Harian Bhirawa Edisi 6 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kalau pilihannya adalah lembaga ini sudah tidak bisa lagi beroperasi karena pimpinannya menjadi tersangka dan dinonaktikan semuanya, maka pilihannya adalah mengembalikan mandat (pemberantasan korupsi) ini pada Bapak Presiden,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi

Jumat Legi, 6 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

6

FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 06.30 08.00

Senam Bersama di Halaman Kantor Setdaprov Jatim di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 13.30 19.00

Menghadiri Akad Manten Puteri KH Muhaimin Makki di PP Asshomadiyah Burneh Bangkalan Membuka East Java Scout Challange di Kraksaan Probolinggo

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 08.00

Senam Bersama di Halaman Kantor Setdaprov Jatim di Ruang Kerja

Nyoblos Harus Pakai KTP Elektronik Dispendukcapil, Bhirawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mulai mempersiapkan Daftar Pemilih Tetap Warga Surabaya untuk diserahkan kepada KPU Kota Surabaya. Bagi warga yang belum mencetak KTP elektronik (e-KTP) agaknya harus segera membereskan dalam waktu dekat. Sebab, eKTP ini yang nantinya digunakan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Surabaya.

Meski belum ditentukan kapan tepatnya Pilkada Surabaya akan dilaksanakan, namun Dispendukcapil sudah mewanti-wanti agar warga Surabaya segera Suharto Wardoyo mengurus penerbitan e-KTP mereka.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan bahwa berdasarkan Perpres

 ke halaman 11

Banyuwangi Akan Dijadikan Sentra Sapi Perah Banyuwangi, Bhirawa Sentra-sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyuwangi yang bergerak di sektor peternakan sapi perah diminta lebih produktif menghasilkan susu. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengatakan sejak dua tahun lalu mendorong kelompok peternak sapi perah untuk bangkit. Upaya ini melalui beragam stimulus bantuan yang diberikan kepada kelompok peternak sapi perah di Kecamatan Purwoharjo, Bangorejo, dan Genteng.

Bupati Anas mencontohkan, tahun ini APBD menganggarkan senilai Rp 2 miliar dalam bentuk pakan ternak supaya mendorong Banyuwangi menjadi sentra produsen susu sapi. Populasi sapi perah di Banyuwangi, kata Anas, bisa dibilang belum optimal. Kecilnya populasi sapi perah berdampak pada minimnya produktivitas susu yang dihasilkan oleh peternak.

“Tidak bisa diserahkan pada Pemda semua. Perlu ada inovasi dari kelompok peternak untuk meningkatkan populasi,” kata Bupati Anas di sela-sela kunjungan kerja ke sentra peternakan sapi perah di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kamis (5/2).

Banjir Rendam Kraton, Pantura Pasuruan-Surabaya Lumpuh Pasuruan, Bhirawa Jalur Pantura PasuruanSurabaya di Jl Raya Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terendam air banjir mencapai 80 cm, Kamis (5/2).

Itu akibat meluapnya Sungai Welang di pinggir jalan raya perbatasan Kota dan Kabupaten Pasuruan. Sehingga arus lalu lintas di jalur ini lumpuh total sejak pukul 01.00 hingga 10.00.

Selain melumpuhkan jalur Pantura, ribuan rumah warga di Dusun Karangasem dan Keradenan Kelurahan

 ke halaman 11 hilmi husain/bhirawa

Pengendara motor menaikkan motornya menggunakan jasa angkut becak bersama warga saat melintasi Pantura Pasuruan-Surabaya di Jl Raya Tambakrejo Kecamatan Kraton yang terendam banjir, Kamis (5/2).

Pelimpahan SMA/SMK ke Provinsi Ruwet Gaji GTT-PTT Tak Jelas, Banyak Aset Bermasalah

Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim semakin antusias untuk segera mengelola pendidikan menengah SMA/SMK dan Pendidikan Khusus (PK). Namun, sejumlah persoalan muncul satu per satu dari kabupaten/kota yang kini masih bertanggung jawab atas aset-aset dan personel yang menyertainya.

Di antara persoalan yang kerap dipertanyakan ialah terkait nasib Guru Tidak Tetap (GTT) - Pegawai Tidak Tetap (PTT). Keresahan muncul lantaran hingga saat ini tidak ada jaminan mereka akan digaji sesuai yang diterima

saat ini. Pihak sekolah sendiri masih kebingungan terkait sumber dana yang harus dikeluarkan untuk menggaji mereka.

Hal ini terungkap saat rapat koordinasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah antara Dindik Jatim bersama perwakilan 13 kabupaten/ kota, Kamis (5/2). Selama ini gaji GTT dan PTT ditanggung sekolah dengan anggaran dari daerah dan dukungan dari komite sekolah.

Tapi dukungan itupun sangat terbatas karena terbentur aturan dari pemerintah daerah. “Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari APBN pun tidak dapat digunakan untuk menggaji guru,” ungkap salah satu perwakilan dari Musyawarah Kerja Kepala

 ke halaman 11

KPP Kritik Pelayanan Pengurusan Paspor di Jatim Amburadul

 ke halaman 11

Siap Bersaing ANGGOTA termuda DPRD Jatim Muhammad Fawait menyatakan diri akan maju dalam Pilkada di Jember. Alasannya, ingin memberikan kontribusi dan perubahan bagi Kabupaten Jember. “Sudah saatnya Kabupaten Jember dipimpin yang muda,” ungkap politisi partai Gerindra saat ditemui di Surabaya, Kamis (5/2).

Pria yang masih berusia 26 tahun ini menambahkan, dirinya akan mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Jember yang akan diusung oleh Partai Gerindra. “ DPC Gerindra Jember akan membuka pendaftaran. Saya akan mendaftar di sana,” ucapnya.

Ketika dikonfirmasi bakal akan

 ke halaman 11

Pelayanan pengurusan paspor oleh Imigrasi Waru disinyalir acap tak sesuai dengan SOP yang ada, salah satunya layanan Dropbox Maspion Square Margorejo.

Surabaya, Bhirawa Masih amburadulnya pelayanan pengurusan paspor di Imigrasi Waru Sidoarjo mendapat kritikan pedas dari Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim. Salah satunya keberadaan Dropbox di Maspion Square Margorejo ternyata tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Komisioner KPP Jatim Nuning Rodiyah menjelaskan layanan Dropbox di beberapa tempat pelayanan publik, salah satunya di Maspion Square Margorejo Surabaya ternyata berjalan amburadul. Di antaranya di papan pengumuman yang

 ke halaman 11

Gubernur Ajak Risma Bahas Pj Wali Kota Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ingin mengajak komunikasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana membahas pemilihan Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya. Alasannya, meski pemilihan Pj hak prerogratif gubernur, tapi mantan Sekdaprov Jatim tersebut ingin pemilihan Pj sesuai

dengan kebutuhan Pemkot Surabaya.

“Saya akan ajak komunikasi Bu Risma dan Pak Wisnu, sebaiknya Pj yang diinginkan seperti apa. Sebab proses pembangunan yang berkelanjutan harus tetap berjalan.

Jangan sampai ada orang baru masuk kemudian melarang semua program. Dan

 ke halaman 11

Peserta UN-US Jatim Tembus 1,6 Juta Siswa Penyelenggara UN CBT Baru Siap 47 Lembaga

Dindik Jatim, Bhirawa Meski kejelasan terkait prosedur dan fungsi Ujian Nasional (UN) 2015 hingga kini tak jelas kepastiannya, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tetap melanjutkan persiapan. Bahkan pendataan Daftar Nominasi Sementara (DNS) UN 2015 pun telah dirampungkan.

Tahun ini, jumlah peserta UN mencapai 1.015.238 peserta ditambah Ujian Sekolah (US) SD 633.241 peserta. Sehingga total peserta UN dan US tahun ini mencapai 1.648.479 peserta. Jumlah ini meningkat

 ke halaman 11

Latihan Terjun Free Fall

Danpasmar-1 Pimpin Langsung, Ingin Bentuk Prajurit Cakap Teori dan Praktik Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang memimpin langsung latihan terjun payung free fall yang dilaksanakan 30 prajurit Batalyon Intai Amfibi-1 Marinir (Yontaifib-1 Mar) di Juanda, Sidoarjo.

Abed Nego, Surabaya

Muhammad Fawait

Sentil..  Pegawai KPK ancam mundur  Hasil akhir konspirasi jelas, KPK akan dibubarkan  Pemkot perketat izin pemanfaatan lahan  Jika izin diobral bencana lingkungan menanti  Said Abdullah tak mau nyalon bupati  Enakan jadi anggota DPR RI saja, panggung lebih luas

Dinas Penerangan Korps Marinir melaporkan Latihan Parsial Terjun Bebas pada Rabu (4/2) itu memanfaatkan latihan U2 Skuadron 600 Wing Udara-1 Puspenerbal. Latihan itu dilaksanakan Yontaifib-1 Mar dalam rangka menunjang kesiapan prajurit Intai Amfibi-1 Mar untuk menghadapi latihan PPRC TNI 2015 dan latihan berganda Tri Media.

Awalnya, pesawat CN 212 U-622 menerjunkan 30 prajurit Yontaifib-1 Mar yang dipimpin langsung oleh Danpasmar-1 di DZ (Drop Zone) Shelter Heli Ron 400.

Penerjunan itu juga diikuti Komandan Batalyon Intai Amfibi-1 Marinir Mayor Marinir Freddy Ardianzah.

Sebelum melaksanakan penerjunan, Komandan Pasmar-1 menekankan kepada seluruh prajurit agar selalu siap dalam melaksanakan setiap kegiatan dengan tetap memperhatikan prosedur keamanan latihan (Zero Accident).

“Saya bangga kepada kalian atas keseriusan serta profesionalisme yang ditunjukkan dalam kegiatan

 ke halaman 11

Danpasmar-1 pimpin langsung latihan terjun yang dilaksanakan para prajurit Yontaifib-1 Mar di Juanda.

SURABAYA

2

Jumat Legi 6 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Selamat Buat Eddi, Ingatkan Kaidah Pejabat Pengganti DPRD Surabaya, Bhirawa Pelantikan Kadishub Surabaya, Eddi sebagai Direktur LLAJ Kementerian Perhubungan disikapi beragam oleh anggota legislatife.

Sebagian besar menaruh penghargaan atas prestasi Eddi, namun juga meminta agar Pemkot dan yang bersangkutan menyelesaikan masalah administrative birokrasi di Surabaya. Seperti diketahui Eddi belum mengundurkan diri sebagai Kadishub meski telah dilantik sebagai Direktur LLAJ kemnhub oleh Menhub Jonan.

“Itu prestaSi yang bagus sekali, pak Eddi bisa dilantik menjadi Direktur LLAJ di Kemenhub. Ini juga bukti pengaturan lalu lintas di Surabaya sangat bagus, sehingga kadishub dipercaya untuk mengurusi skala nasional,” ujar ketua Komisi C, Syaifudin Zuhri, Kamis(5/20).

Mengenai belum diajukannya surat pengunduran diri Eddi sebagai kadishub Surabaya kepada Wali kota, Syaifudin yakin hal itu bisa segera diselesaikan. Menurutrnya mekanisme kerja di pemkot , khusunya Dishub sudah matang sehingga untuk pergantian kepala SKPD bukan masalah yang besar.

“Kan tinggal tunjuk Plt saja kalau belum punya calon Kadishub, nanti y ang definitive silakan diproses lebih lanjut,” terang Syaifudin.

Menilai pelantikan Eddi sebagai Direktur LLAJ se-

trie diana/bhirawa

Difogging

Mengantisipasi nyamuk demam berdarah atau demam dengue (DBD) dibeberapa perkampungan di Surabaya mulai dilakukan pengasapan atau fogging salahsatunya seperti dikawasan Wonokitri Surabaya,Kamis (5/2).

PANGGUNG BIROKRASI

Komisi C Akan Klarifikasi Kasus PT JMU DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berencana akan memanggil Direksi PT Jatim Marga Utama (JMU) untuk mengklarifikasi dan mencari penjelasan perihal kebocoran uang negara yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kejaksaan.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq saat di DPRD Jatim, Kamis (5/2) menyatakan prihatin dengan kebocoran uang tersebut, seharusnya JMU adalah salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) dibawah kendali Pemprov Jatim dapat menjalankan keuangan negara dengan baik. Oleh karena itu, untuk kasus pidananya Komisi C menyerahkannya kepada hukum yang berlaku.

“Itu memang direktur lama yang sudah bermasalah. Sejak dulu juga sudah kami sarankan diganti. Kami akan segera melakukan pemanggilan pada manajemen saat ini. Kami akan ingatkan jangan sampai hal serupa terulang kembali, karena ini menyangkut uang rakyat,” tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan kalau memang nanti dalam pengadilan terbukti JMU terlibat dalam dugaan kasus korupsi.

Maka tersebut membuktikan memang ada masalah dalam manajemen BUMD tersebut. “Kalau terbukti JMU terlibat.

Itu bukti ada masalah dalam BUMD. Itu menjadi PR dan tantangan bagi Pemprov Jatim ke depan,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan masalah yang ada di BUMD harus dibenahi bersama.

Karena itu, pihaknya meminta peran pemprov sebagai pembina BUMD juga harus lebih dioptimalkan. “Pemprov harus lebih mengoptimalkan perannya untuk membentuk manajemen yang professional. Pembenahan jelas harus dilakukan saat ini juga. Saya berharap BUMD dibawah pemprov bisa sehat dan memberi kontribusi PAD,” Q cty.inf ujarnya.Q

Jelang Kongres III PD, SBY Berharap Dukungan dari Jatim Surabaya, Bhirawa Jelang pelaksanaan Kongres III Partai Demokrat (PD) yang rencananya Maret 2015, calon incumbent ketua umum DPP PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan konsolidasi dan temu kader partai di Jatim. Acara ini sekaligus memantabkan dukungan pada SBY di Kongres mendatang.

Bahkan Surabaya dikabarkan memiliki kans kuat ditunjuk menjadi tuan rumah Kongres III PD pada Maret 2015 karena Jatim sudah bulat mendukung mantan Pre-

siden RI ke 6 tersebut.

Wakil Ketua Bid. Bappilu DPD Partai Demokrat Jatim, Hartoyo membenarkan kalau ketua umum DPP PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berkunjung ke Surabaya dalam rangka konsolidasi dan temu kader Partai Demokrat se Jawa Timur pada Minggu (8/2) mendatang di Grand City Surabaya.

“Konsolidasi dan temu kader bersama Pak SBY akan dihadiri sekitar 1000 kader Partai Demokrat se Jatim,” ujar Hartoyo saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (5/2.

Menurut pria yang juga Ketua FPD DPRD Jatim, pengurus Partai Demokrat yang diundang terdiri dari 676 Pengurus Anak Cabang (PAC), 38 DPC Kabupaten/Kota se Jatim, 187 anggota DPRD Kabupaten/Kota asal Partai Demokrat, pengurus DPD PD Jatim dan 13 anggota FPD DPRD Jatim, serta jajaran pengurus DPP PD. “Selain konsolidasi internal, Pak SBY juga akan berorasi menyikapi situasi politik nasional maupun politik lokal khususnya dalam menghadapi Pilkada serentak mendatang,”

terang Hartoyo.

Di singgung soal penunjukan Surabaya sebagai tuan rumah Kongres III PD mendatang, pria yang juga ketua bidang Organisasi Keanggotaan dan Kader (OKK) DPD PD Jatim itu membenarkan bahwa 70 persen Surabaya akan jadi tuan rumah Kongres III pada Maret 2015.

“Kalau benar di Surabaya, kemungkinan ditempatkan di Hotel Shagrilla Surabaya,” ungkap Hartoyo.

Sebelumnya, Ketua DPD PD Jatim, Soekarwo memastikan bahwa ada tiga lokasi yang

Komisi E Minta Tokoh Agama Dilibatkan dalam Penanggulangan KLB DBD DPRD Jatim, Aegypti akan berlangBhirawa sung hingga bulan MaWabah penyakit Deret. Politisi asal fraksi mam Berdarah DenPKB itu menilai langgue (DBD) di Jatim kah preventif dan prosudah sangat mengmotif sangat penting khawatirkan. Pasaldisamping tindakan nya, wabah penyakit kuratif yamg sudah diyang dibawa oleh nyalakukan pihak Dinkes muk Aedes Aegypti itu dan RSUD. Karena sudah meluas ke hamitu, Kartika minta tokoh pir seluruh wilayah agama dilibatkan daJatim. Tak kurang ada lam penanggulangan Kartika Hidayati 23 kabupaten dan kowabah DBD ini. ta di Jatim yang terserang “Para tokoh agama harus diliwabah DBD sehingga Jatim batkan untuk menanggulangi berstatus Kejadian Luar Biasa wabah DBD ini. Para Kiai, ustad (KLB) DBD. dan mubaligh bisa menyisipkan Fakta tersebut membuat ang- imbauan dalah khotbah sholat gota Komisi E DPRD Jawa Ti- Jumat agar masyarakat menmur, Kartika Hidayati prihatin. jaga kebersihan lingkungan dan Sebab, sudah 50 orang pasien membersihkan genangan air DBD di Jatim meninggal dunia. yang merupakan tempat berSementara ribuan lainnya da- kembangbiak nyamuk Aedes lam perawatan di rumah sakit Aegypti,”papar perempuan berhingga rumah sakit harus me- kerudung itu, Kamis (5/4). nampung pasien DBD di lorong Ketua Muslimat kabupaten atau selasar.

Lamongan ini menjelaskan, Kartika berharap korban tak melibatkan tokoh agama sangat terus berjatuhan karena musim efektif karena di sejumlah daehujan yang merupakan masa rah omongan kiai lebih didengar pertumbuhan nyamuk Aedes masyarakat ketimbang pejabat.

Terlebih di Jatim ini banyak terdapat sejumlah pondok pesantren besar yang dibina oleh sejumlah kiai berpengaruh.

Menurutnya, bisa disentuh kesadarannya lewat ungkapan Kebersihan Sebagian Dari Iman.

Anggota parlemen terpilih asal daerah pemilihan kabupaten Gresik dan Lamongan itumenambahkan, peran kiai sangat besar karena mereka bisa mengerahkan para santri yang jumlahnya tidak sedikit untuk menjadi kader penyuluh lingkungan ataupun juru pemantau jentik (Jumantik). Sedangkan untuk gong dalam memerangi wabah DBD, program Jumat Bersih harus diaktifkan bersamaan dengan fogging dan pemberian abate.

“Semua potensi yang ada harus dilibatkan untuk memerangi wabah DBD ini. Saya minta Program Jumat Bersih harus digalakkan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk siswa didik dan para santri,”imbuh fungsionaris PP Q cty Perempuan Bangsa ini.Q

Operasi Rochman Sukses, Minggu Depan Giliran Rochim Surabaya, Bhirawa Kendati telah sukses memisahkan bayi kembar siam Rochman-Rochim tahun 2009 tidak membuat tim dokter kembar siam RSUD Dr Soetomo puas diri. Kemarin (5/2) tim dokter kembar siam RSUD Dr Soe-

bagai sebuah prestasi tersendiri bagi kota Surabaya , anggota komisi C, Ahmad Suyanto menegaskan pergantian Kadishub harus harus mematuhi kaidah kepangkatan dan tingkat jabatan.

“Selamat bagi pak Eddi pada jabatan baru, ini prestasi tersendiri bagi Surabaya. Tapi mengenai pergantian kadishub saya minta Wali kota memperhatikan kaidah birokrasi seperti jenjang kepangkatan dan jabatan,” ungkap manta Wakil ketua Dewan periode sebelumnya ini.

Menurut Yanto, beberapa pergantian kepala SKPD di pemkot saat ini tidak mematuhi kaidah birokrasi terkait kepangkatan dan jabatan.

Tanpa mau menunjuk nama, Yanto menegaskan banyak kepala SKPD yang saat ini ada lompat jabatan dari yang seharusnya.

Akibatnya, lanjut Yanto, sering terjadi missing antara pejabat yang bersangkutan dengan anak buahnya atau dengan SKPD lain. “Ada yang saat ini menjabat lompat dari eselon , dari kabid langsung ke kepala SKPD, padahal di sana ada yang lebih senior terkait kemampuan dan kepangkatan. Hasilnya sering missing antar SKPD,” Q gat tegasnya.Q

tomo kembali melakukan operasi kepada Rochman.

Ketua Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo, dr Agus Harianto mengatakan, dalam operasi dilakukan tiga tindakan, yang pertama yaitu pe-

ngambilan batu buli-buli pada kantung kemihnya.

Dan tindakan tersebut lancar, hasilnya diangkat tiga batu buli-buli, satu berdiameter satu centimeter dan yang dua berdiameter setengah centimeter.

Tindakan yang kedua

adalah menurunkan testis pada scrotum, dimana tindakan tersebut berhasil.

Testis yang awalnya berada diselnagkangan bisa diturunkan, namun hanya mampu diturunkan dua centimeter saja, belum bisa pada posisi normal atau

pada scrotum.

“Untuk tindakan selanjutnya apakah akan dilakukan operasi penurunan lagi atau apa dan kapan nanti tim akan membicarakannya lagi untuk melihat kemungkinan dan perkembanganQ dna nya,” jelas Agus.Q

akan dipilih menjadi tuan rumah Kongres III PD, yakni, Bali, Jakarta dan Surabaya. “ Insya Allah kalau tidak di Bali yah Surabaya,” jelas pria yang menjabat Gubernur Jatim ini.

Menurut Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, panitia Kongres saat ini tengah menyusun AD/ART, mekanisme pemilihan ketua umum dan lain sebagainya.

“Untuk DPC kabupaten/kota dihitung satu suara yakni melalui ketuanya. Sedangkan untuk DPD provinsi satu suara melalui ketuanya dan DPP tiga Q cty suara,” pungkasnya.Q

Pedagang Pasar Turi Sambut Gembira Somasi Pemkot Surabaya, Bhirawa Para pedagang pasar Turi menyambut dengan gembira somasi yang diberikan Pemkot Surabaya terhadap investor Pasar Turi PT Gala Bumi Perkasa (GBP). Namun mereka ingin kepastian bentuk dan tenggang waktu somasi tersebut.

Humas Gerakan Pedagang Pasar Turi Korban Kebakaran (GPPSKK), Kemas A Chalim mengatakan para pedagang senang dengan somasi itu. Karena sudah lama pedagang berharap Pemkot melakukan tindakan tegas.

Tapi para pedagang ingin kepastian dari Pemkot soal tenggang waktu yang diberikan dalam somasi itu. Sebab somasi itu ada batas waktunya. ‘’Sebagai bukti keseriusan Pemkot Surabaya memberikan somasi terhadap investor, maka jika investor tak segera menanggapi ya langsung memberi somasi kedua. Jika tak tanggapi lagi memberi somasi ketiga, baru kemudian jika tak ada tanggapan lagi ya putus kontrak,” tegasnya.

Sementara itu Kho Ping perwakilan pedagang yang sudah berjualan di dalam Pasar Turi mengatakan beberapa hari lalu utusan Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau Pasar Turi. Tujuannya untuk mengecek ke lapangan terkait adanya laporan dari Wali Kota yang masuk ke meja Wapres. ‘’Dari hasil sidak ke Pasar Turi Baru ini, utusan JK mengaku puas dengan kondisi yang ada sekarang ini.

Dan mereka akan memberi masukan pada Wali Kota Tri Rismaharini jika di Pasar Turi sudah tidak ada persoalan lagi,’’ jelasnya.

Terkait soal langkah hukum Pemkot, Kho Ping meminta agar Pemkot lebih dewasa menyikapi kondisi yang ada.

Sekarang ini sudah sekitar 60 pedagang yang sudah masuk dan berjualan dengan tenang.

Jika ada persoalan hukum dikhawatirkan akan menganggu usaha pedagang yang sudah 7 tahun terpuruk.Seperti diketahui, Pemkot Surabaya akhirnya memberikan somasi kepada investor Pasar Turi, PT. GBP. Pemberian somasi ini disampaikan langsung Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan.

Tim pengacara yang dibentuk Pemkot Surabaya berasal dari jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Biro Hukum Pemkot Surabaya.Q dre

Dishub Jatim Blusukan ke Bakorwil Bahas Transportasi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim jemput bola, membahas permasalahan transportasi di kabupaten/kota. Seperti yang dilakukan kemarin, Kamis (5/2), SKPD di bawah pimpinan Wahid Wahyudi tersebut turun di wilayah Bakorwil Pamekasan, di Madura.

“Ini adalah blusukan ala Dishub dan LLAJ Jatim.

Hari ini (kemarin) kita kumpulkan Dishub dan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) kabupaten dan provinsi. Lokasinya di Bakorwil Pamekasan,” kata Wahid.

