Harian Bhirawa Edisi 7 Januari 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Tidak melaporkan jumlah tenaga kerja itu melanggar UU Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

Sanksinya ancaman kurungan tiga bulan penjara,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Seno Hadi Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Mojokerto

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Legi, 7 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

7

AGENDA HARI INI

JANUARI 2015

 Gubernur H Soekarwo -

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 20.00

Menghadiri Haul Kiai Adlan Ali Al Mursyid di Masjid Jamik Cukir Diwek Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00

Menerima Audiensi Akademi Gizi Surabaya di Ruang Kerja

Sudah Ada Inpres, Kartu Sakti Tak Perlu SKB Mensos Bantah Tak Libatkan Daerah

Surabaya, Bhirawa Program tiga kartu sakti Jokowi diklaim telah berjalan tanpa masalah. Termasuk koordinasi yang dilakukan di level pusat juga telah dilakukan mengacu Instruksi Presipen (Inpres). Dengan demikian, program tersebut tidak membutuhkan penguat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri sebagaimana diusulkan Jatim.

“Tidak perlu SKB tiga menteri. Inpres itu kedudukannya lebih tinggi. Silakan Inpresnya googling di website Setkab,” tegas Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansah saat mengikuti Khadijah Education Expo di Surabaya, Selasa (6/1).

Dikatakan Khafifah, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berinduk pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ini sebenarnya mekanisme lama yang dulu disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dulu, BSM juga berbasis pada Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jadi bukan unit pendidikan murni. “Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan format yang dulu. Tapi harapannya sekarang KKS bisa menjadi simpanan sehingga bisa menabung,” kata Khafifah.

Khafifah kembali menjelaskan, setiap keluarga yang memiliki KKS, maka seluruh anggotanya harus

ICW Sinyalir Ada Penyimpangan BBM dan Elpiji Rp 2,5 T Surabaya, Bhirawa Kenaikan harga gas elpiji konsumsi rumah tangga 12 kilogram yang dilakukan Pertamina secara diam-diam sejak 2 Januari lalu terus menuai kritik. Kali ini Lembaga Swadaya Masyarakat Antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir adanya potensi penyimpangan harga elpiji berukuran 12 kilogram dan BBM. Harga kedua komoditas ini dinilai lebih mahal dari harga yang beredar di pasaran.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan mahalnya harga elpiji non subsidi dan BBM berpotensi menimbulkan penyimpangan Rp 2,479 triliun.

“Apakah selisih kemahalan ini bagian dari ajang pembagian margin keuntungan?” ucap Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas kepada war-

tawan, Selasa ( 6/1).

Dari hitung-hitungan ICW, total potensi kemahalan harga per Januari 2015 untuk premium

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Sejak pemerintah menaikkan harga elpiji 12 kg, permintaan akan elpiji 3 kg di Surabaya mengalami peningkatan, Selasa (6/1). Meski harga ada kenaikan, tapi pasokan sejauh ini aman.

 ke halaman 11

Silpa APBD 2014 Bojonegoro Capai Rp 300 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Data Pemkab Bojonegoro menyebutkan Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Pembiayaan Anggaran) APBD 2014 mencapai Rp 300 miliar lebih, disebabkan ada rencana anggaran yang tidak bisa terealisasi dan pendapatan yang melampaui target.

“Silpa APBD 2014 sebesar Rp 300 miliar lebih tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan per 31 Desember 2014,” kata Sekdakab Bojonegoro Soehadi Moelyono, Selasa (6/1).

Lebih lanjut ia menjelaskan beberapa rencana anggaran yang tidak bisa direalisasikan, antara lain, alokasi penyertaan modal untuk PT Bangkit Bangun Sarana (BBS), BUMD milik pemkab sebesar Rp 20 miliar.

Sesuai rencana, lanjut dia, alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar tersebut akan dimanfaatkan untuk program generasi emas di daerahnya. “Program ini akhirnya tidak berjalan, sehingga anggaran Rp 20 miliar tidak bisa terserap,” jelas dia.

Ia juga menyebutkan pada Dinas Pertanian, juga ada program yang tidak bisa direalisasikan yaitu pengadaan jambu merah yang alokasi anggarannya mencapai Rp 10 miliar, karena tidak ada pemenang lelang dalam pengadaan bibit jambu merah.

abed nego/bhirawa

Jatim Tolak Pemberlakuan Pajak Penghasilan 1% UMKM DPRD Jatim, Bhirawa Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberlakukan pajak penghasilan bagi seluruh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebesar 1% mulai 1 Januari 2015, menuai protes dari sejumlah daerah. Bahkan Provinsi Jatim dengan tegas akan menolak kebijakan yang dinilai akan memperlemah daya saing UMKM dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Ka’bil Mubarok men-

gatakan bahwa pemberlakuan pajak penghasilan sebesar 1 % bagi seluruh UMKM dinilai akan sangat memberatkan masyarakat. Apalagi sejumlah kebutuhan bahan pokok, TDL, elpiji harganya naik, sehingga rakyat kecil makin kesulitan untuk membiayai hidup. “Karena itu dalam waktu dekat kami akan konsultasi ke Kementerian Koperasi dan pihak terkait lainnya supaya kebijakan tak populis itu ditinjau ulang, “ tegas politisi asal PKB saat dikonfirmasi Selasa (6/1).

Senada, anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD Jatim lain-

Tujuh Orang Disanksi

Digadang-gadang Jadi Bupati

Zainul Lutfi

gegeh/bhirawa

Tim DVI dari Uni Arab Emirates datang ke RS Bhayangkara untuk membantu identifikasi jenazah AirAsia QZ 8501, Selasa (6/1).

 Menko Polhukam: belum ada perintah pergantian Kapolri  Tenang, tunggu petunjuk  Penambangan pasir liar di Sumenep sulit dihentikan  Ada fulus semua bisa diatur  Tarif hotel dan restoran naik 10-12,5 persen  Naik adalah kata yang populer saat ini

Polda Jatim, Bhirawa Sepuluh hari sudah pencarian ratusan korban pesawat AirAsia QZ 8501 terus dilakukan oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) dibantu dengan instansi lain. Bantuan juga diberikan untuk Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim dalam mengidentifikasi jenazah korban DUKA AIRASIA pesawat yang QZ 8501 jatuh di Selat HARI KE-10 Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Selasa (6/1) sekitar pukul 10.30, bantuan Tim DVI dari negara lain mulai berdatangan di RS Bhayangkara Polda Jatim. Tak hanya di RS Bhayangkara, bantuan Tim DVI negara asing seperti dari

 ke halaman 11

Sertijab Kepala Staf Angkatan Laut di Koarmatim

Panglima TNI Minta AL Teruskan Visi Menuju World Class Navy Surabaya, Bhirawa Setelah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) di Istana Negara, Rabu (31/12), pucuk pimpinan TNI AL secara resmi diserahterimakan dari Laksamana Dr Marsetio kepada Laksamana Madya TNI Ade Supandi di Dermaga Madura Koarmatim Ujung, Surabaya,

 ke halaman 11

Gubernur Bakal Rombak SKPD Pemprov Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo pada tahun ini dipastikan bakal merombak beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim.

Perombakan itu harus dilakukan karena ada beberapa tupoksi (tugas pokok dan fungsi) SKPD yang bertambah dan ada penggabungan tupoksi.

 ke halaman 11

Sensasi Baru Pelantikan di Kota Malang

Usai Dilantik, Abah Anton Ajak Pejabat Pemkot Lihat Tumpukan Sampah Ada yang menarik pada mutasi yang dilakukan oleh Pemkot Malang, Selasa (6/1) kemarin. Pasalnya pelantikan dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Selain itu, para pejabat yang dilantik menggunakan baju putih dan celana hitam, tak lagi berdasi seperti pelantikan-pelantikan sebelumnya.

M Taufik, Kota Malang

 ke halaman 11

Sentil..

 ke halaman 11

Tim DVI Negara Asing Bantu Identifikasi Jenazah AirAsia

 ke halaman 11

SOSOKNYA yang sederhana dan tidak neko-neko namun memiliki sejumlah usaha yang moncer, membuat Zainul Lutfi digadang-gadang untuk maju sebagai Bupati Sidoarjo periode mendatang. Maklum sebagai orang yang selalu memiliki pemikiran brilian serta dekat dengan wong cilik yang tergabung dalam UMKM, menjadikan politisi asal PAN ini dinilai pas memimpin wilayah yang dikenal dengan julukan Kota Udang ini.

Bahkan, pria yang j u g a

nya, H Rofik menambahkan bahwa pemberlakuan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM adalah kebijakan yang dibuat tanpa perhitungan matang, sehingga malah memberatkan rakyat kecil. “Ini kebijakan yang kontraproduktif dalam menghadapi MEA, sebab produk luar negeri yang masuk tak dikenakan pajak tapi produk dalam negeri justru dikenakan pajak sehingga dapat memperlemah daya saing produk dalam negeri dalam menghadapi pasar bebas Asean, “ ujar politisi asal PPP.

Salam komando yang dilakukan KASAL baru Laksamana Madya TNI Ade Supandi (kanan) dengan Laksamana TNI Dr Marsetio usai serah terima jabatan di Dermaga Ujung, Selasa (6/1).

Dipilihnya lokasi penampungan sampah untuk acara mutasi 200 pejabat mulai dari eselon II hingga IV ini, diklaim wujud ketaatan Pemkot Malang atas kebijakan KemenPAN terkait efisiensi anggaran. “Kan rapat di hotel tidak boleh, maka kita gelar di sini (TPA Supit Urang,red),” kata Wali Kota Malang Muhammad Anton kepada wartawan usai pelantikan.

Diakui dia, mutasi kali ini merupakan mutasi terbanyak di masa kepemimpinannya. Karena

hampir semua SKPD di lingkungan Pemkot Malang digeser.

Karena jumlah pejabat yang dimutasi cukup besar sehingga harus mengalihkan tempat di luar gedung Balaikota. “Kita tidak punya gedung besar,” imbuh Abah Anton, panggilan karibnya.

Menurut Abah Anton mutasi dilakukan karena ada 4 jabatan eselon II yang kosong. Keempat jabatan tersebut, yaitu, kepala Badan Penanggulangan Bencana

 ke halaman 11

m taufik/bhirawa

Pelantikan pejabat mulai eselon II hingga IV Pemkot Malang yang digelar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Selasa (6/1).

SURABAYA

2

Rabu Legi 7 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Daerah Pesimistis Provinsi Sanggup Kelola Pendidikan Menengah Berharap Tetap Ada Dukungan kabupaten/kota Pemprov, Bhirawa Peralihan tanggung jawab pengelolaan pendidikan menengah (Dikmen) ke provinsi mengundang pesimisme dari daerah-daerah di Jatim. Sejumlah Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten/kota merasa yakin provinsi tak akan mampu mengelola Dikmen sendiri, khususnya dari segi kekuatan anggaran.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi antara Dindik Jatim dan Dindik kabupaten/ kota se Jatim terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Selasa (6/1).

Dalam kesempatan itu, Kepala Dindik Kabupaten Bojonegoro Khusnul Huluq mengatakan, peralihan tanggung jawab ini harus mempertimbangkan banyak hal dan diuji keuntungannya bagi masyarakat, khususnya terkait mutu pendidikan.

“Kita tidak keberatan, tapi benefitnya bagi masyarakat tetap harus diuji. Pola penganggarannya juga harus dihitung,” tutur Huluq saat ditemui di Kantor Dindik Jatim.

Khusnul menilai, dari sisi financial provinsi tidak akan mampu jalan sendiri. Karena itu, dia berharap dalam peralihan ini tetap melibatkan banyak daerah.

“Harus ada forum komunikasi khusus untuk membicarakan aturan-aturannya,” tutur mantan Sekda Kabupaten Gresik ini.

Khusnul tetap berharap, ke depan daerah tetap dapat andil dalam memberikan dukungan anggaran untuk operasional

Dikmen. Sebab, sejauh ini daerahnya pun sudah menganggarkan dana pendidikan dari APBD II dalam bentuk dana penjaminan operasional sekolah.

“Tahun ini kita anggarkan Rp 22 milyar yang disalurkan melalui pemerintah desa,” terang dia.

Hal senada juga diungkapkan, Dindik Surabaya yang diwakili Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Sudarminto. Sudarminto mengaku, saat ini Surabaya tengah resah menghadapi perubahan aturan itu. Terutama terkait wewenang pemberian Bantuan Operasional Daerah (Bopda) oleh pemkot untuk mewujudkan program sekolah gratis.

“Kami tetap menganggarkan dana sebesar Rp 291 Milyar untuk pembiayaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada 2015. Tapi kami masih konsultasi ke provinsi tentang pemberian ini,” tutur Sudarminto.

Menurutnya, Surabaya sudah terbiasa dengan sekolah gratis dan sekolah sudah tidak terbiasa untuk menarik dana dari masyarakat maupun wali murid.

Jadi akan susah jika Surabaya dikembalikan menjadi sekolah

PANGGUNG BIROKRASI

Disnak Bangun Ruang Arsip dan Ruang Pertemuan Pemprov, Bhirawa Mengoptimalkan kinerjanya, Dinas Peternakan Jatim bakal membangun satu gedung arsip dan gedung pertemuan.

Sebelumnya arsip SKPD ini berada di salah satu bekas rumah dinas yang ada di dalam kawasan perkantoran tersebut.

Kondisi yang tidak memadai di lokasi tersebut, maka Dinas Peternakan Jatim ini melangsungkan pembangunan ruang arsip dan ruang pertemuan baru yang berada di sebelah kiri bangunan utama.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, ruangan di bekas rumah dinas tersebut memang tidak bagus kondisinya untuk dimanfaatkan sebagai ruang arsip. “Tidak sehat, ruangan pengap dan berdebu. Kita mendapat anggaran untuk pembangunan dimanfaatkan pembangunan gedung arsip,” katanya.

Saat ini, bangunan gedung tersebut sudah berdiri dan berlantai dua. Rencananya di lantai satu dimanfaatkan untuk ruangan arsip, sedangkan lantai dua dimanfaatkan untuk rapat internal mengingat adanya edaran agar memanfaatkan fasilitas kantor untuk keperluan rapat.

“Sebelumnya, Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim telah melangsungkan kunjungan di Dinas Peternakan untuk melihat ruang kearsipan.

Memang nyatanya belum memadai,” katanya, Selasa (6/1).

Ditambahkan Sekretaris Disnak Jatim, drh Irawan, pembangunan gedung tersebut masih memerlukan proses panjang untuk bisa dijadikan ruang pertemuan dan ruang kearsipan yang memadai.

Tahap awal lalu, pembangunan tersebut memakan anggaran Rp 1,7 Miliar, dan tahun ini akan dilanjutnya dengan anggaran sekitar Rp 600 juta, jumlah ini masih diluar sarana prasarana penunjang seperti meja kursi dan alat kantor.

“Seperti meja kursi masih belum termasuk. Nantinya kalau pun bangunan bisa terpakai, mungkin kursi meja bisa Q rac sewa untuk sementara waktu.Q

Kepala Dindik Jatim bersama sejumlah kepala Dindik kabupaten/kota serius berbincang usai rapat koordinasi terkait UU 23/2014 tentang pemerintah daerah. berbayar. Untuk itu, tahun 2015 dana sebesar itu masih dikucurkan untuk menyokong operasional sekolah.

Secara rinci, Rp 43 milyar untuk pembangunan fisik, Rp 232 milyar untuk operasional alias Bopda, dan Rp 16 milyar untuk pendidikan khusus. “Kita sudah mengirimkan surat ke pemerintah provinsi dengan tembusan Dindik. Jadi kami masih menunggu bagaimana keputusanya,” tuturnya.

Meski anggaran sudah ada,

tapi penggunaannya tetap harus ada dasarnya. Entah itu nanti dibuatkan Pergub atau peraturan sejenis. Penyediaan anggaran ini juga dikuatkan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Perwali Nomor 47 Tahun 2013 .

“Dalam dua aturan itu jelas, pendidikan itu tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat,” terang Mantan Kepala SMAN 16 Surabaya itu.

Menanggapi masukan daerah itu, Kepala Dindik Jatim Harun memberikan apresiasi khusus lantaran daerah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan mutu pendidikan.

Namun penggunaan anggaran tetap harus sesuai aturan yang berlaku.

“Karena itu, forum ini kita buat untuk menjaring aspirasi daerah demi implementasi UU 23/2014. Selanjutnya akan kita bahas lagi dalam forum yang lebih besar melibatkan sejum-

tam/bhirawa

lah elemen dari provinsi dan daerah,” tutur Harun.

Lebih lanjut, ia mengimbau daerah agar tidak perlu alot dalam melepaskan 3M (money, man dan material) yang menjadi bagian dari peralihan ini. “Saat keluar peraturan tentang otonomi, provinsi juga tidak alot untuk memberikan wewenang ke daerah. Karena itu, saya berharap daerah tidak berat untuk mengembalikan wewenang ke pemerintah provinsi,” Q tam pungkas Harun.Q

Kebijakan Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas Dinilai Tak Rasional Setoran Naik, Jukir Lapor Dewan DPRD Jatim, Bhirawa Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait anggaran perjalan dinas untuk anggota legislatif dipandang tidak rasional dan terkesan pilih kasih oleh legislator DPRD Jatim. Tingginya inflasi yang disebabkan naiknya sejumlah harga bahan pokok, ternyata tidak dijadikan dasar sebagai perhitungan penetapan anggaran. Untuk Kunker di luar provinsi paling tinggi mereka mendapatkan uang saku sekitar Rp500 ribu/hari.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Fredy Poernomo menegaskan keputusan Menkeu dalam membuat anggaran perjalanan dinas dewan sangat tak rasional. Sebagai anggota DPRD Jatim , dalam aturan Menkeu baru, mereka dimasukan dalam pejabat eselon II atau sekelas SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Padahal dalam PP 24/2012 tentang kedudukan dan protokoler itu disebutkan gubernur dan DPRD Jatim merupakan pejabat daerah. ‘’Bagaimana dalam masalah anggaran dewan dibedakan dengan gubenur. Dimana dalam Kepmenkeu nomor 37/2014 tentang biaya perjalan dinas antara gubernur dan pimpinan

dewan ada selisih Rp10 ribu.

Berikut dangan anggota dan pimpinan DPRD juga ada selisih Rp10 ribu. Jujur ini sangat tidak fair dan tidak rasional serta terkesan pilih kasih,’’tegas politisi asal dari Partai Golkar, Selasa (6/1).

Diakuinya, pihaknya sangat mendukung adanya efesiensi anggaran. Namun demikian hal itu harus dilihat dari kondisi yang ada termasuk jalannya inflasi. Kalaupun uang saku yang diberikan Rp500 ribu, bagaimana dengan makan sehariharinya yang harus ditanggung anggota, ketika kunker di DKI Jakarta, yang harga makanan disana cukup mahal. Sementara di Aceh setiap anggota dewan hanya mendapatkan uang saku Rp300 ribu/hari.

Begitupula dengan uang saku untuk kunjungan kerja di dalam provinsi. Dimana paling tinggi Rp1 juta dan paling rendah Rp300 ribu. Dimana uang saku Rp1 juta berlaku kunker di Pasuruan, sementara Rp300 ribu di Bojonegoro. ‘’Bagaimana di Bojonegoro hanya dihargai Rp300 ribu.

Padahal di Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Jatim yang mengalami per-

kembangan yang cukup pesat dengan ditandai dengan banyaknya perusahan gas yang berdiri disana. Maka otomatis kebutuhan hidup juga meningkat. Tapi disini Menkeu hanya menghargai Rp300 ribu, dimana letak rasionalnya. Yang pasti saya melihat penetapan anggaran ini dilakukan tanpa perhitungan yang jelas,’’paparnya.

Tidak itu saja. Untuk uang reprsentif juga mengalami penurunan sekitar Rp100 ribu.

Dari sekitar Rp250 ribu/hari kini berubah hanya Rp150 ribu saja.

Tentu saja hal ini juga menimbulkan protes oleh sejumlah anggota DPRD Jatim.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Halim menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota dewan provinsi yang tergabung dalam Adepsi akan ngelurug ke Menkeu. Mereka mendesak kepada Menkeu untuk mengevaluasi kembali keputusannya yang dipandang sangat merugikan para wakil rakyat. Mengingat dalam menentukan anggaran tanpa didasari oleh kondisi dan situasi yang jelas. Termasuk kenaikan inflasi yang begitu tinggi akibat dari naiknya BBM, Q cty TDL hingga LPG.Q

Dispendik Tingkatkan Pendidikan dengan SIS 2015 Pemkot, Bhirawa Dinas Pendidikan kota Surabaya bakal menggelar awarding untuk mewujudkan Surabaya sebagai barometer pendidikan nasional.

Menurut Kepala Dinas Pendidian Kota (Dispendik) Surabaya Dr. Ikhsan, S. Psi, MM mengutarakan, awarding tersebut bernama Surabaya Inspiring School (SIS) 2015. SIS 2015 merupakan sebuah konsep pengembangan program dari program-program pendidikan yang telah selama ini dilakukan.

Ada enam aspek yang dikembangkan melalui kompetisi, yakni pembelajaran guru, MBS, lingkungan sekolah sehat, talenta siswa, perpustakaan, serta edupreneurship.

‘’Melalui SIS 2015 banyak hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan kompetensi para guru, siswa, sekolah dan masyarakat,’’ katanya. Ikhsan menambahkan ajang ini merupakan sebuah upaya pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya.Dimana sekolah akan berlomba-lomba untuk berkompetsi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Dalam konsep pembelajaran guru, guru diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi media pembelajaran, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, efisien serta menyenangkan (PAIKEM). Tidak hanya itu, guna mengapresiasi hasil pembelajaran guru juga dikembangkan pameran Q dre karya guru dan PTK.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) melaporkan tindakan semena-mena Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya pada Dewan. Tanpa ada alasan yang jelas, Dishub menaikkan target setoran juru parkir (jukir) secara sepihak. Kenaikan setoran harian itu tidak dibarengi dengan penambahan lahan parkir dan kenaikan tarif parkir.

Korlap PJS Fadoly Feriansyah saat mendatangi gedung DPRD Surabaya, Selasa(6/1) bersama puluhan jukir menjelaskan, selama ini setoran harian jukir setiap titiknya mulai Rp 10 ribu hingga Rp 200 ribu. Sejak ada kebijakan baru itu, besaran kenaikan setiap titiknya tidak sama, minimal setiap titik naik Rp 5 ribu.

“Setiap jukir itu pendapatannya bervariasi, jadi kenaikannya juga disesuaikan dengan besaran pendapatan setiap harinya,” ujarnya.

Fery, panggilannya, mengungkapkan jumlah parkir di tepi jalan sebanyak 1.600 titik. Sayangnya, setiap kali setoran, jukir tidak pernah menerima kwitansi sebagai bukti setoran dari Dishub. Para jukir juga tidak pernah diberi tahu peruntukan hasil setorannya. Sehingga, uang setoran tersebut dicurigai tidak semuanya masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dia mengaku PJS menolak secara tegas kebijakan kenaikan target setoran. Akibatnya, para jukir “mokong” tersebut terancam kehilangan pekerjaan. Pasalnya, Dishub sudah menarik kartu tanda anggota (KTA) jukir yang melawan kebijakan itu. Sehingga mereka saat ini sudah tidak bisa bekerja lagi.

Fery juga menyayangkan tidak ada asuransi bagi jukir, baik asuransi jiwa ataupun asuransi kehilangan. Selama ini, ketika ada kendaraan yang hilang, jukir mengganti sendiri tanpa dibantu oleh Dishub. “Ibarnya kita seperti jadi sapi perah, kita ditekan terus, tapai kesejahteraan tidak pernah diperhatikan,” ucapnya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri menyayangkan kebijakan menaikkan setoran jukir tanpa ada penjelasan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kurang memberikan perhatian kepada mereka. Padahal, jukir menjadi target pendapatan dari parkir di Surabaya.

Dishub tidak bisa bertindak semena-mena hanya karena untuk menaikkan PAD. Politisi PDI Perjuangan ini meminta tidak hanya memaksakan kenaikan setoran bila tidak ada potensi.

Mestinya, Dishub melakukan terobosan-terobosan sehingga jukir tidak hanya menjadi sapi perah. Tetapi, jukir diberi fasilitas yang bagus agar pendapatan setiap harinya bertambah, tidak hanya diminta setoran.

“Kalau tidak ada alasan untuk menaikkan, maka tidak boleh ada kenaikan,” katanya.

Dia berjanji akan menindak lanjuti laporan jukir. Dalam waktu dekat akan melakukan penelusuran. Dewan tidak ingin ada arogansi tanpa ada kajian. Dia meminta kepada Dishub jangan hanya memikirkan cara menaikkan PAD Q gat dari sektor parkir.Q

Penghuni Bangli Setail Wajib Pindah per 10 Januari Semua warga penghuni bangunan liar(bangli) Jl. Setail diharuskan pindah ke Rusun Siwalankerto yang disediakan Pemkot. Satpol PP juga akan melakukan pembongkaran dan pengawasan langsung sejak tanggal itu pula.

Bangunan liar dijalan Setail akan ditertibkan Satpol PP mulai 10 Januari mendatang.

geh/bhirawa

Dijadwalkan puluhan bangunan liar (bangli) yang berada didekat tembok pagar Kebun Binatang Surabaya (KBS) di Jl. Setail, Surabaya, bakal dibongkar oleh Satpol PP Kota Surabaya lantaran dianggap menyalahi aturan. Kali ini, Satpol PP meninjau bangunan serta PKL untuk memastikan seluruh penghuni segera pindah.

Puluhan bangunan liar yang rata-rata digunakan untuk berjualan tersebut, beberapa di antaranya ternyata dipakai sebagai tempat tinggal. “ Berjualan di kawasan itu saja

sudah salah. Apalagi digunakan untuk tempat tinggal.

Kami bisa update setelah tenda terpasang, serta Camat berhak mengfilter,” kata Irvan Widyanto pada Bhirawa, Selasa (6/1) saat di lokasi kejadian.

Tidak ada alasan bagi siapapun, lanjut Irvan, untuk membuka usaha atau malah menetap di kawasan yang sejatinya memang tidak dipergunakan untuk pemukiman tersebut. tanggal 10 Januari 2015, tambah Irvan yang didampingi Camat Wonokromo Mahmud Sariadji, sudah diper-

silahkan untuk pindah ke Rusun Siwalankerto.

