Harian bhirawa Edisi 6 maret 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Saya jamin surat perizinannya akan selesai dalam sehari. Asalkan persyaratannya lengkap. Ayo buktikan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto

Kamis Wage, 6 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

6

AGENDA HARI INI

MARET 2014

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Pembukaan Musrenbang di Grand City Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov Achmad Sukardi 19.00

Festival Wayang di Gedung Cak Durasim Surabaya

Jatim Tuan Rumah Pertemuan Gubernur se-Indonesia Pemprov, Bhirawa Provinsi Jatim akan mendapat kepercayaan sebagai tuan tumah pertemuan gubernur se-Indonesia dalam rangka Round Table Dialog (RTD) IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Surabaya, 12 Maret 2014.

“Para kepala daerah akan duduk bersama membahas peningkatan pembangunan infrastuktur, pelayanan transportasi, kesehatan dan sebagainya,” ujar Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat Rapat Persiapan Round Table Dialog IV APPSI di Provinsi Jawa Timur di Ruang Kadiri Kantor Gubernur Jatim, Rabu (5/3).

Menurut Sukardi, tujuan diselenggara- Dr H Akhmad Sukardi MM kannya pertemuan tersebut untuk memberikan rekomendasi regulasi maupun usulan program kepada Pemerintah Pusat, terkait topik bahasan guna percepatan pembangunan di wilayah provinsi masing-masing.

Dalam pertemuan nantinya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MSi yang juga tercatat sebagai salah satu Ketua APPSI akan memberi sambutan ucapan selamat datang kepada sekitar 150 peserta atau undangan. Di samping para gubernur yang

 ke halaman 11

Program M-PLIK Gagal Total Nganjuk,Bhirawa Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) di Nganjuk gagal total sehingga daerah terpencil yang seharusnya mendapat layanan internet tetap saja terisolir. Bahkan lima unit mobil yang sempat beroperasi di Nganjuk kini juga tidak jelas keberadaannya.

Sejak 2012 lalu, Kabupaten Nganjuk mendapat bantuan lima unit M-PLIK dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Namun mobil M-PLIK yang sempat dioperasikan di sejumlah kecamatan terpencil di Nganjuk itu hanya sebentar saja dan fungsinya juga lebih ke komersial daripada memberikan pengenalan teknologi informasi. Pada saat beroperasi sekitar satu tahun, mobil M-PLIK hanya digunakan untuk membuka layanan pembayaran listrik. “Saat dioperasikan, mobil M-PLIK lebih banyak untuk pembayaran rekening listrik daripada untuk pelayanan internet,” ujar Kabaghumas Pemkab Nganjuk Ghozali Afandi, Rabu (5/3).

Ghozali Afandi yang dulu menjabat sebagai Kabid Infokom di Dinas Perhubungan Nganjuk sangat paham dengan mekanisme operasional mobil M-PLIK. Karena Ghozali Afandi memang mendapat tanggungjawab untuk melaksanakan program M-PLIK. Namun setelah hampir setahun berjalan, dikatakan Ghozali Afandi, tujuan dari

SMAN 6 Ajak Siswa Ikuti Istighosah

Surabaya, Bhirawa SMA Negeri 6 Surabaya mulai menyiapkan mental siswanya jelang pelaksanaan UN 2014. SMA yang letaknya bersebelahan dengan Balai Pemuda ini memilih menggelar istigotsah dan doa bersama, Rabu (5/3). Sejumlah

‘Mortir’ Mardjito untuk Jadi DPD RI Capai Rp 1,254 M

KPU Jatim, Bhirawa Setelah mendapat kritik dari berbagai elemen masyarakat, KPU Provinsi Jatim akhirnya mengumumkan hasil rekapitulasi penerimaan sumbangan dana kampanye parpol peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2014 periode I dan II dan calon anggota DPD RI dari Dapil Jatim di kantor KPU Provinsi Jatim, Rabu (5/3).

Divisi Hukum KPU Provinsi Jatim Arbayanto mengatakan sesuai Undang-Undang No 8/2012 tentang Pemilu, Peraturan KPU No 17/2013 dan Surat Edaran KPU No 69/2013, batas akhir penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye parpol peserta pemilu 2014 pada 2 Maret pukul 18.00. ‘’Di Jatim tidak ada masalah.

Ini karena pada 2 Maret lalu, samua parpol di Jatim sudah menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye. Tapi KPU Jatim belum bisa mengumumkan pada 2 Maret karena masih perlu diverifikasi terlebih dahulu. Proses verifikasi membutuhkan waktu tiga hari. Dan hari ini (Rabu, red) baru bisa kita publish, “ ujar

mantan aktivis HMI saat ditemui di kantornya, Rabu (5/3).

Diakui Arbayanto, laporan sumbangan dana kampanye parpol di Jatim kebanyakan belum lengkap. Seperti belum adanya surat

H Djajadi SH, MM

pernyataan penyumbang yang perlu ditandatangani dan lain sebagainya sehingga pihaknya perlu menertibkan sesuai sistem administrasi keuangan. “Setelah diumumkan dan diberitahukan ke parpol peserta Pileg, ada jeda waktu selama lima hari atau hingga 10 Maret mendatang untuk dilakukan perbaikan, “ bebernya.

Dari hasil rekap total sumbangan dana kampanye parpol peserta Pileg di Jatim, kata Arbayanto tertinggi ditempati PDIP

 ke halaman 11

Sumbangan Dana Kampanye Parpol No Partai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Total (Rp)

PDIP 13.027.054.510 Partai Demokrat 12.152.618.123 Partai Golkar 8.087.785.000 Partai NasDem 7.553.449.959 PAN 7.534.027.745 PPP 3.661.489.750

No Partai 7.

8.

9.

Total (Rp)

PKS Partai Gerindra PKB

3.116.087.510 2.520.000.000 1.920.604.840

10. Partai Hanura

385.650.000

11. PKPI

180.161.797

12. PBB

67.500.000

Sumber : KPU Jatim

Ruang Kelas SDN Mlirip Ambrol

Siap Mental

 ke halaman 11

Nurseno.

Istigotsah ini dibimbing oleh guru kelas masing-masing. Selain istigotsah kemarin, setiap hari sekolah yang pernah menyabet gelar tiga besar nilai rata-rata UN terbaik se-Jatim ini juga menggelar istigotsah rutin.  iin

Sumbangan Dana Kampanye PDIP Jatim Tertinggi

 ke halaman 11

MEMASUKI masa pensiun, banyak orang memiliki ketakutan tersendiri. Tapi itu tak berlaku pada Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo H Djajadi SH, MM yang akan segera memasuki masa pensiun per Juli 2014 nanti. Pria kelahiran 31 Mei 1964 itu, mengaku sudah siap pensiun.

“Saya sudah siap mental mengakhiri tugas saya sebagai Dirut PDAM,” katanya belum lama ini.

Putera daerah Sidoarjo kelahiran Desa Randegan, Tanggulangin itu men-

siswa SMAN 6 Surabaya melakukan doa bersama di Musala Nurul Fata sekolah.

“Doa bersama tersebut digelar untuk mempersiapkan mental dan memberikan ketenangan bagi siswa.,” kata Kepala Sekolah SMAN 6 Surabaya

kariyadi/bhirawa

Sejumlah siswa SDN Mlirip 3, Kec Jetis, Kab Mojokerto melihat plafon sekolahnya yang ambrol, Rabu (5/3) kemarin.

Kab Mojokerto, Bhirawa Kondisi ruang kelas SDN Mlirip 3, Kec Jetis, Kab Mojokerto yang baru saja selesai dibangun memprihatinkan. Ruang kelas yang sudah direhab dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 147 juta itu plafonnya jebol. Hingga saat ini, belum ada tindakan dari Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Mojokerto terkait kerusakan yang terjadi.

Gedung SDN Mlirip 3 yang saat ini mengalami kerusakan tersebut, merupakan salah satu dari 77 paket kegiatan pembangunan gedung sekolah yang dilakukan pada 2013 dengan menggunakan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun Anggaran 2011.

 ke halaman 11

sudarno/bhirawa

Untuk yang kesekian kali, puluhan pedagang asongan Stasiun Besar Madiun kembali melakukan aksi unjuk rasa atas larangan dari pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) berjualan di dalam stasiun, Rabu (5/3).

Unjuk Rasa Asongan, Hadang KA Sri Tanjung Madiun, Bhirawa Untuk yang kesekian kali, puluhan pedagang asongan Stasiun Besar Madiun, kembali melakukan aksi unjuk rasa atas larangan dari pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) berjualan di dalam stasiun, Rabu (5/3).

Aksi pertama, dilakukan di depan pintu masuk stasiun. Mereka menuntut untuk bertemu Kepala Stasiun Besar Madiun Sofwan Hadi. Namun kare-

 ke halaman 11

Juni, Pemkot Mulai Larang Penjualan Miras Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya saat ini membatasi penjualan minuman keras (miras) beralkohol kadar tinggi berupa bir. Namun untuk tiga bulan setelah Perda Miras disahkan rencananya Maret ini, pemkot bakal melarang miras dijual di tempat sembarangan.

Kabag Humas Pemkot Surabaya Moh Fikser mengatakan peredaran miras sebenarnya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Perda Pariwisata. Biasanya aturannya sudah melekat dengan tempattempat yang telah ditentukan. ‘’Pemkot akan ikut ketentuan itu dan

 ke halaman 11

Soto Ayam Pak Sadi ‘Asli’ Ambengan

Kuliner Asli Surabaya Peraih Street Food Terbaik Dunia Jika ada rekan kerja, kawan dan saudara kita sedang berada di Surabaya, tidak ada salahnya mengajak mereka untuk mencicipi kuliner Surabaya.

Salah satunya, Soto Ayam Pak Sadi ‘Asli’ Ambengan. Itulah kuliner lokal asli Surabaya yang mendapatkan juara pertama dalam ajang World Street Food Congress (WSFC) pada Juni 2013 di Singapura.

Wiliam, Kota Surabaya

Sentil..  

Kasus seks bebas dan kehamilan remaja tinggi Mental remaja hancur, negara babak belur

 

2013, 37 PNS ajukan cerai Pasokan janda dan duda kembang melimpah

 

Kejaksaan geledah Kantor Dispertan Kapan PNS bersih dari korupsi?

Usaha soto tak lagi berkelas kolong jembatan. Soto Ayam Pak Sadi membuktikannya. Mayoritas tempat usaha kuliner milik Pak Sadi berada di lokasi strategis dan tempat cukup nyaman. Itupula yang ditemui saat Bhirawa mengunjungi Soto Ayam Pak Sadi di Jalam Ambengan.

Sementara menunggu soto disiapkan, Bhirawa ngobrol dengan salah satu adik dari pemilik Soto Ayam Pak Sadi, yang bernama Gatot Sunyoto.

Dengan perawakan yang cukup tinggi,

serta berkumis tebal, Gatot menceritakan perjalanan karir Pak Sadi, sang pemilik dalam merintis usaha kuliner.

Menurut Gatot, Pak Sadi jarang berada di Surabaya. Dia lebih aktif menjalankan usahanya yang berada di Jakarta, tepatnya di Kebayoran Baru.

“Pak Sadi masih aktif mengurus usaha, tepatnya di daerah Kebayoran. Biasanya kalau pas di Surabaya, kakak saya menyapa pelanggan atau

 ke halaman 11

william/ bhirawa

Soto Ayam Pak Sadi ‘Asli’ Ambengan yang telah memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia.

SURABAYA

2

Kamis Wage 6 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Lebih 50 Ribu Mahasiswa Terancam Golput Jika Tidak Disediakan TPS Khusus di Kampus KPU Jatim, Bhirawa Tidak disediakannya TPS khusus di wilayah kampus memantik kekhawatiran hilangnya suara mahasiswa perantauan. Di Jawa Timur tercatat sekitar 50 ribu mahasiswa luar pulau terancam kehilanagn hak suara nya dalam Pemilu 2014.

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat membuka seminar BKOW Jatim, di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, kemarin.

iib/bhirawa

Perempuan Jatim Harus Aktif Gunakan Hak Pilih Pemprov, Bhirawa Perempuan harus ikut ambil bagian dalam pembangunan. Salah satunya dengan aktif mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014 nanti.

Perempuan menjadi bagian penting untuk masa depan pembangungan Jatim dan Indonesia.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Rabu(5/3) menyebut pentingnya kaum perempuan untuk menggunakan hak politiknya.

Lebih lanjut Gus Ipul menerangkan, konsep keadilan telah diutamakan supaya diskriminasi terhadap kaum perempuan bisa dikurangi. Salah satu caranya saat ini dengan membuat peraturan mewajibkan calon legislatif (caleg) 30 persen adalah perempuan.

“Ini bukti bahwa gender main streaming (GMS)/Pengarusutamaan Gender telah diaplikasikan di semua bidang, dan di era reformasi perempuan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya,” tutur Gus Ipul— sapaan lekat Saifullah Yusuf, saat membuka Seminar Peran Serta Organisasi Perempuan Dalam Mensukseskan Pemilu 2014, di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (5/3).

Untuk itulah menurut Wagub, perempuan harus menggunakan hak pilihnya secara aktif dalam Pemilu 2014 mendatang agar bisa memanfaatkan kesempatan memilih

anggota legislative untuk mempoerjuangkan kepentingannya.

Sementara tentang peran organisasi wanita, Gus Ipul menyebut posisi organisasi wanita diperlukan untuk membahas isu-isu yang sedang beredar, mengembangkan diri dan sarana menambah ilmu. Organisasi perempuan , meski merupakan salah satu peninggalan orde baru (Orba), menurutnya masih perlu dilestarikan dan direvitalisasi.

Cara merevitalisasi organisasi wanita, kata orang nomor dua di Jatim ini, organisasi wanita harus dikelola lebih baik agar efektif dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Melalui Organisai ini perempuan diharapkan bisa memaksimalkan perannya dan memberikan dampak perubahan terutama dalam pembangunan ekonomi keluarga.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf mengatakan, pemilihan umum (pemilu) akan dilaksanakan 9 April 2014 untuk pemilihan legislatif baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Oleh karenanya melalui BKOW diharapkan semua perempuan di Jatim ikut berperan serta menggunakan hak pilihnya.

“Perempuan menjadi salah satu modal besar indonesia. Sebagaimana yang sudah dibahas serius di

PBB, bagaimana mengembangkan ketrampilan kaum perempuan terutama untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” terang Pada kesempatan kemarin, Wagub Saifullah Yusuf juga menjelaskan, dari fakta sehari-hari, di Indonesia jika ibu sejahtera maka keluarganya ikut sejahtera. Tapi tidak demikian jika yang sejahtera kaum laki-laki belum tentu keluarganya juga sejahtera.

Sebab, lanjutnya dari ibu yang sejahtera itu berarti ia sehat dan akan menghasilkan air susu ibu (ASI) yang sehat dengan demikian anak-anaknya akan sehat. “Karenanya saat ini PBB sedang membuat skema yang konkrit supaya perempuan makin terlibat dalam peningkatan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Pemprov Jatim berkomitmen menjadikan perempuan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Sebab itulah Jatim dianggap salah satu provinsi yang dianggap pro perempuan. Ini dibuktikan dengan penghargaan demi penghargaan yang didapatkan tiap tahun terkait peran perempuan.

“Program pro perempuan ini akan kita teruskan untuk tahun-tahun ke depan, dengan harapan perempuan makin mengukuhkan perannya khususnya dalam pemilu 2014 Q iib nanti,” tambahnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

trie diana/bhirawa

Petugas Baksebang Pol dan Linmas Surabaya memantau layar monitor CCTV baru yang dipasang di Ruang Satlak PB (Satuan pelaksana penanggulangan bencana) Surabaya,Rabu (5/3). Diharapkan dengan monitor baru ini semua kawasan di Surabaya bisa terpantau.

cty/bhirawa

Mayoritas Caleg Lakukan Money Politics Surabaya, Bhirawa Mayoritas Calon Legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pemilu 2014 melakukan money politic. Miris atas sinyalemen ini sejumlah Caleg berbagai partai di Surabaya mendeklarasikan Deklarasi Gerakan Nasional Anti Politik Uang’, Rabu (5/3).

Salah satu caleg DPR RI dari Partai Gerindra, M Sholeh mengakui tidak kurang dari 70 persen para caleg melakukan money politic. Karenanya Deklarasi Gerakan anti politik uang mendesak dilakukan karena miris melihat fakta dan kenyataan di lapangan.Ironisnya, lanjut Sholeh, Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu maupun KPU sebagai penyelenggara Pemilu malah melakukan pembiaran terhadap aksi tersebut. ‘’Tidak ada tindakan tegas maupun teguran yang dilakukan KPU maupun Bawaslu. Tak heran jika money politic

mereka masing-masing,”tukasnya.

Selain meminta adanya TPS khusus, para mahasiswa itu juga mendesak KPU Jatim untuk aktif melakukan sosialisasi pemilu 2014 di kampus mereka masingmasing. “Supaya mahasiswa juga tahu bagaimana caranya mencoblos, dan tidak malas mengikuti pemilu,”ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menyatakan tidak bisa mewujudkannya. Menurutny, KPU Jatim tidak bisa menyediakan TPS khusus di kampus. “Karena TPS itu ikut di kelurahan, jadi tidak bisa ikut di kampus,”ucapnya.

Namun, bagi mahasiswa luar daerah yang ingin mencoblos di Surabaya, atau Jawa Timur, hal itu bisa disiasati dengan pindah pilih. Caranya, Eko melanjutkan, dengan meminta surat keterangan pada PPS di kelurahan tempat mahasiswa itu tinggal.

“Jadi dengan surat keterangan pindah pilih itu, nanti mereka bisa mencoblos di sekitar kampus atau tempat tinggal mereka, tanpa harus pulang ke tempat asalnya di luar kota,”pungkas mantan Q cty Ketua KPU Surabaya itu.Q

Monitor CCTV Baru

Sejumlah Caleg di kota Surabaya mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti Politik Uang, Rabu (5/3).

DP PDAM Desak Wali Kota Bubarkan Dewas Pemkot Surabaya, Bhirawa Dewan Pelanggan (DP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Surabaya terus mendesak kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini agar segera membubarkan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada.

Ini seiring dengan upaya banding Wali Kota terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan semua anggota Dewas PDAM harus bubar telah ditolak lembaga tersebut. ‘’Kami tentu mendesak Wali Kota soal ini, agar secepatnya Dewas PDAM dibubarkan,” ungkap, Ketua Dewan Pelanggan PDAM, Ali Musyafak Rabu (5/3) kemarin.

Menurutnya, desakan tersebut menyusul Surat Dewas PDAM Kota Surabaya Nomor 05/Eks/DP/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014 yang meminta Wali Kota Surabaya melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/ G/2013/PTUN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor Q dre 178/B/2013/PT.TUN.SBY.Q

Korwil Jatim BEM Se Indonesia (SI) Muklis Doyosaid mengatakan, setidaknya terdapat 50 ribu mahasiswa yang berasal dari luar Jawa Timur, yang terancam menjadi golput.Mereka terdiri dari 20 ribu mahasiswa Universitas Brawijaya, 5 ribu mahasiswa ITS, 15 ribu mahasiswa Unair, sedangkan sisanya berasal dari ketiga kampus itu.

“Termasuk kampus Univertitas Trunojoyo yang ada di Madura juga besar,”paparnya seusai mendatangi kantor KPU Jatim, Jl Trenggilis Surabaya bersama perwakilan BEM dari Unair, dan Universitas Trunojoyo, Rabu (5/3).

Menurut Muklis, ancaman golput tersebut sebenarnya berasal dari aturan yang ada. Tepatnya, Muklis melanjutkan, tidak adanya TPS khusus yang disediakan oleh KPU Jatim di masing-masing kampus.

Sehingga, Muklis berpendapat, seharusnya KPU Jatim mengakomodasi keinginan dari para mahasiswa, untuk menyediakan TPS khusus di kampus mereka.

“Karena sangat tidak mungkin bagi mahasiswa luar kota, bahkan luar pulau untuk mencoblos di kampung halaman

sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap pelaksanaan pemilu. Bisa jadi mereka yang menjadi caleg nanti dari bandar narkoba. Kalau sudah begini siapa yang disalahkan,’’tegas Sholeh yang juga pengacara ini.

Ditambahkannya, pembiaran yang dilakukan KPU dan Bawaslu tidak hanya dengan tidak menindak para caleg nakal. Dalam sosialisasi mereka pun hanya sebatas mengingatkan Pileg 2014 jatuh pada 9 April. ‘’Selama ini tidak ada arahan untuk masyarakat agar melaporkan caleg yang melakukan politik uang atau masyarakat diminta tidak menerima permainan uang dari caleg. Jadi dalam kondisi ini dua lembaga utama dalam pelaksanaan pemilu ini tidak hanya melakukan pembiaran, juga terkesan memberikan peluang dalam permainan politik uang,’’teQ cty gasya dengan nada intonasi tinggi.Q

Masa Kerja Singkat, Pansus RPJMD Salahi Tatib DPRD Jatim, Bhirawa Kerja Panitia Khusus (pansus) Peraturan Daerah (perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2014-2019 yang hanya tiga minggu, digugat. Masa kerja yang pendek itu membuktikan pembentukan Pansus RPJMD hanya akal-akalan saja.

Anggota Banmus, Fredy Purnomo menegaskan sesuai Tatib Dewan untuk pembahasan Pansus terkait raperda minimal dilakukan tiga sampai enam bulan. Tapi kenyataannya dalam kinerjanya Pansus Raperda hanya menyelesaikan waktu yang hanya tiga minggu saja.

“Secara norma dan etika, ini sudah menyalahi aturan yang ada. sebagaimana diatur di Tatib DPRD, UU No.32/2004, UU No. 27 Tahun 2009, PP No.16 Tahun 2010, UU No. 12 Tahun 2011.Dan saya minta pimpinan dewan tidak melanggar aturan yang sudah ada,”tegas politisi asal Partai Golkar Jatim, Rabu (5/3).

Apalagi, RPJMD berisi rencana strategis pembangunan tentunya harus dibahas secara hati-hati dan komprehensif. Tentunya semua ini harus melalui publik hearing. Tapi kenyataannya pihaknya melihat semuanya tidak dilakukan. Hal ini terasa aneh ketika Raperda RPJMD disahkan disaat menjelang Pileg 2014.“Ada apa ini semua, Saya khawatir dewan hanya jadi tukang stempel saja tanpa mengetahui isi secara detail dari Perda RPJMD. Bukankah, RPJMD menjadi wilayah gubernur terpilih, bisa diimplentasikan dalam bentuk Pergub dan Perda,” terangnya.

Tudingan tersebut semakin kentara ketika, dalam rapat Pansus RPJMD yang katanya untuk kepentingan 40 juta masyarakat Jatim ternyata digelar tertutup dan penuh rahasia, Senin (3/3).

Kenyataan ini berbeda dengan tradisi rapat terbuka untuk umum yang selama ini dilakukan di gedung DPRD Jatim . “Tidak jelas, ada rahasia apa yang dibahas anggota Pansus itu, karena ketika rapat selesai, tak satupun anggota Pansus bisa menerangkan poin-poin penting apa saja yang akan dicantumkan dalam Raperda RPJMD Q cty Jatim,’’mantan ketua Banleg ini.Q

Ulang Tahun Satpol PP ke-64

Depankan Humanisme, Bentuk Tim Negosiasi dan Penyamaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menjadikan momen HUT ke-64 sebagai tonggak peningkatan kualitas. Satuan penegak Perda kota Surabaya yang dikomandani Irvan Widyanto ini berkomitmen lebih mengedepankan humanisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu inovasi yang dilakukan Satpol PP Surabaya adalah membentuk personel yang lebih humanis bagi masyarakat. Misalnya dengan adanya tim negosiasi yang terdiri dari anggota perempuan yang disebut Satpoltik, anggota Satpol PP perempuan berparas cantik.

Selain dilatih tata cara berpenampilan menarik, mereka juga dibekali ilmu negosiasi. Hal tersebut ternyata cukup membantu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.

Di samping itu ada pula tim Kobra. Regu Satpol PP yang bertugas menyamar guna melakukan pendekatan kepada para anjal dan gepeng ini juga menjadi andalan instansi yang dipimpin Irvan Widyanto ini.

Misi penyamaran pun terbilang sangat total. Personel berdandan compang-camping, lengkap dengan alat gitar dan kempyeng menyaru sebagai pengamen. Hal tersebut dimaksudkan agar target operasi tidak ketakutan dan tidak terjadi ke-

jar-kejaran di jalanan. Dengan demikian, operasi berlangsung lancar dan lebih humanis.

Dijumpai di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (5/3), Kabid Pengembangan Kapasitas Satpol PP Denny Tupamahu menuturkan, selalu mengedepankan komunikasi dan berlaku humanis menjadi prioritas pihaknya dalam menjalankan tugas.

Seluruh tindakan selalu diawali dengan pola-pola komunikasi. Masyarakat diajak berbicara dahulu sehingga semua menjadi jelas. Hal inilah yang banyak dijadikan rujukan kabupaten/kota lain guna diterapkan di daerahnya. ‘’Harapannya, Satpol PP tidak hanya mengandalkan otot saja, tetapi juga lebih

Berkomitmen utamakan humanisme Satpol PP Surabaya benyuk tim negosiasi yang beranggotakan perempuan. humanis dan memasyarakat,’’ tandasnya.

