Harian Bhirawa Edisi 5 Mei 2015

Kami sudah memberikan opsi harus ada pembatasan kuota asal siswa luar kota. Kalau eksekutif tak menghiraukan ya silakan saja. Tapi kita akan menggunakan hak-hak yang kita miliki. Termasuk hak interpelasi,’’

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik

Selasa Wage, 5 MEI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

5

AGENDA HARI INI

MEI 2015

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 12.00 19.00 21.00

Membuka Garasindo di HR Muhammad Menghadiri Isra Miraj di Desa Betoro Kencong Kepung Kediri Sosialisasi Muktamar NU di Tulungagung

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00

Menghadiri Sosialisasi UU No 30 Tahun 2014 di Solo Jawa Tengah

triediana, adit hananta utama/bhirawa

Margarito

Lukman Eddy

Perlu IT Guna Mengawasi Penggunaan Dana Desa Jakarta, Bhirawa Sebanyak 80.000 desa se-Indonesia mendapat kucuran dana dari APBN sekitar Rp 1 miliiar per desa untuk pembangunan desanya. Dana itu secara bertahap mulai dikucurkan April 2015 ini. Tahap pertama rata-rata Rp 240 juta per desa, tetapi ada yang lebih besar hingga Rp 350 juta sesuai kondisi tiap desa. Pencairan tahap kedua akan dilakukan pada 2016, selanjutnya tahap ketiga pada 2017.

“Saat ini tercatat 500 kabupaten yang sudah menerima pencairan dana desa tersebut. Namun baru 100 kabupaten yang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) untuk pengelolaan anggaran desa tersebut,” papar Ketua Panja Pengawasan Desa MPR RI Lukman Eddy dalam diskusi membahas Anggaran Desa Rp 1 Milliar di lobi gedung MPR RI- Senayan, Senin (4/5). Nara sumber lain yang dihadirkan adalah Margarito Kamis, ahli hukum tata negara.

 ke halaman 11

Bakar Lahan Tebu, Perangkat Desa Ditahan Pasuruan, Bhirawa Perangkat Desa Candibinangun, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan harus berurusan dengan petugas kepolisian dari Polres Pasuruan usai membakar lahan tebu seluas 9 hektare milik Fathul Rohman (50), warga Desa Karangsari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Atas perbuatannya itu, pria berinisial S itu saat ini ditahan di rumah tahanan Polres Pasuruan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

“Awalnya kami dapat laporan bahwa tersangka itu membakar lahan tebu siap panen. Selanjutnya, kami telusuri bahwa warga lainnya mengetahui aksi pembakaran yang dilakukan oleh tersangka yang kebetulan juga menebang tebu di sekitar TKP,” ujar Kasubag Humas Polres Pasuruan AKP Sariyun, Senin (4/5) sore.

Menurutnya, pelaku membakar lahan tebu itu menggunakan korek api. Inilah yang mengakibatkan tanaman tebu siap panen dan siap tebang langsung cepat membakar ke seluruh lahan tebu seluas 9 hektare milik korban. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp 100 juta.

Selanjutnya kepala desa setempat berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, solusinya

Naskah Braille Bermasalah, Siswa Gunakan Soal Awas Surabaya, Bhirawa Hari pertama Ujian Nasional (UN) jenjang SMP sempat membuat bingung Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan jenis ketunaan tipe A (tuna netra). Ini terjadi lantaran naskah soal huruf braille tidak tercetak sempurna.

Peristiwa itu ditemui di SMP Luar Biasa A Yayasan Pendidikan Anak Buta (YPAB) Surabaya. Di sekolah yang terletak di Jl Gebang Putih, Sukolilo ini terdapat enam siswa tuna netra yang mengikuti UN. Dua di antaranya mendapatkan naskah soal braille yang tidak terdapat halaman pertamanya.

Wakil Kepala SMPLB A YPAB Surabaya Bagian

Kurikulum dan Humas Dwi Rahmawati menjelaskan, pada hari pertama para siswa mengerjakan soal dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hanya saja, naskah braille yang dibagikan kurang 1 halaman, yakni di halaman pertama. “Tapi ini terjadi untuk dua siswa

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Hampir seluruh anggota dewan termasuk SKPD di lingkup Pemprov Jatim kini bisa tersenyum lega. Mengingat Mendagri telah menepati janjinya untuk merevisi Peraturan Menkeu terkait dengan anggaran kunker yang selama ini nominalnya sangat memprihatinkan.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan keputusan Mendagri terkait revisi dana kunker sudah diterimanya per 27 April 2015.

Kebijakan yang baru tersebut mengacu pada Kepmenkeu yang lama.

“Yang pasti kami sudah menerima surat dari Mendagri terkait revisi anggaran kunker yang dianggap minim tepatnya pada 27 April 2015. Artinya nanti ke depan ada perubahan untuk anggaran kunker baik eksekutif maupun legislatif,”tegas Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo usai rapat paripurna Pandangan Akhir (PA) Fraksi atas LKPj Gu-

bernur, Senin (4/5).

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menyambut gembira atas keputusan Mendagri tersebut. Paling tidak kebijakan Menkeu dikembalikan pada kebijakan Menkeu yang lama. Dengan begitu dewan dan SKPD bisa bernafas lega ketika turun ke masyarakat untuk mencari masukan. Mengingat anggaran sebelumnya sangat

 ke halaman 11

Freddy Poernomo

Aliansi Mahasiswa Protes Biaya Pendidikan Mahal

Terapi Barang Antik

 ke halaman 11

Wakil Kepala SMPLB A YPAB Surabaya Dwi Rahmawati menunjukkan naskah soal braille yang bermasalah, Senin (4/5).

Revisi Biaya Kunker Turun, Dewan dan SKPD Tersenyum Lega

 ke halaman 11

JIKA Addie MS pendiri Twilite Orchestra melakukan terapi kesehatan melalui musik klasik di beberapa rumah sakit di Jakarta, maka Direktur Utama RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan punya hobi mengkoleksi barang antik yang diharapkan bisa menyembuhkan pasien.

Karena itu, sejak jadi Dirut RSUD Sidoarjo, ia mulai menata lingkungan di RS milik Pemkab Sidoarjo itu dengan

Pelaksanaan UN SMP sederajat hari pertama di Surabaya sempat membuat bingung siswa dengan jenis ketunaan tipe A atau tuna netra karena naskah braille bermasalah, Senin (4/5).

Namun secara umum, pelaksanaan UN berjalan lancar.

gegeh/bhirawa

Aliansi mahasiswa memprotes biaya pendidikan mahal di Kantor Dindik Jatim Jl Gentengkali 33 Surabaya, Senin (4/5).

Dindik Jatim, Bhirawa Di sela pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP hari pertama, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tidak hanya dibuat repot dengan kegiatan pemantauan ke lokasi ujian.

Karena siang harinya, SKPD yang terletak di Jalan Gentengkali 33 Surabaya ini juga kedatangan tamu puluhan aktivis mahasiswa, Senin (4/5).

Para aktivis yang menamakan dirinya sebagai aliansi mahasiswa pejuang ini melakukan aksi demonstrasi dalam rangka memeringati momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Mereka sebelumnya berkumpul di depan Monumen Kapal Selam (Monkasel) sebelum melakukan long march menuju Kantor Dindik Jatim.

 ke halaman 11

Bawa Pengusaha, Kota Malang Cari Peluang Bisnis di Bulgaria Kota Malang, Bhirawa Wali Kota Malang M Anton melakukan kunjungan kerja ke Bulgaria dengan membawa lima pengusaha dalam rangka mencari peluang kerjasama dengan para pengusaha di Bulgaria. Selain itu kunjungan ini juga sebagai upaya menjadikan kota setempat menjadi sister city Kota Malang.

Dalam Indonesia - Bulgaria Business Forum yang bertemakan Strengthening Economi Relation Through Optimizing Bilateral Trade difasilitasi Kementerian

 ke halaman 11

Tiga Besar Lelang Jabatan Sekretaris KPU Jatim Nama

Jabatan

Drs Suprayitno MSi

Pemprov Jatim

Drs Ec Aris Gatot Subagyo

Kabag Keuangan KPU Jatim

HM E Kawima SH, MSi

Sekretaris KPU Kab Jember

Suprayitno Lolos 3 Besar Lelang Jabatan Sekretaris KPU Jatim Pemprov, Bhirawa Mantan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Drs Suprayitno MSi, masuk tiga besar lelang jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim. Itu artinya, Suprayitno berhak mengikuti fit and proper

 ke halaman 11

Peduli Pariwisata Bondowoso

Puteri Indonesia Persahabatan Gelar Penghijauan di Solor dan Kunjungi Batik Lumbung

dr Atok Irawan

Sentil..  KKP PKB waspadai siapkan kader mudajajanan disandingkan Saiful Ilah 14 jenis anak sekolah   Beri Jangan hanya muda, tapike kapabel, inovatif memiliki visi jelas juga penyuluhan orangtua dandan siswa   Wali Bina Marga ajukan tambahan kota wajibkan warganya anggaran lulus SMA   Maunya, Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang asal tak ada komersialisasi pendidikan  penting  Pola tanam padi serentak lebih menguntungkan  Tak Kades penganiaya juru pengairan mau kalah dengan pilkada dituntut tiga bulan penjara   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Upaya Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni untuk terus mempromosikan sektor wisata di Bondowoso yang didominasi wisata alam ternyata berbuah manis. Puteri Indonesia Persahabatan 2015 Lestari Adhelia bersama tim dari Sariayu Martha Tilaar yang difasilitasi Bondowoso Hill of Java (BHOJ) yang merupakan salah satu komunitas anak muda yang fokus dalam pariwisata, mendatangi Wisata Alam Batu Solor yang berlokasi di Kecamatan Cermee untuk melakukan penghijauan, Minggu (3/5). Selain itu mereka juga mendatangi batik Lumbung untuk menyaksikan langsung proses pembuatan batik tulis lokal khas Bondowoso ini.

Samsul Tahar, Bondowoso Kedatangan Puteri Indonesia Persahabatan 2015 yang berparas cantik tersebut menarik perhatian masyarakat sekitar lokasi Wisata Alam Batu Solor yang lokasinya berada di pegunungan. Terbukti mendengar lokasi wisatanya akan dihadiri Puteri Indonesia, masyarakat Cermee berkumpul di kantor keca-

matan setempat untuk menyaksikan langsung kehadirannya.

Bahkan di lokasi Wisata Batu Solor yang ditempuh dengan perjalanan cukup jauh dari Kantor Kecamatan dengan kondisi jalan yang masih sangat sulit tersebut tidak membuat

 ke halaman 11

samsul tahar/bhirawa

Puteri Indonesia Persahabatan 2015 Lestari Adhelia ikut membatik saat mengunjungi proses pembuatan batik Lumbung khas Bondowoso.

SURABAYA

2

Selasa Wage 5 MEI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

20 Persen Dana untuk Kampanye

KPU Maksimalkan Anggaran, Panwas Minta Tambahan DPRD Surabaya, Bhirawa KPU Surabaya memastikan akan melakukan mengoptimalkan anggaran Pilkada sehingga bisa dipergunakan untuk mensukseskan penyelenggaraan. Namun berbeda dengan KPU, Panwas Surabaya justru mengajukan tambahan anggaran.

