Harian Bhirawa Edisi 6 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Makanya kita bersama PKK mengajak ibu rumah tangga menanam sayurmayur, khususnya tomat dan cabai di pekarangan sebagai Taman Toga.

Tujuannya agar pengeluaran belanja sayur mayur bisa ditekan, syukursyukur bisa dijual,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 8

031-5615454

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu Wiwik Nurhayati

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Kliwon, 6 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

6

AGENDA HARI INI

JANUARI 2015

 Gubernur H Soekarwo - 08.30

Menghadiri Sertijab KSAL di Dermaga Madura Koarmatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 11.00

- 16.00 - 22.00

Menghadiri Haul Kiai Fattah di PP Miftahul Ula Kertosono Nganjuk Takziah Alm KH Nuruddin di PP Nurul Qolam Kalijajar Paiton Probolinggo Menghadiri Salawatan Habib Syeh di Alun-alun Bondowoso

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

Tabrakan Maut di Banyuwangi, Sopir Bus Jadi Tersangka Banyuwangi, Bhirawa Mariyono (44), pengemudi Bus Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan lima penumpang minibus travel L300 station. Lelaki asal Desa Karangsuko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek tersebut ternyata tidak memiliki SIM. Dia dijerat dengan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ancaman hukumannya lima tahun penjara.

“Yang bersangkutan ternyata adalah kondektur yang menggantikan sopir aslinya yang istirahat. Dia tidak memiliki SIM dan sudah kami tahan karena dianggap lalai saat membawa kendaraan,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Banyuwangi Ajun Komisaris Amar Hadi kepada wartawan, Senin (5/1).

Amar menjelaskan, kondektur tersebut mengemudi mulai dari wilayah Pantai Pasir Putih Situbondo setelah penumpang makan malam. Sopir travel atas nama Kusnadi, warga Desa Pesanggahan, Kecamatan Jangkar, tewas saat kejadian.

“Karena sopir satunya sudah meninggal dunia jadi kami hanya menahan Mariyono dan hari ini (kemarin) kami minta keterangan olah tempat kejadian perkara dengan Tim Laka Ditlantas Polda

 ke halaman 11

Proyek Ipal Senilai Rp 1,2 M Tak Selesai, Kontraktor Diputus Kontrak Jombang, Bhirawa RSUD Jombang memutus kontrak proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (Ipal) yang dikerjakan rekanan asal Medan, CV Putra Jaya. Pasalnya dalam pengerjaan proyek senilai Rp 1,244 miliar tak mencapai target hingga akhir Desember 2014.

Pemutusan hubungan kontrak ini, terpaksa dilakukan setelah batas waktu akhir Desember lalu, kontraktor gagal menuntaskan pekerjaannya.

“Batas waktu terakhir seharusnya 26 Desember 2014. Tapi setelah ada perpanjangan lima hari sampai akhir Desember garapan tidak tuntas juga, kami lakukan pemutusan kontrak. Sebab tahun anggaran sudah selesai,” kata Direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran, Senin (5/1).

Menurutnya, hingga 26 Desember lalu progres pembangunan fisik baru mencapai 98 persen. Sehingga untuk lima hari sisanya, kontraktor dikenakan denda satu per mil per hari dari nilai kontrak.

“Jika dirupiahkan denda sekitar Rp 1,2 juta per hari, sehingga total dari lima hari itu denda yang dibayar kontraktor Rp 6 juta,” kata Pudji Umbaran.

Guna menentukan volume pembangunan fisik yang sudah dikerjakan, Pudji mengaku melibatkan pakar dari Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan (CKTRKP) serta In-

 ke halaman 11

Siap Bangun Hotel PT PELABUHAN Indonesia (Pelindo) III (Persero) terus ekpansi usahanya. Salah satunya dengan membangun hotel di pinggir pantai karena kian besarnya kebutuhan masyarakat terhadap tempat menginap di dekat area pelabuhan.

“Perluasan bisnis tersebut adalah upaya kami meningkatkan kinerja pada 2015,” kata Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto di Surabaya belum lama ini.

Menurut dia, strategi bisnis itu juga dilakukan karena sektor properti belum tersentuh oleh perseroan. Selain itu, bisnis properti diyakini mampu meningkatkan pendapatan perusahaannya.

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Aktivitas salah satu pangkalan gas elpiji di Surabaya, Senin (5/1). Kenaikan harga elpiji 12 kg bakal memicu migrasi pembelian gas elpiji 3 kg.

Tuai Kecaman, Pemerintah Persilakan Masyarakat Migrasi ke Elpiji 3 Kg Jakarta, Bhirawa Kenaikan harga gas elpiji 12 kg secara diam-diam menuai kecaman dari banyak kalangan. Sayangnya pemerintah tetap pada keputusannya untuk menaikkan harga gas elpiji. Pemerintah bahkan meminta masyarakat yang tidak mampu dapat beralih menggunakan elpiji 3 kg. Hal ini dikarenakan elpiji 12 kg bukan sasaran yang disubsidi.

“Elpiji 12 kg kan bukan sasaran subsidi. Orang yang mampu bayar lebih baik pakai 12 kg. Yang tidak mampu bisa pindah ke 3 kg sebab

elpiji 3 kg yang disubsidi,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Senin (5/1).

Kenaikan elpiji tersebut dika-

takan Sofyan dapat membuat masyarakat yang kurang mampu untuk beralih ke elpiji yang disubsidi. Namun, ada kesulitan tersendiri jika subsidi ditetapkan pada suatu barang. “Komoditas ini kan agak sulit. Di sinilah kelemahannya kalau kita menyubsidi produk,” tambah Sofyan.

Sebab, dengan subsidi elpiji 3 kg dapat terjadi peralihan pemakaian

YLKI: Penurunan Harga BBM Tak Berarti Surabaya, Bhirawa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi kenaikan tarif listrik dan gas elpiji 12 kg yang berlaku mulai awal Januari 2015 sebagai kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat secara keseluruhan.

“Dari kemampuan bayarnya, walau yang disasar adalah kelompok kelas menengah ke atas, tetap saja kenaikan elpiji dan listrik ini berat,”

 ke halaman 11

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim H Setiadjit SH, MM saat menunjukkan mesin absensi baru yang dimiliki Pemprov Jatim, Senin (5/1). Absensi pemprov kini lebih ketat karena tak hanya sidik jari, tapi juga memakai retina mata dan wajah.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menyampaikan amanahnya memimpin apel pagi menyambut tahun baru 2015 di hadapan para pejabat dan ratusan PNS di lingkungan Setdaprov Jatim, Senin (5/1).

Apel Perdana 2015, Pakde Karwo Paparkan Konsep Jatimnomic

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memaparkan konsep penggunaan APBD untuk Tahun Anggaran (TA) 2015. Konsep yang dinamakannya Jatimnomic tersebut merupakan fokus utama pembelanjaan APBD Jatim yang

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil melalui pembangunan UMKM. Bertempat di halaman kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (5/1), Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo,

memaparkan dengan gamblang konsep Jatimnomic di depan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, para pejabat eselon II dan III, di jajaran Pemprov Jatim, dan staf di lingkungan Set-

Pemprov Berlakukan Absensi Retina dan Wajah Pemprov, Bhirawa Aturan sangat ketat diberlakukan Pemprov Jatim dalam hal absensi masuk dan pulang jam kerja. Tak cukup hanya absensi menggunakan sidik jari, Pemprov Jatim kini menggunakan absensi retina mata

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Dugaan Adanya Pelanggaran UU Penerbangan

Kapolri Kirimkan Tim Penyelidik untuk BPPT dan KNKT DUKA AIRASIA QZ 8501 HARI KE-9

Polda Jatim, Bhirawa Pencarian pesawat AirAsia QZ 8510 rute Surabaya – Singapura tak hanya difokuskan pada penelusuran korban maupun bangkai pesawat. Namun, Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi (BPPT) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turut menyelidiki adanya kemungkinan pelanggaran UU Penerbangan pada pesawat yang jatuh di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Minggu (28/12) pagi.

Kapolri Jendral Sutarman saat berada di Polda Jatim, Senin (5/1) mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan BPPT dan KNKT sedang menyelidiki adakah dugaan

 ke halaman 11

Kapolri Jendral Sutarman

Sukses Roesdiana Dirikan LKP Berstandar Minimal Terbaik se-Jatim

Sempat Kesulitan Cari Peserta, Pilih Korban Lumpur Jadi Sasaran Mendirikan lembaga pendidikan non formal sejatinya bukan perkara gampang. Selain tak populis di masyarakat, tak jarang orang memandangnya dengan sebelah mata. Meski program yang dijalankan cukup memikat, tak banyak mau mendakat. Tak terkecuali yang dialami Roesdiana saat merintis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berstandar minimal yang kini telah berhasil meraih predikat terbaik se- Jatim.

Djarwo Surjanto

Sentil..  Raskin di Sidoarjo tak gratis  Semua tak ada yang gratis sekarang  Romi optimistis menang pemilu  Menghibur diri  Turunnya tarif angkot disepakati  Naik baik-baik, turun juga baik-baik

Adit Hananta Utama, Kabupaten Sidoarjo Sejak empat tahun terakhir, Roesdiana mulai bergelut di dunia pendidikan non formal dengan mendirikan LKP Sidoarjo Education Center (SEC). Berbekal pengalaman sebagai staf pengajar di salah satu LKP di Surabaya, dia memilih mendirikan LKP di Gedangan Sidoarjo. Awal mendirikan LKP bukanlah pengalaman yang menyenangkan baginya. Saat lembaga telah berdiri, warga belajar tak kunjung berdatangan.

“Saat itu kita kesulitan cari peserta. Hanya beberapa orang saja yang mau mendaftar. Padahal menurut saya programnya sudah bagus,” tutur Roesdiana kemarin.

Sampai pada saatnya Roesdiana mendapat tawaran untuk melaksanakan Program Kecakapan Hidup (PKH) daerah khusus bencana dari Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim pada 2011, dia

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Roesdiana, pengelola LKP SEC bersama Kabid PNFI Dindik Jatim Nasor menunjukkan sertifikat penghargaan dari Dindik Jatim dan tropi dari Kemenbuddikdasmen.

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 6 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien BPJS Kesehatan.

dna/bhirawa

Dinkes Surabaya Kawal 20 Ribu Gakin Pemkot, Bhirawa Belum tercovernya keluarga miskin (Gakin) dalam program JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Dinkes Surabaya menaikan anggaran. Rencananya tahun ini, Dinkes akan mendaptkan anggaran kesehatan sebesar Rp 150 milliar.

“Tahun ini anggaran APBD untuk layanan kesehatan warga miskin mencapai Rp 150 miliar, jumlah itu akan dinaikkan dalam PAK dan kami targetkan 20.000 warga miskin sudah masuk data BPJS,” kata Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita.

Menurut Febri, warga miskin kota urabaya tidak perlu bingung jika tidak masuk dalam data BPJS Kesehatan pada tahun 2015. Warga miskin kota tetap bisa memanfaatkan program layanan kesehatan dengan menggunakan SKTM dan Jamkesda Provinsi Jatim sharing Pemkot Surabaya.

Ini setelah hingga sekarang masih ada sekitar 20.000 orang yang belum masuk ke dalam data layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

PANGGUNG BIROKRASI

Seorang Nenek Harus Bayar Rekening PDAM Ratusan Ribu DPRD Surabaya, Bhirawa Seorang wanita renta bernama Hj. Hariani, bertempat tinggal di jalan Gayungan PTT, no 51 Surabaya, mengadu ke para wakil rakyat kota Surabaya, bahwa pembayaran rekening air PDAM di rumahnya mengalami kenaikan secara drastis.

Wanita berusia 70 tahun tersebut, menuturkan, sebelum adanya kenaikan, dirinya hanya membayar tagihan rekening air tidak sampai diatas Rp. 100 ribu per bulanya. Namun, tanpa diketahui sebab yang pasti, rekening pembayaran airnya melonjak hingga ratusan ribu.

Dirinya memaparkan, pada bulan September 2013 tagihan rekening airnya hanya Rp. 41 ribu, namun menginjak bulan Oktober 2013, tagihan rekening airnya menjadi Rp. 647.100. Secara otomatis jika dihitung kenaikan airnya mencapai, sekitar Rp. 600 ribu lebih per bulanya. Dan kenaikan ini terus naik, sampai total tagihan bulan Maret 2014 Q gat mencapai Rp. 3.935.140.Q

dari BPJS. Dan ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan kebingungan bagi warga terkait program kesehatan dari pemerintah pusat tersebut.

“Kami cukup mengerti permasalah di lapangan, sehingga masyarakat yang belum tercover BPJS Kesehatan tidak perlu resah,” kata Febria.

Dijelaskan Febria, secara bertahap warga miskin yang masuk SKM dan Jamkesda akan dimasukkan ke BPJS kategori peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam BPJS untuk perawatan Rumah Sakit di kelas III. Hanya saja, untuk warga miskin Surabaya pembayaran preminya ke BPJS seluruhnya ditanggung oleh APBD Kota Surabaya.

Lebih lanjut wanita berkacamata ini mengaku, sampau saat ini program JKN yang dilaksanakan BPJS dewasa ini masih sedikit ada keruwetan, yakni menyangkut pendataan dan pendaftaran pada sistem perbankkan.

Tapi hal itu bukan berarti layanan JKN di Surabaya terhenti karena

tetap bisa dijalankan secara manual. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat yang telah masuk dalam daftar BPJS bisa menerima JKN disekitar 27 rumah sakit baik itu milik pemerintah ataupun swasta di Kota Surabaya. Di rumah sakit tersebut warga bisa mendapatkan layanan JKN sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Jadi, layanan BPJS itu tidak hanya di RS milik Pemerintah, tapi di RS Swasta juga bisa melayani.

Ini yang mungkin kurang dimengerti warga miskin yang sudah masuk data BPJS,” tutur Febria.

Seperti diketahui warga yang secara otomatis masuk data peserta JKN dari BPJS yakni warga yang masuk data Jamkesmas, Askes, TNI/Polri, dan Jamsostek.

Sementara itu untuk mengatasi permasalah BPJS Kesehatan rencananya dalam waktu dekat Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim bersama dengan BPJS Kesehatan Divre VII dan DPRD Jatim akan membentuk tim evaluasi untuk kinerja peQ dna layanan BPJS Kesehatan.Q

Penentuan Penerima Manfaat Kartu Sakti Tak Koordinasi dengan Pemprov DPRD Jatim, Bhirawa Tiga SKPD Pemprov Jatim mengaku tidak diajak koordinasi mengenai pelaksanaan tiga kartu sakti pemerintah pusat. Akibatnya Dinas Sosial Jatim terkena imbas karena pemerintah pusat menyatakan data penerima tiga kartu sakti tersebut di dapat melalui dinas yang di jatim dikomandani Indra Wiragana ini.

Dalam hearing antara Komisi E DPRD Jatim dengan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait evaluasi distribusi tiga kartu sakti Jokowi meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Jatim baru diketahui kemnterian Sosial tidak mengajak koordinasi Dinsos Jatim untuk menentukan warga penerima manfaat.

Dalam hearing yang berlangsung panas kemarin, bahkan Kepala Dinas Sosial Pemprov Jatim, Indra Wiragana sampai mengebrak meja karena merasa disudutkan dan paling bertanggungjawab terhadap program kartu sakti Jokowi. “Saya tak pernah diajak rapat koordinasi kok dituding paling bertanggungjawab, “ tegas Indra Wiragana dihadapan anggota komisi E DPRD Jatim, Senin (5/1).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im menegaskan sebenarnya saling tuding tidak akan terjadi jika kebijakan pemerintah pusat menyertakan provinsi dalam distribusi kartu. Ini karena provinsi yang memiliki data riil tentang masyarakat miskin yang ada di daerah.

Salah satunya Surabaya yang ditunjuk sebagai pilot project selain Banyuwangi, dimana data masyarakat miskin sekitar 242.246 orang tapi kenyataannya kantor pos hanya mampu mendistribusikan kartu sakti Jokowi sekitar 58 ribu atau hanya Q cty 20 persen dari data yang ada.Q

Gubernur Tegaskan Tetap Jalankan Zero Prostitusi Pemprov, Bhirawa Gubernur Soekarwo menegaskan Pemprov Jatim tetap menjalankan program zero lokalisasi prostitusi , meski kebijakan pemerintah pusat yang menghapus dana bantuan sosial (bansos) dan hibah.

“Program penutupan lokalisasi lanjut terus, tidak ada masalah. Apalagi di Jatim tinggal beberapa lokalisasi saja yang belum ditutup.

Kita sudah melakukan antisipasi itu (penghentian bantuan hibah),” tegas Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Senin (5/1).

Seperti yang diketahui, selama ini Kementerian Sosial (Kemensos) selalu turut andil dalam program penutupan lokalisasi di Jatim. Salah satunya dengan mengalokasikan bantuan hibah sebesar Rp3 juta untuk setiap wanita tuna susila (WTS), yang diperuntukkan untuk mendirikan usaha.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, program ini kembali dari awal lagi seperti sebelum Kemenesos ikut membantu pengentasan WTS. “Penutupan lokalisasi ini sudah menjadi konsep pemprov, ulama dan pemerintah kabupaten/kota sejak lama. Istilahnya jika dulu pemerintah pusat merespon program ini karena kegiatannya memang jelas, tapi sekarang berbeda sehingga tidak ada masalah bagi kita,” katanya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini mengatakan, konsep yang dimiliki Jatim adalah fungsional, bukan sektoral. Artinya, meskipun secara nasional tidak dianggarkan namun secara fungsional di dalam provinsi tetap menjadi tanggung jawab pemprov.

“Kita akan tetap memberikan bantuan kepada WTS maupun mucikari dengan nilai yang sama meski dari pusat dihentikan. Program ini harus kita lanjutkan, karena sudah menjadi kesepakatan bersama pemprov dan tokoh-tokoh di Jatim,” jelasnya.

Terkait target penutupan semua lokalisasi di Jatim yang tak mampu dipenuhi pada 2014, Pakde Karwo mengaku tidak mempermasalahkannya. “Membangun bangunan sosial itu itu berbeda dengan pembangunan fisik. Tidak ada jadwal kapan akan bisa tuntas, namun terus akan kita lakukan,” ungkapnya.

Hingga saat ini, masih ada empat wilayah yang lokalisasinya belum ditutup yaitu Kabupaten Nganjuk, Lumajang, Mojokerto dan Ponorogo. “Kita akan terus mengajak para bupati untuk mendekati para WTS di lokalisasi dengan pendekatan yang baik, agar bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa ada kekerasan,” pungkasnya.

Kegelisahan sejumlah pemerintah daerah akibat kebijakan pemerintah pusat

lewat Mendagri yang membatasi bahkan cenderung melarang program pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos), nampaknya mendapat perhatian serius dari kalangan anggota DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro menyarankan supaya pemerintah daerah tak perlu risau selagi aturan yang lama belum dicabut.

Politisi asal Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menjelaskan bahwa aturan pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2012 dan Permendagri No 32 Tahun 2011 yang diperbaiki menjadi Permendagri No 39 Tahun 2012.

“Selagi kedua aturan itu belum dicabut, maka pemerintah pusat melalui Kemendagri tak bisa seenaknya menghapus program hibah dan bansos yang dibikin pemerintah daerah,” tegas Nizar Zahro saat dikonfirmasi Minggu (4/1).

Lebih jauh Nizar mengatakan bahwa larangan hibah dan bansos itu bagian dari arogansi pemerintah yang ingin mengembalikan sistem pemerintahan sentralistik.

Padahal sejak reformasi bergulir sistem desentralisasi telah berjalan dengan baik.

“Yang lebih tahu persoalan masyarakat di bawah itu khan pemerintah daerah. Kalau ada kebocoran atau penyelewengan ya harusnya sistem pengawasannya diperkuat jangan malah programnya dihapus,” dalih mantan anggota DPRD Jatim ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua FPKS, Hamy Wahjunianto yang sepakat dengan pernyataan Nizar Zahro. Menurutnya, sangat tidak realistis kebijakan Mendagri yang menghapus dana hibah dan Bansos. Mengingat selama ini dana hibah dan bansos sangat membantu masyarakat yang selama ini tidak tersentuh dengan program pemerintah. Dengan dana hidah dan bansos, mereka bisa menikmati perogram opembangunan tersebut.

“Ingat APBD maupun APBN bersumber dari rakyat, untuk mereka juga berhak mendapatkan program pembangunan ang digagas oleh pemerintah. Kalaupun ditemukan penyelewengan di lapangan, silahkan pihak kepolisian atau kejaksaan memproses hukum,”tegas politisi yang juga Q iib.cty Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim.Q

Korpri Siap Beri Bantuan Hukum bagi PNS yang Kesandung Masalah Pemprov, Bhirawa Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Jatim memastikan bakal memberikan bantuan hukum bagi PNS yang sedang tersandung masalah hukum. Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim, Drs H Hizbul Wathon MM menyatakan sudah banyak PNS yang diberikan bantuan hukum melalui badan otonom LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum).

Dikonfirmasi Hizbul Wathon menuturkan, telah banyak PNS yang memanfaatkan LKBH yang dimiliki DP Korpri Jatim. Namun sayangnya, dari sekian banyak PNS yang memanfaatkan badan otonom itu bukan berasal dari PNS Pemprov, melainkan PNS dari kabupaten/kota.

“Sudah ada beberapa PNS dari kabupaten/kota yang kita berikan bantuan hukum.

Mereka diantaranya berasal dari PNS Probolinggo, Nganjuk, Trenggalek dan Magetan.

Yang dari provinsi hanya ada satu orang PNS dari Dinas Pendidikan,” kata Hizbul Wathon, dikonfirmasi, Senin (5/1).

Hizbul mengaku tak mengetahui pasti kenapa PNS Pemprov tak banyak yang memanfaatkan LKBH ini. Padahal sudah beberapa kali Korpri Jatim selalu menyosialisasikan keberadaan LKBH ini, dalam setiap kesempatan. Bahkan tidak hanya di provinsi, sosialisasi juga dilaksanakan di kabupaten/kota.

“Kalau ada PNS yang sedang kesandung masalah hukum, kami dari Korpri bukannya diam. Tapi ada mekanismenya yang harus dijalani. Seperti kasus yang kini sedang Q iib dialami PNS di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim,” katanya.Q

Tangkapan Waria Gampang Keluar dari Liponsos Tidak sesuai dengan Standar Operasional prosedur(SOP) Wali kota Surabaya, Lingkungan pondok Sosial(Liponsos) melepas dua waria terjaring razia. Padahal menurut aturan hanya pihak keluarga yang berhak menjemputnya.

Pengamatan Bhirawa di UPTD Liponsos Keputih Surabaya, Senin(5/1), kedua Waria dengan nama Meme (bukan nama sebenarnya) yang terjaring di Jalan Irian Barat, dan Parma (bukan nama sebenarnya) yang terjaring razia di Bundaran Waru Surabaya Minggu lalu, dilepas begitu saja pada pihak yang bukan keluarga . Kedua Waria tersebut terjaring razia saat menjajakan diri pada pria hidung belang pada malam hari.

Pekerja Seks (PS) Waria ini dijemput oleh temannya yang juga waria tergabung dalam Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos). Ririn dengan nama asli Hariyono Waria asal Malang yang juga sebagai Kordinator wilayah

H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Wonokromo-Bunderan Waru menyatakan pada Bhirawa, bahwa dirinya bersama teman warianya sudah ada deal-dealan sama pihak UPTD Liponsos Keputih.

“Kami sudah ada dealdealan sama bu Sri dan bu Sonya. Bu Sri (Kepala UPTD Liponsos) pernah janji, pokoknya di sini gak usah pake surat apa-apa, jadi hanya ditahan paling lama empat hari,” ucap Ririn yang juga sebagai anggota Perwakos ini pada Bhirawa, Senin (5/1).

Ririn mengatakan, jumlah anggota Perwakos keseluruhan ada 950 Waria dari berbagai profesi. Dari profesi pekerja salon, pengamen, hingga pengusaha, serta pekerja seks (PS) di jalanan. “

Dari 950 Waria paling banyak pekerja seks jalanan,” tutur Ririn yang didampingi ketiga temannya sesama Waria.

Staf UPTD Liponsos, Alfa Virta yang menemui kedua anggota Perwosi itu sempat mengatakan, meski waria sering bakti sosial (Baksos) di sini, tidak menutut kemungkinan bisa jemput temannya seenaknya jika terjaring razia. “ Berarti mbakmbak ini melindungi prostitusi kan?,” tanyanya pada ketiga Waria ini.

Sesuai SOP Wali Kota, tambah Alfa, seluruh penghuni Liponsos harus pihak keluarganya yang menjemputnya. Kenapa Waria ada kesepakatan bisa diambil di Liponsos,” kalau WTS (Wanita Tuna Susila) kan harus keluarganya yang menjemputnya. Nah kalau Waria kok bisa?,” geramnya.

Alfa menyanyangkan, ketiga Waria ini yang men-

geh/bhirawa

Salah satu Waria bernama Meme (belakang) saat dijemput temannya yang juga Waria di UPTD Liponsos, Senin (51) siang. Kedua Waria tersebut sebelumnya terjaring razia saat menjajakan tubuhnya di Bunderan Waru dan Jalan Irian Barat. jemput temannya saat terjaring razia Minggu lalu.