Dalam kaitannya dengan pemilu 2014, Denny mengatakan, Satpol PP berpedoman pada Undang-undang

15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pada pasal 126 dijelaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, penyelenggara pe-

ist

milu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dijelaskan Denny, Satpol PP bertugas membantu pencabutan alat-alat peraga kampanye saat masa tenang. Sedangkan saat hari H Satpol PP Kota Surabaya berkekuatan sekitar 800 personel siap bersinergi dengan aparat kepolisian dan satlinmas untuk pengamanan di sekitar tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam hal penertiban spanduk/baliho perlu rekom dari panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Kecuali, spanduk/baliho yang jelasjelas melanggar perda akan langsung dibongkar.

“Seperti alat peraga kampanye yang dipaku di pohon, atau dipasang di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) itu akan langsung ditindak,” tegas Denny.Q dre

SURABAYA

Kamis Wage 6 MARET 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Resmi Bebas dari Balik Jeruji Besi

Sukamto:Saya Sudah Selesaikan Kewajiban pada Publik Kejari Surabaya, Bhirawa Secara resmi, mantan Sekretaris kota Surabaya , Sukamto Hadi beserta dua mantan pejabat teras kota Surabaya yang lain Mukhlas Udin dan Purwito resmi menghidrup udara bebas setelah menjalani 2/3 hukumannya atas kasus gratifikasi Japung Rp 720 juta.

Rabu(5/3) kemarin Soekamto Hadi dan Purwito datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya untuk menyampaikan surat pembebasan bersyarat (PB) yang sudah mereka terima dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sementara Mukhlas Udin mengurusnya di Kejari Sidoarjo karena domisilinya.

Saat dikonfirmasi terkait kedatangannya, Sukamto hanya mengutarakan bahwa dia ini sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik. Menurutnya, saat ini dirinya hanya tinggal tanggung jawab kepada Allah saja.

“Tanggungjawab kepada public sudah saya selesai, sekarang tinggal tanggungjawab saya kepada Allah,” pungkasnya sembari bergegas masuk mobilnya, Hon-

da CRV bernopol L 1425 KY. Demikian pula Purwito.

Dia juga bergegas masuk mobilnya, Isuzu Panther bernopol L 1837 PH. Namun dia sempat memeringatkan orang lain, agar jangan sampai kena kasus seperti dia.

“Sebagai manusia bisa, saya ingatkan kepada anda supaya jangan sampai kena kasus seperti saya,” imbuhnya pada wartawan.

Tiga mantan pejabat pemkot Surabaya itu masuk bui setelah dinyatakan bersalah atas kasus gratifikasi Jasa pungut (japung) sebesar Rp 720 juta.

Mereka bertiga resmi resmi bebas dari Lapas Klas I Porong pada Rabu (5/3) kemarin setelah resmi mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham) pada Selasa(4/3) lalu.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya, Nurcahyo Jungkung Madyo menerangkan, pukul 08.30 WIB, Sukamto dan Purwito mendatangi Kejari Surabaya.

Kedatangan mereka hanya ingin menyampaikan surat PB. “Dengan lampiran surat keputusan dari Kemenkumham, terhitung mulai Selasa (4/3) lalu mereka menerima pembebasan bersyarat,” katanya kepada wartawan, Rabu (5/3).

Dijelaskan Nurcahyo, setelah menyampaikan surat PB kepada Kajari Surabaya, maka per Rabu (5/3) ini, mereka mulai menjalani wajib lapor di Kejari Surabaya. Untuk wajib lapor itu, mereka akan datang ke Kejari Surabaya setiap bulan sekali.

“Jadi, sebulan sekali mereka wajib lapor ke Kejaksaan. Untuk watuknya tidak ditentukan,” ujar Jaksa asal Sragen itu.

Diuraikan, sesuai surat PB yang diserahkan Sukamto Hadi dkk, mereka wajib lapor hingga Agustus 2015 mendatang. Barulah setelah itu, mereka benarbenar bebas dari semua

bed/bhirawa

Mantan Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Sukamto Hadi usai menyampaikan surat pembebasan bersyarat (PB) ke Kejari Surabaya, Rabu (5/3). proses hukum. Terkait mantan Asisten II Sekkota Muhlas Udin, Nurcahyo

menjelaskan kalau yang bersangkutan mengurus PB di Kejari Sidoarjo.

“Perlu diklarifikasi untuk pak muhlas bukan disini.

Menurut yang disampaikan

Sukamto beliau menyampaikan surat PB di Kejari Q bed Sidoarjo,” terangnya.Q

Pelimpahan Berkas Kredit Fiktif Bank Jatim dan BJB

RAGAM INFO

Dispendukcapil Permudah Pengurusan Akte Kelahiran Surabaya, Bhirawa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menggiatkan sosialisasi dan mempermudah pengurusan akta kelahiran. Hal ini dilakukan agar warga yang belum memiliki akta kelahiran bisa bisa segera mengurusnya.

Kepala Dispendukcapil, Suharto Wardoyo menjelaskan bahwa selama ini banyak keluhan dari masyarakat berkenaan dengan rumitnya pengurusan akta bagi orang dewasa atau manula.

Mereka kesulitan untuk memenuhi catatan dokumen sebagai persyaratan.

“Banyak keluhan dari masyarakat untuk mengurus akta kelahiran karena tidak sesuai persyaratan, dan rumitnya saat pengurusan” kata Suharto saat dikonfirmasi.

Oleh karena itu, melalui surat Wali Kota dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011, disebutkan persyaratan untuk mengurus akta kelahiran, yaitu surat kelahiran dari dokter, bidan, penolong kelahiran, nama, dan identitas saksi lahir, KK, dan KTP orang tua, fotokopi kutipan akta nikah orang tua yang dilegalisasi.

Namun jika masih ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, maka bisa mengajukan permohonan penetapan asal usul ke pengadilan negeri atau pengadilan agama. Tujuannya adalah guna mendapatkan surat putusan kelahiran sebagai ganti dari persyaraatan yang kurang.

“Mengajukan bisa ke pengadilan negeri ataupun ke pengadilan agama, supaya mendapatkan surat putusan kelahiran sebagai gantinya persyaratan yang kurang,” tambah Suharto.

Ada tiga tempat untuk mengurus akta kelahiran di wilayah Surabaya yang disediakan,, antara lain di Royal Plaza, Pakuwon Trade Center (PTC), dan di ITC, dan mobil keliling di setiap Kecamatan.

Sementara bagi anak- atau siapapun yang merupakan anak dari perkawinan tidak disahkan Negara,Suharto menuturkan, putusan kelahiran bisa diurus ke pangadilan agama bagi pengaju muslim.

Sedangkan untuk non muslim ke pengadilan negeri. Ketetapan pengadilan dijadikan landasan pengurusan akta kelahiran di Dispendukcapil.

Ia menambahkan, hal tersebut mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Q geh Perkawinan.Q

Pengadilan Tipikor Terima Berkas Yudi Setiawan Program ‘Desaku Menanti’ masuk Tahap Pembangunan Fisik Pengadilan sus (Pidsus) Kejari Tipikor, Bhirawa Surabaya, Nurcahyo Proses pemberkaJungkung Madyo san dakwaan bos PT menguraikan, proses Cipta Inti Parmindo berkas dakwaan pe(CIP), Yudi Setialaku utama dalam wan telah tuntas. kasus kredit fiktif Ini terbukti setelah Bank Jatim dan Bank Kejaksaan Negeri Jabar Banten (BJB) (Kejari) Surabaya ini sudah rampung. melimpahkan ber“Berkasnya sudah kas pelaku utama rampung, dan tadi kredit fiktif Bank siang kami limpahbed/bhirawa kan ke Pengadilan Jatim dan Bank JaSiti Karjatun bar Banten (BJB) ke Tipikor,” terangnya.

Pengadilan Tipikor, Rabu (5/3).

Dijelaskannya, setelah mePanitera Muda (Panmud) limpahkan berkas ke pengaPidana Khusus (Pidsus) Penga- dilan, pihaknya pun sudah medilan Tipikor Siti Karjatun nunjuk Jaksa Penuntut Umum menegaskan, berkas perkara (JPU) untuk mengawal dua kredit fiktif Bank Jatim dan kasus itu. Lanjutnya, adapaun Bank BJB dengan terdakwa JPU dari Kejari Surabaya yang Yudi Setiawan sudah dilim- mengawal kasus ini adalah pahkan ke Pengadilan Tipikor.

Andre Winanti, Hendro Rizky, Lanjutnya, pelimpahan itu dan Hajar Junaedi. sendiri dilakukan oleh Kejari “Untuk dua kasus ini, KejakSurabaya. “Sekitar jam satu saan telah menurunkan 10 JPU siang Jaksa dari Kejari Sura- dalam persidangan nantinya. baya datang untuk menyerahkan Adapun ke-10 JPU itu terdiri berkas dakwaan Bank Jatim atas empat Jaksa Kejagung, tiga dan Bank BJB,” ujarnya kepada Jaksa Kejati Jatim, dan tiga wartawan, Rabu (5/3).

Jaksa Kejari Surabaya,” urai Terpisah, Kasi Pidana Khu- Jaksa asal Sragen itu.

Sebelumnya, JPU Adam dari Kejati Jatim menuturkan, berkas dakwaan Yudi Setiawan sudah hampir selesai. Untuk itu, kemungkinan besar pelimpahan berkas dilakukan awal Maret ini. “Setelah koordinasi dengan Kejagung dan Kejari Surabaya, berkas dakwaan segera rampung,” katanya.

Untuk kasus korupsi Bank Jatim sebesar Rp 52,3 miliar ini, berkas Yudi Setiawan ditangani Mabes Polri langsung.

Adapun berkasnya sudah diP21 Kejagung beberapa pekan lalu. Yudi juga sudah dilimpahkan ke Kejati, dan secara administratif akan disidangkan oleh jaksa Kejari Surabaya.

Selain Bank Jatim, Yudi juga ditetapkan sebagai tersangka utama kasus dugaan korupsi Bank Jabar-Banten (BJB) cabang Surabaya senilai Rp 58 miliar. Melalui PT CIP, Yudi berhasil mencairkan dua bank pelat merah itu dengan alasan tengah mengerjakan proyek dari pemerintah. Namun itu ternyata hanya alasan rekayasa semata.Q bed

Kasus Kebakaran Masih Tinggi, Masyarakat Harus Waspada Pemkot Surabaya, Bhirawa Angka kasus kebakaran di Surabaya masih cukup tinggi. Masyarakat diminta waspada, karena hubungan arus pendek masih menjadi penyebab utama timbulnya kebakatan.

Menurut Kadis Damkar Chandra Oratmangun,Rabu(5/3) penyebab kebakaran di Surabaya mayoritas karena arus pendek dan juga dipicu oleh kebakaran alang-alang.

Apalagi, angka kebakaran di Surabaya masih cukup tinggi. Menurut data di Dinas Damkar Kota Surabaya, kebakaran yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 537 kejadian. Kemudian pada tahun 2013, angka kebakaran turun menjadi 397 kebakaran. ‘’Untuk pencegahan, kita rutin latih Satlokar minimal lima kali dalam setahun. Setiap bulan kita juga menggelar forum komunikasi masyarakat untuk mengetahui kendala di lapangan dan juga harapan mereka. Kita juga melakukan sosialisasi di sekolah dan juga perusahaan,’’ jelas Chandra Oratmangun.

Terlepas dari masih tingginya angka kejadian kebakaran di Surabaya, Damkar Kota Surabaya

selama ini masih mampu menekan risiko kebakaran.

Untuk capaian time respon misalnya, petugas Damkar Kota Surabaya masih tetap di bawah 15 menit degan rincian lima menit pertama menerima informasi, lima menir kedua perjalanan ke lokasi dan lima menit ketiga mempersiapkan selang, penyemprotan hingga pemadaman.

“Kita benar-benar profesional. Jangan sampai molor yang berakibat merugikan warga. Kalau ada personel yang lewat dari time for responsibility, kita akan kasih punishement karena kita pakai alarm untuk mengukur berapa lama penyelesaian di lapangan,” ujar Bambang Fistadi, Kepala UPTD IV Damkar Kota Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra Oratmangun juga menegaskan, pihaknya tidak memungut biaya sepeserpun ketika memadamkan api. Ini karena di masyarakat terkadang masih ada stigma bahwa mereka harus membayar kepada petugas yang Q dre memadamkan api.Q

Pemprov, Bhirawa Program “Desaku Menanti” yang dikerjakan Kementerian Sosial dan Pemprov Jatim telah memasuki tahap pembangunan fisik. Program relokasi Penyandang Masalah Sosial(PMKS) ini merupakan pilot project pengentasan dan penegmabangan PMKS dari Kemensos dengan anggaran Rp1,277 miliar.

Program yang mulai dilaksanakan pada tahun 2014 ini, untuk pertama kali Pemprov Jatim memberikan rumah gratis bagi 35 kepala keluarga (KK) atau 135 jiwa anggota Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS). Lokasi tahap pertama program “Desaku Menanti” ini berada di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

Dalam, Rakor Tehnis Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2014 dan Rapat Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Tahunn 2015 di Surabaya, Selasa(4/3) malam, Kepala Dinas Sosial Jatim, Sujono mengatakan, program “Desaku Menanti” saat ini telah memasuki tahap pembangunan fisik rumah.

Dalam program ini anggaran sepenuhnya berasal dari APBN Kementerian Sosial dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp 1.277.000.000. Dana tersebut diperuntukkan untuk membeli tanah seluas 8.500 m2 dan pembangunan fisik rumah.

“Masing-masing rumah kita alokasikan Rp 162 juta dengan luas tanah per rumah 100 m2 per KK,” katanya.

Sudjono menjelaskan, program “Desa Menanti” diperuntukkan bagi gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan binaan dari UPT Rehabilitasi Sosial. Nantinya, lanjut Sudjono, selama menempati rumah, mereka mendapatkan pendampingan dengan berbagai program.

Bebarapa program pendampingan yang disiapkan Dinsos antaranya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa pengembangan ternak kambing, kerajinan dan lainnya.

“Di sekitar rumah mereka juga banyak areal sawah yang belum tergarap, mereka nantinya juga bisa bercocok tanam,” katanya.

Sebelum menempati rumah, UPT Rehabilitasi Sosial juga telah memberikan pembekalan bagi penerima rumah dengan berbagai macam ketrampilan. Pembekalan ketrampilan ini dimaksudkan agar hidup mereka bisa mandiri dan tidak kembali ke pekerjaan awal. yakni sebagai pengemis atau gelandangan.

Beberapa contoh pelatihan ketrampilan yang diberikan misalnya usaha bakso termasuk cara membuatnya, salon kecantikan, beternak, meubeler, pertukangan dan lainnya.

Sujono mengakui, program ini adalah salah satu terobosan pengentasan PMKS secara total dari sekian banyak program pengentasan PMKS lainnya. Dari jumlah PMKS di Jatim yang mencapai 14.803 jiwa, jumlah rumah yang dibagikan dalam program ini memang belum sebanding dengan besarnya PMKS. “Desaku Menanti akan menjadi percontohan pengentasan PMKS yang ideal dan totalitas,” Q rac tandasnya.Q

Srikandi Baruna Damkar Surabaya, Cantik tapi Jago Jinakkan Api Selama ini petugas pemadam kebakaran identik dengan kaum laki-laki, sebab resiko besar yang menjadi tanggungannya. Namun di Surabaya, setidaknya 16 petugas pemadam kebakaran kaum hawa disiapkan bertugas dalam tim yang disebut Srikandi Baruna.

Perempuan-perempuan cantik ini awalnya petugas administrasi di Dinas Damkar Kota Surabaya tetapi kini berkawan akrab dengan api.

Mereka bahkan mampu menggunakan mobil Damkar, melakukan pertolongan korban, pemadaman api, hingga naik tangga setinggi 40 meter kemudian meluncur ke bawah dengan posisi terbalik.

Kemampuan inilah yang akan dipertunjukkan kesigapan mereka dalam simulasi memadamkan api,di Hari

Ulang Tahun (HUT) Damkar ke-95 yang di Petrokimia Gresik pada Selasa (11/3) pekan depan.

Selain simulasi, pada acara itu juga akan digelar defile yang diikuti oleh petugas Damkar dari kabupate/kota se-Jawa Timur. ‘’Memperingati HUT Damkar ke-95 tahun ini, kami ingin tampilkan Srikandi Baruna. Jadi untuk simulasi, nanti semua putri Srikandi Baruna yang akan tampil unjuk kebolehan dari

mulai bawa mobil hingga memadamkan api. Api akan kami ciptakan cukup besar dan juga ada ledakan,’’ kata Kepala Dinas Kekabaran Kota Surabaya, Chandra Oratmangun, Rabu (5/3) kemarin.

Menurut Chandra, Srikandi Baruna yang usianya rata-rata masih 20-an itu sudah terbentuk pada tahun lalu. Awalnya, mereka bertugas di bagian administrasi.

Namun, ketika dirinya mulai menjabat kepala dinas, mereka kemudian ditawari untuk ikut terjun ke lokasi kebakaran guna membantu petugas Damkar yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.

Dari jumlahnya lima orang pada 2012, Srikandi Baruna

trie diana/bhirawa

Kadis Kebakaran Kota Surabaya Chandra Oratmangun didampingi Norma Yunita tim putri Srikandi Baruna berencana mengemudikan mobil pemadam kebakaran saat acara HUT Damkar ke-95, Rabu (5/3). kini memiliki 16 personel.

“Dulunya mereka petugas administrasi. Saya katakan, ndak bisa kalian hanya jadi

penonton. Mereka lalu bersedia terjun ke lapangan dan mengikuti pelatihan-pelatihan,” sambung Chandra.

Sejak terbentuk, para Srikandi Baruna ini mampu berfungsi maksimal dalam setiap kejadian kebakaran.

Mereka siap melaksanakan tugas baik pagi, siang ataupun tengah malam. Mereka terbagi dalam dua peleton yang meng-cover beberapa wilayah. ‘’Kita utamakan tugas.

Kalaupun kebakarannya jam 1 malam, kita siap berangkat,’’ ujar Anis Mulyati, perempuan berjilbab yang menjadi komandan peleton B. Selain Srikandi Baruna, Dinas Kebakaran Kota Surabaya juga membentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yang berasal dari perwakilan dari kelurahan dan kecamatan.

Satlokar ini ditempatkan di wilayah yang rawan terjadi kebakaran seperti di Asemrowo, Dukuhpakis, Sukomanunggal, Wiyung, Tambaksari, Tandes, dan Rungkut. ‘’Mereka ini jago-jago. Padahal mereka ini bekerja tanpa imbalan,’’ ucap Chandra.

Keberadaan Srikandi Baruna dan Satlakar memiliki peran penting untuk mengatasi kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Surabaya.

Apalagi, angka kebakaran di Surabaya masih cukup tinggi. Menurut data di Dinas Damkar Kota Surabaya, kebakaran yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 537 kejadian. Kemudian pada tahun 2013, angka kebakaran turun menjadi 397 Q dre kebakaran.Q

OPINI

4 Tajuk

Tipikor Masuk RUU KUHP? REVISI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial sedang dilakukan oleh DPR-RI bersama pemerintah. KUHP dan ke-acara-annya (KUHAP) merupakan peraturan terhadap tindak kriminal dan pelanggaran hukum biasa. Namun pada revisinya beberapa anggota DPR (termasuk yang berbasis agama) menyusupkan klausul tentang Tipikor (tindak pidana korupsi). Disinyalir, pemerintah dan DPR mengurangi kewenangan KPK. Tindak pidana korupsi (dan gratifikasi) merupakan extra ordinary crime, kejahatan luar. Sehingga harus diberantas secara luar biasa, dengan sistem regulasi yang luar biasa. Terutama menyangkut kewenangan kelembagaan pemberantasan korupsi (KPK). Lembaga anti-korupsi di Indonesia didirikan berdasarkan amanat TAP MPR Nomor XI tahun 1999 (setara UUD). Lalu diperkuat dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Bahkan secara khusus diterbitkan pula UU Nomor 30 tahun 2002 sebagai bidan yang melahirkan KPK. Lebih dari itu, di hadapan masyarakat internasional, Indonesia juga meratifikasi konvensi PBB (United Nations Convention Against Corruption, 2003) dalam menentang korupsi.

Hal itu tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2006.Regulasi sudah komplet. Tinggal aksi nyata dengan keberanian dan kecepatan penuh untuk memberantas korupsi.

Sebab, selama sewindu keberadaan KPK, toh pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat memalukan.

Transparancy Internasional masih memberi indeks persepsi korupsi di Indonesia dengan angka nilai 3 (dari 10 yang berarti sempurna). Dengan paradigma anak sekolahan, angka 3 setara dengan rapor merah yang tak dapat ditolong, kecuali dengan mengulang kelas, atau tidak naik kelas.

Lalu kini, melalui momentum revisi Rancangan UU tentang KUHP dan KUHAP, KPK terasa bagai hendak dilemahkan.

Setidaknya beberapa kewenangan “sakti”-nya hendak dibatasi.Yakni, antaralain, bahwa penyadapan oleh KPK harus memperoleh persetujuan hakim Pemeriksa Komisaris (Pendahuluan). Begitu pula penyitaan harus izin Pengadilan.

Selama ini, KPK bekerja berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang sebagian aturannya direvisi dengan UU Nomor 20 tahun 2001).

Memang dalam UU 31 tahun 1999, sering digunakan acuan pada KUHP. Antaralain ketentuan pasal 5 sampai pasal 12, tentang rumusan tindak pidana korupsi yang mengacu pada KUHP pasal 209, 210, 387 atau 388, pasal 415 sampai 420.

Yang harus diingat benar adalah, KUHP dibuat sebelum pembentukan KPK. Maka untuk gampangnya (dan cepat) rumusan tindak pidana dinisbatkan pada pasal-pasal KUHP. Tetapi UU Tipikor juga memiliki pasal khusus yang tidak terdapat pada KUHP. Yakni pasal 30 tentang penyidikan.

Dinyatakan: “Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.”

Terdapat frasa membuka, memeriksa dan menyita surat kiriman melalui pos, telekomunikasi. Itulah yang disebut sebagai kewenangan penyadapan. Bahkan untuk menelusuri kekayaan terdakwa, KPK juga diberi kewenangan meminta kepada pihak bank (pasal 29). Untuk itu, sekarang, KPK bekerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Dus, tiada transaksi keuangan via bank maupun non-bank, yang luput dari PPATK, dan seluruhnya bisa diakses KPK. Maka, andai beberapa kewenangan spesial KPK diatur melalui KUHP (dan KUHAP), telah terjadi kemunduran.

Sebelumnya, kewenangan spesial, diantaranya penyitaan tanpa izin pengadilan, telah dicoba dilaporkan ke Polisi oleh elit parpol. Saat itu KPK melakukan penyitaan beberapa mobilyang diduga milik Hasan Lutfi Ishak.

Pelemahan KPK memang terus dicoba oleh beberapa elit politik busuk, secara fisik (pengepungan gedung KPK), secara hukum (kriminalisasi pimpinan KPK) maupun secara regulasi. Tetapi masyarakat akan terus melawan sebagai jihad melawan korupsi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mewaspadai Politisasi Darurat Bencana

BENCANA terjadi di mana-mana, begitulah kira-kira kondisi yang terjadi di bumi Pertiwi ini. Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara meletus, ribuan orang terkena musibah di sekitar wilayah tersebut. Kemudian, akibat cuaca ekstrem mengakibatkan terjadinya banjir di mana-mana, Manado, Jakarta, Pekalongan, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya.

Bantuan pun berdatangan dari berbagai macam organisasi, baik bantuan dalam bentuk tenaga seperti melalui lembaga Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), baik nasional maupun daerah, tenaga medis, relawan sosial dan lain sebagainya. Belum lagi, bantuan dalam bentuk materi seperti uang, makanan, pakaian, selimut, dan lain-lain. Semua itu dikerahkan dan didistribusikan kepada korban bencana untuk mengurangi penderitaan mereka yang sedang tertimpa musibah.

Adanya beragam bencana ini pasti tidak luput dari perhatian pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saya kira hal itu wajar karena tidak ada presiden suatu negara yang ingin rakyatnya sengsara.

Jadi, dapat dipastikan Presiden SBY sendiri tentu sudah langsung tanggap dan telah menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk segera mengatasinya. Jika ada orang atau kelompok tertentu yang mengatakan bahwa presiden tidak peduli, tentu hal itu tidak masuk akal.

Ketika Gunung Sinabung bergejolak, Presiden langsung mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk mengatasi dampak dari musibah tersebut, terutama menangani para pengungsinya.

Presiden bahkan langsung akan mengunjungi pengungsi Sinabung. Terkait musibah banjir yang melanda, Presiden tentu seperti elite-elite lainnya, tidak tinggal diam. Semua aparat pemerintahan yang berhubungan dengan penanganan bencana pun dikerahkan untuk membantu para korban banjir tersebut.

Akhirnya, saya hanya berharap, bencana yang melanda berbagai daerah di negara kita ini janganlah dipolitisasi.

Apalagi, memasuki tahun politik seperti saat ini. Sudah barang tentu, pemerintah berkewajiban memperhatikan rakyatnya yang sedang tertimpa musibah. Jadi, jika ada pihak-pihak yang menyatakan pemerintah tidak peka, itu adalah kelompok yang sedang mempolitisasi bencana.

