Harian Bhirawa Edisi 6 Nopember 2014

Saya tak bisa menolak keinginan masyarakat karena masyarakat adalah orang yang kita layani,’’

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Wage, 6 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

6

AGENDA HARI INI

NOVEMBER 2014

 Gubernur H Soekarwo - 09.00

Pengukuhan Pengurus BKOW Provinsi Jatim di Ruang Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.30 - 11.00 - 18.30 - 21.00

Pelantikan Pengurus Perwosi di Gedung Bappeda Provinsi Jatim Menghadiri Acara Akademi Fantasi Indosiar di Unesa Ketintang Surabaya Menghadiri acara di rumah Konjen USA Menghadiri Solawatan Habib Syeh di Saichona Cholil Bangkalan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00

Rapat dengan Banggar DPRD Provinsi Jatim

Anggarkan Miliaran Rupiah untuk Ubah Tampilan Terminal Batu Batu, Bhirawa Dengan menyandang status sebagai kota wisata, Pemkot Batu tak ingin Terminal Batu kondisinya buruk dan tak nyaman saat digunakan para penumpang. Karena itu pemkot menyediakan anggaran miliaran rupiah agar terminal ini tampil lebih modern dan jauh dari kesan kumuh.

“Untuk perbaikan tahap pertama kita anggarkan Rp1,5 miliar. Dana ini akan digunakan mengganti

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Dengan menyediakan anggaran cukup besar diharapkan mampu mengubah tampilan Terminal Batu menjadi lebih menarik.

Anggota DPRD Jember Divonis Satu Tahun Penjara Jember, Bhirawa Anggota DPRD Kabupaten Jember Sukarso yang menjadi terdakwa kasus korupsi alokasi dana desa divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.

“Memang benar sudah ada pembacaan vonis untuk terdakwa Sukarso yakni vonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau subsider kurungan satu bulan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember Hambaliyanto, Rabu (5/11).

Dalam amar putusan hakim, Sukarso juga diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 61 juta, namun terdakwa telah menitipkan uang kerugian negara itu dalam persidangan

 ke halaman 11

Sayangkan Postur Kabinet Kerja PEMBENTUKAN kabinet dalam pemerintahan Presiden Jokowi beberapa waktu mendapat perhatian dari Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Satu hal yang dia sayangkan dari postur pembentukan Kabinet Kerja periode 20142019 itu adalah tidak adanya kementerian khusus yang menangani kependudukan.

“Menurut saya penting sekali adanya kementerian khusus (menangani kependudukan).

Kalau saya

 ke halaman 11

Menjelang kenaikan BBM bersubsidi, konsumsi premium bersubsidi di hampir semua SPBU terus melonjak dalam beberapa hari terakhir.

Pertamina: Stok BBM Cukup, Masyarakat Tak Usah Risau

Jakarta, Bhirawa Jelang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan terjadi dalam waktu dekat, Pertamina memastikan stok BBM tetap aman. Untuk, itu Pertamina mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir

atau panik yang berakibat pada melonjaknya konsumsi BBM. “Kesiapan Pertamina terkait kesediaan stok BBM nasional hingga akhir tahun cukup, baik premium dan solar,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya Yuk-

trie diana/bhirawa

tyanta di Gedung Pertamina di Jakarta, Rabu (5/11).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Ia menjamin, Pertamina siap memastikan stok BBM

 ke halaman 11

Komisi XI Anggap Program KIS Cacat Hukum DPRD Jatim, Bhirawa Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dianggap Komisi XI DPR RI cacat hukum. Karenanya, jika KIS tetap dipaksa diberlakukan pada 2014 ini, maka dipastikan akan melanggar hukum dan masuk dalam ranah pidana. Mengingat dalam APBN 2015, untuk pelaksanaan program kesehatan ada pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Anggota Komisi XI DPR RI, Soepriyatno mengaku jika program yang digagas oleh Presiden Jokowi sangat baik untuk masyarakat. Tapi di balik itu semua, KIS tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Ini karena dalam APBN 2015 yang masuk hanya nomenklatur

JKN bukan KIS. Karenanya, jika program KIS dipaksakan berlaku pada 2014 ini akan berdampak pada hukum pidana dan dianggap korupsi. ‘’Jujur sebenarnya program Pak Jokowi itu bagus, tapi lebih dari itu kita melihat bila KIS dipaksakan berlaku pada 2014

ini jelas pelanggaran hukum dan masuk dalam kasus korupsi. Kalau Pak Jokowi tidak mau dijerat pada tuduhan tersebut, seharusnya program ini dibicarakan lebih dahulu dengan DPR RI. Dan program tersebut baru bisa dibahas pada Januari 2015,’’papar pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini, Rabu (5/11).

Ditambahkannya, sebenarnya pemerintahan saat ini tidak perlu meluncurkan KIS, KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang notabene hanya berganti nama saja. Mengingat pemerintahan sebelumnya (SBY) sudah mengeluarkan

Gantikan BSM, Fungsi KIP Tak Jelas Dindik Jatim, Bhirawa Program tiga kartu sakti pemerintah Jokowi semakin membuat bingung pemerintah di daerah. Tak terkecuali Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan untuk siswa miskin dan rentan miskin. Hingga kini, kejelasan fungsi dari kartu tersebut masih dipertanyakan oleh daerah.

Kabid Pendidikan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Bambang Sudarto

Jelang 18 Pilkada di Jatim, KMP Siapkan Dua Skenario DPRD Jatim, Bhirawa Menjelang pelaksanaan 18 Pilkada di Jatim, Koalisi Merah putih (KMP) telah menyiapkan dua skenario di antaranya Pilkada secara langsung yang dipilih oleh masyarakat dan tidak langsung oleh DPRD. Apalagi hingga kini belum jelas apakah DPR RI akan segera membahas Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada serentak yang diajukan oleh mantan Presiden SBY. Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Soepriyatno menegaskan Gerindra tak mempermasalahkan apakah Pilkada dilaksanakan secara langsung atau tak

 ke halaman 11

Dipantau KPK, Jembatan Kedungkandang Mangkrak

Sambil menunggu kejelasan pemerintah, sejumlah partai politik menyiapkan dua skenario antara Pilkada langsung dan tak langsung menjelang pelaksanaan 18 Pilkada di Jatim.

Malang, Bhirawa Wali Kota Malang Muhammad Anton mengakui jika pihaknya belum bisa melanjutkan pembangunan Jembatan Kedungkandang, pasalnya saat ini jembatan tersebut sedang dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun sebenarnya, Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Kedungkandang seba-

 ke halaman 11

Suyanto, Perajin Trofi dari Kediri

Menggunakan Limbah Kayu, Produksinya Tembus Pasar Nasional Berkat keuletan dan ketekunan dalam memanfaatkan limbah kayu partikel, membawa berkah bagi Suyanto, warga Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dengan limbah itu, dia mampu mendulang rupiah.

Ervan Cholis, Kediri Drs H Saifullah Yusuf

Sentil..  Anggota DPRD makan gaji buta  Lengkap lagi kinerjanya tak jelas  Pekan ini, optimistis DPR bisa bersatu  Jika tidak, bukan contoh berpolitik yang bisa ditiru  Di Sidoarjo bebas calo CPNS  Benar-benar bebas calo jika moratorium jadi diterapkan

Suyanto mampu menyulap limbah kayu partikel menjadi karya seni berupa trofi atau piala yang memiliki nilai jual tinggi. Dan trofi buatan pria kelahiran Malang ini bisa menebus pasaran nasional. Suyanto mengaku seluruh wilayah di Indonesia sudah menggunakan kerajinan piala atau trofi hasil produksinya. Dia kebanjiran order. Dalam satu minggu, pesanan mencapai 200 buah trofi atau piala. “ Per minggu biasanya untuk trofi kaki satu ada pemesanan hingga 100 buah, trofi kaki 2 juga mencapai 100 buah dengan penghasilan sekitar Rp 12 juta per minggu. Untuk pesanan

selain dari lokalan Kediri, juga dari luar daerah seperti Kalimantan, Sumatera dan Irian. Kalau di Jawa, seluruh daerah sudah menggunakan trofi buatan saya,” cerita Suyanto, Rabu (5/11) Saat ini kerajinan Suyanto tidak hanya pada pembuatan trofi, namun juga sudah merambah pada pembuatan souvenir yang berbentuk vandal.

Vandel-vandel ini juga langsung melejit pemasaranya, bahkan dari beberapa sales yang mengambil dari dirinya mengaku jika beberapa in-

 ke halaman 11

ervan/bhirawa

Suyanto menunjukkan berbagai jenis trofi hasil karyanya. Trofi ini dibuat dari limbah kayu partikel dan pemasarannya menembus pasar nasional.

SURABAYA

2

Kamis Wage 6 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Komut Diminta Turun Tangan Selesaikan Polemik PT PWU Pemprov, Bhirawa Polemik antara Komisi C DPRD Jatim dengan Dirut PT. Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Arif Affandi perlu mendapat penanganan langsung dari Komisaris Utama. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, I Made Sukarta mengatakan bahwa polemik ini hanyalah realita dalam proses hubungan antara Dewan dan BUMD. Menurut Made, Biro Perekonomian sebagai pembina BUMD yang di dalamnya juga termasuk PT PWU Jatim, akan mengkomunikasikan hal ini lewat Komisaris Utama (Komut) yakni M Ardi Setiawan. Mantan Kepala Biro Perekonomian ini akan ditugasi Made untuk menjembatani persoalan ini agar tidak berlarut-larut.

“Pak Ardi harus mengingatkan kepada Dirut PT PWU, Arif Affandi agar punya kewajiban moral untuk juga bertanggung jawab pelaporan kepada DPRD Jatim,” kata Made,

dikonfirmasi, Rabu (5/11).

Sebagai direktur utama perusahaan milik daerah, lanjut Made, seharusnya Arif Affandi secara bijak tidak memposisikan diri sebagai pemimpin perusahaan seperti swasta murni.

“Pak Arif harus sadar bahwa ini adalah BUMD, dia tidak bisa hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, tapi juga harus kepada wakil rakyat yang ada di dewan sana,” jelasnya.

Menurut mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga ini, PT PWU

sebaiknya lebih lunak dalam memberikan informasi apapun kepada Dewan. Karena memang sebagai eksekutif yang bergerak dibidang perusahaan harus ada tanggung jawab juga untuk melaporkan kepada publik khususnya anggota DPRD. “Makanya Pak Ardi harus segera turun tangan untuk komunikasi dengan Arif Affandi.

Tapi saya yakin kok ini hanya persoalan kurang komunikasi saja dan persoalan ini akan segera ada titik temu,” katanya.

Polemik antara Komisi C dan Dirut PT PWU dimulai ketika dalam pembahasan RAPBD 2015 Pemprov Jatim, Arif Affandi selaku Dirut perusahaan plat merah tersebut dianggap tidak memberikan data detail tentang kondisi perusahaan yang dipimpinnya.

Komisi C kemudian melakukan penjadwalan ulang pembahasan

, namun sampai pertemuan selanjutnyaArif Afandi tetap disebut tidak terbuka memberikan laporan PT PWU ke Komisi C. Akibatnya saling perang statemen terjadi termasuk keinginan Komisi C melakuklan audit investigasi pada PT PWU. Sementara itu, Komisi C DPRD Jatim tetap akan melakukan pembahasan masalah aset PT PWU, dengan melakukan dengar pendapat setelah pengesahan RAPBD pada 10 November 2014 mendatang. Meskipun persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diterima lewat laporan Gubernur Jatim dalam Nota Keuangan RAPBD 2015, komisi C masih menganggap permasalahn di PT PWU belum selsai.

“Kita akan menunjuk auditor independen untuk membahas masalah asset yang dikelola PT PWU dan akan kita buka lagi

pembahasannya setelah RAPBD kita gedok.” kata Ketua Komisi C Thoriqul Haq. Menurut politis PKB asal Lumajang ini, persoalan PWU tidak bisa dianggap selesai begitu saja setelah ada laporan PAD. “Oleh sebab itu kita akan tetap akan memanggil PT PWU dalam hearing nanti setelah pengesahan RAPBD membahas ast-aset yang dimiliknya,” lanjut Thoriq.

Bahkan Komisi C mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) PT PWU Jatim. Kodrat Sunyoto, anggota Komisi C yang lain megatakan bahwa saat ini sudah ada anggota komisi yang berasal dari 5 fraksi yang sudah setuju pembentukan pansus.

“Sudah ada 8 anggota dari 5 Fraksi yang menyatakan setuju dibentuknya pansus yakni dari Frkasi PPP, PAN, PDIP, Golkar dan PKS,” terang Kodrat.

Pernyataan lebih ekstrim juga dilontarkan anggota Komisi C yang lain yakni Anwar Sadad. Dia meromendasikan kepada Gubernur Jatim agar mengevalusai secara menyeluruh manajeman PT PWU Jatim. “Jika dipandang perlu ganti saja semua menajemen termasuk Arif Affandi dengan orang-orang yang lebih professional,” tegasnya.

Menurutnya dengan langkah Komis C yang akan menunjuk auditor independen akan diketahui dengan jelas kinerja sebenarnya dari PT PWU pimpinan Arif Affandi ini. “Saya sangat mendukung atas penunjukkan auditor independen, karena dalam hearing beberapa waktu lalu saat kita minta menunjukkan annual report perusahaan mereka enggan memberikan secara lengkap. Ini ada Q iib apa ?,” pungkasnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Dispora Gelar Sarasehan Kepemudaan Pemprov, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jatim menyelenggarakan Sarasehan Kepemudaan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-86 di Surabaya. Seminar digelar untuk menjadikan sejarah sebagai refleksi guna memupuk semangat pengambilan peran dalam membentuk karakter bangsa yang berdaulat.

Kadispora Jatim, Sugeng Riyono saat membuka acara mengatakan, sejarah NKRI telah membuktikan bahwa pemuda adalah tokoh utama dalam menentukan jalan sejarah.

Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928 di Jakarta merupakan bukti nyata dan peran pemuda dalam menyusun cikal bakal berdirinya republik ini. Selanjutnya, pemuda jugalah yang mendesak Soekarno Hatta memproklamasikan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

“Generasi muda Indonesia untuk menjadikan sejarah sebagai refleksi guna memupuk semangat pengambilan peran dalam membentuk karakter bangsa yang berdaulat, jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945,” kata Sugeng Riyono dihadapan para peserta pada acara yang digelar di salah satu hotel di Surabaya, Rabu (5/11).

Lebih lanjut ia mengatakan, permasalahan yang dihadapi saat ini, justru banyak generasi muda atau pemuda yang mengalami disorientasi, dislokasi, dan terlibat pada kepentingan politik praktis. seharusnya melalui generasi muda terlahir inspirasi untuk mengatasi berbagai kondisi dan permasalahan yang ada. generasi muda yang mendominasi populasi penduduk indonesia saat ini, mesti mengambil peran sentral dalam berbagai bidang untuk Q wwn membangun bangsa dan negara.Q

40 Persen Balita Alami Gangguan Pertumbuhan Pemprov, Bhirawa Sebanyak 40 persen dari 80 kunjungan pasien balita tiap hari di Poli Tumbuh Kembang Anak RSUD dr Soetomo mengalami gangguan pertumbuhan utamanya bicara dan bahasa. Ironisnya, sebagian balita dengan gangguan tersebut adalah anak dari orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya.

Konsultan Tumbuh Kembang Anak RSUD dr Soetomo, dr Mira Irmawati, Sp A (K) mengaku tim tumbuh kembang anak RSUD dr Soetomo cukup takut dengan meningkatnya angka pasien balita yang mengalami gangguan bicara dan bahasa. Kecerdasan anak bisa dilihat sedari dini dari dua faktor yakni bicara dan bahasa.

“Setiap anak memang tumbuh kembangnya berbeda. Ada yang dua tahun baru bisa bicara, tapi kalau sampai empat tahun belum bisa komunikasi dengan baik. Ini yang salah siapa?,” kata Mira saat Seminar Media bertajuk Manajemen Tumbuh Kembang yang Tepat Hasilkan Balita Berkualitas Bersama Pure Hadir dengan Standar Berkualitas Tinggi di Novotel Surabaya Q dna Hotel & Suites, kemarin (5/10).Q

Pengerukan Kali Sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan di Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur sepanjang kali di pompa Dinoyo Surabaya, Rabu (5/11).

trie diana/bhirawa

Soal Penertiban RHU Satpol PP dan BLH Tak Sejalan Tipping Fee Sampah Benowo Kembali Disoal Pemkot, Bhirawa Masih banyaknya Rumah Hiburan Umum (RHU) yang beroperasi tanpa izin membuat dua instansi di Pemkot Surabaya masih saling lempar tangan.

Ketika dikonfirmasi wartawan ke Kepala Seksi (Kasi) Operasional Satpol PP kota Surabaya, Joko Wiyono mengatakan, bahwa untuk melakukan eksekusi atau penyegelan tempat RHU yang tidak memiiki izin usahanya, mengunakan dasar rekomondasi bantuan penertiban (Bantib) dari instansi terkait entah itu Badan Lingkungan Hidup (BLH) maupun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). ‘’Kita perlu mendapatkan Bantib untuk melakukan eksekusi atau penyegelan tempat RHU yang tidak memiiki ijin usahanya, jadi kita mengunakan dasar rekomondasi dari instansi terkait entah itu LH

maupun Cipta karya,” kata Joko Rabu (4/11).

Namun tentang rekomendasi dari BLH ataupun DCKTR tentang Bantib, dibantah oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Dampak Lingkungan BLH Surabaya, Novi Dirmansah.

Pejabat eselon III ini mengatakan seharusnya Satpol PP selaku penegak Perda langsung bisa melakukan penyegelan dan tinggal melakukan koordinasi dengan LH tanpa harus menunggu surat rekomendasi ataupun Bantib. ‘’Kalau sudah bersifat informal, Satpol PP selaku penegak Perda tidak perlu menunggu Bantib segala karena di perdanya sendiri tidak tercantum adanya Bantib. Waktu sidaknya juga bersama Satpol PP, kenapa harus menunggu Bantib dari kita, ,’’ katanya.

Seperti dicontohkan dalam hal penindakan Resto Dewa

Rasa, Badan Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih berbeda persepsi dalam penindakan Resto Dewa Rasa yang tak berizin.

Padahal hal ini diperkuat dengan adanya Perda No. 23/ 2012 tentang kepariwisataan yang bertujuan agar setiap pengusaha ataupun lembaga yang memiliki tempat usaha harus tertib adminitrasi.

Tertib Administrasi diantaranya melaksanakan pendaftaran, pencatatan serta pendaftaran pendataan usaha pariwisata seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2(d) Perda Kepariwisataan, tak membuat permasalahan RHU dikota Surabaya tuntas.

Dengan ketidak akuran antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sektor menjadi masalah baru dalam penegakkan Perda tersebut.Q dre

Jaringan IT Pemkot Belum Optimal Digunakan DPRD Surabaya, Bhirawa Jaringan IT Pemkot Surabaya kembali disorot legislative. Pengadaan jaringan IT di lingkungan Pemkot Surabaya dengan biaya milyaran rupiah ternyata belum mampu mengintegrasikan system pelayanan public dan kearsipanya.

Anggota Komisi A, Fatkhur Rohman, menyebut untuk kota sekelas Surabaya ,apalagi menghadapi MEA 2015, seharusnya memiliki sistem kearsipan daerah yang terintegrasi.

“Integratif secara penyimpanan dan pengolahan,” terang legislator dua periode ini.

Fatkhur menerangkan kebutuhan jaringan IT untuk kearsipan misalnya data aset di kelurahan dan SKPD-SKPD harus terintegrasi di badan arsip. Sehingga bisa mengevalusi kondisi aset secara keseluruhan.

“Kalau tinggal klik kan Wali kota bisa langsung

mengetahui arsip-arsip tanpa harus menunggu diberi arsip fisiknya,” terang Fatkhur.

Sementara mengenai jaringan FO (Fiber Optik) dan internet yang sudah terhubung antar SKPD bahkan ke seluruh kelurahan, Fatkhur meminta agar Pemkot segera mengoptimalkan penggunaannya.

“Sebenarnya tinggal aplikasi dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk mengintegrasikan system dan data pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara itu anggota Komisi B, Khusnul Khotimah menyebut jaringan internet yang berada di kecamatan dan kelurahan ternyata belum dipergunakan secara optimal. Meski telah dipastikan telah terintegrasi di setiap kantor kecamatan dan kelurahan, namun tiap SKPD tersebut belum mempunyai operator yang bisa Q gat mengoperasikannya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Masalah tipping fee Pemkot Surabaya kepada PT Sumber Organik (SO) sebagai investor TPA Benowo kembali disoal Dewan. Kali ini yang mempertanyakan pembayaran tipping fee pengelolaan sampah itu adalah legislator dengan basis pengalaman bisnis, Vincensius wakil rakyat asal Partai nasdem.

Sebagai anggota legeslatif yang berlatar belakang pebisnis, Awey menganggap bahwa kerjasamanya terkesan aneh bahkan mencurigakan karena Pemkot Surabaya justru harus mengeluarkan dana APBD secara rutin dalam jumlah besar setiap tahunnya, yakni 5 miliar rupiah.

Untuk diketahui, usulan Pemkot Surabaya terkait anggaran untuk pembayaran PT SO sebagai konsekuensi kerjasamanya dibidang pengolahan sampah memang sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah anggota Komisi C periode sebelumnya, namun entah karena apa, anggaran itu akhirnya lolos juga.

Ungkapan anggota dewan baru asal Partai Nasdem yang mengatakan bahwa kerjasama Pemkot Surabaya dengan PT SO soal pengolahan sampah di TPA Benowo justru tidak membawa dampak positip terhadap PAD memang sangat beralasan.Pasalnya, proyek investasi dengan kontrak 20 tahun justru terkesan menggerogoti dana APBD Kota Surabaya dalam jumlah yang besar setiap tahunnya, sementara impactnya masih belum dirasakan oleh masyarakat kota Surabaya.“Pemkot kan sudah bekerja sama dengan PT. SO selama 20 tahun untuk mengelolah sampah itu menjadi gas. Tapi kenapa kok tidak investor yang investasi ke pemkot. Justru malah pemerintah kota yang harus membayar Rp 5 milyar setiap bulanya,” katanya.

Dalam rapat hearing Komisi C dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, Awey sapaan akrab Vinsensius menuturkan, sebenarnya kerja sama yang dilakukan oleh pemkot dengan PT. Sumber Organik menurutnya bagus. Namun pembayaran untuk pengelolaan sampah tidak harus sebesar itu. Sebab, jika pembayaran dilakukan rata - rata sebesar Rp 5 Milyar, hal itu membuat anggaran APBD tahun 2015 tentunya menjadi meningkat.

“Sebenarnya suatu bentuk kerja sama ini bagus. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kalau bisa kenapa tidak PT. Sumber Organik saja yang melakukan inves ke pemerintah kota Surabaya saja. Itu kan nantinya bisa lebih menguntungkan pemerintah untuk pemasukan kas Q gat daerah,” kritiknya.Q

Workshop Seni Rupa Angkat Warisan Majapahit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Pemprov Jatim dalam hal ini UPT Taman Budaya Jatim melangsungkan Workshop Seni Rupa 2014 yang mengangkat tema mengenai Warisan Majapahit.

Kepala Seksi Pembinaan Seni Rupa Terapan Subdit Seni Rupa Direktorat Pembinaan Kesneian dan Perfilman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI, Darmansyah SS MHum mengatakan, upaya yang dilakukan saat ini secara tidak langsung sebagai upaya untuk bersaing di pasar bebas.

“Apalagi tantangan ke depan persaingan bebas, kita angkat keunikan daerah yang tidak dipunyai negara lain merupakan nilai jual, jika dilihat dari nilai ekonomi.

Jika dilihat dari nilai pendidikan, upaya ini lebih utama lagi,” katanya,

di gedung Cak Durasim (5/11).

Kegiatan workshop tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu kegiatan dari program Revitalisasi Taman Budaya. Dimana taman budaya merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesenian dan kebudayaan. “Di Jatim, kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya workshop, namun juga ada seminar, hingga nantinya pameran seni rupa.

Untuk pembangunan fisik, Kemendikbud juga memberikan bantuan pembangunan galeri seni rupa di Taman Budaya Jatim,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Darmansyah juga miris memandang derasnya budaya asing yang memasuki generasi muda di Indonesia yang akhirnya tak mengindahkan kebudayaan sendiri.

“Adanya workshop ini, mencoba untuk mengembalikan lagi kearifan lokal. Di Jatim sendiri, bisa dilihat proses seni rupa pada jaman Majapahit saja sudah tinggi. Kadang kita melihat dunia luar, pada banyak nilai yang diwariskan nenek moyang,” katanya.

Menurutnya, Indonesia terutama Jatim dipastikan mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri serta kekuatan dan kekayaan yang perlu dilestarikan. “Boleh melihat dunia luar, namun jangan lupakan akar budaya kita sendiri,’ tandasnya.

Sementara Kepala UPT Ta-

Para Narasumber memberikan wawasan dan pemahaman mengenai seni rupa Majapahit pada peserta mahasiswa seni rupa.