Selain membahas permasalahan transportasi,

lanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga untuk merumuskan solusi bagaimana keterpaduan program pengembangan transportasi antara kabupaten, provinsi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kepala Dishub masingmasing kabupaten/kota saya minta paparan. Kemu-

dian kita bahas permasalahan-permasalahan untuk mencari solusi bersama melalui keterpaduan program.

Sayangnya, dari Bakorwil Pamekasan, perwakilan dari Kabupaten Gresik tidak ada yang hadir,” jelasnya.

Menurut dia, setelah dari Bakorwil Pamekasan, rencananya kegiatan serupa juga bakal diselenggarakan di Bakorwil lainnya. Seperti ke Bakorwil Bojonegoro akan digelar pada 11 Februari, Bakorwil Madiun pada 12 Februari dan pada selanjutnya ke Bakorwil Malang pada minggu depannya.

“Kita berharap dengan

cara ini, masalah transportasi di kabupaten/kota bisa terurai. Sebab semua dishub kabupaten/kota harus memaparkan permasalahan transportasi di wilayahnya masing-masing.

Setelah rapat usai, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan,” ungkapnya.

Setelah dilakukan rapat, ada beberapa poin utama yang harus diselesaikan.

Seperti untuk wilayah Kabupaten Sumenep, ada 48 pulau di Sumenep yang perlu disusun skenario pengembangan transportasinya.

Sebab saat gelombang mencapai dua meter, wilayah

kepulauan terisolir.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan pembangunan bandara perintis di Pulau Kangean, Sapeken dan Masalembu.

Rencananya, pada tahun ini Dishub dan LLAJ Jatim akan melakukan penyusunan detail design engineering (DED) dan Pemkab Sumenep akan melakukan pembebasan lahan. Sehingga pembangunan fisik dapat dimulai 2016.

Sedangkan untuk masalah di Sampang, mengusulkan pembangunan Pelabuhan Taddan yang saat ini sudah diakomodir melalui APBN

2015. Sedangkan Pelabuhan Tanglok yang merupakan asset Kemenhub diharapkan ada pelimpahan asset ke Pemkap Sampang untuk dikembangkan.

“Untuk permasalahan yang di Bangkalan, diusulkan ada trayek angkutan umum dari Surabaya ke Bangkalan. Selain itu, juga perlu diperhatikan keberadaan penyeberangan Ujung-Kamal. Keberadaan penyeberangan ini masih sangat dibutuhkan sebagai back up transportasi bila ada gangguan di Jembatan Suramadu,” kata Wahid.

Sementara Sidoarjo, ren-

cananya pada 2015 ini akan dioperasikan angkutan massal berbasis bus untuk trayek Porong – Sidoarjo – Bungurasih. Bus tersebut bantuan dari Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 30 bus yang rencananya akan dikirim pada Februari.

“Kita dari Pemprov Jatim akan membangun haltenya.

Bus tersebut ber-AC dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan jarak antar bus maksimal 10 menit. Supaya masyarakat tidak lelah menunggu dan ada kepastian waktu sampai ditujuan,” Q iib pungkasnya.Q

SURABAYA

Jumat Legi 6 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pemeriksaan Tersangka Berjalan Selama 6 Jam

Dikhawatirkan Melarikan Diri, Kejati Jatim Tahan Mantan Dirut PT Garam Kejati Jatim, Bhirawa Setelah dirasa cukup memeriksa tiga saksi dan satu tersangka dugaan kasus korupsi penjualan 10 ribu ton garam di PT Garam (Persero). Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memutuskan untuk menahan tersangka Slamet Untung Irredenta, mantan Dirut PT Garam, Kamis (5/2).

Mengenakan baju motif kotak-kotak biru, mantan Dirut perusahaan plat merah ini didampingi pengacara Wiyono Subagyo, menjalani pemeriksaan di ruang pidsus Kejati Jatim. Pemeriksaan yang dilakukan pukul 10.00 WIB ini, berakhir pada penahanan tersangka di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo, sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan mobil tahanan Kejati Jatim.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Mohammad Rohmadi me-

ngatakan, penahanan tersangka terpaksa dilakukan dengan alasan dikuatirkan melarikan diri. Selain itu, penyidik juga kuatir apabila tersangka mempengaruhi saksi-saksi, sehingga mempersulit proses penyidikan oleh penyidik.

“Kebanyakan saksi-saksi ini merupakan mantan anak buah tersangka. Takutnya nanti tersangka akan mempengaruhi seluruh saksi,” kata Rohmadi, Kamis (5/2).

Penahanan ini, lanjut Rohmadi, menguatkan dugaan bahwa tersangka Slamet dinilai paling bertanggungjawab atas penjualan 10 ribu ton garam milik PT Garam. Sebab, penjualan garam dilakukan tanpa adanya regristasi di perusahaan. Tak hanya itu, uang hasil penjualan yang dilakukan tersangka tak masuk dalam kas perusahaan.

“Kerugiaan negara dari kasus ini hampir Rp 2,5 miliar. Sementara tersang-

Usai menjalani pemeriksaan penyidik, tersangka Slamet Untung Irredenta mantan Dirut PT Garam dimasukkan mobil tahanan Kejati Jatim, Kamis (5/2).

bed/bhirawa

kanya masih satu orang, yakni mantan Dirut PT Garam,” tegas Rohmadi.

Sementara itu, Wiyono Subagyo selaku pengacara tersangka mengaku, pen-

jualan garam yang dilakukan kliennya sudah sesuai prosedur yang ditentukan perusahaan. Uang yang diduga diselewengkan, lanjut Wiyono, semua sudah masuk di

kas PT Garam, termasuk uang yang sempat masuk di rekening pribadi tersangka sebesar Rp 300 juta.

“Januari lalu klien saya sudah mengembalikan uang

tersebut,” ungkap Wiyono Subagyo kepada Bhirawa.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2012 lalu, menyebutkan bahwa sebanyak

10 ribu ton garam milik PT Garam hilang. Setelah ditelusuri, puluhan ton garam itu ternyata dijual oleh oknum di BUMN, secara bertahap di tahun 2010-2011.

Usai diketahui hasil audit BPK, kasus ini mulai diusut Kejati Jatim di tahun 2014.

Temuan penyidik, ternyata 10 ribu ton garam itu dijual oleh oknum atas perintah Dirut PT Garam saat itu, Slamet Untung Irredenta. Modusnya, garam diambil dari gudang penampungan dan dikirim ke pembeli.

Transaksi dilakukan ‘di bawah tangan’ atau tidak dicatatkan di pembukuan perusahaan.

Adapun pembayarannya dilakukan dengan cara mempermainkan rekening.

Yakni dikirimkan ke rekening yayasan perusahaan dan rekening pribadi tersangka. Selain menahan tersangka, Kejati juga sudah menyita barang bukti berupa dokumen-dokumen milik PT Garam dan uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar.Q bed

Kerugian Ditaksir Sebesar Rp 90 Juta

Petani Tebu Malang Timbun 60 Ton Pupuk Bersubsidi Polda Jatim, Bhirawa Subdit IV Tipiter Unit I Kehutanan Polda Jatim berhasil membongkar penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan HSR (53), petani tebu di Kecamatan Wajak, Malang. Tak tanggung-tanggung tersangka menimbun pupuk bersubsidi sebanyak 60 ton.

Sebelumnya, kasus ini sempat ditangani Polres Malang, hingga ditindaklanjuti oleh Polda Jatim.

Total sebanyak 680 pupuk bersubsidi, yakni jenis pupuk ZA subsidi Pemerintah sebanyak 480 karung, dan pupuk Petroganik bersubsidi Pemerintah sebanyak 200 karung, berhasil diamankan Polisi beserta truk pengangkut.

“Tersangka berinisial HSR, diduga menyalagunakan pupuk bersubsidi dari Pemerintah yang seharusnya digunakan bagi para petani. Saat ini tersangka ditahan di Polres Malang,” terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, Kamis (5/2).

Kepada Bhirawa, Awi men-

jelaskan, kasus ini sebenarnya sudah dilidik kepolisian sejak 20 Agustus 2014 lalu. Petugas bergerak setelah menerima informasi dari warga adanya dugaan penimbunan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wajak, Malang. Setelah dicek ternyata benar, dilapangan petugas menemukan sebuah gudang yang penuh dengan sak berisi pupuk bersubsidi milik HSR. Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjut mantan Wadirlantas Polda Jatim itu, SR ternyata sudah biasa menimbun pupuk bersubsidi sejak tahun 1990an. Bukan untuk dijual, tapi dipergunakan sendiri untuk tanaman tebu miliknya. “Aksi penimbunan ini sudah lama dilakukan

RAGAM INFO

Pekan Depan Penyidik Polisi dan Kejaksaan Bahas Berkas Bambang DH Surabaya, Bhirawa Penyidik Polda Jatim dan Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, pekan depan menjadwalkan pertemuan untuk membahas kasus dugaan korupsi dana jasa pungut (japung) yang mejerat Bambang DH. Pertemuan antara dua institusi penegak hukum ini, melainkan tindaklanjut dari pemberkasan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Surabaya sebagai tersangka. Rencananya pertemuan akan terjadi setelah penyidik kembali menyerahkan berkas kasus ini untuk keenam kalinya.

Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana menjelaskan, berkas Bambang DH sudah diterimanya dari penyidi kepolisian pada Senin (2/1) lalu. Selanjutnya berkas akan diteliti untuk mengetahui apakah berkas masih kurang, sehingga harus dikembalikan lagi, atau berkas sudah dinyatakan sempurna (P21).

“Berkas Bambang DH sudah kami terima dari penyidik Polda Jatim. Tinggal diteliti oleh Jaksa,” terang Dandeni, Kamis (5/2).

Disinggung sedikit tentang adakah perubahan atas berkas itu, Jaksa asal Garut ini mengaku dirinya belum bisa Q bed menjelaskan hal ini.Q

oleh tersangka,” ungkap Awi. Dijelaskan Awi, modus yang dilakukan tersangka, yakni dengan mengajukan permohonan dan mengatasnamakan kelompok tani (poktan) ke Dinas Pertanian, melalui sebuah koperasi di sana. Nama-nama anggota poktan adalah warga di sekitar tempat tinggal tersangka. Namun, setelah diselidiki ternyata poktan tersebut fiktif, dan akalakalan HSR. Sambung Awi, perbuatan HSR menyalahi ketentuan. Sebab, petani hanya bisa memperoleh bantuan pupuk bersubsidi yang mengolah lahan maksimal dua hektare. Dalam operasi ini, cara dan jumlah pupuk bersubsidi yang diperoleh tersangka tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) tahun 2014.

Kasubdit IV Tipiter AKBP Maruli Siahaan menambahkan, sejak tahun 1990an tersangka HSR rutin memperoleh pupuk

bed/bhirawa

Sebanyak 680 karung pupuk bersubsidi jenis ZA dan Petroganik berhasil diamankan Subdit IV Tipiter Unit I Kehutanan Polda Jatim, Kamis (5/2). bersubsidi enam bulan sekali, 60 ton,” tambahnya. setiap musim tanam tiba. Sekali Dari 60 ton pupuk yang disita, dikirim tersangka menerima total kisaran uangnya sekitar Rp pupuk sebanyak 60 ton hingga 70 90 juta. Itu dihitung dari harga ton. “Pupuk yang disita sebanyak pupuk per sak. Tentu saja, lanjut

Maruli, terjadi kerugian negara dalam kasus ini. Sebab, tersangka diuntungkan banyak karena selisih harga pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi jomplang jauh, sekitar Rp 4 ribu. “Kami belum mengarah pada tindak pidana korupsinya,” ucapnya.

Ditegaskan Maruli, penyidik masih melakukan pengembangan atas kemungkinan adanya keterlibatan orang selain tersangka HSR. Sebab, saat mengajukan bantuan pupuk, ada tandatangan kepala desa setempat dan warga dalam proposalnya. “Kami sudah memeriksa 60 warga, termasuk kadesnya,” tandasnya.

Atas perbuatannya, penyidik menjerat tersangka HSR dengan pasal berlapis. Yakni UU Darutat No 7 Tahun 1955 Jo Pasal 17 ayat (1) dan (5) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Pasal 64 ayat (1) undang-undang yang sama, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun.Q bed

Antisipasi Kenaikan Pasien, RSUD dr Soetomo Siapkan Ruang Buffer Minimnya Anggaran, Persulit Menjaring Pendonor Pemula Surabaya, Bhirawa Meski sudah dilengkapi 1.500 kapasitas tempat tidur di semua ruang rawat ina,, namun sebagai langkah antisipasi kenaikan pasien, RSUD dr Soetomo masih menyiapkan ruang buffer (penampungan) yang berisikan 32 tempat tidur pasien.

Penyiapan buffer tempat tidur ini dilakukan, sebagai upaya meningkatkan pelayanan, dan menghindari penolakan pasien akibat tidak tersedianya ruang atau tempat perawatan.

Dari pengamatan di lapangan, dalam sehari Instalasi Gawat Darurat (IGD) dr Soetomo, rata-rata melayani 300 pasien baru.

Sebagian besar pasien tersebut merupakan pasien yang menjalani perawatan medik, dan sebagian kecil adalah pasien yang menjalani perawatan atau pengobatan bedah, kemudian harus rawat inap.

Kepala IGD dr Soetomo, Urip Murtedjo menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang masuk ke IRD adalah pasien yang menjalani perawatan medik, antaranya i hipertensi, gagal ginjal, diabetes, diare, demam berdarah, keracunan,.

Dari yang masuk IRD kemudian menjalani rawat inap adalah pasien yang melakukan tindakan bedah atau operasi, seperti diakibatkan oleh kecelakaan dan beberapa penyakit kronis lain yang membutuhkan operasi.

“Dari rata-rata 300 pasien per hari yang masuk IRD, yang menjalani tindakan bedah sekitar 15- 20 orang, lalu 60-90 orang menjalani perawatan medik, dan sisanya hanya berobat jalan atau pasien

rujukan yang bisa dikembalikan ke rumah sakit asalnya setelah menjalani pemeriksaan,” paparnya , Kamis(5/2).

Oleh karenanya pada saat-saat tertentu dimana musim suatu penyakit tertentu, jumlah pasien yang masuk bisa lebih banyak lagi. Contohnya seperti musim demam berdarah, diare, ISPA, hingga keracunan masal, baik dari dalam Surabaya dan daerah lain.

“Sebagai rumah sakit provinsi dan rujukan daerah, pasien memang datang silih berganti. Kamar tidak pernah sepi, satu keluar, beberapa pasien baru masuk.

Jadi memang kami terus meningkatkan layanan kami karena kami juga tidak boleh menolak pasien dengan alasan apapun,” jelas Urip.

Oleh karenanya yang selalu butuh tambahan dan penggantian baru adalah kereta dorong yang menjadi alat utama untuk menerima pasien, membawanya untuk diperiksa, dibawa ke ruang operasi hingga kamar rawat inap.

Sementara itu Direktur Utama RSUD dr Soetomo Dodo Anondo menambahkan, meskipun setiap harinya jumlah tempat tidur yang ada untuk menampung pasien tidak selalu penuh semua, tetapi sudah ada pasien yang siap menempati tempat tidur di fasilitas rawat inap tersebut. Itu berasal dari pasien baru dan pasien pindahan dari ruang operasi atau ruang ICU. Walaupun menjadi rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur terbanyak di Indonesia, namun banyaknya pasien yang Q dna datang selalu membuatnya penuh.Q

Surabaya, Bhirawa Kurangnya sosialisasi yang akurat dan terjadwal di daerah merupakan penyebab utama sulitnya menciptakan pendonor baru di Jawa Timur. Hal ini salah satunya disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki Unit Donor Darah (UDD) di daerah .

Padahal kurangnya pendonor pemula ini juga merupakan salah satu penyebab menipisnya stok darah disaat Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di sejumlah daerah karena mereka kesulitan menjaring pendonor pemula.

Menurut Sekretaris PMI Jawa Timur Drs Djoni Irianto MMT PhD di ruang kerjanya, Kamis (5/2), dibandingkan dengan lima UDD yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang dan Jember ini khususnya UDD Surabaya ini memiliki anggaran Djoni Irianto yang sangat besar sehingga untuk menarik pendonor baru dengan banyak menggelar sosialisasi menjadi mudah selain itu juga Surabaya memiliki banyak pendonor.

“Memang harus memiliki kepedulian juga terhadap para pendonor khususnya pendonor baru baik dengan berupa memberikan reward atau pengobatan gratis bagi keluarga pendonor, namun itu juga membutuhkan anggaran dan inilah salah satu penyebab yang menjadi kendala di UDD daerah yang minim anggaran,” ungkapnya.

Sedangkan untuk mengaet pendonor baru juga tidak hanya diperlukan sosialisai saja namun juga perlu bukti dengan menunjukkan atau membawa pendonor yang sudah ke 100 kali. “Jadi jangan hanya ngomong aja tapi perlu bukti untuk menyakinkan pendonor baru bahwa donor darah bisa menyehatkan. Bawa pendonor yang ke 100 kali dan biarkan dia bercerita didepan mereka, pasti mereka akan menjadi Q riq pendonor rutin,” terangnya.Q

Perbarui Lagi MoU Tim Patroli Air Terpadu Jatim Kegiatan pengawasan pencemaran sungai dari limbah industri telah dilakukan oleh Tim Patroli Air Terpadu Jatim sejak November 2008. Kini, memasuki tahun 2015 perlu adanya perbaruan tim yang akan memperkuat kerjasama terhadap penanganan dan penindakan pencemaran sungai dengan melibatkan berbagai pihak.

rac/bhirawa

Salah satu kegiatan yang dilakukan Tim Patroli Air Terpadu Jatim dalam ruwatan sungai, selain mengawasi dan melangsungkan penindakan.

Koordinator Tim Patroli Air Terpadu Jatim, Imam Rochani menjelaskan, sebelumnya kerjasama patroli air hanya melibatkan BLH (Badan Lingkungan Hidup, red) Jatim, Perum Jasa Tirta I, Polwiltabes Surabaya dan Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH, red) melalui MoU bulan Agustus 2008.

Namun untuk kedepannya, lanjutnya, perlu upaya lebih greget lagi dengan memperbarui MoU baru yang lebih melibatkan instansi lain agar

lebih terintegrasi. Rencananya, MoU baru juga akan melibatkan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas, Dinas PU Pengairan Jatim, dan Polda Jatim.

“Semua tim yang tergabung di MoU itu nanti akan bertandatangan saat peringatan Hari Air Sedunia di Rolak Outbound Kids Surabaya, 22 Maret mendatang,” katanya, Kamis (5/2).

Ditambahkannya, dalam menyiapkan konsep kerjasama tersebut, maka tim

yang tergabung dalam MoU itu akan kumpul merancang kerjasama yang lebih matang sesuai tugas tiap instansi.

“Minggu depan kami akan kumpul untuk rapat persiapan penguatan kerjasama patroli air. Kami berharap dengan perkuatan kerjasama ini maka pengawasan pencemaran industri bisa lebih terintegrasi,” ujarnya.

Menurutnya, MoU kerjasama sudah diketahui dan disepakati oleh Kepala BLH Jatim Bambang Sadono, Kepala Divisi Jasa ASA II PJT I, Taufiqurrahman.

“Kami bertiga sudah ketemu dan sepakat menjadikan momen peringatan hari air untuk meneken MoU di bantaran Kali Surabaya. Kami juga akan mengundang Gus Ipul (Wagub Jatim, Sai-

fullah Yusuf) juga,” katanya.

Imam menjelaskan, selama patrol air berlangsung lebih dari enam tahun telah menghasilkan banyak temuan. Tak sedikit pula yang masuk ke ranah pidana saat ditangani Polwiltabes Surabaya hingga masuk ke meja hijau. Tak hanya industry swasta yang terjading tim patroli. Bahkan BUMD Kota Surabaya juga pernah terjerat hingga vonis di Pengadinal Negeri Surabaya.

Atas banyak temuan dan pengalaman itu, ia hanya menginginkan tim ke depan bisa lebih solid. “Jangan sampai ada tim patroli abal-abal yang jalan sendiri-sendiri. Mulai tahun ini, tim harus kompak dan semua prosesnya lebih transparan dan diketahui oleh semua anggota Q rac tim patroli.Q

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Waspada Isu Konflik Sosial Beberapa isu yang mudah menarik perhatian masyarakat kini sedang gencar di-propaganda-kan. Isu coba terus digulirkan melalui media masa. Serta menggunakan institusi vital kenegaraan. Diantaranya melalui komisi-komisi di DPR-RI, serta melalui akses hubungan internasional. Masyarakat mesti waspada, karena sebenarnya isu yang dihembuskan tergolong “gertakan sosial.”

Boleh jadi, konter isu digunakan untuk meredam runyamnya hubungan KPK dengan Kepolisian.

Isu kriminalisasi KPK hingga kini mampu menyedot perhatian publik. Dengan posisi dukungan dari rakyat dimenangkan oleh KPK.Itu menyebabkan pemerintah pontang-panting mencari jalan keluar. Hingga pemerintah meminta nasihat dari 9 tokoh kalangan hukum tata-negara, senior (pensiunan) polisi dan mantan pimpinan KPK. Juga, pasti ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Padahal solusinya tidak sulit benar.

Solusinya pasti tak beda dengan kehendak rakyat: Selamatkan (save) KPK. Presiden pasti tahu itu. Namun perlu pula dicari agar tidak mempermalukan institusi kepolisian. Korps penjaga ketertiban masyarakat yang dibawahkan oleh presiden itu, juga harus diselamatkan.

Jika tidak, masyarakat akan semakin gemas kepada polisi.

Program tibum (ketertiban umum) dan kelalulintasan tidak memperoleh partisipasi rakyat.

Tidak mudah mencari cara penyelamatan polisi. Tidak semudah gerakan save-KPK yang diinisiasi secara swakarsa oleh masyarakat. Isu krimanalisasi KPK melalui Kepolisian, harus diselesaikan secara win-win solutions.

Tidak ada yang dimenangkan, tidak boleh ada yang terkalahkan. Itu sulitnya, yang akan menjadi the art acctions of presidents. Menjadi seni ke-presiden-an yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo.

Campur tangan presiden menjadi keniscayaan, serta dijamin UUD. Penyelesaian perselisihan KPK versus Kepolisian, mesti diselesaikan cepat. Sebelum isu lain dihembuskan sebagai konter isu, tidak mempan mengalih­ kan perhatian publik. Malah menjadi tumpukan isu baru.

Seperti hubungan internasional dengan negeri tetangga (serumpun pula) tidak boleh diabaikan. Apalagi menjadi “isu sela” yang tak manjur.

Dari negeri sahabat, Malaysia, muncul iklan produk alat pembersih, dengan jargon menciderai hubungan bertetangga. Jargon iklan dengan bahasa Inggris “Fire Your Indonesian Maid Now (putuskan pembantu Indonesia sekarang),”terasa menyakitkan. Tapi ini tergolong sepele, karena umumnya pembantu di rumah-rumah elite Malaysia, memang dari Indonesia.Sepele lagi, karena isu bisa cepat diselesaikan.

Hanya dengan mengirim surat protes, minta iklan dihapus, dan permintaan maaf. Isu iklan akan selesai tanpa ekses. Sehingga propaganda isu ini tidak cukup untuk mengurangi perhatian terhadap isu kriminalisasi KPK. Perlukah isu lain yang lebih gegap gempita? Itupun sudah terjadi. Rabu (4 Pebruari) lalu, serombongan kelompok masyarakat yang tidak populer, diterima oleh Komisi VIII (urusan keagamaan) DPR-RI. Kelompok masyarakat menamakan diri anti-Syiah, meng­aku resah terhadap perkembangan Syiah di Indonesia. Dinyatakan, Syiah bukan masalah khilafiyah (perbedaan pandangan internal umat beragama), melainkan akidah. Isu ini seolah-olah akan menjadi besar.

Sebagaimana pernah terjadi tawur masa di Sampang, Madura, konon antara kelompok Syiah dengan Sunni.

Padahal sebenarnya tidak pernah terjadi konflik Syiah dengan Sunni di Indonesia.

Yang terjadi di Sampang, hanya kriminal lokal tingkat desa, perseteruan antar-pesantren. Yang terlibat tawur sedesa, adalah dua saudara kandung yang masing-masing mendirikan pesantren. Bukan masalah Syiah dengan Sunni.

Kedua pihak yang berseteru, bukan dari golongan Syiah, juga bukan pengurus NU maupun Muhammadiyah (bukan Sunni). Bahkan keduanya berasal dari satu pesantren yang sama di Bangil (Pasuruan). Propaganda pengalihan isu sebenarnya diperlukan untuk memberi ruang gerak penyelesaian isu yang lebih strategis. Sekaligus agar masyarakat tidak lupa berpartisipasi pada program lain yang strategis.