Dewi Anggareni Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Wage 6 MARET 2014

Misteri Rekrutmen CPNS K-2 Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS-D) Kategori 2 (K-2) ternyata masih menyisakan tanya. Baik yang menjadi peserta, pengawas bahkan masih menjadi misteri bagi pembuat kebijakan. Ada beberapa catatan yang sampai hari ini masih menjadi misteri terkait dengan proses rekruitmen CPNS K2.

P

ertama, Pendataan.

Pada proses pendataan banyak dikeluhkan oleh masyarakata terkait dengan masih banyaknya tenaga yang merasa sudah lama mengabdi pada salah satu instansi belum masuk database, sedangkan tenaga yang masih baru malah masuk ke data base. Hal ini disebabkan karen tidak adanya transparansi proses pendataan yang dilakukan oleh instansi tempat bernaung honorer.

Seharusnya dalam rangka menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas kinerja, maka data perlu dipublikasikan untuk kemudian mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat sehubungan dengan data riil di lapangan sehubungan dengan penugasan dan masa tugas tenaga honorer yang masuk Database kategori 2.

Berikutnya harus ditetapkan standar kualifikasi dari tenaga honorer, baik kualifikasi kompetensi maupun masa kerja yang bersangkutan. dan standar tersebut harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat umum, dan khususnya bagi para tenaga honorer Kedua, Proses Seleksi. Tahapan berikutnya setelah pendataan adalah tahap seleksi yang dilakukan secara serentak, sama halnya dengan proses pendataan pada proses seleksi masih banyak ditemui kendala diantaranya adalah : (1). Adanya sentralisasi pendistribusian soal dan koreksi hasil tes CPNS-K2 yang mana hal ini membutuhkan prosedur yang

J

lakukan oleh peserta Tes K-2. sehingga bias dipastikan hasil ujiannya jauh panggang dari api.

Ketiga, Pengumuman Kelulusan. Ujian seleksi CPNSD kategori 2 dilakucukup panjang dan kan secara serentidak efektif. tak pada tanggal 3 Panitia Daerah daOktober 2013 yang Oleh : lam hal ini BKD Kadiikuti oleh ribuan bupaten/Kota harus Nuning Rodiyah tenaga honorer K2, mengambil soal yang dan baru diumumdibawa panitia nakan pada akhir sional ke BKD Provinsi Jawa februari 2013. dengan tingkat Timur, dengan proses distribusi kelulusan sekitar 30 persen dari yang amburadul, demikian juga total peserta yang mengikuti ujian saat pengoreksian lembar jawabseleksi CPNSD Kategori 2. Hal an, seluruh lembar jawaban harus ini menunjukkan bahwa proses dibawa ke Jakarta untuk dipinkoreksi yang dilakukan oleh pudai di Jakarta. An dalam proses sat memakan waktu yang cukup pemindaian harus dilakukan panjang, kurang lebih 4 (empat) antrian yang sangat panjang, Kabulan. Karena panjangnya masa rena berbarengan dengan seluruh koreksi ini akan menimbulkan Kabupaten Kota se Indonesia. asumsi dan praktek negatif yang (2). Konten atau Jenis Soal yang muncul. Asumsi negatif adalah sangat jauh dari jangkauan dan terkait dengan akan munculnya kapasitas peserta, khususnya bagi kecurigaan dari peserta maupun peserta lulusan SD-SMP. karena masyarakat secara umum tenpara peserta dalam keiatannya tang manipulasi hasil ujian bagi sehari-hari tidak pernah bersing”oknum” yang berkepentingan. gungan dengan materi-materi soal Karena jika dibandingkan dengan yang diberikan, namun peserta pengumuman rekruitmen CPsudah memiliki masa pengabdian NSD dari kategori Umum sudah yang sangat lama kisaran 15 samdilaksanakan sejak sebulan setepai 20 tahun. hal ini kemudian lah ujian dilaksanakan. Praktik menyebabkan peserta tidak dapat negatif yang juga menyertai mengisi lembar jawaban dengan keterlambatan pengumuman ini benar, jangan kan menjawab soal, adalah munculnya oknum yang mengisi isian identitas diri saja melakukan praktek penipuan banyak mengalami kesulitan. dan dengan modus akan meloloskan yang paling fatal adalah karena peserta menjadi cPNS dengan pengisian identitas yang tidak membayarkan sejumlah uang. benar, maka lembar jawaban Rendahnya tingkat kelulusan tidak bisa terbaca dengan tepat peserta ini juga memberikan oleh mesin pemindai dan akhirnya dampak yang cukup luas bagi nilai peserta ujian pun tidak bsa para peserta ujian, karena mekeluar. (3). Tes Kompetensi Bireka merasa semakin tidak adadang dilakukan secara tertulis, nya kejelasan terhadap status yang mana hal ini mengakibatkan mereka pasca ujian cPNSD K2, tidak terukurnya ketrampilan apakah mereka akan tetap menmenyelesaikan pekerjaan yang di-

jadi tenaga honorer atau akan diputus kerjanya oleh instansi dimana tempat dia bekerja. Dan hal inilah yang menjadi pemantik adanya demo di berbagai daerah se-indonesia.

Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, maka ada beberapa upaya yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Pusat sebagai penyelenggara rekruitmen CPNS. Dalam rangka penegakan reformasi birokrasi dan aparatur pemerintah maka perlu diambil kebijakan secara nasional terhadap status para pegawai honorer K2 untuk memberikan kepastian bagi para tenaga honorer K2.

Dengan tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan daerah atas formasi yang ada dan juga memperhatikan masa pengabdian yang telah dilakukan oleh para pegawai honorer dengan alternatif solusi sebagai berikut : Pertama, Pemutusan Kontrak kerja dengan memberikan jasa terima kasih atas pengabdian yang diberikan, khususnya bagi tenaga honorer yang menjelang umur purna tugas atau 50 tahun ke atas. Dan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia (baca PNS) di lingkungan pemerintah daerah yang ada.

Kedua, Dilakukan pengangkatan secara menyeluruh dengan konsekuensi dilakukan pembinaan secara intensif terhadap pegawai yang belum memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan oleh peraturan, baik kompetensi akademis maupun kompetensi bidang/ketrampilan. Penegakan reformasi Birokrasi adalah suatu keniscayaan demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga.

Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur.

Peran Media dan Iklan Parpol

adwal kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif DPR-RI, DPD, Kabupaten, Kota maupun Pilpres belum ditetapkan, namun para Partai Politik peserta Pemilu sudah bermunculan ditayangkan media, khususnya di media televisi.

Para pengiklan parpol beralasan tidak ada ketentuan yang dilanggar karena tidak ada unsur kampanye. Ada beberapa parpol yang mengiklankan Capres yang dibalut dengan berbagai kegiatan untuk menarik simpati masyarakat. Memang harus diakui bahwa peran media dalam tahun politik saat ini sangat penting artinya bagi parpol untuk menyalurkan visi dan misinya yang dikemas begitu apik agar bisa menarik perhatian masyarakat di seluruh lapisan.

Sebenarnya, kedua belah pihak antara Parpol dan Media itu sama-sama membutuhkan. Bagi parpol dengan sering dimuat di media, maka masyarakat akan bisa memperoleh keuntungan yang besar dan bisa eksis. Berkembangnya suatu media, adalah banyak ditunjang dari banyaknya pemasangan iklan, dari parpol, perusahaan makanan dan minuman, dan para pebisnis. Bagi media cetak maupun televisi dan media online, juga dibatasi dengan rambu-rambu tentang tayangan atau pemuatan iklan dan berita umum, diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Bagi media yang melanggar ketentuan, akan diberi peringatan, juga bisa diberikan sanksi Parpol (Partai Politik) menggunakan media televisim media cetak, radio, dan media online adalah sangat efektif. Sebagaimana diketahui bahwa peran media memang memiliki kemampuan bisa untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat.

Selain itu, media juga mempunyai peran dalam mentransmisi dan menstimulasi permasalahan politik. Sedangkan cakupannya sangat luas dalam masyarakat., membuat media dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif dalam upaya mengkomunikasikan segala program parpol.

Media yang paling jadi idola Parpol adalah media televisi, karena televisi sekarang telah menjangkau pelosok desa, kepulauan, pegunungan yang tak terjangkau oleh media cetak. Rakyat senang melihat televisi karena ditayang-

kan berbagai kebutuhan masyarakat, Parpol Perlu Meantara lain hiburan, dia harga sembako dan Sebenarnya para lain –lainnya. Dalam parpol di Indonesia konteks ini, maka sejak dulu ingin menpemilik media televisi guasai informasi dan yang kebetulan menpunyai media sendjadi pimpinan Parpol iri. Sebagian contoh tentu saja menjadi pengalaman pada pihak yang diuntungsaat pemerintahan kan. Mereka bisa saja Presiden Ir. SoekaOleh : mengiklankan partai rno banyak parpol Agus Samiadji politiknya, atau para yang memiliki media kader yang kebetulcetak. Antara lain an mencalonkan jadi Parpol Partai NaCapres. Dengan biaya yang bisa sional Indonesia (PNI) punyai dinego atau kalau perlu bisa media Suluh Indonesia, NU membayar dengan harga yang punyai media Duta Masyarakat, murah. Berbeda dengan parpol PKI mempunyai media Harian yang tak punyai media televisi, Rakyat, Muhammadiyah punya untuk mengiklankan parpol maumedia koran Abadi, dll. pun capresnya harus mengeluarDengan pergantian pemekan biaya yang besar. rintahan dari orde lama ke orde Dalam tahun politik saat ini, baru di bawah Presiden Suharpara media bisa memperoleh keto, maka penerbitan di Indountungan yang besar sekali dari nesia ditertibkan. Yang boleh iklan atau berita pariwara dari menerbitkan media cetak adalah parpol. Terutama sekali pada saat Yayasan atau ormas yang diatur gencarnya kampanye para parpol oleh kementrian penerangan dan peserta pemilu, mereka tak segan harus mendapatkan Surat Ijin mengeluarkan beaya yang besar.

Usaha Penerbitan (SIUP). KemuBukan hanya parpol, para caleg dian bermuncullah Harian Komyang ingin memperoleh kekuapas, Sinar Harapan, Suara Karya, saan di DPR-RI, DPRD, DPD di berita Yudha, Harian Angkatan Provinsi, Kabupaten maupun kota Bersenjata, dan lain-lainnya. berlomba mengiklankan dirinya.

Menurut penulis siapa yang Bagi negara yang sudah maju menguasai “informasi” merekautamanya yang bermukim di lah yang berpeluang akan meperkotaan mereka bisa mendanang atau berhasil dari bidang pat informasi yang cepat dengan apa saja. Sebagai contoh, bagi internet, lewat telepon seluler, para pebisnis, harus mengetahui media online. Kampanye terbuka informasi di dalam maupun luar pengerahan di lapangan saat ini negeri, agar bisa berhasil usahberkurang, selain beaya mahal anya. Kalau pebisnis, tak mengjuga dikhawatirkan terjadi geseuasai informasi, maka usaha kan. Bahkan KPU, memberi ruang akan kalah dan tidak berkemuntuk kampanye di dalam gedung bang. Demikian pula parpol, serta debat Capress, lebih efektif kalau menguasai informasi dan dan tak mengganggu kepentingan punyai media maka akan banyak masyarakat lain. Karena itu, tak diketahui publik dan lebih dikeheran para elit politik sudah annal publik berpeluang menang. cang –ancang mendirikan media Kalau pada saat orde baru yang televisi di Indonesia. mengawasi pemberitaan adalah Sebagai contoh Surya Paloh Kementerian Penerangan. Dan memiliki Televisi Metro dan kalau terjadi pelanggaran pemmedia cetak Media Indonesia. beritaan yang akan menyebabkan Aburizal Bakrie, yang ketua keamanan negara, maka dibredel Umum Golkar punyai TV ONE, dan dicabut Surat Ijin Usaha ANTV, serta Ketua Umum HaPenerbitan (SIUP). Sedangkan nura Wiranto menggandeng Hari dalam orde reformasi sekarang ini, Tanusudibjo yang punyai RCTI, yang mengawasi porsi pemberitaan Global TV serta media cetak. dan iklan atau pelanggaran peDengan demikian, maka para elit nyiaran pemberitaan adalah dari politik yang punyai media dengan unsur independent yakni Komisi lancar melakukan kampanye Penyiaran Indonesia (KPI). lewat medianya.

Seperti yang terjadi baru-baru

ini, KPI telah memberhentikan sementara program siaran kuis Indonesia Cerdas yang ditayangkan di Global TV dan Kuis Kebangsaan yang ditayangkan di RCTI. Sebagaimana diketahui bahwa acara yang ditayangkan di Global TV dan RCTI tersebut kental dengan nama parpol Hanura dan kuis tersebut bernuansa kampanye untuk pasangan Capres dan Cawapres Wiranto dan Hari Tanusudibjo. Penghentian tersebut mulai hari Jumat 21 Februari 2014 dan keputusan penghentian di Global TV dan RCTI oleh KPI tersebut berdasarkan laporan dari pengaduan masyarakat.

Selain itu, berdasarkan laporan dan hasil analisis menemukan pelanggaran atas Pedoman Perilaku penyiaran dan standar program penyiaran.

Sebelum memutuskan pemberhentian, pihak KPI telah melakukan teguran tertulis kepada Global TV dan RCTI dan tidak ada perubahan materi siaran yang diminta oleh KPI. Menurut Ketua KPI P. Yudhariksawan menyatakan dalam dua program tersebut dinilai tidak netral dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran atau kelompoknya.

Bahkan mengikut sertakan anggota legislatif dari Parpol Hanura, program siaran tersebut juga menghadirkan Wiranto dan Hari Tanoesudibjo yang sudah mendeklarasikan sebagai Capres dan Cawapres. Pelanggaran lainnya, adalah password kuis yang menggunakan dengan kata Bersih, Peduli, Tegas, yang merupakan Tagline partai Hanura.

Menurut penulis, selain Global TV dan RCTI, juga ada pemberitaan tayangan di TV ONE yang menayangkan salah satu Capres dan juga tagline salah satu partai yakni Suara Rakyat adalah Suara Golkar. Harapan penulis, sebaiknya Parpol peserta pemilu agar mentaati ketentuan yang telah digariskan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) .

Selain itu, masyarakat sekarang sudah banyak mengerti Parpol yang mencuri start. Pelaksanaan pemilu tahun 2014 agar berjalan Jurdil tidak terjadi kecurangan, berkualitas dan aman.

Wartawan anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Guruh Eko Prasetyo, Sri Poernomo Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Kamis Wage, 6 MARET 2014

KELANA

Pedagang Pasar Tulangan Tolak Investor Sidoarjo, Bhirawa Pedagang di Pasar Tradisional Tulangan menolak investor akan membangun Pasar Tulangan berencana dijadikan pasar modern berlantai tiga. Sebab harga stan yang dijual terlalu mahal yakni setiap meter perseginya dihargai antara Rp5 juta hingga Rp7 juta.

Rabu (5/3) kemarin pedagang berdemo dengan menggelar spanduk penolakan di atas pasar bekas peninggalan Belanda itu. Tidak mau pasar yang hanya secuplik itu dibeayai investor, seharusnya Pemkab mampu dengan APBDnya merevitalisasi pasar. Tanpa campur tangan investor. ‘’Pemkab bisa, kenapa tak dilakukan,’’ tanya Haji Muhamad, pedagang pasar.

Namun Dinas Pasar tak patah arang untuk meloloskan investor dengan melakukan rapat secara terbatas. Dimana, jumlah pedagang Pasar Tulangan sekitar 300 orang yang diundang rapat hanya lima orang saja lalu dimekarkan menjadi 20 orang. ‘’Awalnya hanya lima pedagang pasar yang diundang HPP lalu ditambah menjadi 20 orang saja. Padahal jumlah pedagang ada 300 orang. Karenanya rapat tak membuahkan hasil,’’ kata H Muhammad, salah seorang pedagang, ketika dikonfirmasi, Rabu (5/3) kemarin.

Menurut Muhammad, pedagang di Pasar Tulangan saat ini heran. Kenapa APBD Sidoarjo mencapai Rp2,8 triliun, namun untuk membangun Pasar Tradisional Tulangan sebesar Rp11 miliar saja tidak mampu. ‘’Tetapi membangun gedung serba guna sebesar Rp45 miliar bisa. Jadi ini sangat aneh sekali,’’ tuturnya.

Lebih heran lagi, Bupati H Saiful Illah mau menandatangani kerjasama dengan investor, meski para pedagang Pasar Tulangan melakukan penolakan.Q hds

Kasus Seks Bebas dan Kehamilan Remaja Tinggi Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto mengaku miris dengan tingginya kasus kenakalan seksual dikalangan pelajar dan remaja di Kota Mojokerto. Dari data yang ada tercatat 15 kasus memprihatinkan yang masuk di Balai Konseling Anak dan Remaja Kota Mojokerto.

Diantaranya Miras, Markoba, seks bebas, kehamilan dini, dan lesbian dan homoseks. ‘’Saya miris ketika melihat data itu. Kedepan akan kita tugaskan para konselor dan Guru Bimbingan dan Konseling (BK) untuk pro aktif,’’ ujar Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus dihadapan seluruh konselor se Kota Mojokerto di Kantor Dinas P dan K kota Mojokerto, Rabu (5/3) kemarin.

Menurut wali kota yang juga seorang ulama itu, fenomena ini terjadi sebagai dampak negatif lingkungan yang bertentangan dengan pendidikan, utamanya lingkungan pergaulan.

Menurut Mas’ud, Profesi pendidik atau guru BK adalah amal yang mulia, karena menangani permasalahan anak dan remaja. ‘’Permasalahan itu adalah jarak antara teori dengan praktek, jarak antara program dan pelaksanaan, kebijakan dengan realitas yang ada di lapangan. Setiap orang akan menggadapi permasalah-

an. Mengatasi permasalahan adalah amal yang mulia, janji Allah pasti akan masuk surga,’’ katanya.

Lebih lanjut dijelaskannya, dalam dunia pendidikan, masalahnya sangat kompleks, karena pendidikan, inputnya adalah manusia, mesinnya manusia, outputnya juga manusia, manusia bisa berubah setiap saat. ‘’Anak dan remaja yang menjadi obyek penanganan Balai Konseling ini, adalah remaja kaya ide tapi miskin pengalaman, selalu mencari perhatian, apabila perhatian tidak didapat di rumah atau sekolah, maka akan mencari perhatian di luar sekolah, ini akar permasalahannya. Keberadaan Balai Konseling ini untuk mengatasi problematika persoalan anak baik negatif maupun positif,’’ paparnya.

Lahirnya BK ini, kata Mas’ud, untuk mengatasi per-

masalahan lingkungan yang ada di sekitar. ‘’Tak ada tata tertib sekolah yang membolehkan anak-anak mengkonsumsi minuman oplosan, tidak ada pelajaran percukrikan, tapi kenyataannya warga kita ada yang meninggal karena cukrik.

Yang mengajari adalah lingkungan. Kita harus membenahi tak boleh lari dari masalah, dan ini tugas dari kita semua.

Setelah diteliti, anak-anak yang bermasalah kebanyakan latar belakangnya dari keluarga yang tak harmonis, perceraian, pisah ranjang,’’ ungkapnya.

Sementara itu untuk membangun SDM unggul, wali kota meminta agar lembaga pendidikan memiliki planning membangun generasi unggul, tak boleh monoton. Sebagai pengelola pendidikan harus inovatif, maka perlu perangkat yang besar disamping pemikiran, program juga pembiayaan.

Wali kota juga menugaskan Kepala Dinas P dan K menghitung biaya (cost) pendidikan di Kota Mojokerto. Tahun 2013 gratis biaya kesehatan, tahun 2014 pendidikan gratis. ‘’Saya minta Kepala Dinas P dan K, dewan pendidikan dan MKKS untuk duduk satu meja

Warga Dilibatkan Pembangunan Air Bersih Sidoarjo, Bhirawa Program pembangunan air bersih yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam melibatkan masyarakat secara luas, akan berjalan dengan baik. Pasalnya, pihak IUWASH (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene) telah bertekat ingin melakukan kerjasama.

Program penanganannya sekitar lima bulan mendatang, diantara yang ditangani adalah program air bersih, sanitasi dan kebersihan perkotaan, yang didanai Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau US Agency for International Development (USAID).

Menurut perwkilan dari IUWASH, Wahyu, akan memilih menggandeng Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kab Sidoarjo dalam memaksimalkan peran keterlibatan warga. Karena instansi dibawah naungan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab ini sangat cocok karena berhubungan langsung dengan masyarakat. ‘’Program air, sanitasi dan kebersihan kota rencananya akan berjalan di Kab Sidoarjo selama lima bulan. Untuk itu IUWASH melalui perwakilannya Prima Kinerja Konsultan selaku konsultan yang ditunjuk, siap bekerjasama, menggandeng P3M,’’ papar Wahyu.

Jadi program ini dilakukan dalam upaya membantu Pemerintah Indonesia, meraih kemajuan untuk mencapai target MDGs (Millenium Development Goals (MDGs) melalui perluasan akses terhadap air minum dan layanan sanitasi yang aman. Dan mengembangkan akses layanan air dan sanitasi untuk masyarakat miskin kota di Indonesia. Q ach

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus (tengah) memberikan pengarahan kepada para konselor, Rabu (5/3) kemarin. menghitung cost pendidikan.

Untuk pendidikan berapapun akan kita anggarkan. Saya ingin inovasi untuk pendidikan, semua fasilitas pendidikan harus lengkap, sekolah harus punya standar pelayanan baik, pendidik, tenaga pendidikan, peserta, dan sarana prasarana, walaupun dalam kondisi yang terbatas, seperti kota Mojokerto yang kecil ini.

Karena itu harus didesain, tiap sekolah harus punya maket 5

tahun seperti apa,’’ paparnya.

Terkait Perwali Nomor 17 Tahun 2009 tentang Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, para konselor yang tergabung di Kota Mojokerto membantu program itu, dengan mengaktifkan kembali piket di Balai Konseling minimal dalam satu bulan masingmasing sekolah atu konselor, dan didampingi Psikolog Balai Konseling Hannia Perwitasari.Q kar

Pengurusan Izin di Gresik Sehari Jadi

Pansus KKB Molor Hampir Sebulan Gresik, Bhirawa Pansus DPRD yang diketuai Edi Santoso dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), terkait penghapusan aset dan kerja pihak ketiga. Molor hingga hampir sebulan dari jadwal karena menunggu laporan pemenang dari TKKSD. Pansus digelar terkait usulan dari Pemkab Gresik, yakni dua unit bangunan dan pagar Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang ada di Jl Raya Gresik-Lamongan, Desa Banjarsari Cerme, akan diubah menjadi pusat bisnis pasar perikanan (pasar ikan). ‘’Sebenarnya awal pembahasan semua serius, dari waktu yang diberikan selesai tanggal 17 Februari. Namun karena ada hal-hal kecil dibuat molor, sehingga semua jadi nggandol. Jadi harus diperpanjang hingga dua kali, pada pekan ini akan dilakukan finalisasi pada Hari Jumat (hari ini, red). Difinalisasi ini dewan akan meminta TKKSD membuat FS (Fasability Study) yang lebih rinci dari sebelumnya. Karena dalam FS sebelumnya, sudah kita tolak jadi harus membuat baru,‘’ kata Ir Siti Muafiyah anggota Pansus dari Fraksi PDIP ke pada wartawan Rabu (5/3) kemarin.

Sebenarnya kejadian ini tak boleh dilakukan SKPD terkait, sebab mengakibatkan kerja dewan jadi terhambat. Apa lagi data yang diberikan tak segera dicantumkan. Apa lagi sekarang menjelang pilihan legislatif (Pileg). Waktu menjadi sempit karena fokus pengalangan suara, supaya tetap bisa menjadi anggota dewan lagi.

Ini peringantan bagi SKPD, DKPP Gresik yang dipimpin Ir Sentot Supriyohadi. Juga untuk seluruh SKPD lain, supaya bisa lebih teliti dalam melakukan kerjasama dan pelepasan aset daerah.

Hal ini agar tak ada kesalahan lagi, kalau memang FS nya tak sesuai maka tidak terima. Karena DPRD dalam mensetujui setiap usulan dari pihak pemerintah, melihat manfaat untuk daerah dan masyarakat pada khususnya.” Jelas Siti Muafiyah politisi muda berasal dari PDIP.Q kim

5

ali/bhirawa

Walau pemohon akte kelahiran masih sangat banyak, namun untuk mengurus akte kelahiran di Sidoarjo kini hanya dua Minggu saja.

Urus Akte Kelahiran Dua Minggu Sidoarjo, Bhirawa Dengan evaluasi dan kerja keras, pelayanan akte kelahiran di Dispendukcapil Sidoarjo, mulai Bulan Maret cukup dua pekan saja.

Hal Ini membuat pelayanan menjadi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Bahkan disampaikan Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi, dengan evaluasi terus tiap pekannya penyelesaian akan diupayakan untuk ditekan lagi agar bisa lebih cepat, singkat dan tentunya tepat. ‘’Kedepan akan terus kita tekan mungkin bisa selesai seminggu, kalau perlu cukup tiga hari,’’ kata Medi, Rabu (5/3) kemarin, dengan bersemangat.