Dalam kisaran penggunaan angaran yang disampaikan KPU Surabaya pada komisi A kemarin(4/5), sekitar 20 mpersen akan dipergunakan untuk dana kampanye. Dari total sebesar Rp 71,6 miliar dana yang dikelola KPU, aka nada 20 persen dari dana tersebut yang akan digunakan untuk dana kampanye.

Dalam dengar pendapat yang dihelat di Komisi A DPRD kemarin siang, Komisioner KPU Divisi Anggaran dan Logistik Miftahul Ghufron menyatakan bahwa untuk asumsi lima pasangan calon, setidaknya ada sebesar 20 persen anggaran dari total dana Pilwali yang dikelola KPU untuk mendadani kampanye.

“Karena berdasarkan undang-undang yang baru yaitu Nomor 8 tahun 2015, disebutkan bahwa dana kampanye masuk dalam item pendanaan pilkada

yang dibiayai oleh APBD. Kalau kemarin kita hitung nilainya sekitar Rp 14 miliar,” tutur Ghufron.

Dana ttersebut digunakan untuk mendanai empat item kegiatan kampanye pasangan calon. Yang pertama yaitu debat public. Debat public yang dilangsungkan pasangan calon akan termasuk dalam angagran yang didani pemerintah.

Yang kedua yaitu alat peraga kampanye. Alat peraga tersebut seperti spanduk, baliho dan juga umbulumbul. Setiap pasangan calon akan mendapatkan satu paket seluruh alat peraga kampanye tersebut.

Kemudian yang ketiga adalah bahan kampanye.

Yang terdiri dari selebaran pamflet, dan juga poster.

“Namun yang bahan kampanye itu sifatnya alternative kumulatif, jadi tidak semua. Sebab di undangundangnya disebutkan dan

atau,” katanya.

Lalu yang terakhir yaitu iklan di media massa. Seperti di media televise, radio dan juga media cetak.

Untuk media televise, setiappasangan diberi waktu iklan dengan durasi 30 detik. Sedangkan untuk media radio diberi durasi penyiaran selama enam puluh detik. Sedangkan untuk media cetak akan disesuaikan jumlah kolom dan juga mekanisme. Lantaran setiap media memiliki aturan masing-masng.

Gufron menyatakan bahwa memng saat ini memang dana belum cair. Saat ini pencairan dana masih menunggu penandatanganan NPHD dengan pemkot. “Namun masih ada kemungkinan untuk ada perubahan, karena anggaran kampanye ini sifatnya sangat dinamis, ini kan kami menghitung untuk lima pasangan calon,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Panita Pengawas Pemilu(Panwaslu) kota Surabaya mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Surabaya. Dalam pertemuan dengan Komisi A, Panwaslu Surabaya mengajukan tambahan anggaran hingga Rp

3 milyar untuk keperluan pengawasn sesuai dengan UU Pilkada yang baru.

“Kita mengajukan tambahan sampai Rp3 milyar, dari sebelumnya Rp9,2 milyar yang disetujui dalam APBD 2015 menjadi 12,2 milyar. Ini menyesuai dengan beberap aturan baru dalam UU Pilkada yang baru ditetapkan,” terang ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariyadi,.

Menurut Wahyu, dalam penetapan anggaran sebelumnya, Panwaslu memang hanya mendasarkan pada UU 32/2004 tentang pemerintah daerah. Namun dengan adanya Perppu yang kemudian menjadi UU Pilkada yang baru, Panwaslu mengajukan tambahan anggaran terutama untuk alokasi sekitar 4000 pengawas TPS .

“Pengawas TPS ini memang baru ada dalam UU Pilkada yang baru, hingga belum terhitung dalam anggaran sebelumnya di APBD 2015. Setidaknya ada 4000 an pengawas TPS dalam peklaksanaan pemilihan nanti,’ terang Wahyu.

Pada kesempatan tersebut Wahyu juga menjelaskan, selain biaya honor Panwas sampai dengan pengawas

TPS, penggunaan angaran di Panwaslu sebagian besar memang digunakan untuk kegiatan Bimbingan teknis personel pengawas di semua tingkatan.

“Metode pangawasan sampai dengan aturan harus benar-benar dipahami personel Panwas. Bagimanapun kami adalah wasitnya, jadi harus benarp-benar paham,” terangnya.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya,pemkot sejatinya memangaggarkan daana hampir Rp 100 miliar untuk penyelanggaraan Pilwali 9 Desember mendatang. Anggaran tersebut sedianya didistribusikan masing— masing untuk penyelenggaran Pilwali Surabaya.

Yakni, KPU sebesar Rp 71,6 miliar; dan Rp 9,6 miliar. Sementara untuk biaya pengamanan sekitar Rp 13,2 miliar. Yakni, Polrestabes Surabaya Rp 10 miliar; Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebesar Rp 3 miliar; dan TNI sebesar Rp 200 juta.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwidjono tetap berkukuh agar

KPU bisa menaikkan biaya honor untuk petugas lapangan KPU. Hal ini lantaran dana anggaran untuk mereka cukup kecil. Pada Pilpres lalu, petugas lapangan dinaikkan. Pihaknya mengusulkan agar ada pembahasan perubahan dana jika memang diperlukan.

Salah satunya Panwas yang juga mengajukan untuk kenaikan anggaran.

“Saya menyarankan agar yang ingin mengajukan penambahan dana segera mengajukan sebelum PAK, dan sudah harus dibahas dalam waktu dekat. Ini agar nantinya tidak ada keributan jika mengajukannya mepet, karea dikhawatirkan akan terjadi keributan di banggar,” katanya.

Souvenir Rp50 ribu Sementara itu, santernya pemberitaan tentang item bahan kampanye yang didanai adalah item souvenir yang berbentuk uang yang dimasukkan dalam draft PKPU dijelaskan oleh KPU Surabaya kemarin.

Komisioner KPU Divisi Hukum Purnomo Satriyo menyatakan bahwa dalam draft PKPU tentang kampamnye ternyata justru ada poin yang menyebutkan bah-

wa bahan kampanye tidak boleh dalam bentuk uang.

“Memang ada batasan Rp 50 ribu, tapi tidak boleh berbentuk uang. Tapi bendabenda bahan kampanye yang memuat materi kampanye. Seperti visi dan misi pasangan calon,” tandasnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa justru kemungkinan batasan nilai Rp 50 ribu akan menurun. Artinya pemerintah membatasi agar nilai bahan kampanye tidak boleh lebih dari Rp 50 ribu.

Sebab ada kekhawatiran akan terjadi politik uang dalam Pilkada tahun ini.

Panwas Minta Tambahan Anggaran Sementara mengenai legalisasi calon kepala daerah melakukan pemberian kepada pemilihan selam masa kampanye, Wahyu menegaskan dalam PKPU memang diperbolehkan dengan aturan setara Rp50 ribu dan tidak boleh lebih sedikitpun.

“Dalam PKPUnya memang ada, tapi aturan Bawaslu belum turun terkait hal itu.

Saya kira bagaimana metode pengawasannya akan diatur kemudian oleh Bawas. Kita tinggal melaksanakan,” Q gat.geh terangnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI Wisata Surabaya

Pembahasan LKPj AMJ Hanya 10 Hari DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi C sebagai calon Panitia Khusus (Pansus) pembahassan LKPJ Akhir Masa Jabatan(AMJ) Wali Kota Surabaya, menyatakan bakal bekerja cepat untuk menyelesaikan penilaian final kinerja Wali kota Tri Rismahrini . Bahkan , ketua Komisi C, Syaifudin Zuhri mengaku bakal hanya melakukan pembahasan dalam sepuluh hari atau lebih cepat 20 hari dari jatah seharusnya.

“Kita siap melakukan pembahasan.

Saya kira akan mudah kerja kami karena pada dasarnya kan sudah dilakukan Dewan setiap tahun dalam pembahasan LKPJ tahunan,’ terang ketua Komisi C,Syaifudin Zuhri, Senin(4/5).

Menurut Syaifudin yang juga dugadang menjadi ketua Pansus, pembahasan LKPJ AMJ Wali Kota tinggal mereview kembali pembahasan LKPJ tiap tahun yang sudah disahkan Dewan. Dari situ, lanjutnya bisa diketahui sejauh mana kerja Wali kota sesuaui dengan visi misi Wali kota.

“Tinggal cross check dengan visi misi wali kota saja pada prinsipnya. LKPJ tahun pertama sampai ke tiga berap persen , sampai kemudian di tahun terakhir ini Q gat berapa persen,” lanjut Syaifudin.Q

Kubu AL Klaim Sah Usung Pilkada Surabaya, Bhirawa Kisruh Partai Golkar terus terjadi. Bahkan kubu munas Ancol kembali mengklaim diri sebagai parpol sah yang mampu mengusung calon kepala daerah dalam pilkada serentak, Desember 2015 ini. Untuk itu Partai Golkar dengan Ketua Umum Agung Laksono atau AL siap memenangkan pilkada langsung bahkan sudah melakukan komunikasi dengan 19 daerah, peserta Pilkada.

Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar versi munas Ancol, Sarmudji dalam pertemuan dengan Fraksi Partai Golkar di DPRD Jatim menyampaikan Ketua Umum sudah mengantongi surat Keputusan Kemenkumham dan keputusan Mahkamah Partai.

Fakta itu menunjukan Partai Golkar dengan Ketua Umum, Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali memiliki legalitas dan diakui sehingga memiliki kewenangan untuk mengusung calon dalam Pilkada serentak pada akhir Desember nanti.

“Partai Golkar dengan Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali sudah memiliki SK baik dari Menkumham maupun keputusan Mahkamah Partai, artinya Partai Golkar kubu AL yang diakui negara dan bisa bertanding dalam Pilkada serentak,” ujar Politisi yang juga plt Sekertaris DPD Partai Q cty Golkar Jatim ini, Senin (4/5).Q

Anak-anak menikmati salahsatu wisata di Surabaya Timur sebuah Taman Mundu yang berlokasi di Jl Tambaksari, Surabaya (depan Stadion Tambasari).

Taman ini banyak dikunjungi warga Surabaya untuk menikmati keindahan atraksi air mancur berwarna warni dari sorot lampu pada malam hari, Senin (4/5). trie diana/bhirawa

Gus Ipul Sarankan Muktamar NU Hindari Voting Pengeprasan Dana Perimbangan, PAK Jatim Defisit Rp 1 Triliun Surabaya, Bhirawa Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Drs H Saifullah Yusuf menyarankan untuk menghindari pemilihan suara terbanyak (voting), ketika memilih ketua umum saat Muktamar ke-33 di Jombang mendatang.

“Tentu saja tujuannya untuk menghindari kekhawatiran politik uang.

Kalau saya, tentu menyarankan musyawarah mufakat saja,” ujar Ketua Panitia Lokal Muktamar NU tersebut, dikonfirmasi, Senin (4/5).

Menurut dia, Muktamar NU berbeda dengan pilihan kepala daerah atau pemilihan lainnya. Terlebih dalam pemilihan Rois Aam PBNU dilakukan dengan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi atau bukan menggunakan sistem pemilihan langsung.

Gus Ipul—sapaan lekat Saifullah Yusuf, jika dipilih melalui suara terbanyak akan muncul sejumlah kelemahan. Antara lain lahir kampanye hitam antarpendukung, saling menjelekkan dan menjatuhkan.

‘Dan yang paling penting, ditakutkan muncul politik uang yang merusak moral. Di tubuh NU tidak boleh seperti itu karena pendiri NU dulu tidak mengajarkannya,” tukas Wakil Gubernur Jatim tersebut.