Misalnya, ketersediaan pangan. Tetapi penyelamatan KPK, memang problem paling vital wajib segera diselesaikan, menyangkut keamanan kekayaan negara. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

ISIS Perlu Dicegah Pemerintah dalam berbagai kesempatan akan terus berupaya mencegah masuknya kelompok atau paham “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS), karena tak sejalan dengan pemahaman ajaran Islam sebagai “rahmatan lil ‘alamin”. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan adalah memperkuat pemahaman konstitusi di sejumlah lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren.

ISIS dengan perilaku radikal lahir dengan berbagai sebab. Akar masalah munculnya radikalisme dalam organisasi itu -yang belakangan ini menuai kebencian di berbagai belahan dunia- adalah ketidakadilan.

ISIS lahir sebagai reaksi yang dirasakan mereka sebagai ada­ nya ketidakpuasan itu. Bentuk ketidakadilan itu dijawab dengan cara jalan pintas, dilakukan dengan jalan kekerasan.

Pranata yang normal, sudah tak dipercaya lagi. Kemudian dengan dilandasi paham keagamaan tidak tepat, membawa ISIS kepada pemahaman yang radikal, jauh dari toleransi. Maka jelas saja hal tersebut tak sejalan dengan upaya Indonesia yang secara terus-menerus meningkatkan toleransi dan kerukunan yang diterbarkan di Tanah Air. Bagaimana mencegah ISIS agar tak masuk ke Tanah Air, upaya itu dilakukan dengan memberi pemahaman yang tepat tentang pentingnya konstitusi di sejumlah lembaga pendidikan Islam. Untuk itu, pemerintah telah bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami konstitusi.

Membangun kesadaran konstitusi dengan melibatkan pondok pesantren sangat penting. Hal ini akan menjadi program reguler dan akan dilakukan secara berkelanjutan.

Sebab, masih ada yang memahami memberi hormat kepada bendera saja dianggap sebagai perbuatan “thaghut”.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Legi 6 FEBRUARI 2015

Menjadi Pribadi yang Tak Terlupakan Ada dua kemungkinan ketika seseorang dikenang oleh masyarakat.

Dikenang karena kejahatannya yang tak bisa diampuni, sehingga meninggalkan luka dalam hati masyarakat. Atau dikenang karena kontribusinya terhadap masyarakat, sehingga merasa kehilangan ketika ditinggalkan orang tersebut. Kemungkinan kedua inilah yang dibahas dalam buku karya Widarko Bangkit. Di dalamnya dijelaskan teknik-teknik agar menjadi pribadi mulia, sehingga masyarakat mengenangnya sebagai tokoh anutan.

T

entunya tak asing lagi nama Mahatma Gandhi, tokoh perdamaian asal India. Berawal dari keprihatinannya terhadap kondisi sosial kala itu yang diwarnai dengan diskriminasi kulit putih dengan kulit hitam di India.

Gandhi memiliki inisiatif untuk membongkar tembok diskriminasi dengan cara yang begitu unik. Ia melawan penjajah melalui jalan antikekerasan.

Gandhi terus menuangkan ide dan gagasan serta bereksperimen pada gerakan sosial pantang kekerasan yang pada akhirnya membawa India menuju kemerdekaan. Gerakan sarvodaya yang di dalamnya terdapat ahisma, satyagraha, dan swadesi adalah salah satu gerakan fenomenal yang dipimpin langsung oleh Gandhi (halaman 93).

Ahisma merupakan doktrin falsafah India lama yang bersumber dari ajaran Hindu dan Budha, yang menghormati seluruh makhluk hidup. Bukan hanya sebatas keyakinan atau sikap, ahisma juga meliputi pikiran, tindakan, dan ucapan. Hanya mereka yang mampu mengalahkan rasa takut yang memiliki ahisma.

Sehingga, ia benar-benar menjadi orang yang seluruh hidupnya berpegang teguh kepada kebenaran atau satyagraha.

Sedangkan swadesi merupakan suatu upaya pemboikotan terhadap produkproduk asing (Inggris) sebagai suatu taktik perjuangan menyerang kekuatan masif kaum imperialisme Inggris kala itu. Sehingga, gerakan swadesi menganjurkan agar menenun dan memakai pakaian buatan

sendiri.

Begitu unik pemikiran dan laku hidup Mahatma Gandhi, sehingga dunia mengenalnya sebagai tokoh perdamaian dunia. Pemikiran dan pribadinya yang unik selalu dipelajari, dikaji, dan diteladani oleh orang-orang (terutama kaum akademik) di berbagai penjuru dunia. Bahkan, banyak orang yang memiliki perhatian khusus terhadap Gandhi, sebagaimana gusdurian yang menjadikan Gus Dur sebagai tokoh anutan.

Tentu saja, Mahatma Gandhi dan tokoh-tokoh lain yang memiliki pengaruh di dunia telah mengalami berbagai rintangan dalam hidupnya.

Mereka rela menanggalkan egoisme demi cita-cita suci, yaitu mengubah dunia ke arah yang lebih baik.

Upaya mereka patut diteladani oleh siapapun, jika memang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Dengan begitu, perlu kiranya mengetahui rahasia untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara luas. Widarko Bangkit, melalui buku Jadikan Dirimu Orang yang Tak Terlupangan, mengatakan bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah kenali diri. Mengenali diri ini meliputi banyak aspek, mulai dari fisik, kepribadian, watak, bakat, kelemahan, hingga kelebih­ an. Dalam buku ini dipaparkan tiga cara yang bisa dilakukan pembaca untuk mengenali diri sendiri.

Pertama, mengamati diri sendiri melalui refleksi, meninjau masa lalu, dan pengalaman sehari-hari.

Kedua, melalui sudut pandang orang lain, terutama orang-orang terdekat. Ketiga, melihat kebersamaan dengan orang lain (halaman 123).

Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengenali diri sendiri.

Karena semakin banyak evaluasi, baik dari diri sendiri ataupun orang lain, kita akan mengetahui lebih banyak lagi kelemahan dan kelebihan diri sendiri.

Sehingga, tidak merasa kebingungan ketika ingin melakukan suatu perubahan dalam hidup.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, jangan pernah membanding-

kan diri sendiri dengan orang lain.

Karena setiap individu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Belajarlah untuk bersabar dan menerima keadaan tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Syukuri semua karunia Tuhan. Buang kalimat “seandaiya aku bisa seperti dia” atau “seandainya aku jadi dia”.

Ini hanyalah kalimat yang akan merusak jati diri kita.

Bahwa orang-orang yang bisa mensyukuri segala karunia Tuhan akan memiliki kedudukan istimewa di tengah-tengah masyarakat, terlebih di mata Tuhan. Misalnya seorang pejabat yang tetap berpenampilan sederhana meskipun memiliki harta yang melimpah.

Sebagai rasa syukur, tiap minggu pejabat ini berkeliling, membagikan makanan atau hal lainnya di berbagai tempat yang membutuhkan.

Tentu saja, orang-orang yang melihat perilaku pejabat tersebut akan menaruh rasa hormat dan dengan rela hati akan membantu pejabat tersebut ketika tersandung kesulitan. Hal ini bisa saja terjadi karena pejabat tersebut tak mengikuti kebiasaan pejabat kebanyakan (yaitu berfoya-foya), dan lebih memilih menyedekahkan hartanya kepada yang membutuhkan, sehingga ia menjadi pribadi unik yang akan selalu dikenang masyarakat.

Begitulah yang ingin disampaikan oleh buku ini. Menjadi pribadi yang tak terlupakan, dengan menjadi diri sendiri serta mensyukuri segala yang diberikan Tuhan.

Imron Mustofa Mahasiswa PGMI FITK UIN Sunan Kalijaga Aktif di LPM Paradigma

Judul Buku : Jadikan Dirimu Orang yang Tak Terlupakan Penulis : Widarko Bangkit Penerbit : Laksana, Yogyakarta Cetakan : I, September 2014 Tebal : 190 halaman ISBN : 978-602-255-644-2

Resensi Buku :

H

Bersua dalam Kebahagiaan di Akhirat

al mudah untuk berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dalam suasana bahagia di dunia ini.

Namun, dapatkah kita di akhirat nanti berkumpul dengan keluarga kita dalam balutan kebahagiaan?

Kematian memang niscaya, namun apakah kita bisa bersua de­ ngan Nabi Muhammad SAW dan para kekasih Allah di surga-Nya? Tak ada jaminan pasti, kecuali kita mendapatkan keberkahan, rahmat, dan keridhaan Allah SWT. Buku ini menguraikan cara agar keinginan untuk bahagia dalam surga dan berkumpul dengan orang-orang tercinta dapat tercapai. Bagaimana pun, akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Kita harus ber­ usaha agar kebersamaan dengan keluarga kita di atas dunia ini terulang kembali di akhirat. Allah SWT memperingatkan kita, “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…”(QS. At-Tahrim: 6).

Ayat tersebut memerintahkan agar kita menjaga keluarga kita dari berbuat keburukan. Kita perlu menuntun setiap anggota keluarga menuju jalan yang benar dan diridhai Allah SWT. Apabila sebuah keluarga berada dalam kebaikan, maka tak mustahil jika di akhirat kelak akan berkumpul di surga. Saat pertama kali ayat di atas turun, Umar bin Khathab bertanya kepada Rasulullah SAW, “Kami akan jaga diri kami, lalu bagaimana dengan keluarga kami?” Rasulullah SAW menjawab, “Engkau larang mereka apa yang Allah telah larang dari-Nya, kamu perintah mereka dengan apa yang Allah telah perintah dari-Nya. Jika itu engkau lakukan, maka akan menyelamatkan mereka dari neraka.”(hlm. 66-68).

Keimanan menjadi faktor penting agar kita dapat dipertemukan dengan keluarga atau

orang-orang tercinta di akhirat kelak. Allah SWT berfirman, “Dan, orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam ke­ imanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tiada meng­ urangi sedikit pun dari pahala amal mereka.”(QS. Ath-Thur: 21).

Ayat ini memberikan pemahaman agar sesama anggota keluarga harus senantiasa meneguhkan keimanan (hlm. 73-75).

Selain itu, hubungan kita dengan keluarga dan orang-orang tercinta bisa terjalin di akhirat karena faktor ketakwaan. Allah SWT berfirman, “Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.”(QS. Az-Zukhruf: 67) (hlm. 80). Sebelum menginjak surga, kita perlu menyadari ada proses yang harus

kita lalui, seperti peristiwa di alam kubur, hari kebangkitan, saat dikumpulkan di Padang Mahsyar, hari penghisaban, dan melewati jembatan shirat.

Secara harfiah, sirath artinya jalan. Yang dimaksud shirat di hari kiamat adalah jembatan yang dibentangkan di atas ne­ raka. Setiap kita akan melintasi jembatan tersebut. Selamat atau terjatuh dalam neraka tergantung keimanan dan amal shalih di dunia ini. Maka, kita harus mengingatkan anggota keluarga kita untuk menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai ladang menanam amal kebaikan. Kita perlu memperbaiki kualitas hidup keluarga kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai bekal hidup bahagia di akhirat.

Tak hanya berkumpul dengan keluarga, kita pun bisa mendapatkan kebahagiaan bersua dengan Rasulullah SAW. Anugerah itu bisa kita peroleh asalkan kita mencintai beliau. Mencintai ini tidak hanya dalam hati, tetapi juga perlu dibuktikan, salah satunya dengan meneladani dan mengikuti sunnah beliau. Sesungguhnya dalam diri beliau telah tertanam sejuta kebaikan dan juga akhlak yang mulia. Kita bisa menjadikan beliau sebagai inspirasi untuk menjadi manusia yang berkualitas dan muslim yang sempurna (hlm.

130).

Bukti mencintai Rasulullah SAW juga ditunjukJudul Buku Penulis Penerbit Cetakan Tebal ISBN

kan dengan mencintai orangorang terdekat beliau, yakni keluarga dan para sahabat beliau.

Mencintai orang-orang terdekat Rasulullah SAW bukan mencintai orang-orang yang salah, sebab mereka adalah orang-orang pilih­ an. Istri beliau seperti Khadijah dan Aisyah adalah perempuan teladan yang layak dijadikan inspirasi hidup. Begitu pula dengan para sahabat beliau. Mengkaji perjalanan hidup mereka, ada sumber keteladanan yang bisa kita petik (hlm. 143-147).

Agar bisa bertemu Rasulullah SAW di akhirat, kita juga perlu memperbanyak membaca shalawat. Allah SWT berfirman, “Se­ sungguhnya Allah dan malaikatmalaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”(QS. Al-Ahzab: 56). Meskipun memiliki makna berbeda, Allah SWT dan para malaikat-Nya saja bershalawat kepada Muhammad SAW, kenapa kita malas bershalawat? (hlm. 148-152).

Buku ini renungan berharga untuk meraih kebahagiaan akhirat tidak semata untuk diri kita sendiri, tetapi juga mengajak keluarga dan orang-orang terdekat kita. Kita pun terus berdoa kepada Allah SWT agar dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai di akhirat kelak, termasuk bersua dengan Muhammad, nabi yang mulia.

Hendra Sugianto Pegiat Pena Profetik Yogyakarta

: Mereka Dipersatukan di Surga : Havina A.B. : DIVA Press : I, Desember 2014 : 208 halaman : 978-602-255-764-7

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Legi 6 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Satpol PP Sidoarjo Tolak Titipan Dewan dan LSM Sidoarjo, Bhirawa Oknum anggota DPRD Kab Sidoarjo ada yang memanfaatkan aji mumpungnya sebagai anggota dewan. Dalam rekrutmen Satpol PP Sidoarjo tahun 2015 ini, sebab ada yang menitip keluarganya untuk bisa diterima.

Kasatpol PP Sidoarjo, Drs Mulyawan SIP MM, menegaskan kalau mendaftar silakan saja, tapi ia tidak bisa menjamin apa bisa lolos atau tidak dalam seleksi. ‘’Kalau memang lolos seleksi syukur, tapi kalau tidak, saya tak bisa apa-apa,’’ ujarnya, Kamis (5/2) kemarin.

Diungkap Mulyawan, selain menolak titipan keluarga anggota dewan, pihaknya juga menolak titipan dari sejumlah LSM. Semuanya tak dihiraukan, saat ini prosesnya terbuka, siapa saja boleh ikut. Tak melihat apakah orang kaya atau miskin, keluarga pejabat atau tidak.

Mulyawan juga menjelaskan, seorang keponakan bupati dan anak seorang pejabat Sidoarjo juga tak lolos seleksi, karena tinggi dan berat badan tak proporsional. Sebanyak 60 personel Satpol PP yang lolos seleksi sudah diikat kontrak kerja sejak 2 Pebruari lalu.

Nantinya mereka akan didistribusikan di kecamatan, di pos pengamanan di pendopo, sekretariat daerah dan Markas Komando Satpol PP. Sementara Sekretaris Pol PP Sidoarjo, Drs Touriqudin Msi juga menjelaskan, penambahan personil Pol PP ini karena dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan menjaga ketertiban di masyarakat. ‘’Dalam setiap hearing dengan dewan, mereka juga selalu menyarankan penambahan personil Satpol PP di kecamatan,’’ katanya.Q ali

Komisi II Munculkan Raperda Inisiatif Soal Standardisasi Pasar Tradisional Kota Mojokerto, Bhirawa Komisi II DPRD Kota Mojokerto mengusung Raperda inisiatif tentang standardisasi pasar tradisional. Standarisasi pasar tradisional digagas untuk meluluskan proyek revitalisasi Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto. ‘’Komisi II bakal mengusung Raperda (inisiatif) tentang standarisasi pasar tradisional. Ini menyangkut aturan tentang penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung pasar tradisional,’’ ujar Sonny Basuki Raharjo, Sekretaris Komisi II, Kamis (5/2) kemarin..

Diakui Sonny, gagasan Raperda standarisasi pasar tradisional itu belum dibahas di tingkat komisi. ‘’Sekarang kita sudah melakukan iventarisasi. Selanjutnya akan dibahas untuk diusulkan sebagai usungan Raperda inisiatif Komisi II,’’ imbuhnya.

Standarisasi pasar tradisional, kata Sonny, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah agar ada acuan baku setiap pembangunan pasar tradisional. Jadi setiap pasar tradisional yang akan direhab atau direvitalisasi harus mengaku pada peraturan daerah.

Utamanya menyangkut sarana dan prasarana yang harus ada.

Momen revitalisasi Pasar Tanjung Anyar yang diawali dengan pembangunan sementara pedagang Pasar Tanjung Anyar di Lapangan Surodinawan. Diakui Sonny, menjadi pendorong pihaknya untuk menunculkan raperda stan-

kariyadi/bhirawa

Sony Basoeki Rahardjo darisasi pasar tradisional itu. ‘’Raperda inisiatif tentang standarisasi pasar tradisional tak lepas dari langkah Pemkot merevitalisasi Pasar Tanjung Anyar. Perda ini nantinya jadi acuan perencanaan revitalisasi,’’ ujarnya.

Sonny menyebut, beberapa poin yang akan dimasukkan dalam Raperda itu, dianta-

Bupati Panen Perdana Lele di Desa Sidorukun Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto panen perdana ikan lele di Desa Sidorukun, Kec Kebomas, Rabu (4/2).

Melihat panen perdana ikan lele sukses, bupati berharap budi daya ikan ini terus dikembangkan dan dibudidayakan agar lebih berhasil lagi.

Harapan itu disampaikan bupati kepada pihak Manajemen PT PJB (PT Pembangkit Jawa Bali) Jatim dan PT PJB UP Gresik saat hadir pada acara panen perdana budidaya ikan lele program urban farming atas binaan perusahaan bekerjasama dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Gresik.

Keinginan bupati ini terkait pengakuan dari GM PT PJB UP Gresik, Sugiyanto yang mengatakan, CSR (Corporate Social Responbility) yang diberikan ini hanya sebagian dari beberapa program CSR yang telah dikucurkan di beberapa wilayah. Menurut Sugiyanto, perusahaannya merupakan pemasok listrik yang mencukupi 25% kebutuhan listrik di Indonesia.

Diakui Sugiyanto, CSR untuk budidaya ikan lele di Desa Sidorukun memang pertama kali dilakukan atas biaya dari CSR PT PJB UP Gresik. ‘’Kebetulan kegiatan ini sangat klop dengan program urban farming Pemkab Gresik. Kami puas dengan hasil yang diperoleh ini.

Semoga budidaya ikan lele ini bisa menjadi percontohan untuk beberapa daerah,’’ katanya.

Dengan suksesnya hasil budidaya ikan lele kali ini, Sugiyanto mengaku, Direktur SDM PT PJB Jatim, Tri Laksono Sunu tertarik dan menyempatkan diri hadir. ‘’Atas kehadiran Direktur PT PJB Jatim ini berarti upaya kami ini sangat didukung. Semoga upaya kami ini bisa ditiru dan dikembangkan di daerah lain dan lebih luas lagi,’’ tambahnya.Q eri

ranya soal petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah, pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup , kantor pengelola, area parkir, tempat pembuangan sampah sementara, sarana pengelolaan sampah, sanitasi dan drainase, tempat ibadah, tempat pengelolaan limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran dan area bongkar muat dagangan.

Menurut Sonny, tahun ini Pemkot Mojokerto merencanakan pembangunan penampungan sementara pedagang Pasar Tanjung di kawasan Surodinawan yang diserap dari pundi APBD 2015 sekitar Rp9 miliar. Pembangunan penampungan ini merupakan awal revitalisasi Pasar Tanjung Anyar yang diperkirakan akan dimulai tahun 2016.

Sementara itu, DPRD Kota Mojokerto mentargetkan usu-

lan tiga Raperda menjadi inisiatif legislatif kurun 2015 ini.

Tiga Komisi yang ada masingmasing akan mengusung satu usulan Raperda.

Komisi I yang membidangi hukum dan perundang-undangan memunculkan rencana mengusung usulan Raperda pelayanan publik. Sedangkan Komisi III yang membidangi Kesra mengusulkan Raperda tanggungjawab sosial perusahaan terkait Corporate Social Responsibility (CSR). Sedang Komisi II yang membidangi perekonomian dan pembangunan tercatat belum memunculkan Raperda inisitiaf. ‘’Saya berharap teman-teman di Komisi II juga sependapat untuk mengusung Raperda tentang standarisasi pasar tradisional,’’ pungkas politisi asal Partai Golkar ini.Q kar

Gandeng KPPT, Dewan Razia Supermarket Penjual Miras

PKK Sidoarjo Santuni Warga Kurang Mampu Sidoarjo, Bhirawa Bantuan Sembako dan uang diberikan TP-PKK Kab Sidoarjo kepada 30 warga kurang mampu yang ada di Kec Gedangan.

Tak hanya itu, juga diberikan bantuan biskuit sebanyak 85 paket biskuit untuk ibu hamil kurang mampu. Diharapkan dapat berguna sebagai makanan tambahan nutrisi bagi mereka.

Saat melantik Ketua TP PKK Kec Gedangan yang baru, yakni Ny Wahyuni Abdul Muid Istri Camat Gedangan yang baru Abdul Muid, menggantikan Ny Luluk Agus Maulidy, Ketua TP PKK Sidoarjo, Ny Animatus Sadiyah, sempat berpesan agar Ketua TP PKK tak segansegan memberikan apresiasi terhadap pengabdian para kadernya. ‘’Pasalnya hal itu merupakan salah satu program kerja TP PKK Kab Sidoarjo Tahun 2015 ini,’’ kata istri Bupati Saiful Ilah itu, barubaru ini.

Menurutnya, gerakan PKK di Kab Sidoarjo harus mengarah pada usaha dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga secara terus menerus. Apa yang dilakukan PKK, harus disesuaikan dengan kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatannya masing-masing.

Agar semua itu bisa berjalan, Anik Saiful Ilah, berpesan kepada para camat serta kepala desa/kelurahan untuk dapat terus memberikan support, motivasi maupun pembinaan kepada TP PKK yang ada di wilayahnya. Selain itu, mereka juga supaya melakukan pengawasan kepada ibu-ibu TP PKK dalam menjalankan program PKK di wilayahnya masing-masing.Q ali

5

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo serta Ketua BAZ saat menghibur anak-anak yang sedang di khitan.

Pemkab Gelar Khitanan Massal Sidoarjo, Bhirawa Untuk meringankan beban warga yang kurang mampu.

Pemkab Sidoarjo bersama Badan Amil Zakat (BAZ) Sidoarjo telah menggelar khitanan gratis secara massal.

Sebanyak 184 anak fakir miskin dan yatim piatu dari 18 kecamatan yang telah mendapatkan pelayanan itu.

Sebelum dikhitan, prosesinya telah dibuka Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum bersama Wakilnya, MG Hadi Sutjipto SH MM Kamis (5/2) kemarin di Pendopo Kab Sidoarjo.

Menurut Ketua BAZ Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan SH, anak-anak yang sudah dikhitan, ratusan anak-anak itu juga mendapatkan bingkisan, berupa songkok, sarung, uang transport sebesar Rp150 ribu. ‘’Termasuk juga pengobatan secara gratis di Pus-

kesmas wilayah masing-masing,’’ katanya.

Vino menjelaskan, kegiatan sosial ini rutin digelar untuk memperingati hari jadi Kab Sidoarjo. Selain bekerjasama dengan Departemen Agama (Depag) Kab Sidoarjo, BAZ juga menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Sidoarjo untuk mendatangkan para medis maupun dokter khitan. Juga mendapatkan bantuan dari pihak ketiga untuk transport para peserta.

Lanjut Vino, yang juga menjabat Sekda Pemkab Sidoarjo itu menambahkan, jumlah peserta khitanan massal kali ini meningkat dibanding tahun kemarin sebanyak 174 peserta, sekarang sebanyak 184 anak.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah juga sangat mengapresiasi dengan digelarnya khitanan

massal ini. Ia gembira dan bangga, kalau peringatan hari jadi Sidoarjo ke 156 ini bisa diisi dengan berbagai acaraacara sosial. Termasuk juga nikah masal yang akan digelar dalam waktu dekat.

Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto menambahkan, khitanan ini banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Sangat membantu meringankan beban kaum duafa, kegiatan itu dapat mendidik masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan itu. ‘’Kami berharap kegiatan semacam ini dapat diteruskan. Pasalnya, program-program yang dilakukan BAZ Kab Sidoarjo dapat mendukung kesejahteraan masyarakat,’’ harapnya.Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Komisi I DPRD Kota Mojokerto menggandeng Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke supermarket besar yang menjual Minuman Keras (Miras) tanpa izin.

Rombongan Kepala KPPT dan para wakil rakyat meminta pihak supermarket terletak di Jl Bhayangkara menarik ratusan botol Miras beralkohol dibawah 5% dari etalase penjualan.