Medi mengakui, sebelumnya penyelesaian akte kelahiran di Dispendukcapil hingga dua bulan. Beberapa faktor yang menyebabkannya, seperti jumlah pemohon yang sangat banyak, sehari bisa mencapai 150 pemohon, juga terkendala karena tenaga.

Saat ini kekurangan tenaga tersebut, kata Medi, telah dicukupi. Selain itu, kini ada perubahan metode kerja. Ini didapat dari hasil evaluasi kerja yang terus dilakukan tiap minggunya.

Medi juga menjelaskan, kelancaran kerja yang didapat tak hanya berasal dari salah satu bidang saja di Dispendukcapil Sidoarjo.

Tapi juga didukung semua bidang. Diantaranya, Bidang Kependudukan yang berperan terhadap kelancaran jaringan SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan ).

Dari Bidang Penyuluhan yang berperan terhadap sosialisasi pada masyarakat, sehingga membuat pemohon akte kelahiran di Sidoarjo animonya tetap banyak. Juga dari sekretariat yang berperan dalam mengevaluasi sistim pelayanan. ‘’Dari hasil evaluasi, proses pelayanan akte kelahiran ini awalnya tak langsung dua pekan selesai, tapi awalnya sempat satu bulan selesai, kemudian tiga pekan, setelah itu baru bisa sesuai SOP,’’ papar mantan pejabat di BKD Sidoarjo itu.

Medi juga menjelaskan, pihaknya sangat termotivasi sehingga terus berusaha keras untuk menekan waktu pelayanan hingga jadi dua pekan ini, agar pelayanan yang diterima masyarakat Sidoarjo bisa cepat, tepat dan tentunya gratis.Q ali

Gresik, Bhirawa Untuk meyakinkan investor, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto berjanji akan mempermudah setiap proses perizinan invetasi di Kab Gresik. Janji itu disampaikan bupati saat silahturahmi dengan pengusaha di Hotel JW Marriot, Surabaya, Rabu (5/3) kemarin.

Selaian dihadiri sekitar 150 pengusaha, forum silahturahmi itu juga dikuti segenap Muspida Gresik dan Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Gresik. Tampak hadir Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jatim, Erlangga Satriagung.

Dihadapan pengusaha, bupati menjelaskan, sejumlah peluang usaha yang ada di Gresik, termasuk fasilitas pendukung yang sudah ada maupun yang akan dibangun. Diantaranya, pengembangan fasilitas air, listrik dan sumber gas. ‘’Ketersediaan listrik kini surplus 148.883.188 Kwh. Ketersediaan gas surplus 75 mmBTU dan ketersediaan PDAM Gresik 750 liter per detik yang menjangkau 10 kecamatan di Gresik. Belum lagi nanti setelah air dari Bendung Gerak Sembayat (BGS). Bendungan ini membendung air Sungai Bengawan Solo dengan kapasitas sebesar 7 ribu m3. Kami bekerjasana dengan pihak asing untuk memanfaatkan air bendungan ini dengan produksi air sebesar 2 ribu liter per detik,’’ jelas bupati.

Selain fasilitas itu, pembangunan Pelabuhan International seluas 3.150 hektar di

Desa Banyutami, Kec Manyar segera dilaksanakan.

Sejumlah perusahaan Jepang sudah menyatakan akan berinvestasi di Gresik, yaitu Mitsui, Mitsubishi dan Sumitomo. Kini, kata bupati, Wakil Bupati Mohammad Qosim dan Sekda Moh Nadjib, tengah berada di Jepang untuk menindaklanjuti investasi itu.

Bupati berjanji akan mempermudah semua surat permohonan perizinan yang masuk ke Gresik. Tapi dengan catatan investor itu harus jelas dan serius. Dan yang lebih penting punya modal dan tak memanfaatkan atau menjual surat izin usaha kepada pihak lain. ‘’Saya jamin surat perizinannya akan selasai dalam waktu sehari. Asalkan persyaratannya lengkap. Ayo buktikan,’’ tantang bupati Dikatakan bupati, percepatan proses perizinan segera selasai jika dokumen para pemohonnya jelas. Terlebih dokumen status tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan dokumen lingkungan. Bupati menjamin tak akan mengenakan retribusi untuk pengurusan Surat Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM), Surat Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan izin lokasi. ‘’Kalau selama ini anda mengeluarkan uang untuk izin, berarti anda salah.

Dalam mengurus izin, datang saja sendiri langsung ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Gresik. Jangan menyuruh orang lain atau perantara,’’ tegas bupati.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto memberikan pemaparan terkait potensi Kab Gresik untuk investasi bagi pengusaha.

Pesisir Sedati Sudah Dikuasai Grup Bakrie Sidoarjo, Bhirawa Grup Bakrie melalui KNV (Kahuripan Nirwana Village) sudah menyiapkan lahan 200 hektar di wilayah timur Sidoarjo tepatnya di Kec Sedati, untuk membangun fasilitas umum, pemukiman, menghidupkan kawasan pesisir dan membangun venue-venue cabang olahraga berdimensi internasional.

Lahan yang sudah dibebaskan dan sudah menyatu luasnya 150 hektar berada di Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi dan Banjar Kemantren yang ketiganya memiliki garis pantai cukup panjang.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, me-

minta agar KNV menjaga tanaman mangrove yang ada di sepanjang garis pantai itu, karena tanaman ini akan memperluas tanah oloran di Sidoarjo yang menjorok ke laut.

Tarkit juga mengingatkan pembangunan kawasan timur harus memperhatikan RDTRK (Rencana Detil Tata Ruang Kota), karena pantai timur merupakan pintu pembuangan air hujan menuju laut. Bila lahan eks tambak di tiga desa itu dibangun tinggi akan terjadi penyumbatan air sungai yang dampaknya menimbulkan banjir besar-besaran di wilayah Kec Taman, Waru, Sedati dan Gedangan. Caleg PDIP

dari Dapil VI Sidoarjo ini, mengharapkan investor KNV hendaknya memperhatikan faktor lingkungan.

Asisten I Pemkab Sidoarjo, Asrofi, dikonfirmasi Rabu (5/ 3) kemarin membenarkan, rencana besar KNV yang akan mengembangkan wilayah pesisir Sidoarjo. ‘’Ini merupakan investor terbesar pertama yang masuk ke ujung timur Sidoarjo,’’ tandasnya.

Pembangunan pantai timur tetap memperhatikan aspek lingkungan karena kondisi pantai timur memang terkait dengan lingkungan di kecamatan lain. Terutama perlunya menjaga kelestarian ma-

ngrovenya, seperti harapan Bupati Saiful Ilah SH Hum, yang meminta agar investor melestarikan mangrove.

Asrofi menjelaskan, mangrove boleh saja ditebang untuk membuka jalan masuk lewat pantai, namun tanpa membabat mangrove yang ada karena Sidoarjo masih membutuhkan keber_adaan mangrove itu.

Pihaknya sudah membahas pembangunan proyek KNV di daerah pesisir Sidoarjo, sebagai langkah awal pengembang ini membangun kawasan pemukiman serta membangun venue olahraga. Apalagi Jatim telah ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Youth Games yakni per-

tandingan olahraga di bawah usia 17 tahun tingkat Asia pada tahun 2021. Walaupun masih jauh tetapi schedule nya sudah dibahas mulai sekarang.

Sidoarjo akan menjadi tuan rumah dari 8 cabang olahraga yakni Atletik, Bulu Tangkis, Basket, Wushu, Balal Sepeda, sepatu roda, tenis dan sepak bola. cabang lainnya diselenggarakan di Surabaya dan Gresik. Meskipun event ini masih 7 tahun lagi tetapi persiapannya sudah dimulai sekarang, karena itu KNV ikut berpartisipasi dengan membangun venue olahraga yang nantinya bisa digunakan untuk pertandingan olahraga.Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Lembaga Desa Harus Lebih Dioptimalkan Kabupaten Blitar, Bhirawa Untuk mengoptimalkan pembangunan di tingkat Desa, Kepala Desa harus mengoptimalkan keberadaan lembaga Desa. Sebab lembaga Desa merupakan motor penggerak utama dalam menjalankan pembangunan di tingkat Desa.

Hal ini diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, dimana terkait dengan telah dilantiknya para Kepala Desa di Kabupaten Blitar. Selain memaksimalkan kinerja pasca dilantik, ia juga meminta agar Kepala Desa mengoptimalkan keberadaan lembaga desa seperti BPD dalam menentukan kebijakan pembangunan di tingkat desa.

Sebab BPD merupakan perwakilan masyarakat di tingkat Desa.

Sehingga mereka harus selalu dilibatkan dalam menentukan program-program pembangunan di Desa. “Hal ini juga untuk menghindari dominasi Kepala Desa dalam mengambil keputusan,” kata H Herry Noegroho, SE, MH. Selain itu menurutnya, Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan Pemerintah di tingkat Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Sedangkan Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas menetapkan Kepala Desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa serta berhak untuk mengajukan usulan kepada Bupati agar Kepala Desa diperhentikan.Q htn

Caleg Khawatir Timbul Kecurangan Jika KPU Lemah Awasi Pendistribusian Surat Suara Kab Malang, Bhirawa Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat, Daerah Pemilih (Dapil) 5 Malang Raya DR Pieter Zulkifli meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang untuk selalu mengawasi pendistibusian surat suara pemilih yang sedang berlangsung saat ini. Sebab, apabila tidak diawasi secara ekstra ketat akan dimungkinkan terjadi penyimpangan, serta untuk menghindari kecurangan.

Menurut Pieter, Rabu (5/3), kepada Bhirawa, penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) harus betul-betul teliti terhadap jumlah surat suara yang didistribusikan ke Panitia Pengawas Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), dengan memperketat pengawasan dalam pendistribusian

surat suara pemilih.

“Hal itu agar jumlah yang dikirim sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ditambah dua persen, seperti yang sudah diatur dalam peraturan KPU,” terang Pieter, yang kini juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

Selain itu, dia menegaskan, meski KPU sudah memperketat pendistribusian surat suara pemilih, tentunya juga harus ada kinerja yang teliti terhadap fisik surat suara, agar jangan sampai ada surat suara yang sudah dicoblos. Jika ada surat suara yang sudah dicoblos, maka akan terjadi ma-

Pemkab Situbondo Dituding Diskriminatif Situbondo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo terkesan diskriminasi dan setengah hati dalam menertibkan atribut kampanye, menjelang pemilu 9 April mendatang. Akibatnya, sejumlah lokasi yang sudah pernah ditertibkan, kini kembali terpasang atribut baru kembali.

Tak hanya itu, kini juga masih banyak pemasangan atribut yang melanggar zona kampanye. Bahkan ada pula sejumlah caleg memasang atibut di pepohonan dan sejumlah tiang di jalan protokol kota.

Selain terkesan semrawut, pemasangan alat peraga di pepohonan ini juga melanggar ketentuan Undang-undang Pemilu.

Pantauan Bhirawa menyebutkan, saat ini masih bertebaran atribut caleg di pohon-pohon. Tak hanya di pohon sepanjang jalan pantura Kabupaten Situbondo saja, pemasangan atibut kampanye caleg juga bertebaran di jalan-jalan Desa. Yang ironis lagi, untuk mengenalkan diri ke masyarakat, para caleg sudah tak mengindahkan lagi aturan dan estetika.

Disisi lain anggota Panwaslu Kabupaten Situbondo, Eko Kintoko Kusumo menandaskan, penertiban alat peraga kampanye itu menjadi kewenangan Satpol PP dan petugas Trantib di setiap Kecamatan. “Sesuai ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2013, tugas Panwaslu dan Panwascam hanya memberikan rekomendasi dan mendampingi selama proses penertiban dilakukan,” tegas mantan anggota KPUD kab Situbondo itu.Q awi

salah, karena itu sudah jelas terjadi kecurangan. Sehingga tidak hanya KPU saja lebih meningkatan pengawasan, tapi Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga lebih maksimal dalam mengawasi pendistribusian surat suara.

Di tempat terpisah, Ketua Panwaslu Kabupaten Malang, Wahyudi menerangkan, KPU dalam pendistribusian surat suara sudah berjalan dengan baik. Sehingga hingga kini Panwaslu dan KPU sudah melakukan kerja sama yang cukup baik. Dengan begitu, menghindari adanya pencoblosan yang ilegal. “Saat ini, dalam pen-

distribusian surat suara pemilih di tiap-tiap kecamatan tidak ada masalah,” kata dia.

Namun dia mengaku, bahwa untuk pendistribusian surat suara di wilayah Kecamatan Ngantang, yang menjadi daerah berdampak erupsi Gunung Kelud belum dilakukan. Hal itu karena di daerah tersebut kondisinya masih belum normal, karena hingga kini masih dilakukan rehabilitasi, baik rehabiltasi infrastruktur jalan, jembatan, maupun rumah penduduk.

Sehingga pendistribusian logistik pemilu ditunda sementara, hingga kondisi wilayah tersebut normal kembali.Q cyn

Tolak Blue Bird, Taksi Lokal Parkir di Bunderan Tugu

Guru dan Murid Ikut Pelatihan Tari Bojonegoro, Bhirawa Selain meningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai kesenian budaya daerah berupa tari, sebanyak 120 peserta dari guru maupun siswa yang bakat tari mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro melalui bidang kepemudaan dan kesenian.

Guru dan siswa terdari mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di pendopo kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Rabu (5/3).

Kasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Kesenian sekolah, Disdikda Bojonegoro, Suyanto saat di temui di sela-sela kegiatan mengatakan, para peserta akan dilatih tari dan karawitan serta dievaluasi hasilnya di akhir acara.

Sebab mereka akan mendapatkan tari kreatif sebagai bentuk pengembangan.

“Pelatihan ini digelar untuk mengembangkan kreasi kesenian tari di sekolah yakni kreasi seni tari dan karawitan, serta gerakan teknik akan di sesuaikan musik karawitan” jelasnya Menurutnya, dengan adanya pelatihan ini nantinya mereka diharapkan peserta yang berlatih disini bisa menjadi pelatih untuk mengembangkan kesenian di sekolah maupun lembaga. Sebab kegiatan ini merupakan pelestarian dan pengembangan budaya. “Jadi kegiatan ini berlangsung selama tiga hari. Peserta ini di berikan pelatihan agar bisa mengembangkan kreasi tari baik di sekolah maupun di luar sekolah atau masyarakat,” terangnya.Q bas

Kamis Wage 6 MARET 2014

nurkholis/bhirawa

Kejaksaan Negeri Sampang menggeledah kantor Dinas Pertanian, dan menyita satu kardus dokumken dan CPU computer.

Kejaksaan Geledah Kantor Dispertan Sampang, Bhirawa Dugaan korupsi kegiatan pengadaan bibit 2013 di Dinas Pertanian Sampang yang diduga merugikan negara 455 juta, membuat pihak kejaksaan negeri Sampang Rabu (5/3) dibantu kepolisian polres Sampang melakukan penggeladahan kantor Dinas pertanian.

Penggeledahan tersebut untuk mencari data-data pendukung dugaan korupsi pengadaan bibit yang dinilai fiktif.

Saat penggeledahan di Dinas Pertanian, tersangka yang sudah ditetapkan kejaksaan tidak berada di kantor, bahkan kepala Dinas Pertanian Agus Santoso tidak berada di tempat. Hanya beberapa staf yang berada di kantor, setelah melakukan negosiasi kemudian pihak ke-

jaksaan langsung menggeledah ruangan tersangka untuk mencari dokumen terkait pengadaan bibit 2013.

Menurut Kajari Sampang, Abdullah, saat ikut melakukan penggeledahan kemarin, menjelaskan penggeledahan yang dilakukan kejaksaan melibatkan 5 personel kejaksaan yang dibantu aparat kepolisian, guna mencari dokumen pendukung terkait dugaan kasus korupsi pengadaan bibit di dinas pertanian Sampang.

“Sebab kasus dugaan korupsi ini sudah naik pada tingkatan penyidikan dengan dua tersangka yang sudah ditetapkan di Dinas Pertanian, dengan inisial (AW) dan inisial (AR), dari penggeledahan tersebut

dimungkinkan ada tersangka lain yang terlibat, pihak kejaksaan masih melakukan penelusuran lebih lanjut.

Masih dikatakan kajari Sampang Abdullah, dari hasil penggeledahan di ruangan tersangkan pihaknya menemukan beberapa dokumen satu kardus sebagai pendukung dan CPU komputerterkait dugaan korupsi pengadaan bibit 2013 di dinas pertanian.

“Kami bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan ini untuk mengantisipasi bahwa barang bukti berupa dokumen khawatir akan dihilangkan oleh tersangka, bahkan pada saat penggeledahan dua tersangka di Dinas pertanian Sampang tidak berada di tempat.Q lis

Malang, Bhirawa Para sopir taksi lokal benar-benar katakutan atas rencana Pemkot Malang untuk memberikan izin taksi Blue Bird. Karena itu, dengan berbagai cara mereka akan menolak rencana tersebut. Para sopir taksi lokal ini, memarkir seluruh kendaraannya di seputaran Bundaran Tugu depan Balaikota Malang. Mereka berbondong-bondong untuk meminta dukungan dari DPRD Kota Malang agar ikut menolak rencana tersebut.

Seperti diberitakan kemarin, Wali Kota Malang HM, Anton,mengutarakan alasannya untuk memberikan izin perusahaan taksi Blue Bird masuk Kota Malang. Salah satu penyebabnya adalah taksi lokal yang ada tidak mempu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

Lukman, koordinator sopir taksi lokal menyatakan bahwa aksi ini, merupakan aksi lanjutan untuk meminta kejelasan kepada pihak pemerintah agar taksi Blue Bird tidak masuk ke kota Malang. “Kami libur hari tidak ada satu taksipun yang beroperasi, khusus datang ke sini, guna mendesak Bapak anggota DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan,” ujar nya Rabu, (5/3) kemarin.

Harapanya hanya satu yakni ke DPRD Kota Malang, karena pihak pemkot Malang, telah menyerahkan sepenuhnya ke DPRD, jika ada rekomendasi penolakan dari DPRD maka Pemkot tidak akan memberikan izin taksi Blue Bird.

Rekomendasi itu sangat penting, sebab jika tidak ada rekom dari DPRD maka pemkot akan memberikan izin. Dan jika izin itu dike-

DBMP Datangkan Tim Ahli Beton Pasca Jembatan Hanyut Diterjang Banjir Situbondo, Bhirawa Paska hanyutnya jembatan Siliwung karena dibawa arus banjir bandang, langsung disikapi serius jajaran Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Situbondo, pagi kemarin (5/3). Dinas yang beralamat di Jalan Baluran itu akan segera memperbaiki jembatan beretuk limpas sepanjang 43 meter pada awal Tahun 2014 ini.

Ada beberapa kesiapan yang dilakukan DBMP Kabupaten Situbondo untuk merealisasikan perbaikan jembatan tersebut. Di antaranya, mendatangkan tim ahli beton dari PT Wika Surabaya. “Kami langsung melakukan survey ke

lokasi jembatan limpas yang menghubungkan antara Desa Sliwung, Kecamatan Panji, dengan Desa Kotakan, Kecamatan Kota. Yang pasti DBMP akan menggunakan pancang beton untuk memperbaiki jembatan limpas yang putus akibat diterjang banjir.

Tak hanya itu saja, sekitar sebulan lalu, kami sudah memesan pancang beton tersebut,” aku Kepala DBMP Kab Situbondo, Ir Yoyok Mulyadi.

Kata Yoyok, institusi yang dia pimpin akan kembali membangun jembatan limpas pada awal April 2014 mendatang. Itu dilakukan, kata Yoyok, sembari menunggu proses pengeringan pan-

cang beton serta menunggu surutnya air sungai sampean baru.

“Meski demikian, perbaikan jembatan limpas tidak menggunakan dana APBD Situbondo.

Melainkan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi warga Desa Sliwung kab Situbondo,” ungkap Yoyok Mulyadi.

Masih kata Yoyok, selain akan menggunakan pancang beton untuk memperkuat konstruksi jembatan limpas, pihaknya juga akan merubah bentuk dan desain pada jembatan limpas tersebut. “Jika sebelumnya lebar rongga jembatan hanya sekitar 3 meter, namun kali ini akan memperlebar rongga dibawa jem-

batan itu menjadi 5 meter. Itu dimaksudkan agar rongga jembatan itu tidak menghambat material sampah sungai yang dibawa banjir,” papar Yoyok.

Tak hanya itu saja yang digagas DBMP Kabupaten Situbondo, tetapi juga merencanakan pembangunan tembok penahan tanah pada bagian timur jembatan limpas sehingga tidak terjadi longsor kedua kalinya. “Ini karena penyebab ambrolnya jembatan limpas dipicu oleh longsornya tanah yang ada disebelah timur jembatan limpas tersebut,” tegas mantan Kabid Bina Marga DBMP Kab Situbondo itu.Q awi

luarkan maka nasip supir taksi lokal akan semakin menderita.”Kami saat ini sudah menderita penghasilan kami sudah mepet, kalau ada armada baru maka kami akan semakin terjepit,” terangnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Yudi Junrejo, saat ini saja tukas Yudi, pihaknya sudah tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, penghasilannya hanya berkisar Rp50 sampai dengan Rp70 ribu saja, setelah dipotong setoran Rp230 ribu. Padahal, kata dia, sopir taksi hanya bekerja dalam satu bulan 15 hari saja. “Artinya pedapatan kami hanya separuhnya dari yang kami terima,”terangnya.

Sementara itu, H. Arief Wahyudi, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang usai menerima perwakilan supir taksi, kepada Bhirawa menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada pemkot Malang, untuk mempertimbangkan kembali rencana masuknya taksi Blue Bird.

“Kami memberikan rekomendasi kepada pemkot untuk melakukan kajian terlebih dahulu apakah sudah layak di tambah taksi baru atau belum, agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat, mengingat akses jalan di Kota Malang ini sangat sempit,” terang Arief Wahyudi.

Tetapi pihaknya juga meminta kepada pengusaha dan supir taksi untuk membenahi manajemen dan pela yananya, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik itu bisa terjamin. Pihaknya tidak berwenang untuk menolak, karena domain kebijakan menolak dan menerima itu ada pada Pemkot Malang. Namun demikian pihaknya meminta kepada para supir untuk mencermati persoalannya terlebih dahulu karena setahu dia surat dari Blue Bird baru sebatas permohonan belum diambil kebijakan.

Sementara itu Wahyu Setianto Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Malang menyatakan bahwa sebenarnya pemkot Malang tidak berwenang menolak masuknya perusahaan taksi Blue Bird. “Tidak ada kewenangan untuk menolak, nanti kami bisa dituntut oleh Blue Bird ke PTUN,” paparnya.

Selain tuntutan PTUN yang mengancam, Wahyu menambahkan bahwa sebenarnya masyarakat mendesak agar taksi Blue Bird beroperasi di Malang. “Banyak desakan dan banyak permintaan dari masyarakat suapaya taksi Blue Bird beroperasi di Kota Malang,” imbuhnya.Q mut

Pengantin Baru Dibabat Pedang Mantan Pacar Kecewa karena pacaranya Muyati (19) asal Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek dinikai pria lain, Warnadi (23) pemuda asal Dusun Kebomati, Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban nekat menebas lengan Winto (25) Warga Dusun Koro, Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Tuban yang merupakan suami mantan pacarnya dengan pedang.

Kejadian yang mengemparkan warga Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek yang belum satu pekan menggelar resepsi.

Emosional Warnadi yang sudah memuncak karena merasa pacaranya di srobot Winto langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam.

Dari keterangan Kapolsek Kerek yang dapat dihimpun Bhirawa (3/3), mengungkapkan kejadian pembacokan tersebut berawal saat Warnadi mengetahui pacarnya menikah

dengan Winto pada hari Kamis, pekan lalu. Mendengar kabar tersebut pelaku tidak bisa menahan emosinya dan merasa sakit hati akibat pernikahan itu.

“Kejadian penganiayaan itu terjadi hari Minggu kemarin sekitar pukul 19.00 Wib, pelaku datang ke rumah pacarnya dengan membawa pedang dan langsung masuk ke rumah pacarnya,” terang AKP Musa Bahtiar, Kapolsek Kerek, Kabupaten Tuban.

Warnadi yang kabur setelah

melakukan aksinya pada saat itu langsung masuk ke rumah mertua korban, tanpa banyak kata tersangka langsung menyerang Winto yang sedang santai di dalam kamar pengantin saat saat melihat tv dengan istri barunya. “Korban sempat menepis pedang dari pelaku dengan menggunakan kursi, korban menderita dua luka bacok di tangan bagian kiri saat berusaha menyelamatkan diri,” lanjut Kapolsek Kerek itu.

Setelah membacok suami pacarnya itu, Warnadi langsung kabur dari rumah tersebut.

Kemudian petugas kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung berusaha melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri.

“Pelaku berhasil kita tangkap pagi tadi (3/3), dengan

khoirul huda/bhirawa

Kapolsek Kerek AKP Musa Bahtiar bersama tersangka saat menunjukan senjata tajam (Sajam) pedang yang dibuat membabat suami mantan pacar tersangka. barang bukti sebilang pedang yang digunakan membacok korban. Sedangkan untuk korban kondisinya sudah

membaik setelah di rawat di rumah sakit,” pungkas Musa, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.Q hud

Kamis Wage, 6 MARET 2014

KILAS JATIM

WTP BPK RI Pemkab Terkendala Aset Daerah Lumajang, Bhirawa Aset Pemkab Lumajang khususnya yang berada di berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak semuanya dalam kondisi terawat dengan baik.

