sedangkan biaya per peserta menghabiskan dana sekitar Rp1 juta.

“Persiapannya sebulan kemarin lantaran harus memadukan warna dan coraknya sehingga bisa menyatu dengan busananya.

Tema itu menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang berlimpah dan harus dijaga,” tandas Abdul Halim.

Tentu saja, gelaran Pasuruan Pesona Festival menjadi perhatian masyarakat sekitar. Karena catwalk tersebut sangatlah kreatif dan menarik. “Saya sangat terhibur sekali dengan pawai Pasuruan Pesona Festival itu. Busananya dari pelajar tadi menarik dan cukup kreatif. Tadi saya pun sempat mengabadikan moment itu lewat seluler saya,” jelas Fatimah, salah satu warga Kota Pasuruan.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani menyampaikan Pasuruan Pesona Festival harus dikembangkan.

Pasalnya pawai ini adalah potensi unggulan budaya sekaligus momen baik di sector pariwisata.

“Pemkot Pasuruan sangatlah mendukung pawai Pasuruan Pesona Festival ini. Kegiatan ini menjadi kegiatan penting adalam

hilmi husain/bhirawa

Salah satu peserta pawai Pasuruan Pesona Festival 2015 yang digelar Pemkot Pasuruan dalam rangkaian Hari Jadi Kota Pasuruan yang ke 329, Selasa (7/4) sore. Ratusan peserta beradu kreativitas dengan menampilkan sejumlah busana kreatif dan unik dengan berlenggak-lenggok di catwalk sepanjang 1 kilometer. mengangkat potensi Kota Pasuruan kepada generasi muda.

Tentunya, harus membutuhkan dukungan semua pihak, jika ingin

menjadikan Pasuruan Pesona Festival ini sebagai agenda paket wisata nasional,” papar H Hasani.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pahing, 8 APRIL 2015

Pengiriman Petikemas Rp 2 Juta Diminati Pengusaha Surabaya, Bhirawa Program paket promosi angkutan laut Jakarta Surabaya (dan sebaliknya) sebesar Rp.2 juta rupiah untuk pengiriman container berukuran 20 feet sudah berjalan mulai Bulan April 2015. Program ini ternyata sangat diminati oleh para pengusaha. Di Pelabuhan Tanjung Perak sudah mulai direncanakan sebanyak 4.000 box selama bulan April 2015 akan melakukan kegiatan bongkar dan muat melalui pihak forwarding PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL).

PT SPIL sendiri telah menjadwalkan 11 call ship membawa kontainer yang masuk dalam program Short Sea Shipping (SSS) dengan rute Tanjung Perak ke Tanjung Priok untuk mendukung program pemerintah Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang bertujuan menekan biaya logistik seefisien mungkin dan mengalihkan pengiriman kontainer lewat darat ke laut. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, saat ini Indonesia justru masih lebih banyak menggunakan moda transportasi

RAGAM EKBIS

Awal April, Bulog Baru Serap 700 Ton Gabah Kediri, Bhirawa Awal april 201, Bulog Sub Divre Kediri masih menyerap padi 700 Ton, namun pihak Bulog optimistis akan mampu merealisasikan target menyerap 52 ton beras di akhir 2015. Kepala Sub Bulog Divre Kediri Wahyu Sutanto mengatakan strategi yang diterapkan dalam pencapaian target ini adalah, selain memaksimalkan hubungan dengan mitra kerja pihaknya membentuk tim dan Satgas yang nantinya bergerak di wilayah Nganjuk dan Kediri. “Tak hanya itu, kami juga menjalin komunikasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diwilayah Nganjuk dan Kediri” kata Wahyu, Selasa (7/4).

Keoptimisan Bulog Sub Divre Kediri ini juga dipicu dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 tentang kenaikan harga beras, sehingga dengan harga baru itu petani akan lebih tertarik menjual gabahnya. “Untuk harga baru, Gabah Kering Panen Rp 3700, harga sebelumnya Rp 3300, untuk ditingkat penggilingan sekarang harganya Rp 460 ribu, semnetara di tingkat bulog Rp 4650 “ terangnya.

Sementara terkait stok beras di Gudang Bulog hingga saat ini masih dalam kondisi aman, menurut wahyu untuk stok sendiri masih mampu mencukupi raskin untuk wilayah Kediri Kota Kabupaten dan Kabupaten Nganjuk hingga lima bulan kedepan.

“Stok dalam gudang kami kurang lebih 15 ribu ton, itu masih bisa mencukupi alokasi Raskin di tiga wilayah hingga lima bulan kedepan” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, dengan turunnya Inpres nomor 5 tahun 2015 tentang kenaikan harga beras, Bulog Sub Divre Kediri mentargetkan peyerapan pada musim panen hingga 52 ribu ton. Q van

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Biru, AG6631SC, a/n.

Kojin, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No. 679/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, AG5354RAA, a/n. Sumarsum, Ds. Suruhan Kidul, Bandung-T.Agung No. 680/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam Biru, AG2429OR, a/n.

M Busyra Junaydie, Ds. Tawangsari, Kedungwaru-T.Agung No. 681/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Mitsubishi Pick Up, th. 2014, Hitam, AG8721RI, a/n. A’an Ulumudin, Ds. Sbj. Kulon, Ngunut-T.Agung No. 682/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG4104OA, a/n.

Sumariyah, Ds. Batokan, Ngantru-T.Agung No. 683/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, th. 2010, Abu-abu Hitam, AG4890RX, a/n.

Siti Maimunah, Ds. Moyoketen, Boyolangu-T.Agung No. 684/IMB/BI-II/2015

darat dibandingkan dengan moda transportasi laut.

Sebagai contoh untuk angkutan barang Jakarta-Surabaya saat ini + 90% menggunakan angkutan darat dan + 9% menggunakan angkutan laut.

Dari catatan Pelindo III Tanjung Perak, arus bongkar muat peti kemas domestik tahun 2014 sebanyak 1.800.259 Teus atau 1.673.930 dalam satuan box.

Jumlah tersebut naik 4% dari tahun 2013 sebanyak 1.730.683 Teus. Jika dilihat dari grafik arus petikemas domestik mulai tahun 2009 hingga tahun 2014 menunjukkan tren positif naik.

“Ini adalah kontribusi nyata kami bersama pelayaran dalam rangka menekan biaya logistik murah melalui laut, kami sangat mendukung program pendulum nusantara/tol laut yang digagas pemerintah lumayan padat dan kita lihat respon dari masyarakat pelaku usaha, ujar Eko Harijadi Budijanto, General Manager Pelabuhan Tanjung Perak.

Di Pelabuhan Tanjung Perak sudah mulai direncanakan sebanyak 4.000 box selama bulan April 2015 akan melakukan kegiatan bongkar dan muat melalui pihak forwarding PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL).

Deputy General Manager Pelindo III Tanjung Perak Bambang Hasbullah mengatakan bahwa paket promosi angkutan laut Jakarta – Surabaya sebagai salah satu alternative pilihan bagi pengguna jasa/pemilik barang dalam melakukan kegiatan pendistribusian barangnya dengan harga yang kompetitive dan dijamin keselamatan barangnya. Q ma

m ali/bhirawa

Jawa Timur Akan Datangkan 450 Sapi Perah Asal Australia Pemprov, Bhirawa Tahun ini, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan Jatim berencana mendatangkan sapi perah sebanyak 450 ekor sapi perah dari Australia. Pasalnya, hingga saat ini produksi susu di Jawa Timur masih kurang dan dipenuhi dari impor.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, sapi perah impor tidak asal didatangkan. Sebab ada kriteria khusus yang harus dipenuhi.

Diantaranya sapi harus memiliki kualitas sesuai protokol kesehatan ternak Indonesia dan mampu memproduksi susu mencapai 5.000-6.000 liter susu per laktasi atau selama pemerahan sekitar 300 hari.

“Jatim ini kekurangan 30 ribu ekor sapi perah untuk bisa mencukupi produksi susu bagi keperluan konsumsi dan industri pengolahan susu (IPS). Tiap tahun kami mengimpor 450 ekor sebagai stimulan agar ketergantungan impor susu perlahan bisa berkurang,” kata Maskur, Selasa (7/4). Untuk bisa mencapai swasembada susu, lanjut Maskur, Jatim membutuhkan investasi mencapai Rp 1,2 triliun.

Nilai itu setara untuk memenuhi 45 ribu ekor sapi perah produk-

tif yang per ekornya seharga Rp 40 juta. Untuk bisa memenuhi kebutuhan sapi perah hingga 30 ribu ekor, lanjutnya, anggaran pemerintah tidak mungkin bisa mewujudkan hal tersebut.

Ia berharap peran dari pemerintah pusat melalui dana APBN dan pihak swasta bisa sangat membantu. Seperti IPS yang terus disarankan membeli sapi perah sendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku susu untuk industrinya. Swasembada susu Jatim ditargetkan bisa tercapai selama 15 tahun sejak 2009.

Menurutnya, selama satu periode (2009-2014) dibawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo, Pemprov Jatim mampu mendatangkan 6.500 sapi perah. Sapi perah yang dibeli Pemprov Jatim itu diberikan pada para peternak sapi perah.

Selain produksi susu yang lebih banyak mencapai 20 liter per hari, dibanding sapi lokal yang

hanya 8 liter per hari, masa produksinya juga lebih lama.

“Dengan produksi lebih banyak dan masa produksi lebih lama, diharapkan petani bisa mendapatkan harga lebih tinggi dan cakupan penjualan susunya lebih luas,” katanya. Tak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah, Ia berharap adanya peran swasta yang diharapkan lebih mempercepat target swasembada. Misalkan saja, salah satu IPS swasta yakni PT Greenfield yang telah mendatangkan 10 ribu ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu bagi industrinya.

“Kami berharap industri lain juga mengikuti upaya Greenfield, seperti Nestle, Indolakto dan yang lainnya juga. Ini perlu karena daya saing tidak hanya modal pemerintah,” paparnya.

Jika dihitung produksi susu Jatim pertahun mencapai sekitar 410 ribu ton. Sedangkan jika dihitung rata-rata kebutuhan perharinya mencapai 1,7 juta liter. Dari produksi susu sapi di Jatim hanya di kisaran 1 juta liter per hari sehingga 700 ribu liter per harinya masih dipenuhi dari impor. Q rac

Bulog Janji Mutu Raskin Lebih Baik Tulungagung, Bhirawa Beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang selama ini dikeluhkan karena mutunya kurang baik mendapat tanggapan serius dari Bulog Sub Divre Tulungagung.

Rencananya, mulai Bulan Juli mendatang kualitas raskin bakal ditingkatkan sehingga terhindar dari bau apek atau bahkan sampai berwarna kehitam-hitaman.