“Jadi tanggal 10 besok udah mulai pindah ke rusun, dari data kami ada 69 warga, tapi akhir-akhir ini ada 50 Kartu Keluarga (KK),” kata Camat Wonokromo, Mahmud Sariadji yang juga di lokasi.

Didalam peninjauan yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya serta Camat Wonokromo beserta anggota lainnya, sontak Irvan turun dari mobil dan menyuruh anggotanya untuk menertibkan parkir liar yang ada di pedestrian tepat di depan pintu masuk KBS. Selain itu, mendatangi penghuni rumah yang diduga adalah bangunan liar.

“Ibu ini dapat izin dari mana? Gak boleh dirikan rumah di sini bu,” kata Irvan

pada penghuni bangunan yang malamnya untuk jualan STMJ ini.

Hal ini, petugas Dishub Kota Surabaya saat berada dilokasi merasa tersinggung lantaran Satpol PP Kota Surabaya menertibkan parkir liar di depan KBS. Setelah dirundingkan dengan menghadirkan Kepala UPTD Parkir Surabaya Timur serta pihak manajemen PDTS KBS akhirnya menemukan titik terang.

“Saya pikir kita satu tujuan, untuk parkir semua harus diarahkan ke KBS, itu semuanya. Dan kita sepakati apapun alasannya harus steril, kalau saya lewat sini lagi harus kosong semua,” kata Irvan di antara manajemen KBS serta DisQ geh hub Surabaya.Q

SURABAYA

Rabu Legi 7 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Bangun Pagar Pembatas PT KAI Daop VIII Surabaya kembali melakukan pembangunan kali ini lebih difokuskan pada pembangunan pagar pembatas setinggi 2,2 meter. Pembangunan pagar ini untuk mengantisipasi maraknya warga jalan Kalibokor I Surabaya yang menyeberang jalan rel kereta. Selasa (6/1).

trie diana/bhirawa

Sebut Sumbangan Sukarela, Kabidmenjur Dindik Surabaya Tak Akui Adanya Pungli Polrestabes Surabaya, Bhirawa Dugaan pungutan liar yang berasal di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 berlanjut pada penyelidikan saksi-saki. Kemarin, (6/1) Unit III Pidana Korupsi (Pidkor) Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi.

Satu saksi yang diperiksa penyelidik Unit III Pidkor Polrestabes Surabaya adalah Kepala Bidang Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan (Kabidmenjur Dindik) kota Surabaya Sudarminto.

Pemeriksaan pun dilakukan sejak pukul 10.00 WIB dan berakhir

pukul 13.30 WIB. Kanit III Pidkor Polrestabes Surabaya AKP I Made Pramasetia mengatakan, saat ditanya terkait dugaan pungli yang terjadi di SMAN 15, saksi mengaku sumbangan tersebut bersifat sukarela. Tak hanya itu, saksi juga

mengaku tak ada masalah dengan sumbangan yang diajukan oleh SMAN 15 kepada wali murid.

“Dalam keterangan kepada penyelidik, saksi mengaku bahwa sumbangan sukarela dari wali murid sifatnya sukarela dan diperbolehkan. Sebab, Ia (Sudarminto, red) mengaku sumbangan tersebut terkait peran masyarakat untuk kemajuan pendidikan,” terang AKP I Made Pramasetia, Selasa (6/1).

Diejelaskan Made, ada 15 pertanyaan yang diajukan penyelidik kepada saksi. Semuanya

dijawab oleh saksi, termasuk elaknya terkait adanya dugaan pungli di SMAN 15. “Pemeriksaan keterangan dari saksi Sudarminto, tujuannya untuk memperdalam proses penyelidikan. Terlebih untuk menambah bahan keterangan dan data bagi penyelidik,” ungkap Made.

Pemeriksaan yang dilakukan penyelidik Pidkor Polrestabes Surabaya tak sampai lama. Sebab, saksi Sudarminto meminta waktu kepada penyelidik Polrestabes untuk memenuhi panggilan dari anggota DPRD Surabaya.

“Sementara ini keterangan dari saksi, kami anggap cukup. Beliau juga meminta ijin agar pemeriksaan terhadapnya dihentikan sebentar, karena adanya panggilan dari dewan,” kata Made.

Perwira asal Pulau Dewata Bali ini, mengaku akan mendatangi saksi ahli tindak pidana korupsi (tipikor). Adapun saksi ahli tipikor yang akan dimintai keterangan adalah saksi ahli tipikor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. “Saya akan koordinasikan hal ini dengan ahli tipikor dari Unair,” pungkasnya.

Semua Pungutan Sekolah Telah Dihapus

RAGAM INFO

Tiga Saksi Sudutkan Lisa di Pengadilan PN Surabaya, Bhirawa Setelah eksepsinya ditolak oleh Majelis Hakim Manungku pada sidang Selasa (30/ 12) lalu. Persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Zeng Qiuyun alias Lisa (37), WNA Tiongkok kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda saksi BAP. Dalam persidangan yang digelar di ruang sidang sari, Selasa (6/1), JPU Djoko Susanto dari Kejati Jatim, menghadirkan tiga orang saksi yakni Didit Eko Wahyudi, Junaedi, (anggota Direskoba Polda Jatim ) dan Muslan pegawai Kantor Pos Tandes bagian pengantar surat dan paket.

Secara bergantian, ke tiga saksi ini diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim Manungku. Diawali dengan kesaksian Didit Eko Wahyudi, kemudian dilanjutkan saksi Muslan dan terakhir kesaksian dari Junaedi. Dalam keterangannya, ke tiga saksi yang dihadirkan JPU Djoko terlihat menyudutkan posisi terdakwa Lisa yang jelas-jelas sebagai penerima paket berisi 28 butir ineks dan 4 gram methamphetamine dari Inggris.

Saksi Didit, dalam keterngannya mengatakan, dirinya menerima perintah dari pimpinan untuk melakukan control delivery atas paket yang dicurigai oleh petugas Bea dan Cukai Juanda berisi narkotika. Dengan menyamar sebagai petugas Kantor Pos Tandes, dirinya mengantar paket milik terdakwa Lisa ke alamat yang berada di Jl Darmo permai II room 201.

Namun ternyata, Lisa telah pindah tempat tinggal di Jl Kupang Raya No 125 Surabaya. Informasi kediaman Lisa tersebut diperoleh dari tukang kebun yang bernama Yanto. Paket pun diantarkannya bersama saksi Muslan ke kediaman Lisa Q bed yang baru.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Pakar pendidikan yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sahudi menegaskan semua bentuk pungutan yang dilakukan sekolah dihapus sejak kota Surabaya menerapkan pendidikan gratis Wajib belajar 12 tahun.

Pendapat Sahudi ini disampaikan saat hearing, Selasa(6/ 1),antara Komisi D dengan Dindik serta sejumlah stekholder pendidikan terkait pungutan liar di SMAN 15 Surabaya. Pada kesempatan tersebut Sahudi juga menyebut ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, segalah pungutan bagi siswa telah ditiadakan. Langkah tersebut diambil menindaklanjuti program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota Surabaya.

“Dulu memang sempat ada dan ada dasaranya untuk penarikan pungutan bagi siswa.

Tapi semenjak ada program wajib belajar 12 tahun yang dibiayai Pemkot, semua pu-

ngutan telah ditiadakan,” terang Sahudi.

Ditanya kenapa pungutan di sekolah sekarang kembali terjadi, ia mengaku tidak tahu.

Menurut dia, yang bisa menjawab pertanayaan itu adalah Kepala Dinas Pendidikan sekarang, yaitu Ikhsan.

“Yang bisa menjawab ya Pak Ikhsan. Bisa saja sekarang ada kebijakan baru yang memperbolehkannya,” kata Sahudi.

Sementara anggota komisi D, Reny Astuti meminta agar Dindik Surabaya melakukan transparansi transparansi dalam proses mutasi siswa di Surabaya. Transparansi ini terkait jumlah siswa yang mutasi tiap tahunnya maupun persyaratan yang harus dipenuhi.

“Ketika muncul berita soal penarikan untuk calon siswa yang dimutasi, sebagian siswa di Surabaya seperti sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Sepertinya mereka sudah biasa melihat praktek semacam itu,” kata Reni Astuti, saat hearing yang juga dihadiri kadindik

Surabaya, Ikhsan.

Reny menegaskan, mencuatnya kasus dugaan penarikan pungutan liar (pungli) di SMAN 15 Jl Dukuh Menanggal Selatan, Surabaya seharusnya dijadikan momentum dalam memerangi segala bentuk pungli. Baik yang ada di Dinas Pendidikan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

“Seumpama jika pungli itu juga melibatkan anggota dewan ya harus diungkap. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak,” ingat politisi PKS yang dikenal vokal ini.

Sementara itu, terkait penangkapan Wakil Kepala Sekolah SMAN 15 Nanang, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap ditangani secara adil dan profesional. Dalam artian yang bersangkutan diberi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. ”Misalnya bila yang bersangkutan tidak bersalah, ya nama beliau harus direhabilitasi,” Q gat sarannya.Q

Keberadaan Litbang Jadi Badan Diperkuat UU 23/2014 Pemprov, Bhirawa Keberadaaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) baik di pusat, provinsi, dan kabu/kota kini diperkuat dengan adanya keberadaan UU nomor 23 Tahun 2014. Untuk itulah, Balitbang Jatim kini berupaya terus mengevaluasi diri untuk bisa menjadi lembaga penelitian dan pengembangan yang lebih baik lagi.

Dalam UU tersebut pada pasal 219 menyatakan, Badan yang dimaksud atau perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

“Melihat UU tersebut, tentunya keberadaan Balitbang menjadi salah satu lembaga yang tetap menjadi sebuah badan. Tentunya, daerah juga harus menindaklanjuti. Sebab, banyak daerah yang belum membentuk litbang menjadi sebuah badan. Lebih banyak dimasukkan dalam bagian atau bidang lainnya,” kata Kepala Balitbang Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc, Selasa (6/1).

Dikatakan Priyo, sebenarnya Balitbang tentunya semakin ke depan terus berkembang.

“Kami selalu melangsungkan evaluasi dari tahun ke tahun agar bisa menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi acuan dan bermanfaat untuk Q rac kepentingan masyarakat di Jawa Timur.Q

Sebagaimana diberitakan, unit Intelijen Keamanan (Intelkam) Polrestabes Surabaya menangkap operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua orang dengan barang bukti uang Rp 3 juta dari wali murid Mayor (Mar) Siddiq untuk memutasikan anaknya M Eza Abrar Dharmawan dari SMA N 66 Jakarta ke SMA di kawasan Menanggal tersebut.

Dari hasil OTT ini, diamankan dua orang yaitu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMAN 15 Surabaya yaitu Khairul Anwar dan Nanang.Q bed

Pengaduan pada ORI Jatim

Masalah Pertanahan Masih Tertinggi Pemprov, Bhirawa Masalah pertanahan masih menjadi yang terburuk berdasar laporan masyarakat atas pelayanan publik kepada Ombudsmen RI Perwakilan Jatim di tahun 2014.

Sementara kualitas layanan dan mal administrasi mendominasi obyek laporan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Widyarta mengatakan, pihaknya menerima 336 pengaduan terkait layanan public dari seluruh wilayah provinsi Jawa Timur pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut sampai akhir tahun telah dapat diselesaikan sebanyak 239 laporan (71,2 %) dan sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Dipaparkannya, dari 336 laporan yang masuk tersebut substansi pertanahan menduduki ranking nomor 1 sebanyak 74 laporan atau 22 persen dari total jumlah laporan disusul permasalahan/substansi kepegawaian sebanyak 37 laporan.Lalu bidang peradilan dan pendidikan masing-masing sebanyak 28 laporan.

Masalah pelayanan kepolisian menempati rangking berikutnya dengan jumlah laporan 26 laporan.

Agus juga menambahkan, masyarakat melapor ke Ombudsman dikarenakan adanya pelayanan yang tidak berkualitas sehingga muncul tindakan mal administrasi. Dilihat dari mal administrasi yang terjadi, tidak memberi pelayanan menempati urutan pertama sebanyak 108 laporan atau 32,1 persen.

Kemudian penundaan berlarut menempati urutan kedua dengan jumlah laporan 66 laporan dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 54 laporan menduduki urutan ketiga.

Sedangkan kalau berdasarkan Instansi terlapor Pemerintah Daerah menduduki jumlah laporan terbanyak yaitu 168 laporan atau 50 persen dilanjutkan BPN/Kantor Pertanahan sebanyak 43 laporan dan kepolisisn dengan laporan sebanyak 31 laporan menempati urutan ketiga.

“Masyarakat Jawa Timur sudah meningkat kesadarannya untuk melaporkan apabila mendapatkan pelayanan publik yang tidak berkualitas terbukti dari 336 laporan yang masuk 209 atau 62,2 persen laporan berasal dari perorangan atau individu,” katanya.Dijelaskannya, diantara 38 kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan daerah terlapor yang paling tinggi yaitu sebanyak 156 laporan atau 46,5 persen dari seluruh la[poran yang masuk disusul Kabupaten Sidoarjo sebanyak 30 laporan selanjutnya Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto Q rac diurutan ketiga sebanyak 15 laporan.Q

Rencanakan Produksi Teh Anti HIV Tahun Depan Rencananya, tahun 2016 obat HIV dari herbal teh hijau siap diproduksi. Dalam schedule kerja Direktur ITD (Institute of Tropical Disease) Unair, Prof Nasaronudin temuan teh hijau ini akan rampung dalam bentuk kapsul pada 2016.

Prof Nasaronudin menyatakan, dalam waktu dekat formula ini akan diujicobakan pada tubuh kera, sebelum dilanjutkan tahap uji coba pada relawan penderita HIV /AIDS. Para peneliti sepakat memilih kera sebagai sampel. Alasannya, hewan ini memiliki struktur DNA yang paling dekat dengan manusia. Uji coba ini rencananya dilakukan pada Januari 2015.

Peneliti ITD Unair Prof Djoko Agus Purwanto mengaku, ada empat kera yang disiapkan untuk memastikan bahwa obat temuan ini benar benar mujarab dan

cospleng dalam memerangi virus HIV /AIDS. Proses uji coba akan dimulai dengan mensterilkan kera-kera itu.

Selanjutnya, peneliti akan menyuntikkan virus HIV / AIDS ke tubuh kera. Lalu obat herbal daun teh akan diberikan untuk membunuh virus HIV / AIDS yang bersarang di tubuh kera. ‘’Kita melakukannya ke kera terlebih dahulu jika berhasil maka kita akan mencobanya ke manusia,’’ ucapnya.

Lebih lanjut a mengatakan, dalamkandungan tanin pada teh hijau tidak hanya menurunkan kadar virus melainkan mampu

membunuh virus hingga 100 persen. Menurutnya, sifat virus HIV sendiri tidak mempunyai DNA dan untuk berkembang biak sehingga membutuhkan masuk ke dalam sel imun untuk berkembang biak.

Sistem kerja tanin ini bereaksi dengan protein yang bisa mencegah dan menangkap virus HIV yang mau masuk ke sel imun.

Sehingga tidak bisa masuk ke sel imun untuk berkembang biak didalamnya.

“Penelitian ini berawal dari tahun 2012 yakni mengambil teh hijau dipasaran kemudian diekstrak dan diteliti, ternyata tanin bisa membunuh virus HIV hingga 100 persen setelah dicobakan ke pasien HIV/AIDS,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, kerja tanin ini prin-

Teh hijau diyakini mampu mengobati dan membunuh virus HIV. sipnya hampir sama seperti obat ARV tetapi obat ARV

bekerja di dalam sel imun sedangkan tanin dari teh

dna/bhirawa

hijau ini bekerja diluar sel imun dengan mencegah virus

HIV masuk. Jika virus HIV sudah masuk dalam sel imun, tanin ini akan menangkap virus yang dilahirkan oleh virus lainnya yang dihasilkan oleh virus HIV/AIDS dari luar sel imun. Meskipun tanin dari teh hijau bisa membunuh virus HIV namun membutuhkan waktu lama hingga sel imun bisa mati.

Prof Djoko mengaku dengan penelitian yang kini ia kembangkan diharapkan mampu menjadi alternatif bagi penderita HIV untuk dapat sembuh dari penyakinya. Banyak orang dan penderita menunggu obat HIV dari bahan baku teh.

Dengan penelitian menyeluruh dan berkesinambungan diharapkan obat HIV dapat segera diproduksi dan Q dna dipasarkan.Q

OPINI

4

Membaca Kasus Mutasi Siswa SMA 15 Surabaya

Tajuk

Hak Warga Ber-KTP PELAKSANAAN proyek e-KTP terus menuai permasalahan teknis maupun prosedur. Sampai pula terindikasi korupsi melibatkan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Kenyataannya, mengurus KTP makin sulit dan membutuhkan waktu lebih lama (sampai 3 bulan). Kegaduhan administrasi kependudukan semakin berkepanjangan manakala pemerintah pusat mengambil-alih penerbitan KTP melalui proyek nasional.

Siapa berkewajiban mencetak dan mendistribusikan KTP? Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Perubahan terhadap UU Nomor 23 tahun 2006), dinyatakan sebagai kewajiban pemerintah.

Tidak tanggung-tanggung, kewajiban pemerintah bukan sekadar diatur dalam norma (batang tubuh) UU. Melainkan diatur dalam klausul “menimbang.” Artinya, kewajiban pemerintah itu diakui secara filosofis (melekat sejak awal) sebagai amanat UUD).

Jika dirunut berdasar UU Administrasi Kependudukan, urusan KTP menjadi domain Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pasal 7 ayat (1) “Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan ....” Pasal 7 ayat (1) huruf b, tugas Pemkab dan Pemkot adalah membentuk instansi pelaksana.

Selanjutnya Pada pasal 8 ayat (1) huruf c, dinyatakan, bahwa instansi pelaksana itulah yang berkewajiban mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.

Siapa itu instansi pelaksana? Juga sudah diatur definisinya pada pasal 1 (Ketentuan Umum) angka ke-7. Yakni, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.”

Jadi, pencetakan, penerbitan dan pendistribusian KTP merupakan domain “milik” Pemerintah Kabupaten dan Kota. Mengapa pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) mengambil-alih? Wallahu a’lam bis-shawab. Boleh jadi itulah yang menyebabkan Kementerian Dalam Negeri merasa perlu meng-evaluasi pencetakan e-KTP. Evaluasinya berupa penghentian pencetakan e-KTP selama dua bulan (dibuka lagi bulan Pebruari 2015).

Tapi dengan penghentian itu proses pengurusan KTP akan semakin “mengular” antrean lebih panjang. Karena itu beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota (serta Pemerintah Propinsi) ngeluruk Kemendagri. Selama ini masih jutaan warga Jawa Timur yang seharusnya telah berhak memiliki KTP tetapi belum menerima KTP. Walau sudah melakukan perekaman di Kelurahan, atau tempat lain (fasilitas publik dengan supervisi Dinas Kependudukan).

Tak mudah menerima e-KTP meski sudah melakukan perekaman. Dibutuhkan waktu (menunggu) sampai sekitar 3 bulan. Sampai memperoleh panggilan dari Kelurahan untuk pengambilan yang sudah jadi. Konon, karena lamanya menunggu itu, beberapa pihak memalsukan e-KTP, terutama untuk warga eks WNA, atau etnis tertentu. Konon lagi, e-KTP palsu dibuat di Tiongkok dan Perancis.

Pelaksanaan program e-KTP masih terus menambah permasalahan. Selain efektifitas kegunaannya (yang konon dijanjikan multi-fungsi), proses pencetakannya pun masih terpusat (di Jakarta). Seolah-olah program itu pure proyek milik pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri). Program ini merupakan langkah mundur ke-KTP-an yang sebenarnya sudah biasa dilayani di tingkat desa/kelurahan. Maka, prinsip desentralisasi KTP menjadi tercederai.

Itulah yang menyebabkan kekisruhan pembuatan e-KTP, sampai terselipnya hak 5,9 juta penduduk Jawa Timur.

Karena sifatnya yang sentralistik, proyek e-KTP tidak bisa selesai sesuai jadwal (April dua tahun lalu). Bahkan sampai akhir tahun ini, e-KTP semakin tak menentu. Di Jawa Timur, capaiannya (jika benar) sampai akhir Oktober masih sekitar 82% dari total 32 juta wajib KTP. Masih ada tunggakan sekitar 5,5 juta kartu. Jika ditambah yang terselip dan antrean baru, tunggakannya lebih dari 10 juta KTP. E-KTP merupakan proyek nasional dengan nilai investasi sebesar Rp 5,8 triliun. Untuk setiap e-KTP diharga sekitar Rp 34 ribu. Terkesan sangat mahal, walau perangkat rekamnya bisa digunakan berkelanjutan (dalam APBN sebagai Belanja Modal). Ujung-ujungnya, KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai tersangka kasus e-KTP. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Halte Khusus Angkutan Umum SEBAGAI ibukota negara Indonesia, Jakarta seharusnya memberikan contoh yang baik bagi kota-kota lain di Tanah Air. Terutama, dalam hal pengelolaan transportasi umum. Terutama bus kota, Kopaja, Metromini dan semacamnya. Selama in mereka berhenti di mana saja, menaikkan dan menurunkan penumpang di mana saja, yang berakibat menambah kemacetan lalu lintas.

Jelas, kondisi tersebut dapat terus terjadi, meski telah ada angkutan khusus TransJakarta dengan busway-nya.

Dan yang paling riskan, kondisi kendaraannya juga sudah banyak yang tua, kursi jebol dan pelayanan yang buruk.

Malah, ada sebagian metromini yang kondisinya jauh dari layak operasional dan membahayakan.

Untuk itu, Pemda DKI Jakarta melalui Dishub-nya harus lebih teliti dalam memberi izin trayek saat Uji Kir Kendaraan alias harus melalui tahapan SOP yang diharuskan. Jika dari proses tahapan itu ada satu tahap yang tak layak, angkutan itu masuk kategori tak layak operasional agar tidak membahayakan penumpang dan kendaraan lainnya.

Pantaslah, banyak warga Jakarta yang akhirnya memilih menggunakan mobil pribadi atau motor pribadi dibandingkan naik transportasi umum yang pelayanannya secara umum masih buruk. Idealnya, semua bus kota, Kopaja maupun Metromini meniru manajemen bus TransJakarta. Dengan menaikkan dan menurunkan penumpang di halte yang telah ditentukan.

Dengan kata lain, contohlah bus mini TransYogya yang mirip bus TransJakarta. Dengan demikian semua halte di Jakarta juga harus direnovasi, ditinggikan dan berada tepat di pinggir jalan. Bisa juga dibangun halte mini yang hanya memuat beberapa orang saja. Jika memungkinkan, perlu juga kota-kota penyangga memiliki bus TransBogor, TransDepok, TransTangerang, dan TransBekasi dengan tarif sama dengan TransJakarta dan menghubungkan kota-kota penyangga dengan Jakarta dan menyambung dengan halte yang merupakan jaringan TransJakarta.

Ferdy Djoko Soesilo Jl Dwiwarna 6 – Kartini Sawah Besar Jakarta Pusat 10750

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Legi, 7 JANUARI 2015

Pungutan No, Sumbangan Yes ! masyarakat, selain memiliki rencana kerja tahunan sekolah juga wajib membahasnya bersama dengan komite sekolah. Rencana kerja sekolah dan anggaran yang dibutuhkan juga harus diketahui dan disetujui oleh pejabat berwenang (diOleh : nas pendidikan). Dan yang terpenting, bagi Wahyu Kuncoro SN satuan pendidik an yang diselenggarapeserta didik atau kan masyarakat dan orangtua/wali secara melakukan pungutan harus mencerlangsung yang bersifat wajib, minkan prinsip keadilan. mengikat, serta jumlah dan jangka Pengumpulan, penyimpanan, waktu pemungutannya ditentukan dan penggunaan dana pungutan oleh satuan pendidikan dasar.” maupun sumbangan harus dilaporSedangkan sumbangan, (pasal 1 kan dan dipertanggungjawabkan ayat 3) adalah “penerimaan biaya secara transparan kepada pemangpendidikan baik berupa uang dan/ ku kepentingan pendidikan teratau barang/jasa yang diberikan utama orang tua/wali peserta didik, oleh peserta didik, orangtua/wali, komite sekolah, dan penyelenggara perseorangan atau lembaga lainsatuan pendidikan dasar. nya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak Peran Serta Masyarakat memaksa, tidak mengikat, dan Bahwa dengan demikian kalau tidak ditentukan oleh satuan penmerujuk pada Permendikbud di didikan dasar baik jumlah maupun atas, maka apa yang terjadi di SMA jangka waktu pemberiannya.”

15 Surabaya jelas-jelas menabrak Dalam Permendikbud ini diPermendikbud 44/2012 ini. Apalagi sebutkan, pembiayaan pendidikan Walikota Surabaya melalui Perwali dengan melakukan pungutan haNomor 47/2013 tentang Penyelengnya dibolehkan untuk satuan pengaraan dan Pengelolaan Pendidikan didikan yang diselenggarakan oleh mengamanahkan bahwa ada bemasyarakat. Sedangkan satuan berapa hal yang harus diperhatikan pendidikan yang diselenggarakan dalam proses mutasi. Salah satuoleh pemerintah pusat/daerah, tidak nya perpindahan siswa ke sekolah diperkenankan menarik pungutan negeri tidak boleh dikenai biaya. tapi bisa menerima sumbangan dari Mutasi juga harus memperhatikan masyarakat. kemampuan akademik, jenjang Setiap pungutan/sumbangan pendidikan, jenis pendidikan, status yang diperoleh dari masyarakat akreditasi, status sekolah, dan daya menurut Permendikbud 44/2012 ini tampung. Perpindahan siswa dari dapat digunakan oleh sekolah untuk luar kota harus memenuhi syarat. empat hal yakni : biaya investasi; Yakni, orang tua siswa merupakan biaya operasi; bantuan biaya penpenduduk Surabaya yang dibuktikan didikan; dan beasiswa. Pungutan/ dengan kartu keluarga. Selain itu, sumbangan tidak boleh digunakan siswa pindah dengan alasan mengiuntuk kesejahteraan anggota komite kuti orang tua pindah tugas sebagai sekolah atau lembaga representasi PNS, TNI/Polri, atau pegawai BUMN pemangku kepentingan satuan penyang berdomisili di Surabaya. didikan baik langsung maupun tidak Pertanyaannya kemudian adalangsung (pasal 11 c). lah apakah wali murid (baca : Walaupun sumbangan diperbolehmasyarakat) tidak boleh berparkan untuk sekolah yang diselengtisipasi dalam penyelenggaraan garakan pemerintah pusat/daerah, sekolah? Jawabnya tentu sangat tidak otomatis semuanya dibebankan boleh bahkan malah dianjurkan. ke orang tua. Sekolah, harus memiHanya tentu mekanisme pemberian liki rencana anggaran/kerja tahunan sumbangan itu harus lewat mekayang mengacu pada standar nasional nisme yang benar dan tepat. Apa pendidikan. Dana sumbangan yang yang dijelaskan dalam Permendikdidapat dari masyarakat betul-betul bud 44/2012 sesungguhnya sudah dipakai untuk menutupi kekurangan sangat jelas tentang bagaimana biaya operasional. sumbangan itu harus dilakukan.