Selain itu, manajemen supermarket diminta mengurus perizinan jika hendak melanjutkan usahanya menjual Miras. ‘’Sesuai aturan, masyarakat dilarang memperjualbelikan Miras tanpa izin. Apalagi supermarket ini tak mempunyai izin untuk itu,’’ papar juru bicara Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto, Kamis (4/2) kemarin.

Politisi Demokrat ini memaparkan, mengacu Permendag Nomor 6 tahun 2015 tentang Perdagangan Miras dan Raperda Miras yang diajukan ke Gubernur, penjual Miras harus memenuhi kreteria tertentu. ‘’Kalau aturannya jelas, lokasi penjualan Miras minimal 400 meter dari tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Raperda ini sekaligus kita sosialisasikan,’’ tambahnya.

Penekanan serupa disampaikan kepala KPPT Kota Mojokerto, Gaguk Prasetyo. Menurutnya, persoalan perizinan melekat kepadanya. Sehingga jika hendak menjual Miras harus melalui dirinya. ‘’Soal izin bisa kita urus. Tapi tidak bisa serta merta langsung kita proses. Nanti ada tindak lanjut peninjauan dokumen dan lokasi. Apalagi ada Permendag yang baru,’’ tambahnya.

Dalam Sidak kemarin, rombongan menemukan ratusan botol Miras berbagai merek dipajang secara terbuka bersama minuman kemasan lainya.

Sejumlah merek Miras terkenal seperti Bir Bintang, Anker, Mix Max dalam kemasan botol dan kaleng dipajang secara berjajar. Mendapati hal ini, para wakil rakyat tampak hanya geleng-geleng kepala. Mereka tak menduga penjualan Miras secara terang-terangan tanpa izin dilakukan supermarket besar.

Menjawab penandasan Gaguk, Machfud Kholil, Kepala Toko Santrio mengaku belum tahu ada aturan tentang Miras. ‘’Setahu kami yang dilarang yang hanya diatas 5%,’’ kilahnya.

Apalagi, katanya, soal larangan jarak harus sekian kilo dari sekolah atau tempat ibadah. ‘’Setelah ini akan langsung kami ditindaklanjuti dengan menyampaikan ke owner. Kalau melanggar hukum akan kita tarik. Dan kami tak akan berjualan Miras dulu sambil mengurus izinnya dulu,’’ imbuhnya.Q kar

kariyadi/bhirawa

Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto ketika menggelar Sidak penjualan Miras, di supermarket Mojokerto, Kamis (5/2) kemarinn.

Pemkab Segera Terbitkan Perbub Pemotongan Pohon Terkait penebangan, pemangkasan dan pemotongan pohon, Pemkab Gresik segera menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup).

Hal ini disampaikan Asisten II, Achmad Nuruddin setelah memimpin rapat koordinasi tentang pemangkasan pohon yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Gresik, Kamis (5/2) kemarin Menurut Nuruddin, sebelumnya, Bupati Gresik, Sam bari Halim, pernah menghentikan pemangkasan pohon yang dilakukan pegawai pihak PLN Gresik. Penghentian ini terkait tak adanya koordinasi tentang pemangkasan pohon peneduh yang benar dan sesuai yang terjadi di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo. Sejak saat itu, pihak PT PLN, PT Telkom tak berani memangkas pohon disekitar areal jalan protokol itu.

Tentu hal ini menjadikan sebuah keragu-raguan dimana pihak PLN Gresik berkepentingan untuk memangkas pohon demi pengamanan jaringan, sementara Pemkab Gresik memandang pohon peneduh yang ada di jalan protokol ini sebagai peneduh, sekaligus sebagai bagian dari pelestarian alam lingkungan.

Bahkan beberapa pihak sempat mengeluhkan adanya pemangkasan pohon itu.

Sesuai yang disampaikan Achmad Nuruddin, maksud bupati terkait larangan pemangkasan pohon ini agar pihak yang berkepentingan berkoordinasi dulu dengan pihak Pemkab Gresik. ‘’Hal ini penting jangan sampai pemotongan pohon mengganggu lingkungan estetika. Kami tak melarang sama sekali pemotongan pohon, tapi perlu adanya koordinasi terkait pemotongan pohon yang benar.

Nantinya kami akan mengikutsertakan petugas dalam pemangkasan pohon itu,’’ imbuh Nuruddin.

Koordinasi dalam pemotongan pohon ini penting, hal ini disampaikan Camat Gresik, Nurul Puspita Wardhani yang menyatakan pihaknya pernah

istimewa

Pemotongan pohon di Kab Gresik tidak boleh sembarangan. Nantinya pemotongan pohon harus koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan, serta harus sesuai diatur dalam Perbub pemotongan pohon. kecewa terkait pemangkasan pohon di wilayahnya. ‘’Pernah pada saat ada penilaian lomba lingkungan, ternyata sebelum dinilai pohon-pohon yang mestinya masuk kriteria penilaian malah ditebangi. Kami meminta kepada beberapa pihak apabila akan memotong pohon di wilayah perkotaan di Kec Gresik, agar berkoordinasi dengan kami,’’ pintanya.

Rapat koordinasi yang di-

hadiri beberapa pemangku kepentingan yaitu dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Gresik, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Dinas Perhubungan Gresik, Satpol PP Gresik, Camat Gresik dan Camat Kebomas serta perwakilan dari PT PLN Cabang Gresik dan PT Telkom Gresik.

Beberapa masukan diberikan oleh peserta rapat.

PT PLN misalnya yang men-

yatakan, pihaknya telah menjadwal pemotongan pohon pada setiap tiga bulan sekali terutama dibawah jaringan tinggi 20 ribu KV. Hal ini untuk melindungi jaringan kabel 20 ribu KV yang ada diatasnya. Aturan PLN, radius 3 meter pada sekitar jaringan itu harus steril. Sedangkan dari Dinas Perhubungan meminta pemotongan pada pohon yang mengganggu Trafigh Light (TL), serta marka jalan. ‘’Demi keamanan bersama, kami mohon pemangkasan atau penebangan pada pohon yang mengganggu marka serta yang tumbuh dibawah trotoar,’’ ungkap Arifin dari Dishub.

Menanggapi hal itu pimpinan rapat menyatakan akan mengadopsi usulan para peserta rapat itu untuk kemudian diusulkan, diterbitkan Peraturan Bupati terkait pemangkasan dan pemotongan pohon. ‘’Perbup ini akan mengatur tentang penebangan pohon lebih spesifik. Saat ini aturan itu melekat pada Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau,’’ ungkap Nuruddin.Q eri

JAWA TIMUR

6

Jumat Legi 6 FEBRUARI 2015

DBD Renggut Korban, Pemkab Diminta Tanggap Di Tulungagung Turun, Bojonegoro Diharap Waspada Jombang, Bhirawa Demam Berdarah Dengue (DBD) di kabupaten Jombang kembali merenggut korban jiwa. Kali ini korban meninggal atas nama Fahri Zafran Anindito, (7) warga Kelurahan Kepanjen, Jombang Kota setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.

Anak pertama pasangan Aris Rozi Anindito (30) dan Istiqomah (27) ini sebelumnya mengalami panas tinggi. Kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Muslimat. Selama 3 hari Fahri dirawat, namun kemudian dirujuk ke RSUD Jombang. ”Oleh Dokter anak saya didiagnosa kena DBD. Anak saya di rawat selama 2 hari di RSUD, dan tadi malam menghembuskan nafasnya yang terakhir,” ujar Istiqomah ibu korban ditemui dirumah duka, Kamis (5/2).

Istiqomah menambahkan, pihaknya mengaku sangat kecewa dengan tindakan Pemkab Jombang yang menolak KLB dari pemprov Jatim. Sebab sejauh ini penyakit demam berdarah terus mengancam korban jiwa yang rata-rata usia balita. ”Saat dirawat di RSUD, ba-

nyak orang tua pasien yang juga mengeluh soal penangan kasus DBD ini, seharusnya pemkab lebih serius dan tanggap menanngani DBD ini,masak harus menunggu korban lagi,” ujar Istiqomah ibu korban.

Sementara itu, ketua RW 6, Des Kepanjen, Imam Zainul Arifin mengatakan, pihaknya meminta pemerintah segera melakukan fogging di desanya. Alasannya, karena warganya sudah banyak yang terkenan DB. “Desa sudah mengajukan fogging namun belum mendapatkan, informasinya harus membayar meski disebut daerha endemic,” tandasnya seraya mengatakan, bahwa sebelum ada korban, pemerintah tidak melakukan foging terhadap rumah warga. Namun saat minta fogging gratis karena selama ini fogging harus bayar 10.000 rupiah.

paten kemarin.

dr Gatot Dwi P

wed/bhirawa

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran mengatakan belum mengetahui bahwa ada pasien DBD yang dirawat meninggal dunia.

Pihaknya berjanji akan melakukan cek terhadap hasil diagnose.”

Karena penyebab kematian itu belum tentu DBD mungkin penyakit yang lain. Tapi kita akan cek dulu,”ujarnya ditemui di sela sela kegiatan di pendopo kabu-

Cenderung Turun Sementara itu, kendati penderita penyakit deamam berdarah dengue (DBD) terus mengalami penambahan sampai Bulan Februari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mencatat telah terjadi penurunan jumlah penderita jika dilihat dari siklus lima tahunan.

“Saat ini terjadi penurunan yang cukup signifikan kalau dilihat dari siklus lima tahunan.

Penurunannya cukup tajam. Kalau Tahun 2010 jumlah penderita DBD pada Januari mencapai angka 400-an penderita sekarang hanya di 100-an penderita lebih,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Gatot Dwi Prijo P, MKK pada Bhirawa, Kamis (5/2).

Ia bersyukur karena penyakit DBD di Tulungagung tidak membuat Kota Marmer ditetapkan sebagai KLB (kejadian luar biasa). Apalagi penyakit tersebut tidak sampai merenggut korban jiwa. “Ini berkat doa kita semua.

Mudah-mudahan semakin menurun terus dan tidak sampai me-

renggut korban jiwa,” harapnya.

Sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung pada Bulan Januari 2015 tercatat jumlah penderita DBD mencapai 146 penderita.

Sampai kemarin jumlah penderita DBD di Tulungagung menjadi 168 penderita atau penambahan awal Februari ada 22 penderita.

Sementara itu pada Tahun 2010 lalu, jumlah penderita DBD di kabupaten yang terkenal dengan ikon marmernya tersebut tercatat mencapai 463 penderita.

Menurut Gatot, penderita DBD pada Bulan Februari ini diprediksi bakal menurun dari bulan sebelumnya karena puncak musim hujan terjadi pada Bulan Januari.

“Harapannya dengan semakin menurun curah hujan jumlah penderita penyakit DBD juga semakin menurun,” terangnya.

Diharap Waspada Sementara itu pula, tingginyaa kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di beberapa wilayah di Jawa Timur membuat Dinas Kesehatan Bojonegoro mengimbau, kepada masyarakat agar lebih waspada dan memperhatikannya. Hal itu di ungkapkan oleh Kabid Pengen-

dalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Bojonegoro, Ahmad Hernowo, Kamis (5/2). “Kami meminta masyarakat agar waspada terhadap kasus DB. Hal ini lantaran meski jumlah kasus rendah, namun tingkat mortalitas atau kematian akibat DB di Bojonegoro tergolong tinggi,” tegasnya.

Menurutnya, di Jawa Timur saat ini terdapat 9 Kabupaten/ Kota telah ditetapkan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah (DB). Dimana dari 36 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Bojonegoro termasuk kabupaten dengan jumlah kasus DB rendah. “Bojonegoro berada di urutan 33 dari 36 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur,” jelasnya.

Disampaikan, untuk di bulan Januari 2015 ada 55 kasus dengan 1 anak meninggal dunia dari Kecamatan Gayam akibat DB. Dimana hal ini lantaran pihak kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya DB. Untuk di tahun 2014 terdapat 151 kasus, tiga orang di antaranya meninggal dunia. Jumlah itu menurun dibanding pada tahun 2013 sebanyak 283 kasus.Q rur,wed,bas

Mobil Dinas Dewan Dibobol Pencuri

KILAS JATIM

Tiga Raperda Mulai Dibahas DPRD Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Tentang 3 (tiga) Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo. Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT Bank Jawa Timur dan Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo.

Bupati Probolinggo Hj. P Tantrianasari mengatakan, Raperda Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disusun berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selanjutnya, Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT Bank Jawa Timur disusun dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Jawa Timur dalam pertumbuhan perekonomian daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Q wap

Usai Nenggak Oplosan, Empat Orang Tewas Nganjuk, Bhirawa Usai pesta miras, empat orang yakni Kasmuri (30) dan Wawan (23) keduanya warga Dusun Kampungbaru Desa Pendean Kecamatan Gondang, kemudian Supriono (25) dan Sugiono (30) warga Dusun Turi Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso tewas.

Saat ini, Polisi masih menyelidiki penyebab kematianya dan menyita sejumlah botol minuman keras jenis oplosan.

Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad Anwar Nasir yang sempat menemui keluarga korban mengatakan, sebelum keempat korban meninggal mereka memang sempat minum oplosan. Namun demikian, Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

"Kami masih mendalami kasusnya dan belum bisa menyimpulkan apakah kematian mereka karena akibat pesta minuman keras.

Sebab berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, semua korban punya penyakit bawaan," terang AKBP M Anwar Nasir saat mengunjungi keluarga korban di Dusun Turi Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso.Q ris

BPD Sejati saat berkonsultasi dengan kabag Pemdes Kabupaten Sampang.

nurkholis/bhirawa

BPD Keluhkan Minimnya Sosialisasi Perda Pilkades Sampang, Bhirawa Minimnya sosialisasi perda tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa di Kabupaten Sampang, dikeluhkan sejumlah Badan Permusyawatan Desa (BPD), sebab minimnya sosialisasi tersebut, berdampak pada beberapa tahapan pemilihan Kepala Desa (Pilkades), karena tidak memiliki pemahaman yang sama mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Syaifullah ketua BPD Sejati Kecamatan Camplong Sampang, Kamis (5/2) mengatakan rapat di BPD yang jumlahnya 9 orang saat hendak mengajukan pejabat (PJ) kepala Desa saja, terjadi ketidakselarasan antara pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten Sampang terkait perda yang baru tentang Pilkades.

“Awalnya kami BPD Sejati sudah mengusulkan tiga calon PJ kepala Desa Sejati melalui Kecamatan, namun pihak Kecamatan mengatakan hal itu kewenagan BPD, setelah itu kami BPD berkonsultasi dengan bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Sampang, lalu jawabannya penunjukan PJ

kepala Desa merupakan kewenangan Bupati, proses tidak ada sepemahaman yang sama terkait perda yang baru ini cukup membuat kami bingung di internal BPD khususnya di Desa,” keluh Syaifullah.

Pihaknya berharap perda tentang Pilkades yang baru disahkan oleh DPRD Sampang segera di sosialisasikan pada masyarakat desa agar tidak multi tafsir. Pihaknya selaku BPD berusaha menjaga netralitas di pemerintah Desa, tidak memihak pada bakal calon kepala Desa siapapun.

“Namun intinya kami selaku BPD sudah mengajukan tiga nama calon PJ kepala Desa Sejati, mohon kiranya Bupati Sampang segera menindaklanjuti, agar tahapan Pilkades di Desa Sejati bias berjalan lancar sesuai aturan yang ada,” harapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, per Januari 2015 ini, ada 108 kepala Desa di Kabupaten Sampang yang masa jabatan sudah mulai berakhir, sehingga berdasarkan undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) dan perda tentang Pilkades, maka Bupati harus menunjuk Pejabat (PJ) kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil.Q lis

Kota Kediri, Bhirawa Mobil dinas Komisi D DPRD Kabupaten Kediri sebagai fasilitas Ketua Komisi, yang disamarkan dibobol orang tak dikenal, ketika diparkir di depan Stikes Kediri Jalan Letjen Panjaitan, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kamis (5/2).

Dari informasi yang berhasil dihimpun, kejadian berawal sekitar 13.00 WIB, ketika itu korban yang juga anggota DPRD Kabupaten Kediri Mundhofir memarkir kendaraan dinasnya di depan toko batu alam. Namun setelah kembali, dari toko, Korban kaget melihat mobil dinasnya bernopol AG 519 GP pecah kacanya pada sisi kiri, selnjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Mapolsek Pesantren Kota Kediri.

Korban mengaku akibat kejadian tersebut kerugian material yang diderita sekitar Rp 11 juta, dengan rincian uang tunai Rp 9 juta, Hp Merk Samsung, dan sebuah kamera digital merk canon.

"Ketika itu mobilo saya ti-

nggal kurang lebih 10-15 menit ke toko batu alam untuk memebeli pelampung, setelah saya kembali kaca sudah pecah, yang hilang uang, Hp samsung dan kamera digital merk canon kecil," terangnya.

Di sisi lain, terkait mobil dinas tersebut, salah satu staf DPRD Kabupaten Kediri Gunawan mengatakan jika mobil tersebuta adalah plat merah, namun plat nomornya dibungklus dengan pembukus plat nomor yang berwarna hijau. "Ini mobil dinas, paltnya merah cuma dibungkus dengan warna hijau," tegasnya.

Dari pantauan wartawan, Mobil dinas tersebut, terlihat seperti mobil pribadi, sebab plat Nomor mobil ini dibungkus dengan mika berwarna hijau, sehingga plat nomor mobil ini seperti mobil plat warna hitam. Sementara pihak Kepolisian sektor Pesantren setelah mendapatkan laporan, hingga saat ini belum memberikan keterangan resminya terkait kejadian itu.Q van

Pemkot Perketat Izin Pemanfaatan Lahan Kota Batu, Bhirawa Penataan wilayah Kota Batu menjadi perhatian serius Pemkot Batu, khususnya terkait dengan pemanfaatan/alih fungsi lahan pertanian/terbuka hijau menjadi bangunan. Untuk pengajuan izin tersebut, Pemkot Batu dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) akan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa secara langsung.

“Saat ini pengurusan ijin masih mendasarkan pada Perwali dan Perda yang ada. Dengan berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat, maka nantinya akan dilakukan revisi kembali, khususnya yang terkait dengan pelibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengurusan izin bangunan dan usaha,” kata Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso kepada Bhirawa, Kamis kemarin (5/2).

Apalagi dengan disahkannya UU no. 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara otomatis akan membawa konsekuensi atas aturan-aturan di bawahnya. “Makanya kita mensosialisasikan UU no. 23 tahun 2014 dan UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, agar peraturan-peraturan yang sebelumnya segera menyesuaikan, termasuk dalam urusan Perijinan,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam ketentuan UU tersebut, dalam proses perizinan, petugas harus melakukan pengecekan langsung di lapangan sebelum menerbitkan izin, baik izin bangunan maupun usaha. Pengecekan lapangan tersebut, diantaranya termasuk tanggapan masyrakat atas rencana ijin pembangunan tersebut.Q sup

Ribuan Massa Solidaritas Hafids Yusik Duduki Polres Ribuan massa pendukung solidaritas Hafids Yusik, melakukan demo dengan ‘menduduki’ Mapolres Situbondo, pagi kemarin (5/2). Ribuan massa tiba di Mapolres Situbondo, sekitar pukul 09.00 wib, dengan menaiki mobil dan roda dua. Massa berangkat dari bascamp LSM Gempur, di Kecamatan Panji, Situbondo, dengan pengawalan ketat aparat gabungan.

Ribuan massa yang datang dari berbagai pelosok desa itu, mendesak pihak kepolisian untuk segera menetapkan dan menahan pelaku pengancaman pembunuhan serta kasus ITE (Informasi tehnologi elektronik). "Jika polisi masuk angin, kita gosok saja punggungnya," teriak salah seorang pengunjuk rasa di halaman Mapolres Situbondo.

Massa berjanji tidak akan bergerak, jika Kapolres Situbondo, AKBP Hadi Utomo tidak

segera menemui ribuan massa pengunjuk rasa. "Saya kesini tidak ada yang mendanai, tapi murni untuk membela teman kami yang bernama Hafid Yusik agar polisi bertindak adil," ungkap Lutfi, perwakilan pendemo.

Usai berorasi, akhirnya 10 orang perwakilan pendemo dipersilahkan masuk dan ditemui Wakapolres serta Kasaat Reskrim di ruang rapat Polres Situbondo. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan massa

menanyakan sejauh mana penanganan proses hukum yang ditangani oleh penyidik Reskrim Polres Situbondo. "Kami mendesak agar kasus itu segera dituntaskan serta secepatnya menahan tersangkanya," tegas Junaidi, koordinator aksi demo.

Menurut Junaidi, pihaknya masih tetap menunggu kepastian proses hukum yang tengah dilakukan polisi. Sebaliknya, ujar Junaidi, jika tidak ada kejelasan, maka massa pendemo akan melakukan demo dengan massa lebih besar lagi. "Nanti kami pastikan, akan ada 10 kali lipat massa yang akan turun pada demo selanjutnya, " ujar Junaidi.

Menanggapi desakan pendemo, Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Riyanto mengatakan, pihaknya telah bekerja maksimal

memproses kasus tersebut. Bahkan, tambah Riyanto, pihaknya bersama penyidik berkali-kali mendatangi Mapolda, guna kepentingan proses penyidikan kasus tersebut. "Saat ini kita butuh keterangan ahli bahasa dan tehnologi," ucap Riyanto di hadapan perwakilan massa.

Mantan KBO Reskrim Polres Pasuruan ini menandaskan, hingga saat in tidak ada penekanan atau intervensi dalam penanganan kasus tersebut. Malahan, urai dia, sejauh ini pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan pertama terhadap terlapor Khalilurrahman terkait aporan Hafid Yusik itu. “Namun terlapor tidak hadir. Nanti untuk pemanggilan kedua, Sabtu lusa akan kami layangkan kembali," pungkas Riyanto. Q awi

sawawi/bhirawa

Ribuan massa Hafids Yusik saat melakukan aksi demo dijalan depan Mapolres Situbondo, pagi kemarin.

JAWA TIMUR

Jumat Legi 6 FEBRUARI 2015

7

Said Abdullah Tak Mau Nyalon Bupati Meski Hasil Survei Tertinggi Sumenep, Bhirawa MH Said Abdullah, anggota DPR RI dari daerah pemilihan IX Madura, ogah mencalonkan kepala daerah kabupaten Sumenep, meski hasil survei yang dilakukan Proximity menunjukkan elektabilitas politisi asal Sumenep ini berada diposisi paling atas yakni mencapai 22,5 persen, disusul Zainal Abidin (mantan Kepala Bappeprov Jatim) 15,8 persen dan A Busyro Karim (incumbent bupati) 11,8 persen.

MH Said Abdullah mengakatan, secara pribadi pihaknya mengaku ogah mencalonkan kepala daerah Sumenep, namun sebagai petugas partai politik, pihaknya mengaku akan tetap patuh terhadap perintah parpol. Pihaknya tetap memilih sebagai anggota DPR RI karena lebih leluasa mengayomi masyarakat melalui lembaha legislatif. "Secara pribadi saya ogah mencalonkan Bupati, sebagai kader dan petugas partai saya tetap patuh terhadap parpol.

Kalau sudah menjadi keputusan parpol saya harus mengikutinya," kata MH Said Abdullah, Kamis (5/2).

Menurut parpol moncong putih ini, hasil survey soal elektabilitas tokoh sebagai calon kepala daerah jangan dimaknai jika Sumenep ini membutuhkan pemimpin baru, karena incumben Bupati (Busyro Karim, red) masih mempunyai peluang untuk memperbaiki Sumenep, jika memang selama ini dinilai masih belum tercapai 100 persen melakukan perubahan secara signifikan.

"Saya tidak sepakat jika hasil survey yang dilakukan lembaga survey itu dimaknai bahwa Sumenep ini membutuhkan figur pemimpin baru. Tolong berikan kesempatan bagi incumben untuk

memberikan perubahan sebagaimana harapan masyarakat Sumenep," ungkapnya.

Masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Sumenep periode 20102015 akan berahir pada bulan Oktober 2015. Hingga kini, sejumlah nama yang diprediksi mempunyai peluang menjadi kandidat calon kepala daerah, di antaranya MH Said Abdullah (anggota DPR RI dari PDIP), Zainal Abidin (mantan Kepala Bappeprov Jatim), Busyro Karim (incumbent bupati), HM Sahnan, Dewi Khalifah, Ilyasi Siradj, Sungkono (incumbent wabup) Unais Ali Hisyam, dan Azasi Hasan.

Sejumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Sumenep belum menentukan figur sebagai calon yang akan diusung dalam pesta demokrasi tingkat kabupaten. Para petinggi parpol mengaku sudah mendapatkan banyak tamu yang melakukan silaturrahim politik, namun tidak satu pun parpon yang sudah menentukan siapa kandidat yang akan

diusungnya.

Di kabupaten ujung timur tidak ada parpol yang bisa mengusung calon bupati tanpa kualisi karena perolehan kursi dilegislatif tertinggi hanya 7 kursi, sementara untuk mengusung calon bupati sendiri harus memiliki minimal 10 kursi.