Kenapa Waria selalu mudah dan gampang keluarnya. “

Dipikir nanti kita main uang, kalau sampeyan ambil

terus gak masalah, tapi yang jelek nanti image kita (Liponsos),” paparnya.

Namun tarik ulur ini ditangani oleh kepala UPTD Liponsos Keputih, Sri Supatmi seusai memindahkan penderita Psikotik perempuan ke gedung baru menemui ketiga Waria tersebut. “ Yowes ayo rene ndang ditokno (yasudah ayo kesini cepat dikeluarkan,” tutur Sri kepada Waria yang menjemputnya.

Sri mengatakan, kenapa pemulangan Waria lebih mudah? Dirinya menyatakan, bahwa keluarga Waria juga pasti tidak mau menjemputnya. Apalagi Waria yang ada di sini rata-rata bukan warga Surabaya. “ Kami juga tidak bisa mencegahnya, karena Waria juga gak bisa mencegah kebutuhan seksnya. Kalau uang dia punya karena dia kan bekerja, kalau seks dia pasti butuh,” terangnya pada BhiQ geh rawa.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Selasa Kliwon 6 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Belum Action, Inspektorat Masih Dalami Kasus SMAN 15 Anak Mayor Sidik, M Eza Abrar Dharmawan Mulai Sekolah

Hari Pertama Masuk SMAN 15, Dikawal Ketua DPRD Surabaya Surabaya, Bhirawa Kasus dugaan pungli yang dilakukan SMAN 15 Surabaya kepada Mayor Sidik masih dalam proses pihak berwajib. Namun Senin (5/1) pagi, anak Mayor Sidik, M Eza Abrar Dharmawan sudah memulai hari pertamanya di sekolah yang terletak di Jalan Menanggal Selatan 103 Gayungan itu.

Eza tampak tenang saat memasuki area SMAN 15. Tak ada rasa canggung atau takut meski kasus dugaan pungli yang diungkap ayahnya menggemparkan dunia pendidikan Surabaya, Jumat lalu (2/1). Eza bahkan datang tanpa ditemani sang ayah. Namun, dia juga tak sendiri. Sebuah ‘pengawalan’ khusus dilakukan oleh Ketua DPRD Surabaya Armuji dan anggota komisi D Baktiono.

Kedatangan Eza mengenakan seragam putih abu-abu beserta para wakil rakyat ini langsung disambut Kepala SMAN 15 Khairil Anwar dan stafnya. Mereka sempat berbincang sejenak di ruang kepala sekolah sebelum akhirnya Eza diantar ke kelasnya.

Anak perwira menengah TNI AL ini langsung disambut tepuk tangan teman-temannya saat memasuki kelas X IPS 3 SMAN 15 Surabaya. Siswa pindahan dari SMAN 66 Jakarta ini pun dengan percaya diri memperkenalkan diri di depan teman-temannya.

“Mudah-mudahan lancar semua. Tidak ada masalah lagi,” katanya saat ditemui sebelum masuk ke ruang kelasnya.

Remaja berperawakan tinggi langsing ini memilih bersekolah di surabaya karena mengikuti tugas orangtuanya yang kini bertugas di Pasmar TNI AL, Karangpilang, Surabaya. “Saya ingin menuntut ilmu di sini.

Saya ingin membanggakan orangtua,” katanya.

Ketua DPRD Surabaya Armudji mengungkapkan, kedatangannya ke sekolah bersama Eza untuk memastikan dia diterima baik di sekolah ini. Maklum saja, sebelumnya Mayor Sidik-ayah Eza- bersama dengan anggota komisi D DPRD Surabaya yang dipimpin Baktiono mengungkapkan praktek pungli di sekolah itu hingga Waka Kesiswaan Nanang Achmad sempat digelandang ke Mapolresta Surabaya dengan barang bukti uang Rp 3 juta pemberian Sidik.

“Kami bukan mencari-cari. Sebagai DPRD kami memiliki fungsi kontrol. Jangan sampai dia (M Eza) di sini menerima intimidasi,

tam/bhirawa

M Eza Abrar Dharmawan ditemani Anggota Komisi D DPRD Surabaya Baktiono pada hari pertama masuk di SMAN 15 Surabaya. dikucilkan atau hal-hal lain yang tidak wali murid untuk pembangunan masjid diinginkan,” tegasnya. sekolah. Dan dia mengganggap itu wajar Diakui Armudji, meski secara resmi M Eza karena diterima setelah pihaknya menerima sudah diterima di sekolah yang berlokasi di Eza sebagai siswanya.

Jalan Menanggal itu, tetapi orangtuanya “Semua orang kalau mau menyumbang bisa sempat was-was. “Kami pastikan sekarang saja. Tidak ada ketentuan. Tidak ada petidak terjadi intimidasi, dan jangan sampai ngarahan-pengarahan. Hanya ditawari saja. itu dilakukan,” tegasnya.

Dan boleh toh menawari,”katanya santai.

Armudji berharap terungkapnya kasus Meski diambil saat proses mutasi, Khairil pungli ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh memastikan sumbangan wali murid itu tidak sekolah karena dia meyakini praktek ini tak ada kaitannya dengan mutasi. “Mutasi tidak hanya terjadi di SMAN 15 Surabaya, tetapi ada biayanya, itu sudah ada aturanbanyak sekolah di Surabaya jnuga melakuakn nya,”tukasnya. praktek serupa.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Kepala Dia berharap praktek pungli yang berdalih SMAN 15 Surabaya Bidang Kurikulum Nasumbangan seperti pembangunan masjid ini nang Achmad ditangkap anggota Polrestabes segera dihentikan karena menyalahi keSurabaya di sekolahnya, Jumat (2/1/2015). tentuan. “Jelas di aturan tidak boleh Nanang ditangkap dengan barang bukti menarik uang di luar ketentuan yang ada. uang Rp 3 juta yang diterima dari Mayor (Mar) Ini harus menjadi spirit baru sekolah dan Sidik, orangtua calon wali murid sekolah murid,”tegasnya. tersebut. Pihak sekolah diduga telah meSementara itu, Kepala SMAN 15 Sulakukan pungli atas proses mutasi anak Mayor rabaya Khairil Anwar memastikan M Eza Sidik, M Eza Abrar Dharmawan. sudah diterima di sekolahnya sejak Selasa Saat mengurus proses mutasi Selasa 930/ lalu (30/12/2014).

12/2014) Mayor Sidik langsung disodori Meski menerima uang Rp 3 juta dari Mayor surat pernyataan untuk memberikan Sidik, Khairil bersikukuh bahwa uang itu sumbangan biaya pembangunan sekolah Q tam bukan pungli. Uang itu adalah sumbangan sebesar Rp 25 juta.Q

Pemkot, Bhirawa Meski terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan(OPP) Polrestabes, namun Inspektorat kota Surabaya mengaku baru mendalami kasus pungli yang terjadi di SMAN 15 Surabaya.

Menurut Kepala Inspektorat kota Surabaya Sigit Sugiharso, kasus pungli di institusi pendidikan ini baru pertama kali ditangani di kantor Inspektorat Kota Surabaya. Menurut Sigit, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait kasus ini sudah dilakukan. ‘’Sampai dengan siang ini (Senin, Red.) pemeriksaan masih berlanjut. Bila hasil pemeriksaan mengindikasikan telah terjadi pelanggaran, kita akan bentuk tim dari Dispendik dan BKD,’’ jelas Sigit Senin (5/1/) kemarin.

Selain itu dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya selama ini telah menjalankan pengawasan berkaitan dengan proses mutasi siswa yang terjadi di sekolah negeri di Kota Surabaya.

Salah satu bentuk dari pengawasan tersebut adalah diharuskannya ada rekomendasi dari Dispendik Provinsi dan Dispendik Kota Surabaya terkait mutasi siswa di sekolah tersebut.

Rekomendasi tersebut dimaksudkan agar pihak sekolah tidak melakukan mutasi sesuai kehendak mereka.

Sedangkan menurut Kepala Dispendik kota Surabaya Ikhsan, untuk proses rekom tersebut tidak membutuhkan waktu lama. Dia mencontohkan, proses rekom calon murid yang akan pindah sekolah dari Jakarta ke SMAN 15 Surabaya tersebut sudah langsung selesai dalam waktu sehari.

Sebelum pengajuan rekom tersebut, tentunya prosedur mutasi sudah harus terpenuhi seperti adanya pagu di sekolah yang dituju, pihak sekolah bersedia, ada surat keterangan dari sekolah

asal untuk pindah. ‘’Kalau sudah ada rekom dari Dispendik Provinsi dan Kota berarti sudah diterima, tidak ada kaitan dengan hal-hal lain. Jadi untuk mutasi, ada proses rekom harus melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bila rekom itu turun ya sudah diterima. Ini bentuk pengawasan dari Dispendik sehingga sekolah tidak bisa serta merta melakukan mutasi siswa di sekolahnya,’’ tegas Ikhsan.

Selain itu, Ikhsan juga menegaskan bahwa untuk proses perpindahan peserta didik ke sekolah negeri, tidak dipungut biaya. Sebagai bentuk penegasan mengenai hal itu, Ikhsan menyebut setiap tahunnya, Dispendik Surabaya telah memberikan surat edaran kepada tiap sekolah. ‘’Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses perpindahan peserta didik. Salah satunya proses perpindahan peserta didik ke sekolah negeri tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun,’’ jelas Ikhsan.

Selain keharusan adanya rekom dari Dispendik Kota/ Provinsi, dan juga adanya surat edaran tersebut, Ikhsan juga berharap adanya peran serta dari masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. ‘’Orang tua juga bisa melakukan pengawasan, silahkan disampaikan ke Dispendik.

Kita akan teliti dan kita kaji sejauh mana laporan tersebut,’’ ujarnya.Q dre

Besok Penyelidik Polisi Periksa Pihak Dispendik Surabaya Polrestabes, Bhirawa Pihak Polrestabe Surabaya tak mau menunggu lama menyelesaikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pungutan liar di SMAN 15. Rencananya besok, Rabu (7/1), Polrestabes akan memeriksa sejumlah saksisaksi termasuk dari Dinas pendidikan kota Surabaya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono membenarkan, pihaknya akan memeriksa saksi-saksi terkait dugaan pungli tersebut. Adapun saksi yang bakal diperiksa pada

Rabu (7/1) besok, tiada lain dari pihak Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya.

“Menggingat hari ini waktu untuk pemeriksaan dirasa tidak memungkinkan, maka pemeriksaan satu saksi dari pihak Dispendik Surabaya dijadwalkan pada Rabu (7/1) besok,” tegas Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono pada Bhirawa, Senin (5/1).

Terkait saksi-saksi lainnya, Kasat mengaku saat ini

pihaknya akan fokus pada satu saksi dari pihak Dispendik Surabaya. Sebab, pemeriksaan yang dilakukan penyelidik akan mengungkap nama-nama yang dirasa turut melakukan dugaan pungli ini.

“Penyelidikan masih difokuskan pada satu orang saksi dulu. Nantinya akan dilanjutkan pada pemanggilan saksi-saksi lainnya,” tegas Kasat.

Lanjut Kasat, sore ini (kemarin) rencanannya surat pemanggilan saksi akan diselesaikan. Berhubung waktu pemeriksaan pada Selasa (6/1)

tidak memungkinkan, maka penyelidik akan memeriksa saksi pada Rabu besok.

“Masalah poin-poin pemeriksaan saksi, itu merupakan teknis dari penyelidik,” ungkap AKBP Sumaryono.

Mengenai penetapan tersangka pada pihak yang tertangkap pada saat OTT, Sumaryono mengaku pihaknya belum sampai pada penetapan tersangka. Menurutnya, saat ini pengusutan kasus ini masih tingkat penyelidikan, dimana penyelidik Polisi perlu mengumpulkan data-data dan

bahan keterangan yang menunjukkan adanya dugaan pungli tersebut.

“Statusnya kan penyelidikan, tunggu pemeriksaan saksi-saksi dulu. Barulah kalau sudah penyidikan, dapat diketahui siapakah yang paling bertanggungjawab (tersangka) atas kasus ini,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan, petugas Satuan Intelkam Polrestabes Surabaya berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (2/ 1) lalu terhadap Wakasek SMAN 15 Surabaya, Nanang

Achmad, yang diduga melakukan pungutan liar terhadap wali muridnya.

Dalam tangkapan petugas, Nanang Achmad ditangkap dengan barang bukti uang Rp 3 juta yang diterima dari anggota Marinir, Mayor Sidik, orangtua calon wali murid, M Eza Abrar Darmawan, yang dipindahkan ayahnya dari SMAN 66 Jakarta ke SMAN 15 Jl Menanggal Selatan 103 Surabaya. Uang itu diduga sebagai pelicin mutasi anak Mayor Sidik agar bisa diterima di SMAN 15 Surabaya.Q bed

Baru 70 Persen BUMD Lakukan Registrasi BPJS Kesehatan

RAGAM INFO

geh/bhirawa

Seorang anak saat menyaksikan rumah yang dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Medokan Semampir Timur DAM, Senin (51) siang.

Lahan Satu Kampung Dieksekusi Kejaksaan Surabaya, Bhirawa Eksekusi tanah seluas sepuluh hektar di Medokan Semampir Timur DAM, Kecamatan Semampir, sempat mendapat perlawanan dari warga, Senin (5/1). Meski Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah memberikan kesempatan kepada warga untuk mengosongkan tanah dan bangunan.

Namun dari ratusan rumah yang ada di tanah sengketa, masih ada sekitar 40-50 rumah warga yang belum dibongkar. Maka dari itu, tim eksekusi yang dipimpin juru sita Pengadilan Negeri Surabaya, Djoko Subagyo SH MH yang terlihat di lokasi langsung membacakan keputusan eksekusi.

Perintah esksekusi berdasarkan surat keputusan tanggal 24 November 2014 Nomor: 42/EKS/2014/PN.SBY. Jo nomor 643/PDT.G/2002/PN.SBY. “Setelah diberi kesempatan untuk mengosongkan tanah seluas sekitar 10 hektar ternyata termohon eksekusi tidak melaksanakan perintah, makanya dengan ini PN Surabaya melakukan eksekusi pengosongan tanah hingga bersih,” kata Djoko Subagyo di lokasi eksekusi.

Mendengar pembacaan surat keputusan eksekusi, warga yang mendiami tanah dan bangunan berusaha menghentikan petugas juru sita dari PN Surabaya berkaos putih berjumlah sekitar 200 orang. Serta pihak keamanan dari kepolisian, TNI, dan Satpol Q geh PP Kota Surabaya.Q

trie diana/bhirawa

Kampung Kreatif

Warga perkampungan Gubeng Kertajaya VIIB Surabaya ini dikenal sangat kreatif dengan menciptakan tempat pembuangan putung rokok yang dipasang disetiap rumah warga. Tempat pembuangan rokok ini dipasang karena sudah banyak orang perokok yang sudah tidak memperpedulikan lingkungan sekitar dengan membuang putung rokok sembarangan.Senin (5/1).

Jadi Penentu Kelulusan atau Bukan, Persiapan Tetap Lanjut Pemprov , Bhirawa Status Ujian Nasional (UN) yang belum diputuskan pememerintah pusat tidak menyurutkan langkah Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk melanjutkan prose persiapan ujian akhir sekolah tersebut. Kadindik Jatim, Dr Harusn MSi mengaku tidak akan keberatan jika Ujian Nasional (UN) tahun ini akan berakhir tanpa pengumuman kelulusan dan hanya akan sebagai pemetaan mutu pendidikan saja.

Harun , Senin(5/1) kembali menegaskan, persiapan teknis ini tidak akan terpengaruh dengan wacana UN yang tengah berkembang akhirakhir. Sebab, antara persiapan

dengan fungsi UN sebagai pemetaan atau penentu kelulusan adalah dua hal berbeda.

“Persiapan ini meliputi lelang percetakan, proses percetakan hingga pendistribusian naskah soal. Semua telah dilimpahkan dari pusat ke provinsi,” tutur Harun.

Meski proses percetakan naskah dilakukan oleh provinsi, Harun mengungkapkan seluruh kisi-kisi dan butir soal UN tetap akan disiapkan oleh pusat. Namun terkait komposisinya, Harun belum dapat menjabarkan. Ini terkait Prosedur Operasional Standar (POS) yang hingga kini belum diterima dari pusat.

“Minggu ini kita bicarakan dulu

persiapan teknis. Minggu berikutnya, jika POS sudah turun baru kita jelaskan lebih rinci,” kata Harun yang juga menjabat Ketua Panitia UN Jatim.

Terkait itu pula hari ini, Selasa (6/ 1), Dindik Jatim mulai memanggil seluruh Dindik di 38 kabupaten/kota se Jatim untuk mengikuti sosialisasi perdana terkait UN 2015. Sejumlah hal, khususnya terkait persiapan teknis yang terjadwal mulai 12 Januari hingga awal April mendatang akan menjadi topiknya.

“Ini langkah pertama untuk menyamakan persepsi antara panitia di provinsi dengan panitia di daerah dalam melaksanakan UN,” tutur Harun saat Q tam ditemui di kantornya.Q

Surabaya, Bhirawa Kepatuhan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendaftarkan seluruh pegawainya untuk menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan nampaknya belum maksimal. Dari data yang dihimpun di lapangan baru 70 persen BUMD yang mendaftarkan pegawai menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Surabaya dr I Made Puja Yasa mengatakan, dari total 6.024 perusahaan di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik yang mengalihkan Jamsostek ke BPJS kesehatan yang telah melakukan registrasi sebanyak 4.362 perusahaan.

Sedangkan badan usaha baru yang mendaftar ada 762 perusahaan. Jumlah ini belum memenuhi seluruh badan usaha potensial yang ada di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik yang jumlahnya ada sekitar 2.500 perusahaan. ‘’Berarti ada lebih dari 1.700 perusahaan yang hingga kini belum mendaftar BPJS,’’ ucapnya.

Puja mewanti-wanti agar perusahaan ini agar mendaftar jika tidak ingin dikenakan sanksi. Diantaranya, tidak diperkenankan mengikuti tender. Menurutnya, seluruh perusahaan, baik kecil, sedang dan besar serta BUMD sudah diberi waktu hingga 19 Desember untuk menyerahkan berkas pengajuan ke BPJS Kesehatan. Hal ini untuk memenuhi ketentuan PP 11/2013 yang menyatakan Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil wajib melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan kepada para pekerjanya paling lambat 1 Januari 2015.

“Kalau dikumpulkan lebih dari tanggal 25 Desember maka akan diproses untuk bulan berikutnya sehingga kartunya baru selesai 1 Februari 2015,” terang Puja.

Puja menyatakan, saat ini BPJS berupaya agar seluruh BUMD dan BUMN dapat mendaftarkan pegawainya dengan cara melakukan sosialisasi dan advokasi.

Menurutnya, dengan sosiliasi dan advokasi yang masif BUMD dan BUMN dapat secepatnya mendaftarkan pegawainya ke Q dna BPJS Kesehatan.Q

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4

Selasa Kliwon 6 JANUARI 2015

Akhir Liburan, Kawasan Wisata Diserbu Pengunjung Akhir libur panjang Natal 2014 dan Tahun Baru 2015, kemarin menjadikan kawasan Objek Wisata Pacet dan Trawas di wilayah Kab Mojokerto dipadati wisatawan. Pengunjung yang didominasi wisatawan lokal itu mencapai kisaran angka 15 ribu hingga 20 ribu orang. Meski dibayangi cuaca buruk sepanjang hari kemarin, antusias pengunjung di dua lokasi itu membludak sejak pagi hingga siang.

Mengantisipasi ancaman bencana di dua obyek wisata,Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah melakukan antisipasi dengan strategi bakal melakukan evakuasi bagi pengunjung, jika sewaktu-waktu bencana muncul. ‘’Kita siapkan langkah evakuasi dengan mengeluarkan pengunjung dari dalam lokasi wisata bila suatu saat terjadi cuaca buruk atau hujan dengan intensitas tinggi,’’ terang Tanto Suhariyadi, Kepala Pelaksana BPPD Kab Mojokerto, dihubungi kemarin.

Tanto menjelaskan, sistem evakuasi bagi pengunjung dipusatkan pada objek wisata di Kec Pacet dan Trawas. Seperti Wana Wisata Air Panas Padusan, Kolam Renang Ubalan, serta Air Terjun Dlundung. Dua lokasi di

Kec Pacet itu tercatat sebagai kawasan zona merah. Rawan banjir bandang dan tanah longsor. ‘’Bahkan bila dirasa perlu pengunjung kita evakuasi paksa, dikeluarkan dari lokasi wisata,’’ tegas Tanto.

Sebelumnya, sistem evakuasi ini sudah dikordinasikan Pemkab bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Melibatkan TNI/Polri, Perhutani dan Tahura Raden Soerjo Kab Mojokerto. ‘’Kalau ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan pengunjung, semua jajaran diminta turut menginstruksikan. Bila perlu lokasi wisatanya kita tutup,’’ imbuhnya lagi.

Tanto juga memaparkan, informasi yang diperoleh dari BMKG Juanda dan Karangtretes Malang, kecepatan angin di Mojo-

KELANA

Raskin di Sidoarjo Tak Gratis Sidoarjo, Bhirawa Masyarakat miskin di Kab Sidoarjo tahun 2015 masih belum bisa membeli Raskin APBD maupun Raskin APBN secara gratis, karena tak ada kebijakan soal itu.

Kepala Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, Husni Thamrin SH MM, menegaskan pembagian Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sangat perlu untuk bisa ali kusyanto/bhirawa memenuhi kebutuhan paM Husni Thamrin ngan mereka. ‘’Raskin APBD maupun APBN diberikan secara gratis bisa saja, asal ada kebijakannya,’’ komentar Thamrin, Senin ( 5/1) kemarin di kantornya.

Menurut Thamrin yang bertanggung jawab pada raskin APBD,Raskin ini diberikan pada 18 kecamatan, tapi tiap kecamatan jumlahnya tak sama, sebab harus melihat jumlah masyarakat miskin yang jadi penerimanya.

Dibanding Raskin APBN, menurut Thamrin, kualitas Raskin APBD lebih enak, sehingga ia yakin pasti dimakan sendiri, tak sampai dijual. Tapi mungkin lain dengan Raskin APBN, sebab Raskin ini berasal dari beras Dolog.

Pada tahun 2015 ini, Thamrin minta bila distribusi Raskin tak tepat sasaran, ia minta agar tak dibagi dulu, tapi dilaporkan dulu ke Dinsosnaker. Pengawasan akan dibantu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK ). Yakni relawan dari Kemensos dalam penanganan sosial yang ada di kecamatan. ‘’Bila ada yang kaya sampai menerima supaya dicoret, agar bila ada tuntutan ada buktinya,’’ ujarnya.

Sementara itu Kabag Kesra Kab Sidoarjo, M Ilhamudin, mengatakan memang pernah ada wacana Raskin APBD ditiadakan. Karena prosesnya yang ruwet, sebab harus dilelang. Selanjutnya dana untuk Raskin APBD dipakai untuk mensubsidi Raskin APBN, sehingga masyarakat bisa gratis mendapatkannya. Pada tahun 2014 kemarin, Raskin APBN disalurkan pada 78.103 RTS pada 18 kecamatan. Pada tahun 2015 kemungkinan masih tetap.Q ali

kerto dalam dua hari ini mencapai 30 KM per jam. Kecepatan angin arah barat itu akan terpusat di wilayah Kab Mojokerto bagian selatan dan timur. Yakni wilayah Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, Ngoro dan sekitarnya.

Tetapi untuk curah hujannya terbilang masih relative ringan.

Meski demikian, Tanto bersama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparbupora) Kab Mojokerto tak mau kecolongan.

Tetap meningkatkan kewaspadaan akan kondisi cuaca dan potensi bencana longsor atau banjir bandang. Lebih-lebih saat turun hujan dalam waktu lama.

Dari pagi hingga malam hari.

Khususnya di kawasan objekobjek wisata. ‘’Dalam kondisi seperti itu, pengunjung nanti kita warning.

Menghindari bencana longsor atau banjir bandang, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu,’’ tegasnya.

Banjir bandang pernah terjadi di Objek Wana Wisata Air Panas Padusan Pacet tahun 2002. Banjir meluluhlantakkan wisata favorit Kab Mojokerto ini menewaskan puluhan pengunjung,

ditengah merayakan libur Lebaran. ‘’Ya mudah-mudahan kondisi cuaca seperti ini tak terjadi apa-apa,’’ tandasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Disparbupora Kab Mojokerto, Didik Chusnul Yakin, memprediksi, pengunjung libur pergantian tahun memasuki Objek Wisata Pacet dan Trawas bisa mencapai 15 ribu hingga 20 ribu orang.

Selain dari Mojokerto, pengunjung yang sudah berdatangan sejak malam pergantian tahun sebagian besar dari luar kota.

Seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Malang dan sebagian daerah di Jatim. ‘’Prediksi kami khusus Air Panas Padusan bisa mencapai 8 ribu orang. Jumlah itu setara mengalami kenaikan 50% dibanding hari libur biasa, hanya 4 ribu pengunjung. Tapi ini belum termasuk untuk Ubalan atau objek wisata lain. Hanya di air panas saja,’’ bebernya.