Untuk mencari sumbangan dari Penekanan pada aspek meka-

Peristiwa ‘Operasi Tangkap Tangan (OTT)’ yang melibatkan Wakil Kepala Sekolah SMA 15 Surabaya atas dugaan pungutan (liar) terhadap wali murid jelas mengagetkan dunia pendidikan di Surabaya. Bukan saja karena SMA 15 Surabaya adalah salah satu sekolah favorit di Surabaya, tetapi juga Kota Surabaya sesungguhnya merupakan barometer pendidikan di tingkat nasional. Logikanya, kalau di sekolah favorit saja masih memungkinkan terjadi praktik pungutan liar seperti itu, lantas seperti apa kondisi di sekolah-sekolah lain. Artinya, kasus tersebut jelas ikut mempertaruhkan reputasi pendidikan Surabaya.

M

emang masih ada kontroversi terkait pengungkapan dugaan praktik pungutan liar di SMA 15 tersebut, bukan saja karena tafsir terkait pungutan dan sumbangan yang masih debatable tetapi juga karena peristiwa OTT tersebut agak ‘aneh’ karena melibatkan anggota DPRD Surabaya.

Pertanyaannya, mengapa pelibatan anggota DPRD menjadi ‘aneh’?

Penyebabnya tidak lain karena, peristiwa yang melibatkan politisi sering dibaca sekaligus dipahami juga secara politis. Sehingga tak urung memunculkan tafsir yang bermacam-macam atas ‘semangatnya’ anggota DPRD Surabaya untuk ikut operasi OTT tersebut.

Terlepas dari hal tersebut tentu pengungkapan dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan pihak pimpinan SMA 15 Surabaya patut diapresisasi secara positif. Setidaknya kasus tersebut mampu memberi pesan kepada publik bahwa momentum mutasi siswa sekolah di Surabaya masih rawan menjadi ajang terjadinya praktik pungutan liar.

Pungutan atau Sumbangan Salah satu perdebatan yang muncul ke permukaan adalah apakah uang Rp3juta yang diberikan wali murid kepada wakil kepala Sekolah SMA 15 Surabaya tersebut dianggap sebagai sumbangan atau pungutan.

Pihak sekolah selama ini selalu berdalih bahwa uang tersebut sumbangan sukarela untuk pembangunan masjid sekolah. Namun di pihak lain menilai bahwa uang tersebut adalah jelas pungutan (liar).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, pasal 1 ayat 2, dijelaskan, “pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari

nisme yang benar ini jelas bukan dimaksudkan untuk menghalang-halangi masyarakat termasuk wali murid untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi mekanisme itu perlu diatur untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan sumbangan untuk kepentingan pribadi atau diluar kepentingan pendidikan.

Undang Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat (1) sudah sangat jelas dan tegas menjelaskan bahwa masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sementara dalam konteks Surabaya, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 109 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Dalam pasal Pasal 110 ayat (1) secara rinci juga menjelaskan bahwa Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari : (a).

APBD; (b). bantuan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi; (c). pungutan dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; (d). bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/ walinya; (e). bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau (f). sumber lainnya yang sah.

Lantaran itu, pengelolaan dan penggalangan pendidikan bagi sekolah tidak bisa serta diputuskan sendiri oleh kepala sekolah namun juga harus melibatkan komite sekolah. Dalam konteks inilah maka sesungguhnya peran komite sekolah menjadi signifikan untuk ikut serta terlibat dalam peningkatan kualitaspendidikan di sekolah. Komite sekolah bukan hanya kumpulan wali murid yang dihadirkan hanya untuk menggalang sumbangan saja, tetapi juga untuk memikirkan dan merancang agar satuan pendidikan (sekolah, red) bisa semakin maju dan berkualitas pendidikannya. Peran aktif komite sekolah diharapkan akan membuat Kepala Sekolah berikut para gurunya lebih fokus dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebagai pendidik dan tidak direpotkan oleh persoalan sumbangan dan pendanaan sekolah lagi.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa

Refleksi Tahun 2015

P

Korupsi Merugikan Negara dan Rakyat

emberantasan korupsi menjadi agenda besar bangsa, karena korupsi merugikan negara dan rakyat Indonesia. Agar pemberantasan korupsi bisa berhasil, maka perlu diperkuat kelembagaan “Anti Korupsi”.

Sampai akhir tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi tumpuan dan mendapat dukungan dari masyarakat karena berhasil menangkap koruptor, mulai kelas kecil sampai kelas kakap. Yang berhasil ditangkap, dibongkar dan disidangkan dan masuk penjara dari berbagai macam lembaga maupun kalangan swasta. Mulai dari walikota, bupati, gubernur, aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, anggota DPRD, DPRRI, petugas pajak, menteri sampai para hakim. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) benteng terakhir penentu keadilan dan Akil Mochtar berhasil ditangkap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerjasama dengan kepolisian negara yang dipimpin Jenderal Pol. Sutarman, Kepala Kejaksaan Agung Moh. Prastya, dukungan dari Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut catatan dari KPK, sejak berdiri sampai tahun 2012 KPK sudah menangani 283 kasus korupsi dengan nilai ratusan miliar rupiah.

KPK yang diketuai oleh Abraham Samad sejak tahun 2004 sampai dengan 2014, berhasil menangani korupsi mulai dari penyidikan, ke pengadilan sampai masuk penjara ada 115 pejabat negara.

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah menyatakan bahwa sejak tahun 2009 sampai 2014 ada 86,22 persen Kepala Daerah yang tersangkut korupsi di seluruh

Indonesia. Menurut pakan benteng terapenulis meminta agar khir keadilan masuk para koruptor dihukum penjara. Juga Hartati yang seberat-beratnya Murdoyo tokoh pengumaksimal dari tuntutsaha dari Demokrat an dan permuatannya. dan mantan Bupati Dengan hukuman yang Bangkalan dua kali berat, serta dimiskindan kini menjabat kan, diharapkan para Ketua DPRD Bangkalkoruptor akan jera. an Fuad Amin orang Kita butuh 100 hakim kuat di Madura.

Oleh : sekelas Hakim Agung Baru pertama kali, Agus Samiadji Artidjo Alkostar yang presiden membentuk berhasil memutuskan kabinet, calon para terdakwa dengan huMenteri diserahkan kum yang berat sesuai dengan kepada KPK untuk diperiksa, sehukum dan perbuatannya. hingga yang terpilih Menteri BerSelain itu, penulis minta agar para sih sudah menjalani tes dari KPK. koruptor tidak diberi remisi pada Selain itu, para Menteri harus setiap hari besar Natal, Idul Fitri dan memberikan jumlah kekayaanlain-lainnya. Sebagaimana diketahui nya. Sebenarnya pembentukan bahwa pada saat Natal 2014 kemarin Menteri Kabinet Kerja tersebut ada 49 napi koruptor yang mendapattidak perlu kesepakatan ke KPK, kan remisi dari Kementerian Hukum cukup prerogatif Presiden Jokowi. dan HAM. Menurut ICW (Indonesia Sekalipun sudah lolos tes dari Corruption Watch) para napi korupKPK, tidak menjamin seratus tor tersebut diberikan kepada 18 persen bersih dan tidak korupsi. koruptor yang mengacu pada PP Hukum Mati Kalau Saya Korupsi 28 Tahun 2006, dan dua orang napi Ketua Asosiasi Pemerintah koruptor bebas dan 31 napi koruptor Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diberi remisi yang mengacu pada Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul PP 99 Tahun 2012. ICW sangat Yasin Limpo menyatakan dan curhat menyayangkan pemberian remisi kepada presiden Jokowi “Kalau kami kepada koruptor tersebut. Kemenhukorupsi hukum mati saja”. kum dan HAM pemerintahan Jokowi Pernyataan dari Syahrul Yasin telah memberikan remisi Natal Limpo tersebut disampaikan ditahun 2014 sebanyak 9.068 napi di hadapan para Gubernur seluruh seluruh Indonesia.

Indonesia dalam Raker Gubernur Kalau dahulu KPK Hanya mese Indonesia di Istana Bogor, Senin nangkap koruptor kelas teri, tetapi 24 Nopember 2014. Pernyataan sekarang KPK berhasil menangkap Ketua APPSI tersebut sangat koruptor kelas kakap, dan orang mengejutkan para gubernur yang kuat Inspektur Jenderal Pol. Joko hadir. Dia menyatakan curhat Susilo dari Kepala Koorlantas, mewakili para gubernur meminta Anas Urbaningrum Mantan Ketua agar kasus korupsi di daerah tidak Umum Partai Demokrat, Presiden diekspos besar-besaran. Sebagai PKS Lutfi Hasan Ishak, Menpora ketua APPSI Syahrul setuju dan Andi Malaranggeng, Ketua MK mendukung pemberantasan koAkil Mochtar orang kuat meru-

rupsi. Namun kalau ada kepala daerah yang terjerat sebaiknya jangan diekspos besaran biar hukum yang menentukan, ujarnya.

Gubernur Syahrul itu beralasan kalau di ekspos besar-besaran, maka akan mengurangi kewibawaan Gubernur di daerah lain. Kalau ada kepala daerah yang berkorupsi berilah hukuman yang berat. Media memberitakan besar-besaran tersebut sesuai dengan fakta dan keterangan resmi dari penegak hukum. Dengan pemberitaan yang besaran tersebut, diharapkan para pejabat Kepala Daerah agar jera dan malu.

Kepada para pejabat dan lembaga negara yang diberi kekuasaan harus mawas diri dengan pemberitaan yang besaran dari media masa. Hampir setiap hari dan setiap jam pemberitaan korupsi telah diberitakan dan ditayangkan oleh Media dan TV, seharusnya para pejabat harus menahan diri dan jangan korupsi. Kalau mempunyai malu, akan seharusnya koruptor berkurang, tetapi nyatanya masih ada saja yang ditangkap oleh KPK, kejaksaan dan kepolisian. Setiap tahun ada hari Anti Korupsi, yang diperingati setiap tanggal 9 Desember 2014. Dengan adanya peringatan hari Anti Korupsi, diharapkan pelaku korupsi agar berkurang.

Memang memberantas korupsi itu tidak mudah dan perlu penelitian dan kejelian dari petugas dan penyidik penegak hukum di Indonesia.

Dalam menangani korupsi, Ketua KPK menyatakan tidak tebang pilih semua yang terjerat dan melanggar hukum akan ditangani. Kita negara hukum dan hukum adalah sebagai “Panglima”, ujarnya.

Wartawan Senior Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 7 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Nadir Siap Maju Cabup Gresik 2015 Gresik, Bhirawa Bursa Calon Bupati (Cabup) Gresik periode 2015-2020 mulai bermunculan. Setelah Edy Kuntadi, mantan Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nadir juga dikabarkan maju sebagai Cabup. Sementara, Nadir sendiri mengaku siap jika masyarakat Gresik mencalonkan dirinya.

Sejumlah tokoh politik dan Ormas kini bahkan tengah menggagas dan memunculkan mantan Ketua DPC PKB Gresik yang sukses membawa partai berlambang bintang 9 itu moncer di Gresik, hingga memiliki wakil rakyat sebanyak 22 di parlemen era 2004-2009 itu.

Mohammad Hamdan, Wakil Ketua DPC PKB Gresik mengatakan, Nadir merupakan sosok yang masih memiliki banyak pendukung. Soal Nadir pernah menjadi terpidana korupsi, menurutnya itu tak lepas dari kejahatan politik saat itu. ‘’Kita yakin bisa membuktikan nanti. Kami dengan sejumlah tokoh akan membawa beliau ke kancah politik kembali. Sosoknya sangat

dibutuhkan,’’ ujar Hamdan.

Hamdan mengaku tak ada halangan atau pelarangan administrasi untuk mencalonkan Nadir sebagai Bupati Gresik, meski pernah menjadi terpidana dengan hukuman 4 tahun kurungan. Bahkan diungkapkan Hamdan, Nadir mendapat putusan bebas di Pengadilan Negeri (PN) Gresik saat itu, namun di Mahkamah Agung memutuskan lain.

Selain Hamdan tokoh yang hendak mengusung Nadir sebagai calon Bupati Gresik adalah Thohirin. Mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP ini memiliki gagasan yang tak jauh berbeda.

Sebab menurutnya kasus terjeratnya Nadir sudah banyak

dipahami masyarakat.

Hamdan menyimpulkan, terhukumnya Nadir menurutnya tak dipersoalkan masyarakat, karena masyarakat sudah tahu situasi politik saat itu. Dan terbukti kasus yang sama didaerah lain tak ada masalah, apalagi dihukum. ‘’Saat itu ada kasus yang sama, seperti Malang dan Lamongan, namun juga tak ada yang terhukum. Kami yakin masyarakat memahami itu. Secara admnistrasi tak ada masalah pencalonan beliau, karena sudah sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 2 UU Tipikor,’’ tandasnya.

Menurut Thohirin, banyak partai yang bakal meminang Nadir untuk menandingi kekuatan politik patahana (Sambari-Qosim). ‘’Partai banyak yang melirik, kita lihat saja nanti. Sebab sosok Nadir sudah bayak dipahami masyarakat sepak terangnya seperti apa,’’ imbuhnya Dikonfirmasi terpisah, Ahmad Nadir mengaku siap mencalon-

kan diri jika masyarakat menghendaki dirinya memimpin Gresik. Ia juga mengaku tak ada ganjalan soal hukum jika dirinya mencalonkan sebagai kepala daerah. Mantan anggota DPR RI Effendy Choiri juga angkat bicara soal Pilkada yang belum bisa dipastikan pelaksanaanya itu, meski dirinya mengaku tak akan ikut mencalonkan diri dalam Pilbup Gresik periode 2015-2020. ‘’Nggaklah, cari Cabup yang bisa mengalahkan Sambari-Qosim,’’ ujar pria asli Gresik ini.

Gus Coy—sapaan akrab Effendy Choiri ini, mengungkapkan dalam Pilbup mendatang berpendapat belum ada calon yang mampu mengalahkan kekuatan Sambari- Qosim (SQ) yang kini masih menjabat. Gus Coy memprediksi dari kalangan NU maupun PKB Gresik pada Pilbup kedepan belum ada yang layak melawan kekuatan SQ selama masih satu paket. ‘’Khuluq (mantan Cabup 2009-2015), Jazilul (Carteker Ketua DPC PKB Gre-

sik) atau NU lainya itu daftar kalah. Harus cari tokoh lain dengan semangat perubahan Gresik melibatkan semua komponen rakyat dan partai di luar Partai Golkar dan kroninya,’’ jelasnya.

Sementara itu, menurut Ahmad Roni, Ketua KPU Kab Gresik mengatakan, KPU sampai hari ini masih berpedoman terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Bagi seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Cabup dengan ancaman pidana lima tahun boleh mencalonkan menjadi kepala daerah.

Dijelaskan Roni, sebelumnya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif serta Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat syarat, setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah, serta calon kepala daerah harus bersih dari

Disnaker Ancam Penjarakan Pengusaha Karaoke Nakal

KELANA

Politisi Senior Siap Bertarung Memperebutkan Ketum DPC PKB Gresik, Bhirawa Rencana pengukuhan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Gresik, Jazilul Fawaid definitif bakal mengalami kendala. Pasalnya beberapa politisi senior, siap menghadangnya.

Bahkan telah siap dalam bertarung, demi tegaknya demokrasi politik dan membawa PKB lebih baik.

Menurut Ketua Panitia Muscablub DPC PKB Gresik, Abdul Qodir mengatakan, hingga kini masih mempersiapkan lokasi Muscablub. Rencana pelaksanaanya pada 18 Januari atau 25 Januari mendatang. Dan hingga kini masih mencari tempat yang baik agar dalam pelaksanaanya bisa nyaman, aman.

Dalam pelaksanaan Muscablub kali ini, sudah sesuai dengan AD/RT partai.

Sehingga, program kerja ini harus diselenggarakan pengurus DPC saat ini. Yang sesuai kesepakatan dari seluruh DPAC, mengukuhkan Jazilul Fawaid sebagai Ketua DPC. Kemudian dilanjutkan dengan membahas program kerja PKB Gresik kedepan. ‘’Kami berharap nanti bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa legowo dan memahaminya. Ini dilakukan agar PKB bisa memantabkan langkah, dalam menghadapi Pilkada yang akan segera digelar di Gresik. Selain itu, juga dalam Pemilihan Legislatif (pileg) tahun 2019.

Bahwa PKB Gresik, harus kembali menuai kejayaan kembali bisa mendapat kursi terbanyak dalam DPRD Gresik,’’ paparnya. Q kim

Nasib 1.200 GTT Diperjuangkan Sidoarjo, Bhirawa Masa depan 1.200 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kab Sidoarjo yang nasibnya belum menentu serta kesejahteraannya minus, menjadi perhatian serius Ketua DPRD Sidoarjo, H Sulamul H Nurmawan.

Menurut Sulamul, walaupun di tahun anggaran 2015 tak ada dana hibah bagi GTT-PTT, melalui Komisi D diminta menginventarisir persoalan yang dihadapi GTT-PTT, untuk dicari penyelesaiannya pada tahun anggaran 2016. ‘’Tahun anggaran 2015 sudah tak mungkin dibahas dana hibah untuk GTT dan PTT. Maka kita akan menginvetarisir persoalan ini sejak awal, agar pada anggaran tahun depan bisa diajukan,” tuturnya, Selasa (6/1).

Karena sifatnya dana hibah yang tak bisa terus-menerus, Sulamul berniat melakukan konsultasi langsung ke Mendagri untuk persoalan GTT-PTT itu. Akan konsultasi ke Jakarta, agar tak melanggar aturan soal kemungkinan pemberian hibah kepada GTT-PTT ini.

Sulamul mengakui, persoalan GTT dan PTT itu merupakan persoalan bersama yang harus dipecahkan. Sebab, keberadaan GTT dan PTT sangat dibutuhkan oleh sekolah masing-masing.

“Kebutuhan guru sangat tinggi, sedangkan kesejahteraan mereka masih rendah. Selain itu juga terbentur moratorium untuk melakukan rekruitmen tenaga guru,’’ tutur politisi PKB ini.

Ratusan guru GTT yang tergabung dalam Forum GTT PTT tenaga kependidikan di Kab Sidoarjo, beberapa waktu lalu telah mendatangai DPRD Sidoarjo.

Kedatangan mereka untuk menyerahkan surat permintaan hearing dengan anggota dewan, terkait nasib mereka yang hingga kini belum jelas dan kesejahteraanya sangat kecil sekali. ‘’Kami sudah lama mengabdi sebagai guru, namun hingga kini belum ada perhatian lebih dari pemerintah. Mohon bisa dijadwalkan untuk hearing bersama anggota dewan,’’ kata Hidayat, salah seorang guru GTT di SDN Kludan Tanggulangin yang juga Ketua Forum GTT/PTT, kala mendatangi DPRD Sidoarjo saat itu.

Selama ini, lanjutnya, jam mengajar yang dilakukan terbilang sama bahkan lebih panjang dari guru PNS, meski tak ada tambahan insentivenya. ‘’Kita hanya minta nilai insentifnya ditambah.

Bahkan jika bisa, diangkat menjadi PNS,” tuturnya kala itu.Q hds

catatan kriminal.

Namun tahun 2009 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian atas tiga pasal itu dan diputuskan ketiga pasal itu conditionally unconstitutional atau inkonstitusional bersyarat. ‘’Kalau dulu sebelum gugatan muncul dan dikabulkan MK hak politik terpidana dengan ancaman lima tahun sama sekali tak boleh mencalonkan. Namun kini boleh namun dengan saratsarat tertentu,’’ jelas Roni.

Sarat-sarat tertentu itu, menurutnya sesuai dengan bunyi putusan MK yakni, tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang.Q eri

achmad suprayogi/bhirawa

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat memberikan kasih sayang pada anak-anak Pondok Millinium Roudlotul Jannah, kemarin.

Pemerintah Perjuangkan Legalitas Anak Terlantar Sidoarjo, Bhirawa Melihat kondisi anak-anak terlantar maupun anak yakim yang terlantar membuat Menteri Sosial (Mensos) dan Bupati Sidoarjo sangat terpukul dan merasa prihatin. Sehingga kedua pejabat ini berkeinginan memperjuangkan legalitasnya, karena selama ini anakanak kesulitan untuk mendapatkan legalitas utamanya, yakni akte kelahiran.

Kondisi ini terjadi saat Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke Pon dok Pesantren Millinium Roudlotul Jannah Desa Tenggulunan, Kec Candi, Sidoarjo, Selasa (6/1) kemarin. Pondok itu dihuni anak-anak yatim serta anak-anak terlantar.

Kehadiran Mensos bersama Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum dan Kepala Dinsosnakertrans Pemkab Sidoarjo, Husni Thamrin SH disambut langsung para santri-santri yang rata-rata masih balita dengan sholawatan serta musik terbangan.

Usai kunjungan dan menyerahkan bantuan, Khofifah— sapaan akrab Mensos mengatakan kalau kunjungan ke Ponpes ini ingin mengecek.

Apakah anak-anak yang kelahirannya tak dikendaki ini sudah mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Melihat kondisi anak-anak seperti ini pemerintah harus hadir. Sehingga hadirnya negara untuk memastikan kalau mereka

telah mendapatkan KIS. ‘’Selain itu kita harus memperjuangkan, bagaimana agar mereka mendapat legalitas yang jelas, yaitu akte kelahiran,’’ katanya. ‘’Maka kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Bagaimana caranya, minimal akte kelahirannya bisa diwujudkan.

Kalau aturannya atau dasar hukumnya bisa menggunakan acuan dari MK,’’ jelas Khofifah.

Menanggapi hal itu Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan kalau pihaknya siap untuk mem bantu merealisasikan masalah akte anak-anak itu. ‘’Mengingat legalitas akte sangat dibutuhkan oleh mereka di masa depannya,’’ katanya.Q ach

Jembatan Brantas Jalur Tol Moker Rampung Dikerjakan Kab Mojokerto, Bhirawa Proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brantas Tol Mojokerto - Kertosono (Moker) seksi 2 di Desa Gedeg, Kec Gedeg, Kab Mojokerto akhirnya bisa diselesakan. Jembatan itu merupakan bagian dari area pembangunan seksi 2 Tol Moker.

Kepala Divisi Pelaksanaan Proyek Pembangunan Tol Moker Seksi 2, Samsul Chair mengatakan, pembangunan jembatan Sungai Brantas mengalami ber-

bagai kendala teknis dan non teknis. ‘’Mulai dari pembebasan lahan, perizinan dari BBWS serta perubahan desain awal yang disesuaikan dengan kondisi lapangan,’’ terang Samsul, Selasa (6/1) kemarin.

Samsul menjelaskan, Jembatan Sungai Brantas Tol Moker Seksi 2 mulai memasuki tahap pembangunan konstruksi Bulan September 2012. Jembatan Sungai Brantas menghubungkan dua kecamatan yakni Jombang

di Desa Blimbing dan Mojokerto di Desa Gedeg dengan memiliki dua pilar utama sepanjang 140 meter. ‘’Dua pilar itu memiliki panjang masing-masing 74 meter dari pilar utama. Jembatan ini dibagi menjadi dua jalur jalan masingmasing selebar 16,3 meter dengan tinggi jembatan dari jalan raya 15,4 meter dan tahan dari gempa hingga 100 tahun. Pengerjaan pembangunan oleh PT Adhi Karya,’’ urainya.Q kar

Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mojokerto menyiapkan sanksi bagi sejumlah pengusaha karaoke di Kota Mojokerto. Sanksi berupa ancaman tiga bulan kurungan penjara itu diberikan kepada mereka, karena lalai melakukan kewajiban melaporkan jumlah tenaga kerja yang ada di tempat operasi karaokenya. ‘’Tidak melaporkan jumlah tenaga kerja itu melanggar UU Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Sanksinya kariyadi/bhirawa ancaman kurungan tiga Seno Hadi bulan penjara,’’ ujar Seno Hadi, Kepala Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan Disnaker Kota Mojokerto, Selasa (6/1) kemarin.

Seno menegaskan, dari sembilan rumah karaoke yang beroperasi di wilayah Kota Mojokerto, hanya tiga yang melaporkan data tenaga kerjanya. Ketiga tempat karaoke itu diantaranya, Karaoke Nav dan Eternity di Jl Majapahit serta Karaoke X2 di Jl Pahlawan. ‘’Baru tiga yang melapor, itupun hanya sekali pelaporan saja. Padahal, sesuai UU tiap tahun pengusaha wajib melaporkan kepada Disnaker,’’ tambah Seno.

Seno menjelaskan, dari tiga karaoke itu, Karaoke Nav yang melapor duluan kekantornya. Karaoke yang berdiri di lahan bekas Super Market Mojo Indah Plasa ini sudah melaporkan data sesuai kondisi ketenaga kerjaannya sejak tahun 2012 lalu. Baru setahun setelahnya disusul Karaoke Eternity dan X2. ‘’Ketiganya melapor setelah didatangi, itupun pelaporannya setelah mereka tertimpa masalah,’’ sesalnya.

