Harian Bhirawa Edisi 7 Mei 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Sesuaikan pedoman, jangan sampai LP Lowokwaru penuh dengan Kades,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Edy Susetyo

Kamis Legi, 7 MEI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

7

AGENDA HARI INI

MEI 2015

 Gubernur H Soekarwo 08.00 19.00

Membuka UPT Disnaker di Jagir Membuka Majapahit Travel Fair di Grand City Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 11.00 19.00

Membuka Rakerda Apersi di Hotel Shangril-La Menerima Perwakilan Kades di Ruang Bhinaloka Sosialisasi Muktamar NU di Nganjuk

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00 19.00

Di Ruang Kerja Menghadiri Pembukaan Majapahit Travel Fair di Grand City Surabaya

Pendirian SMA Bumiaji Segera Terealisasi Batu, Bhirawa Keinginan warga Kecamatan Bumiaji untuk segera memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) sendiri segera menjadi kenyataan. Pihak Dinas Pendidikan Kota Batu tinggal mengulangi permintaan atau pengajuan pendirian SMA tersebut ke Kementerian Pendidikan Pusat. Bumiaji yang belum memiliki sekolah tingkat SMA, akan mendapatkan prioritas untuk pembangunan SMA di sana.

“Sesuai program dari Kementerian Pendidikan Pusat, sebuah kecamatan harus memiliki minimal 1 sekolah SMA. Dan saat ini Kecamatan Bumiaji belum memiliki SMA, jadi menjadi kesempatan bagi Bumiaji untuk mendapatkan prioritas pembangunan sekolah Mistin SMA dilaksanakan di sana,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Mistin, Rabu (6/5).

Namun saat ini, pendirian SMA di Bumiaji masih terkendala masalah sertifikat tanah yang

 ke halaman 11

Pembangunan Gedung Baru DPD Selayaknya Oleh BUMN Jakarta, Bhirawa Rencana pembangunan gedung baru wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bisa disetujui rakyat bila pembangunannya transparan dan bebas korupsi. Sebab rakyat sudah trauma melihat kentalnya perilaku korupsi dalam setiap proyek pembangunan. Gedung baru DPD harus menjadi rumah rakyat, bukan hanya rumah anggota DPD saja.

“Jangan sampai pembangunan gedung baru DPD hanya sebagai proyek untuk bancakan saja.

Jika demikian halnya, ntar dulu, rakyat pasti ogah menyetujuinya,” cetus Prof Siti Zuhro peneliti politik dari LIPI dalam dialog kenegaraan bertajuk Rencana Pengembangan Kompleks Parlemen di lobi gedung DPD RI Senayan, Rabu (6/5). Nara sumber lain, Waka DPD RI Farouk Muhamad dan Waketum Gerindra Fadli Zon. Farouk Mohamad enggan menyebut pembangunan gedung baru. Tetapi dipakai istilah halus ‘penataan kembali komplek parlemen’. Menurut dia sepanjang 3 tahun usia DPD, gedung pinjaman di komplek DPRRI itu sekarang sudah tidak layak pakai. Lewat pembicaraan DPD dengan Tim Masyarakat Madani, memang sudah selayaknya DPD punya gedung sendiri

Lambatnya Pembebasan Lahan Tol

Jombang Tunggu Appraisal Baru dari Gubernur Jombang, Bhirawa Belum terbebasnya sekitar 16 hektare lahan Tol Jombang - Mojokerto yang mengakibatkan mandeknya pengerjaan pengurukan dan konstruksi tol seksi II sepanjang 19,9 kilometer diakui Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Alasannya, Pemkab Jombang masih menunggu ketentuan harga appraisal dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum.

“ Iya memang belum ada pembebasan untuk yang 16 persen (lahan tol) itu, karena kita masih menunggu hasil appraisal harga tanah dari gubernur, itu kendalanya,”ujarnya kepada sejumlah media, Rabu (6/5).

Sebenarnya, untuk proses pembebasan lahan Tol Jombang-Kertosono terutama seksi II yang melintas mulai Kecamatan Tembelang hingga Gedeg Mojokerto sudah

siap dilakukan. ”SK nya sudah ada, kita hanya nunggu jawaban surat kita dari Gubernur Jatim saja,”katanya menambahkan.

Pihaknya lanjut Nyono telah mengajuan surat ke Gubernur Jatim sejak 2 bulan lalu terkait harga baru untuk lahan tol ini.

Namun hingga kini belum ada jawaban.” Sudah kita sampaikan kesana sejak 2 bulan lalu, kita menunggu

Diduga Bawa Peledak, Warga Malang Diamankan di Brunei Polda Jatim, Bhirawa Rustawi Towo WNI asal Malang terpaksa diamankan pihak otoritas Brunei Darussalam karena kedapatan membawa bahan peledak.

Penahanan ini mendapat perhatian Densus 88 Mabes Polri yang mengirim tim ke negeri jiran.

Diterjunkannya Densus 88 Mabes Polri ini guna menyelidiki dugaan keterkaitan Rustawi dengan jaringan terorisme. Sebelumnya, Rustawi diketahui terbang bersama rombongan umrah sebanyak 69 orang melalui Bandara Internasion-

pemerintah, instansi terkait, tokoh agama dan masyarakat.

“Pemprov Jatim harus waspada ini karena sekarang ini sudah muncul di masyarakat temuan simbol Yahudi di Jatim,” ung-

 ke halaman 11

Muzamil Safii

Sentil..  Pejabat PKB siapkan kader muda disandingkan Saifulmalah Ilah telatan Sidoarjo harus jadi teladan, jangan   Keteladanan Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas pemimpin itu penting   Jatah Bina Marga tambahan anggaran raskinajukan menyusut 3 kilogram   Era Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang kegelapan  penting  BPKAD target kembalikan aset Pemkot Batu Rp 100 miliar  Semoga Kades penganiaya juru pengairantangan dituntut tiga bulan penjara aset belum berpindah   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Irjen Pol Anas Yusuf

MCW Desak Kajari Periksa Wali Kota Batu

anas/bhirawa

Kondisi Tol JombangMojokerto seksi II, Rabu (6/5).

Saat ini pembangunan tol sesi ini masih mandek karena terkendala pembebasan lahan.

19 Kab/Kota di Jatim yang Akan Selenggarakan Pilkada Daerah

Akhir Masa Jabatan

Kota Blitar Kota Surabaya Kota Pasuruan Kabupaten Ngawi Kabupaten Lamongan Kabupaten Jember Kabupaten Ponorogo Kabupaten Kediri Kabupeten Situbondo

3-8-2015 28-9-2015 18-10-2015 27-7-2015 19-8-2015 11-8-2015 12-8-2015 19-8-2015 6-9-2015

Pemprov Minta 19 Daerah Segera Alokasikan Anggaran Pilkada

 ke halaman 11

Sesalkan Simbol Yahudi

 ke halaman 11

ramadlan/bhirawa

 ke halaman 11

al Juanda Surabaya, Kamis (2/5) lalu. Sebanyak 23 orang berasal dari Malang, sisanya dari beberapa daerah di Jatim, seperti Bangkalan dan Pasuruan. “Bersama istrinya,

 ke halaman 11

T O K O H masyarakat Jatim, Muzamil Safii merasa prihatin dengan beredarnya simbol- simbol Yahudi atau negara Israel di Jatim secara terangterangan.

Dia meminta semua pihak mulai

itu saja,”ungkapnya.

Disinggung kemungkinan adanya warga yang cemburu dengan perbedaan harga baru dengan harga lama jika terjadi perbedaan dengan keputusan Gubernur Jatim, Bupati Nyono mengatakan pihaknya yakin tidak akan ada kecemburuan. “ Karena waktunya cukup lama telah dibayar, jadi mereka yang

Batu, Bhirawa Meskipun kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Batu Wisata Resources (BWR) sudah memasuki proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), namun tak membuat warga menjadi puas. LSM Malang Corruption Watch (MCW) menuntut Kejari juga memeriksa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (ER). MCW menduga ER juga terlibat dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar.

M C W b e r s a m a K o a lisi Masyarakat Sipil Batu (KMSB) mendatangi Kantor Kejari Batu, Rabu (6/5). Mereka melakukan audiensi dengan Kajari Batu Sedia Ginting, terkait penanganan kasus korupsi yang terjadi di

Perwakilan MCW dan KMSB saat melakukan audiensi dan menyerahkan berkas kasus korupsi ke Kajari Batu Sedia Ginting di Kantor Kejari Batu, Rabu (6/5).

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim minta 19 daerah di Jatim yang tahun ini ikut menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2015 nanti untuk segera mengalokasikan anggaran Pilkadanya. Sebab pemerintah pusat tidak akan memberikan dana tambahan bagi daerah yang akan melaksanakan

 ke halaman 11

SMPN 22 Dilaporkan ke Dindik Surabaya Dindik Surabaya, Bhirawa Kabar mengenai bocornya kunci jawaban Ujian Nasional (UN) terus menerpa Kota Surabaya. Setelah informasi bocoran naskah soal melalui internet, kini muncul kabar adanya bocoran kunci jawaban yang menyebar di SMPN 22 Surabaya.

Hal itu diakui Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/5). Dia mengaku pada sekitar pukul 09.00 ada pesan melalui hand phone

 ke halaman 11

Pelajar Indigo Pilih Ikut Ujian Kejar Paket B

Sempat Dua Kali Pindah Sekolah, hanya Bertahan Tiga Bulan Setiap warga belajar memiliki alasan khusus di balik keputusannya mengikuti pendidikan kesetaraan. Beberapa karena tidak lulus ujian formal, putus sekolah, atau karyawan yang ingin mengembangkan karirnya dengan ijazah kesetaraan. Namun ada pula alasan lain.

Monica Millenia Tust adalah salah satunya. Dia memilih ikut program kejar paket B setelah diketahui indigo.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Monica, begitu peserta didik asal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Bangsa itu disapa.

Sudah tiga hari ini sejak Senin (4/5) lalu, dia mengikuti ujian kejar paket B di SDN Semolowaru II Surabaya dengan ditunggui ibunya.

Di kelas tempat dia ujian, Monica memang terlihat paling muda di antara teman-temannya yang rata-rata sudah separo baya. Hal ini yang mengundang tanya, mengapa dia memilih pendidikan kesetaraan. “Soalnya mudah-mudah.

Bisa dikerjakan semua,” tutur Monica singkat saat ditanya tentang pengalamannya menghadapi ujian paket B, Rabu (6/5).

Gadis berjilbab kelahiran 23 Mei 2000 ini memang terlihat begitu pendiam. Ibunya pun mengakui itu.

“Dia tidak mau bicara dengan orang yang tidak dikenal. Dia juga mudah ketakutan sampai menangis,” kata Rina, ibu Monica yang enggan menyebut nama lengkapnya.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Monica Millenia Tust mendapat kunjungan dari Kabid PNFI Dindik Jatim Abdun Nasor sebelum mengerjakan soal ujian paket B hari ketiga, Rabu (6/5).

SURABAYA

2

Kamis Legi 7 MEI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemkot Harus Perbaiki Sarana Kesehatan di Rumah Sakit DPRD Surabaya,Bhirawa Komisi D DPRD Surabaya terus menyoroti kurang optimalnya layanan di rumah sakit milik Pemkot , RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan dr Soewandh.Terkait pencanangn Surabaya sebagai kota Wisata Kesehatan, Komisi D meminta agar Pemkot melengkapi berbagai sarana di rumah sakit yang dikelolanya.

Agustin Poliana ketua Komisi D DPRD Surabaya meminta komitmen Wali kota Surabaya terkait program Surabaya Sebagai Kota Wisata Kesehatan. Menurutnya hingga saat ini dua rumah sakit milik Pemkot belum diberdayakan secara

optimal sebagai sarana pendukung.

“Jangan dulu bereuforia soal pembanguan rumah sakit baru hanya karena telah mencanangkan program Surabaya Sebagai Kota Wisata Kesehatan, kalau yang ada saja masih apriori,

tidak diberdayakan secara optimal, karena merupakan sarana pendukung yang pokok, kalauu jenis klinik memang kita masih perlu, contohnya klinik pasien stroke, jantung dll,” ucap politisi perempuan PDIP yang bertengger di gedung DPRD selama empat periode ini., Rabu(6/5).

Sebagai ketua komisi yang membidangi Kesra, Agustin meminta agar pemkot Surabaya mendahulukan optimalisasi fungsi RSUD BDH dan RSUD dr Soewandhi yang keberadaannya seperti RSUD dr Soetomo saat ini.

“Alat apa saja yang akan dibutuhkan untuk melengkapi kedua rumah sakit milik pemkot itu, kami siap mendukung kok, lah dana kita ada, tinggal kita itu ada niat atau tidak untuk menjadikan kedua rumah sakit itu fungsinya setara dengan dr Soetomo, karena nyatanya masih banyak pasien kategori gawat darurat yang akhrinya dirujuk ke RSUD Soetomo hanya karena peralatan di kedua rumah sakit kita tidak lengkap,” pintanya.

Hal senada juga di katakan H. Junaedi wakil ketua Komisi D DPRD Su-

rabaya,”terkait dengan program pemkot yang dicanangkan yakni Surabaya Wisata Kesehatan (health City), harusnya sudah harus bisa mengoptimalkan seluruh rumah sakit yang ada di Surabaya utamanya milik pemkot yakni soewandhi dan BDH, karena yang terjadi sekarang selalu dirujuk ke dr soetomo,” katanya.

Masih Junaedi, menyatakan dewan akan tetap mendukung pengadaan segala alat kesehatan dengan dana APBD asalkan dibarengi dengan perawatan yang baik. Menurutnya jika tidak dirawat dengan baik

maka alat itu akan rusak dalam waktu cepat dan bisa dianggap sebagai pemborosoan keuangan Negara.

Namun Junaedi juga mulai menyoroti soal proses lelang pengadaan alat kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Surabaya yang dianggapnya masih belum transparan dan banyak kendala.

“Tetapi, kami juga meminta agar proses lelang semua alat kesehatan yang menggunakan dana APBD bisa transparan, karena kami selalu mendengar banyak terjadi gagal lelang atau tidak ada rekanan yang berminat, untuk itu kami

juga pengen mengetahui, pihak mana dan siapa saja yang terlibat dalam tim lelang alat kesehatan, intinya kami tidak ingin mendengar lagi ada kejadian gagal lelang, karena bisa menimbulkan celah yang negative,” tegasnya.

Lanjut Junaedi, arahnya, kami berharrap agar rumah sakit pemerintah yang ada di Surabaya bisa memberikan pelayanan yang baik seperti rumah sakit swasta yang selama ini kami nilai pelayananan terhadap pasiennya jauh lebih baik, utamanya untuk warga tiQ gat dak mampu.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Nama Risma Tersingkir dari 10 Kandidat Golkar Surabaya, Bhirawa Di tengah penantian hasil keputusan PN Jakarta Selatan terkait kepengurusan yang sah, apakah kubu Munas Bali atau Ancol, ternyata Partai Golkar Kota Surabaya sudah memunculkan sepuluh nama untuk dijaring menjadi kandidat Calon Wali Kota Surabaya . Menariknya, dari 10 nama tersebut ternyata tidak ada nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Plt Ketua Partai Golkar Kota Surabaya, M Alyas menegaskan alasan Golkar tidak mamasukan nama Risma diantara 10 nama yang ada dikarenakan selama ini Risma menolak berkomunikasi dengan Partai Golkar.

Risma disebut masih optimis akan diusung oleh PDIP. Dan kebetulan semua partai yang ada mengaku sulit melakukan komunikasi dengan Risma. ‘’Bukan kami tak mau memasukan nama Bu Risma diantara 10 nama yang ada. Tapi yang ada selama ini Bu Risma menolak melakukan komunikasi dengan kami. Karenanya, menjelang pendaftaran calon ke KPU, Partai Golkar mencoba memunculkan 10 nama untuk dapat dipilih masyarakat,’’teQ cty gas Alyas, Rabu (6/5).Q

Berikan Pengarahan Petugas Satpol PP Surabaya kembali merazia para anak-anak muda usia pelajar yang asyik duduk-duduk di Taman Bungkul Surabaya dikarenakan taman tersebut sering dibuat ajang pacaran .Tampak petugas sedang memberikan pengarahan kepada anak-anak tersebut, Rabu (6/5).

trie diana/bhirawa

KPK Ajak Mahasiswa Jadi Duta Anti Korupsi

DPD Desak DPP Evaluasi Kinerja Gus Choi Surabaya, Bhirawa Jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2015, Partai NasDem Jatim diguncang isu tak sedap. DPW Partai NasDem Jatim disebut mengambil kebijakan organisasi yang konsisten dengan aturan dalam AD/ART partai hingga kondisi membuat sejumlah DPD tidak kondusif.

Mantan wakil ketua DPW Partai NasDem Jatim, M Jalil membenarkan kalau kepengurusan DPW Partai NasDem Jatim di bawah kepemimpinan Effendi Choirie tidak bisa bekerja dengan optimal.

Sebab sejak ditunjuk menjadi Plt Ketua DPW Partai NasDem Jatim hingga sekarang belum melengkapi susunan kepengurusan. “Masak partai kok hanya diurus tiga orang, yaitu Gus Choi (Effendi Choirie sebagai ketua, Aminurrahman jadi sekretaris dan Muzammil Syafi’I, bendahara. Kalau seperti ini mana bisa NasDem besar di Jatim,” ujar politisi asli Bangkalan saat dikonfirmasi Rabu (6/5).

Pertimbangan lainnya, kata Jalil, track record mantan politisi PKB itu kurang baik karena pernah berkhianat. Bahkan dari sisi kepemimpinan, organisasi maupun pemiQ cty kiran, Gus Choi hanya biasa-biasa saja.Q

tam/bhirawa

Plt Pimpinan KPK Johan Budi membuat cap tangan di spanduk yang berisi ajakan memberantas korupsi.

Surabaya, Bhirawa merupakan entitas murni dalam Komisi Pemeberantasan Ko- upaya pemberantasan korupsi. rupsi (KPK) terus mencari du- “Karena belum pernah ada terkungan untuk memperkuat lem- sangka korupsi yang ditangani baga anti rasuah itu di mata KPK statusnya adalah mahamasyarakat. Hal ini terlihat siswa,” kata dia dalam kuliah dari langkah sejumlah pimpinan umum bertema Revolusi Bersih KPK yang kian getol turun ke Berjamaah Melawan Korupsi di kampus-kampus. Para maha- Aula Moh Saleh Gedung F Lantai siswa pun diajak sebagai duta 5 Universitas Dr. Soetomo (Unianti korupsi. tomo), Rabu (6/5).

Ajakan itu diungkapkan Plt Johan menyebut mahasiswa Pimpinan KPK Johan Budi saat perlu dijadikan duta antikomendatangi Universitas Dr rupsi. Karena korupsi tidak Soetomo (Unitomo) Surabaya. hanya berada di birokrasi dan Johan mengatakan, mahasiswa penegak hukum, sekarang sudah

masuk semua lini termasuk kampus. Padahal, kampus seharusnya menjadi bagian penjaga moral.

Mantan juru bicara KPK ini mencontohkan, saat ini pihaknya telah menetapkan enam orang tersangka korupsi yang bergelar profesor doktor. Ditambah lagi wakil rektor universitas negeri di Jakarta yang tersangkut masalah korupsi dan salah satu dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) . “Ini sangat naif sekali,” jelasnya.

Kemakmuran negara Indonesia pun menjadi percuma jika korupsi tidak segera diberantas.

Dia mengatakan, saat ini 28 juta penduduk nusantara berada di bawah garis kemiskinan. Kategori miskin ini karena penghasilannya masih 0,5 dollar atau sekitar 18-20 ribu rupiah per harinya. “Ini berdasar survei BPS tahun 2013 lalu,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Johan, utang negara Indonesia sampai tahun 2014 lalu telah menembus 3.750 triliun. Angka itu jika dibagi dengan sekitar 250 juta warga negara Indonesia, maka setiap ibu yang mengandung, anaknya terhitung menanggung utang negara. Kodisi itu salah satu Q tam sebabnya karena korupsi.Q

Target Kunjungan Kawasan Wisata Dioptimalisasi Pemkot, Bhirawa Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan optimalisasi kawasan wisata di kota Surabaya. Hal ini dilakukan semakin banyaknya para wisatawan manca Negara yang mulai menggunjungi kota Surabaya sebagai destinasi wisata baru.

Dikatakan Kepala Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kota Surabaya, Wiwiek Widayati upaya optimalisasi ini untuk mendukung pergeseran Surabaya sebagai daerah kunjungan wisata dan bukan lagi kota transit bagi para wisatawan manca Negara belaka. ‘’Kita dari dulu telah melakukan optimalisasi wisata

di Surabaya, kita lakukan karena ada dorongan kenaikan wisatawan dari angka 350 di tahun 2013 naik menjadi 750 wisatawan untuk tahun ini,’’ kata Wiwiek.

Selain itu Disbudpar juga melakukan optimalisasi dengan mengadakan kerjasama dengan biro perjalanan dan pihak perhotelan

agar Surabaya menjadi jujugan wisata.

Wiwiek juga menjelaskan kawasan religi Ampel sangat luar biasa pengunjungnya. ‘’Banyak wisatawan dari Malaysia dan Brunei yang banyak ke sana,’’ tambahnya.

Selain Kawasan religi Ampel, menurut mantan pejabat Humas ini House of

Sampoerna juga sangat luar biasa pengunjungnya tak kalah dengan wisata religi Ampel.

Namun tak kalah menariknya adalah Pasar Pabean. Tahun ini Disbudpar akan melakukan optimalisasi ke Pasar Pabean agar bisa menjadi tempat wisata Q dre khusus.Q

PDT Jadi Penentu Keberhasilan Pembangunan Nasional Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menekankan pentingnya Pemutakhiran Data Terpadu (PDT) sebagai penentu dari keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan. Untuk itu penanganan PDT perlu dukungan berbagai pihak.

Wagub saat membuka Sosialisasi PDT Badan Pusat Statistik se-Jatim, Rabu(6/5) Hotel Inna Simpang Surabaya , menjelaskan sistem atau cara PDT kali ini berbeda dengan sebelumnya. PDT saat ini menggunakan dua cara. Yakni, daerah atau desa berperan dalam pengumpulan data dengan melaksanakan konsultasi publik di wilayah administratifnya.

Berikutnya, memastikan data kemiskinan yang diperoleh desa dengan mengkoordinasikan perangkat pemerintahan di tingkat Kecamatan dan selanjutnya menetapkan serta mengesahkan dokumen hasil konsultasi publik untuk memastikan bahwa hasil konsultasi telah terkirim ke Pusat yang selanjutnya menjadi acuan dalam pendataan dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

Dijelaskan, dengan cara seperti ini sudah dapat dipastikan hasilnya akan lebih valid dan akurat, karena sesuai dengan by name dan by address sehingga bisa mempertajam ketepatan sasaran serta bisa mengurangi kekurangcakupan dan kebocoran.

“Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Sebab, bisa mengakomodasi kearifan lokal serta pelibatan pemda dan masyarakat dalam pemutakhiran BDT (basis data terpadu),” kata Saifullah Yusuf.

Kualitas dan pemanfaatan BDT ini, katanya, sangat baik karena sistem ini menentukan efektifitas program yang minim kesalahan dan bisa langsung memastikan pada program masyarakat miskin yang berhak. Karena BDT ini menggunakan 16 indikator terpilih tingkat provinsi, Kab/Kota, dan kecamatan yang sepenuhnya dikelola oleh Sekretariat TNP2K. Selain itu, BDT bisa diunduh dalam bentuk data ataupun peta sesuai dengan kebutuhan.Oleh karena itu, hasilnya sangat menentukan untuk keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan.

“Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dilakukan BPS kali ini difokuskan pada masalah kemiskinan. Sebab, masalah penanggunalangan kemiskinan merupakan salah satu kisah sukses pembangunan di Indonesia,” tegasnya.

Basis pendataan yang digunakan kali ini adalah bentuk basis kemiskinan dengan berbagai program kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun Q iib pemprov di seluruh Indonesia, termasuk Jatim.Q

Ekspresikan Budaya Lokal Patung Mungil Brigadier Majapahit Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar pada zamannya. Bahkan dikatakan sebagai cikal bakal berdirinya Negara Indonesia. Kebesaran Majapahit tidak hanya dikenal dari segi pemerintahannya, tetapi juga dikenal dari karya seninya yang adiluhung.

Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya mengelar pameran karya seni bertajuk ‘Madjapahit di Udjung Galuh’ di House of Sampoerna (HoS), Surabaya, Rabu (6/5). Eratnya keterikatan Kerajaan Majapahit dengan lahirnya Kota Surabaya menjadi latar belakang pameran ini.

Beragamnya peninggalan yang kaya akan nilai budaya, corak bangunan, candi, patung dan karya seni lainnya meningkatkan semangat para dosen dan mahasiswa. Kolaborasi dosen dengan mahasiswa ini dituangkan dalam karya seni yang tinggi akan

nilai sejarah. Ada 30 karya kolaborasi dosen dengan mahasiswa yakni sketsa, instalasi, patung, lukisan, batik, fotografi, dan grafis.

Menariknya, ada barisan patung mungil brigadier Majapahit yang berjajar rapi. Terlihat ada yang masih utuh. Sebagian juga terlihat bagian kepala patung tersebut hilang. Tak adanya kepala patung mungil ini memang sengaja dihilangkan lantaran gambaran semakin tergerusnya zaman.

“Pembuat patung brigadier Majapahit dapat ide dari patung yang ada di Tiongkok, dan Bogel (pembuat) diterapkan dalam

kerajaan Majapahit. Di era Majapahit keramik secara teknik itu tingkat dasar,” kata koordinator pameran, Nuzurlis Koto pada Bhirawa, Rabu (6/5) di Galeri HoS ini.