Kepala Seksi Pembinaan Seni Rupa Terapan Kemendikbud RI, Darmansyah SS MHum dan Kepala UPT Taman Budaya menyanyikan lagu Indonesia Raya. man Budaya Jatim, Sukatno SSn mengatakan, kegiatan workshop seni rupa ini diikuti mahasiswa seni rupa yang ada di beberapa universitas di Jawa Timur.

Tujuannya memperkaya wawasan budaya dan teknik seniman seni rupa. “Bahwa jaman dulu ada karya besar Kerajaan Majapahit dengan detail artistik di

candi-candi,” katanya.

Hasil dari workshop tersebut, lanjutnya, diharapkan ada karya yang bisa ditampilkan dalam pameran. “Kita pilih karya yang sudah jadi dan bagus untuk bisa ditampilkan baik dipameran atau galeri yang ada di Taman Budaya Jatim. Setidaknya ada enam karya

yang terpilih nantinya,’ ujarnya.

Sebelum menorehkan karya di Pendapa Taman Budaya Jatim, para mahasiswa seni rupa tersebut diberikan pemahaman dan bekal dari para narasumber seperti Mufi Mubaroh M Sn, Hari Prajitno SSn Q rac,adv dan Eduard.Q

SURABAYA

Kamis Wage 6 NOVEMBER 2014

3

Mayoritas Sekolah Baru Terakreditasi A Surabaya, Bhirawa Sekolah-sekolah yang belum pernah melakukan akreditasi benar-benar diuntungkan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAPS/M) Jatim. Dilihat dari laporan hasil akreditasi sepanjang tahun 2014 ini menunjukkan hasil memuaskan. Mayoritas sekolah, khususnya jenjang SMP,SMA dan SMK mendapat hadiah akreditasi A.

rac/bhirawa

Kepala Bidang Penyelamatan Arsip Statis Bapersip Jatim, Gatot Tjatur menyaksikan penandatangan serah terima arsip statis dari lima instansi.

Lima Instansi Serahkan Arsip Statis ke Bapersip Jatim Pemprov, Bhirawa Lima instansi di lingkungan Pemprov Jatim menyerahkan arsip statis kepada Badan Perpustakaan dan Kearsipan(Bappersip). Penyerahan arsip ini sebagai bahan pertanggungjawaban suatu instansi sebagai bagian dari memori kolektif bangsa yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar mudah ditemukan kembali apabila dibutuhkan guna menunjang kegiatan pembangunan di masa datang.

Lima instansi diantaranya di lingkungan Pemprov Jatim menyerahkan arsip statis pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim. Kelima instansi itu adalah Biro Administrasi Pemerintahan Umum menyerahkan 136 lembar peta batas wilayah kab/kota (19842009), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim menyerahkan 1170 berkas (1980-2008).

Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jatim menyerahkan foto negatif periode Kanwil Deppen (Departemen Penerangan) sebanyak 470 event, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jatim sebanyak 61 berkas tentang laporan pertambangan, dan Badan Penang-

gulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tentang produk hukum 2007-2014.

Kepala Bapersip Jatim, Drs Sudjono MM melalui Kepala Bidang Penyelamatan Arsip Statis, D r s Gatot Tjatur M MM mengharapkan, instansi dilingkungan Pemprov lainnya turut menyerahkan arsip statisnya ke Bapersip Jatim.

“Salah satu fungsi arsip adalah sebagai memori organisasi, memori daerah, dan pada gilirannya menjadi memori kolektif bangsa.Arsip merekam seluruh peristiwa yang terjadi secara obyektif dan tidak dimanipulasi., sehingga arsip tercipta benar-benar reliable (dapat dipercaya) dan authentic (absah),” katanya.

Menurutnya dengan arsip maka perencanaan dapat dilakukan dengan mudah, dan kebijaksanaan bisa diputuskan dengan cepat. Menilik hal itu, arsip mutlak dibutuhan oleh suatu organisasi. Apalagi kini kebutuhan yang tidak dapat dihindari lembaga pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan adalah transparansi informasi.

Untuk itu dibutuhkan juga kepedulian dari seluruh aparatur terhadap pentingnya fungsi arsip harus tetap ditumbuhkembangkan,

sehingga tidak lalai membiarkan arsip hilang begitu saja.

“Baik tidaknya sebuah organisasi dapat dilihat dari administrasinya, dan tertib tidaknya administrasi dapat dilihat dari pengelolaan arsipnya,”tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bapersip Jatim juga melangsungkan rapat pertemuan penyempurnaan buku naskah sumber arsip lima tahun pemerintahan Gubernur Jatim tahun 2009-2014. Buku yang disusun berdasarkan bahan arsip dan dokumentasi merupakan salah satu media pelayanan publik.

Sebab buku tersebut bisa memperdalam kepercayaan pada pemerintah dan administrasi publik, mempromosikan kemakmuran ekonomi lingkungan hidup, dan memperkuat demokrasi, serta tertib administrasi sekaligus penyelamatan arsip yang memiliki nilai tinggi sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan daerah.

“Saat ini, penyusunan buku sudah mencapai 80 persen dan diharapkan ada koreksi tambahan dan penyempurnaan. Setidaknya pada akhir bulan ini sudah masuk cetak,” Q rac katanya.Q

akreditasi sekolah di Jatim telah baik. Ini menunjukkan kualitas yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Akreditasi ini akan memberikan dampak positif bagi sekolah.

Khususnya sebagai faktor penilaian untuk menerima bantuan sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan secara otomatis juga akan terkerek.

“Di beberapa daerah, sekolah dengan akreditasi C bahkan tidak diperbolehkan menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) sendiri. Sehingga harus menggabung ke sekolah lain. Karena itu, akreditasi ini penting,” kata Sucipto.

Hal tersebut dibenarkan Humas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih. Menurutnya, di Surabaya saat ini sekolah-sekolah yang masih terakreditasi C dan belum terakreditasi tidak dapat menyelangarakan UN sendiri. Ini tidak menyalahi prosedur, karena petunjuk teknis UN memang berbunyi demikian.

“Setiap daerah memiliki ukuran berbeda untuk menentukan sekolah yang boleh dan tidak boleh menyelenggarakan UN. Untuk Surabaya, hanya yang terakreditasi B dan A saja yang boleh,” tutur Eko yang juga menjabat sebagai Kabid Dikdas SuraQ tam baya itu.Q

Jenjang

Akreditasi A

Akreditasi B

Akrediasi C

Tidak Terakrediasi

SD/MI

687 (33%)

1.254 (61%)

107 (5%)

SDLB

8 (26%)

22 (71%)

1 (3%)

0

31

SMP

249 (52%)

207 (43%)

20 (4%)

1 (4%)

477

SMPLB

3 (50%)

2 (33%)

1 (17%)

0

6

SMA

88 (60%)

52 (36%)

6 (4%)

0

146

SMALB

5 (38%)

8 (62%)

0

0

13

SMK

132 (55%)

105 (44%)

2 (1%)

0

239

5 (0,2%)

Total Kuota 2.053

Dipertimbangkan Hukuman Berat Pelaku Curas

Pengelolaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

Kepala BKKBN Pusat, Prof. Fasli Jalal membuka Seminar Nasional di Surabaya.

Peran Perempuan sebagai Tonggak Pembangunan Upaya Jatim untuk membangun Keluarga Berencana (KB) terus dilakukan. Banyak program dan kegiatan yang dilakukan agar pembangunan KB Jatim dapat berhasil.

Kejari Surabaya, Bhirawa Maraknya kasus pencurian dengan kekerasan (curas) di Jawa Timur, membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya harus mempertimbangan putusannya di pengadilan. Diharapkan putusan di pengadilan bisa menimbulkan efek jera pada pelaku curas agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Kepala Kajari Surabaya Tomo Sitepu mengatakan, melihat tren curas yang tinggi ditambah tuntutan dan putusan terlalu rendah, pihaknya bersama Kasi Pidum membuat sistem baru. Nantinya, sistem ini akan merubah mindset Jaksa dan Hakim untuk mempertimbangkan segala keputusan kepada terdakwa.

“Memang tuntutan kasus curas tidak tinggi. Tapi kami membuat pertimbangan untuk kebijakan Jaksa dan Hakim dalam menentukan tuntutan serta putusan,” terang Tomo kepada wartawa, Rabu (5/11) di Kejari Surabaya.

Adapun sistem yang akan dibuat Kajari, yakni mengenai rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Selanjutnya daya tangkal dan efek jera pada pelaku curas. Daya tangkal yang dimaksudkan adalah agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang dilakukan para pelaku tindak kejahatan curas.

Dijelaskan Tomo, selama ini Jaksa dan Hakim mempertimbangkan hal yang meringankan bagi terdakwa, seperti sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya.

Padahal, hal ini tidak bisa dijadikan kebijakan untuk Jaksa dan Hakim dalam menetukan tuntutan maupun putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

“Jika hal yang meringankan dilihat dari dua hal itu, maka terdakwa tidak akan merasa jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bisabisa pelaku mengulangi kembali perbuatanQ bed nya,” kata Tomo.Q

Dinkes Lepas Gowes Surabaya-Jakarta 10 Dokter Bersepeda Mulai dari Surabaya Menuju Jakarta

Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50, Dinkes Jatim melepas 40 Gowes Sewasuta (Selatan, Jawa Surabaya Jakarta) dari unsur Dinkes dan SKPD Lumajang.

Kegiatan bersepeda ini juga sebagai promosi tindakan preventif dalam dunia kesehatan.

W

agub Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf men gatakan, untuk mewujudkan pembangunan KB diperlukan perencanaan yang matang. Menurutnya, pembangunan keluarga dimulai dengan membantu kesejahteraan kaum perempuan, dengan harapan apabila kaum perempuannya menjadi sejahtera, sehat, cerdas, hebat akan berdampak pada kehidupan keluarga yang sehat dan hebat. ‘’Jadi peran perempuan sangat vital dalam membangun KB,’’ tegasnya saat ditemui usai Seminar Nasional “Jawa Timur Berbagi dalam Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga”, di Surabaya kemarin (5/11).

Ia menuturkan, selama lima tahun terakhir prioritas pembangunan di Jatim difokuskan pada peningkatan kesejahteraan, memberdayakan dan memperkuat peran perempuan di bidang ekonomi. Bentuk dukungan secara konkrit melalui pemberdayaan peran perempuan di bidang ekonomi yang dilakukan hingga pelosok desa melalui pemberian dana stimulan dalam bentuk koperasi wanita.

Gus Ipul sapaan akrabnya, menjelaskan faktor yang dapat mengendalikan LPP yakni mengintervensi angka kelahiran, angka kematian dan peningkatan usia harapan hidup rata-rata. Cara lain melalui optimalisasi dan revitalisasi pelaksanaan program KB di Jatim. Upaya yang

Sekretaris BAPS/M Suparno mengatakan, akreditasi tahun ini hampir seluruhnya diperuntukan bagi sekolah baru yang belum pernah melakukan akreditasi. Meski baru, hasilnya pun sangat memuaskan karena mayoritas langsung mendapat akreditasi A. Diantaranya ialah jenjang SMP, dari 477 sekolah di Jatim yang mengikuti akreditasi, 52 persen atau 249 sekolah mendapat akreditasi A. Jenjang SMA dari total kuota akreditasi 146 sekolah, 60 persen atau 88 sekolah juga mendapat akreditasi A. Selain itu, nasib baik juga didapatkan SMK, dari 239 kuota akreditasi, 55 persen atau 132 sekolah mendapat akreditasi A. Sementara untuk jenjang SD/MI yang mendapat kuoata akreditasi terbanyak tahun ini, mayoritas hanya mendapat akreditasi B. Jumlahnya mencapai 1.254 sekolah dari total kuota sebanyak 2.053 sekolah. Selain itu, ada pula lima sekolah jenjang SD/MI dan satu sekolah jenjang SMP yang tidak terakreditasi.

“Yang kami utamakan dalam akreditasi ini memang sekolah-sekolah baru yang belum pernah mengikuti akreditasi sama sekali,” kata Soeparno saat dihubungi, Rabu (5/11).

Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Sucipto mengatakan, secara umum

Kepala BKKBN Jatim Ir. Dwi Lisyawardani M.Sc, Dip. Com melakukan MoU dengan Perguruan Tinggi. dilakukan Pemprov Jatim itu mendapatkan penghargaan MDG’s Award.

Untuk mempertahankannya, Jatim berupaya meningkatkan usia perkawinan pertama perempuan diatas usia 21 tahun.

“Peningkatan usia perkawinan pertama perempuan berdampak pada tingkat fertilitas perempuan.

Karena masa potensial reproduktifnya menurun, sehingga kemungkinan jumlah anak yang dilahirkan juga akan berkurang,” tegasnya.

Kepala BKKBN Pusat, Prof. Fasli Jalal mengatakan, dipilihnya Jatim menyelenggarakan seminar nasional karena provinsi paling timur pulau jawa ini memiliki kepedulian terhadap kaum perempuan, mengurangi LPP sekaligus mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI).

“BKKBN Pusat bangga terhadap prestasi Jatim yang terus bersinergi dengan semua pihak, baik dari kader Posyandu, PKK hingga pelosok daerah guna mengurangi ledakan

penduduk di Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan, Jatim telah berhasil memberikan kontribusi pencapaian nasional laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, capaian ini tidak berhasil dilakukan secara nasional.

Bahkan hasil sensus penduduk memproyeksikan di tahun 2000 selama 10 tahun ke depan penduduk Indonesia sebesar 233 juta jiwa. Ternyata pada tahun 2010 jumlah tersebut meleset dan mengalami peningkatan sekita 4 juta jiwa. Hasil sensus terbaru pada tahun 2010 menetapkan jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa. Ini artinya setiap tahun, terdapat 4,5 juta bayibayi Indonesia harus berkualitas dan cukup gizinya.

Kepala BKKBN Perwakilan Jatim Ir. Dwi Lisyawardani M.Sc, Dip. Com mengatakan, tujuan dari seminar untuk meningkatkan komitmen bersama dan mencari dukungan semua pihak mensukseskan program KB, Kependudukan dan Pembangunan Q dna Keluarga.Q

Kemarin (5/11) empat puluh orang yang terdiri dari 10 dokter dan 30 karyawan memulai start dari Kantor Dinkes Jatim menuju ke Jakarta dengan bersepada. Dalam Gowes Sewasuta peserta akan melakukan 12 titik pemberentian atau estape yaitu di Ngajuk, Sragen, Jogja, Kebumen, Banyumas, Ciamis, Garut, Bandung, Cianjur, Bogor, Jakarta dan Monas. ‘’Dari 40 orang ini nanti yang sampai ke Jakarta hanya 17 orang (10 dokter dan 7 pegawai SKPD Lumanjang, red) sedangkan sisanya 23 orang akan berhenti di Mojokerto,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono menyatakan, rencananya 17 orang Gowes Sewasuta akan tiba di Jakarta pada tanggal 12 November 2014 dan diterima langsung oleh Menkes.

Sepuluh dokter ini akan dijadikan Dinkes Jatim sebagai media promotif dan preventif kepada masyarakat luas. ‘’Kita berharap dengan promosi dan preventif kesehatan masyarakat Jatim dapat terjaga.

Dengan melakukan gowes Sura-

dna/bhirawa

Peserta Gowes Sewasuta siap melakukan perjalan dari Surabaya menuju Jakarta. baya-Jakarta secara tidak lang- akan perilaku hidup sehat, red) sung akan menarik minat kepada masyarakat. Selain itu masyarakat untuk dapat berper- Dinkes akan melakukan upaya ilaku sehat ,’’ ucapnya. pengobatan jika masyarakat Harsono mengatakan, saat ini terserang penyakit. banyak penularan penyakit yang ‘’Kita tetap melakukan upaya menjangkiti masyarakat sehing- kuratif, meski upaya promotit ga upaya preventif atau pencega- dan prefentif diterapkan oleh han mutlak dilakukan. Menurut- masyarakat,’’ tegasnya. nya, dengan memaksimalkan upSementara itu menanggapi aya preventif akan mengurangi pernyataan di atas Ari warga upaya kuratif atau pengobatan. Surabaya mengaku, mendukung ‘’Lebih baik kita melakukan upaya Dinkes dalam mengalakpencegahan daripada harus men- kan program promosi dan prevengobati,’’ jelasnya. tif ke masyarakat luas. Saat ini Dikatakannya, sebagai instan- masih banyak masyarakat yang si pemerintah Dinkes Jatim belum mendapatkan informasi mempunyai tugas dan kewajiban lengkap tentang kebiasaan hidup dalam meningkatkan kesehatan sehat. Jika dilihat saat ini masih masyarakat. Dinkes akan banyak masyarakat yang engan melakukan upaya promosi (Sos- dalam menerapkan hidup sehat ialisasi, seminar dan sejenisnya, seperti merokok dan membuang Q dna red) dan pencegahan (Membuday- sampah sembarangan.Q

OPINI

4

Asa Hadirnya LPKD

Tajuk

Antisipasi Pilkada Langsung BENARKAH, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Jawa Timur akan dipilih oleh DPRD? Belum tentu.

Walau Undang-undang (UU) tentang pilkada sudah disahkan oleh DPR-RI (periode 2009-2014) melalui pemilihan oleh DPRD. Tetapi Pemerintah Propinsi sudah menggagas terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Cadangan. Tujuan Perda, mengantisipasi pelaksanaan pilgub 2018 tetap secara langsung. Kalau benar, pilgub 2018 tidak akan kelabakan menyediakan dana.

Berdasarkan pengalaman (pilgub tahun 2013), biaya yang dikeluarkan dari kas daerah telah lebih dari Rp 800 milyar. Sejumlah itulah (Rp 800-an milyar) estimasi Rancangan Perda Dana Cadangan. Antisipasi dana itu akan dikumpulkan secara multy-years (tahun jamak). Yakni mulai tahun 2015 sebesar Rp 100 milyar. Lalu tahun 2016 disisihkan Rp 200 milyar, serta tahun 2017 sebesar Rp 300 milyar.

Sisanya Rp 200 milyar atau sisa sepenuhnya disediakan persis pada tahun penyelenggaraan pilgub.

Rancangan Perda mem-pagu penyisihan dana cadangan dengan tren naik. Namun sebenarnya persentase pagu-nya hanya sekitar 0,8% dari total APBD Jawa Timur.

Hal itu wajar, karena setiap tahun nilai besaran APBD selalu naik.Namun jnuga harus diwaspadai hal lain seperti pelaksanaan pilgub 2008 lalu.Alokasinya mencapai Rp 804 milyar.

Anggaran tersebut untuk membiayai proses pilgub yang berlangsung 2 kali putaran plus sekali perhitungan ulang rekapitulasi suara di Madura. Putaran pertama (menghasilkan 2 pasangan dengan suara terbanyak lebih dari 30%), biayanya sebesar Rp 535 milyar. Putaran kedua biayanya sebesar Rp 255 milyar. Lalu putaran ke-3 (berdasarkan amanat Mahkamah Konstitusi dan hanya berlaku di Madura) ongkosnya Rp 14,333 milyar lebih.

Perda tentang Dana Cadangan, merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan,”Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan pembentukannyaharus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Kegiatan pilgub dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, memang membutuhkan biaya sangat besar.

Namun biaya kegiatan pilgub tidak mungkin disediakan dalam setahun APBD. Bisa menggoyahkan program pembangunan daerah. Sehingga biayanya harus di-cicil secara multy-years. Dan hampir bisa dipastikan biaya pilgub secara langsung tahun 2018 kelak, anggarannya lebih pilgub tahun 2013. Karena jumlah Jawa Timur yang memiliki hal pilih pasti lebih banyak.

Rancangan Perda tentang Dana Cadangan untuk pelaksanaan pilgub, sudah dua kali diterbitkan di Jawa Timur. Yang pertama untuk pilgub 2013 lalu. Walau saat ini sudah terbit UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Intinya, pilkada akan dilaksanakan oleh DPRD setempat. Namun terbit pula Perppu Nomor 1 tahun 2014 (yang ditandatangani oleh mantan presiden SBY). Intinya, pilkada dilaksanakan melalui pilihan langsung oleh rakyat.

UU Nomor 22 tahun 2014, sudah sah. Sedangkan Perppu Nomor 1 tahun 2014 masih harus diperjuangkan di DPR-RI. Tetapi Perppu itu masih memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan voting di DPR. Yakni, kalau didukung kelompok Koalisi Indonesia Hebat, dan ditambah dukungan fraksi Partai Demokrat. KIH saat ini memiliki kekuatan 246 kursi (termasuk dukungan 39 kursi dari PPP), menjadi 43,92% suara. Kalau ditambah Partai Demokrat (61 kursi, setara 10,89%), sudah pasti memangkan voting.

Perppu setidaknya akan memperoleh dukungan sebanyak 54,81% suara. Itu kalau seluruh anggota fraksi yang tergabung patuh pada kebijakan politik parpol-nya.

Jadi benar, pilgub tahun 2018 kelak, harus di-antisipasi berproses secara langsung oleh rakyat. Perlu biaya besar yang harus di-cadangkan jauh hari. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hormati dan Hargai Hak Pekerja BEBERAPA waktu lalu ribuan buruh dan pekerja berunjuk rasa di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta. Para buruh mendesak Pemprov DKI agar menaikkan upah minimum propinsi (UMP) DKI tahun depan menjadi Rp3,1 juta per bulan. Alasan para buruh mengingat komponen kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang tinggi saat ini.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, pengusaha bisa memahami tuntutan kaum buruh. Namun Anton mengingatkan tiga hal terkait UMP. Pertama, kepentingan buruh yang menuntut peningkatan kesejahteraan. Kedua, kepentingan pengusaha yang menuntut peningkatan produktifitas. Dan ketiga, kepentingan pencari kerja. Ketiga hal ini sejati diselaraskan dalam penentuan UMP. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat ditanya wartawan terkait UMP mengatakan pihaknya akan mendorong pada pemda dalam hal ini gubernur juga untuk mengambil keputusan soal itu. Hanif mengatakan dia akan terus memantau dinamikan UMP dan memfasilitasi agar agar gubernur dan dewan pengupahan daerah untuk segera mengambil keputusan terbaik bagi semua pihak. Ini merupakan respon normatif Menteri Hanif yang baru menjabat beberapa hari.

UMP memang menjadi agenda rutin, namun kerap masih menjadi polemik. Wajar saja, karena buruh memang menggantungkan hidupnya dari upah. Pengusaha juga wajar meminta buruh tak terlalu tinggi menuntut kenaikan UMP mengingat tidak mudah juga mengembangkan usaha dalam situasi saat ini.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Wage, 6 NOVEMBER 2014

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan sejak lama oleh Pemerintah Pusat, dimana pemerintahan tidak lagi tersentralisasi namun telah terdesentralisasi. Reformasi tersebut tentunya memiliki tujuan dan harapan untuk menata tata kelola keuangan negara maupun keuangan daerah secara ideal, transparan, akuntabel, efisien, efektif serta bermanfaat bagi masyarakat.

Bukan sebuah Kebijakan yang setengah-tengah tentunya jika Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahserta diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tersebut terjadi perubahan kebijakan akuntansi yaitu dari Cash Towards Accrual menjadi Accrualyang dilaksanakan awal tahun 2015. Esensinya seluruh produk hukum perundang-undangan tersebut diharapkan menjawab tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mengapa pemerintah mengeluarkan paket kebijakan pengelolaan keuangan daerah?. Hal tersebut tidak lain karena semangat reformasi pengelolaan keuangan daerah juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pengelolaannya. Beberapa permasalahan tersebut yaitu kurangnya efektifitas penyusunan APBD, kebocoran penyelenggaraan keuangan, penyelesaian aset, pengadaan barang dan Jasa, dan daya serap anggaran yang kecil, selain itu juga diperkuat dengan kurangnya akuntablitas laporan leuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mulai tahun 2008 s/d 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan data opini LKPD tahun 2008 s/d 2012 disimpulkan bahwa pada tahun 2012 dari 523 LHP masih terdapat prosentase sebesar 14% untuk opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, tentu ini bukan masalah kecil. Kesemua permasalahan tersebut pada dasarnya merupakan permasalahanSumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mampu dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan SDM itu sendiri umumnya didasarkan karena

source Management and Information Approach”). Dalam perspektif lain pengembangan SDM merupakan keharusan mutlak bagi suatu organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun dan terOleh : kurangnya SDM yang utama untuk menmemiliki latar belajawab tantangan Nanda P Sukoco, SIP, kang akuntansi, pemasa depan (SiaMKP nempatan SDM yang gian, 1996 “Manajekeliru, serta tingkat men SDM”). pemahaman dasar Sebagai Pemerintah Provinsi mengenai administrasi keuangan yang mendapatkan opini laporan yang masih lemah, reward system keuangan Wajar Tanpa Pengeyang belum tepat serta sarana cualian (WTP)4 kali berturutdan prasarana dalam proses penturut, tentunya tidak mudah didikan untuk mengembangkan untuk mendapatkan opini terseakuntansi sektor publik masih but, apalagi dengan kekuatan membutuhkan perbaikan mutu APBD Provinsi Jawa Timur (SDM Pengelola Keuangan Daersebesar 20,2 Triliun Rupiah. ah-www.star.bpkp.go.id).

Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Pengembangan SDM merupaTimur tahun 2014-2019 dengan kan isu sentral dalam proses pemVisi “Jawa Timur lebih sejahtera, bangunan, khususnya di negara berkeadilan, mandiri, berdaya berkembang seperti Indonesia. Di saing dan berakhlak” dan Misi Indonesia sendiri kualitas SDM “Makin Mandiri dan Sejahtera masih menjadi persoalan serius Bersama Wong Cilik” tentunya jika dikaitkan dengan bidang dibutuhkan komitmen yang besar pendidikan, dan pendapatan dalam pelaksanaannya. Komitekonomi. Dalam tingkat orgamen tersebut terjawab melalui nisasi, kualitas SDM juga terus hadirnya Laboratorium Pengelomenjadi keprihatinan khususnya laan Keuangan Daerah (LPKD) pada sektor publik hal tersebut selaku UPT BPKAD Provinsi mengusik pemerintah pusat Jawa Timur yang telah diresmihingga dikeluarkan kebijakan dakan oleh Bapak Gubenur Jawa lam bentuk UU No. 5 Tahun 2014 Timur pada tanggal 12 Oktober tentang Aparatur Sipil Negara 2014 bertepatan dengan hari (ASN) untuk mengatasi kualitas Jadi Provinsi Jawa Timur ke-69.

SDM pada sektor publik, namun LPKD dinaungi oleh Peraturan dirasa hal tersebut belum cukup Gubernur No. 39 Tahun 2014 tenmengatasi permasalahan SDM tang Organisasi dan Tata Kerja khususnya bidang pengelolaan Unit Pelaksana Tekhnis Badan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan dan Aset Pada hakekatnya pengemDaerah Provinsi Jawa Timur. bangan sumber daya manusia Menghadapi beberapa permempunyai dimensi luas yang masalahan pengelolaan keuanbertujuan meningkatkan potensi gan, dibutuhkanlah SDM yang yang dimiliki oleh SDM, sebagai handal pada sektor keuangan upaya meningkatkan profesiopublik baik sebagai pelaksana kenalisme dalam organisasi (Wayne bijakan maupun sebagai penentu dan Awad, 1981 “Human Rekebijakan. Menjawab permasala-

han SDM dalam pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPKD menawarkan solusi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam bidang peningkatan kapasitas SDM (capacity building). Peningkatan kapasitas SDM tersebut tentunya memerlukan sebuah kebijakan strategis, apalagi jika menyangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan LPKD sebagai pertanda bagi kemajuan pengelolaan keuangan daerah yang menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertangungjawaban.

Esensi lahirnya LPKD itu sendiri yaitu : (i) Pengembangan SDM dalam pengelolaan Keuangan Daerah, (ii) Pemberian informasi mengenai Perencanaan dan Penganggaran yang akurat, serta (iii) Pengembangan basis data pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur. Melalui LPKD, nantinya output yang diharapkan yaitu : (i) SDM pengelola keuangan yang memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pertangungjawaban, (ii) Basis data dalam pengelolaan keuangan daerah, yang kedepannya harus bisa juga mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, (iii) Penyediaan informasi dalam hal pengambilan keputusan khususnya dalam bidang kebijakan keuangan dan fiskal. Oleh Karena itu Asa Hadirnya LPKD patut untuk diapresiasi oleh seluruh SDM Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai sebuah ide atau gagasan untuk mengatasi permasalahan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah ditambah lagi keberadaan LPKD merupakan satu-satunya di Indonesia.

Staf UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Provinsi Jawa Timur

Tabel 1 Opini LKPD Tahun 2008 s/d 2012 Pemerintah Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Provinsi WTP

WDP

TW

Kabupaten TMP

Jml

WTP

WDP

TW

Kota TMP

Jml

WTP

WDP

TW

TMP

Jml

0

24

1

8

33

6

235

26

96

363

7

64

4

14

89

0%

73%

3%

24%

100%

2%

65%

7%

26%

100%

8%

72%

4%

16%

100%

1

24

3

5

33

7

240

37

95

379

7

66

8

11

92

3%

73%

9%

15%

100%

2%

63%

10%

25%

100%

7%

72%

9%

12%

100%

6

22

0

5

33

16

252

23

105

396

12

67

3

11

93

18%

67%

0%

15%

100%

4%

64%

6%

26%

100%

13%

72%

3%

12%

100%

10

19

0

4

33

36

267

6

89

398

21

63

2

7

93

30%

58%

0%

12%

100%

9%

67%

2%

22%

100%

23%

67%

2%

8%

100%

17

11

0

5

33

72

253

6

66

397

31

55

0

7

93

52%

33%

0%

15%

100%

18%

64%

1%

17%

100%

33%

59%

0%

8%

100%

(Sumber : Ihktisiar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2013-hal 16)

Kabinet Kerja Jokowi-JK

K

alau tidak beda, tidak Jokowi presidennya. Pemerintahan Jokowi-JK berbeda dengan corak pemerintahan sebelumnya, baik dari formatur kabinet maupun protokoler kepresidenan. Terlihat dari pemilihan steal pakian pelantikan menteri yang menggunakan baju kemeja putih dan batik yang sebelumnya memakai setelan jas.

Gaya pakaian ini benar-benar sesuai dengan apa yang dinamakan “kabinet kerja” dan kekayaan seni nusantara yang sebagian mengartikan “norak”. Apalagi penampilannyentrik Susi sebagai KKP yang mengundang keramaian dunia netizen.

Tuntunan rakyat yang begitu tinggi, Jokowi pun tidak bisa sembarangan dalam merumuskan dan mengisi job menteri yang akan membantunya dalam menjalankan sistem pemerintahan yang aka datang. Langkah Jokowi melibatkan dua lembaga negara (KPK dan PPATK) untuk menilai kepribadian seseorang.

Atas rekomendasai KPK dan PPATK ada 8 orang yang tidak direkomendasi masuk dalam jajaran kementerian. Jokowi pun seketika menghapus namanama tersebut dan digantikan dengan namacadangan lainnya. Pelibatan dua lembaga ini menunjukan niat baik JokowiJK memperbaiki moral menteri dan belajar dari menteri yang terjerat kasus hukum pada pemerintahan sebelumnya. Rotasi tersebut yang membuat pengumuman nama-nama menteri tertunda.

Profesional dan Ignasius Jonan sebagai Kemenhub; CEO Tantangan Politik Jokowi-JK telah PT ASI Pudjiastuti Marine Product, Susi mengelompokkan dua katagori menteri yang Pudjiastuti sebagai akan membantunya di KKP; CEO PT Pindad pemerintahan, yaitu: (Persero), Sudirman menteri profesional Said (Kementerian non partai dan profeESDM); CEO PT National Gobel (sekarang sional partai. Banyak orang telah menungPT Panasonic ManuOleh : facturing Indonesia), gu nama menteri Moch. Supriyadi Rachmat Gobel sebauntuk memberikan gai Kepmenperindag; arti profesional dalam perspektif politik CEO PT Tiran Group Jokowi-JK. Apakah kata profeAndi Amran, Amran Sulaiman sional yang melekat pada kebinet sebagai Kementan. profesional sama halnya dengan Namun harus disadari, bahwa kata profesional pada rangkaian menteri adalah jabatan politik. Sekalimat; petinju profesional, sertitiap kebijakan dan lembaga yang fikasi profesional atau profesional dinahkodainya, tidak akan lepas komputer dan sebagainnya. dari kepentingan dan kooptasi poliPada masa pemerintahan Presitik. Belum lagi dihadapkan dengan den Soekarno, orang bisa menjabat struktur jabatan di bawahnya. menteri karena selain profesional, Memegang sistem kendali PNS berilmu, juga berpartai politik. berbeda jauh dengan karyawan Ketika Bung Hatta meninggalswasta yang dituntut loyalitas kan Bung Karno dalam kancah kepada atasan. PNS hanya bisa pemerintahan,yang bisa jadi menteri dipecat karena “makar”, bukan ada yang dari tentara. Tampaknya karena tidak loyal kepada atasan.

Bung Hatta punya pandangan Oleh karena itu, para CEO tersebahwa yang bisa jadi menteri adabut akan mendapat tantangan lah orang berpartai politik tetapi baru, dengan sistem kelembanberilmu luas, dan profesional. Jadi, gaan pemerintahan yang tidak bukan “karbitan” dari kompromi kelepas dari labiri politik. pentingan cukong yang bisa masuk istana presiden.

Kabinet Kerja Akhirnya teka-teki tersebut terPresiden Jokowi menamai susujawab setelah Jokowi mengumumnan kabinetnya dengan sebutan kan deretan nama menteri. Bahwa “kabinet kerja” bukan “kabinet triprofesional kabinet Jokowi tidak sakti” seperti halnya yang beredar hanya ditentukan dari karir akadesebelumnya. Kata “kerja” sering miknya, tapi juga profesional pekermuncul pada setiap pidato Jokowi jaan. Terbukti dari beberapa CEO dalam pelantikannya. Komitmen perusahaan swasta; CEO PT.KAI tersebut dibarengi dengan desain

kementerian yang didominasi profesional non-parpol dibanding profesional parpol, yaitu: 20 (nonparpol):14 (parpol).

Sesuai dengan komitmen penamaan kabinet kerja, para menteri harus langsung bekerja untuk merealisasikan program Jokowi-JK yang terangkum dalam Nawa Cita. Tidak lagi disibukan dengan pencitraan protokoler, yang dapat menimbulkan distrust kepada rakyat.

Tantangan yang paling mendasaar di antara banyak permasalahan yang belum diselesaikan pemerintahan sebelumnya adalah; ketahanan pangan, ekonomi mandiri dan kreatif, pendidikan yang berkualitas, diskriminasi gender, pengelolaan energi, dll. Di tambah dengan program JokowiJK, penguatan dan pembangunan wilayah maritim untuk mempersiapkan granddesain tol laut.

Saatnya Jokowi dan para menterinya membangun negara yang kuat dengan memperbaiki negara yang gagal (state failure) atau hanya jalan di tempat (involusi)?

Kuat seperti yang dipopulerkan Bung Karno dalam Pidato Trisakti tahun 1963 menegaskan: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Selamat bekerja kabinet Jokowi, di pundakmu telah dinanti harapan baru untuk Indonesia yang lebih bermartabat dan pembangunan yang benar-benar ada. Bukan ilusi yang hanya ada dalam buku perencanaan.

Direktur Riset ConcerN (research and consulting), Jakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage 6 NOVEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Agar Transparan Pemeriksaan Dilakukan di Balai Desa Sidoarjo, Bhirawa Untuk mengungkap tewasnya tahanan, Muhammad Amran Zainuddin (28) warga Dsn Saimbang, Kec Sukodono di Mapolsek Sukodono, yang terjadi pada Sabtu (1/11) dini hari lalu. Membuat anggota Reskrim Polres Sidoarjo harus kerja ekstra keras untuk mengungkap kasus yang menggeger warga sekitarnya.

Dalam pemeriksaan itu, pihak Satreskrim Polres Sidoarjo melakukan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan di Polres Sidoarjo terpaksa harus di lakukan di Kantor Balai Desa Kebon Agung, Kec Sukodono, Sidoarjo, Rabu (5/11) kemarin.

Menurut Kades Kebonagung, Achmad Awaludin, pemeriksaan ini dilakukan di kantor balai desa agar dari pihak Polisi dalam menangani kasusnya bisa lebih transparan. ‘’Jadi mulai hari Senin sudah melakukan pemeriksaan terhadap istri korban, hari ini ada tambahan pemeriksan lagi,’’ katanya.

Awaludin menambahkan, yang dimintai keterangan terkait kasus yang menimpa warganya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sudah dilakukan kedua kalinya di Kantor Balai Desa Kebonagung. ‘’Sengaja kami anjurkan untuk dilakukan di kantor balai desa sini. Berharap transparasi dari pihak Kepolisian, warga juga merasa lebih tenang. Kalau di Polres warga merasa ketakutan. Maka kami memberikan salah satu ruangan Kantor Balai Desa, khusus digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi yang barangkali mengetahui kejadian yang sebenarnya,’’ tandas Awaludin.

Sementara itu saksi-saksi yang saat ini dimintai keteranganya pihak Satreskrim Polres Sidoarjo, diantaranya meraka yang saat itu melihat kejadian di tempat hiburan yang berakhir kisruh itu. Diharapkan dengan adanya keterangan dari saksi-saksi ini, bisa melengkapi pendataan yang dibutuhkan pihak kepolisian, dan secepatnya kasus ini bisa terungkap. ‘’Semuanya bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala,’’ harapnya.Q ach

Tolak Tandatangani Pencairan Dana Gresik,Bhirawa Diduga tolak tandatangani pencairan dana proyek gedung BLK (Bina Loka Karya), Bambang Sugati, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pemkab Gresik dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.

Tindakan itu dilakukan Bambang Sugati karena mantan Kepala Inspektorat Pemkab Gresik ini tahu, kalau pembangunan Gedung BLK yang menyedot anggaran sebesar Rp580 juta dari APBD 2014 itu bermasalah, kerena tak sesuai dengan prosedur hukum.

Kendati demikian, pejabat asal Kota Soto Lamongan ini menyikapi dengan legowo atas kebijakan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto yang memutasi dirinya menjadi staf ahli itu. Sebab, menurutnya mutasi itu merupakan hak prerogatif bupati. Meski baru empat bulan menjabat sebagai Kadinsos, Bambang Sugati tetap legowo. ‘’Kalau saya dianggap membangkang, apalagi melakukan kesalahan yang jelas tidak terima. Namun, kalau saya sampai nekat menandatagani uang pencairan Gedung BLK itu, saya bisa masuk penjara. Kerena pembangunan Gedung BLK itu saya nilai memang tak sesuai dengan prosedur hukum,’’ tegas Bambang Sugati, Rabu (5/11).

Menurut Bambang Sugati, sesuai PP Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang atau aset milik daerah harus ada berita acara pemusnahan atau penghapusan aset. Namun rupanya itu tak dilakukan Agus Budiono, mantan Kepala Dinas Sosial sebelumnya. Tanpa ada berita acara penghapusan aset, Gedung BLK di Jl Raya Metatu, Kec Cerme yang merupakan hasil hibah dari Dinas Sosial Pemprov Jatim itu langsung dirobohkan oleh CV Jaya Mulya, milik Wiyono selaku rekanan pelaksana proyek. Q eri

Tanah Dipakai Polsek, Desa Jangan Macam-Macam Sidoarjo, Bhirawa Perangkat desa di Kab Sidoarjo diingatkan agar tak mempermainkan Tanah Kas Desa (TKD) yang selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Seperti TKD untuk pembangunan SDN, Puskesmas, Polsek dan fasilitas umum lainnya. ‘’Saya ingatkan saudara, itu supaya jangan disoal, diganggu, sebab itu untuk kepentingan umum,’’ pesan Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, Asrofi SH MM, saat memberikan Bimtek pada Sekretaris Desa dan Bendahara Keuangan Desa, tentang pengelolahan keuangan desa, di Ruang Delta Graha Setda Sidoarjo.

Asrofi merasa penting menyampakan itu, sebab ia merasa banyak contoh yang telah terjadi. Akibatnya menjadi masalah. Asrofi merasa perlu mengingatkan agar pihak desa tak sampai menyoal asetnya yang dipakai untuk kepentingan umum tadi, sebab pada dasarnya kalau mengacu dengan amanat UUD 1945 pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. ‘’Jadi awalnya itu, tanah yang dimiliki warga sebenarnya adalah milik negara, kemudian diberikan pada warga untuk kesejahteraannya, ini penting untuk saya ingatkan,’’ papar mantan Kabag Pemerintahan Pemkab Sidoarjo itu.Q ali

5

Golkar dan PAN Akhirnya Gigit Jari Sidoarjo, Bhirawa Penentuan pimpinan komisi di DPRD Sidoarjo berjalan alot.

Tiga komisi dari empat komisi diputuskan melalui pemungutan suara yang disapu habis fraksi pendukung FKB. Fraksi GBP (Golkar Bintang Persatuan) dan FPAN yang berlawanan arah dibuat gigit jari karena tak mendapat satupun jatah pimpinan komisi.

ali kusyanto/bhirawa

Sembilan siswa dari berbagai sekolah di Sidoarjo yang bolos saat pelajaran, diinterogasi di Kantor Satpol PP Sidoarjo, kemarin.

Sembilan Siswa Bolos Ditangkap Satpol PP Sidoarjo, Bhirawa Bekas pasar ikan Sidoarjo di Kel Sidoklumpuk, Kec Sidoarjo Kota, menjadi tempat cakruk siswa berbagai sekolah di Sidoarjo untuk bolos saat jam pelajaran. Sebanyak sembilan siswa ditangkap Satpol PP Sidoarjo, Rabu ( 5/ 11) kemarin siang.

Kesembilan siswa itu mengaku ada yang duduk di SMU, SMK bahkan masih MTs di Sidoarjo itu, digiring ke Mako Satpol PP Sidoarjo, untuk diberikan pembinaan. Kasatpol PP Sidoarjo, Mulyawan SH MM, menyampaikan anak buahnya menertibkan para siswa sekolah ini, karena adanya laporan warga sekitar yang mengaku resah dengan ulah mereka. Saat ditangkap para siswa itu belum sampai melakukan ulah negatif mereka. Mereka hanya kumpul-

kumpul di lokasi. ‘’Dari laporan warga, para siswa di tempat itu ada yang menenggek Miras, rokokan bahkan ada yang pakai ciuman segala,’’ jelas Kasatpol PP Sidoarjo, Mulyawan, didampingi Kasi Trantib, Ermuntoro, Rabu (5/11) kemarin, disela-sela melakukan pembinaan pada sembilan siswa bandel itu.

Kepada petugas Satpol PP, para siswa itu ada yang mengaku berada di lokasi itu karena sudah pulang sekolah, ada yang mengaku sudah drop out, ada yang sudah lulus, ada yang mengaku usai mengikuti UTS dan ada yang mengaku bolos. Bahkan ada satu siswa mengaku dari Surabaya.

Petugas Satpol PP memberikan pengarahan para siswa agar tak mengulangi lagi per-

buatannya. Kalau sampai diulangi lagi, maka petugas akan mengirim mereka ke tempat penampungan anakanak nakal. Karena itu, mereka disuruh menandatangani surat pernyataan. ‘’Agar tak mengulangi perbuatannya yakni membolos, mereka disuruh menghubungi orang tua atau kerabat untuk datang ke Mako Satpol PP. Supaya mereka tahu perbuatan sebenarnya dari anakanak mereka saat bersekolah,’’ papar Mulyawan.

Petugas memberi peringatan, kalau orang tua atau kerabat sampai tidak ada yang datang ke Mako Satpol PP, maka mereka tak diperbolehkan pulang. Saat dihubungi petugas, sejumlah orang tua dan kerabat anak-anak itupun datang mejemput mereka.Q ali

Wali Kota Terima Tim Gowes HKN Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus menyambut Tim Gowes Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2014 di Puskesmas Kedundung, Kota Mojokerto Rabu (5/11) kemarin.

Gowes dalam rangka memperingati Puncak HKN Ke-50 ini beranggotakan Tim Sepeda Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Lumajang.

Tim yang terdiri dari 17 Dokter ini, melakukan Ekspedisi menyusuri rute Surabaya menuju Jakarta melalui Jalur Selatan Pulau Jawa yang disebut dengan Ekspedisi Selawasuta. Tim Gowes Dinkes Kab Lumajang beranggotakan tiga Dokter Spesialis dan 14 Dokter Umum, dipimpin dr Buntaran

Supriyanto, MKes. Tim bersepeda ini diberangkatkan dari Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jatim di Surabaya untuk menempuh rute 901 Kilometer menuju Jakarta.

Sesampai di Kota Mojokerto melalui Jl Raya By Pass, Tim Gowes transit di Puskesmas Kedundung untuk makan siang. dr Haryoto, Kepala RSUD Lumajang mewakili rombongan kepada Wali Kota Mojokerto menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan. ‘’Tim Gowes Lumajang ditunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sebagai duta anti rokok dan melakukan ekspedisi ini untuk berkampanye kesehatan di sepanjang rute yang akan dilalui,’’ katanya.

Menurut Haryoto, rute Ekspedisi Selawasuta dari Surabaya menuju Jakarta melalui Jalur Selatan Pulau Jawa akan dibagi dalam 12 etape yang akan ditempuh dalam 12 hari.

Rata-rata setiap etape akan menempuh jalur dengan jarak lebih dari 100 kilometer.

Wali Kota Mojokerto menyambut baik Gowes Ekspedisi Selawasuta ini. ‘’Saya atas nama Pemkot Mojokerto memberikan penghargaan setinggitingginya. Karena Tim Gowes ini dapat memberikan contoh kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Mojokerto tentang pentingnya kesehatan.

Dan saya berharap Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang sehat,’’ harapnya.Q kar

179 Pejabat Baru Dilantik Bupati Gresik, Bhirawa Kembali Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menggelar mutasi.Kali ini sebanyak 179 pejabat eselon II, III dan IV dilantik menduduki jabatan baru di jajaran Pemkab Gresik, Selasa (4/11).

Setidaknya ada delapan pejabat eselon II yang menduduki pos baru, masing-masing Andhy Hendro Wijaya menduduki Kepala Dinas Perhubungan.

Sutaji Rudy menduduki Kepala Dinas Sosial , dan Langu Pindingara menduduki Kelapa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Sedangkan sejumlah pejabat lain masuk menjadi staf ahli dan Asisten Sekda. Mereka masing-

masing Bambang Sugati, Hari Sucipto, dan Sentot Supriyohadi masuk menjadi Staf Ahli Bupati. Sementara Bambang Sugati, Achmad Nurudin dan Tarso SH dilantik sebagai Asisten Sekda. Dijajaran pejabat eselon III dan Camat juga banyak mengalami pergantian. Sebanyak 20 orang dilantik menjadi pejabat eselon III dan sembilan diantaranya sebagai camat.

Bupati mengatakan, pergantian jabatan di Pemkab Gresik ini merupakan hal biasa untuk penyegaran. Dan yang perlu diingat dalam menempatkan pejabat itu tak hanya berdasarkan usulan dari pimpinan SKPD melainkan banyak pertimbangan. Diantaranya

usulan dari masyarakat dimana pejabat itu menjabat. ‘’Saya tak bisa menolak keinginan masyarakat karena masyarakat adalah orang yang kita layani,’’ ujar Bupati Sementara Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim yang ikut memberikan sambutan mengatakan penempatan jabatan di Pemkab Gresik ini ibarat tour of duty. ‘’Jangan memandang enak dan tak enak yang penting kerasan dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Anda dimana dan menjabat apa semuanya tidak penting. Yang penting memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh senyuman,’’ katanya.Q eri

Dari empat komisi, FKB mengambil dua ketua komisi, satu ketua direbut Gerindra dan PDIP. Sidang paripurna pembentukan alat kelengkapan di DPRD Sidoarjo, Rabu (5/11) akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan antar-fraksi yang berjalan dua pekan.

Paripurna diskorsing 15 menit untuk memberi kesempatan pembentukan pimpinan komisi. Namun skorsing berjalan sampai 2,5 jam karena alotnya rapat pembentukan pimpinan komisi. Komisi C yang dapat menyelesaikan jedah 15 menit untuk menyelesaikan pimpinan. Terpilih sebagai Ketua Komisi C, Nur Achmad Saifudin (FKB), wakil Ny Yuanasari (Demokrat), sekretaris Imam Supii (PDIP).

Berbeda dengan Komisi A, B dan D yang ternyata tak menemukan kata mufakat untuk menentukan pimpinan. Malah di Komisi B sempat diskorsing, setelah FKB meminta waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya.

Tampak anggota FKB ke luar dari Komisi B untuk rembugan dengan ketua fraksinya Achmad Amir Aslichin. Setelah itu dilakukan pemungutan suara dengan skor 6-7. Kayan (Fraksi Gerindra) teroilih menjadi ketua, wakilnya terpilih Isa Hasanudin (Fraksi KB), sekretaris dijabat Sudjalil (Fraksi PDIP). Sedangkan rivalnya dari PAN, Khulaim Junaedi mendapat enam suara. selisih angka tipis

membuat Kayan menjadi ketua.

Pemungutan suara Komisi D, juga selisihnya tipis dengan 5-6 suara. Barisan Fraksi PAN dan Fraksi GBP yang mengawal H Kholik dari Fraksi KB. Padahal Fraksi KB sudah menunjuk kadernya, H Usman diplot jadi ketua komisi. Akhirnya jago Fraksi KB, Usman yang terpilih dengan wakil, dr Wijono (PDIP), sekretaris, Bambang Pujianto (Gerindra).

Dalam pemungutan suara di komisi A, ketuanya, Wishnu Pradono (PDIP), wakil, Kusman (PKS), sekretaris, Saiful Ma’ali (FKB). Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN, Emir Firdaus, menyatakan, ini hasil maksimal yang sudah dilakukan anggota fraksi PAN dan GBP. ‘’Rasa kecewa memang ada, tetapi sudahlah ini hasil akhir yang harus kita terima,’’ ujarnya. Ketua Fraksi GBP, Warih Andono, juga bisa menerima kenyataan ini. ‘’Kita harus legowo,’’ ujarnya.

Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, merasa plong dengan terbentuknya komisi-komisi ini. Selanjutnya Banmus menyiapkan agenda untuk menggelar rapat. ‘’Di sisa waktu yang tinggal dua bulan ini masih banyak tugas yang harus diselesaikan seperti membahas KUAPPAS dan APBD 2015. Rapat Banmus pekan nanti ditempatkan di luar kota supaya lebih fokus membahasnya.Q hds

Di Sidoarjo Bebas Calo CPNS Sidoarjo, Bhirawa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo, Sri Witarsih SH menegaskan, pelaksanaan tes CPNS 2014 di Kota Delta ini bebas dari calo CPNS. Witarsih yakin masyarakat Sidoarjo semakin pandai, sehingga tak percaya dengan oknum menjanjikan bisa meloloskan menjadi PNS di Sidoarjo. ‘’Saya menghimbau masyarakat Sidoarjo tak percaya kepada oknum PNS baik dari daerah atau pusat yang mengaku bisa membantu meloloskan jadi PNS. Ini penting kita sampaikan, sebab siapa tahu mungkin ada oknum ali kusyanto/bhirawa yang bergentayangan,’’ kata Witarsih Witarsih, didampingi Kabid Pengembangan Pegawai, Happy Setyaningtias, Rabu (5/11) kemarin, di kantornya.

Menurut Witarsih, kalau sampai ada warga yang mengaku ditarik uang, agar bisa lolos jadi PNS, segera melaporkan, sebelum terlambat jadi korban penipuan. ‘’Di Sidoarjo tak ada calo CPNS, sehingga bebas dari titip-titipan CPNS,’’ tegasnya.

Witarsih sangat mendukung dan menyatakan bagus, terhadap sikap tegas Pemprov Jatim, yang langsung telah memecat oknum PNS yang terbukti menjadi calo CPNS tahun 2014 ini. Hasil tes CPNS di Sidoarjo, kata Witarsih, langsung bisa diketahui, sehingga tak akan ada manipulasi. Karena menggunakan Sistim Computer Asited Tes (CAT). Hasil tes bisa diketahui di papan BKN regional 2 Waru.

Sebagaimana diketahui, pada 7 November dan 8 November besok, sebanyak 1.740 orang akan Ikut Tes CPNS Sidoarjo akan digelar di Kantor BKN Regional 2, Jl Letjen Suprapto, Waru. Tes dua hari itu masih Tes Kemampuan Dasar (TKD). Seperti tes wawasan kebangsaan. Pelaksanaannya, menggunakan cara Computer Asisted Test (CAT).

Setelah dilakukan TKD, lanjut Witarsih, di Sidoarjo akan dilakukan Tes Kemampuan Bidang (TKB). Untuk pelaksanaan TKB ini Sidoarjo nanti akan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (PT). Untuk TKB, masih harus menunggu jadwal dari BKN. Dalam tes CPNS tahun 2014 ini, jelas Witarsih, Kab Sidoarjo dapat quota 92 formasi dari Menpan. Dari 92 formasi itu terdiri dari tenaga guru 25, tenaga kesehatan 15 dan tenaga teknis 52.Q ali

Disbudpar Gelar Pameran Regional di Sumenep Dalam rangka ikut memperingatkan HUT Kab Sumenep yang ke 745. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim telah menggelar sebagian kecil koleksi museum untuk dipamerkan.

Pameran yang diberi tema Pemeran Regional Pesona Koleksi Museum Negeri Mpu Tantular digelar selama empat hari mulai tanggal 31 Oktober 2014 hingga 2 Nopember 2014. Bertempat di Gedung Adipoday Kab Sumenep.

Menurut Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular, Drs Edi Iriyanto mengatakan kalau pemeran itu dalam rangka ikut berpartisipasi atas HUT

Kab Sumenep.

Museum Mpu Tantular yang terletak di Jl Raya Buduran, Sidoarjo ini telah mengusung benda-benda bersejarah untuk dipamerkan, mulai perhiasan, Arca Budha, Arca Hindu, Terakota, alat-alat upacara Hindu Budha, naskah kono, juga senjata jenis tombak. ‘’Juga kapak teknologi kuno, dan jenis topeng, utamanya topeng madura,” kata Edi Iriyanto.Q ach, adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Miliaran Dana Kegiatan PPI Dikemplang BUMD Sampang, Bhirawa Akad sewa Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) dipantai Camplong Sampang yang di sewakan oleh dinas kelautan, peternakan dan perikanan (DKPP) Sampang ke PT Sampang Sarana Shorobase (SSS) dengan dana miliaran rupiah tak semuanya masuk ke PAD. “Hal ini diduga dana miliaran tersebut dikemplang PT (SSS) salah satu BUMD Sampang ke kantong pribadi,” kata Yusak Ali Syahbana tokoh nelayan Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Rabu (5/11).

Menurut Yusak, selain akad sewan PPI secara prosedur telah melanggar aturan dan tidak ada payung hukumnya selama bertahun-tahun, kemudian hal ini diperparah oleh tindakan PT SSS yang mengemplang dana miliaran tersebut, bagaimana tidak PT SSS selama setahun hanya menyetor ke PAD dari kegiatan sewa PPI hanya 400 juta. Padahal fakta dilapangan PT SSS menyewakan kembali PPI ke Santos (pty) Ltd yang notabane perusahaan asing dari Australia yang bergerak di bidang migas, menghasilkan kurang lebih 127,8 miliar per tahun, lalu mengalir kemana sisa dana miliaran tersebut.

“Berdasarkan data yang kami miliki, kontrak sewa PPI ini sudah berlangsung pada tahun 2010 hingga 2014 ini, dengan nilai kontrak sewa pertahun kurang lebih 400 juta, tujuan awal pembangunan PPI itu untuk meningkatkan aktifitas perekonomian nelayan, namun saat ini yang terjadi meski pembangunan PPI tersebut belum selesai 100 persen, kemudian dialih fungsikan dengan disewakan tanpa ada dasar hukum, maka uang akad sewa itu merupakan uang haram dan terjadi bacakan di tubuh BUMD PT SSS dengan hanya menyetor sebagian saja dari kegiatan PPI, padahal PT SSS yang merupakan BUMD saham pemerintah daerah sebesar 50,1 persen,” tandasnya. lis

56.933 Jiwa di Jatim Terkena Kekeringan Bojonegoro, Bhirawa Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur sejak mulai bulan September hingga awal bulan November sekarang ini tercatat penduduk sebanyak 56.933 jiwa terkena imbas kemarau yang berdampak pada kekeringan atau krisis air bersih.

Jumlah tersebut diantaranya terjadi di delapan Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Bojonegoro. Salah satunya Kabupaten Bojonegoro, terdapat 10 Kecamatan yang terkena imbas kemarau panjang ini dengan jumlah 22 desa.

Selain itu, kekeringan juga melanda di wilayah Kabupaten Jombang dengan jumlah 7 Kecamatan 16 desa. Hal itu di ungkapkan oleh Achmad Rubaidi selaku unsure pengarah BPBD Provinsi Jawa Timur kepada Harian Bhirawa, Rabu (5/11) usai rapat koordinasi kebencanaan di ruang Mliwis Putih Bakorwil Bojonegoro.

“Di Jawa timur terdapat 215 Kecamatan dengan jumlah 621 desa yang terkena imbas kemarau yang berdampak pada kesulitan air bersih. Dan jumlah tersebut berada di 20 Kabupaten,” jelasnya.

Disampaikan, dari jumlah

tersebut di katagorikan dua macam yakni siaga darurat dan tanggap darurat. Dimana dari jumlah 215 Kecamatan tersebut, 76 kecamatan diantaranya masuk katagori siaga darurat. Dan untuk sisanya berjumlah 139 Kecamatan masuk katagori tanggap darurat. “Sedangkan untuk 159 desa tergolong dalam katagori siaga darurat, dan 462 desa masuk katagori tanggap darurat,” terangnya.

Menurutnya, 20 Kabupaten yang mengalami kekeringan yakni Pacitan, Ponorogo, Madiun , Trenggalek, Tulungagung, Malang, Jombang, Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Gresik,Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Kabupaten Probolinggo. “Selain itu juga ada Kabupaten Lumajang, Situbondo, Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi,” pungkasnya.

Dari 20 Kabupaten tersebut,

untuk Kabupaten Sampang daerah desanya paling tinggi dengan jumlah 50 desa yang berasal dari 12 kecamatan.

Disusul Kabupaten Gresik dengan jumlah 43 desa di 7 Kecamatan. Dan untuk Kabupaten Bojonegoro terdapat 22 desa dengan 10 Kecamatan dan selengkapnya bisa dilihat ditabel.

“Diprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah tersebut akan berakhir pada akhir bulan November ini. Berdasarkan hasil ramalan cuaca dari BMKG Jawa Timur setelah akhir bulan November akan terjadi turun hujan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Bakorwil Bojonegoro, Deddy Ferdinand Izaac mengatakan, dalam kasus kekeringan di wilayah kerjanya, pihaknya telah melakukan droping air bersih diantaranya di wilayah gunung kapur di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. “Selama 10 kali saya melakukan droping air bersih untuk di wilayah Parengan Tuban, dimana air bersih itu untuk kepentingan sekolah, masyarakat umum serta kebutuhan sehari-hari seperti mamasak,” jelasnya.

Probolinggo, Bhirawa Menyambut 10 Muharam 1436 hijriyah, setidaknya sebanyak 1410 anak yatim piatu yang diambil dari seluruh lembaga Sekolah Dasar (SD) dan TK/RA seKabupaten Probolinggo, memperolah santunan dan belanja gratis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Menurut Bupati Probolinggo Hj.P.Tantriana Sari,SE, Rabu (5/11) didampingi sang suami Drs.H.Hasan Aminuddin, M.Si, kegiatan yang digelar adalah agenda rutin yang diadakan setiap tahun oleh Pemkab Probolinggo, denangan mengundang seluruh anak yatim dibawah naungan masing-masing Cabang Dinas Pendidikan di 24 Kecamatan.

Sebelum diberikan santuanan dan belanja gratis, mereka (anak yatim) terlebih dulu dihibur dengan adegan lucu oleh MC yang sengaja didatangkan dari luar daerah. wap

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

No.1716/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 1992, Hitam, AG4553RC, a/n. Kaminto, Ds. Jatimulyo, KaumanT.Agung

No.1717/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Hijau Putih, AG3405OL, a/n. Dedi Syaiful, Dsn. Ngipik RT 02/01, Ds. Tenggur, Rejotangan-T.Agung

No.1718/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Hijau Putih, AG4886RAF, a/n. Tomi Evri Sugiarto, Perum Sobontoro Permai Blok K/3 RT 03/02, Ds. Sobontoro, BoyolanguT.Agung No.1719/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2008, Merah Marun, AG2632T, a/n. Romadhon S.Pd, Perum Sobontoro Permai Blok K/3 RT 02/06, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung

No.1720/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG6726OL, a/n. Sulistyn, Ds. Blimbing, RejotanganT.Agung

No.1721/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG4882SX, a/n. Suprapto, Ds. Karangrejo-T.Agung No.1722/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2832 FD a/n Prayitno, Ds. Agel, rw 05/01, Kec. Jangkar, Situbondo.

Pihaknya optimis kekeringan di wilayahnya sendiri bisa teratasi. Sebab berdasarkan informasi cuaca dari BMKG Jawa Timur, hujan akan ter-

jadi pada awal bulan Desember nanti. Untuk itu di harapkan desa yang terdampak bisa mengajukan droping air bersih untuk mengatasi kekeringan. bas

REKAPITULASI DAERAH KEADAAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN TAHUN 2014 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KAB./KOTA

Kabupaten Pacitan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Madiun Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tulungagung Kabupaten Malang Kabupaten Jombang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Tuban Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Gresik Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sampang Kabupaten Pamekasan Kabupaten Sumenep Kabupaten Probolinggo Kabupaten Lumajang Kabupaten Situbondo Kabupaten Bondowoso Kabupaten Banyuwangi

TOTAL

SIAGA DARURAT

TANGGAP DARURAT

KEC. DESA

KEC.

DESA

5 5 2 2 7 1 4 2 2 4 1 10 5 2 2 4 6 6 2 4

8 4 12 2 7 7 10 7 17 12 9 12 13 7 6 6

36 7 41 5 13 41 22 43 31 50 30 36 37 13 28 29

14 6 23 6 21 1 4 2 2 4 2 10 8 5 3 7 25 8 3 5

76

Ibu-ibu PKK Berperan Naikkan IPM

Pemkab Santuni 1.410 Anak Yatim

KEHILANGAN STNK, Mobil Daihatsu, th. 1996, Hijau Tua Metalik, AG527RA, a/n. Siti Ngaisah, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung

Kamis Wage 6 NOVEMBER 2014

sawawi/bhirawa

Sugiyono, Ketua FSMP saat melakukan hearing dengan kalangan dewan, kemarin.

FSMP Desak Dewan Awasi Dunia Pendidikan Situbondo, Bhirawa LSM Forum Solidaritas Masyarakat Pendidikan (FSMP) Situbondo, meminta DPRD Situbondo mengawasi jalannya dunia pendidikan Kota Santri. Pasalnya, akhir-akhir ini FSMP menemukan kian maraknya pungutan dana di sekolah, disemua jenjang tingkatan, mulai SD, SMP dan SMA. Maraknya pungutan yang sangat membebani wali murid itu, diungkapkan pengurus FSMP saat menggelar hearing dengan Komisi IV DPRD Situbondo, siang kemarin. Mereka mengaku prihatin karena janji pendidikan gratis hanya menjadi isapan jempol belaka.

Bahkan yang ironis lagi, kata pria yang kini menjadi pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo itu, di sejumlah Sekolah Dasar, siswa penerima bantuan buku masih dimintai dana. “Padahal buku yang diterima tersebut sudah diambilkan dari dana BOS (Bantuan Operasional Siswa). Ini tidak boleh dibiarkan,” pinta Sugiyono, Ketua FSMP, dihadapan anggota dewan, kemarin.

Menurut Sugiyono Eksantoso, pihaknya

meminta Komisi IV DPRD Situbondo, lebih mengintensifkan mengawasi pelaksanaan Pendidikan. Sugiyono juga mengajak DPRD untuk bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di Situbondo.

Sementara itu, Hasanah Thahir, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, mengaku sudah menampung semua aspirasi FSMP, baik berupa pungutan maupun kasus-kasus yang terjadi di sekolah sekolah.

Selain itu, kata Hasanah, FSMP juga menyoroti kegiatan seremonial Bupati, yang kerapkali melibatkan sekolah. “Kegiatan semacam ini sangat membebani sekolah, karena mau tidak mau harus menarik iuran dari siswanya,” papar Hasanah.

Lebih jauh Hasanah juga menegaskan, FSMP juga mendesak Pemkab Situbondo untuk tegas dalam mengimplementasikan Perda Pendidikan. Namun hingga kini Perda tersebut belum bisa dilaksanakan. “Ini karena belum ada Peraturan Bupati atau Perbupnya,” pungkas politisi wanita asal PPP itu. awi

No.1723/IMB/BI-II/2014

Lamongan, Bhirawa Angka Indeks Pembanguan Manusia (IPM) hingga akhir tahun 2013 lalu mencapai 71,42, atau berada di tataran menengah atas. Capaian tingkat kesejahteraan tersebut menurut Bupati Fadeli tidak lepas dari peran ibu-ibu PKK. Hal itu disampaikannya saat bersama Ketua Tim Penggerak PKK Lamongan Mahdumah Fadeli kemarin menerima tim penilai lapangan lomba pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Guest House Pemkab Lamongan. Setelah dari guest house, ti yang diketuai Theresia M Subagjo tersebut langsung menuju lokasi penilaian di Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan.

“Insya Allah 10 Program Pokok PKK di Lamongan sudah dilaksanakan dengan baik. Keberadaan ibu-ibu ini turut berperan dalam meningkatkan angka IPM Lamongan, “ kata dia.

Seperti kesuksesan program Lamongan Green and Clean yang tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari ibu-ibu.

Kemudian adanya Bunda PAUD hingga ke pedesaan yang kemarin baru saja dikukuhkan juga memiliki peran yang tidak kecil.

“Karena itulah kami berikan bantuan berupa sepeda sehat kepada 1.735 kader posyandu agar mereka semakin termotivasi. Semoga Lamongan yang saat ini masuk 6 besar pelaksana terbaik 10 Program Pokok PKK Jatim bisa menjadi yang terbaik “ imbuh dia.

Menurut Theresia M Subagjo, penilaian yang dilakukan bersama timnya meliputi penilaian administrasi dan kegiatan lapangan. “Lomba ini hanya sebagai motivasi agar melaksanakan dengan baik 10 Program Pokok PKK, “ ujar dia.

Terpisah Mahdumah Fadeli menyebutkan PKK di Lmaongan setiap tahun bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) mengadakan pap smear 2 minggu sekali ke semua kecamatan. Setiap kegiatan ke PKK desa, lanjut dia, juga bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memberikan bantua nutrisi hewani pada siswa SD. “Saat di desa-desa, kami juga membawa mobil pintar yang menyediakan bahan bacaan bermutu untuk siswa SD,“ papar dia. yit

suprayitno/bhirawa

Ketua Tim Penilai Pelaksanaan 10 rogram Pokok PKK meninjau di Desa Rancangkencono/Lamongan.

Pelajar MAN Tuban, Wakil Jawa Timur dalam Ajang ISLC III Salah satu pelajar asal Bumi Wali Tuban,Ahmad Shidqy dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tuban meng ikuti ajang bergengsi mewakili Provinsi Jawa Timur dalam Indonesia Student Leadership Camp (ISLC) III yang diadakan oleh Institute Leadership Development (ILeaD) bersama Universitas Indonesia pada tanggal 8-14 Nopember 2014 dikampus UI yg diikuti 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia.

Ahmad Shidqy Peserta ISLC III asal kabupaten Tuban.

hud/bhirawa

“Alhamdulillah, berkat bimbingan para guru dan pengalaman berorganisasi yang saya ikuti, termasuk mengikuti kegiatan sekolah jurnalistik yang diadakan oleh Ronggolawe Pers Solidarity (RPS) kami mewakili Jawa Timur,” kata Ahmad Shidqy saat dikonfirmasi Bhirawa (5/11).

Dalam event bergengsi tersebut, ia bersama 100 ketua OSIS se-Indonesia akan mendapatkan

pelatihan dan materi tentang kepemimpinan dari Anies Rasyid Baswedan,Ph.D (Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar) dan Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia tahun 2014 yang saat ini menjadi Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. “Sebelumnya memang ada seleksi diantaranya mengumpulkan CV dan esai untuk dinilai, yang semuanya dila-

kukan secara online,” tambah Ahmad Shidqy.

Materi lain yang akan diterima nanti diantaranya mengenai organisasi, pendidikan, dan seputar Forum OSIS Nusantara serta akan ada Soft competencies dan Motivation Training yang meliputi hal-hal yang terkait dengan leadership paradigm and mindset dan workshop inspiratif yang bertujuan memberikan bekal kepada peserta mengenai manajemen organisasi.?

“Ada Dr. Arief Munandar, juga saya baca dalam proposalnya ada dialog inspiratif mengenai peran pemuda dalam pengelolaan potensi bangsa bersama tokoh nasional dengan unsur kepemimpinan, dan pendidikan dengan

pembicara Prof. Dr. Arif Rahman, Tri Mumpuni (Chairman IBEKA), Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang dimoderatori Najwa Shihab (Presenter Mata Najwa),” kata Shorihatul Inayah, S.Pd salah satu guru pembimbing KIR di MAN Tuban.

Guru pembimbing yang masih lajang ini juga mengaku sangt bangga dengan anak didik-nya yang bisa mewakili kabupaten Tuban dan Jawa Timur pada ajang bergengsi tersebut. “Kami hanya bisa berdo’a dan memotofasi, semoga anak kami ini bisa membawa nama harum Bumi Wali Tuban pada khsusnya dan Propinsi Jawa Timur,” pungkas Shorihatul Inayah. hud

JAWA TIMUR

Kamis Wage 6 NOVEMBER 2014

7

Disesalkan, Bupati Belum Rapat Soal Pendirian FPI

KILAS JATIM

Anggota DPRD Makan Gaji Buta Nganjuk, Bhirawa Anggaran besar yang ditanggung APBD Kabupaten Nganjuk untuk gaji para anggota DPRD, tidak diimbangi dengan kienrja yang baik. Dapat dikatakan, sejak dilantik 30 Agustus lalu, anggota dewan Kabupaten Nganjuk makan gaji buta karena komisi sebagai alat kelengkapan dewan hingga saat ini belum terbentuk.

“Jika komisi di DPRD belum terbentuk, berarti secara teknis para anggota DPRD itu belum bekerja. Karena tugas dan kewenangan dewan melekat pada komisi sebagai alat kelengkapan dewan,” ucap Burhanudin, Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpendam) NU. Belum terbentuknya komisi di DPRD Nganjuk, menurut Burhanudin, merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Apalagi selama dua bulan terakhir mereka telah menerima gaji, sehingga dapat dikatakan para anggota DPRD Nganjuk makan gaji buta.

Karena itu, para wakil rakyat itu harus minta maaf kepada rakyat Nganjuk yang memberi telah memberikan mandat. ”Ini keterlaluan, DPR RI yang dilantik belakangan saja komisi telah terbentuk, ini DPRD Nganjuk kok belum membentuk komisi. Itu artinya tidak kerja tapi terima gaji,” tandas Burhanudin saat ditemui Bhirawa.

Burhanudin lantas mencontohkan masalah ratusan asongan Stasiun Nganjuk dan Kertosono yang kehilangan pekerjaan selama hamper dua tahun.

Sebagian dari para asongan tersebut sudah mulai jual perabot rumah, hanya sekedar untuk membeli beras.” Kalau anggota DPRD kerjanya makan gaji buta, lantas kepada siapa rakyat mengadu,” tanya Burhanudin.Q ris

Pemprov Segera Bahas Kepemilikan Umbulan Pasuruan, Bhirawa Usaha mempertahankan hak kepemilikan atas lahan sumber mata air umbulan akhirnya membuahkan hasil bagi Pemkot Pasuruan. Wali Kota Pasuruan H Hasani menyampaikan Pemprov Jatim berencana akan mengundang Pemkot Pasuruan untuk membicarakan kepemilikan sumber air umbulan.

“Ada signal positif dari Pemprov Jatim.

Kami sudah dijanjikan Pak Wakil Gubernur Jatim untuk membicarakan tentang soal kepemilikan umbulan dalam waktu dekat. Insyallah dalam bulan November ini,” ujar H Hasani, Rabu (5/11).

Sebelumnya, Pemkot Pasuruan menemukan dokumen yang berisi sumber air umbulan setelah pihaknya melakukan penelusuran langsung ke negeri Belanda.

Pemkot Pasuruan juga berhasil menterjemahkan dokumen berbahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Dokumen tersebut, nantinya menjadi referensi dan legalitas hak kepemilikan.

Menurutnya, alasan tidak menandatangani kerjasama atau MoU SPAM sumber air umbulan lantaran Kota Pasuruan secara de fakto memiliki sertifikat tanah atas wilayah umbulan berbahasa Belanda. “Semua dokumen yang dibutuhkan untuk penyertifikatan sudah kami serahkan kepada Pemprov Jatim. Kami juga punya lowyer untuk pengurusnya.

Respon dari beliau (Pak Wakil Gubernur Jatim) sudah positif dan baik. Semuanya sudah kami jelaskan bahwa sumber air umbulan untuk masyarakat,” papar H Hasani.

Hasani menambahkan, dari hasil terjemahan arsip tambahan 40 halaman yang ditemukan Pemkot di Lembaga Arsip Nasional RI menjadi bukti akan kepemilikannya. Dalam arsip tersebut juga dijelaskan yang intinya Kota Pasuruan berhak atas kepemilikan sumber mata air umbulan seperti sumber utama hingga pompa milik pemkot. “Makanya, yang kami inginkan adalah Kota Pasuruan harus mendapatkan hak istimewa dalam pembagian harga maupun jatah sumber air umbulan,” paparnya.Q hil

Tulungagung, Bhirawa Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, menyesalkan belum diadakannya rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat terkait pendirian organsasi masyarakat (Ormas) Forn Pembela Islam (FPI) di Tulungagung. Kekesalan ketua dewan ini disampaikan saat perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Damai Tulungagung melakukan audiensi dengan pimpinan dewan dan Komisi A DPRD Tulungagung di ruang Komisi A Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (5/11).

“Alhamdulilah sampai sekarang belum ada respon dari bupati untuk melakukan rapat di tingkat Forpimda,” sindir Supriyono ketika berdialog dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai.

Dia kembali mengungkapkan, pihaknya sudah mengirim surat resmi ke Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, untuk menyelesaikan pro kontra pendirian FPI di Tulungagung di tingkat Forpimda.

Bahkan menurutnya, dia pun sudah mengutus Wakil Ketua DPRD, Adib Makarim SAg MH, yang kemarin juga ikut dalam audiensi untuk melakukan pembicaraan informal dengan bupati dalam suatu acara belum lama ini.

“Hasilnya sampai sekarang belum ada. Padahal Kapolres Tulungagung sangat mendukung untuk diadakan rapat koordinasi tingkat Forpimda,” tuturnya.

Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini menegaskan persoalan pro

kontra pendirian FPI harus segera dicari penyelesaian dan jalan tengahnya. “Kami pun secara kelembagaan juga menerima surat dari NU (Nahdlatul Ulama) Tulungagung.

