Harian Bhirawa Edisi 5 Nopember 2014

RAPBD yang akan segera kami ajukan ke DPRD Tulungagung tetap tidak ada perubahan.

Maksudnya tidak dengan asumsi kenaikan harga BBM,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Tulungagung Drs Hendry Setiawan MSi

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Pon, 5 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

5

AGENDA HARI INI

NOVEMBER 2014

 Gubernur H Soekarwo - 07.00 - 19.00

Di Ruang Kerja Mendampingi Wapres Membuka Pertemuan Bank Syariah di Kodam V Brawijaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 11.00 - 14.00 - 16.00 - 19.00

Menghadiri Seminar BKKBN di Empire Palace Surabaya Menghadiri Seminar Manajemen di Universitas Trunojoyo Membuka Diklat Kades se-Jatim di Villa Duta Tretes Menghadiri Acara Warung Desa di Trawas Menghadiri Solawatan bersama Habib Syeh di Kodam V Brawijaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00

Menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Jatim

Jatim Travel Mart Gali Potensi Wisata Kediri Kediri, Bhirawa Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jawa Timur optimistis pelaksanaan Jatim Travel Mart 2014 di Kabupaten Kediri pada 2-4 November 2014 mampu menggali potensi berbagai objek wisata di wilayah tersebut.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jawa Timur Dwi Cahyono, menyatakan pihaknya mengajak sebanyak 60 buyer yang merupakan agen perjalanan wisata dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Mereka berasal dari agen perjalanan wisata dan event organizer MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) ternama.

“Misalnya dari Jakarta, Solo, Semarang, Jogjakarta, Bandung, Medan, Bali, Lombok, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Riau, Makassar, Palembang,” katanya di Pendopo Kabupaten Kediri, Selasa (4/11).

Sementara, hampir 70 peserta seller berasal dari travel agent, perusahaan hotel dan restoran, pemilik objek wisata, pengusaha oleh-oleh, dan kerajinan ikut berpartisipasi dalam kegiatan

 ke halaman 11

Tak Hadir Paripurna 6 Kali Berturut-turut, Terancam PAW Kabupaten Blitar, Bhirawa Para anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019 dituntut untuk disiplin agar ada perbaikan kinerja ke depan. Karena ada aturan baru yang akan menjerat mereka yang indisipliner. Salah satunya, jika tak hadir dalam sidang paripurna sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, anggota dewan terancam dilakukan di-PAW (Pergantian Antar Waktu).

Wakil Ketua DPRD KaHeri Romadlon bupaten Blitar Heri Romadlon menjelaskan setiap anggota DPRD Kabupaten Blitar harus meningkatkan kedisiplinanya. Jika tidak, jabatannya sebagai wakil

 ke halaman 11

Ikon Kuliner Sumenep KABUPATEN Sumenep kaya akan kuliner.

Sayangnya kekayaan masakan daerah ini belum banyak dikenal masyarakat luas.

Karena itulah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sumenep berencana menghelat festival makanan khas setempat.

Kegiatan itu diberi nama Festival Campor.

“Kami akan mengemas festival tersebut layaknya pesta rakyat. Kami akan menyiapkan dan menyajikan campor sebanyak 10 ribu porsi untuk dinikmati warga,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Sumenep Nurfitriana Busyro Karim

 ke halaman 11

Nurfitriana Busyro Karim

Sentil..  Blusukan menteri hanya atasi persoalan mikro  Masyarakat butuh kebijakan konkrit, bukan pencitraan  Mahasiswa minta pasar tradisional dilindungi  Harga terjangkau kantong mayoritas warga  Jamkrida keberatan jamin kredit petani  Saatnya pemerintah intervensi

Wapres Jusuf Kalla memberi apresiasi kepada Pakde Karwo pada saat penutupan Rakornas Kabinet Kerja 2014 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Selasa (4/11).

Pakde Karwo Usul Proses Perizinan Dipercepat

Jakarta, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat norma standar dan prosedur perizinan. Hal tersebut diperlukan agar proses perizinan PMA dan PMDN bisa cepat selesai.

Usulan tersebut disampaikan Soekarwo pada Rapat Koordinasi

Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja yang dihadiri seluruh Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta Selasa (4/11).

Pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu mencontohkan, jika norma standar dan prosedur dilakukan secara terpusat akan mempercepat proses perizinan di setiap daerah. Salah satunya, bukti NPWP

dan notaris perusahaan datanya harus terpusat, yang dipusatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Jangan sampai setiap kementerian membuat petunjuk teknis pelaksanaan secara sendiri-sendiri. Terkadang yang terjadi pada pertengahan

 ke halaman 11

Sasaran Kartu Indonesia Pintar Tak Libatkan Daerah Sama Saja dengan Bantuan Siswa Miskin

Dindik Jatim, Bhirawa Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, lagi-lagi harus melongo dengan program yang diluncurkan pemerintah pusat.

Termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sejak dua hari lalu mulai dibagikan langsung oleh presiden bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, sampai saat ini tidak ada koordinasi antara pusat dengan provinsi. Termasuk dalam menentukan data sasaran penerima KIP. “Kami belum ada koordinasi maupun panduan khusus terkait KIP ini. Mungkin, sasarannya menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah valid,” tutur Harun saat ditemui di ruang

kerjanya, Selasa Meski demikian, Harun yakin program tersebut akan memberikan manfaat lebih bagi siswa.

Khususnya siswa dari keluarga t i d a k mampu

(4/11).

atau rentan miskin. Harun juga yakin program KIP ini tidak akan bertabrakan dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang juga diluncurkan sebagai kompensasi kenaikan BBM pada 2013 lalu. “Ini tidak mungkin tabrakan. Manfaatnya juga banyak sekali bagi siswa miskin atau rentan miskin,” kata dia.

Padahal jika melihat pengalaman tahun lalu terkait penyaluran BSM sebagai kompensasi kenaikan BBM berjalan sangat amburadul juga

 ke halaman 11

Nelayan Malang Selatan Tak Terpengaruh Moratorium Perizinan Kapal Besar Kab Malang, Bhirawa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana memberlakukan moratorium perizinan kapal besar milik nelayan, jika itu direalisasikan tidak berdampak bagi para nelayan di wilayah Kabupaten Malang.

“Sebab, mayoritas kapal yang beroperasi di pesisir pantai Malang Selatan hanya sebatas kapal yang berukuran kecil. Sedangkan kapal nelayan yang berukuran besar di atas 30 Gross Tonnage (GT), hanya berjumlah 50 unit kapal.

 ke halaman 11

aahyono/bhirawa

Kapal kecil milik nelayan saat bersandar di pelabukan ikan Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab Malang.

Pemprov Perbanyak Pembangunan Waduk Pemprov, Bhirawa Musim kemarau yang lumayan panjang tahun ini mengakibatkan banyak wilayah Jatim yang mengalami musibah kekeringan.

Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, ada sekitar 624 desa di 26 kabupaten/kota yang kena dampak kekeringan ini.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, wilayah Jatim yang cukup parah dilanda kekeringan adalah Kabupaten Lumajang, Jember, Madiun dan Mojokerto. Untuk itu, Pemprov Jatim hingga saat ini masih melakukan dropping air bersih untuk minum warga.

“Yang kita utamakan memang untuk air minum. Kalau air untuk kebutuhan

 ke halaman 11

Banyuwangi Geber Jazz Gunung Ijen Banyuwangi, Bhirawa Keindahan kaki Gunung Ijen di paltuding Kabupaten Banyuwangi, kembali akan dieksplore meski terkesan mendadak. Sukses menghelat International Tour de Banyuwangi Ijen pada etape ketiga yang mengambil finish di paltuding, kali ini Pemkab Banyuwangi akan menyuguhkan even panggung musik bertajuk Jazz Ijen untuk Kemanusiaan. “Kami ingin menunjukkan sisi agraris dan pegunungan lewat musik Jazz Ijen sekaligus menggalang donasi untuk kemanusiaan,” kata

 ke halaman 11

Upaya Memperingati Hari Pahlawan

Pilih Mengajar, Wali Kota Surabaya Batalkan Bertemu Dubes Inggris di Jakarta Dikenal cintanya pada anak-anak, Wali Kota Surabaya membatalkan bertemu Duta Besar Inggris di Jakarta. Di hari yang bersamaan, orang nomor satu di Kota Pahlawan lebih memilih menjadi guru Sekolah Kebangsaan.

Gegeh, Kota Surabaya Siswa-siswi dari berbagai sekolahan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri maupun swasta se-Kecamatan Tegalsari memenuhi pelataran SMPK Santa Maria yang terletak di Jalan Raya Darmo 49, Selasa (4/11). Selain ratusan pelajar, juga terlihat beberapa veteran pejuang kemerdekaan yang datang di sekolah salah satu markas Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jatim.

Mereka antusias mengikuti kegiatan Sekolah Kebangsaan karena pematerinya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Saat mengajar itu,

Risma mengimbau siswa untuk meneladani semangat para pejuang yang tidak mudah mengeluh dan menyerah dalam menghadapi situasi sesulit apapun. Sebab, sikap untuk tidak mudah mengeluh itulah yang kelak bisa mengantarkan anak-anak Surabaya ke gerbang kesuksesan. “ Jadi mulai sekarang jangan gampang mengeluh dan menyerah, karena kalian di sini sudah mempunyai modal. Di luar sana ada bangsa yang ulet dan tak kenal capek. Di India tempat film-film Bollywood , kalau

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mengajar materi kebangsaan di hadapan siswa SMPK Santa Maria di Jl Raya Darmo, Selasa (4/11).

SURABAYA

2

Rabu Pon 5 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PT PWU Dituding Serobot Core Bisnis BUMD Pemprov Jatim DPRD Jatim, Bhirawa PT Panca Wira Usaha (PWU) dituding menyerobot core bisnis BUMD lain milik Pemprov Jatim.

Padahal sesuai aturannya sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, PT PWU Jatim harus dibicarakan lebih dahulu dengan Komisi C DPRD Jatim.

Tercatat ada tiga BUMD yang diserobot bisnisnya diantaranya PT Sier terkait bisnis pergudangan, PT Jatim Graha Utama(JGU) terkait bisnis perumahan/apartemen serta bisnis jalan tol yang kini dikelola PT Jatim Prasarana Utama (JPU).

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Suhandoyo mengaku selama ini Dirut PT PWU Jatim, Arif

Afandi tidak pernah melakukan komunikasi dengan dewan terkait kerjasama dengan pihak ketiga.

Sebaliknya, yang bersangkutan melangkah sendiri dan justru terkesan mematikan BUMD lainnya dengan menyerobot core bisnis mereka. ‘’Seharusnya Pak Arif bisa bekerjasama dengan BUMD milik Pemprov Jatim yang memiliki core bisnis sendiri-sendiri, meskipun PT PWU Jatim memiliki lahan yang bisa dikembangkan sendiri dengan membangun proyek pergudangan, apartemen atau kerjasama untuk pembangunan jalan tol. Ingat PT PWU Jatim merupakan perusahaan milik Jatim dan bukan pribadi

PANGGUNG BIROKRASI

geh/bhirawa

Truk kompaktor saat ambil sampah di TPS Pandegiling, Selasa (4/11).

2015, DKP Surabaya Tambah Lima Truk Kompaktor Pemkot, Bhirawa Pada tahun 2015, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya akan menambah lima unit truk pengangkut sampah model kompaktor. Truk ini untuk mengangkut sampah dari Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

“Kami mengajukan sementara pembelian lima truk sampah pada APBD 2015 mendatang. Karena jumlah truk yang lama sudah tak mengatasi dibanding volume sampah tiap harinya. Harga per truknya sekitar 1,2 Miliar,” kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya Khalid Bukari pada Bhirawa, Selasa (4/11). Makin tahun volume sampah di Surabaya semakin banyak, setiap harinya sampah mencapai 1300 ton.

DKP lebih memilih untuk membeli truk model kompaktor karena truk ini bisa memadatkan sampah yang termuat di dalam bak truk. Sehingga daya angkut yang dimiliki juga lebih besar dibanding truk jenis biasa. Hal ini yang mendasari DKP lebih memilih untuk membeli kompaktor. “ selain itu, juga menghemat biaya angkut dan bau juga tidak menyengat kalau sampah sudah masuk truk ini,” Q geh terangnya.Q

Siswa Miskin Juga Bisa Jadi Pilot dan Pramugari Pemkot, Bhirawa Cita-cita menjadi pilot atau pramugari tak lagi sulit diraih siswa Surabaya.

Khususnya bagi mereka yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu. Ini menyusul dibukanya peluang beasiswa oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Jawa Barat.

Humas Dindik Surabaya Eko Prasetyo Ningsih mengatakan, beasiswa yang diberikan adalah untuk jurusan pilot dan pramugari. Kesempatan ini cukup langka, dan baru pertama kalinya ada di Surabaya.

Kesempatan ini juga hanya terbuka untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

“Jadi sasarannya memang anak dari keluarga tidak mampu. Karena biaya untuk sekolah profesi ini cukup mahal,” kata Eko, Selasa (4/11).Eko menjelaskan, untuk beasiswa pilot, siswa kelas XII yang dapat meraih beasiswa ini harus meQ tam menuhi sejumlah kriteria.Q

dan sudah memiliki core bisnis sendiri-sediri,’’tegas politisi asal PDIP Jatim kepada wartawan, Selasa (4/11) dengan nada intonasi tinggi.

Sedang Anggota Komisi C DPRD Jatim yang lain, Kodrat Sunyoto menegaskan jika Dirut PT PWU Jatim sangat arogan.

Padahal sebagai mitra kerja seharusnya Komisi C DPRD Jatim harus mengetahui apa yang dilakukan PT PWU Jatim sebagai perusahaan milik Pemprov Jatim.

Tapi sebaliknya dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) tidak disingung masalah kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi tiba-tiba ada kabar

dari BUMD yang lain jika PT PWU Jatim telah menyerobot core bisnisnya. ‘’Ini namanya arogan. Seharusnya Pak Arif mendiskusikan masalah ini dengan dewan. Dengan begitu kami akan tahu, apakah dalam usahanya yang baru akan menabrak core bisnis BUMD yang lain yang notabene sama-sama milik Pemprov Jatim. Kalau sudah begitu, kami kasihan dengan gubernur yang merupakan pemilik saham tertinggi, namun tidak dikabari,’’papar politisi asal Partai Golkar Jatim ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq. Menurutunya pem-

bahasan masalah aset yang kini dikelola PT PWU Jatim akan tetap berjalan dan akan dilakukan hearing kembali setelah pengesahan RAPBD 2015.

Sementara soal Pendapatan Asli daerah (PAD) khusus untuk PT PWU Jatim telah disesuaikan dengan laporan Gubernur Jatim dalam Nota Keuangan RAPBd 2015 lalu. ‘’Jujur soal hearing dengan PT PWU Jatim, kami menganggapnya belum selesai. Sementara soal PAD sudah kita sesuaikan dengan laporan gubernur dalam nota keuanga yang dibacakan di depan rapat paripurna. Karenanya, kami akan tetap menggelar rapat dengan PT PWU setelah

pengesahan RAPBD 2015 untuk mengusut aset yang dimilikinya,’’tegas politisi asal PKB ini dengan mimik serius.

Sementara itu usulan untuk dibentuk Pansus PT PWU Jatim terus bergulir. Buktinya sudah ada beberapa anggota dari lima fraksi sudah melakukan tandatangan untuk mendukung dibentuknya pansus. ‘’Memang ini sudah ada delapan anggota yang telah membubuhkan tandatangan untuk mendukung Pansus PWU. Mereka ini dari PPP, PAN, PDIP, Golkar dan PKS,’’tambah Malik Efendy, anggota Komisi C yang juga Q cty Ketua FPAN Jatim ini.Q

Kades Harus Paham UU Desa Pemprov, Bhirawa Kepala Desa (Kades) harus memahami UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebab Undang-Undang ini penting, karena desa sebagai ujung tombak perkembangan kemajuan suatu negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat Sosialiasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris di Pusdik Brimob, Watukosek Pasuruan, Senin (3/11) kemarin.

Ia mengatakan, Pemerintahan Desa (Pemdes) di dalam struktur pemerintahan seperti jangkar dari eksistensi pemerintah di atasnya. Pemdes juga merupakan wujud dari kehadiran negara yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Kades dan camat adalah kepanjangan tangan pemerintah di atasnya, sebab itulah jangan sampai kesalahan pengelolaan anggaran disebabkan oleh kelalaian kades ataupun camat. Saat kades atau camat pensiun, maka harus pensiun juga urusannya dengan segala urusan birokrasi,” tukasnya.

Berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2014, kades memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kades ibaratnya presiden kecil, karena dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki anggaran dana sendiri dari APBN. “Kades harus benar-benar mampu mengelolanya dengan berpedoman

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat memberikan pengarahan kepada kades se Jatim.

iib/bhirawa

pada ketentuan perundang-undangan. Sebab bisa jadi, secara tidak sadar kita melakukan sesuatu yang salah dan memerlukan pertanggungan hukum. Ikutilah bimbingan teknis ini dengan baik agar kades mengerti cara pengelolaannya, cara pengeluarannya, cara pertanggungjawabannya dan lainnya.,” kata Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim.

Kades juga perlu memperhatikan kewajiban dan haknya dalam memimpin desanya. Wewenang, kewajiban dan hak yang dimiliki kades tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tersebut.

Kewajiban kades adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan

perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Kemudian, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; mengelola Keuangan dan Aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Guna mewujudkan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN perlu menjadi perhatian dari para kades.

Besarnya anggaran dalam APBN sekitar Rp1,4 miliar per desa, maka setiap aparat Pemerintah Desa harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya sehingga dapat tercipta tata pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sedangkan hak yang dimiliki kades, mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Q iib perangkat Desa.Q

Dewan Jadi Tukang Stempel APBD Komisi E Minta BPJS Membuka Diri DPRD Surabaya, Bhirawa Ternyata DPRD Surabaya hanya bertindak sebagai tukang stempel dalam pembahasan RAPBD 2015 ini. Bagaimana tidak dengan waktu pembahasan yang kurang dari dua minggu, APBD 2015 dipaksakan untuk disahkan Senin(10/11) pekan depan.

Waktu pembahasan RAPBD ini semakin tidak efektif karena dipotong dengan jadwal kunjungan kerja ke luar daerah yang dilakukan komisi sejak Selasa(4/11) kemarin. Tercatat Komisi D berangkat kunker ke Jogja, sementara Komisi A berangkat ke Bali. Selain itu dipastikan pula Komisi C berangkat kunjungan ke luar daerah sejak sore kemarin.

Wakil ketua Dewan, dharmawan saat dikonfirmasi mengakui sejumlah komisi berangkat Kunker kemarin. “Ya memang ada yang Kunker, kalau

tidak salah yang sudah berangkat Komisi D,” terang Dharmawan.

Sementara pendeknya pembahasan RAPBD 2015 dikeluhkan sejumlah anggota Dewan. Anggota komisi C, Vincencius aatau akrab disapa Awey mengaku dalam pembahasan dengan sejumlah SKPD dirinya menemukan berbagai indikasi kebocoran anggaran. Namun karena mepetnya jadwal pembahasan , indikasiindikasi tersebut tidak bisa dibahas secara optimal.

“Saya menemukan banyak inidkasi kebocoran, terutama pengadaan ATK di SKPD yang menurut saya terlalu besar. Tapi karena jadwalnya yang mepet , apa lagi penyerahan RAK(Rencana Anggaran Kegiatan) yang diberikan hanya dalam waktu kurang dari seminggu, membuat pembahasan tidak efisien,” terangnya.

Atas hal tersebut Awey meminta agar saat pembahasan anggaran selanjutnya baik PAK maupun RAPBD, eksekutif menyerahkan RAK setidaknya sepuluh hari sebelum pembahasan. “Saya tidak mau hanya sebagai tukang stempel, ke depan RAK harus diserahkan setidaknya sepuluh hari sebelum pembahasan biar kami bisa memeriksanya,” terang pria yang juga pengusaha meubel ini.

Tanda pemaksaan pembahasan RAPBD 2015 ini juga terlihat dari sempat meruncingnya diskusi anggaran Dinas perhubungan di Komisi C. Legislator Ahmad Suyanto yang mempermasalahkan anggaran kajian –kajian akademik terkait proyek Angkutan Massal sebesar Rp5,8 miliar, harus terhenti dengan keputusan pimpinan Komisi C yang hanya memberikan catatan pada pembahasan di tingkat Q gat Banggar.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus membuka diri dan memberikan kemudahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu harus menjalin kerjasama dengan beberapa.

Usulan itu disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari yang mengusulkan agar BPJS mendekatkan layanan kesehatan kepada rakyat dengan paling tidak tiga cara yakni, pertama, meningkatkan layanan pendaftaran online yang bebas hambatan baik hambatan server yang kurang memadai juga sistem online yang mudah.

Kedua, membangun kerjasama dengan Kantor PT. Pos dan Giro dimana sudah mempunyai jaringan kantor di seluruh pelosok Jatim untuk menerima pendaftaran peserta BPJS. Dan jika dimungkinkan setelah dilakukan pengkajian terlebih dahulu, bisa juga melibatkan Klinik, Apotik maupun supermarket sebagai pos pendaftaran peserta BPJS juga.

“Ketiga, segera menjalin dan merealisasi kerjasama dengan bank – bank terkait, untuk mempermudah proses pembayaran dengan sistem auto debit,” kata Agatha, Selasa (4/11).

Khusus bagi masyarakat misikin di Jatim yang belum masuk dalam Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta BPJS, Komisi E juga merekomendasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jatim untuk segera melakukan pendataan yang berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota agar masyarakat miskin dapat segera tercover serta menjalin kerjasama dengan Q cty BPJS utamanya bagi para penderita penyakit tertentu.Q

Dituntut Profesioal dan Menjunjung Semangat Juang

Batalyon 500 Raider Lakukan Pemantapan Raider Batalyon 500/Raider dituntut untuk menjadi satuan yang handal, profesional dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Untuk mewujudkan hal ini, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko membuka latihan pemantapan Raider pada Selasa (4/11) di Lapangan Yonif 500/Raider.

Menurut Pangdam V/Brawijaya, latihan Raider ini dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 4-18 November 2014. Adapun lokasi tempat latihan, yakni di Desa Sumber Pucung dan Desa Pagak Malang. “Ada sekitar 400 personil yang mengikuti pemantapan Raider di dua desa tersebut,” kata Mayjen TNI Eko Wiratmoko dalam amanatnya, Selasa (4/11).

Dijelaskan Pangdam, latihan kali ini materinya meliputi Drill Kontak, Infiltrasi, Eksfiltrasi, Ralasuntai, Raid bed/bhirawa Penghancuran dan Raid PemPangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko menyematkan tanda dimulainya latihan pemantapan bebasan Tawanan. Hal ini Raider, Selasa (4/11). bertujuan untuk memelihara

dan meningkatkan kemampuan teknis dan taktis Satuan Raider agar mahir dan menguasai dalam melaksanakan tugas operasi yang bersifat khusus.

Tak hanya itu, lanjut Pangdam, diharapkan satuan Yonif 500/Raider dapat memanfaatkan latihan ini sebagai tuntutan pelaksanaan tugas di lapangan.

Selain itu, satuan Raider harus memusatkan perhatian, pikiran dan tenaga demi keberhasilan latihan pemantapan Raider.

“Sebagai satuan Raider, dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan

teknis dan taktis pada saat di lapangan. Ini juga sebagai tanggungjawab mengemban tugas sebagai Batalyon 500/ Raider,” tegas Pangdam.

Sementara untuk penyelenggara latihan, Pangdam meminta agar latihan dapat dilaksanakan serealistis mungkin sesuai kondisi yang dihadapi dan terarah sesuai materi, medan dan metode yang telah disiapkan. Dengan tujuan dan sasaran latihan dapat tercapai secara optimal dan satuan yang dilatih benar-benar dapat merasakan manfaatnya.

Lanjut Pangdam, kepada para peserta latihan dihimbau untuk mendukung pelatihan ini agar berjalan sesuai keinginan. Dengan tetap menjunjung nilai kedisiplinan dan penuh kesungguhan. “Semoga melalui latihan ini akan hadir prajurit-prajurit yang profesional, disiplin dan pantas

dibanggakan oleh rakyat,” ungkapnya.

Ditambahkan Pangdam, satuan Raider harus dituntut agar berpatokan pada pedoman yang ada, diantaranya adalah manfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaikbaiknya dan kembangkan teknik dan taktik Raider sesuai dengan situasi di lapangan serta adakan evaluasi secara terus menerus sebagai bahan penyempurnaan latihan berikutnya.

Tak hanya itu, satuan Raider harus memelihara dan memantapkan solidaritas dan jiwa korsa diantara sesama prajurit selama pelaksanaan latihan, agar kekompakan satuan terpelihara.

“Yang terpenting harus jaga kesehatan dan perhatikan keamanan personel maupun materiil selama pelaksanaan latihan dan hindari kerugian Q bed yang tidak perlu.Q

SURABAYA

Rabu Pon 5 NOVEMBER 2014

3

Lima Daerah Belum Serahkan Usulan UMK 2015 Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hingga kini terdapat 5 daerah yang belum menyerahkan usulan besaran UMK 2015, sedangkan sisanya 33 daerah sudah menyerahkan dengan besaran usulan lebih tinggi dari UMK 2014.