Harga tiket masuk, kata Didik tak akan dinaikkan. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) tiket libur tahun baru sebesar Rp12.500 per orang. Sedangkan anakanak Rp7 ribu. Sementara terkait sistem evakuasi paksa pengun-

jung, Didik mengaku sangat mendukung. Menurutnya, sistem itu dibutuhkan ketika terjadi hujan dalam waktu lama. Menyelamatkan pengunjung dari ancaman bencana longsor atau banjir bandang. ‘’Kami juga dirikan beberapa Posko di beberapa titik wisata, selain oleh jajaran samping (polisi). Ini mengantisipasi, bila tiba-tiba cuaca buruk, kita bisa langsung lakukan tindakan.

Evakuasi pengunjung digeser ke tempat lebih aman,’’ pungkasnya.

Jalan menuju obyek wisata di Trawas dan Pacet terlihat. dipadati kendaraan siang hari kemarin yang didominasi mobil pribadi dan kendaraan roda dua.

Sebagian besar dari mereka menghabiskan liburan bersama keluarga di tempat-tempat penginapan. Seperti hotel, villa dan homestay.Q kar

kariyadi/bhirawa

Jalur menuju Obyek Wisata Air Panas Pacet dipadati pengunjung kemarin.

Pemkab Terancam Kehilangan Aset Waduk Gresik, Bhirawa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terancam kehilangan aset waduk seluas lima hektar. Sebab upaya DPU untuk mengambilalih waduk di Desa Boteng, Kec Menganti seluas lima hektar, tampaknya akan sia-sia. Pasalnya, 93 warga Boteng tetap kukuh tak akan menyarahkan tanah waduk seluas lima hektar ke DPU.

ali kusyanto/bhirawa

Pelayanan publik yang dilakukan BPPT Sidoarjo, setelah dievaluasi mampu lolos masuk ronde dua dalam United Nation Publik Service Awad (UNPSA) tahun 2015.

Sidoarjo Lolos Babak Dua Pelayanan Publik Dunia Sidoarjo, Bhirawa Inovasi pelayanan publik dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab Sidoarjo, dinyatakan lolos masuk babak kedua dalam United Nation Publik Service Awad (UNPSA) tahun 2015.

Menurut Kepala BPPT Sidoarjo, Drs M Zaini MSi, pada Rabu (7/1) besok, pihaknya diundang Kementerian PAN RB mengikuti workshop untuk pengarahan tindak lanjut keikutsertaan Indonesia pada UNPSA tahun 2015 ini. ‘’Pihak UNPSA nanti minta kami menyampaikan paling sedikit dua referensi dan paling banyak empat dokumen pendukung, paling lambat 20 Januari,’’ jelas Zaini, Senin ( 5/1) kemarin, di kantornya.

Setelah ronde dua lolos, maka akan masuk ronde tiga atau final. Pemenang , kata

Zaini, akan diumumkan pada 23 Juni 2015, bersamaan dengan hari pelayanan publik sedunia. Dalam UNPSA 2015 ini, pada babak pertama dari Indonesia ada 37 peserta.

Kemudian pada babak kedua ini menyusut jadi 14 kabupaten/kota. Tiga diantaranya berasal dari Jatim. Yakni dari jembatan timbang Provinsi Jatim, BPPT Sidoarjo dan pelayanan PATEN dari Kab Sumenep.

Zaini menyatakan siap untuk maju dalam kompetisi ini, tidak semata-mata karena ingin menang dalam kompetisi pelayanan publik tingkat dunia. Tapi lebih dari itu, yakni sebagai bentuk komitmen untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik di Sidoarjo.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Pemkab Si-

doarjo, Drs Ahadi Yusuf Msi menjelaskan, penunjukkan BPPT Sidoarjo itu karena SKPD ini dalam tahun 2014 lalu masuk dalam Top 33 di Indonesia, dalam inovasi pelayanan publik tingkat Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemda, yang diselenggarakan KepMenpan RB. ‘’Mereka yang masuk dalam Top 33 itu, sempat difasilitasi KepMenpan untuk ikut dalam kompetisi itu,’’ ujar Yusuf.

Untuk penyerahan penghargaan kompetisi ini, lanjut Yusuf, akan dilakukan tahun ini di Seoul, Korea Selatan.

Pada tahun 2014 lalu proses penilaian dari Tim UNPSA itu sudah dimulai.

Diantaranya seleksi pengajuan proposal, penilaian lapangan, paparan dan sebagainya.Q ali

Sebab warga merasa sebagai pemilik sah waduk yang sudah puluhan tahun ditelantarkan DPU itu.

Bahkan, Kades (Kepala Desa) Boteng, Mujiono mengaku siap pasang badan untuk membela warganya agar tanah waduk yang sudah puluhan tahun digarap 93 warganya itu tetap menjadi milik warga. ‘’Apa dasar DPU mau mengambil tanah waduk yang sudah menjadi hak warga kami,’’ kata Mujiono, kemarin.

Ditegaskan Mujiono, sebanyak 93 warga Boteng sah selaku pemilik tanah waduk seluas lima hektar. Sebab mereka memiliki buktibukti legal. Diantaranya, kretek desa dan persil. Data-data yang yang merupakan salah satu persyaratan untuk kepemilikan tanah itu sudah lama dipegang. ‘’Data-data riwayat dan kepemilikan tanah itu sudah puluhan tahun dipegang warga saya,’’ jelasnya.

Karena itu, lanjut Mujiono,sangat aneh dan naif ketika tiba-tiba DPU mengklaim, kalau tanah waduk di Boteng seluas lima hektar lebih diklaim milik PU. Bahkan, PU akan melakukan pematokan waduk itu. ‘’Ya pantas saja warga kami kasarannya mengusir petugas DPU ketika akan melakukan pengukuran dan pematokan tanah waduk, sebab mereka merasa kalau waduk yang sekarang menjadi tegalan itu sah miliknya,’’ kata Mujiono.

Menurut Mujiono, 93 warga Boteng selaku pemilik tanah waduk seluas lima hekater lebih itu dulunya beli dari seseorang dengan cara legal. Maka warga Boteng selaku pemilik tanah yang

kebanyakan petani kemudian memanfaatkan tanah itu untuk bercocok tanam.Dan tanah waduk itu kini sudah tak berupa waduk, tapi tegalan. ‘’Wong namanya seorang tani, punya lahan ya ditanami jagung, kacang dan palawijaagar mereka mendapatkan keuntungan,’’ pungkasnya.

Sementara Kepala DPU Pemkab Gresik, Ir Bambang Isdianto MM juga mengaku DPU tetap sebagai pemilik sah atas aset waduk seluas 93 hekatar di Desa Boteng.

Alasannya, DPU memiliki bukti-bukti sah atas kepemilikan aset waduk itu.

Bukti itu diantaranya berupa, kretek dan Perbup (Peraturan Bupati) Nomor 55 tahun 1999.

Karena itu, lanjut Bambang, DPU tak akan membiarkan kalau warga Boteng merebut aset waduk seluas lima hektar lebih itu. Bahkan, DPU siap menempuh jalur hukum jika jalur kekeluargaan tak bisa ditempuh. ‘’Ya, kami sudah siap kalau sampai menempuh jalur hukum. Makanya, kami melibatkan Bagian Hukum,‘’ kata Bambang.

Bambang menambahkan, DPU kini tengah melibatkan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk mencari data kalau DPU selaku pemilik sah aset waduk di Desa Boteng. SKPD itu diantaranya, DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah). ‘’DPPKAD kan yang memiliki data aset-aset pemerintah.

Sehingga kami meminta bantuan DPPKAD untuk mencari data riwayat maupun silsila tanah Waduk Boteng,’’ pungkasnya.Q eri

Tiga Murid SD Juara Teater Robotik di Malaysia KPPT Ancam Bongkar Paksa Reklame Bodong Kota Mojokerto, Bhirawa Keberhasilan tiga murid SD Swas ta di Kota Mojokerto ini menjawab keringnya prestasi pelajar Sekolah Dasar Negeri di Kota dengan dua kecamatan ini. Padahal tak sedikit kucuran APBD Kota Mojokerto untuk sekolah negeri di berbagai tingkatan.

Tiga murid SD Muhamadiyah Plus Kota Mojokerto ini suskses menyabet juara pertama ajang teater robotic

yang digelar di Johor Baru, Malaysia.

Tim sekolah yang ada di Jl Brawijaya, Kec Prajurit Kulon ini menyisihkan 250 tim yang berasal dari sejumlah negara di ASEAN. ‘’Peserta terbanyak dari Malaysia selaku tuan rumah,’’ terang Juli indrawati, Kepala SD Muhamdiyah Plus, Senin (5/1) kemarin. Wanita berjilbab ini menjelaskan proses meraih prestasi itu sambil memimpin peragaan teater robotic

bersama tiga muridnya. ‘’Apa yang mereka peragakan ini sama persisi ketika mereka mengikuti lomba di Malaysia lalu,’’ tambah Juli.

Menurut Juli, Tiga murid kelas II itu yakni Emirza Islami Al husein yang berperan sebagai Nobita, Nikmatun Naschikah memerankan tokoh Joiko, serta Kirana Anissa Sholikha sebagai Sisuka. Sedangkan untuk tokoh doraemon diperankan robot.Q kar

Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto tak mau ada kebocoran penerimaan reklame terjadi di tahun 2015.

Melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Pemkot bakal menerapkan sanksi tegas, diantaranya dengan membongkar paksa papan reklame yang tak berizin alias bodong.

Dua reklame raksasa yang terpasang melintang di Jl Gajah Mada dan Jl Bhayangkara, Kota Mojokerto menjadi sasaran KPPT yang akan dibongkar paksa. Reklame tipe bando berukuran 4 meter kali 6 meter milik perusahaan periklanan CV Oxy Jaya Putra dan CV Inovasi Persada ini izinnya mati.

Kepala KPPT Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menjelaskan, kedua perusaan reklame itu mengurus izin kelola selama tiga tahun.

Reklame bando milik CV Inovasi Persada yang terletak di Jl Bhayangkara izinnya sudah mati sejak Bulan Juli 2014 lalu. Sedangkan reklame bando milik CV Oxy Jaya Putra di Jl Gajah Mada izinnya baru habis per tang-

Gaguk Try Prasetyo gal 23 Nopember 2014 lalu. ‘’Surat peringatan sudah dikirimkan hingga tiga kali kepada dua perusahaan advertiser ini. Namun hingga hari ini, mereka belum memberikan tanggapan. Jika sam pai akhir minggu ini belum ada jawaban maka kami akan kirim surat pencabutan izin sekaligus pembongkaran paksa reklame itu. Dan Satpol PP yang akan melakukan eksekusi,’’ terang Gaguk, Senin (5/1) kemarin.

Gaguk menjelaskan, untuk penertiban reklame dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme penertiban

sudah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 5 tahun 2008, tentang tata cara penyelenggaraan reklame. ‘’Dalam pasal 12 dijelaskan, apabila dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tak melaksanakan pembongkaran, maka Satpol PP berwenang melakukan penutupan dan atau pembongkaran reklame secara paksa,’’ tambah Gaguk.

Gaguk juga menambahkan, tanggal 8 Januari nanti, KPPT akan melakukan rapat koordinasi tentang penertiban reklame permanen yang tak berizin. Rapat melibatkan DPPKA, Dishubkominfo dan Satpol PP. ‘’Kami ingin mengintensifkan penertiban reklame. Dan itu tak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan instansi terkait. Rapat koordinasi ini sebagai langkah awal dalam melakukan penertiban reklame yang tak sesuai ketentuan, serta tak memenuhi standart dalam penyelenggaraan reklame,’’ pungkas Gaguk.Q kar

5

Selasa Kliwon, 6 JANUARI 2015

BUPATI PAMEKASAN SAMBUTAN Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2014 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015 melalui surat kabar, website : http://www.bpka-pamekasan.net/, booklet serta media informasi lainnya.

Besar harapan kami semoga dengan publikasi di Harian Bhirawa ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Pamekasan, 5 Januari 2015 BUPATI PAMEKASAN

Drs. H. ACHMAD SYAFII

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 58 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Pemerintahan Desa sebesar - Belanja Tidak Terduga sebesar

J u m l a h

Rp. Rp.

120.520.066.376,00 3.500.000.000,00

Rp.

978.675.867.458,46

Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 7 berikut : Gambar 7. Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2015

Gambar 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 B. BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.825.296.141.073,00.

Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.630.064.508,00 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 355.520.644.675,00 - Belanja Modal sebesar Rp. 448.145.431.890,00 Jumlah Rp. 825.296.141.073,00 I. PENDAPATAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.560.088.105.596,85 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari : a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 125.125.996.935,85 b. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.045.630.754.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar

Rp. 389.331.354.661,00

Jumlah

Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut : Gambar 8. Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015

Rp. 1.560.088.105.596,85

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut : Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2015

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp.125.125.996.935,85 terdiri dari : - Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 15.268.620.000,00 - Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 13.336.416.654,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar

Rp. 1.772.989.806,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar

Rp. 94.747.970.475,85

Jumlah

Rp.

III. PEMBIAYAAN Dalam anggaran berimbang, struktur anggaran hanya terdiri dari pendapatan dan belanja, sedangkan dalam anggaran surplus/defisit selain pendapatan dan belanja masih ditambah lagi dengan Pembiayaan.

Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh defisit sebesar Rp.243.883.902.934,61. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto dengan perincian sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar

Rp. 259.478.016.434,61 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar

( Rp. 15.594.113.500,00)

Pembiayaan Netto

Rp.

243.883.902.934,61

Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 9 berikut : Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2015

125.125.996.935,85

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 3 berikut : Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.259.478.016.434,61. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : - Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya

Rp. 259.383.902.934,61 - Penerimaan Dana Titipan Rp. 94.113.500,00

B. DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.1.045.630.754.000,00 terdiri dari : - Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar

Rp. 128.862.791.000,00 - Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 817.903.633.000,00 - Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 98.864.330.000,00

Jumlah

Jumlah

Rp.

259.478.016.434,61

Gambar 10. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Rp. 1.045.630.754.000,00

Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 4 berikut : Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2015

B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.15.594.113.500,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari : - Pembentukan Dana Cadangan sebesar

Rp. 5.000.000.000,00 - Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar

Rp. 5.500.000.000,00 - Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 5.000.000.000,00 - Pembayaran Dana Titipan Rp. 94.113.500,00

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp.389.331.354.661,00 Terdiri dari : - Pendapatan Hibah Rp. 446.630.000,00 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 61.699.945.985,00 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Rp. 249.243.185.676,00 - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 77.941.593.000,00

Jumlah

Rp.

Jumlah

Rp.

15.594.113.500,00

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 11 berikut :

RINGKASAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dibagi menjadi 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB

Jumlah

Rp. 1.803.972.008.531,46

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 6 berikut : Gambar 6. Anggaran Belanja Daerah Tahun 2015

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.978.675.867.458,46 Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 796.663.353.767,06 - Belanja Hibah sebesar Rp. 29.476.775.000,00 - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 26.336.970.000,00 - Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.178.702.315,40 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan

1. PENDIDIKAN Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.680.117.765.647,93 pada SKPD Dinas Pendidikan.

Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa, Program Pengembangan Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan melalui Manajemen Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa.

2. KESEHATAN Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.239.437.470.360,25 pada SKPD sebagai berikut : - Dinas Kesehatan Rp. 144.602.462.608,51 - Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo

Rp. 93.504.507.751,74 - RSUD Waru Rp. 1.330.500.000,00 J u m l a h

Rp.

239.437.470.360,25

Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu

Jumlah

Rp.

234.572.283.283,06

Prioritas urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Program Pembangunan/ Peningkatan jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Adapun pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

4. PERUMAHAN Anggaran belanja untuk Perumahan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.89.740.308.484,68 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

Prioritas urusan perumahan adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, 5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.9.384.055.179,60 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prioritas urusan perencanaan pembangunan adalah Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.

6. PERHUBUNGAN Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.24.451.784.586,97 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum, Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, Program Partisipasi Pembangunan Daerah, serta Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan.

7. LINGKUNGAN HIDUP Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.9.420.663.997,10 pada Badan Lingkungan Hidup.

Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial.

8. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.3.572.815.997,48 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

9. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.11.346.606.537,02 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

10. SOSIAL Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.17.175.927.786,38 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Prioritas urusan sosial adalah Program Pengelolaan Areal Pemakaman, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan Program Pimbinaan Lingkungan Sosial.

11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.3.213.767.497,06 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Pembinaan Usaha Kecil Mikro.

12. PENANAMAN MODAL Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.1.304.942.318,56 pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Prioritas urusan penanaman modal adalah Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, dan Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.41.965.953.239,02 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.

Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi, Program Pembinaan Seni Budaya Daerah, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

14. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.15.729.378.851,49 pada SKPD sebagai berikut :

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp. 3.081.206.014,63

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rp. 6.833.299.755,02

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp. 5.814.873.081.84

Jumlah

Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program pendidikan politik masyarakat, Program Kewaspadaan Nasional, dan Program Pengembangan wawasan kebangsaaan.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan.

Adapun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Gambar 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015

389.331.354.661,00

II. BELANJA Struktur Belanja Daerah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, diperkirakan sebesar Rp.1.803.972.008.531,46. Belanja ini terdiri dari : a. BelanjaTidak Langsung sebesar Rp. 978.675.867.458,46 b. Belanja Langsung sebesar Rp. 825.296.141.073,00

3. PEKERJAAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.234.572.283.283,06 pada SKPD sebagai berikut: - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Rp. 199.413.608.554,01 - Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Rp. 35.158.674.729,05

Gambar 11. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 5 berikut :

dan jarigannya, Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Adapun pada Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo adalah Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.

Rp. 15.729.378.851,49

15. PEMERINTAHAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 341.199.677.259,92 pada SKPD sebagai berikut : - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 10.055.924.000,00 - Bupati dan Wakil Bupati Rp. 652.613.453,00 - Sekretariat Daerah Rp. 51.265.733.398,06 - Sekretariat DPRD Rp. 11.968.375.745,23 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Rp. 213.954.901.978,34 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rp. 2.394.989.365,30 - Inspektorat Rp. 2.956.800.524,36 - Badan Kepegawaian Daerah Rp. 6.968.017.426,78 - Dinas Pendapatan Rp. 17.617.916.188,00 - 13 Kecamatan se Kabupaten Pamekasan Rp. 23.364.405.180,85

Jumlah

Rp.

341.199.677.259,92

Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program kerjasama informasi dengan mas media, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa/kelurahan, program peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan promosi pariwisata, program kerjasama dan promosi produk perdagangan, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program perayaan hari besar nasional/agama, program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program penelitian dan pengembangan daerah, program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan profesionalisme terhadap pemeriksa dan aparatur pengawasan, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program peningkatan administrasi dan penataan kepegawaian, program pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan lain-lain.

16. KETAHANAN PANGAN Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.2.403.267.864,48 pada Kantor Ketahanan Pangan.

Prioritas urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan adalah Proram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan , Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan), Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dan Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan.

17. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.6.439.416.076,85 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Prioritas urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Program Exs Gerdu Taskin), dan Program Pemberdayaan Kader Posyandu.

18. KEARSIPAN Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.3.187.742.151,20 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip.

Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrasi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

B. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.19.286.456.657,10 pada SKPD sebagai berikut :

- Dinas Pertanian Rp. 9.317.363.658,91

- Dinas Peternakan Rp. 9.670.417.698,19

- Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rp. 298.675.300,00

Jumlah

Rp,

19.286.456.657,10

Prioritas urusan pertanian pada Dinas Pertanian adalah program peningkatan kesejahteraan petani, Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/ perkebunan, dan Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya.

Adapun pada Dinas Peternakan adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak, Peningkatan Produksi Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Penyuluhan.

Sedangkan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Program Pelayanan administrasi Perkantoran.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2. KEHUTANAN Anggaran belanja untuk urusan kehutanan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.25.606.942.726,04 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Prioritas urusan kehutanan adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.

3. KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.9.054.973.991,84 pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

4. PERDAGANGAN Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.15.359.808.037,43 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Prioritas urusan perdagangan adalah Program Promosi Pariwisata, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh, dan Program Peningkatan Teknologi Industri Kecil dan Menengah.

Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : KODE

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.00.00

1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.04.00 1.06.00 1.07.00 1.08.00 1.10.00 1.11.00 1.13.00 1.15.00 1.16.00 1.18.00 1.19.00 1.20.00 1.21.00 1.22.00 1.24.00

2.00.00

2.01.00 2.02.00 2.05.00 2.06.00

URUSAN WAJIB

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Sosial Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan

URUSAN PILIHAN

Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan J U M L A H

JUMLAH

962,621,687,946.05

592,889,618,930.93 59,014,422,291.25 6,413,723,356.06 1,465,115,484.68 2,197,957,579.60 6,210,818,226.97 6,128,930,997.10 1,504,005,647.48 7,196,225,987.02 4,601,579,386.38 1,848,767,497.06 486,942,318.56 1,705,944,489.02 5,467,689,051.49 261,077,439,109.92 1,521,367,864.48 1,888,835,576.85 1,002,304,151.20

16,054,179,512.41

8,261,918,257.10 3,149,421,726.04 2,534,917,291.84 2,107,922,237.43 978,675,867,458.46

PROSEN

98.36% 60.58% 6.03% 0.66% 0.15% 0.22% 0.63% 0.63% 0.15% 0.74% 0.47% 0.19% 0.05% 0.17% 0.56% 26.68% 0.16% 0.19% 0.10% 1.64% 0.84% 0.32% 0.26% 0.22%

Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : KODE

1.00.00

1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.04.00 1.06.00 1.07.00 1.08.00 1.10.00 1.11.00 1.13.00 1.15.00 1.16.00 1.18.00 1.19.00 1.20.00 1.21.00 1.22.00 1.24.00

2.00.00

2.01.00 2.02.00 2.05.00 2.06.00

URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAH DAERAH

URUSAN WAJIB 772,042,139,173.00

Pendidikan 87,228,146,717.00 Kesehatan 180,423,048,069.00 Pekerjaan Umum 228,158,559,927.00 Perumahan 88,275,193,000.00 Perencanaan Pembangunan 7,186,097,600.00 Perhubungan 18,240,966,360.00 Lingkungan Hidup 3,291,733,000.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,068,810,350.00 Pemberdayaan Perempuan 4,150,380,550.00 Sosial 12,574,348,400.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,365,000,000.00 Penanaman Modal 818,000,000.00 Kepemudaan dan Olah Raga 40,260,008,750.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 10,261,689,800.00 Pemerintahan Umum 80,122,238,150.00 Ketahanan Pangan 881,900,000.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4,550,580,500.00 Kearsipan 2,185,438,000.00

URUSAN PILIHAN 53,254,001,900.00

Pertanian 11,024,538,400.00 Kehutanan 22,457,521,000.00 Kelautan dan Perikanan 6,520,056,700.00 Perdagangan 13,251,885,800.00 JUMLAH 825,296,141,073.00

PROSEN

93.55% 10.57% 21.86% 27.65% 10.70% 0.87% 2.21% 0.40% 0.25% 0.50% 1.52% 0.17% 0.10% 4.88% 1.24% 9.71% 0.11% 0.55% 0.26% 6.45% 1.34% 2.72% 0.79% 1.60%

Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 6 Tahun selalu mengalami peningkatan anggaran, mulai Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : TAHUN BIDANG PENDIDIKAN

BIDANG LAIN

2010

350,555,305,107.41

490,958,820,668.85

2011

390,995,448,593.04

591,754,067,622.63

982,749,516,215.67 39.79%

2012

530,340,274,881.43

682,743,203,071.52

1,213,083,477,952.95 43.72%

2013

593,250,382,402.32

729,629,341,518.18

1,322,879,723,920.50 44.85%

2014

612.777.047.867,69 1.032.913.552.985,03

1.645.690.600.852,72 37,24%

2015

680,117,765,647.93 1,123,854,242,883.53

1,803,972,008,531.46 37,70%

TOTAL ANGGARAN

PROSEN

841,514,125,776.26 41.66%

JAWA TIMUR

6

Selasa Kliwon 6 JANUARI 2015

Massa Pagarjati Duga Wali Kota Serobot Tanah BO Sertijab pun Harus Ditunda karena Tangani Demo Kota Batu, Bhirawa Sekitar 500 an massa Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagarjati) melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Batu, Senin (5/1).

Sebelum menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Batu, massa Pagarjati yang mayoritas berasal dari Kabupaten Malang tersebut berkumpul di pertokoan Patimura dekat makam Cina. Peserta unjuk rasa didominasi oleh ibu-ibu dan diangkut dengan 11 truck dan 1 pick up, serta puluhan sepeda motor.

Dengan dikawal oleh personel Polres Batu, mereka bergerak ke Balai Kota Batu. Orator unjuk rasa Suprayogi mengatakan telah terjadi penyerobotan lahan saat pembelian lahan lapangan Agritech oleh Pemkot Batu dari PT Saptanaga Maju milik pengusaha Adiguna Sutowo.

Pasalnya lapangan Agritech tersebut masih tercatat sebagai hak milik keluarga Romi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki keluarga tersebut. Suprayogi juga mengaku, keluarga Romi juga tidak pernah menjual lahan tersebut, sehingga aneh ketika ada perusahaan yang mengklaim mempunyai kepemilikan lahan seluas 4,5 hektar.

Selain mempersoalkan keabsahan kepemilikan lahan tersebut, Pagarjati juga menggugat wali kota Batu yang telah mener-

bitkan SK Nomor 180/59/KEP/ 422.012/2009 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah di jalan Panglima Sudirman 112 Desa Pesanggrahan Batu untuk kompleks perkantoran terpadu.