Kelemahan lainnya, lanjut dia, sistem pemilihan langsung dapat menimbulkan kesan NU sama saja dengan partai politik akan terbangun

selamanya, dan masyarakat menganggap suksesi di lingkungan NU sama saja dengan di parpol, tergantung mana yang kuat uangnya.

“Maka dari itu beberapa pengurus PCNU maupun PWNU yang masih mau berpikir, mengharuskan ada perubahan.

Jadi kalau ada yang getol untuk menggunakan sistem voting maka perlu dipertanyakan,” ucap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut.

Sementara itu, terkait dana hibah yang diberikan Pemprov Jatim pada Muktamar NU, pihaknya mendukung usulan pengawasan terhadap anggaran ini dan sepakat untuk diawasi. Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu juga menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 4,9 miliar dari Pemprov Jatim sampai saat ini belum cair karena masih dalam tahap proses.

“Nantinya anggaran ini untuk akomodasi dan keperluan muktamar, khususnya keperluan peserta selama di Jombang,” tukas mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB tersebut. Muktamar ke-33 NU diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015, dan dilaksanakan di empat pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, serta Pondok Pesantren Q iib Mambaul Maarif Denanyar.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Kebijakan pemerintah pusat untuk mengepras dana perimbangan Jatim yang hampir mencapai Rp700 miliar rupanya berbuntut panjang. Bahkan, Gubernur Jatim Soekarwo menyebut, jika pemotongan itu akan menyebabkan anggaran provinsi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi defisit hampir mencapai Rp1 triliun.Pria yang kerap disapa Pakde Karwo itu memprediksi defisit itu akan lebih dari Rp 700 miliar. “Mungkin sekitar Rp 747 miliar,”ucapnya seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/5).

Perkiraan itu berdasarkan besarnya anggaran yang dipotong dari dana perimbangan, yaitu mencapai Rp 747 miliar. Soekarwo melanjutkan akibat dari hal itu sejumlah program kesejahteraan masyarakat pun terancam tidak terlaksana. “Kalau sudah seperti itu, maka yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya angka kemiskinan di Jatim,”imbuhnya.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal itu, pria asal Madiun ini menyatakan akan melakukan beberapa strategi untuk mengatasinya. Salah satunya dengan menjadikan sejumlah program menjadi proyek multiyears. Khususnya program-program yang berkaitan dengan pembangunan fisik, dan memakan anggaran yang cukup besar.

Dengan cara itu, politisi Partai Demokrat itu berharap masalah itu bisa diatasi.

“Ya minimal kita bisa mengurangi jumlah program yang terancam tidak jalan karena tidak adanya anggaran,”tutur Soekarwo.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim Kodrat Sunyoto justru memperkirakan defisit itu akan lebih dari Rp 1 triliun. “Karena terdapat beberapa vartiabel yang mempengaruihnya, misalnya kebijakan pemerintah pusat yang tidak menentu, dan lainnya,”jelas Kodrat.

Oleh karena itu, Kodrat meminta kepada Pemprov Jatim untuk segera melakukan koordinasi dengan semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, hingga pemkab/pemkot, maupun DPRD. “Saya juga memahami jika kebijakan itu diambil oleh pusat, dan Pemprov Jatim tidak bisa berbuat banyak, tapi hal itu setidaknya untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul,”tandas pria Q cty asal Lamongan itu.Q

Mantan Calon Rektor Bentuk Komunitas ‘Mancal Rek’ Gagal dalam seleksi calon rektor Universitas Airlangga (Unair) tidak membuat 12 mantan bakal calon kecewa apalagi boikot. Mereka tetap berusaha memberi kontribusi untuk mewarnai pemilihan rektor periode 2015-2019 ini. Ke-12 mantan bakan calon rektor itu pun masih terlihat kompak dan bersahabat. Bahkan mereka juga membentuk komunitas ‘Mancal Rek’alias mantan calon rektor.

Para anggota komunitas mancal rek ini berusaha tetap memberikan masukan terhadap tiga calon rektor terpilih yakni, Prof Djoko Santoso, Prof M Nasih dan Dr Umi Athiyah untuk masa depan Unair. Seperti diungkapkan Prof drh Lazuardi yang meminta calon rektor terpilih bisa mendorong seluruh staf dan akademi Unair untuk bekerja sebaik mungkin supaya mampu mengembang-

kan Unair.

“Tujuannyakan Unair bisa go Internasional. Jadi kita harap rektor terpilih bisa mengajak semua elemen ikut berpartisipasi,” ungkap Prof Lazuardi ketika silaturahmi bakal calon rektor di ruang sidang pleno III, Kantor Manajemen Unair, kemarin (4/5).

Hal yang senada juga disampaikan Dr Muhammad Yunus. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Una-

ir itu menegaskan, 12 mantan bakal calon rektor akan mendukung penuh seluruh visi dan misi rektor terpilih.

Sebab, proses demokrasi dalam pemilihan rektor Unair ini seharusnya bisa dijadikan pembelajaran oleh seluruh bangsa Indonesia. “Pekerjaan saya ini melakukan penelitian pilkada-pilkada di Indonesia.

Saya rasa pilkada di Indoensia harus belajar proses pemilihan ke Unair ini,” jelas Yunus.

Sementara itu, para calon rektor terpilih melihat hal positif dari sikap para anggota komunitas mancal rek ini. Prof Djoko Agus Purwanto mengatakan, keberhasilan pemilihan rektor di Unair ini tidak lepas dari peran Panitia Seleksi Calon

Rektor (PSCR) dan Senat Ademik. Mereka yang sejauh ini telah melakukan proses demokrasi secara terbuka.

Dalam silaturahim tersebut, ada mantan dua bacarek yang tidak hadir yakni Dr Nafik Hadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Prof Fedik Abdul dari Fakultas Kedokteran Hewan.

Selain itu, calon rektor terpilih lainnya Prof Nasih juga mengungkapkan kesiapannya untuk mendukung setiap kebijakan rektor Unair yang baru mendatang.

Siapapun itu yang terpilih.

“Kita di Unair ini tujuannya tidak jadi rektor tapi dosen.

Ketika tidak jadi rektor pun kita punya tanggung jawab mengajar yang nilai perjuangannya lebih mulia dan Q tam tinggi,” pungkasnya.Q

Pertemuan calon rektor dan mantan bakal calon rektor Unair masih terasa guyub.

tam/bhirawa

SURABAYA

Selasa Wage 5 MEI 2015

Sebelas tersangka kasus dugaan paspor haji palsu saat menjalani proses administrasi tahp 2 di Ruang Pidum Kejati Jatim, Senin (4/5).

bed/bhirawa

Kasus Pemalsuan Paspor Haji P21 Kejati Jatim, Bhirawa Setelah sempat di P19 (berkas dikembalikan untuk dilengkapi) dan dikembalikan ke penyidik Direskrimum Polda Jatim pada bulan Januari lalu.

Kini berkas dugaan pemalsuan paspor haji dinyatakan sempurna atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Selain melimpahkan berkas perkara ke Kejati Jatim, penyidik Polda Jatim juga melimpahkan 11 tersangka kasus ini, Senin (4/5). Adapun sebelas tersangka kasus ini adalah BA (Kacab PT Menara Suci Sejahtera Sampang), IL selaku (petugas paspor PT Mudita Tour & Travel), AYS (pimpinan Majelis Ta’Lim Duyufurrohman), CA (wirasawasta).

MSZ, CA, NS,DG, TRH (dari Bank Muamalat Indonesia Cab Darmo), MA (PNS Kemenag Kab Sidoarjo), dan AC (PNS Kemenag Kota Surabaya/Pelaksana PHU). Dari pantauan Bhirawa, kesebelas tersangka tiba sekitar pukul 09.30 pagi.

Selanjutnya, mereka menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rakhmad Hari Basuki, selaku Jaksa pengganti Djuariyah di lantai 5 ruang pidana umum (pidum) Kejati Jatim.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam, Jaksa Kejati Jatim tak melakukan penahanan terhadap 11 tersangka. Selanjutnya, 11 tersangka dibawa menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya untuk menjalani proses lanjutan tahap 2 atas kasusnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, Kejati menerima pelimpahan tahap 2 dari penyidik Polda Jatim. Namun, Kejati hanya melakukan proses administrasi untuk selanjutnya dilakukan proses tahap 2 di kejari Surabaya. “Kejati hanya proses adminsitrasinya saja. Pelimpahan tahap 2 nya di serahkan ke Kejari Surabaya,” terang Romy Arizyanto, Senin (4/5).

Terkait pasal pasal yang didakwakan kepada 11 tersangka, Romy mengaku, Jaksa Kejati telah menyiapkan rendak (rencana dakwaan) terhadap semua tersangka. Untuk tersangka BA dan IL, keduanya dikenakan Pasal 126 huruf C UU RI No 6 tahun 11 tentang keimigrasian Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan lima tersangka dari Bank Muamalat, dan empat tersangka lainnya

dikenakan pasal yang berbeda. Sebab, mereka dianggap melanggar Pasal 120 ayat 1 UU RI No 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Kesebelas tersangka dijerat pasal berbeda,” ungkap Romy.

Mengenai penahanan atas 11 tersangka dugaan paspor haji palsu, pria asal Jambi ini mengaku belum mengetahui apakah mereka ditahan atau tidak. “Saya belum tahu. Penahanan tersangka tergantung dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum,” katanya.

Senada dengan Kasi Penkum Kejati Jatim, Kasi Pidum Kejari Surabaya Joko B Darmawan mengaku belum mengetahui apakah seluruh tersangka ditahan atau tidak. Ia mengaku, keputusan penahanan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

“Coba tanyakan ke JPU nya, saya tidak tahu apakah ditahan atau tidak,” elaknya.

Sementara itu, Rakhmad Hari Basuki mengaku 11 tersangka tidak ditahan, dengan kata lain menjadi tahanan kota.

Terkait alasan dibalik hal ini, Hari enggan menjelaskan secara rinci hal itu.

“Kesebelas tersangka kami tetapkan seQ bed bagai tahanan kota,” imbuhnya.Q

3

Obat Habis, Soetomo Rugi Rp 35 Juta Surabaya, Bhirawa Pasien kanker RSUD dr Soetomo tidak bisa leluasa mendapatkan obat.

Sejak dua pekan lalu, instalasi farmasi di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) rumah sakit plat kuning itu kehabisan obat untuk beberapa penyakit kanker.

Akibatnya RSUD dr Soetomo dilaporkan rugi Rp35 dalam sebulan ini.

Dilaporkan , RSUD dr.Soetomo mengalami kekuranagn stok obat kanker misalnya, kanker usus, getah bening, mata, dan payudara.

Padahal, ada 500 pasien per bulan yang datang di instalasi tersebut dan membutuhkan obat.

Salah satunya obat tamoksifin ukuran 20 miligram yang diperuntukkan bagi penderita kanker payudara, sejak tiga minggu terakhir habis. Rumah sakit milik Pemrov Jatim ini enggan membeli obat tamoksifin ukuran 10 miligram. Dikarenakan tidak masuk diformularium nasional dan e katalog sehingga tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Sementara itu habisnya obat tersebut dikarenakan pabrik farmasi belum memproduksi obat tamoksifin ukuran 20 miligram. Dengan habisnya obat tersebut berdampak pada banyak pasien kanker di RSUD Dokter Soetomo Surabaya yang terpaksa harus membeli obat menggunakan biaya sendiri.