Dari informasi yang diterima, kelima daerah yang belum menyerahkan usulan besaran UMK yakni ada pada Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto.

“Sudah 33 daerah yang sudah menyerahkan, jadi kurang 5, tidak ada istilah ring satu bagi kami, yang belum menyerahkan merupakan daerah padat industri, kita tetap akan menunggu hingga 21 November 2014 mendatang sesuai instruksi bapak gubernur,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Edi Purwinarto, Selasa (4/11).

Menurut Edi, apabila dalam praktek nya, masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan usulan UMK 2015 sesuai yang sudah di tetapkan, maka Gubernur akan mengambil kebijakan, bahwa UMK daerah

tersebut di sesuaikan dengan UMK 2014. “Ini yang rugi daerah itu sendiri, karena UMK nya tidak ada kenaikan,” tandas Edi. Ditambahkanya, Gubernur Soekarwo telah memberikan suatu panduan bagi Dewan Pengupahan yang saat ini masih melakukan pembahasan terkait besaran UMK masing-masing daerah. Dengan adanya rumusan-rumusan tersebut menurut Edi akan memudahkan untuk melakukan penghitungan besaran UMK karena dilihat dari indikator yang ada.

“Rumus nya adalah KHL ditambah Inflasi, plus pertumbuhan ekonomi, tapi ini dengan satu catatan bahwa KHL nya itu harus sempurna, artinya penetapan KHL di tandatangani tiga unsur, yakni dari pengusaha, serikat pekerja, dan disaksikan pemerintah,” kata Edi. Sementara itu, jika tidak ada

LINTAS PERISTIWA

Pemkot Wujudkan Udara Bersih Melalui Uji Emisi Pemkot, Bhirawa Semangat mewujudkan udara bersih terus digelorakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satunya, yakni dengan melakukan uji emisi. Dengan cara tersebut, dapat diketahui apakah gas buang suatu kendaraan sudah melebihi ambang batas atau belum.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan kota Surabaya, Eddi, menyatakan, gas buang yang melebihi ambang batas akan berdampak negatif. Selain pengaruhnya terhadap lingkungan, kondisi tersebut juga menimbulkan efek buruk bagi kendaraan itu sendiri. ‘’Performa mobil menjadi tidak optimal, tarikan berat, dan pastinya lebih boros.

Bahan bakar jadi lebih boros karena tingkat pembakaran dan kompresi tidak sesuai. Campuran gas serta bahan bakarnya pun menjadi tidak efisien. Kita bersama BLH Surabaya secara aktif turut menjaga kualitas udara Surabaya dengan cara rutin menyelenggarakan uji Q dre emisi,’’ jelasnya Selasa (4/11).Q

kesepakatan antar pengusaha dan serikat pekerja, maka Gubernur terang Edi juga telah mengambil langkah-langkah, sehingga pada batas akhir yang sudah di tetapkan UMK 2015 dapat segera di umumkan.

“Manakala tidak maka hari ini, pak gubernur mengeluarkan SE, rumusnya menjadi UMK ditambah inflasi, plus pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Edi menjelaskan, diharapkan UMSK 2015 dapat di tetapkan Gubernur pada bulan Desember nanti, setelah Bupati/Walikota menyerahkan besaran UMSK. Jika melihat hasil UMSK tahun 2014 ini, Gubernur Jawa Timur hanya menetapkan tiga derah yakni Kabuputan Pasuruan, Surabaya, dan Sidoarjo. Penetapan yang di lakukan tersebut menyusul kelengkapan prasyarat, dan usulan Bupati/Walikota.

Tuntut Kenaikan UMK Sementara itu ratusan pekerja dari beragam daerah ring satu mu-

lai dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Surabaya.

Massa mendesak Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini segera mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya lebih tinggi dari usulan Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo yang saat ini telah mengusulkan besaran UMK sebesar Rp2,7 juta.

Mereka membawa aneka poster dan spanduk, massa berunjuk rasa dan minta walikota segera mengusulkan UMK ke Gubernur karena UMK Surabaya biasanya dijadikan patokan penyusunan UMK bagi kabupaten/kota lainnya. ‘’Idealnya UMK Surabaya adalah Rp2,8 juta. Masak kalah dengan Pasuruan dan Sidoarjo.

Target kita naik 30 persen dari besaran UMK 2014 yaitu 3 Juta,’’ kata Nurudin di orasinya di depan gerbang Balai Kota Surabaya yang dijaga ketat oleh anggota Satpol PP dan Bakesbanglinmas, Selasa (4/11).

Dia juga menambahkan, Surabaya harus jadi ikon sebagai kota yang mampu menyejahterakan rakyatnya.

Jangan hanya mampu mengubah taman kota, tapi di satu sisi tak bisa mensejahterahkan buruh.

“Jangan sampai Kota Surabaya jadi symbol upah murah.

Dan Pakde Karwo sudah mempunyai etikad baik, tapi Surabaya sendiri belum juga memutuskan,’’ tambahnya.

Dalam kesempatan ini, buruh juga mengkritik pernyataan Tri Rismaharini yang mengaku masih menunggu UMK DKI Jakarta. Padahal, Surabaya harusnya bisa mandiri dan bisa menunjukkan jati dirinya sebagai kota yang pro dengan pekerja. ‘’Besaran UMK Surabaya harus lebih tinggi ketimbang Pasuruan.

Hari ini baru pemanasan, tanggal 6 November besok kami akan lakukan aksi bersama dengan gerakan buruh Surabaya dengan tujuan Grahadi dan Kantor Wali Kota,” imbuh Yudi dari Konfederasi Serikat Buruh Nasional.

Seperti diketahui hingga sekarang Pemkot Surabaya belum menetapkan UMK (upah minimun kota/kabupaten) 2015. Penyebabnya adalah karena ada Surat Edaran Guber-

Berkas Dugaan Korupsi PD Pasar Surya Raib Kejari Surabaya, Bhirawa Kepala Kajari Surabaya menegaskan bakal melakukan cros check bawahannya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang menjerat empat mantan direksinya sebagai tersangka.

trie diana/bhirawa

Kalimas Penuhi Kebutuhan Sehari-hari

Masjid Al-Akbar Pasang Paving di Lahan Pemkot Surabaya Tanpa Izin

Ibu Suciati memanfaatkan sungai Kalimas sebagai kebutuhan sehari-hari seperti air mandi dan cuci pakaian. Ternyata sungai Kalimas juga dimanfaatkan warga stren Baratajaya Tangkis Surabaya dengan memompa menggunakan mesin pompa air setelah itu disimpan ditandon.

Surabaya, Bhirawa Beralasan agar lokasi tampak bersih dan PKL nyaman berjualan, kini tiba-tiba manajemen Masjid Agung Surabaya (MAS) Al-Akbar melaksanakan kegiatan pengurugan material jenis sirtu di lahan milik Pemkot Surabaya, yang kabarnya untuk pemasangan paving. Alhasil, kegiatan ini mendapat perlawan dari warga setempat yang tergabung dalam PKL Makmur Pagesangan.

Jika demikian, lantas siapa yang memasang kunci/gembok besar di pagar pintu masuk dengan tulisan peringatan, jika ternyata manajemen MAS tidak merasa melakukan. Padahal dalam tulisan pengumuman itu jelas tertera atas nama Masjid Al-Akbar.Hal ini disampikan Hendro Dirut Manajemen MAS yang mengatakan bahwa tidak ada kunci dan PKL tetap dibebaskan untuk berjualan asal dengan santun karena lokasi berdampingan Q gat dengan tempat ibadah.Q

Cegah Ebola Dinkes Perkuat Koordinasi Pemprov, Bhirawa Merebaknya virus ebola di Afrika membuat Dinkes Jatim mengambil sikap. Dinkes Jatim akan memperkuat kordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Afrika), Kemenkes dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kesehatan Juanda Sidoarjo.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku, kordinasi ini dilakukan untuk meminilasir penularan virus ebola di Indonesia. Kendati dari hasil pemeriksaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang menyatakan pasien suspec ebola dari Jatim negativ ebola tidak membuat Dinkes bersikap waspada.

‘’Kita tidak ingin TKI yang masuk ke Indonesia membawa virus ebola sehingga pemantauan kedatangan TKI harus diperkuat,’’ ujarnya.

Menurutnya, pemantauan TKI dari luar negeri yang masuk di Indonesia datanya berada di KBRI sedangkan Dinkes melalui Kemenkes mendapatkan rekapan datanya. KBRI memiliki semua data TKI yang bekerja di luar negeri sehingga kordinasi dengan KBRI mutlak diperlukan. Sedangkan untuk KKP Juada perannya adalah untuk memantau TKI baru datang dari luar negeri. ‘’Jadi KKP akan memantau setiap TKI yang datang dengan cara memasang scan suhu di pintu masuk datangnya TKI ke

tanah air,’’ katanya.

Untuk TKI yang memiliki suhu badan tinggi diatas 39 C, TKI akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dokter KKP Juanda akan memeriksa apakah TKI tersebut menderita penyakit biasa atau membawa virus mematikan.‘’Untuk pasien yang membawa virus biasanya suhu tubuhnya tinggi dan tidak semuanya membawa virus, mungkin hanya virus biasa atau penyakit biasa,’’ ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Peneliti Hati Indonesia, RSUD dr Soetomo, dr Sugiharto Widjaja Sp PD FINASIM mengatakan, hingga kini obat untuk membunuh virus Ebola belum Q dna ditemukan.Q

Percobaan UN Online Jangan Sampai Gagal Dindik Jatim, Bhirawa Tiga kota di tiga provinsi sudah ditunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaksanakan uji petik Ujian Nasional (UN)

nur no: 560/20059/031/2014.

“Sebenarnya kami siap untuk menetapkan UMK 2015 untuk diserahkan pada gubernur. Namun karena adanya surat edar gubernur tersebut, kami tak berani melakukan,” ujar Wali Kota waktu itu.

Dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor 560/ 20059/031/2014 isinya mengubah tiga poin survei yaitu yang awalnya sewa kamar kos, saat ini diubah menjadi kontrak rumah sederhana. Kemudian harga listrik saat ini dipatok Rp120 ribu dan tambahan transportasi PP. ‘’Adanya surat ini ternyata sangat berpengaruh dalam penetapan UMK. Sebab, terjadi kenaikan hampir 30 persen. Dan ini sangat besar,’’ katanya.

Di sisi lain, buruh mengusulkan agar Pemkot Surabaya menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2015 mendatang sebesar Rp2.860.000. Usulan ini naik sebesar 21% dibanding UMK Surabaya tahun ini sebesar Rp2,2 juta. Buruh menilai, UMK Surabaya masih murah dan jauh dari layak.Q rac.geh.dre

secara daring (online). Diantaranya ialah Kota Surabaya dari Provinsi Jatim, Semarang (Jateng), dan Yogyakarta dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kesiapan

mereka dituntut matang supaya pelaksanaan uji petik tidak gagal.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi menegaskan, dalam uji coba pelaksan-

aan jangan sampai ada celah yang mengakibatkan kegagalan. Sehingga, dibutuhkan berbagai macam perangkat pendukung dalam hal Teknologi Informasi (TI), baik lunak maupun

keras. Seperti kesiapan jaringan, program, hingga ketersediaan peralatan komputer. Ini jika tidak ingin uji coba UN daring amburadul, persiapannya Q tam harus matang.Q

Kasus yang mencuat pada akhir 2010 ini kabar terakhir berstatus penyidikan.

Namun sampai dengan tiga kali pergantian Kepala kajari Surabaya , kasus ini tidak diketahui posisi hukumnya. Disinyalir berkas penyidikan yang diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya itu hilang.

Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Tomo Sitepu mengaku, pihaknya tak mengetahui adanya berkas penyidikan dan dokumen dari kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara Rp 250 juta.

“Sudah empat bulan saya menjabat sebagai Kajari Surabaya. Namun, sampai saat ini saya tidak mengetahui adanya data kasus tunjangan direksi PD Pasar Surya,” katanya kepada wartawan, Selasa (4/11).

Dijelaskan Tomo, dua bulan lalu pada saat ditanya wartawan terkait kasus ini, Ia juga meminta laporan kasus itu kepada penyidik.

Namun, laporan yang disampaikan tim pidana khusus tak menyebutkan adanya kasus yang diusut Kejaksaan sejak tahun 2011 lalu tersebut.

“Jujur, kami juga tak tahu sebenarnya kasus apakah itu. Daripada bersepekulasi, kami akan cek kembali dan meminta tim pidsus untuk mentransparansi informasi mengenai kasus ini,” tegas Kajari Surabaya.

Kasus tunjangan direksi PD Pasar Surya ditangani Kejari Surabaya sejak akhir 2010. Saat pertama diusut, Kajari Surabaya pada saat itu masih dijabat oleh Fadil Zumhana. Sementara kasus ini bermula berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009. Hasil audit menyebutkan ada kelebihan duit tunjangan direksi PD Pasar yang tidak dikembalikan

kepada negara.

Tahun 2011, penyelidikan dilanjutkan oleh pengganti Fadil, yakni Mukri. Saat itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kaspidsus) dijabat oleh Nur Cahyo Jungkung Madyo. Pertengahan tahun 2012, status kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan. Penyidik yang dikomandani Kasipidsus Nur Cahyo menetapkan empat direksi PD Pasar sebagai tersangka.

Adapun empat tersangka adalah mantan Dirut Ahmad Ganis Purnomo, mantan Dirtek Rahmad Kurnia, mantan Direktur Pembinaan Pedagang Fatma Irawati Malaka, dan mantan Dirkeu Agus Dwi Sasono.

Namun, keempat tersangka sampai saat ini belum diadili hingga kepemimpinan Kajari Dhofir sampai kini dijabat Tomo Sitepu.

Sebelum dimutasi ke Kejati Papua Agustus 2014 lalu, Nur Cahyo menerangkan bahwa penyidikan kasus ini ditangguhkan karena para tersangka menggugat BPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). BPK digugat karena pengusutan kasus ini bermula dari hasil audit badan audit negara itu.

“Gugatan para tersangka ke BPK, masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN),” katanya pada saat itu.

Terkait gugatan tersangka terhadap BPK itu, Tomo menambahkan, Ia berpendapat bahwa gugatan tersangka semestinya tidak bisa menangguhkan proses penyidikan. Sebab, lanjut dia, hasil audit BPK hanyalah bukti permulaan.

“Penyidik pasti memiliki bukti lain yang kuat sehingga kasus ini dinaikkan ke penyidikan. Tapi nanti kita cek dulu konteks gugatannya,” tandasnya.Q bed

Mengoptimalkan Perpustakaan Sekolah, Tingkatkan Minat Baca Kemampuan membaca sangat penting untuk kesuksesan pembelajaran di sekolah dan dalam kehidupan seharihari karena bagi ana-anak yang membacanya baik dan hobi membaca biasanya akan mencapai hasil yang baik dalam mata pelajaran.

Untuk itu peran perpustakaan di sekolah selain sebagai sarana informatif, edukatif, riset dan kreatif harus dimanfaatkan secara optimal, supaya dapat membantu siswa untuk belajar menyukai buku. Dan mendukung program pemerintah tentang peningkatan budaya baca USAID Prioritas menggelar pelatihan Manajemen Sekolah dengan memasukkan materi ‘Program Budaya Baca’.

“Ada banyak hal menarik yang dilatihkan dalam pelatihan ini, salahsatunya adalah bagaimana sekolah menciptakan program membaca di lingkungan sekolahnya,” un-

gkap Whool School Development Specialist USAID PRIORITAS Jatim, Dyah Haryati Puspitasi, Selasa (4/11) di Hotel Bumi Surabaya.

Ia menambahkan, untuk mendukung perpustakaan dan meningkatkan minat baca bagi guru, siswa serta orangtua agar gemar membaca USAID memberikan hibah buku bacaan di setiap sekolah dan diharapkan sekolah mitra dapat menjadi pelopor program budaya baca di Kabupaten masing-masing.

Adapun hibah buku yang diberikan berupa 145 buku bacaan ke 82 SD/MI dan 40 SMP/MTs sekolah mitra dari 5 Kabupaten Kohor I

(Kab Blitar, Kab Madiun, Kab Mojokerto, Kab Situbondo dan Kab Pamekasan, sehingga total buku yang disumbangkan sebanyak 17.690 buku bacaan.

“Salahsatu mitra yakni SDN Konang 2 Galis Pamekasan telah menerapkan budaya baca di sekolah dan hasilnya, minat siswa dalam membaca buku meningkat.

Bahkan saat istirahat dan pulang sekolah para siswa lebih senang menghabiskan waktu di perpustakaan dan hal ini direspon positif oleh orang tua karena anak-anak mereka menjadi gemar membaca,” jelasnya.

Sedangkan menurut Fasilitator Daerah USAID Lumajang juga Kepala Sekolah SDN Rogotrunan Lumajang, Drs Muhammad Yusuf MMPd, berharap pemerintah daerah untuk lebih banyak menyediakan perpustakaan keliling yang bisa da-

tang ke sekolah-sekolah setidaknya 1 minggu sekali.

“Perpustakaan keliling yang ada di Kabupaten kami kadang datang hanya 1-2 bulan sekali, mungkin kendaraannya yang terbatas sedangkan lingkungan Kabupaten sendiri juga sangat luas untuk itu sangat perlu pemerintah daerah untuk memperbanyak perpustakaan keliling,” ujarnya.

Namun untuk memperbanyak perpustakaan keliling juga diperlukan bukubuku muatan baru sehingga bisa merangsang minat anak untuk gemar membaca.

“Teknologi yang canggih juga mendukung siswa untuk belajar salahsatunya ada wifi, jadi kalau siswa ada kesulitan dan mencari penyelesaianya sudah tidak perlu lagi menunggu guru namun mereka bisa langsung mencari di internet,” Q riq katanya.Q

riq/bhirawa

Dua peserta pelatihan program budaya membaca saat berpose membaca buku dengan mulut diplester sesuai dengan banner disampingnya ‘Membaca Senyap, Dilarang Bicara’.

OPINI

4

Hukum dan Keadilan untuk Arsyad

Tajuk

Siap-siap BBM Naik?!

MASYARAKAT sudah berdebar-debar menunggu ketetapan pemerintah untuk menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) premium dan solar. Sebab dengan kenaikan itu setiap rumahtangga harus meng-kalkulasi pengeluaran harian. Dampaknya sudah pasti, yang hampir miskin akan benar-benar di-miskin-kan oleh laju inflasi yang meroket tajam.

Penyelenggara negara bisa dianggap tidak memiliki cara yang tepat untuk melaksanakan amanat UUD pasal 33 ayat (3).

Presiden Jokowi, konon bakal menetapkan kebijakan tidak populer. Menaikkan harga BBM (bersubsidi). Menaikkan harga bensin dan solar sebesar Rp 3.000,-. Bensin akan seharga Rp 9.500,- per-liter (naik 46% lebih). Sedangkan solar akan menjadi seharga Rp 8.500,- per-liter (naik 54,54%).

Kenaikan itu telah direkomendasikan oleh para ahli ekonomi sejak lama. Tapi, bisakah rakyat (kalangan buruh, petani dan nelayan) memahami beleid pemerintah itu?

Masalahnya, kenaikan harga BBM bukan sekedar untuk menyelamatkan subsidi. Juga bukan sekadar menyelamatkan defisit neraca tahun berjalan. Melainkan nyata-nyata akan memicu inflasi membubung tinggi. Seluruh harga kebutuhan yang berupa barang maupun jasa akan naik.

Dus pasti, setiap rumahtangga akan menanggung beban berganda-ganda. Bukan hanya biaya pembelian BBM untuk kendaraan, melainkan biaya hidup layak akan naik.

Walau konon, mengiringi kenaikan harga BBM akan diikuti beberapa kompensasi. Yakni, pembagian uang tunai (BLT seperti dulu). Juga pembagian kartu sehat sebagai jaminan kesehatan gratis untuk rakyat, serta kartu pintar untuk jaminan pendidikan gratis. Namun skema kompensasi belum sepenuhnya dirancang dan siap realisasi.

Lebih lagi, sebenarnya jaminan kesehatan dan pendidikan bukanlah kompensasi. Melainkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi amanat UUD pasal 28C ayat (1), pasal 28H ayat (1), serta pasal 28H ayat (3). Kebijakan rezim yang salah, bukan sekadar menunjukkan tumpulnya tim perekonomian. Melainkan juga lemahnya bargainning positions terhadap kontrak-kontrak eksploitasi kekayaan sumberdaya alam Indonesia.

Jika pemerintah berposisi underdog dihadapan kontraktor kakap internasional, maka pasti akan gagal pula mengemban amanat UUD pasal 33 ayat (3). Secara tekstual dinyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Saat ini, kekayaan alam berupa minyak, gas dan aneka pertambangan terutama emas, belum dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menaikkan harga BBM dalam negeri sebesar Rp 500,hingga Rp 1.500,-per-liter, sebenarnya telah direkomendasikan oleh para ahli ekonomi, sejak bulan April tahun 2011 lalu. Begitu pula opsi subsidi komoditas terbatas, dan meng-konversi BBM dengan gas. Tetapi menaikkan harga BBM sebesar 10% saja, akan menambah angka kemiskinan sebesar 0,2% dari yang sudah ada. Menjadikan 1,4 juta orang miskin baru. Kalau kenaikannya lebih dari 40%, berarti akan terdapat 5,6 juta orang miskin baru.

Nampaknya, pemerintah terus keteter kuota BBM bersubsidi. Dan tak ingin menanggung beban subsidi sendirian.

Perhitungan saat ini, kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.000,- per-liter, akan mendongkrak inflasi sebesar 1,1%.

Sehingga kenaikan harga BBM sampai Rp 3.000,- akan mendongkrak inflasi menjadi 3,3% (dampak BBM saja).

Pemerintahan di seluruh dunia sangat ekstra hati-hati ketika menaikkan harga BBM dalam negeri. Kecuali negara yang telah terbiasa mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

Tetapi semestinya, pemerintah mencari negara sahabat yang bisa memasok minyak lebih murah. Misalnya, kerjasama dengan Angola yang di-klaim menghemat biaya sampai Rp 15 trilyun per-tahun. Juga dengan upaya penggunaan sumber energi yang terbarukan. Antaralain energi surya, atau yang bersumber dari nabati dan bio-solar.

Namun mengubah harga BBM dalam negeri tidaklah mudah. Harus se-izin DPR, karena asumsi harga minyak terliput dalam APBN sebagai UU. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Zaman Jokowi’s Style PRESIDEN terpilih sudah. DPR terbentuk sudah. Namun apa yang kita saksikan hari ini? Mereka tampaknya masih berakrobat, mencari bentuk dengan tarik menarik disana-sini.

Ulah mereka masih di wilayah tontonan politik, belum masuk kepada substansi kerja yang kita harapkan.

Lihatlah eksekutif dengan dirijen Joko Widodo. Apa yang mereka lakukan masih merupakan aksi panggung yang tengah mencari peran substansial. Memang ada satu hal yang tampaknya serempak, yaitu dalam soal gaya (style). Jokowi’s style menjadi ciri yang paling menonjol. Dan namanya gaya, maka kemampuan akting dan mengemas dirilah yang menjadi sarana utama seseorang untuk manggung.

Banyak hal lucu dan menghibur karena apa yang ditampilkan mereka seolah baru. Dan sebagai penonton yang baik, rakyat pada umumnya merasa terhibur. Menteri baru stok lama pun akan akting dengan tampilan baru. Sosok baru dengan tampilan atau gaya baru, apalagi, akan mendapat tepuk tangan yang meriah. Pokoknya ikutan irama Jokowi’s style pastilah akan disambut gegap gempita.

Apa yang ditampilkan Jokowi memang merupakan barang baru. Kabinet yang selama ini seolah “suci” dengan diisi orangorang berpendidikan tinggi, bertampilan santun, perilaku adiluhung, dan sebagainya, kini dijungkirbalikkan oleh Presiden Joko.

Menteri sekarang, meski perempuan, boleh merokok di tempat umum, boleh bertato, boleh kawin cerai, dan sebagainya.

Ini bukan salah atau benar. Ini murni soal kepantasan yang sudah dipercaya bangsa ini ratusan tahun. Kepantasan dan kesantunan yang sudah menjadi adat dan adab. Kini, banyak hal telah berubah. Para guru perlu kembali mendefinisikan standar kesantunan dan kesopanan untuk mengajari murid-muridnya.

Jokowi’s style memang menampilkan gaya sederhana, apa adanya, tak peduli apa yang disandang. Orientasi bisa jadi melulu kepada hasil. Sangat pragmatis. Jokowi memang telah sukses mengembangkan gaya seperti itu. Kita tahu Joko bukanlah orang miskin karena kekayaan yang dilaporkan mencapai hampir Rp30 miliar. Sederhana adalah gaya. Kesederhanaan bisa dirancang, bisa dibawakan dengan akting yang konsisten.