Lebih ironis lagi, pengelolaan asset ini ternyata menjadi pemicu Kabupaten Lumajang masih belum berhasil memperoleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. “Saya sampai merindukan, kapan Kabupaten Lumajang di bawah kepemimpinan saya mendapatkan predikat WTP dari BPK RI,’’ katanya terus terang di Pendopo Kabupaten Lumajang.

Sampai 5 tahun lebih, lanjutnya, Kabupaten Lumajang belum mendapatkan predikat tersebut. ‘’Padahal itu yang saya impi-impikan. Selama ini Pemkab Lumajang selalu mendapatkan predikat WDP atau Wajar Dengan Pengecualian,’’ tandasnya.

Menurut Bupati dari keterangan dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI saat melakukan proses pemeriksaan dan audit, ternyata yang menjadi masalah adalah tata kelola aset yang dinilai masih banyak kekurangan. “Setiap tahun yang menjadi kendala adalah pengelolaan aset yang belum baik,’’ paparnya.

Hal itu yang selalu menjadi kendala.

Padahal, Kabupaten tetangga mendapat predikat WTP dari BPK RI. Diungkapkannya, dari sekian banyak SKPD di lingkungan Pemkab Lumajang terdapat dua instansi yang dinilai paling buruk. Q yat

JAWA TIMUR

Dana Distribusi Logistik Pileg Kurang Rp 800 Juta Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mengajukan tambahan dana pemilu legislatif (Pileg) sebesar Rp800 juta. Pengajuan dana itu untuk kekurangan biaya distribusi logistik kesejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di daratan dan kepulauan.

Pasalnya, dana yang ada saat ini hanya sebesar Rp600 juta, sedangkan kebutuhannya total sebesar Rp 1,4 miliar.

Ketua KPU Sumenep, Thoha Shamadi mengatakan, jika kekurangan dana sebesar Rp800 juta itu tidak segera ditutupi dipastikan akan menghambat pada pendistribusian logistik utamanya ke kepulauan. “Kalau sampai kekurangan itu tidak dipenuhi pasti menghambat pendistribusian logistik, karena dana yang ada itu tidak cukup,” kata Thoha Shamadi di kantornya, Rabu (05/03).

Thoha menyatakan, kekurangan dana distribisi logistik itu karena KPU pusat meng-

alokasikan dana tersebut disama ratakan semua KPU daerah, padahal Sumenep memiliki geografis yang berbeda, memiliki kepulauan yang membutuhkan anggaran lebih besar. “Sumenep ini kan memiliki banyak kepulauan dan tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kekepulauan kan pasti menggunakan alat transportasi laut dan itu menambah biaya ongkosnya,” ujarnya.

Untuk menghindari kecelakaan laut seperti logistik jatuh ke air, KPU harus membung-

kus semua logistik terutama surat suara dengan plastik.

Sebab, pada pelaksanaan pemilu tahun lalu pernah terjadi kecelakaan laut, untung saja logistik itu dibungkus plastik lagi sehingga tidak rusak.

“Kalau dibungkus plastik lagi kan otomatis menambah biaya lagi. Makanya untuk pendistribusian logistik di Sumenep tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” paparnya.

Dia menegaskan, 40 persen logistik pemilu legislatif untuk kabupaten Sumenep dikirim kekepulauan, karena dari 27 kecamatan, 9 kecamatan diantaranya berada dikepulauan, selebihnya didaratan. “Sebanyak 40 persen logistik pemilu di Sumenep ini dikirim kekepulauan karena ada 9 kecamatan berada diwilayah kepulauan,” tegasnya.

Dia berharap, pengajuan penambahan dana distribusi logistik ini dikabulkan oleh

Peringatan 100 Hari Kepemimpinan Momon Bangkalan, Bhirawa Ada yang menarik dari pencanangan program 100 ke-4 dan peringatan 100 hari masa kepemimpinan Bupati RK. M. Makmun Ibnu Fuad kemarin dengan diserahkannya Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Dalam pidato sambutannya, Ra. Momon, sapaan akrab Bupati Bangkalan ini mengharapkan agar dengan telah diserahkannya SOP kepada masing-masing SKPD, pelayanan di tiap instansi dapat ditingkatkan.

“Di samping itu juga saya mengharapkan agar kinerja masing-masing SKPD juga meningkat sehingga output yang dihasilkan dapat dioptimalisasikan,” harap Momon.

Pada kesempatan itu Momon juga berharap agar seluruh stake holder pembangunan ikut mendukung kinerja Pemkab Bangkalan dalam aspek pembangunan kedepan. “Jangan sampai kita kalah dengan Kabupaten Gresik yang pembangunan industrinya sudah berjalan saat ini.

Padahal letak Bangkalan lebih strategis dibandingkan Kabupaten Gresik,” ulas Momon.Q dit

sul/bhirawa

Bupati sumenep, A Busro Karim saat meninjau logistik pileg.

KPU pusat, sebab jika tidak pihaknya mengaku kebingungan untuk menutupi kekurangan itu. “Kami berharap KPU

pusat mengerti dan kami yakin bisa melihat kondisi geografis Sumenep,” pungkasnya.Q sul

2013, 37 PNS Ajukan Cerai

Pemkab Sediakan Lahan Pembangunan Kantor KPU Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sudah menyediakan lahan seluas 50 meter persegi untuk pembangunan kantor KPU setempat. Sebab, selama ini KPU menempati bangunan milik pemkab yang disiapkan untuk relokasi musium, bukan kantor permanen.

Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan, lahan yang disiapkan untuk pembangunan kantor KPU itu berlokasi disebelah barat Sekolah Dasar Negeri (SDN) desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumenep. “Kami sudah menyiapkan lahan untuk dibangun kantor KPU Sumenep. Lokasinya di sebelah barat SDN Paberasan, kecamatan Kota,” kata Bupati, saat meninjau langsung proses sortasi dan pelipatan Surat Suara (SS) Pileg, di kantor KPU setempat, Rabu (05/03).

Bupati mengungkapkan, tugas Pemkab hanya menyediakan lahannya, sedangkan pembangunan kantornya tetap dilakukan oleh KPU sendiri dengan anggaran dana dari KPU pusat. “Jadi kewajiban pemkab sudah selesai karena kami sudah menyediakan lahan saja seluas 50 mete persegir. Untuk pembangunannya tugas KPU Sumenep dengan mengajukan ke KPU RI. Lebih cepat, lebih baik agar pada tahun 2015 nanti KPU sudah memiliki kantor sendiri,” tegasnya.Q sul

7

suprayitno/bhirawa

Suasana UN tahun 2013 di sebuah SMA di Lamongan.

Bojonegoro, Bhirawa Kasus perceraian di lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih terbilang cukup tinggi. Dari data yang dihimpun dari Pengadilan Agama (PA) setempat, di tahun 2013 kemarin terdapat 37 PNS yang mengajukan cerai baik dari pemohon maupun termohon.

Sementara itu, di awal tahun 2014 tepatnya di bulan Januari terdapat 4 PNS yang mengajukan cerai. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Abdul Muntolib kepada Bhirawa, Rabu (5/3).

“Kasus perceraian PNS di wilayah Bojonegoro masih cukup tinggi, Faktor penyebab perceraian di antaranya adalah ketidakcocokkan pasangan dan juga perselingkuhan,” jelas dia.

Akan tetapi dari 37 orang PNS yang mengajukan cerai di tahun 2013, 16 orang di antaranya mendapatkan izin dari pemerintah maupun instansi tempat kerjanya. Sementara sisanya berjumlah 21 orang PNS tidak mendapatkan izin rekomendasi cerai. “Untuk di tahun 2014 terdapat 4 orang PNS yang mengajukan cerai, tiga orang diantaranya mendapatkan ijin. Sedangkan satu

bas/bhirawa

Abdul Muntolib orang lainnya tidak mendapatkan rekomendasi,” ungkapnya.

Dengan banyaknya angka perceraian di Bojonegoro ini, menurutnya menunjukkan bahwa komitmen berumah tangga masih harus ditingkatkan, juga keharmonisan dan kasih sayang. Ia menyatakan Valentine selayaknya menjadi momen indah pasangan dan bukan perpisahan.

“Perkara yang masuk di PA Bojonegoro pada tahun 2012 sebanyak 3.250 perkara dan 3.120 di antaranya telah diputus. Kemudian tahun 2013 ada 3.262 perkara dan 3.229 telah diputuskan,” terangnya.Q bas

UN Reguler dan Non Reguler Serentak

Mobil Caleg DPR RI Raib

Lamongan, Bhirawa Berbeda dengan pelaksanaan ujian nasional (UN) SMP dan SMA sederajat tahuntahun sebelumnya, mulai tahun ini UN regular dan kejar paket dilaksanakan di hari yang sama. Selain itu, waktu dimulainya mengerjakan soal juga dimajukan menjadi jam 07.30 WIB. “Sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang dilansir Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), ada sejumlah hal baru di UN tahun ini. Diantaranya terkait pelaksanaan UN regular dan kejar paket yang dilaksanakan di hari yang sama dan dimajukannya jam siswa mulai mengerjakan soal 30 menit lebih awal,“ ujar Kadinas Pendidikan Agus Suyanto melalui Kabid Dikmenumjur Adi Suwito, kemarin.

Terkait (perubahan) itu, lanjut dia, Dinas Pendidikan terus melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah penyelenggara UN. “Sesuai POS dari BSNP, hanya dimajukan setengah jam dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilaksanakan mulai jam 08.00 WIB, “ kata dia.

Perubahan tersebut semata karena persoalan teknis dilaksanakannya UN regular dan kejar paket di hari yang sama. Pertimbangannya, jika dilaksanakan 30 menit lebih

Situbondo, Bhirawa Mobil milik Didiet Soebagio, yang sehari-hari menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Situbondo, raib dicuri maling, Selasa (4/3). Pelaku yang belum diketahui jumlahnya itu, masuk ke dalam rumah setelah merusak jendela atas depan rumah calon legislatif (celeg) DPR RI daerah pemilihan (dapil) III mewilayahi Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi tersebut.

Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur mobil jenis Toyota Fortuner yang baru dua bulan dibeli pria mantan anggota DPRD kabupaten Situbondo masa bakti 2004-2009 tersebut. Terungkap aksi pencurian itu, baru di ketahui pemiliknya yang rumahnya berdekatan dengan kediaman Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto sekitar pukul 08.00 WIB. "Seingat saya tahu mobil hilang saat istri menanyakan mobil itu," ujar Didiet Soebagio kepada wartawan, Rabu (5/3).

Menurut Didiet, dirinya tidak menyangka mobil barunya dicuri orang, karena posisi parkirnya ada di depan mobilnya yang lain. "Saya pikir mobil tamu ada di luar rumah, tidak tahunya mobil saya," tegas Didiet.

Mengetahui mobilnya raib, Didiet langsung menghubungi pihak kepolisian Polres Situbondo, guna mengejar komplotan pelaku pencurian."Kita masih melakukan pencarian, semoga mobil milik Didiet segera ditemukan," kata AKP Wahyudi, Kasubag Humas Polres Situbondo. Q awi

awal, diharapakan tidak mengganggu persiapan UN kejar paket yang akan dimulai jam 13.30 WIB. Sementara itu Dinas Pendidikan Lamongan mencatat ada kenaikan peserta UN tahun ini. Untuk jenjang SMP sederajat, tahun ini pesertanya sebanyak 19.840 siswa sedangkan SMA sederajat adalah 17.060 siswa.

Jumlah peserta UN tersebut naik dibandingkan tahun 2013. Yakni jenjang SMP sebanyak 18.742 siswa dan SMA sederajat sebanyak 16.060 siswa.

Jika dirinci, peserta UN dari jenjang SMP sederajat berasal dari 356 lembaga, baik negeri maupun swasta. Jenjang SMP sebanyak 11.561 siswa, SMP terbuka 82 siswa, MTs 7.446 siswa, SMPLB 2 siswa dan Kejar Paket B sebanyak 749 siswa.

Sedangkan pada jenjang SMA sederajat, peserta UN berasal dari 229 lembaga negeri dan swasta. Yakni terdiri dari 6.131 siswa SMA, 4.492 siswa MA, 5 siswa SMALB, 604 siswa Kejar Paket C dan 5.828 siswa SMK. Jadwal UN SMA sederajat dilaksanakan pada 14 hingga 16 April. Untuk ujian susulannya dilaksanakan mulai 22 hingga 24 April.

Sedangkan jadwal UN SMP sederajat dilaksanakan pada 5 hingga 8 Mei. Ujian susulannya dilaksanakan mulai 12 hingga 16 Mei.Q yit

Hari ini, 53 Calon Anggota KPU Jalani Seleksi Tulis Sebanyak 53 calon anggota KPU Tulungagung yang telah lolos seleksi administrasi bakal menjalani seleksi tulis pada hari ini, Kamis (6/3).

Tes tulis tersebut rencananya digelar oleh Timsel (tim seleksi) Calon Anggota KPU Tulungagung Periode 2014-2019 di Kampus STKIP PGRI Tulungagung.

wed/bhirawa

Staf Sekretariat Timsel Anggota KPU Tulungagung Periode 2014-2019 sedang menyiapkan nomer dan identitas peserta ujian yang akan ditempel di ruang ujian Kampus STKIP PGRI Tulungagung, kemarin.

Ketua Timsel Calon Anggota KPU Tulungagung Periode 20142019, H Marsudi Al-Azhary pada Bhirawa, Rabu (5/3), mengungkapkan soal tes tulis yang diadakan pada hari ini, Kamis (6/3), langsung didatangkan dari KPU Provinsi Jatim. “Hari ini (kemarin) ada tim dari KPU Provinsi Jatim yang mengambil soal di KPU Pusat. Dan nanti KPU Jatim yang mengirim soal itu sampai ke Tulungagung sebelum ujian dimulai,” ujarnya.

Rencananya, seluruh calon ang-

gota KPU Tulungagung yang telah lolos seleksi administrasi itu bakal menjalani serangkaian tes secara berurutan. Yakni mulai tes tulis, tes kesehatan dan tes psikologi.

Menurut Marsudi, rangkaian tes tersebut harus dijalani oleh semua calon anggota KPU Tulungagung Periode 2014-2019. “Setelah menjalani tes tulis keesokan harinya tes kesehatan. Tes kesehatan ini akan diselenggarakan di RSUD dr Iskak, kemudian disusul pula tes psikologi,” tutur-

nya.

Dari rangkaian tes itu, lanjut dia, Timsel KPU Tulungagung Periode 2014-2019 bisa menentukan 20 nama untuk mengikuti tes selanjutnya. Yakni tes wawancara. “Setelah tiga macam tes dijalani nanti hasilnya di ranking. 20 nama tertinggi berhak mengikuti tes wawancacara,” terangnya.

Lebihlanjut dibeberkan dari 20 nama yang menjalani tes wawancara akan diperas menjadi 10 nama untuk diserahkan pada KPU Provinsi Jatim. “KPU Jatim yang menentukan 5 dari 10 nama untuk menjadi komisioner KPU Tulungagung periode 2014-2019 melalui fit and propert test,” imbuhnya.

Menjawab pertanyaan, Marsudi yang tercatat juga sebagai PNS Pemkab Tulungagung ini menyatakan pendaftar calon

anggota KPU Tulungagung periode 2014-2019 sebanyak 60 orang.

Namun setelah dilakukan seleksi administrasi yang lolos untuk mengikuti selanjutnya kemudian tersisa 53 orang.

“Ada banyak penyebab mengapa tidak semua pendaftar lolos seleksi administrasi. Semisal ada yang tidak melegalisir foto kopi ijasahnya dan kurang umur,” tuturnya lagi.

Seperti diberitakan, pendaftaran calon anggota KPU Tulungagung Periode 2014-2019 cukup diminati masyarakat Tulungagung. Tidak hanya tiga incumbent yang kembali ikut mendaftar, tetapi juga beberapa anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan bahkan Ketua Panwaslu Tulungagung juga ikut mendaftar.Q wed

EKONOMI BISNIS

8

Kamis Wage 6 MARET 2014

Disbun Jatim Target Produksi Gula 1,3 Juta ton

kurs Jual

Beli

USD

11,638.00

11,522.00

SGD

9,160.89

9,063.88

EUR

15,983.63

15,823.16

JPY

11,396.40

11,279.49

GBP

19,400.55

19,201.41

Sumber Bank Indonesia per Rabu (5/3)

RAGAM EKBIS

Perhotelan Surabaya Akomodir Tamu Luar Kota Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya sebagai pusat bisnis, banyak dimanfaatkan sebagian masyarakat kota lain untuk dikunjungi serta atau menghabiskan akhir pekan bersama keluarga dengan mendatangi pusat perbelanjaan maupun berwisata.

Hal ini membuat pengusaha perhotelan melakukan beberapa kiat untuk menarik minat tamu.

Para pengusaha hotel di Surabaya juga beberapa memiliki jurus untuk menarik minat para tamu. Seperti Hotel Alana yang menawarkan program Alana Weekend Getaway yang diperuntukkan bagi tamu yang menginap di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. “Kami siap mengakomodir tamu yang menghabiskan akhir pekan di Surabaya,” kata Public Relations Manager Alana, -Riza Ayuningtyas, Rabu (5/3).

Hotel yang berada di kawasan A Yani Surabaya itu juga menyediakan kendaraan secara gratis bagi tamu yang ingin ke berbelanjat di mall, seperti Royal Plaza maupun Cito pada hari Sabtu dan Minggu. “ jika tamu ingin melanjutkan perjalanan keluar kota menggunakan pesawat, pihak Hotel akan menyediakan pengantaran ke Airport secara gratis,” katanya.

Sedangkan Hotel Bisanta Bidakara Surabaya mengusung konsep Cangkrukan di Resto Anggrek miliknya.

Dengan memberikan tempat yang nyaman plus hidangan tradisional untuk nongkrong bersama keluarga dan rekan kerja.

Menurut Humas Hotel Bisanta Bidakara-Diar Listya, nongkrong di resto hotel tidak selalu mahal seperti anggapan umum. Di sini tamu bisa menikmati kudapan dan minuman dengan harga bersahabat hanya Rp 20 ribu nett.Q riq

Bank Ekonomi Tak Akan Bebani Nasabah Surabaya,Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai Maret 2014 secara efektif akan memungut iuran ke industri jasa keuangan baik pasar modal, perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dengan kisaran iuran ke OJK sebesar 0,03-0,06%.

Namun pungutan itu menjadi tanggung jawab pihak jasa keuangan dan tidak boleh dibebankan ke nasabah.

Bank Ekonomi berjanji tidak akan membebani nasabahnya untuk memenuhi pungutan yang akan dilakukan oleh OJK, penegasan tersebut kemarin disampaikan Director Operational Bank Ekonomi, Jefry Adiguna Rabu kemarin (5/3) di ruang kerjanya. “Jadi kita akan memenuhinya tanpa harus membebankan pada nasabah kami,”ungkapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan UU perbankan, OJK berhak melakukan pungutan sebesar 0,03 % s/d 0,06% pada pelaku jasa keuangan baik bank maupun non bank. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG2991OG, a/n. Suryanto, Ds. Nglutung RT 2/2, Sendang-T.Agung No.191/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2004, Biru, AG3638TK, a/ n. Yen Harto Subeno, Ds. Sobontoro RT 2/6, BoyolanguT.Agung No.192/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2007, Biru Hitam, AG2261SR, a/n. Mugiono, Ds. Pinggirsari RT 4/3, NgantruT.Agung No.193/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Vario Techno, th. 2013, Hitam Merah, AG4194RAE, a/n. Winarti, Dsn. Tenggong RT 1 RW 2 Ds. Talang, Sendang-T.Agung No.194/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3798 ES, a/n Samsul Bahri, Kel. Mimbaan RW 02/01, Kec. panji, Situbondo.

No.195/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3226 EV, a/n Moh Taufik Ds Sumberkolak RW 01/01, Kec. panarukan, Situbondo.

No.196/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5919 EG, a/n H Mohammad, Kel. Ardirejo RW 01/03, Kec. Panji Situbondo, No.197/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2286 EL, a/n Sri Irianingsih Amapd, Ds/Kec. Banyuputih RW 04/03, Situbondo.

No.198/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 8070 EP, a/n Pemkab Situbondo, kel. patokan, RW 01/01, Kec. Situbondo.

No.199/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3185 FE, a/n Muh Faruq, Ds Pesanggrahan RW 04/03, kec. Jangkar, Situbondo.

No.200/IMB/BI-II/2014

Pemprov, Bhirawa Bertambah luasnya lahan tebu dan rendemen (kadar gula) dalam tebu, membuat Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim berani menargetkan peningkatan produksi gula dari 1,234 juta ton di 2013 menjadi 1,3 juta ton di tahun 2014.

Tahun ini penambahan lahan ditergetkan sekitar 6.800 hektar yang berlokasi di Madura, Tuban, Lamongan, Bojonegoro dan Ngawi. Jadi total lahan tebu di Jatim akan mencapai 220.800 hektar dari posisi tahun 2013 yang masih dikisaran 214.000 hektar. Mengenai rendemen tahun ini diharapkan bisa mencapai 8 persen dari posisi 2013 sekitar 7,4 persen.

Kepala Disbun Jatim, Moch Samsul Arifien mengatakan, optimalisasi produksi tebu telah manjadi target nasional.

“Bahkan, Jatim telah mendapatkan alokasi dana dari APBN senilai Rp 314,49 miliar,” katanya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (5/3).

Dana itu akan dialokasikan untuk beberapa program peningkatan produksi tebu. Di antaranya, program perluasan

Disisi lain, Samsul juga mensyukuri hasil produksi 2013 tidak seperti perkiraan Pusat Penelitian Perkebunan

areal tebu senilai Rp 25,840 miliar, program bongkaratoon Rp 13,650 miliar, program pembuatan kebun bibit datar (KBD) senilai Rp 86 miliar dan program rawat ratoon senilai Rp 189 miliar.

Perluasan area tebu sesuai dengan roadmap budidaya tanaman tebu Jatim. Sebab, pada tahun 2014 lahan tebu ditargetkan akan mencapai 220.000 hektar. Selain itu, produksi gula memang sangat tergantung dengan cuaca.

“Jika cuaca tidak menguntungkan, seperti musim penghujan lebih panjang, maka kondisinya seperti tahun lalu, tebu tidak bisa masak, rendemen menjadi anjlok dikisaran 7,4 persen dan produksi secara otomatis mengalami penurunan sebesar 7.000 ton per tahun,” paparnya.

Gula Indonesia (P3GI) yang sempat menilai terjadi penurunan yang signifikan.

Sebab, saat ini produksi dari

10 Pabrik Gula (PG) terbaik, 9 adalah PG di Jatim dan hanya 1 PG yang berlokasi di Lampung. Q rac

Sembilan Pabrik Gula (PG) Rendemen Tertinggi 1. PG Asembagoes 2. PG Ngadiredjo 3. PG Pesantren Baru 4. PG Krebet Baru 5. PG Gempolkerep 6. PG Pradjekan 7. PG Mojopanggoong 8. PG Tjoekir 9. PG Djombang Baru 10. PG Cinta Manis (Lampung)

7,59% 7,42% 7,30% 7,29% 7,16% 7,15% 7,12% 7,10% 7,05%.

6,95%.

rac/bhirawa

Disbun Jatim optimis bisa memproduksi 1,3 juta ton gula. Kepala Disbun Jatim, Ir Samsul Arifien MMA ketika berkunjung ke PTPN XI.

Bupati Jamin Tuban Kondusif untuk Berinvestasi PDRB Capai Rp 27,48 Triliun Tuban, Bhirawa Pemkab Tuban telah mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi para investor. Bahkan Bupati Tuban, H. Fathul Huda berani memberikan jaminan kalau daerahnya adalah tempat yang kondusif untuk melakukan investasi.

Hal ini ini disampikan, H. Fathul Huda dihadapan para pemilik modal dan direktur perusahan pelaku usaha pada acara Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di salah satu Hotel di Tuban, Rabu (5/3).

“Ada perusahan minyak berskala internasional menyatakan, wilayah kabupaten tuban sangat kondusip untuk berinvestasi, oleh karena itu kami telah mempersiapkan sarana-parasaran pendukung yang memadai seperti ketersediaan energi Listrik 750 MVA, ketersediaan lahan, jaringan telekomunikasi, Jaringan Transportasi, layanan Perbankan dll,” Kata H. Fathul Huda seusai acara.

Pria yang juga pengusaha batu bara ini juga kurang sependapat jika ada perusahan yang mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Wali itu rendah. “Saya tidak mau lagi ada perusahan tidak mau menerima masyarakat Tuban dengan dalih SDM rendah atau belum memenuhi kwalifikasi yang dibutuhkan, contoh Holcim yang mempersiapkan SDM putra daerah dengan mensekolahkan ke berbagai perguruan tinggi,” terang Bupati.

Sementara itu, Kepala Bappeda Tuban Ir. Budi Wiyana, M.Si mengungkapkan kalau trend iklim investasi di Tuban cukup kondusif dan prospektif untuk mendukung berkembangnya investasi. ”Untuk meningkatkan daya tarik investasi dan perkembangan daerah, Pemkab Tuban membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat terutama

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN KHUSUS II TA 2014 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya lpse.surabaya.go.id 2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal lpse.surabaya.go.id hud/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat memberikan sambutan dan memaparkan akan kondisi investai dikabupaten Tuban di salah satu Hotel di Bumi wali Tuban kemarin (5/3). dalam pembangunan jalan lingkar sebagai sarana untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan pembangunan pelabuhan umum yang lokasi paling tepat merupakan lahan milik Kementrian Kehutanan yang sekarang masih dalam proses perizinan” papar Budi Wiyana.