"Jika nanti terbukti maka semua saja yang terlibat dalam pengadaan tanah tersebut supaya bisa diadili sesuai peran masingmasing. Karena dugaan tindak pidana korupsi ini tidak bisa di lakukan oleh satu atau dua orang, dugaan korupsi ini dilakukan oleh sekelompok orang sesuai perannya dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain," ungkap Sekretaris Pagarjati Malang Raya, Suprayogi saat berorasi di depan Balaikota Batu.

Sementara itu Ketua DPC Pagarjati Malang Raya, M Ridwan menambahkan dalam aksi damai itu, pihaknya hanya ingin menun-

jukkan kepada publik bahwa banyak dugaan kasus korupsi di Pemkot Batu yang tidak pernah diungkap dan ditangani, bahkan cenderung dipetieskan, termasuk kasus penyerobotan lahan Block Office yang melibatkan PT Saptanaga Maju tersebut.

"Aksi damai itu merupakan wujud kemprihatinan banyaknya kasus dugaan korupsi di Kota Batu yang tidak terungkap dan konon dipetieskan. Permasalahan dugaan korupsi di Kota Batu ini sangat besar," tutur Wawan panggilan akrab Wawan.

Selain melakukan orasi, massa Pagarjati juga melakukan atraksi slalom game motor di lokasi unjuk rasa.

Sementara itu Kapolres Batu, AKBP Widianto Pratomo, SIK mengatakan pihaknya hanya sebatas mengamankan kegiatan unjuk rasa massa Pagarjati sesuai surat pemberitahuan yang diajukan.

Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan. "Jalanan Kota Batu kan masih ramai. Tentu kegiatan ini harus kita amankan agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, wisatawan dan aktifitas sehari-hari warganya," tutur Kapolres.

Tunda Sertijab Kegiatan unjuk rasa sekitar 500 massa Pagarjati ke Balaikota Batu Senin kemarin (5/1) merupakan unjuk rasa besar diawal tahun 2015. Akibat unjuk rasa ini Kompol Darmono yang seharusnya menyerahkan jabatan Kabag Ops Kota Batu kepada Kompol Zen Mawardi pamen dari Polda Jatim akhirnya ditunda.

"Sesuai perintah Kapolres Batu, saya diminta untuk tidak melakukan sertijab lebih dulu dan diminta untuk menyiapkan personel untuk mengamankan kegiatan unjuk rasa tersebut," ungkap Kompol Darmono.

Sesuai Sprint Kapolda Jatim, dia seharusnya harus segera memangku jabatannya yang baru sebagai Kabag Perencanaan Anggaran (Rengar) Polres Sidoarjo.

Sebagai Polres tipe kecil bukan berarti tugas Kabag Ops Polres Batu ringan. Hal ini karena masyarakatnya sangat dinamis, sejumlah kegiatan unjuk rasa hampir terjadi tiap tahun. Tak hanya itu, penambahan 3 wilayah Polsek dari Polres Malang di Malang Barat juga menambah beban tugas Polres Batu.

Kompol Darmono mengaku selama bertugas di Polres Batu

supriyanto/bhirawa

Massa Pagarjati memenuhi janjinya untuk menggelar unjuk rasa damai. sejumlah tugas besar telah dipikul diantaranya terkait pelaksanaan Pilkada Kota Batu tahun 2012 dan protes atas pembangunan Hotel D'Raja di kawasan Sumber Air Gemulo. "Dan di akhir jabatan ditutup dengan pengamanan unjuk rasa massa Pagarjati.

Ini merupakan pengalaman berharga dan sekaligus tak akan

10 Balon Ramaikan Bursa Ketua DPC PDIP Tulungagung

KILAS JATIM

2014, PA Tangani 3.155 Kasus Perceraian Situbondo, Bhirawa Angka perceraian di Kabupaten Situbondo masih cukup tinggi. Terbukti, selama tahun 2014 Kantor Pengadilan Agama (PA) menerima 3.155 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut baru 2.

327 kasus yang sudah diputus majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo.

Ada yang menarik, dari jumlah kasus penceraian ini, tertinggi ternyata cerai gugat atau pihak istri yang mengajukan perceraian. Jumlahnya mencapai 1.451 kasus. Sedangkan cerai talak atau pihak suami yang mengajukan cerai sebanyak 1. 065 kasus.

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya.

Faktor tertinggi perceraian disebabkan karena tidak adanya keharmonisan yaitu sebanyak 748 kasus. Diurutan kedua disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab yang mencapai 222 kasus.

Penyebab tertinggi lainnya kasus perceraian adalah kehadiran pihak ketiga sebanyak 337 kasus. Sedangkan masalah cemburu mencapai 222 kasus. Yang tak kalah menariknya ada pula kasus perceraian disebabkan karena kawin paksa sebanyak 29 kasus. Sedangkan masalah yang disebabkan faktor ekonomi jumlahnya masih sangat kecil, yaitu 4 kasus. Q awi

Penyusunan Peserta UN Sudah Online Lamongan, Bhirawa Wacana revitalisasi Ujian Nasional (UN) menjadi Evaluasi Nasional (Enas) disebutkan akan mulai dilaksanakan di Tahun 2015. Namun sampai saat ini Dinas Pendidikan Lamongan belum menerima Standar Operasional Prosedur (SOP) perubahan tersebut.

Meski demikian, Dinas Pendidikan Lamongan masih berupaya agar pelaksanaan ujian akhir tersebut tetap berjalan lancar. Terutama terkait kesiapan data peserta ujian. Dengan belum adanya SOP baru, Dinas Pendidikan Lamongan sampai saat ini masih menggunakan SOP yang lama.

Setelah merampungkan penyusunan daftar nominatif sementara (DNS peserta Unas pada 31 Desember lalu, kini Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan (Dikmenumjur) mulai melakukan pencetakan DNS.Q yit

dilupakan selama bertugas sebagai personel Polri," tegasnya.

Kompol Darmono mengaku siap melakukan tugas ditempatnya yang baru. Sebagai personel Polri tentu harus siap ditempatkan dimanapun. "Saya kan sudah mendapat pelatihan anggaran, sehingga saya ditugaskan di Bagian Rengar," tandasnya.Q sup,nas

nurkholis/bhirawa

Dewan Sidak Proyek Pelanuhan Taddan Kec Camplong Sampang.

Dewan Sidak Keterlambatan Proyek Pelabuhan Taddan Rp 30 M Sampang, Bhirawa Pelaksanaan proyek pelabuhan Taddan di Kecamatan Camplong Sampang, menuai sorotan dari komisi III DPRD Sampang.

Pasalnya pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut taddan dengan anggaran APBN tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp 30.757.168.000 hingga memasuki tahun 2015 masih belum selesai pekerjaanya.

Auliya Rahman wakil ketua komisi III DPRD Sampang bersama anggota dewan yang lain, melakukan sidak langsung ke lokasi proyek pelabuhan di Desa Taddan Kecamatan Camplong Sampang, hal ini guna memastikan proyek tersebut sudah berjalan sesuai prosedur yang ada. Senin (5/1).

“Ternyata setelah kami turun langsung ke lokasi proyek pelabuhan tersebut, hingga saat ini memasuki tahun 2015 pelaksanaan proyek masih belum rampung, jelas hal ini sudah melewati batas waktu kontrak pelaksanaan 2014, hal ini harus ada sanksi terhadap rekanan selaku pelaksana,” tegas Auliya Rahman politisi partai Demokrat.

Masih dijelaskan Auliyah, ada beberapa temuan kami sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pelabuhan Tanddan yang hingga saat ini sudah menelan anggaran puluhan milyar sejak tahun 2009-2014, setidaknya setiap tahun pembangunan pelabuhan Tanddan dianggarkan melalui APBN mu-

lai dari 10 milyar hingga 40 miliar.

Adapun beberapa temuan di lapangan di antaranya tahun 2014 ini pelaksanaan proyek pelabuhan sudah lewat tahun anggaran 2014, tetapi pelaksanaanya masih belum selesai, kemudian transparansi pelaksanaan proyek harus dilakukan oleh pihak Syahbandar pelabuhan Branta selaku Kantor unit penyelenggara pelabuhan yang berada di Pamekasan, sehingga pelaksanaan proyek pelabuhan tersebut benar-benar transparasi.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah Kabupaten Sampang selaku pemilik wilayah pembangunan taddan harus pro aktif melakukan evaluasi terkait pembangunan pelabuhan Taddan, jangan seperti saat ini yang hanya pasif dan sering melempar tanggung jawab dengan alasan pembangunan tersebut murni APBN. Sementara Dwi Yupita pengawas Kantor unit penyelenggara pelabuhan (KUPP) yang menemui sidak komisi III DPRD Sampang dilokasi proyek pelabuhan Taddan Sampang, ia mengakui jika pelaksanaan proyek fasilitas pelabuhan Taddan tahun 2014 terjadi keterlambatan.

Namun hal ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya beberapa bulan lalu pelaksanaanya sempat dihentikan warga sekitar, kemudian masalah cuaca saat pekerjaan berlangsung, tetapi berdasarkan procedural tetap ada sanksi terhadap rekanan pelaksana yakni PT Linggarjati Utama KSO.Q lis

Tulungagung, Bhirawa Sedikitnya 10 bakal calon (balon) ramaikan bursa pemilihan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung periode 20152020. Munculnya banyak balon tersebut setelah dilakukan penjaringan yang dilakukan di 271 ranting dalam sepekan terakhir.

Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Supriyono SE MSi, pada Bhirawa, Senin (5/1), mengungkapkan setidaknya ada 10 nama yang muncul sebagai kandidat ketua periode mendatang. “Hitungan saya ada 10 nama. Ini nama-namanya masih kami rekap, kepastiannya nanti setelah selesai perekapan,” ujarnya.

Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Tulungagung ini tidak menampiik jika dirinya termasuk dalam 10 nama yang masuk dalam bursa balon tersebut. Selain nama-nama yang cukup populer di internal PDI Perjuangan Tulungagung, di antaranya Suharminto SE (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung), Heru Santoso MPd (Ketua Banleg DPRD Tulungagung), Saiful Anwar SH (Ketua Komisi D DPRD Tulungagung), Wiwik Triasmoro (Anggota Komisi A DPRD Tulungagung), Bondan (Sekretaris DPC PDI Perjuangan), Drs Isman Msi (mantan Ketua DPRD Tulungagung) dan Mustofa (pengusaha).

Rencananya 10 nama tersebut akan diperas menjadi paling banyak lima nama yang akan diajukan ke DPP PDI Perjuangan melalui DPD PDI Perjuangan Jatim.

Setelah itu kemudian muncul tiga nama yang turun dari DPP PDI Perjuangan untuk dimusyawarahkan di acara Konferensi Cabang (Konfercab).

Menurut Supriyono saat ini ada perubahan mendasar dalam pemilihan Ketua DPC PDI Perjuangan. Jika

Supriyono

wed/bhirawa

dulu dilaksanakan setelah perhelatan Kongres, namun sekarang dilakukan sebelum Kongres.

“Kami akan melaksanakan Konfercab kira-kira akhir Februari 2015. Di sini nanti pemilihannya pun secara musyawarah mufakat. Tidak ada voting. Ini untuk menghindari timbulnya konflik dan money politic,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, calon Ketua DPC PDI Perjuangan hampir dipastikan bakal pula menjalani serangkaian tes sebelum terpilih. Seperti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan psikotest.

Menjawab pertanyaan, Supriyono menyatakan bisa saja dalam Konfercab tibatiba terjadi kebuntuan atau belum terjadi kesepakatan musyawarah mufakat dalam memilih ketua. “Bisa saja. Itu namanya dead lock.

Untuk itu nanti yang berperan adalah pimpinan sidang,” tuturnya.

Pimpinan sidang Konfercab, menurut mantan Ketua Komisi D DPRD Tulungagung ini, merupakan pengurus DPP PDI Perjuangan atau pengurus DPD Jatim yang mendapat mandat. “Kalau dulu biasanya yang memimpin Konfercab di Tulungagung langsung Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung,” terangnya.Q wed

Tak Berfungsi Maksimal, Kedatom Jadi Lahan Parkir Liar Lazim-nya, sebuah kedai makanan yang dijual juga makanan. Akan tetepi berbeda dengan Kedai Dahar Pasar Atom (Kedatom) dikabupaten Tuban yang berada di pintu masuk wisata pantai Boom Tuban. Kedatom, yang semula dibangun untuk keperluan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini kondisinya semakin memprihatinkan.

Tidak hanya jumlah pedagang dilokasi tersebut yang semakin berkurang, tempat tersebut juga telah beralih fungsi menjadi lahan parkir kendaraan roda dua atau melenceng dari tujuan pembangunan semula. Area yang dibangun Pemkab untuk menunjang keberadaan wisata pantai Boom, dan semestinya untuk tempat istirahat sekaligus menikmati berbagai macam makanan yang dijajakan pedagang, justru menjadi lahan parkir yang tidak sedap dipandang mata.

Kursi dan meja berwarna-warni yang berada di depan warung pedagang untuk pengunjung ber-

campur dengan kendaraan roda dua yang parkir pemiliknya. "Sekarang gak nyaman, padahal dulu saya pernah ke sini bersih, ini semerawut karena parkir juga di sini, ini mau duduk juga susah campur kendaraan," kata salah seorang pengunjung asal Kabupaten Lamongan bernama Nina (5/1).

Parkir sepeda tidak hanya di depakn kedatom (Samping tempat meja kursi) namun juga naik di tempat yang seharusnya hanya untuk meja dan kursi pengunjung, tidak heran pengunjung yang akan makan maupun minum harus berbagi tempat dengan kendara-

an yang parkir dilokasi itu. "Ini parahnya parkir sampai naik di atas sini, inikan seharusnya untuk pengunjungh yang ingin makan atau minum," terang Habibi pengunjung lain warga Kecamatan Montong.

Sejumlah masyarakat lain juga mengeluhkan biaya parkir yang tidak masuk akal dan dindikasikan tidak masuk dalam kas pemerintah. "Setiap ada keramaian, seperti tahun baru kemarin, karcis parkir motor sebesar Rp. 5.000;/ parkir, sementara sesuai perda dan parkir di area lain sebesar Rp. 500;/parkir," kata Zuhrotul Amaliyah warga Kelurahan Sidorejo Tuban menceritakan pengelamanya pada Bhirawa (5/1).

Terkait hal ini semua, baik Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Imron Ahmadi dan Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Pemkab Tuban sepertinya sudah bersepakat untuk tidak mau

menjawab konfirmasi wartawan.

Tidak hanya dari bhirawa, sejumlah media saat mengkonfirmasi melalui phonsel-nya tidak pernah dijawab, meski terdengar nada handphone mas?ih aktif.

"Keduanya saya call hingga lima kali tidak menjawab, saya SMS juga tidak ada balasan hingga saat ini," kata Lukmanul Hakim salah satu wartawan online di Bumi Wali Tuban ini.

Kedatom Tuban, dibuka dan diresmikan oleh Bupati Tuban Fathul Huda pada April 2013 lalu, untuk tujuan relokasi terhadap 32 PKL yang sebelumnya berjualan di Jalan Yos Sudarso, depan pintu masuk Pantai Boom Tuban. Kedatom yang sebelumnya merupakan pasar Atom disulap menjadi kedai ragam kuliner.

Sayangnya tempat yang dibangun itu justru menjadi lahan parkir yang jauh dari tujuan semula.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Tampak kendaran motor yang parkir di area makan pengunjung yang semestinya tidak berada dilokasi tersebut.

JAWA TIMUR

Selasa Kliwon 6 JANUARI 2015

7

13 Nelayan Situbondo Hilang Ditelan Ombak

KILAS JATIM

Awali Tahun Baru dengan Istighosah Lumajang, Bhirawa Banyaknya tantangan yang ada di tahun 2015 ini membuat berbagai upaya dilakukan agar menjadi lebih baik.

Pemkab Lumajang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi hal tersebut. Yaitu menggelar istighosah yang diikuti oleh seluruh jajaran petinggi Pemkab Lumajang.

Istighosah ini digelar setelah apel di halaman Pemkab, Senin (05/01/2015). ‘’Kegiatan seperti ini akan diadakan secara rutin dan diikuti oleh semua PNS,’’kata Sekda Lumajang dr Buntaran Supriyanto, seraya menambahkan ini dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi. Antara lain, Asian Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). ‘’Kesiapan masyarakat Lumajang mulai dari birokrasi, pengusaha dan bidang kerja yang lainnya harus ditingkatkan,’’ ungkapnya.

Ini demi bersaing yang sehat dan mampu meningkatkan derajad kesejahteraan masyarakat Lumajang. Sementara itu Wakil Bupati Drs As’at Malik mengungkapkan acara seperti ini perlu dikembangkan, karena ini merupakan doa bersama. ‘’Berarti dengan doa bersama ini tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Lumajang secara bersama-sama mendukung untuk menyukseskannya,’’ jelas As’at Malik. Q yat

Situbondo, Bhirawa Sebuah kapal pencari ikan bernama Arjuna dengan 13 ABK (anak buah kapal) dikabarkan hilang di perairan laut Situbondo, sekitar pukul 05.00 wib, Senin (5/1). Hingga saat ini, tim gabungan yang terdiri dari Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, Basarnas Pos SAR Jember, Polairut Polres Situbondo, Koramil Mangaran, terus melakukan pencarian di sepanjang laut pesisir Situbondo.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, kejadian hilangnya perahu nelayan beserta 13 orang awalnya terjadi pada Minggu (4/1).

Saat itu, Kapal Arjuna yang berwarna biru dan beralamat di RT 02/RW 11, Dusun Karang Anyar, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, berangkat dari Pelabuhan Kalbut, sekitar jam 04.00 wib. “Sekitar pukul 11.00 wib, perahu tersebut merapat ke pesisir laut Kecamatan Jangkar, gua menjual ahsil tangkapan ikan,” ujar salah satu saksi, kemarin.

Selanjutnya, kata saksi tersebut, rombongan 13 nelayan kembali berangkat melaut ke arah utara. Saat waktu menunjukkan pukul 17.00 wib, para ABK mengabarkan kepada keluarganya bahwa mesin kapal sedang mati. Setelah menunjukkan jam 19.00 wib, hubungan kontak para ABK dan keluarga menghilang. “Saat itu pihak keluarga dengan dibantu para nelayan lain melakukan pencarian ke tengah laut. Namun hingga kini upaya pencarian belum menemukan hasil apapun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Situbondo, Zainul Arifin, mengatakan, pihaknya bersama tim gabungan terus intensif melakukan pencarian ke tengah laut. Namun demikian, ujar Zainul, hingga siang kemarin (5/1) upaya pencarian para nelayan belum memberikan kabar menggembirakan.

“Kami terus melakukan pencarian dengan dibantu para nelayan yang lain. Semoga upaya pencarian ini mendapatkan kabar yang baik dan mereka segera ditemukan,” ujar mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Adapun ke 13 nama-nama nelayan asal Kabupaten Situbondo yang hilang diantaranya, Pepen (25); Rahem (17); Yanto (31) ;, Isol (17); Nono (35); Kholik (15); Yayan dan Sam (15); Adi (18); Wardi (28); Didik (55); Suki (25) dan Mr X. Ke-13 nelayan pencari ikan tersebut berasal dari Desa Tanjung Pecinan, Desa Semiring dan Desa Gelung.Q awi

Turunnya Tarif Angkot Disepakati

KPUD Tetapkan Pilkada Bulan Desember Kab Kediri, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kediri Merencanakan Pemilu Kada Kabupaten Kediri pada Desember 2015, Perencanaan ini dilakukan setelah KPU Pusat merencanakan pelaksanaan pemilihan bupati Kediri pada 16 Desember 2015.

Kendati demikian KPUD Kabupaten Kediri masih menunggu keputusan rapat paripurna DPR RI mengenai persetujuan peraturan pengganti undang-undang (Perpu). Sebab dalam draft peraturan KPU tersebut ada beberapa tahapan mulai bulan Februari pendaftaran bakal calon, Bulan Maret pembentukan panitia uji publik, dan bulan April hingga Mei pelaksanaan uji publik.

Anggota KPUD Kabupaten Kediri bidang Sosialisasi Syamsuri mengatakan, pada dasarnya KPU Daerah sudah siap melaksanakan Pilkada dan tinggal menunggu perintah. "Kami juga sudah memetakan sejumlah lokasi yang akan dilakukan sosialisasi, dan untuk kepastiannya tetap masih menunggu instruksi dari pusat," kata Syamsuri.Q van

Gondang Rawan Longsor, 84 Rumah Diharap Waspada Bojonegoro, Bhirawa Daerah perbukitan yang ada di Kecamatan Gondang yang ada di Kabupaten Bojonegoro sekarang ini kritis rawan bencana alam Longsor. Sehingga sebanyak 84 rumah yang ada di kaki Bukit Sinapu, Dusun Tretes Desa Pragelan di harapkan bisa mewaspadainya.

“Dari 84 rumah yang rawan terimbas bencana longsor itu diantaranya ada delapan rumah yang sekarang sudah terdampak indikasi longsor,” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Andik Sudjarwo, Senin (5/1).

Menurutnya, di wilayah Gondang kondisi tanah diatas bangunan rumah retak.

Namun warga terdampak hingga kini masih tetap bertahan di rumah masingmasing. Warga sudah beberapa tahun lalu mengadukan hal ini tapi belum ada perhatian. “Kami sudah mengimbau kepada masyarakat yang terdampak untuk selalu waspada. Apalagi saat ini sedang terjadi musim penghujan. Sehingga saat hujan tanah rawan longsor,” tegasnya.

Untuk itu nantinya masyarakat harus lebih waspada karena saat ini curah hujan masih tinggi. Sebab tanah retak di kaki bukit yang memiliki tingkat kemiringan 20 derajat itu mencapai panjang rata-rata dua sampai tiga meter, dengan kedalaman 40 sampai 50 centimeter.Q bas

BPBD for Bhirawa

Kapal Arjuna berpenumpang 13 ABK saat masih disandarkan di Pelabuhan Kalbut, Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Situbondo.

hilmi husain/bhirawa

Ratusan buruh dari KSBSI cabang Pasuruan ngelurug kantor Disnakertransos Kabupaten Pasuruan, Senin (5/ 1). Kedatangan mereka agar Disnakertrans mengeluarkan peraturan untuk menjamin hak-hak para buruh.

Ratusan Buruh Wadul ke Disnakertransos Pasuruan, Bhirawa Puas menyampaikan aspirasinya didepan pabrik PT Indolakto Pandaan dan DPRD Kabupaten Pasuruan, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) cabang Pasuruan ngelurug kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Pasuruan, Senin (5/1).

Kedatangan buruh dari industri pengolahan susu tersebut meminta agar Disnakertrans mengeluarkan peraturan untuk menjamin hak-hak para buruh.

"Kami datang kesini agar pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih memperhatikan nasib para buruh. Karena selama ini kawan buruh nasibnya makin tertindas seperti budak perusahaan," teriak Akhmad Soim, ketua Korwil KSBSI Jatim dalam orasinya di depan kantor Disnakertransos.

Adapun tuntutan buruh yang diusung dalam aksinya adalah mereka ingin digaji sesuai dengan standart UMK, diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan diangkat menjadi karyawan tetap. "Sudah 10-12 tahun mengabdi di perusahaan pengelolahan susu tapi kenyataannya tidak jelas.

Begitu pula dengan gajinya jauh dibawah stardart UMK. Bahkan, selama bekerja puluhan tahun mereka tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kecekaan kerja ataupun tak mendapatkan perlindungan kesehatan," kata Akhmas Soim.

Sementara itu, Kepala Disnakertransos Yoyok Heri Sucipto menyampaikan pihaknya akan menfasilitasi tuntutan para buruh tersebut. "Saya siap menfasilitasi tuntutan para buruh itu ke pimpinan perusahan PT Indolakto. Yang jelas tak ada dusta diantara kita," kata Yoyok Heri Sucipto.Q hil

Batu, Bhirawa Akhirnya, setelah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Batu melakukan beberapa kali pertemuan dengan 9 kordinator jalur angkutan kota (angkot), penurunan tarif angkot di Kota Batu berhasil direalisasikan. Hal ini juga sebagai bentuk konsekuensi dan rasa syukur para sopir angkot atas turunnnya harga premium dan solar.

Kepala Bidang Angkutan dan Terminal di Dishubkominfo, Imam Mahdi, mengatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan para sopir angkot Kota Batu. Mereka menyepakati adanya penurunan tariff angkot di 9 jalur yang ada di Kota Batu.

“Meskipun tariff baru angkot ini sudah diberlakukan, namun sifatnya masih sementara. Maksudnya, tariff tersebut sewaktu-waktu bisa saja kembali naik. Hal ini bisa terjadi jika Pemerintah Pusat kembali menaikkan harga BBM untuk premium dan solar,” ujar Imam Mahdi, Senin (5/1).

Diketahui, penurunan tarif angkot kali ini adalah Rp500,-. Adapun tarif angkot di masing-masing jalur memiliki besaran yang berbeda-beda. Seperti tarif jalur Batu-Landungsari yang semula sebesar Rp 6000 turun menjadi Rp 5.500. Sedangkan tariff jalur BatuKarangploso yang semula Rp 5.500 turun menjadi Rp 5000. Sedangkan tarif ang-

kot untuk pelajar di jalur Batu-Landungsari adalah Rp.5.250, dan jalur BatuKarangploso sebesar Rp 4.750.