Seno menjelaskan, jika keengganan pemilik usaha karaoke untuk melapor itu lebih dikarenakan ketakutan mereka terkait belum dilaksanakannya aspek ketenaga kerjaan sesuai UU tenaga kerja. ‘’Mereka cemas soal pemberian upah yang masih dibawah UMK, sistem hubungan kerja yang tak jelas, waktu istirahat, jaminan sosial yang belum ada hingga standar pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),’’ terang Seno.

Namun demikian, pihaknya masih memberi toleransi waktu kepada pengusaha karaoke untuk menyerahkan laporan tenaga kerjanya. Disnakertrans berjanji tak akan mempersulit urusan itu, selagi usaha karaoke itu sudah melengkapi perizinannya secara benar. ‘’Caranya mudah, pengusaha bisa mengambil formulir kemudian mengisi data sesuai kondisi ketenagakerjaan dan setelahnya dikirim kembali ke Disnaker untuk mendapatkan pengesahan,’’ terangnya.

Bagi pengusaha yang tetap bandel, Disnakertrans bakal mengambil sanksi sesuai ketentuan UU. Yakni kurungan penjara selama tiga bulan dan denda senilai Rp100 ribu. ‘’Sanksi yang diberikan memang tak berat, itulah sebab mengapa kita tak proaktif untuk melakukan penyisiran terhadap tempat usaha nakal ini. Karena proses penyidikannya tak sebanding dengan hasil yang didapat,’’ pungkasnya.Q kar

Dipenjara 5 Tahun, Mantan Bupati Sidoarjo Belajar Sabar Seperti lagu yang dinyanyikan vokalis God Bles Ahmad Albar, Dunia Ini Panggung Sandiwara… Kehidupan di dunia ini kata peribahasa, juga ibarat seperti roda pedati. Suatu saat posisinya berada di atas, dan terkadang juga berada di bawah.

Kata-kata bijaksana dari orang tua kita ini, mungkin bisa untuk menggambarkan, kondisi yang saat ini sedang menjadi cobaan untuk dijalani mantan Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso.

Memimpin Kab Sidoarjo selama dua periode, yakni 2000-2005 dan 2006-2010, pria yang kini berusia 60 tahun an itu, harus menjalani cobaan, hidup dalam tahanan selama empat tahun. Karena dinilai majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terbukti melakukan tindak pidana korupsi Kasda sebesar Rp2.3 miliar.

Meski faktanya tak terbukti menikmati uang Kasda yang raib sebesar Rp2,3 miliar itu, namun suami guru besar Unair Surabaya, Emi Susanti ini, oleh majelis hakim dinyatakan telah

lalai dan melakukan pembiaran, sehingga uang Kasda yang dikeluarkan tak sesuai prosedural pada tahun 2005 dan tahun 2007 silam.

Dalam suatu kesempatan kepada Bhirawa ketika berada di LP Porong, beberapa waktu lalu, Win—sapaan akrab man tan Bupati Sidoarjo ini mengakui sempat tak bisa menerima kenyataan dan kondisi itu. Ia pun sempat jatuh sakit ketika menerima kenyataan itu.

Tetapi dengan belajar sabar untuk menerima kenyataan, lama-lama ia bisa menjalaninya dengan legowo, apa yang menimpa dirinya itu. Kini aura di wajahnya nampak bersinar.

Badannya bahkan nampak lebih gemuk dibanding saat menjabat Bupati Sidoarjo dulu.

Bisa jadi ini sebagai suatu tanda, kalau Win malah

ali kusyanto/bhirawa

Mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso ketika dalam suatu kegiatan pendidikan di SDN Pranti, Kec Sedati. tambah sehat. Karena sudah mampu melepaskan beban pikiran yang sempat menghimpitnya. Selama berada di LP Porong sekitar satu tahunan ini, Win belajar sedikit demi sedikit untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Yang terdiri dari tahanan berbagai status sosial. Mulai kalangan

atas hingga kalangan bawah. ‘’Saya ingat dengan filsafah, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung, artinya kita harus bisa melihat situasi dan kondisi dimana kita berada.

Dan harus bisa menyesuaikan diri,’’ tuturnya.

Selain mulai bisa menjaga hati dan pikiran, Win mengaku

juga mengimbanginya dengan menjaga apa yang ia makan.

Misal menghindari makanan yang jadi pantangan dan rutin mengkonsumsi telur setengah matang.

Menurut Win, dirinya mulai bisa beradaptasi, tak lepas karena kebiasaan saat menjabat bupati selama dua periode itu, tidak suka dengan mendewa-dewakan jabatan.

Misal saat libur dinas, sedangkan sopir tak ada karena juga libur, Win mengaku kadang menyopiri sendiri mobilnya. ‘’Tanya saja dengan mantan ajudan saya,’’ kata ayah dari Aditya, anak semata wayangnya itu.

Karena mengaku tak ingin disanjung-sanjung, sehingga Win bersyukur bisa terbebas dari penyakit post power syindrom, yaitu penyakit psikologi yang kerap menimpa para mantan pejabat usai tak lagi menjabat. Sehingga ia berdoa dan berharap akan bisa menjalani cobaan Tuhan saat ini dengan sabar.Q alikusyanto

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Disnakertran Ikut Pantau Perkembangan Pencarian TKI Korban AirAsia Kabupaten Blitar, Bhirawa Karena menjadi salah satu korban sebagai penumpang AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 8501, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Jugo Kecamatan Kesamben, Yuni Astuti (43), Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Blitar saat ini pantau terus perkembangan informasi atas pencarian korban airasia QZ 8501.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Blitar, Herman Widodo, dimana menyusul informasi yang diterimanya dari pihak keluarga terkait salah satu TKI asal Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Yuni Astuti (43) yang menjadi salah satu korban hilangnya AirAsia QZ 8501, pihaknya kini terus melakukan pemantauan.

“Pasalnya hingga kini belum diketahui bagaimana nasib TKW yang telah bekerja selama bertahun tahun di Singapura itu apakah sudah ditemukan atau belum baik dalam kondisi selamat ataupun dalam kondisi meninggal dunia,” kata Herman Widodo.

Lanjut Herman Widodo, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak Posko Tim Evakuasi yang bertempat di bandara Juanda Surabaya dengan harapan adanya informasi korban dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh pihak keluarga.

Q htn

Komisi 1 DPRD Ancam PTUN-kan Pemkab

Dilarang Meliput, Wartawan Boikot Kedatangan Kapolri Situbondo, Bhirawa Kedatangan Kapolri Jenderal Sutarman ke Kabupaten Situbondo disambut boikot oleh puluhan wartawan media cetak maupun media elektronik, siang kemarin (6/1). Aksi boikot itu dilakukan para kuli tinta, setelah dilarang melakukan peliputan oleh perwira Polda Jatim didalam stadion Abdurrahman Saleh, Situbondo, tempat heli yang ditumpangi Kapolri pertama kali mendarat.

Sebaliknya, kalangan pers hanya boleh melakukan peliputan di depan stadion, tempat mobil para penyambut diparkir.

Sebelum Kapolri Jenderal Sutarman datang, pelarangan liputan tersebut awalnya tidak terjadi dan bahkan wartawan sudah disiapkan tempat dibalkon khusus. Namun, setelah beberapa lama ada perwira menengah Polda Jatim, menghampiri wartawan dan melarang mengambil gambar di dalam stadion. Kabar yang berhembus, jajaran polisi menginginkan kedatangan Kapolri steril dari liputan wartawan, karena Kapolri tidak ada agenda kegiatan resmi selama di Situbondo.

Sementara itu, Ketua Rumah Satu (Forum Wartawan Harian Situbondo) Zaini Zain mengatakan, pelarangan li-

putan kedatangan Kapolri Jenderal Sutarman saat waktu landing di stadion Abdurrahman Saleh jelas-jelas menyalahi UU Pokok Pers.

“Saya sangat menyayangkan langkah kepolisian yang terlalu protektif atas kedatangan Kapolri Jenderal Sutarman. Padahal, tugas wartawan ini merupakan representasi kebebasan pers yang ujung-ujung merupakan kedaulatan rakyat Indonesia,” papar reporter Radio Bhasa Situbondo itu.

Pria asli Madura itu menambahkan, langkah pemboikotan kedatangan Kapolri Jenderal Sutarman tidak hanya kegiatan di internal Polres

Situbondo, melainkan seluruh rangkaian Kapolri diboikot.

Termasuk diantaranya kegiatan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di pondok pesantren Wali Songo, di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, juga ikut dibokiot kalangan wartawan. “Ini kesepakatan teman-teman wartawan yang dilarang melakukan peliputan kedatangan Kapolri Jenderal Sutarman,” papar Zaini lagi.

Di sisi lain, Sugik (wartawan Berita Satu TV) biro Situbondo, menilai langkah polisi yang melarang peliputan kedatangan Kapolri Jenderal Sutarman, suatu hal yang ironi diera saat ini. Sebab, kata Sugik, tugas wartawan yang melakukan peliputan dilindungi oleh UU Pers. “Larangan peliputan ini sangat aneh. Sebab Presiden kita saja (Joko Widodo) sangat dekat dengan kalangan wartawan. Kapan saja melakukan kunjungan kerja ke daerah selalu terbuka untuk diliput wartawan,” ungkap Sugik.

Pengamatan Bhirawa, selain disambut Kapolres Hadi

Bondowoso, Bhirawa Jajaran Komisi 1 DPRD Bondowoso yang membidangi Pemerintahan mengancam akan mengajukan Pemkab Bondowoso pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jika tetap Ngotot mengajukan mantan Kades menjadi Pejabat (PJ) Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Bambang Suwito ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso saat dikonfirmasi Bhirawa melalui sambungan telepon, Selasa (5/1) kemarin. Hal ini menurut Bambang karena pihaknya selama ini sudah member toleransi pada pihak Pemkab yang mengangkan PJ Kepala Desa tidak dari unsure Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi malah mengangkat mantan Kades.

Toleransi tersebut karena setelah diundangkannya UU tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta PP nomor 43 Tahun 2014, seharusnya seluruh pejabat kepala desa yang sudah habis masa jabatannya harus dari Unsur PNS. “Kita selama ini sudah mnemberi toleransi, sehingga jika masih ngotot maka kita akan menggugatnya melalui PTUN,” kata Bambang.Q mb7

Di Batu Operasi Lilin Semeru Diperpanjang Batu, Bhirawa Operasi Lilin Semeru yang berlangsung di wilayah hukum Polres Batu berakhir kemarin (4/1). Pelaksanaan operasi di kota ini lebih panjang dibanding daerah lain di Jatim. Operasi Lilin Semeru yang dimulai 24 Desember telah berakhir pada 2 Januari lalu. Namun untuk di wilayah hukum Polres Batu baru berakhir 4 Januari kemarin.

Kapolres Batu, AKBP Windiyanto Pratomo, menjelaskan perpanjangan Operasi Lilin Semeru dikarenakan seluruh hotel dan penginapan yang ada di kota Batu semuanya penuh dibooking wisatawan.

“Dan untuk mengantisipasi adanya kerawanan, maka operasi Lilin Semeru kita perpanjang hingga tanggal 4 Januari,” ujar Windiyanto kemarin.

Dengan penuhnya hotel dan penginapan ini, katanya, maka wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata hingga akhir minggu pertama bulan Januari juga padat.

Dan untuk memberikan rasa aman bagi umat Nasrani dan kenyamanan wisatawan, maka selama Operasi Lilin Semeru, Polres menjalin kerja sama dengan SKPD dan lembaga terkait. Yaitu Dishub, Satpol PP dan Linmas, Dinkes, PMI, PMK, Kodim, BPBD, Pramuka dan Banser NU.Q nas

Rabu Legi 7 JANUARI 2015

sawawi/bhirawa

Wartawan cetak dan elektronik yang bertugas di wilayah Situbondo meletakkan ID Card dan kamera saat memboikot kedatangan Kapolri, Jenderal Sutarman, siang kemarin.

Utomo berikut jajarannya, kedatangan Kapolri Jenderal Sutarman di Kota Bumi Shalawat ini juga diterima Bupati Situbondo Dadang Wigiarto beserta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo. Usai disambut di

stadion, Kapolri selanjutnya menuju Hotel Rosali, Karang Asem, Situbondo. Sekitar pukul 19.00 Kapolri dijadwalkan menghadiri acara maulid nabi di ponpes Wali Songo, asuhan KHR Kholil Asad Samsul Arifin.Q awi

79 CPNS Terima Pengarahan Bupati

suprayitno/bhirawa

Pelayanan perizinan menjadi perhatian Bupati Fadeli untuk diperbaiki kualitasnya.

BPMP dan Disdukcapil Diminta Perbaiki Kualitas Lamongan, Bhirawa Jangan sampai ada pungutan. Perintah langsung tersebut diberikan Bupati Fadeli kepada dua Satuan Kerja Pelayanan Daerah (SKPD) pelayanan, Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Perintah itu disampaikannya seusai menggelar sidak ke dua instansi tersebut, Selasa (6/1). “Mumpung masih awal tahun, garis tegas sudah saya sampaikan kepada dua SKPD pelayanan yakni perijinan (BPMP) dan Capil (Disdukcapil) agar memberikan pelayanan terbaik,“ pesan dia.

Dia juga menegaskan agar pelayanan yang memang gratis harus digratiskan. “Saya sendiri yang menjamin, tidak ada pelayanan yang berbelit di Lamongan. Baik itu masalah perijinan usaha maupun kependudukan, “ tegas dia. Dia juga mengungkapkan adanya keluhan dari sebagian masyarakat terkait keterlambatan pelayanan dan masih adanya pungutan.

“Saya rasa selama persyaratannya dipenu-

hi, perijinannya bisa cepat selesai. Apalagi untuk SIUP dan TDP di Lamongan sudah digratiskan. Juga untuk pelayanan kependudukan, selama warga mau mengurus sendiri dan tanpa perantara, saya pastikan gratis,“ terang dia.

Menyoal pengurusan surat kependudukan, Fadeli dalam sidak itu sempat bertanya langsung kepada Darmaji, warga Kecamatan Sukodadi yang sedang antri mengurus akte kelahiran. “Mengurus akte ini njenengan dipungut biaya apa gratis. Cepat apa lambat,“ tanya Fadeli. “Gratis pak. Ini juga sudah tinggal nunggu dicetak,“ jawab Darmaji.

Di Lamongan, pngurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) memang sudah lama digratiskan.

Pun pembuatan akta kelahiran juga tidak dikenakan retribusi. Data BPMP, hingga Nopember 2014, sebanyak 517 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah dikeluarkan. Sementara Ijin Gangguan sebanyak 142, SIUP baru ada 572 dan SIUP perpanjangan sebanyak 596.Q yit

Bojonegoro, Bhirawa Dari 82 formasi hanya 79 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan test CAT penerimaan CPNS beberapa waktu lalu.

Dimana sebanyak 79 CPNS tersebut mendapat pengarahan langsung dari Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto Msi di Ruang Angling Dharma, Selasa (6/1).

Dari 79 orang CPNS tersebut, 8 orang dari Luar Propinsi Jawa Timur diantaranya Purwodadi, Grobogakan, Magelang, Bantul dan DIY, Semarang dan beberapa daerah lain. Sedangkan untuk 29 orang adalah dari luar Bojonegoro masih dalam Propinsi Jawa Timur diantaranya, Gresik, Lamongan, Tuban, Bondowoso, Malang, Mojokerto, Magetan dan beberapa daerah lainnya.

Sementara itu putra-putri asli Bojonegoro sejumlah 42 orang dari berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, yang harus dilakukan kali pertama adalah mentransformasikan dari dirinya kepada lembaga, kini menjadi bagian dari Bojonegoro, bagian dari pemerintah. Dari mana pun anda sekarang menjadi bagian dari Bojonegoro. Tekad ini harus diresapkan benar dalam kalbu dan jiwanya.

“Hal pertama dari transformasi diri sebagai bagian dari Bojonegoro adalah maka semua akan terasa nyaman dan seakan waktu itu berlalu dengan cepat. Namun ketika gagal maka yang ada adalah ingin cepat-cepat bisa pindah,” ungkap Suyoto kepada 79 CPNS. Kepada seluruh CPNS baru yang berasal dari ber-

bagai daerah Bupati sangat mengharapkan untuk meninggalkan rasa dari daerahnya. “ Kini harus mantap dan menatap masa depan sebagai bagian dari Bojonegoro itu sendiri,” ujarnya.

Bupati menyampaikan baru saja tepatnya di Bulan Desember ini kita menghancurkan antara batas desa dan kota, karena Bojonegoro merupakan satu kesatuan antara desa dan kota, tidak ada pemisah antara desa maupun kota.

“Maka Bojonegoro dikenal juga dengan istilah Desa Rasa Kota. Karena itulah maka yang kota tidak dibuat gemerlap namun suasana desa masih bisa dirasakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Pemkab Bojonegoro, Zainuddin MM selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa dari 79 CPNS ini secara jenis kelamin dapat digolongkan lak-laki 32 orang dan perempuan sebanyak 47 orang.

Apabila didasarkan pada jenis tenaga maka tenaga guru Sekolah Dasar sejumlah 14 orang, Tenaga kesehatan sejumlah 23 orang dan Tenaga teknis lainna berjumlah 42 orang. Hari ini, menurutnya mereka akan mendapatkan pengarahan tentang pemberkasan dan kelengkapan adminsitrasi yang harus dipenuhi.

Melihat formasi ini kita bisa membayangkan apabila MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) diberlakukan ditahun 2015 maka para pekerja luar negeripun bisa masuk dan terdaftar. Apabila kita tidak ingin tersisih maka tenaga Bojonegoro harus memiliki kapabilitas yang handal dan mumpuni untuk bersaing. Q bas

Warga Ngaglik Terganggu Bau Limbah Museum Angkut Pertanyakan Izin Amdal Limbah dan Lalin Keberadaan obyek wisata Museum Angkut di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu mulai membuat warga sekitar tidak tenang. Selain tingkat kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas yang terjadi setiap week end dan liburan panjang, bau air limbahnya juga mulai mengganggu warga sekitar. Air limbah yang berasal dari Pasar Apung dan toilet di kompleks Museum Angkot mulai menyiksa warga RT 03 RW 14 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu yang terletak di bagian bawahnya.

Air kotor dari warung dan toilet dialirkan melalui selokan yang berada di jalan Abdul Gani Bawah tanpa melalui proses pengolahan limbah. Dampaknya warga sekitar mulai terganggu karena air limbah tersebut menebarkan aroma bau yang tak sedap.

Setelah ditelisik ternyata sumber baru tersebut dari gorong-gorong atau selokan. Limbah yang masuk masuk ke selokan tersebut berupa kotoran sampah berwarna crem, kekuning-kuningan, dan airnya berwarna keruh kecoklatan.

Menurut warga setempat, limbah yang masuk ke selokan itu berasal dari pasar apung, toilet

dan bekas buangan air dari lapaklapak warung, yang bermuara menjadi satu ke gorong-gorong atau selokan yang melintasi rumah warga.

Mochamad Arifin (54) tokoh masyarakat setempat menyatakan bau tidak sedap itu sangat mengganggu warga dan tidak baik bagi kesehatan. "Kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Musim hujan saja baunya seperti ini, apalagi kalau kemarau," keluhnya kepada bhirawa, Selasa kemarin (6/1).

Ia menjelaskan, saat hujan turun, air kotor tersebut memang hanyut sehingga baunya hilang.

Tetapi ketika beberapa hari tidak hujan, baunya kembali menye-

ngat. Menurut dia, agar tidak menimbulkan bau seperti itu, seharusnya Museum Angkut membuat resapan atau dilengkapi pengolahan limbah sebelum dibuang ke selokan.

Sehingga air limbah yang dibuang tidak sampai mengganggu warga yang ada di bawah obyek wisata tersebut. "Intinya kami akan ke datang langsung beramai-ramai kalau tidak ada respon Museum Angkut. Selain itu, menuntut kompensasi, kami juga akan menanyakan kelengkapan Amdal, baik untuk penanganan limbah maupun Amdal lalu lintas. Masak kami disiksa dengan bau dan kemacetan lalu lintas hampir tiap akhir pekan," tuturnya.

Terpisah, Abdul Rochim, Ketua RW 14 kelurahan Ngaglik, juga membenarkan dengan adanya bau yang menyengat dari selokan tersebut. "Kebetulan sekali selokan tersebut berada di samping warung nasi tempat saya berjualan, sehingga sangat merasakan benar baunya. Apalagi pas musim kemarau bau tersebut sangat menyengat, sehingga mem-

buat tidak nyaman para pengunjung di warung saya," keluhnya.

Dia berharap permasalahan ini segera bisa teratasi jangan sampai berlarut-larut. Sebelumnya bau menyengat seperti ini tidak pernah ada. Sejak berdirinya Museum Angkut selokan tersebut menjadi bau karena limbah padat dan cair dari atas. "Sebenarnya kami sudah pernah menyampaikan masalah ini kepada pihak manajemen Museum Angkut.

Tetapi sampai saat ini belum direspon oleh mereka," tuturnya.

Warga menduga, berdirinya Museum Angkut tersebut tanpa dilengkapi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), khususnya terkait dengan kajian penanganan limbah dan rekayasa lalu lintas. "Lihat saja mas, selain air limbahnya baunya nggak karukaruan, perempatan jalan Abdul Gani bolak balik juga dibongkar pasang. Kok kayaknya nggak ada kajian Amdal lalin sebelum ijinnya disetujui," celetuk warga lainnya.

Berdasarkan pengamatan bhirawa, pihak Bina Marga dan Dis-

supriyanto/bhirawa

Warga Ngaglik menunjukkan selokan yang bau tak sedap karena air limbah dari pasar apung dan toilet di Museum Angkut. hubkominfo beberapa kali melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di pintu masuk Museum Angkut. Awalnya di perempatan Abdul Gani - Sultan Agung hanya dipasangi rambu stop untuk kendaraan dari Abdul Gani Bawah. Kemudian setelah beroperasi tamannya diperpanjang karena rambu stop sering diabaikan.

Namun taman median jalan

akhirnya dibongkar dan dibuat taman yang agak membelok.

Karena median jalan tersebut menyulitkan kendaraan yang akan belok ke Abdul Gani Bawah, maka median jalan tersebut akhirnya dikepras di bagian tengah, sehingga berbentuk pulau jalan. Sayangnya, sampai berita ini ditulis, bhirawa belum bisa mengkonfirmasi pihak manejemen Museum Angkut.Q sup

JAWA TIMUR

Rabu Legi 7 JANUARI 2015

KILAS JATIM

Penambangan Pasir Liar di Sumenep Sulit Dihentikan Sumenep, Bhirawa Penambangan pasir liar di wilayah pesisir utara Sumenep sulit di hentikan.

Razia yang dilakukan petugas tidak menyurutkan upaya penambang untuk mengeruk pasir dipantau utara,padahal bibir pantai sudah bergeser hingga pemukiman warga dan dipastikan berdampak negatif bagi warga saat air pasang.

Anggota DPRD Sumenep asal Ambunten, Syaiful Barri mengatakan, maraknya penambangan pasir liar diwilayahnya sangat meresahkan masyarakat sekitar. Tidak hanya rumah warga yang menjadi dampak, juga masjid Al-Abror, Dusun Lebak Pacenan, Desa Ambunten Timur yang ada di sekitar lokasi penambangan itu posisinya sudah miring dan nyaris roboh.

"Dampaknya sangat besar, lambat laun akan dirasakan warga sekitar. Banyak rumah warga yang menjadi korban penambangan pasir liar itu, Bahkan masjid di Ambunten Timur sekarang kondisinya sudah miring," kata Syaiful Barri, Selasa (6/1).

Menurutnya, masjid yang terletak sekitar 50 meter dari bibir pantai itu, diduga terkena imbas penambangan pasir liar. Kondisi ini perlu perhatian pemerintah setempat terutama menghentikan penambangan pasir liar yang dilakukan penambang yang tidak bertanggung jawab. "Untuk memaksimalkan penutupan penambangan pasir liar, pemerintah diharap duduk bersama dengan forpimka dan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusinya," terangnya.Q sul

Pengamat Sejarah Angkat Bicara Kepemilikan Kelud Kab Kediri, Bhirawa Dengan diterbitkannya keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah mencabut suarat keputusan (SK), batas wilayah administrasi Gunung Kelud dari Pemkab Kediri membuat ahli sejarah di Kediri angkat bicara. Tak ingin kehilangan ikon Kediri Pengamat Sejarah meminta Agar Pemkab tidak bersikap pasif.

Salah Satunya Imam Mubarok, menurutnya dalam kitab kuno Kerta Nagara Kerta Gama, posisi Gunung Kelud berada di wilayah kerajaan Kahuripan, dan pada tahun 1334 Masehi Kerajaan Kahuripan yang ketika itu dipimpin Raja Erlangga ber Ibu Kota di Dhaha.

"Jika mengacu pada kitab-kitab kuno, sudah jelas jika Gunung Kelud masih berada di wilayah Kediri, bahkan ketika itu Kabupaten Blitar juga wilayah Kahuripan" kata Imam Mubarok yang juga salah satu Dosen Dakwah ini.

Untuk itu Pemerintah Kediri diharapkan tidak terlalui gegabah dengan persoalan perebutan wilayah Kelud ini, Pemkab harus mengumpulkan data-data kuno, dan ahli sejarah sehingga dalam melakukan upaya hukum berakhir dengan maksimal. "Pemerintah harus segera mengumpulkan, stakholder, dan ahli sejarah, dan data-data melaui kitab-kitab kuno. Jika memang Gunung Kelud itu memang ada di Wilayah Kabupaten Kediri," terangnya.

Dia berpesan pada Pemerintah Kabupaten Kediri, agar tidak terlalu antusias untuk menginvestasikan secara berlebihan pada wilayah wisata Gunung Kelud, alasanya menurut Pusat Vulkanologi Meteologi dan Bencana Geologi (PVMBG) minimal dalam 15 tahun sekali gunung kelud meletus.

"Sehingga ketika Pemkab mengalokasikan anggaran itu, apakah nantinya tidak akan sia-sia, untuk itu akan lebih baik jika dialokasikan ke cagar budaya atau benda-benda purbakala, sebab di Kabupaten kediri masih banyak bendabenda peninggalan sejarah yang belum mendapat perhatian," terangnya.