Koto yang juga sebagai dosen kerajinan keramik di STKW Surabaya ini menambahkan, Salah satu patung yang ditampilkannya berbahan keramik dengan sisi depan bergambar lambang dan tokoh Majapahit.

Tokoh itu adalah Gajah Mada dan lambang kerajaan Surya Majapahit di bagian belakang.

Ia memberi judul karyanya Majapahit.

“Saya satukan kedua wajah ini. Kalau menyebut Majapahit pasti teringat Gajah Mada. Sedangkan Surya Majapahit merupakan lambang kerajaan yang bisa ditemukan di Candi Trowulan,” tuturnya sambil menunjukkan karyanya.

Sedangkan, dosen lainnya

juga menampilkan karya gerabah yang menceritakan tentang Hang Tuah. Saat mengunjungi kerajaan Majapahit divisualisasikan dengan sosok Hang Tuah yang dikelilingi lambang-lambang Majapahit.

“Batik juga menjadi salah satu media ekspresi yang dipilih oleh mahasiswa mahasiswi untuk mengilustrasikan ornamen dan symbol Majapahit,” jelasnya.

Menurut Koto, selama ini masih banyak yang kurang paham tentang Majapahit.

Selain itu, diharapkan pula upaya pelestarian dan penyelematan situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit, yang tersebar di Trowulan pada khususnya dan daerah lain di wilayah Indonesia. Serta memberikan wadah bagi komunitas seniman yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya pelestarian buQ geh daya Majapahit.Q

Patung mungil brigadier Majapahit di House of Sampoerna.

geh/bhirawa

SURABAYA

Kamis Legi 7 MEI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Gus Ipul Pamerkan Wisata Jatim ke Delegasi Brunei Darussalam Berbagai upaya untuk memamerkan potensi wisata di Jatim terus dilakukan oleh Pemprov Jatim, guna menarik wisatawan dalam maupun luar negeri. Sebagaimana yang dilakukan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, memamerkan potensi wisata Jatim kepada delegasi perdagangan Brunei Darussalam di Gedung Negara Grahadi, Rabu (6/5).

“Jatim merupakan wilayah potensi wisata yang sangat menarik baik alam, religi, maupun budaya. Banyak potensi wisata Jatim yang tidak dimiliki Brunei Darussalam, begitu juga sebaliknya,” kata Saifullah Yusuf.

Menurut Gus Ipul—sapaan lekat Saifullah Yusuf, setiap kabupaten/kota di Jatim memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Beberapa potensi pariwisata Jatim yang ditawarkan Gus Ipul dihadapan delegasi Brunei Darussalam yakni wisata religi seperti Makam Gus Dur di Jombang, Makam Sunan Ampel di Surabaya, Makam Sunan Giri dan Sunan Drajat di Lamongan, Sunan Bonang di Tuban,

wisata alam seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Goa Tabuhan, Pantai Klayar.

“Wisata religi seperti makam para wali dan makam Gus Dur sangat ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Makam para wali dan makam Gus Dur tiap harinya dikunjungi ribuan peziarah,” ujarnya.

Selain wisata relegi, Gus Ipul juga memamerkan keindahan Gunung Bromo dan Kawah Ijen.

Gunung Bromo merupakan gunung terindah nomor tiga di dunia. Apalagi di sekitarnya terdapat beberapa obyek wisata penunjang yang tak kalah menariknya seperti lautan pasir, Gunung Semeru, Gua Widodaren,

dan Bukit Teletubies.

“Jangan lupa untuk mengunjungi Gunung Bromo. Fasilitas penginapan dan transportasi tersedia. Pengunjung bisa menikmati keindahan alam sekaligus melihat indahnya matahari terbit (sunrise),” ajaknya.

Disampaikannya, Jatim terus mempromosikan wisata karena sektor ini memberikan dukungan yang signifikan bagi perekonomian Jatim. Trade (perdagangan), tourism (pariwisata), investment (investasi) menjadi darahnya perekonomian.

Berdasarkan data tahun 2014, kunjungan wisatawan mancanegara overland ke Jatim sebanyak 463.596 orang, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebanyak 300.909 orang. Sedangkan dari Brunei Darussalam sendiri terdapat 2.506 wisatawan atau 0,54 persen yang berkunjung ke Jatim.

Gus Ipul memaparkan kinerja ekonomi Jatim terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup

iib/bhirawa

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf menjelaskan peta wilayah Jatim yang terpampang di ruang tengah Gedung Grahadi kepada delegasi Brunei Darussalam. baik di atas rata-rata nasional. flasi sebesar 7,77 persen sedangTahun 2014, pertumbuhan eko- kan nasional sebesar 8,36 persen. nomi Jatim tercatat sebesar 5,86 Jumlah PDRB Jatim tahun persen di atas pertumbuhan 2014 mencapai Rp. 1.504,7 triliun ekonomi nasional yang mencapai dengan kontribusi UMKM se5,02 persen. Sementara itu pada besar 54,98 persen atau setara periode yang sama, tingkat in- dengan Rp. 847 triliun. Jumlah

Gas Buang Kendaraan Masih Ancam Kesehatan Surabaya, Bhirawa Semangat mewujudkan udara bersih berlangit biru terus digelorakan Pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya dengan melakukan uji emisi secara gratis. Dengan cara tersebut, dapat diketahui apakah gas buang suatu kendaraan sudah melebihi ambang batas atau belum.

Setelah menggelar uji emisi di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa(4/5) , Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya kembali menggelar program serupa di Jalan Ir Soekarno tepatnya Depan Kampus C FKM Unair, Rabu (6/5).

Pengujian emisi tersebut, paling banyak kendaraan berbahan bakar solar yang tidak lolos. Dari 340 jumlah kendaraan, yang tidak lolos uji emisi yakni 129 unit. Dengan rincian, bensin 20 dan solar 109 unit yang tidak lolos.

Tidak lolosnya uji emisi gas buang khusus berbahan bakar solar maksimal 66,0 persen. Tapi disaat pengujian berlangsung angka tersebut melebihi ambang batas yakni mencapai 90,0 persen. Ini menandakan kepulan asap yang tebal dan menghitam sehingga menyebabkan polusi udara dan mengganggu kesehatan orang lain dan diri sendiri.

“Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang dalam memperhatikan lingkungan dan kesehatan. Dampak gas buang yang melebihi ambang batas sangat berbahaya bagi kesehatan. Mangkanya kita adakan operasi simpatik biar dia sadar kalau dampaknya pada kesehatan,” ujar Kabid Dal-Ops Dishub Kota Surabaya, Subagio Utomo saat ditemui Bhirawa di Jalan Ir Soekarno.

Menanggapi temuan itu, Subagio menyatakan, banyak faktor yang menjadi penyebab gas buang kendaraan melebihi ambang batas. Menurutnya, bisa jadi karena ring piston sudah tidak Bahan Bakar

Lulus

Bensin Solar

161 50

Tidak Lulus 20 109

RAGAM INFO

Sertifikasi Eliminasi Filariasis Tidak Diperlukan Surabaya, Bhirawa Sertivikasi eliminasi filariasis atau kaki gajah di Jatim belum diperlukan, hal ini mengingat kasus filariasisi di Jatim tidak tinggi. Setivikasi eliminasi filariasis diperlukan jika Jatim masuk dalam daerah endemi filariasis. Pernyataan ini disampaikan Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono.

Menurut Setyo,kasus filariasis di Jatim hanya sedikit dan merata di setiap daerah di Jatim. Di daerah hampir ada kasus filariasinya meski hanya satu atau dua orang. Tidak ada daerah yang nol kasus filariasisnya karena penyakit ini sangat mudah menular kepada manusia. ‘’Kita tidak terlalu takut kasus filariasis karena penyakit tersebut sangat lumrah dan biasa terjadi pada seseorang,’’ tambahnya.

Setyo mengatakan, dari evaluasi Dinkes kasus filariasi di Jatim pertahunnya hanya bertambah 6-orang dan angka ini cukup sedikit dengan penularan pada penyakit selain filariasis. Jika ditotal sampai desember 2014 jumlah penderita filariasis mencapai 364 kasus, dimana sebelumnya tahun 2013 hanya berjumlah Q dna 358 kasus,’’ ujarnya.Q

geh/bhirawa

Uji emisi gratis yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya di Jalan Ir Soekarno, Rabu (6/5). bagus sehingga kompresinya tidak optimal.

Menurut Subagio, tujuan uji emisi ini adalah Kemungkinan lain bisa dipicu oleh sistem untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pengapian yang tidak pas. akan pentingnya udara bersih bagi kesehatan “Kalau masih berskala ringan bisa dibantu manusia. Dishub mulai rutin menggelar uji di layanan perbaikan ringan. Jika sifatnya emisi sejak 2009. Khusus untuk mobil sudah berat, pengendara diarahkan ke bengangkutan umum, angkutan barang, dan bus, kel untuk membenahinya,” katanya. uji emisi wajib dilaksanakan.

Pria kelahiran Bojonegoro ini mengimbau Sementara itu, petugas uji emisi berbahan kepada seluruh pemilik mobil untuk membakar solar, Andre menerangkan, bahan perhatikan kendaraannya dengan cara rutin pencemar yang terutama terdapat didalam membawa ke bengkel. Bagi yang tidak lulus gas buang kendaraan bermotor adalah karbon uji emisi, pihaknya menyarankan untuk segera monoksida (CO), berbagai senyawa hinmemperbaiki gas buangnya dengan cara tunedrokarbon, oksida nitrogen (NOx) dan sulfur up. “ Kami arahkan pada pemilik kendaraan (SOx), dan partikulat debu termasuk timbel yang tidak lolos uji emisi untuk perbaikan,” (PB). Bahan bakar tertentu seperti hiimbuh Subagio. drokarbon dan timbel organik, dilepaskan ke Pantauan Bhirawa, sejak dibukanya uji udara karena adanya penguapan dari sistem emisi gratis dalam rangka hari jadi Kota bahan bakar.

Surabaya ke 722, pemilik mobil mengantre “ Ukuran maksimal gas buang berbahan demi mendapatkan pelayanan tersebut. ada solar 66,0, kalau lebih dari itu berarti tidak juga mobil yang ditilang pihak kepolisian lulus. Selain itu, jika di gas asapnya mengepul lantaran tidak membawa kelengkapan surathitam berarti itu sangat berbahaya. Jadi harus surat. Selain dites kadar emisinya, kendaraan segera di tune-up. Kalau bensin dilihat HC juga mendapat layanan perbaikan ringan sama Co, kalau HC tinggi berarti boros,” Q geh secara cuma-cuma. terangnya.Q

BPPKB Jatim Gelar Orientasi KIE KB Berbasis Masyarakat Surabaya, Bhirawa Program Keluarga Berencana (KB) yang terus digalakkan oleh pemerintah tidak hanya bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan atau sekadar mengurangi angka kelahiran.

Program KB juga memiliki tujuan menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak.

“Program KB juga bertujuan meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,” kata Sekretaris BPPKB Jatim Soetikno saat ditemui Bhirawa disela-sela kegiatan Orientasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB, Rabu (6/5) kemarin.

Menurut Soetikno, kebijakan KB dilakukan melalui upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat.

“Dalam menggalakkan progam KB ini perlu memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat,” kata Soetikno.

Lebih lanjut menurut Soetikno, peran serta masyarakat saat ini sangat dibutuhkan karena dua hal yaitu. Pertama, pencapaian

indikator KB dan kependudukan belum maksimal.

Hal ini terlihat dari capaian KB aktif 62,4 %; Total Fertility Rate (TFR) 2,3 dan masih tingginya pernikahan usia < 19 tahun. Dan kedua, jumlah PLKB dan PKB di Jawa Timur sebanyak 2602 petugas yang membawahi 8.501 desa/kelurahan.

“Rasionya masih 1 petugas untuk 3 desa, padahal target kita 1 petugas untuk 1 atau 2 desa,” jelasnya lagi.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang KB BPPKB Umi Yunianti menambahkan institusi masyarakat pedesaan PPKBD dan kader dasawisma sangat membantu menggerakkan masyarakat untuk ber-KB. Oleh karena itu perlu dibekali keterampilan KIE. “KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan KB dengan sasaran pelaksanaan KIE meliputi: individu, sekelompok orang, dan masyarakat umum,” jelas Umi. Menurut Umi, KIE bisa dilakukan melalui penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau Q why cara kontrasepsi.Q

why/bhirawa

Sekretaris BPPKB Jatim Soetikno saat beramah tamah dengan peserta kegiatan Orientasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (KB).

Selundupkan 6,1 Kg Narkotika, Kesadaran ke Posyandu Meningkat WNA Belanda Terancam Pidana Mati

bed/bhirawa

Didampingi penerjemahnya, Ali Tokman WNA Belanda penyelundup narkotika jenis MDMA seberat 6,1 kilogram menjalani sidang perdananya, Rabu (6,5).

PN Surabaya, Bhirawa Ali Tokman (54) Warga Negara Asing (WNA) dari Belanda terancam hukuman mati dalam sidang kasus penyeludupan narkotika. Pria yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (6/5) itu kedapatan menyelundupkan 6,1 kg narkotika jenis Methylene Dioxy

Meth Amphetamine (MDMA senilai Rp17,2 miliar.

Mengenakan rompi tahanan no 27, pria kelahiran Turki ini terlihat gelisah dan tergesahgesah dalam persidangan. Didampingi perwakilan dari Kedubes Belanda yang berada di Surabaya, Ali dibawa petugas Kejaksaan menuju persidangan

di ruang Kartika PN Surabaya.

Diketuai Majelis Hakim Musa Arief Nuraini, persidangan perdana Ali diagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djuwariah dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Turut juga penerjamah terdakwa dan pengacaranya yakni Yudianta Simbolon dan Wilopo mengawal proses persidangan ini.

Dalam surat dakwaan JPU Rahmat Harry Basuki selaku JPU pengganti Jaksa Djuwariah, selain didakwa pasal menguasai, terdakwa juga didakwa dengan pasal pengimport. “Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat 1, Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 113 ayat 2 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika,” tegas JPU Rahmat dalam surat dakwaannya, Rabu (6/5).

Harry menjelasakan dalam dakwaan, WNA Belanda ini kedapatan membawa narkotika jenis Methylene Dioxy Meth Amphetamine dengan berat bruto 6,145 gram yang akan diselundupkan ke Surabaya melalui Q bed bandara.Q

Kapolrestabes Temukan Lima Kendaraan Operasional Tak Layak Pakai Polrestabes Surabaya, Bhirawa Jelang Ramadhan dan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansayah lakukan pemeriksaan dan

UMKM mencapai 6,8 juta dan yang berpotensi ekspor sekitar 500 ribu dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 11.117.439 orang.

Untuk itu, Jatim terbuka untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan Brunei Darussalam seperti sektor UMKM. Jalinan kerjasama ini ditunjang dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan laut, Bandar udara, jalan kereta api.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Delegasi Perdagangan Brunei Darussalam Pengeran Dato Paduka, Haji Jaludin Pengiran Muhammad Limbang mengatakan, kunjungan delegasi ke Jatim bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi ekonomi, keindahan alam dan keanekaragaman budaya Jatim, sekaligus mengajak kerjasama utamanya di bidang UMKM seperti makanan minuman, baju muslim bidang pertanian, dan Q iib tenaga kerja.Q

pengecekan seluruh kendaraan operasional yang digunakan petugas saat di lapangan, Rabu (6/5).

Bertempat di Halaman Mapolrestabes Surabaya, sebanyak 808 unit kendaraan operasional dicek

dan diperiksa secara berkala. Saat pemeriksaan, Kapolrestabes Surabaya menemukan lima unit kendaraan operasional yang tak layak digunakan. Nantinya, kelima kendaraan ini akan disimpan di Mapol-

restabes Surabaya guna dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

“Saya perintahkan untuk petugas di unit masing-masing untuk melakukan perawatan berkala terhadap kendaraan operasional me-

reka,” tegas Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah, Rabu (6/5).

Yan meminta kepada petugas yang dipercaya membawa kendaraan operasional, agar merawat dengan baik Q bed layaknya milik sendiri.Q

Surabaya, Bhirawa Jika dibandingkan beberapa tahun 90an, tingkat kesadaran kunjungan ibu dan balita ke posyandu saat ini meningkat. Jika sekitar tahun 1990an tingkat kunjungan masyarakat Jatim ke posyandu masih di bawah 50 persen, kini sudah mencapai 85 persen dari jumlah balita yang tercatat. Kondisi ini turut mengerek angka kesadaran gizi masyarakat.

Ketua Tim Pangan dan Gigi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Jatim Andriyanto SH, Mkes mengatakan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi karena banyaknya sosialisasi yang diberikan petugas kesehatan. Menurutnya, banyak ibu mencari informasi mengenai gizi di posyandu, baik bertanya pada bidan dan petugas kesehatan di posyandu.

“Jadi sangat berkaitan erat antara kedatangan ke posyandu dan kesadaran gizi. Karena di posyandu mereka mendapatkan informasi dan edukasi bagaimana memberikan gizi yang tepat, khususnya bagi anak-anak.

Dengan seringnya mereka berpartisipasi ke posyandu akan mendorong kesadaran dan perilaku sadar gizi,” paparnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan program pemerintah yang menggalakkan posyandu sebagai sarana dan pusat informasi kesehatan khususnya bagi ibu dan balita.

Masyarakat yang datang bukan hanya untuk memeriksakan bayinya dan memberikan imunisasi saja, tetapi pelayanan keluarga berencana (KB), pemeriksaan ibu hamil dan konsultasi kesehatan juga dilakukan disana.

“Dengan program tersebut juga diharapkan mampu menekan kasus gizi buruk, kesalahan pola asuh, dan penyebaran penyakit melalui imunisasi yang dilakukan disana,” imbuh laki-laki yang juga Direktur Akademi Gizi Surabaya tersebut.

Baik bagi masyarakat di perkotaan dan di desa posyandu memang cukup efektif, terlebih masyarakat di desa yang cenderung tingkat pendidikan dan ekonominya rendah, termauk pengetahuan seputar kesehatan dan gizi.

Andriyanto berharap kedepan tingkat kunjungan ibu dan bayi ke posyandu dapat meningkat seiring mendorong pemahaman mereka akan gizi dan kesehatan.

Karena dua hal tersebut juga menjadi kunci dalam menekan kematian ibu dan bayi, penyebaran penyakit, dan gizi buruk.

“Pemberian makanan tambahan dalam posyandu juga cukup membantu masyarakat, khususnya yang kurang Q dna mampu mendapat pemenuhan gizi,” pungkasnya.Q

OPINI

4 Tajuk

LKPj Menerima Catatan LAPORAN Keterangan Pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah provinsi, telah memperoleh “penilaian” oleh DPRD Jawa Timur. Selain diberikan oleh Panitia Khusus (Pansus) tentang LKPJ, seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur juga memberi catatan panjang. Ini membuktikan bahwa kinerja Pemprov tahun 2014 masih memerlukan perbaikan secara manajerial maupun struktural (peng-organisasian). Antaralain kinerja Bakorwil (dulu pembantu gubernur), serta kinerja BUMD. Fraksi-fraksi (parpol di DPRD) membandingkan antara RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dengan capaian kinerja yang dibiayai dari APBD maupun sharing yang berasal dari APBN. Rekomendasi (berbagai catatan panjang) fraksi di DPRD Jawa Timur, diserahkan kepada Gubernur, pada hari Senin 5 Mei 2015. Berbagai rekomendasi itu akan menjadi arahan untuk perubahan APBD 2015, serta RAPBD 2016.

LKPJ merupakan laporan kinerja pemerintah propinsi kepada DPRD yang dibiayai dari APBD maupun sharing dari APBN. Andai kinerja Pemprop dinilai burukpun, tidak akan “ber-ekor” konsekuensi politik. Di ujugnya, DPRD hanya membuat keputusan semacam rekomendasi. Walau tidak berkonsekuensi, anehnya, LKPJ dijadikan prosedur tetap pengawasan ke-pemerintah-an.

Namun sejatinya, LKPJ merupakan potret awal penggunaan APBD. Walau opini (kritisi dan rekomendasi fraksifraksi parpol) terhadap LKPJ tak berpengaruh apapun, namun dapat dijadikan sinyal terhadap pelaksanaan anggaran. Sebab setelah LKPJ, Gubernur juga berkewajiban segera membuat Nota Keuangan. Yakni LPJ (Laporan Pertanggung-Jawaban) tentang pengunaan anggaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

Apakah nota keuangan tahun 2014 akan diterima secara mulus, atau diperdebatkan sengit dengan catatan sangat panjang? Hal itu bisa tercermin dalam kritisi terhadap LKPJ. Sehingga apabila LKPJ diberondong catatan ketidak-puasan, maka LPJ-nya juga akan semakin alot dalam pembahasan. Hal itulah yang patut dikhawatirkan terhadap LKPJ Gubernur.

Kinerja tim perekonomian Jawa Timur menjadi perhatian utama. Hal itu disebabkan, pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya mencapai 6,06%. Melorot dibanding tahun 2013 yang masih tumbuh 6,55% (tahun 2012 bisa tumbuh 7,27%). Dan yang paling dikhawatirkan adalah pertumbuhan sektor pertanian. Bersama sektor ke-pertani-an (kehutanan dan perikanan) hanya tumbuh 3,63%.

Data per-Agustus 2014, pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (7,26 juta jiwa), atau sekitar 37,6% total angkatan kerja. Kecilnya angka pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan bahwa nasib petani masih belum belum beruntung. Masih diperlukan pemihakan (fasilitasi) pemerintah propinsi. Selama ini kinerja ke-pertani-an di Jawa Timur, sangat berjasa sebagai penyangga pangan nasional.

Indeks kesenjangan (kaya-miskin) juga menunjukkan tren makin melebar. Indeks disparitas antar-wilayah pada tahun 2014, ternyata lebih buruk dibanding tahun 2012.

Sedangkan pada sisi ketimpangan sosial, juga semakin melebar. Pada tahun 2014, angka indeks gini malah naik menjadi 0,40. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di JawaTimur justru menuju ke arah ketidakadilan sosial.

Berdasarkan ukuran Bank Dunia, jika distribusi pengeluaran penduduk miskin (40% terbawah) kurang dari 17%, maka wilayah itu dinyatakan memiliki ketimpangan pemerataan pendapatan yang tinggi. Proporsi distribusi pendapatan 40% terbawah pada tahun 2014, menjadi 17,18. Angka ini sudah hampir melewati batas toleransi.

Artinya, ketimpangan soial di Jawa Timur sudah menghadapi “lampu kuning.”

Kinerja Bakorwil, juga menjadi sorotan fraksi-fraksi maupun Pansus LKPJ. Seluruhnya minta diadakan evaluasi. Dalam dokumen LKPJ terlihat, tiap Bakorwil ternyata memiliki program yang sangat beragam dan kurang relevan dengan tupoksinya. Di Indonesia, institusi Bakorwil hanya dikenal di Jawa (4 di Jatim, 4 di Jawa Barat, dan 3 di Jateng).

LKPJ, walau tidak berkonsekuensi politik, tidak berarti bisa dibuat asal-asalan. Namun biasanya pemerintah daerah suka menyembunyikan kenyataan buruk, dengan meng-kamuflase data. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tepat Pencabutan Izin RS Penolak KIS ANCAMAN Presiden Joko Widodo mengenai pencabutan izin rumah sakit yang menolak pasien miskin peserta program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS patut didukung.

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2009 mencantumkan tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah seperti menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin. Namun sayang, sebelum Presiden Jokowi mendesak pihak eksternal pemerintah (rumah sakit swasta) terkait pasien miskin, semestinya terlebih dahulu Presiden menegur pembantunya, yakni Menteri Kesehatan (Menkes) untuk menerbitkan peraturan menteri terkait dengan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2009 tersebut.

Hingga kini, ketentuan peraturan perundangan tersebut belum pernah ada. Akibatnya, karena belum dibuat peraturan menteri sebagai turunan perundang-undangan, maka tidak ada kejelasan pelaksanaan sanksi bagi RS yang menolak pasien miskin/KIS/BPJS Kelas III. Sejalan dengan itu, ketentuan peraturan perundangundangan, yakni Pasal 3 ayat (3) huruf a Permenakes No 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban TRumah Sakit) RS dan Kewajiban Pasien yang mewajibkan agar RS pemerintah mengalokasikan minimal 40 persen tempat tidur perawatan Kelas III dan 20 persen untuk RS Swasta.

Di atas semua itu, pemerintah semestinya melakukan evaluasi setiap satu semester sekali terhadap paket INACBG’s (Indonesian Case Base Groups), yaitu sebuah sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Karena dalam praktiknya, sudah enam bulan lebih belum dilakukan re-evaluasi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Legi, 7 MEI 2015

Memori Sosial Bangsa Indonesia SEJUJURNYA, kita tidak pernah benar-benar memiliki memori sosial kebangsaan yang baik, kecuali hanya praktik-praktik penjajahan semata. Negara-negara asing seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang, pernah mengumbar kerakusan di sepanjang negeri ini. Tidak terkecuali Majapahit, oleh sebagian besar kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara, dianggap sebagai penjajah yang nista.

P

adahal, memori sosial yang baik, sangatlah perlu. Keperluan itu, antara lain adalah untuk landasan kehidupan yang menentukan arah dan halauan, ke mana masa depan bangsa ini berlabuh. Sekurang-kurangnya, bila kita terlalu sukar untuk meninggalkan bayang-bayang penjajahan, maka hanya ada dua kesadaran kritis yang harus dibangun oleh generasi masa kini, yakni tidak terjajah dan tidak menjajah.