Direktur RSUD Dokter Soetomo Surabaya mengatakan terkait tidak ditanggungnya obat tamoksifin ukuran 10 miligram. Pihaknya sudah mengirimkan surat ke BPJS

Kesehatan tetapi hingga saat ini belum dibalas BPJS. Mengantisipasi hal ini, RSUD Dokter Soetomo membeli obat tamoksifin ukuran 10 miligram.

Meskipun nantinya rumah sakit akan mengalami kerugian sebesar Rp 35 juta rupiah per bulannya.”Tiga minggu terakhir ini dilaporkan obat kanker tamoksifin ini memang kosong,” kata Seperti diketahui setiap bulannya RSUD Dokter Soetomo Surabaya menyediakan obat tamoksifin sekitar 3000 obat. Sementara sejak tiga bulan terakhir kunjungan pasien kanker payudara mencapai 6265 pasien.

Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan KCU Surabaya Made Puja Yasa, mengatakan, Sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 59 tahun 2014 terkait jika ada obat diluar formularium nasional dan e katalog, maka menjadi tanggungan rumah sakit. ‘’Rumah sakit memberikan obat tersebut dengan rekomendasi dari komite rumah sakit medis dan menjadi pembiayaan INA CBGS sehingga, tidak bisa diklaimkan ke BPJS Kesehatan serta tidak juga ditagiQ dna hkan ke peserta,’’ katanya.Q

Pekan Depan Kepala UPT Metrologi Surabaya Dimejahijaukan Surabaya, Bhirawa Babak baru penuntasan kasus dugaan pungli tera SPBU akan segera dimulai. Tepatnya, Senin (11/5) pekan depan tersangka kasus tera SPBU yakni Hadi Witomo selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mtrologi Surabaya, akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Persidangan kasus dugaan pungli

tera SPBU dibenarkan oleh Humas Pengadilan Tipikor Gazalba Saleh. Pihaknya mengaku, persidangan kasus dugaan korupsi atas nama terdakwa Hadi Witomo akan digelar perdana pada Senin (11/5) pekan depan.

“Sidangnya akan dilaksanakan pada Senin (11/5) di Pengadilan Tipikor,” terang Humas Pengadilan Tipikor Gazalba Saleh ke-

pada Bhirawa, Senin (4/5).

Gazalba menjelaskan, pada persidangan kasus ini, Ketua Majelis Hakimnya adalah Tahsin Sh, Mh. Sementara Hakim anggotanya yakni Hakim Titi Sansiwi Sh dan Hakim Samhadi Sh, Mh. “Ketiga Majelis Hakim inilah yang akan menyidangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tera SPBU,” katanya.

Terkait Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus ini, Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni Herdiana mengatakan, JPU yang menyidangkan kasus ini merupakan gabungan dari Kejati Jatim dan Kejari Madiun. Alasanya, kasus ini terjadi pada saat tersangka Hadi Witomo menjabat sebagai Kepala UPT Madiun.

“Perbuatan tersangka mencuat

pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala UPT Madiun. Maka kami membuat tim gabungan dengan Kejari Madiun,” tegas Kasitut Kejati Jatim Dandeni Herdiana.

Adapun JPU dari Kejati yang menyidangkan kasus ini, lanjut Dandeni, keduanya adalah Jaksa Adung dan Jaksa D Rohman. Mengenai jeratan pasal yang disangka-

kan ke tersangka, Dandeni mengaku, tersangka didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Subsidair Pasal 3 atau Pasal 12 F atau Pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberanQ bed tasan tindak pidana korupsi.Q

Tiga Daerah Belum Eliminasi Malaria Surabaya, Bhirawa Sebagai provinsi terbesar nomer dua, Jatim masih belum 100 persen mendaptkan sertivikasi eliminasi malaria. Dari 38 kabupaten/kota masih ada tiga daerah, Madiun, Pacitandan Trenggalek, yang belum mendaptkan sertivikasi eliminasi malaria. ‘’Sebelumnya ada empat daerah yang belum mendaptkan sertivikasi eliminasi malaria tapi bulan ini Banyuwangi berhasil meraih sertivikasi eliminasi malaria,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengatakan, pemberlakuan sertifikasi elminasi malaria, setiap daerah harus bebas penularan malaria setempat. Setiap daerah tidak boleh ada penularan dari daerah setempat (indegenous).

Jika ada penularan dari tempat lain atau luar Jatim, sertivikasi eliminasi malaria masih dapat dipertahankan.

Kabupaten/kota dinyatakan sebagai daerah ereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus

penularan setempat (indegenous) selama tiga tahun berturut-turut.

“Saat ini kita masih mempunyai PR di tiga daerah yaitu Madiun, Pacitan dan Trenggalek. Tiga daerah ini yang nantinya akan menjadi fokus garap Dinkes Jatim dan Dinkes kabupaten/kota setempat dalam menghentikan penularan malaria,” kata Harsono.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono mengatakan, ada tiga daerah kabupaten di Jatim yang masih rawan atau terindikasi indigenous malaria. Menurutnya, kasus-kasus malaria di Jatim, khususnya sejak 2013, lebih dari 90 persen merupakan malaria impor. “Sisanya daerah yang belum eliminasi,” katanya.

Dalam tiga tahun belakangan ini, terdapat malaria endogenous di tiga kabupaten itu, kendati jumlahnya sudah mulai menurun. Namun ia mengakui bahwa Jatim mempunyai daerah vektor Q dna malaria.Q

Bila Anggota Dewan Curhat Layanan Buruk Kesehatan Hearing dengan perwakilan Badan Penyelenggara jaminan Sosial(BPJS) dengan Komisi D, Senin(4/5) kemarin menjadi ajang curhat buruknya layanan kesehatan yang diterima anggota Dewan. Sebagai perbandingan, jika anggota dewan saja sangat sulit mendapatkan pelayanan BPJS, apalagi masyarakat biasa.

Masing –masing anggota mulai menyampaikan pengalaman pribadinya ketiak menggunakan kartu BPJS kelas satu yang didapatkannya, persamaannya, anggota dewan mengaku bingung harus merujuk ke tempat layanan kesehatan mana, manakala kondisinya emergency dan saar hari libur (Sabtu dan Minggu).

Pasalnya, tak satupun tempat layanan kesehatan rujukan BPJS yang bisa menerima.

“Tempat layanan yang tertulis di kartu saya ternyata hanya sebuah klinik berobat milik PT KAI, dan setelah saya datangi, ternyata kondisinya tetutup karena hari Minggu, yang perlu diketahui adalah, kami ini bayar loh, tidak gratis, kami butuh kejelasan soal ini, dan jangan sampai masyarakat kami juga mengalami hal yang sama terutama yang tidak mampu,” ucap Anugerah Aryadi anggota Komisi C asal PDIP dengan emosi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Arsyad dan Laila Mufidah yang mengaku sangat kecewa dengan kartu BPJS yang di terimanya, karena ternyata tidak bisa digunakan sebagai-

gat/bhirawa

Hearing Komisi D dengan perwakilan BPJS , Senin(4/5) menjadi ajang cxurhat legislator tentang buruknya layanan kesehatan mana yang di gembar-gemborkan soal obat, standart obat yang pemerintah selama ini. diberikan adalah formula hasil Mendengar komplin dari sejum- konversi nasional, tetapi jika ada lah anggota Komisi D, dr Pujo se- kebutuhan obat peserta BPJS laku perwakilan BPJS di Sura- diluar itu, dan telah mendapatbaya mengatakan bahwa soal pe- kan rekom maka rumah sakit layanan kesehatan bukan menja- harus memberikan obat formula di domainnya, karena pihaknya itu, dan menjadi resiko rumkit itu hanya bertugas sebagai fasilita- sedniri, artinya tidak boleh tor dan kolektor dana, sementara ditagihkan ke pasien. untuk pelayanan kesehatan menKritikan pedas juga keluar dari jadi ranah Kementrian Kesehatan. Fatchul Muid Sekretaris Komisi “Jika sudah menyangkut soal D DPRD yang mengatakan jika layanan kesehatan, itu sudah di- pelayanan kesehatan BPJS ternluar tanggung jawab kami, kare- yata sama dengan perusahaan na hal itu menjadi ranah tempat asuransi jiwa swasta lainnya layanan kesehatan di bawah Ke- yang hanya berorientasi keuntunmenkes, tetapi kami sudah me- gan, bahkan lebih buruk. lakukan pembayaran secara ru“Saya mendapat kesan jika tin dalam setiap bulannya kepa- BPJS sengaja mencari keuntunda sejumlah tempat layanan gan dengan cara membuat stres kesehatan yang telah bekerjasa- pasien dengan terpaksan menma dengan BPJS secar tetap, gambil solusi jalur berobat yang baik pasien dalam kondisi sakit tetap membayar, dengan demikiataupun sehat,” jawabnya. an BPJS lolos dari klim,” Q gat Masih dr Pujo, menyangkut tandasnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Hardiknas: UN dan Kurikulum PERINGATAN Hardiknas (Hari pendidikan nasional) tahun ini diwarna dua keprihatinan: UN (Ujian Nasional) yang selalu bocor, dan pelaksanaan kurikulum 2013 yang “setengah hati.” Kabinet kerja pemerintah Jokowi, terlalu banyak obsesi (cita-cita) terhadap urusan kependidikan.

Namun sekaligus juga melaksanakan pekerjaan yang tidak perlu, bukan domain pemerintah. Mestinya, pemerintah hanya mem-fasilitasi UN, bukan menjadi penyelenggara.

Andai UN “dilepas,” pemerintah bisa fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Misalnya, membangun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) lebih banyak dan lebih bermutu. Sharing bersama Pemerintah Propinsi, dan berbagai pihak. SMK bisa didirikan di pesantren (sebagai penyedia lahan). Dengan itu pemerintah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) hanya membangun gedung sekolah dan laboratorium. Sedangkan Pemerintah Propinsi menyediakan tenaga pengajar.

Bila perlu, lulusan (SMK terbaik) dipromosikan melanjutkan studi tingkat diploma (1 sampai 2 tahun), untuk mencetak human resources unggul. Berdasar pengalaman beberapa perguruan tinggi jalur ke-diploma-an, tawaran kerja sangat terbuka. Bahkan tidak semua permintaan “pekerja unggul” bisa dipenuhi. Banyak industri swasta nasional dan luar negeri antre menunggu “pekerja unggul” yang masih menjalani sekolah diploma.

Kenyataannya, Kemendikdasmen lebih suka repot-repot menyelenggarakn UN. Seolah-olah tidak ada pekerjaan lain yang lebih urgen. Walau sudah sering dikritisi sebagai kebijakan in-konstitusional dan in-konsisten, namun pemerintah masih ngotot menyelenggarakan UN. Lebih lagi, UN selalu diiringi praktik tak terpuji pihak sekolah, guru, peserta didik dan orangtua, agar memperoleh nilai UN setinggi-tingginya. Penyebabnya, UN digunakan sebagai eksekusi, syarat kelulusan.

Permasalahan dipastikan akan selalu terulang lebih gaduh dibanding pelaksanaan UN sebelumnya. Diantaranya disebabkan kendala pembiayaan, termasuk pengamanan, pencetakan dan distribusi materi paket soal ujian. Beruntung, murid SD tidak lagi dibebani UN, cukup dengan Usek (ujian sekolah). Seharusnya, untuk tingkat SLTP dan SLTA juga tak perlu UN, cukup Usek serentak seluruh Indonesia.