Kendati NU tidak berada diposisi menolak atau mendukung pendirian FPI di Tulungagung, namun mereka (PCNU Tulungagung) sudah mengintruksikan jajaran di bawahnya termasuk Banom NU untuk tidak terlibat dalam kegiatan FPI,” papar Supri.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Syahri Mulyo akhir pekan lalu sudah mengatakan bakal segera mengadakan rapat bersama dengan Forpimda setempat terkait masalah FPI. “Menyikapi adanya FPI kita perlu rapat Forpimda,” ujarnya menjawab Bhirawa kala itu.

Diakuinya, sudah ada permintaan dari DPRD untuk duduk besama dalam menyikapi keberadaan FPI di Tulungagung. Termasuk di antaranya permintaan dari Kapolres Tulungagung.

“Rapat dilakukan berdasar

wed/bhirawa

Supriyono (mengenakan batik) saat berdialog dengan perwakilan Aliansi Masyakarat Cinta Damai Tulungagung yang menolak keberadaan FPI di Tulungagung kemarin. adanya demonstrasi yang menolak dan ada pula yang menyetujui (pendirian FPI).

Kami akan mengambil sikap yang terbaik. Nanti ada penandatanganan surat bersama (Forpimda),” paparnya.

Seperti diketahui, Aliansi Masyarakat Cinta Damai Tu-

lungagung, sudah dua kali melakukan aksi turun jalan menolak pendirian FPI di Kota Marmer. Mereka menilai pendirian FPI bakal memunculkan keresahan masyarakat karena organisasi masyarakat tersebut dikenal sering menggunakan cara-cara kekerasan da-

DPRD Lumajang Belajar Pengelolaan Pariwisata Batu, Bhirawa Keberhasilan Kota Batu dalam mengembangkan pariwisata hingga menjadi daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur mendorong sejumlah daerah ingin meniru. Salah satunya adalah Kabupaten Lumajang.

Sebagai daerah yang memiliki potensi alam yang sangat beragam dan lengkap, kabupaten Lumajang ingin mengembangkan potensi wisatanya yang juga tak kalah dengan kota Batu. Selain potensi pegunungan dengan danau alamnya (ranu, -red.), Lumajang juga memiliki potensi wisata pantai yang eksotik.

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Lumajang bersama sejumlah kepala SKPD melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kota Batu. Di antaranya yaitu Kepala Dinas PU, Dinas Pertanian, Kabag Pembangunan, Kabag Hukum, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selain Pengelolaan Pariwisata, kunker yang diikuti oleh Komisi B dan C tersebut, sejumlah masalah yang ingin dipelajari antara lain terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup, persampahan dan sistem pelelangan.

Ketua DPRD Lumajang H Agus Wicaksono S.Sos yang memimpin rombongan mengatakan, sangat kagum dengan kota yang dijuluki 'Swiss Kecil' nya Jawa.

Kabupaten Lumajang di tahun 2015 mendatang akan melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan KUA PPAS, yaitu dengan pengembangan pariwisata yang spectakuler.

"Kami ingin menyaingi kota Batu, tetapi ingin belajar mengembangkan pariwisata dan menarik investasi bidang pariwisata," tegas Agus.

Ada dua obyek wisata yang dikembangkan yaitu kawasan

supriyanto/bhirawa

Wawali Batu Pundjul Santoso bertukar cindera mata dengan Ketua DPRD Lumajang Agus Wicaksono.

B29 yang ada makamnya Joko Noto dan Joko Niti, serta tempat wisata Selo Kambang. Keduanya memiliki panorama alam pegunungan yang cukup eksotik. "Hampir sama dengan kota Batu, tinggal melengkapi dengan fasilitas infrastruktur agar cepat berkembang dan bisa menarik investor," tuturnya.

Sementara itu, Wawali Batu Pundjul Santoso saat menerima kunker DPRD Kabupaten Lumajang di ruang Bina Praja Pemkot Batu, Rabu (5/11), mengatakan, bahwa kota Batu membuka diri bagi daerah lain untuk belajar pengelolaan pariwisata.

Dikatakan kunci suksesnya pengembangan pariwisata adalah mengoptimalkan potensi yang ada untuk menunjang pariwisata. Dijelaskan, pajak dan retribusi daerah bukan segala-galanya untuk PAD, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memberi kemudahan bagi investor untuk mengembangkan industri pariwisata di kota Batu. "PAD Kota Batu masih kecil hanya Rp 80 milyar, karena kita ingin investor berusaha dulu, kalau sudah sukses baru dikenakan pajak dan retribusi 100 persen," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wawali Batu menilai kabupaten Lumajang punya potensi yang luar biasa, tinggal bagaimana mengemasnya. Salah satunya adalah potensi alam pegunungan lereng Semeru dan Bromo.

Selain itu juga potensi Batik Lumajang. "Industri kripik buah di kota Batu bahan bakunya dari kabupaten Lumajang, seperti nangka dan pisang.

Sehingga bisa kita kembangkan kerja sama antara kedua daerah," terang Pundjul.Q sup

lam menyelesaikan masalah.

Kemarin pun Aliansi Masyarakat Cinta Damai Tulungagung beramai-ramai datang ke Kantor DPRD Tulungagung, kendati yang mengikuti audiensi dengan pimpinan dewan dan Komisi A hanya dibatasi sebanyak 10 orang saja.Q wed

Penadah Barang Curian Alumni Poso Kab Malang, Bhirawa Tim Reserse Buser Polres Malang telah berhasil membekuk salah satu penadah hasil perampokan di rumah Alfin warga Desa Jatijerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, yakni Mulyadi alias Jack (35), di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Islam Solukuro, Kabupaten Lamongan, Selasa (4.11).

Kasus perampokan tersebut terjadi pada (22/10).

Dalam perampokan tersebut, ungkap Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat SIK, Rabu (5/11), saat menggelar perkara perampokan di Mapolres Malang, perampok berhasil menjarah 8 buah cincin emas, tiga buah kalung emas, gelang, dan gelang batu giok, serta empat buah HP, satu buah tablet Samsung Galaxy Note 10 Inchi, TV LG 32 Inchi, PS3 dengan total kerugian diperkirakan sebesar Rp 50 juta.

Sementara, kata dia, Mulyadi itu pemilik counter HP di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Dari tangan tersangka petugas menyita empat buah Hand Phone (HP), satu buah Sambung Tab 10 inchi, dan uang tunai sebesar Rp 650 ribu dan buku-buku jihad.

“Saat dalam pemeriksaan kami, tersangka mengaku barang-barang tersebut dibeli dari orang yang biasanya mendatangi counternya,” jelasnya.

Menurut Wahyu, tersangka membeli barang-barang curian itu seharga Rp 5,5 juta, namun dia tidak mengenal siapa nama penjualnya, tapi dia sering datang ke counternya untuk tukar tambah HP hingga

menanyakan harga satu persatu merk HP. Masih dikatakan Kasat Reskrim, tersangka terpaksa membeli beberapa HP itu, lantaran terpaksa karena ada pesanan dari temannya yang juga pemilik counter di wilayah Wajak.

Diterangkan, dirinya juga terkejut ketika anggotanya selain menyita beberapa HP, juga menyita buku-buku jihad. Dari buku jihad tersebut, terungkap tersangka Mulyadi pernah berada di Poso, Sulawesi Tengah, tahun 2007 hingga 2008. Di buku hariannya juga terdapat foto-foto pelaku Bom Bali II Amrozi dan Ali Ghufron, serta foto-foto anggota Mujahidin, Afghanistan.

Sehingga dengan menyita buku jihad, tegas Wahyu, maka untuk mendalami apakah Mulyadi juga sebagai jaringan teroris atau bukan, pihaknya telah melibatkan Densus 88 Anti Teror dari Polda Jawa Timur (Jatim).

“Tapi saat kami tanya apakah kamu juga anggota jamaah Islam garis keras? Ia menjawab, jika dirinya saat berada di Poso hanya sebagai guru ngaji. Sedangkan bukubuku jihad yang kami sita sebagai barang bukti (BB), tidak diakui tersangka jika itu miliknya,” paparnya.

Karena tersangka mengaku pernah di Poso, dan menyimpan buku-buku jihad, kata dia, maka akan kita kembangkan, bisa saja kemungkinan Mulyadi itu juga terlibat dalam jaringan teroris. Sehingga untuk mengetahui apakah ia terlibat jaringan tetoris atau tidak, kita tunggu menyelidikan dari Polda Jatim, karena itu kewenangan Polda.Q cyn

Rajin Ikut Kegiatan Ekstra, Raih Juara Ketua Osis Nasional Siswa SMADA (SMA 2) Situbondo yang bernama Salman Farisie, mampu mengukir prestasi yang membanggakan bagi dunia pendidikan di Kota Santri.

Itu terungkap, setelah Salman berhasil masuk juara 9 dalam lomba Ketua Osis Berprestasi tingkat nasional, baru-baru ini. Padahal, lomba tersebut diikuti 700 peserta yang tersebar dari berbagai daerah tanah air Indonesia.

Setelah diseleksi, akhirnya terpilih 100 Ketua Osis berprestasi, salah satunya Salman Farisie.

Kepada Bhirawa, anak pasangan M Shoeh-Indri Masruro itu menceritakan, lomba ketua osis berpestasi ia ketahui dari para alumni dan media sosial facebook. Setelah mantap membaca persyaratan dan tahapan lomba, Salman selanjutnya meminta pertimbangan kepada pembina osis, Ika. “Akhirnya usulan saya disetujui untuk ikut lomba dengan melampirkan kurikulum vitae, CV dan sejumlah prestasi kegiatan ekstra, seperti pramuka, PMR dan kegiatan akademik,” aku Salman yang saat ini mondok di Ponpes Raudlatul Mta’allimin, Mimbaan, Panji, Situbondo, asuhan KH Syaiful Badri.

Tak hanya itu yang dilakukan

Salman, dalam lomba ketua osis berprestasi juga melakukan tugas pembuatan esai dengan judul Kontribusi kongkrit di daerah Situbondo. “Alhamdulillah setelah semua berkas persyaratan saya kirim ke Jakarta, berhasil menduduki peringkat 9 se-Indonesia.

Yang pasti jumlah pendaftar tembus 700 siswa dan dipilih selanjutnya menjadi 100 ketua Osis terbaik se Indonesia. Nah dari 100 peserta ini kami diikutkan pelatihan pengurus osis berprerstasi,” tegas Salman.

Salman berharap ke depan ingin membanggakan Situbondo, khususnya SMADA bisa menjadi pewakilan pengurus forum osis nusantara yang berprestasi. Sebab,

prestasi Osis Situbondo selama ini belum pernah tembus ke tingkat nasional.

“Saya tidak akan menjadi begini, tanpa doa dan motivasi dari orang tua, Kepala sekolah, guru pembina, teman-teman sekolah serta pengasuh ponpes KH Syaiful Badri.

Semua elemen itu sangat berpengaruh sehingga saya bisa masuk 10 besar ketua Osis berprestasi,” papar Salman seraya mengakui agar menjadi juara I, kini ia rajin melakukan sosialisasi melalui publikasi media cetak, tv, elektronik dan media sosial.

Sementara itu, Bella Dwi Indahsari, mengakui jika selama ini rutin memberikan motivasi atas kiprah Salman dalam even lomba Ketua Osis berprestasi tingkat nasional. Siswi yang hobi mata pelajaran bahasa dan ekonomi itu, menjadi salah satu motivator Salman dalam membuat penulisan esai.

“Saya sempat bicara sama Salman, jangan jangan terlalu memikirkan gaya bahasa yang bagus,

tetapi tuangkan saja semua yang ada dalam pemikiran Salman. Alhamdulillah dia (Salman) kini masuk 10 besar,” aku siswi yang pernah menyandang juara lomba nasional bidang menulis itu.

Di sisi lain, Kasek SMADA Situbondo, Endang Wiji Lestari, mengaku bangga kepada anak didiknya yang berprestasi seperti Salman dan Bella, sehingga menjadi pemenang lomba tingkat nasional.

Penghargaan ini, ujar Endang, bisa menjadi pelecut bagi siswa lain, untuk memperoleh prestasi yang membangakan.

“Saya sangat menghargai prestasi siswa meski kecil. Apalagi yang diraih Salman dan Bella ini tingkat nasional, itu sangat luar biasa.

Kami bangga dengan pencapaian ini dan siap memfasilitasi. Saya yakin, mereka berdua kedepan akan menjadi pemimpin yang bisa membanggakan di kancah nasional. Saya minta Salman agar tidak gugup dan selalu tampil percaya diri, dalam mengikuti lomba tersebut,” pungkas Endang.Q awi

sawawi/bhirawa

Salman Farisie saat mengikuti kegiatan Pramuka di Kabupaten Situbondo.

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Empat Atlet Disiapkan untuk Sea Games 2015 Jakarta, Bhirawa Sebanyak empat orang atlet dipersiapkan untuk mengikuti pertandingan pada cabang olahraga atletik dengan nomor lari 4x400 meter estafet dalam ajang SEA Games 2015.

Pelatih Atletik nomor lari 400 meter dan 4x400 meter estafet Agus Tinus di Jakarta, Rabu, mengatakan keempat atlet tersebut diikutsertakan pelatihan jelang SEA Games berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas (PRIMA).

“Keempat orang tersebut, di antaranya Edi Ariansyah, Deni Hadiwijaya, Andrian dan Heru Astriyanto,” katanya kepada Antara.

Menurut Agus, selain mengikuti pertandingan lari 4x400 meter, Edi dan Deni juga akan diikutsertakan dalam nomor lari 400 meter.

“Pada cabang olahraga atletik, sekitar 30 atlet akan berpartisipasi baik putra maupun putri, khusus untuk nomor lari 400 meter dan 4x400 meter estafet hanya empat orang saja dan semuanya lakilaki,” ujarnya.

Dia menjelaskan cabang olahraga atletik terus menyiapkan atletnya menjelang penyelenggaraan SEA Games 2015.

“Meskipun kami punya kekuatan saat ini, tapi tetap harus kerja keras menjelang SEA Games 2015,” katanya.

Agus menjelaskan persiapan lainnya sudah dapat dilaksanakan karena telah ada gambaran dari pertandingan di ajang Asian Games 2014 lalu.

“Saat ini atlet yang dipersiapkan terus berlatih dan sekitar bulan Maret atau April akan dilakukan uji coba untuk melihat sejauh mana kemampuan yang sudah diasah,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya terus memberikan motivasi yang tinggi sehingga atletnya dapat memiliki target untuk memenangkan pertandingan dalam ajang SEA Games 2015.

“Kami terus memberikan latihan secara intensif sehingga kemampuan dan teknik yang dimiliki atlet dapat terus diolah,” katanya lagi.

Dia menuturkan pihaknya juga berharap agar terus diberikan dukungan oleh pemerintah, baik moril maupun materil.

“Selain motivasi dari pelatih, dukungan dari keluarga serta pemerintah juga diperlukan dalam latihan,” tambahnya.Q ant

Kamis Wage 6 NOVEMBER 2014

Pemkot Gelar Lomba dan Pecahkan Rekor MURI Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya akan menggelar berbagai macam lomba olahraga tradisional dan berupaya masuk rekor Musium Rekor Indonesia (MURI). Kegiatan itu untuk memperingatiu hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November mendatang.

Lomba olahraga tradisional yang digelar adalah, senam PORPI, line dance, karambol, balap karung, dan senam aerobik. Selain itu juga digelar lomba fashion show kategori remaja dan fashion show baju per-

juangan.

Kemudian Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya juga akan berupaya memecahkan reko MURI KoesPlus-an 36 Jam non stop.

Sirnas X Surabaya 2014

Ganda Campuran Pelatnas Tersingkir Surabaya, Bhirawa Ganda campuran yang saat ini berlatih di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), pasangan Rafiddias Akhdan Nugroho/Zakia Ulfa harus angkat koper setelah di babak pertama Sirkuit Nasional (Sirnas) X Surabaya, setelah harus mengakui keunggulan pasangan asal PB Djarum Kudus, Rendra Wijaya/Jenna Gozali.

Pada pertadingan yang digelar di GOR Sudirman Surabaya, Rendra/Jenna menaklukkan Rafiddias/Zakia dua set langsung 21-20 dan 21-17.

Dengan hasil ini Rendra/Jenna akan berhadapan Christopher Rusdianto/Nadya Melati (Jaya Raya Suryanaga/Pertamina) di babak kedua yang digelar hari ini, Kamis (6/11). Chris dan Nadya lolos ke babak kedua setelah mendapat bye.

Ditemui usai pertandingan, Rendra mengaku sempat tegang karena lawan yang dihadapi adalah atlet Pelatnas.

Bahkan beberapa kali ia melakukan kesalahan sendiri.

Persiapan POM Asean 2014 Capai 85 Persen Jakarta, Bhirawa Persiapan pelaksanaan pekan olahraga mahasiswa (POM) “ASEAN University Games 2014” yang rencananya dipusatkan di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Desember 2014, kini sudah mencapai 85 persen.

Sekretaris Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Sumsel Taufik Arief, Rabu mengatakan dari hasil koordinasi masing-masing deputi, yang masih menjadi kendala adalah peralatan untuk cabang olahraga, namun hanya bersifat administrasi saja.

“Administrasinya saja yang masih dipikirkan, jika harus diadakan pelelangan untuk penyediaan alat-alat olahraga maka harus dilakukan sekarang, namun secara keseluruhan persiapan tidak masalah,” katanya kepada Antara ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Taufik, saat ini masingmasing deputi masih berkoordinasi juga mengenai anggaran yang diperlukan agar tidak ada duplikasi anggaran. Di mana anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp90 miliar.

“Kami berharap dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini tidak terlalu besar, tapi dengan dana yang murah bukan berarti jelek dan dana besar bukan berarti kampungan, hanya ingin yang terbaik,” ujarnya.

Dia menuturkan saat ini rapat pleno, lapangan dan arena pertandingan sudah siap untuk pertandingan sekitar 20 cabang olahraga.

“Meskipun tetap 20 cabang olahraga, namun sepertinya akan ada beberapa nomor yang dihilangkan karena ketiadaan peserta,” katanya.Q ant

Tapi dengan pengalaman yang dimiliki Rendra/Jenna mampu menutup set pertama dengan skor 21-20.

"Tadi digame pertama sempat tegang juga. Namun banyak kesalahan sendiri yang dilakukan lawan, menjadi keuntungan bagi kami dipertandingan tadi," ucap Rendra, Rabu (5/11).

Saat disinggung mengenai lawan yang akan di hadapi di babak kedua Christopher Rusdianto/Nadya Melati, ia mengaku siap. “Besok lawan unggulan, kami main baik dulu.

Hasilnya lihat nanti saja setelah main,” tutup Rendra Sedangkan Rafiddas mengaku sempat drop setelah kalah di set pertama, menurut mereka, jika berhasil merebut set pertama, tentu ceritanya akan berbeda. "Sayang sekali kami tadi bermain kurang memberikan perlawanan. Dan lawanpun terlihat lebih enjoy bermainnya," tutur Rafiddias.

Q wwn

Jacksen Fokus Tangani Pemain Muda untuk DNC Jakarta, Bhirawa Jacksen F. Tiago kini fokus menangani pemain muda Indonesia yang akan turun di Final Dunia Danone Nations Cup (DNC) 2014 di Arena SC Corinthias Paulista, Brasil, 14-16 November, setelah vakum dari klub Persipura Jayapura Pelatih asal Brasil ini didapuk menjadi pelatih kepala SSB Asad 313 Purwakarta, Jawa Barat yang menjadi wakil Indonesia pada kejuaraan tahunan untuk pemain usia di bawah 12 tahun itu.

"Saat ini saya fokus menangani anak-anak ini. Mereka akan bersaing dengan pemain-pemain dari 32 negara.

Untuk masalah lain kita bicarakan nanti," kata Jacksen F Tiago di Jakarta, Rabu.

Pria yang akrab dipanggil Bigman ini sejak pertengahan babak delapan besar Indonesia Super League (ISL) 2013/ 2014 sudah tidak mendampingi Boaz Solossa dan kawankawan. Meski demikian, Tim Mutiara Hitam itu tetap lolos ke final.

Setelah vakum dari Persipura, mantan pemain Persebaya Surabaya ini dikabarkan akan menukangi salah satu klub di Malaysia. Hanya saja, kabar tersebut saat dikonfirmasikan ke yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan.

"Kita bicara anak-anak ini saja. Mereka ini merupakan aset sepak bola Indonesia. Makanya harus saya dukung penuh meski saya bukan asli Indonesia," katanya menambahkan.

Jacksen mengaku, setelah diberikan kepercayaan menangani SSB Asad pihaknya langsung berusaha memberi materi pelatihan sesuai dengan usia pemain.

Bahkan, selama pemusatan latihan di Batu, Jawa Timur dirinya turun secara penuh.

Selama menangani tim, Jacksen mengaku dibantu teman asal Brasil yang juga mantan pemain Arema Malang yaitu Claudio de Jesus. Selain itu didampingi oleh pelatih lokal yang selama ini menangani SSB Asad Purwakarta.

"Kami ingin ada transfer ilmu. Makanya saya melibatkan pelatih lokal. Kami ingin setelah kejuaraan ini, pelatih mampu mengaplikasikan ilmunya untuk pengembangan sepak bola," kata mantan pelatih Persitara Jakarta Utara itu.

Sementara itu, Brand Director Danone AQUA, Febby Intan mengatakan, pada kejuaraan bergengsi yang telah diikuti sejak 2003 pihaknya tidak menargetkan hasil yang tinggi. Hanya saja pihaknya berpesan kepada pemain untuk bermain dengan maksimal.Q ant

Rangkaian kegiatan itu akan digelar pada 8-9 Nopember di Gelora 10 Nopember Surabaya.

Rekor sebelumnya dipegang Kota Semarang tahun 2013 silam dengan 26 jam. "Semoga rekor 36 jam tidak ada hambatan. Sehingga Surabaya bisa memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Kota Semarang," kata Kepala Bidang Olahraga Rekreasi Dispora Surabaya, Yudha Satria didampingi Kasi Olahraga Khu-

sus dan Lansia, Sugianto saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/11).

Festival ini akan diramaikan dengan penampilan 12 band KoesPlus-an. Rinciannya, delapan band dari Surabaya, dua dari Semarang dan dua dari Jakarta. Band-band itu antara lain, Jinnus Band, Koesmania Tuban, Ortuplus, Union Band, B-O Band, Besi Tua Red Army Band, Dasilva, O_Ge+ Band, Canina Band dan The Bottles Band. "Sekitar 500 lagu akan

didendangkan di sini," sambung Yudha.

Tak sekadar bernyanyi, acara juga dikemas dengan kegiatan lainnya berupa lomba tradisional seperti karambol, balap karung hingga tarik tambang. Selain itu kegiatan macam lomba line dance dan senam porpi juha diiringi oleh lagu-lagu dari band legendaris indonesia . "InsyaAllah pembukaan akan dihadiri oleh Ibu Walikota," tutup Yudha. Q wwn

Riedl: Pertandingan Persahabatan untuk Melihat Kinerja Pemain Jakarta, Bhirawa Pelatih Tim Nasional (Timnas) senior Indonesia Alfred Riedl mengatakan target untuk pertandingan persahabatan yang akan dilakukan untuk melihat kinerja dari para pemain.

"Targetnya melihat performa dari para pemain karena saya belum lihat lebih jauh kinerja mereka di lapangan," katanya seusai menjalani latihan bersama pemain timnas di Lapangan Sekolah Pelita Harapan (SPH) Karawaci, Tangerang, Banten, Rabu.

Riedl mengaku selama ini ia belum memantau secara langsung kinerja dari pemain naturalisasi Sergio Van Dijk dan Irfan Bachdim karena mereka bergabung dengan klub luar negeri.

Ia berharap agar Irfan tidak mengalami cedera yang serius agar bisa bermain saat menjamu Timor Leste dan Suriah.

Riedl menambahkan, saat ini ia masih menunggu kedatangan beberapa pemain timnas yang dipanggil, yang saat ini masih mengikuti pertandingan Indonesia Super League (ISL).

"Mereka yang seusai bertanding di final ISL tidak diperbolehkan untuk bertanding dahulu, mereka akan libur bertemu keluarga selama tiga hari," tambahnya.

Pelatih yang pernah membawa Timnas Senior Indonesia 'Runner Up' Piala AFF 2010 itu juga menyatakan walaupun para pemain itu sudah berada di pemusatan latihan seusai final ISL, mereka tidak akan dimainkan.

"Karena aturannya tiga hari harus istirahat," kata dia.

Di samping itu, pelatih berkebangsaan Austria tersebut juga, menyatakan Bayu Gatra dan Dedi Hartono akan bergabung dengan di pemusatan latihan.

"Mungkin sore ini atau besok mereka akan bergabung dengan kami di sini," kata dia.