Data yang dihimpun Gubernur Jawa Timur telah SK nomor, 188/828/KPTS/ 013/2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor, 188/113/ KPTS/013/2012 tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah G.Kelud. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat Gubernur nomor 188/2534/011/ 2014 tanggal 12 Desember 2014.Q van

7

Komisi D Blusukan ke Lokasi PSK Guyangan Setelah Gagal Ditutup karena Buruknya Koordinasi Antar Satuan Kerja Nganjuk, Bhirawa Gagalnya penutupan tiga lokasi pekerja seks komersial (PSK) di Nganjuk, salah satunya disebabkan buruknya koordinasi antar satuan kerja yang bertugas menangani penutupan lokasi PSK. Bahkan pro dan kontra di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk soal penutupam lokasi PSK, semakin menambah masalah baru.

Terkait gagalnya penutupan lokasi PSK, Komisi D DPRD Nganjuk melakukan blusukan ke lokasi PSK Guyangan. Para wakil rakyat itu melakukan dialog langsung dengan warga Guyangan. Karena selama ini, DPRD hanya menerima laporan dari tim penanganan penutupan lokasi PSK. "Kami ingin langsung mendengar dari warga terdampak penutupan lokasi PSK Guyangan. Kenyataanya kalau laporan yang selama ini diterima dewan tidak seluruhnyaya benar," ungkap Karyo Ketua Komisi D. Karyo juga mengungkapkan apa yang dilaporkan tim penanganan lokasi PSK banyak yang disanggah warga terdampak penutupan lokalisasi.

Diketahui juga, teryata selama ini tim penanganan lokasi PSK tidak pernah malakukan koordinasi dengan warga terdampak. Padahal dalam laporan yang disampaikan kepada dewan, tim telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada warga sekitar lokasi PSK Guyangan.

Dalam laporannya tim juga telah melakukan pelatihan kepada PSK di lokasi Guyangan, teryata dari data yang disampaikan pengurus lingkungan baru satu tahapan pela-

tihan saja. Padahal seharusnya pelatihan dilakukan dalam tiga tahap. ”Kami akan meminta penjelasan tim penanganan lokasi PSK dalam melaksanakan tugasnya, mengapa terjadi kesimpangsiuran informasi tersebut,” tambah Karyo.

Dari hasil blusukan, Karyo sebagai ketua komisi D menilai, gagalnya penutupan lokasi PSK di Nganjuk ini disebabkan karena kurangnya koordinasi tim penanganan lokalisasi dengan warga terdampak. ”Waktu yang diberikan Bupati kepada tim hanya disia-siakan begitu saja, sehingga penanganan lokalisasi Guyangan menjadi tertunda,” tandas Politisi Partai Golkar ini.

Sementara Sunaryo Sekretaris Komisi D menambahkan, sebagai wakil rakyat akan menacari solusi terbaik agar warga tidak dirugikan apabila terjadi penutupan lokasi PSK.”Kami tidak akan mendukung penutupan lokasi PSK apabila tim tidak berkoordinasi dengan warga, karena warga adalah salah satu korban dari penutupan lokalisasi,” tegas Karyo.

Selama blusukan ke lokasi PSK Guyangan, para anggota

ristika/bhirawa

Setelah gagal ditutup, Komisi D DPRD Nganjuk blusukan ke lokasi PSK Guyangan. komisi D didampingi oleh Karno, ketua RW Guyangan dan sejumlah warga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas para PSK. Dapat dikatakan penghuni wisma di lokasi PSK Guyangan terkesan tidak terpengaruh dengan rencana pemerintah terkait penutupan. Bahkan, pada malam hari para PSK juga masih

melakukan transaksi seks seperti biasa.

Sebagai informasi, kinerja tim penanganan lokasi prostitusi Kabupaten Nganjuk tidak efektif dan kinerjanya dapat dikatakan gagal total. Terbukti para PSK yang berada di lokasi Guyangan Kecamatan Bagor, Kudu Kecamatan Kertosono dan Kandangan

Kecamatan Tanjunganom masih bebas melakukan transaksi seks seperti biasa. Selain hanya memboroskan anggaran, tim yang melibatkan pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Nganjuk tidak mampu memenuhi target Gubernur Jawa Timur untuk menutup seluruh lokasi prostitusi akhir tahun 2014.Q ris

Peringati HUT DWP ke-15, Bupati Minta Anggota Contoh Istri Rasulullah Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengajak para istri pejabat yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang beranggotakan Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk itibak' (mencontoh) prilaku Siti Khotidjah (Istri Nabi Muhammad SAW) dalam berjuang dan memberikan suport pada suaminya dalam mengemban amanah.

"Rasa percaya diri kaum perempuan perlu ditingkatkan dengan mendorong perempuan ke depan serta mengubah perilaku dalam keluarga. Perempuan harus bisa mengambil keputusan menyangkut kepentingan kaum perempuan sehingga Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat menjadi Pusat Keunggulan bagi bangsa

Indonesia," pesan Bupati dalam sambutan peringatan HUT DWP Ke-15 di Gedung Korpri Tuban (6/1).

Bupati juga menambahkan bahwa saat ini Bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kesempatan sekaligus juga tantangan bagi kaum perempuan untuk melahirkan generasi yang cerdas. "Oleh karena itu, DWP harus terus ikut meningkatkan peran perempuan, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih cerdas," Tambah Bupati.

Mantan ketua PC NU Tuban sebelum menjabat sebagai bupati ini juga berpesan agar kaum perempuan sadar akan tugasnya untuk membina anak perempuan agar mengerti kesehatan reproduksinya serta kemudian me-

khoirul huda/bhirawa

Ny. Hj. Qodiriyah Fathul Huda (Istri Bupati) saat memotong Tumpeng dan diserahkan pada Bupati Tuban H. Fathul Huda dalam peringatan DWP ke-15 di Gedung Korpri Tuban.

lakukan pembinaan pola asuh & tumbuh kembang anak, juga perlu ditingkatkan pengetahuan guna memberdayakan perempuan dalam peningkatan usaha ekonomi keluarga.

"Sosok perempuan yang patut dijadikan contoh adalah para istri Nabi Muhammad SAW. terutama Siti Khadijah. Setelah dinikahi Baginda Rasul Muhammad SAW. Siti Khadijah membuktikan kualitas dirinya sebagai seorang wanita mulia.

Bukan dengan membanggabanggakan harta dan keturunannya, tetapi dengan menunjukkan kesetiaan, ketulusan dan kehangatan," kata Bupati.

Khadijah selalu hadir dalam kebimbangan sang suami, utamanya dalam hal-hal yang penting dan mendasar, seperti soal kebenaran wahyu dan tentang risalah serta status dirinya sebagai seorang Nabi. Dan Khadijah selalu mendukung dan mendorong suaminya untuk tetap dalam kebenaran. Bahkan Khadijah merelakan segala yang dimiliki untuk mendukung dakwah Islamnya.

"Sosok Seperti Khadijah ini diharapkan dapat dimiliki oleh Istri PNS, Diharapkan para istri dengan setia dan sepenuh hati menemani suami dan selalu mendorong peningkatan kualitas pekerjaan yang lakoni sebagai Abdi Negara dan dengan kesabarannya mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi suaminya. Walaupun tidak mudah tapi dengan keihlasan dan ketulusan Insya Allah semua pasti bisa dilakukan," terang Bupati Tuban.Q hud

BPBD for Bhirawa

Proses penyelematan 13 nelayan Situbondo saat dievakuasi Tim Gabungan di Pelabuhan Kalbut, Desa Semiring, Kec. Mangaran, kemarin.

13 Nelayan Ditemukan Selamat Situbondo, Bhirawa Setelah melakukan pencarian berjam-jam, akhirnya Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Kabupaten Situbondo, Satpol Airut Polres Situbondo dan TNI, berhasil menyelamatkan 13 nelayan yang dinyatakan hilang kontak sejak Minggu sore kemarin.

Nelayan yang berasal dari Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, dikabarkan hilang kontak, karena perahu Arjuna yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin saat melaut.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, selama tiga jam Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di perairan laut Situbondo-Madura. Tim SAR akhirnya berhasil menemukan13 nelayan itu sedang terombang ambing sekitar 24 mil dari perairan Pantai Kalbut, Desa Semiring, Kecamatan Mangaran,

Situbondo. “13 Nelayan ini kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Kalbut dengan menggunakan kapal milik Satpol Airut, siang kemarin,” ujar salah satu Tim SAR, kemarin.

Penyelamatan dramatis para nelayan ini disambut tangis histeris anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan haru dan tangis saat melihat anggota keluarganya ditemukan selamat, setelah sebelumnya dinyatakan hilang kontak di tengah laut Situbondo-Madura.

Dari 13 nelayan selamat tersebut ternyata masih ada dua anak di bawah umur.

Masing-masing Rahem Abdullah, umur 16 tahun dan Holik, umur 14 tahun. Selain mengevakuasi 13 nelayan, Tim SAR dibantu nelayan setempat juga mengevakuasi perahu kapal Arjuna yang mengalami kerusakan mesin ke Pelabuhan Kalbut, Situbondo.Q awi

Perayaan Natal sebagai Renungan Mendalam Peristiwa Besar Perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 bagi Umat Kristani adalah sebuah momentum yang memiliki makna luas, yaitu dimensi vertikal sebagai momentum penyegaran dan wahana syukur dilandasi rasa iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang diaktualisasikan dalam kehidupan yang diliputi nuansa kadamaian dan kabahagiaan.

Di sisi lain perayaan Natal juga memiliki dimensi horisontal yaitu menguatkan rasa persaudaraan, toleransi, kepekaan dan solidaritas sosial serta rasa saling hormat menghormati. Perayaan Natal bagi Umat Kristiani adalah sebuah perenungan yang mendalam akan peristiwa besar yang menjadi tonggak bagi perjalanan Umat Kristiani.

Demikian sambutan Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos pada perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 bersama PNS, TNI, POLRI Umat Kristiani Pemkab.

Madiun di Pendapa Muda Graha Kab. Madiun, Selasa (6/1) yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Wakil

Ketua DPRD, anggota Forpimda, Kepala SKPD, Camat, Karyawan/ ti, TP PKK dan juga Dharma Wanita Persatuan Kab. Madiun yang jumlahnya mencapai kurang lebih 600 orang.

Dikatakan oleh Bupati Muhtarom, perayaan Natal 2014 merupakan pelajaran sangat berharga karena berada ditengah keberagaman, kemajemukan bangsa Indonesia dengan berbagai latar belakang suku, budaya, bahasa dan agama.

Hal ini merupakan keunikan kita di mata dunia internasional, bahwa dengan berbagai perbedaan namun kita tetap dalam satu filosofi yaitu Bhineka Tunggal

Ika. Kasih dan Damai Natal merupakan pendorong semangat untuk berbuat lebih baik lagi.

Pererat tali persaudaraan, hormat menghormati serta memegang teguh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menjelang tahun baru 2015, Bupati Muhtarom, mengajak kepada semua yang hadir bahwa apa yang telah kita perbuat di tahun 2014 semata-mata merupakan kenangan yang tak terlupakan, tetapi hendaklah kenangan itu kita jadikan sebagai cermin untuk menempuh dan memperbaiki segala kekurangan kita di tahun 2015.

Karena itu diharapkan agar kasih dan damai Natal dapat selalu hidup dalam setiap relung hati sanubari dengan selalu melakukan pertaubatan hati dan mewujudkan hidup damai dengan siapapun serta menghayati, bah-

wa kita adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia, mendukung dan ambil bagian dalaam kegiatan sosial kemasyarakatan tanpa memandang latar belakang keturunan, suku, agama maupun golongan, mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan umat beragama sebagai modal terwujudnya suasana kondusif ditengah masyarakat.

Pada kesempatan ini Bupati Madiun juga berkenan menyerahkan bantuan uang tunai dan bantuan alat sekolah kepada 10 anak Panti Asuhan, yang didahului dengan penyalaan lilin Natal. Panitia penyelenggara kegiatan Perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 bersama Pemkab. Madiun Agrim Churnia, S.Sos M.Si melaporkan, bahwa dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memperingati HariHari Besar Agama sekaligus mempererat tali silaturahmi

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun Muhtarom, S.Sos dan Wabup Madiun Drs. Iswanto, M.Si menyerahkan bantuan uang tunai dan bantuan alat sekolah kepada 10 anak Panti Asuhan, yang didahului dengan penyalaan lilin Natal oleh bupati Madiun. antar umat beragama.

Sedangkan hikmah perayaan Natal 2014 disampaikan oleh Pendeta Drs. Ndaru Prasongo,

S.Si, dan Do’a Safaat disampaikan oleh Pastor Robertus Joko Prasetyo dari Paroki Santo Cornelius Madiun.Q dar

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (2 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Crown Kebanjiran Investor Surabaya, Bhirawa Tahun domba membawa keberuntungan tersendiri bagi Crown Indonesia, karena di tahun inilah perusahaan property itu kebanjiran investor. Setelah dinobatkan menjadi salah satu kota paling layak huni pada tahun 2014, Kota Sydney menjadi semakin popular di mata masyarakat dunia saat ini.

Dengan dukungan infrastruktur yang sangat memadai ditambah dengan stabilnya kondisi ekonomi dan politik di Australia, membuat ibukota Negara bagian New South Wales ini sebagai salah satu tujuan investasi yang sangat menjanjikan.

Saat ini Sydney memimpin kota-kota lainnya di Australia dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan propertinya.

Pada tahun 2014, Sydney mencatat pertumbuhan nilai propertinya mencapai 14,5% per tahun, yang menjadikannya sebagai kota dengan pertumbuhan properti tertinggi di Negara Kangguru tersebut.

Crown Indonesia pada penghujung tahun 2014 sempat menorehkan rekor nilai transaksi yang mencapai lebih dari Rp. 300 Milyar hanya dalam hitungan jam untuk proyek Sydney by Crown.

“Rekor tersebut menggambarkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pasar Indonesia terhadap kualitas produk yang kami pasarkan. Dan saya melihat akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2015” kata Head of Crown Asia, Michael Ginarto. Salah satu yang menjadi sasaran utama para investor Asia, termasuk Tiongkok dan Indonesia adalah kawasan Parramatta di Sydney. Q ma

Rabu Legi, 7 JANUARI 2015

Bupati Azwar Dorong Koperasi Berinovasi Banyuwangi, Bhirawa Koperasi yang berdiri di Kabupaten Banyuwangi diminta untuk terus berinovasi dalam menjalankan programnya. Karena selama ini perak koperasi sangat penting untuk perkembangan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas peran koperasi dalam memajukan perekonomian masyarakat di tingkat bawah sangat diperlukan.

“Tidak hanya kegiatan simpan pinjam dan perdagangan, koperasi juga dapat

menggerakkan sektor usaha mikro,” kata Bupati Anas, Selasa (6/1).

Karena itu, ia meminta supaya koperasi terus berbenah. Seruan Bupati Anas disebabkan potret sektor informal di Banyuwangi terus bertumbuh dan neraca per-

dagangan terus naik.

Produk domestik regional bruto (PDRB) Banyuwangi pun mencapai Rp 40 triliun.

Dinamika pertumbuhan ekonomi daerah ini, kata Anas, harus diimbangi oleh koperasi dengan berbagai lompatan, tidak hanya berhenti di zona nyaman.

“Koperasi tidak boleh berhenti dengan hanya mengelola dana yang ada. Harus ada lompatan untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi mikro. Untuk itu koperasi harus produktif dan meng-

hasilkan,” kata Bupati Anas.

Dia mengingatkan saat ini ada beberapa aset milik Pemkab Banyuwangi yang dikelola secara profesional dan maksimal. Hotel Blambangan, stadion, dan RSUD Blambangan contohnya telah dipugar dan diperbaiki. Tujuannya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan penghasilan daerah. “Hal ini bisa ditiru oleh Koperasi. Dengan menambah aset-aset koperasi yang produktif dan menghasilkan,” ujar Bupati.

PSO Dicabut, Tarif KA Naik 70 Persen

Selain itu, koperasi bisa menambah penghasilan dengan menyediakan oleh-oleh bagi para tamu pemkab. Misalnya menyediakan buah naga yang dikemas dengan cantik atau bekerjasama dengan outlet kaos khas Banyuwangi. Koperasi juga bisa membuka kantor cabang di SKPD yang strategis. “Berbagai inovasi ini akan ikut menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang ujungnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” ia menuturkan. Q nan Tarif baru KA berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga 28 Februari, sebab subsidi PSO yang diberiakn pemerintah sudah berakhir.

Kota Kediri, Bhirawa Pencabutan subsidi publik service obligation (PSO) yang diberikan oleh pemerintah mulai awal tahun 2015, membuat harga tiket kereta api kelas ekonomi jarak jauh naik hingga 70 persen.

Kepala Stasiun KA Kota Kediri Yuliono Mukti mengatakan tarif baru ini berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga 28 Februari, sebab subsidi PSO yang diberiakn pemerintah sudah berakhir. “Subsidi akan diberikan kembali mulai tanggal 1 Maret hingga tanggal 19 Juni mendatang, dan tarif kereta api akan kembali normal” terang Yuliono, Selasa (6/1). Dia menjelaskan, kenaikan tarif ini tidak berlaku untuk kereta ekonomi lokal, seperti Kereta Api Doho, karena subsidi PSO dari pemerintah tetap diberikan pada Kereta Api Lokal Saat ini harga tiket Kereta Api Brantas yang sebelumnya Rp 55 ribu, kini menjadi Rp 110 ribu hingga Rp 170 ribu, Untuk Kereta Api Kahuripan yang semula Rp 50 ribu menjadi Rp 150 ribu, sementara Kereta Api Matarmaja, yang semula Rp 55 ribu menjadi Rp 110-170 ribu. Dari informasi yang dihimpun PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberlakukan tarif baru untuk Kereta Api kelas ekonomi jarak jauh sejak awal tahun ini, hal ini membuat masyarakat pengguna transportasi kereta api mejadi sangat keberatan Sementara salah satu penumpang asal Kediri, Mukalam mengaku keberatan dengan kenaikan tarif tersebut, karen tarif angkutan umum turun seiring turunnya harga BBM, Untuk itu dia berharap pada pemerintah agar membatalkan kenaikan tarif ini. Q van

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah Marun, AG6444TJ, a/n. Tikah, Ds. Kedungcangkring, Pagerwojo-T.Agung No. 2159/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Suzuki, th. 2000, Merah, AG4224RG, a/n.

Agus Susanto, Ds. Pucungkidul, Boyolangu-T.Agung No. 2160/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2008, AG5925SY, a/n. Muslimah, Ds. Sambijajar, Sumbergempol-T.Agung No. 2161/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Merah, AG5970TW, a/n.

Alpiyah, Dkh. Ngambal Dsn. Joho RT 11/RW 03, Ds. Joho, Kalidawir-T.Agung No. 2162/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG2056RAI, a/n.

Sri Rahayu, Ds. Joho, Kalidawir-T.Agung No. 2163/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Yamaha Mio, th. 2011, Putih, AG4024OB, a/n. Sukamto, Jl. Hasanudin RT/RW: 001/003, Ds. Bendosari, Ngantru-T.Agung No. 2164/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3108 F, a/n Agus Irianto AFI, Ds. Pasir Putih rw 05/09, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 2165/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2479 ED, a/n Ersih/Hj. Zakiyah, Ds. Juglangan, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 2166/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5113 FD, a/n Abdurrahman Wahid, Ds. Alas Tengah rw 02/05, Kec. Sumbermalang, Situbondo.

No. 2167/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6604 EY, a/n Moh. Siddiq, Ds. Sumberwaru rw 11/01, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 2168/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2507 ER, a/n Tolak Bayono, Ds. Curah Jeru rw 11/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2169/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4541 FE, a/n Hendik Andriyanto, Ds. Wringin Anom, rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 2170/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5617 ER, a/n Isnaini, AMA, Kabupaten Situbondo.

No. 2171/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2067 EA, a/n Erfandi, Ds. Talkandang rw 08/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 2172/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6983 ET, a/n Rinda Wilujeng Saputri, Ds. Kotakan rw 01/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 2173/IMB/BI-II/2014

Terdampak Harga Elpiji

Tarif Hotel dan Restoran Naik 10-12,5 Persen Pasuruan, Bhirawa Naiknya elpiji 12 kg oleh PT Pertamina dinilai memberatkan pengusaha. Utamanya disektor pengusaha perhotelan dan restoran. Pasalnya selama ini mereka mayoritasnya menggunakan elpiji 12 kg. Dampaknya beberapa hotel dan restoran menaikkan harga 10-12,5 persen.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pasuruan, Djoko Widodo menyampaikan kenaikan harga elpiji tentu sangatlah memberatkan lantaran pengeluaran hotel dan restoran menjadi bertambah. “Kenaikan elpiji 12 kg Ini sangat memberatkan kami karena cost (pengeluaran) bertambah. Belum lagi kami dibebankan dengan kenaikan harga bahan baku, UMK, Tarif Dasar Listrik (TDL) yang naik,” keluh Djoko Widodo, Selasa (6/1).

Diketahui, PT Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per/kg.

Kenaikan itu berlaku per 2 Januari 2015 di kalangan agen. Sedangkan bagi para konsumen berlaku per 3 Januari 2015. Dengan demikian, maka harga per/kg elpiji menjadi Rp9.069 dari harga sebel-

umnya Rp7.569. Demi menjaga keseimbangan ini, PHRI akan menaikkan tarif harga hotel dan restoran di wilayahnya sebesar 10-12,5 persen.

Rencanaya akan diberlakukan mulai bulan depan. Q hil

hilmi husein/bhirawa

Sebuah hotel Pines Garden Hotel di kawasan wisata Prigen Kabupaten Pasuruan, Selasa (6/1). PHRI Kabupaten Pasuruan mengeluhkan dampak naiknya elpiji 12 kg oleh PT Pertamina dinilai memberatkan pengusaha di sektor pengusaha perhotelan dan restoran.

Realisasi Pupuk Bersubsidi Tunggu SK Bupati Sumenep, Bhirawa Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Sumenep belum bisa merealisasikan pupuk bersubsidi meski kuota 2015 sudah pasti, yakni 24 ribu ton. Pasalnya, kuota pupuk bersubsidi itu masih belum mendapatkan SK dari Bupati setempat, karena kuota itu memang baru diterima dari Propinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta)

Sumenep, Bambang Heriyanto menyatakan, sebelum pupuk bersubsidi itu direalisasikan, pihaknya mengundang distributor dan UPT Pertanian guna melakukan singkronisasi terkait kuota dan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2015. “Kami melakukan singkronisasi dengan UPT dan distributor sebelum pupuk bersubsidi itu direalisasikan ke bawah,” kata Bambang Heriyanto, Selasa (6/1).

Ia memaparkan, singkronisasi

itu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pupuk disetiap kecamatan agar tidak terjadi salah distribusi dimasing-masing kecamatan karena kebutuhan pupuk ditiap kecamatan tidak sama. “Setelah dilakukan singkronisasi, kami akan mengundang komisi pengawas pupuk dan prestisida (KP3) untuk mempresentasikan kebutuhan pupuk dan kuotanya, baru kemudian kami ajukan ke Bupati untuk mendapatkan SK,” urainya. Q sul

Produksi Beras di Bondowoso Lampaui Target Bondowoso, Bhirawa Minimnya anggaran yang dimiliki Dinas Pertanian Bondowoso ternyata bukan halangan untuk bisa menjalankan program dengan baik. Dengan memaksimalkan potensi sumberdaya lahan yang ada serta memaksimalkan tenaga lapangan khususnya PPL, pemkab berhasil melampaui target produsi beras.

H Hindarto, SP, MSi Kepala Dinas pertanian Bondowoso mengungkapkan jika pihaknya menginstruksikan secara khusus pada PPL untuk mendampingi petani atau bahkan memberi arahan jika ada persoalan dilapangan.

“Dalam menjalankan tuganya tersebut PPL tidak hanya duduk diatas meja tetapi harus sering turun ke lapangan”, ungkap Hindarto mengungkap prestasinya dalam peningkatan produksi beras di Bondowoso, Selasa (6/1).

Lebih lanjut pihaknya merinci jika produksi beras di Kabupaten Bondowoso, sepanjang 2014 melampaui target. Pihaknya yang saat itu didampingi Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pertanian Bondowoso, Sigit Dwiwahyu mengatakan dari target 351 ribu ton, saat ini sudah tercapai 360 ribu ton lebih gabah kering giling (gkg) atau setara dengan 227.687 ton beras.

“Melihat dari data sampai Subron III target kita terpenuhi. Dari target 351.876 ton, sementara produksi kita sampai akhir Desember sudah mencapai 360.265 ton,” kata Sigit saat ditemui sejumlah wartawan kemarin.

Menurut Sigit, jumlah produksi beras tersebut masih akan terus naik hingga tutup tahun 2014 mengingat sampai saat ini proses panen masih berlangsung. Bahkan Dinas Pertanian sangat bangga capaian produksi tahun ini bisa melampaui produksi tahun 2013 lalu yang mencapai 371 ton lebih.

Berdasarkan data ketersediaan pangan dari Dinas Pertanian, jumlah kebutuhan beras di Bondowoso tahun 2014 adalah 78,72/tahun per kapita dengan jumlah kebutuhan konsumsi hanya 59.260 ton. Tingginya produktifitas ini membuat Bondowoso kembali kembali surplus beras sebanyak 168 ribu ton lebih.

Selain memaksimalkan PPL, Capaian ini membuat Dinas Pertanian Bondowoso terus memacu produktifitas pertanian dengan berbagai macam program seperti mengadakan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dan subsidi benih unggul. Selain itu, kata Sigit, peningkatan SDM petani juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan produktifitas pertanian di Bondowoso agar tetap menjadi lumbung pangan Nasional. Q mb7

Operator Selular Sukses Layani Lonjakan Trafik Beberapa operator selular mengklaim berhasil melalui lonjakan trafik dan telah mencapai target yang ditetapkan selama Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 (Naru).

dok/bhirawa

Lonjakan trafik selama Natal dan tahun baru telah sukses dilalui para operator selular.

Menurut Executive Vice President Area Jawa Bali, Yetty Kusumawati, Selasa (6/1), keberhasilan mencapai target dan mencatat kinerja prestasi yang bagus ini terbukti pada malam tahun baru, lonjakan trafik bisa dilalui dengan sukses.

“Pencapaian target tersebut tidak lepas kerja keras dan kerja cerdas yang dilaksanakan Yetty serta seluruh tim yang selalu siaga penuh di malam tahun baru.