Menurut Paulo Freire, kesadaran kritis tersebut berimplikasi kepada dua gerak: yang pertama adalah gerak perlawanan; sementara yang kedua adalah gerak menahan diri. Tatkala dalam posisi terjajah, tiada jalan lain kecuali melawan. Baik itu terhadap dominasi, maupun hegemoni di seluruh aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan bahkan kesusasteraan. Sebaliknya, sebagai bangsa yang memiliki modal dan kekuatan yang cukup, sudah semestinya menahan diri, berpuasa dan tidak lalim terhadap siapa saja yang papa, lemah dan tiada berdaya.

Terjajah dan menjajah, keduanya telah membawa kepada tercerabutnya jiwa bangsa ini.

Keduanya pula telah menghilangkan begitu saja nilai-nilai luhur, kebajikan, keadaban dan kemanusiaan. Tidak ada satu negeri pun, yang dianggap sebagai negeri yang benar-benar adil, makmur dan sejahtera, sementara ia masih berkubang lumpur kejahatan.

korporasi-korporasi asing, sama sekali tidak menuai protes, apalagi kecaman.

Teranglah bahwa kesadaran membalas dendam, adalah kesadaran yang menggambarkan ketidakmampuan menghadirkan ruh kebajikan dari Oleh: dalam diri. Bahkan Hasnan Bachtiar Mendiagnosa kesadaran ini, menIndonesia jadikan kita sebaTiga samudera gai manusia bangsa kepemimpinan negmerasa rendah diri, eri ini, masing-masing memiliki minder dan tidak berdaya. ombak yang menghempaskan paDalam konteks ini, memori sir kehidupan, keadaban dan kesosial kita sangat sukar kiranmanusiaan. Telah menjadi rahasia ya untuk sekedar direnungkan umum bahwa Orde Lama, Orde kembali dengan sudut pandang Baru dan beberapa kempimpikesadaran kritis. Para elit masih nan Reformasi, masing-masing terlalu nyaman untuk terbuai memiliki “nilai minus dan negatif” dengan kehidupan yang penuh yang justru tiada pernah memkerakusan, kekejian, kelaliman bawa kepada cita-cita Indonesia dan kebinatangan. Di saat yang Raya. Selama korupsi, kolusi dan sama pula, rakyat banyak yang nepotisme dari dalam, serta imrata-rata merupakan golongan perialisme dan kolonialisme dari miskin, seperti hidup dalam penluar masih duduk bersemayam di deritaan yang luar biasa. negeri ini, jangan pernah berharap bahwa cita-cita Indonesia Raya Memori Sosial Pembebasan akan terwujud.

Di tangan pemerintahan Jokowi Seolah-olah karena kita terpun, negara ini belum berubah. lalu lama terjajah (tiga setengah Presiden yang diangkat oleh nafas abad lebih), maka kita boleh dan detak jantung rakyat, selama menjajah. Siapapun yang kini enam bulan ini, sama sekali tidak memiliki kekuasaan, baik itu memberikan sesuatu yang sigpemodal, pemerintah, penegak nifikan, kecuali hanya janji-janji hukum, kepolisian, militer dan belaka. Janji-janji politik masa kini, seterusnya, jelas sedang memsebagaimana janji-janji politik di praktikkan penjajahan terhadap seluruh periode kepemimpinan rakyat jelata, orang kecil, wong Indonesia sebelumnya, hanyalah kere dan seterusnya. Hukum dan sekedar janji. Dengan demikian, keadilan hanya tajam ke bawah, rakyat hanya patut menikmati tong tetapi tumpul ke atas. Bukan kosong yang nyaring bunyinya. hanya itu, yang kaya semakin Operasi memori sosial “terjakaya, sementara yang melarat, jah dan menjajah” masih terus semakin terjerat erat. saja berlangsung hingga kini.

Sementara itu, sama sekali Jokowi pun, misalnya, tidak bisa tidak ada yang marah, khususnya terlepas dari rong-rongan asing. di antara mereka yang memi80% kekayaan negeri ini, jelas, liki kekuatan, tatkala negerinya dikuasai oleh asing. Amerika, dikeruk negeri lain. Eksploitasi Eropa, Asia Timur dan Australia tambang, air, pasir, pohon, hingga masih makan dan berak dari keikan-ikan yang melimpah dari kayaan seluruh rakyat. Bahkan, lautan kita dan seterusnya oleh Australia yang hari ini tertampar

oleh eksekusi mati warga negaranya (oleh karena kasus narkoba) di Indonesia, sejatinya masih menari-menari riang, di atas tambang emas yang sangat menguntungkan bagi mereka. Dalam membicarakan masalah kompleks ini, kedudukan Interpid Australia yang menguras habis emas kita, melalui proyek tujuh bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, harus disebut secara jelas.

Seiring dengan seluruh persoalan ini, Jokowi masih berbual seputar “Revolusi Mental”. Tampaknya memang, secara teoretik, hal itu sangat bagus. Revolusi mental akan memicu lahirnya memori sosial kritis, bukan memori sosial kelembaman. Dengan kata lain, revolusi mental akan membawa seluruh orang bangsa kepada proses pemanusiaan manusia, dan menghapus segala kekejian sifat menjajah dan penjajahan, ego balas dendam, ketidakmampuan, keminderan akut dan seterusnya.

Melalui memori sosial yang membebaskan ini, setidak-tidaknya, satu hal yang harus terwujud, yaitu ketiadaan korupsi.

Revolusi mental dan pembangunan memori sosial yang membebaskan ini, harus dilakukan melalui seluruh aspek kehidupan, kepada seluruh rakyat Indonesia.

Tidak terkecuali para elit. Dengan dua formulasi kritis tersebut, segala perilaku elit yang kekanakkanakan, bebal dan seenaknya sendiri, harus dihentikan.

Itupun, bila masih menginginkan masa depan Indonesia lebih beradab. Jokowi harus menjadi orang pertama yang menyadari bahwa, kita adalah bangsa yang merdeka, tidak terjajah dan tidak menjajah. Dengan adanya memori sosial kebangsaan yang lebih kritis, semoga tong-tong yang kosong itu mulai terisi, agar bunyinya tak bising atau memekakkan telinga.

Penulis adalah Peneliti Filsafat dan Teologi Sosial di Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) UMM

Ujian Nasional, Antara Kelulusan dan Kejujuran

P

ada tanggal 4 mei 2015 kemarin, Ujian Nasional (UN) mulai dilaksanakan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) seluruh Indonesia. Bersamaan dengan itu, Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengecek pelaksanaan Ujian Nasional SMP di Kota Solo. Dalam kegiatan tersebut, Mendikbud melarang para guru membocorkan soal dan kunci jawaban UN SMP kepada anak didiknya.

Memang seperti sudah menjadi rahasia umum, bahwa terkadang ada beberapa guru yang sengaja memberikan soal dan kunci jawaban terhadap para anak didiknya yang sedang melaksanakan UN. Bukan saja di tingkat SMP, praktik yang menyelipkan pelajaran mengenai ketidakjujuran ini bisa ditemui bahkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.

Berkaca pada kondisi di atas, terkadang kita sering tidak menyadari bahwa praktik tidak terpuji seperti memberikan jawaban atau contekan yang sebagian besar dilakukan oleh para guru secara tidak langsung dapat memberikan pelajaran kepada para peserta didik. Hal semacam ini akan melekat erat dalam ingatan mereka dan mereka akan terlatih menganggapnya sebagai hal yang biasa dan sah-sah saja untuk dilakukan. Tentu hal ini akan berimbas kepada seluruh perilaku mereka secara otomatis, praktik ketidakjujuran ketika ujian khususnya akan sering mereka lakukan. Bisa jadi, ketika suatu saat nanti mereka menjadi pendidik, mereka akan menerapkan hal yang sama dengan yang pernah diterapkan kepada mereka ketika UN. Tidak salah kemudian jika Anies Baswedan memberikan larangan keras terhadap sikap yang akan berdampak buruk bagi para tunas Bangsa Indonesia tersebut.

Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan para pendidik bagi murid-muridnya, lebih besar dari pengajaran secara teori saja.

Tidak salah kemudian jika ada pepatah menyatakan “guru kencing berdiri, murid kencing ber-

menjadi taruhan lari” yang mana bagi sebuah istilah Oleh: artinya kurang kelulusan, sehinglebih guru henSyarifah Itsnaini ga tak pelak lagi daknya memberi kecurangan sering contoh yang baik terjadi demi agar supaya muridnya bisa lulus SMP. Kemajuan UN baik pula. saat ini adalah sebagaimana disKembali pada pelaksaanaan ampaikan Anies ketika mengecek UN, Anies memaparkan, bagi pelaksanaan UN SMP di Kota pengawas UN, ada tiga pos utaSolo, bahwa target UN tak lagi ma yang harus benar-benar lulus seratus persen pesertanya diperhatikan para guru dalam akan tetapi seratus persen lulus menjalankan tugasnya sebagai kejujurannya. Dan hal ini harus pengawas sekaligus pendidik. dibekali pada para siswa. HaraKetiga hal itu adalah pos dengan pannya, ke depan menjadi pribadi detail, disiplin menjalankannya jujur bukan lagi merupakan hal dengan baik, serta aktif melakuyang hebat melainkan merupakan komunikasi ke panitia lokal kan hal yang normal bagi para dan kalau perlu sampai panitia pendidik di Indonesia. Kepada nasional jika menemukan kenpara pengawas, Anies lagi-lagi dala ketika UN berlangsung. mengingatkan, meskipun UN suMenurut penulis, kita bangsa

Kita bangsa Indonesia patut bersyukur dengan kemajuan yang terjadi dalam pelaksanaan UN saat ini. Karena berbeda dengan tahun 2008 dulu ketika penulis menjalani UN SMP, saat itu UN benar-benar menjadi taruhan bagi sebuah istilah kelulusan, sehingga tak pelak lagi kecurangan sering terjadi demi agar bisa lulus SMP. Kemajuan UN saat ini adalah sebagaimana disampaikan Anies ketika mengecek pelaksanaan UN SMP di Kota Solo, bahwa target UN tak lagi lulus seratus persen pesertanya akan tetapi seratus persen lulus kejujurannya.

Indonesia patut bersyukur dengan kemajuan yang terjadi dalam pelaksanaan UN saat ini. Karena berbeda dengan tahun 2008 dulu ketika penulis menjalani UN SMP, saat itu UN benar-benar

dah tidak lagi sebagai penentu kelulusan, para guru tidak boleh coba-coba berbuat curang dengan membocorkan soal ujian kepada para siswa.

Pernyataan yang disampaikan

oleh Mendikbud, Anies Baswedan di atas merupakan bukti bahwa selama tahun-tahun terakhir, praktik ketdakjujuran dalam UN masih sangat sering terjadi.

Hal berharga yang bernama kejujuran masih sangat langka di Negeri ini, sehingga jika ada orang yang berani berbuat jujur maka predikatnya adalah hebat.

Karena mayoritas orang masih enggan membiasakan jujur dalam praktik kehidupan sehariharinya. Oleh karena itu, dalam pelaksaanaan UN SMP tahun ini pada khususnya, kejujuran benar-benar ditekankan. Apalah gunanya hasil UN tinggi jika hal itu didapatkan dari hasil menyontek atau mendapat kunci jawaban dari pihak eksternal, begitu kira-kira pesan Anies Baswedan kepada kita semua.

Harus diakui, bahwa memang para guru pasti merasa khawatir dengan ketidaklulusan para peserta didiknya yang mengikuti UN. Akan tetapi hendaklah sebisa mungkin pemberian contekan soal jawaban dihindari. Alangkah baiknya jika perbuatan tidak terpuji semacam itu diganti dengan hal lain yang lebih baik semacam penguatan karakter terhadap anak didik, misalnya diajarkan untuk lebih percaya pada diri sendiri. Tentunya bimbingan belajar sebelum UN tidak luput dilakukan secara intensif. Pada akhirnya, jika timbul kemungkinan terburuk seperti terdapat peserta didik yang tidak lulus UN, para pendidik haruslah dapat berbesar hati dan menguatkan peserta didik yang tidak lulus tersebut. Seperti diungkapkan Anies Baswedan di atas, tidak mengapa gagal lulus ujiannya, karena yang paling penting adalah lulus kejujurannya. Sungguh, betapa mahal makna sebuah kejujuran.

Terakhir penulis mengucapkan sukses dan semoga peserta UN tingkat SMP tahun 2015 khususnya, dapat lulus dengan hasil dan nilai terbaik, terbaik dalam pandangan manusia begitu pula dalam pandangan Tuhan.

Mahasiswi Jurusan Syari’ah UMM, Anggota Forum Studi Islam dan Kepenulisan FAI UMM

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi 7 MEI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Dewan Tutup Pintu Hearing soal PPDB Pembatasan Kuota Siswa Luar Kota Harga Mati Kota Mojokerto, Bhirawa Komisi III DPRD kota Mojokerto menutup pintu hearing dengan Dinas Pendidikan terkait draft Perwali soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dewan menganggap usulan pembatasan kuota siswa asal luar kota merupakan harga mati yang harus diakomodir dalam Perwali PPDB. Ketua Komisi III Junaedi Malik mengatakan upaya menutup pintu itu dilakukan menyusul keinginan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang kembali mengajak dewan untuk hearing. “Menurut kita tidak perlu lagi hearing. Karena usulan dewan kan sudah jelas, bahwa salah satu point dalam Perwali harus memuat pembatasan kuota siswa asal luar Kota Mojokerto,” ujar Junaedi Malik dikonfirmasi, Rabu (6/5).

Bagi Juned sapaan akrab Ju-

naedi Malik, hearing dengan Dinas Pendidikan tidak bisa mengambil keputusan dan hanya menampung usulan saja. “Yang penting itu keputusan Wali Kota Mojokerto. Kalau hanya sekadar hearing dengan Dinas Pendidikan ya percuma,” tambah politikus asal PKB ini.

Juned mengingatkan agar Wali Kota Mojokerto ingat visi misi dalam kampanye lalu. Wali kota waktu itu berjanji akan meningkatkan kualitas layanan

pendidikan bagi warga Kota Mojokerto. “Dari rasio perbandingan antara lulusan warga kota dengan jumlah sekolah negeri di Kota Mojokerto, ada potensi warga kota tidak terakomodir di sekolah negeri. Apalagi kalau tidak ada pembatasan kuota siswa asal luar kota,” tandas anggota DPRD dua periode ini.

Bahkan sebelumnya, Juned mengancam menggunakan hak interpelasi kepada wali kota.

Hak meminta pendapat ini bakal dilakukan jika Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus tetap ngotot mengeluarkan Perwali soal Pendaftaran Perserta Didik Baru (PPDB) yang tidak mencantumkan kuota bagi siswa asal luar Kota Mojokerto.

“Kita sudah memberikan opsi harus ada pembatasan kuota

soal asal siswa luar kota. Kalau eksekutif tidak menghiraukan ya silakan saja. Tapi kita akan menggunakan hak-hak yang kita miliki. Termasuk hak interpelasi,” lontar Juned.

Dalam pertemuan dengan tim perumus Perwali soal PPDB pekan lalu, komisi III mengusulkan pembatasan kuota 20 persen bagi siswa asal luar kota.

Namun dalam draf Perwali yang diusulkan Dinas Pendidikan, pemkot bakal membebaskan kuota bagi siswa asal luar Kota Mojokerto. “Wali kota harus ingat soal visi misinya yang menempatkan pendidikan sebagai program prioritas. Kok sekarang akan mengeluarkan kebijakan yang tidak menguntungkan warga kota dalam mendapatkan pendidikan,” tambahnya.

Pejabat Sidoarjo Harus Jadi Teladan, Jangan Malah Telatan

Pilbup Masih Sepi, Partai Belum Berani Munculkan Calon Gresik,Bhirawa Meski Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2015 tinggal beberapa bulan lagi, namun pesta demokrasi lima tahunan itu masih terlihat sapi. Sejumlah parpol masih enggan untuk memunculkan kandidat yang diusung, baik Calon Bupati (Cabup) maupun Calon Wakil Bupati (Cawabup).

Sejauh ini hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah berani memunculkan calonnya. Untuk Cabup adalah Jazilul Fawaid. Sementara Cawabupnya Bambang Suhartono dari PDIP. Untuk komitmen bersama, kedua parpol itu, yakni PKB dan PDIP melakukan deklarasi koalisi bersama.”Besok (Kamis hari ini) kedua partai akan melakukan deklarasi,” kata Sunyoto, salah satu pengurus PKB, Rabu (6/5).

Ditambahkan Sunyoto, koalisl bersama dengan PDIP tidak hanya Pilbup kali ini saja. Sebelumnya, kedua parpol itu sudah pernah melakukan koalisi pada saat Pilpres 2014 lalu. “Bahkan, kemungkinan Demokrat dan partai lain juga akan ikut merapat,”tambahnya.

Dengan banyaknya partai yang membangun koalisi bersama PKB kata Sunyoto, akan membuat calon lain kesulitan untuk mendapatkan partai sebagai pengusung pencalonannya. Apalagi Golkar dan PPP sendiri sampai saat ini masih bermasalah.”Kalau nggak dapat partai pengusung, dan nekat mau maju ya harus lewat jalur independen,” terang Sunyoto.

Sementara, duet Cabup -Cawabup Sambari Halim Radianto – Moh Qosim sendiri juga masih kesulitan untuk mendapatkan partai sebagai pengusung pencalonannya. Sejumlah partai pernah dilamarnya, di antaranya PKB dan PPP. Ini karena Pertai Golkar sendiri belum bisa mengusung pencalonannya karena munculnya dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

Jika tidak dapat partai misalnya, dan ingin tetap maju sebagai Cabup, Sambari yang juga Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu terpaksa harus lewat jalur independen dengan syarat harus mendapatkan dukungan sekitar 90 ribu warga yang dibuktikan dengan foto copy KTP. Q eri

Soal kuota siswa asal luar kota nanti menunggu sikap wali kota,” terang Haryanto.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Mojokerto menolak usulan Dinas Pendidikan soal draft Perwali tentang PPBD Kota Mojokerto 2015. Poin yang ditolak kalangan wakil rakyat di antaranya soal pembatasan kuota asal siswa, yang berasal dari luar kota maupun dalam Kota Mojokerto .

Tim perumus draft Perwali bentukan Dinas Pendidikan ngotot menyodorkan penghapusan kuota asal siswa dalam PPBD yang menjadi pemicu reaksi keras komisi yang membidangi kesra tersebut.

Kalangan dewan menyodorkan proporsi 80 persen dan 20 persen untuk komposisi asal siswa luar kota dan dalam Kota Mojokerto.Q kar

Pansus LKPj Rekomendasi Minimarket Segera Ditertibkan

KELANA

Sidoarjo, Bhirawa Rapat Koordinasi kepegawaian di Kab Sidoarjo setahun sampai dilakukan tiga kali oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kab Sidoarjo. Salah satu sasarannya adalah untuk meningkatkan disiplin PNS di Kota Delta ini.

Kabid Pengembangan Pegawai BKD Sidoarjo Happy Setyaningtias SH mengatakan saat ini sangat keterlaluan jika masih ada PNS yang tidak tertib dan tidak disiplin. Soalnya saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 yang lebih ketat dalam mengatur disiplin PNS. ‘’Sesuai dengan PP ini, diharapkan pimpinan atau pejabat memberikan pembinaan secara berjenjang pada staf yang tidak disiplin. Sehingga tidak sampai langsung memberikan sanksi,’’ terang Happy, Rabu (6/5) kemarin.

Menurut Happy, tentu saja seorang pimpinan atau pejabat, sebelumnya harus bisa memberikan contoh atau teladan yang baik pada stafnya. Misalnya soal apel pagi, ia harus jadi teladan, bukan malah telatan.

Contoh lainnya, dalam kegiatan olahraga PNS tiap Jumat pagi, seorang pimpinan atau pejabat juga harus aktif ikut. Bila ia saja tidak ikut, maka apa jadinya dengan anak buahnya. Bisa-bisa anak buah akan menirunya tidak ikut olahraga.

Disampaikan Happy, saat ini pihak BKD dan Inspektorat Sidoarjo telah melakukan pengawasan ketat pada PNS yang ikut olahraga tiap Jumat pagi.

Petugas BKD dan Inspektorat tidak hanya mempercayai begitu saja tanda tangan kehadiran. Tapi juga melihat orangnya secara langsung. Sebab jangan sampai tanda tangan itu hanya titipan saja.

Dalam rakor kepegawaian di hari pertama yang dilaksanakan di Balai Diklat Sidoarjo itu, kata Happy, khusus diperuntukkan bagi para pimpinan SKPD, meliputi dinas, badan, kantor dan bagian. Sedangkan pada hari kedua, diikuti oleh bagian kepegawaian di masing-masing SKPD.Q ali

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Hariyanto mengaku sudah memiliki hitungan soal dasar rencana Perwali itu. “Hitungannya seluruh warga kota bisa terakomodir di sekolah negeri. Jadi tidak ada pembatasan kuota ini untuk melatih siswa Kota Mojokerto untuk menghadapi persaingan,” tambah Hariyanto.

Soal rencana permintaan Dinas Pendidikan untuk kembali hearing, sebenarnya ingin mendapatkan titik temu. “Dengan bertemu kan kita bisa mencari win-win solution,” tegas Haryanto lagi.

Hariyanto mengatakan jika dirinya sudah melaporkan seluruh masukan komisi III itu kepada wali kota. “Kita dan tim perumus akan rapat lagi untuk merumuskan draf Perwali itu.

Gresik, Bhirawa Menjamurnya minimarket yang diduga belum mengantonggi izin, menjadi perhatian serius dalam pembahasan finalisasi oleh Pansus LKPj DPRD Gresik. Karena itu Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) terkait diminta tegas untuk menertibkan. Karena keberadaan minimarket itu telah meresahkan ekonomi masyakat bawah yang berdampak pada sepinya penjualan.

Ketua Pansus LKPj DPRD Edi Santoso mengatakan bahwa pembahasan dengan menghadirkan BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan) dan Satpol PP berjalan alot. Namun Pansus tetap mendesak untuk menertibkan, karena dari keterangan BPMP beroperasinya minimarket banyak yang tidak lengkap izinnya. Tapi mereka tetap bisa buka kembali jika izin sudah lengkap. “Dari kesepakatan telah dicapai, terhitung Kamis (7/5) BPMP akan memberi surat ke masing-masing minimarket yang belum lengkap izinnya agar segera melengkapi hingga 7 hari ke depan. Bila tetap mokong, akan dilakukan penutupan dan disegel,”ujarnya, Rabu (6/5).

Anggota Pansus DPRD Sujono mengatakan keberadaan minimarket sudah menyimpang dari Perda No 13 Tahun 2011. Di dalamnya diatur mengenai jarak, maupun lainnya. Sekarang kondisinya malah berubah, jaraknya kurang dari 500 meter. Bahkan

sekarang banyak yang berhimpitan dengan pasar tradisional.

Kondisi ini pelan-pelan akan mem bunuh pasar tradisional tersebut.

Karena pembeli lebih suka datang ke minimarket karena tempat dan kenyamanannya.

Seharusnya dengan diberlakukannya Perda tersebut, SKPD terkait bisa tahu. Namun sekarang seolah dibiarkan. “Makanya dalam finalisasi kita minta ketegasan penertiban minimarket. Kalau memang tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perda ya harus ditutup, jangan dibiarkan menjamur,”terangnya.

Sementara anggota Pansus LKPj Jumanto mengatakan, pihaknya mendapatkan data banyak minimarket yang tidak berizin. Tetapi, sampai saat ini belum ada tindakan dari Satpol PP untuk melakukan penutupan.

Data yang diperoleh dari BPMP, minimarket itu mayoritas tidak memiliki IMB Toko. Kebanyakan, IMBnya masih menggunakan IMB untuk rumah hunian, bukan rumah toko. Kalau tidak segera ditertibkan, berarti pemkab telah melanggar Perda. Sebab, dalam Perda, pemkab wajib melindungi pasar tradisional dan pasar pedesaan dari gempuran pasarpasar modern. “Ini aturan, jadi harus segera ditindaklanjuti agar pemkab juga mendapat retribusi dari sektor perizinan,” pungkas dia.Q kim

achmad suprayogi/bhirawa

Misdi sedang menunjukkan kondisi terong yang membusuk di sawah, Rabu (6/5).

Cuaca Memburuk, Petani Terong Gagal Panen Sidoarjo, Bhirawa Akibat kondisi cuaca yang terus memburuk, angin serta hujan deras yang terus menerus, membuat belasan hektare lahan terong di Desa Kebonsari, Kec Candi mengalami gagal panen. Terongterong membusuk sebelum waktunya.

Menurut Misdi(45) salah satu pemilik lahan, selain terkena hujan terus-menerus, tanaman terongnya di areal seluas satu hektare itu juga dimakan ulat. Warga Glagah Arum, Kec Po-

rong ini mengatakan tidak mengalami nasib buruk sendirian. Banyak petani terong lainnya menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Terong yang ditanam selama 1 bulan 5 hari mayoritas mengalami pembusukan sebelum memanen.

“Hampir 98% buah terong mengalami pembusukan.

Tak sedikit yang berlubang-lubang akibat dimakan hama ulat,” keluhnya.

Hal sama juga dikeluhkan oleh Kartono (52) dan Sholik (35) yang juga warga Gelagaarum, Kec Porong.

Terong yang sebelumnya berwarna ungu, kini berubah menjadi warna cokelat.

Apalagi menurut Sholik, pupuk terong yang dikirim oleh pemerintah disamakan dengan pengiriman pupuk petani padi, yakni tiga bulan sekali. Sangat tidak sesuai, karena panen terong mencapai sebulan sekali. “Keterlambatan pasokan pupuk, kami juga telat menebarnya ke areal terong .