UN, harus diakui masih merepotkan seluruh stakeholder kependidikan. Pemerintah daerah (Diknas) repot karena anggaran UN tidak dapat dicairkan untuk termin pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Sekolah, juga direpotkan karena hak evaluasi hasil belajar lembaga pendidikan “diambil-alih” oleh pemerintah pusat. Tetapi yang lebih direpotkan adalah orangtua murid, karena harus menambah bimbingan belajar (bimbel) anak-anak untuk menjamin nilai kelulusan yang baik.

Bagi murid kelas IX dan XII, UN bagai perjuangan hidup-mati. Sebab nilai UN akan digunakan sebagai “senjata” untuk bertarung memasuki SLTA dan perguruan tinggi negeri atau favorit. Selai itu, hasil UN juga dianggap sebagai martabat sekolah. Kelulusan 100% akan menjadi bahan propaganda sekolah (dengan menulis di spanduk di jalanan) untuk menarik murid baru.

Karena berbagai kerepotan itu, seluruh stake-holder kependidikan (kecuali pemerintah) menolak penyelenggaraan UN, sejak lama. Bahkan guru sekolah negeri pun juga mengharap ujian nasional dihapus. Tetapi pemerintah malah ber-argumentasi, bahwa seluruh stake-holder kependidikan (murid, guru, sekolah dan orangtua murid) masih menginginkan ujian nasional.

Argumentasi pemerintah itu pasti tidak populer karena berlawanan dengan fakta. Orangtua maupun pesert didik nyata-nyata direpotkan oleh UN terpusat. Agaknya, murid (dan mantan murid) kelas VI, kelas IX dan kelas XII, yang menjadi “obyek” UN, lebih mengetahui ekses pembusukan mental akibat UN. Itu menyimpangi amanat konstitusi.

UUD pasal 31 ayat (3), mengamanatkan : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Saat ini sistem pendidikan di sekolah hanya bagai education for test, mengajarkan kepada murid hanya untuk menjawab soal ujian. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Banyak TKI Tidak Bisa Baca Tulis MERUJUK data yang disampaikan Balai Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sebanyak 20 persen tenaga kerja Indonesia tidak bisa baca tulis sehingga sangat rentan menjadi sasaran hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun berbicara bahasa Arab para TKI cukup lancar, menulis tidak bisa. Untuk melindungi para TKI tersebut, pemerintah kini mewajibkan seluruh TKI yang akan diberangkatkan ke berbagai negara tujuan mengikuti pelatihan keterampilan, bahasa, adat istiadat, dan lainnya.

Adanya perbedaan budaya, adat istiadat, dan kebiasaan antara kultur masyarakat Indonesia dan masyarakat di negara-negara penempatan TKI, kata dia, juga sering memunculkan masalah dan menjadi pemicu berbagai kasus penganiyaan dan kasus hukum.

Jika masyarakat Arab Saudi sangat anti dengan berbagai atribut dan aktivitas yang mereka nilai berbau sihir (magic) sehingga saat pemeriksaan di bandara Buku Yasin sering disita petugas, kecuali Alquran. Pemerintah tidak bisa melarang masyarakat bekerja di luar negeri. Sebaliknya, juga tidak menganjurkan selama masih bisa mencari kerja di dalam negeri.

Namun, perlu diingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh janji-janji para penyalur TKI akan upah kerja yang tinggi.

Bayangkan majikan di negara Abu Dhabi saja bersedia membayar Rp60 juta bagi penyalur yang bisa mendatangkan tenaga kerja rumah tangga sehingga banyak penyalur tenaga kerja yang tergiur. Negosiasi yang saat ini terus diupayakan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi, di antaranya mewajibkan calon TKI mengikuti 400 jam pelatihan sebelum memperoleh visa. Usulan ini sudah disetujui pemerintah Arab Saudi.

Pemerintah juga mengusulkan TKI harus memiliki handphone. Syarat ini sudah diajukan kepada pemerintah Arab Saudi, termasuk libur satu hari dalam seminggu bagi TKI, Selain itu, agen penyalur TKI juga harus memiliki asrama di Arab Saudi sehingga TKI tidak harus tinggal di rumah majikan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Wage, 5 MEI 2015

Hardiknas: Jangan (Lagi) Formalitas Siapakah Ki Hajar Dewantara? Anak dari Paku Alam IV lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889 dengan nama kecil Raden Mas Soewardi Soeryaningrat.Soewardidewasa adalah seorangwartawan beberapa surat kabar. Tahun 1908, aktif di organisasi Boedi Oetomo hingga mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia)bersama Douwes Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.

K

arirnya sebagai seorang aktivis pendidikan dan kemerdekaan serta kritis terhadap pemerintahan Belanda menjadikannya dibuang ke Pulau Bangkalalu dipindah ke negeri Belanda oleh Gubernur Jendral Idenburg. Sekembalinya dari Belanda pada 3 Juli 1922, Soewardi mendirikan sebuah perguruan bercorak nasional yaitu Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya konsep pendidikan nasional hingga Indonesia merdeka.

Sebagai seorang aktifis dan tokoh pendidikan yang dekat dengan Presiden Soekarno, Soewardi kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Pengajaran Indonesia dalam kabinet pertama Republik Indonesia. Di saat usianya genap 40 tahun, beliau kemudian berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Atas jasanya dalam merintis pendidikan umum di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.

Mengenal Ajaran Filosofisnya Ajaran filosofis yang hinggadetik ini menjadi dasar pendidikan kita adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Secara etimologi artinya bahwadi depan seorang pendidik/guruitu harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik, di tengah atau di antara murid pendidik/ guru itu harus menciptakan prakarsa dan ide, dari belakang seorang pendidik/guruharus

S

jadi contoh, ’menu’ sehari-hari peserta didik.

Tiada lagi figur/model yang akan dicontoh, dikagumi, diteladani saat peserta didik di sekolah selain gurunya sendiri (disamping orang tuanya). Di sisi lain, gurupun memiliki otonomi sangat besar Oleh : untuk transfer ilmu Eka Sugeng Ariadi sekaliguskarakteritu memberikan dordirinya. Bila yang diongan dan arahan. transfer itu senantiasa Ironisnya meski sukebaikan maka peserta dah setengah abad didik pastilah mendapat kebaikan, diperingati, seperti kata Mendikberlaku sebaliknya. Yang patut bud, Anies Baswedan, justru diingat, bahwa pandangan mata negara Finlandia yang sukses siswa bukan hanya ketika guru mempraktikkan filosofi ini untuk berdiri dihadapan peserta didik mereformasi pendidikannya 20 saat mengajar, tapi dimanapun, katahun silam. Maka tak heran jika panpun guru bergerak/beraktifitas, kualitas pendidikan di Finlandia di mata siswa mereka tetaplah contermasuk yang terbaik di dunia, toh/teladan.Ada seorang guru ‘rajin’ dan kompetisi masuk perguruan merokok, maka jangan salahkan tinggi keguruan(sekolah untuk peserta didiknya juga demikian. menjadi pendidik/guru) jauh lebih Guru sering ‘aktif’ terlambat masuk sulit dibandingkan dengan masuk kelas/sekolah, tentu jangan pernah jurusan kedokteran. menyalahkan peserta didik yang Ajaran filosofis ini tentunya tidak disiplin di sekolah. Ingat pedipersembahkan bagi para penpatah “guru kencing berdiri murid didik/guru. ‘Tangan’ dingin, otak kencing berlari.” cerdas dan hati mulia merekasanKedua, (ing madya mangun gat diharapkan demi perbaikan karsa),maknanya di tengah, guru nasib pendidikan dan peningharus menciptakan prakarsa/ katan index kualitas anak-anak ide. Maknanya guru sangat perlu bangsa dari satu generasi ke berada ditengah-tengah peserta generasi berikutnya. Sejatinya, didiknya, bercengkerama, berbukan hanya ‘dipundak’ guru diskusi, bergaul seolah mereka beban berat ini dipikulkan, akan adalah benar-benar gambaran tetapi seluruh civitas akademik orang tua dan anak kandungnya. dan stake holder pendidikan di Peserta didik pun dengan leluasa negeri ini wajib diingatkan makna bisa bertanya, berargumen, mefilosofisnya bukan sekedar makna nyampaikan ide, berkeluh kesah, kalimatnya. Supaya Hardiknas tentang apa saja terkait proses tahun ini dan seterusnya bubelajar-pembelajaranyang baik kan sekedar rutinitas upacara dan benar. Dengan interaksi yang bendera/seremonial/formalitas demikian, maka mutlak bagi guru dan lomba-lomba semata, tetapi menjadi sosok yang penyayang, benar-benar membawa ruh kepenyabar dan pemberi motivasi/ bangkitan dunia pendidikan. inspirasi bukan guru yang ‘ringan Mari kita ambil nilai filosofis tangan’ (mudah memukul, mensemboyan yang pertama, (ing ngjewer, dll), pemarah, pengumpat, arsa sung tulada)di depan guru pem-bully dan menumpahkan harus dapat memberikan teladan. semua kegagalan proses pemMaknanya dihadapan pandangan belajaran pada peserta didikan mata peserta didik, guru adalah sich. Guru juga dituntut kaya ide, segalanya; penampilan fisiknya, inovatif, kreatif, dan berkemauan ucapannya, dan perilakunya men-

kuat menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan sekaligus menantang. Guru yang ‘miskin’ ide-ide kreatif, tak mampu lagi berinovasi dalam pembelajaran, dan enggan untuk belajar demi meningkatkan kualitas kompetensinya, tentu jangan pula mengkambing hitamkan peserta didik yang tak jua berprestasi.

Ketiga, (tut wuri handayani),di belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Inilah semboyan yang melekat erat (selamanya) untuk pendidikan Indonesia karena telah menjadi bagian dari logo resmi Kementerian Pendidikan Nasional. Kenapa bukan yang pertama atau yang kedua atau ketiga-tiganya digunakan? Yang pertama dan kedua penting, yang terakhir ini juga penting. Kiranya yang ketiga ini menjadi muara dan kesimpulan akhir dari yang sebelumnya. Setelah guru sudah mampu menjadi teladan yang baik, bisa menjadi motivator/ kreator/inovator yang selalu dinanti, maka pada tahap berikutnya guru adalah sang penyebar semangat, pemberi pedoman, petunjuk arah terbaik kemana peserta didiknya hendak melangkah untuk masa depannya.Labilnya pemikiran dan perilaku peserta didik, kadang taat-patuh kadang berontak dan bertindak sesuka hati, janganlah selalu dipahami sebagai kenakalan dan pelanggaran. Justru pada kondisi seperti ini peran guru sangat dibutuhkan untuk membimbing peserta didik menemukan jati diri terbaiknya.

Alhasil, inilah pesan filosofis yang bisa penulis sampaikan secara singkat,sebagaimana nama Hajar Dewantara yang bermakna guru adalah seseorang yang mengajarkankeimanan, keluhuran, keutamaan, dan kebaikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selamat Hardiknas,semoga peringatan tahun ini tak sekedar formalitas seperti tahun-tahun sebelumnya.

Mahasiswa Pascasarjana Unisma Malang

Hardiknas, Mengembalikan Jatidiri Pendidikan

etiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Tanggal 2 Mei merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantata. Melalui Kepres No 916 tertanggal 16 Desember 1959, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat Mashuri SH, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1971 dijadikan momentum “menjebol” dinding pemisah sekolah dan masyarakat.