Kepala Bulog Sub Divre Tulungagung, Supriyanto, pada Bhirawa, Selasa (7/4), mengungkapkan pembelian gabah petani yang dilakukan Bulog saat ini akan membuat beras yang terdistribusi pada masyarakat miskin nantinya akan lebih baik. “Ini karena dengan pengadaan gabah mem-

buat penyimpanan dalam bentuk beras tidak terlalu lama. Hanya tiga sampai empat bulan saja penyimpanannya,” ujarnya.

Menurut Supriyanto, kualitas raskin sering dikeluhkan karena relatif terlalu lama saat disimpan di gudang Bulog. “Kemungkinan mulai Bulan Juli beras yang lebih fresh dapat dinikmati masyarakat miskin,” janjinya.

Sampai kemarin, Bulog Sub Divre Tulungagung tercatat sudah melakukan pengadaan gabah sebesar 800 ton. Pembelian gabah petani tersebut akan terus dilakukan sampai minimal tercapai 20.000 ton. Pria kelahiran Tulungagung itu membeberkan untuk tahun 2015 ini, Bulog Sub Divre

Tulungagung menargetkan pengadaan sebanyak 50.000 ton setara beras. “Kami baru melakukan pengadaan. Bulan Maret baru relatif sedikit yang kami dapat. Ini disebabkan lahan yang panen baru sedikit. Akhir Bulan April kemungkinan sudah banyak yang panen, kami akan melakukan pengadaan sebesar-besarnya,” paparnya.

Sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) untuk pengadaan gabah (kering giling), Bulog mematok harga Rp 4.650 per kilogram. Sementara untuk pengadaan beras harganya Rp 7.300 per kilogram. Patokan harga itu merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/ 2015. Q wed

andre endrayana/bhirawa

Disperdagin Kota Surabaya saat memberikan pelatihan pecah model busana, kebaya modern dan variasi aplikasi motif bordir.

Hadapi MEA, Disperindag Berikan Pelatihan Busana Pemkot, Bhirawa Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya memberikan pelatihan pecah model busana, kebaya modern dan variasi aplikasi motif bordir.

Pelatihan tersebut juga dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah di Balai Kelurahan Kertajaya yang tersebut diikuti oleh 15 Industri Kecil Menengah (IKM) Selasa (7/4) kemarin.

Menurut Kabid Industri Disperdagin, Surtauli Sinurat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi. Surtauli Sinurat menjelaskan program pembinaan IKM dilakukan secara berjenjang. ‘’Tahun 2014 lalu Disperdagin telah melakukan pelatihan dengan materi pola yang digelar selama lima hari dan diikuti oleh dua tim,’’ jelasnya.

Surtauli menambahkan, pelatihan kali ini digelar selama delapan hari dengan materi pecah model busana, kebaya modern dan variasi aplikasi motif bordir. ‘’Melalui pelatihan, diharapkan peserta dapat mengikuti hingga mahir. Selama ini telah aktifitas peserta diwadahi melalui kampung bordir dan kampung jahit,’’ tambahnya.

Kedepannya para peserta diharapkan kelak menjual

dengan harga konsisten agar memiliki nilai jual dan tak merusak harga pasar. Ia juga berharap masyarakat dapat meningkatkan kapasitas diri agar dapat bersaing dalam MEA. Sebelumnya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menegaskan menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berbenah diri.

Melalui program Pahlawan Ekonomi (PE) Surabaya, para pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Surabaya siap bersaing di tingkat ASEAN. Salah satunya adalah dengan menghimbau UMKM untuk mendaftarkan merk kepada instansi terkait.

Selain itu Pemerintah kota Surabaya juga telah telah memfasilitasi melalui Rumah Bahasa. Hal tersebut dilakukan mengingat pada 2015 seluruh tenaga kerja baik di bidang produksi barang maupun jasa harus memiliki sertifikat. Ia mengharap warga tidak menjadi penonton di negeri sendiri.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya ini, MEA bisa menjadi peluang jika warga Surabaya siap.

Sebaliknya bisa menjadi ancaman jika warga Surabaya belum siap. Risma menambahkan, anak-anak Surabaya akan berkompetisi tidak hanya dengan negara sendiri, tapi juga berkompetisi dengan negara asing. Q dre

Upaya Pemkot Batu Tekan Penjualan Lahan Pertanian

Keuntungan Padi Organik Bisa Capai 10 Ton per Hektare Tingginya biaya produksi pertanian, khususnya tanaman padi menyebabkan masyarakat cenderung menjual lahan pertaniannya. Hal ini karena pertanian padi dinilai sudah tidak menguntungkan.

supriyanto/bhirawa

Walikota Batu saat panen padi organik di desa Pendem beberapa waktu yang lalu.

Hal ini banyak juga dirasakan oleh para petani di kota Batu.

Apalagi harga tanah di kota wisata tersebut terus melambung seiring dengan tingginya investasi yang masuk. Untuk menekan nafsu masyarakat menjual lahan pertaniannya tersebut, Pemkot Batu terus menggiatkan budi daya pertanian organik, termasuk untuk tanaman padi. Sebab pertanian organik menjanjikan keuntungan berlipat, selain biaya produksinya bisa ditekan, hasil produksi dan nilai jualnya juga menjanjikan.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengatakan tingginya harga pupuk anorganik (pabrikan) membuat petani kelimpungan karena biaya produksinya menjadi tinggi. Apalagi penggunakan pupuk

yang berlebihan menyebabkan tingkat kesuburan lahan terus menurun. Akibatnya untuk meningkatkan hasil panen, petani cenderung menambah jumlah pupuk tiap musim tanam. “Ketergantungan pada pupuk anorganik harus segera dikurangi dan kalau bisa dihentikan untuk dialihkan dengan pemakaian pupuk organik. Ini diperlukan untuk menekan biaya produksi dan memperbaiki kesuburan tanah,” kata ER sapaan akrab Walikota Batu.

Dijelaskan pupuk organik harganya sangat murah, bahkan petani bisa membuat sendiri dengan memanfaatkan sisa batang padi/tanaman, kotoran hewan ternak dan sampah basah. Sehingga pertanian padi organik sangat menjanjikan.

“Di kelurahan Cimapokolan kota

Bandung, uji coba pertanian padi organik dengan menggunakan bibit IR 64 bisa menghasilkan padi 14 ton gabah perhektar. Padahal sebelumnya saat menggunakan pupuk kimia hasilnya hanya 4 ton gabah perhektar. Ini bukti bahwa pertanian organik sangat menjanjikan,” ungkap ER. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Sugeng Pramono, menerangkan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan selama ini berdampak negatif terhadap kesuburan tanah pertanian. Penggunaan pupuk kimia membuat tanah akan cenderung keras, mematikan unsur mikroba tanah dan secara perlahan namun pasti membuat lahan pertanian menjadi tidak subur lagi.

“Pupuk kimia itu sifatnya memang instan, sehingga penggunaan dalam jangka panjang justru akan merusak struktur dan kesuburan tanah. Berbeda dengan pupuk organik yang justru akan menjaga

kesuburan tanah karena setiap pemberian pupuk organik akan memacu pertumbuhan mikroba dalam tanah,” tutur Sugeng.

Berdasarkan uji coba demoplot yang dilakukan dinasnya bersama kelompok tani di desa Pendem, potensi panen padi organik bisa mencapai 8 ton hingga 10 ton perhektarnya. Dijelaskan, jika dirata-rata penggunaan pupuk kimia perhektar mencapai Rp2 juta lebih perhektarnya. Sementara kalau menggunakan pupuk organik, biayanya bisa ditekan hingga separuhnya. Untuk merealisasikan sepenuhnya pertanian memang membutuhkan waktu, sehingga untuk tahap awal yang dilakukan adalah membuat kawasan pertanian organik terlebih dahulu. “Untuk mengedukasi petani, diperlukan demplot-demplot pertanian organik. Kalau mereka sudah melihat buktinya, maka petani akan menerapkannya,” paparnya. Q sup

OLAHRAGA

Rabu Pahing 8 APRIL 2015

Ikuti Asia Cup 2015

LINTASAN

Pengamanan Laga Arema Vs Barito Diperketat Malang, Bhirawa Tingkat pengamanan laga Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, menjamu Barito Putra dalam lanjutan Liga Indonesia 2015 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Selasa ini diperketat, karena digelar mulai pukul 21.00 WIB. Ketua Panpel Arema, Abdul Haris, Selasa mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan lebih matang dan lebih ketat dibanding ketika pertandingan digelar sore hari atau pukul 19.00 WIB. Pasalnya, tingkat kerawanan kejahatan pada malam hari lebih besar, sehingga perlu koordinasi lebih dengan aparat kepolisian dalam menjaga pertandingan.

"Persiapan untuk main malam hari memang harus lebih ketat, dan personel keamanan yang dilibatkan juga lebih banyak daripada main petang atau sore hari. Sebelum maupun sesudah pertandingan polisi akan terus berjaga karena pertandingan baru dimulai pukul 21.00 WIB, sehingga selesainya menjelang dini hari dan harapan kami suasana tetap aman dan kondusif," ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, sudah tidak ada masalah dan panpel pun siap menggelar pertandingan pada malam hari. "Koordinasi dengan aparat kepolisian, TNI dan semua pihak sudah dimatangkan, sekarang tinggal pelaksanaannya saja dan mudah-mudahan membawa sukses ganda, yakni sukses pelaksanaan dan tim sukses meraih poin sempurna," ucapnya.Q ant

Panahan Bojonegoro Sabet Emas Bojonegoro, Bhirawa Dalam kejuaraan Asia Cup diikuti oleh 54 orang putri dari 20 negara peserta salah satunya Negara Indonesia, Atlet panahan Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro mendapatkan lima medali. Hal itu di ungkapkan oleh Sekertaris KONI Bojonegoro, Sahari, Selasa (7/4).

Menurutnya Lima medali yang diraih di antaranya emas mix team (total skor), perak mix team (aduan), perak beregu (total skor), perak beregu (aduan) dan perunggu individu (total skor jarak).

Dua atlet yand dikirim PP Perpani diantaranya Ika Yuliana dan Erwina Safitri.

“Kita bersyukur pemanah asal Bojonegoro bias mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional,” ujarnya saat di hubungi Bhirawa.

Menurutnya, Prestasi ini membuat bangga masyarakat Bojonegoro, meski Perpani Bojonegoro sempat ada masalah, dengan dibekukannya pengurus oleh Per-

pani Jawa Timur. Tetapi para atlet Panahan Bojonegoro, sejak dulu menunjukkan prestasinya baik di kancah Nasional maupun Internasional.