Sementara, Ketua Aliansi Mobil Penumpang Umum (MPU) Kota Batu, Heri Junaedi, membenarkan bahwa saat ini pihaknya telah menurunkan tarif untuk penumpang MPU. Hal ini dilakukan karena para sopir telah memahami jika penurunan tarif itu sangat diharapkan/dibutuhkan masyarakat. Hal ini menyusul telah diturunkannya harga BBM pada awal tahun lalu. “Demikian juga jika nanti terjadi lagi kenaikan harga BBM. Warga juga telah memahami jika kita harus menaikkan tariff angkot. Jadi sudah samasama mengerti antara sopir dan masyarakat (penumpang-red),” ujar Heri.

Ia menambahkan bahwa saat ini armada MPU yang beroperasi di Kota Batu ada sekitar 400 unit. Namun tidak selalu semuanya aktif beroperasi. Rata-rata yang beroperasi di lapangan hanya 350 mobil saja.

Diketahui, harga BBM jenis premium telah turun dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600. Hal inilah yang dijadikan motif Dishubkominfo untuk mengusulkan tarif angkot turun Rp 500.

Karena pada saat kenaikan lalu, para sopir angkot menaikkan tarif Rp 500 untuk penumpang pelajar, dan Rp 1.000 untuk penumpang umum.Q nas

Pemkab Siap Fasilitasi Pemulangan Jenazah Korban Pesawat AirAsia Kabupaten Blitar, Bhirawa Pasca ditemukannya beberapa korban hilangnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501, adanya warga Kabupaten Blitar yang juga sebagai korban. Pemerintah Kabupaten Blitar siap memfasilitasi pemulangan jenazah sampai rumah duka di Kabupaten Blitar.

Bahkan hingga kini Pemkab Blitar juga terus memantau perkembangan informasi terkait dua warga Kabupaten Blitar

masing-masing Ruth Natalia (26) warga Jalan Gajah Mada Kecamatan Wlingi dan Yuni Astuti warga Dusun Jugo RT 05 RW 01 yang dilaporkan menjadi korban jatuhnya Pesawat Air Asia di Selat Karimata.

Seperti diungkapkan Wakil Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, MM mengatakan, dari pantauan Pemerintah, memang hingga kini jasad kedua korban belum ditemukan oleh Tim Basarnas, sehingga kondisi ini diakuinya cukup mengundang

keprihatinan Pemkab Blitar.

“Karenanya sebagai bentuk kepedulian kepada korban, Pemerintah mengupayakan untuk membantu pemulangan jenazah keduanya ke Kabupaten Blitar, setelah berhasil ditemukan dan diidentifikasi,” kata Drs. H Rijanto.

Lanjut Drs. H Rijanto, kepada keluarga korban Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan memberikan santunan, dimana untuk korban Yuni Astuti yang bersangkutan merupakan TKW,

dan terdaftar secara resmi. “Memang sesuai prosedur pengurusan dan pemulangan jenazah untuk TKI ditangani oleh BP2TKI, namun karena Yuni merupakan warga Kabupaten Blitar maka Pemerintah akan tetap turun tangan,” ujarnya.

Sementara selain Ruth Natalia dan Yuni Astuti, terdapat satu warga Kabupaten Blitar lainnya yang termasuk dalam manifest Pesawat Air Asia. Ia adalah "S" warga Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, dimana

berdasarkan informasi yang diterima dari Camat Pongok, Agus Santoso, sama halnya dengan Yuni Astuti, keberangkatan "S" ke Singapura saat itu juga untuk bekerja. Namun nasib keduanya berbeda, dimana "S" diselamatkan bisikan gaib sesaat sebelum ia menaiki pesawat. Sehingga "S" memutuskan untuk membatalkan keberangkatannya ke Singapura dengan pesawat Air Asia dan memilih penerbangan Maskapai lain.Q htn

Pasien BPJS Keluhkan Antrean Layanan Obat Sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang mengeluhkan lamanya antrian untuk mendapatkan obat. Keluhan itu datang dari pasien rawat jalan pemegang kartu BPJS. Abdul Hakim (39), warga Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Jombang mengungkapkan, pada Minggu terakhir bulan Desember 2014, dirinya mengantarkan orang tuanya berobat ke salah satu poli di RSUD Jombang.

Orang tuanya merupakan pemegang kartu Askes yang kini berubah menjadi BPJS, sehingga, berdasarkan resep dokter poli, dirinya menyerahkan resep tersebut ke loket obat BPJS. Setelah menyerahkan resep obat ke loket, Abdul Hakim baru mendapatkan obat untuk orang tuanya 2,5 jam kemudian. "Saya menyerahkan resep jam dua belas siang. Tapi baru dapat obat jam setengah tiga. Padahal itu bukan obat racikan," keluhnya.

Abdul Hakim berharap, layanan obat bagi pasien rawat jalan di RSUD Jombang bisa diperbaiki agar tidak merugikan pasien atau

keluarga pasien. "Kalau antrinya sangat lama, bisa merugikan pasien dan keluarga yang mengantarkan. Seharusnya khan tidak selama itu," katanya.

Keluhan terhadap lamanya antrian untuk mendapatkan obat bagi pasien rawat jalan pemegang kartu BPJS juga dikeluhkan oleh Arif Rohman, salah satu keluarga pasien. "Kalau antri bisa sampai tiga jam. Minimal kalau antri ya dua jam," katanya ditemui di kawasan RSUD Jombang, saat mengantarkan orang tuanya ke salah satu poli.

Pengalaman menunggu dalam waktu lama untuk bisa menda-

patkan obat juga dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Agar tidak menunggu terlalu lama, usai diperiksa oleh dokter, dirinya segera menyerahkan resep ke loket dan setelah ditinggal pulang untuk mengantarkan orang tuanya.

Langkah itu, ujar Ashabul, agar orang tuanya yang berobat menggunakan fasilitas BPJS tidak ikut menunggu antrian untuk mendapatkan obat. "Daripada ikut antri dua jam sampai tiga jam, saya antarkan pulang ke rumah dulu.

Setelah itu ya kembali ke rumah sakit atau diambil besok paginya," ungkapnya.

Direktur RSUD Jombang, dr.

Puji Umbaran, mengungkapkan, standar waktu pelayanan obat berkisar antara 20 menit hingga 30 menit. Proses itu meliputi penerimaan resep, analisa harga, pemilihan obat sesuai resep serta meracik. Berikutnya, jika sudah sesuai resep obat diserahkan kepada pasien. "Kalau untuk obat

racikan, waktunya paling lama kira-kira tiga puluh menit. Kalau bukan racikan bisa hanya dua puluh menit," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (5/1).

Menurutnya, jika ada keluhan lamanya antrian untuk mendapatkan obat sebagaimana dikeluhkan pasien rawat jalan pemegang kartu BPJS, pihaknya akan segera melakukan perbaikan layanan. "Kami berupaya sebaik mungkin untuk melayani pasien.

Kalau ada keluhan seperti itu, kami akan segera memperbaikinya," katanya. dr. Puji Umbaran menambahkan, lamanya antrian untuk mendapatkan obat bagi pasien rawat jalan bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. "Bisa lama karena saat antri belum menyerahkan resep atau akumulasi dari banyaknya pasien yang menyerahkan resep. Akumulasi waktu itu yang akan kami coba analisa," paparnya.

Antrean di salah satu BPJS. Dia berharap, pasien atau keluarga pasien yang memiliki keluhan terhadap layanan RSUD Jombang bisa menyampaikan kepada pihak manajemen. Seiri-

ist

ng dengan perkembangan RSD Jombang, pihaknya telah menempatkan loket obat yang berbeda antara pasien rawat jalan denga pasien rawat inap.Q rur

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (2 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

AirAsia Ubah Pemasaran Rute Singapura Surabaya, Bhirawa Paska di keluarkannya keputusan pembekuan rute penerbangan Surabaya-Singapura milik maskapai Air Asia oleh pemerintah, pihak AirAsia memutuskan untuk menghentikan penjualan tiket rute tersebut sementara waktu selama bulan Januari 2015. Sebagai alternatif, Air Asia mengubah strategi pemasaran dengan menawarkan calon penumpang untuk membeli tiket Surabaya-Jakarta dan Jakarta-Singapura.

“Untuk saat ini, pembelian tiket Surabaya-Singapura dihentikan. Disarankan untuk calon penumpang untuk membeli ke Jakarta terlebih dahulu. Jadi rutenya Surabaya-Jakarta, setelah itu Jakarta-Singapura,” ujar petugas penjual tiket AirAsia yang tidak mau namanya di korankan di gerbang keberangkatan Bandara Juanda, Surabaya , Senin (5/1) kemarin. Ia menguraikan, untuk pembelian dua tiket dengan rute tersebut bisa langsung dilakukan di konter AirAsia di Bandara Juanda. Akan tetapi, petugas tiketing Air Asia tersebut menjelaskan untuk jadwal penerbangan dari Jakarta ke Singapura sudah penuh semuanya.

“Penerbangan dari Jakarta ke Singapura sudah penuh, karena semua penumpang yang telah membeli secara online untuk penerbangan pada Bulan Januari 2015 beralih ke sana ,” ujar dia. Saat ini Air Asia masih tetap melayani penumpang yang memiliki tujuan ke beberapa negara Asean seperti Malaysia , Thailand , dan lainnya. “ Untuk rute di luar Surabaya-Singapura masih tetap kami melayani. Tapi ada beberapa rute yang memang yang harus transit dahulu seperti Jakarta-Filipina,” jelasnya Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membekukan izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura.

Pembekuan ini berlaku sejak 2 Januari 2015. Pemberian sanksi ini terkait pelanggaran waktu operasional AirAsia rute Surabaya-Singapura. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara itu, diketahui, ternyata AirAsia juga membuka layanan rute tersebut pada hari Minggu (28/ 12/2014). Pesawat QZ8501 berpenumpang 155 orang dan 7 awak ini bertolak dari Surabaya menuju Singapura pada hari tersebut. Tak lama setelah lepas landas, pesawat ini diduga jatuh di sekitar Teluk Karimata, Kalimantan Tengah. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda NC12A1CF A/T, th. 2012, White Blue, AG3602OM, a/n. Heri, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 2151/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2013, Hitam, AG2065RAF, a/n. Supiati A.MA, Ds. Tanjung, Kalidawir-T.Agung No. 2152/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2792 FB, a/n Sru Maranasih, Kel. Patokan, rw 04/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 2153/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6447 EU, a/n Isnawati, Ds. Curah Tatal rw 03/02, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 2154/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6780 EW, a/n Mawardi, Ds. Sumberpinang, rw 03/03, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 2155/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5640 FG, a/n Miftahol Arifin, Ds. Trigonco rw 02/03, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 2156/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 1689 J, a/n Tarno Wiyadi, Ds. Curah Tatal rw 01/01, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 2157/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6634 EJ, a/n Sri Hartini, Kel. Mimbaan rw 08/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2158/IMB/BI-II/2014

Selasa Kliwon, 6 JANUARI 2015

Konsumsi Rendah, Produksi Kopi Meningkat 3 Ribu Ton Pemprov, Bhirawa Jumlah produksi kopi Jatim mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 5 persen.

Dari hasil produksi tahun 2013 sebesar 57 ribu ton, tahun 2014 lalu mampu mencapai 60 ribu ton atau ada peningkatan 3 ribu ton. Namun tingkat konsumsi kopi di Jatim hanya 20 persen.

“Memang ada sedikit peningkatan jumlah produksi kopi di Jatim. Hingga akhir 2014 produksi mampu mencapai 60 ribu ton dari luas arela tanam 110 ribu hektare,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Moch Samsul Ariefin MMA , Senin (5/1).

Dari total produksi itu masih didominasi produksi kopi robusta.

Jika dipersentasekan, kopi robusta mampu mencapai 93 persen atau sekitar 55.800 ron jenis robusta dan sisanya 7 persen sekitar 4.200 ton jenis Arabika. Untuk harga jual jenis Arabika masih cukup tinggi, yakni mencapai US$ 5 atau sekitar Rp 60 ribu per kg. Namun harga jual dari petani masih dikisaran Rp 50 ribu per kg. Sedangkan jenis Robusta harganya masih di kisaran US$ 2 atau Rp 23 ribu per kg. Untuk harga jual di tingkat petani tidak jauh beda yakni Rp 21 ribu per kg.

Sementara jika produksi alami sedikit peningkatan, konsumsi kopi masyarakat Jatim masih sangat rendah, yaitu hanya 0,7 kg/orang/ tahun. Untuk seluruh masyarakat Jatim, konsumsi hanya menghabiskan 20 ribu ton saja. Surplus produksi tersebut diekspor ke berbagai negara. Namun ternyata angka ekspor kopi Jatim mencapai lebih dari 80 ribu ton. Hal ini disebabkan adanya kopi dari luar Jatim yang

dok/bhirawa

Hasil produksi Kopi di tahun 2013 sebesar 57 ribu ton, tahun 2014 lalu mampu mencapai 60 ribu ton atau ada peningkatan 3 ribu ton. Namun tingkat konsumsi kopi di Jatim hanya 20 persen.

diekspor melalui Jatim, demi menyandang sebuah nama kopi Jatim.

Dikatakannya, Kopi Jatim memang telah dikenal di dunia internasional sebagai kopi dengan kekhasan cita rasa yang tinggi. Sebagai contoh, predikat coffee specialty telah disandang oleh kopi Arabika Ijen Raung yang dikenal di luar negeri dengan nama Java Coffee.

Upaya peningkatan produksi kopi, khususnya jenis Arabika di Jatim

terus dilakukan di beberapa daerah, seperti Malang, Blitar, dan Bondowoso. Upaya dengan memperluas areal tanam itu mendapatkan dukungan dari Asosiasi Petani Kopi Jatim. Perluasan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan menggandeng Perhutani, karena hampir mayoritas lahan kopi Arabika berada di atas ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut berada di kawasan Perhutani. Perluasan itu

dilakukan dengan saling menguntungkan antara pemda, Perhutani, dan masyarakat. Pengembangan kopi Arabika dengan menanam sebanyak dua juta bibit baru sejak 2012. Pengembangan itu dilakukan di enam daerah yang memiliki dataran tinggi di Situbondo, Bondowoso, dan Jember masing-masing seluas 500 hektar, Kab Malang 300 hektar, serta Lumajang dan Kab Probolinggo masing-masing 100 hektar. Q rac

NTP Jatim Turun, Secara Rata-rata Alami Kenaikan Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim bulan Desember 2014 turun 1,39 persen dari 105,88 menjadi 104,41. Penurunan NTP ini disebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih tinggi dari pada kenaikan indeks harga yang diterima petani (It). Pada bulan Desember 2014, empat sub sektor pertanian mengalami penurunan NTP dan sisanya mengalami kenaikan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, meskipun Desember 2014 mengalami penurunan, namun ratarata NTP Jatim tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen dibanding tahun 2013 yaitu dari 104,60 menjadi 104,75. “Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan in-

deks harga yang diterima petani (7,35 persen) lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (7,20 persen),” katanya, Senin (5/1) Dijelaskan pula, kalau penurunan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 2,71 persen dari 105,27 menjadi 102,42 diikuti sub sektor Peternakan sebesar 2,05 persen dari 112,01 menjadi 109,72.

Selanjutnya, sub sektor Hortikultura sebesar 1,96 persen dari 106,32 menjadi 104,23 dan sub sektor Perikanan sebesar 1,63 persen dari 105,39 menjadi 103,67.

Sedangkan sub sektor yang mengalami kenaikam NTP yaitu sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,20 persen dari 100,56 menjadi 100,77.

Sedangkan Indeks harga

yang diterima petani, lanjut Sairi, mengalami kenaikan 1,52 persen dari 121,50 pada bulan November menjadi 123,35 pada bulan Desember 2014. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada semua sub sektor pertanian. Sub sektor Tanaman Pangan mengalami kenaikan terbesar yaitu 3,16 persen, sub sektor Perikanan sebesar 2,15 persen, sub sektor Peternakan sebesar 0,89 persen, sub sektor Hortikultura sebesar 0,81 persen dan sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,14 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani bulan Desember 2014 adalah Gabah, Cabai rawit, ikan tongkol, ikan layang, sapi

Stabilkan Harga Beras

Wahyu Sutanto

harganya pun juga sama dengan harga raskin yakni Rp 1600 ribu. “ Kebutuhan untuk wilayah kediri sekitar 3182 ton, saat Opearsi Pasar masih di wilayah kediri, dan dalam waktu dekat akan de Kabupaten Nganjuk” terangnya

Provinsi Yogyakarta Jatim Jawa Tengah Jawa Barat

NTP 2,16 1,39 0,76 0,02

persen persen persen persen

yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani bulan Desember 2014 adalah solar, cabai rawit, bensin, beras, cabai merah, bawang merah, sepeda motor, es batu, bibit ayam ras pedaging, dan ongkos angkut. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar petani adalah buah salak, buah mangga, daging ayam ras, benih udang, sayur kangkung, biaya pemasangan listrik PLN golongan 1, sayur kubis/kol, buah semangka, upah angkut ke tempat pelelangan ikan, dan sayur sawi. Q rac

Bensin Picu Inflasi di Sumenep

Bulog Kediri Gelar OPK CBP Kota Kediri, Bhirawa Melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok, membuat Bulog Divre V Kediri menggelar Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah (OPK CBK) selama satu bulan.

Kepala Bulog Divre V Kediri Wahyu Sutanto mengatakan, OPK CBK dilakukan selama satu bulan yakni bulan Januari. “OPK CBK ini diharapkan bisa menstabilkan harga beras di wilayah Kediri, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu” kata Wahyu pada Bhirawa, Senin (5/1).

Dia menjelaskan, Operasi Pasar ini pagunya sama seperti pagi raskin pada tahuin sebelumnya, dan

potong, buah jeruk, udang, bandeng, cengkeh, dan ikan nila. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima petani adalah buah mangga, sayur kol/kubis, kakao, minyak nilam, tebu, rajungan, ikan kuniran, ikan belanak, tomat, dan buah salak.

Indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 2,95 persen dari 114,76 pada bulan November menjadi 118,15 pada bulan Desember 2014. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) sebesar 3,23 persen, dan kenaikan indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM) sebesar 2,30 persen.

Sepuluh komoditas utama

PENURUNAN NTP BULAN DESEMBER DI PULAU JAWA

Sumenep, Bhirawa Bulan Desember 2014 Kabupaten Sumenep mengalami inflasi sebesar 2,60 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,30. Angka tersebut lebih tinggi di dibanding Jatim yang mengalami inflasi sebesar 2,38 persen dengan IHK sebesar 118,07 dan Nasional juga mengalami inflasi sebesar 2,46 persen dengan IHK sebesar 119,00.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Suparno mengatakan, komuditas yang memberikan andil terbesar terhadap terjadinya inflasi di antaranya bensin, cabai merah, nasi dengan lauk, beras, cabai rawit, gadogado, angkutan antar kota, nasi pecel, rokok kretek dan rujak.

“Dari 319 komuditas, ada sejumlah komuditas yang menjadi penyumbang terbesar atas terjadinya inflasi dibulan Desember 2014, yakni bensin,” kata Suparno, di-

Dia menambahkan, untuk raskin 2015 Januari juga belum bisa dibagikan sebab masih menunggu pemberiathuan adari Pemerintah, meskipun Pedoman Umumnya (Pedum) sudah ada “Sehingga dengan OPK CBK ini mamapu mengurangi beban masarakat, selama raskin belum bisa disalurkan, dan semoga bulan februari raskin bisa didistribusikan” tandas Wahyu Sebelumnya Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perkonomian Sohyan Jalil menginstruksikan operasi pasar untuk semua daerah di Indonesia, namun kebijakan ini akan lebih difokuskan di daerah-daerah yang membutuhkan pasokan beras lebih banyak. Q van

kantornya, Senin (5/1).

Menurut Suparno, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran seperti kelompok bahan makanan sebesar 2,67 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 4,74 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,75 persen, kelompok sandang sebesar 0,20 persen, kelompok kesehatan 0,34 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,23 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 4,26 persen.

“Selain ada komuditas yang menimbulkan terjadinya inflasi, juga ada komuditas yang menimbulkan terjadinya deflasi. Adapun harga yang terkendali dan memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah daging sapi, udang basah, cumi-cumi, gula pasir, tengiri, teri, cakalang/ sisik, bawal, kangkung dan kepiQ sul ting/rajungan,” terangnya.Q

Atasi Kenaikan Harga Cabe dan Tomat

Manfaatkan Lahan dan Galakkan Taman Toga Tingginya harga cabai dan tomat dalam waktu hampir 2 bulan belakangan ini membuat ibu-ibu kelimpungan. Pasalnya cabai dan tomat merupakan sayuran yang hampir tiap hari digunakan.

dok/bhirawa

Tingginya harga cabai tidak terlepas dari hukum ekonomi, yaitu ketika persediaan barang lebih sedikit dibandingkan kebutuhan, maka akan menimbulkan kenaikan harga barang tersebut.

Berbeda dengan tahun lalu, tingginya harga cabai saat ini memang sudah tidak begitu mengagetkan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Namun mau tak mau budget pengeluaran belanja terbebani dengan harga cabai yang mendekati angka Rp100 ribu perkilogramnya.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu, Wiwik Nurhayati menyatakan tingginya harga cabai dan tomat tidak terlepas dari hukum ekonomi, yaitu ketika persediaan barang lebih sedikit dibandingkan kebutuhan, maka akan menimbulkan kenai-

kan harga barang tersebut.

Tanaman cabai dan tomat sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi. Apalagi saat ini cuacanya ekstrem. Sehingga produksi cabai dan tomat menurun.

Dikatakan, hampir dipastikan tiap curah hujan tinggi, antara Nopember hingga Januari, harga cabai dan tomat mesti naik karena memang hasil panennya menurun. “Makanya kita bersama PKK mengajak ibu rumah tangga menanam sayur-mayur, khususnya tomat dan cabai di pekarangan sebagai taman Toga. Tujuannya agar pengeluaran belanja sayur

mayur bisa ditekan, masyarakat di kota syukur-syukur bisa diBatu memiliki lahan jual,” tutur Wiwik. pertanian, khususnya Oleh karena itu, pidi wilayah kota. Sehhaknya mengaku akan ingga untuk memenumenggalakkan hi kebutuhan sayur kembali taman Toga. mayur mereka juga Sebab masih banyak membeli ke pasar. ibu rumah tangga “Kota Batu memang yang belum memansentra sayur mayur, faatkan secara optinamun hanya sedikit mal, halaman dan peyang budi daya tanakarangannya untuk man cabai dan tomat.

Wiwik Nurhayati taman Toga. “Kadang Mayoritas yang masyarakat memang perlu diin- dikembangkan adalah wortel, gatkan kembali, padahal dengan kentang, kubis, brokoli, dan sawi,” budi daya taman Toga, selain terang Wiwik. Tanaman cabai kebisa membantu kebutuhan banyak ditanam sebagai tanadapur, taman Toga juga bisa di- man tumpangsari di kebun apel. manfaatkan untuk bertani hi- Sementara tomat jarang dibudidroponik dan organik,”katanya. dayakan karena harganya cenDitambahkan, tidak semua derung tidak stabil. Q sup

Selasa Kliwon 6 JANUARI 2015

LINTASAN

PASI Undang Pelatih Jerman Perbaiki Nomor Lempar Jakarta, Bhirawa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) mengundang dua pelatih nasional atletik Jerman Michael Deyhle dan Dieter Kollark untuk memperbaiki nomor lempar di Indonesia.

"Kami meminta Jerman untuk mendatangkan pelatih atlet terbaik untuk nomor lempar. Mereka akan melakukan pelatihan singkat dan 'training camp' bagi pelatih dan atlet atletik Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PASI Tigor M Tanjung di Sekretariat PASI Jakarta, Senin.

Tigor mengatakan para atlet juga akan mendapatkan studi kasus tentang teknik lemparan karena selain dua pelatih itu PASI juga mendatangkan dua atlet atletik nasional Jerman untuk nomor lempar, Anna Rueh dan Carolin Paesler.

"Mereka akan mulai melatih pelatih dan atlet pada Senin ini hingga Jumat (9/1).

Tapi Rabu (7/1) mereka libur," kata Tigor.

Dua pelatih Jerman itu, lanjut Tigor, merupakan bentuk keberlanjutkan kerjasama PASI dengan Persatuan Atletik Jerman (Deutscher Leichtathletik-Verband/DLV).

"Selain kita mengirim pelatih ke Jerman, kita juga meminta mereka untuk mendatangkan pelatihnya ke Indonesia.

Pada 2013 kita juga mendatangkan Lars Riedel hingga memberikan pelatihan ke Papua," kata Tigor.

Namun, Tigor menambahkan Deyhle dan Kollark tidak memberikan pelatihan hingga ke daerah di Indonesia menyusul jadwal kedua pelatih itu yang sempit di Tanah Air.Q ant

OLAHRAGA

9

Asprov PSSI Minta Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur Jakarta, Bhirawa Asosiasi Provinsi PSSI meminta pemerintah dalam hal ini kementerian Pemuda dan Olahraga fokus membangun infrastruktur olahraga daripada membentuk tim khusus yang hanya fokus melakukan pembenahan persepakbolaan nasional.