Joko sukses “menciptakan” bandingnya itu.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pon, 5 NOVEMBER 2014

Ketimpangan dan perlakuan tidak adil seringkali dipertontonkan aparat penegak hukum kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Kasus-kasus gurem yang melibatkan kelompok kecil menjadi trend penegakan hukum, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Jawa Timur.

Berbeda dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat pemiliki kekuasaan dan kekuasaan seringkali terlambat dan tertambat dengan banyak alasan yang tidak masuk akal.

Masyarakat miskin masih menjadi korban ketidakadilan hukum ini. Mereka adalah kelompok rentan yang tidak cukup memiliki akses terhadap keadilan. Hukum bagi masyarakat miskin menjadi kepastian tanpa keadilan hukum.

S

alah satu kasus hukum yang menjadi sorotan publik adalah kasus Muhammad Arsyad. Arsyad yang sehariharinya bekerja sebagai tukang sate secara mendadak ditangkap di rumahnya dan kemudian langsung ditahan, karena diduga telah melakukan tindak pidana; membully Persiden Jokowi dengan gambar porno melalui media sosial. Polisi mentersangkakan Asryad karena melanggar UU pornografi dan UU ITE, pasal 27 dengan ancaman 5 tahun. Kasus ini efek dari “perang di medsos” pada saat Pilres lalu.

Kasus ini langsung mendapat respon publik ; ada sebagian pihak sangat menyayangkan tindakan “pro aktif” aparat kepolisian dalam memperlakukan Arsyad. Karena ada ribuan kasus yang serupa pada saat Pilpres lalu tidak ada tindakan apapun. Alasan lain, mengapa kasus sepele dan dilakukan orang miskin yang tidak tahu hukum seperti Arsyad, hukum begitu kerasnya. Sementara sebagian berpendapat, tindakan Arsyad tidak dibenarkan secara hukum, dan karenanya layak untuk dihukum agar dapat menimbulkan efek jera.

Bagaimanapun juga tindakan Arsyad tidak dibenarkan secara hukum, tapi apakah hukum harus memperlakukan Arsyad seperti itu?. Bagi kaum positivist (hukum), hukum harus ditegakkan dan karenanya siapapun itu yang melanggar hukum, termasuk Arsyad harus diproses secara hukum (equality before law).

Sementara, bagi kaum non-positivist (hukum), perspektif sosiologi hukum, kasus sepele seperti Arsyad mirip dengan kasus-kasus serupa semisal; nenek minah dengan kakaonya, Kholil dan Basar semangka dengan, kasus sandal cepit, dan kasus kecil lainnya yang menimpa kelompok masyarakat marginal, tidak perlu diproses secara hukum. Ada alternative solusi yang lebih soft, berkemanfaatan, dan berkea-

khususunya terkait dengan ketidakadilan terhadap masyarakat msikin (Pusaham UII, 2012; 23).

Mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk dalam hal ini adalah warga miskin yang berhadapan denOleh : gan hukum, UU No. 39 tahun 1999 memuat Umar Sholahudin pokok-pokok berikut : (a). menetapkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat dilan, yakni melalui mekanisme restorrentan behak memperoleh perlakuan ative justice. Justru ketika, kasus-kasus dan perlindungan lebih berkenaan seperti itu diselesaikan melalui jalur dengan kekhusussannya (pasal 5 hukum (positif) akan menimbulkan ayat (3)), dan bahwa yang dimaksud image ketidakadilan. dengan “kelompok masyarakat yang Kasus Arsyad dan kasus-kasus rentan” antara lain adalah, orang yang serupa dengan Arsyad, menlanjut usia, anak-anak, fakir miskin, imbulkan pertanyaan “provokatif”, perempuan hamil, dan disfable (penbolehkah atau haruskah hukum jelasan pasal 5 ayat (3)). Karena itu, diskriminatif. Apakah maknanya dalam konteks penegakkan hukum equality before the law, persamaan terhadap kelompok rentan tersebut, di hadapan hukum? Apakah itu diperlukan affirmative action/policy. berarti tidak ada perbedaan sama Kelompok rentan/miskin harus dipersekali dalam hukum? Apakah hulakukan berbeda dalam situasi dan kum tidak boleh diterapkan untuk kondisi yang berbeda dengan alasan orang yang berbeda? Mantan Wakil yang positif. Hal ini diperlukan agar Menhukham, Deny Indrayana, perperbedaan yang mereka alami tidak nah mengatakan, persamaan dihterus menerus terjadi. Dan memang adapan hukum bukan berarti hukum dengan sifat dan karakter kemiskinharus berlaku sama bagi setiap orang. annya, apalagi tindak kejahatan Persamaan di hadapan hukum justru yang dilakukan (baca: pidana ringan) mensyaratkan perlakuan hukum tidak didasarkan pada motif kriminal yang berbeda kepada setiap orang, dan memperkaya diri (baca: contoh dalam situasi dan kondisi yang bermencuri), tindakan mereka lebih kabeda. Jelasnya, hukum tidak jarang rena faktor keterpaksaan kebutuhan harus diperlakukan berbeda, diber(criminal by need). lakukan diskriminatif, justru agar Dalam situsi dan kondisi semacam hukum itu menjadi adil. Itulah yang itu,tindakanafirmatifini membolehkan dikenal dengan konsep diskriminasi negara secara lebih dan “diskriminatif” positif (affirmative actions) kepada kelompok tertentu atau warga miskin. Bahkan menjadi tanggung Tanggung Jawab dan Peran Negara jawab dan kewajiban negara untuk Dalam perspektif, HAM, Negara secara pro aktif untuk memberikan memiliki setidaknya dua peran jaminandanperlindunganhukumyang dan tanggung jawab primer, yakni berkeadilan. Karena bagaimanapun pertama, tanggung jawab dan kejuga, orang miskin yang melakukan wajiban untuk memenuhi (to fulfill). pelanggaran pidana tersebut, lebih Dalamkonteks ini, negara bertangkarena faktor kemiskinannya. Dan gung jawab dan berkewajiban untuk kemiskinan mereka lebih karena mengambil langkah-langkah legislatif, produk dari kemiskinan struktural, adminsitratif, judicial, dan kebijakan yang mana di sana ada pelanggaran praktis untuk memastikan hak-hak negara dalam memberikan perlinyang menjadi kewajibannya dapat dungan dan jaminan kesejahteraan terpenuhi sehingga pencapaian makmasyarakat. simal. Kedua, tanggung jawab dan Jika perspektif HAM tersebut kewajiban untuk melindungi HAM kita tempatkan sebagai dasar filojuga mensyaratkan tindakan aktif sofis dan paradigma berhukum dari negara, namun berbeda dengan dalam menangani kasus-kasus apa yang disebut dalam point satu, hukum (ringan) yang menimpa yaitu negara berwajiban memastikan kelompok masyarakat miskin, maka tidak terjadinya pelanggaran HAM,

paradigma berhukum negara harus dikembangkan tidak sekedar berhukum dengan peraturan, legalistikpositivistik, namun berhukum juga harus mengikutsertakan segala potensi diri yang dimiliki manusia.

Meminjam pemikirannya Satajipto Raharjo (2009) tentang hukum progresif, Hukum Progresif: Aksi, bukan Teks, menyebutkan bahwa hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum yang bersifat non-linear, oleh karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat di dalamnya; keterlibatan manusia ini menyebabkan cara berhukum tidak melulu berkaitan dengan mengeja teks, melainkan penuh dengan kreatifitas dan pilihan-pilihan.

Bagi hukum progresif; “hukum bukan untuk hukum” sebagaimana yang dimaknai oleh kaum positivis, tetapi adalah “hukum untuk manusia”.

Hukum tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan, serta kondisi masyarakat yang menaunginya.

Berhukum tidak sekedar membaca dan menerapkan peraturan, cara berhukum (progresif) adalah perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsurnya; misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum.

Pemahaman peraturan per-UU-an, sampai kepada hal-2 keperilakuan dan psikologis, ; komitmen, keberanian (dare), determinasi, empati serta rasa perasaan. Keterpurukan hukum kita yang berakibat pada praktik ketidakadilan hukum, tak lepas dari cara berhukum kita yang masih lebih didominasi ”berhukum dengan peraturan” daripada ”berhukum dengan hati nurani dan akal sehat”.

Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (conscience) hukum tidak ikut dibawa-bawa. Sedangkan menurut Sosiolog Soetandyo (2008) dalam tulisannya, “Nenek Minah Tak Curi Cokelat”, mengatakan Hukum yang berkeadilan adalah hukum nasional yang dalam terapannya dari kasus ke kasus mampu menyapa kaidah-kaidah moral yang berlaku di masyarakat lokal,, yang mash diyakini kebenarannya oleh mayarakat setempat Dosen Sosiologi Hukum FH Unmuh Surabaya, Penulis Buku :; Hukum dan Keadilan Masyarakat (2011)

Saatnya (Semua) Pekerja Menikmati Dana Pensiun

B

agi sebagian pekerja, ketika akan memasuki usia pensiun bisa jadi diliputi kecemasan bahkan ketakutan, mengapa? Tidak lain karena masa pensiun identik dengan berakhirnya semua fasilitas dan gaji yang sebelumnya rutin diterima setiap bulannya.

Hanya pekerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) lah yang barangkali bisa tersenyum saat memasuki masa pensiun.

Faktor fasilitas dana pensiun inilah yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa masyarakat selalu berebut menjadi PNS. Sederhananya, dengan menjadi PNS maka akan relatif memberi harapan bisa menikmati hari tua dengan tenang.

Pertanyaannya, apakah hanya mereka yang berstatus PNS sajakah yang berhak menikmati masa tua dengan nyaman dan menyenangkan? Kalau dulu mungkin jawabannya adalah iya, namun sebentar lagi nampaknya semua pekerja berhak dapat menikmati masa tua (baca : masa pensiun ) dengan nyaman dan menyenangkan.

Per 1 Juli 2015 mendatang, Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau yang dulu dikenal sebagai BP Jamsostek akan menambah satu fasilitas layanan lagi yang bernama Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan pensiun itu akan melengkapi layanan yang sudah ada saat ini yakni Jaminan Hari Tua, kecelakaan kerja dan layanan kematian. Layanan jaminan hari tua berbeda dengan jaminan pensiun dimana layanan terbaru itu akan menambah layanan kesejahteraan bagi masyarakat pengakses jaminan itu. Jaminan pensiun sebagai awal untuk pengelolaan dana pensiun PNS dan TNI/Polri yang nantinya akan sepenuhnya dikelola oleh BPJS Kenenagakerjaan. Saat ini dana pensiun PNS saat ini masih dikelola oleh PT Taspen dan dana pensiun TNI/Polri

yang saat ini dikelola oleh PT Asabri.

atau pekerja kecil ini luar biasa besar, lembaga baru tersebut harus fokus menyelesaikan tanggung jawabnya yang berat, dengan target kerja yang jelas dan terukur. BPJS juga harus memastikan pekerja ini segera mendapatkan perlindungan dasar.

Singkatnya, tambahan fasilitas dana pensiun yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan jangan sampai membunuh lembaga dana pensiun. Setidaknya ada dua alasan utama untuk menjelaskan hal ini : Pertama, keberadaan lembaga dana pensiun dijamin UU 11/1992 tentang Dana Pensiun. Dalam hierarki peraturan perundangan, kedudukan UU tersebut sejajar dengan UU BPJS. Artinya, segala produk yang lahir dari kedua UU tersebut sah dan tak bisa dieliminasi. Bahkan, bila mengacu pada doktrin hukum lex specialis derogat legi generali, UU Dana Pensiun tentu lebih spesifik dibanding UU BPJS. Untuk itu, RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan peraturan lain sebagai aturan pelaksana UU BPJS harus harmonis dengan UU lainnya yang mengatur jaminan pensiun.

Kedua, mengingat jauh sebelum BPJS lahir telah ada Dana Pensiun dan keduanya mengatur hal yang sama, sebaiknya sebagai “adik”, BPJS Ketenagakerjaan menghormati dan tetap membiarkan sang “kakak” hidup. Apalagi, lembaga ini milik pemerintah, sehingga seharusnya lebih fokus memperhatikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi keluarga miskin, penganggur, pekerja sektor informal, serta petani dan nelayan, ditambah pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN, dan aparat TNI/Polri.

Pekerja informal dan profesi bisa mengikuti program jaminan pensiun namun BPJS Ketegakerjaan pada tahap awal fokus membidik

Oleh : Tjitjik Rahayu

Beberapa Catatan Bahwa dengan akan diberlakukannya program jaminan pensiun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), diharapkan tetap memberi kesempatan kepada lembaga yang selama ini mengelola dana pensiun yang telah ada sebelumnya. Artinya, program jaminan pensiun BPJS nantinya harus bersifat komplementer atau saling melengkapi dengan program dana pensiun yang mungkin sudah dijalankan sebelumnyaa. Dengan kata lain, BPJS harus dipastikan tidak mematikan pengelola dana pensiun sukarela.

Untuk itu, iuran wajib BPJS tidak boleh terlalu besar, karena hanya perlu untuk menjamin perlindungan dasar. Dengan demikian, BPJS dapat menjangkau pekerja dengan jumlah lebih besar, yang selama ini belum ikut dana pensiun.

Selain itu, perusahaan kecil juga tidak akan terbebani. Sementara, perusahaan yang lebih mampu dan telah ikut program dana pensiun harus didorong tetap menjalankan programnya agar pekerja tetap mendapat manfaat atau jaminan pensiun yang lebih besar. Apalagi, dengan pengalaman selama ini, dana pensiun terbukti mampu mengembangkan dana peserta dengan hasil investasi yang bagus.

Dengan demikian, tidak akan terjadi pengalihan dana atau peserta secara besar-besaran dari pengelola dana pensiun ke BPJS. Para pekerja mapan pun tidak mundur tingkat kesejahteraannya, demikian pula pemberi kerja yang sudah baik ini tidak mendapat “hukuman” tambahan beban berat.

Program dana pensiun BPJS yang akan diberlakukan tahun depan juga harus dipastikan menyasar masyarakat yang belum mengikuti program dana pensiun, karena untuk itulah lembaga ini didirikan. Karena jumlah pegawai

pekerja swasta. Untuk besaran iuran, dalam usulan awal rencananya dikenakan sebesar 8-12% dari total gaji bersih yang diterima (take home pay) setiap bulannya.

Manfaat pasti iuran dihitung 8-12% dari take home pay. Nah, kemudian pelaksanaan mengikuti program dapat pensiun setelah usia 55 tahun. Itu masih di draft jaminan pension. Merujuk pada draft PP yang sedang dibahas, Uang pensiun sendiri akan dibayarkan setelah usia 55 tahun. Besaran uang pensiun sendiri tergantung pada iuran dan lamanya menjadi peserta program jaminan pensiun.

Minimal peserta harus mengikuti program jaminan pensiun ini selama 15 tahun agar memperoleh uang pensiun setiap bulannya.

Gaji yang diterima 40-50% dari upah terakhir. Ini juga tergantung berapa lama dia jadi peserta. Minimal kepesertaan 15 tahun. Kalau nanti di atas 15 tahun, bisa dapat pensiun per bulan. Kalau di bawah 15 tahun bisa diambil tunai.

Butuh Harmonisasi Aturan Berpijak pada harapan tersebut, maka Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Jaminan Pensiun yang sedang digodok pemerintah harus diharmonisasikan dengan UU 11/1992 tentang Dana Pensiun.

RPP ini merupakan amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Harmonisasi juga harus dilakukan dengan UU 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Agar menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak, penyusunan RPP wajib melibatkan semua pemangku kepentingan. PP Program Jaminan Pensiun harus tambah menguntungkan, baik bagi pekerja, perusahaan, industri dana pensiun sukarela, maupun efektivitas BPJS. Semoga Wartawan Harian Bhirawa Biro Jakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon 5 NOVEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Produksi Jagung Kab Mojokerto Melampui Jatim

KELANA

Sidoarjo Waspada Virus Ebola Sidoarjo, Bhirawa Dinas Kesehatan Sidoarjo segera merespon permintaan Wakil Gubernur Jatim, Saifulah Yusuf, agar Jatim siaga terhadap Virus Ebola. Sebanyak 26 Puskesmas yang tersebar di 18 Kecamatan di Kab Sidoarjo. pun, langsung ali kusyanto/bhirawa diberi surat agar waspada terhaTamat Edi Susanto dap virus yang banyak memakan korban di sejumlah negara di Benua Afrika itu.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Sidoarjo, dr Tamat Edi Susanto menjelaskan, pihak Puskesmas diperintahkan supaya memeriksa warga Sidoarjo yang kebetulan sedang mengalami panas tubuh, setelah pulang dari tiga negara endemic Virus Ebola. ‘’Yakni Negara Liberia, Guinea dan Sierra Leonne, kalau dari luar tiga negara itu tak perlu,’’ ujar Edi, Selasa (4/11) kemarin, di kantornya.

Diakui Edi, walau perawatan terhadap warga Madiun yang pernah jadi TKI di 3 negara endemik itu hasilnya negatif, yakni hanya mengalami radang tenggorokan, tapi pihak Dinkes Sidoarjo akan tetap waspada. ‘’Walau kasusnya bukan di Sidoarjo, kita akan tetap monitor,’’ ujar mantan Puskesmas Sedati itu.

Bila dibutuhkan, pihaknya juga akan memberi rujukan ke RSUD Sidoarjo, untuk memeriksa terhadap warga yang dicurigai mengidap virus ini. Karena untuk merawat virus ini, harus ada tempat isolasinya.Q ali

Produksi jagung yang dihasilkan petani di Kab Mojokerto melebihi angka produktivitas Provinsi Jatim. Kondisi ini terungkap ketika panen raya produksi jagung di Desa Jrambe, Kec Dlanggu Selasa (4/11) kemarin.

Desa Jrambe ditetapkan sebagai desa komoditas penghasil jagung Terbesar di Kab Mojokerto. Wakil Bupati Mojokerto hadir di desa itu dalam rangka Panen Raya Jagung dan Peresmian Kemitraan Publik Swasta. Kegiatan kemarin juga dihadiri Assisten I Provinsi Jatim, Kepala Dinas Pertanian Jatim, Kepala Dinas Pertanian Kab Mojokerto, Forpimda, Pimpinan Masanto, Pimpinan Cargil, Pimpinan BRI, Kepala SKPD, Camat dan Tokoh Masyarakat.

Kab Mojokerto mampu memproduksi jagung sebayak 137.200 ton dengan produktivitas per hektar 58,63 kuintal, padahal target provinsi hanya 54,06 kuintal per hektar.

Mansanto sebagai mitra petani sudah menanam jagung

seluas 25 hektare di Desa Jrambe, Kec Dlanggu dan seluas 20 hektare di Desa Brayung, Kec Puri yang merupakan pola kemitraan dengan petani produksi yang di hasilkan bisa meningkat dan berpengaruh pada pendapatan petani.

Untuk meningkatkan produktivitas atau hasil panen jagung per hektar, Petani harus mampu menerapkan cara bercocok tanam sesuai anjuran petugas atau penyuluh pertanian yaitu dengan menerapkan cara budidaya jagung yang ramah lingkungan dan setidaknya dengan penerapan sapta usaha tani.

Peningkatan produksi tanaman pagan perlu tetap ditingkatkan setiap tahunnya, baik segi kuantitas maupun kualitasnya mengingat dari

tahun ke tahun kebutuhan pangan mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk.

Akan tetapi untuk mencapai tujuan itu masih terdapat beberapa kendala antara lain produktifitas lahan yang belum optimal, akibat penerapan teknologi yang belum maksimal, penggunaan benih bermutu varietas unggul yang masi rendah, tingkat kehilangan hasil masih tinggi akibat penanganan pasca panen yang masih tradisional, serta dukungan saranan dan prasarana yang masi belum memadai dan kendala utamanya adalah air jika musim kemarau tiba.

Untuk mengatasi kendala itu upaya Kab Mojokerto tahun 2015 adalah melakukan perbaikan – perbaikan infrastruktur baik yang berupa jaringan irigasi sekunder, primer dan perbaikan-perbaikan jalan usaha tani. ‘’Saya berharap dengan ada-

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto MKP (dua dari kanan, red) menemui pendemo dengan naik kendaraan Dalmas milik polisi, Selasa (4/11) kemarin.

nya modal kemitraan oleh masanto, BRI, Cargil selaku pembeli hasil panen, bisa menguntungkan kedua belah pihak antara petani dan mitra dan tentunya bisa dicontoh dikecamatan lain,’’ ujar Wabup

Choirun Nisa Peran Dinas Pertanian Kab Mojokerto Sangat penting demi mengawal petani mengelolah lahan jagung mulai tanam sampai proses pasca panen.Q kar

Penyidikan Kasus Amran Harus Transparan Sidoarjo, Bhirawa Terkait kematian Muhammad Amran Zainuddin (28) warga Dsn Saimbang Kec Sukodono yang diduga dianiaya oknum petugas Polsek Sukodono. Membuat Camat Sukodono harus turun tangan yakni menghimbau kepada penyidik agar dilakukan secara transparan. Selain itu kepada warga juga jangan melakukan demo anarkis, jangan menutup jalan, karena mengganggu kepentingan orang banyak.

Bupati MKP Temui Ribuan Pendemo Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menemui langsung ribuan buruh yang menggelar demo di Kantor Pemkab, Selasa (4/11) kemarin. Setelah bernegosiasi, Bupati MKP akhirnya menyetujui tuntutan pendemo untuk mengirimkan usulan UMK ke Gubernur Jatim sebesar Rp2,7 juta. ‘’Saya sudah akomodir tuntutan buruh mengirimkan usulan UMK ke Provinsi Rp2,7 juta. Tapi soal berapa yang akan diputuskan UMK Mojokerto terseah Pakde Karwo (Gubernur Jatim, red),’’ lontar Bupati MKP dihadapan ribuan pendemo.

Meski jumlahnya ribuan, tapi Aksi demo buruh yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Buruh Mojokerto (APBM), berlangsung kondusif. Buruh ditemui langsung Bupati Mustofa Kamal Pasa dan menegaskan akan mengusulkan nilai UMK 2015 senilai Rp2,7 juta sesuai tuntutan buruh. ‘’Kita petimbangkan juga kemampuan perusahaan, karena kondisi perusahaan di Kab Mojokerto itu kondisinya kan berbeda-beda,’’ tandas MKP. Ribuan buruh menggelar aksi demo sejak pukul 10.00 WIB. Setibanya di depan Kantor Pemkab, buruh langsung menggelar orasi menggunakan 3 unit sound system yang ditaruh di atas truk dan mobil pick up.

Perwakilan buruh ditemui Komisi D DPRD Kabupaten bersama Ketua Dewan Pengupahan, Ahmad Zazuli, Kadisnaker, Tri Mulyanto, dan Kapolresta AKBP Wiji Suwartini. Tapi dialog berlangsung singkat, karena Bupati langsung turun menemui buruh di depan pintu gerbang Kantor Pemkab.Q kar

kariyadi/bhirawa

Wabup Mojokerto Hj Choirun Nissa (kiri) bersama mitra pengusaha benih Jagung di Mojokerto, Selasa (4/11) kemarin.

achmad suprayogi/bhirawa

Petugas Satpol PP melakukan penghentian usaha PT Entertainment Indonesia yang dinilai tak memiliki izin.

Tak Berizin, Tiga Usaha PT EI Dihentikan Sidoarjo, Bhirawa Diduga tak memiliki izin, ketiga usaha milik PT Entertainment Indonesia (PT EI), mulai Ayam Bakar Wong Solo, Nasi Pecil Pincuk dan Resto Ponti dihentikan usahanya oleh Pemkab Sidoarjo melalui Satpol PP serta diback up aparat kepolisian serta jajaran SKPD terkait.

Proses penghentian usaha diarea seluas 8.000 meter persegi, Jl Lingkar Barat, GOR Sidoarjo dilakukan Selasa (4/10) kemarin sekitar pukul 16.00 WIB, tak ada perlawanan saat proses penghentian usaha.

Kepala Satpol PP, Drs Mulyawan SIP MM mengatakan, kalau usaha Cafe Ponti ini sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah diterapkan Pemkab Sidoarjo. Dianta-

ranya melanggar Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Izin Gangguan (HO) dan Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tribuntransmas). ‘’Jadi segala bentuk kegiatan/usahanya di lahan Ponti tak berizin, maka sejak tanggal 4 Nopember 2014 dihentikan,’’ tegas Mulyawan.

Sementara itu, pihak pengelola dari PT EI yang memberikan kuasa penuh kepada Moses Hendry mengatakan kalau pihaknya tak pernah melanggar hukum. Semua surat-surat sudah lengkap, bahkan surat rekomendasi dari Bupati Sidoarjo juga sudah ada.

Menurut Moses, prosesnya

tak baik, karena pihak Pemkab tak memberikan kesempatan kepada kami atau menunggu proses hukumnya sedang berjalan. Tetapi secara sepihak langsung dilakukan penghentikan usaha. ‘’Kami akan membawa keranah hukum, karena Pemkab telah merusak lahan kami,’’ katanya.

Sebenarnya pihak PT EI juga membuka pintu kepada Pemkab, jika ada investasi baru yang mengincar lahan ini.