“Meskipun di tingkat Jawa Timur ada permasalahan, tapi tidak mempengaruhi mereka untuk bertanding mewakili Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, dalam kejuaraan Panahan Asia Cup 2015 (World Rangking Turnament) yang berlangsung 16 sampai 22 Maret 2015 mendatang. Dimana ajang tersebut di laksanakan di Bangkok, Thailand selaku yang di tunjuk sebagai tuan rumah. Q bas

Menpora: Keputusan Bopi 16 Klub Sesuai UU

Imam Nahrawi

9

Jakarta, Bhirawa Menpora Imam Nahrawi mengatakan keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia yang meloloskan 16 dari 18 klub untuk mengikuti liga Indonesia “Qatar National Bank League” musim 2015-2016 sudah sesuai UU Sistem Keolahragaan Nasional.

“Tentu, tugas pemerintah menegakkan aturan dan kami melangkah dilindungi UU SKN serta jelas secara nyata bahwa menteri bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan olahraga profesional termasuk langkah BOPI yang mengeluarkan rekomendasi 16 klub tersebut,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam di Jakarta, Selasa.

Menurut Imam, semua pecinta dan pelaku sepak bola nasional harus memahami dengan langkah yang diambil Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tersebut.

“Kalau tidak ditegakan aturannya, mana mungkin mereka (16 klub) memenuhi syaratsyarat untuk mengikuti kompetisi musim ini,” katanya.

Terkait koordinasi dengan pihak kepolisian atas tetap digelarnya laga antara AremaPersija dan Persebaya-Mitra Kukar, Menpora mengatakan masing-masing punya otoritas dan cara berpikir sendiri.

“Kalau dalam UU SKN secara tegas dinyatakan, BOPI berhak mengeluarkan rekomendasi bahwa kemudian polisi melihat dari sisi lain, misalnya memberikan izin itu kewenangan kepolisian yang penting kami sudah melaksanakan aturan sesuai UU,” ujarnya.

Pada Rabu (1/4), BOPI menetapkan hanya 16 dari 18 klub yang diverifikasi untuk direkomendasikan mengikuti kompetisi Qatar National Bank (QNB) League musim 2015-2016 yang dimulai 4 April karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Dari 18 klub yang telah diverifikasi oleh BOPI dibagi menjadi tiga kategori yang direkomendasikan karena memenuhi persyaratan penuh (kategori A), direkomendasi dengan catatan ringan (kategori B), dan belum direkomendasi (kategori C).

Klub-klub dalam kategori A ialah Semen Padang FC, Sriwijaya FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persipura Jayapura.

Sementara klub-klub kategori B meliputi Bali United, Barito Putera, Persiram Raja Ampat, Pusamania Borneo FC, PSM Makassar, Persiba Balikpapan, Mitra Kukar, Persela Lamongan, Perseru Serui, Pelita Bandung Raya, dan Gresik United.

Sedangkan dua klub dalam kategori C yang belum mendapat rekomendasi BOPI yakni Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya, namun dua klub tersebut tetap mengikuti laga perdana QNB League.

Arema tetap menjalankan pertandingannya melawan Persija pada Sabtu (4/4) di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen Kabupaten Malang sedangkan Persebaya tetap menggelar laga melawan Mitra Kukar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu (5/4).Q ant

24 atlet bola voli Kota Jambi berlatih maksimal menghadapi Porprov XXI.

Atlet Kota Jambi Berlatih Maksimal Jelang Porprov Jambi, Bhirawa Sebanyak 24 atlet bola voli Kota Jambi berlatih maksimal untuk menghadapi Pekan olahraga provinsi (Porprov) XXI di Kabupaten Batanghari, pada 28 Mei-6 Juni 2015.

Sekretaris umum (Sekum) Pengcab PBVSI Kota Jambi, Sabar Simamora di Jambi, Selasa, mengatakan jelang Porprov kini pelatih bola voli Kota Jambi terus menempa fisik dan teknik permainan kepada atlet.

"Sekarang kami masih berlatih untuk mempersiapkan diri agar bisa tampil lebih maksimal di Batanghari," kata Sabar Simamora.

Dalam latihan tersebut para atlet dilatih oleh pelatih yang ditunjuk pengurus voli kota dan baik tim putra maupun putri yang diharapkan bisa memberikan hasil memuaskan nantinya.

"Prestasi Kota Jambi harus lebih baik dari Porprov sebelumnya dan harus bisa meraih medali emas, seperti yang diharap-

kan KONI," kata Sabar.

Sabar juga mengakui lawan yang akan dihadapi tim voli Kota Jambi pada Porprov mendatang semuanya tangguh karena semua kabupaten/kota peserta melakukan persiapan yang sama seperti dilakukan timnya.

Lawan tangguh yang harus diwaspadai nanti adalah tuan rumah Batanghari dan Muarojambi. Apalagi kedua daerah ini memiliki pemain-pemain bagus.

Mengenai timnya sendiri, Sabar mengatakan, Kota Jambi diperkuat 24 pemain terdiri dari 12 pemain putri dan 12 putra. Mereka merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan Pengcab PBVSI Kota Jambi dari berbagai kejuaraan lokal maupun antar provinsi se-Sumatera.

Kemudian Pengurus cabang PBVSI Kota Jambi juga telah mempersiapkan agenda ujicoba dengan melawan tim-tim voli di Kota Jambi maupun kabupaten ditingkat Sumatera.Q ant

Persebaya Optimistis Tiga Poin Lagi Surabaya, Bhirawa Kemenangan atas Mitra Kukar (1-0), menjadi modal berharga bagi Persebaya untuk bisa meraih tiga poin saat melawan Pusamania Borneo FC (PBFC) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Rabu (8/4) malam hari ini pada lanjutan Liga QNB. Pelatih Persebaya, Ibnu Grahan juga mengaku sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi PBFC yang memiliki materi pemain cukup merata di semua lini. Untuk meraih kemenangan tim pelatih juga menciptakan suasan latihan yang menyenangkan. Mulai dari main game hingga terapi air dingin agar kondisi pemain lebih bugar.

"Kita juga lakukan hydrogymnastics atau berendam dengan air dingin. Itu yang bisa memulihkan kondisi masing-masing pemain," kata mantan gelandang Persebaya di era 80 an itu, Selasa (7/4).

Lebih lanjut pelatih berkumis tebal itu menuturkan, tiga poin pada pertandingan perdana sekaligus menjadi motivasi Evan Dimas dan kawan-kawan untuk memetik lebih banyak poin di kompetisi QNB 2015.

"Kita memulai kompetisi dengan baik dan semoga bisa menyapu bersih semua laga home," kata Ibnu.

Kendala yang kini dihadapi Persebaya adalah para pemain hanya memiliki istirahat dua hari. Tentunya bisa mempengaruhi kondisi skuad tim berjuluk Bajol Ijo itu. "Ada waktu rest atau recovery para pemain. Otomatis akan kita maksimalkan

agar kondisi fisik kembali," jelas Ibnu.

Saat disinggung mengenai kekuatan lawan, Ibnu mengaku sudah mengantongi informasi kekuatan dan kelemahan tim asuhan Arcan Iurie itu. Ia mendapat bocoran dari salah satu asisten pelatih yang dikirim untuk menyaksikan PBFC bertanding melawan tuan rumah Persegres Gresik United, Minggu (5/4) lalu di Stadion Petrokimia, Gresik.

Berdasarkan pengamatan dan laporan dari sang 'mata-mata' itulah yang dijadikan bahan analisa untuk laga besok malam.

"Dari situ kita sudah tahu kelemahan atau kelebihan dan kekuatan mereka," jelas pelatih berkumis tebal ini. Jika Persebaya memulai kompetisi dengan kemenangan 10 atas Mitra Kukar, PBFC justru menyerah di tangan Laskar Joko Samudro dengan skor tipis 1-2.

Sementara itu, untuk mengindarkan pemainnya dari mimpi buruk ini, Ibnu memutuskan untuk mengurangi beban latihan. Ibnu tahu bahwa jadwal kompetisi ISL sangat padat. Persebaya harus bermain enam kali dalam sebulan. Bukan tidak mungkin cedera akan terjadi pada para pemain.

"Lapangan latihan juga keras. Sementara kita bertanding di lapangan dengan kualitas tingkat internasional. Otomatis sejak tiga hari yang lalu beban latihan sudah menurun. Karena kita tidak mau pemain cedera," tutup pelatih asli Surabaya ini. Q wwn

Benahi Kondisi Mental Bermain Penggawa Muda untuk menang dan bermain di hadapan ribuan suporternya sendiri.

Menurut dia, usia muda dan belum pernah bermain di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia membuat Putu Gede Juni Antara, Zulfiandi, Ilhamuddin Armayn dan sejumlah nama lainnya grogi dan terkesan berhati-hati, baik saat menguasai atau merebut bola.

"Ini yang tidak boleh dilakukan saat melawan Pusamania Borneo FC. Pada pertandingan awal kemarin, terlihat jelas bagaimana Putu Gede di kanan dan Dany Saputra di kiri masih hati-hati dan jarang naik membantu," tukasnya.

Selain itu, lanjut dia, faktor Tim Pelatih Persebaya Surabaya berusaha membenahi mental bermain penggawa-penggawa muda yang dinilainya kurang psikologi terkait rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia memuaskan.

(BOPI) yang tidak meloloskan Surabaya, Bhirawa Persebaya, juga menjadi bagian kurang Tim Pelatih Persebaya Surabaya berusaha baiknya penampilan timnya. membenahi mental bermain penggawa-peKendati demikian, pihaknya berharap nggawa muda yang dinilainya kurang memuaspemainnya tidak terlalu memikirkan hal kan di laga perdana melawan Mitra Kukar tersebut dan konsentrasi penuh menjelang dalam kompetisi Liga Indonesia 2015 di Staserta ketika bertanding karena target sapu dion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (5/4). bersih poin penuh harus terealisasi.

"Terlihat jelas bagaimana mental anak-anak "Diakui atau tidak, kondisi itu bermasih kurang 'oke' saat laga perdana lalu. Ini pengaruh. Tapi kami percayakan ke manayang harus dibenahi menyongsong laga kedua," jemen dan pemain harus 'fight' menghadapi ujar Pelatih Persebaya Ibnu Grahan ketika pertandingan. Tak ada alasan untuk tidak dikonfirmasi di Surabaya, Jatim, Selasa. menang, apalagi di kandang sendiri," kata Pada pertandingan berikutnya, skuad pelatih asli Surabaya tersebut.