Saat ini, di tahun 2015, ketika Hari Pendidikan Nasional kembali diperingati, masihkah dinding pemisah sekolah dan masyarakat itu? Saat ini, betapa pendidikan kita sudah tidak fungsional. Artinya pendidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, ditilik dari kepentingan anak didik, pendidikan tidak mampu memfasilitasi anak didik kembali ke masyarakat.

Lulusan sekolah pada semua jenis dan jenjang pada umumnya belum siap terjun ke masyarakat, sedang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya juga tidak cukup memadai.

Berbicara soal pendidikan, nampaknya semakin membingungkan dan tidak berarah, kenapa demikian? Pada kenyataannya pendidikan kita saat ini selalu mengalami perubahan-perubahan, indikasinya adalah kurikulum yang selalu bongkar pasang, penyelenggaraan Ujian Nasional yang selalu syarat dengan kecurangan-kecurangan, tenaga pendidik yang kurang professional dan masih banyaknya lulusan yang bertingkah laku amoral.

Sebenarnya Arah tujuan pendidikan kita sudah sangat jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yaitu, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta ber-

Belum tuntas tanggung jawab. ketidaktahuan guruLantas, kenapa beguru tentang pengitu sulit tujuan yang didikan karakter, mulia itu tercapai. Perpemerintah kembali masalahan terbesar menggulirkan pronegeri kita ini adalah gram pendidikan anti proses pembelajakorupsi. Hal ini meran yang cenderung munculkan paradigdiprioritaskan kepada ma yang bermacamkeberhasilan pengemacam di kalangan tahuan atau kognitif Oleh : masyarakat terutama saja, tanpa menyentuh H.Darmadi para pendidik sebakecerdasan psikomogai agen pembelajatorik dan afektif. Proses ran dan lebih jauh yang dikembangkan merambah kepada para lulusan inilah menjadikan hasil pembelajayang kurang berkualitas. Tenran kita tidak menjadi “makna” dan tunya, hal ini juga berpengaruh “nilai”. Walau sebenarnya tuntutan kepada pendidikan kita saat ini dari pendidikan kita adalah pencabaik dikabupaten/kota, provinsi paian ketiga ranah tersebut. sampai kepada bangsa Indonesia.

Kemudian pemerintah menSudah semestinya dan tidak bisa canangkan pendidikan karakter ditawar-tawar lagi, bahwa kita bangsa, dengan 18 nilai karakter harus kembali fokus dalam mengbangsa didalamnya yang harus elola pendidikan di negeri ini. diinternalisasi ke dalam kurikulum Secara sederhana, fokus pendidipada tingkat satuan pendidikan, kan kita ada tiga yaitu: Pertama, yaitu termuat dalam silabus dan membangun pengetahuan (kognitif), RPP. Pendidikan karakter bangsa dimana melalui pendidikan di negini diharapkan mampu menjawab eri ini mampu untuk menciptakan persoalan-persoalan yang terjadi lulusan-lulusan yang memiliki pengepada diri peserta didik. Namun, tahuan (sain dan teknologi) yang siap kenyataannya bahwa pendidikan untuk bersaing dalam menghadapi karakter belum maksimal disosialera global. Negeri ini dalam membanisasikan, dan kebanyakan hanya gun pengetahuan cukup berhasil, inpada tataran teori saja belum kedikatornya anak didik kita memperopada tataran aplikatif, Lihat saja kelah juara olimpiade sain, matematika, banyakan para pendidik kita belum lomba robot, dan mampu lulus ujian mengerti untuk apa dimasukkan dengan nilai 10. Kedua, membangun nilai-nilai karakter bangsa ke dalam keterampilan (skill), dimana melalui silabus dan RPP, dan bagaimana jalur pendidikan diharapkan mampu proses hasil pencapaiannya. melahirkan lulusan-lulusan yang Banyak yang tidak memahami memiliki kemampuan yang handal secara mendalam, asumsi penudi bidangnya. Untuk itu pemerintah lis bahwa internasilasi nilai-nilai kita menggalakkan peserta didik unkarakter bangsa pada proses pemtuk masuk sekolah kejuruan (SMK) belajaran, hanya sebatas peneraan sehingga diharapkan lulusannya di atas kertas saja atau sebagai mampu berkembang dan bersaing pelengkap administrasi, sedangkan di dunia kerja sesuai dengan keahliproses pembelajaran akan kembali annya. Ketiga adalah membangun seperti kebiasaan semula yaitu mekarakter, hal ini yang sampai hari ningkatnya keberhasilan pada ranah ini masih menjadi PR kita bersama, kognitif. Semua nampaknya menjadi yang sejatinya pendidikan karakter kabur, karena disebabkan tidak ada diharapkan mampu melahirkan tindak lanjut dari program yang telah lulusan-lulusan yang berilmu, kokoh dirancang dan dicanangkan secara secara idiologi dan juga mempunyai apik oleh penentu kebijakan tersebut. kesantunan.

Semestinya program itu harus terus dijalankan secara berkesinambungan Reformasi Pendidikan yang pada akhirnya dapat dievaluasi Dari ketiga fokus pendidikan dan dijadikan acuan kedepan dalam di atas, sudah seharusnya seluruh penyelenggaraan proses pendidikan komponen bangsa, mulai dari orang sehingga tidak terkesan menjadi tua, pendidik, pemerintah, dan “proyek” saja.

masyarakat bersinergi satu dengan yang lainnya, tanpa melemparkan tanggungjawab satu sama lain.

Dengan bersinerginya setiap komponen di atas, akan mudah manata kembali pendidikan yang telah lama carut marut ini. Nampaknya, ini harapan kita semua agar pendidikan di negeri ini benar-benar mampu dan konsisten dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia, tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran bangsa.

Dalam perjalanan dibutuhkan sumber daya pendidikan yang berkualitas tinggi, Oleh karena itu perlu untuk mengadakan pembaharuan secara menyeluruh terhadap peranan pendidikan. Tapi, sejauh ini usaha yang mengarah kesitu belum mencapai target yang diinginkan. Sebab dari belum seimbangnya pranan pendidikan Indonesia dalam proses pembangunan bangsa adalah karena penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah masih belum menyatu dalam mewujudkan peranan pendidikan yang dapat mendongkrak kemajuan pembangunan bangsa. Problem-problem pendidikan kita semakin kompleks dan semakin sarat dengan tantangan.

Kebijakan dan program-program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, nampak tidak memberi jawaban solusi terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang.

Dibutuhka reformasi pendidikan untuk dapat membaharui semua sistem pendidikan dan peranannya terhadap pembangunan bangsa ini.

Waktu yang diperlukan tidaklah singkat. Perlu pengorbanan dan kesediaan dari semua pihak yang terkait, seperti pemerintah, instasi pendidikan, kementerin pendidikan dan pelaksana pendidikan. Reformasi pendidikan juga harus memberikan peluang bagi siapapun untuk mengembangkan langkah-langkah atau cara baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Reformasi pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efesian untuk meme ncapai tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya, dan Politik, Tinggal di Lampung Tengah.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage 5 MEI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Wali Kota Wajibkan Warganya Lulus SMA Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus mewajibkan warganya mengenyam pendidikan minimal hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika tidak bisa bersekolah di sekolah reguler, diberikan kesempatan ikut kejar paket yang diberikan Pemkot Mojokerto secara gratis.

Wali kota mengungkapkan hal itu usai Inspeksi Mendadak (Sidak) Ujian Nasional (UN) Kejar Paket B PB Sudirman di SMPN 7 Kota Mojokerto. ‘’Harapan kami, semua anak usia sekolah di Kota Mojokerto bisa mengikuti UN demi suksesnya wajib belajar sembilan tahun. Dan warga Kota Mojokerto ini minimal lulus SMA,’’ ungkapnya, Senin (4/ 5) kemarin.

Menurut wali kota, pelaksanaan UN SMP di Kota Mojokerto baik sekolah reguler maupun kejar paket berjalan baik, lancar dan tanpa kendala. Secara umum UN tingkat SMP ini lancar dan tidak ada kendala berarti.

Wali kota menambahkan, untuk mengetahui angka tingkat pendidikan warganya, pihaknya terus melakukan upaya pendataan dan jika ditemukan anak usia sekolah tak sekolah didorong

untuk bersekolah. Jika tak bisa di sekolah regular bisa ikut kejar paket sehingga tak ada anak putus sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kota Mojokerto, Hariyanto mengatakan, peserta UN Kejar Paket B di Kota Mojokerto sebanyak 31 peserta. ‘’Dua mengundurkan diri, para peserta rata-rata anak putus sekolah dan bekerja. Tahun kemarin, 32 peserta. Ini artinya masih ada warga Kota Mojokerto yang putus sekolah reguler,’’ katanya.

Menurutnya, kelulusan sesuai kurikulum yakni tetap sekolah yang menentukan dengan standart soal berbeda dengan sekolah reguler. ‘’Sebanyak 29 peserta Kejar Paket B mengikuti UN di tiga ruang kelas dengan jad-

wal hari pertama Bahasa Indonesia dan PPKN. Hari kedua, Matematika dan IPS dan hari ketiga Bahasa Inggris dan IPA,’’ tegasnya.

Dalam rombongan Wali Kota Mojokerto kemarin didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Hariyanto, Kabag Humas Pemkot Mojokerto Heryana Dodik Murtono. Kabag Ops Polres Mojokerto Kompol Husain Hidayat, Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Maryoko, serta Kakemenag Samsury Mu’arif.

Sejumlah 2.995 Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sederajat mengikuti Ujian Nasional (UN) dihari pertama di Kota Mojokerto kemarinn.

Jumlah siswa itu terdapat di 21 Sekolah penyelenggara di Kota Mojokerto.Q kar

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus menggelar Sidak UN SMP di SMP Luar Biasa Kota Mojokerto, Senin (4/5) kemarin.

KELANA

Cabup Independen Perlu Kantongi 70 Ribu Dukungan Kab Mojokerto, Bhirawa Peluang Calon Bupati (cabup) independent untuk berlaga di Pemilihan Bupati Mojokerto cukup berat. Sebab, untuk meraih satu tiket pendaftaran, calon perseorangan ini harus mengumpulkan dukungan minimal 70 ribu orang pemilih.

Ketentuan ini sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, calon independen atau perorangan yang akan maju harus memenuhi syarat dukungan minimal 6,5%. Jumlah itu meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut Avidatus Sholikhah, Anggota KPU Kab Mojokerto, persyaratan bagi calon independen pada periode kali ini lebih sulit. Sebelumnya jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang harus dikumpulkan hanya berjumlah 3% dari jumlah penduduk. Namun, kini bertambah menjadi 6,5%. ‘’Berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK- 2) yang diterima dari Kemendagri melalui KPU Pusat, jumlah penduduk di Kab Mojokerto ada 1,4 juta lebih. Sehingga calon independent nanti harus bisa mengumpulkan dukungan 70 ribu orang lebih,’’ jelas Avidah, Senin (4/5) kemarin.

Tidak hanya itu, Avidah mengatakan, dukungan ini juga berdasarkan hasil verifikasi dilapangan yang dilakukan KPU melalui Petugas Pemungutan Suara (PPS) di masing masing Desa. ‘’Bukti dukungan sebesar 6,5% itu akan diverifikasi KPU. Karena itu, masingmasing calon yang mendaftar harus melebihkan bukti dukungan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda dalam dukungan yang diberikan,’’ ujarnya.Q kar

Minum Miras di Hotel Tak Dilarang Sidoarjo, Bhirawa Minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, memang tak boleh lagi dijual di minimarket dan pengecer.