Dengan bertambahnya Bayu Gatra dan Dedi Hartono serta para pemain dari ISL maka menurutnya, semuuanya akan lengkap.Q ant

Alfred Riedl

RAPBD Lumajang Tahun 2015 Berkekuatan Rp 1,8 Triliun Alami Defisit Rp 229,3 Miliar Di hadapan DPRD, jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan Kepala Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Lumajang, Asat Malik Wakil Bupati Lumajang memaparkan bahwa RAPBD Tahun 2015 yang berkekuatan Rp. 1,803 triliun, mengalami defisit Rp. 229,3 miliar. Dipaparkannya, defisit ini karena postur pendapatan tidak seimbang dengan belanja. ‘’Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp. 1,574 triliun atau mengalami peningkatan 6,84 persen dibandingkan Tahun 2014,’’jelas As’at Malik. Namun demikian mengalami peningkatan mencapai Rp. 100,848 Miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. .

Peningkatan disisi pendapatan ini, masih kata Asat Malik Wabup, meliputi PAD sebesar Rp. 156,850 Miliar atau mengalami kenaikan

1,92 persen. ‘’Hal ini disebabkan, hasil pajak daerah, hasil laba BUMD dan PAD yang sah lainnya mengalami peningkatan,’’tambah-

Wakil Bupati Lumajang Drs Asat Malik MHum

nya. Dana perimbangan sebesar Rp. 1,047 Triliun didasarkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015 yang diumumkan Kementerian Keuangan. Pendapatan Daerah yang sah senilai Rp. 369,8 miliar. ‘’Angka ini, mengalami peningkatan 24,15 persen dari tahun sebelumnya,’’urainya. Dimana, penganggaran dana penyesuaian didasarkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015. Sedangkan untuk dana bantuan keuangan Provinsi Tahun 2015 dianggarkan sesuai dengan ketetapan Tahun 2014.

Sedangkan dari sisi belanja, belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1,803 triliun atau mengalami peningkatan 6,35 persen. ‘’Terdiri dari belanja tidak langsung yang direncanakan sebesar Rp.

1,144 triliun atau meningkat 10,79 persen,’’ungkapnya. Pos Belanja tidak langsung ini, akan dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi haisl kepada pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa dan Partai Politik dan belanja tidak terduga.

Sementara, untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp. 659,2 miliar atau mengalami penurunan 0,56 persen. ‘’Untuk belanja langsung akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,’’ungkapnya. Ini didasarkan atas kewenangan pemrintah daerah yang meliputi urusan wajib dan pilihan dalam bentuk program kegiatan SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dari postur anggaran ini, terdapat selisih (defisit, red) sebesar Rp. 229,3 miliar. Selanjutnya selisih (deficit) ini akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp. 229,3 miliar. ‘’Secara umum RAPBD Tahun 2015 ini, tetap fokus pada program prioritas pembangunan daerah. ’’ Sebagai upaya percepatan perwujudan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat,’’ tuturnya. Sekadar diketahui, DR H Sjahrazad Masdar, MA Bupati Lumajang melalui Drs H Asat Malik, Mag Wakil Bupati menyerahkan nota keuangan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2015 kepada DPRD dalam Sidang Paripurna.Q yat, adv

Kamis Wage 6 NOVEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Penyergapan Pesawat Murni Profesionalisme Jakarta, Bhirawa Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia membantah penyergapan tiga pesawat asing yang melanggar wilayah kedaulatan Indonesia oleh jet tempur Sukhoi TNI AU ada aspek politik, tetapi hal itu adalah tugas profesional TNI AU. “Tidak ada aspek politik, itu kebentulan aja. Tapi ini tugas profesional TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara NKRI,” kata KSAU di sela-sela kunjungan salah satu stand Pameran Industri Pertahanan ‘Indo Defence Expo dan Forum 2014’ di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/11) kemarin.

KSAU memaparkan alasan penyergapan pesawat asing tiga kali oleh pesawat Sukhoi itu lantaran pesawat Sukhoi tengah melakukan operasi.

“Karena yang dikejar pesawat cepat, maka hanya Sukhoi yang bisa,” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir, tercatat sebuah pesawat Australia dipaksa mendarat di Manado.

Selanjutnya Sukhoi beraksi di atas Natuna. Mereka menyergap pesawat latih berbendera Singapura, pesawat itu dipaksa mendarat di Pontianak.

Terakhir, giliran pesawat jet pribadi milik Saudi Arabia Airlines disergap di sekitar Kupang. Pesawat jenis Gulfstream IV dengan Nomor HZ-103 berangkat dari Singapura menuju Darwin Australia sebelum menuju tujuan akhir Brisbane tersebut sempat mencoba melarikan diri. Dengan cepat 2 pesawat Sukhoi Su-30 MK2 dengan call sign ‘Thunder Flight’ disiapkan dengan bahan bakar penuh dan amunisi lengkap, termasuk rudal udara ke udara canggih R73 Archer untuk menyergap sasaran.

Thunder Flight terdiri dari 2 Su-30 yang dipiloti Letkol Pnb Vincent/Mayor Pnb Wanda dan Letkol Pnb Tamboto/ Mayor Pnb Ali dalam waktu singkat melaksanakan Scramble dan Take Off tepat saat pesawat asing melintas meninggalkan wilayah udara Kalimantan menuju selatan Makassar.

Pesawat Gulfstream yang terbang tinggi pada ketinggian 41 ribu kaki nampaknya mengetahui jika dikejar dan meningkatkan kecepatan semula dari kecepatan jelajah 0.74 Mach (700 kmpj) menjadi 0.85 Mach (920 kmpj). Namun Sukhoi mengejar dengan kecepatan suara yaitu antara 1.3 1.55 Mach (1400- 1700 kmpj). Thunder Flight melaksanakan pengejaran sampai melewati Eltari, Kupang dan berhasil mendekati pesawat tersebut dan dapat melaksanakan komunikasi dengan radio di sekitar 85 Nm atau 150 km dari Kupang serta sudah mendekati perbatasan wilayah udara Timor Leste.

Crew pesawat Gulfstream IV cukup komunikatif saat diperintahkan oleh Thunder Flight untuk berbelok ke kanan menuju Lanud Eltari Kupang. Akhirnya pukul 13.25 WIT pesawat Gulfstream IV yang diketahui dari Saudi Arabia tersebut landing di Lanud Eltari menyusul pada pukul 13.32 WIT kedua pesawat Su30 MK2 juga landing di Lanud Eltari.

Pesawat di paksa endarat karena awaknya harus diperiksa oleh personel TNI AU, karena masuk wilayah udara Indonesia tanpa ijin lengkap berupa dokumen Flight Clearance untuk memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya mengatakan bahwa saat ini pesawat Gulfstream IV, ditahan di Apron Lanud Eltari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Q ant

Menkes: Jangkauan KIS Lebih Luas dari JKN Jakarta, Bhirawa Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang baru saja diluncurkan memiliki jangkauan yang lebih luas daripada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Cakupannya diperluas terutama bagi mereka yang ada di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Nila Moeloek saat menggelar konferensi pers perdananya di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (5/11).

Dia mengatakan KIS akan secara bertahap terus diperluas dengan jangkauannya yang meliputi masyarakat miskin, dan juga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Sebelumnya, JKN hanya terbatas pada keluarga miskin saja bukan untuk perseorangan. JKN juga belum meliputi golongan masyarakat seperti tunawisma.

Menkes sendiri mengakui terdapat kendala dalam menjalankan KIS, yaitu terkait pendataan.

“Memang agak lebih sulit pencatatan untuk KIS ini jika dibandingkan dengan JKN yang menggunakan kartu keluarga.

KIS mencakup mereka termasuk anak terlantar, mereka yang ada di panti-panti dan kolong jembatan,” tutur dia.

Nila mengatakan masyarakat pemegang KIS akan mendapatkan manfaat tambahan yang lebih baik. Di antaranya mendapatkan manfaat layanan preventif, promotif dan proteksi dini.

KIS sendiri merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, sejumlah “kartu sakti” itu merupakan bagian dari upaya untuk memudahkan penyaluran bantuan pemerintah secara produktif.

“Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas,” ujar Bambang. Q ant

9

Teknologi Militer Indonesia Harus Bisa Bersaing Beli Sebelas Helikopter Airbus Anti Kapal Selam Wakil Presiden Jusuf Kalla mengagumi kemajuan teknologi militer Indonesia dan mengharapkan harus mampu bersaing dengan produsen asing dalam memproduksi alutsista.

“Teknologi bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan riset dan biaya besar serta butuh saling mengisi dan kerja sama. Indonesia punya pengalaman yang cukup dalam teknologi,” kata Jusuf Kalla saat membuka pameran Indo Defence 2014 di Kemayoran, Jakarta, Rabu.

Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjijanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, KSAL Laksamana Marsetio, serta KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

Wapres mengatakan teknologi militer Indonesia sudah bagus dan sudah bisa bersaing, seperti panser Anoa.

“Panser itu sangat bagus dan bisa bersaing,” kata wapres.

Sekalipun alutsista membutuhkan teknologi yang sa-

ngat canggih, Wapres mengatakan industri tersebut harus bisa memberikan manfa at bagi masyarakat disamping harus bisa mempertahankan dari serangan luar.

Salah satu kemampuan militer Indonesia, kata Wapres adalah bagaimana tentara nasional sudah mampu menyergap pesawat asing yang menyusupi perairan atau wilayah nasional.

“Kita bisa cegat dan berhasil.

Khan itu berarti kemampuan kita bagus,” katanya.

Indo Defence merupakan agenda expo tahunan. Dalam expo tersebut selain pameran juga sejumlah forum-forum industri pertahanan digelar.

Pada 2014 ini, Indo Defence akan dilaksanakan pada 5-8 November. Acara ini diperkirakan mencapai 15 ribu delegasi dan pembeli yang berada di Indonesia.

Beli Sebelas Helikopter Airbus Anti-Kapal Selam Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan akan membeli sebelas helikopter rotorcraft Airbus AS565 MBe Panther untuk meningkatkan kemampuan perang anti-kapal selam atau anti-submarine warfare.

“Panther kini menjadi salah satu platform ringan/sedang anti-kapal selam yang terbaik di dunia, dengan rangkaian ASW terdepan dan kemampuan untuk beroperasi dari korvet atau fregat kecil,” kata Direktur Airbus Helicopters untuk Asia Tenggara dan Pasifik Philippe Monteux dalam keterangan tertulisnya pada pameran Industri Pertahanan ‘Indo Defence Expo 2014’ di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Dengan jadwal pengiriman selama tiga tahun, helikopter AS565 MBe akan dipasok oleh Airbus Helicopters untuk PT Dirgantara Indonesia.

Melalui kesepakatan industri strategis antara dua mitra ini, PT Dirgantara Indonesia akan

Wapres Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) dan Plt. Dirut PT. Pindad Tri Hardjono (tengah) memeriksa senjata laras panjang terbaru buatan pindad pada Indo Defence Expo 2014 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/11) kemarin. memperlengkapi rotorcraft ini dengan peralatan penunjang misi sebelum diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut.

Peralatan tersebut mencakup dipping sonar ‘Helicopter LongRange Active Sonar’ (HELRAS) dan sistem peluncur torpedo membekali armada itu dengan sistem yang sangat efektif

untuk pengoperasian dari daratan maupun kapal.

“Solusi modern dan andal ini memenuhi kriteria kelautan Indonesia dan negaranegara lain di kawasan Asia-Pasifik, berkat kemitraan kami dengan PT Dirgantara Indonesia dan pemasok sistem terbaik yang ada di industri ini,” katanya. Q ant

Pekan Ini, Optimistis DPR Bisa Bersatu Jakarta, Bhirawa Ketua DPR Setya Novanto optimistis penyatuan dualisme kepemimpinan di DPR bisa selesai dalam waktu satu pekan, sehingga tugas legislatif bisa berjalan dengan baik.

antara foto

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi menjawab pertanyaan wartawan ketika melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Gedung KPK Jakarta, Rabu (5/11).

Menpan Serahkan LHKPN Sementara ke KPK Jakarta, Bhirawa Menteri Pendayagunaan Apa ratur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyerahkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Pen yelenggara Negara (LHKPN) sementara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya saja kan belum merupakan laporan fix, baru laporan sementara sebagai sebuah komitmen bahwa pem bantunya presiden dan wakil presiden itu menyampaikan ini jadi yang lain sedang sibuk,” kata Yuddy saat tiba di gedung KPK Jakarta, Rabu (5/ 11) kemarin.

Yuddy adalah menteri pertama dari 34 menteri di dalam Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang datang ke KPK Untuk menyerahkan LHKPN. Politisi asal Partai Hanura itu mengaku kesulitan untuk mengumpulkan data yang perlu dimasukkan dalam LHKPN-nya tersebut.

“Saya juga perlu menyelesaikan seluruh laporan, katakanlah dengan otentifikasi misalnya melaporkan saya punya rumah di Tebet Barat 10 No 21 punya pribadi. Nah sertifikatnya kan mesti saya

cari-cari, Saya tidak sempat.

Mungkin saya juga punya rumah di Bandung tapi saya belum sempat,” ungkap Yuddy.

Yuddy pun menolak untuk menyebutkan harta kekayaannya.

“Kan saya bukan pejabat negara sebelumnya, saya kan swasta,” jawab Yuddy saat ditanya mengenai kenaikan harta kekayaannya.

Ia mengaku butuh waktu 2 hari untuk menyusun LHKPN sementera.

“Menteri-menteri lain sedang sibuk, jadi tanpa harus dihimbau juga pasti mereka akan menyampaikan itu,” tegas Yuddy.Q ant

“Ya mudah-mudahan (pekan ini), mohon doa restu dari masyarakat dan media,” kata Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (5/11) kemarin.

Setya mengatakan dari pihak Koalisi Indonesia Hebat yang diwakili Pramono Anung telah melakukan upaya-upaya lobi untuk memberikan hasil terbaik bagi DPR. Setya mengapresiasi langkah Pramono tersebut, dan dirinya membuka lebar pintu agar diperoleh hasil terbaik bagi seluruh anggota DPR. “Pembicaraan terus dilakukan, dan kami menghargai apa yang dilakukan KIH dan KMP untuk kepentingan rakyat serta bangsa Indonesia,” ujarnya.

Dia menilai selama ini tidak ada DPR tandingan, namun hanya perbedaan pendapat antar anggota.

Karena itu menurut dia, jalan terbaik akan ditemukan sehingga bisa berjalan dengan baik dan pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla berjalan efektif.

“Ini agar program pemerintahan Jokowi-JK bisa efektif. Kami mencari jalan terbaik,” tuturnya.

Selain itu menurut dia, pimpinan DPR akan mengkaji perubahan komisikomisi di parlemen agar pemerintahan Jokowi-JK bisa bekerja dengan baik.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pada dasarnya tidak ada dualisme dalam kepemimpinan di DPR. Karena menurut dia, lembaga legislatif tidak mentolelir adanya perpe-

Setya Novanto cahan seperti di lembaga kepresidenan.

“Karena itu islah di maknai ayo kita ‘ngobrol’, sehingga tidak perlu ditakuti semua Alat Kelengkapan Dewan yang dipimpin kelompok yang dulu rival Pak Jokowi,” katanya.

Fahri Hamzah menginginkan fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat terlebih dahulu masuk dalam alat kelengkapan dewan sebelum dilakukan mekanisme musyawarah dan mufakat.

“Masuk dahulu ke alat kelengkapan karena tidak mungkin musyawarah mufakat apabila alat kelengkapan belum ada. Karena letak musyawarah mufakat itu di alat kelengkapan,” kata Fahri.

Ia mengatakan apabila sudah masuk dalam alat kelengkapan maka akan mudah memutuskan secara bersama terkait mekanisme dan sistem pemilihan pimpinan.

Menurut dia, kocok ulang pimpinan alat kelengkapan merupakan hal yang fleksibel tidak serumit mengubah undang-undang. Q ant

Presiden Jokowi Akan Berpidato di KTT G20 Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato terkait reformasi ekonomi dan birokrasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brisbane, Australia, 15 November mendatang.

“Presiden Jokowi secara khusus diminta untuk berbicara tentang pengalaman

beliau dalam melakukan reformasi ekonomi dan birokrasi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta,” kata Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Toferry Soetikno di Jakarta, Rabu (5/11) kemarin.

Toferry mengatakan pidato tersebut akan disampaikan

Presiden Jokowi dalam pertemuan tertutup para pemimpin negara-negara G20 sebagai acara awalan KTT G20 yang akan berlangsung pada 15-16 November 2014.

Dalam jumpa pers terkait keikutsertaan Indonesia dalam KTT APEC, ASEAN dan G20, Toferry menjelaskan Indonesia akan membawa isu pembangunan sektor maritim

dalam kontribusinya pada penguatan pertumbuhan ekonomi global.

“Pada keketuaan Australia, G20 berkomitmen menaikkan pertumbuhan global sebesar 2 persen, ini sejalan dengan target pertumbuhan dalam negeri Indonesia sebesar 7 persen,” kata dia.

Terkait KTT APEC, Direktur Kerja sama Intra-Kawasan

Asia, Pasifik dan Afrika Kemenlu, Arto Suryodipuro mengatakan, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk menyampaikan visi ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

“Secara umum, Presiden Jokowi akan membahas tema integrasi ekonomi dan konektivitas yang sejalan dengan tema APEC di Beijing,” ucap dia. Q ant

Sidak PJTKI Ilegal, Menaker Lompat Pagar Menaker Hanif Dhakiri membuat gebrakan mengagetkan dalam “sidak” dengan cara melompati pagar rumah yang digunakan menampung TKI yang diduga ilegal. Kenekatan Hanif melompat pagar, karena berkali kali mengetuk pintu halaman, sama sekali tidak direspon penghuni rumah.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melompati pagar saat melakukan inspeksi mendadak di Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa yang terletak di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11) kemarin.

“Buka pintunya, atau saya lompat. Nama saya Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja RI. Kalau gak dibuka, perusahaan ini akan saya tutup,” teriak Hanif sambil gedor pintu pagar kantor PJTKI, Rabu (5/11) pagi.

Kantor yang sekaligus dijadikan tempat penampu ngan TKI illegal ini berada di Asem Baris-Tebet-Jakarta Selatan.

Merasa diremehkan, tak direspon dan tidak dibukakan pintu, Hanif yang bertubuh ramping itu akhirnya melompati pagar halaman. Dalam rumah

didapati 43 orang TKI yang berhimpitan di ruang tamu.

Fasilitas hidup puluhan calon TKI tersebut nampak dibawah standar. Tidur berdesakan diatas spon tipis, kamar mandi satu buat semua. Tempat pelatihan seadanya, jauh dari layak.

Melanjutkan “sidak” ke PJTKI lain yang berjarak 7 rumah dari rumah pertama, Hanif menemukan kondisi tak jauh beda dengan yang pertama. Disini didapati 50 orang calon TKI illegal yang ditampung dalam kamar kamar sum-

pek, dengan fasilitas buruk.

Satu kamar mandi dipakai bergilir 50 orang, tentu jauh dari standar. Kepada para TKI, dijanjikan akan mengurus keberangkatan mereka lewat PJTKI legal. Yang bisa memberi pelatihan ketrampilan dan tem pat penampungan yang layak.

“Saya akan tutup PJTKI illegal ini. Tapi jangan khawatir, mbak mbak calon TKI tetap akan bisa berangkat bekerja diluar negeri. Dengan cara disalurkan ke PJTKI lain yang legal yang memiliki tempat penampungan dan pelatihan yang memenuhi standar,” janji Hanif yang disambut senyum lega para calon TKI. Dalam sidak itu Menaker didampingi Dirjen Binapenta Kemenaker Rena Usman dan Dirjen PPK Kemenaker Mochtar Lutfi. Q ira

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Wage, 6 NOVEMBER 2014

Penjualan Semen Gresik di Kalsel Capai 200 Ribu Ton Gresik,Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan terus memperkuat pasar di Pulau Kalimantan.

Sebab pangsa pasar di Pulau Borneo itu cukup menjanjikan.

Bahkan tahun ini penjualan Semen Gresik di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai 200.146 ribu ton dengan market share sebesar 28.41%.

Dari surat elektronik yang diterima Harian Bhirawa, Kepala Departemen Penjualan Semen Indonesia Bambang Joko menjelaskan, kepercayaan masyarakat Kalsel terhadap produk Semen Gresik dari tahun ke tahun terus meningkat, ini dibuktikan dengan penjualan Semen Gresik yang terus tumbuh. “Hingga September 2014 penjualan Semen Gresik area kalimantan Selatan mencapai 200.146 ribu ton den-

gan market share sebesar 28.41%”,” kata pada acara Customer Gathering untuk area Kalsel meliputi Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Amuntai dan Banjarbaru yang dilaksanakan di Grand Palace Ballroom, Gedung Mitra Plaza, Jl Pangeran Antasari Banjarmasin, Rabu (5/11).

Penjualan semen di Kalel, bakal meningkat seiring dengan pergeseran budaya masyarakat yang sebelumnya membangun menggunakan bahan baku kayu menjadi bangunan berbahan dasar semen atau beton. Selain itu, masih banyak proyek insfrastruktur yang masih berjalan.

Dengan keberadaan Packing Plant yang dimiliki Perseroan di Banjarmasin, dengan kapasitas 600 ribu ton semen pertahun menjamin ketersediaan pasokan semen di wilayah ini, sehingga

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

masyarakat tidak perlu kawatir akan kekurangan semen merk Semen Gresik.

Secara keseluruhan sampai saat ini konsumsi semen di Kalimantan periode Januari hingga September 2014 mencapai 3.19 juta ton naik sebesar 1.5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3.14 juta ton. Kalimantan merupakan konsumsi semen tertinggi ketiga diluar Pulau Jawa setelah Sumatra sebesar 8.95 juta ton dan Sulawesi yang mencapai 3.20 juta ton.

“Kami akan terus memperkuat posisi pasar Semen Gresik di Kalimantan Selatan, dibukanya (MEA) Masyarakat Ekonomi Asean 2015 mendatang akan semakin memperketat penetrasi pasar semen di Indonesia. Semakin banyak kompetitor yang masuk, semakin variatif merk Semen yang

beredar di pasar. Ini yang akan membuat peluang masyarakat untuk menentukan pilihan produk, untuk itu sisi kualitas menjadi konsentrasi kami, kami yakinkan kepada masyarakat bahwa Semen Gresik memiliki kualitas terbaik” Ujar Bambang Djoko.

Apresiasi pelanggan ini adalah program untuk menjaga loyalitas seluruh mitra penjualan, program loyalitas ini adalah salah satu upaya perusahaan untuk terus memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan para mitra penjualan, sehingga para mitra tersebut dapat merasakan nilai tambah lebih dari perseroan.

Ditambahkan Bambang, pihaknya berharap melalui program ini dapat memacu serta meningkatkan kontribusi para toko yang merupakan mitra penjualan utama peruahaan. Melalui duku-

DPRD Jatim, Bhirawa Tak ingin program Bank Tani berantakan, Gubernur Jatim, Soekarwo akhirnya menggelontorkan dana talangan bagi PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Tidak tanggung-tanggung, Rp25 miliar dikucurkan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Inflasi Sumenep Lampaui Nasional

Jember, Bhirawa Sebanyak 20 persen tembakau jenis kasturi dari luas lahan sekitar 8.000 hektare di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum dipanen hingga awal November 2014. “Sebagian tembakau memang belum dipanen karena ada petani yang menanam di akhir musim tanam, padahal sejumlah pabrikan dikabarkan menutup gudangnya pada akhir Oktober lalu,” kata Wakil Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jatim, Hendro Handoko, di Jember, Rabu (5/11).

Menurut dia, harga tembakau tahun ini cukup bagus karena kualitasnya baik, namun harga tersebut sering dipermainkan oleh para blandang dan menyebabkan petani tidak mendapatkan keuntungan.

“Harga jual tembakau kasturi di pabrikan berkisar Rp40 ribu hingga Rp48 ribu per kilogram sesuai dengan tingkat kualitasnya (grade), namun tidak jarang petani mendapatkan harga yang lebih rendah karena permainan blandang,” paparnya.

Ia menjelaskan sebagian petani menjual tembakaunya dengan harga murah selama beberapa pekan terakhir karena mendengar informasi gudang akan ditutup akhir Oktober, namun kenyataannya hingga awal November ada sebagian pabrikan yang masih membuka gudangnya.

“Saya berharap semua tembakau petani yang masih di lahan sekitar 20 persen tersebut dapat terserap oleh pabrikan karena kualitas tembakau saat ini cukup bagus,” ucap petani tembakau kasturi itu.

Hendro mengatakan luas lahan tembakau di Jember terus berkurang karena harga yang tidak stabil dan cuaca yang tidak menentu, sehingga banyak petani yang beralih menanam tanaman lainnya.

Q efi,ant

customer Gathering dihadiri 1500 orang, diramaikan artis ibu kota Geisha dengan lagu hit Lumpuhkanlah ingatanku. Q kim

Gubernur Alokasikan Dana Rp 25 Miliar

RAGAM EKBIS

20 Persen Tembakau Belum Dipanen

ngan para mitra inilah, perseroan dapat menjaga posisi sebagai market leader sebesar 44 persen di tingkat nasional dan kegiatan

Jamkrida Jadi Penjamin Bank Tani

Sumber: Bank Indonesia (14 OKTOBER 2014)

Sumenep, Bhirawa Laju inflasi di Kabupaten Sumenep tertinggi di delapan daerah di Jatim dan melampaui nasional. Pada Bulan Oktober, Sumenep mengalami inflasi 0,65 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,89. Inflasi Sumenep diatas Jatim yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen dengan IHK sebesar 113,76 dan Nasional mengalami inflasi sebesar 0,47 persen dengan IHK sebesar 114,42.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Suparno mengatakan, laju inflasi kabupaten Sumenep dibulan Oktober 2014 ini tertinggi dari delapan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Jatim.