"Bajul Ijo" (julukan Persebaya) akan menghaSementara itu, terkait dualisme Bonek Madapi Pusamania Borneo FC di tempat yang nia, pihaknya berharap suporter dapat bersatu sama, Rabu (8/5), mulai pukul 19.00 WIB. mendukung tim kesayangannya, sehingga Ia meminta kepada anak asuhnya untuk memotivasi pemain lebih semangat dan bekerja bermain lepas tanpa beban, meski dituntut keras merebut kemenangan.Q wwn.ant

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Pahing 8 APRIL 2015

DPR Bakal Batasi Kewenangan Menkumham Jakarta, Bhirawa Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbuntut panjang. SK Pengesahan yang dikeluarkan Menkumham ini dinilai sebagian pihak membahayakan proses demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI akan mengajukan revisi terbatas pada Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol). Anggota Komisi II dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan revisi UU Parpol akan merubah kewenangan Menkumham agar tidak menjadi penentu hidup dan matinya partai politik.

Kasus Golkar dan PPP, menurut Yandri menjadi pembelajaran yang baik agar tidak menyerahkan keputusan sah dan tidaknya kepengurusan parpol di tangan Menkumham. “Jangan sampai kewenangan Menkum-

ham menentukan hidup dan matinya partai,” katanya di kompleks parlemen, Selasa (7/4).

Ia menambahkan, Komisi II sudah menyadari pentingnya revisi UU Parpol ini. Terlebih antara Golkar, PPP dan KPU sama-sama keras dalam perdebatan siapa yang berhak mengajukan nama-nama dalam Pilkada.

Menurut Yandri, KPU keras menyerahkan keputusan keabsahan pengurus parpol pada Menkumham. Sedangkan Golkar dan PPP juga keras bahwa surat dari Menkumham harus dilihat sebagai persoalan.

Sebab itulah, untuk mencari solusi terbaik, Komisi II akan melakukan revisi terbatas pada UU Parpol. Pasalnya, soal pemilu dan pilkada sudah menyangkut hidup dan mati. Ini dapat menimbulkan efek horizontal yang berakibat buruk untuk masyarakat.

Yandri mengatakan, revisi terbatas UU Parpol ini akan diajukan pada 2016 nanti. Jadi sebelum pemilu 2019 UU tersebut sudah selesai. Selain pasalpasal krusial soal kewenangan Menkumham, Komisi II akan menginventarisir pasal-pasal yang harus diperbaiki. Bagaimana mengubah pasal-pasal agar tidak terjadi hal tak terduga lainnya. “Kita juga akan sisir dan inventarisir, banyak hal yang tidak kita duga terjadi,” tegasnya.

Tunggu Putusan Tetap Sementara itu pengamat hukum tata negara Universitas

Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan Golkar kubu Abu Rizal Bakrie (Ical) berhak mengikuti Pilkada. Hal ini menyikapi keluarnya putusan sela PTUN Jakarta yang mengamanatkan sementara kalau Golkar kubu Ical yang sah.

Menurutnya secara hukum konsekuensi putusan sela membuat SK Menkumham tentang kepengurusan Golkar kubu Agung menjadi tidak sah. Jadi yang menjadi patokan adalah SK Menkumham versi Ical yang sah.

“Namun ini sifatnya hanya sementara. Sampai keluarnya putusan hukum tetap,” katanya, Selasa (7/4).

Asep melanjutkan, hal ini juga membawa dampak dalam konteks Pilkada. Yaitu adalah kubu Ical lah yang berhak ikut dalam Pilkada. Soalnya kubu Agung secara legalitas tidak sah sementara. “Namun kalau nanti putusan hukum tetapnya me-

menangkan Agung, hal itu menjadi beda persoalannya,” ujarnya.

Saat ini perpecahan di Golkar sudah sampai pada tahap putusan sela. Dalam putusan sela yang dikeluarkan oleh PTUN Jakarta, Rabu (1/4) Majelis Hakim mengamanatkan agar kubu Agung tak berhak bertindak atas nama Golkar. Ini berlaku hingga sampai ada putusan hukum yang tetap. Jadi Golkar yang sah sementara secara hukum yakni versi Ical. Selain proses PTUN, kubu Ical juga mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini terkait dengan tuntutan untuk keabsahan kepengurusannya.

Sedangkan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono mengatakan siap untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar di Jakarta pada Rabu (8/4) hari ini. “Agenda Rapimnas ini dilaksanakan setelah DPP Partai Golkar me-

Dituduh Manipulasi Data Saat Pilpres 2014

KILAS NASIONAL

Luhut Panjaitan : Akbar Faisal Ngarang

Harga Minyak Anjlok,Ongkos Haji Bisa Ditekan Lagi Jakarta, Bhirawa Pemerintah dan Komisi VIII belum menemukan kata sepakat soal besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Sebelumnya, usulan besaran BPIH yang diajukan Kementerian Agama diminta diturunkan lagi oleh DPR. Menteri Agama Lukman Hakim Syaefuddin, mengatakan poin penting dari penetapan BPIH bukanlah masalah turun atau tidak, tapi yang terpenting adalah rasional. “Karena murah atau mahal itu relatif, tergantung kualitas pelayanan, reasonable atau tidak harga yang dipatok, itu yang penting,” kata Lukman di Gedung Kemenag, Lapangan Banteng, Selasa (7/4).

Lukman menegaskan pemerintah juga harus mempertimbangkan kualitas pelayanan kepada jamaah. Sedangkan harga berbanding lurus dengan pelayanan.

“Kalau mau turun-turun dan murah saja sih bisa saja, tapi apakah kemudian kualitasnya bisa dipertangungjawabkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Lukman menyebut pemerintah sebenarnya telah mengajukan penurunan BPIH tahun ini sebesar 26 dollar AS. Tapi tidak tertutup kemungkinan angka penurunan bisa lebih besar dengan melakukan efisiensi. “Tahun lalu itu 3.219 dollar AS, sekarang kita usulkan 3.193 dollar AS.Dab itu mungkin bisa kita turunkan lagi, karena harga minyak avtur turun. Efisiensi-efisiensi kita lakukan, pemondokan-pemondokan baik di Mekkah maupun Madinah kita coba efisienkan lagi, artinya banyak pospos yang bisa kita efisienkan” ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi agar menu katering makanan bagi jamaah haji asal Indonesia 2015 menggunakan selera Indonesia. Itu agar permasalahan makanan jamaah haji yang didominasi warga asal Indonesia bisa terlayani dengan baik.Q ins

Swasembada Pangan, Subsidi Petani Jangan Salah Sasaran Jakarta, Bhirawa Pelemahan nilai rupiah terhadap dollar Amerika telah memengaruhi perekonomian Indonesia, namun tidak terlalu signifikan. Untuk menghambat dampak berikutnya, Indonesia harus mengerem volume impor dan sebalik nya menggenjot ekspor. Dengan demi kian Indonesia masih tetap bisa mengambil untung dari kekisruhan kurs tukar rupiah yang melemah saat ini. Lalu Indonesia harus bangkit berswasembada pangan agar bisa menangkis tamparan selanjutnya.

“Beruntung, pada 2015 ini kita tidak impor beras walaupun harga beras impor separo dari harga beras dalam negeri, yakni hanya Rp 3.000 per kg. Ke depan swasembada pangan sangat diperlukan untuk ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan akan memperkokoh perekonomian sehingga gejolak dari luar tak berpengaruh besar,” papar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (Gerindra) dalam dialog Pilar Negara tentang Pelemahan Nilai Rupiah dan Implikasi Terhadap Ketahanan Pangan, Selasa (7/4). Narasumber lainnya Guru Besar IPB Prof Dwi Andreas Santosa.

Swasembada pangan menuju ketahanan pangan nasional, menurut Edhy Prabowo, tidak terbatas hanya beras, tetapi termasuk jagung,kedelai dan gandum. Selama ini kita masih impor jagung, kedelai, dan gandum. Impor gandum mencapai 7 juta ton per tahun, sayangnya tidak ada usaha memproduksi gandum. Padahal semestinya kita bisa, mampu dan perlu membuka ladang gandum.

“Kita tidak memiliki sehektare pun ladang gandum. Sementara kebutu han gandum terus meningkat dari tahun ketahun. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terigu seba gai bahan baku pangan khususnya roti ,” cetus Edhy Prabowo.

Untuk mencapai swasembada pangan, Edhy melihat berbagai infrastruktur pertanian sudah tidak memadai lagi, harus dibenahi dan diperbaiki. Seperti Irigasi yang hancur sejak 1980, lahan pertanian yang makin menciut ditelan industri dan perumahan. Petani yang sulit mendapat bibit unggul dan pupuk subsidi yang salah sasaran. Peralatan pertanian yang tersedia sudah kuno dan seadanya. Padahal untuk meningkatkan produksi dan kualitas dibutuhkan peralatan modern.Q ira

nunjuk dan mengangkat pelaksana tugas DPD Provinsi Partai Golkar di 34 Provinsi sebagai amanat Mahkamah Partai Golkar dan Surat Keputusan Menkumham,” kata Ketua Penyelenggara Rapimnas I Partai Golkar Yorrys Raweyai .

Yorrys mengatakan agenda Rapimnas I Partai Golkar berkaitan dengan tiga materi, yakni konsolidasi organisasi Partai Golkar dan mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Daerah dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Kedua, penjelasan petunjuk pelaksanaan Pilkada tentang tata cara penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota dari Partai Golkar. Ketiga, penjelasan posisi hukum DPP Partai Golkar dalam perspektif Hukum Tata Negara dengan narasumber Prof Dr Maruarar Siahaan dan Prof OC Kaligis.Q ins

detik foto

Cabut Moratorium TKI Massa dari Aliansi TKI Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/4).

Mereka menagih janji Presiden Jokowi untuk mencabut moratorium terkait larangan pengiriman TKI ke Timur Tengah.

Iuran Pensiun BPJS Jadi 8% Tinggal Tunggu Waktu Jakarta, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berharap masyarakat dapat menerima besaran iuran sebesar 8 persen untuk dana pensiun. Besaran iuran ini direncanakan akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum 1 Juli mendatang.

“Masih ada 1 pertemuan lagi soal harmonisasi, tapi diharapkan semua pihak bisa menerima 8 persen itu,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Selasa (7/4).

Menurutnya, setelah melakukan pertemuan sekali lagi, maka peraturan mengenai hal tersebut akan keluar per 1 Juli 2015. Dengan kesepakatan 5 persen dibayar oleh perusahaan, dan 3 persen oleh pekerja. Hal ini disebut sebagai bentuk bagi kesejahteraan pekerja seperti rumah untuk pekerja.

Elvyn mengatakan saat ini total

aset BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 192 triliun. Pengelolaan aset paling banyak diinvestasikan ke surat utang. “Sekitar 46 persen di surat utang termasuk obligasi negara,” katanya.

Selain pembelian surat utang, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan pengelolaan aset di deposito. Elvyn menyebut, persentase deposito berada di kisaran 28-32 persen dari total investasi. “Deposito ini sifatnya untuk menopang likuiditas,” kata Elvyn.