Bahkan mereka dengan tidak cuti dan tidak libur hingga pergantian akhir tahun,” ungkapnya. Lonjakan trafik Voice selama Naru mencapai 290,44 juta menit, naik

sebesar 8,94 persen dibandingkan tahun lalu dan diperkirakan akan menduduki sekitar 54,75 persen dari kapasitas yang ada sebesar 530,53 juta menit per hari.

Sedangkan lonjakan trafik SMS mencapai 200,32 juta, naik sebesar 11,08 persen dari tahun lalu dengan menduduki kapasitas yang ada sebesar 200.06 SMS perhari, adapun tambahan kapasitas SMS secara nasional dapat mengakomodir tambahan sekitar 1,9 milyar SMS. Lonjakan trafik Data juga mencapai 261,37 Terabyte, naik sebesar 144.11 persen yang menduduki sekitar 77,04 persen dari kapasitas yang ada sebesar

339,25 Terabyte perhari. Selain itu Visitor Location Register (VLR) subscriber mencapai 27,30 juta subscriber, naik sebesar 13,51 persen dan menduduki sekitar 58,19 persen dari kapasitas yang ada sebesar 46,92 juta subscriber.

Sementara PT XL Axiata Tbk (XL) selama perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru 2015 jaringan XL tetap aman dan lancar dalam mendukung dan melayani kelancaran berkomunikasi masyarakat khususnya pelanggan.

“Jaringan dan kelancaran termasuk dalam penyediaan layanan data yang nyaman, sehingga pelanggan dapat mengoptimalkan alternatif pilihan media berkomunikasi melalui layanan Data selain menggunakan layanan voice dan SMS dalam menyampaikan pesan Natal dan Tahun Baru bagi

kerabat dan handai taulan,” pungkas Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi.

Sedangkan selama dalam perayaan Natal dan Tahun Baru, layanan SMS tampaknya masih menjadi favorit bagi pelanggan dengan 175.230.254 sms/hari naik 18 persen, penggunaan layanan Data sebesar 71GB/hari naik 4 persen.

Penggunaan layanan percakapan cenderung mengalami penurunan menjadi 59.318.452 menit/hari turun 1 persen. Kenaikan tertinggi layanan SMS terjadi di Surabaya, Mataram dan Jember, kenaikan trafik data juga terjadi di Surabaya, Denpasar dan Mataram. Sementara pada hari biasa, di East Region trafik voice 60.034.535 menit/hari, sms 148.110.953 sms/hari dan trafik data lebih dari 68 GB/hari. Q riq

Rabu Legi 7 JANUARI 2015

OLAHRAGA

9

LINTASAN

Konflik Suporter Harus Diselesaikan Bandung, Bhirawa Ketua Asprov PSSI Jabar Dudi Sutendi mengatakan konflik viking sebagai suporter Persib dengan Jakmania suporter Persija harus segera diselesaikan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya pecinta sepak bola.

"Ini menjadi 'PR' utama untuk segera melakukan upaya-upaya mendamaikan kedua suporter," kata Dudi saat Pengukuhan Asosiasi PSSI Provinsi Jabar masa bakti 2013-2017 di Gedung Sate, Bandung, Selasa.

Ia menuturkan, penyelesaian konflik kedua suporter itu agar tidak terus menimbulkan teror yang mengganggu kenyamanan antarsuporter, pengurus maupun pemain sepak bolanya.

Ia mengungkapkan, pernah mengalami teror bagaimana bus yang membawa suporter Persib menjadi sasaran perusakan oknum suporter.

"Saya mengalami rasa takut ketika mendapatkan teror bis dirusak," katanya.

Menurut dia, cara mendamaikan kedua suporter itu dengan menggelar kongres suporter yang nantinya diisi komitmen untuk berdamai.

Ia menegaskan, damai antar suporter akan berdampak memajukan sepak bola nasional dan akan mengundang pengusaha untuk mendukung menjadi sponsor tim sepak bola.

"Jadi sepak bola itu harus meriah, ramai harus menjadi daya tarik produsen pengsuaha, makanya jangan diwarnai keributan," katanya.Q ant

PSSI Jabar Terima Seribu Bola dari Kemenpora Bandung, Bhirawa Asprov PSSI Jabar terima bantuan seribu bola dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) sebagai bentuk dukungan mendorong kemajuan organisasi sepak bola di Jabar.

"Kita mendapat dukungan dari Menpora bantuan seribu bola yang akan dibagikan nanti ke club-club di Jabar," kata Ketua Asprov PSSI Jabar Dudi Sutendi usai Pengukuhan Asosiasi PSSI Provinsi Jabar masa bakti 2013-2017 di Gedung Sate, Bandung, Selasa.

Ia menuturkan, meskipun hanya memberikan bantuan bola, namun itu bagian dari sinyal bahwa Kemenpora memperhatikan PSSI Jabar.

Ia berharap, bentuk pehatian lain dapat terus dilakukan oleh Kemenpora untuk kemajuan organisasi PSSI dan sepak bola di Jabar.

"Saya positif memandang Menpora dengan menyumbang bola ke Jabar ini sebagai sinyal, mudah-mudahan ada bantuan lain," katanya.

Ia berharap, setelah pengukuhan Asosiasi PSSI Jabar tersebut menjadi awal untuk membangun mengembangkan sepak bola di Jabar lebih baik.

Namun upaya mengembangkan olah raga tersebut, kata Dudi, perlu dukungan pemerintah dengan menyediakan fasilitas olah raga sepak bola agar semua atlet di Jabar dapat kesempatan untuk mengembangkan prestasinya.

"Menjadikan organisasi yang kuat dengan membina pemain, pelatih yang berkualitas berjenjang dan berkelanjutan," katanya.Q ant

PBI Bali Jaring Atlet Muda dengan Sosialisasi Denpasar, Bhirawa Pengurus Persatuan Boling Indonesia (PBI) Bali segera menjaring atlet muda di Pulau Dewata dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

"Dalam waktu dekat kami segera menjaring atlet muda ke sejumlah sekolah di Bali," kata Sekertaris Umum PBI Bali Riani

Kartawirya di Denpasar, Selasa.

Ia mengakui perkembangan boling di Bali masih rendah dan perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, belum banyak untuk cabang olahraga tersebut.

Untuk itu, katanya, targetnya peminat cabang olahraga boling itu terus tumbuh dan berkembang.

"Agar atlet banyak peminat di cabang olahraaga ini kami akan segera berupaya mencari bibit atlet," ujar Riani Kartawirya.

Pihaknya optimistis banyak atlet muda Bali yang tertarik dengan cabang olahrga itu.

"Harapan besar kepada atlet junior boling putra dan putri Bali agar bergabung dengan

cabang olahraga itu," ujarnya.

Dia mengatakan untuk program 2015 akan terus ditingkatkan, terutama pembinaan dan pengembangan sejumlah atlet.

"Sosialisasi cabang olahraga ini terus ditingkatkan mengingat krisisnya atlet boling di Pulau Dewata," katanya.

Final Piala Gubernur 2015

Tunggu Jadwal Pakde Karwo Surabaya, Bhirawa Penutupan sekaligus Partai final Piala Gubernur bakal di gelar di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Minggu (11/1). Namun hingga kini pihak panitia penyelenggara (Panpel) masih menunggu jadwal Gubernur Jatim, Soekarwo untuk menutup turnamen tahunan itu.

Hingga saat ini pihak panpel masih belum mendapat kepastian apakah Gubernur Soekarwo hadir untuk menutup Turnamen tersebut. Karena jadwal Gubernur Soekarwo juga mempengaruhi kick off pertandingan.

"Hingga saat ini, kami belum menentukan apakah akan menggelar laga final pada sore atau

malam hari karena masih menunggu konfirmasi dari Pak Gubernur," kata Sekretaris Umum (Sekum) Asosoasi PSSI Jatim, Amir Burhannudin, Selasa (6/1).

Pihak panitia penyelenggara turnamen telah menunjuk Stadion Brawijaya Kota Kediri sebagai host final Piala Gubernur Jawa Timur .

Dua wakil dari kompetisi Indonesia Super League (ISL), Persegres Gresik United dan Persik Kediri akan saling bentrok untuk memperebutkan gelar juara. Persegres lolos setelah mengantongi dua kemenangan mutlak di babak grup Sedangkan penentuan Persik ke babak final didapat usai kemenangan besar atas Persela Lamongan dengan kedudukan 40. "Pertandingan final akan kita langsungkan di Stadion Brawijaya Kota Kediri," sebut Sekretaris Umum (Sekum) Asosoasi PSSI Jatim, Amir Burhannudin. Q wwn

Pertina Bogor Target Juara Piala Gubernur Maluku

Dua Pebalap Senior Sulsel Gagal Ikuti Pra PON Makassar, Bhirawa Dua pebalap senior Sulawesi Selatan, Herman Bas dan Iswandi Muis, harus pasrah tidak dapat mengikuti babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) karena terkendala persyaratan usia.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi IMI Sulsel, Adifar Hakim di Makassar, Selasa, mengatakan jika berdasarkan hasil Rakernas IMI 2014 maka peluang pebalap peraih perak PON 2012 memang tidak lagi memenuhi persyaratan usia maksimal 20 tahun.

"Rakernas 2014 memang memutuskan usia pebalap yang bisa mengikuti pra dan PON yakni maksimal 20 tahun. Syarat ini tentu berat karena usia Herman Bas sudah 23 tahun serta Iswandi Muis yang telah menginjak 25 tahun," katanya.

Meski demikian, pihaknya mengaku masih menunggu perkembangan kedepan. Pengprov IMI Sulsel juga berharap ada perubahan termasuk mempertimbangkan prestasi atlet di sejumlah kejuaraan bertaraf nasional.

"Kedua pebalap telah memberikan banyak prestasi bagi Sulsel. Kami tentu berharap ada jalan lain agar bisa tetap mengandalkan keduanya pada pra-PON 2015 dan PON Jawa Barat 2016," jelasnya.

Pelatih Balap Sulsel itu menjelakan, pihaknya juga tetap melakukan antisipasi jika keduanya memang tidak bisa lagi memperkuat Sulsel. Salah satunya dengan fokus dalam meningkatkan kualitas pebalap usia muda yang banyak tersebar di Sulsel.

Pihaknya juga siap mengakomodir para peraih medali emas Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, 2014.

"Selain berusia muda, para pebalap ini juga sudah membuktikan kualitasya baik diajang lokal hingga nasional. Kami tentu berharap bisa meloloskan lebih banyak atlet demi menjaga peluang prestasi di PON 2016," ujarnya.Q ant

ist

PBI) Bali segera menjaring atlet muda di Pulau Dewata dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

ist

Pertina) kabupaten Bogor target juara umum di kejuaran tinju piala gubernur Maluku, Ambon, Sulawesi Selatan.

Bogor,Bhirawa Peratuan tinju amatir kabupaten Bogor, Jawa Barat target juara umum di kejuaran tinju piala gubernur Maluku, Ambon, Sulawesi Selatan.

"Juara umum, target utama Pertina kabupatan Bogor," kata Ketua harian Peratuan Tinju Amatir (Pertina) kabupaten Bogor, Wolter Rumsori setelah melatih atlet tinju di lapangan tegar beriman Cibinong, Selasa.

Ia mengatakan kejuaran tinju

piala gubernur Maluku yang digelar pada 17 hingga 24 Januari 2015, perlu diikuti karena dapat dijadikan sebagai ajang ujicoba sebelum berlaga di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Oktober 2015.

"Kami adalah perwakilan dari tim Pertina Jawa Barat," katanya.

Ia menegaskan sebanyak 11 petinju tingkat senior sudah siap tempur di kejuaran piala gubernur Maluku.

"Taget kami tiada lain, tiada kata adalah juara umum," tambahnya.

Ia merasa percaya diri siap membawa para atlet Pertina kabupaten Bogor jadi raja petarung tinju di kejuaran piala gubernur Maluku.

Dikatanya, dengan latihan rutin pagi dan sore, menjaga kesehatan fisik dan mental jadi kunci utama atlet tinju pertina kabupaten Bogor selalu jadi juara umum di setiap pertandingan.

"Ini pertandingan yang menentukan dan sekaligus pembuktian apakah atlet pertina kabupaten Bogor siap tampil jadi juara umum di kejuaran PON bulan Oktober 2015 di Jawa Barat," katanya.

Sementara itu, Ia menjelaskan sudah menyiapkan enam atlet tinju untuk tampil di kejuaran Pekan Olah Raga Nasional (PON). Namun, kata Dia, lebihnya akan disiapkan untuk kejuaran pertandingan persiapan Pekan Olah Raga Daerah Jawa Barat (PORDA JABAR) tahun 2018.

Sekarang, kata Dia, Pertina kabupaten Bogor memiliki 21 atlet tinju yang terdiri dari 15 atlet putra dan enam putri.Q ant

Striker Asing Persija Masih Mandul Jakarta, Bhirawa Striker asing Persija yang diharapkan menjadi mesin gol pada kompetisi Indonesia Super League, Evgeny Kabayev, masih mandul karena belum mampu menunjukkan ketajamannya.

Pada pertandingan uji coba perdana melawan Martapura FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, pemain asal Rusia itu bahkan gagal mencetak gol meski melalui titik pinalti. Hanya saja, Persija tetap unggul 2-1.

"Dia (Kabayev) memang sengaja kami mainkan lama. Saya pengen melihat proses adaptasi

dia dengan pemain yang lain.

Kondisi disini beda dengan di klub sebelumnya," kata pelatih Persija, Rahmad Darmawan usai pertandingan.

Evgeny Kabayev merupakan top skor Liga Estonia kompetisi musim lalu. Saat menandatangani kontrak dengan tim yang berjuluk Macan Kemayoran itu bahkan langsung sesumbar ingin mencetak banyak gol.

Meski belum menunjukkan ketajamannya, mantan pelatih Persebaya Surabaya itu tetap optimistis striker asingnya mampu bersaing karena saat ini masih menjalani proses adaptasi.

Kondisi tim sekarang dengan yang dahulu dipastikan berbeda.

"Kami harus membiasakan passing dari lini tengah untuk mensuplai kedepan. Kondisi ini memang berbeda dengan tim sebelumnya," kata pria asal Metro Lampung itu.

Kondisi yang sama juga dialami striker lokalnya yaitu Bambang Pamungkas. Pemain yang musim lalu memperkuar Pelita Bandung Raya itu juga belum menunjukkan ketajamannya.

Untuk itu, kata RD, pihaknya akan memaksimalkan uji coba berikutnya untuk membangun karakter tim.Q ant

Ia mengatakan Bali memiliki satu atlet berprestasi, El Banya Prahardinda yang sedang menjalani pemusatan latihan di Bandung, Jawa Barat.

Atlet tersebut pernah menjadi juara pertama dalam ajang Gubernur DKI Cup I, peringkat kedua kejurnas di Jakarta.Q ant

Ragukan Kemampuan, Persebaya Batal Datangkan Keene Surabaya, Bhirawa Mantan pemain Liga Inggris yang pernah memperkuat Portsmouth, James Keene kemungkinan tidak bisa mengikuti seleksi di Surabaya, sebab pihak manajemen meragukan kemampuan dan keabsahan kompetisi yang diikuti striker berusia 28 tahun itu.

Selain itu pihak Persebaya juga meragukan keabsahaan kompetisi yang diikuti oleh James Keene. belakangan, manajemen mengetahui jika di klub terakhirnya Keene tidak jelas berlaga di kompetisi apa.

Terakhir pemain berusia 28 tahun tersebut memperkuat NorthEast United, India. ”Dia (James Keene) ada masalah di klub terakhirnya, sehingga kami tidak jadi mendatangkannya,” kata Menurut CEO Persebaya Gede Widiade, Selasa (6/1).

Dari segi kualitas, manajemen juga meragukan kemampuan Keene, karena berdasarkan data sepanjang kariernya, mulai tahun 2004 hingga 2014, Keene tercatat pernah membela 11 klub dari negara-negara yang berbeda.

Di antaranya adalah Portsmouth FC, Kidderminster, Bournemouth, Boston United (Inggris), Elfsborg, GAIS dan Djurgardens (Swedia),

Fredrikstad (Norwegia), Bnei Yehuda (Israel) dan NorthEast United (India).

Bersama NorthEast United, Keene bahkan tak mampu mencetak satu gol pun. ”Tidak jelas dia main di kompetisi atau turnamen, keabsahan kompetisinya dipertanyakan,” kata Gede.

Meskipun batal mendatangkan Keene, menurut Gede, pihaknya telah mempersiapkan alternative pemain lainnya. Dalam waktu dekat, manajemen menjadwalkan mendatangkan pemain asing asal Kroasia. Persebaya sendiri saat ini hanya membutuhkan empat pemain tambahan. Dua pemain lokal dan dua pemain asing.

Untuk dua pemain asing, Persebaya mencari posisi gelandang dan striker. Sedangkan dua pemain lokal, tim berjuluk Bajul Ijo itu mencari wingback kanan dan kiri.

Sebelumnya Persebaya mendapat tawaran untuk mendatangkan James Keene, mantan penyerang Portsmouth. Hanya saja proses untuk mendatangkan Keene membutuhkan waktu yang tidak singkat, kurang lebih satu minggu. Saat ini Keene tengah berada di negara asalnya, Inggris sehingga membutuhkan waktu cukup lama jika harus datang ke ke Indonesia. Q wwn

Gubernur Harapkan Ajang Pertandingan Jaring Atlet Berbakat Padangpariaman, Sumbar Bhirawa Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengharapkan pertandingan bola voli antar-daerah yang diselenggarakan Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) dapat menjadi ajang penjaringan atlet berbakat di bidang bola voli.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memberikan apresiasi kepada Ormas Pekat IB yang telah menyelenggarakan kegiatan pertandingan bola voli, karena ini memberikan dukungan dalam mengembangkan atlet-atlet di bidang bola voli," kata dia pada pembukaan pertandingan bola voli antar-daerah di Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padangpariaman, Selasa.

Ia menambahkan kegiatan pertandingan bola voli antardaerah di Sumbar bisa menciptakan lahirnya para atlet berprestasi dan memupuk jiwa sportivitas dari generasi muda.

"Kegiatan ini memberikan aktivitas yang positif kepada generasi muda, sekaligus sangat bermanfaat untuk membentuk dan menghasilkan atlet berprestasi serta meningkatkan "ukhuwah" dan silaturahmi," ujarnya.

Di sisi lain, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan kegiatan pertandingan bola voli ini sangat bermanfaat bagi pembinaan atlet berprestasi, sehingga dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII, Padangpariaman bisa menduduki peringkat ketiga.

"Yang paling penting adalah kegiatan pertandingan bola voli ini membantu program pemerintah untuk membangun dan menciptakan generasi muda yang berkarakter dan berjiwa sportif," katanya.

Ia menambahkan selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pekat IB Sumbar, pelaksanaan pertandingan bola voli ini ke depannya akan digilir setiap tahun di berbagai daerah di Sumbar.

"Pertandingan bola Voli ini akan dilaksanakan setiap tahun, kalau sekarang tuan rumahnya Padangpariaman, tahun depan akan digilir bisa Agam, Pasaman, Solok, dan lainnya," ujarnya.

Ia mengharapkan dengan penyelenggaraan turnamen bola voli ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang persiapan dini untuk pembinaan kepada atlet muda menjelang pelaksanaan Porprov 2018.

"Di hadapan Bapak Gubernur, saya sudah sampaikan bahwa target Padangpariaman untuk Porprov 2018 jadi juara umum," tambahnya.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Legi 7 JANUARI 2015

Keterlambatan RAPBD Bakal Disanksi Tengah Dikaji Mekanisme dan Tata Cara Jakarta, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji ketentuan pemberian sanksi bagi daerah yang terlambat menyerahkan laporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek usai jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Selasa (6/1) kemarin.

“Tentu harus ada mekanisme dan tata cara dalam memberlakukan sanksi ini, karena kan harus diikuti dengan pemeriksaan dan klarifikasi dari daerah bersangkutan mengenai alasan keterlambatan itu,” kata Reydonnyzar.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan sanksi bagi kepala daerah, wakil kepala daerah serta seluruh anggota DPRD jika terlambat menyerahkan laporan RAPBD 2015 dan perda penjabarannya adalah tidak mendapat hak keuangan selama enam bulan.

Hak keuangan yang tidak dibayarkan tersebut, seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain.

Reydonnyzar menjelaskan

salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan RAPBD 2015 di sejumlah daerah ialah keterlambatan pembentukan alat kelengkapan daerah yang disebabkan oleh ketidaksepahaman antara kepala daerah dan pimpinan DPRD setempat.

“Ada dinamika politik di tingkat DPRD dan kepala daerah, dalam pembahasan anggaran itu terjadi konflik kepentingan. Jadi itu masalah yang sangat klasik. Oleh karena itu kami, Kemendagri, memberikan sanksi kepada mereka supaya tidak berkepanjangan,” jelas dia.

Reydonnyzar mengaku dengan diberlakukan “ancaman” pemberian sanksi tersebut, jumlah daerah yang tepat waktu menyerahkan laporan RAPBD semakin meningkat.

Pada 2011 tercatat hanya delapan daerah yang tepat

Kemendagri Lanjutkan PNPM Perdesaan

Reydonnyzar Moenek waktu menyerahkan laporan RAPDB, kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 29 daerah.

Selanjutnya 2013 ada 27 daerah dan terakhir 2014 sebanyak 32 daerah tepat waktu menyerahkan laporan RAPBD beserta perda penjabarannya.

“Pemberian sanksi ini men jadi efektif dalam mengejar daerah-daerah untuk menyerahkan laporan RAPBD mereka secara tepat waktu, buktinya ada 32 daerah yang menyerahkan RAPBD sebelum atau tepat 31 Desember 2014.

Hanya memang Aceh dan DKI Jakarta yang masih terlambat menyerahkan,” ujarnya. Q ant

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tarmizi A. Karim mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.

“Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia,” kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Selasa (6/1) kemarin.

Pola pendampingan pembangunan desa dalam PNPM, lanjut Tarmizi, selama ini dinilai telah mencapai kemajuan yang signifikan di pemerintahan level bawah tersebut.

Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,3 triliun di

sedikitnya 54.000 desa yang belum tercapai saat PNPM tersebut dijalankan.

Oleh karena itu, Kemendagri berencana untuk melanjutkan pola PNPM dalam pembangunan desa dengan menggunakan dana desa yang di tahun 2015 sedikitnya memperoleh Rp550 juta per desa.

Rencana keberlanjutan pola PNPM itu juga telah dibahas antara Kemendagri dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) supaya pembangunan desa tidak berhenti di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Kemendagri dan Kemenko PMK telah merumuskan agar pendampingan terhadap daerah ini bisa berlanjut, apa pun nama programnya. Karena PNPM itu sudah mampu mentransfer filosofinya ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga nanti implementasi UU tersebut diharapkan menggunakan filosofi program PNPM itu,” jelas Tarmizi.

Dengan dilanjutkannya pola pembangunan desa tersebut, nantinya

UU Hortikultura Hambat Investasi Asing

KILAS NASIONAL

KBRI Malaysia Pulangkan 13 WNI Korban Trafficking Jakarta, Bhirawa Konsulat Jenderal RI (KJRI) untuk Malaysia di Johor Bahru memulangkan 13 Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia atas kerja sama dengan Imigrasi Negeri Johor dan Rumah Perlindungan Wanita, Kempas, Johor.

Berdasarkan keterangan tertulis dari KJRI Malaysia yang diterima Antara, Selasa, seluruh WNI yang dipulangkan tersebut berasal dari Kudus, Sumedang, Malang, Subang, dan Cianjur.

Seluruh WNI tersebut diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang pada 6 Januari 2015 untuk diproses lebih lanjut. Dengan hanya menggunakan visa kunjungan singkat, para WNI tersebut dipekerjakan sebagai petugas kebersihan di Melaka selama 1-9 bulan.

11 orang dari korban perdagangan manusia itu diserahkan oleh seorang agen bernama Ricky di Batam dengan nama perusahaan PT Iin Era Sejahtera kepada Mr. Tang, Majikan di Melaka dan dijanjikan akan dibuatkan surat izin kerja.

Para korban kemudian melaporkan majikan ke Balai Polis Daerah Melaka setelah surat izin kerja mereka tidak dibuatkan dan tidak mendapat gaji.

Dalam kasus ini, 13 WNI tersebut menjadi saksi atas dakwaan yang dikenakan kepada majikan mereka mengenai pelanggaran Akta Antiperdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran (ATIPSOM) tahun 2007.

Kasus ini telah disidangkan di Mahkamah Melaka, malaysia dan selama proses penyidikan Mahkamah telah mengeluarkan “Protection Order” untuk menempatkan korban di rumah perlindungan, Mahkamah kemudian memutuskan bahwa kesaksian yang diberikan oleh 13 WNI mencukupi sehingga diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia.Q ant

Pemerintah Koordinasikan Pengamanan Sistem Siber Jakarta, Bhirawa Pemerintah menyiapkan pembentukan badan siber nasional untuk mengelola isu-isu terkait dengan informasi teknologi termasuk upaya perlindungan terhadap serangan siber di Indonesia. “(Selama ini, red) dalam bentuk masih desk, masih kantor dan sifatnya belum koordinatif. Nah, mengingatkan kebutuhan negara akan isu bagaimana kita meng-adres isu siber, kita mengajukan untuk membentuk badan siber nasional, karena sekarang ini boleh dikatakan dari sisi siber, kita ini rentan, hanya untuk bertahan. kalau di negara lain bukan hanya untuk bertahan, bahkan untuk menyerang,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (6/1) kemarin.

Ia mengatakan dengan kompleksitas dan kemajuan penggunaan informasi teknologi saat ini maka Indonesia dirasa perlu mengelola secara khusus isu terkait siber.

“Nanti kita bicarakan mengenai badan, yang lebih penting bukan badan itu berada di mana, tapi fungsi ini berjalan dulu.

Proses bisnis yang ada sekarang yang masih sifatnya sektoral, berjalan dulu, sambil nanti kita bicarakan mengenai badan karena kan di pemerintahan banyak badan lain,” katanya.

Sementara itu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan selama ini belum ada koordinasi secara nasional untuk isu-isu terkait teknologi informasi.