Sementara, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Jember sebesar 0,12 persen.

Terjadinya inflasi di Sumenep ini dipicu oleh kenaikan harga beras sebesar 0,65 persen. “Dari 8 daerah di Jatim, Sumenep mengalami inflasi tertinggi, bahkan lebih tinggi dibanding inflasi Nasional.

Pemicu yang tertinggi komuditas beras yang mencapai 0,65 persen,” kata Suparno, dikantornya, Rabu (5/11).

Dia menjelaskan, inflasi di bulan Oktober 2014 ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanan yang menyumbang inflasi tertinggi sebesar 1,64 persen; diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,45 persen; kelompok sandang 0,02 persen; kelompok kesehatan 0,58 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,66 persen; serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

“Indeks kelompok pengeluaran seperti makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,39 persen yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi, disusul oleh yang lain,” imbuhnya. Q sul

rokim/bhirawa

Customer Gathering untuk area Kalsel meliputi Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Amuntai dan Banjarbaru yang dilaksanakan di Grand Palace Ballroom, Gedung Mitra Plaza, Jl Pangeran Antasari Banjarmasin, Rabu (5/11).

trie diana/bhirawa

Terkait dengan Bank Tani, Gubernur Jatim berkeinginan agar kesejahteraan para petani lebih meningkat. Ini karena para petani akan diberi kemudahan untuk mengembangkan produksinya.

Anggaran Dinas Dipangkas, Hotel Bakal Perang Tarif Surabaya, Bhirawa Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat di setiap Kementerian atau Lembaga, mendapat perhatian khusus bagi pengusaha hotel di Jatim, karena keputusan itu bisa berdampak terhadap pendapatan hotel maupun restoran yang memiliki fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Bahkan dikhawatirkan akan terjadi ‘perang’ harga antar pengusaha hotel.

“Kami sangat menyayangkan adanya pemangkasan anggaran ini sebab selama ini market dari government inilah yang paling banyak menompang pendapatan hotel bintang di Jatim hingga mencapai 50 persen, karena setiap tahun sudah jelas anggarannya dibandingkan

dengan pihak swasta,” ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, Muhammad Soleh, Rabu (5/11).

Untuk mempertahankan pendapatan hotel, PHRI mengimbau supaya antar hotel tidak terjadi perang harga karena akan merugikan pengusaha hotel itu sendiri. “Pengusaha harus memiliki strategi dengan nilai tumbuh yang bisa diberikan ke konsumen, karena perang harga akan merugikan pengusaha, sebab profit yang diterimanya turun sehingga mempengaruhi kualitas yang ikut turun,” harapnya.

Apabila perang tarif itu terjadi yang dikhawatirkan akan berdampak bagi pariwisata di Jatim, sebab apa yang diperoleh tamu baik domestik maupun luar

achmad tauriq/bhirawa

Dampak pemangkasan anggaran akan mengurangi pendapatan bisnis hotel sehingga perang tarif antar hotel tak terhindarkan.

negeri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat menginap di hotel tersebut.

“Kalaupun ada pemangkasan anggaran sebaiknya jangan terlalu besar karena anggaran yang disediakan untuk keperluan dinas maupun rapat sangat besar manfaatnya bagi bisnis perhotelan. Kalaupun bisa tidak ada pemangkasan anggaran supaya ekonomi bisnis hotel bisa tumbuh,” jelasnya.

Sementara Business Executive Surabaya Plaza Hotel, Dwi Krismayanti, dengan adanya pemangkasan anggaran ini jelas akan berpengaruh terhadap okupansi maupun pendapatan di hotelnya. “Otomatis beberapa departemen pemerintahan yang biasa menginap di hotel kami akan mengalami down grade (penurunan kelas) ke hotel dibawah hotel bintang 4,” pungkasnya.

Untuk mengatasi adanya pemangkasan anggaran ini pihaknya akan melakukan perang harga dengan memberikan spesial rates.

“Pastinya kami akan menawarkan harga khusus dimana mereka dulu memiliki anggaran Rp 100 juta dan kini dipangkas misalnya tinggal Rp 70 juta tetap kami layani namun yang didapat agak berkurang berbeda dengan sebelumnya tapi masih dalam standart bintang 4, karena kualitas tetap kami pertahankan,” ujarnya. Q riq

Tambahan Rp25 miliar tersebut kemarin dituangkan dalam Raperda Penyertaan Modal, bersamaan dengan alokasi untuk Bank Tani.

“Total ada Rp225 miliar dana penyertaan modal kami anggarkan pada APBD 2015 ini. Nah, Rp25 milar untuk PT Jamkrida, ”tegas Soekarwo, Rabu (5/11).

Menurut Soekarwo, penyertaan modal bersifat penting karena bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD. Selain itu juga membawa dampak bagi prosentasi kepemiloikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham.

“Karena itu, pernyertaan modal adalah hal yang sangat strategis bagi pemerintah daerah maupun BUMD. Terutama dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”tegasnya.

Terkait dengan Bank Tani sendiri, Soekarwo berkeinginan agar kesejahteraan para petani lebih meningkat. Ini karena para petani akan diberi kemudahan untuk mengembangkan produksinya. “Mereka bisa mengajukan pinjaman lewat bank tani untuk segala kebutuhan produksinya. bisa untuk pembenihan atau juga pupuk,”imbuhnya. Untuk kemudahan itu pula, Soekarwo mengaku memberi kelonggaran pinjaman bagi para petani. Selain bunga yang kecil. Mereka juga tidak akan dibebani dengan jaminan (Agunan). Sebab, beban tersebut akan ditanggung Pemprov Jatim sendiri melalui PT Jamkrida.

Nah, agar PT Jamkrida tidak keberatan, pihaknya pun mengalokasikan dana talangan Rp25 miliar. Nominal inilah kata Soekarwo yang akan dipakai sebagai agunan bagi pinjaman para petani. Kalangan DPRD menyambut baik itikat baik Pemprov Jatim tersebut. Tambahan dana penyertaan modal tersebut menurut para wakil rakyat akan mengurangi beban BUMD, terutama PT Jamkrida yang ditunjuk sebagai penjamin.

“Kondisi keuangan PT Jamkrida saat ini sedang menipis. Sehingga mustahil bisa menjadi penjamin untuk Bank Tani. Karena itu, tambahan dana talangan Rp25 miliar ini bisa menjadi jawaban,”imbuh Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq. Seperti diberitakan sebelumnya, PT Jamkrida mengaku keberatan menjadi lembaga penjamin

bagi Bank Tani. Ini karena kondisi keuangan yang menipis.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Aufa Zafiri juga memberi apresiasi positif atas tambahan dana talangan bagi PT Jamkrida tersebut.Menurutnya, tambahan Rp25 miliar sudah cukup proporsional dengan alokasi Bank Tani sebesar Rp200 miliar. “Idealnya, dana penjamin itu memang seperdelapan dari nilai dana cadangan. Nah, angka Rp25 miliar ini sudah pas,”tuturnya.

Karena itu dia berharap Pemprov Jatim serius mendistribusikan bantuan tersebut. Dia tidak ingin, bantuan untuk para petani tersebut bermasalah, layaknya kredit macet pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) beberapa waktu lalu. Sementara itu, konsep pendirian Bank Tani bakal diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Upaya itu dilakukan agar pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat. “Saat ini konsep Bank Tani akan disahkan menjadi peraturan daerah, agar pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat.

Langkah selanjutnya Pemprov Jatim akan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk segera merealisasikannya,” kata Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hadi Prasetyo.

Untuk mengoptimalkan pendirian Bank Tani pihaknya telah berusaha melakukan survei operasional Bank Tani di Swiss. Namun ketika di Swiss, bank yang dimaksud tidak ada. Sebab yang beroperasional di Swiss adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bergerak di sektor pertanian.

Bank dengan label pemerintah tersebut memberikan kemudahan permodalan bagi petani terutama dari sisi kredit. “Penanganan kredit bagi petani itu sesuai dengan misi Pemprov Jatim untuk mendekatkan akses perbankan. Untuk itu, akhirnya kami belajar dari BPD di Swiss dan berkomitmen dikembangkan di sini,” katanya.

Untuk menerapkannya di Jatim, kini pemprov sedang mendalami konsep yang akan dijalankan. Misalnya pada masa awal dijadikan divisi baru di Bank UMKM berupa divisi Bank Tani. “Selain itu bisa saja Bank Tani ini akan kami gabung dengan Bank Jatim atau dapat didirikan bank baru. Masingmasing konsep kami matangkan dulu sehingga hasil terbaiknya untuk petani,” katanya. Q cty,iib

Triwulan III, Ekonomi Jatim Tumbuh 5,91 Persen Pemprov, Bhirawa Triwulan III tahun 2014 ekonomi Jatim apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (triwulan III-2013), mengalami pertumbuhan 5,91 persen (y on y) atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional periode sama hanya 5,01persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim melalui Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analis Statistik, Setiyowati mengatakan, dengan pertumbuhan yang cukup baik menandakan kinerja ekonomi Pemprov Jatim berjalan cukup baik. “Sektor pertanian turut menunjang perekonomian Jatim,” katanya, di Surabaya, Rabu (5/11) Pada Triwulan III-2014 pertumbuhan ekonomi Jatim dibandingkan triwulan II-2014 (q-to-q) agak melambat sebesar 2,04 persen. Tetapi secara kumulatif (c-to-c), pertumbuhan ekonomi mulai Januari-September2014 mencapai 6,02 persen.

Secara q-to-q, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2014 terutama didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh 2,30 persen dan menghasilkan sumber pertumbuhan 0,77 persen. Semua sektor mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor listrik, gas dan air bersih yang mengalami kontraksi 0,99 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2014 secara y-on-y didukung oleh seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,46 persen sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertambangan dan galian yang hanya1,97 persen.

Sedangkan sumber pertumbuhan terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 2,13 persen, sedangkan sumber pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian hanya 0,04 persen. Mulai Januari-September 2014, secara komulatif semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan 8,96 persen sedangkan pertumbuhan terendah dihasilkan sektor pertanian yang hanya 2,11 persen. Q rac

Kamis Wage 6 NOPEMBER 2014

Dipantau KPK, Jembatan Kedungkandang Mangkrak l Sambungan hal 1

gaimana telah tertuang dalam KUAPPAS APBD 2015. Besaran anggaran yang disediakan untuk melanjutkan proyek yang sempat mangkrak itu, adalah Rp 30 miliar.

Namun menurut wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, pembangunan jembatan masih belum bisa terealisasi, lantaran dugaan korupsi jembatan tersebut masih dalam pantauan KPK. Abah Anton mengatakan, jika KPK tengah mengumpulkan data guna melengkapi penyidikan kasus tersebut. Bahkan Pemkot Malang juga telah memberikan data-data yang diminta KPK terkait dengan proses pembangunan jembatan terpanjang di Kota Malang itu.

“Setalah surat permintaan dari KPK kita terima, yang isinya KPK minta data-data terkait dengan pembangunan jembatan, kami langsung menyerahkan semua data yang dibutuhkan KPK,” kata Abah Anton kepada wartawan, Rabu (5/11).

Karena itu, menurutnya, pembangunan jembatan baru bisa dilakukan jika kasus dugaan korupsi tersebut telah tuntas. “Tinggal menunggu penyelesaian kasus, semantara ini sudah ditangani pihak kepolisian. Seharusnya jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari kepolisian sudah turun, penyelesaian pembangunan jembatan bisa dilakukan.Tapi saat ini KPK sedang mengumpulkan data, ya kita tunggu saja,” ujar pria yang juga ketua DPC PKB Kota Malang itu.

Pembangunan Jembatan Kedungkandang membutuhkan biaya hingga Rp 79 miliar. Namun dalam KUAPPAS 2015 memang baru dianggarkan Rp 30 miliar, sedangkan sisanya dianggarkan pada 2016. Anggaran untuk pembangunan jembatan sudah siap, Pemkot Malang tinggal menunggu permasalahannya selesai. n mut

Anggarkan Miliaran Rupiah untuk Ubah Tampilan Terminal Batu l Sambungan hal 1

atap shulter untuk angkot. Desainnya kita sesuaikan dengan bentuk bangunan terminal modern. Ada ruang tunggu penumpang dan dilengkapi dengan fasilitas umumnya,” ujar Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batu Arif Setiawan, Rabu (5/11).

Ia menjelaskan, proyek perbaikan terminal Kota Batu yang berada di Jl Dewi Sartika, sudah mulai dikerjakan pekan ini.

Tahap awal bagian shulter angkutan umum yang direnovasi lebih dulu. Tahun depan baru gedung perkantoran untuk pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) yang diperbaiki.

Ditargetkan, perbaikan shulter Terminal Batu akan selesai akhir tahun ini. “Pondasi shulternya sudah mulai digali. Berikutnya tinggal memasang rangka bangunan dan memasang ornamennya saja. Kita ingin menyiapkan ruang tunggu penumpang yang nyaman,” jelas Arif.

Namun, katanya, yang bisa dilakukan pemerintah hanya sebatas memperbaiki bangunan terminal. Kalau untuk memperluas area terminal tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan lahannya. Dan setelah Terminal Kota Batu diperbaiki, diharapkan bisa meningkatkan statusnya dari terminal tipe C ke terminal tipe B. “Prinsip pemerintah ingin menyediakan bangunan Terminal Kota Batu yang bagus dan nyaman untuk penumpang, sopir angkot dan bus,”tambah Arif.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kadishubkominfo Kota Batu Achmad Rudianto menyatakan, dirinya hanya sebatas pengguna bangunan. Yang diharapkan, dalam Terminal Batu dilengkapi fasilitas umumnya. Misalkan memperbanyak toilet, menyediakan tempat salat. Di ruang tunggu penumpang terdapat sarana hiburan misalkan televisi. Kalau anggarannya memungkinkan bisa dilengkapi WiFi. Karena di Terminal Kota Batu menjadi tempat transit siswa dan mahasiswa sebelum naik angkot menuju rumahnya.

“Lokasi Terminal Kota Batu sangat strategis. Dekat objek wisata Jatim Park.

Kalau terminalnya bagus, bus pariwisata bisa transit di dalam terminal. Minimal memberi kesempatan pada penumpangnya untuk bersih-bersih badan agar kelihatan segar,” ujar dia. n nas

Sayangkan Postur Kabinet Kerja l Sambungan hal 1

presiden, saya bikin sekarang juga,” kata Gus Ipul , panggilan karibnya saat memberikan sambutan dalam acara Hari Kontrasepsi Dunia di Surabaya, Rabu (5/11).

Menurutnya, pertumbuhan penduduk merupakan masalah serius. Dia berharap, ke depan ada upaya lebih serius dari pemerintah dalam menangani masalah kependudukan. “Laut ada yang ngurus, hutan ada yang ngurus, sekarang kependudukan mungkin masih di dalam Kemendagri.

Kita ingin ada semacam penajaman untuk mengatasi kependudukan, bukan malah dihapus,” ucapnya.

Menurut dia, jika memang ke depan ada kementerian khusus kependudukan, tugasnya tidak hanya menghitung jumlah penduduk, tapi juga menangani kualitas hidup manusia. “Tidak hanya ngurus soal laju pertumbuhan penduduk, tapi juga fokus kualitas hidup,” tutupnya. n geh

SAMBUNGAN Komisi XI Anggap Program KIS Cacat Hukum l Sambungan hal 1

program JKN sekarang diganti KIS, Bantuan Siswa Miskin (BSM) diganti KIP dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kini menjadi KKS. Sebaliknya, Presiden Jokowi melanjutkan program BPJS yang baru berjalan satu tahun itu dengan memperbaiki beberapa persoalan yang dianggap menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. ‘’Seharusnya Pak Jokowi tidak perlu meluncurkan tiga kartu tersebut. Toh, manfaatnya sama dengan program yang digagas Pak SBY dulu.

Yang perlu dilakukan sebenarnya memperbaiki beberapa persoalan yang ada di BPJS. Mengingat program pemerintah ini belum tersosialisasi di masyarakat dengan baik. Di sisi lain BPJS sudah masuk dalam nomenklatur di APBN 2015, sehingga tidak susah jika ingin menambah anggaran,’’paparnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Komisi E DPRD Jatim meminta kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi kembali pembagian KIS kepada masyarakat miskin di Indonesia. Anggota Komisi E DPRD Jatim Mohammad Eksan mengatakan pemerintah jangan terburu-buru dalam membagikan program KIS ini karena akan berdampak adanya tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan. Seha­

rusnya pemerintah, lanjut Eksan, mendorong BPJS Kesehatan menuntaskan segala permasalahannya, misalnya soal kepersertaan masyarakat miskin yang belum tercover keseluruhan karena kendala administrasi dan tingkat akurasi data kemiskinan. Bukan malah mengganti dengan program baru.

Pertanyakan Tender Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik peluncuran tiga kartu sakti oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum dibicarakan dengan DPR. “Kartu itu kan perlu ditender.

Bayangkan kartu biasa bisa Rp 5.000 kalikan 15 juta penduduk, sudah berapa triliun itu. Di atas Rp 1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (5/11).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku khawatir itikad baik yang ingin Presiden Jokowi lakukan justru nantinya disalahgunakan. Ia mencontohkan, penyelamatan Bank Century pada awal 2009. Saat itu pemerintah mengatakan itu adalah itikad baik untuk selamatkan bangsa dari krisis ekonomi,tapi justru efeknya orang masuk bui.

“Itikad baik itu bukan satu-satu-

nya, tapi legal prosedural penting dan harus dipenuhi,” kata dia.

Pertanyaan senada disampaikan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM. Direktur Advokasi Pukat, Hifdzil Alim, meminta agar pemerintah transparan dan menjelaskan mengenai pengadaan tiga kartu yaitu KIS, KIP dan KKS. “Presiden Jokowi harus menjelaskan dari mana pos anggaran untuk ketiga kartu tersebut,” katanya. Menurut Hifdzil yang harus dilakukan adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap ketiga kartu tersebut dan siapa pelaksananya.

“Harus ada transparansi anggaran, berapa jumlah penerima, identitas harus jelas,” kata dia.

Selain itu jika memang ada alokasi anggaran di Kementerian itupun menurut Hifdzil harus dipastikan dari pos anggaran yang mana. “Presiden harus bisa menjelaskan pos anggaran mana yang diambil dari kementerian yang melaksanakan program tersebut. Jangan sampai ada kesalahan administrasi karena itu bisa masuk kategori korupsi. Jadi harus jelas mengambil pos yang mana,” kata dia.

Pengadaan KIS akan memakai dana BPJS sebesar Rp 20 triliun untuk realisasi pada 2014. Sedangkan untuk KIP menggunakan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 6,3 triliun. n cty, ira

Pertamina: Stok BBM Cukup, Masyarakat Tak Usah Risau l Sambungan hal 1

tercukupi hingga akhir tahun. “Saya simpulkan masyarakat tidak perlu risau, semua aman. Sistem Pertamina sangat baik dan ditangani oleh orangorang yang profesional,” kata dia.

Sebelumnya, Hanung mengungkapkan dalam dua minggu terakhir isu kenaikan BBM kian berhembus kencang. Hal ini berakibat pada konsumsi premium per hari rata-rata naik 12 persen, dari 81 ribu kilo liter rata-rata per hari menjadi 90 ribu kilo liter rata-rata per hari.

“Masyarakat akhir-akhir ini membeli BBM secara berlebihan, misalnya dari yang biasanya 10 liter menjadi full tank. Saya kira ini tak perlu dilakukan, karena persediaan masih cukup,” kata Hanung.

Hanung mengatakan, Pertamina melakukan pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terkait penjualan BBM. Perusahaan pelat merah ini juga menggandeng aparat penegak hukum untuk mengawasi penjualan BBM bersubsidi yang tidak wajar. “SPBU yang melayani penjualan yang tidak wajar akan diberi sanksi,” kata dia.

Hanung mengatakan, kuota BBM bersubsidi dipastikan jebol, meskipun ada kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan bulan ini. Pertamina memperkirakan, kuota BBM bersubsidi akan membengkak 1,9 juta kilo liter kalau harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Kalau harga BBM bersubsidi jadi dinaikkan, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan, tapi tetap jebol 1,6 juta kilo liter.

Selain itu, Hanung mengatakan, disparitas harga BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi sedikit, pola konsumsi masyarakat bisa berubah. “(Kalau bedanya) seribu perak antara premium dan pertamax, (konsumsinya) yang bergeser banyak,” kata dia.

PT Blue Bird Tbk (BIRD) mulai menghitung rencana kenaikan tarif taksinya. Ini merupakan respon atas adanya kepastian

dari pemerintah untuk menaikan harga bahan BBM bersubsidi.

“Kenaikan tarif sangat dimungkinkan,” tandas Direktur BIRD Andre Djokosoetono seusai kegiatan pencatatan perdana (listing) saham BIRD, Rabu (5/11).

Dia belum bisa memberikan angka pasti atas kenaikan tarif baru yang akan dikenakan. Tapi, Andre memberikan gambaran, tahun lalu manajemen sempat menaikan tarif taksinya sebesar 22 persen.

Kebijakan tersebut dibuat setelah harga BBM subsidi dinaikkan oleh pemerintah, dari yang semula Rp 4.500 per liter dinaikkan sekitar 40 persen menjadi Rp 6.500 per liter.

Jadi, jika mengesampingkan asumsi lainnya, BIRD akan menaikan tarif di atas 22 persen jika harga BBM subsidi kali ini dinaikkan 46 persen atau sekitar Rp 3.000 per liter menjadi Rp 9.500 per liter. Andre menambahkan, pengajuan kenaikan tarif tersebut saat akan diajukan dan dibahas melalui mekanisme Organisasi Angkutan Daerah (Organda). Jadi, sekarang manajemen BIRD tinggal menunggu kapan dan berapa harga BBM subsidi dinaikkan.

Tolak Kenaikan BBM Rencana pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat direspon pengusaha angkot di Surabaya. Mereka menolak kenaikan harga BBM, karena efek domino kenaikan itu akan menjadi beban berat. Mereka terancam gulung tikar.

Suwanto, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Angkot di Joyoboyo mengungkapkan kenaikan BBM bisa berdampak sangat besar.

Yakni berhentinya operasional angkutan kota di Surabaya, karena ketidakmampuan mengoperasikan armada yang dimiliki. “ Perawatan angkot memerlukan anggaran yang besar. Supaya tidak mogok di tengah jalan saja

sudah butuh biaya sekitar Rp 1 juta per bulannya. Itu di luar biaya untuk membayar sopir yang menjalankan mobil. Belum lagi biaya untuk pembelian suku cadang yang tak bisa dikanibal,” terangnya, Rabu (5/11) kemarin.

Ia menambahkan, jika Presiden Jokowi menaikan harga BBM sebesar Rp 3.000 maka otomatis tarif yang semula Rp 3.500 bisa mengalami kenaikan sampai dengan Rp 6.000 per orang. Kenaikan itu dipastikan akan membuat angkot di Surabaya sepi penumpang karena masyarakat terbebani dengan tarif baru. “ Kalau penumpang sepi, makin banyak angkot yang dikandangkan. Karena dari nilai ekonominya sudah tidak memberikan keuntungan bagi pemilik,” tegas pria pemilik 5 unit angkot jurusan Joyoboyo-Tandes.

Saat ini bisnis angkot di Surabaya sudah tidak seperti dulu. Semakin tahun jumlah penumpang terus menurun. Bahkan cenderung mengalami kerugian, yang disebabkan naiknya harga komponen kendaraan, gaji sopir, dan biaya perawatan. “ Jumlah motor yang semakin banyak telah mengurangi penumpang, karena masyarakat lebih memilih praktisnya. Selain itu, untuk mengganti armada baru sudah tidak mungkin karena harga mobil baru juga mahal,” tegasnya.

Wiyono Pontjoharyo yang juga dosen ekonomi di Ubaya mengungkapkan secara langsung kenaikan BBM sangat membebani masyarakat. Terutama mereka yang bergerak dalam sarana transportasi dan industri padat karya. Karena dua bidang usaha itu bisa terhenti atau akan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. “ Pemilik angkutan bisa menghentikan operasi, karena pendapatan yang didapat sudah tidak dapat menutup kebutuhannya sendiri, apalagi harus menghidup operasional kendaraan dan membayar sopirnya,” tuturnya. n wil

Jelang 18 Pilkada di Jatim, KMP Siapkan Dua Skenario l Sambungan hal 1

langsung. Sebab Gerindra sudah mempersiapkan dua skenario.

Tapi yang jelas KMP akan terus bersatu dan solid dalam mengusung cabup/cawalinya. ‘’Namun semua ini juga tak lepas dari kondisi tiap-tiap daerah. Artinya KMP akan tetap solid, meski di salah satu wilayah pemenangnya PDIP atau PKB. Sebaliknya, jika dari kubu Indonesia Hebat akan meminta kita berkoalisi, kitapun siap.