Ke depan, Elvyn mengatakan ingin memperbesar investasi aset di sektor properti. BPJS Ketenagakerjaan juga sudah mengusulkan agar pemerintah mau merevisi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Elvyn menjelaskan pihaknya berkeinginan agar investasi di sektor properti persentasenya bisa dinaikkan maksimum hingga 30 persen. Terdiri dari investasi langsung 10 persen dan tidak langsung 20 persen. Saat ini, untuk investasi

Elvyn G Massasya langsung misalnya, dipatok paling tinggi lima persen.

Dia mencontohkan, investasi di sektor properti itu bisa dilakukan dengan membeli obligasi perusahaan yang akan membangun perumahan pekerja.

Rencananya, kata Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan ingin mengalokasikan investasi langsung untuk properti senilai Rp 5 triliun. Sedangkan yang tidak langsungnya Rp 20 triliun.

“Kalau langsung itu artinya kita sendiri yang memiliki properti tersebut,” ucap dia.Q ira

Jakarta, Bhirawa Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Binsar Pan jaitan membantah tudingan Politikus Partai Nasdem Akbar Faisal yang menuduhnya melakukan manipulasi data untuk memenangkan pasangan JokowiJK dalam Pilpres 2014.

Luhut menegaskan, ia tak pernah berbuat curang seperti yang dituduhkan Akbar. “Ngarang saja itu, ya nggak lah,” ucapnya di Istana Negara, Selasa (7/4).

Luhut, yang pernah menjadi Penasihat Tim Transisi mengatakan tak ada strategi manipulatif yang digunakan untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK. Menurutnya, Jokowi berhasil menjadi presiden lewat jalur yang bersih. “Kita kampanye yang baik. Masak kita mau curang?” ucapnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Nasdem Akbar Faisal mengungkap bahwa Luhut pernah memaparkan proposalnya tentang sistem IT yang bisa menyedot data hanya dengan memarkir mobil di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Akbar, presentasi itu dilakukan di hadapan tim kampanye Jokowi-JK yang bermarkas di Jalan Subang Nomor 3A, Menteng, Jakarta.

Sementara itu pihak kepolisian diminta mendalami pengakuan Akbar Faisal terkait usaha Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan memanipulasi data KPU dengan menggunakan teknologi IT. Pengakuan politisi Nasdem itu termuat dalam pesan layanan whatsapp yang dikirimkannya ke Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dan belakangan bocor ke publik.

“Jika Akbar Faisal mengatakan Jokowi dan JK turut hadir saat Luhut memaparkan cara ‘menyedot’

data KPU dengan teknologi IT, apalagi jika memberikan restu terhadap operasi itu maka mereka dapat terjerat pidana pasal 234 dan 248 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres,” ujar Direktur Eksekutif Bimata Politica Panji Nugraha kemarin.

Merujuk dua pasal tersebut, Jokowi, JK dan Luhut terancam penjara minimal dua bulan. Pasal 234 Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara pasangan calon menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 36 juta.

Sedangkan Pasal 248 UU 42 Tahun 2008 tentang Pilpres menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 bulan dan paling lama 120 bulan dan denda paling sedikit Rp 2,5 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

Panji percaya dengan kejujuran Akbar membongkar kejahatan. Karena itulah dia mengimbau mantan politisi Hanura itu untuk bersedia memberi informasi ke pihak berwajib.

“Saya percaya Akbar Faisal masih memiliki hati nurani dan idealisme. Akbar Faisal dapat menjadi pahlawan jika ia berani jujur dan bongkar rencanarencana licik di balik pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu,” tutup Panji.Q ins

Anggota Dewan Sosialisasi Perda tentang Bangunan Gedung Banyak bangunan baru tumbuh di Gresik sebagai konsekuensi Gresik sebagai Kota Industri. Untuk mengantisipasi agar bangunan itu pertumbuhannya tak liar dan mengganggu roda kehidupan dan ekonomi masyarakat, perlu ada aturan yang jelas guna mengaturnya.

Saat ini Gresik memiliki Perda No 29 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Perda ini disosialisasikan oleh salah satu anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Dwi Laksono, supaya masyarakat bisa mengawal kalau ada bangunan tidak sesuai peruntukannya.

Sebelumnya Perda telah digodok dan disahkan oleh anggota dewan sebelumnya.

Karena sudah disahkan, Perda itu selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat.

Supaya tahu, kalau ada yang mendirikan bangunan dan menyimpang dari fungsinya nantinya bisa dilakukan teguran. “Kalau tetap membandel, bisa melaporkan baik langsung ke DPRD maupun lang-

sung ke pemkab,” kata Dwi Laksono.

Perda Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dibutuhkan dalam rangka membangun Kabupaten Gresik yang berwawasan lingkungan, bersih, aman, tertib dan sehat. Dengan rambu ini, nantinya konstruksi teknis bangunan yang ditanam, atau diletakkan pada suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya mendapat perhatian instansi terkait.

Untuk mendirikan sekaligus menata bangunan agar sesuai dengan rencana umum tata ruang kota dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kata Dwi Laksono perlu dilakukan pener-

kimbhirawa

tiban dan penataan bangunan dalam wilayah kabuapten Gresik. Di samping itu, penertiban ini guna menjamin keselamatan masyarakat dan tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan. “ Supaya dari pemukiman yang kurang sesuai dengan penataan kota atau lingkungan, masyarakat bisa melakukan pengawasan sehingga nyaman,”ujarnya.

Perda tersebut mengatur bahwasanya setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan gedung. Tujuannya agar bangunan gedung layak fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungan.

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi seperti status

hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. Selain itu juga status kepemilikan bangunan gedung dan IMB gedung.

Ditambahkan Dwi Laksono, bahwa pembangunan dan pemanfaatan bagunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW daerah, RDTR dan RTBL untuk lokasi yang bersangkutan. Misalnya bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, pasar, mal, perhotelan, kesehatan, pendidikan, industri. Bangunan susun juga harus mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif. Penggunaan bahan bangunan di upayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri atau setempat, dengan kandungan lokal paling sedikit 60 persen.Q kim,adv

Rabu Pahing 8 APRIL 2015

SAMBUNGAN

11 Tjaturina : Jombang Harus Bebas TB l Sambungan hal 1

ramadlan/bhirawa

Bupati Jombang Nyono Suharli bersama Wabup Hj Mundjidah Wahab, Ketua Muhamdiyah Hadi Nur Rahmat serta Bunda TB Tjaturina saat peringatan hari TB sedunia di Alun- alun Jombang, Selasa (7/4).

Tugas MUI Makin Berat, Anggaran Operasional Sekarat l Sambungan hal 1

Ia tak menutupi jika kinerja MUI selama ini terbentur dengan tersedianya dana. Untuk itulah mereka mengajak Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu untuk selalu menjalin kerjasama agar MUI bisa tetap eksis melaksanakan tugas dan kewajibannya. “Dana yang kami terima sangat kecil. Setiap tahun MUI hanya menerima anggaran operasional Rp 25 juta saja,”keluh Yasin.

Ditambahkan salah satu pengurus MUI Batu, Nurbani Yusuf dalam mengkoordinir ormas Keagamaan yang ada di Kota Batu, ternyata MUI belum punya kantor. “Kami rapat keliling dari rumah pengurus yang satu ke pengurus yang lain, bahkan se­ ringkali kita urunan untuk foto kopi, seperti untuk menyosialisasikan peraturan untuk Ramadan,” ujar Nurbani Yusuf.

Para pengurus MUI ini berharap anggota DPRD bisa mendorong penambahan anggar­ an untuk MUI melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Pasalnya persoalan di Kota Batu semakin besar dan berat.

Nurbani menyebutkan bahwa pada 2000 tercatat hanya ada 11 kafe di Kota Batu, pada 2014 jumlah tersebut melonjak menjadi 180 kafe. Selain itu menjamurnya homestay dan rumah kos tidak terkontrol, hingga memunculkan permasalahan sosial yang mengarah pada gesekan antara pendatang dengan warga asli.

MUI Batu juga sudah melakukan penelitian yang menyebutkan anak SD kelas 5 dan 3 di Kota Batu sudah mengenal rokok dan miras. Dalam satu kelas tercatat 27 murid, dari jumlah tersebut 19 dari 20 anak sudah merokok. Dan 15 dari 20 anak sudah mengenal miras.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo mengatakan bahwa DPRD mendukung eksistensi MUI untuk menjaga nilai moral, spiritual dan keberagam­ an. Selain itu dewan juga akan mempertimbangkan untuk membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendatang baru, pengelolaan homestay serta rumah kos.

“Soal kantor dan anggaran akan kita upayakan ada penambahan melalui mekanisme PAK tahun ini. Di samping itu juga kita upayakan ada penambahan pada peng­ anggaran pada 2016,” ujar Cahyo. n nas

Ratusan Ribu RTS di Sumenep Belum Terima Beras Raskin l Sambungan hal 1

Bulog Divre Jawa Timur guna menanyakan stok beras untuk program Raskin di Sumenep. “Selain surat, kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Bulog Divre Jawa Timur di Surabaya. Penyediaan beras untuk program Raskin itu memang kewenangan Bulog,” ujarnya.

Menurut Hanafi, keterlambatan distribusi Raskin bagi penerima manfaat di Sumenep murni diakibatkan tidak adanya stok beras. “Saya terus mendesak Bulog agar secepatnya mendistribusikan beras Raskin kepada para rumah tangga sasaran.

Apalagi saat ini warga miskin telah terbebani dengan harga sembako yang mulai naik seiring dengan kenaikan BBM. Belum lagi pada saat hampir bersamaan juga ada kenaikan elpiji ,” pungkasnya. n sul

Punya Mata-mata l Sambungan hal 1

pe­laksanaan UN di Sidoarjo tidak sampai amburadul. Tapi sukses dan lancar.

Disampaikannya, selama ini prestasi pendidikan di Sidoarjo telah mencapai rangking atas di tingkat Jawa Tmur bahkan di tingkat nasional. Prestasi yang bagus itu, ia minta untuk dipertahankan dan ditingkatkan. ‘’ Tentu saja hasil ujian yang diperoleh harus dengan cara jujur dan terpuji, baik dari siswa, guru dan panitia pengawas ujian,’’ ujarnya.

Menurut pria 66 tahun ini, agar pelaksanaan UN kali ini lancar dan sukses, semua pihak yang terlibat tentunya harus bekerja dengan keras. Dalam pelaksanaan UN tahun ini, kata Abah Ipul, diikuti oleh 1.235 lembaga pendidikan dan diikuti oleh 91 ribu siswa. Ia berharap semua siswa yang mengikuti UN di Sidoarjo bisa lulus 100 persen dengan hasil yang memuaskan. n ali

Usia Kendaraan Tua, DPRD Jatim Tuntut Mobdin Baru l Sambungan hal 1

wilayah di Jatim,”ungkap Gatot, Selasa(7/4).