“Jadi begini, Kominfo itu punya pengaman sendiri, Bank punya sendiri, PLN punya sendiri, tapi secara nasional itu belum ada. Badan siber nasional ini akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi,” tegasnya. Q ant

puluhan ribu fasilitator yang selama ini bekerja dalam PNPM akan diperpanjang kontraknya untuk meneruskan pelatihan bagi aparatur desa.

“Tenaga pendamping atau fasilitator itu masih ada 15 ribu lebih, dana pendampingan juga masih ada, sehingga kami merumuskannya dengan pola pemberdayaan masyarakat seperti PNPM. Kontrak mereka yang habis per 31 Desember 2014 bisa diperpanjang lagi,” ujarnya.

Dana sebesar Rp9,1 triliun tersebut kemudian akan dibagibagikan untuk sedikitnya 73.000 desa di Tanah Air, sehingga sedikitnya satu desa akan memperoleh sekira Rp550 juta yang terdiri atas Rp400 juta anggaran ADD dan Rp150 juta dari 10 persen dana transfer daerah.

Di tahun pertama, yakni 2015, dana tersebut lebih dimanfaatkan untuk pemberian pelatihan pengelolaan keuangan bagi kepala desa sehingga diharapkan dapat mengelola dana tersebut dengan benar. Q ant

istimewa

Pengurus ISEI menyampaikan keterangan kepada pers seusai diterima Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/1)

Jokowi Ingin Bulog Jadi Penyangga Pangan Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Perum Bulog kembali menjadi badan penyangga pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

“Presiden menginginkan subsidi pupuk dan benih dihapus dan dialihkan. Bulog yang mengatur harga eceran tertinggi untuk beras, jagung, kedelai untuk menjamin harga dan pasar bagi produksi petani,” kata Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Dr Aviliani, dalam keterangannya kepada pers usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/1) kemarin.

Menurut Aviliani, agar mampu menjalankan fung-

sinya menjaga stabilitas harga kebutuhan sehari-hari, pemerintah akan memperkuat Bulog. Selama ini Bulog hanya menjaga cadangan beras pemerintah serta menyalurkan beras untuk kelompok rumah tangga miskin (raskin).

Perum BULOG, kata Aviliani, berguna untuk mengontrol harga pangan dan menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Dia mencontohkan, jika ada pangan impor yang masuk ke Indonesia, harganya harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Perum Bulog.

Aviliasi mengemukakan, Indonesia saat ini belum bisa menjadi pemimpin dalam mewujudkan ketahanan pa-

ngan di tingkat kawasan AsiaPasifik karena selama ini masih tergantung pada impor pangan dan belum bisa menjadi negara peng-ekspor. “Menjaga harga dalam negeri sendiri susah, apalagi untuk negara lain,” katanya.

Pengurus Pusat ISEI yang menghadap Presiden Jokowi dipimpin oleh Ketua Harian Muliaman D Hadad. Kedatangan ISEI hari ini adalah menyampaikan rekomendasi sidang Pleno pada September tahun 2014.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Sekretaris Negara Pratikno. Q ist

Menko Polhukam: Belum Ada Perintah Pergantian Kapolri Jakarta, Bhirawa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengaku belum menerima perintah pergantian Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang kini dijabat Jenderal (Pol) Sutarman oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Menko Polhukam, tugas Sutarman masih panjang hingga masa baktinya berakhir pada Oktober mendatang.

“Enggak ada (perintah pergantian, red), masih panjang kok tugas beliau sehingga belum ada perintah penggantian,” kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/1) kemarin.

Meski demikian, menurut Tedjo, terbuka kemungkinan jika Presiden ingin mempercepat pergantian Kapolri. Ia menyebutkan, pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden.

“Itu tergantung pimpinan ya, Pak Presiden kalau beliau meng hendaki segera, bisa, akan sampai pensiun juga bisa, terserah beliau, penggunanya kan beliau,” sambung Tedjo. Menko Polhukam menegaskan, kalau sesuai masa pensiun maka jabatan Sutarman akan selesai pada Oktober 2015 mendatang.

Militer Asing Sementara itu menyinggung masalah kehadiran militer asing yang membantu pencarian korban AirsAsia QZ8501 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno mengaku tak khawatir. Ia meyakini, keberadaan mereka tidak akan mengancam pertahanan negara.

“Tidak khawatir karena mereka kan di dalam kendali Basarnas,” kata Tedjo di Kantor Presiden, Selasa (6/1).

Justru, lanjut Tedjo, Indonesia harusnya mengapreasiasi

Tedjo Edy Purdijanto kehadiran militer asing yang datang dengan membawa misi kemanusiaan untuk membantu pemerintah mencari korban pesawat AirAsia QZ 8501. Apalagi, mereka datang dengan membawa peralatan pencarian yang lebih canggih.

“Peralatan yang mereka punyai lebih canggih, ya kita terima kasih. Tidak ada kaitannya dengan pertahanan,” ucap Tedjo.

Q ist

Jakarta, Bhirawa Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura Indonesia (Hortindo) mengatakan penerapan UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura telah menurunkan minat investasi asing.

“UU Hortikultura memberi dampak langsung pada penurunan minat asing. Kami telah mengamati ini sejak digulirkannya UU itu,” kata Ketua Umum Hortindo Afrizal Gindow di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Selasa (6/1) kemarin.

Pasal 100 ayat (3) dalam UU Hortikultura menyebutkan perusahaan multinasional hanya boleh menanamkan investasi maksimal 30 persen di usaha hortikultura, termasuk di dalamnya sektor perbenihan.

Aturan tersebut berlaku surut terhadap perusahaan perbenihan yang telah menanamkan investasi dan menghasilkan ratusan varietas benih sayuran hibrida berkualitas di Indonesia seperti yang terdapat dalam Pasal 131 ayat (2).

“Banyak investor yang berminat di bidang ini tapi

mereka terhambat karena divestasi dalam UU Hortikultura ini. Makanya kami minta bantuan Kepala BKPM soal divestasi ini.

Kami mohon kemudahan, apakah kiranya perlu menggunakan peraturan pengganti perundangan atau Perppu,” ujarnya.

Menurut Afrizal, dengan diberlakukannya UU Hortikultura, maka peluang investasi bisa lari ke negara tetangga.

Berdasarkan data BKPM, total realisasi investasi di bidang pertanian hortikultura dan industri pengolahannya pada periode 2010 hingga kuartal ketiga 2014 mencapai Rp3,1 triliun.

Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp823 miliar atau 27 persen dan penanaman modal asing (PMA) sebesar 225 juta dolar AS atau 73 persen.

Kepala BKPM Franky Sibarani dalam kesempatan yang sama mengatakan kepastian hukum dalam investasi, termasuk di bidang pertanian, menjadi prioritas lembaganya sesuai program Presiden Joko Widodo.Q ant

Golkar Bisa Kehilangan Peluang Ikut Pilkada Jakarta, Bhirawa Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengingatkan Partai Golkar dapat kehilangan peluang mengikuti pilkada tahun depan apabila kisruh internalnya tidak kunjung usai.

“Saya kira Golkar tidak ingin kehilangan peluang tersebut, karena adanya kisruh,” kata Idil dihubungi wartawan dari Jakarta, Selasa (6/1) kemarin.

Idil mengatakan Golkar dapat kehilangan momentum berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang digelar tahun ini secara serentak, apabila kisruh tidak kunjung usai. Sebab, sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan permohonan pengesahan pengurus untuk diselesaikan terlebih dulu oleh internal Golkar.

“Proses politik dalam mempersiapkan keikutsertaan pilkada akan dimulai tahapannya pada Februari 2015 mendatang,” kata dia.

Dia mengusulkan Partai Golkar segera menyudahi dualisme kepengurusannya dengan mencapai perdamaian kedua kubu secepatnya.

Dia menjelaskan, mekanisme islah dapat ditempuh kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie dalam bentuk menggelar musyawarah nasional kembali secara bersama. Atau melalui kesepakatan pimpinan masing-masing kubu.

“Tetapi, jika itu tidak terjadi maka jalan lain hanya melalui pengadilan yang tentunya memakan waktu lama,” ujar Idil.

Sementara itu politisi Golkar Yorrys Raweyai juga telah menyampaikan kekhawatirannya atas kisruh partai dan kaitannya dengan momentum pilkada.

“Kalau (kisruh) dibiarkan

Ibnu Munzir terlalu lama merugikan Golkar. Februari sudah pilkada,” ucap Yorrys.

Yorrys mengatakan satusatunya jalan terbaik adalah menempuh perdamaian.

Sebab jalan pengaadilan akan memakan waktu lama.

Di sisi lain Yorrys memandang jalan munas rekonsiliasi pun tidak bisa ditempuh, karena tidak diatur dalam AD/ART, serta bisa memicu perpecahan kembali, sebab penyelenggara dan anggota munas yang berbeda.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Ibnu Munzir mengatakan proses islah yang dilakukan antara pihaknya dengan kubu Aburizal Bakrie sudah sesuai amanah pengadilan yang memberikan waktu dua bulan untuk musyawarah secara internal.

“Satu-satunya jalan adalah kompromi ke pihak pengadilan dan diberikan waktu sesuai undang-undang yaitu dua bulan untuk musyawarah secara internal,” kata Ibnu Munzir saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Ibnu menegaskan proses islah yang sedang berjalan di internal Partai Golkar sejalan dengan amanah pengadilan. Dia menjelaskan apabila selama dua bulan itu belum ada hasil maka akan kembali pada putusan pengadilan. Q ant

Rabu Legi 7 JANUARI 2015

Sudah Ada Inpres, Kartu Sakti Tak Perlu SKB l Sambungan hal 1

memiliki KIS. Sedangkan untuk anggota yang berusia tujuh hingga 18 tahun, maka harus memiliki KIP. “Kalau tidak menerima KIS silakan melapor ke BPJS dan ke Dinas Sosial (Dinsos). Kalau ada anak usia 7-18 tahun tidak menerima KIP lapor ke Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinsos,” tegas Khofifah.

Terkait ini, Khofifah menegaskan telah melakukan koordinasi dengan Dinsos se-Indonesia. Dia mencatat telah tiga kali membuat forum dengan Dinsos untuk membahas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan dua kali mengundang khusus untuk membicarakan KKS. “Saya ada dokumennya lengkap keha­ diran seluruh perwakilan Dinsos se- Indonesia dalam forum itu. Tidak benar kalau tidak ada koordinasi dengan daerah,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Dinsos Jatim Indra Wiragana menolak disebut Komisi E DPRD Jatim sebagai penanggung jawab utama program KKS. Sebab, selama ini Dinsos tidak pernah mendapat petunjuk pelaksanaan resmi dari pusat untuk melakukan pendataan. “Dasar hukumnya mana. Tidak ada petunjuk sama sekali yang kami terima dari pusat,’’ ungkap Indra.

Indra mengaku pemerintah pusat selama ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinsos Provinsi maupun kabupaten/kota. Tiga kartu sakti tersebut merupakan program baru pemerintah pusat yang seharusnya ada sinkronisasi antara pusat dan daerah dengan baik. Tetapi, dalam praktiknya ternyata banyak menghadapi masalah. “Kalau ada masalah di lapangan seperti ini, kami tidak bisa apa-apa,’’ ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, Dinsos hanya diundang oleh Kemensos untuk sosialisasi saja, bukan memberikan kejelasan tupoksi Dinsos dalam menjalankan program KKS. ‘’Atas saran Komisi E, kami akan jemput bola ke Kementerian Sosial untuk koordinasi terkait KKS,’’ ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dindik Jatim Harun. Menurut dia, program KIP sebenarnya bagus. Namun masih memerlukan solusi untuk pelaksanaannya, khususnya proses pendistribusian kartu. Itu sebabnya, sangat diperlukan pembentukan SKB tiga menteri. Di antaranya ialah Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian, tutur Harun, program tersebut bisa berjalan sinergi di lapangan. Namun, jika tidak ada SKB tiga menteri, masingmasing instansi terkait akan berjalan sendirisendiri. ‘’Saya rasa pusat harus menerbitkan SKB tiga menteri,’’ katanya. n tam

Jatim Tolak Pemberlakuan Pajak Penghasilan 1% UMKM l Sambungan hal 1

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Mujib Affan menyatakan sependapat dengan Komisi B DPRD Jatim. Alasannya, mayoritas UMKM di Jatim masih dalam tahap berkembang sehingga membutuhkan support dari pemerintah supaya mereka bisa berkembang dan memiliki daya saing dengan produk luar negeri. “Kebijakan dari Dirjen Kemenkeu ini sangat tak populis, sehingga saya sependapat dengan DPRD untuk mengusulkan supaya dilakukan peninjauan ulang karena akan memberatkan rakyat kecil, “ jelas Mujib Affan.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga menyatakan keberatan atas kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus program Bansos dan hibah. Pasalnya, sebagian besar alokasi program Bansos Pemprov Jatim itu untuk memberdayakan UMKM di Jatim yang jumlahnya mencapai 6,8 juta UMKM dalam menghadapi MEA 2015. Apalagi BI rate sekarang ini naik dari 7,5% menjadi 7,7 % sehingga pelaku UMKM akan kesulitan mencari tambahan modal usaha jika harus pinjam ke perbankan karena bunga juga telah naik.

“Jatim sedang berusaha keras mencari uang supaya bisa membantu UMKM, kok pemerintah pusat malah membuat kebijakan yang memberatkan UMKM. Pemberlakuan pajak penghasilan 1% bagi UMKM itu akan memberatkan dan malah mempersulit daya saing UMKM dalam menghadapi MEA, “ tegas Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo.

Sekadar diketahui, dari 6,8 juta UMKM di Jatim, baru terdapat 266 ribu UMKM yang sudah mengekspor produknya ke luar negeri.

Mereka yang sudah berhasil mengekspor itu akan dikumpulkan, kemudian dicek dan dikumpulkan by name and by address kemana UMKM tersebut mengekspor serta kepada negara mana saja UMKM mengekspor.

“Ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan produksi UMKM tersebut di pasar dalam dan luar negeri. Sedangkan UMKM yang belum mampu ekspor akan kita beri pelatihan dan standardisasikan produknya supaya bisa dilindungi dan bisa bersaing dengan produk luar negeri,” pungkas Pakde Karwo. n cty

Digadang-gadang Jadi Bupati l Sambungan hal 1

anggota DPRD Jatim ini sukses dalam merilis usaha tas koper di Tanggulangin, Sidoarjo yang memperkerjakan puluhan orang. Bisnis lainnya, ternak sapi juga sukses. Itu karena Lutfi, panggilan akrab pria asli Sidoarjo ini juga tak sungkan-sungkan turun sendiri dan menyatu dengan pegawainya meski hanya untuk sekadar memberi makan sapi-sapinya ini. Dengan segala aktivitas dan kiprah ini, banyak anggota DPRD Jatim mendorong Zainul Lutfi untuk maju pada Pilkada Kab Sidoarjo 2016 mendatang.

Ditanya desakan teman-temannya ini, Lutfi hanya tersenyum saja. Dikatakannya sejak awal duduk sebagai wakil rakyat tak terbersit sedikitpun untuk duduk sebagai bupati. Yang ada di benaknya hanya satu, yaitu memperjuangkan hak rakyat yang selama ini tidak diakomodir oleh pemerintah.

Kalaupun kemudian ada kabar jika dirinya digadang-gadang untuk maju sebagai Bupati Sidoarjo mendatang, dia menyerahkan sepenuhnya kepada partai. Mengingat partai yang memiliki hak penuh untuk mengusung kadernya maju dalam Pilkada. Apalagi dalam Pilkada nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat.

“Yang pasti sekarang ini saya masih konsentrasi dengan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang perlu dikritisi,’’papar ayah tiga putera ini. n cty

SAMBUNGAN ICW Sinyalir Ada Penyimpangan BBM dan Elpiji Rp 2,5 T l Sambungan hal 1

sebesar Rp 1,44 triliun, solar Rp 909,9 miliar, dan elpiji 12 kilogram Rp 128,8 miliar. Firdaus tak tahu apakah hal itu karena kesengajaan atau ketidakhatihatian dalam perhitungan.

Firdaus meminta pemerintah transparan dalam menetapkan harga BBM dan elpiji. “Kalau dikondisikan harga keekonomian, tanpa transparansi maka pemerintah memberikan semacam cek kosong atau ruang untuk terjadi penyimpangan. Hal ini, bisa memperluas potensi munculnya mafia migas,” katanya.

ICW menilai salah satu celah penyimpangan adalah kebijakan pemerintah yang melepas harga bahan bakar minyak premium dan elpiji 12 kilogram sesuai harga pasar. Sebab bahan bakar menyangkut hajat hidup orang ba­ nyak. Selain itu, kebijakan melepas pada harga pasar atau meniadakan subsidi juga menyebabkan hilangnya pengawasan. Tak ada lagi unsur keuangan negara di dalamnya yang harus diaudit BPK. Anggota Komisi B DPRD Jatim Muhammad Fawait menilai kenaikan harga elpiji dan BBM menjadi bukti pemerintahan Jokowi telah mengambil kebijakan tentang energi yang sangat ceroboh. Sebab tanpa didasari dengan keputusan yang jelas serta perhitungan yang tidak tepat. Buktinya soal kenaikan BBM subsidi dan selanjutnya diturunkan kembali, apakah itu tidak termasuk keputusan yang dibuat tanpa dasar perhitungan yang jelas. ‘’Jujur mana ada efeknya ketika harga BBM diturunkan. Sebaliknya yang terjadi harga sejumlah bahan pokok tetap melambung dan inflasi meningkat. Kini ditambah lagi dengan kenaikan harga elpiji 12 kg, saya khawatir jumlah masyarakat miskin akan semakin bertambah. Terus yang kita ta­ nyakan, bagaimana janji Presiden Jokowi yang akan memakmurkan rakyat,’’tegas politisi asal Partai Gerindra ini.

Apalagi, tambahnya sebentar lagi Indonesia akan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asen) 2015, di mana semua produk dalam negeri akan bersaing di Asean. Sebaliknya jika masyarakat

Indonesia dibebani oleh sejumlah kenaikan, maka pihaknya pesimistis produk Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. ‘’Ingat banyak produk-produk kita dikerjakan oleh UMKM. Sementara di sisi lain mereka sudah dihajar dengan sejumlah kenaikan mulai BBM, TDL hingga elpiji, sembako dan pelayanan lain sehingga saya pesimistis mereka dapat bersaing,’’lanjutnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Zainul Lutfi menilai jika pemerintah sekarang bersikap grusa-grusu dalam mengambil kebijakan. Padahal dalam UU pasal 33 sudah jelas jika air, tanah dan kekayaan alam yang ada di dalam harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi sebaliknya yang terjadi, hal itu justru dinikmati oleh segelintir orang atau golongan. ‘’Ini jelas melanggar UU dan rakyat wajib menuntut itu semua. Apalagi keinginan DPR RI yang akan memanggil Presiden untuk klarifikasi terkait keputusan pemerintah menaikjan BBM (Hak interpelasi) hingga kini tidak digubris. Ini tentunya menjadi dasar kita bagi Komisi VII DPR RI untuk mengkaji kembali keputusan pemerintah menaikan elpiji,’’tambahnya.

Elpiji Melon Diburu Tak lama setelah harga elpiji 12 kilogram naik, banyak konsumen yang memburu elpiji bersubsidi kemasan 3 kilogram.

Mereka sebelumnya mayoritas pengguna elpiji 12 kg. Meski pasokan aman namun harga di sejumlah tempat di Surabaya juga mengalami kenaikan seiring tingginya permintaan. Jika sebelumnya Rp 16 ribu per tabung, kini menjadi Rp 18-20 ribu per tabung 3 kg. “Sejak ada kenaikan harga elpiji 12 kg, memang ada permintaan elpiji 3 kg. Dan memang terjadi penurunan permintaan terhadap elpiji 12 kg.

Untuk pasokan, sementara ini aman, tidak ada masalah,” kata Wati, penjual elpiji di kawasan Tanjung Perak Surabaya.

Ny Sutikno, warga Jl Bratang mengatakan untuk menyiasati membengkaknya pengeluaran, dia memutuskan beralih ke elpiji 3 kg

yang harganya lebih murah. “Beli langsung 4 tabung, kan jadinya sama-sama 12 kg tapi harganya lebih murah. Gak tahu nanti. Biasanya kalau banyak yang nyari, harga naik dan barang juga langka,” katanya seraya menyebut harga elpiji 3 kg di sekitar rumahnya sekarang mencapai Rp 18 ribu, dari sebelumnya Rp 16 ribu.

Tak hanya di Surabaya, di berbagai daerah di Jatim juga ada lonjakan permintaan elpiji 3 kg. Karena itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata (Disperindagkoppar) Kota Madiun sampai mengawasi penjualan elpiji ukuran tabung 3 kilogram di pasaran sebagai imbas kenaikan harga elpiji ukuran tabung 12 kilogram.

Kepala Disperindagkoppar Kota Madiun Totok Sugiarto mengatakan kenaikan harga elpiji ukuran tabung 12 kilogram dapat berakibat naiknya permintaan elpiji ukuran 3 kilogram. Hal itu karena konsumen mulai berpindah menggunakan elpiji bersubsidi yang lebih murah. “Permintaan elpiji 3 kilogram bisa saja naik. Namun, sejauh ini di Kota Madiun masih wajar. Tidak ada panic buying yang beramai-ramai membeli elpiji tabung melon,” ujar Totok kepada wartawan.

Menurut dia, memang terjadi kenaikan harga elpiji 3 kilogram, yaitu mulai dari Rp 17.000 hingga Rp18.000 per tabung.

Namun, hal itu masih wajar.

“Jika di tingkat pangkalan ada yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan permainan harga, dinas akan melaporkan ke Hiswana Migas untuk ditindalanjuti. Saya kira di Kota Madiun dengan jarak jangkau yang tidak terlalu jauh Insya Allah terpantau,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Madiun, Agus Wiyono mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan pendistribusian elpiji 3 kilogram yang disubsidi pemerintah. Hal itu untuk menghindari permainan harga dan mengantisipasi kelangkaan. Menurut Agus, dengan naiknya harga elpiji 12 kilogram hingga 17 persen, membuat agen elpiji 3 kilogram saat ini dalam posisi dilematis. n cty, geh, dar

Panglima TNI Minta AL Teruskan Visi Menuju World Class Navy l Sambungan hal 1

Selasa (6/1). Acara serah terima jabatan KASAL turut dihadiri oleh Panglima TNI Jendral Moeldoko, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, dan Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Eko Wiratmoko.

Pada serah terima jabatan ini, Panglima TNI Jendral Moeldoko menginginkan visi TNI AL menuju World Class Navy harus tetap diteruskan. Sebab, poros maritim dapat diciptakan dengan menjadi TNI AL yang hebat.

“Semoga visi World Class Navy dari kepemimpinan KASAL sebelumnya yakni Laksamana Dr Marsetio dapat diteruskan oleh Laksamana Madya TNI Ade Supandi,” tegas Panglima TNI Jendral Moeldoko usai sertijab KASAL, Selasa (6/1). Panglima TNI juga menginginkan agar TNI AL dapat menjadi poros maritim di Indonesia yang hebat. Selain dalam rangka pembangunan alutsista dan tugas operasi militer perang, kekuatan TNI AL dapat digunakan juga untuk kegiatan kemanusiaan. “Kekuatan TNI AL dalam kegiatan kemanusiaan dapat ditunjukkan pada bantuan SAR atas musibah hilangnya pesawat AirAsia QZ 8501,” ungkapnya.

Ditambahkan Jendral Moeldoko,

selama ini TNI menunjukkan pengabdian yang baik. Terutama pada kekuatan prajurit dan alutsista yang sudah diakui oleh dunia.

Pada Desember tahun lalu prajurit TNI mengirimkan bantuan kepada Filipina yang terkena tragedi Topan Bopha. Bantuan beras Bulog sebanyak 2.000 ton diberangkatkan ke wilayah Davao, Filipina. “Dengan menggunakan kapal perang KRI Makassar, 2.000 ton beras diperbantukan ke negara Filipina,” kata Jendral Moeldoko.

Bantuan seperti ini, menurut Moeldoko, merupakan pengakuan dunia akan poros maritim yang ada pada TNI AL. Semoga dengan dilantiknya KASAL yang baru, kegiatan kemanusiaan seperti ini dapat terus dilakukan.

Upacara serah terima jabatan kemarin dilaksanakan secara sederhana, selain parade juga dilaksanakan defile pasukan dan material tempur, fly pass pesawat udara serta sailing pass KRI, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah di gedung Indoor Sport Koarmatim.

Sedikitnya 600 prajurit Korps Marinir terlibat dalam upacara serah terima jabatan ini.

Sekadar diketahui, Laksamana Madya TNI Ade Supandi resmi tercatat dalam lembaran sejarah

bangsa sebagai pejabat KASAL ke25. Dia merupakan perwira tinggi bintang tiga kelahiran Batujajar Kabupaten Bandung 54 tahun silam ini. Laksamana Madya Ade Supandi sudah tidak asing di jajaran Koarmatim. Pada 2000 dia kembali bertugas di KRI Ahmad Yani-351 sebagai Komandan Kapal perang.

Sempat meninggalkan tugas di Koarmatim selama dua tahun, pada 2004 dia kembali bertugas di Koarmatim dengan berganti-ganti jabatan sebagai Komandan Satuan Kapal Amfibi, Komandan Satuan Kapal Eskorta dan Komandan Komando Latihan.

Puncak karirnya di Armatim terjadi pada 2011, di mana dia menjabat sebagai Pangarmatim meski jabatan strategis tersebut hanya disandang dalam waktu 1 tahun. Melepas jabatan sebagai Pangarmatim, pada 2014 bapak tiga anak ini menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI), berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/327/V/2014. Kiprah Laksaman Madya Ade Supandi terus berkembang hingga pada 31 Desember 2014 lalu secara resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai KASAL, menggantikan Laksamana TNI Dr Marsetio. n bed

Silpa APBD 2014 Bojonegoro Capai Rp 300 Miliar l Sambungan hal 1

Selain itu, lanjut dia, pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun), juga ada program yang tidak bisa direalisasikan yang alokasi anggarannya mencapai Rp 5,5 miliar, dan di Dinas Pendidikan Rp 30 miliar lebih.