Tapi khusus di hotel bintang 3 keatas dengan simbol talam kencana, masih diperbolehkan. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, M Charda menegaskan, minuman beralkohol ini masih boleh dijual di hotel bintang 3 keatas, sebagaimana mengacu pada Permendag Nomor 16 tahun 2015. ‘’Selain di hotel berbintang 3, minuman beralkohol ini juga masih boleh dijual di tempat-tempat karaoke, asal keberadaannya legal dan ada izinya,’’ jelas Charda, Senin ( 4/5) kemarin.

Charda juga menjelaskan, di Kab Sidoarjo keberadaan hotel-hotel sekelas bintang 3 ini banyak berada di sekitar Bandara Juanda. Sedangkan untuk tempat karaoke, selain di tengah kota Sidoarjo, juga ada di beberapa wilayah Kab Sidoarjo. Meski masih boleh minum –minuman beralkohol di hotel bintang 3, tapi minuman beralkohol itu harus dinikmati di dalam hotel. Tidak boleh di bawa untuk pulang.

Tentang larangan menjual Miras di minimarket, kata Charda, pihaknya sudah mendapat laporan dari salah satu kecamatan di Kab Sidoarjo, bahwa di wilayah kecamatan itu sudah tidak ada lagi yang menjual Miras. ‘’Saat ini kami juga masih menunggu lagi laporan serupa dari 17 kecamatan lainnya,’’ katanya.Q ali

Wakil Bupati Gresik, Moh Qosim bersama rombongan saat melakukan Sidak.

kerin ikanto/bhirawa

Hari Pertama, UN SMP di Gresik Lancar Gresik, Bhirawa Ujian Nasional (UN) SMP di Gresik berlangsung lancar. Ini terlihat setelah Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh Qosim melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah sekolah yang menyelenggarakan UN, mulai Senin (4/5) hingga Kamis (7/5).

Untuk memastikan kelancaran berlangsungnya UN, Bupati bersama rombongan melakukan Sidak ke sekolah yang kemarin secara serentak menggelar UN yang dilaksanakan dengan menggunakan Pa-

per Base Test (PBT) maupun Computer Base Test (CBT).

Selain Wabup, Sidak itu juga didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Mahin dan serta Forum Muspida Gresik. Setidaknya, ada dua sekolah yang menjadi obyek kunjungan Sidak kali ini, yaitu MTs NU Gresik Trate dan SMPN I Gresik. Meski didatangi Wabup beserta rombongan, murid tetap serius menger jakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dikerjakan dengan sistim PBT itu.

Dewan Siap Interpelasi Wali Kota Terkait Perwali PPDB Tanpa Kuota Kota Mojokerto, Bhirawa Komisi III DPRD Kota Mojokerto mengancam menggunakan hak interpelasi kepada wali kota. Hak meminta pendapat ini bakal dilakukan jika Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus tetap mengotot mengeluarkan Perwali soal Pendaftaran Perserta Didik Baru (PPDB) yang tak mencantumkan kuota bagi siswa asal luar Kota Mojokerto. ‘’Kami sudah memberikan opsi harus ada pembataan kuota soal asal siswa luar kota. Kalau eksekutif tak menghiraukan ya silahkan saja. Tapi kita akan menggunakan hak-hak yang kita miliki. Termasuk hak interpelasi,’’ lontar Junaedi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Senin (4/5) kemarin.

Dalam pertemuan dengan tim perumus Perwali soal PPDB pekan lalu, komisi III mengusulkan pembatasan kuota 20% bagi siswa asal luar kota. Namun dalam draf Perwali yang diusulkan Dinas Pendidikan, Pemkot bakal membebaskan kuota bagi siswa asal luar Kota Mojokerto. ‘’Wali kota harus ingat soal visi misinya yang menempatkan pendidikan sebagai program prioritas. Kok sekarang akan mengeluarkan kebijakan yang tak menguntungkan warga kota dalam mendapatkan pendidikan,’’ tambah

kariyadi/bhirawa

Junaedi Malik

politikus PKB ini.

Yunus Suprayitno, Ketua DPRD Kota Mojokerto malah menyebutkan bahwa pebatasan kuota bagi siswa asal luar kota Mojokerto merupakan harga mati. ‘’Harus ada kuota bagi siswa asal luar kota, dan usulan itu merupakan harga mati. Soal berapa prosentasenya kita sudah memberikan sinyal, 20% siswa asal luar kota dan 80% siswa dari dalam Kota Mojokerto,’’ lontar politikus asal PDIP ini.

Yunus menambahkan, kue APBD Kota Mojokerto harus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Kota Mojokerto. ‘’Kita sudah mengalokasikan APBD untuk pendidikan gratis. Dan harus bisa dinikmati warga kota,’’ tegasnya.

Terkait desakan komisi III ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota

Mojokerto, Hariyanto, mengaku sudah melaporkan seluruh masukan Komisi III itu kepada wali kota. ‘’Kami dan tim perumus akan rapat lagi untuk merumuskan draf Perwali itu.

Soal kuota siswa asal luar kota nanti menunggu sikap wali kota,’’ terang Haryanto.

Menurut Haryanto, pembebasan kuota siswa asal luar kota sebenarnya bertujuan agar siswa Kota Mojokerto siap bersaing dengan siswa asal luar kota. ‘’Dari perhitungan lulusan dan daya tampung sekolah, rasionya tak ada siswa asal kota yang tak tertampung di sekolah negeri,’’ kilahnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Mojokerto menolak usulan Dinas Pendidikan soal draft peraturan wali kota tentang PPBD Kota Mojokerto 2015.

Point yang ditolak kalangan wakil rakyat diantaranya soal pembatasaan kuota asal siswa, yang berassal dari luar kota maupun dalam Kota Mojokerto .

Tim perumus draft Perwali bentukan Dinas Pendidikan mengotot menyodorkan penghapusan kuota asal siswa dalam PPBD, yang menjadi pemicu reaksi keras Komisi yang membidangi Kesra itu. Kalangan dewan menyodorkan proporsi 80% dan 20%. Untuk komposisi asal siswa luar kota dan dalam Kota Mojokerto. Q kar

Kawasan Hijau untuk Siasati Pajak Sidoarjo, Bhirawa Pendapatan pajak tanah yang seharusnya masuk ke APBD Sidoarjo menjadi sumber yang diandalkan bila status tanah hijau (pertanian), menjadi kuning (bisnis dan perumahan) ditempatkan secara proporsional.

Ketua Pansus RTRW/RDTRK, Dhamroni Chudlory, Senin (4/5) kemarin, mensinyalir ada ratusan hektar lahan yang puluhan tahun dibiarkan pemiliknya, menjadi lahan hijau agar bisa membayar PBB dengan murah.

Lahan yang dimiliki pengu-

saha otomotif merek Eropa itu berada di Wonoayu yang dikuasai lebih dari 20 tahun.

Pemkab mestinya tegas terhadap pemilikan seperti itu, pengusaha menguasai lahan seluas itu untuk dijadikan apa.

Atau tetapkan saja lahan yang berada di Jl Raya WonoayuSukodono menjadi lahan hijau.

Sehingga mekanisme pembayaran PBB ikut status lahan kuning. Pintarnya pengusaha agar bisa membayar pajak ringan disiasati dengan meminjamkan lahan itu ke petani.

Sehingga terkesan lahan itu

bisa menguntungkan petani.

Kasus yang ditemukan bukan hanya di Wonoayu saja, tetapi ada juga lahan 10 hektar sampai 20 hektar di tempat lain yang dimiliki investor tak digunakan secara benar dengan maksud untuk menghindari pajak.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Sidoarjo, mulai terjadi pergeseran dari lahan hijau menjadi abu-abu dan akhirnya kuning. Petugas dinas di sektor ini harus bisa mengantisipasi perkembangan ini, agar sektor pajak bisa digali secara optimal.Q hds

Selanjutnya, rombongan memantau UN di SMPN I Gresik. Di sekolah yang tergolong unggulan di Kab Gresik ini Wabup meninjau pelaksanaan ujian yang menggunakan sistim CBT. Di tempat ini, Wabup sempat memeriksa genset sebagai cadangan listrik apabila ada pemadaman listrik PLN. Setelah Sidak, Wabup menyatakan pelaksanaan UN hari pertama ini lancar. ‘’Pada UN kali ini, ada dua lembaga sekolah SMP yang melaksanakan UN menggunakan sistim CBT,

yaitu SMPN I Gresik dengan jumlah peserta 269 siswa dan SMP Muhammadiyah 12 GKB (Gresik Kota Baru) yang diikuti 160 siswa,’’ ujar Wabup.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan, Mahin menjelaskan, jumlah peserta UN SMP tahun ajaran 2014 – 2015 diikuti 19.054 siswa SMP dan MTs dari 273 lem baga. Rincian, pesertanya dari SMPN sebanyak 6.305 siswa, SMP swasta sebanyak 4.359 siswa, MTs sebanyak 8.373 siswa dan SMP terbuka sebanyak 17 siswa. Q eri

Wisata Sidoarjo Harus Bangkit Seperti Gunung Kidul Sidoarjo, Bhirawa Potensi wisata di Kab Sidoarjo yang selama ini kesannya adem ayem, harus mulai bangkit dan berkembang, seperti yang dilakukan di Kab Gunung Kidul, Yogjakarta. Karena hanya dalam kurun waktu tiga tahunan saja, kini bidang kepariwisataan di daerah yang terkenal dengan julukan daerah yang tanahnya tandus itu, sudah bisa menjadi andalan dari sejumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten itu.

Dari sejumlah wisata alam yang dikelolah, sempat diali kusyanto/bhirawa target PAD Rp12 miliar, namun mampu terealisasi se- Siti Isnaeni Dekoningrum besar Rp15 miliar. Pada tahun depan, sektor ini akan ditarget Rp15 miliar, diharap akan bisa terealisasi lebih besar lagi. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Kebudayana dan Pariwisata Kab Gunung Kidul, Siti Isnaeni Dekoningrum, dihadapan para wartawan Pokja Kab Sidoarjo yang studi banding di Yogyakarta.

Menurut Siti Isnaeni, di daerahnya jenis wisatanya terdiri dari wisata alam, wisata religi dan wisata minat khusus. Wisata di Kab Gunung Kidul, dulunya hanya wisata pantai saja, kini semakin berkembang diantaranya ada wisata gua, pegunungan dan permainan di laut, juga mengembangkan wisata kuliner. ‘’Untuk panjang pantai di daerah Gunung Kidul sampai 72 KM, dan panoramanya lebih indah dari pantai yang ada di Bali. Masyarakat luas bisa membuktikannya sendiri. Di Gunung Kidul juga ada gua yang telah menjadi situs internasional, setelah dari penelitian ahli geologi. Kini kedatangan wisata menjadi target kami, tak hanya wisatawan dalam negeri saja, tapi juga wisatawan manca negara,’’ terang Isnaeni.

Dunia pariwisata di Gunung Kidul, lanjut Isnaeni, kini mempunyai peranan startegis. Karena tak hanya memberikan kontribusi PAD, tapi juga penting dan mampu untuk menopang kelangsungan ekonomi masyarakat di sekitar tempat wisata. Sehingga masyarakat sekitar wisata benar-benar menikmati hasilnya. Misalnya, wisata alam di gua pindul.