Politisi asal Partai Hanura ini mengatakan kendaraan baru sangat dibutuhkan mengingat mobilitas tinggi anggota dewan saat ini. “Mobil yang ada sekarang boros dan perawatannya sulit. Rata-rata sudah 7 tahun usianya. Sangat tua. Masak kendaraan kami kalah sama dengan kendaraan kepala dinas yang rata-rata baru. DPRD Jatim masak harus kalah dengan DPRD DKI yang semuanya kendaraan baru jenis Altis. Ingat Jatim itu propinsi terbesar kedua se-Indonesia sehingga membutuhkan mobilitas tinggi,”sambungnya.

Gatot Sutantra juga geram atas rencana pengadaan mobil dinas yang dikhususkan untuk Ketua Fraksi dan Alat Kelengka-

pan DPRD Jatim yang jumlahnya total 20 mobdin. “ Ini tidak adil.

Seharusnya semua mendapatkan hak sama untuk mendapatkan yang baru,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jatim Ir Fattah Yasin mengatakan untuk pengadaan mobil dinas untuk tahun ini tidak mungkin dilakukan karena dalam APBD 2015 tidak ada pos anggaran pengadaan mobil dinas baru apalagi untuk anggota DPRD Jatim. “ Tak ada itu anggarannya, kecuali ada kebutuhan mendesak misalnya untuk kendaraan operasional seperti ambulans atau kendaraan laboratorium,”jelasnya.

Soal lamanya usia kendaraan anggota DPRD Jatim yang dipersoalkan, Fatfah Yasin menegaskan kalau usia kendaraan baru bisa ganti kalau di atas 10 tahun.

“Kalau masih 7 tahun itu masuk kategori layak pakai,”jelasnya.

Senada dengan Fattah Yasin, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah(BKAD) Jatim Budi Setiawan juga menegaskan tidak memungkinkan adanya pengadaan mobil dinas baru saat ini.

“Tak ada anggarannya untuk itu.

Mau diambilkan darimana untuk membelinya,”ujarnya.

Terpisah, Sekwan Jatim Achmad Jaelani mengakui akan ada pengadaan mobdin untuk anggota DPRD Jatim, tapi hanya sebatas untuk pimpinan di antaranya Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Ketua Badan. “Memang untuk saat ini baru dianggarkan untuk 20 mobdin. Tapi tidak menutup kemungkinan seluruh anggota dewan mendapatkannya atau secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang ada,”paparnya. n cty

Kerjasama dengan Jerman, Dindik Siapkan Enam LSP I l Sambungan hal 1

Kota Kediri, serta SMK Kesahatan Angkatan Laut (Sekesal) Surabaya.

“Kita siapkan dulu sumber daya manusianya sesuai standar yang berlaku. Setidak-tidaknya standar nasional dulu,” tutur Saiful Rahman di sela-sela pertemuannya dengan Atase Pendidikan Indonesia untuk Jerman Prof Agus Rubiyanto dan Direktur Wisma Jerman Brigit Steffan di Kantor Dindik Jatim, Selasa (7/4).

Dengan menjadi LSP I, sekolah-sekolah ini berhak mengeluarkan sertifikat profesi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Saiful mengatakan, pihaknya ingin memantapkan terlebih dahulu kesiapan siswa SMK di Jatim. Terutama dalam bidang kompetensi keahlian agar sesuai dengan kompetensi yang ada di Jerman. “Ini sedang dipetakan mana anak SMK yang jadi sasaran untuk digarap standar

kompetensinya sesuai Jerman,” kata Saiful.

Saiful mejelaskan, guru-guru di enam SMK yang ditunjuk tersebut akan dilatih menjadi assesor di masing-masing sekolah. De­ngan demikian, guru ini bisa meng­uji siswanya sebelum mendapat sertifikat kompetensi.

“Kalau ini jalan, enam sekolah itu akan mengimbas ke sekolahsekolah lain supaya perkembangannya lebih cepat,” ungkapnya.

Prof Agus Rubiyanto menambahkan, kerjasama bilateral antara Jerman dan Indonesia ini sangat bagus. Jerman merupakan negara kuat di Eropa sementara Indonesia kuat posisinya di Asia. “Ini hubungan yang cukup strategis,” ujarnya.

Pihaknya pun mendorong untuk meningkatkan kerjasama bidang pendidikan vokasional.

Apalagi, Jerman vokasionalnya cukup kuat.Kalau program di Jatim ini berhasil, Jatim akan jadi kiblat provinsi lain dalam pendidikan vokasional.

Brigit Steffan mengatakan, pendidikan kejuruan di Jerman punya suatu sistem yang istimewa dan terkemuka di dunia.

Istimewanya karena ada kombinasi antara pendidikan di sekolah dengan perusahaan.

Dia mencontohkan ketika mengikuti pendidikan vokasi di Jerman, waktunya lebih banyak berada di perusahaan untuk praktik daripada di sekolah.

“Saya hanya satu hari di sekolah dan empat hari kerja. Kerjanya pun dibayar. Jadi pendidikannya berorientasi praktik,” katanya.

Brigit mengungkapkan, saat ini dia memiliki tugas mempromosikan prospek investasi di Jatim kepada Econid, sebuah kamar dagang terbesar di Eropa.

Termasuk menarik investasi dari perusahaan Jerman. “Untuk menarik investasi dari luar harus jelas dulu. Apakah SDM-nya untuk tenaga kerja itu memadahi atau tidak. Karenanya, standardisasi ini penting,” pungkas Brigit. n tam

Jatim Akan Dapat Enam KA Komuter Baru l Sambungan hal 1

sudah harus dilengkapi dengan AC dengan pintu selalu tertutup.

Bahkan tidak hanya kereta api, Pak Menteri juga meminta semua angkutan umum harus ber-AC,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT, Selasa (7/4).

Meski sudah ada kepastian penggantian kereta komuter, tapi Wahid belum berani memastikan kapan kereta api komuter baru itu sampai di Jatim. “Yang pasti kita mendapat enam tren set kereta komuter. Kapan bantuan itu turun, kami berharap bisa secepatnya,” katanya.

Menurut Wahid, selain akan mengganti seluruh kereta komuter, pemerintah saat ini juga mulai menyusun rencana untuk

menjadikan kereta komuter menjadi kereta listrik. Hal itu sesuai dengan permintaan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Jakarta.

Perubahan kereta komuter menjadi kereta listrik ini sekaligus juga untuk mendukung rencana pembangunan jalur kereta api layang atau elevated yang ditahap awal ini akan segera diba­ ngun untuk rute Stasiun Gubeng menuju ke Bandara Juanda.

Pembangunan elevated Gubeng-Juanda sendiri, sedianya akan dimulai tahun ini untuk tahap awal membangun jalur dari Gubeng ke Aloha. “Seluruh tanah sudah siap karena tanah dari Gubeng ke Aloha itu milik PT KA. Kemudian dari Aloha ke Juanda itu milik TNI AL, jadi sudah siap,” kata dia.

Sekadar catatan, beberapa

waktu lalu Presiden Joko Widodo menyetujui seluruh usulan Gubernur Soekarwo mengenai sejumlah proyek pembangunan angkutan massal dan infrastruktur transportasi di Jatim. Proyekproyek tersebut di antaranya perluasan Bandara Internasional Juanda, penambahan kereta komuter, trem, pembangunan double track, dan pembangunan beberapa pelabuhan.

Proyek yang menjadi prioritas jangka pendek adalah pembangunan double track dari Surabaya menuju ke Malang, ini karena trafiknya sangat padat dan se­ring kali terjadi kemacetan. Selain itu, penambahan kereta komuter dari Surabaya-Sidoarjo, SurabayaLamongan, dan Surabaya-Mojokerto. Hal ini untuk menggantikan kereta komuter yang saat ini kondisinya sudah rusak dan tidak layak pakai. n iib

pihak dan masyarakat sangat kami butuhkan.

Mari kita bersama-sama untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Jombang bebas TB,” tutur Tjaturina Wihandoko.

Seperti diketahui, Tubercolusis di Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia setelah India, Tiongkok dan Afrika Selatan. Angka penderita TB di Indonesia mencapai 460.000 per tahun atau 1.260 per hari atau 52 orang per jam. Kematian akibat TB sepanjang tahun mencapai 67 ribu atau 183 orang per hari atau 8 orang per jam.

Merujuk dari data yang dilaporkan oleh WHO tersebut jelas tantangan untuk penanggulangan TB di Indonesia dan Jombang pada khususnya bukan merupakan hal yang ringan.

Bagi Community TB Care ‘Aisyiyah, peringatan Hari TB sedunia ini menjadi momen untuk menata perjalanan program ini satu tahun ke depan. Hari TB sedunia pada 2015 adalah tahun ke enam perjalanan program sebagai Principal Recipient. “ Community TB Care ‘Aisyiyah dituntut untuk mampu menjadi

agen penggerak untuk mendapatkan atau menggalang dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak untuk mendorong pencapaian penanggulangan TB,”ujar Ketua Pimpinan Daerah ‘Ai­ syiyah Jombang Siswatiningdyah Amri.

Hadir dalam pengukuhan Bunda TB, Bupati Jombang Nyono Suharli, Wakil Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Ketua Muhammadiyah Jombang Hadi Nur Rahmat, jajar­ an Polwan dari Polres Jombang serta jajaran pengurus ‘Aisyiyah seKabupaten jombang.

Bupati Nyono Suharli Wihandoko mendukung penuh gerakan yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah bersama dengan Bunda Peduli TB dalam menanggulangi penyakit TB di Kabupaten Jombang. Bupati juga berharap kepada masyarakat untuk peduli akan bahaya penyakit TB dan dapat menyosialisasikannya di masyarakat.

Saat ini sudah 674 penderita TB di Jombang yang terdeteksi dan telah diobati. “Apabila ada keluarga atau tetangga yang menderita TB, segera untuk memberitahukan kepada petugas kesehatan di Puskesmas terdekat,” tuturnya. n rur

Petugas PLN mengecek meteran listrik pelanggan. Untuk saat ini, kenaikan TDL bagi pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA yang akan berlaku Mei ditunda karena golongan tersebut sudah mengalami kenaikan tarif secara bertahap sejak Juli 2014.

Kenaikan TDL Rumah Tangga Ditunda l Sambungan hal 1

Penundaan kenaikan TDL bagi dua golongan pelanggan rumah tangga menimbulkan konsekuensi berkurangnya pendapatan PLN. Kedua golongan rumah tangga tersebut, yakni daya 1.300 dan 2.200 VA berjumlah 8,8 juta orang.