Tetapi caranya harus dilakukan musyawarah dengan baik, tak seperti ini sangat arogan sekali. ‘’Penghentian seperti ini akan sangat merugikan kami. Selain itu para karyawan juga menganggur.

Kalau dihitung-hitung per harinya kami mengalami kerugian sekitar Rp10 jutaan,’’ katanya.Q ach

Camat Sukotono, M Ainur Rochman AP MSi Selasa (4/ 11) kemarin mengatakan, kalau pihaknya berharap kepada kepolisian melakukan penyidikan dengan cara transparan. Jangan lagi ditutup-tutupi agar warga tak lagi merasa kecewa karena terus dibohongi. Keluarga korban juga menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisaan, dan kuasa hukumnya. Namun harus dilakukan secara transparan. ‘’Kalau benar ya harus dibenarkan, kalau salah juga harus ditindak secara tegas,’’ harap Camat Ainur.

Sementara itu kepada para warga, Camat Ainur berharap, jangan lagi melakukan demodemo yang anarkis sehingga merugikan orang banyak. Seperti yang pernah dilakukan dengan menutup jalan dan membakar ban bekas. Perbuatan seperti itu jangan dilakukan lagi, karena mengganggu kepentingan orang banyak. Kita harus bersabar, menunggu perkembangan pen yidikan. ‘’Saya yakin polisi akan melakukan secara terbuka,’’ terang mantan Sekcam Kota Sidoarjo.

Terpisah, orang tua korban, Muhammad Munir (54) menuturkan, kalau pihaknya menyerahkan permasalahan ini kepada pihak polisi untuk melakukan pemeriksaan.

Jika memang ditemukan adanya penganiayaan atas kematian anak nya, maka pelaku yang diduga oknum polisi itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. ‘’Kalau benar dianiaya, maka kami akan tetap menuntut keadilan,’’ tegasnya.

Sedangkan Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono menceritakan, sebelum meninggal dunia, korban bersama istrinya sedang menonton konser mu-

sik dangdut di Lapangan Sukodono. Pada saat konser musik sedang berjalan terjadi sedikit keributan, istri korban kena lemparan dari luar lapangan, sehingga kepalanya berdarah.

Kemudian korban mendatangi panitia konser musik dangdut untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah menimpa istrinya. Informasinya, korban itu mau menemui panitia karena istrinya terluka akibat dilempar tanah keras. ‘’Namun tak diketahui siapa yang melempar,’’ ungkap Anggoro Sukartono.

Lalu korban diamankan polisi karena pada saat mendatangi panitia dengan cara yang sangat kasar. Saat ditanya Kanit Intel Polsek Sukodono, kenapa korban marah-marah. Kanit Intel dipukul korban. Begitu mengetahui yang dipukul itu polisi, korban melarikan diri dan berhasil ditangkap warga.

Polisi yang berada dilokasi langsung mengamankan korban dari amukan massa dan membawanya ke Mapolsek Sukodono. Pada pagi harinya ibu korban mendatanginya dan masih dalam keadaan sehat, setelah itu polisi yang piket menyuruhnya mandi.

Namun setelah selesai mandi, korban tergeletak dalam keadaan lemas di ruang tahanan Mapolsek Sukodono.

Menurutnya, tak ada luka lebam dari jasad korban.

Untuk menghindari prasangka dari warga, maka kami meminta kepada keluarga untuk dilakukan otopsi terhadap jasad korban. Akibatnya warga marah, dan menduga dilakukan penganiayaan polisi. ‘’Oleh karena itu kami langsung menurunkan Propan untuk melakukan penyidikan terkait kasus ini,’’ tegas AKBP Anggara.Q ach

Safari Jumat Bupati Saiful Ilah Jadi Berkah Warga Sidoarjo Kota Metropolis Surabaya sebagai kota super sibuk menularkan kesibukan ke tetangga terdekatnya yakni Kab Sidoarjo. Pesatnya pertumbuhan ekonomi, pembangunan, kemacetan, kepadatan penduduk dan hampir semua kompleksitas masalah Kota Surabaya menumpuk bebannya di daerah Sidoarjo.

Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan reka daya untuk menjadi penyanggah yang baik. Yang mampu melayani kebutuhan masyarakatnya, walaupun sejatinya kemampuan anggaran sangat terbatas. Kota Surabaya bisa aerodinamis dengan kekuatan APBD Surabaya 2014 yang besarnya Rp6,6 triliun, memudahkan Kota Metropolis ini membangun jaringan infrastruktur. Kab Sidoarjo juga bergerak mengimbangi derasnya pembangunan Kota Surabaya.

Kab Sidoarjo terus berinovasi menjadi partner yang baik.

Berbagai jaringan jalan diperbaiki, dijawab dengan secepatnya memperbaiki jalan yang dikeluhkan masyarakat. Nyaris tak terdengar lagi ada kerusakan jalan di Sidoarjo. Gagasan membangun Frontage Road (FR) di Jl Achmad Yani mulai Waru sampai Buduran sepanjang 9,2 km mulai direalisasi.

Gaya kepemimpinan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama

Wakil Bupati Sidoarjo, Hadi Sutjipto, selama empat tahun memimpin Sidoarjo memberi bekal Dinas PU Bina Marga, untuk bekerja keras. Latar belakang pengusaha yang kerja keras dan tak kenal lelah, bupati berusia 65 tahun ini sangat mewarnai kinerja satuan dinas, terlebih lagi Dinas PU Bina Marga. Sebagai garda depan di bidang sarana jalan kerap menjadi omelan, kritikan dan juga masukan kontruktif. ‘’Di Radio SS (Radio Suara Surabaya) hampir tiap hari pemirsanya berkeluh soal kerusakan jalan,’’ ucap Kadis PU Bina Mara, Ir Sigit Setyawan di kantornya, kemarin.

Namun Sigit menilai wajar dan menerima keluhan masyarakat walaupun memerahkan telinga, malah dianggap informasi itu untuk mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya. Masyarakat maunya cepat,ada jalan rusak maunya cepat diperbaiki.

Padahal untuk memperbaiki itu butuh proses panjang, mulai

penganggaran, menyiapkan tender sampai pelaksanaan. Namun dengan ketelatenan Sigit menjawab semua persoalan yang dikeluhkan itu dengan sabar.

Diakui, tak mudah memenuhi semua harapan masyarakat.

Berbagai upaya melayani masyarakat dengan membangun jaringan jalan baru. Frontage di Surabaya yang berhenti di Wilayah Waru, misalnya, kini dilanjutkan ke selatan oleh Pemkab Sidoarjo sampai ke Buduran.

Proses itu sudah berjalan, PU Bina Marga mulai membangun lahan yang sudah dibebaskan.

Pengadaan tanah frontage Sidoarjo bisa berjalan cepat berkat partisipasi pemilik pabrik di kawasan Gedangan dan Buduran yang menghibahkan sejumlah tanahnya.

Sejumlah saluran jalan juga dibenahi dengan box cluvert, misalnya Jl Mukmin, Jl Diponegoro, Thamrin, Gajah Mada, Mojopahit, di Brigjen Katamso, Waru dan sebagainya. Box cluvertisasi yang dilakukan kota Surabaya sudah menular di Sidoarjo. “Ya, memang box cluvert itu tepat. Walaupun biayanya juga lebih mahal dibanding membangun saluran dengan cara konvensional,’’ ujarnya.

Faktor Surabaya sangat mem-

pengaruhi dinamika pembangunan Sidoarjo. Urbanisasi besar-besaran dari warga Surabaya yang hijrah ke Sidoarjo, tingginya kriminalitas Sidoarjo, derasnya pembangunan pusat perbelanjaan, pendirian pabrik, keramaian, hiburan, pasar dan sebagainya. Sehingga kini sulit dibedakan wajah Surabaya dan Sidoarjo. Kedua kota ini ibarat Kota Kembar. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Bedanya di APBD saja. Sidoarjo berkisar Rp2,3 triliun, sementara Surabaya Rp6,6 triliun.

‘Bom nuklir’ nyaris dijatuhkan di Bumi Sidoarjo, ketika PT Jasa Marga (pengelola jalan tol) melarang truk besar untuk masuk ke jalan tol. PU Bnina Marga sempat gelisah dan membayangkan betapa gawatnya Sidoarjo bila kebijakan tol ini dijalankan. Bisa dipastikan jalan arteri Sidoarjo akan dijadikan jalur utama truk besar yang akan atau menuju Surabaya, Gresik dan Lamongan.

Sigit menyatakan kecemasannya dengan kebijakan itu. di satu sisi memang enak bagi tol yang akan lapang jalannya karena tak ‘disumbat’ truk besar.

Tetapi bencana besar bagi Sidoarjo kalau seluruh truk besar

hadi suyitno/bhirawa

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama Wakil Bupati Sidoarjo, Hadi Sutjipto menyerahkan bantuan Raskin kepada warga kurang mampu. masuk ke jalan arteri Sidoarjo.

Kondisi sekarang saja sudah terjadi kepadatan lalu lintas di hampir seluruh jalan raya. Itu sama saja dengan melempar truk ke kolong jalan Sidoarjo.

Buah dari pembangunan berimplikasi luas pada kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan, kenyamanan dan dinas-dinas di Sidoarjo seolah bersaing memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Bupati Saiful yang

memang pakarnya di bidang komunikasi sosial, menyerap informasi langsung melalui berbagai pendekatan. Yang paling efektif dan kerap dilakukan tiap pekan adalah dengan Safari Jumatan. Dia selalu berpindah masjid saat jumatan. Moment ini digunakan menjalankan ibadah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.Seluruh kepala dinas diajak Safari Jumatan supaya bisa mengetahui kondisi lapangan yang riil.Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Rencana Kenaikan BBM Tak Pengaruhi Usulan UMK Lumajang, Bhirawa Rencana pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) tak banyak berpengaruh terhadap usulan UMK (Upah Minimun Kabupaten). Usulan UMK sampai saat ini masih dalam pembahasan dan belum ditetapkan oleh Gubernur. Sementara usulan tersebur berdasarkan hasil survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang dilakukan jauh hari sebelum adanya rencana kenaikan harga BBM dan dipastikan tidak akan berubah atau direvisi kembali. ‘’Angka yang diusulkan ini tidak akan berubah meskipun ada rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Sebab, usulan ini sudah sesuai dengan hasil survey KHL oleh Dewan Pengupahan di 3 Pasar dengan 60 indikator yaitu inflasi, kemampuan perusahaan, pertubuhan ekonomi, harga sembako dan lainnya. Sedangkan, untuk harga BBM tidak termasuk dalam indikator yang ada,’’ kata Ismail, SH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Lebih lanjut Ismail mengungkapkan ketika nantinya terjadi kenaikan harga BBM dan berdampak terhadap inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, maka tentunya akan menjadi pertimbangan Soekarwo Gubernur Jatim sebelum melakukan penetapan. ‘’Makanya, ada berbagai pertimbangan sebelum ditetapkan dan itu menjadi kewenangan Gubernur Jatim. Penetapan UMK yang diperkirakan akan diputuskan akhir November mendatang. Gubernur Jatim sudah memberikan pertimbangan matang.

Apakah angkanya akan tetap sama dengan usulan atau malah lebih tinggi,’’ imbuh Ismail. Q yat

SKPD dan Kecamatan Diajak Tekan Inflasi Probolinggo, Bhirawa Bagian Penyusunan Program Kabupaten Probolinggo menggelar workshop pengendalian inflasi daerah di ruang pertemuan Rengganis Setda Kabupaten Probolinggo. Kegiatan itu untuk membekali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan terkait inflasi.

“Workshop bertujuan untuk menjaga kestabilan harga di Kabupaten Probolinggo,” ungkap Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto, Selasa (4/11).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo mencapai 6,8%. Tetapi ke depan sangatlah berat berharap pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Pasalnya inflasi diprediksi akan tumbuh tinggi seiring dengan tingginya harga kebutuhan pokok.

“Pertumbuhan ekonomi ini tidak banyak berarti jika inflasinya tinggi. Tetapi yang jelas inflasi itu tidak mungkin tidak ada sama sekali. Namun yang harus dilakukan bagaimana agar inflasi itu tidak terlalu tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi,” ungkapnya.Q wap

Rabu Pon 5 NOVEMBER 2014

Kebijakan Moratorium Pengangkatan CPNS Perlu Dikaji Ulang Sumenep, Bhirawa Kebijakan rencana moratorium pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun 2015 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi dinilai kurang tepat dan butuh kajian ulang oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, Titik Suryati. "Kalau melihat kondisi jumlah PNS di Kabupaten Sumenep, sepertinya rencana moratorium pengangkatan CPNS itu kurang tepat dan perlu kajian lagi," kata Titik Suryati, Selasa (04/11).

Menurut Titik, total PNS dikabupaten Sumenep dari berbagai instansi sebanyak 10.902 orang. Jika dibandingkan jumlah PNS di kabupaten ujung timur Pulau Madura dengan kebutuhan tenaga PNS masih kura-

ng sebanyak 1.845 orang. "Kalau masih ada moratorium pengangkatan CPNS selama 5 tahun, kami agak keberatan.

Karena hingga saat ini saja, kebutuhan PNS masih banyak, apalagi dilakukan moratorium

sul/bhirawa

Kepala BKPP Sumenep, Titik Suryati

selama 5 tahun," ungkapnya.

Dia menegaskan, ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami kekurangan tenaga PNS seperti di Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Didua SKPD ini banyak bagian yang kekurangan staf sehingga berdampak pada kinerja para PNS. "Di Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan ada bagian yang kekurangn staf.

Jadi ini salah satu bukti bahwa Sumenep masih kekurangan PNS," imbuhnya.

Selain itu, lanjut mantan kabag Hukum Pemkab Sumenep ini, untuk di tenaga pendidik juga terjadi kekurangan.

Jika ada moratorium pengangkatan PNS selama 5 tahun, di-

pastikan akan terjadi kekurangan PNS sebanyak 1.200 PNS. Sebab, dalam jangka waktu 5 tahun akan ada PNS yang sudah masuk masa pensiunnya. "Kalau moratorium itu benar-benar terjadi, untuk tenaga pendidik (guru) saja akan kekurangan PNS sebanyak 1.200 guru. Hingga sakarang pun banyak guru kelas yang dipegang oleh guru kontrak," terangnya.

Dia berharap, rencana moratorium pengangkatan CPNS selama 5 tahun mulai tahun 2015 itu bisa dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi didaerah, tidak kemudian hanya mengacu pada daerah tertentu. "Harapan kami, moratorium ini dikaji ulang sehingga tidak merugikan daerah," harapnya.Q sul

BPN Bagikan 2.600 Bidang Prona kepada Warga Tidak Mampu Situbondo, Bhirawa Tahun 2014 ini, jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo mulai membagikan 2.600 bidang tanah hasil program Prona. Sertipikat sebanyak itu sudah siap disalurkan secara keseluruhan kepada warga tak mampu yang tersebar di Kabupaten Situbondo. Menurut data yang ada di BPN Kabupaten Situbondo, sedikitnya sudah ada empat desa yang sudah menerima sertipikat hasil Prona.

Sisanya, kata Ali Masud, Kasubag Tata Usaha BPN Kabupaten Situbondo, sebanyak 10 desa dalam waktu dekat juga akan menerima pendistribusian ribuan sertipikat. 10 desa yang belum menerima sertipikat itu diantaranya, sebut Ali Masud, Desa Kedungdowo, Desa Arjasa, Desa Paowan, Desa Alasmalang, Desa Bugeman, Desa Kendit, Desa Sumberpinang, Desa Palangan, Desa Taman dan Desa Sumbermalang.

Adapun 4 Desa yang sudah menerima pendistribusian sertipikat meliputi Desa Wonorejo, Desa Wringin Kecamatan Jatibanteng, Desa Alastengah Kecamatan Sumbermalang da Desa Ardirejo Kecamatan Sumbermalang. “Tiap tahun kami selalu rutin melaksanakan program prona ini. Yang pasti, tiap tahun jumlahnya selalu bertambah seiring dengan kebutuhan masyarakat desa,” terang Ali Masud.

Menurut Ali Masud, untuk tahapan mendapatkan prona harus didasarkan pada usulan dari desa dan seterusnya dimintakan legalisasi dari masyarakat miskin. Agar keberadaan sertipikat itu memiliki multi fungsi, BPN mulai saat ini merangkul kalangan perbankan yang ada di Kabupaten Situbondo. “Kedepan setelah warga mendapat sertipikat paska legalisasi aset, maka kami memberdayakan masyarakat untuk memberikan suntikan modal sehingga tergerak ekonominya,” papar Ali Masud.

Menurut Ali Masud, pemberian bantuan modal selain untuk menggerakkan ekonomi juga membantu masyarakat dalam merealisasikan usaha kerjsama diantara kedua belak pihak. Ke empat sindikasi perbankan itu diantaranya, Bank Jatim, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI. “Program Prona ini gratis biaya pendaftaran ke BPN. Namun untuk biaya patok, materai, pajak ditanggung pemohonp,” pungkas pria yang berdomisili di Perumnas Panji Permai itu.Q awi

sawawi/bhirawa

Sejumlah petugas BPN Kabupaten Situbondo, saat menyerahkan sertipikat hasil prona kepada warga tak mampu, kemarin.

Warga Camplong Dikejutkan Penemuan Mayat Sampang, Bhirawa Warga Dusun Tengket Desa Tambaan Kecamatan Camplong Sampang Selasa (4/11), dikejutkan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas yang kondisinya sudah membusuk di tambak milik warga setempat. Penemuat mayat tanpa identitas tersebut langsung dilaporkan warga pada polsek setempat.

Jatim (45) salah satu warga Desa Tambaan Kecamatan Camplong Sampang, menemukan mayat tak beridentitas tersebut sekitar jam 09.00 wib, Selasa (4/ 11). Kondisi mayat sudah mengambang di sekitar tambak milik warga.

“Melihat kejadian tersebut saya

bersama warga yang lain langsung melaporkan ke Polsek Camplong Sampang. Sebab mayat kondisinya sudah membusuk dan sulit dikenali lagi, bahkan warga sekitar tidak ada yang mengenalinya mayat,” kata Jatim.

"Mayat laki-laki yang sudah mulai membusuk tersebut, terdapat sejumlah luka di sekitar wajah, belum tahu menyebabnya apa, karena saat ini sudah ditangani pihak kepolisian dan di bawa ke RSUD Sampang dan lokasi TPK sudah dipasar garis polisi,” jelas Jatim.

AKP Aries Dwiyanto Kapolsek Camplong Sampang saat dikonfermasi, menjelaskan dari pemeriksaan sementara, mayat jenis

laki-laki yang sudah mulai membusuk tersebut, masih belum bisa dipastikan apa penyebab kematiannya korban, sebab kondisi mayat tanpa identitas dan sulit dikenali lagi, bahkan warga sekitar TKP tidak ada yang mengenali korban, diduga korban berasal dari luar Desa tempat penemuan mayat.

"Mayat diperkirakan umur (40), sedangkan terkait penyebab kematian korban masih menunggu hasil visum, saat ini mayat sudah berada di rumah sakit umum daerah (RSUD) Sampang, terkait beberapa luka dimuka korban pihak kepolisian masih belum memastikan,” tegas APK Aries Dwiyanto, Kapolsek Sampang.Q lis

19 Persen APBD Kota Batu 2015 Tersedot Block Office Batu, Bhirawa Komposisi APBD Kota Batu tahun 2015 akan sangat berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya karena hampir 19 persen dari total anggaran yang diajukan akan digunakan untuk menutup kekurangan anggaran block office.

Dalam RAPBD tahun 2015 yang diajukan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sebesar Rp 786 miliar, ternyata Rp 148 miliar di antaranya tersedot untuk merampungkan block office perkantoran terpadu Pemkot Batu.

Hal ini menyusul telah selesainya lelang pembangunan block office yang dikerjakan secara multiyears pada Oktober kemarin.

"Dari total anggaran pembangunan block office sebesar Rp 173 miliar, pada tahun 2014 hanya dialokasikan sebesar Rp 25 miliar. Hal ini. Penandatanganan kontrak pada akhir Oktober, artinya hanya tersisa 2 bulan anggaran. Sisanya dialokasikan dalam APBD tahun 2015," jelas Sekda Kota Batu, Widodo, SH, MHum kepada Bhirawa, Selasa kemarin (4/11).

Walaupun anggaran tahun 2015 terserap untuk menyelesaikan

supriyanto/bhirawa

Jalan alternatif di dusun Kajang desa Mojorejo yang rusak parah. block office sebesar 19 persen, Widodo menjamin anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak akan terganggu.

Sejumlah program pengentasan kemiskinan yang akan tetap dianggarkan yaitu pendidikan gratis 12 tahun, program subsidi untuk pertanian, subsidi untuk bidang perindag, BPJS/kesehatan dan proyek bedah rumah yang tidak layak huni.

Anggaran dinas Pengairan dan

Bina Marga mengalami pengeprasan dibanding saat PAK 2014 lalu. Anggaran Bina Marga yang diajukan dalam RAPBD 2015 hanya Rp 43 miliar, jumlah tersebut sama persis dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

"Karena anggaran tersedot untuk Block Office, maka sejumlah SKPD dilakukan penghematan, salah satunya adalah Bina Marga," ungkap Kepala Bappeda Kota Batu, Eny Rakyuningsih, usai rapat dengan Walikota Batu, Selasa (4/11).Q sup

Wali Kota Pasuruan memukul gong sebagai tanda dikukuhkannya forum anak dalam rangka mewujudkan kecamatan dan kelurahan layak anak di Kota Pasuruan (atas). Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH saat sambutan (kiri).

Wali Kota Pasuruan Kukuhkan Forum Anak sebagai Kota Layak Anak Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH mengukuhkan forum anak di GOR Untung Suropati Kota Pasuruan, Selasa (4/11). Pengukuhan forum anak tersebut diharapkan bersinergi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program pemerintah mengenai hak-hak anak.

“

Pengukuhan ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak anak yang dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahannya. Makanya, demi terwujudnnya kota layak anak, kami membentuk forum anak di tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujar H Hasani SH, Wali Kota Pasuruan dalam sambutannya.

Menurutnya, pembentukan di tingkat kecamatan dan kelurahan itu merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan upaya untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas anak.

“Harus ada pembinaan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Tentu forum anak ini memberikan manfaat dan peran sebagai

Wali Kota Pasuruan bersama Wawali dan Sekda menunjukkan prasasti yang baru ditandatanganinya. media komunikasi yang menjembati kepentingan anak-anak dan orang dewasa dalam membangun pengertian antara anak-anak, orang tua, pemerintah serta masyarakat dalam memenuhi hak anak. Jika demikian, kami yakin kebijakan ini akan terlaksana dengan baik,” papar H Hasani SH. Pengukuhan forum anak dalam rangka mewujudkan kecamatan dan

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH saat menghadiri acara mengukuhkan forum anak di GOR Untung Suropati Kota Pasuruan.

kelurahan layak anak di Kota Pasuruan ini juga diisi dengan berbagai cara hiburan dari pelajar Kota Pasuruan seperti tarian lilin, sanggar budaya cuci otak dan sebagainya.

Termasuk juga kreatifitas pelajar dalam hal mendaur ulang sampah menjadi bahan yang berguna terlihat pada puluhan stand-stand pelajar dari seluruh sekolah di Kota Pasuruan yang disediakan panitia. Q adv

Hj Maria Hasani menggunting pita balon udara.

Rabu Pon 5 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

RSUD Jombang Siaga Serangan Virus Ebola Jombang, Bhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang menyiapkan ruang isolasi khusus dan enam dokter spesialis untuk mengantisipasi munculnya pasien yang terserang virus ebola. Demikian dikatakan dr. Puji Umbaran, Direktur RSUD Jombang, kemarin.

Meski pihaknya sejauh ini belum menerima pasien atau menerima laporan pasien suspect virus ebola, namun, kata dr. Puji, RSUD menyiagakan 6 orang dokter spesialis yang siaga menangani pasien yang diduga terjangkit virus ebola.

Ada enam dokter spesialis yang kami siapkan, nantunya didukung beberapa tenaga medis," katanya, Selasa (4/11).

Selain tenaga medis, RSUD Jombang juga menyiagakan 15 ruang perawatan khusus yang berfungsi sebagai ruang isolasi bagi pasien yang terserang virus ebola. Ruang isolasi tersebut salah satunya terletak pada sisi timur ruang perawatan RSUD Jombang, tepatnya pada blok ruang perawatan paviliun Cempaka.

Dikatakannya, hingga saat ini pihak RSUD belum menemukan adanya pasien yang diduga mengalami suspect virus ebola. Penyiagaan ruang isolasi serta 6 dokter dan sejumlah tenaga medis pendukung, dimaksudkan untuk kesiapan RSUD jika sewaktu-waktu terdapat pasien yang teridentifikasi terserang virus ebola.

"Alhamdulillah, belum ada laporan.