Budi Wiyana juga menambahkan kalau Peningkatan Agregat PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2013 mencapai Rp27.48 triliun, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,13%, pendapatan regional perkapita sebesar Rp21.30 Juta. Peningkatan Kinerja ekonomi tersebut memberikan kontribusi terhadap penurunan Jumlah penduduk miskin dari 29% menjadi 18 % pada tahun 2013.

“Tahun 2013, jumlah investasi mencapai Rp4.003 triliun yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebanyak 18 Investor dengan nilai investasi sebesar Rp1.003 triliun dan penanaman modal asing sebanyak 1 investor dengan nilai

investasi sebesar Rp3 triliun,”terang nantan Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata sebelum menjabat sdebagai Kepala Bappeda ini. Q hud

3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 6 Maret 2014 TTD Kelompok Kerja

Pelindo III Jamin Terminal Teluk Lamong Rampung Surabaya,Bhirawa PT Pelindo III berani memberikan jaminan pada April 2014 terminal bertaraf internasional Teluk Lamong akan rampung. Upaya ini juga untuk menyambut Komunitas Ekonomi Asean (KEA) 2015.

Menurut Kahumas PT Pelindo III, Edi Priyanto Terminal Teluk Lamong milik PT Pelindo III (Persero) merupakan bagian dari perluasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Diharapkan pelabuhan ini

bisa mengatasi padatnya pelabuhan Tanjung Perak Proyek prestisius ini diharapkan bisa beroperasi tepat waktu atau pada April 2014 dan sudah tuntas pembangunan fisik. Sedangkan soft opening akan digelar pada Mei 2014 dan pengoperasian penuh dapat dilakukan pada bulan Juli 2014 . “Ini akan menjadi salah satu outlet gateway dengan kapasitas besar.Karenanya pembangunan ini semakin dikebut dan dipercepat penyelesa-

iannya,” kataa Edi Priyanto.

Agar semuanya bisa berjalan lancar bukan hanya Teluk Lamong yang dipercepat penyelesaiannya, namun sarana penunjangnya juga ikut dikebut, seperti pengerukan alur pelayaran diperdalam. Saat ini alur masih berkisar antara -9 hingga -9,5 meter low water spring (LWS). Nantinya alur pelayaran diperdalam hingga -14meter LWS pada tahap pertama dan tahap kedua menjadi -16 meter LWS.Q ma

Potensi Ternak di Kota Pisang

Sebulan, Tiga Ribu Ternak Lumajang Dijual ke Luar Daerah Potensi ternak di Kabupaten Lumajang memang tidak bisa dipandang remeh. Khususnya sebagai salah-satu daerah penghasil ternak sapi maupun kambing. Hal ini bisa dibuktikan dengan produktivitas dan pemenuhan permintaan dari luar daerah yang terus meningkat.

Dalam sebulan, peternak di ‘Kota Pisang’ ini bisa mengirimkan dua ribu ekor sapi dan 1000 ekor kambing ke luar daerah. ‘’Permintaan ternak dalam bulan-bulan kemarin terus meningkat,’’kata drh Gatot Subiyantoro Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang, Rabu (4/3).

Apalagi saat terjadi letusan Gunung Kelud, permintaan sapi dan kambing dari luar daerah terus bertambah.

“Meski penambahan permintaan pengiriman sapi dan kambing ke luar daerah ini tidak banyak hanya meningkat beberapa ratus ekor saja,’’jelasnya.

Permintaan yang banyak, diantaranya dari Surabaya, Jawa Tengah hingga Jawa Barat dan DKI Jakarta. Peternak rutin mengirimkan ternaknya setiap hari pasaran, Senin, Rabu dan Ju-

mat. ‘’Setiap pengiriman bisa sampai 10 truk besar,” kata Gatot Subiyantoro.

Produktivitas ternak sapi maupun kambing, lanjut Gatot sesuai catatan tahun 2013 mencapai 22 ribu ekor sapi yang telah dikirimkan ke luar daerah.

Sedangkan untuk komoditi kambing mencapai 12 ribu ekor. ‘’Angka pengiriman ini, diluar jumlah ternak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah Kabupaten Lumajang sendiri,’’tegasnya.

Dan, jumlah permintaan dari luar daerah dengan kemampuan produktivitas ternak yang ada di tahun 2014 ini, diperkirakan pengiriman ternak ke luar daerah akan terus bertambah. Gatot optimis tahun 2014 ini akan bertambah. Sebab, permintaan terus meningkat. ‘’Sampai-sampai peternak sendiri yang kuwalahan memenuhi permintaan

yang datang,” paparnya.

Di Kabupaten Lumajang sendiri sesuai data di Kantor Dinas Peternakan terdapat sekitar 200 ribu Rumah Tangga Peternak (RTP) yang menekuni peternakan dengan sistem rumahan. Karena, sejauh ini minim peternakan sistem plasma yang dikembangkan.

Untuk sistem plasma, tercatat hanya 5 perusahaan saja dengan jumlah ternak 300 ekor. Diantaranya di Kecamatan Sumbersuko. Minimnya sistem plasma ini, karena jangka waktu yang dibutuhkan sangat lama untuk perputaran modal. ‘’ Peternak sendiri biasanya membutuhkan waktu yang lebih singkat, maksimal 2 tahun saja,’’jelasnya.

Ternak di Lumajang ini hanya rumahan. Setiap rumahtangga peternak, minimal memiliki 2 ekor sapi. Rata-rata mereka memiliki 4 ekor sapi. ‘’Ada memang yang sampai 10 ekor atau lebih. Itu belum untuk komoditi kambing,” jlentrehnya.

Sistem ternak yang dilakukan di Kabu paten Lumajang, lanjut Gatot Subiyantoro, adalah inti plasma tradisional.

ist

Lumajang saat ini menjadi salah satu sentra ternak di Jatim, terbukti banyak ternak yang sudah dijual ke luar daerah.

Caranya, ada pemodal yang menyediakan ternak lalu digaduhkan kepada masyarakat rumahan. “Ini biasa dilakukan dan memang menguntungkan baik bagi pemodal dan peternak yang merawat,” bebernya.

Untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi dan kambing di Lumajang, Dinas

Peternakan melakukan berbagai upaya. Diantaranya, memperbaiki faktor pakan dan perbaikan genetik. “Perbaikan genetik ini, kita dorong melalui kawin suntik maupun persilangan dengan ternak unggul dan inseminasi buatan,” pungkas Gatot Subiyantoro. Q yat

Kamis Wage, 6 MARET 2014

OLAHRAGA achmad suprayogi/bhirawa

LINTASAN

Gubernur NTT Minta KONI dan KOI Disatukan Kupang, Bhirawa Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya yang juga Ketua KONI NTT meminta Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman dapat memfasilitasi penyatuan KONI dan KOI yang diketuai Rita Subowo ke dalam satu wadah, yakni KONI. “Pada momentum ini, saya ingin menyampaikan kepada Ketua Umum KONI Pusat untuk bagaimana mengupayakan agar KONI dan KOI bisa disatukan kembali dalam satu wadah,” kata Gubernur Lebu Raya, pada acara pelantikan kepengurusan KONI NTT periode 20132017 di Kupang, Rabu.

Menurut dia, jika masih ada dua induk organisasi olahraga seperti ini, selain membingungkan juga akan mengganggu pembinaan dan prestasi olahraga di Indonesia yang sudah sangat merosot terutama di level ASEAN. Terhadap permintaan itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman mengatakan, upaya untuk menyatukan KONI dan Komite Olahraga Indonesia (KOI), bisa terlaksana karena merupakan keputusan rapat anggota tahunan.

“Upaya untuk menyatukan KONI dan Komite Olahraga Indonesia (KOI), bisa terlaksana karena merupakan keputusan rapat anggota tahunan, dan akan dimunculkan kembali dalam tahun ini juga,” kata Tono Suratman.

Menurut dia, dengan adanya pemisahan tersebut telah terjadi berbagai penyimpangan dan penurunan prestasi olahraga di Indonesia, baik di tingkat regional ASEAN maupun di tingkat internasional.

“Sebetulnya tidak sulit untuk menyatukan kembali induk organisasi olahraga ini.

Ini tinggal hati nurani saja. Harusnya Ibu Rita sebagai Ketua KOI mengerti karena sudah pernah menjadi Ketua KONI. Itu yang sedang kita pikirkan,” katanya.Q ant

KONI Pusat Minta NTT Dukung PON Remaja Kupang, Bhirawa Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman meminta pemerintah dan KONI Nusa Tenggara Timur mendukung pelaksanaan pekan olahraga nasional (PON) remaja yang akan digelar pertama di Jawa Timur pada November 2014.

“Kita akan menggelar PON remaja untuk yang pertama kalinya di Jawa Timur pada November 2014. Saya minta pemerintah NTT dan juga KONI di daerah ini untuk ikut memberikan dukungan dan menyukseskan pelaksanaan PON tersebut,” kata Tono Suratman di Kupang, Rabu.

Permintaan Tono Suratman itu disampaikan saat melantik kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masa bakti 2013-2017.

Pengurus KONI NTT periode empat tahun ke depan yang dilantik itu, adalah Ketua Umum Frans Lebu Raya, Wakil Ketua Umum Beny Litelnoni, Ketua Harian Andre Koreh, Sekretaris Umum Lambert Tukan, Wakil Sekretaris Umum Stef Bria Seran, Wasekum Eduard Setty, Bendahara Osbaldus Toda, dan Wabendahara Eman Kellen.

Pengurus ini dilengkapi ketua/wakil ketua bidang, Alfons Theodorus, Jerry Manafe, Johny Lumba, Lukas Boleng, Nurdin Badu, Semuel Haning, Magdalena Rambu Waak, Semuel Halundaka, Umbu Saga Anakaka, Lasarus Iku, dan Johana Lisapaly.

Selain itu, Marsel Radja, Cendana Putra Abubakar, David Radja, Max Kapa, Benny Dasman, Marthen Bana, Tony Kleden, Benyamin Lola, Jimy Sianto, Barthol Badar, Theo Widodo, David Fulberthus, Muhamad Anshor, Alfons Anapaku, Chris Widodo, Marianus Jawa, Jack Makin dan Pius Tukan.Q ant

Pesilat Bali Siap Berlaga di PON Remaja Denpasar, Bhirawa Para pesilat unggulan dari Bali siap berlaga dan menyabet prestasi terbaik di arena Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I/2014 yang rencananya berlangsung di Jawa Timur.

“Kami akan memilih atlet-atlet terbaik dari berbagai kegiatan kemudian digembleng sebelum diterjunkan ke kegiatan olahraga akbar nanti,” kata Sekretaris Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia (IPSI) Bali Drs Yamadiputra di Denpasar, Rabu.

Ia mengaku, pihaknya akan membentuk tim untuk bisa merekrut pesilat-pesilat andalan dari hasil pelaksanaan Pekan Olahraga Seni Pelajar (Porsenijar), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan atlet yang tergabung dalam BPLP Provinsi Bali.

Atlet gemblengan Pulau Dewata itu selama ini menjadi perhitungan pihak lawan, seperti halnya pada PON Riau 2012.

Saat itu, pesilat-pesilat Pulau Dewata mampu berlaga dan menyelamatkan muka kontingen Bali sehingga tetap bercokol di peringkat sembilan besar PON. Yamadiputra belum bisa memastikan berapa atlet yang akan dipersiapkan dalam perhelatan olahraga akbar tingkat remaja itu, karena belum dicantumkan berapa nomor yang akan dipertandingkan nantinya, sebab masih dalam perhitungan panitia nasional.

Pelakasanaan PON Remaja I 2014 akan berlangsungg di Jawa Timur, sebab Ketua Umum KONI Pusat telah menunjuk Gubernur Provinsi Jatim sebagai Ketua Umum Panitia Besar PON Remaja I 2014 sesuai SK Nomor 21 tahun 2014.Q ant

9 Suasana kolam renang yang ditunggu-tungu warga karena tiket masuknya murah, akan segera dibuka kembali untuk umum.

Kolam Renang ‘Sendang Delta’ Siap Dibuka untuk Umum Sidoarjo,Bhirawa Sejak dihentikan Juni 2012 lalu karena dilakukan renovasi, perbaikan secara menyeluruh. Kolam renang murah meriah ‘Sendang Delta’ milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap dioperasionalkan atau dibuka kembali untuk umum pada pertengahan bulan Maret 2014.

Kondisi kolam yang sudah disiapkan adalah kolam utama untuk program renang prestasi, dengan diberikan fasilitas 10 lintasan dan kolam untuk pemanasan. Untuk lintasan kedalamannya antara 1.20 meter hingga 2.20 meter.

Menurut Kepala TU Kolam Renang Sendang Delta, Masrur, Rabu(5/ 3) saat ditemui mengatakan kalau kondisi kolam sudah siap untuk dipakai. Pengisian air juga sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu, hasilnya juga baik tidak ada yang bocor. “Termasuk pompa juga sudah siap dan bagus,” katanya.

Kalau tidak ada aral melintang, kami akan siap operasional atau dibuka kembali pada 10 Maret 2014 ini. Sambil memperbaiki kekurangan yang kecil-kecil, biar saat dibuka nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. “Walaupun kegunaannya belum maksimal 100 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disporabudpar Sidoarjo Ir. Pramu Sigit Priyandono, MT saat ditemui menegaskan dengan dibukanya kembali kolam renang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu, menurutnya lebih cepat akan lebih baik. “Karena kami juga ditarget PAD,” katanya.

Sebelum dilakukan renovasi dulu, kita ditarget PAD sekitar Rp 620 juta dari hasil penjualan tiket masuk, dan itu berhasil, walaupun masih kurang sedikit. Untuk penjualan tiket masuk tidak ada perubahan, masih sekitar Rp 4.000,- hingga Rp 6.500,-. “Kedepan kami juga akan memberikan asuransi kepada pengguna kolam renang,” ujarnya.

Lanjut Sigit, kami sebenarnya belum berani membuka kolam renang tersebut secara penuh untuk umum. Kami masih menunggu surat penyerahan dari DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset) sebagai pihak pengelola secar tertulis. Namun hingga saat ini belum juga turun. “Semoga cepat turun, biar pelaksanaan pembukaan kolam bisa berjalan dengan baik untuk seterusnya,” pungkas Sigit.

Terpisah, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Ir. Agoes Boedi Tjahjono MT juga menuturkan kalau tahap renovasi/ pembangunan kolam renang sudah selesai. Sarana dan prasarana mulai kolam, dasar kolam, pompa untuk sirkulasi air serta perkantoran juga sudah selesai.Q ach

Anggaran Tak Sesuai, Jatim Kurangi Cabor PON Remaja Surabaya, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim kemungkinan akan mengurangi jumlah Cabang Olahraga (Cabor) yang akan dilombakan dan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I 2014 Desember mendatang. Alasanya anggaran yang didapat dari KONI Pusat sangat minim.

Menurut kalkulasi Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung, PON Remaja membutuhkan anggaran sekitar Rp100115 miliar. Padahal sebelumnya dari perhitungan awal bisa menghabiskan anggaran Rp300 miliar. “Jumlah itu sudah termasuk hemat. Sebab perhitungan awalnya sekitar Rp 300 miliar,” kata Erlangga, Rabu (5/3).

Namun berdasarkan hasil pertemuan Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman dengan Gubernur Jatim, Dr. H Soekarwo di Surabaya beberapa waktu lalu, anggaran pelaksanaan PON Remaja ditanggung bersama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Persentasenya ‘fifty-fifty’.

“Tapi kita baru mendengar bahwa anggaran yang turun dari Kemenpora hanya Rp 15 miliar. Kalau cuma Rp 15 miliar, kita kurangi saja jumlah cabornya dari 15 menjadi lima cabor,” ancam Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djuraid.

Rencananya PON Remaja edisi pertama ini akan mempertandingkan 15 cabor. Antara lain; renang, sepakbola, atletik, panahan, pencak silat, tenis, tenis lapangan, basket, voli indoor, senam, karate, anggar, loncat indah, menembak dan judo.

Persyaratan cabor yang dimainkan di PON Remaja adalah cabor yang pertandingkan di Asian Youth Game (AYG) dan Olimpic Youth Game (OYG). Pengecualian untuk pencak silat. Karena pencak silat adalah cabor tradisional yang sudah mendarah daging di Indonesia. “Kita masih mendorong supaya dana itu ditambah.

Kalau cuma Rp 15 miliar jelas kurang,” tutup Abror yang pernah menduduki jabatan Ketua PSSI Jatim ini.

Seperti diketahui, Ketua Umum Komite

Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tono Suratman memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja digelar di Jawa Timur pada November 2014. Hal tersebut diungkap saat ia menemui Gubernur Jatim, Dr. H Soekarwo di Grahadi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, PON Remaja kali ini merupakan bagian dari sejarah karena merupakan gelaran pertama. Semua provinsi di Tanah Air akan ambil bagian dan direncanakan mempertandingkan 20-28 cabang olahraga.

Ia mengungkapkan alasan menunjuk Jatim sebagai tuan rumah kali pertama karena sesuai kesepakatan dan amanat Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Pusat.

Di samping itu, Jatim dianggap memiliki semangat besar membangun olahraga.

“Jatim ini juga sebagai sumber dan menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Faktor lainnya, fasilitas di sini sudah lengkap dan tinggal pelaksanaan pekan penyelenggaraannya saja,” kata Tono.

Pihaknya berharap PON Remaja kali ini mampu menghasilkan atlet-atlet muda yang nantinya membawa harum nama Bangsa Indonesia di kancah olahraga internasional. Para juaranya, kata dia, otomatis masuk program Pratama dan dibiayai oleh KONI untuk menuju kesuksesan program Indonesia Emas. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku bangga ditunjuk sebagai tuan rumah PON Remaja pertama di Indonesia. Menurut dia, bangsa ini sebenarnya memiliki banyak atlet muda berprestasi dan diyakini mampu berbuat di kancah dunia.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengakui pelaksanaannya digelar November 2014, namun lokasi penyelenggaraan masih belum dirapatkan secara teknis. Apalagi, proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden sudah selesai sekitar Agustus-Oktober.

Menurut dia, PON Remaja ini akan menjadi wadah bagi atlet-atlet muda sesuai program-program yang dicanangkan oleh KONI di semua daerah di Indonesia. “Kalau di Jatim, ada program Jatim 100, Smanor, dan sebagainya. Nah, di PON Remaja ini akan dijadikan penyaluran sekaligus pembuktian dari atlet-atlet muda untuk berprestasi,” katanya. Q wwn

ist

KONI Jatim kemungkinan akan mengurangi jumlah Cabor yang akan dilombakan dan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I 2014.

Tiga Atlet NTT Akan Bertarung di Malaysia Kupang, Bhirawa Pertina Nusa Tenggara Timur memastikan diri untuk mengirim tiga atlet tinju terbaiknya guna ikut bertarung pada kejuaraan Agongs Cup Boxing Championship 2014 yang digelar di negara bagian Kedah, Malaysia, pada 9-14 Maret 2014.

Ketiga atlet tinju yang akan mewakili NTT itu adalah Ferdy Kase pada kelas layang (49) kg, Atris Neolaka kelas bantam (56) kg dan Martinus Nanga di kelas welter (64) kg, kata Manajer sekaligus pelatih tinju Pertina Nusa Tenggara Timur, Hermensen Ballo, di Kupang, Rabu.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kepastian Pertina NTT untuk mengikutsertakan atletnya pada Kejuaraan Agongs Cup Boxing Championship 2014, usai menghadiri pelantikan pengurus KONI Nusa Tenggara Timur periode 2013-2017.

Menurut dia, ketiga petinju tersebut akan bertarung membawa nama Indonesia di ajang tinju internasional yang diikuti petinju terbaik dari 17 negara di belahan dunia, termasuk dari Amerika

Serikat dan petinju dari negara pecahan Uni Sovyet.

“Petinju NTT bersama sejumlah petinju dari Bali dan Jabar dipercayakan mewakili Indonesia di ajang tinju internasional. Mohon dukungan doa masyarakat NTT agar petinju kita bisa mengharumkan nama Indonesia di kencah olahraga tinju internasional,” kata Hermensen Ballo yang adalah salah satu mantan petinju terbaik NTT itu.

Mengenai target, dia mengatakan, tim NTT yang terdiri dari tiga atlet dan satu pelatih itu akan berangkat ke Malaysia pada 8 Maret, tanpa target perolehan medali di ajang internasional itu.

Namun hal positif yang dicari dari ajang dunia itu adalah para atlet bisa menambah jam terbang dalam bertanding, sekaligus mengasa mental atlet.

“Kami tentu berusaha untuk meraih juara dalam kejuaraan itu, tetapi itu bukan menjadi tujuan utama. Hal yang paling penting yang bisa diperoleh dari momentum kejuaraan ini adalah menambah jam terbang dan mengasah mental anak-anak,” katanya.Q ant

ist

Pertina Nusa Tenggara Timur bakal mengirim tiga atlet tinju terbaiknya untuk ikut bertarung pada kejuaraan Agongs Cup Boxing Championship 2014.

Klub ISL Incar Pemain Pra PON Jatim Surabaya, Bhirawa Keberhasilan Tim Pra PON Jatim menaham imbang Timnas U19 (1-1) pada laga uji coba yang digelar di Bangkalan Bulan Februari lalu, membuat tim yang berlaga di Indonesia Super League (ISL) mengincar beberapa pemain muda Jatim yang akan diturunkan di PON XIX Bandung 2016 itu.

KONI Jatim harus ekstra hatihati dan menjaga pemain Pra PON agar tidak tergoda dan melompat ke tim lain. Saat ini pemain Pra PON Jatim dititipkan ke Perseba Bangkalan.

Ada sebanyak 14 pemain Pra PON yang dipadukan dengan pemain Perseba. Hasilnya, mereka sukses menjuarai Divisi III nasional. “Tim ini (Pra PON) sungguh luar biasa. Kalau terus berkumpul dalam satu tim sampai PON 2016, kualitasnya sudah sama dengan tim-tim ISL,” sebut Hanafing mengomentari tim didiknya, Rabu (5/3).

Pemain didikannya, kata Hanafing terus digoda oleh tim-tim ISL dan Divisi Utama. Terutama

setelah tim Pra PON Jatim mampu bermain 1-1 saat menghadapi Timnas U-19 di Bangkalan, 21 Februari 2014.

Saat itu, Ridho Nurcahyo dkk tampil impresif, ngotot dan menyulitkan Evan Dimas dkk. Saat beruji coba lawan Persebaya, Pra PON Jatim juga terhindar dari banyak gol. Pra PON Jatim hanya kalah 0-1 dari Persebaya di lapangan Brigif 1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Selasa (4/3).

Sepak bola Jatim di PON 2012 Riau, prestasinya paling buruk sepanjang keikutsertaan di PON. Jatim tidak lolos dari penyisihan grup dan gagal menggapa juara sepak bola PON untuk kelima kali secara beruntun.

Seperti diketahui. Pra PON Jatim berhasil menahan imbang Timnas U19 pada pertandingan uji coba yang digelar Bangkalan Madura. Tim Pra POn sempat memimpin lewat gol yang dicetak oleh M Fahmi menit 61. Namun pada menit ke 70, Kaptem Timnas U19, Evan Dimas berhasil menyamakan kedudukan. Q wwn

NASIONAL-POLITIK

10

Kamis Wage 6 MARET 2014

KPK Setuju Pembahasan KUHP dengan Persyaratan F-Hanura Sayangkan Sikap KPK Komisi Pemberantasan Korupsi menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan sejumlah persyaratan.

“Secara umum prinsipnya kami menerima undangan, karena butir-butirnya adalah pembahasan maka kami ulang lagi posisi kami seperti surat terdahulu bahwa KPK terbuka melakukan pembahasan tapi ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jakarta, Rabu.

Pada hari Rabu (5/3) kemarin, mewakili KPK menemui Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di gedung Kemenkumham untuk menyampaikan surat KPK mengenai RUU KUHP. Surat tersebut menyusul surat KPK yang dikirimkan KPK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dan

ketua panitia kerja Komisi III Aziz Syamsuddin pada 19 Februari 2014 lalu.

“Tadi saya bertemu Pak Menteri sambil menyerahkan surat kemudian mendiskusikan solusi terbaik. Posisi KPK adalah perubahan (KUHP) adalah sebuah keniscayaan tapi perubahan ini harus didorong dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. KPK mengajukan usul adalah bagian dari itu dan saya menduga pemerintah sebenernya punya niat yg sama, kalau ada yang tidak klop mari kita diskusikan,” tambah Bambang.

Ia juga menyoroti kurangnya waktu efektif pembahasan RUU KUHP dan KUHAP di DPR sehingga sulit untuk membahas seluruh pasal. KPK pun mengusulkan agar mendahulukan pembahasan KUHP yang berisi

KILAS NASIONAL

Efektifkan Kerja MPR, DPD Harus Diperkuat Jakarta, Bhirawa Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro melihat MPR semakin tidak efektif dan tidak efisien kinerjanya. Reformasi sistem parlemen di Indonesia belum terlaksana sampai saat ini. Sebab desain ketatanegaraan yang hendak diterapkan melalui berbagai amande men UUD 1945, tak jelas tujuannya.