“Tapi berkurangnya pendapatan itu akan ditutup dengan melakukan efisiensi di antaranya mengganti pembangkit listrik berbahan bakar minyak dengan pembangkit berbahan bakar gas dan batu bara,” ujar Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurutnya, tarif pemakaian listrik untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 dan 2.200 VA tetap hingga Desember 2015, yaitu Rp 1.352 per KWh. Namun, jika ada informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

Selain itu, tarif bagi pelanggan rumah tangga kecil berdaya 450 dan 900 VA, bisnis dan industri kecil, serta pelanggan sosial juga tidak mengalami kenaikan. “Total jumlah pelanggan yang tidak mengalami kenaikan tarif sekitar 97 persen dari sekitar 58 juta pelanggan PLN,” imbuhnya.

Sedangkan untuk industri besar dan bisnis sedang yang sudah mampu tarifnya mengikuti ketentuan penyesuaian tarif yang dihitung setiap bulan berdasarkan nilai tukar mata uang dollar Ameri-

ka Serikat (AS) terhadap mata uang rupiah (kurs), harga minyak dengan acuan Indonesian Crude Price (ICP), dan pengaruh inflasi. “PLN terus berusaha menurunkan biaya produksi listrik untuk tarif listrik yang lebih baik, khususnya bagi keperluan produktif seperti industri dan bisnis,” tegas Sofyan.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, mulai Mei mayoritas masyarakat diminta beradaptasi terhadap naik turunnya Tarif Dasar Listrik (TDL). Sebab, per 1 Mei, tarif listrik golongan 1.300 dan 2.200 VA akan berfluktuasi layaknya harga BBM. Tarif dua golongan listrik yang paling banyak digunakan rumah tangga itu, akan dikenakan penyesuaian tarif (tariff adjustment) seperti sepuluh golongan listrik lainnya.

Kepastian pemberlakuan tarif baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara yang dikutip dari situs Kementerian ESDM, Senin (6/4). Nantinya, tarif listrik 1.300 dan 2.200 VA akan berubahubah berdasarkan tiga indikator. Yaitu, nilai tukar rupiah, harga Indonesia Crude Price (ICP) dan inflasi. Penyesuaiannya pun dilaksanakan per bulan. n ira,wil

Kelola Sampah Jadi Tas, Ubah Stigma sebagai Kawasan Lokalisasi l Sambungan hal 1

regional.

“Untuk jenis tas, sudah ada pesanan dari Lamongan. Selain itu beberapa daerah lain juga mulai pasang order meski secara kuantitas masih kecil,” tutur putera tertua Suwono Blong, penerima penghargaan Kalpataru tersebut.

Soal bahan dasar, katanya, bisa didapat di lingkungan. “Ada bank sampah yang bisa menyediakan bahan bakunya,” imbuhnya.

Yang terpenting, ujar Teguh, terjadi pemberdayaan warga binaan secara berkelanjutan di yayasan yang sudah berdiri sejak 1974 tersebut. Selain itu juga menghapus stigma masyarakat bahwa di Yayasan Mojopahit merupakan tempat lokalisasi. “Di Yayasan Mojopahit ada pembinaan ratusan aneka tuna, di antaranya juga ada PSK, gelandangan, pemulung dan lainnya. Ini yang membuat kami dicap sebagai tempat lokalisasi gara-gara kami melakukan pembinaan kepada

para PSK,” ujarnya.

Anik, salah satu PSK penghuni blok Wanita Harapan di area yayasan seluas 25 hektare tersebut mengaku mendapat pelatihan kerajinan tas sejak enam bulan lalu.

“Secara kelompok kita sudah dapat membuat tas daur ulang, sehari bisa membuat dua sampai tiga buah tas,” ujar wanita berusia 42 tahun tersebut.

Anik menyebut, dengan harga jual satu tas Rp 100 ribu, didapat keuntungan bersih sekitar Rp 60 ribu. “Lu-

mayan untuk menambah penghasilan dan persiapan untuk hidup normal kelak di kemudian hari,” akunya.

Kesibukan mengelola sampah menjadi aneka kerajinan, diakuinya mampu menumbuhkan rasa percaya diri ba­ ginya dan puluhan wanita lainnya.

“Kita bisa lebih percaya diri. Bahwa hidup tidak hanya seperti yang ditudingkan masyarakat selama ini. Kita juga mampu hidup secara normal seperti masyarakat lainnya,” urai perempuan dengan rambut sebahu itu. *

UTAMA

12

Rabu Pahing, 8 APRIL 2015

Diklat Kepala Desa di Badiklat Jatim

Kepala Desa Miliki Peran Tekan Urbanisasi Minat masyarakat desa untuk mengais rejeki dan tinggal di kota besar hingga saat ini masih sangat tinggi. Kondisi ini membuat permasalah di kota semakin komplek, mulai dari masalah sosial, pengangguran hingga tingginya angkan tindak kriminal.

Untuk menekan warga desa pindah ke kota atau urbanisasi, peran kepala desa (kades) sangat penting. Karena mereka memiliki tugas untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan mengelola desa agar bisa menyediakan lapangan kerja bagi warga yang tidak memiliki lahan pertanian.

“Jadi kades harus melihat potensi desa kemudian dikembangkan untuk menjadi produk unggulan desa atau bahkan kawasan wisata. Jika ini dilakukan maka

penduduk akan krasan tinggal di desa dan tidak pindah ke kota untuk mencari pekerjaan,” kata Wakil Gubernur saat memberikan ceramah pada peserta Diklat Pembangunan Kapasitas SDM Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa di Badang Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim, Selasa (7/4).

Lebih lanjut pejabat yang akrab di sapa Gus Ipul itu mengatakan, Pemprov Jatim akan terus mendukung dan mempercepat pem-

LINTAS PERISTIWA Selesaikan Konflik Makam Ngaglik

PCNU Batu Siapkan LBH

Batu,Bhirawa Konflik masalah pelebaran makam Katholik antara Yayasan Paroki Gembala Baik dan warga Kelurahan Ngaglik yang tinggal di sekitar makam mulai menarik perhatian banyak pihak. Pengurus Cabang Nahdlotul Ulama (PCNU) Kota Batu menyiapkan Lembaga Bantuan Hukum NU untuk memediasi pihak yang bertikai guna menemukan solusi terbaik. Sebelumnya, Satpol PP terpaksa harus melakukan pencopotan spanduk milik warga Kelurahan Ngaglik yang dinilai provokatif.

“Saat ini kita (PCNU Batu) terus melakukan pengumpulan data di lapangan, terkait alasan dan poin-poin penolakan dan keberatan dari warga terhadap pelebaran makam. Karena saat ini kita belum menerima alasan-alasan itu secara lengkap, ”ujar Ketua PCNU Batu, Sirojuddin atau biasa disapa Gus Siroj, Selasa (7/4).

Dalam penyampaian uneg-uneg warga, sebenarnya Gus Siroj lebih setuju jika pihak yang bertikai duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Jadi tidak harus dengan membuat laporan ke kepolisian, ataupun melalui pemasangan spanduk yang menyudutkan pihak tertentu. “Namun demikian kita tetap menghormati upaya yang dilakukan warga untuk mendapatkan haknya,”tambah Gus Siroj.

Namun demikian Gus Siroj bukan berarti mendukung langkah yang diambil Satpol PP. Namun dirinya hanya menghormati langkah Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, asalkan semuanya dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Q nas

bangunan di desa sesuai dengan UU No 6 Tentang Desa yang intinya pemerintah memberikan kekuasaan pada desa dengan tujuan antara lain mengembalikan kejayaan desa, memberikan kemampuan pembangunan masyarakat hingga mampu berdiri sendiri atau masyarakat lebih berdaya, yang pada akhirnya akan menekan angka urbanisasi.

“Sekarang ada UU No. 6 Tahun 2014 semangatnya untuk mempercepat pembangunan di pedesaan supaya tidak ketinggalan dengan perkotaan. Harapannya, disparitas bisa menurun. Dalam UU tersebut, jelas seorang kepala desa menjadi penentu kemajuan desa. Kades

mempunyai spirit dengan keterbatasan yang ada,” jelas Gus Ipul dihadapn 400 kades.

Lebih lanjut disampaikannya, dalam membangun desa, ada tiga hal yang perlu diperhatikan kepala desa yakni peran kades, perangkat, serta institusi desa harus diperkuat, anggaran atau keuangan desa harus dioptimalkan, serta pengawasan diperkuat.

Gus Ipul juga memaparkan mengenai urusan pembangunan, yang dapat dibagi dalam beberapa urusan pembangunan. Yaitu pembangunan infrastruktur ekonomi, yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti jalan desa, sarana air bersih, sanitasi, pasar, irigasi. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim, Drs Saifullah Yusuf (kiri) didampingi Kepala Badiklat, Dr Akmal Boedianto (kanan) bersama peserta Diklat yang diikuti 400 kades di Badiklat Jatim.

Pendaftaran MTQ Korpri Jawa Timur Sepi Peminat Pemprov, Bhirawa Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Korpri di lingkungan Pemprov Jatim terancam sepi dan tak semarak seperti tahun lalu. Sebab hingga kini baru ada 36 peserta saja yang mendaftar ke panitia. Padahal di pemprov ada 73 SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang seharusnya mengirimkan wakil untuk mengikuti lomba ini.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Jatim, Drs Sukardo MSi menuturkan, pihaknya masih belum mengetahui pasti apa penyebab masih sepinya pendaftar yang mengikuti lomba ini. Dirinya memprediksi sosialisai yang kurang dan tak semua pegawai

memiliki kemampuan dan keahlian membaca Al Quran dengan baik menjadi penyebabnya.

“Dalam lomba MTQ Korpri ini ada tiga kategori yang dilombakan.

Yaitu kategori tartil Al Quran dan tilawah Al Quran untuk pegawai putra dan putri, serta syarh Al Quran yang diikuti khusus untuk pe-

Wagub Drs Saifullah Yusuf saat meresmikan kegiatan MTQ Korpri tahun lalu.

ist

gawai putri. Lomba MTQ ini tahun lalu diikuti oleh kabupaten/kota, tahun ini pesertanya dari SKPD Pemprov Jatim,” kata Sukardo, dikonfirmasi, Senin (7/4).

Masih sepinya peminat ini, pria yang juga menjabat sebagai Asisten IV Sekdaprov Bidang Administrasi Umum ini berharap, seluruh SKPD pemprov segera mengirimkan perwakilannya.