"Lebih baik pemerintah membangun infrastruktur.

Jika ingin bangun sepak bola mari kita diskusi bersama-sama," kata wakil Asprov untuk wilayah Indonesia Tengah Yunus Nusi di Kantor PSSI Senayan, Jakarta, Senin.

Kebijakan pemerintah membentuk Tim Sembilan, kata dia, menyinggung perasaan Asprov maupun PSSI. Apalagi pihaknya menilai selama ini induk organisasi sepak bola Indone-

sia itu tidak melanggar konstitusi maupun statuta.

"Harapan kami kepada menteri jangan ikut latah.

Sepak bola itu memiliki karakteristik tersendiri," kata pria yang juga Ketua Asprov PSSI Kalimantan Timur itu.

Pernyataan yang sama disampaikan wakil Asprov Indonesia Timur, Sofyan Lestaluhu.

Menurut dia, selama ini terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur pembinaan

olahraga terutama diwilayah Indonesia Timur. Untuk itu pihaknya meminta Menpora Imam Nahrawi fokus dalam pembangunan.

"Kami berharap Menpora meninjau kembali pembentukan Tim Sembilan. Kami baru saja mulai. Jangan diganggu lagi. Kalau ingin bantu, tugas pemerintah bangun infrastruktur. Itu lebih pantas," katanya.

Demi melancarkan aspirasinya, Asprov PSSI dari seluruh Indonesia sepakat membuat Forum Asprov yang koordinatori oleh Ketua Asprov DKI Jakarta , Gusti Randa. Forum ini dibentuk atas dasar keresahan terkait dengan peran serta pemerintah dalam meng-

urus sepak bola nasional.

"Ini bukan bentukan PSSI tapi kesadaran 34 Asprov dari seluruh Indonesia. Bahkan kami mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menpora," kata Gusti Randa.

Mosi tidak percaya dari Forum Asprov PSSI ini tertuang dalam satu lembar kertas dan ditandatangani oleh masingmasing perwakilan Asprov.

Mosi tidak percaya ini akan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo, Komisi X DPR RI dan kepada Menpora Imam Nahrawi.

Sebelumnya, atas dasar kegagalan sepak bola Indonesia di kancah internasional serta dugaan mafia pertandingan, Kemenpora membentuk Tim

Osvaldo Lessa Resmi Latih Persipura Jayapura

Festival Aquadnc Targetkan 9.000 Tim Berpartisipasi Jakarta, Bhirawa Danone Aqua menargetkan sebanyak 9.000 tim akan bergabung untuk mengikuti festival sepak bola anak Aqua Danone Nations Cup (AQUADNC) 2015.

Siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin, menyebutkan target ini didasarkan pada pelaksanaan AQUADNC 2014 yang mencatat peserta sebanyak 8.350 tim.

Sementara AQUADNC 2015 segera dimulai dengan dibukanya pendaftaran bagi calon peserta yang tersebar di 32 provinsi di seluruh Indonesia.

Terhitung sejak 1 Januari 2015, anakanak berusia 10-12 tahun, baik anak lakilaki maupun perempuan, yang tergabung dalam klub SSB ataupun tim sekolah dapat mendaftarkan diri mengikuti festival sepak bola anak terbesar di Indonesia itu untuk mewujudkan mimpi membawa nama Indonesia di ajang internasional. Tahun 2015 menjadi yang ke-13 kali AQUADNC diselenggarakan di Indonesia, sekaligus tahun kedua AQUADNC menjangkau peserta hingga 32 provinsi di Indonesia. Pada tahun ini pelaksanaan kualifikasi regional akan diselengarakan di 13 kota, dengan Pekanbaru dan Ambon sebagai dua kota baru yang akan menjadi tuan rumah kualifikasi peserta dari Provinsi Riau dan Maluku.

"Baru saja di pertengahan November lalu tim AQUADNC Garuda Muda 2014 berhasil menjadi peringkat ke-7 dunia di Final Danone Nations Cup (DNC) di Brazil. Kini saatnya kita memasuki babak baru AQUADNC di Indonesia. Seperti biasanya, AQUADNC 2015 terus berusaha menjangkau semakin banyak lagi peserta dari seluruh penjuru Indonesia agar kesempatan mewujudkan mimpi menjadi juara dalam festival sepak bola anak dunia yang telah diakui oleh FIFA ini menyentuh semakin banyak anak Indonesia ," ujar Brand Director Danone AQUA, Febby Intan.Q ant

Sembilan yang salah satu tugasnya mengawasi kinerja PSSI. Tim ini akan bekerja selama tiga bulan dan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp2 miliar.

Tim Sembilan ini beranggotakan mantan Wakapolri Oegroseno, sosiolog Imam Prasojo, pengamat olahraga Budiato Sambazy, mantan pemain sepak bola Ricky Yakobi, Deputi V Kemenpora Gatot S Dewa Broto.

Selain itu, akademisi dari Universitas Negeri Surabaya Nurhasan, mantan Duta Besar Indonesia di Swiss Joko Susilo, mantan Ketua PPATK Yunus Husen dan mantan Direktur Pencegahan KPK Eko Tjiptadi.Q ant

24 atlet Sulsel siap hadapi Pra PON 2015

Sulsel Siapkan 24 Atlet Hadapi Pra PON 2015 Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Sulawesi Selatan menyiapkan sebanyak 24 atlet untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) wilayah IV di Sulawesi Tengah pada Oktober 2015.

Sekretaris Umum PSTI Sulsel Saleh Gottang di Makassar, Sulsel, Senin, mengatakan 24 atlet itu terdiri dari 12 putra dan putri. Seluruh atlet dipersiapkan tampil pada empat nomor pertandingan diantaranya nomor tim, beregu, dan double event.

"24 atlet ini merupakan gabungan antara pemain senior

dan junior. Kami tentu berharap bisa meloloskan lebih banyak atlet untuk tampil di PON Jabar 2016," katanya.

Terkait peluang Sulsel di praPON 2015, dirinya mengaku optimistis. Kemampuan dan pengalaman sejumlah atlet diberbagai kejuaraan baik nasional hingga internasional diharapkan berdampak positif bagi peluang Sulsel.

Pihaknya juga mengaku tetap memberikan kewaspadaan terhadap beberapa tim yang akan menjadi lawan Sulsel di wiayah IV seperti Gorontalo dan tuan rumah Sulteng.

Pada pelaksanaan pra PON 2015, akan dibagi empat wilayah. Untuk wilayah I yang men-

jadi tuan rumah yakni Bangka Belitung. Sedangkan untuk wilayah II diputuskan sebagai penyelenggara yakni Kalimantan Selatan. Adapun untuk wilayah III diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat.

Khusus untuk wilayah IV, PB PTSI tetap menunggu Sulawesi Utara dan Maluku segera membentuk kepengurusan agar bisa berpatisipasi di pra PON 2015.

"Setiap lawan yang kita hadapi memiliki kualitas yang perlu diwaspadai. Mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih maksimal membuat peluang kita lolos PON 2016 semakin besar," kata Ketua Bidang Pelatihan dan Pertandi-

ngan PB PSTI tersebut.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir, mengatakan sepak takraw tetap akan menjadi salah satu cabang olahraga yang diandalkan bisa mempersembahkan medali bagi Sulsel di ajang olahraga terbesar seIndonesia tersebut.

Pihaknya juga meminta Pengprov PSTI Sulsel untuk terus fokus meningkatkan kemampuan dan pengalaman atlet agar bisa bersaing. Keterlibatan sejumlah atlet Sulsel di pelatnas baik SEA Games atau Asian Games diharapkan bisa semakin membuka peluang meraih prestasi di PON 2016.Q ant

Jayapura, Bhirawa Osvaldo Lessa resmi melatih tim finalis Liga Super Indonesia (LSI) 2014 Persipura Jayapura, menggantikan pelatih sebelumnya Jacksen F Tiago yang memilih hengkang ke Penang FC. Ketua Umum Tim Persipura Jayapura, Benhur Tommy Mano, Senin petang di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, mengungkapkan hal itu beberapa saat sebelum latihan perdana "Mutiara Hitam" digelar.

"Osvaldo secara resmi menjadi pelatih kepala tim Persipura, yang akan didampingi seorang pelatih fisik dan dua asisten pelatih Mettu Dwaramuri dan Chrisleo Yarangga," kata Benhur Tommy Mano yang akrab disapa BTM. BTM yang juga Ketua Asosiasi PSSI Papua itu mengemukakan dipilihannya Oswaldo Lessa sebagai pelatih kepala karena selain dia pelatih asal Brasil, Osvaldo juga dekat dengan para pemain Persipura.

"Oswaldo diyakini sudah memahami karakter para pemain, dan lisensinya juga bisa untuk berlaga di AFC," katanya.

Mengenai pelatih fisik, yang menggantikan posisi Osvaldo Lessa, BTM menyampaikan jika manajemen Persipura dan jajaran pelatih menunjuk Lidyo Nijo asal Brasil yang pada musim lalu melatih di Persiram Raja Ampat.

"Nijo, pelatih fisiknya," kata BTM.Q ant

Atlet Papua Dipanggil Ikuti Pelatnas Sea Games Sulsel Fokus Matangkan Karateka Hadapi Kejurnas Inkanas

Biak, Bhirawa Sebanyak 12 atlet hoki dari Federasi Hoki Indonesia Provinsi Papua, dipanggil pengurus pusat untuk mengikuti pemusatan latihan naisonal (pelatnas) Sea Games 2015 Singapura.

Ketua Bidang Litbang Federasi Hoki Papua Yotam Wakum di Biak, Senin, mengakui, pemanggilan atlet hoki Papua dilakukan pengurus besar FHI setelah perhelatan naisonal kejurnas hoki di Jakarta pertengahan Desember 2014.

"Untuk cabang hoki outdoor putra tim Papua merebut juara pertama, ya untuk putri Papua meraih perunggu," kata Yotam Wakum yang juga manager hoki Papua.

Ia mengakui, potensi altet hoki Biak yang memperkuat kontingen Papua setiap mengikuti kejuaraan nasional telah berhasil merebut juara di kancah nasional.

Cabang hoki yang telah mengharumkan nama Papua di tingkat nasional dan internasional, menurut Yotam Wakum, perlu mendapat perhatian pembinaan dan pendanaan bantuan pemerintah daerah dan KONI Papua sehingga bisa memberikan andil bagi daerah dalam perebutan mendali emas.

Yotam mengatakan, dalam perhelatan Kejurnas hoki yang berlangsung di Jakarta, untuk kategori indoor juara putra diraih tim DKI Jakarta yang berhak menerima medali emas, medali perak direbut Jawa Barat dan perunggu jatuh ketangan tim Papua Barat.

Sedang di kelompok putra juara diambil tim Jawa Barat, perak jatuh ketangan Banten dan medali perunggu diraih tim DKI Jakarta.

Untuk kategori out door putra, menurut Yotam, juara direbut tim dari Papua dengan medali emas, medali perak jatuh ketangan tim DKI Jakarta dan medali perunggu diberikan pada tim Kaltim.

ist

Atlet Hoki Papuan dipanggil untuk mengikuti pelatnas Sea Games 2015.

Sementara untuk kategori putri Papua diperkuat mantan pemain timnas Sea games Myanmar dantaranya Septina Bisai dan Ester Ampnir dan kawan-kawan hanya merebut mendali perunggu sedangkan juara pertama diambil tim Kalimantan Timur berhak meraih medali emas, medali perak jatuh ketangan Jawa Barat.

"Pengurus FHI Papua sangat komitmen memajukan cabang hoki di kancah nasional dan internasional, karena itu butuh dukungan pendanaan untuk pembinaan atlet muda berbakat tanah Papua," harap Yotam Wakum.

Ke-12 atlet Papua yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan pelatihan nasional Sea Games 2015 hingga saat ini masih melakukan latihan di Biak tengah menunggu keberangkatan ke Jakarta.

Biak, 5/12 (Antara) Sebanyak 12 atlet hoki (5 putra dan 7 putri) Federasi Hoki Indonesia Provinsi Papua, dipanggil megikuti pemusatan latihan naisonal persiapan Sea Games

2015 Singapura.

Ketua Bidang Litbang Federasi Hoki Papua Yotam Wakum SH di Biak, Senin, mengakui, pemanggilan atlet hoki Papua dilakukan pengurus besar FHI setelah perhelatan naisonal kejurnas hoki di Jakarta pertengahan Desember 2014.

Untuk cabang hoki outdoor putra tim Papua merebut juara pertama, ya untuk putri Papua meraih perunggu, ungkap Yotam Wakum yang juga manager hoki Papua.

Ia mengakui, potensi altet hoki Biak yang memperkuat kontingen Papua setiap mengikuti kejuaraan nasional telah berhasil merebut juara di kancah nasional.

Cabang hoki yang telah mengharumkan nama Papua di tingkat nasionao dan internasional, menurut Yotam Wakum, perlu mendapat perhatian pembinaan dan pendanaan bantuan pemerintah daerah dan KONI Papua sehingga bisa memberikan andil bagi daerah dalam perebutan mendali emas.Q ant

Makassar, Bhirawa Pada pelaksanaan Kejurnas Inkanas Perguruan Institut Karate-do Nasional 2013 di Bengkulu, 25 Juni-2 Juli, kontingen (Inkanas) Sulawesi Selatan fokus memaSulsel yang berkekuatan 28 atlet berhasil tangkan kemampuan karateka menjelang merebut empat medali emas sekaligus kejuaraan nasional karate di Jakarta pada menempati posisi tiga dibawah Jabar dan Februari 2015. tuan rumah Bengkulu.

Pengurus Inkanas Sulsel Mursalim Perolehan emas Sulsel masing-masing Badoo di Makassar, Sulsel, Senin, mengadipersembahkan Rafli Syaputra (kata takan telah menggelar pemusatan latihan perorangan prapemula putra), Muh Gibran jangka panjang demi meningkatkan kuali(kumite usia dini putra), Krisda Putri (kata tas teknik dan disiplin karateka Sulsel di cadet putri), serta Ririn Krisna di kelas kata kejuaraan yang sebelumnya direncanakan senior perorangan. digelar November 2014 tersebut.

Selain emas, tim Sulsel juga berhasil "Kita terus memantau perkembangan merebut empat perak dari kategori kata setiap atlet. Soal atlet mana saja yang pada beregu (Muh Gibran,Dion, Irjan), kata akhirnya kita berangkatkan tentu terganberegu putri (Triwulan, Ririn, Sulhadra), tung kualitas dan kemampuan dana kita Triwulan (kata perorangan putri) serta nantinya," katanya.

Arsyad di kumite putra pemula.Q ant Pelatih karate Sulsel itu menjelaskan, pihaknya tentu memiliki keinginan bisa mengikuti 38 nomor yang dipertandingkan pada kejuaraan tersebut.

Hanya saja untuk masalah ini tetap tergantung kondisi anggaran yang tersedia.

Pihaknya juga terus berupaya mencari tambahan anggaran dari sejumlah pihak agar bisa memberangkakan seluruh atlet.

"Saya kira dengan kekuatan atlet yang lebih banyak akan semakin membuka peluang kita berprestasi. Hanya saja untuk kepastiannya tentu harus juga melihat kemampuan dana apakah mencukupi atau tidak," kata pelatih yang rutin menangani timnas Indoist nesia di sejumlah kejuaraHadapi kejurnas Inkanas, Sulsel fokus matangkan kemampuan karateka. aan internasional tersebut.

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Kliwon 6 JANUARI 2015

“Urusan Desa, Kami Ikut Presiden” Jakarta, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (5/1), mengatakan pihaknya akan patuh terhadap keputusan Presiden Joko Widodo terkait kemana seharusnya kewenangan urusan desa diatur.

“Kami taat dan patuh terhadap apa yang diputuskan Bapak Presiden (Joko Widodo).

Bagi kami (Kemendagri), sebagai pembantu Presiden, kami ini taat, nurut instruksi Presiden. Tidak ada Mendagri ‘menekan’ Presiden,” kata Tjahjo sebelum memimpin rapat dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Gedung Kemendagri.

Tjahjo menjelaskan terkait urusan pembangunan desa, baik dari segi masyarakat maupun pemerintahannya, hal itu tidak dapat dipisahkan mengingat untuk mencapai pemerataan pembangunan memerlukan kerja sama dari seluruh jajaran kementerian dan lembaga Pemerintah non-kementerian.

Namun secara strategis, Mendagri menilai akan lebih baik jika persoalan desa dikelola oleh satu kementerian saja sehingga tujuan pemerataan pembangun-

an desa terwujud.

“Pemerintahan ini kan satu.

Secara teknis operasional, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan itu 10 departemen terlibat. Tetapi secara strategis, misalnya seperti di media itu kan ada pemred, redpel dan reporter, kalau reporter ada di bawah bagian pemasaran kan ‘nggak nyambung’,” jelasnya.

Tak dapat dipisahkan Sementara itu, ditemui secara terpisah di Gedung Kemendagri, Direktur Jenderal PMD Tarmizi A. Karim menj elaskan bahwa urusan terkait desa tidak dapat dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Tugas pokok dan fungsi Kemendagri itu kan poros pemerintahan sampai ke bawah, maka otomatis pemerintahan desa itu ‘built-in’ dengan tupoksi tersebut.

Kami sampaikan juga kepada MenPAN-RB (Yuddy Chrisnandi) bahwa urusan desa itu tidak

bisa terpisah dari Kemendagri,” kata Tarmizi.

Namun, sejak dibentuk kementerian baru yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, urusan mengenai desa terbagi menjadi “dua wilayah”.

Urusan mengenai pemerintahan desa tetap menjadi kewenangan Kemendagri, sedangkan terkait pembangunannya berada di bawah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Terkait hal itu, Partai Kebangkitan Bangsa mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan seluruh persoalan desa, mulai dari segi pemerintahan hingga pembangunan masyarakat, ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dipimpin oleh kadernya, Marwan Jafar.

Wakil Sekjen PKB Abdul Malik Haramain mengatakan jika urusan desa tetap di bawah wewenang dua kementerian, maka bisa menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan kewenangan.

Staf khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Syaiful Huda, menjelaskan kementerian

Dana Desa Diserahkan Tanpa Melalui Menteri

Tjahjo Kumolo tersebut mempunyai komitmen kuat untuk membangun desa.

“Hal pertama yang dilakukan adalah membangun infrastruktur di wilayah pedesaan,” kata Huda.

Selain itu prioritas lainnya adalah telekomunikasi dan kesehatan.

Huda menyebutkan terdapat 23.000 desa yang harus dibangun infrastrukturnya. Desa-desa tersebut terdapat di wilayah terdepan, terluar dan transmigrasi.

“Dari 74.000 desa, terdapat 23.000 desa yang harus dibenahi infrastrukturnya,” kata Huda.

Untuk membangun infrastruktur di wilayah tersebut, Huda menyebut diperlukan dana setidaknya Rp40 triliun. Q ant

Dana tambahan untuk desa sebesar Rp9,1 triliun di 2015 akan diserahkan langsung ke daerah tanpa melalui perantara menteri, baik itu Mendagri Tjahjo Kumolo maupun Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tarmizi A. Karim di Jakarta, Senin (5/1), menjelaskan Kemendagri tidak campur tangan terhadap jumlah atau nominal uang yang akan ditransfer ke daerah itu. Hal itu menjadi wewenang kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.

“Dalam konteks pembangunan, Mendagri tidak ‘concern’ (mempermasalahkan,red) dengan jumlah uang nominalnya, selama ini PNPM itu pun juga Mendagri tidak pernah mengelola uangnya.

Peran Mendagri, dalam hal ini adalah menyusun sejumlah regulasi menyangkut bagaimana kontrol dan pengawasan dana tersebut,” jelas Tarmizi ditemui di Gedung Kemendagri Jakarta.

Dana tersebut diperoleh dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) ditambah 10 persen dari dana transfer daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengatakan bahwa dana untuk desa tersebut diberikan tidak melalui Kemendagri, melainkan langsung dari Menteri Keuangan kepada kabupaten-kota untuk kemudian diserahkan ke desa.

“Jangan salah, keuangan desa atau dana untuk desa itu langsung dari Menteri Keuangan ke daerah, tidak lewat Kemendagri. Hanya memang desa itu pemerintahannya bagian dari kecamatan, kecamatan bagian dari kabupaten-kota dan itu ranah Kemendagri,” jelas Tjahjo ditemui di Gedung Kemendagri Jakarta. Q ant

Romi Optimistis PPP Menang Pemilu

KILAS NASIONAL

Publik Tuntut Regenerasi Kepemimpinan Nasional Jakarta, Bhirawa Lembaga riset Founding Fathers House (FFH) menyatakan mayoritas publik menuntut terciptanya regenerasi kepemimpinan nasional dalam sistem politik Indonesia untuk menembus sekatsekat yang membatasi munculnya tokoh pemimpin muda.

“Regenerasi kepemimpinan merupakan keniscayaan dalam sistem politik di negara mana pun, tidak terkecuali Indonesia. Respon publik atas regenerasi kepemimpinan nasional kini semakin tinggi,” kata peneliti FFH Dian Permata dalam pemaparan hasil riset FFH di Jakarta, Senin (5/1) kemarin.

Dian mengatakan berdasarkan hasil riset FFH periode 27 November hingga 29 Desember 2014 terhadap 1.090 responden, mayoritas diantaranya menilai regenerasi kepemimpinan nasional sangat penting.

“Sebanyak 57,61 persen responden menilai regenerasi kepemimpinan nasional sangat penting, sebanyak 29,81 persen menilai hal itu penting, sebanyak 2,11 persen menyebut tidak penting dan 10,36 persen menyatakan tidak tahu,” kata dia.

Dia menekankan, tingginya respon publik mengenai isu regenerasi kepemimpinan nasional tidak bisa dilepaskan dari pelajaran pada Pilpres 2004, 2009 dan 2014 dimana capres-cawapres di garis edar masih dikuasai wajah lama.

“Untung saja pada Pilpres 2014 ada sedikit warna berbeda dengan hadirnya Joko Widodo,” kata dia.

Menurut Dian, hadirnya Jokowi sebagai capres bak oase dalam peta politik nasional karena posisi Jokowi bukan sebagai ketua umum atau ketua dewan pembina partai politik.

Dia menegaskan, tingginya respon publik tentang regenerasi kepemimpinan nasional dan pemimpin alternatif juga tidak bisa dilepaskan dari faktor keengganan tokoh senior dalam memberikan ruang dan kesempatan kepada tokoh muda untuk muncul dipermukaan.

“Rakyat sudah bosan dan etika sekatsekat kepemimpinan pun tidak bisa ditembus. Maka lahirnya tokoh alternatif seperti Joko Widodo, Azwar Anas, Ridwan Kamil tidak bisa ditunda lagi,” kata dia. Q ant

istimewa

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) bersama keenam anggota, Maruarar Siahaan (kedua kiri), Refli Harun (ketiga kanan), Harjono (kanan), Todung Mulya Lubis (kedua kanan) Widodo Ekatjahjana (ketiga kiri) dan Satya Arinanto (kiri) memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1) kemarin.

Pansel Ajukan Palguna dan Yuliandri ke Presiden Jakarta, Bhirawa Panitia seleksi (pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan dua nama calon Hakim Konstitusi ke Presiden Joko Widodo.

“Kami panitia seleksi calon hakim konstitusi yang diusulkan pemerintah, tadi malam mengajukan dua nama ke presiden,” kata Ketua Panitia Seleksi Saldi Isra dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/1) kemarin.

Dua nama yang diajukan, kata Saldi, masing-masing Dr. I Dewa Gede Palguna dan Prof Dr. Yuliandri.

“Kami dari pansel bersepakat bersama, nama yang diajukan ke presiden adalah dua orang, sebagaimana yang pernah disampaikan, pansel akan mem-

berikan minimal dua nama dan maksimal tiga nama pada Presiden,” katanya. Nantinya, Presiden akan memilih satu nama yang akan dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Hamdan Zoelva. Pelantikan diharapkan dapar dilakukan pada Rabu (7/1) mendatang setelah Presiden mengeluarkan Keppres.

“Nama yang kita sepakati tadi malam setelah melewati tahapan baik wawancara tahap pertama dan kedua, verifikasi KPK dan PPATK dan cek kesehatan di RSPAD, termasuk masukan dari masyarakat,” papar Saldi Isra. Ia menambahkan soal laporan dan hasil pelacakan PPATK, nama yang ada tidak ada masalah, dari segi kesehatan

pun nama-nama itu pun dianggap memenuhi syarat kesehatan dan tidak terindikasi (menggunakan-red) narkoba.

Panitia seleksi yang beranggotakan tujuh orang terdiri dari Saldi Isra, Refly Harun, Satya Ariananto, Harjono, Maruarar Siahaan, Todung Mulya Lubis dan Widodo pada Minggu (4/1) malam berdiskusi mengenai sosok kriteria yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga berdasarkan kriteria pansel yaitu integritas kapabilitas dan independensi.

Saldi mengatakan setelah dua nama calon tersebut disampaikan ke Presiden, diharapkan dapat diproses oleh Presiden hingga kemudian dilantik. Q ant

Jakarta, Bhirawa Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy optimistis partainya menang dalam Pemilihan Umum mendatang.