Tetapi tetap siaga dengan menyiapkan tim. Beberapa waktu lalu, ada salah satu jamaah haji yang diduga terserang virus. tetapi setelah kami tangani, alhamdulillah bukan karena serangan virus ebola," ungkap Puji Umbaran.Q rur

JAWA TIMUR

Rapat Terbatas Tentukan Bantuan dan Keluarga Miskin Batu, Bhirawa Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko (ER), memimpin langsung rapat kepala SKPD terbatas terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Batu, Selasa (4/11). Dalam rapat tersebut dibahas mekanisme pemberian bantuan dan penentuan warga miskin yang menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS). Hal ini dilakukan agar pemkot tidak salah sasaran dalam memberikan bantuan.

Mendampingi Wali Kota Eddy Rumpoko, Kepala Bappeda Batu Enny Rachyuningsih mengatakan, dalam program pengentasan kemiskinan tahun 2015 sudah menentukan 6.277 RTS. “Kita telah sepakati, bahwa data sebanyak 6.277 RTS yang kita pakai adalah data penerima raskin (beras miskin-red). Data tersebut kita pakai karena sudah dilengkapi by name by address,” ujar Enny, Selasa (4/ 11).

Selama ini, kata Enny, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menggunakan data dari BPS dalam pengentasan kemiskinan. Sebenarnya, data makro

yang ada di BPS sudah di update atau diperbarui setiap tahun. Namun sayangnya data tersebut tidak dilengkapi dengan data by name by address. Untuk membantu warga miskin dalam menangangi krisi ekonominya, pemkot telah menyediakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemkot telah menentukan besaran BLT adalah Rp 1 juta per RTS per bulan.

Namun, khusus program Pemkot Batu, di tahumn 2015 mereka hanya mampu menganggarkan bantuan BLT untuk makan kepada 2000 RTS saja dari 6.277 RTS. Sedangkan sebanyak 684 RTS juga

nas/bhirawa

Kepala Bappeda Batu, Enny Rachyingsih mendapatkan BLT yang didapatkan dari bantuan pemerintah pusat. “Jadi jumlah total keluarga miskin penerima bantuan menjadi 2.684 KK,” jelas Enny.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda NF100D, th. 2002, Hitam, AG5919SO, a/n. Daman, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No.1713/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6178 FA, a/n Lisda Retnowati, Ds. Kalianget, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No.1714/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4418 EB, a/n Tiro Masrigiono, Ds. Semiring rw 01/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.1715/IMB/BI-II/2014

Selain bantuan ekonomi kepada keluarga miskin, pemkot melalui pendataan yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) berhasil menemukan 189 warga Batu yang berstatus sebagai lansia terlantar. Dengan temuan tersebut, Pemkot terpaksa mengalokasikan anggaran khusus Rp 567 juta untuk menjamin biaya hidup lansia. Dengan rincian, setiap lansia mendapatkan jaminan hidup berupa BLT sebesar Rp 250.000 per bulan.

Enny menambahkan, dalam kondisi kritis tertentu pemkot juga melakukan langkah antisipasi di bidang ketahanan pangan. Untuk itu melalui gudang ketahanan pangan yang ada, pemkot menyiapkan alokasi beras cadangan yang bisa digunakan/ dibagikan kepada 2500 jiwa.

Sebelumnya diberitakan bahwa investasi di Kota Batu tahun lalu telah mencapai Rp 2 triliun. Untuk itu Walikota

Batu Eddy Rumpoko dan Wakil Wali kota (Wawalikota) Batu Punjul Santoso tak ingin pemberian bantuan dan pengentasan kemiskinan di kota ini mengalami salah sasaran.

Untuk itu walikota telah mengisntruksikan kepada Dinsosnaker untuk memperbaiki data kemiskinan di Kota Batu.

Kebijakan ini diambil menyusul adanya temuan angka kemiskinan yang berbeda antara BPS dan beberapa SKPD di Pemkot Batu. Dan walikota ingin data yang jelas dan tepat untuk prosentase kemiskinan di Kota Batu. Punjul Santoso mengatakan, tingginya investasi yang masuk ke kota maka akan membuat lapangan pekerjaan semakin tinggi. Atau bila perlu investasi bisa memotivasi bagi para pemuda untuk membuat lapangan pekerjaan baru. “Untuk itu harus ada evaluasi dan perbaikan dalam pemanfaatan dan pengelolaan investasi,” ujar Punjul.Q nas

Tes CPNS Situbondo Diikuti 1.270 Peserta

Lagi-lagi Tunggakan Raskin di Tuban Tinggi Bojonegoro, Bhirawa Setelah tahun lalu di nobatkan sebagai daerah dengan penungakan Beras Miskin (Raskin) tertinggi di Jawa Timur, lagilagi Kabupaten Tuban ditahun 2014 juga mengalami penunggakan hingga menjelang tutup tahun ini. Per tanggal 3 November untuk Kabupaten Tuban di tahun ini masih menyisakan tunggakan sebesar Rp 965.993.600 terhitung bulan Juli hingga Oktober kemarin. Sementara untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro terjadi penunggakan per tanggal 4 november sebesar Rp 460.576.000,- untuk bulan Agustus hingga Oktober.

Informasi itu di benarkan oleh Kepala Bulog Sub Divre Bojonegoro, Efdal kepada Bhirawa, Selasa (4/11) di ruang kerjanya. Menurutnya hal berbeda terjadi untuk Kabupaten Lamongan, dimana sudah melunasi seluruh tunggakan raskinnya sejak tanggal 17 Oktober, kemarin.

“Untuk penunggakan pembayaran Raskin, dari tiga Kabupaten di wilayah kita, lagi-lagi Tuban tertinggi. Kemudian dilanjutkan oleh Kabupaten Bojonegoro, sementara untuk Lamongan sudah lunas sejak tanggal 17 Oktober kemarin,” jelasnya.

Disampaikan, untuk penungakan Raskin di Kabupaten Tuban terdapat hampir merata di 20 Kecamatan dengan jumlah 84 desa. Sedangkan di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat 16 Kecamatan dengan jumlah 66 desa yang belum melunasi tunggakan raskin.Q bas

7

ramadlan/bhirawa

Protes Pasar Modern. Belasan mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah daerah yang membiarkan maraknya pasar modern dan minimarket. Mereka beralasan kebijakan ini membunuh keberadaan pedagang pasar tradisional.

Mahasiswa Minta Pasar Tradisional Dilindungi Jombang, Bhirawa Belasan mahasiswa Jombang kembali turun ke jalan, Selasa (4/11). Mereka memprotes kebijakan pemerintah daerah dan kalangan DPRD yang terlalu membebaskan pendirian pasar modern dan minimarket.

Kebijakan ini dinilai membunuh pedagang pasar tradisional.

Dengan membawa poster dari bekas kardus minuman, dan spanduk Selamatkan Pasar Tradisional belasan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Jombang (KMJ) melakukan longmarch dari kampus Undar menuju kantor DPRD yang ada di Jl Wahid Hasyim. Sepanjang perjalanan, para pendemo menggelar orasi secara bergantian.

Bukan hanya itu, mahasiswa juga menyebarkan pernyataan sikap kepada setiap pengguna jalan.

Meski hanya belasan orang, mereka konsisten membela kepentinga pedagang kecil atau pedagang tradisional. “Suburnya pasar modern atau minimarket, secara tidak langsung akan membunuh pasar tradisional.

Artinya, pemerintah Jombang lebih memihak

pemilik modal, daripada masyarakat kecil," kata Aril, mahasiswa yang juga salah satu aktivis KMJ dalam orasinya di depan kantor DPRD setempat.

Kedatangan KMJ di kantor dewan langsung disambut aparat kepolisian. Sudah begitu, pintu gerbang kantor wakil rakyat itu juga tertutup rapat. Praktis, belasan aktivis KMJ harus puas berorasi di luar gedung. "Sekali lagi, kami meminta agar pemerintah Jombang tanggap dengan kondisi ini. Bukan membiarkan tumbuhnya pasar modern.

Namun harus melindungi nasib pedagang kecil dan pasar tradisional ," ungkapnya lagi.

Selain memprotes soal menjamurnya minimarket, KMJ juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Mahasiswa beralasan, naiknya harga BBM akan membuat rakyat sengsara. Karena kenaikan itu akan diikuti dengan melambungnya harga kebutuhan pokok. "Lagi-lagi rakyat akan menjadi korban.

Karena harga BBM selalu berbanding lurus dengan harga sembako," pungkas Ciko mahasiswa lain menambahkan.Q rur

Situbondo, Bhirawa Pelaksanaan tes CPNS tahun 2014 yang menyediakan 58 formasi bidang pekerjaan untuk jatah Pemerintah Kabupaten Situbondo, berjalan sukses dan lancar. Pelaksanaan tes CPNS yang dilaksanakan di Kanreg II, BKN Surabaya itu diikuti 1.270 peserta.

Sedangkan peserta yang tidak hadir jumlahnya sangat kecil yakni hanya 61 orang.

Jika diprosentase, jumlah peserta yang tidak hadir tersebut berkisar 4,58 persen.

Ini karena, peserta yang mendaftarkan diri tercatat sebanyak 1.331 orang, yang tersebar dari berbagai daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Situbondo, Drs Akhmad Yulianto Msi, mengatakan, pelaksanaan tes CPNS yang berjalan dua hari berlangung sangat lancar dan sukses. Namun demikian, aku mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo itu, ada beberapa peserta yang tampak sedih usai mengerjakan soal ujian, dihari pertama maupun dihari kedua. “Ada peserta yang tidak sampai pada batas minimal yang ditentukan (passing grade), sehingga kelihatan sedih, saat keluar ruangan,” ujar Yulianto, kemarin (4/11).

Yulianto menambahkan, pelaksanaan tes CPNS Kabupaten Situbondo terbilang bagus jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Misalnya saja, ujar Yulianto, dari sisi kehadiran peserta yang hanya berjumlah kecil jika dibandingkan de-

ngan Kabupaten lain.

“Ada daftar ketidakhadiran pada salah satu daerah, yang tembus 500 peserta. Sedangkan disini (Kabupaten Situbondo) hanya berjumlah 61 peserta. Ini berarti animo peserta untuk mensukseskan tes CPNS cukup besar,” papar mantan Kabag Organisasi Pemkab Situbondo itu, kemarin.

Dalam pengamatan Yulianto, sebagian besar peserta tes CPNS juga tampak memiliki optimisme tinggi, terutama bagi peserta yang memliki nilai diatas passing grade. Meski demikian, terang dia, para peserta tersebut tidak ada jaminan secara otomatis akan menjadi PNS. Ini karena, ucap Yulianto, persaingan sesama peserta sangat ketat karena jumlah tembus ribuan. “Nanti nilai yang paling tertinggi akan ditempatkan pada 58 formasi CPNS tersebut,” ungkap mantan Kabid Bangsi BKD Kab Situbondo itu.

Yulianto menandaskan, agar hasil tes CPNS bisa diketahui secara luas, kemarin (4/11) BKD Kabupaten Situbondo melakukan pengumuman hasil pelaksanaan tes, untuk selanjutnya ditempelkan dipapan kantor BKD Situbondo.

Yang pasti, jlentreh dia, pengumuman tidak dipasang dimedia karena yang mau diumumkan sudah dipasang pihak BKN. “Ini belum final. Nanti kalau sudah final akan diumumkan pihak Panselnas (panitia seleksi nasional),” pungkas Yulianto, dengan didampingi Kabid Bangsi BKD, Buhari, kemarin.Q awi

sawawi/bhirawa

Suasana pelaksanaan tes CPNS untuk formasi Kabupaten Situbondo yang diikuti 1.270 peserta.

Sedot Dana Rp 23,5 Miliar, Pemkab Bangun Jembatan Penghubung Desa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Bina Marga (DBM) kabupaten setempat, telah mengahbiskan anggaran untuk membangun jembatan penghubung Desa Kanigoro, Kec Pagelaran dengan Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebesar Rp 23,5 miliar.

cyn/bhirawa

Jembatan gantung yang menghubungkan Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran dengan Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, saat sebelum dibangun.

“Jembatan yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Pagelaran dan Kepanjen, sudah kita bangun sejak bulan Mei 2014, dengan panjang 1000 meter atau sepanjang 1 kilometer (km),” terang Kepala DBM Kabupaten Malang M Anwar, Selasa (4/11), kepada wartawan.

Sementara itu, ia menegaskan, selama ini jembatan gantung yang menghubungkan Desa Kanigoro dan Desa Kemiri telah membahayakan masyarakat yang melintas. Karena membahayakan masyarakat, maka pihaknya memba-

ngun jembatan secara permanen.

Sedangkan bangunan yang kita bangun itu, tidak lagi menggantung, tapi sebuah jembatan yang memliki pondasi dan kerangka jembatan. Sehingga nantinya bangunan jembatan tersebut tidak hanya dilewati orang dan kendaraan roda dua saja, namun juga akan bisa dilewati kendaraan roda empat.

Dalam pembangunan jembatan itu, kata Anwar, pihaknya telah menganggarkan dua tahap. “Tahap pertama tahun 2014 ini kita anggarkan Rp 7,5 miliar untuk

membangun bangunan pondasi jembatan bagian bawah. Untuk tahap dua tahun 2015 mendatang, kita anggarkan Rp 16 miliar, dan anggaran sebesar itu untuk membangun kerangka atas jembatan. Sehingga total anggaran untuk menyelesaikan bangunan jembatan tersebut, yakni sebesar Rp 23,5 miliar,” sebut dia.

Ditegaskan, pembangunan tahap awal, pihaknya akan menyelesaikan bangunan pondasi jembatan, pada bulan Desember 2014. Selain membangun jembatan penghubung, lanjut Anwar, pihaknya juga akan berencana melakukan pelebaran jalan di wilayah Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, namun masih kita disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Dengan selesainya jembatan yang menghubungkan dua keca-

matan itu, kata Anwar, maka akan lebih mempermudah akses masyarakat untuk melakukan aktivitas, dan diharapkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Jika dibanding masih berupa jembatan gantung, karena jembatan gantung tidak bisa dilewati kendaraan roda empat, sehingga warga harus memutar puluhan kilo untuk menuju Desa Kanigoro maupun sebaliknya ke Desa Kemiri,” ungkapnya.

Dari pantauan Bhirawa, sejak dibongkarnya jembatan gantung yang menghubungkan dua desa, maka aktivitas warga jika mau menuju ke Desa Kemiri maupun ke Desa Kanigoro, warga telah menggunakan jasa penyeberangan dengan membayar Rp 2 ribu sekali menyebrang melintasi Sungai Kemiri.Q cyn

OLAHRAGA

8

Rabu Pon 5 NOVEMBER 2014

Sirnas X Surabaya 2014

LINTASAN

Sony Ambisi Balas Kekalahan

Chris John Berminat Jadi Promotor Jakarta, Bhirawa Mantan juara dunia tinju asal Indonesia Chris John mengaku berminat menjadi promotor karena tergugah atas kemunduran industri tinju di Tanah Air. "Latar belakang lainnya yang membuat saya berminat adalah karena dunia saya dunia tinju, saya suka tinju dan dibesarkan oleh tinju," katanya ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa.

Chris John yang mencatatkan rekor sebagai juara dunia kelas bulu pertama dari Indonesia ini menjelaskan bahwa saat ini sudah banyak tempat berlatih tinju yang tutup sehingga banyak atlet yang tidak bisa berlatih.

Untuk itu, pihaknya tengah berpikir untuk membuat sebuah pertandingan yang akan menampung atlet-atlet tinju berbakat.

"Saat ini saya masih melihat peluang untuk ke depan, jika sudah ada maka akan saya mulai," ujar Chris John yang tercatat sebagai petinju Indonesia kelima peraih gelar juara dunia, setelah Ellyas Pical, Nico Thomas, Ajib Albarado dan Suwito Lagola.

Menurut dia, industri tinju di Tanah Air ini akan kembali berkembang jika pemerintah juga memberikan dukungan.

"Diharapkan pemerintah dapat peduli terhadap kualitas para petinju profesional maupun amatir yang ada," katanya lagi.

Dia menambahkan dirinya akan turun langsung jika memang sudah ada kesempatan untuk menampung bakat-bakat petinju baik profesional maupun amatir.

Chris John memutuskan untuk mundur dari dunia tinju setelah gagal mempertahankan gelar saat kalah dari petinju Afrika Selatan Simpiwe Vetyeka di Australia, awal Desember 2013.Q ant

Limapuluh Kota Siapkan 285 Atlet Porprov Sumbar Sarilamak, Bhirawa Kabupaten Limapuluh Kota menyiapkan 285 atlet dari 25 cabang olahraga untuk mengikuti pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat(Porprov) XIII di Dhamasraya pada Desember 2014.

Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Limapuluh Kota, Novyan Burano di Sarilamak, Selasa, mengatakan semua atlet yang dikirimkan tersebut merupakan atlet binaan di daerah itu yang berpotensi untuk memperoleh medali.

"Kami tidak menggunakan atlet dari luar daerah karena kami memiliki prinsip tidak akan membeli kemenangan dan juga tidak akan menangisi kekalahan," katanya.

Menurut dia, Pemkab Limapuluh Kota menerapkan sejumlah kriteria untuk menentukan atlet yang dikirimkan ke Porprov. Kriteria itu masing-masing atlet dari cabang olahraga yang berprestasi, memiliki pelatih yang berkompeten dan atlet yang memang telah memiliki prestasi.

Dia mengatakan saat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi XII tahun 2012, Kabupaten Limapuluh Kota berhasil menjadi juara dua. Pada Porprov di Dhamasraya, perolehan medali juga diharapkan bisa dipertahankan.

Novyan Burano menyebutkan berdasarkan hasil penghitungan beban anggaran APBD tahun 2014, dimungkinkan ada penambahan kuota pelatih dan ofisial yang diberangkatkan sebanyak 105 orang.

"Semula hanya 75 orang ofisial termasuk pelatih yang bisa diberangkatkan bersama kontingen. Karena ada penambahan, jumlah kontingen diberangkatkan termasuk atlet, pelatih, ofisial dan panitia bertambah menjadi 420 orang," katanya.

Menurut Novyan Burano pada Porprov XIII Dhamasraya ada sejumlah cabang olahraga yang batal untuk dikirimkan karena mempertimbangkan prestasi dan medali. Cabang olahraga itu masingmasing, bola basket, kempo, dayung, gulat, tenis, dan biliar.

Sebelumnya disetujui 26 cabang olahraga di tubuh KONI Limapuluh Kota yang siap memberangkatkan atletnya pada Porprov kali ini. Namun pada tahap akhir, cabang olahraga tenis mengundurkan diri.

Wakil Ketua I KONI, Budi Febriandi, mengatakan belum mendapatkan informasi pasti tentang pengunduran diri cabang olahraga tersebut.Q ant

Surabaya, Bhirawa Pemain andalan tuan rumah Sony Dwi Kuncoro optimistis bisa meraih juara di Sirkuit Nasional (Sirnas) seri ke-10 atau terakhir di GOR Sudirman, Surabaya, 3-8 November 2014. Bahkan ia juga berambisi untuk membalas kekalahan dari Alamsyah Yunus di Sirnas Bali.

Pada Sirnas Bali yang digela Bulan September, Sony Dwi Kuncoro harus mengakui keunggulan Alamsyah 12-21, 1721 pada final yang digelar di GOR Lila Bhuana Denpasar.

Namun pada Sirnas kali ini pemain asli Surabaya itu berambisi untuk bisa merebut juara dan seklagus membalas kekalahan. "Kondisi sangat fit untuk bermain, harapan saya bisa bermain di final dan juara," tegas peraih medali perunggu Olimpiade Athena 2004 itu saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (4/11).

Pemain yang kini bergabung di Tjakrindo Master itu mengakui persaingan di Sirnas X sangat ketat, selain Alamsyah beberapa pemain top nasional turun di kejuaraan yang digelar di GOR Sudirman dan Surya Naga itu, seperti Rivan Fauzin juga pernah mengalahkan Sony di GP Master di Palembang, kemudian mantan Pelatnas, Wisnu Yuli yang juga berasal dari Surabaya. "Ini Sirnas terakhir, jadi seluruh pemain akan mengeluarkan semua kemampuannya," katanya.

Pelatih PB Gemilang Surabaya, H M. Sumadji melihat kondisi Sony dalam performa terbaik, bahkan ia sering me-

nambah latihan untuk persiapan turun di Sirnas. "Selama ini ia (Sony) bermain kurang maksimal karena dibekap cedera, tapi kali ini kondisinya sangat bagus. Ia juga memiliki semangat untuk merebut juara," kata Sumadji yang juga orang tua Sony.

Sebenarnya Selasa kemarin, Sony yang menempati unggulan pertama harus berhadapan dengan Aryanto Haryadi dari PB JR Enkai, di GOR Sudirman. Tapi hingga waktu yang ditetapkan, Aryanto tak hadir di lapangan. Sony pun dinyatakan menang walkover (WO).

"Dia tidak datang. Tidak ada alasan atau pemberitahuan sebelumnya," ucap bidang pertandingan, Nanang Hidayat kepada wartawan.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Surabaya, Abdul Choidir berharap atlet Surabaya mampu meraih juara di Sirnas kali ini, apalagi dua pemain Sony Dwi Kuncoro dan Wisnu Yuli Prasetyo (Surya Baja) turun di Sirnas kali ini. "Ini kesempatan pemain Surabaya untuk menunjukkan kemampuannya, terutama bagi Sony dan Wisnu," katanya. Q wwn

ist

Pemain asal PB Tjakrindo Master, Sony Dwi Kuncoro berambisi untuk meraih juara di Sirnas X.

Perkemi Tuban Siap Rebut Juara dalam Porprov Tuban, Bhirawa Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Tuban yang merupakan salah satu Cabang Olahraga (Cabang) dalam pekan olahraga kabupaten (Porkab) III Tuban telah mempersiapkan sejumlah atlet-atletnya untuk hadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur yang akan digelar di Banyuwangi pada Desember mendatang.

Hal ini disampaikan oleh, Hari Winarko Bidang Pembinaan dan Prestasi Perkemi Tuban, saat dikonfirmasi Bhirawa (4/ 11) setelah pertandingan bela diri Kempo di GOR Rangga Jaya Anoraga Jalan Sunan Kalijogo tempo hari, kalau dalam Porkab III Tuban ini telah menyiapkan dan melatih atlet-atlet-nya

Rahmad Darmawan (RD) saat mengawasi pemain Persebaya saat sesi latihan.

CEO Persebaya Puji RD Surabaya, Bhirawa Kegagalan Persebaya menembus babak semifinal Indonesia Super League, membuat Pelatih Rahmad Darmawan (RD) menuai kritik, namun CEO persebaya Gede Widiade justru memuji mantan pelatih Arema Cronous itu.

Menurutnya, RD sudah bekerja keras untuk memberikan prestasi terbaik bagi Persebaya dan dia juga tidak sepenuhnya disalahkan atas kegagalan tim kebanggaan Arek-arek Suroboyo itu. "Hasil kan tergantung banyak hal. Termasuk kegagalan kita juga punya banyak sebab," kata Gede, Selasa (4/11).

Gede mengaku salut karena Rahmad bisa bertahan dengan minimnya pemain yang dikoleksi Persebaya.

Apalagi dari 21 penggawa, lebih dari delapan mengalami cedera. Bukan hanya

itu, para pemain Persebaya juga tak menerima gaji selama beberapa bulan. "Kalau berdasarkan dari profesi saya kasih 8. Coach RD sudah keluarkan apa yang jadi miliknya untuk Persebaya," tutur pengusaha asal Wonokromo ini.

Gede juga memuji Rahmad sebagai sosok yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja.

"Coach RD amat mengedepankan profesionalisme dalam bekerja. Dia meracik berdasarkan kondisi yang yang ada. Itu yang dia maksimalkan," ucap Gede.

Sementara itu, Rahmad akan menghadap Gede, Selasa malam ini di Jakarta.

Keduanya akan membahas mengenai evaluasi Pesebaya dalam lingkup tim. Hasil evaluasi ini akan dibawa ke dalam rapat evaluasi dengan jajaran petinggi dan pemegang saham. Q wwn

pada Porprov Banyuwangi mendatang. ”Pada Porkab ini, ada 90 atlet Kempo yang mengikuti pertandingan. 90 atlet tersebut merebutkan 13 nomor dengan dua kategori, yakni kategori kerapian teknik (Embu) dan kategori pertarungan bebas. Kempo Tuban siap menyumbang emas di Porpov nantinya, mohon doanya warga Tuban agar kami berhasil memboyong emas,” Kata Heri Winarko.

Heri Winarko yang juga menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Semenading Tuban juga mengungkapkan, saat ini memang Cabang Olahraga (Cabor) Kempo di Tuban kurang begitu populer, apalagi ditingkat pedesaan. Rata-rata masyarakat yang berdo-

misili di kota atau di dekat kota Tuban yang tertarik mengikuti olahraga tersebut. ”Memang saat ini Kempo kuramg begitu populer, hanya terbatas pada para pelajar di Tuban atau yang tinggal di dekat kota yang berminat mengikuti olahraga Kempo. Tapi saya yakin olahraga ini kedepan akan lebih digemari masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hari mengatakan, saat ini dukungan pemerintah daerah terhadap olahraga sangat besar. Sehingga Perkemi Tuban optimis mampu mengembangkan cabor Kempo tersebut. ”Berkat dukungan pemerintah melalui KONI terutama dukungan dana, kita yakin akan mampu berkembang di Tuban,” pungkas Heri Winarko. Q hud

Pelatih Mulai Temukan Komposisi Pemain Timnas Jakarta, Bhirawa Jajaran pelatih tim nasional mulai menemukan komposisi pemain yang akan mewakili Indonesia pada kejuaraan sepak bola Piala AFF 2014 di Hanoi, Vietnam, 22 November- 20 Desember, meski belum semua pemain yang dipanggil hadir.