“Anggaran yang tersisa tersebut

juga ada yang berasal dari efisiensi gaji PNS yang jumlahnya mencapai Rp 40 miliar lebih,” ucapnya.

Di lain pihak, menurut dia, target perolehan pendapatan juga terlampaui, hingga berlebih Rp 100 miliar.

Yang jelas, menurut dia, Silpa sebesar Rp 300 miliar lebih itu, tetap akan dimanfaatkan di dalam APBD 2015.

Dimintai konfirmasi, Sekretaris

DPRD Bojonegoro Ali Machmudi membenarkan di Sekretariat DPRD juga ada anggaran yang tidak bisa dimanfaatkan pada 2014. Namun, ia enggan menjelaskan berapa besarnya anggaran yang tidak bisa dimanfaatkan dengan alasan masih dalam proses perhitungan.

“Pokoknya di Sekretariat DPRD ada Silpa,” jawabnya. n bas

11 ­­ ubernur Bakal G Rombak SKPD Pemprov l Sambungan hal 1

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH,MM menuturkan, saat ini rencana perombakan baru memasuki proses rancangan pembentukan Perda. Sebab dalam perubahan SKPD nanti harus berdasarkan Perda.

“Rencananya Raperdanya akan masuk ke dewan pada sidang pertama tahun ini. Kita berharap Raperda ini cepat selesai dan disahkan, supaya SKPD yang bakal dirombak segera diubah sesuai nomenklaturnya,” kata Setiadjit, Selasa (6/1).

DiantaraSKPDdilingkungan Pemprov Jatim yang rencanaya dirombak yaitu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan dilepas bidang Kebudayaannya dan dimasukkan ke Dinas Pendidikan. Kemudian, ada perubahan bidang di Dinas ESDM, Dinas Kehutanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Lalu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, bidang Kependudukannya akan dilepas dan dimasukkan ke Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim.

“SKPD-SKPD itu bidangnya ditambah. Seperti Dinas Kehutanan ada perubahan nomenklatur soal izin-izin kehutanan yang sebelumnya ditangani kabupaten/kota sekarang ditangani provinsi. Begitu pula

di Dinas Perikanan dan Kelautan ada penambahan bidang,” jelasnya.

Meski sekarang Pemprov Jatim sedang merancang Perda tersebut, jelas Setiadjit, pemprov tetap menunggu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Saat ini, lanjutnya, perubahan PP tersebut sedang dilakukan pemerintah pusat yang digunakan sebagai acuan perubahan SKPD di daerah-daerah.

“Jadi kita buatnya beriringan.

Nanti kalau PP sudah jadi, kita menyesuaikan. Yang penting kita tidak menunggu membuat Perda setelah PP jadi. Sebab kita juga sudah tahu garis besar isi dari PP tersebut, karena kita juga diajak dalam merumuskan perubahan PP 41 Tahun 2007 tersebut,” jelasnya.

Perombakan SKPD ini, menurut Setiadjit, lebih cepat lebih baik. Sebab ada SKPD yang mendesak untuk segera diubah. Contohnya adalah bidang Kebudayaan yang kini melekat pada Dinas Pariwisata harus segera disandingkan ke Dinas Pendidikan, mengingat sebantar lagi tahun ajaran baru. Sehingga saat ajaran baru nanti, Dinas Pendidikan sudah berbentuk Dinas P dan K (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). n iib

Tim DVI Negara Asing Bantu Identifikasi Jenazah AirAsia l Sambungan hal 1

Singapura, United Arab Emirates (UAE), Korea, Malaysia, dan Australia tampak berdatangan di Posko Antemortem Biddokkes Polda Jatim.

Direktur Eksekutif DVI Nasional Kombes Pol Anton Castilani mengatakan banyaknya bantuan Tim DVI dari negara asing merupakan ide yang digagas olehnya, guna membantu proses identifikasi jenazah. Tentunya, bantuan ini akan mempercepat proses identifikasi jenazah yang dilakukan Tim DVI Polda Jatim dengan Tim DVI negara asing.

Menurut Kombes Pol Anton Castilani, Tim DVI dari asing tiba secara bergantian.

Sebanyak 4-6 personel Tim DVI dari negara asing selanjutnya bergabung di bawah kendali dan intruksi dari Tim DVI Polda Jatim. “Saat ini, masing-masing dua personel Tim DVI dari Singapura, UEA, Korea, dan Singapura sudah bergabung dengan Tim DVI Polda Jatim. Sesuai prosedur, tim dari negara asing akan di­ koordinir di bawah kendali Tim DVI Polda Jatim,” terangnya.

Dijelaskan Anton, Tim DVI dari asing terdiri dari tim ahli dari forensik, DNA, patologi, gigi dan pekerja sosial yang turut membantu Tim DVI Polda Jatim dalam proses identifikasi 13 jenazah sebelumnya. Saat ini tim gabungan DVI Polda Jatim dengan negara-negara asing lainnya sedang bekerja untuk mengidentifika­si 24 jenazah yang belum teridentifkasi. Diharapkan dengan bantuan tim negara asing, dapat mempermudah dan mempercepat proses identifikasi terhadap sebagian jenazah.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemarin merilis tujuh orang yang terkena sanksi usai peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 dengan tujuan Surabaya-Singapura. Dari ketujuh orang tersebut, ada yang dinonaktifkan dan dimutasi.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi Mustafa Djuaraid mengatakan, tujuh orang yang dinonaktifkan itu berasal dari PT Angkasa Pura I (Persero), Airnav Indonesia, dan Kementerian Perhubungan.

Hadi menjelaskan, tindakan ini diambil dari hasil audit yang masih terus berjalan dan sudah

disepakati untuk dilakukan.

“Senin kemarin, Menhub menandatangani instruksi audit investigasi untuk audit internal, dan sedang berlangsung. Ada beberapa pejabat yang diduga terkait penerbangan tanpa jadwal tersebut yang sudah dinonaktifkan dan dimutasi,” kata Hadi.

Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo mengatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dinilai harus ikut bertanggung jawab atas dugaan adanya penerbangan ilegal yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. “Menhub yang harus bertanggung jawab. Kelaikan terbang apalagi lintas negara, itu atas izin dan tanda tangan Menhub langsung,” katanya.

Menurut dia, dalam tragedi jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501, pihak maskapai tidak bisa disalahkan karena bersifat pasif. Sementara, Menhub sifatnya aktif dalam memberikan izinnya sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 pasal 122 (2) tentang penerbangan.

Kemudahan Akta Kematian Untuk yang kesekian kalinya jenazah yang telah diidentifikasi diserahterimakan dari Tim DIV ke manajemen Air sia, yang kemudian dilanjutkan ke keluarga korban. Kemarin ada 2 jenazah yakni Hindarto Halim jenis kelamin laki-laki (61) dan Jou Brian Youvito jenis kelamin laki laki (19) yang keduanya adalah warga Kota Surabaya.

Selanjutnya kedua jenazah diberangkatkan ke tempat kremasi Adi Jasa Jl Demak Surabaya. Hadir dalam acara serahterima kemarin Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Pemkot Surabaya sendiri menjamin kemudahan akta kematian korban pesawat AirAsia QZ8501 bagi keluarga untuk mengurus administrasi kependudukan hingga proses pemakaman.

“Ini sebagai bentuk keprihatinan pemkot serta instruksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini,” Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Suharto Wardoyo kepada wartawan di Crisis Centre Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa (6/1). n bed, geh, gat

Usai Dilantik, Abah Anton Ajak Pejabat Pemkot Lihat Tumpukan Sampah l Sambungan hal 1

Daerah (BPBD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan dua staf ahli. “Untuk BPBD memang baru dibentuk, untuk staf ahli ada penambahan, sedangkan Kepala BPKAD kosong setelah pejabatnya meninggal,” tutupnya.

Para pejabat ini usai dilantik, diajak Abah Anton berkeliling untuk melihat tumpukan sampah hingga kondisi pemulung di Supit Urang. Mereka dikumpulkan di bawah tenda sebelum diarak ke penampungan sampah.

Dia menyatakan ingin mengajak semua pejabat untuk melihat kondisi masyarakat pinggiran agar mereka bisa mengetahui masih banyak masyarakat yang perlu diperhatikan.

“Kita ajak mereka untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat

miskin,”ujarnya.

Sementara itu para pejabat yang dimutasi kemarin antara lain, Sekretaris DPRD Abdul Malik diganti oleh Joko Yuwono, Selanjutnya Abdul Malik menjabat Asisten III. Joko Yuwono sebelumnya Kepala Dinas Sosial.

Posisi Kepala Dinas Sosial ditempati Sri Wahyuningtiyas, sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata. Sedangkan posisi Sri Wahyuningtias ditempati oleh Ida Ayu Made Wahyuni, sebelumnya Kepala Disperidag.

Posisi Kepala Disperindag selanjutnya dipercayakan kepada Tri Widyani Pangastuti, mantan Kepala Dinas Kominfo. Posisi yang ditinggalkan Tri Widyani ditempati oleh Zulkifli Amrisal dia merupakan pejabat dari eselon III. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sugiarto, diganti oleh oleh Subkan, sebelumnya Kepala Satpol

PP. Posisi Kepala Satpol PP dipercayakan kepada Agus Eko Putranto, dia diangkat dari eselon III. Sugiarto dipercaya menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, menggantikan Indri Ardoyo. Indri mendapat tugas baru menjadi Kepala Dinas Perizinan, mengantikan Haryono yang dimutasi menjadi staf ahli.

Asisten II Hadi Santoso dipercaya menjadi Kepala Dinas Pertanian, menggantikan Sapto Prapto Santoso.Posisi Hadi Santoso di Asisten II digantikan Mulyono dari staf ahli.

Sapto Prapto Santoso menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengantikan almarhum Wahyu Santoso.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Wasto, dipercaya menjadi Kepala Bappeda, menggantikan Budi Herwanto, yang dipercaya

menjadi Asisten I, menggantikan Handi Prayitno. Handi selanjutnya menjadi Kepala Dinas Perhubungan, menempati pos Wahyu Setianto.

Sedangkan jabatan yang ditinggal Wasto dipercayakan kepada Erik Santoso, dia merupakan pejabat dari eselon III. Wahyu Setianto dipindah menjadi Kepala Bakesbanglinmas, menggantikan Hartono. Sedangkan Hartono dipercaya menjadi Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD).

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Eny Sutiarni, diganti oleh Peni Indrawati, sebelumnya Kepala Perpustakaan. Sedangkan Eny Sutiarni dipercaya untuk menjadi Kepala Dinas Koperasi, menggantikan Supriadi yang diposisikan sebagai Staf Ahli Pemkot Malang.*

UTAMA

12

Rabu Legi, 7 JANUARI 2015

Dewan Usul Pendidikan Anti Korupsi Masuk Sekolah DPRD Jatim, Bhirawa Maraknya tindak korupsi sudah mewabah ke segala lini dan institusi.

Tak hanya di institusi pemerintah maupun SKPD tapi korupsi juga sudah menyerang dunia pendidikan. Terbukti adanya temuan dugaan pungli yang terjadi di SMA Negeri 15 Surabaya. Karena itu perang terhadap korupsi harus digalakan sejak dini dengan menanamkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mochammad Eksan.

Menurut Eksan, kasus dugaan pungli di SMA N 15 itu ibaratnya hanya puncak gunung es alias hanya kasus yang terungkap. Dirinya haqul yakin kasus-kasus pungli itu sebenarnya banyak terjadi di sekolah lain, tak hanya di Surabaya tapi juga daerah lain.

“Saya banyak dapat laporan dan pengaduan pungli di sekolah tak hanya yang dilakukan oknum guru terhadap wali murid atau

peserta didik. Tetapi pungli itu juga menimpa para guru saat mereka hendak mengurus sertifikasi atau pindah tugas. Sayangnya, tak ada yang berani membuka secara terbuka seperti yang dilakukan wali murid SMAN 15 Surabaya,”tutur politisi NasDem itu, Selasa (6/1).

Senada, Kartika Hidayati anggota Komisi E yang lain juga mendorong masuknya pendidi-

LINTAS PERISTIWA

Sebulan, Gunung Semeru Meletus 1.600 Kali Lumajang, Bhirawa Aktivitas vulkanik Semeru selama bulan Desember, menunjukkan kegiatan yang cukup tinggi. Dari aktivitas sebulan terakhir, Gunung Semeru melontarkan hembusan dan letusan lebih dari 1.600 kali. Aktivits hembusan tercatat mencapai 1.641 kali. Sedangkan untuk letusan mencapai 1.645 kali. Data seismik lainnya, terjadi guguran sebanyak 47 kali, gempa vulkanik dangkal 2 kali, gempa vulkanik dalam 2 kali, gempa tektonik jauh 11 kali dan gempa tremorharmonik 119 kali. “Namun, status Gunung Semeru masih tetap Waspada Level 2,’’kata Hendro Wahyono Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Hendro mengungkapkan dari pengamatan cuaca, selama sebulan terakhir kebanyakan terjadi mendung dan hujan dengan intensitas tinggi di puncak Gunung Semeru. Suhu udara juga tercatat antara 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. ‘’Untuk itu BPBD Lumajang merekomendasikan kepada warganya, untuk bermukim di sekitar DAS (Daerah aliran Sungai) agar selalu meningkatkan kewaspadaannya terhadap bahaya yang sewaktu-waktu terjadi,’’tambahnya. Khususnya yang berada di sekitar DAS Besuk Sat, Besuk Kobokan, Besuk Kembar, Besuk Bang Bahaya ini, berupa bahaya primer yaitu yang berupa bahaya awan panas guguran dan jatuhan material letusan. Q yat

kan anti korupsi di sekolahsekolah. Bahkan politisi perempuan PKB itu mengusulkan pendidikan anti korupsi itu tak hanya berupa modul atau program yang bersifat temporer, seperti kantin kejujuran. Tetapi bersifat permanen berupa mata pelajaran (mapel) wajib yang masuk dalam kurikulum. Kartika berharap Jawa Timur bisa menjadi pilot project (proyek percontohan) dengan memasukan pendidikan anti korupsi dalam muatan lokal (mulok) di sekolah-sekolah.

Ketua Muslimat kabupaten Lamongan itu berharap muatan lokal pendidikan korupsi itu diterapkan tidak hanya di sekolah dasar dan menengah, tetapi juga mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman KanakKanak (TK). Sebab di usia dini itulah usia emas yang merupa-

kan proses dimulainya pembentukan karakter manusia.

“Saya berharap muatan lokal pendidikan anti korupsi itu mulai diterapkan sejak PAUD dan TK, dengan mengajarkan pentingnya kejujuran dan kedisiplinan melalu bahasa anakanak. Dengan begitu karakter mereka akan terbentuk menjadi insan yang jujur, bertanggungjawab dan punya integritas, ”tandasnya.

Kartika yakin kalau pemprov punya good wild dalam pemberantasan korupsi di Jawa Timur, proses penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah tidak sulit, cukup lewat mekanisme pergub. Kalau itu dilaksanakan, maka Jawa Timur akan menjadi miniatur atau prototype program memerangi korupsi sejak dini.

Dan hal itu tentu saja akan ber-

dampak pada terciptanya good goverment dan clean goverment sehingga meminimalisir bocornya uang negara yang terdapat pada APBD. “Kalau pemprov mau menerapkan pendidikan anti korupsi di s e k o l a h sekolah.

Itu menunjukan komitmen gubernur dalam langkah pencegahan dan pemberantasan ko-

rupsi. Hal itu juga bisa menepis tudingan adanya koruptor kelas wahid di Jatim seperti yang pernah disampaikan Ketua KPK, Abraham Samad, ”papar politisi yang dijagokan maju dalam pilkada lamongan itu.

Q cty

Kartika Hidayati

Penyegaran, Polres Batu Mutasi Empat Perwira Batu,Bhirawa Polres Batu melakukan penyegaran terhadap motifasi dan semangat para anggotanya. Hal ini diwujudkan dengan datangnya empat perwira baru di struktur kepolisian Polres Batu. Keempat perwira ini akan menggantikan empat perwira lama Polres Batu yang akan dipindahtugaskan di daerah lain.

Empat kursi perwira Polres Batu yang berganti pemilik adalah kursi Wakil Kapolres , Kepala Bagian Operasi (Kabagops), Kasatlantas, dan Kapolsek Bumiaji. “Pergantian di tubuh polres selalu dilakukan

setiap 3-6 bulan sekali. Ini merupakan agenda rutin. Dengan pergantian ini diharapkan ada penyegaran terhadap motivasi dan semangat anggota kepolisian,”ujar Kapolres Batu, AKBP Windiyanto Pratomo, usai melantik pejabat barunya di Mapolres Batu, Selasa (6/1).

Perwira yang dimutasi adalah Wakil Kapolresta Batu Komisaris Polisi (Kompol) Faruk Afero yang digantikan Kompol Mudawaroh. Kemudian Faruk akan dipindah ke Ditreskrim Polda Jatim. Kemudian pejabat Kabagops Kompol Darmono digantikan Kompol Zein Mawardi dari Polda

Jatim. Kemudian Darmono akan menjabat sebagai Kabag Perencanaan dan Anggaran di Polres Sidoarjo.

Selain itu ada juga Kasatlantas AKP Yudi Wahyu Hindarto yang digantikan AKP Miftahul Amin. Sebelumnya Amin menjabat sebagai Kapolsek Perak Jombang, sedangkan Yudi akan dipindahtugaskan ke Ditlantas Polda Jatim.

Adapun yang terakhir dimutasi sekaligus promosi adalah Kapolsek Bumiaji, Kompol Sutantyo. Ia sekarang menjabat sebagai Kapolsek Sukun Kota Malang. Adapun kursi yang ditinggalkan akan diisi oleh AKP

Sukatno dari Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Polres Batu. Dengan adanya pergantian perwira ini, kata Windiyanto, maka akan dilakukan pula perbaikan-perbaikan di tubuh Polres Batu.

Dan perbaikan ini diharapkan akan bisa meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan prestasi yang telah dicapai polres selama ini. Diketahui, denga kerja keras kepolisian, angka kriminalitas di Kota Batu telah turun. Termasuk menurunnya kasus pencurian sepeda motor (curanmor) di kota wisata ini. Q nas

PKT Jamin Kebutuhan Pupuk di Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Produsen pupuk asal Kalimantan Timur, PT Pupuk Kaltim Cabang Banyuwangi, menyatakan siap memenuhi alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi pada 2015 yang ditetapkan sebanyak 62.235 ton.

Kepala Unit Pengantongan dan Distribusi PT Pupuk Kaltim Cabang Banyuwangi, Rahmansyah Kabah, mengaku optimistis perseroan sanggup memasok kebutuhan pupuk bersubsidi jenis urea yang telah ditetapkan itu di Banyuwangi. “Tahun 2013 kami bisa melayani 100 persen.

Tahun ini kami siapkan barangnya sebanyak 62.235 ton sesuai alokasi,” kata Rahmansyah disela-sela inspeksi komisi II DPRD Banyuwangi, Selasa (6/1).

Selain Banyuwangi, PT Pupuk Kaltim juga menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea kepada 34 kabupaten di Jawa Timur.

Dalam sidak tersebut, perseroan menunjukkan proses pengepakan pupuk di gudang untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah agen penyalur. Belum genap seminggu di awal tahun 2015, pihaknya telah memasok 3.500 ton pupuk urea di gudang Rogojampi. ”Dari jumlah itu, kami sudah mendistribusikan 453,5 ton awal tahun ini khusus Banyuwangi,” kata dia.

Pasokan pupuk sebanyak 3.500 ton itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu 2 minggu. Ia mengklaim setiap hari memonitor stok pupuk urea buatan PT Pupuk Kaltim di gudang penyimpanan sebelum dilepas ke distributor. Strategi ini untuk mengantisipasi kekurangan pupuk di tingkat petani. “Setiap hari akan ditambah sesuai kebutuhan saja. Minimal cukup 2 minggu,” ia menambahkan. Q nan

Kapolres Batu, AKBP Windiyanto Pratomo, saat melakukan pelantikan perwira barunya di halaman Mapolres Batu, Selasa (6/1). anas bahtiar/bhirawa

Merasa Mandul, BPD Mengeluh ke Dewan Batu, Bhirawa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kota Batu terpaksa menunggu inisiatif dari pemerintah desa jika akan menggelar rapat kordinasi.

Karena selama ini BPD tidak memiliki kewenangan maupun kemampuan secara finansial untuk menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud. Akibatnya, semua BPD yang ada di 24 Desa di Batu tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.

Kemandulan atas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ini, dikeluhkan Asosiasi BPD Kota Batu saat melakukan audiensi dengan DPRD Kota Batu, Selasa (6/1). Dalam audiensi yang digelar di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota

Batu ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Batu, Suliyana.

“Tugas BPD sebagai pengawas pembangunan di desa tidak bisa berjalan dengan semestinya karena keterbatasan dana opersional dan keterbatasan fasilitas pendukung lainnya,”ujar Marhein, salah satu anggota BPD dari Desa Pesanggrahan, Selasa (6/1). Dengan kondisi tersebut, maka BPD cenderung tidak bisa aktif dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengatasi hal itu, Asosiasi BPD Batu mengadukan masalah ini ke dewan. Sebagai jalan keluar, BPD meminta agar dana atau biaya operasional (BOP) mereka ditambah.

Diketahui, untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan dan pem-

bangunan di desa, BPD hanya mendapatkan biaya operasional sebesar Rp 15 juta.

Biaya yang sangat minim itu untuk membiayai operasional BPD selama setahun. “Jumlah ini sangat minim untuk operasional setahun apalagi kita (anggota BPD) juga belum mendapatkan jatah insentif, ”keluh Marhein.

Menerima keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo mengatakan, pihaknya akan segera mempelajari lagu UU tentang Desa, sekaligus regulasinya. Sebenarnya, Perda tentang Desa sudah ada di Kota Batu. Untuk itu dewan akan melakukan kajian ulang.

“Jika memang ada yang sudah tidak sesuai lagi, maka kita akan merevisinya,”ujar

anas bahtiar/bhirawa

Suasana audiensi dewan dengan asoiasi BPD Batu yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Batu, Selasa (6/1).

Cahyo. Di tahun kemarin, katanya, usulan yang masuk ke dewan justru tentang kenaikan gaji Kepala Desa (kades). Dan usulan tersebut akhirnya juga

mendapatkan persetujuan dewan. Akhirnya, gaji kades di Kota Batu mendapatkan tambahan sebesar Rp 1 juta setiap Q nas bulannya.Q

Mensos Pimpin Doa Bersama Korban AirAsia Kapolres Sampang Berharap Basarnas Temukan Seluruh Korban Suasana khidmat muncul ditengah hiruk-pikuk aktifitas pengunjung di pusat perbelanjaan Royal Plaza Surabaya, Selasa (6/1). Seperti masih ada duka yang mendalam sepeninggal Naura Kanita Rosada Suseno, siswa kelas V SD Khadijah yang menjadi salah satu korban kecelakaan Air Asia bersama keluarganya. Tak terkecuali Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa yang saat itu hadir dan memimpin doa.

“Semoga almarhumah Hayati (ibu Naura) beserta keluarganya yang menjadi korban kecelakaan Air Asia mendapat tempat yang mulia di Sisi-Nya,” tutur Khofifah sebelum memulai doa bersama.

Suasa khusyuk berdoa dan dilanjutkan dengan membaca shalawat membuat mata Khofifah berkaca-kaca. Beberapa kali usapan tanggannya menghapus air mata yang nyaris jatuh tetap tak bisa menyembunyikan kesedihan siang itu. “Sore ini (kemarin) jam 5 saya mau berkunjung ke kediaman Hayati untuk memberi suport

ke keluarga dan memberikan doa,” kata dia usai turun panggung.

Khofifah mengungkapkan, sejak awal dia mendengar bahwa salah satu murid dan wali murid SD Khadijah Surabaya menjadi korban, dia langsung meminta pengurus yayasan dan kepala sekolah untuk mencari informasi detail terkait itu. Termasuk mengunjungi rumah Hayati di kawasan Waru untuk memastikan informasi yang diterima.

Tidak hanya Khofifah, Wali Kota Surabaya Ir Tri Rismaharini yang kala itu juga hadir menceritakan

betapa pedihnya perasaan keluarga yang ditinggalkan anggota keluarganya. Termasuk Hayati wali

murid SD Khadijah yang juga menjadi korbannya. “Kebetulan saya memang rutin datang kesa-

adit hananta utama/bhirawa

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa memimpin shalawat dan doa bersama untuk Hayati sekeluarga yang menjadi korban kecelakaan pesawat Air Asia.

na untuk menemani keluarga yang ditinggalkan dalam kecelakaan tersebut,” tutur Risma.

Salah seorang wali murid SD Khadijah, Surabaya, Ira Mz mengakui kepergian Naura dan keluarganya cukup mengejutkan seluruh sekolah termasuk para wali murid. “Sebelum liburan dia (Naura) sekeluarga akan jalanjalan ke luar negeri. Karuan saja, teman-temannya pun minta oleholeh,” katanya.

Menurutnya, Naura sebenarnya merupakan anak yang pintar di kelas, sedangkan ibunya merupakan sosok yang pendiam tapi familiar kepada teman-temannya. Ada empat anggota keluarga yang ikut pergi, termasuk diantaranya adalah nenek Naura.

“Ibunya Naura sebenarnya baru saja pulang haji dari Tanah Suci pada November lalu. Mudahmudahan, ibadah hajinya men-

jadi pintu khusnul khotimah baginya,” katanya.

Sementara itu, kegiatan serupa juga dilakukan di sejumlah anggota kepolisian Polres Sampang di Masjid Al Rasyid Mapolres Sampang, “Doa bersama ini merupakan bagian dari empati kita terhadap musibah penerbangan AirAsia QZ8501 berpenumpang 155 yang hingga saat ini masih proses evakuasi,” jelas Kapolres Sampang,AKPB Yudo Nugroho Sugianto.

Menurutnya, doa tak hanya untuk korban, tapi tim Basarnas yang sedang melakukan kegiatan evakuasi. “Semoga tim Basarnas bisa mengevakuasi para korban, semoga para keluarga yang ditimpa musibah, diberi kekuatan.

Sedang yang dipanggil, amal dan perbuatannya diterima oleh tuhan yang maha esa amin. ,” tutur Kapolres Sampang. Q tam,lis