Pernyataan itu, disampaikan Romanhurmuzy saat memperingati Hari Lahir PPP ke42 pada 5 Januari 2015.

“Berbekal prinsip perjuangan dan konstituensi (PPP) optimistis menatap kemenangan yang akan tiba nanti,” kata Romahurmuziy dalam pesan Blackberry di Jakarta, Senin (5/1) kemarin.

Romi mengatakan PPP sudah melewati berbagai masa seperti sembilan kali pemilu, dua orde, dan enam presiden.

Menurut dia, pasang surut politik merupakan makanan sehari-hari partai dan keputusan berada di dalam atau di luar pemerintah adalah soal pilihan dan konsekuensi.

“Amar ma’ruf nahi munkar bekal di hati di bawah lambang pemersatu yang suci,” ujarnya.

Menurut dia konsolidasi adalah keharusan, regenerasi merupakan keniscayaan, dan modernisasi partai adalah tuntutan zaman.

Dia menegaskan semuanya itu dirangkum menjadi tema peringatan Harlah ke-42 PPP. “Sekarang kami rangkumkan sebagai tema peringatan hari lahir dan perjuangan,” katanya.

Romi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan, dan kons-

tituen partai yang telah mempertahankan eksistensi PPP dengan sepenuh tenaga.

Selain itu dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat, kolega partai, media, dan pemerintah Indonesia yang telah memberi kesempatan PPP untuk berkarya.

“Mohon maaf tentu juga kami sampaikan terbuka bila 42 tahun ini ada salah tindak, sikap dan tutur kata,” katanya.

Peringatan Hari Ulang Tahun (Harlah) ke-42 Partai Persatuan Pembangunan pada 5 Januari 2015 dilakukan secara terpisah oleh kedua kubu, yaitu kepengurusan hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta.

Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy akan mengadakan tasyakuran Harlah ke-42 PPP pada Senin (5/1) pukul 19.00-22.00 WIB. Tasyakuran itu bertempat di Gedung Joang 45, Cikini, Jakarta Pusat, dan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy diinfokan akan datang.

Sementara itu, syukuran Harlah PPP juga dilakukan kubu Djan Faridz atau PPP hasil Muktamar Jakarta, yang dilaksanakan pada Senin (5/1) pukul 19.00 hingga selesai di Ruang Idham Khalid Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro 60 Menteng Jakarta Pusat. Q ant

Petugas mempersiapkan acara hari lahir (Harlah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (5/12). Hari lahir (Harlah) PPP ke-42 yang jatuh pada 5 Januari 2014 dibayangi realitas dualisme kepemimpinan yakni kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz.

Komisi D DPRD Gresik Segera Panggil Dua SKPD Terkait Nasib Bidan PTT Perjuangan Persatuan Bidan PTT (PB-PTT) Kabupaten Gresik, telah mendapat respon positif dari komisi D DPRD. Dalam rapat hearing senin ( 5/1 ) di ruangan komisi D gedung DPRD Gresik, bidan PTT mendapat angin segar dari para wakil rakyat yang menjanjikan solusi terbaik untuk para bidan. Untuk menindaklanjutinya, dalam waktu dekat berencana memanggil SKPD terkait, untuk meluruskan persoalan ini.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan yang memimpin rapat mengatakan pihaknya akan berusaha untuk mencarikan solusi. Menanggapi keluhan dan persoalan yang menimpa bidan PTT, Dewan akan memanggil satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) pemkab Gresik.

Untuk memanggil SKPD terkait, yaitu badan kepegawaian daerah ( BKD ), Komisi D akan melakukan koordinasi dengan komisi A. Sebab komisi A adalah mitra kerjanya pada komisi A, sehingga pihaknya tidak bisa memanggil secara langsung. “Sedangkan

untuk Dinas Kesehatan (Dinkes), bisa langsung kami panggil karena mereka adalah mitra kerja komisi D. Dua SKPD, yaitu BKD dan Dinkes nanti kita akan undang dalam rapat hearing dalam satu meja. Untuk permasalahan ini, memang semua tergantung dari keputusan Pemkab. Karena tidak ada aturan yang mengharuskan mereka diangkat CPNS, namun bila memang pemkab tidak bersedia mau bagaimana lagi.

Tidak aturan yang dilanggar ketika pemkab tidak mau, makanya nanti kita juga akan dalami mengenai aturan sehingga bisa mendapat solusi yang terbaik,”

kata Mujib.

Ditambahkan Mujib Ridwan politisi senior dari F-PDIP, bahwa seperti daerah yang lain memang banyak bidan PTT yang sudah diangkat jadi PNS. Tetapi, ini memang murni kebijakan bukan aturan. Mungkin dengan alasan penghormatan, karena mereka telah mengabdi bertahun-tahun pengangkatan itu bisa dilakukan, tapi semua tergantung kebijakan daerah.

“Kami berharap, nanti apapun putusan hearing lanjutan semuanya bisa legowo menerima hasil keputusannya,” pintanya.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi D DPRD Gresik Syaichu Busyiri, bahwa bidan PTT dan SKPD terkait akan segera dipertemukan, untuk membahas nasib para bidan PTT yang telah mengadukan nasibnya ke komisi D. “Kewajiban kami adalah menampung dan memfasilitasi masalah ini, sekaligus menyelesaikanya. Kita lihat saja nanti,

pada aturan-aturan yang ada.

Dan semoga persoalan ini tidak berlarut, sehingga keresahan yang ada dalam benak hati para bidan PTT bisa mendapat ke-

pastian,” ungkapnya penuh harap.

Lebih lanjut Syaichu, persoalan seperti ini, ranahnya tidak harus ke dewan. Bidan PTT sebenarnya

Suasana hearing Komisi D Gresik saat membahas nasib bidan PTT di Gresik.

sudah paham dengan adanya SKPD, BKD dan Dinkes.

“Mungkin selama ini, kurang perhatian atau bisa juga tidak diindahkan sehingga mengalami kebuntuan. Akhirnya mereka datang ke dewan, karena hal seperti ini seharusnya bisa selesaikan secara dini oleh pemkab,” tegasnya.

Sementara Ketua PB PTT Kabupaten Gresik Nurul Masbakhah mengatakan, bahwa pihaknya hanya meminta agar ada kejelasan. Karena nasib para Bidan PTT saat ini, berada diujung tanduk karena kontrak kerjanya akan segera berakhir. Sehingga, kalau tidak segera ada kejelasan terancam putus kontrak.

Dari 97 Bidan PTT di Gresik, hampir seluruhnya sudah berumur di atas 40 tahun dan sudah mengabdi selama 9 tahun, sehingga kalau harus ikut tes CPNS reguler jelas tidak mungkin karena batas usianya adalah 34 tahun.Q kim,adv

Selasa Kliwon 6 JANUARI 2015

SAMBUNGAN Tuai Kecaman, Pemerintah Persilakan Masyarakat Migrasi ke Elpiji 3 Kg l Sambungan hal 1

Petugas membersihkan puing-puing kecelakaan maut antara Bus Setiawan Nopol AG 7192 UA Jurusan Trenggalek-Malang-Denpasar dengan minibus travel L300 station Nopol DK 1624 DS, Minggu (4/1) dini hari di Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Tabrakan Maut di Banyuwangi, Sopir Bus Jadi Tersangka l Sambungan hal 1

Jatim,” kata Amar Hadi.

Menurut dia, kecelakaan yang terjadi ditengarai sebagian besar karena human error yakni kelalaian sopir.”Kalau dari cuaca saat itu cukup cerah dan tidak ada gangguan jalan, sehingga kami simpulkan sementara sebagian besar karena kesalahan manusia,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, lima orang tewas dalam kecelakaan antara Bus Setiawan dengan nomor polisi AG 7192 UA Jurusan Trenggalek-MalangDenpasar dengan minibus travel L300 station dengan nomor polisi DK 1624 DS, Minggu (4/1) dini hari di jalur Pantura Banyuwangi Surabaya, tepatnya di Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Seluruh korban yang tewas berasal dari minibus travel berpenumpang 19 orang yang mengangkut warga Madura setelah berlibur dari Bali. Minibus L300 station ini bukan travel yang melayani trayek khusus.

Melainkan hanya minibus carteran karena berpelat hitam. Minibus itu disewa satu keluarga asal Sumenep, Madura setelah berlibur dari Bali. Mereka rencananya akan pulang ke Sumenep menggunakan kapal dari Pelabuhan Jangkar, Situbondo.

Saat ini beberapa korban yang luka parah masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan korban tewas sudah dibawa keluarga untuk di makamkan di rumah duka di wilayah Madura. n nan

Proyek Ipal Senilai Rp 1,2 M Tak Selesai, Kontraktor Diputus Kontrak l Sambungan hal 1

spektorat. “Ini sekaligus guna menentukan besaran dana yang harus dibayarkan ke kontraktor. Karena pada intinya, kontraktor dibayar sesuai volume bangunan yang dikerjakan. Jadi kami membayar tidak utuh Rp 1,244 miliar, tapi dipotong denda dan nilai fisik yang belum tuntas,” kata Pudji.

Diungkapkannya kini pihaknya masih memproses agar kontraktor dimasukkan daftar hitam (black list). “Aturannya yang memutuskan black list itu LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah). Besok (hari ini) kami ke Jakarta untuk keperluan itu,” sambung Pudji.

Terkait kelanjutan proyek Ipalnya sendiri, menurut Pudji, sesuai aturan masih harus menunggu terbitnya legal opinion dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.

“Yang jelas nanti akan dikerjakan dengan mekanisme PL (Penunjukan Langsung), tidak melalui lelang. Sebab setelah dihitung, nilai yang belum dikerjakan hanya sekitar Rp 20 juta,” kilah Pudji.

Dalam catatan, pembangunan Ipal merupakan proyek fisik kedua di RSUD Jombang yang gagal dituntaskan oleh rekanan, sehingga berujung pemutusan kontrak.

Pada 2013, proyek fisik berupa perkantoran senilai Rp 1,6 miliar juga gagal dituntaskan sampai akhir tahun. Saat itu, bahkan rekanan hanya mampu menyelesaikan proyek dengan volume 75 persen saja.

Hingga kini proyek perkantoran di RSUD Jombang itu mangkrak, belum dilanjutkan kembali. Itu terjadi karena tiadanya rekanan yang mengikuti lelang saat proyek tersebut diumumkan di Unit Lelang Pengadaan (ULP) Pemkab Jombang. Padahal, sudah diumumkan sebanyak dua kali. n rur

Siap Bangun Hotel l Sambungan hal 1

“Pengembangan bisnis di sektor properti kami lakukan dengan membentuk anak perusahaan bernama PT Pelindo Properti Indonesia (PPI),” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk mewujudkan hotel tersebut maka perseroan akan memanfaatkan aset-aset milik Pelindo yang berada di pinggir pantai. Pada masa mendatang, lahan yang berada di pinggir lantai akan dibangun sebuah hotel berkapasitas 50-100 kamar. “Untuk menarik perhatian pasar, kami rencananya menyediakan hotel ini dengan tarif terjangkau,” katanya.

Sedangkan pasar yang akan dibidik untuk pembangunan hotel tersebut adalah penumpang kapal pasiar atau kapal lainnya yang singgah ke Surabaya. Dia yakin pembangunan hotel tersebut masih memiliki prospek yang sangat besar. Apalagi, banyak perusahaan swasta yang mendirikan hotel di Kota Pahlawan. “Sekarang memang pengembangan usaha kami masih di area pelabuhan. Kalau di area lain kami menunggu kondisi ke depan,” katanya. n ma

elpiji bahkan oleh masyarakat yang mampu. Sehingga pemberian subsidi pada barang menjadi kurang tepat sasaran. “Perlu dipikirkan berikutnya, jangan karena Pertamina naikkan 12 kg, orang beralih ke 3 kg. Karena bukan bertujuan untuk konsumen yang mampu membayar 12 kg,” tambah dia.

Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga gas elpiji non subsidi 12 kg sebesar Rp 1.500 per kg atau menjadi Rp 9.069 per kg dari Rp 7.569 per kg mulai 2 Januari pukul 00.00. Alasannya untuk menekan kerugian Pertamina dalam penjualan gas elpiji 12 kg yang mencapai Rp 5 triliun.

Dengan begitu, harga gas elpiji non subsidi 12 kg menjadi Rp 134.700 per tabung. Kenaikan harga gas elpiji 12 kg disesalkan masyarakat termasuk warga di Surabaya. Apalagi, tidak ada pemberitahuan terlebih dulu.

Salah satu pengguna elpiji non subsidi, Iin ( 32) mengaku kecewa dengan keputusan Pertamina. “Kecewa sih, nggak ada pemberitahuan dulu. Lagian harga elpiji juga baru saja naik,” ujar warga Jl Cipunegara itu Karena harga gas elpiji 12 kg semakin mahal, Iin menegaskan bakal beralih menggunakan

elpiji 3 kg. Dia bisa memberi beberapa tabung gas 3 kg untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Harga gas elpiji 3 kg kan Rp 18.000 per tabung. Jadi saya lebih memilih keluarin Rp 72.000 untuk 4 tabung (3 kg) dan itu setara gas elpiji 12 kg dibandingkan langsung beli 12 kg yang harganya hampir Rp 135-140 ribu,” kata dia.

Direktur Marketing and Trading PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang menyebutkan kerugian bisnis gas BUMN energi ini dapat berkurang 100 juta dollar AS selama satu tahun dengan catatan harga gas dunia tetap stabil dengan menaikkan harga elpiji.

“Paling-paling baru sekitar 50 juta dollar AS kalau enam bulan ke depan. Kalau harga dunia stabil, maka kita bisa mengurangi kerugian sebesar 100 juta dollar AS selama satu tahun,” kata Ahmad melalui pesan singkatnya.

Ahmad menuturkan, jumlah kerugian bisnis gas Pertamina sampai November 2014 sekitar 340 juta dollar AS, sedangkan sampai akhir tahun mencapai sekitar 350 juta dollar AS. Dia melanjutkan, alasan kenaikan gas elpiji 12 kg ini bersamaan dengan pengumuman penerapan subsidi tetap terhadap solar dan peniadaan subsidi untuk premium. “Itu kan strategi,

agar tidak ada pengaruh pada inflasi,” tambahnya.

Menurut Ahmad, dengan kenaikan harga gas elpiji Rp1.500 per kg, diperkirakan Pertamina sudah menelan keuntungan yang cukup. “Insya Allah sudah untung, walau besarnya belum wajar sebagai bisnis. tergantung harga gas dunia. Kita akan evaluasi harganya sesuai harga pasar dunia, bisa turun bisa juga naik,” tutupnya.

Pengamat Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa menilai kenaikan elpiji 12 kg ini rawan memicu perpindahan konsumen kelas menengah ke elpiji 3 kg.

Dengan begitu pemerintah diminta untuk menambah kuota elpiji 3 kg.

“Melihatnya begini, ada konsumen kelas atas, menengah dan bawah. Yang banyak mengggunakan elpiji 12 kg kan menengah. Nah ini yang akan banyak bermigrasi, cuma masalahnya elpiji yang 3 kg ini ada nggak,” tuturnya.

Iwa memprediksikan, jika [emerintah tidak memastikan kuota elpiji 3 kg tercukupi, maka dampaknya harga elpiji 3 kg juga akan turut terkerek naik. “Bisa-bisa harga elpiji 3 kg juga akan naik.

Karena demand juga bertambah.

Pemerintah tidak bisa mengatur perilaku pasar ini,” pungkasnya. n cty, geh, ira, ins

YLKI: Penurunan Harga BBM Tak Berarti l Sambungan hal 1

kata Anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Senin (5/1).

YLKI mengkritisi, langkah pemerintah yang menurunkan harga jual BBM jenis premium dan solar menjadi tak berarti karena masyarakat dihantam dengan kenaikan tarif listrik dan elpiji. Terlebih, listrik dan elpiji merupakan dua kebutuhan yang berdampak lebih siginifikan ketimbang BBM dalam kehidupan sehari-hari.

“BBM itu tidak signifikan penurunannya. Misal yang tadinya beli Rp 20.000 dapat 2,3 liter sekarang harga turun bisa dapat 2,6 liter.

Tapi (penurunan harga BBM) jadi tidak ada artinya karena listrik dan elpiji yang dipakai setiap harinya harus naik,” katanya.

Tulus Abad menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga elpiji 12 kg sebagai kebijakan yang

diterapkan oleh selayaknya sebuah perusahaan swasta. “TDL dan kenaikan elpiji,pemerintah seperti memberikan penghitungan dari pola perusahaan swasta. Di mana semua tarif diikuti dengan hitunghitungan komponen untung rugi,” tutur Tulus Abadi.

Tulus menjelaskan, bahwa perhitungan pemerintah yang dilakukan merujuk dengan mekanisme harga pasar. “Pemerintah harus menyelesaikan persoalan itu. Tidak semua komoditi atau pun harga barang bisa diselesaikan dengan kenaikan tarif,” tandasnya Sebelumnya, mulai 1 Januari 2015, sesuai Permen ESDM No 31 Tahun 2014, pemerintah menerapkan tambahan delapan golongan yang dikenakan skema adjustment tariff atau tarif penyesuaian.

Ke delapan golongan tersebut adalah rumah tangga R1 (1.300 VA), rumah tangga R1 (2.200

VA), rumah tangga R2 (3.5005.500 VA) yang dikenakan tarif listrik Rp1.352 per KWh, naik sekitar Rp 213 per KWh dari tarif sebelumnya Rp 1.145 per KWh. Golongan lainnya yang mengalami penyesuaian adalah industri menengah I3 (di atas 200 KVA), penerangan jalan umum P3, pemerintah P2 (di atas 200 KVA), industri besar I4 (di atas 30.000 KVA), dan pelanggan layanan khusus. Dengan demikian, per 1 Januari 2015, hanya pelanggan rumah tangga R1 450 dan R1 900 VA, lalu sosial, bisnis kecil, dan industri kecil yang belum dikenakan tarif penyesuaian dan masih diberikan subsidi. Di sisi lain, Pertamina secara resmi menaikkan harga gas elpiji 12 kg sebesar Rp 1.500 per kg mulai 2 Januari 2015 demi mencapai harga jual keekonomian setelah sekian lama merugi. n cty, geh

Kapolri Kirimkan Tim Penyelidik untuk BPPT dan KNKT l Sambungan hal 1

pelanggaran UU Penerbangan pada kasus hilangnya pesawat AirAsia QZ8510. Kapolri juga telah mengirimkan tim penyelidik dari Polri, guna membantu proses penyelidikan.

“Tim penyelidik Polri sudah kami perbantukan untuk proses penyelidikan yang dilakukan BPPT dan KNKT, terkait adakah dugaan pelanggaran dalam kasus hilangnya kontak pesawat AirAsia,” tegas Kapolri Jendral Sutarman kepada wartawan, Senin (5/1) di Mapolda Jatim.

Adapun penyelidikan yang dilakukan, Kapolri menjelaskan, dimulai dari awal pesawat AirAsia terbang sampai kepada terjadinya musibah hilangnya kontak pesawat. Saat ini, tim dalam proses penyelidikan dan mencari keterangan serta bukti-bukti yang tersisa dari puing pecahan pesawat AirAsia.

Plt Ditjen perhubungan Udara Djoko Muratmodjo menjelaskan bahwa penerbangan Air Asia QZ 8501 rute Surabaya-Singapura tidak memiliki izin alias ilegal karena AirAsia rute Surabaya- Singapura hanya terbang empat kali sepekan, yaitu Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu. Tidak ada penerbangan Minggu. Karena di Indonesia izin terkait penerbangan ada pada Kementerian Perhubungan. “Karena di RI yang memberikan izin rute adalah kemenhub, yaitu Dirjen Udara,” kata Djoko Muratmodjo.

Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan investigasi awal, ditemukan penggunaan data yang berbeda antara data yang dimiliki

Ditjen Perhubungan Udara dengan bandara yang memberikan izin kepada Air Asia Indonesia.

“Terjadilah perbedaan. Ini yang perlu disampaikan,” ujarnya.

Djoko juga mengatakan bahwa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah memberikan instruksi kepada kepada Airnav beserta Angkasa Pura I untuk mengambil langkah awal terkait kejadian ini. ““API dan Airnav di Bandara Juanda Surabaya diminta untuk memindahkan pegawai operasional di lapangan yang terkait dengan kejadian ini,” ungkapnya.

Di lain pihak PT Angkasa Pura I (AP I) mengklaim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin penerbangan. Hal ini lantaran AP I dituding bertanggung jawab memberikan izin AirAsia QZ 8501 terbang.

“Tetapi kami menghormati tim audit atau tim investigasi yang dibentuk oleh Kementerian Perhubungan dalam menyelidiki kasus ini. Kami terima apa yang jadi bagian investigasi pengawasan,” ujar Corporate Secretary Angkasa Pura I (AP 1) Farid Indra Nugraha.

Farid menjelaskan, AP I sebagai badan usaha bandara, memiliki peran dalam menyiapkan fasilitas infrastruktur bandara. Namun, AP I tidak memiliki tugas dalam mengontrol navigasi penerbangan.

“AP tidak melakukan pelayanan penerbangan. Tetapi, airport hanya melayani penumpang, sehingga bandara tidak ada hubungannya dengan izin penerbangan suatu maskapai,” imbuhnya.

Oleh karenanya, guna meningkatkan kualitas layanan keselama-

tan udara yang semakin baik, maka dibentuklah Lembaga Pengelola Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau disebut AirNavigasi Indonesia. “Saat ini sudah dipisah, fungsi tugas untuk mengontrol lalu lintas di udara adalah AirNav, dari mulai briefing office maskapai sampai pelayanan di ACC itu diserahkan kepada AirNavigasi Indonesia,” tandasnya.

Diakuinya Menteri Perhubung­ an Igatius Jonan telah memutasi staf AP I yang membiarkan AirAsia Indonesia terbang dengan rute Surabaya-Singapura Minggu kemarin. Pasalnya, AirAsia telah terbang tanpa izin Kemenhub.

“AP I siap melakukan mutasi beberapa karyawan dan pejabat di lingkungan AP I. Kami sudah melaksanakan perintah Menhub selaku pemerintah. Kami sudah lakukan mutasi, kepada dua anggota AP I, satu orang dari Manajer Operasional sedangkan satu orang lagi dari jabatan Apron Movement Control (AMC),” papar Farid seraya menjelaskan masing-masing staf tersebut dipindahkan ke Bagian Personalia dan Keuangan.

Otoritas penerbangan sipil Singapura (CAAS), dalam laman resminya Caas.gov.sg, menyatakan status penerbangan AirAsia QZ 8501 rute Surabaya – Singapura tidak ada masalah alias legal.

CAAS merilis di Singapura, AirAsia Indonesia telah mengajukan operasikan penerbangan harian antara Surabaya dan Singapura untuk masa musim dingin dari 26 Oktober 2014 hingga 28 Maret 2015. n bed, geh

11 Pemprov Berlakukan Absensi Retina dan Wajah keras dan harus memberikan pelayanan yang terbaik. “Ciriciri PNS yang bisa memberikan pelayanan itu ya memiliki integritas, disiplin, profesional dalam mengabdikan diri kepada negara,” tuturnya.

Terkait antisipasi alat ini dirusak ? Setiadjit mengatakan, pihaknya sudah men-

l Sambungan hal 1

dan wajah. Dengan absensi model ini, titip absen sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh oknum PNS nakal.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim H Setiadjit SH, MM menuturkan absensi yang juga bisa disebut finger print ini mulai berlaku di seluruh SKPD (Satuan Ketentuan Presensi Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Finger Print Jatim mulai 2 Januari n Presensi mesin finger print dibuka 2015. Setiap SKPD jummulai pukul 05.00 lah mesin finger print n Batas presensi kehadiran hari ini bervariatif tergankerja sampai dengan pukul 07.00 tung banyak sedikitnya n Pulang kerja hari Senin sampai pegawai. Sedangkan Kamis baru bisa menggunakan khusus di lingkungan mesin finger print sesuai jam Setdaprov Jatim, setiap pulang kerja pukul 15.30, sedang biro ada tiga mesin. hari Jumat pukul 14.30.

“Selain di Pemprov n Bagi pegawai yang melaksanakan Jatim, absensi menggutugas lembur, absen pulang kerja nakan retina dan wajah dilakukan pada saat pulang lembur ini sudah diberlakukan Sumber : Biro Organisasi Setdaprov Jatim di berbagai instansi pusat. Setahu saya ada di Kemenpan dan RB (Kementerian Pendayagu- gantisipasinya dengan memnaan Aparatur Negara dan berikan CCTV yang mengaReformasi Birokrasi),” kata wasi alat tersebut. Sebab ada Setiadjit, Senin (5/1). kemungkinan alat tersebut Mantan Kepala Badan Koor- bisa dirusak oleh oknum PNS dinasi Wilayah Peme­rintahan yang tidak ingin ada absensi dan Pembangunan (Bakorwil) ketat semacam itu.

Bojonegoro ini menjelaskan, “Semua alat itu bisa difinger print ini dibuka mulai rusak, makanya kita pasang pukul 05.00 dengan batas CCTV. Alat yang dulu mepresensi kehadiran hari kerja makai sidik jari saja bisa disampai pukul 07.00. Sedang- rusak kok. Caranya ya disiram kan untuk pulang kerja pada air, bahkan ada yang disiram hari Senin hingga Kamis pada kopi. Kalau sudah seperti itu pukul 15.30, sementara khusus sudah di luar batas dan dia hari Jumat pukul 14.30. menantang Pak Gubernur.