“Perlu penataan kembali penega kan sistem presidensial dan sistem perwakilan, dengan pelembagaan sistem check and balances yang kuat. Baik yang bersifat internal parlemen maupun antara lembaga parlemen dan institusi kepresidenan,” cetus Siti Zuhro dalam diskusi yang diselenggarakan MPR RI. Hadir sebagai pembicara Prof Hamdi Muluk dan Prof Jafar Hafsah.

Lebih jauh, Siti Zuhro, secara internal parlemen perlu membangun sistem perwakilan 2 kamar di tingkat nasional.

Artinya, DPD kedepan harus memiliki otoritas legislasi, meski tidak harus seluas DPR. Skema MPR perlu ditata ulang menjadi wadhah bagi sidang gabungan antara DPR dengan DPD. Perlu juga ditinjau kembali ruang lingkup otoritas DPR yang makin meluas ke fungsi pengangkatan pejja bat publik.

Padahal semestinya menja di otoritass presiden, jika mengikuti skema presidensial. Disebutkan, dalam sistem pemerin tahan yang demokratis, diperlukan mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif. Sistem beka meral yang dianut sejak 2004 harus didukung dengan penguatan fungsi dan peran DPD. Dengan tujuan agar MPR bisa berfungsi sebagai Majelis Nasional yang anggotanya dari DPR dan DPD.Q ira

Jokowi-JK Pasangan Ideal Selesaikan Persoalan Bangsa Jakarta, Bhirawa Presiden Negarawan Center Johan O Silalahi menilai Joko Widodo dan M Jusuf Kalla pasangan yang pas untuk diduetkan sebagai calon presiden serta wakil presiden 2014 untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

“Situasi Indonesia paska lengsernya SBY mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden baru yang akan datang sejak hari pertama memerintah, harus bisa langsung ‘in-action’, berada di depan memimpin bangsa dan negara mengambil keputusan-keputusan yang tepat, cepat dalam upaya menyelamatkan masa depan bangsa dan negara,” kata Presiden Negarawan Center Johan O Silalahi, di Jakarta, Rabu.

Menurut Johan, duet Jokowi-Jusuf Kalla diyakininya untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Johan menegaskan ada beberapa pertimbangan objektif dan komprehensif, mengapa duet Jokowi dengan Jusuf Kalla dapat menjadi solusi masalah bangsa.

“Duet Jokowi dengan Jusuf Kalla, akan saling memberikan kontribusi positif, saling menguatkan. Jokowi diapresiasi rakyat sebagai tokoh yang bersih, punya integritas moral, cenderung sabar dan sangat merakyat. Dikombinasikan dengan Jusuf Kalla yang kreatif, taktis, cepat mengambil keputusan dan sudah terbukti dan teruji pengalamannya memimpin bangsa dan negara,” kata Johan.

Menurut Johan, Jokowi sangat menghormati Jusuf Kalla sebagai senior dan mentor, demikian pula sebaliknya.

Johan juga menilai potensi disintegrasi bangsa masih menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Perlindungan terhadap berbagai kelompok minoritas dan perlindungan terhadap realitas pluralisme bangsa merupakan salah satu kelemahan Pemerintahan SBY. Selain itu, tambah Johan, dampak polemik masalah UU Minerba juga berpotensi memicu disintegrasi bangsa di Papua yang kemudian dapat merembet ke daerah-daerah lainnya. Q ant

hukum materil dibandingkan KUHAP yang berisi hukum formil.

Pelaksana Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kemenkumham Mualimin Abdi mengatakan bahwa masukan dari KPK sebagai pemangku kepentingan diapresiasi.

“Masukan itu tentunya kita proses, diapresiasi dengan sangat baik. Masukan dari stakeholder sudah pasti kita proses, apalagi ini masukan dari lembaga penegak hukum yang memang nanti akan menggunakan UU itu,” kata Mualimin.

F-Hanura Sayangkan Sikap KPK Fraksi Partai Hanura menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyalahkan DPR RI soal revisi Undang Undang KUHAP dan KUHP karena usulan revisi juga datang dari pihak pemerintah.

“Sehingga tidak tepat menyalahkan DPR terkait dengan beberapa pasal yang dinilai

dapat mengamputasi lembaga seperti KPK, BNN, dan PPATK,” kata Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding dalam diskusi “Polemik Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP” di ruang Fraksi Hanura, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Polemik RUU KUHAP dan KUHP itu, lanjutnya, menunjukkan lemahnya komunikasi dan koordinasi internal pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga. Bukti lemahnya koordinasi dan komunikasi pemerintah dapat dilihat dari sejumlah pasal dalam RUU KUHAP dinilai tidak sinkron dengan KUHP yang sudah ada. Hal itu terutama menyangkut kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi, suap dan terorisme.

“Padahal, bila tidak diperbaiki ini akan berimplikasi pada tidak kondusifnya suasana di masyarakat,” katanya. Agar tidak terulang kembali, Sudding menilai perlunya pemerintah untuk melakukan komunikasi dan ko-

antara

Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menyampaikan gagasannya ketika Diskusi Fraksi Hanura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3) kemarin. ordinasi yang baik dalam pengajuan RUU. Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menilai RUU tersebut tidak bertujuan untuk melemahkan KPK. Menurut dia, RUU tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dalam penegakkan hukum.

“Kalau sudah dibahas di DPR

tapi (KPK) masih belum setuju juga kan ada (uji materi) MK,” katanya.

Oleh karena itu, Chairul mendorong lembaga legislatif untuk tetap membahas RUU tersebut bersama-sama pemerintah.

“Tetapi tidak harus juga dipaksakan bila memang tidak bisa,” katanya.Q ant

KPK Akan Sita Harta Anas Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyita harta Anas Urbaningrum, setelah mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

antara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Basarnas dan Potensi SAR di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu (5/3).

Rawan Bencana, SBY Minta Basarnas Siaga Banten, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, tugas Badan SAR Nasional (Basarnas) berat dan beresiko.

Tidak setiap orang mampu melaksanakan tugas SAR di negeri ini. Karena Basarnas ke depan semakin berperan, Presiden meminta agar semua anggota Basarnas senantiasa siap mental, fisik, dan skill dalam mengemban tugas yang bisa tiba setiap saat.

Saat menghadiri peringatan HUT Basarnas ke-41 serta peresmian 2 kapal milik Basarnas di dermaga PT Indah Kiat Pulp And Paper Merak Mas, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Rabu (5/3), Presiden SBY mengemukakan, selama ini Basarnas telah menjalankan

misi dan visi secara nyata.

Basarnas selalu bertindak di depan dalam segala bencana.

“Saya selalu bersama-sama dengan Basarnas dalam bencana tsunami, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Apa yang dilakukan Basarnas adalah nyata terutama kepentingan penyelamatan dan kemanusiaan,” ujar Presiden SBY. Kepala Negara yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono mengingatkan, selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Karena itu, kita harus selalu siap, kita harus mampu hidup dalam negeri yang rawan bencana. “Kita harus siap baik jajaran pemerintah pusat, daerah, jajaran TNI dan Polri, dan berbagai organisasi lainnya, dan juga tidak kalah

pentingnya prajurit Basarnas,” tutur Kepala Negara.

Terkait dengan tugas Basarnas yang semakin berat, Presiden SBY menyampaikan pedoman bagi seluruh anggotanya, yaitu: 1. Siapkan mental, fisik dan ketrampilan atau skill dan kesiagaan yang tinggi untuk mengemban tugas setiap saat melalui pendidikan dan latihan; 2. Lengkapi peralatan Basarnas, sarana dan prasarana, termasuk yang hari ini diresmikan kapal resque, dan juga helikopter sehingga memungkinkan tugas dapat dilaksanakan dengan; dan 3.

Kepemimpinan adalah sangat penting dalam setiap misi SAR. “Karena itu pimpin, dan kendalikan dengan baik setiap operasi SAR di manapun dilaksanakan,” tutur SBY.Q ist

“Kalau (harta) itu hasil kejahatan, ada indikasi ya mesti disita,” kata Wakil Ketua Bambang Widjojanto di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jakarta, Rabu (5/3) kemarin.

KPK pada hari ini menetapkan Anas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dengan menyangkakan Anas melangar melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai orang yang menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

Ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pengenaan pasal tersebut memberikan kewenangan KPK untuk menyita harta kekayaan Anas yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

KPK saat ini masih melakukan penelusuran aset terkait Anas.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK belum melakukan penyitaan terkait dengan penyidikan kasus TPPU ini.

Sebelumnya KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyele-

ngara Negara tertanggal 28 Desember 2007 yang dilaporkan Anas ke KPK setelah ia tidak lagi menjabat sebagai pantia Komisi Pemilihan Umum (KPU), total kekayaan sebesar Rp2,237 miliar dan 2.300 dolar AS. Harta tersebut terdiri atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp965,5 juta berupa tanah dan bangunan di Jakarta Timur (275, 539 dan 237 meter persegi), Depok (1.550 meter persegi), Karawang (11.412 dan 1.620 meter persegi), dan Bekasi (210 meter persegi).

Selanjutnya harta bergerak senilai total Rp383 juta berupa mobil Kia Carens, motor Honda, mobil Nissan Serena, mobil Toyota Kijang. Harta bergerak lain berupa logam mulia dan barang seni lain senilai Rp92,831 juta dan ditambah giro sejumlah Rp795,6 juta dan 2.300 dolar AS. Harta ini jauh berbeda dengan jumlah harta Anas yang dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar, disebutkan bahwa Anas menerima Rp2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli “blackberry” beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan “entertain”. Q ant

Sosialisasikan UU No.24 Tahun 2013

Bupati Instruksikan Berantas Percaloan Adminduk Instruksi gratis Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Jember sudah lama disuarakan oleh Bupati Jember MZA Djalal. Namun kebijakan itu tidak berjalan sesaui dengan harapan, karena di sekitar Dispendukcapil banyak berkeliaran calo (pekerja jasa) yang menawarkan pelayanan cepat kepada masyarakat.

“Sejak tahun 2013 lalu, semua pengurusan adminduk sudah saya instruksikan untuk digratiskan. Tidak ada pungutan apapun, jika masih ada pungutan, itu tidak lebih dari ulah para oknum calo,” tegas Bupati Djalal saat sosialisasi UU No.24 tahun 2013, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu dengan adanya UU No. 24 tahun 2013 tentang Adminduk yang didalamnya menyebutkan semua pengurusan Adminduk Gratis, Bupati Djalal mengintruksikan

kepada petugas Adminduk untuk memberantas praktek percaloan. Karena ini sangat membebani masyarakat.

“Calo Adminduk harus diberantas, karena ini sangat membebankan masyarakat,” tegasnya pula.

Memutus mata rantai percaloan ini tidak bisa sekaligus dilakukan karena ada dugaan mereka bekerjasama dengan oknum lembaga setempat.

Bahkan dari pengamatan dilapangan, kinerja mereka (calo) semakin terorganisir. Jika me-

efi/bhirawa

MZA Djalal nggunakan jasa calo, pengurusan akte maupun KTP bisa satu hari jadi, tapi kalau diurus bisa satu bulan.

“Tawaran cepat dan ruwetnya birokrasi yang membuat masyarakat tergiur menggu-

nakan jasa mereka,” Lamin Laksono salah satu warga yang mengurus akta kelahiran putri ketiganya.

Tarif yang mereka tawarkan berfariatif, mulau dari Rp150 ribu - Rp250 ribu untuk sekalipengurusan. Bahkan untuk pengurusan akte kelahiran diatas setahun, mereka menarik jasa Rp.350 ribu dengan alasan untuk biaya saksi dan pengadilan.”Dengan adanya UU No.24 tahun 2013 ini, masyarakat sangat diuntungkan karena semua gratis, terus pengurusan akta diatas satu tahun cukup kebijakan dinas setempat,” aku Lamin kemarin.

Kepala Dispendukcapil Arief Tjahyono mengatakan, instruksi ini merupakan amanah yang harus dijalankan. Pihaknya mengaku berupaya semaksimal mungkin untuk mem

berantas praktek percaloan dilingkungannya.” Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tandas Arief Tjahyono yang baru sepekan dilantik menjadi Kadispendukcapil Jember menggantikan Isman Sutomo yang dipercaya menjadi Kadishub Jember.

Menurut Arief, kebijakan yang termaksud dalam UU No.24 tahun 2013 sangat membantu dan meringankan masyarakat. Semua yang menyangkut Admindukcapil dipermudah dan semuanya gratis.

“Oleh karena itu, masyarakat bisa mengurus sendiri untuk mendapatkan dokumen pribadi, baik itu KTP, KK maupun Akta di kantor kami. Dengan cara pengurusan sendiri, dapat memberantas praktek percalon,” katanya pula. Q efi*

Kamis Wage 6 MARET 2014

SAMBUNGAN

11

Kunjungi Surabaya, Megawati Dinilai Sedang Check Sound

Ruang Kelas SDN Mlirip Ambrol

Surabaya, Bhirawa Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke sejumlah daerah termasuk Surabaya beberapa waktu lalu, dinilai pengamat politik sebagai upaya check sound. Apalagi kedatangan Megawati bersama Joko Widodo (Jokowi) yang digadang-gadang bakal menjadi capres.

“Bu Mega sedang mengetes dan melihat potensi suara masyarakat terhadap Jokowi.

Apalagi santer berkembang bahwa PDIP akan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden,” kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo, dikonfirmasi, Rabu (5/3).

Berkembangnya kabar jika Jokowi bakal dicalonkan sebagai presiden ditunjukkan dengan banyaknya baliho yang dipasang di sejumlah titik, khususnya di Surabaya.

Baliho-baliho itu bertuliskan ‘Coblos Moncong Putih antara Jokowi Presiden’.

Bahkan akhir pekan kemarin, Megawati membawa langsung Jokowi ke Surabaya untuk bertemu dengan Wali Kota Tri Rismaharini.

Mereka juga menemui masyarakat secara langsung di Taman Bungkul dan menyempatkan makan di warung pedagang kaki lima di sana.

“Kenapa Jokowi yang dibawa ke Surabaya ?. Padahal dia seorang kepala daerah.

Ini yang menjadi perhatian dan sinyal meng­ arah ke sana semakin kuat,” katanya.

Menurut Suko Widodo, apa yang dilakukan Megawati merupakan sinyal-sinyal bahwa dalam Pemilihan Presiden pada Juli 2014 akan menyodorkan kadernya sendiri.

Apalagi, lanjut dia, PDIP dikenal sebagai partai yang memiliki ideologis kuat. n iib

Gedung yang sudah selesai dibangun pada 2013 tersebut, saat ini sengaja tidak dipergukan untuk kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, keadaan gedung yang baru tuntas pembangunannya itu bisa mengancam keselamatan siswa dan siswi yang mempergunakannya.

Dari pantauan di lapangan, Rabu (5/3) kemarin, plafon gedung sudah banyak yang jebol. Selain itu, rangka atap bangunan ataupun kuda-kuda sangat mengkhawatirkan. Saat ini, dipergunakan bambu- bambu untuk menopang kayu rangka atap bangunan agar tidak runtuh.

Penggunaan bambu untuk menopang atap itu sekaligus sebagai indikasi kayu yang dipergunakan untuk rangka atap bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Imbasnya kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berulang kali Ketua Pa­ nitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Diknas Kabupaten Mojokerto Hasan Ali menyatakan bila 77 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dikerjakan pada 2013 kebanyakan hanya tampak baik di luarnya saja. Namun secara riilnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

“Salah satu unsur se­ hingga saya menolak pe­ nyerahan pekerjaan rekanan adalah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak rekanan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Meskipun dari luar bangunan-bangunan itu tampak bagus dan tidak bermasalah,” tegas Ali Hasan.

Disinggung tentang gedung SDN Mlirip 3 yang rencananya akan dibongkar

Jatim Tuan Rumah Pertemuan Gubernur se-Indonesia l Sambungan hal 1

tergabung dalam APPSI, peserta juga akan diikuti pendamping Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang disesuaikan dengan topik bahasan diskusi.

Sedangkan para narasumber yang dihadirkan terdiri dari sejumlah menteri Ka­binet Indonesia Bersatu (KIB) II dan Ketua Badan Anggaran DPR RI, serta Ketua Komisi V DPR RI. “Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga akan memberikan pengarahan dan pembekalan sebagai narasumber,” kata mantan Asisten IV Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Jatim tersebut.

Sejumlah menteri yang menjadi narasumber yakni Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri.

Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikan­an Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, serta Ketua Banggar DPR RI Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit, dan Ketua Komisi V DPR RI Laurent Bahang Dama. n iib

Program M-PLIK Gagal Total l Sambungan hal 1

program M-PLIK dianggap melenceng dari tujuan awal.

Sehingga, Ghozali terpaksa mengembalikan mobil M-PLIK kepada operator pihak ketiga yakni Jogja Digital. Anehnya, dari lima unit mobil M-PLIK, hanya empat yang dikembalikan. Sedangkan yang satu unit kini dioperasikan oleh perorangan. “Awalnya memang kami diserahi tanggungjawab untuk operasional mobil M-PLIK. Namun karena telah melenceng dari tujuan maka mobil MPLIK kami kembalikan,” ungkap Ghozali.

Lebih lanjut Ghozali mengatakan, proyek M-PLIK sesuai peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI[2] No. 48/ PER/M.KOMINFO/11/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 19/ PER/M.KOMINFO/12/2010 program MPLIK fungsi dan tujuannya adalah melayani akses internet yang sehat, aman, cepat dan murah untuk masyarakat umum yang berada di daerah-daerah. Karena bersifat bergerak mobil M-PLIK untuk melayani kecamatan yang belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Program M-PLIK sendiri merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika pada Kementerian Kominfo.

Program tersebut bertujuan mempercepat pemerataan akses telekomunikasi dan informasi untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak secara ekonomi.

“Program M-PLIK yang seharusnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi informatika, justru gagal akibat pihak ketiga yang bertugas sebagai operator tidak konsisten menjalankan program,” pungkas Ghozali. n ris

Siap Mental

l Sambungan hal 1

siti soelistyani/bhirawa

Divisi Hukum KPU Provinsi Jatim Arbayanto memaparkan data laporan sumbangan dana kampanye parpol di Jatim, Rabu (5/3).

Sumbangan Dana Kampanye PDIP Jatim Tertinggi l Sambungan hal 1

sebesar Rp 13.027.054.510. Sedangkan empat tertinggi lain secara berturut-turut adalah Partai Demokrat Rp 12.152.618.123, Partai Golkar Rp. 8.087.785.000, Partai NasDem Rp 7.553.449.959, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 7.534.027.745. Sedangkan dana kampanye terkecil adalah Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar Rp 67.500.000.

Menurut Arbayanto, tugas dan kewenangan KPU Jatim hanyalah mencatat apa yang telah dilaporkan parpol-parpol dan melaporkan ke publik.

“Kebanyakan sumbangan dana kampanye parpol peserta pileg anggota DPRD Jatim berasal dari sumbangan parpol dan caleg. Kecuali PKB yang mendapat tambahan sumbangan dari perorangan, kelompok dan badan usaha, “ ungkapnya.

Berdasarkan data KPU Jatim, sumbangan dana kampaye PKB periode pertama pada Desember 2013 lalu sebesar Rp 270.000.000. Kemudian pada periode kedua sebesar Rp 1.650.604.840, meliputi sumbangan caleg sebesar Rp 150.000.000, sumbangan perorangan Rp 50.000.000, sumbangan kelompok Rp 1.150.000.000

dan sumbangan dari badan usaha Rp 300.604.840.

Sedangkan tiga parpol lainnya yakni PDIP, Gerindra dan PBB pada periode kedua justru kosong alias tidak ada laporan.

Itu artinya seluruh sumbangan dana kampanye ketiga parpol tersebut hanya disetorkan pada periode pertama saja.

“Laporan sumbangan dana kampanye parpol itu sengaja dibuat per tiga bulan. Kalau memang tidak ada lagi sumbangan yang dilaporkan ya dikosongi saja tidak apa-apa, “ jelas Arbayanto.

Ditambahkannya, sesuai aturan yang berlaku besaran sumbangan dana kampanye parpol dari perorangan maksimal Rp 1 miliar. Dan sumbangan dari kelompok serta badan usaha maksimal Rp 7,5 miliar. Sedangkan sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPD RI, lanjut Arbayanto dari perorang­ an maksimal Rp 250 juta dan dari kelompok serta badan usaha maksimal Rp 500 juta.

“Jika ada sumbangan dana kampanye yang melebihi ketentuan, maka kelebihan sumbangan itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam kas negara, “ tegas alumnus Universitas Brawijaya Malang .

Audit dana kampanye sen­ diri baru akan dilakukan oleh tim auditor independen setelah masa kampanye berakhir.

Sementara itu untuk calon DPD RI, sumbangan tertinggi ditempati oleh nomor urut 25, Mardjito Gisan Atmojo (Ketua Puskud Jatim) sebesar Rp 1,254 miliar. Paling rendah ditempati oleh Andi Ahmad Setyabudi nomor urut 13 yang hanya mengumpulkan dana kampanye Rp100 ribu.

Menurut Arbayanto, untuk calon DPD RI dalam penyerah­ an uang sumbangan tidak ada batasannya. Hal ini sesuai de­ ngan Peraturan KPU No 17/2013 tentang Dana Kampanye. ‘’Yang pasti untuk anggota DPD RI tidak ada batasannya untuk dana sumbangan,’’paparnya.

Sementara untuk Nursio salah satu anggota DPD RI dari Surabaya yang tertangkap terkait kasus narkoba masih dicantumkan dalam daftar calon DPD RI penyumbang dana kampanye. Alasan Arbayanto mencantumkan nama Nursio karena perkara yang bersangkutan belum inkrah alias belum ada keputusan hukum yang mengikat. ‘’Kecuali kalau sudah inkrah, maka secara otomatis kita coret dari pencalonan,’’lanjutnya. n cty

Juni, Pemkot Mulai Larang Penjualan Miras l Sambungan hal 1

akan ikut menegakkan perda tersebut,’’ jelasnya, Rabu (5/3).

Setidaknya menurut Fikser perda yang mengatur soal itu akan disahkan Maret ini dan larangannya diberlakukan sekitar Juni mendatang.

Target ini terus dibahas komisi B DPRD Surabaya, kini pembahasannya sudah memasuki tahap penyelesaian, sebab masukan dari pakar hukum Unair, pihak kepolisian, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya sudah dimintai pendapatnya. ‘’Semua elemen kota sudah kami ajak bicara soal tersebut.

Kami akan mengesahkan Perda Inisiatif dewan ini paling lambat akhir Maret ini juga. De­ ngan demikian pemberlakukan larangan bir atau miras dijual di sembarang tempat atau di warung-warung sudah bisa diterapkan Juni mendatang,” ungkap Blegur Prijanggono, Anggota Komisi B yang juga Ketua Pansus perda tersebut.

Menurutnya, larangan penjualan bir di sembarang tempat sengaja dilakukan tiga bulan setelah perda disahkan karena untuk memberikan kesempatan kepada penjualan miras dan distributornya untuk menarik

penjualannya. Penarikan dalam kurun waktu tiga bulan dinilai dewan sudah cukup.

Namun, lanjutnya, setelah tiga bulan berikutnya semua warung, toko, supermarket dan sejenisnya sudah dilarang menjual miras apa pun sekalipun dengan kadar alkohol rendah. Bahkan, hotel berbintang minimal hotel bintang tiga yang diperbolehkan berjualan yang lokasinya tidak bersebelahan dengan sekolah dan masjid. “Itu ketentuannya, dan tidak bisa diganggu gugat,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, minuman ini nantinya hanya diperbolehkan dewan hanya bisa dijual di hotel bintang 3, 4 dan 5, restoran serta bar. Namun, kalau hotel dan restoran itu berdekatan dengan sekolah, penjualan miras tetap dilarang. “Kami tidak main-main lho, sanksi bagi pelanggarnya akan dipenjara 6 tahun atau denda Rp 50 juta,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, dalam raperda yang saat ini sedang dibahas di gedung DPRD Surabaya, bagi penjual minuman beralkohol sekelas bir penjualnya wajib bayar retribusi.

Utamanya tempat penjualan alkohol golongan A yang birnya memiliki metanol 1-5%, golong­ an B dengan kadar metanol 5-20% dan golongan C dengan

kadar metanol 20-55%. ‘’Kalau penjualnya menolak bayar retribusi, tempat usahanya kami rekom untuk ditutup saja. Ketentuan ini masuk dalam sanksi bagi pelaku pelanggarannya. Jadi, siapa pun pelanggarnya tidak bisa ditoleransi,’’ jelasnya.

Dia juga menambahkan, larangan itu sedang digodok di dewan dalam minggu-minggu ini dan dewan pastikan bir nantinya tidak bisa dijual di sembarangan tempat. Sebab, bir belakangan digunakan kawula muda sebagai campuran minuman keras yang diberi nama cukrik.

Langkah ini dilakukan dewan, karena saat ini semakin banyak korban miras jenis cukrik di Surabaya dan sampai sekarang masih belum terkontrol secara baik. Tidak terkontrolnya peredaran miras itu menjadi tolak ukur yang dapat dijadikan patokan, bahwa sampai sekarang masih banyak miras lolos dari pengawasan Pemkot Surabaya.