“Gambaran memang sudah ada. Tapi, masih ada beberapa posisi yang diperebutkan banyak pemain,” kata Asisten Pelatih Timnas Indonesia Wolfgang Pikal saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa.

Demi mendapatkan pemain yang diharapkan, jajaran pelatih yang dipimpin Alfred Riedl kembali melakukan pemantauan terhadap 15 pemain yang kembali menjalani pelatnas tahap tiga di Lapangan SPH Karawaci, Tangerang, Banten,

mulai hari ini.

Ada 15 pemain dari 35 yang sudah didaftarkan ke AFF yang dipanggil. Mereka adalah pemain yang sebelumnya sudah menjalani pemusatan latihan tahap kedua dan pada pelatnas tahap tiga ada tiga pemain naturalisasi, yaitu Greg Nwokolo, Raphael Maitimo dan Sergio Van Dijk.

Pria asal Austria itu menegaskan, meski gambaran komposisi pemain timnas yang akan mewakili Indonesia pada kejuaraan dua tahunan sudah ada, jajaran pelatih tidak akan membuka ke publik karena proses seleksi masih berjalan.

“Penentuan 22 pemain yang dibawa ke Piala AFF akan diputuskan satu hari sebelum berangkat ke Hanoi. Yang jelas, kami berusaha memilih pemain-pemain terbaik,” tambah Pikal.

Pelatnas Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2014 berjalan kurang optimal, karena belum semua pemain bisa berkumpul setelah kompetisi Indonesia Super League baru memasuki babak semifinal.

Pemain yang belum hadir dalam pemusatan latihan berasal dari klub Persib Bandung, Arema Indonesia, Persipura Jayapura, dan Pelita Bandung Raya.

Berdasarkan data dari Badan Tim Nasional (BTN), ke-15 pemain yang dipanggil masuk pelatnas hingga 19 November adalah Dian Agus, Andritany Ardhiyasa, Teguh Amiruddin (ketiganya penjaga gawang), Zukifli Syukur, Hamka Hamzah, M. Roby, Rizky Ripora, Ramdani Lestaluhu, Raphael Maitimo, Manahati Lestusen, Evan Dimas, Zulham Zamrun, Irfan Bachdim, Greg Nwokolo, dan Sergio van Dijk.Q ant

DPRD Kota Blitar Tetapkan Tata Tertib Dewan Setelah melalui pembahasan yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Blitar, akhirnya DPRD Kota Blitar telah menetapkan Tata Tertib (Ttaib) DPRD Kota Blitar melalui Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kota Blitar, Selasa (4/10) kemarin.

Dalam penetapan Tatib DPRD Kota Blitar tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Drs. Slamet didampingi Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH dan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Drs. Slamet, berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 398 ayat (1) Bahwa Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota ditetpkan oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka

DPRD Kota Blitar beberapa waktu lalu telah membentuk Panitia Kerja untuk menyusun draf Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

“Yang selanjutnya draf tersebut dikonsultasikan kepada Gubernur sebelum ditetapkan dalam Paripurna. Sehingga setelah turun dari Gubernur saat ini (kemarin red) dilakukan penetapan melalui rapat Paripurna,” kata Drs. Slamet.

Pada pelaksanaan Rapat Paripurna penetapan Tatib DPRD Kota Blitar, sebelum ditetapkan juru bicara Panitia Kerja Pembahasan Tata Tertib DPRD Kota Blitar menyampaikan laporan

hasil pembahasan, dimana menjelaskan hasil klarifikasi ke Gubernur Jawa Timur.

“Sehingga berdasarkan hasil evaluasi Gunernur tersebut, Tatib bisa ditetapkan dengan draf yang telah disusun oleh Panitia Kerja,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH dengan disahkannya Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Blitar, DPRD Kota Blitar segera melakukan pembentukan alat kelengkapan Dewan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Tatib tersebut.

“Karena sebagai dasar pembentukan alat kelengkapan adalah Tata Tertib, maka yang menjadi tugas utama sebelumnya adalah menuntaskan Tatib. Namun karena saat ini sudah ditetapkan sehingga akan segera dibentuk alat kelengkapan Dewan lainnya,” kata Glebot Catur Arijanto, SH. Lanjut Glebot Catur Arijanto, SH,

pihaknya menargetkan pada minggu ini seluruh alat kelengkapan Dewan harus sudah terbentuk, sehingga kedepan semua Anggota Dewan bisa segera melaksanakan tugas sesuai dengan kedududukan atau jabatan yang dijabat baik di Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah maupun Komisi.

“Semua tugas yang selama ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum ada alat kelengkapan, diharapkan bisa segera terbentuk dan melaksanakan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara pasca penetapan Tatib DPRD Kabupaten Blitar, seluruh pimpinan Fraksi-Fraksi diminta segera segera menyerahkan nama-nama anggotanya untuk mengisi alat kelengkapan Dewan sesuai dengan Tatib yang telah disahkan. Q htn, adv

hartono/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Drs. Slamet (kiri) saat memimpin rapat Paripurna didampingi Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH (kanan) dan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto (tengah).

Rabu Pon 5 NOVEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

LPAB Desak Jokowi-JK Tuntaskan Kasus Century Jakarta, Bhirawa Lembaga Penyelamat Anak Bangsa (LPAB) mendesak Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menuntaskan penyelesaian kasus Century yang diduga menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah.

“Kasus ini berskala nasional, namun nyatanya penyelesaian kasus Century seperti berjalan di tempat dan belum memeroleh penanganan serius Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Wakil Ketua LPAB Nanang Firdaus di Jakarta, Selasa (4/11) kemarin.

Firdaus mengatakan terjadinya tarik ulur penyelesaian kasus ini terlihat dari adanya pro dan kontra di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Lanjut dia, Panja DPR mengindikasikan kasus Century bukanlah kasus berdampak sistemik yang dapat mengganggu perekonomian dan perbankan nasional, namun dari fakta yang ada dari laporan BPK menyebutkan bahwa perkara ini diduga telah merugikan negara sebesar Rp7,44 triliun.

“Atas dasar itulah LPAB mendorong dan meminta agar penyelesaian kasus Century menjadi salah satu prioritas penanganan di era pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla, terutama di 100 hari pemerintahannya,” harapnya.

LPAB juga mendesak aparat terkait menyelidiki dugaan pengalihan aset sitaan kasus Century berupa Mall Serpong Plaza yang diduga telah berpindah tangan.

“Kami meminta instansi berwenang menyelidiki pihak-pihak yang terkait dengan kasus Century serta diproses sesuai hukum yang berlaku,” harapnya.

Walaupun aksi demo LPAB di depan gedung KPK jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan hanya dilakukan puluhan orang, aparat keamanan tetap melakukan pengawalan. Q ant

KKP – Dubes Thailand Bahas Pencurian Ikan Jakarta, Bhirawa Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas permasalahan pencurian dan potensi ikan di perairan Indonesia dengan Duta Besar (Dubes) Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia dan China.

“Pencurian ikan merupakan permasalahan yang terjadi selama ini, perlu dibahas bersama duta besar negara terkait untuk menekan pencurian oleh nelayan asing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai melakukan pertemuan dengan Dubes Norwegia Ole Schabke Eikum di Jakarta, Selasa (4/11) kemarin.

Menurut data yang ada, nelayan berkebangsaan Thailand paling banyak melakukan pencurian ikan di Kepulauan Anambas dan Natuna.

Ratusan nelayan asing itu berhasil ditangkap anggota TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak kepolisian. Sebagian nelayan yang telah divonis bersalah dan menjalani hukum telah diusir oleh pihak Imigrasi Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Terkait permasalahan itu, Susi mengemukakan penghentian pencurian ikan di perairan Indonesia, seperti Natuna dan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan oleh pemerintah dari nelayan asing tersebut.

Pertemuan dengan para dubes itu salah satunya membahas permasalahan itu.

“Kesepakatan harus dibangun untuk menjaga kekayaan laut kita,” katanya.

Dia mengatakan Indonesia dapat membuat dan menerapkan peraturan untuk menjaga dan mengelola kekayaan laut. Peraturan itu menyangkut pembatasan masa izin kapal penangkap ikan, jenis dan ukuran ikan yang bisa ditangkap. Q ant

Blusukan Menteri Hanya Atasi Persoalan Mikro Jakarta, Bhirawa Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina menyatakan bahwa perilaku “blusukan” yang dilakukan beberapa menteri pada pemerintahan Jokowi-JK dalam kondisi saat ini hanya menyelesaikan persoalan pada level mikro.

“Atau hanya sebatas aksi-aksi insidentil,” katanya di Jakarta, Selasa (4/ 11) kemarin.

Memberikan ulasan mengenai perilaku “blusukan” beberapa menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, ia melihat kurang tepat, di tengah jelasnya persoalan bangsa ini yakni kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelas atas dan bawah yang masih sangat tinggi.

Kondisi itu, kata dia, masih terdapat perbedaan yang sangat tajam antara pendapatan seorang komisaris di suatu perusahaan/BUMN yang sangat tinggi dengan kesejahteraan buruh, petani dan nelayan.

Tindakan “blusukan” dalam pendekatan sosiologi pada konteks ini, tegas anggota Kelompok Peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu, hanya menyelesaikan persoalan dalam tingkat mikro saja.

“Saya kira permasalahannya sangat jelas, sehingga tindakan para menteri yang ‘blusukan’ ini, maknanya akan dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan yang hanya ingin meningkatkan ‘image’,” katanya.

Menurut dia sebaiknya para menteri Kabinet Kerja, harus memahami dengan baik persoalan-persoalan mendasar pada kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya, yang tidak bisa menyelesaikan persoalan makro, seperti program pembangunan masyarakat yang stagnan, koperasi mati suri, program reforma agraria yang stagnan, serta reformasi birokrasi yang belum berjalan. Q ant

9

Daerah Wajib Layanan Satu Atap Presiden Paparkan Pengalihan Subsidi Konsumtif Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu tahun bagi seluruh pejabat daerah untuk mempersiapkan layanan satu atap atau “one stop service” guna meningkatkan kinerja pemerintah.

“Saya sudah melihat di provinsi ‘one stop service’ banyak yang sudah siap. Tapi masih banyak yang belum. Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi,” kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).

Di hadapan para pejabat daerah itu, Presiden menegaskan akan ada sanksi bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai layanan satu atap.

Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi dalam bentuk pemberhentian pemberian dana alokasi khusus.

Ia menyebut hal itu sebagai politik anggaran.

“Meski pun saya tahu di DAU ada caranya, tapi memang harus kita lakukan, supaya kita bisa men’drive’(mendorong, red) agar semuanya siap menerima ‘one stop service’,” katanya.

Presiden menilai layanan satu atap sebagai salah satu cara untuk menghentikan keluhan publik pada masalah perizinan.

antara foto

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan sejumlah gubernur usai meresmikan pembukaan Rakornas Kabinet Kerja tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11). Dalam acara yang dihadiri oleh gubernur, kapolda dan kepala BIN daerah seluruh Indonesia serta para menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk dan benih, irigasi dan bendungan.

Paparkan Pengalihan Subsidi Konsumtif Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyebut subsidi energi senilai Rp330 triliun memberatkan postur anggaran dan berencana untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak yang konsumtif ke subsidi produktif dalam bentuk pembiayaan usaha-usaha produktif.

“Kita ingin pengalihan subsidi BBM, kita arahkan ke subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, infrastruktur dan irigasi ke petani juga,” kata Presiden. Ia menargetkan mencapai swasembada dalam tiga tahun dan pembangunan lima hingga tujuh bendungan setiap tahunnya.

Subsidi BBM, tambah dia, juga harus diarahkan untuk

pengadaan mesin kapal dan pendingin ikan untuk nelayan serta infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan produktif lain.

Pada kesempatan itu di hadapan para pejabat daerah, Presiden menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir nilai subsidi BBM mencapai Rp14,5 triliun. “Kita bakar, hilang selama lima tahun,” katanya. Sementara itu untuk kesehatan dan infrastruktur

Dukung PPP Hasil Gugatan PTUN

Kiai Maimun Zubair Kudus, Bhirawa Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan Kiai Maimun Zubair menyatakan dukungannya terhadap kubu partai ini yang disahkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Apapun hasil gugatan di PTUN nanti akan didukung, itulah nanti yang mendapat legitimasi,” ujarnya ditemui

usai menghadiri peresmian Masjid Umar Bin Khatab di kompleks Madrasah Nahdlatul Ulama Ibtidaul Falah Samirejo, Dawe, Kudus, Selasa.

Hadir pada acara peresmian tersebut yakni penyumbang dana pembangunan masjid yang merupakan pengusaha asal Dubai, Taisyeer Ismail Ramadlan, didampingi Saadatul Karim, dan Sayyid Rosyid Salim Ubaid Muhammad.

Terkait dengan upaya islah oleh Majelis Syariah PPP yang belum membuahkan hasil, kata dia, saat ini dirinya sudah tidak masuk dalam Majelis Syariah PPP. Ia mengatakan, hanya mengantarkan pelaksanaan Muktamar PPP kedua.

Setelah itu, dia mengimbau, kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz untuk berdamai.

“Keduanya juga sudah menghubungi saya,” ujarnya.

Terkait dengan pengesahan kubu Romahurmuziy oleh Ke-

menkumham, kata dia, memang perlu ada legitimasi hukum.

Apabila tidak ada tuntutan di PTUN, kata dia, legitimasi memang cukup, akan tetapi adanya gugatan tersebut maka tahap akhir harus dari PTUN. Ia menganggap, gugatan di PTUN tentu menjadi jalur penyelesaian yang memang harus ditempuh untuk menentukan kepengurusan yang sah.

“Diharapkan semua pihak menghormati putusan PTUN nantinya,” ujarnya.

Meskipun kepengurusan PPP terpecah, dia meyakini, tidak terlalu berpengaruh terhadap suara dukungan masyarakat pada pemilu nantinya.

“Mudah-mudahan semakin kuat karena kedua belah pihak punya pengaruh,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang itu juga mengungkapkan bahwa dirinya menemui Presiden Joko Widodo setelah dilantik. Q ant

PKB Desak Pemerintah Cegah Penyebaran ISIS di Indonesia Jakarta, Bhirawa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak pemikiran dan tindakan ISIS karena tidak memiliki dasar dan semangat ajaran Islam. Penyebaran ISIS di Indonesia harus dicegah, karena bertentangan dengan konstitusi dan ideologi Pancasila. PKB mendesak pemerintah, agar secara aktif memberantas ISIS sampai ke akarnya.

“Tindakan ISIS tidak memiliki dasar dalam semangat dan ajaran Islam. Tindakan

ISIS mendirikan Negara Islam Internasional dengan cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran Islam yang cinta damai,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Helmi Faisal dalam diskusi publik di ruang kerja fraksi PKB DPR RI-Senayan, kemarin.

Helmi lebih jauh menyatakan, tindakan yang penuh kekerasan dan kekejaman dalam membangun negara Islam versi ISIS. Telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pembunuhan massal, pencu-

likan, pemerkosaan dan berbagai tindakan brutal ISIS dengan dalih menegakkan negara Islam murni. Menunjukkan bahwa ISIS telah melenceng dari ajaran Islam yang benar.

Islam dicipta kan untuk membangun dan menjaga perdamaian, bukan mengajak saling membunuh dan bertikai.

“Islam menghargai hak azazi manusia, HAM. Islam menolak segala tindakan kekerasan dan ketidak adilan untuk membangun negara Islam internasional,” cetus Helmi. Q ira

hanya Rp202,6 triliun dan Rp577,9 triliun.

“Ini yang harus kita ubah,” katanya seraya menyebut hal itu sebagai suatu tantangan ekonomi. Selain menyampaikan mengenai pengalihan subsidi energi, Presiden pada kesempatan itu juga mengingatkan para pejabat daerah untuk berhati-hati dalam mem berikan izin pengelolaan sumber daya alam pada investor. Q ant

MPR Wajib Jadi Juru Damai DPR Jakarta, Bhirawa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) punya kewajiban moral dan konstitusional, mendamaikan dua kubu yang berhadap-hadapan di DPR. Sebagai lembaga negara tertinggi, MPR bisa menjembatani mediasi antar mereka untuk menyelesaikan masalah “Jiwa kenegaraan MPR bisa dipakai untuk menyelamatkan DPR dari per pecahan. MPR punya wewenang memanggil Presiden maupun lembaga negara lainnya. Guna berembug menyelesaikan sengketa di DPR yang berlarut-larut ini,” ujar Bayu Dwi Anggoro dari Universitas Jember dalam diskusi kenegaraan di MPR RI. Hadir sebagai nara sumber lainnya Andar Nubowo dari Universitas Syarif Hidayatulah dan Achmad Basarah kader PDI-P. Lebih jauh Bayu Anggoro minta jiwa kenegarawan MPR diwujudkan dalam menengahi dan mendamaikan dua kubu yang saling berseteru di DPR. Ricuh yang berkepanjangan hanya akan membawa kesengsaraan rakyat. Oleh sebab itu, MPR harus segera turun tangan membantu men dinginkan suasana panas di parlemen.

Andar Nubowo menyatakan, peran ideologi Pancasila perlu dipertegas untuk menjadi pedoman kehidupan bangsa. Di sini MPR memiliki peran, tugas sosial dan kultural untuk menjadikan Pancasila lebih kokoh menjiwai segenap warga Indonesia. Untuk menangkal kekuatan ologarci yang ditengarahi mengajak kembali ke rezim lama. Ajakan yang berlawanan dengan amanat reformasi yang telah mengadopsi demokrasi.

“Politik oligarci ingin kembali ke jaman rezim lama hanya bisa ditang gulangi dengan Pancasila yang kokoh,” tegas Andar Nubowo. Q ira

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan MPR RI Ahmad Bashara (tengah), bersama Direktur Indo Strategi Andar Nubowo (kiri) serta Peneliti Politik dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggoro (kanan) memaparkan penguatan peran MPR RI dalam diskusi di Jakarta

Pemkab Kediri Fasilitasi Jatim Travel Mart 2014 Badan Promosi Pariwisata Jawa Timur (BPPD Jatim) kembali menggelar Jatim Travel Mart IV tahun 2014. Kali ini giliran Kabupaten Kediri yang menjadi kunjungan BPPD Jatim Dalam kunjungan BPPD Jatim ke Kabupaten Kediri mengajak agen perjalanan wisata se Jatim untuk berkeliling di lokasi wisata yang berada di Kabuppaten Kediri.

Wakil Bupati Kediri Drs H Masykuri MM tampak sumringah menyambut para peserta buyer JTM 2014 yang berasal dari seluruh nusantara.

Dalam sambutanya Wabup mengatakan kegembiraan dengan kunjungan BPPD Jatim dengan rombongannya “Awal 2014 lalu, Gunung Kelud sudah menyapa hampir seluruh Jawa sampai Tasikmalaya dengan abu vulkaniknya, itu barangkali pertanda supaya semua orang mengunjungi Kediri,” kata wakil bupati disambut tepuk tangan peserta JTM 2014 Wakil Bupati Kediri Drs

Masykuri menjelaskan Kediri mempunyai banyak obyek wisata yang layak dijual dan dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun asing.

“Seperti Gunung Kelud sebagai maskot utama, Simpang Lima Gumul (SLG), petilasan Raja Kediri Sri Aji Joyoboyo, Gereja Bunda Maria Puh Sarang, Kampung Inggris di Pare, dan kuliner khas Kediri (pecel tumpang, tahu, soto dan getuk pisang) dan lain-lain.”terangnya Dia menambahkan Pemkab Kediri sangat antusias dan mendukung, bukan hanya Dinas Kebudayaan dan Pa-

riwisata Kabupaten Kediri yang dikerahkan, namun hampir stakeholder pariwisata di Kediri Raya dilibatkan.

Diketahui ada 60 buyer yang merupakan agen perjalanan

wisata dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Mereka berasal dari agen perjalanan wisata dan event organizer MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhi-

bition) ternama dari Jakarta, Solo, Semarang, Jogjakarta, Bandung, Medan, Bali, Lombok, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Riau, Makassar, Palembang.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Jawa Timur (BPPD Jatim Dwi Cahyono, mengatakan, Jatim Travel Mart merupakan salah satu terobosan penting yang dilakukan oleh BPPDJatim dalam rangka berpatisipasi mempromosikan potensi wisata daerah di seluruh Jawa Timur.

“Setiap tahun even pasar wisata tersebut sengaja digelar berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Supaya even Travel Mart yang terdiri dari Travex, Famtrip, Diskusi, dan Exhibition ini dapat dengan tuntas menggali potensi daerah tersebut karena diselenggarakan beberapa hari langsung di lokasi potensi obyek wisata,” ungkap Dwi. Q van, adv

EKONOMI - BISNIS

10

Rabu Pon, 5 NOVEMBER 2014

Cathay Pacific Sambut Baik Jepang Bebaskan Visa Surabaya, Bhirawa Kebijakan Pemerintah Jepang untuk membebaskan visa bagi kalangan umum Warga Negara Indonesia (WNI) pemegang epaspor dengan masa kunjungan maksimum selama 15 hari ini merupakan kabar baik bagi maskapai Cathay Pacific. Sedangkan e-paspor merupakan paspor yang memiliki IC/chip) sehingga dapat dibaca oleh sistem komputer keimigrasian Jepang untuk otentifikasi identitas pengguna. Dimana paspor tersebut sebelumnya harus didaftarkan ke Kedubes

achmad tauriq/bhirawa

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (14 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

2015, Pasuruan Dirikan Pondok Pesantren Industri Pasuruan, Bhirawa Lokasi yang strategis dan dikenal sebagai daerah santri membuat Pasuruan menjadi tujuan investor untuk mendirikan perusahaan. Seiring dengan berkembangnya kawasan-kawasan industri, Pemkab Pasuruan akan membangun pondok pesantren (pontren) industri. “Ini mimpi yang akan menjadi kenyataan.

Pembangunan pontren industri ini akan menjadi satu dengan komplek rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk kalangan buruh pabrik,” ujar Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, Selasa (4/11) sore.

Dengan dibangunkannya pontren industri tersebut diharapkan dapat menjaga mental dan moral masyarakat di tengah kemajuan industri saat ini. Tentu, kemajuan yang terus melesat harus dibarengi dengan menghargai kearifan lokal yang mengedepankan nilai-nilai moral sebagai landasan hidup. Q hil

Jepang atau Konjen Jepang di Indonesia terlebih dahulu.

“Bebas visa ke Jepang bagi warga Indonesia merupakan berita yang sangat baik, karena Jepang merupakan tujuan wisata yang populer bagi turis selain merupakan negara maju juga memiliki kebudayaan yang kuat,” ungkap Manager East Indonesia Cathay Pacific -Rozana Lee, Senin (3/11).

Ia menambahkan, selain menjadi tujuan wisata yang populer Jepang juga memiliki situs-situs warisan dunia, tempat-tempat peristirahat ski dan hot springs

Kebijakan Pemerintah Jepang untuk membebaskan visa bagi kalangan umum WNI pemegang e-paspor dengan masa kunjungan maksimum selama 15 hari ini merupakan kabar baik bagi maskapai Cathay Pacific.

sampai dengan pemandangan alam yang menakjubkan.

Namun maskapai penerbangan yang berpusat di Bandar Udara Internasional Hong Kong ini sementara tidak akan mengubah enam destination jadwal penerbangan ke Jepang karena selama ini pihaknya dalam sehari terbang beberapa kali dari/ke Hong Kong dan Jepang. Adapun tujuan penerbangan yang menuju Jepang diantaranya Fukuoka, Nagoya, Okinawa, Osaka, Sapporo dan Tokyo. “Untuk penerbangan ke Fukuoka dilakukan 2 kali sehari, Nagoya 2 kali sehari, Okinawa 4 kali sehari, Osaka 4 kali sehari, Sapporo 1 kali sehari dan Tokyo 7 Q riq kali sehari,” jelasnya.Q

Jamkrida Keberatan Jamin Kredit Petani DPRD Jatim, Bhirawa Penambahan devisi kredit untuk petani dan dimasukan dalam Bank UMKM (Bank Tani) yang dalam RAPBD 2015 disupport anggaran sebesar Rp200 miliar dikhawatirkan akan sia-sia belaka. Pasalnya, Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang diharapkan sebagai penjamin dari Bank Tani keberatan sebagai penjamin, karena tidak ada dana talangan yang dimilikinya.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Toriqul Haq menjelaskan, PT Jamkrida tidak memiliki dana talangan jika harus menjamin para petani. Karenanya, kalau kredit petani bisa eksis dan bisa mencairkan kreditnya, PT Jamkrida juga harus diberikan tambahan modal minimal Rp10 miliar. ‘’Memang gagasan gubernur

untuk membantu petani dalam memperoleh modal usaha perlu diacungi jempol. Namun demikian hampir ratarata petani di Jatim itu provitable bukan bankable. Artinya mereka ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksinya, tapi lahannya hanya sewa. Karena itu perlu ada penjaminnya yaitu

Jamkrida,’’tegas politisi asal PKB Jatim yang mengaku sudah bertemu dengan pihak Jamkrida, Selasa (4/11).