Apalagi tanaman terong membutuhkan empat kali pemupukan dalam sekali tanam,” keluhnya.Q ach

Desak Bupati Menjembatani Masalah, Buruh Pabrik Baja Demo Kab Mojokerto, Bhirawa Ratusan buruh pabrik baja PT SPA Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam Serikat Pekerja, Percetakan, Penertiban dan Media Informasi (SPPMI) menggelar demo ke kantor Bupati Mojokerto, Rabu (6/5). Dalam aksinya pendemo menuntut bupati menjembatani persoalan para buruh dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

Massa mendatangi kantor bupati menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua.

Perwakilan pendemo melakukan orasi dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dari Polres Mojokerto Kota.

Usai orasi, 10 perwakilan buruh ditemui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tri Mulyanto dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Nanang Subagyo.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPPMI Jawa Timur Sudarmaji di hadapan pejabat Pemkab Mojokerto menyampaikan keluhan dan tuntutannya. “Buruh menerima gaji paling kecil Rp 2,3 juta hingga Rp 2,5 juta, padahal perusahaan mampu menggaji sesuai UMK karena tidak ada penangguhan,” lontarnya.

Menurut data yang dimiliki Sudarmaji, sekitar 80

kariyadi/bhirawa

Aksi ratuan buruh pabrik baja di depan kantor Bupati Mojokerto, Rabu (6/5) kemarin.

persen dari 300 buruh menerima gaji sebesar Rp 2,3 juta per bulan. Selain itu perusahaan sering meliburkan buruh, bahkan satu minggu bisa libur dua hari tanpa memberikan gaji.

Buruh setiap hari bekerja selama 10 jam namun tidak ada uang lembur, begitu juga dengan cuti. Buruh yang sudah bekerja tiga tahun, tidak diberikan gaji. Padahal mereka sudah menjadi karyawan tetap.

“Disnakertrans sudah membuat nota pemeriksaan dan kita diminta menunggu 14 hari untuk Disnakertrans menyelesaikan pemeriksaan. Kita akan menunggu namun jika sampai deadline belum juga ada penyelesaikan, kita akan melakukan aksi lagi sampai tuntutan kita dipenuhi,” tambahnya.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Mojokerto Tri Mulyanto di hadapan buruh mengatakan saat ini masuk tahapan pemeriksaan untuk memenuhi tuntutan para buruh. Mulai soal UMK, BPJS, lembur, cuti. “Kami juga akan ambil langkah penyelesaiannya untuk men jembatani masalah ini,” ujarnya.Q kar

rokim/bhirawa

Minimarket di Gresik saat ini makin menjamur, bahkan jaraknya berdekatan satu sama lain. Sayangnya banyak minimarket belum mengantongi kelengkapan izin, karena itu keberadaannya akan ditertibkan.

BPLS Tunggu Aturan Ganti Rugi Aset Pemkab Sidoarjo Sidoarjoo, Bhirawa Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) masih harus menunggu aturan yang pas terkait dengan ganti rugi aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terendam Lumpur Lapindo.

Humas BPLS Dwinanto mengatakan saat ini pihaknya masih belum bisa melakukan ganti rugi terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terendam lumpur akibat belum adanya aturan yang pas.

“Jika pada aturan yang ada saat ini pergantian untuk aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terendam lumpur harus diganti dengan lahan bukan diganti dengan uang,” ucapnya, Rabu (6/5).

Sementara itu, kata dia, BPLS hanya bisa memberikan penggantian dengan cara membayar aset yang tenggelam oleh Lumpur Lapindo.

“Nah adanya perbedaan aturan inilah yang saat ini mengganjal kami untuk menyelesaikan proses pembayaran ganti rugi terkait dengan tenggelamnya aset tersebut,” tuturnya.

Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait soal pergantian ganti rugi aset milik pemerintah kabupaten dan juga ada beberapa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini.

“Sudah kami lakukan koordinasi, mungkin yang bisa digunakan sebagai solusi adalah pembuatan peraturan baru yang sama-sama bisa digunakan oleh kedua belah pihak supaya masalah ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya peraturan tersebut pembayaran ganti rugi terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa segera digunakan mengingat kalau memaksakan menggunakan pergantian lahan pihaknya mengaku cukup kesulitan.

“Kalau harus mengganti lahan seperti yang tertuang dalam aturan tersebut kami mungkin kesulitan. Lagi pula dengan aturan baru tersebut hanya berkutat seputar lumpur saja, bukan pada pergantian jual beli lahan lainnya,” tukasnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

BPLS siap melakukan ganti rugi terhadap aset Pemkab Sidoarjo yang terendam lumpur, tapi menunggu aturan yang pas terkait ganti rugi ini.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Direktur Baru Terbebani Utang PDAM Puluhan Miliar Lumajang, Bhirawa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Lumajang masih menanggung warisan utang yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Warisan ini akan menjadi pekerjaan berat bagi Direktur baru PDAM Lumajang, Drs M Sholeh. ‘’Tahun ini mampu membayar cicilan utang Rp1 miliar lebih,’’ kata Bupati Lumajang Drs As’at Malik. Setelah itu, barulah diupayakan pemutihan utang dari Kementerian Keuangan. Memang warisan utang ini tak menyenangkan,’’ kata bupati Sholeh.

Selain masih menanggung utang, PDAM juga harus melakukan rehabilitasi aset. Bupati mencontohkan, jalur pipanisasi PDAM di wilayah Kec Sukodono yang kerap jebol hingga air menggenangi jalan harus segera diperbaiki. Itu hanya salahsatu contoh kecil saja. Namun seluruh aset yang sudah lapuk dan lama, harus diperbaharui demi perbaikan pelayanan suplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Bupati melantik M Sholeh sebagai Direktur Utama PDAM Lumajang. Sebelumnya, M Sholeh menjabat sebagai Plt Direktur Utama.Setelah ditinggalkan Drs Chairul Anwar selama 1,5 tahun jabatan Direktur PDAM Lumajang kosong. Selama itu pula jabatan Pjs secara bergiliran diisi mantan Sekda Lumajang, Drs Abdul Fatah Ismail dan dan Mochmad Sholeh, S Sos Abdul Fatah Ismail menjadi Pjs selama dua periode (1 tahun), sementara Mochammad Sholeh menjabat Pjs selama satu periode (6 bulan).

Sejak Pjs Abdul Fatah Ismail, rekruitmen direktur sudah dilakukan namun gagal mendapatkan direktur definitif.

Rekruitmen direktur definitif dilanjutkan masa Pjs Direktur Mochammad Sholeh.

Pada saat itu, ada enam peserta yang ikut mendaftarkan diri. Namun, dari sejumlah itu, hanya tinggal tiga orang yang dinyatakan lolos administrasi, yakni Drs Bambang Edy Sucipto Ketua Satuan Pengendali Internal (SPI) PDAM Lumajang, Mochammad Sholeh S Sos (Pjs Direktur PDAM Lumajang) dan Robert dari Madura. Setelah dilakukan fit and proper test di Surabaya dinyatakan Moch. Sholeh sementara dua lainnya tidak lolos.Q yat

Beredar Jawaban UN SMP Palsu di Kota Blitar Puluhan Siswa Jadi Korban Penipuan Kota Blitar, Bhirawa Puluhan siswa SMPN 4 Kota Blitar yang pernah menjadi sekolah Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar SH menjadi korban dugaan penipuan kunci jawaban Ujian Nasional (UN) palsu.

Bahkan kunci jawaban UN palsu ini beredar sehari sebelum pelaksanan UN dengan mata pelajaran Bahasa Inggris yang dilaksanakan pada Hari Rabu (6/5) kemarin.

Seperti diungkapkan Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Blitar, Murdianto, awalnya pihaknya sama sekali tak mengetahui adanya peredaran kunci jawaban UN palsu, namun pihaknya baru mengetahui adanya informasi ini dari pihak Kepolisian Kota Blitar.

Sehingga pihak sekolah langsung melakukan koordinasi hal ini dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan melaporkan kejadian ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, M Sidik.

Namun pihaknya menyerahkan persoalan ini kepada

pihak Kepolisian terkait kasus hukum. ‘’Saya tak tahu terkait dengan peredaran kunci jawaban UN palsu dengan mata pelajaran Bahasa Inggris, dan kami jamin ini bukan dari sekolah,’’ kata Murdianto.

Bahkan atas kejadian itu, sejumlah siswa SMPN 4 Kota Blitar diperiksa secara bergantian di Mapolreta Blitar, karena diduga mendapatkan kunci jawaban UN palsu. ‘’Saat ini sudah ada 36 kunci jawaban yang berhasil diamankan dari siswa yang menjadi korban kunci jawaban

hartono/bhirawa

Tampak Kasat Reskrim Polres Kota Blitar, AKP Naim Ishak saat menunjukkan barang bukti jawaban UN SMP mata pelajaran Bahasa Inggris. palsu UN mata pelajaran Bahasa Inggris,’’ kata Kapolresta Blitar, AKBP Yossy Rutukahu.

Lebih lanjut, AKBP Yossy

Diduga Selingkuh, Kades Mayangan Dituntut Mundur Jember, Bhirawa Ratusan warga Desa Mayangan Gumukmas mendatangi Kantor Pemkab Jember, Rabu (6/5) kemarin. Mereka meminta agar Bupati Jember mencopot Kades Mayangan berinisial Sul karena diduga melakukan perselingkuhan dengan salah salah satu Kades di Kec Sukowono.

Dengan menumpang truk dan sepeda motor mereka demo dan menggelar orasi di Halaman Pemkab Jember. Usai berorasi perwakilan warga masyarakat Mayangan diterima Kasat Pol PP Suryadi, Kabag Pemdes Sunardi dan Irwilkab Sudjito. Mereka menyampaikan unegunegnya tentang dugaan perselingkuhan kadesnya yang dimuat disalah satu media harian di Jember. ‘’Terus terang masyarakat Mayangan sendiri tak tahu persis tentang perselingkuhan itu dan tahunya lewat media.

Kami hanya meminta kepada bapak untuk mengungkap kebenarnnya. Jika terbukti bersalah saya minta Kades segera dicopot, kalau memang tak terbukti harus dikembalikan nama baiknya dan media itu yang harus bertanggung jawab,’’ ujar Abdurrahman salah satu tokoh masyarakat saat menyampiakan aspirsinya.

Hal senada juga disampaikan David salah satu toko masyarakat lainnya.

David mengatakan, informasi perselingkuhan Kades Sul ini menyebabkan pro dan kotra di Desanya.. Sehingga kalau tak cepat tertangani, dikawatirkan akan terjadi gesekan horisontal di masyarakat. ‘’Kami minta segera diselesaikan, agar tak terjadi gesekan horisontal di masyarakat,’’ tanda David kemarin..

Sementata, Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Sunardi mengatakan, dalam penyelesaian suatu kasus, dibutuhkan proses. Sehingga Sunardi meminta kepada masyarakat Mayangan harus menghormati itu. Q efi

Kamis Legi 7 MEI 2015

Rutukahu menjelaskan, para siswa ini merupakan korban dari orang yang menyebarkan kunci jawaban, bahkan pihaknya kini masih melakukan

penyelidikan terhadap orang yang menyebarkan kunci jawaban Unas palsu ini. ‘’Dan kami akan memeriksa, apakah kunci jawaban ini sesuai dengan soal UN atau tidak,’’ pungkasnya.

Sementara saat dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, M Sidik melalui telepon selulernya, namun tak bisa dihubungi. Informasinya Sidik sedang berada di Surabaya untuk mengikuti Diklatpim, sementara berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan Damanhuri yang juga tak ada di tempat, karena sedang mengikuti kegiatan lain di Ambon. ‘’Maaf saya sedang acara di luar daerah, namun yang jelas beredarnya kunci jawaban palsu sering terjadi, namun tak menjamin jawaban itui benar dan bisa membantu siswa untuk mengerjakan Unas,’’ terangnya.Q htn

sawawi/bhirawa

Asisten I (Bidang Pemerintahan dan Tata Praja) Setkab Situbondo, Suraji bersama Kabag Humas Sugeng Wiyono dan Kabid Dikdas Sukarnadi serta Kasi SMP Supiyo saat monitoring UN di SMPN I Panji, kemarin.

Hari Ketiga, 204 Siswa SMP/MTs/ Paket B dan Wustho Tak Ikut UN

Aktivitas pendistribusian Raskin di Gudang Bulog Sampang.

nurkholis/bhirawa

Jatah Raskin Menyusut 3 Kilogram Sampang, Bhirawa Warga Kec Sreseh, Kab Sampang mengeluhkan penyusutan beras Raskin dari pemerintah sebanyak tiga kilogram per karung, seharusnya isi bersih per karung itu mencapai 15 kilogram. Namun kini tinggal 12 kilogram.

Menurut Habisono, Tim Pemantau Raskin Kec Sreseh, sudah memantau langsung terkait adanya laporan penyusutan beras Raskin di beberapa Desa di Kec Sreseh, seperti Desa Plasah dan Desa Disanah. ‘’Awalnya pihak kepala desa setempat tak mengetahui kurangnya berat Raskin yang dibagikan ke warga penerima, namun setelah dilakukan penimbangan ulang, ternyata beras yang mengalami penyusutan dari 15 kilogram per karung menjadi 12 kilogram per karungnya. ‘’Kami selaku pemantau juga menyayangkan dengan adanya penyusutan ini,’’ ungkapnya Rabu (6/5) kemairn.

Penyusutan beras Raskin ini, kata Habisono, yang dirugikan bukan hanya masyarakat.

Tapi juga merugikan negara. Karena adanya penyusutan Raskin ini. Sehingga tak menutup kemungkinan dilakukan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. ‘’Kami berharap pihak Bulog Sampang selaku pendistribusi beras Raskin bisa mengecek dengan teliti,’’ harapnya.

Masih dikatakan Habisono, berdasarkan data yang kami miliki 12 desa se-Kec Sreseh ini sudah dilakukan pengiriman untuk jatah bulan Januari 2015, itupun baru bisa dikirim karena terkendala Juknis, bahkan aturan yang terbaru kali ini pihak Bulog tak bisa mengirim Raskin ke Desa, jika pihak Desa tidak melakukan pembanyaran terlebih dahulu. ‘’Sementara untuk pagu penerima Raskin 2015 di 12 Desa se- Kec Sreseh sebanyak 3.639 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah total beras sebanyak 54.585 kg, jika hal ini terjadi penyusutan setiap bulan, maka bisa dibanyangkan berapa kerugiannya,’’ tegasnya.Q lis

Situbondo, Bhirawa Hingga hari ketiga pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat se-Kab Situbondo secara umum berjalan lancar dan tertib, Rabu kemarin (6/5).

Untuk UN tahun 2015 ini peserta ujian nasional tingkat SMP yang hadir sebanyak 6.853 dan tak hadir 126 siswa. Lalu untuk UN di lingkungan MTs hadir 2.914 siswa dan tak hadir sebanyak 40 siswa. Sedangkan untuk peserta UN Paket B hadir 261 dan tak hadir sebanyak 36 siswa.

Terakhir, pelaksanaan UN di lingkungan pendidikan Wustho hadir 217 siswa dan tak hadir hanya 2 siswa.

Dari total 204 siswa yang berhalangan ikut UN tahun 2015 ini dilatarbelakangi sejumlah alasan. Diantaranya, ikut orang tua pindah domisili dan latar belakang ekonomi, serta berbagai alasan lain. Dengan banyaknya siswa yang tak ikut UN, pihak sekolah maupun madrasah berharap agar siswa itu memilih mengikuti Kejar Paket B. ‘’Ini karena mereka sudah hampir tiga tahun mengikuti proses belejar mengajar. Jadi kasihan kalau berhenti begitu saja,’’

terang Suherman, Kepala MTsN Situbondo, kemarin.

Dari pantauan Bhirawa sejak pukul 07.30. menyebutkan, orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo, Bupati Dadang Wigiarto tampak melakukan pemantauan, di SMPN I Situbondo dan berlanjut ke MTs Walisongon, Panji. ‘’Memang pada hari pertama dan kedua pelaksanaan UN di Kota Santri Bupati tak melakukan monitoring karena kesibukan berbagai acara penting. Baru kali ini memantau UN,’’ ujar Kabid Pendidikan Menengah dinas Pendidikan Kab Situbondo, Agus Hadi Putranto, Senin kemarin.

Untuk peserta UN SMPMTs-Paket B dan Wustho tahun ini, sambung Agus HP, panitia melaksanakan ujian empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. Jika pada UN SMA/SMK ada dua lembaga yang mengikuti ujian melalui sistem online atau computer based test (CBT), sebaliknya pada UN SMP/MTs dan sederajat, di Kabupaten Situbondo seluruhnya mengikuti ujian dengan soal ujian kertas atau Paper Based Test (PBT). Q awi

Jaring Dimodifikasi, Nelayan Lekok Sergap Nelayan Probolinggo Tiga Perahu dengan 13 Awak Diamankan, Dua Perahu Lainnya Kabur Warga Desa Tambak Lekok, Kec Lekok, Kab Pasuruan terpaksa mengamankan belasan nelayan asal Probolinggo. Ke 13 awak nelayan Desa Randuputih, Kec Dringu, Kab Probolinggo ditangkap lantaran membawa alat tangkap terlarang pada saat mencari ikan di perairan laut di wilayah Lekok.

Penangkapan itu bermula saat nelayan Lekok melihat nelayan dari daerah lain pada Minggu (3/ 5) malam menangkap ikan menggunakan alat tangkap jaring yang terlarang yakni jaring yang dimodifikasi dengan panjang mencapai 200 meter. Jaring termodifikasi itu memiliki jaring yang sangat rapat sehingga anakan ikan-ikan juga terjaring semua.

Mengetahui adanya pelanggaran itu, sebab alat tangkap jaring itu dilarang Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sehingga membuat puluhan nelayan Pasuruan dengan 25 perahu

melakukan penyergapan terhadap lima perahu asal Probolinggo itu.

Hasilnya, tiga perahu dengan 13 awak berhasil diamankan warga. Sedangkan dua perahu lainnya berhasil melarikan diri.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa jaring jarit sepanjang 200 meter dan sudah menjaring ikan sebanyak hampir 1 ton. ‘’Sebelumnya kami sudah menegur terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Tapi mereka tetap menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang dilarang Ibu

Menteri Susi Pudjiastuti. Karenanya kami langsung bekerja sama dengan nelayan di Tambak Lekok untuk menyergapnya pada Minggu malam sekitar pukul 22.00 WIB,’’ ujar HS Tohir Akbar, Kepala Desa Tambak Lekok, kepada sejumlah wartawan di Polsek Polisi Air Lekok, Rabu (6/ 5).

Dari hasil sergapan, nelayan Tambak Lekok mengamankan jaring termodifikasi itu dan menaruhnya di Polsek Polisi Air Lekok. Sedangkan ke 13 awak perahu itu terlebih dahulu membuat surat perjanjian yang intinya tak lagi menangkap ikan di wilayah Tambak Lekok menggunakan jaring yang terlarang berjenis trol. ‘’Setelah mereka menandatangani surat perjanjian yang juga ditandatangani pula oleh sejumlah pejabat antara lain Kasad Polairud Pasuruan, S

Prayitno, Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Nurmagnas, DKP Kab Pasuruan, Alamsyah, DKP Kab Probolinggo, Wahid Noor Azis, UPT PTPI Probolinggo, Achmad Shudus dan lain sebagainya barulah mereka, tepatnya Selasa kemarin dilepas,’’ jelas Tohir Akbar.

Terpisah, Staf TU Instalasi Pelabuhan Perikanan Kecamatan Lekok, Ahmad Saifuddin mengakui ke 13 awak perahu itu ditangkap nelayan Lekok lantaran menyalahi aturan Menteri Kelautan dan Perikananm, sebagimana dalam Peraturan Menteri KKP 2015 Nomor 2. ‘’Sebanyak 13 nelayan itu langsung diamankan di Kantor Polair Lekok. Merekapun mengakui kesalahannya dan langsung membuat surat pernyataan. Selanjutnya mereka dipulangkan,’’ kata Ahmad Saifuddin.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Petugas Polair Lekok Kab Pasuruan menunjukkan barang bukti jaring termodifikasi sepanjang 200 meter yang digunakan 13 awak nelayan Desa Randuputih, Kec Dringu, Kab Probolinggo, Rabu (6/5) kemarin.

JAWA TIMUR

Kamis Legi 7 MEI 2015

KILAS JATIM

Honor Panwascam Kab Kediri Capai Rp 864 Juta Kab Kediri, Bhirawa Sejalan dibukanya pendaftaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panwaskab Kediri mengajukan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) untuk honor Panwascam mencapai Rp864 Juta Menurut Keterangan Ketua Panwaskab Kediri, Muji Harjita, angka itu terbagi untuk 78 orang pengawas ditingkat kecamatan dalam Pilkada yang digelar Bulan Desember nanti ‘’Untuk honor Panwascam rinciannya Ketua Rp1.750.000, untuk anggota Rp1.500.000, itu tinggal mengalikan jumlah kecamatan yang ada,’’ kata Muji Harjita yang juga mantan Wartawan ini Menurutnya, Pengajuan RAK honor untuk Panwascam ini telah disesuaikan dengan peraturan dan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Itu yang diajukan, namun belum tahu gimana realisasinya.

Sementara hingga hari kedua pembukaan pendaftaran Panwascam di hari kedua ini baru mencapai 50% dari kebutuhan tenaga Panwascam. Menurut Ketua Pokja Divisi SDM dan Organisasi, Wahyuni Sri Astuti, saat ini masih ada 38 pendaftar yang masuk ke Panwas. ‘’Hingga hari kedua pendaftaran baru masuk 38 dan kurang 40 pendaftar lagi.

Pendaftaran dibuka hingga lima hari dan jika masih pendaftar belum mencukupi kuota kita akan memperpanjang waktu selama 2 hari lagi,’’ kata Wahyuni saat ditemui di kantor Panwas Kab Kediri Dari data Panwaslu Kab Kediri kebutuhan tenaga untuk panwascam untuk 26 kecamatan yang ada di Kab Kediri adalah 78 orang dengan rincian 26 untuk ketua dan 52 anggota.Q van

Wali Kota Minta Pejabat Teliti Soal Uang Kediri, Bhirawa Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar meminta para pejabat lebih teliti dan jujur soal keuangan, sehingga ke depannya yang bersangkutan tidak akan terkena masalah hukum. ‘’Saya sudah mewanti-wanti, agar lebih teliti mengelola keuangan,’’ kata Abdullah menanggapi adanya pejabat yang tersandung kasus hukum karena dugaan korupsi penjualan aset kelurahan di Kediri, Rabu (6/5) kemarin.

Wali kota juga mengingatkan seluruh keuangan daerah dipantau dan harus ada laporan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan. Ia juga sudah meminta agar sekretaris daerah menangani kasus pejabat yang terkena kasus hukum, salah satunya korupsi. Serta akan memberikan sanksi pada pejabat yang terbukti terkena kasus hukum, dan hukuman yang diberikan akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Ia mengaku sudah menerima laporan kasus hukum yang menimpa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kel Pesantren, Kota Kediri. Ia terjerat dugaan korupsi dengan tidak menyetorkan uang hasil lelang penjualan tanah kas Kel Pesantren. Kasus hukum yang menimpa DIK (46), warga Kec Pesantren, Kota Kediri itu berawal saat dirinya dipercaya menjadi bendahara lelang dalam penjualan aset Kel Pesantren pada 2012 dan 2013.

Pemenang lelang sewa tanah pada 2012 dan 2013 telah membayar uang secara lunas dan dibayarkan kepada bendahara lelang Dik. Tetapi uang hasil lelang itu tak disetorkan ke kas daerah, sehingga negara mengalami kerugian Rp491 juta.

Ia akhirnya dilaporkan ke polisi dengan dugaan korupsi. Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan, bahkan sudah menetapkan status tersangka pada DIK. Polisi juga sudah menyita sejumlah dokumen penting, seperti salinan dari Kepala Camat Pesantren tahun 2012 dan 2013 tentang panitia teknis lelang sewa aset bekas milik Kel Pesantren, salinan tentang pemenang lelang sewa aset tersebut, dan salinan surat tanda lelang tahun 2012 dan 2013.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri Kota AKP I Made Yogi mengatakan terus melakukan pemeriksaan kasus ini. Status kasus ini juga sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. ‘’Status sudah ke penyidikan, dan kami terus kembangkan,’’ katanya.Q ant

7

Bupati Pasuruan Pilih Sidak UN di Hari Ketiga Pasuruan, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat dimanfaatkan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Padatnya kegiatan Bupati membuat pejabat nomor satu di Kab Pasuruan memilih Sidak di hari ketiga.

Dalam Sidaknya, Bupati Pasuruan didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Iswahyudi memantau sekolah di SMPN 2 Pandaan, Kab Pasuruan. Disekolah itu, melaksanakan UN berbasis sistem Computer Based Test (CBT) atau UN online. ‘’Dalam Sidak ini, kami hanya meninjau kesiapan sekolah dan para siswa yang sedang melaksanakan UN. Apalagi di SMPN 2 Pandaan ini menggunakan sistem online. Hasilnya tadi, semuanya berjalan dengan baik serta lancar. Para siswa mengerjakannya dengan santai dan tak tegang,’’ ujar Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, Rabu (6/5) kemarin.

Pantuan di lokasi, Bupati Pasuruan terlihat hanya be-

berapa detik saja memantau UN dari dalam kelas. Pasalnya, ia tak ingin kehadiran dirinya mengganggu kosentrasi siswa. ‘’Disini kami hanya memastikan, apakah ada kendala atau tidak. Baik dari jaringan computer, pasokan listrik, hingga peserta UN itu sendiri,’’ kata Irsyad Yusuf.

Adapun jumlah peserta UN online dari SMPN 2 Pandaan mencapai 290 peserta, yakni terdiri dari 170 siswi dan 120 siswa. Untuk total peserta unas SMP sederajat di Kab Pasuruan berjumlah 21.473 peserta. Rinciannya, SMPN sebanyak 9253 peserta, SMP swasta berjumlah 3699 siswa, MTs Negeri sebanyak 1096 siswa dan 7425 siswa.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf saat memantau Ujian Nasional (UN) di SMPN 2 Pandaan berbasis online di hari ketiga, Rabu (6/5) kemarin.