Tak Terserap Sementara itu, tarik ulurnya jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) serentak di Jawa Timur, menjadi perhatian tersendiri oleh Masyarakat. Selain itu anggarana bernilai miliaran rupiah yang telah diaolaksikan pada tahun 2015 bakal menjadi silpa.

Komisioner Komisi Pemiliahan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri Samsuri menjelaskan, jika pelaksanaan Pilkada ini dilakukan pada bulan Juni 2016 sesuai keinginan DPR RI dipastikan bakal banyak anggaran yang tidak terserap. "Jika pilkada nanti diundur semakin lama

kemunginan Silpa dari anggaran 2015 bisa mencapai 50 persen, namun jika pilkada dilaksanakan Februari mungkinsilpanya hanya 10 persen dari total anggaran Pilkada," terangnya.

Dia menjelaskan, jika anggaran yang tak terserap itu diantaranya, anggaran untuk logistik pemilu seperti Tempat Pemungutan Suara (TPS) Serta honorhonor Panitia Pemungutan Suara, seperti KPU dan yang lain-lain.

"Itu yang mungkin akan direncanakan penganggaran untuk 2016, jika itu diundur, dan saat ini kami masih menunggu revisi UU nomor 1 tahun 2015 yang akan di gedok pada 18 februari nanti, dan terkait pengunduran jadwal Pilkada ini juga belum ada surat edaran dari KPU Pusat," jelasnya.

Dia menambahkan, degan masih tidak jelasnya jadwal Pilkada ini, pihaknya tetap menjalankan intruksi dari KPU Pusat, dengan melakukana sosialisasi. Selain itu pihaknya diintruksikan untuk merencanakan anggaran. "Kami

tetap jalan kan intruksi dari KPU untuk mensosialisasikan rencana Pilkada ini, dan koondisi KPU pada saat sekarang ini, selain itu juga merencanakan anggaran," tambahnya.

Sebelumnya, KPU Pusat telah menetapkan jadwal Pilkada Kabupaten Kediri pada 16 Desember 2015 mendatang, namun jadwal tersebut ditolak oleh DPR RI, karena masih akan dilakukan revisi UU. Diketahui, Pemerintah Kabupaten Kediri megalokasikan anggaran untuk pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kediri mencapai Rp 46 Miliar.

Sementara itu, disisi lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan segera menentukan sejumlah nama pejabat dari golongan eselon II untuk dipasang menjadi calon penjabat (Pj) kepala daerah. Pengisian Pj diperlukan oleh 18 kabupaten/ kota di Jatim karena para kepala daerahnya akan memasuki masa akhir jabatan pada tahun 2015 ini.Q sul,van,cyn

LSM Fitra Minta Kejaksaan Turun Tangan

KILAS JATIM

Semua Taman Akan Dioptimalkan Malang, Bhirawa Di era pemerintahan Wali Kota Malang Muhammad Anton, seluruh taman akan dioptimalkan. Setelah Tanam Trunojoyo, Taman Malabar, kini Kota Malang tidak lama lagi akan memiliki taman yang unik, yakni Taman Kunang-kunang di Jalan Jakarta.

Wali Kota Malang, Muhammad Anton, di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan taman Kunang-kunang, Kamis (5/ 2), kemarin, mengutarakan, taman Kunangkunang itu, akan dibuat unik dengan ornament utama tata lampu. "Taman Kunangkunang ini akan menonjolkan permainan lampu. Sepanjang taman akan dipasang berbagai jenis lampu," tukas Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton.

Namun untuk pohon yang ada di taman itu tetap dipertahankan. Bahkan rencananya akan ada penambahan tanaman baru untuk mempercantik taman tersebut. Anggaran pembangunan taman didepan Kantor Bakorwil itu, berasal dari dana CSR Bentoel sebesar Rp 2 miliar.

Sedangkan pembangunannya targetkan selesai akhir April 2015. Hiasan lampu di taman itu, hampir seratus buah.Tidak hanya lampu yang gemerlap, tapi hiasan lampu akan terkesan hidup.Q mut

Mutasi Pejabat Pemkab Dibantah Sekda Situbondo, Bhirawa Dalam sepekan ini, di kalangan internal PNS gencar oleh kabar adanya mutasi besar-besaran di jajaran pejabat Pemkab Situbondo. Ini dikaitkan dengan menjelang akhir masa jabatan Bupati Dadang Wigiarto lima tahun pertama.

Tak hanya di lingkungan Pemkab, sejumlah anggota group jejaring social facebook, juga ramai memposting akan ada mutasi, Jumat (6/2) hari ini. Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Sekretaris Daerah, Syaifullah, ia langsung membantahnya. Justeru sebaliknya, Syaifullah mengaku tidak ada pembicaraan soal mutasi pejabat Pemkab.

Menurut Syaifullah, sebagai Kepala Baperjakat dirinya sejauh ini dirinya belum pernah diajak bicara oleh Bupati maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna membahas hal tersebut.

“Kabar itu (mutasi besar-besaran) tidak benar. Sebab belaum ada pembicaraan sal itu,” sergah mantan Kepala Bapeda Kabupaten Situbondo.

Di sisi lain, isu akan adanya mutasi besar-besaran mulai jadi buah bibir beberapa hari terakhir ini. Kabarnya akan ada mutasi bagi pejabat esselon II di lingkungan Pemkab Situbondo. Isu ini juga dikait-kaitkan adanya kabar sejumlah pejabat yang disebut-sebut bakal maju menjadi calon Bupati Situbondo periode 2015-2020.Q awi

hartono/bhirawa

Rumah Warga Kelurahan Sutojayan mengalami banjir setinggi lutut akibat jebolnya Sungai Bogel di Kecamatan Sutojayan, Kamis (5/2) kemarin.

Sungai Bogel Jebol, Ratusan Rumah Warga Tergenang Kabupaten Blitar, Bhirawa Jebolnya saluran Sungai Bogel di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar akibat hujan, merendam ratusan rumah yang berada di sekitar Sungai Bogel. Bahkan tinggi genangan air mencapai lutut orang dewasa yang terjadi sejak Kamis pagi jam 02.00 WIB hingga Kamis siang (5/ 2) kemarin.

Diungkapkan salah satu warga Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan, Miniatun (60), seluruh ruangan rumahnya terendam air setinggi lutut yang membuat dirinya bersama keluarga cemas adanya banjir susulan, sebab melihat pengalaman sebelumnya sempat terjadi banjir bandang yang membuat rumahnya tenggelam. “Kami sangat trauma dengan kejadian seblumnya, apalagi banjir ini terjadi pada musim penghujan,” kata Miniatun (60).

Bahkan dikatakan Miniatun(60) akibat banjir ini, seluruh perabot rumah tangga serta jalan terendam air hingga kesulitan untuk membedakan jalan atau bukan.

Akibatnya dirinya bersama keluarga meskipun tidak mengungsi berharap hal ini terjadi hanya sebentar dan segera surut.

“Menurut informasi ini terjadi karena jebolnya tanggul di Sungai Bogel, untuk itu kami berharap Pemerintah segera mem-

perbaiki agar kami bisa tenang dan air kembali surut,” ujarnya.

Secara terpisah dikonfirmasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Heru Irawan membenarkan adanya kejadian banjir di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan karena meluapnya sungai Bogel akibat adanya sendimen yang cukup banyak di Sungai Bogel. “Akibat menumpuknya sendimen tersebut, mengakibatkan air sungai Bogel meluap dan membuat saluran jebol. Sehingga menggenangi rumah dan sawah yang berada di sekitar sungai Bogel,” kata Heru Irawan.

Lanjut Heru Irawan, genangan air ini terjadi hanya semalam dan sudah surut pada Kamis siang (5/2) kemarin. Sehingga menyisakan kotoran sisa genangan air berupa lendet. Untuk itu pihaknya langsung menerjunkan 2 unit kendaraan yakni mobil Tangki dan Mobil Pemadam Kebakaran untuk membersihkan jalan dari sisa-sisa kotoran yang membuat jalan menjadi licin.

“Kami berharap bisa tuntas pada hari ini untuk membersihkan jalan dari kotoran sisa genangan air dengan disemprot dengan air.

Selanjutnya akan kami ajukan untuk membersihkan sendimen di Sungai Bogel,” terangnya.Q htn

Tuban, Bhirawa Sering terjadi kerusakan bangunan yang dibiaya dari anggran pendapatan belanja daerah (APBD), selama pemerintah Bupati H. Fathul Huda dan Wakil Bupati ir.

H. Noor Nahar, M.Si membuat salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Geram serta meminta aparat penegak hukum turun.

“Kita melihat, kontrol dewan (DPRD –red.) lemah, tidak ada oposisi sama sekali, oleh karena itu kami berharap salah satu penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan bisa turun,” kata Miftahul Huda Koordinator Advokasi Fitra Jatim saat dikonfirmasi Bhirawa (5/2).

Miftah juga menilai, di antara penyebab banyaknya kerusakan proyek APBD sebelum masa tenggang habis juga dikarenakan sistem tender online yang masih bisa direkayasa, selain banyak permainan atau kontraktor baru yang sebenrnya masih belum layak untuk mengerjakan proyek tersebut.

“Sisitem terder online atau LPSE tidak menjamin, faktanya pemenang terder kita lihat masih banyak yang orang-orang dekat penguasa yang belum mumpuni dalam bidang-nya. Fakta lain, dalam penawaran panitia tidak banyak berbuat, bagaimana pemerintah ini tidak rugi,” terang Miftah.

Agar masyarakat tidak selalu dirugikan, Fitra Jatim meminta penguasa tegas dalam mengambil kebijakan. “Ya harus berani menolak, dari pada nama baik penguasa semakin hari semakin jelek, dan terpenting peren serta masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah juga harus ada, baik itu LSM kredibel juga Pers yang belum terkontaminasi,” harap Mantan Miftahul Huda yang j uga Ketua PC PMII Tuban ini.

Ia juga memberikan contoh, trotoar dan pembatas jalan penghubung antar kecamatan yang berada di Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban longsor, padahal pengerjaan-nya belum genap dua bulan. “Tidak hanya di Montong, kerap kita temukan proyek yang selesai pengerjaan dan masih dalam masa perawatan, papan nama-nya aja tidak dipasang,” kata Miftah.

Trotoar dan pembatas jalan yang berada ditikungan tajam tersebut kondisinya dalam pantaun bhirawa selian longsor juga ambles sekitar 10 hingga 15 meter.

Bahkan, hingga saat ini tidak ada satu pun ramburambu maupun tulisan peringatan jika jalan tersebut mengalami kerusakan.

“Ini berbahaya bagi pengunan jalan yang belum hafal jalan, selian ramburambu peringatan tidak ada, posisi kerusakan persisi ada ditikungan jalan, kemingkinan pengerjaanya asal-asalan, karena baru saja perbaiki beberap minggu yang lalu yang juga akibat longsor dan saat ini sudah longsor lagi,” kata Syafii warga Kecamatan Singgahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tuban, Choliq Qunaisih ketika dikonfirmasi mengenai longosr tersebut enggan berkomentar banyak dan diarahkan untuk bertanya pada kabid jalan. Selanjutnya, saat kabid jalan dihubungi dan dikirim pesan pendek (SMS –red.) tidak ada tanggapan sama sekali.

Sedangkan Camat Montong, Agus Wijaya selaku penangungjawab wilayah ketika dikonfirmasi mengungkapkan, bahwa longsornya trotoar dan nyaris mengenai jalan itu bukan wewenangnya, namun wewenangnya dinas pekerjaan umum Tuban. “Itu wewenangnya dinas pekerjaan umum, bukan kami,” terangnya singkat.Q hud

Tanah Longsor Timpa SD, Empat Siswa Dilarikan ke RS Derasnya hujan yang turun di Kota Batu mulai harus mendapatkan perhatian khusus. Kamis (5/2) pukul 08.50 WIB, terjadi longsor yang menimpa bangunan sekolah di Desa Sumber Rejo, Kota Batu yang tengah melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Akibatnya, empat orang siswa mengalami luka akibat tertimpa longsoran tanah dan atap bangunan yang ambruk.

Diidentifikasi, bangunan sekolah yang tertimpa longsor adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alam Lukman al-Hakim (ALH). Adapun bangunan yang rusak adalah ruang kelas 5 yang saat itu sedang berlangsung mata pelajaran matematika.

“Saat itu kita sedang mengerjakan latihan soal matematika.

Tiba-tiba saja ada suara gemuruh dan langsung ada atap gedung ambruk yang disertai dengan materi tanah yang longsor,” ujar wali kelas 5 MI ALH, Hanifah, ditemui di tempat kejadian perkara (TKP), Kamis (5/2).

Saat itu juga para guru mem-

bantu siswanya untuk menjauh dari titik longsor. Bantuan terutama diberikan kepada empat siswa yang sempat tertimpa materi longsor. Diketahui, keempat siswa kelas yang terimpa longsor adalah Refina, Abril, Indri, dan Lia. Saat itu juga keempat korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit dr.Etik, yang tak jauh dari TKP. Setelah mendapatkan penanganan medis, korban bernama Indri dan Abril yang mendapatkan luka paling parah. Indri mengalami luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala.

Sedangkan Abril mendapatkan

luka akibat benturan di bagian pundak.

“Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, keduanya tidak mengalami gegar otak maupun patah tulang. Namun demikian akan terus dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan keduanya,” tambah Hanifah. Sedangkan untuk dua korban yang lain mengalami luka yang tidak parah. Namun demikian keduanya juga telah mendapatkan penanganan medis atas beberapa luka yang diderita.

Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu yang langsung turun ke TKP membantu proses evakuasi.

Mereka menginstruksikan untuk mengosongkan ruang kelas 5 dan mengeluarkan barang yang ada di dalamnya. “Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi longsor susulan di kawasan ini,” ujar Kasie Kedaruratan dan Logistik BPBD, Ahmad Rochim.

Diidentifikasi pula bahwa tanah yang longsor berasal dari tanah dengan kemiringan 40 derajat yang berada 7 meter persis di atas bangunan sekolah.

Adapun tanah yang longsor itu memiliki lebar 5 meter dan kedalaman 2 meter. Saat Bhirawa mendatangi TKP, tanah yang longsor kondisinya basah akibat hujan yang turun pada malam sebelumnya.

Dalam catatan BPBD, pada hari Rabu (4/2) Kota Batu diguyur hujan cukup lama sejak sore hari.

Pada malam itu BPBD juga mendapatkan pemberitahuan dari BMKG bahwa hujan yang turun akan mencapai puncak sekitar pukul 20.00 WIB. “Benar saja, sekitar pukul 20.30 WIB, hujan yang turun di Kota Batu sangat deras sekali,” jelas Rochim.

Sementara, Kepala BPBD Kota Batu, Sasmito juga mendatangi

nas/bhirawa

Petugas dari BPBD Kota Batu melakukan pemeriksaan di lokasi longsor di Desa Sumber Rejo untuk menjaga kemungkinan adanya longsor susulan, Kamis (5/2).

TKP dan melakukan kordinasi dengan para guru MI ALH. Ia mengatakan akan mengajak MI ALH untuk mengadakan pelatihan dan simulasi kebencanaan. “Nanti para siswa maupun

guru akan kita beri wawasan tentang kebencanaan. Termasuk pemberian pelatihan atau simulasi terkait apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam lagi,” ujar Sasmito.Q nas

EKONOMI - BISNIS

8 RAGAM EKBIS

Wali Kota dan FKPD Lakukan Tanam Perdana Probolinggo, Bhirawa.

Program ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah pusat, mendapat perhatian penuh dari Pemkot Probolinggo. Wali Kota Probolinggo, Hj Rukmini bersama FKPD dan unsure Babinsa Kodim 0820 melakukan tanam bersama di jalan Barito Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

“Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengawali, mendorong dan, memotivasi para petani untuk segera memproduktifkan lahan yang dimiliki guna meningkatkan indeks pertanaman,” kata Hj Rukmini, Kamis (5/2).

Pemerintah telah menetapkan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan tepatnya tahun 2017, Indonesia diharapkan mampu Swasembada Pangan untuk menunjang Kedaulatan Pangan Nasional, tidak hanya harus cukup tetapi ditargetkan surplus beras. Disamping juga menargetkan tercapainya swasembada jagung dan kedelai.

Untuk itu masing- masing daerah diwajibakan ikut mendukung program tersebut dengan mengoptimalkan berbagai sektor di bidang Pertanian. Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pertanian Kota Probolinggo bersinergi dengan Jajaran TNI Angkatan Darat (Babinsa) Kodim 0820 turut mengawal dan mendampingi poduksifitas pertanian di kota Probolinggo.

Diharapkan dengan luas lahan pertanian di kota Probolinggo yakni 1 735,87 ha, akan mampu menyumbangkan produksi beras untuk kebutuhan nasional. Dengan begitu maka akan mewujutkan ketahanan Q wap pangan, paparnya.Q

Jumat Legi, 6 FEBRUARI 2015

Panen Raya, Harga Gabah di Bojonegoro Turun Bhirawa, Bojonegoro Panen raya di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur membuat harga gabah terus mengalami penurunan.

Semula harga gabah hasil panen bisa mencapai Rp 4.200 hingga Rp 4.300 per kilogram (Kg) dan kini harga gabah terus turun menjadi Rp 4.000 per Kg bahkan kini ada di kisaran Rp 3.600 per Kg. Sukijan (49) warga Kecamatan Kalitidu mengatakan, harga jual gabah terus turun karena panen raya padi di daerah bantaran Sungai Bengawan Solo. “Lahan sawah seluas seperempat hektare (Ha) miliknya bisa menghasilkan gabah sebanyak 37 sak atau sekitar 17 kuintal, namun untuk sekarang ini harga gabah lagi menurun seiring panen raya yang terjadi di sejumlah daerah yang ada di bantarann sungai,” jelasnya saat dihubungi, Kamis (5/2).

Untuk kualitas padi hasil panen padi kali ini cukup bagus karena bulir padinya mentes dan kandungan airnya rendah karena tidak terendam banjir. Dikatakan, biasanya hasil panen padi dari petani di daerah bantaran Bengawan Solo banyak dibeli oleh tengkulak dari daerah Kudus, Pati, dan Blora, Jawa Tengah. “ Namun, para pemborong dari Jawa Tengah kini banyak mengambil hasil panen padi di daerah Jawa Tengah,” imbuhnya.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh

achmad basir/bhirawa

Sejumlah pekerja sedang melakukan penggilang padi atau ngedos saat panen raya padi di Bojonegoro. petani lain bernama Masduki (55) asal Desa Leran. Menurutnya lahan di bantaran Bengawan Solo mulai panen padi sejak awal Januari lalu. Hasil panen padi kali ini cukup berhasil lantaran lahan persawa-

han tidak kebanjiran.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Ahmad Djupari mengatakan para petani di daerah bantaran Bengawan Solo kini dapat tersenyum lega karena ber-

hasil memanen padi dengan kualitas baik dan melimpah. “ Sebelumnya, petani di daerah bantaran Bengawan Solo selalu gagal panen saat musim hujan karena persawahan tergenang banjir,” ujarnya. Q bas

Pengimpor Pakaian Bekas Diancam Pidana Disperindag Jatim Dukung UU No 7 Tahun 2014

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, Hitam Silver, AG6018QA, a/n.

Madhasim, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung No. 256/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG6315RAH, a/n.

Feri Kriswani Ekrokati, Ds. Tanjungsari, Boyolangu-T.Agung No. 257/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG5827OG, a/n.

Andriyanto, Kel. Sembung RT 2/1-T.Agung No. 258/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4237 EU a/n Mustolih, Ds. Sumberkolak, rw 02/03, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 259/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3008 ED, a/n Rohandi Yusuf, Ds. Lamongan, rw 05/13, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 260/IMB/BI-II/2015

Surabaya, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur mengingatkan pengimpor barang bekas, khususnya pakaian akan dipidana paling lama lima tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

“Sudah tertuang dalam undang-undang bahwa pengimpor barang tidak baru bisa dipidana penjara,” ujar Kepala Disperindag Jatim Warno Harisasono kepada wartawan di Surabaya, Kamis. Ia menjelaskan, sesuai Pasal 47 UU 7/2014 ayat (1) tertulis bahwa setiap pengimpor wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Kemudian pada Pasal 111 dalam undang-undang yang sama ditulis bahwa setiap pengimpor yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Menurut dia, dengan diberlakukannya per-

aturan tersebut maka otomatis mendukung ekspor produk nonmigas agar ke depan bisa meningkat, setidaknya bisa mencapai tiga kali lipat.

“Logikanya, agar ekspor nonmigas meningkat, produksi harus meningkat. Supaya laku di luar negeri, industri harus tumbuh, yang berarti ada investasi. Upaya ini harus diimbangi dengan regulasi barangbarang impor,” jelasnya.

Sebagai bentuk penegakan undang-undang, pihaknya telah menggelar razia di sejumlah pasar di Surabaya, seperti Darmo Trade Center (DTC) di Jalan Wonokromo dan Royal Plaza di Jalan Ahmad Yani.

“Hasilnya ditemukan banyak pakaian bekas yang diperjualbelikan umum dengan harga murah, mulai Rp5 ribu - 10 ribu,” kata mantan Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim tersebut.

Dalam razia tersebut, lanjut dia, sementara belum memberikan sanksi tegas kepada para pedagang karena lebih fokus menyasar ke pengimpor yang juga merupakan pemasok pakaian bekas. “Tapi kami kesulitan menemukan pengimpor, sebab pedagang baru bekerja dan mengaku tidak mengenali pengimpornya,” tukas Hari, panggilan akrabnya.

Kendati demikian, kata

Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2014 Tanggal : 29 Desember 2014

Perekonomian Jatim Naik 5,86 Persen Pemprov, Bhirawa Perekonomian Jawa Timur tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86 persen.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88 persen, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,52 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,17 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah mengatakan, mulai 5 Februari 2015, penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008. “Perhitungan menggunakan teknik lebih baru lagi dan konsep yang lebih baik lagi. Besaran PDRB Jatim juga mengalami kenaikan den-

gan perhitungan baru. Meskipun dari tahun lalu, PDRB alami sedikit penurunan,” katanya, Kamis (5/2).

Menurutnya, perekonomian Jatim saat ini dinilai masih makin kuat dikarenakan Jatim merupakan kawasan perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Bahkan pertanian Jatim mengungguli Jawa Barat. Begitupula dengan sektor industri di Jatim juga nomor dua setelah DKI Jakarta.

Lebih lanjut dijelaskan Sairi, struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan (28,90 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,73 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,24 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2014, lanjutnya, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,22 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,85 persen; dan Konstruksi sebesar 0,50.

Pada triwulan IV-2014 Ekonomi Jawa Timur tumbuh 6,01 persen lebih cepat bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 9,24 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 9,19 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 7,58 persen. Q rac

PEMERINTAH KOTA PASURUAN RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR URUT 1

Jarang Dapat Order, Pesanan Mawar di Kota Batu Jeblok Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggelar kegiatan atau rapat di hotel tidak hanya membuat dunia perhotelan lesu, namun pedagang bunga juga terimbas dampaknya.

Selama ini para pedagang bunga di Kota Batu sering menerima pesanan dari pihak hotel untuk membuat rangkaian bunga maupun taman mini penghias ruangan jika ada instansi yang menggelar acara. Tapi dengan adanya keputusan PANRB, maka omzet penjual bunga menurun drastis.

Saat ini ratusan petani bunga mawar di Desa Gunungsari Kota Batu terancam tak mendapatkan untung besar pada perayaan Valentine tahun ini. Hingga saat ini, harga maupun pesanan bunga mawar dari Batu tak mengalami

peningkatan. Hal ini diakibatkan pesanan mawar dari hotel yang menjadi langganan mengalami penurunan. Karena semua instansi pemerintah tak lagi mendapatkan ijin melakukan kegiatan di hotel.

Salah seorang suplayer bunga mawar asal Desa Gunungsari, Sudarmaji mengatakan bahwa setiap menjelang perayaan Valentine, permintaan terhadap bunga mawar selalu naik tajam. “Jika pada kondisi normal permintaan bunga mawar sebesar 4000- 5000 tangkai per hari, maka menjelang valentine angka ini akan naik

anas bahtiar/bhirawa

Pengepakan dan pengiriman bunga mawar di Desa Gunungsari Nampak tidak bergairah menjelang perayaan hari Valentine.

menjadi 15.000 tangkai per hari,”ujar Sudarmaji.