Ditambahkannya, saat ini PT Jamkrida sudah menjamin UKM yang jumlahnya cukup besar. Dan hampir pasti dana talangan yang dimilikinya sudah terserap disana. Karena itu, jika dana Bank Tani dapat terserap optimal, maka perlu ada penambahan modal juga di Jamkrida. ‘’Bisa saja Bank Tani dapat memakai perusahaan swasta sebagai penjamin, namun demikian premi yang harus dibayar cukup tinggi sampai 6 persen. Sementara kalau PT Jamkrida premi yang harus dibayar cukup minim

yaitu 2 persen. Kalau sampai itu terjadi yang kasihan para petaninya,’’tandasnya dengan mimik serius.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Giyanto mengaku seharusnya dalam raperda penyertaan modal, PT Jamkrida harus didukung dengan tambahan modal pula.

Dengan begitu ke beradaan Bank Tani untuk dapat membantu para petani mendapatkan kredit modal usaha dapat berjalan maksimal, karena ada penjaminnya. ‘’Kami mencoba usulkan Jamkrida juga dibeikan tambahan modal, dengan harapan kredit petani dapat terserap optimal,’’akunya

politisi PDIP singkat.

Seperti diketahui Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan untuk perubahan atas peraturan daerah nomer 8 tahun 2013 ini semata-mata untuk membantu meningkatkan kemampuan UMKM dan Petani pada 2015 dengan memberikan prioritas pemberian kredit dengan bunga ringan kepada usaha disektor pertanian.

“Prioritas pemberian kredit pada petani tersebut sangat strategis dan dapat menjadi pengungkit bagi usaha peningkatan kesejahteraan petani, mengingat sebagaian besar penduduk Jatim bermata pencarian sebagai petani,”ujarnya. Q cty

Rencana Kenaikan BBM Tak Pengaruhi RAPBD Tulungagung, Bhirawa Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya bakal dilakukan Pemerintah Pusat dalam waktu dekat tidak mempengaruhi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tulungagung 2015.

RAPBD yang dibuat oleh pemkab itu masih belum dihitung atas asumsi kenaikan harga BBM. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setiawan MSi mengungkapkan, RAPBD Tulungagung 2015 belum menggunakan perhitungan

dengan asumsi kenaikan harga BBM. “RAPBD yang akan segera kami ajukan ke DPRD Tulungagung tetap tidak ada perubahan. Maksudnya tidak dengan asumsi kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Diakui Hendry, RAPBD Kabupaten Tulungagung 2015 saat ini posisinya sudah siap untuk dibahas bersama dengan anggota DPRD setempat.

Tinggal menunggu rapat paripurna DPRD Tulungagung tentang penyerahan RAPBD. “Kami menunggu putusan pimpinan dewan kapan bisa diserahkan. Apalagi penetapan RAPBD menjadi APBD diharapkan sudah terlaksana

pada 30 November mendatang,” tuturnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung ini, alasan utama RAPBD Tulungagung 2015 belum menggunakan perhitungan asumsi kenaikan harga BBM karena memang harga BBM sampai sekarang belum naik. Kalau pun nanti ditengah pembahasan RAPBD bersama legislatif terjadi kenaikan harga BBM diharapkan kenaikannya tidak terlalu banyak berpengaruh di perhitungan RAPBD. “Ada beberapa mekanisme yang dapat dijalankan ketika

harga BBM naik dan RAPBD sedang dalam pembahasan atau sesudah RAPBD ditetapkan. Salah satunya dengan cara PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Tapi saya yakin perubahannya tidak terlalu banyak saat benar-benar BBM mengalami kenaikan harga,” jelas Hendry yang alumni Universitas Jember (Unej).

Ketika ditanya item-item apa saja di APBD yang sangat terpengaruh atas kenaikan harga BBM, Hendry menjelaskan pengarusnya ada di anggaran proyek. Sementara di HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dinilainya tidak berpengaruh banyak. Q wed

Hendry Setiawan

Gudang SRG Jember Kualifikasi A dan Terbaik se-Jawa Timur Utamakan Safety Gudang, Disperindag Pasangi 12 CCTV Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Kabupaten Jember lebih mengutamakan ‘safety’ gudang tempat penyimpanan komuditi petani di Gudang SRG Jember. Terbukti, gudang berukuran 1000 M2 dipasingi 12 CCTV (Closed Circuit Television) yang terpasang disegala penjuru didalam gudang penyimpanan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Disperindag Jember Drs. Achmad Sudiyono saat ditemui Bhirawa diruang kerjanya, Senin (3/11) kemarin. Menurut Achmad, CCTV tersebut dipasang agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada petani yang menyimpang komuditasnya di Gudang SRG selain petugas jaga Drs Achmad Sudiyono gudang. “ CCT tersebut diakses langsung secara online. Sehingga jika terjadi sesuatu, bisa terekam secara keseluruhan,” ujarnya mengawali pembicaraan.

Selain itu, Achmad juga merasa terbantu dengan kondisi gudang yang tertutup dari celah (lubang).Karena bukan tidak menutup kemungkinan, binatang pengerat (tikus) bisa keluar masuk gudang penyimpanan.” Makanya keamanan gudang menjadi perhatian kami. Ini merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan para petani tidak was-was untuk memanfaatkan gudang tersebut,” ujarnya pula.

Beroperasionalnya Gudang SRG di Jember ini menurut Achmad dapat menjawab persoalan klasik yang dihadapi oleh para petani. Hampir bisa dipastikan, persoalan anjloknya harga selalu menjadi momok yang terus menghantui para petani disaat panen raya.

Gudang SRG ini memberikan jawaban yang kongkrit kesulitan petani, karena petani bisa menunda penjualan komuditinya disaat harga anjlok.” Mereka bisa menitipkan hasil komuditasi ke gudang dengan cara resi. Resi ini bisa diagunkan dibank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan suku bunga rendah. Dengan pinjaman modal ini, petani bisa produksi kembali dan mencukpi kebutuhan keluarga tanpa dipengaruhi oleh harga pasar. Keuntungan lainnya, petani bisa menjual kembalikomudtanya disaat harga normal,”urai mantan Kepala Dinas Pendidikan ini kemarin.

Achmad juga mengaku bersyukur, bahwa petani Jember juga mulai memanfaatkan gudang SRG ini meskpun baru beberapa hari diresmikan. Ini dibuktikan dengan terbitnya resi untuk dua komuditas Jagung dan Gabah milik petani dengan nilai komuditas Rp.278 juta.” Jumlah ini akan teus bertambah menjelang panen raya nanti,” harapnya pula. Q efi/hmas Pemkab Jember

Para petani Jember kini bisa gemuyu, karena Gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) sudah beroperasi. Dengan beroperasinya Gudang SRG ini, petani tidak lagi dihantui oleh anjloknya harga disaat panen raya. Mereka (petani) tidak lagi menjadi korban permainan para tengkulak, tapi petani bisa menjaga riteme harga komuditasnya disaat hasil panen melimpah.

Pemkab Alokasikan Dana Subsidi Operasional Gudang SRG

G

udang SRG seluas 1 hektar yang dibangun diatas lahan milik pemk ab Jember, menjadi harapan baru para petani. Karena gedung bernilai Rp.5,6 milyar yang dibangun 2012 lalu, diharapkan mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh petani yakni soal anjloknya harga disaat panen raya. Para petani tidak lagi dipusingkan persoalan permainan harga, tapi para petani bisa mengatur kapan hasil komuditasnya bisa terjual dengan harga sewajarnya. “ Mereka tidak perlu memikirkan bagaimana hasil komuditasnya tersimpan dengan aman sambil menungu harga stabil. Bagaimana mereka (petani) bisa produksi kembali tanpa harus menjual komuditasnya secara tergesa-gesa. Keberadaan Gudang SRG ini yang akan menjawabnya,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Departemen Perdagangan RI. Yuli Eddy Subagyo, beberapa waktu lalu.

Manfaat Gudang SRG ini bisa dirasakan secara langsung oleh para petani dan kelompok tani . Karena bisa menampung hasil komuditas para petani dengan system resi yang nantinya resi tersebut bisa diagunkan ke Bank untuk modal petani produksi dan mencukupi kebutuhan keluarg dengan suku bunga yang sangat rendah yakni 0,5 persen setiap bulannya. Patani bisa menjual hasil komuditasnya jika harga mulai stabil. “ Di Jember sendiri sudah melahirkan lima resi yang dikeluarkan oleh PT.Pertani sebagai pengelola gudang dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementrian Perdagangan kepada lima kelompok tani dan petani di Jember.

Lima Resi ini untuk komuditas Jagung seberat 6,7 ton jagung dan Gabah seberat 5,4 ton gabah dengan nilai komuditas sebesar Rp.278 juta. Lima resi gudang ini bisa diagunkan ke Bank jika mereka (petani) yang mendapatkan resi mau mengagunkannya. Dengan nilai pembiayaan 70 % dari nilai komuditasnya,” ujarnya Yuli menjelaskan.

Gudang SRG di Jember, memiliki

Sekkab Jember Sugiarto didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Jember Drs. Achmad Sudiyono (berpeci) dan Kepala Bidang Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Departemen Perdagangan RI. Yuli Eddy Subagyo serta Perwakilan PT Pertani saat Peresmian Gudang SRG di Jember. luas bangunan 1000 m2 ini dan bisa menampung 2000 ton hasil komuditas petani. Berupa gabah, beras, jagung serta komuditas lain tergantung daerahnya. Karena di Jember ada komunitas lain, yakni kakao dan kopi.”

Untuk komuditas lain seperti kakao dan kopi nanti akan beda cerita, tergantung daerah masing-masing. Selain itu, batas penyimpanannya maksimal 6 bulan tergantung komuditasnya dan keberanian pengelola gudang berapa lama penyimpanannya. Tapi yang jelas, batas penyimpanannya harus berkorelasi dengan batas waktu pinajaman mereka dibank,” tandasnya pula.

Secara nasional, pemerintah telah membangun 117 gudang sejak 2009 hingga 2014. Dari jumlah itu terdata 88 gudang yang telah memperoleh rekomendasi dari Bappekti menggunakan SRG termasuk Kabupaten Jember. Dan dari data itu pula hapir 80 persen sudah mendapatkan dana pembiayaan. “ Secara nasional, sudah 70, 255 ribu ton komuditas yang memiliki resi dengan 5 komuditas. Yakni, Padi, beras, rumput laut, jagung dan kopi. Dari jumlah tersebut sekitar Rp.353 milyar nilai komuditasnya, dan hamper 80 persen sudah mendapatkan dana pembiayaan dari Bank,” terangnya.

Di Jawa Timur sendiri urai Yuli ada 23 gudang yang dibangun oleh Pemerintah yang tersebar di 18 Kabupaten. Dari bangunan yang ada ini baru gudang SG Jember yang paling

lengkap dan memiliki kwalifikasi A. Selain itu, gudangSRB di Jember, merupakan gudung SRG terbaik se Jawa Timur.” Kenapa masuk kwalifikasi A, karena sarana dan prasrana yang ada di Gudang SRB Jember dinilai lengkap setelah diteliti oleh LPK lembaga peneliti gudang (LPK).Mulai dari kwalitas bangunan, sarana dan prasarana yang harus dipenuhi hingga status tanah bangunannya. Salah satu kurang persyaratan seperti penangkal petir, belum masuk kwalifikasi A,” katanya pula.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab. Jember Drs.Achmad Sudiyono mengaku bersyukur Gudang SRG di Jember bisa beroperasi. Karena keeradaan gudang tersebut sangat itunggu oleh para petani. “ Kami sangat merasakan bagaimana kesulitan para pentani yang selalu dihadapkan oleh persoalan harga disaat panen raya. Sehingg keberadaan gudang SRG dimanfaatkan secara optimal oleh para petani di Jember,” ujarnya.

Namun Achmad mengaku keberadaan satu Gudang SRG di Jember belum mampu membantu kesulita para petani secara keselurahan.

Karena dari 2,7 juta jumlah penduduk di Jember, hamper 80 persen petani.”Idealnya di Jember bediri empat atau lima gudang SRG lagi. Kami akan berupaya, agar pemerintah bisa membangun resi gudang lagi di KabuQ efi/ paten Jember,” harapnya pula.Q hms Pemkab Jember

Bupati Jember MZA Djalal berharap keberadaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) dimanfaatkan secara optimal oleh para petani Jember. Karena keberadaan Gudang SRG ini sangat membantu para petani disaat menghadapi masa paceklik.” Bupati dan Pemerintah Daerah, sangat berharap Gudang SRG tersebut betul-betul dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Karena Gudang SRG ini akan sangat membantu keberadaan para petani, utanya disaat panen,” ujar Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto saat mewakili Bupati Jember saat peresmian Gudang SRG Jember beberapa waktu lalu.

Menurut Sugiarto, para petani tidak perlu mengeluSugiarto arkan ongkos sepeser pun dalam memanfaatkan Gudang SRG ini. Karena Pemkab Jember melalui APBD telah membeck up penuh semua biaya operasional yang berkaitan dengan Gudang SRG.” Pemkab Jember telah menyediakan anggaran subsidi sebesar Rp.75,-perkilogramnya setiap komuditi yang tersimpan di Gudang SRG melalui APBD untuk biaya operasional. Sehingga para petani tidak akan terbebani biaya apapun alias gratis, karena operasional pengelola gudang sudah disediakan oleh pemerintah. Silahkan dan manfaatkan keberadaan Gudang SRG ini sebaik-baiknya,” tandas Sugiarto.

Dukungan Pemkab Jember terhadap keberadaan Gudang SRG ini mendapat respon positif dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesa yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Departemen Perdagangan Yuli Eddy Subagyo. Menurut Yuli, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Perdagangan memberikan apresiasi positif terhadap dukungan penuh dari Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Gudang SRG ini.” Dukungan positif pemerintah ini dapat memancing responposiif para petani untuk memanfaatkan gudang SRG ini. Para petani tidak lagi disibukkan oleh biaya operasional gudang saat melakukan penyimpanan komuditinya, karena Pemkab Jember memberikan subsidi sebesar Rp.75,- per kilogramnnya untuk semua komuditi yang disimpan didalam gudang,” katanya.

Yuli berharap, subsidi operasional gudang yang telah dianggarkan oleh Pemda Jember terus dilakukan hingga kegiatan Gudang SRG ini betul-betul mandiri dan sudah berjalan. Karena tanpa adanya bantuan subsidi ini, kegiatan gudang SRG tidak akan berjalansecara optmal.” Mudah-mudahan Pemkab Jember mengalokasikan subsidi ini hingga betul-betul kegaiatan gudangSRG ini berjalan normal dan optmal,” tandas Yuli mengakhir pembicaraan. Q efi/hms Pemkab Jember

Rabu Pon 5 NOPEMBER 2014

SAMBUNGAN

161.788 Wisatawan Asing Kunjungi Jatim

Sasaran Kartu Indonesia Pintar Tak Libatkan Daerah

BPS, Bhirawa Sebanyak 161.788 wisatawan asing mengunjungi Jawa Timur melalui pintu masuk Bandara Internasional Juanda antara Januari-September 2014 atau meningkat 0,17 persen dibandingkan jumlah wisatawan mancanegara periode sama tahun lalu sebanyak 161.521 orang.

“Kondisi itu disebabkan masih besarnya animo masyarakat asing untuk berkunjung ke sejumlah objek wisata di Jatim,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim M Sairi Hasbullah, Selasa (4/11).

Sementara, ungkap dia, pada September 2014 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jatim hanya mencapai 17.124 orang. Angka tersebut turun 6,11 persen dibandingkan jumlah wisatawan bulan sebelumnya. “Pada Agustus 2014, jumlah wisatawan asing ke Jatim mencapai 18.239 orang,” ujarnya.

Namun, jelas dia, pada September 2014 wisatawan asal Malaysia mendominasi angka kunjungan wisatawan asing ke Jatim sebanyak 3.249 orang. Besaran itu meningkat 8,41 persen.

“Posisi berikutnya Singapura 2.053 orang atau naik 16,65 persen. Lalu, wisatawan asing berkebangsaan Tiongkok sebanyak 1.226 orang atau turun 17,88 persen dibandingkan Agustus 2014,” katanya.

Dari sisi tingkat penghunian kamar hotel bintang di Jatim, tambah dia, pada September 2014 mencapai 52,87 persen atau naik 3,38 persen dibandingkan TPK Agustus 2014 sebanyak 49,49 persen.

“Sesuai klasifikasi bintang, tingkat penghunian kamar hotel bintang lima pada September 2014 mencapai 68,70 persen. Kinerja ini pencapaian tertinggi dibandingkan hotel bintang lainnya,” katanya.

Kemudian, sebut dia, untuk hotel bintang dua sebesar 60,22 persen. Diikuti hotel bintang empat sebesar 58,18 persen, hotel bintang tiga 41,90 persen, dan hotel bintang satu sebesar 35,45 persen.

“Terkait rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang selama September 2014 mencapai 2,24 hari. Angka ini turun 0,44 poin dibanding Agustus lalu sebanyak 2,86 hari,” katanya.

Untuk RLMT nasional, lanjut dia, pada September 2014 mencapai 1,78 hari atau turun 0,12 poin dibandingkan Agustus 1,9 hari. Secara keseluruhan RLMT pada September 2014 sebesar 1,83 hari atau turun 0,16 poin dibandingkan bulan sebelumnya mencapai 1,99 hari. n rac, ntr

karena tidak melibatkan daerah. Di antaranya ialah serapan yang rendah. Bahkan di Jatim, pada akhir 2013 sempat menolak penambahan kuota BSM untuk jenjang SD yang masih tersisa tiga juta sasaran dari total kuota nasional sebesar delapan juta. Penolakan itu lantaran data sasaran yang tidak jelas dan waktu yang mepet dengan akhir tahun anggaran.

Tahun lalu, penerima BSM Jatim jenjang SD mencapai 2,1 juta siswa. Itu terbagi pada dua kategori, yaitu penerima BSM melalui APBN murni sebanyak 1,1 juta siswa dan APBN Perubah­an sebanyak 980 ribu siswa. Khusus untuk penerima dari APBN murni, bantuan senilai Rp 450 ribu dan penerima dari APBNP, sebesar Rp 225 ribu. Penerima BSM ini, juga menda­pat tambahan maslahat kenaikan BBM senilai Rp 200 ribu. Jadi total yang diterima dari APBN sebanyak Rp 650ribu per tahun dan dari APBNP sebanyak Rp 425 ribu untuk satu semester.

Sementara itu, Surabaya menjadi salah satu pilot project yang terpilih di antara 18 kota pene­ rima KIP. Kepala Dindik Kota Surabaya Ikhsan mengakui, Kota Pahlawan ini masuk dalam daftar penerima KIP selain 17 kota lainnya. Sedangkan 17 kota yang juga terima KIP itu masing-masing Jembrana, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang,

Jatim Travel Mart Gali Potensi Wisata Kediri l Sambungan hal 1

yang didukung penuh oleh Pemkab Kediri ini. Selain dari wilayah Kediri Raya, para seller ini juga berasal dari kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

“Jatim Travel Mart merupakan salah satu terobosan penting yang kami lakukan guna mempromosikan potensi wisata daerah di seluruh Jawa Timur. Setiap tahun agenda pasar wisata tersebut sengaja digelar berpindah dari satu kota ke kota lainnya,” katanya.

Ia optimistis, kegiatan Travel Mart yang terdiri dari Travex, Famtrip, Diskusi, dan Exhibition yang diselenggarakan beberapa hari langsung di lokasi potensi objek wisata diharapkan bisa menambah daya tarik wisatawan. Apalagi, setiap daerah di Jawa Timur mempunyai ciri khas budaya, seni, kuliner, bahasa, busana, arsitektur, bangunan yang berbeda sehingga berbeda pula teknis dan strategi promosinya.

“Kami ingin Jawa Timur tetap menjadi destinasi wisatawan domestik yang utama dan terbesar di Indonesia. Untuk itu, kami mengerahkan semua pelaku bisnis wisata seperti Kadin Jatim, PHRI Jawa Timur, ASITA Jawa Timur, HPI Jatim, dan juga ASPPI Jawa Timur,” katanya.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Jarianto menyambut baik dan mendukung penuh gelaran Jatim Travel Mart di Kediri ini. Hal itu disebabkan Jawa Timur memiliki 767 objek wisata baik alam, religi, buatan juga seni budaya.

“Besarnya potensi itu perlu disosialisasikan secara luas dan dipromosikan ke seluruh nusantara. Khususnya Kediri yang memiliki beragam objek wisata menarik,” katanya.

Wakil Bupati Kediri Masykuri mengemukakan, pihaknya bangga bisa menyambut para peserta buyer Jatim Travel Mart 2014 yang berasal dari penjuru Nusantara.

Apalagi, awal 2014 Gunung Kelud sudah menyapa hampir seluruh Jawa sampai Tasikmalaya dengan abu vulkaniknya. n mb2

Ikon Kuliner Sumenep l Sambungan hal 1

di Sumenep belum lama ini.

Campor adalah makanan khas Sumenep yang merupakan perpaduan atau campuran antara lontong, potongan kecil daging sapi, kecambah goreng, korket (singkong goreng), dan bihun yang disajikan menjadi satu de­ ngan kuah santan dan sambal kacang. “Kami tergerak untuk menggelar Festival Campor, karena selama ini kayaknya tidak ada elemen masyarakat yang berusaha lebih mempopulerkan makanan khas tersebut,” ujarnya.

Padahal, kata dia, campor dinilainya merupakan makanan khas yang relatif bisa dinikmati oleh warga atau penikmat kuliner dari luar daerah. “Rasanya unik dan gurih. Kami akan berusaha menjadikan campor sebagai ikon kuliner Sumenep dan itu akan diupayakan melalui festival tersebut,” ucapnya seraya menambahkan rencananya festival akan digelar pada Minggu (9/11) di Jalan Diponegoro Kecamatan Kota. n sul

l Sambungan hal 1

Tegal, Banyuwangi, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, dan Pematang Siantar.

Menurut dia, Surabaya tinggal menyesuaikan saja terhadap program ini. Sebab, dari sisi sistem sudah ada, karena menggunakan data BSM yang dulu. Meski untuk penyesuaian range dan nilai BSM, pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya dari pusat. Hingga kini pun Ikhsan belum mengetahui detil pembiayaan KIP untuk poin apa saja. Ini karena pusat juga belum melakukan koordinasi dengan Dindik Surabay dan petunjuk yang jelas. “Masih menunggu presentasi apa yang harus dilakukan dan yang harus disiapkan,” ujarnya. Tapi untuk kesiapan program, Ikhsan mengaku Surabaya sudah siap. Karena sistem BSM sebelumnya juga sudah berjalan dengan baik dan lancar.

Ikhsan berharap, dengan adanya KIP ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya.

Terutama untuk membantu biaya sekolah bagi keluarga yang tidak mampu. Seperti anak jalanan, anak putus sekolah dan juga permasalahan pendidikan yang dikarenakan kesulitan pembiayaan.

“Ya kita mendukung saja, sampai kartu itu tiba di Surabaya sembari menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan,” pungkas Ikhsan.

Persoalan Hukum Sementara itu Program Ke­ sejahteraan Rakyat, salah satunya Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan Presiden Jokokowi berpotensi menjadi persoalan hukum. Pasalnya program KIP tidak tercantum dalam Undang-Undang APBN

sekarang.

“Belum ada landasan hukumnya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11).

Ridwan mengatakan Komisi X DPR telah membahas program KIP yang diluncurkan Jokowi.

Menurutnya banyak dari anggota Komisi X incumbent yang menilai program KIP sama dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Singkat kata Jokowi hanya mengganti nama program saja. “Mereka (Komisi X incumbent) menilai Jokowi mengklaim program lama. Istilahnya cuma ganti baju,” ujar Ridwan. Jokowi tidak bisa seenaknya mengubah mata anggaran untuk bantuan pendidikan yang telah ada di APBN. Sebagai mantan kepala daerah, kata Ridwan, Jokowi mestinya memahami aturan birokrasi anggaran. Sebab menurut Ridwan meskipun program KIP dan BSM memiliki tujuan yang sama, namun pengubahan nama program tetap mesti melalui persetujuan DPR. “Kalau dicairkan anggarannya belum ada persetujuan DPR, bisa bermasalah hukum karena tidak sesuai dengan mata anggaran di APBN,” katanya.

Ridwan mencontohkan. apabila APBN menganggarkan pembelian mobil Toyota Crown senilai Rp 1 miliar per unit, pemerintah tidak bisa mengubahnya dengan membeli Toyota Kijang sebanyak lima unit meski dengan nilai pembelian yang sama. n tam, ira

Banyuwangi Geber Jazz Gunung Ijen l Sambungan hal 1

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kepada wartawan, Selasa (4/11).