Tulungagung Perdakan Pengelolaan Keuangan Desa

Perhutani Salurkan Dana Sharing bagi Hasil 27 LMDH Diberikan Setiap Setahun Sekali, 2015 Total Sebesar Rp156 Juta Situbondo, Bhirawa Dalam waktu dekat KKPH (Kantor Kesatuan Pemangku Hutan) Perhutani Bondowoso segera menggulirkan pencairan dana bagi hasil (sharing) produksi hasil kayu dan non kayu kepada 27 LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) se-Kab Situbondo. Kepastian itu disampaikan dalam acara sosialisasi pembayaran sharing produksi kayu dan non kayu tahun 2013 dan SK Direktur Nomor 436/dir/ 2011 tentang pedoman berbagi hasil hutan kayu, diaula KPH Perhutani Utara, di Jl Sucipto, Situbondo, Rabu (6/5) kemarin.

Sosialisasi dipimpin langsung Kepala Seksi PSDH (Pengelolaan Sumber Daya Hutan) KK-

PH Perhutani Bondowoso, Eni Handayani dan Waka Administratur Perhutani Utara, Ajib.

Ikut hadir diantaranya seluruh Asper, Mantri dan mandor serta 27 pengurus LMDH se Wilayah Kab Situbondo. ‘’Ini masih sosialisasi, bukan langsung pencairan dana sharing kepada 27 LMDH se-Situbondo,’’ ujar Eni Handayani.

Eni meminta agar kemitraan antara KKPH Bondowoso dengan kalangan LMDH yang tersebar di Kab Situbondo terus ditingkatkan dengan baik. Sehingga, urai Eni, hasil yang diperoleh Pengurus LMDH terus mengalami kenaikan yang signifikan. ‘’Tolong komitmen LMDH bersama KKPH Perhutani Bon-

sawawi/bhirawa

Kasi PSDH KKPH Perhutani Bondowoo, Eni Handayani, saat memberikan arahan kepada puluhan LMDH se-Kab Situbondo, di Ruang Aula Perhutani Utara kemarin.

dowoso terhadap kondisi tanaman serta kondisi keamanan terus dijaga dengan maksimal,” harap Eni. Disisi lain Akhmad, Staf PHBM KKPH Perhutani Bondowoso menandaskan kalau untuk mendapatkan sharing ada beberapa elemen pekerjaan yang harus berhasil, salah satu diantaranya adalah dibidang tanaman. Paling tidak, imbuh staf senior KKPH itu, tanaman memiliki pertumbuhan 95% keatas dan memiliki faktor keamanan yang betul-betul kondusif. ‘’Artinya antara LMDH dan KKPH harus bersinergis. Jika tidak kondusif maka akan berpengaruh kepada tanaman itu. Kalau umpama minim prosentasenya sekitar 60%, maka juga berpengaruh pada hasil sharing kayu,’’ beber pria asli Bondowoso itu.

Untuk membedakan hasil sharing jenis kayu dan non kayu cukup mudah. Kalau kayu, lanjut dia, terdiri dari jati, pinus dan lainnya. Sedangkan untuk non kayu hanya berupa hasil getah.

Untuk nilai prosentase sharing bagi hasil tahun 2015 ini, ungkap Akhmad, senilai Rp156 juta. ‘’Itu baru perhitungan kasar karena masih menunggu kepastian dari Surabaya. Sedangkan tahun lalu hasil sharing diatas Rp200 jutaan yang dibagikan kepada 27 LMDH. Bantuan berupa uang cash antara satu juta hingga paling tinggi Rp18 juta. Misalnya LMDH Sukorejo Makmur itu rutin menerima hasil dana bagi hasil belasan juta rupiah tiap tahunnya,’’ terang Akhmad.Q awi

Tulungagung, Bhirawa Rencana pencairan dana desa yang nominalnya relatif besar sudah diantisipasi DPRD Tulungagung. Mereka kini sudah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan Perda pertama yang dibuat di Jatim bahkan di Indonesia.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro, Rabu (6/5) kemarin, mengungkapkan Raperda terkait pengelolaan keuangan desa di Indonesia baru Kab Tulungagung yang menelurkan dan membahasnya. ‘’Selama ini untuk pengelolaan keuangan desa, pemerintah daerah kabupaten selalu menggunakan Perbup (Peraturan Bupati) bukan Perda. Dan sekarang baru Tulungagung yang membuat Perda-nya,’’ ujarnya.

Menurut Wiwik, sejak terbitnya Permendagri Nomor 37 tahun 2007 sampai kemudian terbit Permendagri Nomor 113 tahun 2014 belum ada satu pun pemerintah daerah di Indonesia yang membuat Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Semua menggunakan Perbup untuk menindaklajuti Permendagri itu.

Wiwik Triasmoro yang politisi PDI Perjuangan ini memaparkan ada beberapa alasan, mengapa kemudian DPRD Tulungagung menginisiasi terbitnya Perda tentang Pengelolaan Desa, yang utama karena dana desa pada tahun ini oleh pemerintah diberikan dengan

jumlah yang relatif besar. ‘’Besaran dana yang besar itu harus dikelola dengan baik dan dipayungi hukum secara baik pula. Jangan sampai timbul penyelewengan atau bahkan tidak dilaksanakan,’’ tuturnya.

Selain itu, alumnus Universitas Jember ini, mengungkapkan banyak desa yang tidak melaksanakan Perbup terkiat pengelolaan keuangan desa. Hal ini terjadi dan dibiarkan terjadi dimungkinkan karena jumlah dana desa yang relatif kecil. ‘’Itu faktanya. Makanya mengapa kami sekarang membuat Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa,’’ katanya.

Wiwik Triasmoro menyebut pada tahun 2015 ini jika dirata-rata setiap desa di Tulungagung diperkirakan bakal mendapat kucuran dana sekitar Rp730 juta.

Dana itu dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp460 juta dan dari Dana Desa yang berasal dari APBN sebesar Rp270 juta. ‘’Itu belum dana lainnya yang berasal dari provinsi atau hasil bagi pajak, meski tidak semua desa mendapat dana dari provinsi,’’ terangnya.

Kemarin, Rabu (6/5), Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah memasuki tahap public hearing. Hadir dalam public hearing itu sejumlah perwakilan kepala desa dan BPD seTulungagung. Dan rencananya setelah tahap public hearing akan difinalisasi dan kemudian disahkan menjadi Perda.Q wed

Fraksi PAN Usulkan Perbup Berpakaian Secara Islami Bangkalan, Bhirawa Partai Amanat Nasional (PAN) Bangkalan melalui kadernya yang ada di pemerintahan baik yang di legislatif maupun di eksekutif, memerintahkan untuk segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) mengenai aturan berpakaian secara Islami di Kota Santri Bangkalan.

Hal ini tak terlepas untuk menjaga ikon Bangkalan sebagai Kota Santri, namun sepertinya hal itu sulit untuk

direalisasikan, karena hingga kini usulan yang disampaikan melalui Fraksi PAN DPRD setempat kepada Bupati yang notabene adalah kader PAN, belum menemui titik terang, ‘’Bupati sudah menjawab surat usulan mengenai Peraturan Berpakaian Islami, sejauh ini jawaban bupati sebatas akan dilaksanakan,’’ ungkap Ketua Fraksi PAN, Sudarmono, Rabu (6/5) kemarin.

Menurut Darmo—sapaan

akrab Ketua Fraksi PAN itu, sudah seharusnya berpakaian Islami diatur dalam pemerintahan sebelum budaya Islami terkikis oleh Budaya dari luar, Agama dan kepercayaan masyarakat dijamin dalam UUD 45 dan Pancasila, sehingga perlu dan wajib untuk menjaganya. ‘’Perbup nantinya sebagai Implementasi dari UUD 45 dan Pancasila, maka harus kita buat aturannya biar masyarakat merasa aman dalam beragama,’’ lanjut Dar-

mo Lebih lanjut diungkapkan, bupati sebagai kader yang diusung PAN pada Pemilu lalu harus mendukung kebijakan ini, karena jangan sampai berseberangan dengan Partai yang mendukungnya. ‘’Ini untuk kepentingan masyarakat, seharusnya bupati menindaklanjuti rencana itu,’’ lanjut Darmo di sela-sela rapat Komisi.

Disamping sudah amanat

UUD 45 dan Pancasila, Darmo menilai, usulan pembuatan Perbup mengenai aturan berpakaian yang Islami, merupakan anjuran agama untuk selalu menjaga aurat hal itu berlaku bagi semua masyarakat kota santri. ‘’Selama ini isunya hanya bagi kalangan siswa untuk berpakaian sopan, tapi fraksi PAN mengusulkan agar Perbup nantinya berlaku bagi semua masyarakat,’’ tandasnya.Q mb8

Trenggalek Raih Juara I Stan Terbaik Nasional Hari Senin (4/5) lalu, Bupati Trenggalek, Dr Ir H Mulyadi WR MMT menerima kedatangan rombongan dari Kantor Ketahanan Pangan Kab Trenggalek bersama Kepala Desa Wonoanti, Kec Gandusari dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Aneka Bahari Desa Prigi, Kec Watulimo.

Kedatangan rombongan ini untuk melaporkan kegiatan yang telah diikuti Kantor Ketahanan Pangan Kab Trenggalek dalam rangka Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Propinsi Jatim 2014 di Sidoarjo dan Pameran Pangan Nasional 2015 di Java Supermall Semarang.

wahyu/bhirawa

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab Trenggalek, Ir Nurhadi S MSi memberikan penghargaan Juara II Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi kepada Bupati Trenggalek, Dr Ir H Mulyadi WR MMT.

Menurut Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab Trenggalek, Ir Nurhadi S MSi, dalam rangka APN Tingkat Propinsi Jatim 2014, Kab Trenggalek memperoleh penghargaan Juara II Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi melalui KWT Aneka Bahari, dan Kepala Desa Wonoanti Mujiantoro mendapat penghargaan Pembina Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi

sebagai Juara III, sedangkan dalam Pameran Pangan Nasional 2015 di Semarang, Kantor Ketahanan Pangan Kab Trenggalek memperoleh penghargaan Sebagai Juara I Stan Terbaik.

Nurhadi menambahkan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreatifitas, partisipasi masyarakat untuk mengambil peran besar dalam

upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, serta memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah untuk memacu daerah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di daerah.

Keberhasilan yang diraih Kab Trenggalek sebagai Juara I Stan Terbaik dalam kegiatan pameran pangan nasional yang dilaksanakan tanggal 24 April hingga 27 April 2015 di Java Supermall Semarang diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana promosi produk – produk unggulan dalam pengembangan potensi Kab Trenggalek, ajang interaksi bisnis yang efektif supaya dikenal oleh masyarakat luas guna meningkatkan daya saing produk dari Kab Trenggalek.

Pada kesempatan ini Bupati Trenggalek, atas nama Pemkab

Trenggalek, memberi apresiasi setinggi – tingginya kepada Kantor Ketahanan Pangan Kab Trenggalek, Mujiantoro (Kades Wonoanti) dan KWT Aneka Bahari dan kepada semua pihak yang telah mengharumkan nama Kab Trenggalek dengan prestasi yang sangat luar biasa. Dengan keberhasilan ini diharapkan dapat memotivasi kegiatan lain yang ada di Trenggalek untuk dapat berprestasi serta menciptakan kegiatan – kegiatan yang inovatif baik di bidang pangan maupun bidang yang lain ‘’Dengan keberhasilan ini tentunya Pemkab Trenggalek tak tinggal diam untuk terus memotivasi dan memberi bantuan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada,’’ kata Bupati Trenggalek.Q wek

EKONOMI BISNIS

8 Kurs Jual

Beli

USD

13,105.00

12,975.00

SGD

9,858.57

9,753.44

EUR

14,665.81

14,519.03

JPY

10,923.56

10,814.30

GBP

19,897.32

19,693.46

PG di Jatim Harus Ber-SNI Icumsa Pemprov, Bhirawa Saat ini seluruh pabrik gula (PG) di Jawa Timur siap memenuhi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Standar SNI mengacu pada Icumsa ( International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis) dimana lembaga itu dibentuk untuk menyusun metode analisis kualitas gula dengan anggota lebih dari 30 negara.

Sumber : Bank Indonesia ( 6 MEI 2015 )

RAGAM EKBIS

Ciputra Kenalkan Seni Sejak Usia Dini Surabaya, Bhirawa Kreativitas dan seni harus diasah sejak usia dini, agar para siswa bisa mengembangkan bakatnya. Itulah mengapa Sekolah Ciputra menggelar Ianugural Art Exibition bagi para siswa.

Kahumas Cornelia mengatakan, kegiatan Ianugural Art Exibition pertama di gelar di sekolah Ciputra yang diikuti oleh 200 mater piece usia 3 tahun sampai 17 tahun. Kemudian dari sekian master piece yang ada akan diambil 50 anak yang nantinya akan dipamerkan di Ciputra World Surabaya ( Ciwo).

Tujuan dari gelar ini sendiri memang untuk memberikan ajang dan kesempatan pasa siswa yang punya bakat awni mwlukis untul menyalurkan nya dibawah bimbingan visual art di kelas Lindon Thompson. “ Jadi dengan adanya ajang ini maka bakat bisa disalurkan,” kata Cornelia, Rabu (6/5).

Ia menambahkankegiatan ini akan dilakukan secara rutin setiap tahum dengan harapan akan menambah rasa percaya diri bagi semua siswa. Jiwa seni adalah jiwa yang tenang dan membawa sikap dengan tindakan lebih arif, tidak grusa grusu dan yang paling penting, mereka akan punya jiwa seni biasanya sangat peka sikap sosialnya sehingga membentuk manusia sosial menjauhkan sikap ego sentris.

Beberapa orang siswa yang ikut gelar tersebut menyatakan sangat senang karena mreeka bisa menyalurkan bakatnya sehingga punya harapn bisa menjadi seniman besar bidang lukis.

Lindon Thompson juga mengakui bahwa di sekolah Ciputta ini banyak anak anak yang punya bakat seni,,” Sangat disayangkan kalau tidak disalurkan, saya yakin kalau mereka di asah dan diasuh akan menjadi seniman besar,” paparnya penuh optimis.Q ma

Eksistensi Wanita Lewat Internet Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk turut memajukan eksistensi perempuan Indonesia melalui pemanfaatan Internet dengan aplikasi Sisternet, aplikasi ini mengusung berbagai fitur yang memfasilitasi kebutuhan utama perempuan, di antaranya berbagi tips kesehatan, karir, info gaya hidup, keluarga, belanja, kecantikan dan lainnya.

“Riset menemukan, perempuan lebih tertinggal dalam hal penggunaan layanan canggih daripada pria, mereka relatif kurang informasi, dan pengetahuan dalam mengoptimalkan penggunaan Internet termasuk mobile internet untuk mendukung kehidupan sehari-harinya,” ungkap Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi, Rabu (6/5) kemarin.

Menurut Desy, SISTERNET merupakan wujud komitmen dan kepedulian XL untuk mengajak para perempuan Indonesia lebih maju lagi melalui pemanfaatan Internet dan merupakan suatu gerakan sosial bersama guna membantu dan memberikan inspirasi perempuan Indonesia untuk meraih manfaat secara maksimal dari keberadaan internet guna meningkatkan kualitas hidup secara individu dan keluarga.

Sementara diluncurkannya SISTERNET tak sekedar pertimbangan bisnis, baginya, program ini berlatar belakang keinginan XL untuk turut mendorong program pemerintah menyiapkan masyarakat sambut era digital, berikut pemerataan manfaat internet.

“Untuk tingkat penggunaan internet di kalangan wanita di Indonesia saat ini lebih rendah 30 persen-40 persen dibanding negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

Sedangkan untuk program ini, pihaknya menjalin kemitraan dengan media, komunitas maupun platform online untuk menjangkau kaum perempuan, sekaligus menyelenggarakan Roadshow di 3 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya.

“Selain itu juga untuk bisa tatap muka secara langsung sekaligus edukasi penggunaan internet hingga aplikasi internet seperti e-commerce dan lainnya,” pungkasnya. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG3566RU, a/ n. Karto Benu, Ds. Tegalrejo, Rejotangan-T.Agung No.856/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2007, Merah, AG6536ST a/ n. Sustiyah, Ds. Gamping, Campurdarat-T.Agung No.857/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Suzuki, th. 1997, Hitam, AG5182RB, a/ n. Sutiyah, Ds. Ngubalan, Kalidawir-T.Agung No.858/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2014, Putih Merah, AG6084RAO, a/n. Eko Setyo Budi, Ds. Bendungan, Gondang-T.Agung No.859/IMB/BI-II/2015

Kamis Legi 7 MEI 2015

suprayitno/bhirawa

Tim Penilai WTN yang dipimpin Rusli Rahim diterima Bupati Fadeli di Guest House Lamongan.

Realisasi Penanaman Modal di Lamongan Capai Rp 3 T Lamongan Bhirawa Lamongan semakin dilirik sebagai daerah alternatif baru jujugan investasi. Terbukti realisasi penanaman modal di Kota Soto ini melambung hingga Rp 3.644.347.257.850 di sepanjang tahun 2014.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPMP) Marsono WS melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo. Dijelaskan olehnya, perkembangan penanaman modal serta penyerapan tenaga kerja selama tiga tahun ini menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Pada tahun 2012, ungkap dia, realisasi penanaman modal di Lamongan mencapai sebesar Rp. 3.629.115.637.900 dengan penyerapan te-

naga kerja sebanyak 9.317 orang. Kemudian pada tahun 2013, realisasi penanaman modal sebesar Rp. 973.400.407.004 dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sebanyak 8.945 orang.

“Sedangkan di tahun 2014, terjadi pertumbuhan cukup signifikan. Realisasi penanaman modal selama tahun lalu mencapai sebesar Rp. 3.644.347.257.850 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18.362 orang, “ kata dia.

Dukungan pemerintah daerah melalui APBD untuk urusan penanaman modal juga terus meningkat. Sehingga SKPD terkait semakin leluasa melakukan inovasi program pelayanan kepada masyarakat.

Disebutkan olehnya, pada tahun 2011 dukungan APBD

untuk urusan penanaman modal sebesar 0,035 persen atau sebesar Rp. 434.206.500, dan pada tahun 2012 sebesar 0,09 persen atau sebesar Rp. 1.238.926.500.

Kemudian pada tahun 2013 komitmen pemerintah daerah untuk urusan penanaman modal naik menjadi sebesar 0,11 persen atau sebesar Rp. 1.806.363.000, dan pada tahun 2014 sebesar 0,12 persen atau sebesar Rp. 2.384.920.700.

Untuk meningkatkan pelayanan, BPMP juga telah meluncurkan inovasi baru terkait pelayanan perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mobile. Berbagai regulasi juga disiapkan untuk mempermudah investor menanamkan modalnya di Lamongan.Q yit

Persyaratan mutu warna larutan GKP1 ialah 81-180 IU. Sementara untuk GKP2 ialah 201-300 IU. Semakin rendah angka Icumsa menandakan warna gula yang putih bersih dan tak mengandung banyak tetes gula yang tersisa.

“Kita sudah sambut baik SNI tersebut. PG di Jawa Timur yang sudah mencapai GKP1, yaitu PG Sembrono yang merupakan milik dari PTPN XI. Sedangkan PG lainnya masih GKP2, “ kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Samsul Arifien MM, Rabu (6/5).

Dikatakannya, saat ini masih ada empat pabrik gula seperti PG Olean Situbondo, PG Wringin Anom Situbondo, PG Padjarakan Pasuruan, dan PG Wonolangan Probolinggo yang masih belum melakukan proses sertifikasi SNI tersebut berada di Jawa Timur.

“Empat pabrik itu sampai detik ini belum punya SNI, tapi sudah siap SNI bulan Juni. Meskipun belum ber SNI, tapi mereka memiliki ISO 9001:2008 dan kini sedang dalam tahap perbaikan,” katanya.

Ditegaskannya, kalau Dinas Perkebunan Jawa Timur di bawah kordinasi Kementerian Pertanian berupaya melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap 31 pabrik gula di wilayahnya. “Kami lebih banyak mengimbau untuk

harus segera siap. Terutama dalam memenuhi standar warna larutan gula (Icumsa) sesuai persyaratan mutu GKP 1 (gula premium) dan GKP 2,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Jawa Timur produksi gula provinsi itu mencapai 1.260.000 ton per tahun dari luas area perkebunan tebu 220.000 hektar. Dari angka tersebut kebutuhan konsumsi gula masyarakat Jawa Timur sebesar 400.000 ton. “Jatim surplus, kontribusi ke nasional sebesar 49 persen.

Sisanya untuk industri Indonesia Timur,” katanya.

Sebelumnya penerapan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNI) ini sebagai upaya untuk mengatasi masa menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dari 63 pabrik gula di Indonesia, 31 pabrik sudah mendapatkan SPPTSNI atau mendapatkan tanda SNI pada kemasannya.

Adapun 28 pabrik tengah dalam proses pengurusan SPPT-SNI dan empat pabrik gula belum melakukan proses sertifikasi SNI. Penerapan SNI tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/2013 tentang pemberlakuan SNI gula kristal putih secara wajib pada 21 Juni 2015 mendatang. Q rac

rac/bhirawa

Pabrik tebu di Jatim siap untuk memenui SNI yang mengacu pada Icumsa.

TTL Naik, Pengusaha Mal Revisi Tarif AMKRI Optimistis Pertumbuhan Ekspor Tercapai di Tengah Fluktuasi Nilai Mata Uang Surabaya, Bhirawa Sejumlah pengusaha mal di Surabaya siap merevisi tarif sewa gerai pada bulan Mei 2015 akibat kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk sektor bisnis yang diberlakukan pemerintah melalui PT PLN (Persero) pada bulan ini.

“Pada kebijakan itu, golongan yang mengalami kenaikan tarif meliputi bisnis besar B3 di atas 200.000 VA, industri besar I3 di atas 200.000 kVA dan pemerintah P2 di atas 200 kVA ditetapkan Rp1.135,93 atau naik dibandingkan Maret Rp1.105,47 per KWH,” kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Riza Wibowo di Surabaya, Rabu (6/5).

Bahkan, ungkap dia, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk kalangan industri juga berlaku untuk mal dan rumah mewah. Selain itu, kenaikan service charge pada semester awal tahun 2015 ikut dipengaruhi oleh faktor upah minimum kabupaten/kota (UMK). “Ke-

naikan service charge yang disebabkan faktor UMK saja bisa sekitar 20 persen. Belum termasuk TTL yang awal tahun sudah naik,” ujarnya.

Lalu, jelas dia, sekarang pemerintah kembali menaikkan TTL sehingga service charge bisa meningkat 15 persen. Namun, angka tersebut masih akan dipertimbangkannya bersama seluruh APPBI. “Sebelumnya, pada tahun 2014 para pengelola mal di Jatim sudah menaikkan ‘service charge’ sebanyak tiga kali, akibat adanya kenaikan TTL,” ucap nya.

Saat itu, tambah dia, kenaikannya mencapai 30 persen. Akan tetapi pengelola hanya menaikkan 20-25 persen. Bahkan, termasuk awal tahun 2015 ini yang naik 20 persen. “Sementara, jumlah mal di Surabaya banyak.

Jadi kami juga harus melihat mal tetangga jangan sampai kenaikannya terlalu menyolok sehingga ada kesepakatan bersama untuk naik 20 persen,” ujarnya.Q ma, ant

Surabaya, Bhirawa Produk mebel dan kerajinan rotan Jatim saat ini terus mencoba untuk melakukan ekspansi ke pasar-pasar potensial di Asia Pasific dan Eropa. Dari dua benua tersebut, diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor mebel dan kerajinan rotan dengan jalan mendekati negara-negara yang sama sekali belum terjamah dengan industri mebel asal Jatim.

Bahkan industri mebel dan rotan Jatim telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Sucofindo sebagai syarat untuk bersaing dengan negara tetangga.

Nur Cahyudi, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (AMKRI) Jatim mengharapkan industri mebel dan rotan dapat bangkit dari tahun sebelumnya. Jika di tahun 2014, AMKRI menargetkan pertumbuhan sebesar 8% dan sudah tercapai, kini target tersebut kami tingkatkan di tahun 2015 menjadi 10%.

“Kenaikan target ekspor memang sudah terjadi sejak tahun 2011, dimana pemerintah mengeluarkan larangan untuk melakukan ekspor bahan baku. Dan di tahun 2014, ekspor industri rotan sudah bisa mencapai target 8% dengan perjuangan para anggota untuk memasarkan produk-produk asli Jatim ini. Tahun ini kami mengharapkan target 10% bisa tercapai, kalau pun tidak tercapai minimal ada peningkatan dari tahun kemarin,” terangnya di Surabaya Rabu (6/5) kemarin.

Dengan adanya larangan ekspor bahan baku, efeknya cukup besar bagi industri rotan di Jatim. Sebelum aturan tersebut disahkan, industri rotan untuk hidup sangat berat. Pasar rotan baik tingkat domestik belum terlalu berminat sedangkan pasar luar negeri belum bergairah. “ Tidak bergairahnya pasar karena banyak bahan mentah yang di ekspor, selain itu banyaknya petani rotan yang beralih menjadi petani sawit. Terutama

untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi,” ujarnya.

Lanjut Cahyudi, menyayangkan bahwa ekspor kita masih kalah dengan Vietnam.

Penyebab bahan baku yang susah merupakan kendala, selain itu suku bunga, dan krisis keuangan global juga menjadi halangan untuk mencapai target 10 % di tahun 2015.Sedangkan kendala utama yang masih terjadi yakni terkait regulasi. Terutama untuk mendatangkan produk impor yang masih mengalami kendala, karena industri rotan juga memerlukan produk lainnya yang tidak ada di negara Indonesia.