Begitu pula kenaikan juga terjadi pada harga bunga-bunga tersebut. Untuk mawar tangkai pendek, menjelang Valentine harga yang semula Rp300- RP 400 bisa naik menjadi Rp 1500 per tangkainya. “Sedangkan untuk tangkai panjang, harga yang semula Rp 600- Rp1000 bisa naik menjadi Rp 2500 per tangkainya, ”tambah Sudarmaji. Pesanan paling banyak, kata dia, berasal dari Kota Jakarta dan Pulau Bali. Biasanya sejak awal bulan, pesanan mulai beranjak naik. Puncak pesanan biasanya datang pada tanggal 10 Februari. Namun hingga berita ini ditulis, tidak ada tandatanda kenaikan dari jumlah pesanan bunga mawar di Kota Batu.

Kenyataan ini membuat puluhan hingga ratusan petani yang ada di Desa Gunungsari harus gigit jari. Padahal mereka sangat berharap bisa meraup keuntungan besar dari penjualan panen bunga mawar di perayaan valentine.

Seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Andira Florist di Desa Gunungsari. Gapoktan ini membawahi sekitar 50 petani bunga mawar. Bahkan para petani ini jauh hari telah menyediakan stok bunga untuk mengantisipasi membludaknya pesanan saat valentine. “Namun bungabunga tersebut terpaksa tidak dipanen, akibat rendahnya jumlah permintaan,”keluh salah satu anggota Gapoktan Andira Florist, Chandra Setiawan. Q nas

URAIAN

JUMLAH

PENDAPATAN

745.928.343.128,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

92.731.224.176,00

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

19.450.166.000,00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

7.070.176.900,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.967.877.844,00

1.1

1.1.4 1.2

Terimbas Dampak Pelarangan PNS Rapat di Hotel

Hari, dalam undang-undang yang merupakan penguatan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/ PER/10/2009 tertanggal 9 Oktober 2014 tersebut dijelaskan bahwa ada dalam hal tertentu mengimpor barang bekas.

Dalam Pasal 47 ayat (2) dijelaskan dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Kemudian dijelaskan lagi di ayat (3), yang bunyinya masing-masing bahwa penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Q iib,ant

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

61.243.003.432,00

DANA PERIMBANGAN

541.811.556.065,00

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

106.868.924.065,00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

399.095.322.000,00

1.2.3 1.3

Dana Alokasi Khusus

35.847.310.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

111.385.562.887,00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

42.288.145.887,00

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

60.885.944.000,00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2 2.1

8.211.473.000,00

BELANJA

840.772.472.688,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

392.311.814.728,00

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.4

Belanja Hibah

56.073.291.260,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

13.645.287.790,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.8 2.2

318.652.008.638,00

Belanja Tidak Terduga

2.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

448.460.657.960,00

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

2.2.3

Belanja Modal

95.128.315.600,00 152.162.473.463,00 201.169.868.897,00 SURPLUS / (DEFISIT)

3 3.1

1.941.227.040,00

(94.844.129.560,00)

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

94.844.129.560,00

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

34.507.762.377,00

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

60.000.000.000,00

3.1.5

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

336.367.183,00 PEMBIAYAAN NETTO

94.844.129.560,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

HASANI WALIKOTA, Pasuruan, 29 Desember 2014

OLAHRAGA

Jumat Legi 6 FEBRUARI 2015

9

Porprov Banyuwangi

LINTASAN

Pelari Empat Negara Akan Bersaing di Makassar Jakarta, Bhirawa Pelari profesional dari Kenya, Amerika Serikat, Swiss, dan Jepang akan bersaing dalam lomba lari 21 ribu kilometer bertajuk Bosowa Half Marathon 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, Miggu (1/3).

"Penyelenggaraan di Makasar karena pusat perusahaan kami ada di Makassar," kata Direktur Bosowa Foundation Melinda Aksa di Jakarta, Kamis, tentang pemilihan lokasi lomba.

Pelari profesional dari Kenya yang akan turut bersaing dalam lomba berhadiah total Rp402 juta itu antara lain Geoffrey Birgen, Jackline Nzivo, Dennis Isika, dan Alex Melly serta Miriam Altman yang merupakan pelari asal Swiss.

"Kalau di luar kota seperti Bantaeng akan sulit untuk pengadaan akomodasi bagi peserta karena butuh 2,5 jam perjalanan dari Makassar," kata Melinda.

Melinda mengatakan lomba lari peringatan HUT ke-42 Bosowa itu menargetkan lebih dari empat ribu peserta dari kategori non-atlet.

Panitia penyelenggaraan, lanjut Melinda, membedakan perlombaan half marathon 2015 itu dalam enam kategori yaitu 21K Open untuk WNA dan WNI, 21K Closed untuk WNI, 21k Master untuk peserta berusia lebih dari 40 tahun, 10K Closed untuk WNI, 10K Pelajar untuk peserta berusia kurang dari 16 tahun, dan 5K Closed untuk WNI.Q ant

KONI Batu Optimistis Masuk 10 Besar Kota Batu, Bhirawa KONI Kota Batu memastikan akan mengikuti 23 Cabang Olah raga (Cabor) dari 32 Cabor yang dipertandingkan dalam Porprov V di Banyuwangi mendatang. Dari 32 cabang tersebut, kontingen Kota Batu akan diperkuat 200 atlet.

Sekretaris KONI Kota Batu, Drs Mahfud mengatakan, Cabor yang diikuti Kota Batu lebih banyak dibanding dalam Porprov IV Madiun tahun 2013 lalu. Saat itu Kota Batu hanya terjun di 21 Cabor dengan torehan prestasi ada di peringkat 15. Dengan menambah 2 Cabor, yaitu Cabor Bilyard dan Taekwondo, maka dia optimis akan mampu menambah pundi-pundi medali dan masuk di jajaran 10 besar.

Menurut Mahfud, target masuk 10 besar dinilainya realistis karena Cabor Taekwondo dan Bilyard memiliki atlet-atlet handal yang sudah teruji dalam kompetisi atau kejuaraan di tingkat regional Jawa Timur. “Taekwondo misalnya beberapa waktu lalu mengikuti Open Turnamen Smartadra Cup 2015 di Si-

doarjo dan terbukti mampu berjaya dengan memboyong 7 medali, baik emas, perak maupun perunggu. Belum lagi Cabor Bilyard,” ungkap Mahfud kepada bhirawa, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya ada 4 Cabor lain yang sebenarnya juga merupakan lumbung medali bagi Kota Batu, namun tenyata tidak dipertandingkan dalam Porprov V. “Kita sebenarnya memiliki 27 Cabor, namun ada 4 Cabor yang tidak dipertandingkan dalam Porprov V. Padahal ke4 Cabor tersebut ada yang menjadi lumbung emas bagi Kota Batu, yaitu Cabor Paralayang/Paragliding,” tutur mantan Ketua KPU Kota Batu tersebut.

Tiga Cabor lainnya yang tidak dipertandingkan, yaitu

Cabor Arum Jeram, Pacuan Kuda dan Tarung Drajat. “Kalau ke-4 Cabor tersebut dipertandingkan, maka kami optimis peringkat Kota Batu akan semakin baik lagi,” tukasnya.

Adapun cabor yang diikuti, yaitu cabor Tinju, Bridge, Karate, Renang, Selam, Catur, Wushu, Panahan, Taekwondo, Tenis Lapangan, Panjat Tebing, Tenis Meja, Senam, Sepak Bola, Futsal, Renang, Bulu Tangkis, Basket, Atletik, Sepak Takraw, Volley Pantai, Bilyard, dan Balap Sepeda.

Oleh karena sisa waktu 3 bulan akan dimanfaatkan secara optimal untuk menggelar pelatihan atlet yang akan diterjunkan dalam Porprov.

Masing-masing Cabor akan menggelar semacam pemusatan latihan dan latih tanding.

“Untuk pelatihan atlet yang akan terjun ke Porprov diserahkan ke masing-masing pengurus Cabor. Semua latihan akan digelar di Kota Batu, namun bisa juga digelar ke luar daerah, terutama untuk Cabor yang belum memiliki tempat

latihan di Kota Batu, seperti Volley Pantai, Renang dan Balap Sepeda,” kata Mahfud.

Dijelaskan, keterbatasan sarana olah raga yang tersedia di Kota Batu memang sedikit banyak mempengaruhi persiapan atlet. Namun demikian, bukan berarti hal itu menghalangi atlet untuk berlatih dan berprestasi.

“Memang sarana olah raga di Kota Batu masih terbatas.

Tetapi kita kan bisa tetap menggelar latihan dengan sarana yang ada atau memanfaatkan sarana yang ada di daerah lain, seperti di kota Malang,” tukas Mahfud.

Keterbatasan sarana olah raga di Kota Batu memang diakui oleh Pemkot Batu.

Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, mengatakan Pemkot Batu secara bertahap akan menyediakan sarana olah raga untuk menundukung perkembangan olah raga.

“Sejak awal kita memang sudah menyadari bahwa sarana olah raga di Kota Batu terbatas. Sebab pemerintah memang lebih memprioritaskan

pembangunan infrastruktur daerah dan perkantoran. Makanya tahun ini, Pemkot Batu akan membangun Gedung Olah Raga (GOR) bertaraf Internasional,” tutur Punjul.

Dengan GOR bertaraf Internasional, maka selain untuk mendukung perkembangan olah raga dan lahirnya atletatlet berprestasi, juga sekaligus untuk mendukung pariwisata. “Ke depan kita berharap kota Batu menjadi Kota Wisata dan Olah Raga. Kalau sarana olah raga sudah lengkap, maka berbagai kejuaraan, baik nasional maupun internasional bisa digelar di Kota Batu. Dan kita sudah buktikan dengan dibangunnya lapangan Paralayang/Paragliding Songgo Maruto,” tukas Punjul.

Lapangan Paralayang Songgo Maruto mendapat pengakuan dari dalam maupun luar negeri sebagai lokasi yang berkelas, sehingga Kejuaraan Paralayang/Paragliding bertaraf Internasional digelar di tempat tersebut.Q sup

Lawan Bali United, Persebaya Turunkan Djemba

PRSI targetkan perolehan enam medali emas pada pesta olahraga Asia Tenggara (SEA Games) 2015 di Singapura.

Renang Targetkan Enam Emas pada SEA Games Jakarta, Bhirawa Cabang olahraga renang menargetkan perolehan enam medali emas pada pesta olahraga Asia Tenggara (SEA Games) 2015 di Singapura pada Juni mendatang.

“Kami mengandalkan perolehan medali dari enam atlet yaitu I Gede Siman Sudartawa, Triadi Fauzi Sidiq, Glenn Viktor Sutanto, Ricky Angga Wijaya, Indra Gunawan, dan Monalisa Arieswari,” kata pelatih renang Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Albert Sutanto kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Albert mengatakan enam atlet yang ditarget medali emas itu melakukan latihan dalam pemusatan pelatihan renang di Perth Australia dan Korea Selatan.

“Siman, Triadi, Ricky, Indra, dan Glen dijadwalkan berlatih di Australia, sedangkan Monalisa beratih di Ko-

rea Selatan,” kata Albert.

Lima perenang putra itu, lanjut Albert, semestinya telah mulai latihan di Australia sejak 15 Januari, sedangkan Monalisa telah berlatih di Korea Selatan sejak Desember.

“Mereka terlambat karena pelatihan di Perth itu tidak didukung Satlak Prima dan PRSI mencari sponsor sendiri,” katanya.

Cabang Renang mengusulkan 34 atlet nasional, termasuk enam atlet target emas, ke Satlak Prima untuk mewakili Indonesia dalam SEA Games 2015.

Namun, usulan 34 atlet renang itu menjadi 21 atlet setelah mendapatkan revisi dari DPR menyusul kuota seribu atlet yang mewakili untuk seluruh cabang yang dipertandingkan dalam SEA Games ke-28 itu.

“Ya karena alasan keterba-

tasan dana dari Satlak Prima.

Kita tentu kecewa,” kata Albert.

PRSI kembali mengajukan tambahan tiga atlet sehingga menjadi 24 atlet renang yang akan ikut ke Singapura.

Tapi, atlet Vanessa Evato dari Riau tidak masuk dalam usulan tambahan untuk disetujui Satlak Prima dan hanya terdapat 23 atlet yang mewakili Indonesia untuk cabang renang.

“Padahal kami mengandalkan Vanessa untuk memperkuat nomor estafet putri dan Indonesia berada pada peringkat keempat di Asia Tenggara untuk nomor estafet,” kata Albert.

Albert berharap pemerintah lebih memperhatikan cabangcabang olahraga individu yang berpotensi meraih medali bagi kontingen Indonesia dalam kejuaraan internasional.Q ant

Surabaya, Bhirawa Peluang Eric Djemba-Djemba untuk bisa bergabung dengan Persebaya masih terbuka, sebab rencanannya mantan pemain Manchester United itu akan diturunkan di laga uji coba melawan Bali United di Lapangan Samudra, Kuta, Bali, hari ini Jumat (6/2).

Selama ini Pelatih Persebaya Ibnu Grahan ingin melihat langsung skill dan gaya permainan pemain yang juga pernah merumput di Aston Villa itu. Sebab Ibnu sendiri juga sedikit ragu dengan kemampuan Djemba setelah lama tidak bermain di Liga Inggris.

Ibnu juga mengatakan kalau Djemba hadir di Bali, maka akan diberikan pelaung untuk membela Persebaya di laga uji coba. "Kalau Djemba datang pasti kita turunkan.

Kita ingin tahu kualitasnya," kata pelatih asli

Tim Sembilan Undang Bepe Soal Gaji Pemain

Maldini-Muchlis Tunda Keberangkatan ke TC Timnas Makassar,Bhirawa Manajemen PSM Makassar meminta Maldini Pali dan Muchlis Hadi Ning menunda keberangkatan ke pemusatan latihan timnas U-23 karena dibutuhkan dalam laga uji coba menghadapi Gresik United dan Persepam Madura di Surabaya, Jawa Timur.

Direktur Teknik PSM Makassar, Sumirlan di Makassar, Kamis, mengatakan kedua pemain ini memang sudah diminta bergabung dalam seleksi timnas U-23 di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 4 Februari 2015. Surat pemanggilan keduanya juga sudah diterima PSM meski belum bisa memberikan izin.

"Kami memiliki dua agenda uji coba sehingga sulit melepasnya saat ini. Kami juga berupaya menjalin komunikasi dengan manajemen timnas agar agenda TC dan persiapan tim bisa saling beriringan" jelasnya.

Keputusana PSM belum melepas keduanya, kata dia, juga karena saat ini belum banyak pemain yang bergabung dalam seleksi timnas yang diproyeksikan menghadapi babak kualifikasi Piala AFC U-23 di Indonesia (23-31 Maret) dan SEA Games 2015 di Singapura.

Tim PSM Makassar juga mengaku mendukung keduanya untuk bisa kembali memperkuat timnas.

Keberadaaan dua pemain PSM di timnas diharapkan semakin meningkatkan motivasi tim jelang tampil di kompetisi Indonesia Super Legaue (ISL) musim 2015-2016.

"Program TC juga belum terlalu mendesak atau baru latihan biasa. Sedangkan kita sudah memiliki dua agenda uji coba yang penting diikuti oleh seluruh pemain," katanya.

Sementara itu, Maldini Pali mengaku siap bersaing untuk memperkuat timnas di sejumlah ajang internasional.

Mengenai peluang lolos masuk tim utama timnas U-23, mantan punggawa timnas U-19 tersebut mengaku optimistis. Pemain asal Sulawesi Barat itu juga mengaku bersyukur kembali mendapatkan kepercayaan dan kesempatan memperkuat Tim Merah Putih.

Dirinya sejauh ini memang belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi pesaingnya di posisi sayap. Namun dia mengaku optimistis bisa bersaing dan lolos dalam tim utama.Q ant

Surabaya yang berlisensi A AFC ini.

Jika nanti Djemba teken kontrak dengan Persebaya, maka ia masih harus bersaing dengan para pemain lainnya seperti Fandi Utomo, Evan Dhimas dan pemain lainnya.

Karena saat ini stok pemain tengah Persebaya cukup banyak. Sebenarnya Persebaya saat ini juga membutuhkan stirker.

Itulah mengapa pihak manajemen harus teliti sebelum menyodorkan kontrak, sebab nama besar bukan jaminan kalau Djemba pemain bagus. "Meski dia mantan pemain besar, dalam perjalanan sepakbola kan ada cedera. Jadi harus lihat kondisi fisiknya," terang Ibnu.

Sebelumnya Fandi Eko Utomo dan kawankawan sudah menghadapi tim pra-PON Bali, Minggu (1/2) kemarin. Sedangkan pertandingan uji coba lawan lawan Bali United adalah yang kedua bagi Persebaya. "Uji coba lawan Bali United itu yang kedua sekaligus terakhir bagi kami," kata Ibnu. Q wwn

Bambang Pamungkas

Jakarta, Bhirawa Tim Sembilan bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pertemuan rutin, Rabu mengundang sejumlah pemain profesional, salah satunya Bambang Pamungkas atau Bepe untuk membahas gaji pemain yang kerap kali diabaikan oleh klub.

"Kami mengundang pemain profesional, ada Bambang Pamungkas, Greg Nwokolo dan Leo Sutanto. Kami ingin mendengar suara dari sisi pemain terkait klub yang belum membayarkan gaji pemainnya," kata juru bicara Tim Sembilan Gatot Dewa Broto usai pertemuan rutin di Kantor Kemenpora di Jakarta.

Gatot mengatakan kompetisi sepak bola Indonesia Super League (ISL) yang sebentar lagi digulir, nyatanya menyisakan beberapa masalah apalagi banyak klub divisi utama yang belum membayar gaji pemain musim lalu.

Oleh karenanya, Tim Sembilan pun mengundang Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) agar status tunggakan pembayaran pada klub tidak terulang kembali seperti dua musim terakhir.

Dalam rapat rutin keempat ini, Tim Sembilan, BOPI, APPI, dan PT Liga selaku penyelenggara ISL sepakat untuk tidak memberikan rekomendasi pada klub yang belum menyelesaikan tunggakannya sampai 13 Februari ini sehingga klub tersebut tidak diperbolehkan ikut bermain pada kompetisi musim 2015.

"Kami sudah sepakat dengan PT Liga untuk tidak memberikan izin.

Rekomendasi penyelenggaraan pada PT Liga tidak akan keluar jika klub masih memiliki tunggakan gaji pemain. Kalau tidak ada rekomendasi, klub tersebut tidak bisa ikut kompetisi," kata Ketua Umum BOPI Muhammad Noor Aman.

Selain itu, Tim Sembilan menegaskan regulasi perizinan klub harus diimplementasikan secara penuh dan bertahap.

"Di klub lisensi itu mengatur masalah kecukupan finansial. Selama ini lisensi tidak pernah diterbitkan sepenuhnya karena terlalu banyak toleransi yang diberikan. Akibatnya, klub mengabaikan masalah gaji pemain. Memang tidak secara drastis dilakukan, namun ada kemajuan," kata Gatot yang juga menjabat Deputi V Kemenpora bidang Harmonisasi dan Kemitraan itu.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

MPR Akan Optimalkan Sosialisasi Kebangsaan Jakarta, Bhirawa Pimpinan MPR RI menyatakan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika mesti dilakukan lebih optimal dengan mengajak berbagai pihak terkait guna dapat turut menyosialisasikannya. “(Sosialisasi itu) sulit dilakukan secara maksimal bila hanya dilakukan oleh anggota MPR,” kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (5/2) kemarin.

Menurut dia, agar sosialisasi dapat berjalan lebih optimal maka dengan terus terang MPR RI meminta dukungan dari berbagai pihak.

Ia mengingatkan, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu pemerintah telah memberi dukungan kepada MPR dalam rangka melakukan sosialisasi dengan mengeluarkan instruksi presiden.

“Setelah ada pemerintahan baru, perlu adanya dukungan yang baru pula,” katanya dan menambahkan, pada masa pemerintahan sebelumnya juga sudah ada MoU antara para kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk melakukan sosialisasi, namun hal demikian belum berjalan maksimal.

Untuk itu, MPR periode sekarang menegaskan keinginannya untuk melakukan kerja sama dengan kementerian terkait untuk melakukan sosialisasi.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengakui pentingnya seluruh masyarakat memiliki rasa kebangsaan apalagi dinilai masih ditemukan adanya jajaran aparat pemerintah yang tak hafal dengan Pancasila.

Untuk itu, menurut Oesman Sapta, sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Q ant

Pegawai KPK Ancam Mundur Jika Semua Unsur Pimpinan Dinonaktifkan Jakarta, Bhirawa Sebagian anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundurkan diri apabila lembaga antikorupsi tersebut lumpuh, karena seluruh pimpinan KPK dinonaktifkan lantaran ditetapkan sebagai tersangka, kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.

“Memang ada opsi sebagian pegawai KPK (akan mengundurkan diri),” kata Johan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2) kemarin.

Ia mengatakan, pilihan tersebut diambil apabila KPK sudah tidak bisa melakukan apaapa lagi, karena seluruh pimpinannya dinonaktifkan lantaran ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau pilihannya adalah lembaga ini sudah tidak bisa lagi beroperasi karena pimpinannya menjadi tersangka dan dinonaktikan semuanya, maka pilihannya adalah mengembalikan mandat (pemberantasan korupsi) ini pada Bapak Presiden,” ujar Johan.

Namun, Johan mengatakan opsi tersebut tidak atau belum diambil oleh seluruh pegawai yang ada di KPK. “Bukan semua, sebagian, saya tidak mengatasnamakan

semua,” ucap dia.

Namun, Johan menekankan bahwa dirinya termasuk salah satu anggota KPK yang akan mengambil keputusan tersebut.

“Saya termasuk yang akan melakukan itu,” tegas dia.

Pilihan tersebut, kata Johan, merupakan opsi terakhir apabila KPK sudah tidak bisa melakukan apa-apa.

“Itu pada titik ketika KPK tidak bisa melakukan apaapa, sekarang apa gunanya kalau kita tidak bisa melakukan apa apa, sementara Bapak Presiden yang kita hormati bersama itu tidak melakukan apa-apa yang signifikan juga. Apa gunanya ada di KPK?” tukas Johan.

Namun demikian, Johan mengatakan, KPK akan melakukan perlawanan selama lembaga antikorupsi tersebut masih bisa memiliki keku-

atannya.

Dikonfirmasi terpisah, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan berpotensi melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya.

“Praperadilan sebenarnya skenario fakta untuk melumpuhkan KPK. Arah ke melumpuhkan KPK itu bukan tidak disengaja, tapi disengaja,” kata Refly di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan materi yang diajukan Budi Gunawan untuk praperadilan bukanlah materi praperadilan, karena alasan sebenarnya untuk membatalkan statusnya sebagai tersangka.

Jika praperadilan Budi Gunawan dikabulkan, ia khawatir jalan tersebut akan diikuti oleh orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK untuk melepaskan status tersangka tersebut.

Sementara itu, ia mengatakan praperadilan tersebut sebenarnya tidak menyele-

antara foto

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kanan) saat memberi keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (5/2). saikan permasalahan dari sisi substansi mengenai prosedur penetapan tersangka.

“Kalau dimenangkan BG sesungguhnya tidak menyelesaiakan dari sisi substansi, yakni prosedur penetapan tersangka,” ujar dia. Selanjutnya menurut dia, jika praperadilan memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan dengan prosedur yang tidak tepat, KPK dapat me-

Menhub Jamin Pelabuhan Cilamaya Tetap Dibangun

Jakarta, Bhirawa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memastikan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat tetap dibangun karena telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden (Joko Widodo) setuju dibangun asalkan dibangun oleh swasta,” kata Jonan dalam diskusi dengan wartawan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (5/2) kemarin.

Jonan mengatakan terkait pipa minyak dan gas Pertamina milik PT Pertamina Hulu Energi ONWJ dan fungsi lahan pertanian yang subur, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah setuju untuk digeser lokasi pelabuhannya.

“Bappenas masih mengkaji itu kalau pakai uang pemerintah, sudah setuju lokasi pelabuhannya digeser. Cilamaya itu harus dibangun dengan uang swasta saja, enggak usah pakai APBN,” katanya.

Jonan mengatakan Presiden Jokowi mengharapkan dengan dilanjutkannya pembangunan Cilamaya, upaya penurunan biaya logistik bisa terealisasi karena hadirnya pesaing selain pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengirimkan surat yang berisi usulan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Cilamaya kepada Presiden Joko WIdodo pada 16 Januari 2014.

Menurut Jonan, dalam surat tersebut, dengan dibangunnya Pelabuhan Cilamaya, di antaranya dapat menekan biaya logistik karena mendekatkan pusat produksi di Kawasan Industri Cikarang dan Karawang dengan pelabuhan karena jarak ke Tanjung Priok 70 kilometer, sementara ke Pelabuhan Cilamaya 30 kilometer. Kemudian menurunkan tingkat kemacetan di Jakarta dengan memindahkan sebagian lalu lintas angkutan berat ke luar wilayah ibu kota dan menekan penggunaan BBM bersubsidi serta meningkatkan utilitas kontainer dengan memperpendek jarak tempuh dari industri manufaktur ke pelabuhan. Q ant

netapkan kembali BG sebagai tersangka melalu prosedur yang benar sesuai keputusan praperadilan.