Setiap SKPD diperbolehkan mengirimkan wakil lebih dari satu atau bahkan mengirimkan semua kategori MTQ. “Syarat peserta MTQ ini adalah adanya surat tugas dari kepala SKPD, foto copy kartu pegawai atau anggota korpri serta SK PNS atau CPNS. Syaratnya sangat mudah, tapi hingga kini masih sangat minim pesertanya. Makanya saya imbau agar SKPD segera mengirim perwakilannya untuk mendaftar,” pinta Sukardo.

Akibat masih sepinya peminat MTQ yang mengambil tema ‘Melalui MTQ Kita Wujudkan Peran Korpri Menuju Masyarakat yang Religius dalam Kerangka NKRI’ ini, panitia akhirnya mengundurkan jadwal lomba yang seharusnya 28 Maret akhirnya ditunda pada 21 April di Islamic Center. Q iib

Peserta 140, Lulus Hanya 30 PNS Kota Mojokerto, Bhirawa Dari 140 PNS Pemkot Mojokerto peserta diklat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, hanya 30 peserta yang dinyatakan lulus. Meski tingkat kelulusan minim, hanya sekitar 21 persen, namun Pemkot menilai tingkat kelulusan itu sudah maksimal. “Tingkat kelulusan 21 persen itu sudah bagus. Bandingkan dengan daerah atau institusi lain yang gagal hampir 100 persen,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto Endri Agoes Subiyanto didampingi Kabag Humas Heryana Dodik Murtono, Selasa (7/4) kemarin.

Menurut Agus, sejumlah faktor menjadi penyebab tidak lulusnya peserta diklat yang terbagi tiga gelombang digelar BKD dengan menggandeng Badiklat Jatim dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bulan Pebruari 2015 tersebut.

“Memang bobot materinya berat, dan standard kelulusannya memang tinggi” kata Agus.

Sementara soal kebutuhan PNS yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, Agus menyatakan akan melakukan evaluasi kebutuhan. “Akan kita bicarakan lagi dengan timran. Apakah memang perlu dilakukan diklat lanjutan atau sudah cukup sampai di sini saja,’’ papar Agus.

Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto menyatakan pemkot Mojokerto harus mempertimbangkan efektifitas anggaran yang dikeluarkan dalam diklat. “Efektifitasnya harus dipertimbangkan. Jangan sampai dana yang dikeluarkan besar tapi tingkat kelulusannya minim,” kritik Gunawan, anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto. Politisi PPP ini menguraikan, jika minimnya peserta diklat yang sangat kecil, harus menjadi bahan evaluasi. Sehingga dalam perencanaan anggaran kedepan tidak ada anggaran yang keluar dengan hasil tidak maksimal. “Antara out put dengan biaya yang dikeluarkan lewat APBD harus sesuai. Jangan samai anggaran yang keluar efektif,” tandasnya lagi. Q kar

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Tiga Pilar Pembangunan Desa Solusi Majukan Jatim Ada tiga pilar pembangunan desa yang menjadi solusi memajukan Jatim. Tiga pilar yang dimaksud adalah Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara pembinanaan dan keamanan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) serta ikut sertanya masyarakat menjadi kekuatan baru dalam kemajuan desa, dan kemudian berdampak secara langsung terhadap kemajuan sebuah provinsi.

G

ubernur Jatim, Dr H Soekarwo menutur kan, keberadaan ketiga pilar itu menjadi langkah konkrit menghadapi semua permasalahan di tingkat pedesaan. Oleh sebab itu, harus dibuat sebuah kebijakan atau kesepakatan antara tiga pilar tersebut, agar desa bisa menjadi basis solusi dari berbagai permasalahan yang ada. “Dengan begitu, cita-cita untuk memajukan dan mensejehaterakan masyarakat bisa terjadi,” kata Gubernur Soekarwo, pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jatim bertemakan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Dalam Rangka Mensukseskan Swasembada Pangan dan Pilkada Serentak di Jatim Tahun 2015, di Gedung Olah Raga Ken Arok, Kota Malang, Selasa (7/4).

Selain memajukan dan menyejahterakan, dengan sinerginya tiga pilar pembangunan desa maka pengaruh negatif bisa teratasi.

“Kegiatan-kegiatan yang berbau radikal, bahaya narkoba, peredaran pupuk oplosan dan bencana bisa diselesaikan apabila tiga pilar bisa membuat kebijakan yang mendukung

Gubernur bersama Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim Salam Komando menandakan sinergi ketiga lembaga dalam memberikan pengamanan di Jatim.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan bantuan traktor disaksikan KASAD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

upaya memajukan desa. Apabila desa bisa maju, maka pemerintah provinsi akan ikut maju,” jelas Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, mengurus sebuah wilayah merupakan tugas yang sulit. Berbagai aspek harus diperkuat seperti aspek spiritual dan kebudayaan. Suatu wilayah tidak bisa bersaing dengan wilayah lain apabila tidak mengurus hal tersebut. “Sebagai contoh, Inggris bisa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Kasad TNI, Gatot Nurmantyo, Ketua DPRD Jatim dan Kapolda Jatim pada acara Forpimda swasembada pangan di GOR Ken Arok Kota Malang.

besar seperti ini karena tetap mempertahankan budayanya. Dengan adanya pasar global, baik pemerintah daerah maupun desa harus bisa mempertahankan kearifan lokal dari wilayahnya dan menyerap pengaruh luar yang dirasa baik,” ungkapnya. Pakde Karwo menambahkan, banyak tugas baru yang diemban ketiga pilar pembangunan desa, Babinsa memiliki tugas seperti meningkatkan ketaha-

nan pangan, dan Babinkamtibmas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban desa, kepala desa memberikan gagasan dan pengambil keputusan desa, dan masyarakat mempunyai posisi dalam memberikan masukan kepada jajaran aparatur desa.

“Semakin padu dan sinergi keempat pilar pembangunan desa, maka rasa aman dan nyaman akan hadir ditengah masyarakat. Dengan

Gubernur Minta Lahan Subur Jangan Dibangun Perumahan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta kepada para bupati/wali kota dan pengembang di Jatim, agar tidak membangun perumahan atau real estat di lahan subur. Sebab hal itu akan dapat mengganggu ketahanan pangan karena lahan pertanian terus berkurang di Jatim. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Soekarwo, saat panen raya padi dan tanam perdana serta pencanangan dan peletakan batu pertama Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersama Kepala Satuan Angkatan Darat

(KASAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, di Desa Sukorejo, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Selasa (7/4). “Saya minta Pak Bupati Malang (Rendra Krisna) membuat Perda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) tentang lahan berkelanjutan.

Kalau sudah menerbitkan Perda, bekerja sama dengan Polisi dan Satpol PP untuk melakukan kontrol di lapangan melalui pendekatan hukum,” kata Gubernur Soekarwo.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, ketahanan pangan di Jatim sela-

Gubernur Dr H Soekarwo, KASAD, Pagdam V Brawijaya dan Bupati Malang saat panen raya padi.

ma ini cukup bagus. Pada 2013 produksi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 12,3 juta ton, naik 3,1 persen di tahun 2014 menjadi 12,8 juta ton. Padahal areal atau lahan pertanian berkurang 1.081 hektar karena banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan. “Produksi GKG Jatim sebesar 12,3 juta ton atau 8,3 juta ton beras.

Untuk konsumsi masyarakat Jatim hanya memerlukan 3,5 juta ton. Jadi surplus beras 4,8 juta ton ini bisa mencukupi 45 juta masyarakat di luar Jatim. Artinya ketahanan pangan Jatim bagus,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, KASAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku sangat setuju bila lahan pertanian di Jatim dijadikan lahan abadi. Sehingga tidak boleh ada pengurangan sedikitpun lahan pertanian. “Jika Bupati Malang bersama DPRD sudah bisa merumuskan Perda tersebut, berarti sudah menyelamatkan hidup orang banyak di masa depan,” katanya. Dijelaskan, petani tidak akan bisa bertani jika tidak ada lahan pertanian. Mereka pun nanti bisa menjadi buruh. Suatu saat jika

terkena embargo, barang tidak bisa dijual hal itu merupakan suatu tanda kehancuran bangsa. “Jika krisis ekonomi melanda, para petani masih bisa bertahan tapi kalau buruh terkena krisis tidak berdaya,” tambahnya.

Ketahanan nasional tergantung pada ketahanan pangan dan ketahanan pangan terletak di tangan petani. Jadi, sebenarnya, bangsa ini hidup karena petani. Jadi pertanian harus terus ditingkatkan. “Saya berterimakasih kepada petani atas kerja sama dengan semua pihak telah menyumbangkan 45 juta ton beras untuk rakyat Indonesia, ini luar biasa,” katanya “Para petani saya minta mendukung dengan doa supaya harga padi dinaikkan, karena yang bisa membunuh petani adalah jika saat panen harga jual gabah jatuh,” katanya lagi. KASAD yang didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Neni Gatot Nurmantyo juga melakukan pencangan dan peletakan batu pertama RTLH disaksikan Pangdam V/ Brawijaya, Kapolda Jatim, Bupati Malang, dan kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dan Kabupaten Malang. Q iib*

begitu tingkat kesejahteraan masyarakat ikut terungkit,” jelas mantan Sekdaprov Jatim tersebut. Kenyamanan timbul dengan adanya komunikasi antar masyarakat dan aparatur desa.

Dengan berkomunikasi, masyarakat akan merasa lega karena merasa semua aspirasi tersalur dan didengar.

“Pertumbuhan ekonomi Jatim beberapa tahun terakhir salah satunya merupakan peran dari empat pilar pembangunan desa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim cukup besar yakni Rp1.540 triliun. Besarnya PDRB Jatim tidak lepas dari peran desa membantu mewujudkan kemakmuran,” katanya.

Dengan berjalannya pemerintahan desa, lanjutnya, merupakan perwujudan kehadiran negara di sekitar masyarakat. Pemerintahan desa didalam struktur pemerintahan seperti jangkar sari eksistensi pemerintahan diatasnya.

Oleh sebab itu, agar jangkar tersebut kuat harus sering berkomunikasi dengan masyarakat.

“Sebagai contoh, apabila ada jalan desa yang rusak, langkah awal para pengurus desa adalah memanggil perwakilan masyarakat untuk berembug yang kemudian masukan tersebut dibawa ke tingkat DPRD agar mendapatkan respon dari wakil rakyat tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Jatim merupakan barometer keamanan sejak zaman dahulu. Perjuangan Indonesia melawan sekutu semakin gencar ketika adanya peristiwa 10 November, dimana rasa gotong royong masyarakaat Jatim bergerak. “Rasa gotong royong harus selalu dibawa dikehidupan saat ini, karena merupakan kearifan lokal. Saya yakin gotong royong masih berkembang di Jatim,” ungkapnya. Q iib*