“Filosofi yang di miliki orang Vietnam adalah, impor apa pun apabila mampu menciptakan tenaga kerja dan nilai tambah akan dipermudah. Sedangkan di negara kita masih sulit sekali. Mudah-mudahan dengan kita memiliki presiden (Joko Widodo) yang berlatar belakang pengusaha meubel, industri furnitur bisa lebih maju,” tutupnya. Q wil

TPK Hotel Naik Dikarenakan Banyaknya Event Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim merilis Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jawa Timur pada bulan Maret 2015 mencapai 53,09 persen atau naik 4,19 poin dibanding TPK bulan Februari 2015 yang mencapai 48,90 persen.

Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, kenaikan TPK hotel berbintang di Jawa Timur dikarenakan adanya banyaknya event yang diselenggarakan di beberapa kabupaten/kota. “Salah satunya di Surabaya,” katanya, Rabu (6/5).

Menurutnya, kondisi tersebut menarik ketika saat ini kebijakan pembatasan kegiatan untuk memakai ruangan di hotel berjalan meskipun telah ada sedikit kelonggaran yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran (PAN).

“Memang ada sedikit kelonggaran dari Kemen PAN. SKPD pemerintah diperbolehkan melaksanakan kegiatan menggunakan ruangan di hotel swasta lainnya, jika memang di hotel milik peme-

rintah sudah penuh. Namun, kalau rapat internal skala kecil, masih diharap untuk memakai fasilitas yang ada di kantornya masing-masing.

Selain itu, rapat internal dilakukan di hotel malah tidak efektif,” paparnya.

Dari data tersebut, selama tahun 2013 hingga 2014 pada bulan yang sama yaitu Maret, diketahui juga ada kenaikan TPK. Begitu pada bulan Februari 2013 ke Februari 2014 juga terdapat kenaikan yang sama. Namun, April 2103 dan April 2014 terdapat penurunan TPK. Sedangkan klasifikasi bintang, TPK hotel bintang 2 pada bulan Maret 2015 mencapai 62,63 persen dan merupakan TPK tertinggi dibanding TPK hotel berbintang lainnya. Se-

rac/bhirawa

Banyaknya event di Bulan Maret membut TPK hotel mengalami kenaikan hingga 53,09 persen atau nai 4,19 poin. lanjutnya TPK bintang 4 sebesar 59,17 persen, diikuti hotel bintang 5 sebesar 59,14 persen, bintang 3 sebesar 47,41 persen, dan hotel bintang 1 sebesar 21,35 persen.

Untuk rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing pada hotel berbintang bulan Maret 2015 mencapai 3,60 hari, naik sebesar 1,31 poin

dibanding dengan bulan Februari 2015 yang sebesar 2,29 hari.

RLMT Indonesia pada bulan Maret 2015 mencapai 1,98 hari, mengalami kenaikan 0,03 poin dibanding bulan Februari 2015 sebesar 1,95 hari. Secara keseluruhan RLMT pada bulan Maret 2015 sebesar 2,10 hari naik 0,13 poin jika dibanding-

kan dengan bulan Februari 2015 yang mencapai 1,97 hari.

Sementara, Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi melalui Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pariwisata Disbudpar Jatim, Drs Handoyo MSi menyatakan,perkembangan perhotelan di Jawa Timur cukup bagus.

Apalagi keberadaan hotel jaringan internasional sangat membantu industri pariwisata di Jawa Timur.

Sebab, hotel tersebut tidak hanya menjual kamar saja tapi juga menawarkan destinasi wisata bahkan wisatawan asing sangat mantap dan yakin dengan penawaran yang diberikan oleh hotel yang punya jaringan internasional).

Perkembangan perhotelan yang cukup bagus tersebu, diantaranya bisa diketahui adanya kenaikan jumlah hotel berbintang di Jawa Timur dari tahun ke tahun. Seperti tahun 2013 sebanyak 90 hotel dan 2014 sebanyak 102 hotel. Q rac

Kamis Legi 7 MEI 2015

KILAS AREMANIA

Seleksi Calon Dirut BPR Tugu Artha Lamban Malang, Bhirawa Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha, hingga saat ini masih dipimpin oleh Plt, yakni mantan Direktur sebelumnya Tomi Sapriyanto. Penyebabnya, proses seleksi calon direksi hingga saat belum tuntas.

Sekarang berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang.

Sekretaris Kota Malang, Cipto Wiyono kepada Bhirawa Rabu (6/5) kemarin menjelaskan pihaknya telah mengajukan tujuh orang pelamar calon direksi BPR Tugu Artha kepada OJK. “Kita telah mengajukan ke OJK, karena ini kaitanya dengan kemampuan personel, terkait dengan perbankan. Makanya siapa calon yang akan lolos nanti sangat tergantung OJK,” tutur Cipto Wiyono.

Sesuai dengan aturan, jika seleksi Direksi BPR itu, harus melalui daa tahapan, tahapan internal dari Pemkot Malang dan tahapan eksternal, dari Bank Indonesia (BI) dan OJK. “Sekarang ada dua lembaga yang ikut menentukan siapa yang layak. Kalau dulu hanya BI saja, sekarang OJK juga ikut menentukan. Itu sesuai dengan peraturan OJK nomor 20 tahun 2014, jadi setiap calon direksi BPR harus lulus uji kepatutan dari OJK,”tukas Cipto Wiyono.

Pihaknya menambahkan, surat pengajuan untuk uji kelayakan bagi tujuh orang pelamar direksi BPR Tugu Artha, telah diajukan Pemkot Malang pada tanggal 17 April yang lalu. Hanya saja sejauh ini masih belum selesai. Bahkan pihak OJK telah meminta perlengkapan persyaratan, pada tujuh pelamar tersebut.

“Kita sampaikan kepada para calon direksi untuk melengkapinya, dalam minggu ini sudah harus tuntas,”tambahnya.

Proses seleksi yang dilakukan oleh OJK ini, sangat penting karena dari situlah nantinya akan diketahui, bahwa yang bersangkutan layak atau tidak memimpin BPR milik Pemkot Malang tersebut. Jika dalam seleksi yang dilakukan oleh OJK dan BI ternyata ketujuhnya dinyatakan lolos, maka Pemkot Malang akan melakukan penjaringan lagi, untuk disampaikan ke Walikota. mut

Dispendukcapil Validasi Data DP4 Pilkada Kota Batu, bhirawa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu mulai melakukan validasi data kependudukan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Batu tahun 2017 mendatang. Meskipun pelaksanaan pilwali di Kota Batu masih akan berlangsung pada Pebruari 2017, Dispendukcapil harus selalu mengupdate data kependudukan tersebut.

Menurut Kepala Dispendukcapil Kota Batu, Maulidiono, pelaksanaan validasi data penduduk harus disiapkan mulai tahun ini untuk memudahkan menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih dalam Pemilu (DP4).

“Karena Pilkada dilaksanakan serentak, maka DP4 itu akan kita serahkan ke pusat, dalam hal ini Kemendagri. Baru kemudian diserahkan kepada KPU sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih,” terang Maulidiono.

Data yang diterima Kemendagri akan divalidasi lagi dengan data KTP elekronik untuk kemudian disebut DP4. Setelah itu baru akan diserahkan kepada KPU Kota Batu.

Dikatakan, setiap tahun Dispendukcapil selalu mengupdate data kependudukan tersebut karena datanya memang bersifat dinamis.

“Jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh migrasi keluar dan masuk, lahir dan meninggal. Sedangkan untuk DP4 nanti disusun berdasarkan usia, yaitu 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah.

Untuk deteksi berdasarkan usia sifatnya otomatis karena databasenya KTP elektronik,” tuturnya. Selain itu, penyusunan DP4 juga memperhatikan keanggotaan TNI/Polri. Dimana TNI/Polri yang aktif akan di-delete, sementara yang sudah purna tugas akan dimasukkan. sup

Agustus 2015, Kabupaten Malang Bebas Pasung Kab Malang, Bhirawa Masyarakat Kabupaten Malang yang dipasung karena menderita kelainan jiwa tidak akan terjadi lagi. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat akan memberikan pengobatan gratis kepada penderita, dengan biaya melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Dalam pengobatan nanti, penderita akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sumber Porong Lawang, Kabupaten Malang dan Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Malang dr Abdurachman MKes, Rabu (6/5), kepada wartawan.

Menurut Abdurachman, di wilayah Kabupaten Malang masih banyak penderita kelainan jiwa yang saat ini dalam kondisi mengenaskan, karena bertahuntahun dipasung oleh keluarganya. Penderita kelainan jiwa masih dianggap berbahaya jika dibiarkan, dan keluarga penderita beranggapan biaya pengobatannya mahal.

Sehingga, kata Abdurachman, jika ada masyarakat yang mengalami penyakit kelainan jiwa, maka keluarganya segera melaporkan kepada petugas kesehatan yang ada di desa seperti perawat dan bidan desa atau melaporkan langsung ke puskesmas, agar nantinya pihak puskesmas memberikan rujukan ke RSJ. “Dengan dirawat di rumah sakit, tentunya akan bisa disembuhkan, dari pada dipasung yang menyebabkan penyakitnya tidak akan bisa sembuh,” ungkapnya. cyn

MALANG RAYA

9

Kemendagri Ingatkan Kewenangan Kades Sosialisasikan Dana Desa bagi Kades se-Kabupaten Malang Kab Malang, Bhirawa Menjelang pencairan anggaran Dana Desa, Kemenkeu bersama Kemendagri melakukan sosialisasi kepada 378 Kades, 33 Camat dan SKPD terkait Kabupaten Malang di Griya Putri Utari Dau, Rabu (6/5) kemarin.

Dalam sosialisasi tersebut, pihak kementerian menjelaskan secara teknis Permendagri nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, serta PP nomor 43 tahun 2015 tentang desa.

Sementara itu anggota Komisi XI DPRRI Andreas Edy Susetyo mengingatkan agar penggunaan alokasi dana desa harus tepat sasaran. Jangan sampai kepala desa (Kades) terjerat hukum, akibat pengelolaan tidak sesuai.

“Sesuaikan pedoman, jangan sampai LP Lowokwaru penuh dengan Kades,” kata Andreas mengingatkan. Politisi PDIP itu menyebut, dalam peraturan desa disebutkan, pemerintah harus melakukan alokasi dana desa.

Akan tetapi, besarannya disesuaikan ketersediaan dan kemampuan APBN. Dana desa bersumber dari tiga sektor, yakni pemerintah pusat, provinsi dan APBD kabupaten. Jika penyalurannya kurang tepat, juga disiapkan sanksi bagi desa bersangkutan, begitu juga sebaliknya.

“BPKP juga membuat model pembukuan sederhana peng-

supriyanto/bhirawa

Kepala desa se Kabupaten Malang mendapat sosialisasi dana desa dari DPR RI, Kemenkeu dan Kemendagri. gunaan dana desa, pertengahan bulan ini akan diujicobakan,” ungkapnya. Ditambahkan, implementasi dana desa, sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta membangun ekonomi daerah pinggiran.

Terancam Tak Dapat Dana Ada 3 desa di kabupaten Malang terancam tidak mendapat anggaran Dana Desa. Hal

ini karena 1 desa dianggap double atau ganda oleh Kemendagri yaitu Desa Tamansari dianggap sama dengan desa Taman Asri. Kedua desa berada di kecamatan Ampelgading.

Merujuk pada Permendagri 39 tahun 2015 tentang kode wilayah administrasi pemerintahan desa menjelaskan kabupaten Malang disebutkan hanya 377 desa. padahal jumlah desa di kabupaten Malang

jumlahnya 378 desa.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Malang Subur Hutagalung kepada Bhirawa, Rabu kemarin (6/5) menjelaskan selain desa Taman Asri yang tidak masuk, ada 2 desa lainnya yang tertukar statusnya. Yaitu desa Tamanharjo dan desa Toyomarto disebut berstatus kelurahan.

Sementara kelurahan Pagentan dan Losari malah disebut

berstatus desa.

“Setelah kita teliti ternyata ada 2 desa tertukar statusnya menjadi kelurahan. Sedangkan 2 kelurahan malah diberi status desa. Keempatnya di wilayah kecamatan Singosari,” terang Subur.

Dikatakan, begitu mengetahui ada 3 desa yang tidak masuk, Bupati Malang langsung berkirim surat ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri pada 8 April lalu.

“Bupati Malang minta agar ada revisi terkait Permendagri tersebut karena masih ada 3 desa di kabupaten Malang yang tidak masuk. Kalau tetap dicairkan tanpa mengubah hal itu, maka dikhawatirkan menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” tegas Subur.

Lebih lanjut dikatakan, Permendagri 39 tahun 2015 merupakan perubahan atas permendagri 66 tahun 2011. Dalam Perbup Malang nomor 46 tahun 2009, jumlahnya 378 desa. Pemekaran desa terakhir di kabupaten Malang dilakukan tahun 2006 lalu.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Malang Abdullah mengatakan, pihaknya bersama pemkab Malang akan kembali ke Jakarta untuk meluruskan hal tersebut. Sehingga anggaran Dana Desa yang dijatah Rp 105 milyar tersebut tidak digunakan hanya untuk 377 desa, tetapi menjadi 378 desa sesuai jumlah desa di kabupaten Malang. sup

BPKAD Target Kembalikan Tambahan Penyertaan Modal Aset Pemkot Batu Rp 100 M PT BWR Terancam Dicoret Batu, Bhirawa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Batu terus berupaya mengembalikan aset milik pemkot yang kini masih berada di tangan orang lain/ instansi lain.

Rabu (6/5), BPKAD melakukan pertemuan dengan penghuni 4 rumah dinas (rumdin) yang berada di Jl.Bromo. Di tahun ini ditargetkan asset daerah senilai Rp 100 miliar akan kembali ke Pemkot Batu.

Kasubid Pengadaan dan Distribusi BPKAD, Edi Setiawan, menyatakan target sebesar itu berasal dari beberapa asset daerah yang berada di 3 titik. Yaitu, asset di Jl.Gajahmada yang saat ini

berupa rumah toko (ruko), di Desa Pesanggrahan berupa pertokoan, dan di Jl.Bromo berupa 4 unit rumah dinas.

“Sebelumnya asset-aset ini merupakan milik Kabupaten Malang. Namun setelah Batu berdiri sendiri sebagai sebuah kota, asset tersebut belum dikembalikan ke Pemerintah Kota Batu,”ujar Edi, Rabu (6/5).

Dan khusus aset rumdin di Jl.Bromo, kemarin BPKAD melakukan kordinasi dengan penghuni dari rumah dinas itu saat ini. Diketahui, pada masa Batu menjadi bagian wilayah Kabupaten Malang, rumdin tersebut diperuntukkan bagi para pejabat Kecamatan Batu saat itu.

nas/bhirawa

Petugas BPKAD Pemkot Batu saat melakukan pertemuan dengan penghuni rumah dinas Jl.Bromo di Kantor Balaikota, kemarin (6/5).

Namun hingga saat ini para pejabat di Kecamatan Batu itu masih menempati rumdin tersebut, bahkan yang bersangkutan kini telah pension. “Kita menempati rumah dinas tersebut sudah sekitar 35 tahun.

Namun kami telah siap membantu BPKAD yang akan membalik namakan sertifikat dari rumdin tersebut dari milik Kabupaten Malang menjadi milik Kota Batu,”ujar Ratno, salah satu penghuni rumdin.

Hal yang sama juga disampaikan Edi Setiawan. Dan BPKAD juga siap membantu penghuni rumdin saat ini hingga yang bersangkutan memperoleh tempat tinggal baru.

Dan selama itu pula BPKAD dan penghuni rumdin akan memenuhi kelengkapan untuk proses balik nama atau pengembalian asset tersebut ke Pemkot Batu.

“Namun kita juga memberikan toleransi bagi pengguna aset untuk tetap menempati rumdin tersebut selama masih dibutuhkan. Apalagi, pemerintah kota Batu juga membutuhkan bantuan mereka untuk peralihan akta dan sertifikat tanah,” jelas Edi. Intinya, kata Edi, warga sepakat dan mengakui jika tanah dan rumdin tersebut merupakan aset Pemkot Batu. Mereka juga siap menyodorkan berkas-berkasnya. nas

Kota Batu, Bhirawa Mandeknya aktifitas PT Batu Wisata Resources (BWR) membuat Walikota Batu dan DPRD setempat melakukan langkah penyelamatan dengan menambah penyertaan modal sebesar Rp 2 miliar dari APBD 2015.

Namun tambahan penyertaan modal tersebut terancam dicoret karena hingga memasuki bulan Mei, sejumlah persyaratan yang disepakati dalam pencairan tambahan modal tersebut tak juga dipenuhi.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Batu, Didik Mahmud, pencoretan tambahan modal PT BWR bisa dilakukan saat Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK), jika dirasa anggaran tersebut tak segera dicairkan.

“Lebih baik dialihkan untuk kepentingan lain. Dari pada menunggu PT BWR memenuhi persyaratan yang telah disepakati dengan dewan. Sebab hingga saat ini tanda-tanda akan dilakukan RUPS juga belum terlihat,” tegasnya, kepada Bhirawa Ditambahkan, saat pengajuan penambahan modal PT BWR, DPRD memberikan 5 rekomendasi sebelum mencairkan anggaran tersebut.

Di antaranya, yaitu melakukan RUPS, menyetor nama pengurus baru, direksi lama tidak dipakai lagi dan rencana kerja PT BWR ke

depan.

“Pencairan tambahan modal itu harus disertai dengan dipenuhinya rekomendasi DPRD. Jika dipaksakan, dikhawatirkan terjadi polemik panjang dan penggunaan anggaran tak sesuai sasaran,” jelas Ketua DPD Golkar Kota Batu itu.

PT BWR, tambah dia, merupakan BUMD milik Pemkot Batu yang dikategorikan gagal.

Pasalnya, PT BWR yang sempat berkembang pesat di tahun pertama beroperasi akhirnya harus kollaps.

Operasional PT BWR mandeg karena kehabisan modal.

Sebagaimana diketahui PT BWR didirikan tahun 2010 dengan modal Rp 3 milyar. Namun dalam perjalanannya Direktur PT BWR kesandung masalah dan saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor Surabaya.

Kasus ini pertama kali mencuat setelah PT BWR berhenti beroperasi akhir tahun 2011 lalu.

Direktur PT BWR berkalikali minta tambahan modal ke DPRD karena modal yang disetor Pemkot Batu masih belum sesuai dengan UU Perseroan Terbatas. Namun permintaan itu ditolak karena Direktur PT BWR tidak mau diminta pertanggungjawaban terkait penggunaan modal pertama yang disetor sup Pemkot Batu.

Dindik Jatim Sidak UN Kesetaraan Paket B di Lapas Lowokwaru Kepala Bidang (Kabid) Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dindik Pemprov Jatim) Nasor, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Kesetaraan Paket B tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang, pada Selasa (5/5) siang kemarin.

Dalam sidak di Lapas tersebut, ditemukan ada empat orang peserta, dari 12 orang peserta UN tidak mengikuti ujian. Menurut Nasor, keempat orang yang tidak mengikuti UN, karena sudah keluar dari Lapas atau masa penahanannya sudah habis.

“Sehingga mereka enggan untuk mengikuti UN Kesetaraan di Lapas,” terangnya.

Ia menjelaskan, UN Kesetaraan Paket B tingkat SMP untuk penghuni Lapas memang diwajibkan untuk ikut ujian agar setelah bebas dari masa penahanannya dia bisa melanjutkan sekolah di tingkat SMA. Selain itu, nantinya para mantan warga binaan tidak hanya bisa melanjutkan ke jenjang SMA, nantinya juga

bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tentunya syaratnya harus lulus SMA. Ditegaskan Nasor, pembelajaran bagi para warga binaan Lapas Lowokwaru ini menggunakan metode Androgogi, yang dikhususkan untuk bimbingan orang dewasa. Karena tidak sedikit warga binaan di Lapas itu, ketika mereka masuk Lapas pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar (SD) maupun SMP Sehingga pihak Lapas bekerjasama dengan Dindik setempat membuka kelas untuk melakukan pembelajaran bagi para nara pidana (napi).

“Meski mereka seorang napi, tapi mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan seperti yang lainnya. Sehingga Dindik Pem-

prov Jatim dan Lapas melakukan kerjasama, agar napi yang ingin melanjutkan sekolah bisa belajar di dalam Lapas,” tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Nasor menambahkan, sistem pembelajaran bagi napi yang melanjutkan sekolah di dalam Lapas dilakukan pada siang hari. Sedangkan pengajarnya selain dari petugas Lapas sendiri, juga dari warga binaan yang mempunyai komptensi dalam mengajar. Karena warga binaan di Lapas banyak yang pendidikannya berlatar belakang pendidik, seperti ada yang berasal dari guru dan dosen. Sehingga mereka diminta untuk mengamalkan ilmunya kepada mereka yang mau belajar.

Di tempat yang sama, Kepala Dindik Kota Malang Zubaidah mengatakan, rintisan sekolah kesetaraan dengan program Paket B di Lapas Lowokwaru Malang ini, kita rintis pada tahun 2004 silam.

Sehingga sekolah dengan program tersebut, sudah banyak napi yang lulus SMP maupun

cyn/bhirawa

Kabid Non Formal dan Informal Dindik Pemrov Jatim Nasor (kanan) saat sidak di peserta UN Kesetaraan Paket B tingkat SMP di ruang Sasana Belajar Tunas Harapan Lapas Kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang SMA. Begitupun juga di Lapas Wanita Sukun Kota Malang, dari tahun ke tahun juga ada napi yang mengikuti ujian kesetaraan.

“Namun, untuk tahun ini tidak ada napi yang mengikuti ujian kesetaraan tingkat SMP maupun SMA,” jelasnya.

Disebutkan, ujian Kesetaraan Paket B tingkat SMP yang terdaftar dalam mengikuti UN

tahun ini sebanyak 300 orang yang tersebar di wilayah Kota Malang. Sedangkan dari ratusan orang yang peserta ujian kesetaraan tersebar diberbagai SMP Negeri dan swasta, dan rata-rata yang mengikuti ujian kesetaraan lulus 100 persen.

Selain itu dirinya optimis jika peserta UN SMP di Kota Malang tahun ini lulus 100 persen. mut.cyn

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Tim Sembilan Minta Kemenpora Bentuk One Stop Service Jakarta, Bhirawa Tim Sembilan meminta Kemenpora melalui BOPI untuk mengupayakan pembentukan "one stop service" (pelayanan satu atap) bersama-sama dengan Badan Intelkam Mabes Polri, Ditjen Imigrasi serta Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja.

"Pelayanan satu atap ini untuk menyesuaikan diri dengan komitmen pemerintah yang saat ini juga sedang 'concern' dengan pelayanan satu atap di berbagai daerah," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto dalam konferensi pers dengan anggota Tim Sembilan di kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pelayanan satu atap ini untuk memperpendek dan menyederhanakan proses perizinan yang terkait dengan kegiatan keolahragaan.

"Khususnya yang menyangkut keberadaan personal atau lembaga asing," kata Gatot.

Sementara itu, Sekretaris Menpora (Sesmenpora) Alfitra Salam mengatakan bahwa kerja Tim Sembilan yang telah bekerja sekitar empat bulan dinyatakan selesai pada hari ini.

"Mereka sudah bekerja keras, sudah banyak memberikan kontribusi untuk memberikan solusi tentang masalah persepakbolaan di tanah air. Nanti rekomendasinya akan kami laporkan ke Presiden, Wapres, menteri-menteri terkait, Komisi X DPR, dan FIFA," katanya.

Ketidakpastian pencapaian prestasi dan berbagai masalah yang melekat dalam persepakbolaan nasional telah mendorong Tim Sembilan untuk menganalisa inti persoalannya. ant

Kamis Legi 7 MEI 2015

Liga Nusantara Dihentikan, PSIL Lumajang Kelimpungan Efek Domino Pembekuan PSSI Lumajang, Bhirawa PSIL Lumajang ternyata kena getah dari pembekuan PSSI. Ngateman Ketua Persatuan Sepakbola Indonesia Lumajang (PSIL) mengaku pusing karena menghadapi keputusan PSSI yang menghentikan seluruh putaran kompetisi sepakbola di tanah air, termasuk Liga Nusantara yang sedianya digelar 9 Mei 2015.

"Sejauh ini belum ada keputusan tertulis yang dikirimkan kepada Askab PSSI Lumajang maupun PSIL dari PSSI bahwa Liga Nusantara dihentikan sebelum bergulir,’’ kata Ngateman. Hanya saja, dari komunikasi yang dilakukan dengan

Lebih lanjut Ngateman mengungkapkan kondisi ini, diakui telah membuat pengurus Askab PSSI Lumajang maupun PSIL kelabakan. ‘’Karena persiapan telah dilakukan sejak awal. Seluruh pengurus dan anggota skuad PSIL telah menghabiskan waktu, tenaga dan juga financial selama persiapan yang dilakukan,’’ tambahnya Kalau kemudian dihentikan begitu saja, lantas bagaimana pertanggungjawaban PSSI. ‘’Ini nama nya semena-mena dengan pengembangan sepak-

para kolega pengurus Askab PSSI di daerah lain, maupun pengurus Asprov (Asosiasi Provinsi) PSSI Jawa Timur, pihaknya yakin jika putaran Liga Nusantara memang benar-benar dihentikan oleh PSSI.

bola daerah,’’imbuhnya. Seolah daerah dikorbankan atas friksi yang terjadi di pusat antara PSSI dengan pemerintah ‘’Tolong, aspirasi di daerah ini juga turut didengarkan," kata Ngateman dengan nada kecewa.