Karena itu, lanjutnya, kalangan DPRD Surabaya berharap perlunya pemberian label terhadap miras yang boleh masuk ke Kota Surabaya. Baik itu untuk label minuman alkohol dengan kadar alkohol yang rendah atau tinggi. n dre

karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam pengerjaannya, Hasan Ali mengatakan bila pihaknya sudah menghubungi rekanan pelaksana pembangunan SDN Mlirip 3. “ Untuk SDN Mlirip 3, sudah kita rekomendasikan pada pihak rekanan untuk melakukan pembongkaran. Itu sudah kita tekankan pada pihak rekanan agar melakukan secepatnya. Sebab kita tahu bangunan yang dikerjakan oleh rekanan tersebut saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dan sewaktu- waktu atap bangunannya bisa runtuh,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Mlirip 3 ketika ditemui mengatakan pihaknya tidak tahu menahu tentang pembangunan gedung sekolah yang telah dilakukan. “ Kami tidak mengetahui sedikitpun tentang pembangunan Gedung SDN Mlirip 3 yang dilakukan oleh pihak rekanan. Semua dari Diknas,” ungkapnya singkat.

Beruntung, saat bagian atap ruang kelas itu ambruk, siswa di sekolah milik Pemkab Mojokerto ini sudah dievakuasi. Saat ini, dua ruang kelas di SDN tersebut harus disangga dengan bambu.

Dua ruang kelas berukuran sekitar 9 x 7 meter tersebut kini penuh dengan tiang bambu. Satu ruang kelas itu setidaknya disangga enam bambu di tiap titiknya. Titik tengah, atau bagian blandar disangga dua tiang bambu.

Sisanya di sisi kanan kiri juga dipasang tiang bambu.

Atap ruang kelas ini tampak sudah jebol. “Kami takut sekolah ini ambruk. Semua atap sudah bolong dan kerangka atap di dua ruang kelas sudah melengkung,” ucap Indri, salah satu guru SD Mlirip 3. n kar

Unjuk Rasa Asongan, Hadang KA Sri Tanjung l Sambungan hal 1

na pintu masuk menuju peron ditutup dan diblokade oleh Polsuska, sambil mengikatkan pita warna merah putih dan menggantung nasi bungkus di setiap pintu yang ditutup, aksi dilanjutkan ke Kantor Daops VII Madiun yang berjarak sekitar 300 meter dari stasiun.

Di sini, mereka minta bertemu dengan Kepala Daop VII Madiun. Lagi-lagi mereka tidak bisa masuk karena blokade dari Polsuska.

Karena gagal bertemu dengan Kepala Daop VII Madiun, pedagang asongan kemudian nekad mau masuk stasiun melalui palang pintu rel kereta api di sisi barat. Lagi-lagi, di tempat ini mereka dihadang oleh Polsuska yang di-backup Marinir. Sempat terjadi aksi dorong antara mereka. Bahkan nyaris terjadi baku hantam. Namun karena kalah jumlah, para asongan memilih mundur.

Situasi nyaris tak kendali ketika KA Sri Tanjung jurusan Jogjakarta-Banyuwangi, datang dari arah barat. Beberapa pedagang asongan berusaha memblokade rel dengan berdiri di tengah rel sambil mengibarkan baju dan kain merah. Tak ingin terjadi sesuatu, beberapa Polsuska langsung berusaha menarik mereka ke pinggir.

Situasi pun kian memanas.

Pasalnya, para pedagang yang memblokade rel tidak mau menyingkir. Karena sama-sama ngotot, batu hantam kembali nyaris terjadi.

Beruntung, beberapa polisi dari Polres Madiun Kota, bisa menenangkan mereka dan berhasil membujuk pedagang yang memblode rel untuk menyingkir dari rel.

Apalagi, jarak KA Sri Tan-

jung dengan mereka tinggal sekitar 100 meter.

Ketua Payuban Pedagang Asongan Stasiun Besar Madiun Hadi Suloso mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap Daop VII yang tidak memberikan solusi terhadap asongan yang dilarang berjualan di dalam stasiun. Apalagi, sebelumnya mereka telah dipungut urunan sebesar Rp 600 ribu/tahun oleh pihak stasiun.

“Kami semua punya keluarga. Bahkan ada yang sudah mengasong di sini selama 40 tahun. Tapi kemudian kami tibatiba dilarang berjualan. Sementara tidak ada solusi bagi kami.

Lebih dari itu, sebelum ini, kami dipungut Rp 600 ribu tiap tahun. Pokoknya kalau kami tetap tidak boleh berjualan, kami akan terus melakukan aksi demo,”kata Hadi Suloso kepada wartawan.

Menurutnya lagi, selain dipungut Rp 600 ribu tiap tahun, pihak stasiun juga menjual baju seragam kepada pengasong yang harganya dinilai terlalu mahal. Pasalnya, satu helai baju dijual seharga Rp 200 ribu. Itupun seragam sering gonta-ganti. Bahkan baru dua bulan, pihak stasiun sudah menjual baju seragam lagi. Tak hanya itu, meski hanya sebagai pengasong, pada hari Raya Idul Adha, mereka juga dipungut tarikan sebesar Rp 10 ribu.

“Dua bulan seragam sudah ganti. Satu lembar harganya Rp 200 ribu. Tapi kami tidak menolak untuk membeli. Hari Raya Idul Adha, kami dipungut Rp 10 ribu tiap orang, juga kami kasih. Kalau akhirnya seperti ini, kami merasa didzolimi.

Mudah-mudahan yang mendzolimi kami, nanti anak-anaknya akan lebih susah dari kami,” tambah Hadi Suloso. n dar

Kuliner Asli Surabaya Peraih Street Food Terbaik Dunia

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

gaku siap untuk pensiun, karena merasa selama memimpin PDAM Sidoarjo sejak 2006 hingga 2014 sudah bisa memberikan yang terbaik untuk peningkatan pelayanan di PDAM Sidoarjo.

Karena pelayanan PDAM yang meningkat selama ini, menurut Djajadi, akhirnya berbuah pada sejumlah penghargaan yang diterima PDAM, mulai dari tingkat Jatim, nasional bahkan luar negeri. ‘’Karena sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya itu, saya merasa siap untuk pensiun,’’ ujar bapak 3 orang putera ini.

Ia juga mengaku siap untuk pensiun, karena merasa sudah bisa mengkaderisasi calon pemimpin terbaik di lingkungan PDAM. Menurutnya, pemimpin yang baik dan sukses itu juga harus mampu membuat regenerasi atau menciptakan kader-kader terbaik di lingkungannya. ‘’ Saya malu kalau pengganti saya di PDAM nanti sampai tidak mampu, makanya saya harus pilih kader PDAM yang terbaik,’’ kata Djajadi yang saat bekerja di PDAM Sidoarjo merintis karier dari bawah sejak 1983 ini. n ali

ikut menyiapkan soto yang akan diberikan kepada pelanggan yang memesan. Tapi kemarin sudah balik ke Jakarta ,” ujar pria berkaos putih kepada Bhirawa, Rabu (5/3).

Gatot mengisahkan, bahwa usaha yang dirintis Pak Sadi bermula pada 1971, yang dimulai dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di bekas Asrama Brimob Surabaya. Kemudian usahanya berpindah di Jalan Ambengan yang kemudian menjadi cikal bakal dari merek sotonya hingga saat ini.

Hingga kini, Soto Ayam Pak Sadi sudah memiliki lebih dari15 cabang di Surabaya dan beberapa di provinsi lain di Indonesia. Kuliner ini masuk ke tempat-tempat pusat perbelanjaan. “Khusus di Surabaya, dari Waru Sidoarjo sampai dengan Jalan Rajawali Surabaya,

sudah ada lebih 15 cabang yang sudah berdiri. Kita tidak pernah mem-franchise-kan Soto Ayam Pak Sadi, yang ada adalah dengan sistem persentase kepada mitra kerja kami. Artinya mitra kerja kami yang mau menjual produk kami, kami kenakan persentase hasil penjualan sebesar 30% dari omzet. Karena kita sendiri yang memasak dan mengirimnya. Supaya kelezatan dan keunikan soto ayam ini tidak hilang,” jelasnya.

Untuk mengenalkan kulinernya, Pak Sadi pernah mengikuti festival makanan di Singapura. Nama ajangnya, World Street Food Congress (WSFC). Acara ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kuliner kaki lima (street food) di mana Indonesia masuk dalam daftar 20 kuliner kaki lima terbaik dunia. Ada empat jenis kuliner Indonesia

yang masuk dalam daftar tersebut. Salah satunya adalah Soto Ayam Ambengan Pak Sadi yang berada di urutan pertama.

Usaha Soto Ayam Pak Sadi di Jalan Ambengan memiliki lokasi yang strategis dan dekat dengan kawasan perkantoran.

Kelezatan cita rasanya telah mengundang banyak orang untuk mencicipinya. Selain warga lokal, banyak pula orang asing yang berminat.

Tidak lupa artis-artis dari ibukota dan pengusaha juga ikut mengunjungi Soto Ayam yang telah melegenda namanya.

“Armand Maulana vokalisnya band Gigi pernah ke sini, terus almarhum Taufik Savalas dua hari berturutturut makan siang di tempat ini. Saya juga sempat bersalaman dengan almarhum Taufik Savalas, sebelum beliaunya meninggal. Lalu Alim

Markus pemilik Maspion Group, sering juga makan siang di tempat ini. Yang belum pernah hanya Rhoma Irama yang belum datang kesini,” ungkapnya sambil tertawa terbahak-bahak.

Karena banyak soto ayam yang menggunakan embelembel Ambengan, Pak Sadi mendaftarkan merek itu ke Kementerian Hukum dan Ham. Sejak 1989, nama Soto Ayam Ambengan dipatenkan.

Di mata konsumennya, meski banyak merek pakai embelembel Ambengan, Soto Ayam Pak Sadi punya ciri khas yang tak bisa ditiru soto ayam lain.

Selain diracik dengan bumbu pilihan, rasa sedap itu didapat dari poya, campuran kerupuk udang dan bawang putih yang digiling menjadi bubuk.

Melani Wijaya, karyawan Bank BCA Ambengan meng­ ungkapkan soto yang dijual di

daerah Ambengan ini memiliki ciri khas tersendiri yang tidak pernah di dapatkan di warung soto mana pun.

“Untuk rasa asin dan gurih Soto Ayam Pak Sadi memilki perpaduan rasa yang pas. Selain itu harganya yang sebesar Rp 17.000 per porsi tidaklah terlalu mahal. Cocok buat orang kantoran dan tidak bikin kantong bokek,” ungkap wanita berkulit putih ini.

Lain pula dengan James Ong, yang bekerja pada perusahaan otomotif di dekat THR. Ia telah menjadi pelanggan Soto Ayam Pak Sadi, sejak usianya baru menginjak SD. “ Dulu waktu masih SD, sepulang sekolah mama sering mengajak makan di sini. Maklum, papa saya juga sudah menjadi pelanggan sejak 1980-an. Jadi kalau dibilang soto ini sudah turun temurun,” ujar pria ber­ usia 27 tahun ini. n *

UTAMA

12

Kamis Wage 6 MARET 2014

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Rapat Koordinasi Tehnis dan Sinkronisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Surabaya, Tahun 2014

Tahun Ini, Jatim Optimis Bebas Pasung Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim terus berkomitmen meningkatkan program-program pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Program itu segera ditindaklanjuti secara terpadu terkait masih banyaknya kasus pemasungan yang dilakukan oleh keluarga.

P

emprov Jatim ingin menciptakan sebagai provinsi bebas pasung yang akan di canangkan tahun 2014. Berdasarkan data hingga tahun 2013 terdapat 831 kasus pemasungan psikotik oleh keluarga.

Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM saat membuka Rapat Koordinasi Tehnis dan Sinkronisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial, di Hotel Satelit, Surabaya, Senin(4/3) malam.

Berbagai persiapan telah dilakukan baik teknis maupun non teknis guna membantu memperlancar program Jatim bebas pasung. salah satunya bekerjasama dengan panti-panti sosial sebagai lokasi usai perawatan pasien dari rumah sakit. Langkah pertama melakukan pendekatan dengan mengajak keluarga pasiean agar mau membawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan.” seusai perawatan di rumah sakit pasien dibawa ke panti rehabilitasi sosial dan bekerja sama dengan Dinas Sosial Jatim,” ucapnya.

Sesuai keputusan Kementerian Kesehatan, kategori pasung adalah orang yang dirantai, dibalok dan diisolasi dalam kamar atau tempat khusus. Dengan banyaknya kategori ini akan banyak orang yang dipasung meski ha-

Sebelum Rapat Koordinasi Tehnis dan Sinkronisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dibuka, seluruh peserta dan jajaran Dinsos Jatim menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sekdaprov Jatim menyerahkan bantuan dana sosial secara simbolis kepada 6 Kab/Kota di Jatim.

ayanan sebesar 176.369 KSM atau 34,24 persen di 38 kabupaten/kota.

Sementara, Sekjen Kemensos RI, Drs Toto Utomo Budi Santoso MSi mengatakan, singkronisasi dan koordinasi bisa berjalan dengan baik jika ada keterbukaan antara satu dengan lainnya. “Istilahnya, jangan sampai ada dusta diantara kita. Semuanya baik kegiatan dan anggaran pasti akan terbuka. Setidaknya semua kegiatan itu, harus dihitung, dikerjakan, dipertanggung jawabkan, hingga unsur kepatutan dan kedisplinan,” katanya.

Selain itu, terkait dengan data sangat penting keberadaannya. “Tidak ada data maka tidak ada singkronisasi. Saat ini data sudah lebih mengerucut pada by name dan by adress. Sehingga, tidak ada kesempatan untuk memanipulasi. Kekuatan data inilah yang harus dipelihara. Sebab, jika ada permasalahan, maka pensiun pun bisa tetap terkejar oleh hukum,” tandasnya. Disisi lain, Toto juga mengatakan, sebenarnya dalam penanganan orang miskin diseluruh negara baik berkembang dan maju tidak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah setempat. Tapi, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Pemprov Jatim, Drs. Sudjono, MM mengatakan, hasil yang diharapkan dalam kali ini yaitu terwujudnya kesamaan persepsi tentang arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, terbangunnya komunikasi efektif dan koordinasi dalam penyelenggaraan program pelayanan sosial dan komitmen koordi-

nasi dalam peningkatan sosial. Tidak hanya itu, harapan selanjutnya, adanya peningkatan komitmen dan respon positif dalam peningkatan kinerja pembangunan kesejahteraan sosial, hingga adanya rencana tindak dan kesepahaman dalam rekomendasi atas kendala dalam proses perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Jatim.

Sudjono mengatakan, saat ini Dinas Sosial tengah membuat draft rencana strategis yang memberi arah kebijakan pembangunan kesejahteraan untuk lima tahun mendatang. Seperti diketahui, prioritas penanganan difokuskan pada penanganan kemiskinan perempuan dan anak, percepatan penanganan 5 PMKS, Jatim bebas Pasung, penanggulangan bencana, sposial dan teknologi, serta penyelenggaraan Program Keluarga Harapan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam kesempatan itu, terdapat penyerahan penghargaan dan satya lencana kebhaktian sosial dari Kemensos RI atas komitmen pengabdian dalam pembangunan kesejahteraan sosial semasa menjabat Bupati Tulungagung. Selain itu, ada penyerahan secara simbolis alokasi anggaran dan program baik yang berasal dari dana APBD, APBN (dekonsentrasi) kepada 38 kabupaten/kota yang diwakili 6 kabupaten/kota seperti Pasuruan, Pamekasan, Bondowoso, Mojokerto, Pacitan, dan Madiun. Total anggaran keduanya sebesar Rp52.942.730.000. Dalam kesempatan ini, Sudjono juga mengucapkan terimakasih ke Sekdaprov Jatim atas bantuan 3 unit kendaraan dinas roda empat untuk mendukung operasional di 30 UPT Dinsos Jatim. Q rac

nya diisolasi dalam kamar.

Biasanya orang gila yang dipasung itu karena menggangu keamanan dirinya dan orang lain, merusak dan mengganggu lingkungan. “Alasan paling banyak keluara memasung karena merusak. Dengan cara dipasung ini dianggap paling aman,” tegasnya . Pemprov Jatim telah menganggarkan Rp15 miliar untuk mewujudkan program bebas pasung 2014. Selain itu menyiapkan secara khusus untuk membebaskan pasien yang saat ini dipasung. Diharapkan akhir 2014 sudah tidak ada lagi pasien gangguan jiwa di Jatim yang dipasung.

Untuk melancarkan program ini , Pemprov dan Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dan bekerjasama. Sebab untuk biaya pengobatan seluruhnya akan ditanggung pemprov, sedangkan akomodasi dan perawatan ditanggung

Peserta Rapat Koordinasi Tehnis dan Sinkronisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial, di Hotel Satelit, Surabaya, Senin (4/3) malam.

LINTAS PERISTIWA

Polisi Larang Penggunaan Mobil Bak Terbuka Jember, Bhirawa Menjelang datangnya masa kampanye Pemilu, Satlantas Polres Jember menghimbau kepada seluruh partai politik untuk tidak mengerahan massanya, dengan menggunakan kendaraan bak terbuka dan kendaraan roda dua yang kondisinya tidak standar. “Larangan ini diterbitkan, untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Jika tetap dilanggar, maka polisi siap berikan sanksi tegas berupa tilang,” tegas Kasat Lantas Polres Jember AKP. Akmal SH, SIK, Rabu (5/3) siang.

Menurut Akmal, Lantas Polres Jember telah menerbitkan himbauan agar pada saat kampanye nanti, partai politik peserta Pemilu tidak melakukan kegiatan pengerahan massa, dengan menggunakan kendaraan mobil bak terbuka maupun kendaraan roda dua yang dibuat tidak standar.

“Misalnya, knalpot yang sengaja dilepas agar menimbulkan suara bising, maupun mengganti ban dengan yang ukurannya kecil.

Pasalnya, tindakan semacam itu sangat rentan menimbulkan terjadinya kasus kecelakaan, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa,” terangnya pula. Q efi

Pasang Rambu Lalin Telan Dana Rp 510 Juta Pasuruan, Bhirawa Berbagai upaya terus dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kenyamanan berkendara bagi masyarakat. Salah satunya melakukan pemasangan beberapa rambu lalulintas baru di sejumlah titik penting di Kabupaten Pasuruan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Heri Yitno menyampaikan pihaknya tengah memasang memasang rambu baru sejumlah 100 unit.

Program fasilitas perlengkapan keselamatan jalan itu menelan biaya Rp510 juta dari APBD tahun 2014. Rambu tersebut dipasang tempat-tempat wisata, lembaga sekolah, kepolisian, kodim hingga komplek perkantoran. Q hil

hilmi husein/bhirawa

Salah satu rambu lalu lintas di pantura Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang baru terpasang, Rabu (5/3).

kabupaten/kota. Untuk pengobatannya dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur milik Pemprov Jatim. Sedangkan, untuk membawa dari daerah ke RSJ Menur ditanggung daerah.

Begitu juga setelah sembuh dan dibawa pulang, ada pengobatan rutin dan pengobatannya juga ditanggung pemprov. Sedangkan, daerah memiliki tanggung jawab merawatnya.

Selain itu, Sukardi juga mengingatkan akan pentingnya penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut mempunyai kontribusi dalam upaya meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2012 realisasi PKH telah memberikan pelayanan terhadap 338.665 keluarga sangat miskin (KSM). Dan pada tahun tersebut, sekitar 515.034 KSM penerima manfaat dari program PKH, sehingga terjadi peningkatan pel-

Sekjen Kemensos RI, Drs Toto Utomo Budi Santoso MSi (kiri) bersama narasumber Hottman Siahaan.

Diduga Selewengkan Raskin

Warga Demo Kades Tanjung Kamal Situbondo, Bhirawa Puluhan warga asal Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo,melakukan aksi demo ke balai desa setempat, pagi kemarin Rabu (5/3). Warga meminta kepala desa untuk mempertanggungjawabkan amburadulnya distribusi bantuan beras miskin (raskin) dan mendesak Kades Tanjung Kamal Samsul Arifin segera diproses secara hukum, karena ditengarai melakukan penyelewengan bantuan raskin.

Sejak pagi warga tampak membawa puluhan poster berisi kecaman, diantaranya bertuliskan “Permasalahan ini harus tuntaskan secara hukum”; “Jeruji besi siap menunggu kedatangan kepala desa”. Saat puluhan massa mendatangi balai desa juga menuntut jatah bantuan beras disalurkan sesuai hukum yang berlaku. Sebab, kata salah satu warga, selama ini mereka banyak tidak terima raskin. “Padahal sesuai ketentuan, bantuan raskin untuk masing-masing rumah tangga penerima manfaat (RTM) dijatah sebanyak 15 kilogram,” teriak pendemo.

Selain tidak sesuai dengan ketentuan, kata pendemo, warga juga menuding Kades telah menjual jatah raskin sebanyak 1,3 ton dari pendistribusian dua bulan belakangan ini. Bahkan menurut beberapa warga, ada juga selisih beras jatah rakyat miskin tersebut di jual tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Setelah beberapa menit melakukan orasi di depan balai desa, beberapa perwakilan diijinkan masuk untuk melakukan mediasi bersama ja-

Puluhan warga Desa Tanjung Kamal, Kec Mangaran, Kab Situbondo saat melakukan aksi demo di balai desa setempat, kemarin.

jaran Muspika Kecamatan Mangaran dan Kades Tanjung Kamal. “Tolong kades jangan jadi maling dan jangan menjual raskin. Kami minta Kades harus dihukum” teriak warga yang tampak emosi kemarin.

Sementara itu Kades Tanjung Kamal Samsul Arifin mengaku dirinya keliru. Sebab penjualan itu dilakukan untuk dibagikan kembali ke warga

miskin lain pada pembagian bulan berikutnya. Langkah itu dilakukan, kata Samsul, setelah dirinya melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan perangkat desa. “Jika beras itu disimpan akan jadi apek sehingga tidak bisa di konsumsi oleh masyarakat,” papar Samsul.

Koordinator demo, Misnatun (45) asal warga Tanjung Kamal Barat men-

sawawi/bhirawa.

gungkapkan setiap bulan raskin mencapai 6,60 kwintal. Misnatun mengurai Kades Tanjung Kamal Samsul Arifin selama ini tidak transparan soal jumlah raskin 1 ton lebih. Misnatun menuding Samsul Arifin telah membohongi masyarakat desa, karena saat diskusi tidak sesuai dengan fakta. “Itu cuma akal-akalan Kades saja,” ungkap Misnatun. Q awi

KPU Kabupaten Jember Larang Kampanye di Lima Lapangan Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melarangan penggunaan lima lapangan terbuka sebagai ajang kampanye pemilu legeslatif mendatanga.

Pasalnya, jika lapangan terbuka tersebut dijadikan tempat konsentrasinya massa, dikhawatirkan dapat menimbulkan bermacam gangguan, seperti halnya gangguang lalu lintas.

Kelima lapangan terbuka tersebut, yakni lapangan Talangsari, lapangan Rambipuji, lapangan Bangsalsari, lapangan Mangli dan Alon-alon kota. “Ketetapan ini berdasarkan masukan dari aparat kepolisian Jember.

Sehingga atas masukan itu, lima lapangan terbuka tersebut dilarang untuk kegiatan kampanye,” ujar Ketua KPU Jember Ketty Tri Setyorini kemarin , Rabu (5/3).

Menuru Ketty, ada beberapa pertimbangan yang menjadi ketetapan KPU dalam menetapkan larangan penggunaan lima lapangan terbuka untuk kampanye. Seperti tiga lapangan yang berada di pusat kota, yakni Talangsari, alon-alon kota dan Mangli. Kemudian Lapangan Rambipuji dan Bangsalsari melintasi jalan yang menjadi pintu masuk dan keluar dari Jember. “Kedua lapangan ini melintasi jalan satu-satunya arah Jember-Surabaya. Jika gunakan

kampanye, bisa dipastikan jalanan macet karena kendaraan berat melintas dijalur tersebut. Atas pertimbangan itu, KPU memutuskan larangan pengguanaan lapangan tersebut,” katanya pula.

Ketty menambahkan, terkait persiapan menjelang pelaksanaan kampanye yang dimulai 16 Maret sampai 5 April mendatang, KPU sudah tuntas melakukan penjadwalan pelaksanaan kampanye bagi masing-masing partai politik peserta pemilu.” Jadwal pelaksaan kampanye sudah dikirimkan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Jember,” pungkasnya.

Sementara itu, KPUD Tuban menetap-

kan jadwal pelaksanaan kampanye terbuka bersama perwkilan Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2014 di Aula lantai dua kantor KPUD jalan Pramuka Tuban, kemarin Rabu (5/3). Pembagian jadwak kampanye tersebut didasarkan surat edaran dan jadwal yang diterima KPUD dari KPU RI serta jadwal KPU Jatim, yang kemudian disingkronkan oleh KPUD (Kabupaten/ kota) bersama perwakilan masing-masing Parpol peserta pemilu 2014. “Kami sudah membagi jadwalnya bersama perwakilan parpol, dengan didasarkan jadwal dari pusat yang kami terima,” kata Komisioner KPUD Tuban Wasis Susilo. Q efi.hud