Itu artinya KMP di pusat tidak otomatis berlaku di derah,’’papar pria yang juga anggota Komisi XI DPR RI, Rabu (5/11).

Terlepas dari itu semua, tegas Soepriyatno sebenarnya Perppu Pilkada cukup baik. Di mana dalam Perppu tersebut ada 10 poin yang seluruhnya menekan terjadinya aksi jual beli suara dan korupsi. Di antaranya, ada uji publik calon kepala daerah.

Dengan uji publik, dapat dicegah

calon dengan integritas buruk dan kemampuan rendah, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, atau hanya karena yang bersangkutan merupakan keluarga dekat dari incumbent.

Selain itu, tambah mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini ada penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan, karena selama ini biayanya terlalu besar. ‘’Termasuk mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, agar biaya bisa lebih dihemat lagi, dan untuk mencegah benturan antar massa,’’tandasnya.

Karenanya, untuk menghadapi Pilkada di Jatim yang rencananya digelar serentak November 2014, pihaknya telah melakukan pertemuan secara intens dengan ketua parpol yang tergabung dengan KMP, di antaranya PAN, Golkar, Demokrat dan PKS. ‘’Kami setiap satu bulan sekali

mencoba melakukan komunikasi dengan beberapa ketua partai yang tergabung dalam KMP terkait menghadapi Pilkada baik langsung maupun tak langsung,’’ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan persiapan menghadapi Pilkada di Jatim pada tahun depan, Plt Ketua DPD Partai Golkar Jatim Eddy Kuntadi menyatakan partainya saat ini dalam kondisi siap. Mengenai peluang untuk melakukan koalisi, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jatim ini menyatakan, pihaknya akan memprioritaskan untuk berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab, Partai Golkar menginginkan KMP menjadi sebuah koalisi yang permanen, bahkan hingga tingkat daerah.

“Tapi dalam kondisi tertentu, mungkin kami juga akan membuka koalisi dengan parpol non KMP,”bebernya. n cty

11 Gantikan BSM, Fungsi KIP Tak Jelas l Sambungan hal 1

Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas (PMP-PMA) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Bambang Sudarto mengatakan, informasi yang diterima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih sangat minim terkait hal ini. Dirjen Dikmen Kemendikbud hanya mengatakan bahwa Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan digantikan KIP. “Saat rakor dengan Kemendikbud memang disinggung. Tapi informasinya hanya BSM digantikan KIP. Itu saja, terkait petunjuk teknis, sasaran, pendistribusian hingga pemanfaatannya kita tidak tahu jelas,” tutur Bambang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/11).

Bambang yakin, untuk memanfaatkan kartu tersebut tentu ada prosedur lanjutan, sebagaimana BSM yang lebih dulu diluncurkan oleh pemerintah SBY lalu. Apalagi untuk tahun ini, BSM telah tuntas disalurkan langsung ke rekening siswa. Sehingga KIP dimungkinkan belum bisa digunakan apa-apa oleh penerima.

“BSM untuk kelas XII dan kelas IX itu sudah disalurkan untuk satu semester. Sedangkan siswa kelas VII,VIII,X dan XI diluncurkan langsung satu tahun. Otomatis kalau KIP menggantikan BSM kan baru berfungsi tahun depan,” tutur Bambang.

Ditanya mengenai data BSM, Bambang sendiri tak dapat menjawab berapa siswa yang menerima.

Sebab, yang memiliki seluruh data penerima hanya pemerintah pusat.

“Provinsi tidak tahu. Pencairannya pun langsung diberikan ke rekening siswa,” ungkap dia.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi optimis, kehadiran KIP ini akan membawa dampak positif bagi siswa di Jatim. Bahkan tidak hanya siswa miskin atau rentan miskin, warga belajar di pendidikan non formal maupun in formal juga akan merasakan manfaatnya. “Kalau BSM kan hanya untuk siswa sekolah formal saja. Sekarang cakupannya lebih luas,” kata Harun. Karena manfaat yang baik itu, Harun menyambut baik kehadiran KIP oleh pemerintah Jokowi.

Meski demikian, lanjut Harun, pemerintah pusat tetap harus melakukan koordinasi dengan daerah. Ini agar daerah juga mengerti program tersebut benar-benar dirasakan sesuai sasarannya. “Kebijakan boleh saja top down.

Tapi koordinasi pusat dengan daerah tetap harus terlaksana,” kata dia.

Terpisah, Kabid Dikdas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih mengungkapkan, tahun ini BSM untuk jenjang SD juga sduah disalurkan ke Surabaya selama tiga tahap pencairan. Tahap pertama dana disalurkan untuk 12.069 siswa, tahap kedua sebanyak 2.057 siswa dan tahap ketiga sebanyak

12.556 siswa. “Informasinya, KIP memang untuk menggantikan KIP. Tapi kita juga belum mendapat detail informasinya dari pusat,” pungkas dia.

Tunggu Juknis KIS Kendati sudah diluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Presiden RI Joko Widodo, hingga saat ini Dinkes Jatim belum mendapatkan petunjuk teknis (Juknis) tentang pemberlakuan dan mekanisme KIS. Hanya saja banyak kalangan berharap pemberlakuan KIS sejalan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digagas pemerintahan sebelumnya.

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono berharap pemberlakuan KIS nantinya bisa sejalan dengan program JKN atau BPJS Kesehatan. Selain itu program KIS yang akan diberlakukan dapat mengkaver peserta yang tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Menurutnya, di Jatim masih banyak peserta di luar BPJS Kesehatan yang tidak mampu dan belum terdaftar pada program PBI, jumlahnya sebanyak 707.305 orang.

“Orang yang belum masuk dalam dalam BPJS Kesehatan dan PBI ini yang harus dikaver oleh KIS,’’ ucapnya, Rabu (5/11).

Mantan Bupati Ngawi ini menjelaskan KIS dan BPJS merupakan satu program yang tidak akan tumpang tindih karena sasarannya sama yakni masyarakat miskin. Saat ini di Jatim terdapat 14 juta warga tidak mampu, sementara total peserta BPJS sebanyak 22 ribu. ‘’Target jumlah kepesertaan BPJS adalah seluruh warga Indonesia. Nantinya, kami harapkan KIS menambah jumlah masyarakat miskin yang belum terkaver BPJS,” lanjutnya.

Disinggung apakah nantinya BPJS yang akan bergabung dengan KIS atau sebaliknya, dia menyatakan sebaiknya KIS melekat pada program BPJS. Sebab program BPJS yang sudah berjalan telah memiliki badan hukum dan dipayungi undang-undang. ‘’Jadi BPJS lebih kuat daripada KIS, tapi masalah kebijakan ke depannya, Dinkes Jatim tetap akan mengikuti kebijakan dari pusat. Kita tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena masalah kesehatan adalah masalah bersama,’’ paparnya.

Direktur BPJS Regional VII Jawa Timur Andi Afdal juga mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum mengetahui aturan main KIS. KIS adalah program baru yang akan diberlakukan, sedangkan program BPJS adalah program baru tapi sudah dijalankan. Meski akan ada pemberlakuan KIS nantinya tidak membuat kerja BPJS nganggur. ‘’Saat ini kita bekerja saja sembari menunggu perintah dari pusat bagaimana pelaksanaan KIS di Indonesia khususnya Jatim,’’ ujarnya. n tam, dna

Anggota DPRD Jember Divonis Satu Tahun Penjara l Sambungan hal 1

sebelum pembacaan tuntutan jaksa tiga pekan lalu melalui kuasa hukumnya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor yang di­pimpin Ni Made Sudani itu menilai terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor karena Sukarso dinilai menyalahgunakan jabatannya saat menjabat sebagai Kepala Desa Arjasa

pada 2012. Dana yang diselewengkan Sukarso yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD) dan insentif untuk RT dan RW di desa setempat dengan nilai kerugian sebesar Rp 61 juta. “Jaksa masih menyatakan pikirpikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim, apakah banding atau menerima vonis tersebut,” tuturnya. n efi

Menggunakan Limbah Kayu, Produksinya Tembus Pasar Nasional l Sambungan hal 1

stansi di lingkungan Pemprov Jatim kerap memesan vandel buatannya.

Untuk memenuhi pesanan-pesanan tersebut, Suyanto mempekerjakan sebanyak 27 karyawan yang terdiri dari beberapa kerabat dan warga sekitar.

Dalam pembuatan piala secara utuh, Suyanto hanya mengerjakan bagian dasar, yang berbahan harbord sementara bagian tengah atau badan piala dipesan dari sesama perajin di daerah

lain dengan cara barter bahan . “ Untuk bahan marmer saya barter dari sesama perajin dari Tulungagung, untuk yang bagian plastik dari trofi saya barter di Sidorjo,” terang Suyanto.

Suyanto menceritakan mulai merintis usahanya sejak 1996 silam.

Semula dia berprofesi sebagai pembuat sangkar burung. Dengan profesi ini ia selalu datang jika ada lomba burung. Dari situ Suyanto melihat, setiap lomba burung panitia mengeluarkan trofi yang cukup banyak

dalam sekali even perlombaan. “Dari sana saya menangkap peluang bisnis yang bagus untuk dikembangkan,” aku Suyanto.

Berbekal latar belakang seorang mebeler, akhirnya dia mencoba membuat trofi dengan dibantu anak istrinya. Tak disangka, ternyata trofi buatannya diminati banyak orang.

Pesanan skala kecil pun datang dari sejumlah toko penjaja piala atau trofi. Seiring berjalannya waktu, ketekunan Suyanto yang dibuktikan

melalui kualitas kreasinya yang apik banyak dikenal orang, bahkan sampai ke luar Jawa. “Akhirnya banyak sales dari luar kota yang datang untuk memesan trofi buatan saya. Mereka bilang trofi buatan saya memiliki ciri khas tersendiri yakni dari segi bentuk dan bahannya,” ungkapnya Untuk harga trofi bervariasi. Untuk trofi berkaki empat, Suyanto mematok harga dari Rp 160-200 ribu per buah, untuk trofi berkaki satu Rp 15-80 ribu, vandal Rp 17,5- 60 ribu. *

12

Kamis Wage, 6 NOVEMBER 2014

Beri Pemahaman Hukum Lewat Kegiatan Lomba Kadarkum Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui bagian hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum tidak hanya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi saja. Masyarakat juga mendapatkan pemahaman soal hukum melalui lomba keluarga sadar hukum atau lomba kadarkum tingkat SLTA se-Kabupaten Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keberanian para generasi muda untuk menyampaikan pendapat, dan menanamkan kesadaran hukum pada generasi muda khususnya para pelajar.

A

cara yang digelar di wahana ekspersi pu sponegoro ( WEP ) selama dua hari itu diikuti oleh 29 regu dari pelajar tingkat SLTA. Dalam satu regu terdiri dari 5 orang peserta, dengan dewan juri yang berasal dari Pengadilan Negeri Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, Kepolisian Resor Gresik, Kodim, BNN, P2TP2A. Adapun materi yang di lombakan adalah UUD 45 yang sudah di amandemen, UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam lomba kadarkum yang di Edi Hadi kemas dengan versi cerdas cermat itu, keluar sebagai Juara 1 adalah MA Kanjeng Sepuh Sidayu, SMAN 1 Balongpangang Juara 2, SMAN 1 Wringinan-

om juara 3, dan MA Kanjeng Sepuh 2 sebagai Juara harapan. Pemenang yel-yel terbaik adalah SMA Sunan Giri Menganti, MA 2 Benjeng.

Menurut Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gresik, Edi Hadi Siswoyo SH,MM. mengatakan, bahwa lomba kali ini terbilang sukses karena dilihat dari sisi nilai para peserta cukup bagus, dan mereka mampu menguasai materi dengan baik. Tentang pemahaman akan produk-produk hukum, diharapkan melalui kegiatan ini para pelajar bisa memahami dan menerapkannya dalam praktek kehidupan sehari hari. " Kami menyadari keterbatasan pemerintah dalam memberikan sosialisasi hukum, namun setidaknSiswoyo ya dalam kegiatan ini, Siswa yang ikut lomba kadarkum ini bisa memahami isi undang undang dan bisa menularkan kesadaran hukumnya kepada teman te-

Bupati Dr Sambari Halim Radianto bersama camat dan lurah seusai menerima piagam penghargaan.

mannya. Kegiatan lomba cerdas cermat, dilaksanakan setiap tahun. Karena bisa merangsang untuk paham akan produk-produk hukum, serta efek dan manfaatnya sangat jelas."Ujarnya. Selanjutnya peserta yang mendapat juara pertama akan dikirim untuk mengikuti lomba kadarkum tingkat Bakorwil dengan mengikuti pembinaan terlebih dahulu dari Tim Pembina Kabupaten Gresik.

Ditambahkan Edi Hadi Siswoyo, bahwa selain lomba kadarkum, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum juga dilakukan dengan pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum.

Pembinaan Desa sadar hukum ini dimulai tahun 2012 dan Sampai saat ini sudah terdapat 10 desa binaan sadar hukum yang dibina oleh bagian hukum, yaitu Desa Dapet Kec. Balongpanggang, Desa Gadingwatu Kec. Menganti,

Suasana lomba kadarkum di WEP.

Desa Babakbawo Kec. Dukun, Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah, Desa Mulung Kec. Driyorejo, Desa Sirnoboyo Kec. Benjang, Desa Sidomulyo Kec. Sidayu, Kelurahan Gending Kec. Kebomas, Desa Padeg Kec. Cerme, dan Desa Ngampel Kec. Manyar.

Salah satu prestasi hasil kerja bagian hukum dalam membina desa sadar hukum adalah penghargaan “Anubawa Sasana Desa/ Kel Sadar Hukum dari Menteri Hukum dan HAM Tahun 2014” yang diberikan kepada Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti. Turut menerima penghargaan yang sama sebagai penggerak desa sadar hukum hukum adalah Bupati Gresik dan Camat Menganti.

Terpisah Masdukan, SH,MM, Kasubag Bantuan dan Penyuluhan Hukum sebagai pelaksana kegiatan, mengatakan, “pembinaan desa

sadar hukum ini sangat efektif sebagai sarana penyuluhan hukum bagi masyarakat untuk dapat memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Selanjutnya akan diupayakan di seluruh kecamatan terdapat desa binaan, sehingga bisa menjadikan teladan bagi desa desa lain yang belum terjangkau oleh kegiatan ini”. Q kim.adv

Foto bersama pemenang, juri, bagian hukum.

Kabag Hukum saat memberikan hadiah.

Dari Pembahasan RAPBD 2015 di DPRD Jatim

Prioritaskan Kemakmuran dan Kepentingan Rakyat Lima komisi di DPRD Jawa Timur terus berupaya mematangkan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, agar bisa tepat waktu menjadi peraturan daerah (perda) pada tanggal 10 Nopember 2015 mendatang.

S

alah satu fungsi DPRD adalah dibidang budgeting atau anggaran.

Oleh karenannya pembahasan RAPBD harus dilakukan antara DPRD Jatim dan Pemprov Jatim. Pimpinan Sidang Paripurna, Tju-

tuk Sunaryo menegasakan, RAPBD belum bisa diberlakukan tanpa adanya persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD dalam bentuk peraturan daerah.

“Oleh karenannya, setiap komisi akan mencermati dan mendalami rencana kerja SKPD sebagai mitra dinas, agar penganggaran kegiatan bisa lebih efisien, realistis, proporsional dan pro rakyat sebagai terjemahan visi misi Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jatim,” terang Tjujuk.

Politisi asal Partai Gerindra ini, juga menegaskan upaya lain DPRD Jatim melalui komisi juga melakukan penelaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang berpedoman pada pendayagunaan dana untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan ke-

pentingan rakyat. Oleh karena itu, berbagai upaya proses penelaahan RKA oleh komisi dengan melakukan rapat kerja, dengar pendapat dengan dinas atau instans, serta konsultasi dengan pemerintah pusat. “Ini semua dilakukan, untuk mendapatkan masukan yang akurat,” kata dia.

Disampaikan Tjujuk, dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II tahun 2014 mengalami peningkatan 2,72 persen dibanding dengan triwulan I tahun 2014, dan apabilan dibanding dengan triwulan yang sama tahun 2013 mengalami pertumbuhan 5,94 persenn, hingga secara komulatif pertumbuhan ekonomi tahun 2014 mengalami 6.17 persen.

“Dimana sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran,” urai dia. Q cty

KOMISI A

KOMISI B

KOMISI C

KOMISI D

KOMISI E

Perketat Pengawasan 22 Lembaga Dinas

Optimalkan Anggaran Proporsional

Anggaran Optimalisasai Pelayanan Rakyat

Desak Tuntaskan Anggaran JLS

Komisi C yang membidangi keuangan ini, mendorong dukungan alokasi anggaran yang disediakan agar dioptimalkan betul untuk peningkatan pelayanan serta pembangunan dan secara nyata dapat meningkatkan taraf hidup rakyat maupun kesejahteraanya. Komisi C melalui juru bicara Sri Untari mengatakan, dalam pengelolaan anggaran hendaknya mengedepankan akuntabilitas dengan berorientasi profesionalitas, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memperhatikan jadwal pembahasan yang diajukan Pemprov Jatim pada RAPBD 2015, Komisi C telah melakukan kunjungan konsultasi dan koordinasi ke Ditjen Keuangan Daerah dan Kementerian Keuangan. Termasuk melakukan kunjungan ke Gaikindo serta AISI untuk mendapatkan gambaran tentang estimasi penerimaan pendapatan dari sektor BBNKB dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Selanjutkan Komisi C juga melakukan pembahasan anggaran pada tingkat mitra kerja SKPD, BUMD yang masih memerlukan koreksi dan rekomendasi. Diantaranya Dinas Pendapatan daerah, Badan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD), Badan Penamaman Modal (BPM), Hasil Pengelolaan kekayaan daerah seperti Badan Usaha Milik daerah BUMD). “Memerlukan gambaran tentang ekstimasi penerimaan PAD dan keAset daerah (BPKAD), Badan Penamaman Modal (BPM), Hasil Pengelolaan kekayaan daerah seperti Badan Usaha Milik daerah BUMD). “Memerlukan gambaran tentang ekstimasi penerimaan PAD dan kerangan RKA perusahaan 2015,” kata Sri Untari.

Termasuk upaya Komisi C untuk melakukan pendalaman dan penelusuran atas seluruh investasi dan keberadaan aset di PT Panca Wira Usaha (PWU) sebagau BUMD milik Pemprop Jatim. “Secara khusus komisi C akan melakukan penelusuran terhadap semua hal yang dianggap tidak transparan maupun terhadap pengembangan usaha dan pendirian anak perusahaan baru, yang terkait dengan rencana kegiatan investasi. Utamanya terhadap pelepasan aset yang diindikasikan sangat merugikan pemerintah sebagai pemilik perusahaan,” terang dia. Q cty

Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) menuai reaksi dari Komisi D. Komisi yang membidangi pembangunan ini, terus mematangkan pembahasan ada perubahan proyeksi anggaran dari semula diajukan Rp 500 miliar pada KUA-PPAS, turun menjadi Rp 234 miliar pada R-APBD 2015.

Ketua Komisi D DPRD Jatim Bambang Suhartono mengatakan, anggaran percepatan pembangunan JLS pada tahun 2015 tidak jadi dialokasikan sebesar Rp 500 miliar. Ini karena Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Jawa Timur sebagai pelaksana teknis pembangunan hanya mampu merealisasikan target pembangunan dengan dana Rp 234,6 miliar saja. “Alasannya Bina Marga karena proses lelang yang butuh waktu lama, serta distribusi alat berat ke lokasi,” kata Bambang Suhartono.

Bambang, menyarankan kepada Dinas PU Binamarga tetap menyelesaikannya JLS pada tahun 2018 mendatang. Karena, APBD Jatim sudah diproyeksikan dengan total anggaran di jalurTulungagung hingga Malang sebesar Rp 1,522 triliun. Seharusnya, Menurutnya, Dinas Bina Marga tidak menurunkan proyeksi anggaran jika memiliki perencanaan yang matang.

“Meski anggaran turun, kami usulkan agar JLS tetap selesai tepat waktu, dengan cara satu kali tender dan pembayaran secara bertahap, karena APBD untuk JLS sebesar Rp 1,522 triliun akan dialokasikan mulai tahun 2015 sampai 2018,” terang politisi asal PDI Perjuangan ini.

Untuk diketahui, pembangunan JLS dengan panjang 673,8 kilometer ini ditangani bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Hingga 2014 ini jalur dari Pacitan hingga Trenggalek sudah dituntaskan pemerintah pusat dengan anggaran Rp 1,2 triliun. Disusul pada tahun 2015-2018 ini jalur Trenggalek-Malang lewat APBD Jatim sebesar Rp 1,522 triliun.

Dan jalur Malang—Lumajang-Jember-Banyuwangi dengan dana dari APBN pusat Rp 5,22 triliun. “Targetnya, tahun 2018 ini seluruh jalur dari Trenggalek hingga Banyuwangi selesai, kalau Pacitan ke Trenggalek kan sudah,” tandasnya. Rincian anggaran JLS dari kewajiban APBD Jatim, dimulai pada tahun 2015 sebesar Rp 234 miliar, tahun 2016 Rp 306 miliar, Tahun 2017 Rp 456 miliar dan tahun 2018 Rp 526 miliar. Q cty

Minta BPJS Lebih Membuka Diri

Komisi A DPRD Jatim dalam pematangan RAPBD 2015 melakukan pengawasan ketat terhadap 19 lembaga dinas di Pemprov Jatim yang menjadi mitra dinas komisi dibidang pemerintah dan hukum tersebut. Kesembilan belas lembaga dinas tersebut adalah Biro Hukum, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kantor perwakilan Propinsi Jatim, Biro Hukum dan Protokol, Badan kepegawaian Daerah, Badan pendidikan dan pelatihan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Polisi Pamongpraja, Biro Umum, Biro Administrasi Pemeritahan Umum, Biro Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Sekretariat Komisisi Penyiaran Indonesia Daerah, Sekretariat DPRD, Biro Adminsitrasi Kerjasama, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan.

Jurubicara Komisi A, Syaifudin Asmoro mengatakan dari 22 mitra kerja Komisi A, terdapat 12 SKPD yang mengalami pengurangan alokasi anggaran dibandingkan dengan Anggaran tahun 2014 lalu. Disampaikan Syafiduin, Komisi A mengaku khawatir penguranganpengurangan tersebut akan mempengaruhi kinerja SKPD terkait. “Sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas pemerintahan,” kata dia.

Namun begitu, alasan pengurangan dilandasi pertimbangan strategis terkait efisiensi kinerja SKPD dan penggunaan angggaran yang berbasis ‘money follow program’. Q cty

Komisi B DPRD Jatim mendesak agar anggaran yang tercantum dalam RAPBD 2015 dapat memberikan peningkatan kapasitas kinerja yang baik.

Oleh karena itu, secara konsisten komisi yang membidangi perekonomian ini, sejak awal mendesak pengajuan RAPBD 2015 oleh seluruh SKPD terkait untuk mengajukan anggaran secara proporsional. “Komisi B telah meminta agar didalam penyusunan anggaran didasarkan pada RJPMD gubernur tahun 2015-2019, yang dibarengi dengan sistem penganggaran yang proporsional,” terang Prayanan Yuda, jurubicara Komisi B. Lanjut politisi Partai Golkar ini, mendesak pada SKPD untuk mengoptimalkan anggaran belaja dan sesuai dengan harapan masyarakat. “Untuk itu, seluruh program kegiatan harus mengacu rentra dan didahului progres sebagai acuan penganggaran ,” kata Yudha. Komisi B juga mengawasi sejumlah mitra kerja, diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Badan ketahanan pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Biro Perekonomian.

“Komisi B memandang perlu dilakukan pengeseran alokasi peningkatan pemberdayaan measyarakat dan peningkatan daya saing dalam menghadapi MEA 2015,” lanjut dia. Q cty

Juru Bicara Komisi E DPRD Propinsi Jatim Agatha Retnosari menyampaikan bahwa BPJS harus lebih membuka diri dengan berani membuka diri dan tidak hanya membatasi calon peserta mendaftar di kantor cabang BPJS. Komisi yang membidangi kesejahteraan ini, juga mengusul BPJS mendekatkan layanan kesehatan kepada rakyat dengan paling tidak tiga cara; Pertama, meningkatkan layanan pendaftaran online yang bebas hambatan baik hambatan server yang kurang memadai juga sistem online yang mudah.

Kedua, membangun kerjasama dengan Kantor PT. Pos dan Giro dimana sudah mempunyai jaringan kantor di seluruh pelosok Jawa Timur untuk menerima pendaftaran peserta BPJS. Dan jika dimungkinkan setelah dilakukan pengkajian terlebih dahulu, bisa juga melibatkan Klinik, Apotik maupun supermarket sebagai pos pendaftaran peserta BPJS juga. Ketiga, segera menjalin dan merealisasi kerjasama dengan bank – bank terkait, untuk mempermudah proses pembayaran dengan sistem auto debit.

Khusus bagi masyarakat misikin di Jawa Timur yang belum masuk dalam Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta BPJS, Komisi E juga merekomendasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan pendataan yang berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota agar masyarakat miskin dapat segera tercover serta menjalin kerjasama dengan BPJS utamanya bagi para penderita penyakit tertentu. Q cty