Padahal, lanjut Ngateman, pengurus sepakbola di daerah selama ini tidak memikirkan kepentingan maupun keuntungan dalam menggeluti dan mengembangkan persepakbolaan daerah. "Kalau mau jujur, jadi pengurus sepakbola di daerah itu tekor terus karena tidak ada untungnya. Jum-

Lulusan SMANOR Raih Emas di Thailand

Persip Pekalongan Bersiap Putus Kontrak Pemain Pekalongan, Bhirawa Manajemen Persip Kota Pekalongan, Jawa Tengah, segera mempersiapkan pemutusan kontrak terhadap para pemain menyusul kisruh berkepanjangan antara PSSI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

CEO Persip Pekalongan Budi Setiawan di Pekalongan, Rabu, mengatakan manajemen segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah klub selanjutnya seiring telah dihentikannya kompetisi sepak bola Indonesia.

"Salah satu agenda yang akan kami bahas tentunya masalah kontrak dengan para pemain. Buntut kisruh PSSI dengan Kementerian Olahraga adalah manajemen klub menjadi pihak yang paling merugi," katanya.

Menurut dia, manajemen harus menanggung semua biaya kebutuhan memasuki kompetisi Divisi Utama 2015, termasuk membayar gaji pemain.

"Jika PSSI sekarang menyatakan persepakbolaan nasional sedang kondisi "force majeure" maka itu artinya selesai kompetisi tidak ada lagi yang namanya kontrak pemain dan pelatih," katanya.

Ia mengatakan manajemen tetap berkomitmen membayar para pemain yang semula sudah dikontrak, meskipun saat ini Persip dalam kondisi merugi relatif besar.

"Akibat kisruh PSSI, Persip sudah merugi hingga ratusan juta rupiah. Akan tetapi, kami berkomitmen membayar gaji kepada para pemain berasal dari luar kota sedang pemain lokal akan segera dilunasi," katanya.

Ia mengatakan dengan adanya keputusan dan ketidakjelasan, serta kepastian jadwal pertandingan maka Persip akan segera dibubarkan.

"Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk efisiensi pada tim karena manajemen tidak ingin memberikan harapan palsu terlalu lama kepada para pemain dengan bahasa diliburkan," katanya. ant

achmad suprayogi\bhirawa

Para atlet Voli Pantai Putra dan Putri Sidoarjo serius saat berlatih, kemarin.

Voli Pantai Pertahankan Emas Putera-Puteri Sidoarjo, Bhirawa Klub Voli Pantai Sidoarjo semakin percaya diri untuk menyapu bersih medali emas putra dan putri di Porprov 2015.

Yakni tetap ditarget mempertahankan 'perkawinan' emas Porprov tahun lalu. Kepercayaan diri melambung, setelah performa para pemain mengalami peningkatan dalam pemusatan latihan, yang telah dilakukan dengan sejumlah pemain-pemain senior dari Jawa Timur.

Pelatih Voli Pantai Bambang Eko mengatakan, saat ini tim putra bola voli pantai sudah fokus pada sejumlah pemantapan teknik. Pemain utama kami, Tatak Maulana Putra yang berpasangan dengan Achmad Nuril Huda serta Raka

Prakoso yang berpasangan dengan M Fero Renald menunjukkan peningkatan yang cukup drastis.

“Sehingga kami berani mentargetkan emas, di pundak keduanya pasangan tersebut,” katanya.

Untuk tim putri Nur Fitasari dan Atik Lutfiana memang belum bergabung dalam pemusatan latihan. Namun, keduanya akan segera bergabung secepatnya memantapkan kekompakan. “Untuk fisik kami jamin tetap konsisten, karena saat ini mereka sedang menjalani sekolah dibidang kemiliteran,” ungkap Bambang Eko. Tim putri juga ditargetkan meraih emas. Selain Nur dan Atik, Nurun Kholifah Setia dan Firda Dewinta Bayu Samudra

juga dibebankan untuk meraih emas. Keduanya ditargetkan bertemu di babak final, untuk menyapu bersih medali di nomor bola voli pantai. "Target tersebut sama dengan Porprov lalu," tegasnya.

Voli Pantai tahun laun berhasil mendominasi di putra dan putri, mengawinkan emas di voli pantai. Kami harap para pemain tetap konsisten. Makanya kami telah mengintruksikan kepada pemainnya agar fokus, dan tidak menganggap remeh lawan. Tim lain yang mulai membangun tim dipastikan telah memantau dan mengawasi perkembangan tim Sidoarjo. “Jangan sampai terpeleset karena terlalu meremehkan lawan,” tegas Bambang Eko. ach

Surabaya, Bhirawa Walau sudah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR), namun Puji Prasetyo masih bisa memberikan prestasi nasional. Saat berlaga di Kejuaraan Gulat Kadet dan Junior se Asia Tenggara di Thailand akhir April lalu ia berhasil meraih satu emas dan satu perak.

Satu emas diraihnya saat bertarung di arena lumpur, sedangkan medali perak dihasilkan di matras. Dengan hasil ini Puji Prasetyo berhasil mempertahankan prestasi yang diraihnya tahun lalu di event yang sama.

2014 lalu ia merebut satu emas di arena matras. Sayangnya prestasi Puji tidak diikuti oleh adik kelasnya Shintia Eka Arfenda yang turun dikelas 48kg putri.

Remaja berusia 18 tahun itu gagal meraih medali di event internasionalnya yang pertama kali.

Kepala UPT SMANOR, Zaenal Arifin mengaku puas dengan prestasi yang direbut lulusan maupun siswa SMANOR, ia berharap para atlet itu terus mengasah kemampuannya agar dapat membela Indonesia di kancah internasional maupun Jatim saat berlaga di PON. "Walau dia (Puji Prsetyo) sudah lulus dari SMANOR, namun ia masih bisa meningkatkan prestasi, sehingga tidak sia-sia pelatih kami membinanya, semoga prestasi terus berlanjut," kata Zae-

nal saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (6/5).

Saat disinggung tentang kegagalan Shintia Eka Arfenda, Zaenal merasa maklum karena ini Shintia baru pertama kali bertanding di kancah internasional dan berhadapan dengan atlet terbaik dari negara ASEAN. "Dari segi prestasi nasional Shintia cukup bagus, mungkin ia nervous saat menghadapi pegulat dari negara luar. Tehniknya sudah bagus cuma faktor mental yang harus dibenahi," katanya.

Saat ditemui sebelum berangkat ke Thailand, Shintia juga mengaku nervous bertanding di luar negeri, padahal di ia sudah menorehkan prestasi nasional seperti emas Kejurnas Junior Yogjakarta dan Kejurnas Senior di Jakarta 2014. "Ini pertamakali saya main di luar negeri," katanya waktu itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Saiful Rachman, berharap Shintia dan seluruh atlet maupun lulusan SMANOR terus mencetak prestasi, karena selama ini siswa dari sekolah yang berada di Sidoarjo setiap tahun selalu meraih pretasi baik nasional maupun internasional.

"Harapan kami, para siswa bisa meraih juara dan mengibarkan bendera merah putih di negara lain, selain itu juga mengangkat nama Jawa Timur dan SMANOR di kancah internasional," wwn katanya.

Airlangga Nasional Volley Ball Competition

Tim Unggulan Belum Terbendung

Persiram Raja Ampat Liburkan Pelatih dan Pemainnya Jayapura, Bhirawa Tim Persiram Raja Ampat asal Papua Barat akhirnya meliburkan seluruh pemain dan pelatihnya setelah PSSI menghentikan kompetisi Liga Super Indonesia QNB karena "Force Major" akibat dampak dari pembekuan dari Menpora Imam Nahrawi.

"Oleh manajemen, semua pemain diliburkan, termasuk saya juga," kata pelatih Persiram Raja Ampat Eduard Chong ketika dihubungi dari Jayapura, Papua, Rabu.

Chong mengaku telah berada di Solo, Jawa Tengah, dan tengah berkumpul bersama keluarga sejak Minggu (3/5).

"Jadi semua pemain Persiram Raja Ampat sudah pada balik ke kampung masing-masing. Kalau anak-anak Papua sudah ke Papua, pemain asing dan yang dari luar Papua sudah di Jakarta dan di Jawa," katanya.

Disiunggung terkait gaji, apakah ia bersama pemainnya menerima hak-hak tersebut, mantan pelatih Persela Lamongan itu mengatakan bahwa manajemen tim berjuluk Dewa Laut itu telah membayar hingga April 2015.

"Sementara Mei, kan kita tidak main.

Jadi kalau hak-hak kami berupa gaji sudah dibayarkan, kalau bulan Mei, itu tergantung kebijakan manajemen, kami hanya mengikuti saja," katanya.

Ia menambahkan jika LSI QNB kembali bergulir, sudah pasti para pemainnya akan berkumpul di markas mereka Stadion Maguwoharjo. ant

lahnya tidak main-main,’’ungkapnya sewot.

Hanya saja, karena ini memang orang setengah gila dengan sepakbola dan senang menggelutinya. ‘’Semua pengorbanan itu tidak ada artinya," katanya. Semantara itu, Miko Agus Pribadi asisten manajer PSIL telah berangkat ke Jakarta untuk menanyakan hal tersebut. "Sekaligus mengurus perpindahan enam pemain yang dikontrak dari Liga Profesional untuk bertanding di Liga Nusantara bersama PSIL," katanya. yat

ist

Tim unggulan berhasil melenggang ke babak II di ajang Airlangga Nasional Volley Ball Competition.

Surabaya, Bhirawa Tim unggulan berhasil melenggang ke babak II di ajang Airlangga Nasional Volley Ball Competition untuk memperebutkan Piala Walikota 2015, setelah berhasil menaklukkan lawan-lawannya di GOR Unair Surabaya Rabu (6/5).

Tim yang lolos yaitu untuk tim putra Unesa, Untag, UWK, IKIP Budi Utomo, STKIP Sumenep, UPI Bandung, UM Malang, UAJY Jogya, sementara putri UPI Bandung, IKIP Budi Utomo. Ubaya, Untag, UM Malang, Unair, Unesa dan STKIP Sumenep. Hingga saat ini masih

ada beberapa tim yang masih berjuang untuk bisa lolos ke babak II, untuk pertandingan babak ke II akan di langsungkan mulai Kamis (6/5) Tim tuan rumah Unair yang harus memenangkan pertandingan melawan UPN harus bekerja keras dipertandingan penentuan, di set I Unair harus mengakui ketangguhan UPN 2519, dan set ke II Unair yang di dukung pemain yang banyak dan rotasi pemain baik mampu mengendalikan permainan dan mampu memenangkan set ke II dengan skor 17-25, set ke III UPN kehabisan stamina ka-

rena timnya tidak mempunyai pemain cadangan, dan tim Unair mampu mengendalikan permainan sehingga set ke III di tutup dengan skor 8-15.

Kapten tim Unair Natalia Cahyaningtyas mengatakan syukur bisa memenangkan pertandingan menentukan. "Teman-teman bermain bagus dan tidak putus asa untuk merebut poin, dan syukulah kita bisa menang dan lolos ke babak II," katanya usai pertandingan.

Sayangnya pada pertandingan kemarin diwarnai protes dari pihak Universitas Nusantara karena merasa dirugikan dari pihak panitia. Tim asal Kediri itu terkena WO karena dianggap melanggar salah satu aturan yakni, memasukkan pemain yang sudah pernah bertanding di kejuaraan tingkat nasional.

“Pemain yang sudah pernah mengikuti Kejurnas seperti Adi dan Vertin tidak boleh turun dalam pertandingan ini, dan panitia harus tegas karena hal ini telah disepakti bersama di awal pertandingan oleh panitia juga official masing – masing tim menjadi wajar jika didikualifikasi” kata salah satu pengurus PBVSI Surabaya Edi. Pertandingan hari ke III untuk putri UPI mengalahkan STESIA 2-0 (Pi), IKIP Budi Utomo mengalahkan ITATS 2-0 (Pi), Universitas kalah WO dengan Untag 0-2 (Pi), UM Malang mengalahkan UMM Malang 2-0 (Pi), UPN kalah atas Unair 1-2 wwn (Pi).

wawan t/bhirawa

Cabang olahraga gulat masih menjadi andalan bagi SMANOR untuk mencetak prestasi di level nasional maupun internasional.

99 Pebalap 21 Negara Berlaga di ITdBI Banyuwangi, Bhirawa Sebanyak 99 pebalap dari 21 negara dipastikan berlaga di ajang "International Tour de Banyuwangi Ijen" (ITdBI) 2015 yang etape pertama diselenggarakan, Rabu.

Mereka berasal dari Prancis, Belanda, Kanada, Jepang, Singapura, Thailand, Iran, Spanyol, Filipina, Malaysia, Australia, Korea, Tiongkok, Thailand, Selandia Baru, Rusia, Portugal, Taiwan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan dan Indonesia.

Mereka tergabung ke dalam 20 tim yang terdiri atas 14 tim luar negeri (termasuk continental team) dan enam tim dalam negeri. Tim continental yang akan berkompetisi di ajang ini di antaranya adalah Tabriz Shadari Team (Iran), Matrix Powertag (Jepang), Singha Infinite Cycling Team (Thailand), NSC Sycling Team (Malaysia), Pegasus Continental Cycling (Indonesia), dan Team 7 Eleven Road Bike Philippines (Filipina).

Pada etape pertama balap ini dilepas oleh Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abddullah Azwar Anas, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Glenmore. Para pebalap akan menempuh jarak terpanjang pada ITdBI kali ini, yakni 169,4 kilometer dengan finish di Taman Blambangan, Kota Banyuwangi.

Hari pertama ajang tahunan ini akan dilalui para pebalap lebih banyak flat atau datar. Pebalap hanya menghadapi sedikit tanjakan di wilayah Singojuruh.

Pada ITdBI, juara tahun 2014 Peter Pouly asal Prancis yang memperkuat Singha Infinite Cycling Team (SIC) Thailland dipastik ikut ambil dan masih di tim yang sama.

Sementara etape kedua para pebalap akan menempuh jarak 147,7 kilometer. Mereka akan melintasi jalanan di kawasan sisi selatan dan barat Banyuwangi. Rute ini diawali dari RTH Maron Kecamatan Genteng dan finish di Taman Blambangan. ant

Kamis Legi, 7 MEI 2015

Jombang Tunggu Appraisal Baru dari Gubernur l Sambungan hal 1

SAMBUNGAN

11

Diduga Bawa Peledak, Warga Malang Diamankan di Brunei l Sambungan hal 1

beberapa peluru di dalam tas Rustawi.

Karena kedapatan membawa bahan berbahaya, petugas bandara lantas mengamankan Rustawi dan memeriksanya. “Petugas hanya memeriksa Rustawi. Sementara 68 orang rombong­ an lainnya meneruskan perjalanan ke Tanah Suci untuk umrah,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas yusuf.

Mantan Wakabareskrim Mabes Polri itu menambahkan, petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Mabes Polri terbang ke Brunei untuk melakukan penyelidikan. Karena itu, Anas masih belum bisa memastikan apakah peristiwa ini berkaitan dengan ISIS atau terorisme. “Pihak Polri dan BNPT masih menyelidiki hal itu,” tambah Anas kepada wartawan.

Terkait pemeriksaan pihak lain, Anas mengaku, Polri juga tengah berupaya mengorek informasi tentang identitas Rustawi dan 68 rombongan umrah tersebut. Pihak travel yang memberangkatkan mereka juga di­mintai keterangan.

Itu dilakukan untuk menegaskan ada

tidaknya keterkaitan peristiwa ini dengan kelompok terorisme. “Kami sudah perintahkan Polres Malang untuk mencari informasi dan data terkait ini,” imbuhnya.

Bagaimana bisa bondet tersebut lolos dari pantauan petugas Imigrasi di Bandara Juanda ? Anas enggan menjawab rinci. Ia mengaku tak ingin berspekulasi soal itu. Yang pasti, lanjut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, baik dalam hal pencegahan maupun upaya penindakan gangguan keamanan. “Koordinasi dengan Imigrasi selalu kita lakukan,” ujar Anas.

Sebelumnya dikabarkan, petugas Bandara Brunei menahan tiga orang asal Malang, yakni Pantes Sastro Prajitno, Rustawi Tomo, dan Bibit Hariyanto. Mereka terbang dengan menumpangi Royal Brunei Airline.

Belum sempat naik, petugas mencegah dan menahan mereka karena kedapat­ an membawa bahan peledak, beberapa butir peluru, pisau lipat, dan gunting.

Setelah diselidiki, yang ditahan hanya satu orang, yakni Rustawi.

Terpisah, Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto mengaku telah mendengar penangkapan 3 WNI asal Malang di Brunei. Namun dia belum berani memberikan keterangan banyak terkait hal itu. “Karena untuk hal tersebut, kami masih berkoordinasi dengan pihak Polda Jatim,” terang Aris.

Selain itu juga, ia melanjutkan, dalam hal ini tidak ada hal yang khusus untuk dilakukan Polres Malang. Namun, Polres Malang sifatnya membantu Polda Jatim dalam memperlancar tugas di wilayah jajaran Polres Malang atau biasa disebut dengan kode Malang A. Saat disinggung apakah ketiga orang tersebut masuk dalam daftar sebagai kelompok jaringan Islam radikal, lagi-lagi Aris juga belum bisa memberikan keterangan. “Yang berhak memberikan keterangan terakit dugaan jaringan teroris itu adalah Kapolda.

Meski itu misalnya menangkapannya di wilayah Kabupaten Malang, tetap yang berhak memberikan keterangan pihak Polda Jatim,” tegas Aris. n bed, cyn

terbayar lebih dulu saya yakin menyadari.

Kalaupun ada kenaikan harga, itu sangat wajar,”jelasnya optimistis.

Masih menurut Bupati Nyono, dalam proses pembebasan lahan ini, pihaknya berharap tidak ada pembebasan lahan tol dengan cara konsinyasi atau dititipkan ke pengadilan. Namun dikatakannya, jika sudah diberikan kewajaran harga yang cukup besar tetapi masyarakatnya belum bisa menerima, maka langkah terakhir adalah konsinyasi. ”Konsinyasi itu langkah terakhir. Kalau kewajaran sudah diberikan akan tetapi masyarakat belum bisa menerima, ya akhirnya dilakukan konsinyasi,”ujarnya.

Seperti diberitakan, pembangunan Tol Jombang- Mojokerto untuk seksi II hampir tiga bulan ini mandek. Hal ini disebabkan terkendala pembebasan lahan. Dari lahan sepanjang 19,9 kilometer yang akan dibangun, hingga kini yang belum terbebaskan sepanjang 16,5 persen atau sekitar 16 kilometer. n rur

Rustawi berangkat umrah dengan rombongan yang berjumlah 69 orang,” terang Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf kepada wartawan, Rabu (6/5).

Dijelaskan Anas, rombongan ini berangkat melalui jasa travel bernama Al Aqso, yang beralamat di Jalan Bendungan Sigura-Gura, Kota Malang. Awalnya, perjalanan rombongan ini berjalan lancar sampai masuk ke Bandara Internasional Juanda. Saat pemeriksaan barang, petugas bandara tidak menemukan satupun barang terlarang milik rombongan.

Namun, saat transit di Bandara Brunei Darussalam, petugas bandara setempat menemukan bahan berbahaya yang diduga sebagai bahan peledak.

“Terdeksinya barang peledak ini diketahui saat rombongan transit di Bandara di Brunei Darussalam,” jelas Anas.

Menurut informasi, lanjut Anas, diketahui bahwa bahan peledak tersebut ternyata mirip bom ikan alias bondet. Petugas bandara juga menemukan

Pendirian SMA Bumiaji Segera Terealisasi

MCW Desak Kajari Periksa Wali Kota Batu Pemprov Minta 19 Daerah Segera

l Sambungan hal 1

menjadi lokasi pendirian SMA. Dan jika sertifikat itu sudah keluar sebagai lokasi pembangunan sekolah, maka pendirian SMA di Bumiaji tidak memiliki kendala lagi. “Kita tinggal menunggu keputusan dari pusat (Kementerian Pendidikan Pusat),”tambah Mistin.

Adapun untuk pendirian SMP baru di Bumiaji, katanya, berat kemungkinan untuk bisa direalisasikan. Karena dari data Dinas Pendidikan, semua lulusan SD di Bumiaji telah tertampung di SMP. Baik itu SMP negeri mapun SMP swasta. Dengan demikian, kebutuhan Kecamatan Bumiaji terhadap pendirian SMP tidak mendapatkan prioritas.

“Untuk menambah daya tampung penerimaan siswa SMP baru, akan dilakukan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP yang sudah ada,”jelas Mistin.

Salah satu rencana pembangunan RKB itu akan dilaksanakan di SMPN 5 Batu.

Namun di SMPN yang berlokasi di Desa Sumber Brantas itu masih mengalami kendala lokasi pembangunan.

Disampaikan Kepala SMPN 5 Sugeng Prayogi bahwa sekolahnya saat ini masih membutuhkan penambahan dua RKB. Akibat kekurangan ruang kelas itu, mereka harus memanfaatkan musala dan laboratorium bahasa sebagai ruang kelas.

“Di sekolah ini (SMPN 5) membutuhkan dua RKB, namun dari lahan yang tersisa hanya cukup untuk membangun 1 lokal kelas saja,”ujar Sugeng. Untuk itu dirinya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi terbaik dari masalah ini. n nas

Pembangunan Gedung Baru DPD Selayaknya Oleh BUMN l Sambungan hal 1

“Realita kebutuhan gedung yang memadai memang mengemuka. Apalagi lembaga DPD sudah ada, fungsinya juga sudah berjalan, tinggal kantornya yang belum ada. Dengan gedung yang memadai, DPD akan lebih lancar menjalankan roda organisasinya. Sehingga komunikasi rakyat dengan wakilnya di parlemen akan terbuka dan hidup,” papar Farouk.

Diceritakan Farouk, Menteri Olahraga sudah setuju melepas gedung Kemenpora untuk diserahkan DPD. Tetapi dengan syarat diganti dengan gedung baru di komplek GBK. Namun tuntutan ganti gedung baru ini dikhawatirkan akan memperberat keuangan negara.

Sementara Fadli Zon menyatakan dukungan pada rencana pembangunan gedung baru DPD. Dia menolak anggapan pembangunan gedung baru hanya akan dibuat bancakan. Untuk menghindari niat buruk para koruptor, pembangunan harus transparan dan terbuka. Lewat online masyarakat harus bisa memantau tahap demi tahap jalannya pembangunan. Dia menyarankan pembangunan ditangani BUMN agar mudah diawasi. n ira

Sesalkan Simbol Yahudi l Sambungan hal 1

kap mantan Wabup Pasuruan ini ditemui di kantornya, Surabaya, Rabu (6/5).

Muzamil Safii mencontohkan temuan yang sangat jelas sekali adalah adanya simbol Israel di pawai parade bunga yang digelar oleh Pemkot Surabaya beberapa hari lalu.

“Di sana ditemukan simbol Yahudi di bagian jilbab dan rok peserta parade.

Ini upaya Yahudi yang ingin menyusup ke Indonesia melalui Jatim. Ini harus diwaspadai karena sudah jelas Yahudi dilarang masuk di Indonesia,” lanjutnya.

Pria yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem-Hanura DPRD Jatim ini menambahkan dirinya sudah bertemu dengan Gubernur Jatim Soekarwo untuk menyampaikan hal tersebut. “Bahkan Soekarwo menjanjikan akan menyurati panitia dan Pemkot Surabaya. Kami khawatir ini merebak ke daerah lain. Harus diwaspadai,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Muzamil Safii, dirinya akan mengoordinasikan dengan tokoh-tokoh di masyarakat sebagai antisipasi masuknya paham Yahudi di Jatim. n cty

l Sambungan hal 1

terjadi di Kota Batu. Dan khusus kasus BWR, MCW mengklaim bahwa ER juga terlibat dalam kasus ini dan layak untuk diperiksa.

“Pengakuan dari tersangka kasus BWR, yakni Dwi Martono Arlianto alias Anton, pemberian bantuan modal dari BWR kepada pihak ketiga adalah atas perintah ER yang juga pendiri BWR. Namun kenapa hingga saat ini ER tak pernah diperiksa oleh Kejari walapun hanya sebagai seorang saksi,”ujar Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Per­adilan MCW Akmal Adi Cahya yang di­ sampaikan kepada Kajari Sedia Ginting.

Dan untuk mendukung pernyataannya, Akmal juga menyerahkan berkas berisi data penunjang yang ditemukan MCW dalam kasus korupsi di Kota Batu. Dan tak hanya kasus PT BWR yang ada dalam berkas tersebut, ada 6 kasus dugaan korupsi lain di Kota Batu yang dituntut MCW untuk segera diungkap dan diselesaikan.

Ke enam kasus lain itu adalah, dugaan adanya manipulasi pajak pada 20122013, indikasi korupsi dana bansos dan hibah, indikasi

korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Batu 2009-2014 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 92 juta, dan indikasi korupsi dana hibah instansi vertikal dengan potensi kerugian Rp 9,1 miliar.

“Adapun dua kasus korupsi yang lain adalah dugaan korupsi pekerjaan konstruksi dengan kerugian mencapai Rp 39,5 juta, dan yang terbaru adalah dugaan penyelewengan dana roadshow yang dilakukan Pemkot Batu dengan potensi kerugian mencapai Rp 3,4 miliar,”jelas Akmal. Dari tujuh dugaan kasus korupsi ini, negara berpotensi meng­alami kerugian hingga mencapai Rp 46,517 miliar.

Menanggapi tuntutan MCW tersebut, Sedia Ginting menyatakan bahwa pihaknya tidak akan gegabah sebelum mendapatkan bukti baru. Dan kalaupun ada data baru terkait tindak korupsi, Ginting juga meminta kepastian bersumber dari mana data dan bukti baru tersebut. “Saya tidak mau mencelakakan orang sebelum mendapatkan bukti yang jelas,”ujar Ginting.