Selain sisi kemanusiaan, even pada 8 November 2014 ini sebagai pemanasan sebelum perhelatan Banyuwangi Beach Jazz Festival yang rencananya digelar pada 6 Desember 2014 di Pantai Boom. Jazz Ijen menyuguhkan kolaborasi aransemen jazz konvensional dengan musik etnik lokal. Bupati Anas memastikan bahwa even ini gratis. Gantinya, wisatawan dan penonton yang hadir diwajibkan mendonasikan dana ke Palang Merah Indonesia (PMI) dalam bentuk kupon donasi senilai Rp 5.000 per lembar.

Strategi penggalangan donasi dengan mewajibkan setiap kepala SKPD membeli minimal 50 kupon. Sementara bagi 500 penonton VIP dipaksa membeli sedikitnya 100 kupon. Belum lagi retribusi dari parkir. Anas tidak menargetkan berapa rupiah donasi yang akan dihimpun.

“Pelajar dan masyarakat umum

yang tidak punya uang banyak bisa beli satu kupon saja,” ia menambahkan.

Pengelolaan hasil donasi diserahkan langsung ke PMI. Dana itu akan digunakan untuk pengobatan medis bagi penduduk di sekitar kaki Gunung Ijen, seperti pemeriksaan mata, operasi ringan, hingga masalah kesehatan lainnya. Para warga yang menjadi penambang belerang dan pemandu wisata di Gunung Ijen tak luput mendapat bantuan. “Termasuk warga yang terdampak kebakaran hutan Gunung Ijen,” ujarnya.

PMI dipilih karena ia tidak ingin membentuk lembaga baru yang kerap memicu syak wasangka. PMI dinilai sudah berpengalaman mengorganisir kegiatan amal. Konsep menikmati musik seraya beramal, kata Anas, memacu kesadaran publik untuk meningkatkan solidaritas sosial. Selain itu, ia berharap even ini bisa semakin memopulerkan Gunung Ijen sebagai destinasi wisata unggulan di Banyuwangi.

Gunung Ijen mempunyai kawah yang memancarkan api biru (blue fire) di malam hari.

Gelaran Jazz Ijen ini sekaligus momentum untuk mewadahi musisi-musisi lokal unjuk gigi dengan mengolaborasikan musik using dengan jazz. “Saya ingin ada Jazz Using,” kata Anas.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Yanuar Bramuda mengatakan Jazz Ijen Banyuwangi bakal menghadirkan sejumlah musisi lawas terkemuka, seperti Fariz RM, Deddy Dhukun, dan Imaniar. Melibatkan pula bintang penyanyi lokal Banyuwangi, Suliyana.

Rencananya acara dimulai siang hari sekitar pukul 13.00 sampai menjelang matahari terbenam. Di sela-sela mendongak ke atas panggung, wisatawan bisa menikmati seduhan kopi atau cokelat khas Banyuwangi yang disediakan panitia. “Kami juga memamerkan produk industri kreatif Banyuwangi yang dijajakan oleh UMKM,” kata dia. n nan

Nelayan Malang Selatan Tak Terpengaruh Moratorium Perizinan Kapal Besar l Sambungan hal 1

Sehingga kebijakan tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap nelayan di Pantai Sendangbiru maupun pada nelayan Pantai Tamban,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Selasa (4/11).

Menurutnya, moratorium berlaku untuk perizinan kapal yang berukuran besar, yakni di atas 30 GT. Sementara, kapal nelayan yang beroperasi di wilayah pesisir pantai Malang Selatan, mayoritas ukuran kapal dibawa

Tak Hadir Paripurna 6 Kali Berturut-turut, Terancam PAW

30 GT. Dan kapal-kapal nelayan tersebut, saat ini perizinannya menjadi kewenangan Pemprov Jatim. “Sedangkan Pemkab Malang hanya sebatas memberikan rekomendasi layak atau tidak kapal besar itu beroperasi di wilayah perairan Malang Selatan.

Sehingga rekomendasi yang kita berikan itu, selanjutnya menjadi dasar Pemprov Jatim untuk memberikan izin beroperasinya kapal nelayan tersebut,” jelas Wahyu.

Disebutkan Wahyu, kapal kecil yang dimiliki nelayan Pantai Sendangbiru dan Pantai Tamban

rakyat menjadi taruhan. Apalagi sesuai de­ngan amanah Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar yang baru ditetapkan pada Senin kemarin, jelas-jelas disebutkan anggota DPRD Kabupaten Blitar yang tidak menghadiri sidang paripurna selama enam kali berturut-turut tanpa disertai alasan bisa disanksi. “Mereka yang tak disiplin terancam disanksi berupa Pergantian Antar Waktu atau PAW,” kata Heri Romadlon,

berjumlah 240 unit kapal. Sehingga jika moratorium itu diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, maka hal tersebut tidak banyak berpengaruh pada nelayan di Kabupaten Malang.

Karena kapal besar yang memiliki berat 30 GT hanya 50 unit.

“Kami menyambut baik upaya pemerintah pusat melakukan moratorium perizinan kapal besar. Sehingga dengan cara itu bisa menertibkan pemilik kapal-kapal besar yang nakal, yang saat ini telah beroperasi di zona eksklusif Indonesia,” terangnya. n cyn

Selasa (4/11).

Heri Romadlon menjelaskan sanksi akan ditetapkan secara bertahap, mulai sanksi administratif, teguran dan yang paling berat dilakukan PAW. “ Hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja di DPRD kabupaten Blitar 5 tahun ke depan,” jelasnya.

Selain itu juga sudah sesuai dengan Tatib yang telah disempurnakan sesuai amanah PP No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

11

Waduk Gonggang di Magetan.

Pemprov Perbanyak Pembangunan Waduk l Sambungan hal 1

cuci, mandi dan lain-lain memang belum bisa kita lakukan. Secara keseluruhan kebutuhan air minum sudah tercukupi, kalau ada yang telat sedikit itu wajar. Tapi tidak ada yang tidak minum,” Kata Gubernur Soekarwo, Selasa (4/11).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, Jatim masuk dalam peta kekeringan terparah dibanding provinsi lain. Sebab provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini wilayah sangat luas. Selain itu, kadar airnya lebih sedikit dibanding Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Yang penting bukan parahnya, tapi solusi yang kita lakukan. Selain melakukan dropping air untuk solusi jangka pendek, kita juga lakukan solusi jangka panjangnya. Yaitu dengan membangun waduk di daerah-daerah yang ra­ wan terjadi kekeringan dan banjir,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Pakde Karwo, beberapa waduk atau geomembran sedang proses penggarapan. De­ ngan dibangunnya wadukwaduk ini, harapannya saat musim hujan bisa

menampung air dan saat kekeringan bisa menyalurkan air yang disimpan dalam waduk.

“Sekarang masih dalam proses pembangunan waduk besar di sejumlah daerah di Jatim. Seperti waduk Gonggang di Magetan, Bendo di Ponorogo, Tugu di Trenggalek, Tukul di Pacitan, serta Gongseng di Bojonegoro,” Jelas mantan Sekadprov Jatim ini.

Terkait wacana pembuatan hujan buatan, Pakde Karwo mengakui, di Jatim tidak mungkin dilakukan pembuatan hujan buatan. Alasannya, potensi awan sangat minim sehingga saat disebar garam tidak akan ada hujan. “Memang tidak bisa, awannya tidak ada.

Masalah ini sudah kita konsultasikan khususnya wilayah Jatim utara dan Madura,” katanya.

Pakde Karwo mengatakan, kawasan yang bisa dijadikan hujan buatan hanya ada di sekitar Malang Raya, namun di wilayah ini hujan sudah mulai turun.

“Jadi meskipun kita sewa pesawat, disemprot garam, tapi yang disemprot itu tidak ada jadi tidak mungkin bisa hujan buatan,” pungkas dia. n iib

Pakde Karwo Usul Proses Perizinan Dipercepat l Sambungan hal 1

tahun, petunjuk teknis baru turun sehingga menyulitkan daerah dalam proses lelang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo sapaan akrabnya berpendapat agar manajemen pajak juga lebih diintegrasikan secara merata. Banyak daerah merasa keberatan jika pajak yang dihasilkan di daerah dikirim ke pusat. “Saya kira itu bisa diintegrasikan secara merata, jangan sampai porsi kantor pusat berada di Jakarta lalu diambil alih sepenuhnya.

Tapi, dikembalikan di mana perusahaan beroperasi,” ungkapnya yang disambut applaus para peserta rakor.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo juga menyinggung kedaulatan ketahanan pangan. Menurutnya, pemerintah harus secara terstruktur menaikkan Indeks Pertanaman (IP), jangan sampai membuka ruang baru.

“Kami berpandangan, bahwa bila Bendungan Bengawan Solo dikelola secara baik, bisa meningkatkan Indeks Pertanaman dari 1,6 menjadi 2,3. Jika itu terealisasi maka kebutuhan pangan yang ada bisa surplus 6 juta ton dari kebutuhan pangan yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Ku-

Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. “Sehingga ke depan kami imbau anggota dewan untuk bisa lebih tertib lagi dan bisa menjaga amanah rakyat,” jelasnya.

Ketentuan baru tersebut disambut positif oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdul Munib SIP misalnya, dia mengaku tidak keberatan dengan

molo mengatakan, pemerintahan yang baru ini akan terus berkomitmen untuk memangkas panjangnya proses birokrasi dan proses perizinan yang lambat.

Langkah ini dinilai sangat strategis karena dapat memperkuat pertanggung jawaban setiap aparatur kepada negara dan bangsa. “Semoga setelah ini tidak ada pejabat dari seluruh instansi yang bermasalah dengan hukum,” ungkapnya.

Selain itu, Mendagri menjelaskan bahwa gubernur, Kapolda dan Pangdam adalah tangan kanan dari presiden. “Saya meneruskan apa yang disampaikan presiden, bahwa tangan kiri presiden adalah menteri dan tangan kanan presiden adalah gubernur, Kapolda, Pangdam di daerah,” terangnya.

Tujuan diselenggarakannya Rakornas Kabinet Kerja adalah menyinergikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Rakornas ini diikuti sebanyak 159 peserta antara lain menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, para gubernur seluruh Indonesia, Kepala BIN, Kapolda dan Pejabat Eselon I lingkup Kemendagri. n ira

adanya ketentuan anggota yang 6 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan tanpa izin akan di-PAW. Bahkan menurutnya aturan tersebut sangat baik dengan harapan akan meningkatkan kedisiplinan anggota.“Sehingga semua kewajiban dan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Blitar bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan,” kata Abdul Munib. n htn

Pilih Mengajar, Wali Kota Surabaya Batalkan Bertemu Dubes Inggris di Jakarta l Sambungan hal 1

cari air harus berjalan 2-5 km. Kalau kalian enak-enakan, akan kalah dengan mereka. Ini yang keterlaluan,” terangnya pada ratusan siswa-siswi di Sekolah Kebangsaan yang bertempat di Santa Maria, Selasa (4/11).

Dengan ekspresi cerah dan intonasi bersemangat walaupun sedikit habis suaranya, Wali Kota Risma mengingatkan para pelajar betapa para pejuang dulu berjuang memperta­ hankan kemerdekaan dengan taruhan nyawa. Karenanya, para pelajar yang kini tidak perlu berjuang mengangkat senjata, seharusnya bisa menghargai perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan melalui cara yang benar. “ Warisi semangat pejuang. Arek Surabaya tidak boleh gampang menyerah. Jangan buat para pahlawan menyesal dan menangis di makamnya karena anak-cucunya kalah. Ingat,

kemerdekaan negara ini bukan karena diberi, tetapi karena perjuangan yang memakan banyak korban. Kalau kalian menyia-nyiakan berarti kita tidak tahu berterima kasih kepada pahlawan,” tegasnya.

Wali Kota Risma mengingatkan bahwa meski Indonesia tidak lagi dikungkung oleh penjajah, tetapi penjajah­an model baru yang lebih menantang dibanding penjajahan zaman dulu, telah berada di depan mata. Penjajahan model baru itu berwujud di bidang ekonomi melalui ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri seperti handphone (HP). “ Sekarang hampir semua punya HP. Kalau kalian tergantung pada HP, itu sudah bagian dari kita terjajah. Kalian tergantung pada benda yang ngambil dari luar (negeri),” sambungnya.

Wali Kota Risma juga menyinggung perihal pentingnya anak-anak Surabaya untuk mulai menyiapkan diri menyambut datangnya era Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) pada 2015. “ Kalau tidak bisa survive kita hanya akan jadi penonton. Kita tidak bisa menang kalau kita enak-enakan. Kota dan negara ini butuh kalian. Karena itu, kalian harus sukses dan mampu bersaing dengan anak-anak dari negara maju,” pesannya.

Anastasya Dita, siswi SMPK Santa Maria, mendapat kesempatan bertanya pada Wali Kota Surabaya. Dia menanyakan mengapa Bu Risma begitu perhatian dan cintanya kepada anak-anak sehingga merasa perlu menggelar acara sekolah kebangsaan pada November ini. “ Ya gimana gak sayang, kan kalian ini yang bakal melanjutkan perjuang­ an para pejuang. Kalianlah yang akan meneruskan kesejahteraan ini. Kalau maknya (Risma) bisa, dan anaknya gak bisa, kan kebangetan. Kalian ini aset bangsa,” jawab Risma.

Di saat yang bersamaan, wali kota juga mendapatkan undangan untuk tampil sebagai pembicara di acara

Roundtable Meeting pada International Business Strategy and Development Visit Program oleh UK Trade Investment bertema ‘ Telecommunication Infrastructure and Smart Cities Concept’.

Namun, wali kota memilih menghadiri Sekolah Kebangsaan yang dihadiri oleh anak-anak. “Anak-anak ini investasi negara. Dan Bu Risma itu kalahnya memang sama anak-anak,” kata Humas Pemkot Muhamad Fikser yang mendampingi Wali Kota Risma.

Sekolah Kebangsaan merupakan agenda yang digagas oleh Pemkot Surabaya sejak tiga tahun lalu. Acara ini digelar setiap memasuki November dan menjadi rangkaian acara untuk memperingati Hari Pahlawan. Sekolah Kebangsaan di Sekolah Santa Maria Ini merupakan gelaran kali kedua pada 2014 ini. Sebelumnya, Sekolah Kebangsaan digelar di Gedung Nasional Indonesia, Sabtu (1/11). Agenda serupa akan kembali digelar di SMAK St Louis Surabaya, Rabu (5/11). *

12

Rabu Pon, 5 NOVEMBER 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Pelatihan Singkat dan Praktik bagi Koperasi Wanita Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) Sistem Tanggung Renteng dan Keterampilan Modifikasi Hantaran Hotel Puri Perdana Blitar, 26-28 Oktober 2014

Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Sistem Tanggung Renteng Amankan Aset Koperasi Esensi dunia koperasi adalah dunia gotong royong. Dunia koperasi adalah dunia kebersamaan. Sehingga azas manfaat dirasakan segenap anggota. Untuk menerapkan kemanfaatan azas, sistem tanggung renteng menjadi alat ikat yang diyakini mampu mengamankan aset dan memberikan nilainilai kebersamaan.

’’D

alam mengelola sistem tanggung renteng, perlu komponen yang disebut dana tanggung renteng, yang menjadi satu kesatuan di dalamnya,” ungkap Dra Hartati Sutrisno MPd, praktisi perkoperasian ketika menyampaikan ulasan pada Pelatihan Singkat dan Praktik bagi Koperasi Wanita Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) Sistem Tanggung Renteng dan Keterampilan Modifikasi Hantaran di Hotel Puri Perdana Blitar, 26-28 Oktober.

Pelatihan singkat diikuti 40 peserta dari 20 Koperasi Wanita (Kopwan) se-Kabupaten Blitar.

Antusiasme peserta sangat tinggi menyimak materi tanggung renteng yang disampaikan lewat teori dan studi kasus. Sehingga pemahaman materi tersebut menjadi ‘hidup’ tatkala peserta disodori dengan studi

kasus sebagai bahan diskusi.

Hartati cukup gamblang mendiskripsikan sistem tanggung renteng.

Karena sistem itu telah diterapkan di koperasinya, Koperasi Pedagang Pasar (Kopas) Citra Kartini Malang, yang dipimpinnya sejak 1992. Dia memaparkan, dampak sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam di koperasi menjadikan tunggakan nol persen.

“Dengan tunggakan nol persen, berarti sistem tanggung renteng berperan mengamankan aset koperasi. Karena, dana yang dipinjam anggota ditanggung bersama oleh anggota, lewat dana tanggung renteng,” papar perempuan berusia 61 tahun yang juga dosen program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Universitas Kanjuruhan Malang.

Dia mencontohkan, si A memin-

Sebanyak 40 peserta dari 20 lembaga koperasi wanita di Kabupaten Blitar mengikuti pelatihan singkat sejak 26-28 Oktober. Lewat pelatihan itu, pemahaman pengurus tentang sistem tanggung renteng semakin matang.

jam uang Rp 1 juta pada koperasi.

Agar, aset uang Rp 1 juta itu terjaga

yang telah terhimpun dari anggota koperasi.

Sistem tanggung renteng ini, menurutnya, juga memberikan nilai-nilai pendidikan karakter bagi masyarakat untuk menciptakan kesadaran hak dan kewajiban anggota koperasi. Sehingga tanpa sadar, kerukunan antar anggota koperasi terbangun di dalamnya.

Dra Hartatik Sutrisno MPd

Peserta tak hanya mendapatkan paparan sistem tanggung renteng. Namun, juga diajak simulasi lewat studi kasus yang dihadapi koperasi wanita.

Pelatihan Singkat yang Mendewasakan

PELATIHAN singkat yang digelar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur dinilai sebagai ilmu yang bermanfaat untuk membentangkan wawasan pengurus koperasi wanita. Aspek pelatihan itu, kata Mukiyem (49), menjadi bekal tambahan dalam memajukan usaha Koperasi Dewi Rekotokawi, Desa Sukosewe, Kecamatan Gandusari yang dipimpinnya.

“Selama ini kami hanya mendengar istilah tanggung renteng. Setelah mendapatkan paparan tentang tanggung renteng dalam pelatihan singkat ini, kami menjadi gamblang. Apalagi ada studi kasus yang menjadi latihan dalam memecahkan problem yang dihadapi koperasi,” ungkap Mukiyem yang sejak 2010 memimpin koperasi wanita di desanya Sukosewe.

Sebenarnya, lanjut dia, sistem tanggung renteng itu telah dijalani pula di koperasinya. Namun, kesadaran pemahaman tanggung renteng menjadi utuh ketika dia mendapatkan paparan materi tersebut. Koperasi Wanita Dewi Rekotokawi yang berakta pada 2010 kini memiliki 116 anggota, dengan total aset yang dihimpunnya sekarang berkembang menjadi Rp 95 juta, dari modal awal Rp 25 juta yang diterima sebagai dana hibah empat tahun silam.

Bagi Winarsih (40), pelatihan singkat sangat mencerahkan dan mendewasakan pengurus koperasi. Dirinya mengaku tak hanya mendapatkan bekal wawasan ilmu perkoperasian untuk memanajemeni lembaga koperasinya.

Namun, juga mendapatkan bekal ilmu keterampilan yang bisa ditularkan ke anggota.

“Dulunya kami belum mendapat penjelasan detil tentang sistem tanggung renteng. Sekarang, pemahaman kami bisa mendalam,” ungkap Winarsih yang juga Ketua Kopwan Sinar Perempuan Mandiri, Kelurahan Sambi Gede, Kecamatan Binangun. Koperasinya berlegal formal pada 2009 dengan anggota 59 peserta, dan aset yang dihimpunnya sekarang menjadi Rp 65 juta. Dia mengaku, harus berkompetisi ketat dengan lembaga keuangan lainnya yang tumbuh subur di wilayah pemukimannya.

Winarsih yang juga aktivis PKK ini, menjelaskan pinjaman dari anggotanya beragam. Mulai untuk modal kerja hingga untuk biaya pengobatan dan keperluan pendidikan. *

aman, maka pinjaman si A dipotong sekian persen, dimasukkan ke dalam dana tanggung renteng.

Bila si A mengalami kemacetan pembayaran, maka diatasi dari dana tanggung renteng koperasi, sehingga tunggakan si A dapat teratasi dari dana tanggung renteng

Bentangkan Wawasan Perkoperasian Pelatihan singkat bagi Kopwan diyakini Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti Ssos, MSi dapat memberikan nilai tambah bagi peserta. “Selama ini mungkin anggota koperasi hanya mengenal istilah tanggung renteng. Namun, dengan pelatihan ini, Insya Allah pemahaman tanggung renteng dan sistem di dalamnya, dapat dicerna gamblang oleh peserta. Sehingga materi itu menjadi nilai tambah yang bisa diterapkan di koperasinya,” ungkap

Khusna Lindarti saat membuka pelatihan singkat.

Kabupaten Blitar saat ini memiliki 248 Kopwan yang tersebar di tiap pelosok desa. Seluruhnya telah berakta pendirian, terinci pada 2009 yang berakta legal sebanyak 124 Kopwan, dan separonya lagi menyelesaikan aspek legalnya pada 2010. Bila pada awal pembentukan Kopwan pada 2009 mereka mendapatkan dana hibah dari Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum sebesar Rp 25 juta, kini modal usaha itu telah berkembang menjadi ratusan juta rupiah. Sebagaimana Kopwan Tirto Agung, Desa Sumber Agung, Kecamatan Gandusari, kini asetnya menjadi Rp 280 juta. Atau Kopwan Arta Mulya, Desa Plandi Rejo, Kecamatan Bakung yang asetnya telah mencapai Rp 240 juta, atau Kopwan Mustika, Desa Gembongan, Kecamatan Ponggoh yang telah menghimpun aset sebesar Rp 100 juta.  *

Ketika Masyarakat Semakin Cerdas EKSISTENSI Kopwan yang hadir di tengah masyarakat pedesaan sejak 2009, kini mulai menjadi perbincangan masyarakat setempat. Dengan iming-iming bunga pinjaman ringan, kehadiran Kopwan mulai terasakan aspek manfaatnya bagi pencari pinjaman modal kerja.

“Banyak lembaga keuangan yang tumbuh di pedesaan. Sehingga masyarakat menjadi cerdas dalam menentukan pilihannya mencari modal usaha. Keputusan akhirnya adalah koperasi wanita yang menjadi rujukan untuk mendapatkan modal usaha kerja itu,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti SSos, MSi didampingi Kepala Seksi Manajemen Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar, Eko Adi Chandra.

Bayang-bayang bank thithil diakui masih menghadang di depan para pencari modal kerja. Juga lembaga keuangan lain seperti PNPM. Namun, masyarakat desa semakin cerdas dalam memilah dan memilih bunga pinjaman ringan untuk tambahan modal kerja itu.

Mereka akhirnya bergeming ke koperasi wanita yang umumnya mematok bunga pinjaman rata-rata 1 hingga 1,5 %.

Pengurus koperasi wanita dituntut kreatif dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, sebagaimana diungkap Ita Yuliani, Ketua Koperasi Wanita Tirto Agung di Desa Sumber Agung, Kecamatan Gandusari. “Untuk memenuhi kebutuhan anggota, kami akhirnya mendapatkan bantuan modal pinjaman Rp 100 juta dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) dua tahun lalu, dengan agunan sertifikat sawah. Alhamdulillah, pinjaman modal

Peserta pelatihan singkat adalah pengurus koperasi wanita. Mereka mengakui wawasannya bertambah, saat mengikuti pelatihan.

Lewat keterampilan teknis dalam pelatihan singkat, peserta diharapkan menyebarluaskan ilmu yang mereka dapat kepada kolega maupun kepada anggota koperasi .

itu sekarang hampir lunas,” kata Ita sembari membeberkan aset koperasinya kini mencapai Rp 280 juta, dari modal awal Rp 25 juta pada 2009 berupa hibah dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Ita yang juga beraktivitas sebagai perangkat desa setempat mengakui, ketika anggota koperasinya bertambah, berdampak pada penambahan modal. Apalagi, lanjut dia, anggota koperasinya tergolong anggota yang progresif. Mereka tak hanya memenuhi hak dan kewajiban dalam menabung uang simpanan, tapi juga aktif berkeinginan mendapatkan modal tambahan untuk memutar usahanya yang telah berjalan.

Kopwan Tirto Agung kini beranggotakan 200 peserta. Mereka bermata pencaharian utama sebagai pedagang, petani, produsen makanan olahan, dan nelayan. Desa Sumber Agung terletak di pinggir selatan Kabupaten Blitar, berdekatan dengan Laut Selatan.

“Pinjaman uang dari anggota peruntukannya buat kebutuhan usaha. Karena masyarakat yang bermukim di kawasan desa ini adalah pekerja keras. Mereka nyaris tak pernah meminjam untuk kebutuhan konsumsi,” ungkap Ita.  * Tema hantaran menjadi materi pelatihan keterampilan, karena masalah hantaran acapkali menjadi topik pembicaraan hangat bagi ibu-ibu.

Tak hanya teori sistem tanggung renteng yang didapat peserta. Mereka juga mendapatkan ilmu terapan membuat hantaran dari bahan handuk dan kain.