Proses praperadilan Budi Gunawan, kata dia, akan mem butuhkan waktu selama satu pekan ke depan, sehingga ia menyarankan Presiden tidak menunda pelantikan, melainkan membatalkan dan menunjuk calon Kapolri baru. Q ant

Percepat Distribusi, Jokowi Bahas Waterway Cibitung-Cikarang

Menteri Bingung di Natuna Tidak Terdapat PLTG Batam, Bhirawa Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengaku bingung Natuna Provinsi Kepulauan Riau, kabupaten yang kaya akan gas bumi, tidak terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Gas. “Saya bingung kok enggak bangun PLTG di Natuna. Ironis,” kata Menteri saat rapat kerja Bappeda se-Riau dan Kepulauan Riau di Batam, Kamis (5/2) kemarin.

Ia meminta pemerintah daerah jeli melihat permasalahan-permasalahan yang tidak wajar seperti itu. Kemudian melaporkannya ke pemerintah pusat.

Menurut dia, Natuna bukanlah kasus tunggal di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan.

“Hampir 50 persen batu bara ada di Kalimantan, gas juga 40 persen, tapi PLTU yang ada 10 mega watt, 40 mega watt, bukan 500 mega watt. Aneh,” kata dia.

Dalam seminar pembangunan Batam, Menteri juga menilai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersikap tidak adil dengan mendahulukan pembangunan listrik di Pulau Jawa dan Bali, sementara daerah lainnya banyak yang belum terlayani.

“Distribusi yang tidak adil. Jawa Bali saja yang dipikirkan PLN,” kata Menteri.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepri meminta perhatian pemerintah akan pembangunan di Natuna, yang kaya gas, namun mengalami krisis listrik.

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi,” kata dia mengumpamakan.

Ia berharap pemerintah membangun jaringan gas dari sumur-sumur gas di Natuna ke kabupaten itu sendiri dan kabupaten kota lain di Kepri. Q ant

Jumat Legi 6 FEBRUARI 2015

antara foto

Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie (kedua kiri), Ketua DPR Fadly Zon (kiri), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan) dan Ketua Majelis Nasional KSPI Sjaiful DP (kedua kanan) saat menghadiri peluncuran buku Gagasan Besar Serikat Buruh di Jakarta, Kamis (5/2) kemarin.

Tim Sembilan Hormati Sikap Presiden Jakarta, Bhirawa Anggota Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo terkait calon kepala Kepolisian RI yang menunggu hasil praperadilan yang diajukan Komjen Polisi Budi Gunawan.

“Rekomendasi Tim Sembilan tidak diikuti oleh Presiden 100 persen karena ingin menunggu proses praperadilan. Kita hormati dan tunggu saja,” kata Jimly Asshiddiqie di sela-sela menghadiri peluncuran buku Gagasan Besar Serikat Buruh di Jakarta, Kamis (5/2) kemarin.

Jimly mengatakan praperadilan bisa menjadi jalan keluar bagi berbagai faksi dan kelompok, meskipun Tim Sem bilan secara substansial telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan.

Terkait wacana yang muncul

bahwa Presiden akan membatalkan pencalonan Budi Gunawan, Jimly mengatakan itu merupakan isu lama karena Tim Sembilan sudah merekomendasikan hal itu sejak dua minggu sebelumnya.

“Tidak ada yang baru. Presiden berkali-kali menyatakan menunggu praperadilan. Begitu pula dengan Wakil Presiden. Lalu Presiden mengatakan minggu depan, itu artinya proses praperadilan satu minggu. Saya menduga ada miskomunikasi,” tuturnya.

Saat ditanya apakah Tim Sembilan juga akan menunggu praperadilan untuk mengambil sikap, sehingga ada kemungkinan akan ada rekomendasi baru terkait hasil praperadilan, Jimly mengatakan hal itu bisa saja terjadi.

“Bisa saja, tapi belum ada.

Kita tunggu saja hasil praperadilan,” ujarnya.

Desakan supaya Presiden membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri

semakin menguat, apalagi setelah tim independen bentukan Presiden yang beranggotakan sembilan orang juga telah merekomendasikan hal tersebut.

Presiden menyatakan akan menunggu hasil praperadilan yang sedang berjalan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengatakan hal tersebut, tetapi dia menyatakan akan lebih indah bila Budi Gunawan mengundurkan diri.

Plt. Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti juga mengatakan Budi Gunawan masih menunggu proses praperadilan yang sedang berlangsung untuk memutuskan mundur atau tidak dari pencalonannya.

“Kemarin Mensesneg sudah mengimbau untuk mengundurkan diri. Namun, setelah kami komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses praperadilan selesai untuk menentukan sikapnya mundur atau tidak,” kata Badrodin Haiti. Q ant

Bareskrim Usut Pernyataan Tedjo Periksa Ketua Fakta sebagai Saksi Penghinaan Jakarta, Bhirawa Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan diperiksa sebagai saksi pelapor di Bareskrim Polri terkait laporannya yang melaporkan pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy yang menyebut sejumlah masyarakat yang menggelar aksi dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan rakyat “tidak jelas”.

“Saya dipanggil oleh Bareskrim untuk diperiksa sebagai saksi atas laporan saya terkait Pak Tedjo yang menghina rakyat yang mendukung KPK,” kata Ketua Fakta, Azas Tigor di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5/2) kemarin.

Pihaknya mengapresiasi Bareskrim yang dinilainya cukup cepat memproses laporannya yang dilayangkan pada Senin (26/1). Azas mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dewan Pers karena pelaporannya ini terkait dengan

pemberitaan di media massa.

“Saya perlu koordinasi dengan mereka (Dewan Pers) supaya prosesnya tidak melanggar UU Pers,” katanya.

Pada Senin (26/1), Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melaporkan Menkopolhukam Tedjo Edhy ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang menyebut sejumlah masyarakat yang menggelar aksi dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan rakyat “tidak jelas”.

“Kami menganggap Pak Tedjo sebagai menteri telah menghina rakyat Indonesia,” kata Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan.

Pihaknya mendatangi Bareskrim bersama tujuh orang lainnya yang terdiri atas advokat dan warga.

Dalam kesempatan itu, mereka membawa alat bukti berupa berita-berita di media massa yang mengutip pernyataan Menkopolhukam.

“Kami akan laporkan lewat

Bareskrim. Kami laporkan atas pasal penghinaan yakni Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Tapi biar polisi yang menentukan,” ucapnya. Menurut dia, Tedjo harus segera meminta maaf dalam hal tersebut. “Sebagai menteri seharusnya dia minta maaf dan sebagai warga negara, dia harus tunduk pada hukum,” katanya. Pihaknya meminta Bareskrim segera menindaklanjuti laporannya tersebut.

Seperti diberitakan sejumlah media massa, Menkopolhukam Tedjo Edhi meminta komisioner KPK agar tidak melontarkan pernyataan yang menyudutkan pihak tertentu atau menyulut emosi massa.

Dia mengatakan KPK dengan sendirinya akan didukung oleh konstitusi, bukan dukungan rakyat yang tidak jelas. Pernyataan Tedjo itu menanggapi langkah komisioner KPK yang mengajak rakyat melindungi lembaga antirasuah itu dari segala bentuk upaya kriminalisasi. Q ant

Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas kemungkinan pengembangan sistem distribusi barang dengan menggunakan jalur air atau waterway dari Cibitung ke Cikarang untuk membantu mengatasi distribusi lambat akibat lalu lintas jalan raya macet.

“Bagaimana dikembangkan lagi kemungkinan jalur air, jadi pegangkutan barang itu tidak harus melalui jalan raya karena kalau sekarang melalui jalan raya sudah sangat padat dan biayanya lebih tinggi. Bagaimana kalau kemungkinan melaui air,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Kompleks Istana Presiden, Kamis (5/2) siang, usai bertemu dengan Presiden Jokowi.

Rini yang datang bersama Direktur Pelindo II RJ Lino dan Direktur Pertamina Dwi Soetjipto berharap pengembangan itu memberi kemudahan dalam distribusi barang.

Sementara itu Direktur Pelindo II RJ Lino mengatakan jalur transportasi air yang akan digunakan untuk pengangkutan barang itu adalah dari Cibitung ke

Cikarang.

“Mengenai waterway yang ke Cibitung yang diangkut pakai kontainer dengan tong kang sampai ke Cikarang,” tutur dia.

Sedangkan Dwi Soetjipto, kepada Presiden, melaporkan perkembangan pengelolaan Pertamina, termasuk upaya efesiensi oleh BUMN ini.

“Kita di Pertamina sudah melaksanakan perubahan untuk langkah-langkah efesinsi,” ujar dia.

Pertamina, kata Dwi, juga berencana mengembangkan kilang yang ini pun dia laporkan kepada Presiden.

Pertemuan di Istana Merdeka itu berlangsung tertutup dari liputan wartawan dan dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.25 WIB. Presiden juga menerima Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia Kamis siang pukul 12.45 WIB ini dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, untuk rangkaian kunjungan ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Senin pekan depan Jokosi sudah tiba kembali di Tanah Air. Q ant,ist

antara foto

Padatnya jalur distribusi barang lewat jalur padat di Jakarta membuat Presiden Jokowi mendorong jalur lewat air (waterway) CibitungCikarang bisa berperan.

Muluskan Islah, Djan Faridz Temui DKPP Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz menemui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait rencana islah yang sudah dipersiapkan sebelumnya bersama dengan Ketua PBNU Said Aqil.

“Tujuan datang ke sini (DKPP) pertama adalah ingin bersilaturahmi dengan teman-teman, selain itu juga membicarakan hal terkait rencana islah dari kami,” ujar Djan Faridz di Gedung Banwaslu lantai lima, Jakarta, Kamis (5/2) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut Djan didampingi oleh Suryadharma Ali beserta Tim Islah yang sudah dipersiapkan untuk mempersatukan kembali PPP. Pada pembicaraan kali ini, Djan menyampaikan beberapa keluhan terkait pemecatan anggota PPP yang tidak sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku oleh PPP kubu Romahurmuziy.

Menurutnya, pemecatan itu tidak memiliki dasar yang kuat, karena untuk mengeluarkan dari keanggotaan atau menonaktifkan dari partai tidak bisa dilakukan secara sepihak.

“Alasan yang dipakai hanya karena mengikuti muktamar yang diselenggarakan di Jakarta, hal itu kurang rasional,” ujarnya. Selain itu, kepada Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, ia juga menyampaikan bahwa dualisme partai ini bisa mengganggu jalannya pilkada, karena akan muncul dua pendapat dari calon kedua kubu.

“Kekhawatiran kami adalah apabila tidak kunjung berdamai akan mengganggu proses pencalonan pilkada, sehingga asal usulnya menjadi kurang jelas,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia menyampaikan permasalahan ini kepada DKPP agar tidak terjadi informasi yang simpang siur terkait polemik yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Pada akhir pembicaraan, Djan mengatakan semoga niatan islah yang sudah direncanakan oleh PPP bisa berlangsung damai dan tidak ada kendala pada kemudian hari.Q ant

Jumat Legi 6 FEBRUARI 2015

SAMBUNGAN Banjir Rendam Kraton, Pantura Pasuruan-Surabaya Lumpuh

Nyoblos Harus Pakai KTP Elektronik l Sambungan hal 1

Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional menyatakan bahwa pelayanan publik dengan menggunakan KTP non elektronik berakhir pada 31 Desember 2014.

Sehingga dalam memberikan layanan publik selepas tanggal tersebut maka harus menggunakan e-KTP. Baik dalam pelayanan administratif ataupun dalam penegakan demokrasi termasuk pemilihan kepala daerah dan Pilkada. Pria yang akrab disapa Anang ini menyebutkan bahwa dalam Pilkada Surabaya dipastikan bahwa warga Surabaya pasti akan sudah menerima e-KTP mereka masingmasing.

“Selain dari Perpres itu, kita juga sudah membuat Perdanya, yaitu di Perda Nomor 14 Tahun 2014 pasal 67. Di situ jelas bahwa data kependudukan KTP elektronik digunakan dalam menentukan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4),” kata Anang, Kamis (5/2).

Dirinya menyebutkan jumlah DP4 Surabaya saat ini sudah bisa dilihat dari warga Surabaya yang sudah wajib KTP. Berdasarkan data yang dimiliki Dispendukcapil sampai saat ini, ada sebanyak 2.165.961 jiwa.

Jumlah tersebut masih belum dikurangi dengan warga Surabaya yang anggota TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih. “ Jumlahnya memang akan terus bergerak sampai nanti KPU memberikan deadline kita menyerahkan DP4. Baru setelah itu, KPU akan melakukan pemutakhiran data dan kita akan tahu jumlah DPT Surabaya berapa,” jelasnya.

Terkait e-KTP, di Surabaya sendiri masih ada sebanyak 400 ribu warga dari jumlah di atas yang belum melakukan rekam e-KTP. Sedangkan yang sudah menerbitkan e-KTP masih sekitar 12 persennya saja dari sekitar 1,7 juta yang sudah rekam e-KTP. Namun, meski begitu Anang menjamin bahwa saat Pilkada dilaksanakan, baik Desember 2015 atau Februari 2016 mendatang, warga Surabaya sudah memegang e-KTP mereka masing-masing. “ Karena, kadang ada warga yang seharusnya punya hak pilih ternyata tidak dapat surat panggilan. Nah, dengan punya e-KTP, maka mereka tinggal menunjukkannya ke petugas maka dia bisa menyalurkan hak pilihnya,” terangnya.

Akan tetapi, Anang mengaku masih akan menunggu teknis lebih lanjut dari KPU setempat. Sedangkan Dispendukcapil sekarang sudah mulai menyiapkan data-data kependudukan yang diperlukan khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Surabaya mendatang. Pihaknya mengimbau agar Warga Surabaya untuk segera mengurus e-KTP. “ Prosesnya mudah. Bisa diurus di kecamatan, dan tidak dipersulit,” tambahnya. n geh

Banyuwangi Akan Dijadikan Sentra Sapi Perah l Sambungan hal 1

Selain kucuran APBD, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian turut memberikan bantuan alat pendingin susu berikut perangkatnya senilai Rp 480 juta per unitnya. Bantuan satu unit dari Kementerian Perdagangan diberikan kepada kelompok peternak di Kecamatan Genteng.

Adapun Kementerian Pertanian membantu alat yang sama di Kecamatan Bangorejo Persoalannya, para kelompok peternak mayoritas masih mengandalkan modal mandiri yang rentan menghadapi fluktuasi harga susu sapi. Bupati Anas berharap bantuan pemerintah bisa dimanfaatkan peternak untuk meningkatkan populasi sapi perah sekaligus kualitas produksinya.

“Kalau kualitas produksi susu bagus, harganya pasti mahal. Peternak harus menjaga kualitasnya,” kata Bupati Anas.

Kepala Dinas Peternakan Banyuwangi Heru Santoso, mengatakan unit pendingin susu bantuan pemerintah pusat itu berkapasitas produksi 2.000 liter. Menurut Heru, kapasitas ini belum didukung populasi sapi perah yang memadai. Gabungan tiga kelompok peternak yang menyetor susu di Desa Kaligondo misalnya, hanya memiliki 100 ekor sapi perah. Dari jumlah ini, hanya 4050 ekor sapi yang produktif menghasilkan susu segar.

Idealnya satu unit alat pendingin disokong oleh populasi sapi perah sebanyak 2.000 ekor untuk memaksimalkan produksi.

Dengan asumsi 40 ekor sapi perah itu, menghasilkan 500-600 liter setiap dua hari.

“Kami akan membantu 30 ekor sapi dan pemerintah pusat siap bantu 20 ekor sapi,” kata Heru.

Ketua Kelompok Tani Sumber Lumintu Muhamad Nurfatoni, menuturkan kualitas produksi susu segar yang dihasilkan umumnya masuk kategori KW 1 dan KW 2.

Ia menyetorkan susu segar ke PT Nestle di Pasuruan dengan harga bervariasi, mulai Rp 4.300 per liter untuk KW1, Rp 4.100 per liter untuk KW2, dan Rp 3.800 per liter untuk KW3. “Kami kirim dua hari sekali ke Nestle. Jadi sebulan 15 kali kirim,” ujarnya. n nan

Siap Bersaing l Sambungan hal 1

bersaing dengan anggota DPRD Jatim lainnya yang akan maju di Jember di antaranya Miftahul Ulum, Mohammad Eksan, Karimullah, pria yang juga putera dari pengasuh Ponpes Al Qodiri, KH Muzakki Syah ini mengaku siap bersaing dan berkompetisi dalam Pilbup Jember.

“Mari kita bersaing dengan sehat meski sama-sama anggota DPRD Jatim yang terpenting adalah demi kebaikan Kabupaten Jember,” ujarnya. n cty

11 l Sambungan hal 1

hilmi husain/bhirawa

Warga bersama anaknya melintasi banjir di Dusun Karangasem Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Kamis (5/2).

Pelimpahan SMA/SMK ke Provinsi Ruwet l Sambungan hal 1

Sekolah (MKKS) Kabupaten Sumenep.

Selain terkait kesejahteraan, rapat tersebut juga mengurai kesulitan daerah dalam melakukan pendataan aset.

Pasalnya, sejumlah sekolah di daerah memiliki riwayat berbeda-beda. Di antaranya ialah, sekolah yang dibangun di atas tanah wakaf, sekolah satu atap (Satap) dan SMA/SMK yang belum memiliki gedung sendiri.

“Di daerah kami ada SMA yang gedungnya masih menggabung dengan SMP. Lalu mana yang mau kami data,” tutur salah seorang perwakilan dari Dindik Kabupaten Banyuwangi.

Menyikapi sejumlah pertanyaan tersebut, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi meminta agar semua aset dan personel dilaporkan ke provinsi secara faktual. Termasuk jika ada persoalan yang menyangkut aset.

“Data semuanya dulu. Nanti bagaimana baiknya akan kita bicarakan pada kesempatan

Dr Harun MSi

selanjutnya,” tutur Harun.

Lagi-lagi Harun menegaskan, daerah tidak perlu nggandoli aset-aset karena pada dasarnya aset-aset tersebut adalah milik negara. Dindik Jatim pun bagian dari negara yang saat ini mendapat tugas untuk mengelola SMA/SMK. Terkait kesejahteraan guru, Harun belum dapat memberikan jawaban pasti. Sebab, personel

GTT-PTT masih harus dikaji dulu jumlah dan kebutuhannya.

Jika sudah muncul data, Harun mengaku akan mengonsultasikan hal ini ke pusat. “Data saja dulu gurunya baik yang punya NUPTK (Nomor Unik Tenaga Kependidikan) dan yang tidak punya. Nanti solusinya kita pikirkan. Apakah akan konsultasi dengan pusat atau membuat formulasi untuk penarikan biaya sekolah ke wali murid,” Kata Harun.

Dalam kesempatan tersebut Harun juga menegaskan, mulai 2016 mendatang, daerah tidak perlu lagi menyiapkan anggaran untuk SMA/SMK dan PK. Sebab, ini sudah di luar kewenangan kabupaten/kota.

Karena itu, dia pun memastikan pada 2016 mendatang, tidak ada lagi sekolah gratis sebagaimana yang saat ini berlaku di Surabaya. “Kabupaten/ kota tidak perlu lagi membiayai SMA/SMK dan PK. Silakan fokus saja anggarannya untuk mengembangkan pendidikan dasar (Dikdas) SD dan SMP,” pungkas Harun. n tam

KPP Kritik Pelayanan Pengurusan Paspor di Jatim Amburadul l Sambungan hal 1

ditempel di kaca menyebut buka mulai pukul 09.30-16.00. Tapi kenyataannya, justru loket baru dibuka pukul 10.00 dan ditutup pukul 13.00 atau tidak sesuai dengan SOP yang ada.

“Dari pantauan kami saat berada di sana, pelayanan pengurusan paspor mulai dari pengurusan baru dan perpanjangan semua berjalan amburadul,”ungkap mantan Ketua KPP Jatim ini di Surabaya, Kamis (5/2).

Nuning menjelaskan pelayanan pengurusan paspor di Dropbox tersebut tidak berdasar SOP sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014.

“Ini yang harus dikoreksi dan diperbaiki oleh pihak Imigrasi Waru,”ungkapnya.

Selain itu kata Nuning pada Informasi yg ditempel di depan loket layanan dituliskan informasi tentang jam layanan, Senin-Kamis mulai 09.30-16.00.

Yang mana pada angka 6 seolah dimodifikasi dengan menghapus sedikit sehingga nampak seperti 15.00. “Hal ini dapat menjadi penyebab kebingungan pengguna layanan atas kepastian waktu layanan,”sambungnya.

Atas temuan tersebut,lanjut Nuning, KPP Jatim akan mengirimkan surat rekomendasi ke Menkumham agar memperbaiki pelayanan pengurusan hal-hal yang berkaitan keimigrasian tersebut. “Khawatirnya nanti

ini menyeluruh sehingga kami minta kepada Menkumham mengevaluasi pelayanan pengurusan paspor di Jatim,”pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mendesak agar pihak Imigrasi memperbaiki pelayanannya berdasar SOP. Mengingat paspor merupakan dokumen negara yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mereka membutuhkan pelayanan yang cepat dan akurat. “Meski itu bukan menjadi ranah kami, namun perbaikan pelayanan harus selalu dilakukan. Apalagi paspor merupakan dokumen negara yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga layanan prima menjadi yang utama,”tambah politisi asal PAN Jatim ini. n cty

Peserta UN-US Jatim Tembus 1,6 Juta Siswa l Sambungan hal 1

dibandingkan peserta tahun lalu sebanyak 1.588.670 peserta.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi merinci jumlah peserta UN se-Jatim dalam DNS jenjang SMK sebanyak 198.500 siswa, SMA/ MA 233.004 peserta, SMP/MTs 583.734 peserta dan US SD/MI sebanyak 633.241 peserta. “ DNS ini masih terus bergerak, ada kemungkinan berubah meski sangat tipis. Tapi ini sudah mengalami peningkatan 100 ribu dibanding tahun lalu,” jelas Harun saat ditemui di Kantor Dindik Jatim, Kamis (5/2).

Jumlah ini belum ditambah dengan DNS Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 949 peserta.

Rinciannya, SDLB 443 peserta, SMPLB 255 peserta, dan SMA/K LB 251 peserta. Hampir seluruh jenjang tahun ini mengalami peningkatan kecuali US SD/MI. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta UN tahun lalu untuk jenjang SMK sebanyak 187.037

peserta, SMA 229.897 peserta, SMP 537.772 peserta dan US SD sebanyak 633.964 peserta.

Sementara terkait persiapan UN dengan metode Computer Based Test (CBT) di Jatim, Harun yakin antusiasme daerah akan terus meningkat. Meski saat ini baru 47 lembaga dari 198 lembaga yang ditunjuk resmi telah memberi kesanggupan. Ini lantaran banyak sekolah di luar yang ditunjuk Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemenbudikdasmen mengajukan diri sebagai penyelenggara UN CBT. “Puspendik memperpanjang waktu pendaftaran sekolah yang sebelumnya harus diserahkan paling lambat 30 Januari lalu, diundur sampai minggu depan atau akhir pekan kedua,” kata Harun.

Antusiasme ini, lanjut Harun, dapat dilihat dari data yang masuk di luar sekolah yang ditunjuk. Salah satunya Surabaya yang mestinya ditunjuk 26 lembaga jenjang SMP,SMA

dan SMK kini telah mendaftarkan sebanyak 29 SMK dan 24 SMA. “Meskipun untuk jenjang SMP tidak ada yang menggelar karena ada kaitannya dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penolakan ini sangat rasional dan bisa dimaklumi,” kata Harun.

Mantan Kadisbudpar Jatim ini menegaskan, tidak akan mempermasalahkan sekolah yang ditunjuk Puspendik Kemendikbud untuk menolak melaksanakan UN CBT. Asalkan alasan yang disampaikan cukup masuk akal. “Ini bukan gengsi-gengsian. Sekolah yang tidak bisa tidak boleh dipaksa,” tegas dia.

Harun memastikan, kesiapan Jatim dalam menyelenggarakan UN CBT tidak ada masalah.

Sebab, semua perangkat telah tersedia di sekolah-sekolah rintisan yang umumnya merupakan sekolah eks Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). n tam

Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan sejumlah desa Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan juga terendam banjir.

Pantuan di lokasi Kamis (5/2) pagi, ratusan ken­daraan dari kedua arah terjebak kemacetan di Kecamatan Kraton hingga sepanjang 10 km. Kendaraan yang terjebak macet didominasi truktruk besar yang melintas di malam hari.