Hal inipun langsung ditanggapi oleh MCW. Mereka meminta jaminan keamanan

bagi para pelapor yang datang melapor ke Kantor Kejari. Karena MCW seringkali menerima keluhan bahwa warga enggan memberikan lapor­an kepada Kejari dengan alasan khawatir keselamatannya terancam. “Dan karena ketakutan tersebut, warga sipil lebih memilih untuk tidak melakukan pelaporan kepada Kejari atas adanya kasus korupsi mapun kasus yang lain yang diketahuinya,”ujar Kordinator KMSB, Aris.

Menanggapi hal itu, Sedia Ginting mengaku telah mempersiapkan intelijennya untuk memberikan jaminan keamanan itu. Jadi, jika warga merasa keselamatannya terancam saat memberikan lapor­an, Ginting meminta warga tersebut melapor ke intelijen Kejari.

Dan terkait pengaduan dari MCW kemarin, Kajari langsung menginstruksikan kepada Kasie Pidana Khusus (Pindsus) dan Kasie Intelijen untuk langsung memeriksa berkas yang diberikan MCW. “Coba diperiksa dan diteliti data yang ada di berkas ini, dan kemudian segera ditindaklanjuti,”ujar Ginting sambil menyerahkan berkas ke penyidik Pidsus dan intel. n nas

Alokasikan Anggaran Pilkada l Sambungan hal 1

sanakan Pilkada serentak 2015.

Hal tersebut sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Pilkada serentak sudah pasti akan diselenggarakan pada 9 Desember nanti. Tidak ada alasan daerah tidak siap karena itu sudah perintah undang-undang,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim Suprianto SH, MH dikonfirmasi, Rabu (6/5).

Menurut dia, berdasarkan rapat kerja Pilkada 2015 di Jakarta beberapa waktu lalu, bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada diminta agar pemda, KPUD dan Bawaslu/Panwaslu serta unsure terkait, segera menyepakati besaran anggaran Pilkada dan jaminan tersedianya anggaran. Untuk itu, pemda agar segera menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

“Pendanaan kebutuhan pengamanan dapat dianggarkan dalam bentuk hibah maupun program dan kegiatan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Namun tidak diperkenankan apabila telah tersedia anggarannya dalam APBN,” kata mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini.

Dijelaskannya, bagi daerah yang belum menetapkan APBD agar diusulkan dalam PAPBD sesuai besaran yang dibutuhkan. Sedangkan terkait penerimaan hibah dari pemda kepada Polri dalam rangka

Kabupaten Gresik Kabupaten Trenggalek Kabupaten Mojokerto Kabupaten Sumenep Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Malang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Blitar Kabupaten Pacitan Kabupaten Tuban

27-9-2015 4-10-2015 18-10-2015 19-10-2015 21-10-2015 26-10-2015 1-11-2015 31-1-2016 21-2-2016 20-6-2016

Sumber : Biro Administrasi Umum Setdaprov Jatim

pengamanan agar berpedoman pada Permenkeu No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolahan Hibah dan Permenkeu No 230/PMK.05/2011 tentang Sistim Akuntabilitas Hibah.

“Sistem pencairan dana hibah daerah tersebut boleh bertahap tidak harus sekaligus,” katanya.

Terkait daerah mana saja yang belum menganggarkan dana pilkada, Suprianto mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Namun yang pasti, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo pada 4 Mei lalu sudah membuat Surat Edaran (SE) kepada 19 daerah agar segera menganggarkan dana Pilkada.

“Belum seluruh 19 kabupaten/kota menyampaikan laporan. Namun Pak Gubernur sebelum Rakor 4 Mei kemarin sudah membuat SE kepada 19 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada agar menganggarkan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak melalui SE tanggal 10 April 2015 No: 131/7481/011/2915,” jelasnya. n Iib

SMPN 22 Dilaporkan ke Dindik Surabaya l Sambungan hal 1

orang yang mengaku wali murid SMPN 22 Surabaya. Wali murid tersebut melapor bahwa anaknya telah mendapat bocoran kunci jawaban UN dari temantemannya. “Kami sangat apresiatif ada orangtua yang melaporkan kasus seperti ini ke Dindik,” tutur Ikhsan.

Akan tetapi, lanjut Ikhsan, laporan dari orangtua tersebut tidak bisa dianggap negatif. Sebab, dalam isi pesan berikutnya, wali murid tersebut melarang anaknya untuk mempercayai kunci jawaban yang beredar tersebut. Wali murid itu juga meminta agar Dindik menindaklanjuti kasus ini.

Meski mengapresiasi laporan dari orangtua siswa SMPN 22 Surabaya, Ikhsan mengaku aneh dengan menyebarnya kunci jawaban di sekolah yang berada di depan Masjid Al Akbar Surabaya itu. Sebab, pada hari Selasa (5/5), Ikhsan sempat melakukan kunjungan ke SMPN 22 Surabaya.

Ikhsan merasa jika keadaan UN di SMPN 22 berlangsung aman dan kondusif. “Kebetulan ada dua siswa yang ke toilet. Itupun didampingi oleh pengawas. Terus kunci jawabannya menyebar dari mana? Tidak ada gelagat aneh sama sekali,” tutur Ikhsan didampingi Kepala SMPN 22 Surabaya Sisminarto.

Selain mengaku ada laporan penyebaran kunci jawaban UN, Dindik juga mendapat laporan kebocoran soal UN SMP di blog beralamat http://pakanang.blogspot.com/. Menurut Ikhsan, bocoran UN SMP beserta kunci jawabannya blog yang diunggah pada 23 April 2015 itu tidak benar. Pasalnya, hanya ada satu naskah yang diunggah.

“Itu naskah cuma hoak,” tegasnya.

Ikhsan memastikan naskah tersebut hoak karena ada banyak kejanggalan pada lembar naskah soal itu.

Pertama, yakni pada kaver ada tulisan dokumen pribadi sangat rahasia. Padahal, seharusnya tertulis dokumen negara sangat rahasia. Kedua, tidak ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga yakni tertulis adanya Balitbang Pak Anang padahal naskah yang benar tertera Balitbang Kemendikbud. Ke empat yaitu singkatan BSNP yang diganti BSUP yang merupakan kepanjangan dari Bank Soal untuk Prediksi Nasional.

Disinggung apakah soal tersebut hanya untuk latihan siswa yang soalnya mirip dengan UN, Ikhsan tidak berani memastikan. Pasalnya, ternyata di Surabaya sendiri sudah banyak siswa yang mengupload soal di blog tersebut untuk latihan. “Bisa saja kisi-kisi atau kumpulan soal kita tidak tahu. Apa juga motif Pak Anang ini membuat blog seperti ini,” jelasnya.

Jika blog itu adalah kisi-kisi UN 2015, Ikhsan juga tidak bisa menampik kebenaranya. Karena Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud memang mempublikasikan kisi-kisi UN secara bebas. “Banyak kan bukubuku latihan UN di toko buku diperjual berlikan atau kumpulan UN 2012,2013 dan 2014,” tandasnya.

Menurut Ikhsan dengan banyaknya klaim naskah soal bocor seharusnya orangtua dan siswa lebih berhati-hati.

“Daripada bingung mikirin naskah soal, lebih baik tingkatkan kepercayaan diri dan belajar,” pungkasnya.

Sementara beberapa siswa di Surabaya mengaku telah membuka naskah soal UN di blog tersebut.

“Sudah saya lihat minggu lalu. Saya tidak percaya dan setelah ujian

naskahnya tidak ada yang sama,” ungkap Satrio Gumilang, siswa SMP 22 Surabaya. Begitupula dengan isu menyebarnya kunci jawaban di SMPN 22 Surabaya, Satrio mengaku tidak mendapatkan kunci jawaban selama UN berlangsung.

Kepala SMPN 22 Surabaya Sisminarto mengaku cukup kecewa dengan adanya laporan orangtua yang mengaku jika anaknya mendapatkan kunci jawaban dari teman-temannya.

“Tidak benar. Itu ada oknum yang mau menjatuhkan nama baik sekolah dan merusak proses UN kita,” tegasnya.

Menurutnya, selama proses UN berlangsung tidak ada sama sekali guru atau staf yang masuk ke sekolah.

Sehingga, dipastikan tidak ada guru yang terlibat dalam penyebarang kunci jawaban.

Sementara Anggota Dewan Pendidikan Surabaya Didik Yudhi Ranu Praseto mengungkapkan, sebenarnya penyebaran naskah dan kunci jawabanya di internet sudah muncul sejak akhir April lalu. “Itu sudah lama.

Biasanya siswa yang memiliki kemampuan sedang dan tidak memiliki kepercayaan diri terpengaruh dengan naskah dan kunci jawaban itu,” pungkas dia.

Ulah Mafia Pendidikan Komisi E DPRD Jatim sangat menyayangkan dugaan adanya kebocoran soal UN dan beredarnya kunci jawaban di Jatim. Ditengarai ada bisnis hitam di balik bocornya UN SMP. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Muhammad Eksan menegaskan jika saat UN SMA ditemukan kebocoran soal di tingkat nasional di Jakarta, sekarang kunci jawaban UN SMP beredar di Jatim. Pihaknya menengarai ada ma-

fia UN karena untuk percetakan soal UN ditunjuk beberapa pihak saja oleh Kemendikbud. ‘’Jujur kebocoran soal UN dinilai sudah menjadi isu lama. Namun saat ini bukan lagi isu karena setiap tahun selalu muncul kebocoran UN. Kunci jawaban beredar adalah bukti nyata jika memang ada kebocoran,’’tegas politikus asal Partai Nasdem, Rabu (6/5).

Ditambahkannya, di sejumlah daerah berseliweran kunci jawaban.

Laporan itu sudah sampai ke Komisi E. Di antaranya di Jember, Lumajang, dan Surabaya. Terlepas dari beredarnya kunci jawaban itu benar atau tidak, namun kalau kunci jawaban sudah beredar artinya semua harus dipertanggungjawabkan. “Sudah bukan rahasia umum, UN itu adalah proyek besar. Percetakan semua itu ada dana besar,” kata Eksan.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengaku prihatin dengan adanya kebocoran kunci jawaban UN SMP. Evaluasi total dalam pelaksanaan UN harus dilakukan. “Pasca pelaksanaan UN, Komisi E akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan sejumlah pihak terkait untuk mengevaluasi secara total pelaksanaan UN yang banyak menemui permasalahan. Mulai dari UN online yang sempat ngadat sampai adanya kebocoran soal hingga beredarnya kunci jawaban,” ungkap politisi dari Fraksi PAN ini.

Suli menegaskan, selama ini UN selalu menjadi kepentingan bisnis dari pemerintah pusat karena pengendali utama UN mulai dari percetakan hingga distribusi semua dikendalikan pusat, akibatnya terjadi permainan dalam proses itu. n tam, cty

Sempat Dua Kali Pindah Sekolah, hanya Bertahan Tiga Bulan l Sambungan hal 1

Ditanya alasan puterinya mengikuti program kejar paket, Rina mengaku jika anaknya adalah seorang anak indigo. Hal itu mulai terjadi sejak Monica duduk di kelas 6 SD, persis tiga bulan sebelum Ujian Nasional (UN). Rina mengaku puterinya kerap menangis karena diganggu makhluk halus di sekolah. “Kata anak saya kalau di sekolah penampakannya seram-seram. Dia sering dicubiti sampai nangis,” tutur Rina.

Kondisi ini membuat Monica enggan datang lagi ke sekolah. Semua proses belajar mengajar jelang UN SD itu dilakukan di rumah. Hanya saat ujian Monica mau ke sekolah. Setelah

lulus, Rina sempat mendaftarkan puterinya ke sekolah formal, yakni SMP YPM 19 Sidoarjo. Namun dalam hitungan hari, anaknya sudah tidak mau sekolah karena alasan serupa. “Waktu itu masih MOS (Masa Orientasi Siswa) sudah tidak mau masuk. Dari depang pintu gerbang sekolah sudah nangisnangis minta pulang,” kata dia.

Dari SMP YPM 19, Monica dipindah ke SMP Darul Mothoalimin Sepanjang, Sidoarjo. Di sekolah baru itu, dia hanya bertahan sampai tiga bulan dan kembali tidak mau sekolah. “Saya sudah berusaha melakukan terapi ke psikiater dan orang pintar tapi tidak pengaruh,” tutur dia.

Melihat kondisi ini, Rina pun berinisiatif untuk mengikutkan anaknya

ke pendidikan non formal. Ini agar Monica tetap mau belajar di usianya yang masih muda. Karena menurutnya, Monica termasuk siswi yang cerdas. Selama SD, anaknya selalu berada di ranking lima besar. Dia pun selalu mengerjakan ujian sendiri tanpa pernah menyontek. “Dia tidak mau menyontek. Fokus ke soal dan tidak peduli dengan yang lain,” kata dia.

Rina berharap, setelah mengikuti program kejar paket ini, anaknya akan dapat melanjutkan ke sekolah formal.

Sebab, usia Monica seharusnya masih usia sekolah dan mengikuti pendidik­ an formal. Pengendalian diri Monica juga sudah lebih baik dari saat akan masuk SMP. “Sekarang sudah mau ke sekolah, tapi ya ditunggui. Ini anuger-

ah yang mungkin dulu kaget karena masih anak-anak,” pungkasnya.

Saat ditemui di SDN Semolowaru II, Dinas Pendidikan Jatim tengah melakukan monitoring pelaksanan ujian paket B. Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Abdun Nashor pun menyapa Monica dan ibunya itu. Nashor berharap, Monica dapat kembali ke sekolah formal karena usianya memang usia sekolah.

“Kita berharap ujian paket ini hanya diikuti oleh masyarakat yang dulu tidak sempat sekolah formal.

Karena sekarang sudah ada wajib belajar 9 tahun, jadi semua anak usia sekolah harus sekolah formal,” kata Nashor.*

12

Kamis Legi 7 MEI 2015

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menjawab pertanyaan audiensi disaksikan para panelis tentang konsep Jatimnomic yang digagasnya di Aula KRT Fadjar Notonegoro FE Unair.

Bupati Malang Rendra Kresna (kanan) saat meninjau rumah yang sudah dibedah PDAM.

Entas Kemiskinan, PDAM Komitmen Salurkan CSR Tingkat pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang yang setiap tahunnya selalu meningkat, membuat perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, memanfaatkan fungsi sosial untuk membantu masyarakat Kabupaten Malang yang kurang mampu, melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR).

Seperti yang telah dilakukan beberapa Minggu lalu, yaitu melakukan bedah rumah milik pasangan usia lanjut Salam (70) dan Ramini (68) warga Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

Sebab, rumah yang ditempati sebelumnya memang tidak layak huni.

Sehingga dengan melihat rumah tak layak huni, maka PDAM Kabupaten Malang melalui program CSR-nya melakukan bedah rumah agar menjadi rumah layak huni.

“Kami telah memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Direksi PDAM Kabupaten Malang yang baru, karena telah menjalankan dua fungsi, yakni fungsi sosial dan fungsi bisnis. Sebab direksi sebelumnya, belum menjalankan fungsi yang seharusnya dijalankan sebagai sebuah perusahaan meskipun PDAM ini milik Pemkab Malang,” kata Bupati Malang, H Rendra Kresna, pada beberapa hari lalu.

PDAM ini, terang dia, sebagai usaha bisnis, sehingga harus memiliki profit keuntungan. Sehingga dari keuntungan dalam suatu usaha, maka sebagian keuntungannya digunakan untuk program-program sosial, seperti yang sudah dilakukan yaitu membedah rumah tidak layak huni milik warga Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran.

“Meski nilai uang yang dikeluarkan untuk membedah rumah tidak besar, namun hal itu telah menunjukkan

kepedulian Direksi PDAM dalam membantu masyarakat miskin. Dan secara tidak langsung telah mendukung program Pemkab Malang yaitu Madep Manteb,” tutur Rendra.

Dalam kesempatan itu, bupati berharap, agar direksi PDAM Kabupaten Malang terus menerus mengembangkan potensi khususnya memanfaatkan sumber air untuk kepentingan masyarakat uumum.

Selain itu, PDAM harus meningkatkan naluri bisnis secara maksimal. Contohnya, menambah pelanggan dan juga harus mampu mengembangkan di sector lainnya.

Dan secara geografis Kabupaten Malang ini telah banyak memiliki keuntungan, diantaranya memiliki banyak sumber air, sehingga harus diupayakan dikelola dengan menggunakan tenaga agar mendapatkan keuntungan lebih.

“Jika usaha bisnis dijalankan dengan baik dan maksimal, maka percepatan untuk pelayanan prima bakal terlaksana. Sebab dengan begitu akan berdampak pada percepatan pelayanan prima, karena ini menyangkut fungsi sosial PDAM. Sehingga penyediaan air bersih lancar, serta diharapkan mampu mewujudkan pelayanan prima di tahun 2015 ini,” tambah Rendra, yang juga akan mencalonkan kembali sebagai Bupati Malang Periode 2015-2020.

Sementara itu, Direktur Utama

PDAM Kabupaten Malang, Syamsul Hadi menyatakan, perusahaan yang dia pimpinan ini, pada 2014 telah mendapatkan pemasukkan uang dari setoran pembayaran rekening air sebesar Rp60 miliar, dengan jumlah pelanggan sebanyak 92.500 Sambungan Runah (SR).

Sedangkan target pendapatan di tahun 2015 ini bisa mencapai Rp65 miliar, dengan target jumlah pelanggan bisa menambah 5 ribu SR. Sehingga dengan besarnya pendapatan yang kita dapat, maka PDAM konsisten untuk melaksanakan program CSR. Serta mendukung program Bupati Malang dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang, melalui program CSR. Sebelum melakukan bedah rumah milik warga di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, pada beberapa hari lalu, lanjut dia, pihaknya terlebih dahulu membeberikan bantuan melalui program CSR, yakni membangun Musalah An-Nur di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

“Serta menyalurkan satu set alat mainan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan menghabis dana sebesar Rp4,5 juta, dan itu kita kucurkan disetiap kegiatan Bina Desa yang diselenggaran setiap bulan sekali oleh bupati,” ungkapnya Menurut Syamsul, bedah rumah yang dilakukan di rumah milik pasangan usia senja Mbah Salam dan Mbah Ramini warga Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, telah menghabiskan dana Rp25 juta. Karena sebelumnya rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat. Dan agar CSR PDAM tepat sasaran dalam mendukung program percepatan pembangunan, maka CSR yang dimiliki PDAM kita salurkan melalui kegiaQ cyn,adv tan Bina Desa.Q

Jatimnomics Pakde Karwo Strategi Jitu Hadapi MEA Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo mengungkapkan konsep ‘Jatimnomics’ untuk menghadapi dan memenangkan persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jatimnomics merupakan trisula strategi pembangunan yang terdiri dari Produksi (UMKM dan Besar), Sistem Pembiayaan, dan Perdagangan/Pasar.

Konsep tersebut telah diimplementasikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat memimpin Jatim dalam dua periode terakhir kepemimpinannya. Pemikiran dan konsep original Pakde Karwo ini dipaparkannya didepan akademisi dalam bentuk workshop bertajuk “Strategi Jatim dalam Menghadapi era Perdagangan Bebas” di Aula KRT. Fadjar Notonegoro Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (6/5) sebagai rangkaian pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa bidang ekonomi.

Pakde Karwo mengatakan, strategi jitu dengan konsep Jatimnomics ini adalah membangun produksi, baik industri besar, maupun industri kecil, khususnya UMKM. Pasalnya UMKM merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, pada 2014, UMKM menyumbang Rp1.100 triliun terhadap PDRB Jatim. Selain itu, jumlah UMKM di Jatim kini telah mencapai 11,5 juta dan menyerap sebanyak 95 persen tenaga kerja di Jatim.

Guna meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM, Pakde Karwo menggunakan cara pembangunan secara partisipatoris. Artinya, UMKM diajak bicara untuk mengusulkan/merencanakan dan memutuskan solusi terhadap masalah yang dihadapi, utamanya, masalah

Sumber Daya Manusia (SDM), maupun permodalan.

Strategi kedua adalah skema pembiayaan, untuk segmen industri besar, skemanya yakni difasilitasi melalui business forum dan diplomasi ekonomi (dalam dan luar negeri), kemudian pemerintah memberikan jaminan kemudahan investasi (government guarantee).

Yakni ketersediaan listrik, pengadaan lahan, keamanan/demo buruh kondusif, buruh yang berkualitas, serta kemudahan perijinan.

Sedangkan untuk industri kecil, khususnya UMKM, skemanya adalah stimulasi permodalan. Untuk mendapat akses modal, UMKM terkadang mengalami ketidakadilan jika dibanding perusahaan besar.

Karena itu, Pakde Karwo melakukan intervensi untuk membela UMKM, salah satunya regulasi agar Bank Jatim menjadi APEX Bank untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jatim dengan suku bunga yang lebih rendah dari perbankan umum, yaitu BPR sebesar 9 persen setahun, sedangkan Bank UMKM hanya sebesar 6 persen setahun. Dengan begitu, UMKM akan lebih mudah mengakses dan mendapatkan stimulasi modal usaha dengan bunga ringan.

Strategi ketiga adalah perdagangan/pasar, Pakde Karwo mengatakan, penguatan perdagangan yang

paling penting adalah pasar dalam negeri. Pasalnya pasar dalam negeri tidak tergantung kepada fluktuasi nilai tukar (kurs) mata uang asing, serta lebih efisien didalam konektivitas (shipping) antar pulau, dan menguntungkan bangsa sendiri.

Karena itu, sejak 2010, Pakde Karwo sangat getol membangun dan mengembangkan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dalam negeri. Hingga kini, total KPD Jatim sebanyak 26 kantor di 26 provinsi di Indonesia.

Hasilnya sungguh luar biasa, Jatim menjadi pusat logistic and connectivity Indonesia bagian timur.

“Tiga strategi itulah yang kami namakan konsep “Jatimnomics” sebagai basis pasar nasional untuk meneguhkan semangat Indonesia Incorporated. Dimana dalam menghadapi era MEA, kita perlu menggenjot multisinergi antara sektor pemerintah dengan sektor korporasi dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dalam negeri yang saling terintegrasi” ujarnya.

Panelis, Kepala Lembaga Demografi FE-UI, Dr. Sonny H.B. Harmadi mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas pemikiran Jatimnomics dari Pakde Karwo, khususnya dalam membangun daya saing dari sektor UMKM dan SDM. “Pendidikan di Indonesia secara konsisten tetap menempati rangking nomor 7 di Asia. Diperkirakan, Indonesia tidak bisa keluar dari peringkat 7 pendidikan hingga 2035. Artinya, tanpa kebijakan yang luar biasa untuk memutus rantai kesulitan akses pendidikan di masyarakat, khususnya wong cilik, Indonesia akan selamanya stuck disitu” katanya.Q iib*

Dewan Minta Lengkapi Fasilitas Rumah Sakit Daerah Terkait pencanangan Surabaya sebagai kota Wisata kesehatan, Komisi D meminta agar Pemkot Surabaya memfasilitasi penuh rumah sakit yang dikelolanya. Bukan hanya mempromosikan rumah sakit-rumah sakit swasta saja.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, meskipun Surabaya kini akan dicanangkan sebagai kota wisata kesehatan khususnya menangani penyakit Stroke, dirinya berharap, Pemkot Surabaya harus wajib mempunyai peralatan yang memadai dan fasilitas yang lengkap untuk kesehatan, dan jangan hanya mempromosikan RS milik swasta saja.

“Harapan kami dengan Surabaya menjadi kota peduli stoke, itu harus ditopang dengan alat yang memadai.

Dan terkait dengan RS, kami minta dikaji kembali. Artinya tidak hanya rumah sakit yang swasta saja yang dipromosikan tapi milik pemerintah juga harus di utamakan,” tegas politisi asal fraksi PDIP tersebut.

Memang sebagaimana dijelaskan kadinkes Surabaya, Febri Rachmaita dalam hearing dengan Komisi D kemarin(6/5), Surabaya dijadikan tem-

pat rujukan bagi penderita stroke di Indonesia. Menurut Febri, penderita stroke di Surabaya masih terbilang rendah yakni 0,7 persen dibandingkan tingkat Nasional yang mencapai 15,4 persen potensi penderita Stroke.

Dan saat ini, kata Febri, Surabaya menjadi tempat rujukan bagi penderita stroke. Dirinya menjelaskan, kesiapan kota Surabaya menjadi tempat rujukan bagi penderita stroke berdasarkan tingkat fasilitas Rumah Sakit (RS) yang sudah memadai.

Dari 61 RS yang ada di Surabaya, baik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, maupun milik swasta semuanya sudah memiliki alat yang lengkap untuk menampung penderita stroke.

“Terutama untuk rumah sakit Soewandhie ya, memang Soewandhie sudah menyiapkan unit stroke atau ruang khusus untuk menangani bagi penderita stroke. Jadi dengan adanya

Agustin Poliana unit khusus ini penanganan bagi penderita stroke bisa tertangani secara intensif, tidak dicampur dengan penderita sakit yang lain,” ungkapnya.

Lebih dalam, Feni sapaan akrab Febria Rachmanita menuturkan, RS Soewandhi menyiapkan 6 bet untuk khusus menangani stroke dan penyakit dalam lainya. Tapi untuk total seluruhnya berjumlah 29 bet. Sedangkan untuk dokter yang khusus menangani penyakit dalam, atau ahli bedah saraf, jumlahnya masih ada satu.

“Tapi Insya Allah meskipun masih ada satu, saya yakin bisa menangani dalam ini. Itu, juga masih menggunakan pelayanan BPJS, dan untuk warga yang tidak mampu itu tetap ditanggung oleh pemerintah Surabaya. Masyarakat tidak perlu khawatir kalau untuk masalah biQ gat* aya,” tambahnya.Q