“Bagi pegawai yang melak- Kalau ketahuan layak mendasanakan tugas lembur, absen pat sanksi berat,” tegasnya. pulang kerja dilakukan pada Semakin terukurnya semua saat pulang lembur. Jadi program di Pemprov Jatim ini, sekarang kalau lembur ya lanjut Setiadjit, adalah untuk lembur asli, bukan lembur- menyongsong program remulemburan. Sekarang semuan- nerasi yang rencananya bakal ya sudah terukur termasuk dilakukan mulai 2016 mendajam kerjanya,” katanya. tang. “Sekarang kita persiapkan Menurut Setiadjit, alasan secara matang dan terukur. Sedigunakannya alat absensi ini bab remunerasi yang kita susun adalah untuk meningkatkan sekarang semuanya harus disiplin PNS. Sebab tuntutan terukur seperti kinerjanya,” masyarakat sudah semakin pungkasnya. n iib

Apel Perdana 2015, Pakde Karwo Paparkan Konsep Jatimnomic l Sambungan hal 1

daprov Jatim.

Pakde Karwo mengatakan Jatimnomic merupakan konsep pembangunan yang pro poor (pro masyarakat miskin), pro job (pro pekerjaan atau anti-pengangguran), dan pro growth (pro pertumbuhan ekonomi). Konsep ini menjadi dasar pembelanjaan dan penggunaan anggaran APBD 2015, khususnya untuk membangun perekonomian rakyat kecil melalui UMKM. Pada 2015, lanjut Pakde Karwo, pemerintah akan menghadapi tantangan yang berat.

Contohnya di bidang fiskal, terutama secara makro, Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen.

Hal itu dilakukan BI untuk merespon ekspektasi inflasi, menjaga kondisi defisit neraca berjalan, menjaga likuiditas perbankan, dan meningkatkan pertumbuhan kredit. “BI ingin menyedot uang masuk di perbankan sebelum disedot oleh asing, jadi uangnya ditarik. Mungkin bagi temanteman PNS tidak terlalu merasakan efeknya, tapi bagi teman-teman UMKM, kebijakan ini sangat terasa dan menyulitkan. Suku bunganya naik,” katanya.

Sedangkan pada saat bersamaan, pemerintah melarang hibah dan Bansos. “Ini yang dinamakan kontradiktif antara situasi keuangan di bawah dengan kebijakan yang ada. Ini harus dicarikan jalan keluar, kita harus berunding. Maksudnya harus dicarikan uang murah untuk UMKM,” ujarnya.

Kenapa harus dibawa ke UMKM? Pakde Karwo menjelaskan, jika tidak dibawa ke UMKM dapat dipastikan pengangguran akan banyak terjadi. Sebab jumlah UMKM di Jatim mencapai 11,5 juta dan 95 persen tenaga kerja ada di sektor ini. Oleh karena itu, ia selalu mengajak bupati dan wali kota agar sebagian APBDnya diberikan kepada UMKM karena telah terbukti mempunyai kontribusi besar pada perekonomian.

“Selain itu, UMKM kalah dengan perusahaan besar.

Contohnya jika pengusaha kecil ingin meminjam modal di bank, bunganya sebesar 14 persen. Sedangkan pengusaha besar bunganya hanya 12 persen. Ini kan terbalik, inilah yang dinamakan liberalisasi, maka tidak ada pilihan lain pemerintah harus melindungi yang kecil,” tambahnya.

Untuk itu, sebagian besar APBD 2015 digunakan untuk mengurus UMKM, salah satunya adalah memberikan modal kepada Bank UMKM untuk membentuk Bank Tani dengan suku bunga 6 persen setahun.

“Selain itu, kami menargetkan, minimal tahun ini ada sepuluh pameran dagang di provinsi lain untuk menjual produk UMKM Jatim,” katanya.

Selain itu, fokus lainnya adalah mengurangi pengangguran melalui peningkatan kualitas dan jumlah SDM siap kerja, salah satunya melalui penambahan SMK mini yang berstandar internasional. Ia menargetkan sebanyak 200 SMK mini sudah selesai dibangun pada 2015, jumlah tersebut sudah termasuk 70 SMK mini yang telah dibangun pada 2014. n iib

Sempat Kesulitan Cari Peserta, Pilih Korban Lumpur Jadi Sasaran l Sambungan hal 1

pun belum memiliki warga belajar yang cukup untuk dijadikan peserta program tersebut. “Kesulitan itu akhirnya baru ada jalan keluarnya saat Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menawarkan pemberdayaan untuk warga yang terdampak korban lumpur,” tutur dia.

Dari tawaran BPLS tersebut, Roesdiana akhirnya memiliki 40 warga belajar. Mereka adalah korban terdampak lumpur yang masih kesulitan secara ekonomi. Di LKP tersebut, mereka dilatih perhotelan yang meliputi kompetensinya meliputi house keeping dan tata boga. Tujuannya, mereka bisa bekerja di hotel atau membuka usaha makanan. Sayang, persoalan baru kembali muncul saat program hampir berakhir.

“Saat itu warga mengira set-

elah dilatih mendapat uang untuk modal. Padahal program kita haya untuk melatih kompetensinya,” tutur dia.

Masalah itu pun kembali reda saat para peserta lulus dan diterima di sejumlah hotel dan membuka usaha baru. Sukses melatih 40 warga belajar korban lumpur, masyarakat pun LKP SEC mulai berdatangan hingga telah ratusan korban lumpur didampinginya. “Bahkan pihak BPLS sendiri yang menyiapkan anggarannya. Jadi tidak harus menunggu dana dari Dindik Jatim,” tutur dia.

Perjalanan membina warga belajar itu, menjadi modal bagi Roesdiana memberanikan diri untuk mengantar LKP rintisannya dalam apresiasi LKP se-Jatim. Pertama mengikuti lomba, rasa ragu tak terbendung. Baik saat menghadapi visitasi tim juri maupun saat presentasi di hadapan tim juri.

Beruntung, tim juri bentukan Dindik Jatim memberikan predikat terbaik alias juara satu kepada LKP SEC dengan kategori berstandar minimal.

“Ini pengalaman pertama ikut lomba.

Beruntung bisa menang juara,” tuturnya senang.

Keberhasilan di tingkat provinsi ini pun memuluskan langkahnya kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Akhir tahun lalu, dalam apresiasi LKP tingkat nasional yang digelar Kemenbuddikdasmen, Roesdiana kembali menarik satu tropi untuk dibawa pulang. “Meskipun hanya juara harapan satu, tapi kita bangga sekali. Ini kan pengalaman pertama,” kata dia.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Nasor memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih LKP SEC baik di level Jatim maupun nasional. Prestasi ini,

tidak hanya mengerek nama LKP tersebut, melainkan juga membawa nama besar pendidikan Jatim sebagai barometer nasional. Mengingat, dalam apresiasi tersebut perwakilan Jatim membawa pulang tiga tropi penghargaan sekaligus.

Nasor mengungkapkan, sejauh ini program-program yang digulirkan pemerintah baik melalui PKH maupun Program Kewirausahaan Mandiri (PKM) telah tersalurkan dengan baik.

Karena itu, jika ada wacana terkait larangan adanya dana bantuan sosial tentu itu sangat merugikan. Khususnya bagi pendidikan non formal yang kerap bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak mampu. “Sayang sekali Bansos itu dilarang. Bisa jadi program-program non formal banyak yang macet. Karena itu kita harapkan pengecualian khusus di bidang pendidikan ini,” tutur dia.*

UTAMA

12

Selasa Kliwon, 6 JANUARI 2015

Tak Tepat Sasaran

Warga Persoalkan Data Penerima Raskin

cahyono/bhirawa

Warga miskin di wilayah Kec Sumbermanjing Wetan Kab Malang saat menerima raskin.

LINTAS PERISTIWA

Polres Jember Mutasi Tujuh Perwira Jember, Bhirawa Kepolisian Resor (Polres) Jember, Jawa Timur, melakukan mutasi terhadap tujuh perwira untuk kebutuhan organisasi dan penataan personel polres setempat.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh perwira tersebut digelar di Rupatama Polres Jember, Senin (5/1).

“Tujuh perwira yang dimutasi adalah Kepala Bagian Operasional Kompol Imam Pauji, Kasatreskrim AKP Sunarto, Kasat Sabhara AKP Dono Sugiharto, Kasubag Humas Eddy Sudarto, Kapolsek Sumberbaru AKP Saidi, Kapolsek Balung AKP Subagio, dan Kapolsek Ambulu AKP Sutarjo,” kata Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif, Senin. Kompol Yakhob Silvana Delareskha yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Gubeng Poltabes Surabaya dipercaya menempati posisi Kabag Ops menggantikan Kompol Imam Pauji yang dimutasi sebagai Wakapolres Bondowoso.

Kasatreskrim AKP Sunarto digantikan oleh AKP Rony Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Sidoarjo dan AKP Sunarto menempati jabatan baru sebagai Panit II Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Jatim.

Kasat Sabhara AKP Dono Sugiharto digantikan AKP Akhmad Mustofa yang sebelumnya menjabat Kapolsek Bantaran Polres Probolinggo dan AKP Dono Sugiharto bergeser mengisi jabatan baru sebagai Kasubbag Humas Polres Jember yang ditinggal oleh AKP Edy Sudarto.

Selanjutnya AKP Edy Sudarto dipercaya menempati jabatan Kapolsek Sumberbaru menggantikan AKP Saidi yang dimutasi sebagai Kasubbagsarpras Bagsumda Polres Jember. Q efi,ant

Kapolri Jamin Surabaya Aman Surabaya, Bhirawa Travel warning yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap hotel-hotel dan bank-bank yang berafiliasi dengan AS, pihak PHRI mengimbau kepada perhotelan supaya mengevaluasi Sistem Managemen Pengamanan (SMP) hotel. Selain itu Jenderal Pol Sutarman menjamin Indonesia saat ini, khususnya Surabaya, dalam kondisi aman terkendali.

“Saya pastikan Indonesia aman, tidak ada ancaman apapun di Surabaya maupun di Jatim,” tegas Sutarman di sela mengunjungi keluarga korban pesawat AirAsia di Rumah Sakit Bhayangkara, Mapolda Jatim, Senin (5/1).

“Kriterianya apa soal travel warning tersebut, namun saya pastikan, Indonesia aman dari gangguan Kamtibmas, Surabaya aman, tidak perlu dikhawatirkan,” kata Mantan Kapolwiltabes Surabaya itu didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.

Sementara itu Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jatim, M Soleh meminta gara pihak hotel mengevaluasi sistem keamanan. “”Meskipun kondisi kota Surabaya relatif kondusif pihak hotel tetap harus melakukan evaluasi keamanan, apakah sistem keamanannya sudah lebih baik atau tidak dan sudah sesuai dengan standart internasional apa belum,” ungkapnya.

Pihak PHRi juga menyayangkan sertifikasi keamanan yang belum berjalan dengan baik sampai saat ini. “Sertifikasi memang masih belum berjalan, yang ada hanya sistem pengamanan saja, tapi disisi lain hampir seluruh SDM sudah terlatih untuk melakukan pengamanan,” ujarnya. Q bed,riq

Kab Malang, Bhirawa Warga Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang mempersoalkan pembagian beras untuk warga miskin atau yang biasa disebut raskin. Sebab, setiap pembagian raskin yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Karena penerima raskin sebagian dari warga mampu dalam segi ekonomi, dan warga yang benar-benar miskin justru tidak terdaftar sebagai penerima.

“Kami meminta Pemkab Malang agar daftar penerima raskin dilakukan evaluasi atau didata ulang. Selama ini data yang dimiliki pengurus RT tidak sesuai dengan kondisi warga yang sebenarnya, dan terkesan mementingkan kelompok tertentu,” ungkap salah satu warga Desa Turirejo, M Suyono kepada wartawan, Senin (5/1).

Dijelaskan Suyono, tidak hanya pembagian raskin yang tidak tepat sasaran, tapi juga terkait pembagian program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang sekarang di Pemerintah-

an Joko Widodo (Jokowi) diganti nama dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), juga tidak tepat sasaran. Karena warga yang memiliki dua kendaraan motor mendapatkan bantuan KKS. Sehingga hal tersebut telah menyebabkan keresahan pada warga yang benar-benar miskin.

Sementara itu, Camat Lawang Tito Fibrianto HP mengatakan, keresahan warga miskin terkait pembagian raskin tidak hanya terjadi di wilayah Desa Turirejo saja, namun juga pada warga miskin di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Bahkan di seluruh Indonesia. Sebab, pendataan penerima raskin itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dan pihak kecamatan hanya menerima daftar penerima raskin. “Kami tidak berani mengubah daftar nama penerima raskin, karena itu kewenangan BPS,” tuturnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah di tingkat desa mengusulkan daftar nama penerima raskin yang baru kepada kecamatan, lalu pihak kecama-

tan meneruskan usulan nama warga miskin ke Pemkab Malang, selanjutnya dilaporkan ke BPS agar mengubah data lama penerima raskin.

Sehingga data penerima raskin yang ada sekarang ini atau data lama, diganti dengan data yang baru.

Tito mengaku, bisa dipastikan jika setiap tahun akan terjadi perubahan tingkat perekonomian di tingkat masyarakat. Sebelumnya, ketika didata mereka masuk kategori miskin, tapi setahun kemudian status ekonomi mereka masuk pada pra sejahtera, dan ada juga yang masuk pada masyarakat sejahtera. Sementara, perubahan status ekonomi masyarakat tersebut, terjadi karena Pemprov Jatim dan Pemkab Malang sering menggelontorkan bantuan untuk warga miskin. “Sebelumnya bisa saja mereka tercatat sebagai warga miskin, beberapa tahun kemudian meningkat statusnya menjadi masyarakat pra sejahtera dan sejahtera,” jelasnya. Q cyn

DPRD Surabaya Desak Pemkot Tertibkan Puluhan RHU Surabaya, Bhirawa DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah kota setempat segera menertibkan puluhan tempat rekreasi hiburan umum (RHU) yang tidak memiliki kelengkapan perizinan.

Dari data yang diterima tercatat sebanyak 30 lapangan futsal di Surabaya, dari jumlah itu hanya dua yang berizin, sedangkan tempat usaha berupa salon tercatat 71 tempat, namun yang berizin hanya 68 tempat usaha, kata Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji, Senin (5/1).

“Satpol PP itu kan aparat penegak perda (peraturan daerah). Maka saya minta, kalau melakukan penegakan perda seperti penutupan tempat usaha yang tidak berizin, harus menyeluruh. Jangan tempat-tempat tertentu saja. Nanti bisa muncul dug-

aan tempat itu dilindungi oknum tertentu,” kata Armuji saat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya.

Hingga saat ini, lanjut dia, tempat-tempat usaha itu masih tetap beroperasi seperti biasa tanpa ada tindakan tegas dari Pemkot. Tindakan itu berupa penyegelan atau penutupan usaha.

Tidak hanya lapangan futsal dan salon kecantikan, tempat usaha seperti restoran juga banyak yang tidak berizin. Ia juga mencontohkan tempat usaha yang ada disepanjang Jalan Kayoon, tem-

pat di bantaran sungai dipastikan tidak berizin. Hal ini dikarenakan tempat itu berdiri di sisi sungai.

Sesuai aturan, lanjut dia, bangunan yang berdiri dekat dengan sungai itu dilarang.

Tapi hingga sekarang, bangunan yang banyak dijadikan tempat usaha masih tetap berdiri. “Jika nanti Satpol PP hendak melakukan penertiban, saya minta komisi A juga dilibatkan. Kalau nanti ada yang sidak atau menertibkan sendiri-sendiri, khawatirnya ada dugaan macammacam. Kemudian, biar masalah perizinan ini yang bergerak tidak hanya Satpol PP, tapi juga DPRD dalam hal ini Komisi A,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan untuk penertiban pihaknya

akan membentuk tim terpadu. Tim ini terdiri dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait perizinan tempat usaha, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Keterlibatan sejumlah SKPD ini penting untuk mengetahui sejauh mana proses perizinan tempat usaha yang hendak ditertibkan.

Seringkali Satpol PP tidak mengetahui perkembangan terbaru dari perizinan dari pemilik tempat usaha. “Jadi, ketika semua SKPD ini ikut kan enak. Ketika sidak ke sebuah tempat usaha, semua jenis perizinan akan diketahui dengan jelas,” katanya.

Terkait dengan bangunan yang ada disepanjang Jalan

Protes Distribusi Pupuk Bersubsidi Tulungagung, Bhirawa Puluhan petani di Desa Gempol, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin mendatangi kantor desa setempat dan memprotes mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di daerahnya karena dinilai tidak transparan.

Antara di Tulungagung melaporkan, aksi puluhan petani tersebut mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dan anggota TNI Koramil Kecamatan Pakel. “Sempat ada dialog antara petani dengan perangkat dan disepakati sistem baru dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, dari semula dikelola oleh kios ke gapoktan (gabungan kelompok tani),” terang salah seorang petani yang ikut aksi, Widodo, Senin (5/1).

Ia mengungkapkan, selama ini petani di daerahnya selalu dirugikan oleh kios atau agen distribusi pupuk. Sebab, pendistribusian disinyalir tidak merata. Pupuk bersubsidi yang harusnya tersedia sesuai data RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) yang mereka ajukan setiap tahunnya acapkali tidak terpenuhi, karena alasan stok habis.

“Memang perlu pembenahan distribusi pupuk, karena pada musim tanam sebelumnya, petani selalu dirugikan. Jadi ada sistem baru untuk pendistribusian pupuk akan datang,” lanjut Widodo.

Di Desa Gempolan tercatat memiliki dua kelompok tani, yakni Gapoktan Ngudi Barokah dan Tani Maju. Namun, kios yang ditunjuk sebagai agen resmi distribusi pupuk selalu

Pupuk bersubsidi yang harusnya tersedia sesuai data RDKK yang mereka ajukan setiap tahunnya acapkali tidak terpenuhi, karena alasan stok habis.

tidak bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani karena alasan stok habis kendati baru beberapa jam mendapat pasokan.

“Kalaupun ada pupuk, harganya selalu tinggi. Selain itu, ada perbedaan pelayanan pembelian pupuk di kios, jika kelompok tani tertentu yang membeli. Padahal petani hanya ingin ada pupuk setiap kali musim tanam,” ungkapnya.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Desa Gempolan, Isroful Mustofa, mengaku para petani sudah menerima hasil keputusan dialog, yaitu pengelolaan lang-

sung distribusi pupuk bersubsidi oleh gapoktan, bukan kios.

Kesepakatan tersebut, lanjut dia, kebetulan bersamaan dengan habisnya masa kontrak distributor pupuk di Desa Gempolan. “Kami akan berkordinasi dengan melayangkan surat ke distributor tahun 2015 dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk bekerjasama dalam pemberian jatah pendistribusian pupuk untuk petani Gempolan sehingga petani tidak mengalami kelangkaan serta kebutuhan pupuk untuk petani tercukupi,” ujarnya. Q wed,ant

Sikapi Pungli, Wali Kota Kumpulkan Kasek Surabaya, Bhirawa Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Wakil Kepala Sekolah SMAN 15, Nanang Achmad terkait proses mutasi sekolah, mendapat perhatian serius dari Pemkot Surabaya. Bahkan Wali Kota Tri Rismaharini mengumpulkan kepala sekolah (kasek) dan waki kepala sekolah (wakasek) SD-SMP-SMA se-Kota Surabaya untuk memberikan pengarahan. Saat bertemu dengan kepsek dan wakasek se Surabaya, Tri Rismaharini menegaskan para guru tidak melakukan hal-hal yang diluar aturan, namun harus fokus untuk mengajar siswa.

Selain kasek dan wakasek dari SD hingga SMA, juga para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan ikut dikumpulkan. Di hadapan para pengajar, Risma memberi peringatan keras agar tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan. “Saya hanya mengingatkan Anda semua. Untuk apa kita ini menjadi guru?,” tegas Risma di hadapan kasek dan wakasek SD, SMP dan SMA di Graha Sawunggaling, Pemkot Surabaya, Senin (5/12).

Ia yakin para kasek dan wakasek sudah mengetahui kasus dugaan pungli yang menghiasi media massa dalam beberapa hari ini. “Saya yakin sebenarnya guru-guru ini sudah mengerti beritanya dan sekarang sedang diproses,” katanya.

Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya, Sigit Sugihartoyo, menuturkan pihaknya telah memeriksa tiga orang sebagai saksi. Mereka adalah Kasek, Wakasek dan Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Surabaya. “Hari ini (5/1), kita sudah periksa ketiganya. Kemungkinan besok sudah ada hasilnya. Semuanya akan kami laporkan kepada atasannya serta wali kota,” jelas Sigit. Mantan Kadispora Surabaya ini menegaskan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan ada sanksi bagi PNS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Berat atau ringannya sanksi itu terkait dengan besarkecilnya kesalahan yang dilakukan,” ujar Sigit.

Saat ini, katanya, jabatan Wakasek, Nanang Achmad resmi dicopot. Ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan.

“Jadi wakasek SMA 15 sekarang ini statusnya sudah menjadi guru biasa lagi. Karena sudah dicopot dari wakasek,” tandas Sigit. Q dre,ant

Beri Kesempatan Kader, Jinung Lepas Jabatan Dirut PDAM Direktur PDAM Kota Batu, Zainul Arifin, mengundang putra putri terbaik Kota Batu untuk mengabdikan diri kepada warga Batu. Mereka diminta untuk mendaftarkan diri menjadi Direktur PDAM Kota Batu. Hal ini mengingat seleksi Direktur PDAM periode 2015– 2019 segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

Jinung, panggilan akrab Zainul Arifin mengatakan, di Kota Batu ini memiliki banyak potensi putra putri terbaik yang sanggup memimpin instansi sebesar PDAM. Dengan demikian mereka juga bisa mengabdikan dirinya untuk masyarakat Batu.

“Tokoh, pemuda terbaik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah atau dari seluruh ormas lain di Kota Batu silakan mempersiapkan diri

bersaing untuk menjadi pucuk pimpinan di PDAM,” ujar Jinung, kemarin (5/1).

Saat ini, Jinung sudah dua kali periode menjabat sebagai Direktur PDAM Kota Batu. Hal ini menjadi waktu yang cukup untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat Batu. Sebenarnya, sesuai dengan Permendagri, kendati sudah dua kali menjabat Jinung masih bisa ditetapkan lagi sebagai Direk-

tur PDAM. Namun ia memilih untuk memberikan kesempatan tersebut kepada yang lain. ”Saya ingin memberikan contoh kepada generasi muda, dan berharap hal ini juga dicontoh yang lain. Seperti tidak ada anggota dewan yang menjabat 3 atau 4 kali, ketua KPU tidak jadi anggota KPU hingga 3 atau 4 kali,” tambah Jinung.

Meskipun sudah tidak menjabat sebagai direktur PDAM, Jinung berkomitmen untuk tetap mengabdikan dirinya kepada warga Kota Batu dengan berwirausaha.

Ditanya mengenai apa saja yang sudah dilakukan selama menjabat sebagai Direktur PDAM 2 periode, Jinung menga-

takan bahwa penilaian berhasil tidaknya ia sebagai Direktur PDAM diserahkan kepada masyarakat Batu.

Seluruh hasil audit tim akuntan publik sudah diberikan kepada Badan Pengawas. Hasil audit menunjukkan mulai tahun 2010 hingga 2014 selalu ada peningkatan pendapatan, hingga dari penilaian kurang sehat menjadi penilain sehat.

Tahun 2004 pendapatan PDAM sebesar Rp 147 juta perbulan atau sebesar Rp 2,7 milyar setahun. Tahun 2014 tercatat pendapatan PDAM meningkat sebesar Rp 640 juta perbulan atau sebesar Rp 7,6 milyar. Dengan peningkatan tersebut, PDAM Kota Batu masih bisa

Kayoon, mantan camat Rungkut ini menjelaskan, perizinan bangunan itu merupakan kewenangan dari Perum Jasa Tirta. Di kawasan ini banyak bangunan yang dijadikan depot dan juga tempat hiburan.

Namun begitu, pihaknya akan tetap menindaklanjuti.

Sedangkan untuk tempat usaha hiburan, saat ini pihaknya sudah menutup sebanyak 14 tempat hiburan yang tidak berizin. Jumlah itu termasuk tujuh tempat hiburan yang sebelumnya disoroti anggota dewan. “Tapi, lagi-lagi saya akui keterbatasan kami dalam penertiban. Ini karena personil kami terbatas. Asal diketahui saja, personil kami hanya 450 orang. Itu harus memantau semua tempat usaha di seluruh Surabaya,” katanya. Q gat,dre,ant

menanamkan investasi sebesar Rp 14 milyar untuk pembangunan instalasi air bersih.

Selain itu, pihaknya juga sudah mempersiapkan program-program jangka panjang yang sudah dilakukannya.

Salah satunya adalah mempersiapkan pembangunan PPOB ( l o k e t pem b a y a r a n PDAM) di kantor-kantor desa. Hal ini sekaligus melibatkan karang taruna dalam pembayaran air PDAM. Q nas

Zainul Arifin