Sedangkan pengendara roda dua yang tak sabar menunggu air surut terpaksa mencoba melintasi banjir, namun banyak yang mogok ka­ rena air masuk ke mesin. Se­ hingga para pengendara motor tersebut terpaksa menuntunnya. “Saya putuskan untuk menerobos air banjir ini karena saya hendak kerja di shift pagi. Tapi begitu saya terjang ternyata motor saya mogok.

Terpaksa saya ke bengkel terdekat untuk membetulkannya agar bisa hidup kembali,” tandas Hariadi, salah seorang bekerja pabrik di PIER. Agar tidak menjadi kemacetan cukup panjang, petugas kepolisian mengalihkan jalur Pantura untuk dari jalur timur yakni Probolinggo-Surabaya harus memutar melalui jalur Wa­r ungdowo-PurwosariPandaan dan Gempol. Begitupula sebaliknya jalur barat yakni Surabaya-Probolinggo harus memutar dari Gempol-Pandana-Purwosari dan Warungdowo. “Mulai pukul pukul 01.00 dini hari sudah kami alihkan jalur ini. Karena ketinggian air di Pantura Kraton sudah mencapai 80 cm,” kata AKBP Asep Akbar Hikmana di lokasi banjir.

Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah hulu seharian sejak Rabu (4/2) membuat Sungai Welang tidak mampu menampung tingginya debit air.

Banjir kiriman tersebut akhirnya meluber ke permukiman warga hingga jalan raya. Ketinggian air banjir bervariasi mulai 1-2 meter sehingga membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. “Tak ada hujan

tiba-tiba air datang begitu cepat dari Sungai Welang mulai pukul 23.00. Kamipun langsung menyelamatkan barang-barang agar tidak terendam banjir. Kemudian kami langsung mengungsi ke tempat yang lebih tinggi,” kata Maksum Latif, warga Dusun Karangasem.

Ia hanya berharap agar pemerintah setempat memberi bantuan berupa nasi bungkus.

Pasalnya, warga sudah tidak bisa melakukan aktivitas di rumah. Termasuk juga agar secepatnya kembali melakukan upaya menormalisasi sungai. Dengan menormalisasi, warga bisa terbebaskan dari banjir tahunan ini.

“Yang kami inginkan hanya satu, agar peme­ rintah segera melakukan pengerukan Sungai Welang.

Tujuannya agar kami semua bersama ribuan warga yang terkena banjir ini bisa bebas dari tamu yang tak diundang ini,” jelas Maksum Latif.

Selain terjadi di Kecamat­ an Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan Kecamatan Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, banjir juga melanda 3 kecamatan lainnya. Ketiga kecamatan tersebut di antaranya Kecamatan Rembang 65 KK, Bangil 1.500 KK dan Beji 400 KK. Tak hanya itu, ratusan hektare areal persawahan dan tambak juga tenggelam Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan M Slamet menyampaikan total yang terendam banjir di Dusun Karangasem dan Keradenan sekitar 1.500 KK dengan ketinggian mencapai 1-2 meter. Pihaknya juga memberikan bantuan berupa makanan dan posko pengobatan di beberapa titik yang tergenangi banjir. Termasuk juga sudah menurunkan perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir.

“Begitu banjir kami sudah menurunkan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Bantuan makanan sekitar 1.200 bungkus maupun obat-obatan sudah kami berikan ke warga yang rumahnya terendam banjir,” ujar M Slamet. n hil

Gubernur Ajak Risma Bahas Pj Wali Kota l Sambungan hal 1

semua program pembangunan berkelanjutan dihentikan semua,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Kamis (5/2).

Tak hanya Risma, lanjutnya, seluruh bupati/wali kota yang akan habis masa tugasnya pada tahun ini akan diajak komunikasi yang sama. “Hak prerogratif tanpa komunikasi seperti seperti kuda jalan yang ditutup matanya. Jadi bisa nabrak kemana-mana,” ungkapnya.

Terkait kriteria utama calon Pj Wali Kota Surabaya, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo menjelaskan tidak ada kriteria utama. Semua calon Pj yang sekarang sudah ada 20 nama yang dikantonginya harus meng­ uasai bidang pemerintahan dan keuangan yang baik.

Meski kriteria sama, diri­ nya akan memilih Pj Wali Kota Surabaya yang terbaik. Sebab Kota Pahlawan merupakan Kota Metropolitan yang menjadi ibukota Provinsi Jatim.

Sehingga harus bisa dijabat Pj yang sangat berkompeten dan menguasai banyak bidang.

“Pj Wali Kota Surabaya nanti juga harus bisa berkomunikasi politik yang baik dengan anggota dewan. Bisa berkoordinasi dengan para bupati di wilayah Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan daerah lainnya. Contohnya, kalau ada pembangunan kereta api elevated harus berkoordinasi dengan Sidoarjo,” jelasnya.

Untuk meningkatkan kemampuannya menjadi Pj, Pakde Karwo berencana memberikan pendidikan kepada 20 calon Pj bupati/wali kota. Pendidikan ini berbeda dengan pendidikan dan pelatihan yang diterima PNS pada umumnya. Sebab pelatihnya

atau pemateri bukan berasal dari Widyaiswara yang dimiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim, tapi diambilkan dari orang-orang yang profesional di bidangnya.

“Seperti masalah keuangan, nanti yang memberikan pelatihan adalah dari BPKP (Badan Pengawasan Keuang­ an dan Pembangunan). Untuk politik dan keuangan nanti akan diambilkan dari orang-orang yang ahli bidang tersebut,” papar Pakde Karwo.

Pelaksanaan pendidikan tersebut, rencananya bakal dilakukan sekitar akhir Februari atau awal Maret dengan durasi pelatihan hingga dua hari. “Untuk tempatnya tetap di Badiklat Jatim,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Ditanya siapa 20 nama yang sudah dikantongi tersebut, untuk kesekian kalinya Pakde Karwo masih enggan menyebutkan. Dia beralasan jika calon Pj tersebut disebut, akan membuat suasana kurang bagus untuk calon Pj. “Janganlah.

Nanti saat disebut namanya, dan sudah gelar syukuran eh ternyata tidak dipilih. Kan kasihan,” elaknya.

Sebelumnya dalam revisi Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada yang rencananya selesai dibahas DPR RI pada 18 Februari 2015 ini disebutkan Pilkada serentak akan diundur pada Februari 2016. Jika Pilkada benar akan dilaksanakan pada Februari 2016 maka ada 19 Pilkada di Jatim. Di antaranya ada tambahan tiga wilayah yaitu Kab Blitar dan Kab Pacitan yang seharusnya habis pada Januari 2016 dan Kab Tuban pada Juni 2016 harus maju pada Februari 2016. n iib

Danpasmar-1 Pimpin Langsung, Ingin Bentuk Prajurit Cakap Teori dan Praktik l Sambungan hal 1

latihan penerjunan kali ini, sehingga siap untuk menyongsong tugas-tugas ke depan yang semakin menantang,” katanya.

Sebelumnya Senin (2/2), sebanyak 21 taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Korps Marinir Angkatan 60 melaksanakan praktik pasukan di Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo.

Kegiatan praktik pasukan yang dibuka oleh Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto yang diwakili Paslog Brigif-1 Mar Letkol Mar Ashari itu berlangsung sejak 2 Februari hingga 28 Februari 2015. “Suatu pasukan tempur akan dapat melaksanakan tugas dengan baik manakala dipimpin oleh seorang komandan yang cakap, baik dalam teori maupun praktik, sehingga pasu-

kan tersebut mampu menyelesaikan tugas dengan sukses dan berhasil,” kata Komandan Brigif-1 Marinir dalam amanat yang dibacakan Paslog Brigif-1 Mar. Sementara itu, Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Y Rudy Sulistyanto melepas enam Bintara Kompi Markas Brigif-1 Mar yang telah memasuki masa purna bakti (pensiun) di lapangan apel Kima

Brigif-1 Marinir Gedangan Sidoarjo, Kamis (5/2).

Pelepasan ditandai dengan pemakaian jaket almamater oleh Komandan Brigif-1 Mar Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto kepada enam prajurit yaitu Peltu Mar Yulianto, Pelda Mar Masturi, Serma Mar Totok Hariyanto, Serma Mar Gunawan, Serma Mar Agus Murtoni dan Serka Mar Sudira. *

UTAMA

12

Jumat Legi, 6 FEBRUARI 2015

Soal Evaluasi APBD Jatim 2015

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Pimpinan dan Anggota Dewan Silang Pendapat DPRD Jatim, Bhirawa Terkait hasil evaluasi Mendagri dalam APBD 2015 Jatim yang hingga kini belum turun menyulut perbedaan pendapat di kalangan DPRD Jatim. Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim mengaku belum turun, sementara Pimpinan DPRD Jatim mengaku jika evaluasi Mendagri telah turun.

Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Bupati Jember dan Kapolres Jember memukul kentongan bersama sebagai wujud kebersamaan Pemerintah, TNI dan Polri dalam menjaga Kamtibmas.

Budayakan Kentongan sebagai Simbol Kamtibmas Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo minta warganya agar kembali membudayakan kentongan sebagai simbol keamanan dan ketertiban di desa-desa. Oleh karena itu, mantan Sekdaprov Jatim ini minta agar budaya ini terus dikembangkan dan ditingkatkan.

“

Budaya kentongan ini, saya men yambut baik dan harus dibuday akan menjadi kebiasaan yang positif dalam masyarakat. Jika di desa ada pembunuhan, kebakaran, pencurian hewan ternak bisa diumumkan melalui kentongan, bahwa ada tanda bahaya,” kata Gubernur Soekarwo, saat memberikan pengarahan pada acara Akselerasi Revitalisasi Potensi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Alun-alun Kabupaten Jember, Kamis (5/2).

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mengatakan, membudayakan kembali kentongan sebagai alat keamanan sangat bagus. Setiap daerah memiliki karakter masyarakat yang berbeda. Untuk itulah, budaya kentongan yang dipergunakan sebagai alat keamanan utama di setiap desa harus ditingkatkan.

Secara prinsip, Polri bersama TNI beserta aparat pemerintah desa yang merupakan trisula di desa harus kom-

pak menjaga keamanan dan ketertiban masing masing wilayah di Jatim.

“Prinsipnya, trisula yang ada di desa yakni Babinsa, Babin Kamtibmas harus kompak menjaga dan memperkuat keamanan dan kenyamanan di setiap desa. Kentongan ini adalah salah satu upaya untuk terus memperkuat keberadaan trisula keamanan yang ada di desa,” ungkapnya yang disambut tepuk tangan sekitar 2015 peserta Kamtibmas yang mengikuti apel. Menurutnya, situasi aman tak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah tidak bisa membangun dan bekerja jika situasi tidak aman, kesejahterakan masyarakat juga takkan bisa terwujud.

“Jadi ada segitiga penting yang harus dilakukan. Aman dan nyaman harus dilakukan. Setelah itu melaksanakan pembangunan dengan hasil yang akan dicapai yakni masyarakat

menikmati kesejahteraan,” tegasnya.

Ia menambahkan, selain rasa aman dan nyaman masyarakat Jatim seluruhnya harus bahu membahu menciptakan lingkungan bersih. Artinya, jika situasi suatu daerahnya aman dan nyaman ditunjang dengan lingkungan yang bersih akan menciptakan masyarakat yang sehat.

Senada dengan hal tersebut, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf mengatakan, bahwa keamanan merupakan salah satu modal dan syarat utama di dalam menunjang pembangunan. “Jatim yang dikenal dengan trisulanya, yakni Babinsa, Babinkamtibmas dan desa harus bahu membahu, bersinergi secara komperehensif untuk melakukan upaya menjaga keamanan sekaligus membantu pemerintah di dalam pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Ke depan, budaya membumikan kentongan untuk keamanan ini, akan dijadikan model dan dikembangkan di daerah lain yang ada di Jatim. “Kami akan meneruskan model kentongan ini hingga ke jajaran Polres se Jatim untuk bisa menduplikasi model deteksi keamanan dini bagi masyarakat di daerah, ” pungkasnya. Q iib*

Pakde Karwo melepas balon dan menyerahkan kentongan secara simbolik kepada perwakilan masyarakat sebagai wujud kepedulian Pemerintah, TNI dan Polri.

Ketua Fraksi Gerindra Jatim, Abdul Halim mengaku saat ini dipastikan hasil evaluasi Mendagri terkait APBD 2015 Jatim belum turun. Karenanya, Banggar DPRD Jatim melakukan pertemuan dengan Banggar DPR RI beberapa waktu lalu menanyakan soal nasib APBD Jatim. Dengn ditemui Ketua Banggar RI, Said Abdullah dari PDIP mengakui jika evaluasi untuk APBD Jatim dari Mendagri belum turun.

“Memang kami sempat berkunjung ke Banggar RI dan disana kami disambut oleh Pak Said Abdullah dan Pak Sirmadji sama-sama dari FPDIP. Disana dikatakan dan diakui jika evaluasi Mendagri terkait APBD 2015 Jatim belum turun. Untuk

untuk dilakukan klarifikasi di Kemendagri,”tegas politisi asal PKiB Jatim ini optimis.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Demokrat (PD) Jatim, Achmad Iskandar. Menurutnya saat ini hampir seluruh SKPD di Jatim sudah menggelar proses lelang. Itu artinya APBD Jatim tidak ada masalah. Kecuali di perjalanan ada surat penolakan, maka otomatis APBD Jatim kembali pada APBD 2014.

Bagaimana dengan jawaban Ketua Banggar RI, Said Abdulah yang mengatakan evaluasi APBD Jatim belum turun dari Mendagri, menurut Iskandar tidak mungkin. Meski antara Said Abdullah dan Mendagri, Tjahjo Kumolo sama-sama dari PDIP, tapi secara hirarki tidak mungkin legislatif mengurusi persoalan di eksekutif. “Saya dan Pakde Karwo misalnya meski sama-sama demokrat, tidak mungkin saya mencampuri urusan Pakde, begitupula sebaliknya. Jadi saya pesimis kalau Pak Said tahu uruQ cty san Mendagri,”tambahnya.Q

itu kami terus mendesak agar Mendagri segera mengeluarkan evaluasi,”tandas pria yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim, Kamis (5/2).

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar justru mengaku evaluasi Mendagri terkait APBD Jatim 2015 sudah turun. Mengingat hingga kini tidak ada surat dari Mendagri yang menyatakan penolakan, sehiingga dalam Permendagri menyatakan jika dalam 30 hari tidak ada jawaban, maka otomatis APBD Jatim diterima. “Yang pasti APBD Jatim tidak ada masalah, meski beberapa waktu yang lalu ada beberapa catatan. Tapi semuanya sudah clear, setelah Pempro Jatim membawa sejumlah data dengan 200 halaman

Wujudkan Program Swasembada Pangan

Pemprov Jatim Gandeng Kodam V Brawijaya Surabaya, Bhirawa Jatim sebagai lumbung padi nasional diharapkan bisa meningkatkan produksinya, agar target swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bisa terealisasi. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim menggandeng Kodam V Brawijaya untuk mewujudkan swasembada pangan.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Rapat Pimpinan Kodam V/ Brawijaya Tahun 2015 di Balai Kartika Kodam V Brawijaya, Surabaya, Kamis(5/2). Pemprov Jatim mempunyai alasan menggandeng Kodam V/Brawijaya dalam pelaksanaan programnya. Selama ini beberapa program telah dilaksanakan Pemprov Jatim bersama Kodam V/ Brawijaya diantaranya renovasi Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) dan menciptakan keamanan dan ketertiban. “Untuk swasembada pangan, keterlibatan TNI cukup besar didalamnya. TNI juga berperan aktif dalam proses pembangunan Jatim. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim yakin TNI mampu memberikan solusi dalam menciptakan swasembada pangan “ ujarnya.

Hal paling mendasar dalam menciptakan swasembada pangan adalah terjaminnya keamanan dan ketertiban di Jatim. Pertumbuhan ekonomi Jatim beberapa tahun ini dipengaruhi oleh hal itu. Pada tahun 2014, PDRB Jatim menopang 15,17 persen PDRB nasional, dan laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2014 sebesar 6,02 persen. “Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari peran TNI dalam menciptakan keamanan

dan ketertiban,” jelas Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Soekarwo menjelaskan, Jatim memiliki area cukup luas untuk ditanami beberapa komoditi pertanian. Untuk komoditi padi tersedia lahanpanen seluas 2,056 juta ha, pada tahun 2014 menghasilkan 59,86 ton/ha dengan produksi total sebesar 12,307 juta ton. Untuk komoditi jagung tersedia lahan panen seluas 1,202 juta, pada tahun 2014 menghasilkan 48,15 ton/ha dengan produksi total sebesar 5,789 juta ton. Dan untuk komoditi kedelai tersedia lahan panen seluas 203.742 ha, pada tahun 2014 menghasilkan 16,33 ton/ha dengan total produksi sebesar 332.745 ton.

“Jatim merupakan provinsi penyumbang tertinggi produksi tiga komoditas utama ketahanan pangan, “tegasnya. Q iib

Seminar dalam Rangka Hari Gizi Nasional tahun 2015

Slogan Gizi Seimbang Hapus Slogan 4 Sehat 5 Sempurna

Mochammad Machmud

Banleg Persiapkan Dua Raperda Inisiatif Setidaknya dua raperda penting sedang diajukan Dewan sebagai Raperda inisiatif Dewan. Raperda tentang Pajak online dan Raperda Fasum dan Apartemen saat ini mulai dibahas di internal DPRD Surabaya.

R

aperda Pajak on Line yang meru pakan inisiatif dari dewan itu kini sudah mulai dibahas di internal Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya. Ditargetkan, pertengahan 2015 perda ini sudah digedok.

“Untuk penyusunan draf perda sudah klir. Tinggal pembahasan serta persiapan sistem oleh pemkot,” kata Ketua BPP DPRD Surabaya, M Machmud , Rabu(4/2). Dia menjelaskan, Perda inilah yang bakal menjadi dasar penerapan sistem online dalam penarikan pajak daerah oleh pemkot. Rencananya, ada delapan jenis pajak yang bisa memakai sistem ini. Di antaranya pajak bumi bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawahtanah, serta sejumlah jenis pajak lain.

Lewat sistem ini, pemkot memasukkan data pembayaran pajak lewat situs yang dibuat. Nantinya, situs itu bisa diakses publik. Para wajib pajak pun juga bisa membayarn-

ya secara online. Cara yang disiapkan adalah lewat sistem short message service (SMS) plus pembayaran via internet banking. “Nantinya, pembayaran pajak langsung dilewatkan ke rekening pemkot,” katanya.

Sementara untuk Raperda insiatif tentang pembangunan apartemen dan fasilitas umum yang harus disediakan investor untuk warga setempat, Mahmud menegaskan memang butuh paying hokum terkait apartemen yang saat ini menjamur di Surabaya. Mochammad Machmud mengatakan selama ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang fasum dari apartemen. “Yang sudah ada adalah fasum dari perumahan atau landed house,” katanya.

Untuk perumahan, kata dia, luas fasum yang harus disediakan untuk warga adalah sekitar 30 persen dari total luas lahan. “Aturan fasum dari apartemen itu belum ada,” katanya.

Sedangkan cara menghitung lahan fasum 30 persen, kata dia, bukan dari total luasan lahan. “Pasti sangat kecil karena lahan apartemen kan tidak begitu luas. Jadi, mungkin penghitungannya dari total luasan lahan dari tiap lantai apartemen. Nah, baru kemudian dihitung 30 persennya itu berapa,” katanya. Ia menambahkan selama ini fasum apartemen hanya untuk kepentingan penghuninya, misalnya kolam renang ataupun sarana olah raga. Belum ada sarana-sarana tersebut yang diperuntukkan bagi warga setempat.

Kemudian mengenai terkait tempat pemakaman, tidak ada pengem-

bang apartemen yang menyediakan tempat pemakaman umum (TPU) sebagai fasum. Padahal ini sangat penting, baik bagi penghuni apartemen maupun bagi warga yang tinggal disekitar apartemen. “Jika pengembang apartemen ini bersedia menyediakan TPU, maka lokasinya harus berada didaerah sekitar apartemen. Kalaupun tidak ada lahan, maka harus berada di satu kecamatan yang sama,” katanya.

Dalam raperda ini juga akan mengatur tentang ketinggian bangunan apartemen. Ini untuk menghindari gangguan aktivitas penerbangan.

Pada 2010 lalu, PT Angkasa Pura I mempersoalkan bangunan Mal City of Tomorrow (Cito). Keberadaan bangunan yang berjarak sekitar 8 kilometer (km) dari bandar udara (bandara) internasional Juanda itu dianggap mengganggu aktivitas penerbangan pesawat udara.

Sesuai peraturan, bangunan yang berdiri di radius 15 km dari bandara itu harus dengan ketinggian maksimal 90 meter, Sedangkan Mal Cito berketinggian 115 meter. Namun, manajemen mal milik Lippo Grup itu menunjukkan izin pembangunan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim. Surat izin itu ditandatangani Wakil Kepala Dishub LLAJ Jatim, Edy P Sagala. “Nantinya, di raperda ini mengatur ketinggian apartemen sesuai dengan zona. Misalnya, ketika dekat dengan bandara, maka harus ada ketinggian maksimal,” kata Machmud. Q gat*

Slogan 4 sehat 5 sempurna yang selama ini tertanam diingatan masyarakat sekarang sudah mulai dihilangkan.

Melalui kegiatan Seminar Hari Gizi Nasional tahun 2015, di Atrium Maspion Mall Margerojo Surabaya (5/2) Dinkes Jatim mulai mensosialisasikan Slogan ‘Gizi Seimbang’.

“

Kita harus meninggalkan Slogan 4 sehat 5 sempurna, dimana Slo gan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi pemenuhan gizi seimbang,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono. Harsono mengatakan, dalam Slogan 4 sehat 5 sempurna ada banyak kekurangan jika dibandingkan dengan Slogan ‘Gizi Seimbang’. Pertama, pada Slogan 4 sehat 5 sempurna hanya berisikan pesan makan nasi, lauk, sayur, buah dan minum susu. Padahal tidak hanya tentang aneka ragam makanan, tetapi juga dilengkapi dengan menjaga kebersihan, aktivitas fisik secara teratur dan mempertahan berat badan normal. ‘’Jika gizi seimbang mencakup juga menjaga kebersihan, aktivitas fisik secara teratur dan mempertahan berat badan normal,’’ ucapnya.

Kedua adalah pada Slogan 4 sehat 5 sempurna tidak memasukkan

Talkshow yang diadakan Dinkes Jatim pada Hari Gizi Nasional tahun 2015.

jumlah yang harus dimakan dalam sehari. Padahal dalam Slogan ‘Gizi Seimbang’ lebih menekankan pada berapa jumlah makanan yang harus dimakan setiap hari untuk setiap kelompok makanan. ‘’Ini penting karena jumlah asupan makanan yang dimakan akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi,’’ jelasnya.

Ketiga, pada Slogan 4 sehat 5 sempurna menyebutkan, susu dapat dijadikan makanan atau minuman tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna. Padahal susu termasuk kedalam kelompok lauk-pauk dan bukan makanan penyempurna (Tidak ada satupun jenis makanan sempurna. Sehingga susu dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya.

Antusias peserta dalam mengikuti Seminar Hari Gizi Nasional tahun 2015.

Terakhir keempat adalah dalam Slogan 4 sehat 5 sempurna tidak mengambarkan perlunya air putih yang aman dan bersih untuk dikonsumsi. Padahal pemenuhan kebutuhan air putih diperlukan dalam mendapatkan gizi seimbang. ‘’Empat hal ini yang menjadikan Slogan Slogan 4 sehat 5 sempurna tidak lagi dipakai sehingga memunculkan Slogan baru yaitu ‘Gizi Seimbang’.

Sementara itu Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat (PPKM) Dinkes Jatim, drg Inna Maharani MKes mengungkapkan, untuk mensukseskan dan membumikan Slogan ‘Gizi Seimbang’ Dinkes Jatim akan berkerjasama dengan beberapa pihak diantaranya adalah kepala seksi gizi kabupaten/kota se Jatim, tim pangan dan gizi, lintas program, dan kader kesehatan kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. ‘’Kita berharap dengan kerjasama yang baik antara Dinkes dan stakeholder akan mempercepat pengenalan Slogan ‘Gizi Seimbang’ ke masyarakat luas,” ujarnya.

Inna optimis dalam satu tahun ini Slogan ‘Gizi Seimbang’ akan diterima oleh masyarakat luas baik dari dalam dan luar Jatim. Perlu diketahui Seminar dalam Rangka Hari Gizi Nasional di Jatim tahun 2015 bertema ‘Bersama Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi’ Dinkes Jatim bekerjasama dengan PERSAGI, Dindik Jatim, FKM Unair dalam meQ dna* nyampaikan materi.Q