Masyarakat sekitar bisa menjadi pemandu wisata dengan mematok biaya Rp35 ribu. Sedangkan Pemkab Gunung Kidul mendapatkan penghasilan dari retribusi masuk wisata sebesar Rp10 ribu.

Dari semua perkembangan wisata di Kab Gunung Kidul, diakui Isnaeni, untuk mengembangkannya tak bisa lepas dari kerja samanya untuk menggandeng peranan media massa dalam ikut mempromosikannya. ‘’Sebab tanpa melibatkan media massa, promosi wisata tak akan bisa menjadi populer,’’ sebutnya.Q ali

Normalisasi Saluran Ketapang Butuh Rp 12 M Salah satu solusi mengatasi banjir sekitar Jl Raya Porong, Sidoarjo arah Surabaya-Malang dan sebaliknya, diantaranya melakukan normalisasi Avfoer/Saluran Ketapang. Setelah dilakukan rapat koordinasi, normalisasi itu menelan biaya sebesar Rp12 miliar.

Namun proses normalisasinya tak semudah membalikan telapak tangan, harus melalui proses panjang, sehingga penanganannya bisa terkatungkatung. Efeknya, seperti yang terjadi di Jl Raya Porong yang tergenang air, setelah tergenang jalannya menjadi rusak berat.

Menurut Kepala Dinas Pengairan Sidoarjo, Ir Fatchur Rahman MSi ditemui Senin (4/ 5), kalau salah satu penyebab banjir di Jl Raya Porong itu akibat pendangkalan Kali Ketapang. Untuk mencari solusinya, sudah dilakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak. Diantaranya

BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Surabaya, Dinas PU Pengairan Jatim, Dinas PU Pengairan Sidoarjo, Bapel BPLS dan BPBD Sidoarjo.

Fatchur juga menjelaskan, hasil rapat merencanakan pelaksanaan normalisasi Afvoer Ketapang yang dibagi menjadi dua, mulai Dam Desa Penatarsewu hingga hilir sepanjang 2,7 km akan dilaksanakan BBWS Brantas. Proses perencanaannya sudah tuntas dan proses pekerjaannya menelan biasa sekitar Rp12 miliar, yang diambilkan dana dari APBN P 2015. ‘’Sekarang sudah dalam proses pelelangan,’’ katanya.

Sedangkan untuk bagian

achmad suprayogi/bhirawa

Kondisi Jl Raya Porong yang rusak usai tergenang banjir. hulu, mulai dari Rel KA Desa Kalitengah hingga Dam Desa Penatarsewu sepanjang 3 km, merupakan bagian operasi dan pemeliharaan akan dilaksanakan PU Pengairan

Jatim, PU Pengairan Sidoarjo dan BPLS. ‘’Sambil menunggu prosesnya tuntas, berdasarkan hasil rapat serta untuk menanggulangi keresahan masyarakat. Juga mengi-

rimkan surat yang ditandatangai Bupati Sidoarjo mengajukan pinjaman alat berat, excavator dan ponton serta operatornya, yang akan digunakan untuk menormalisasi Afvoer Ketapang mulai dari Rel KA sampai dengan Dam Desa Penatarsewu. Namun pinjaman itu hingga kini belum mendapatkan jawaban,’’ papar Fatchur.

Wakil Gubernur Jatim, Drs Syaifullah Yusuf saat dihubungi media merasa kaget kalau pinjaman alat berat itu belum mendapatkan jawaban.

Menanggapi Jl Raya Porong rusak akibat banjir, Gus Ipul (sapaan sehari-hari_red) mengatakan kalau perbaikan jalan itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. ‘’Saya tadi sudah melakukan koordinasi, Insya Allah nanti malam (4/5) akan dilakukan perbaikan,’’ jelasnya.Q ach

JAWA TIMUR

6

Selasa Wage 5 MEI 2015

Nilai UN Jadi Penentu Masuk Sekolah Pilihan 16.296 Siswa SMP di Tuban Ikuti UN Tulungagung, Bhirawa Kendati nilai UN (ujian nasional) sudah tidak menjadi penentu kelulusan, namun tidak berarti siswa yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi boleh cenderung mengendurkan konsentrasi dalam belajar.

Pasalnya, nilai UN masih tetap menjadi penentu untuk masuk ke sekolah pilihan tingkat SMA dan SMP. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Drs Suharno MPd pada Bhirawa, Senin (4/5). “PPDB (penerimaan peserta didik baru) untuk tingkat SMA dan SMP tetap pakai UN. Dalam PPDB tidak ada tes tulis,” ujarnya usai melakukan sidak UN tingkat SMP bersama Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi. Menurut dia, nilai UN sebagai penentu di PPDB sudah merupakan keputusan Pemerintah Pusat.

Karena itu bagi siswa SMP yang kini tengah menempuh UN diharapkan dapat tetap konsentrasi meraih hasil yang maksimal.

“Jadi nilai UN tetap menentukan.

Jangan sampai siswa dalam mengerjakan UN main-main karena tidak menentukan kelulusan.

Nilai UN akan berpengaruh saat PPDB nanti,” paparnya.

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Tulungagung, H Nurchamim, menyatakan hal serupa. Ia berharap siswa kelas IX SMP yang kini tengah menghadapi UN untuk tetap giat dan tekun belajar. “Masalahnya bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni tingkat SMA, nilai UN tentu masih menen-

tukan. Siswa dengan nilai UN yang tinggi akan mudah untuk masuk sekolah pilihannya saat PPDB,” katanya.

Diakui, meski belum ada rapat bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung terkait PPDB, nilai UN masih relevan untuk dijadikan acuan atau penentu dalam proses PPDB. “Patokan nilai UN masih merupakan pilihan yang terbaik dalam PPDB. Kami kira Dinas Pendidikan juga akan menggunakan nilai UN dalam PPDB,” tuturnya.

Catatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menyebutkan jumlah siswa SMP setempat yang kini menjalani UN sebanyak 14.262 siswa. Secara rinci peserta dari SMP Negeri dan SMP Swasta sebanyak 11.035 siswa serta MTs Negeri dan MTs Swasta sebanyak 3.227. Sedang jumlah lembaga penyelenggara UN tingkat SMP/ MTs tercatat sebanyak 115 lembaga. Terdiri dari 75 lembaga SMP dan 40 MTs. 16.296 Siswa Sementara itu, sebanyak 16.296 siswa-siswi sekolah menengah tingkat pertama sederajat di Kabupaten Tuban, kemarin (4/

5) mengikuti Ujian Nasional (UN) dan berlangsung lancar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikppra) Kabupaten Tuban, hingga proses ujian hari pertama selesai belum menerima laporan adanya permasalahan baik secara teknis maupun gangguan lain seputar pelaksanaan ujian.

"Alhamdulillah kami sampai saat ini belum menerima laporan adanya masalah dalam pelaksanaan Ujian Nasional hari pertama ini," kata Kasi Kurukulum Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Disdikpora Tuban Heni Indriana.

Heni juga berharap, agar hingga hari terakhir pelaksanaan UN SMP yang dijadwalkan hingga Kamis (7/5) mendatang, berjalan lancar sesui dengan rencana dan tidak ada hambatan, terutama untuk masalah issu kebocoran yang terjadi dalam pelaksanaan ujian. "Tentu harapan kita bersama tidak ada masalah, apa lagi sampai ada kebocoran soal. Mudah-mudahan sampai hari terakhir berlangsung lancar," katanya.

Sementara itu, Zaenal Maftuhien Kepala SMNP 6 Tuban, saat dikonfirmasi bhirawa dari total 250 anak didiknya yang terdaftar sebagai peserta ujian, seluruhnya hadir dan melaksanakan ujian di hari pertama ini. "Alhamdulillah, pelaksanaan UN di SMPN 6 Tuban berlangsung tertib, aman dan lancar. Tapi masih ada tiga hari lagi yang belum dapat diprediksi. Harapannya kondusif seperti hari ini," kata Zaenal.

Kepala SMPN 6 ini juga meng-

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, saat melakukan sidak pelaksanaan UN tingkat SMP, Senin (4/5). himbau pada anak didiknya tetap menjaga ketertiban seperti hari ini untuk pelaksanaan ujian selanjutnya. Selain itu anak didinya juga diminta melaksanakan ujian dengan jujur, dan tidak mempercayai adanya bocoran jawaban dari siapapun, sekalipun ujian tahun ini bukan penentu

kelulusan seperti tahun sebelumnya.

"Untuk siswa tetap jaga ketrtiban, laksanakan ujian dengan jujur dan tertib. Komitmen kami adalah jujur agar hasilnya dapat menjadi evaluasi," imbau Zaenal yang juga sekretaris KONI Kabupaten Tuban ini.

wiwie eko/bhirawa

Untuk diketahui, ujian nasional tingkat SMP dan sederajat di Kabupaten Tuban, tahun 2015 ini diikuti sebanyak 16.296 peserta tingkat sekolah menengah pertama sederajat, masing-masing SMP 10.438 peserta, MTs 5.853 peserta, dan SMP Luar Biasa (LB) 5 peserta.Q wed,hud

UN CBT di Lamongan Berlangsung 12 Sesi

KILAS JATIM

KKP Waspadai 14 Jenis Jajanan Anak Sekolah Lumajang, Bhirawa KKP (Kantor Ketahanan Pangan) Kabupaten Lumajang kini mewaspadai adanya jajanan anak sekolah yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan.

Ini menyusul temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan Lumajang zat berbahaya pada jajanan di lingkungan sekolah. "Dari 60 jenis jananan yang diambil sample dan diperiksa oleh BPOM, hasilnya ditemukan 14 jenis jajanan yang mengandung zat berbahaya,’’ kata kata Ir Khairil Diany Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Lumajang.

Jajanan ini, kata dia, mengandung Rodamin C dan Boraks. ‘’Padahal kedua zat ini tidak boleh dikonsumsi karena akan berdampak kanker jika terserap oleh tubuh manusia,’’ tambah Khairil.

Lebih lanjut Khairil mengungkapkan sampel itu diambil secara acak terhadap para pedagang makanan yang berjualan di sekitar sekolah. Tidak hanya jananan atau panganan basah saja, namun jananan kemasan juga turut diperiksa standar kesehatannya.

Yang ditemukan benar-benar sehat, tutur dia, hanya 46 jenis saja. “Sisanya, sangat membahayakan kesehatan karena mengandung zat pewarna dan pengawet makanan yang berbahaya. Jenis makanannya, seperti cilok, cireng dan lainnya," urainya.

Khairil Diany juga memberikan tips bagi masyarakat untuk mewaspadai makanan yang mengandung bahan berbahaya. "Warna makanan yang berbahaya itu biasanya lebih menyala atau lebih terang, kekenyalannya juga berlebihan dan untuk bau bisa langsung diketahui," ungkapnya.Q yat

Tiga Siswa Sampang UN di Mapolres Lamongan, Bhirawa SMPN 1 Lamongan menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tingkat menengah pertama di Lamongan yang menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) dengan sistem computer based test (CBT). UN di SMPN 1 Lamongan ini dilangsungkan dalam empat hari dengan 12 kali sesi ujian. Hal itu terungkap saat Bupati Fadeli melakukan sidak pelaksanaan UN di sekolah yang berada di Jalan Ki Sarmidi Mangunsarkoro tersebut. Pihak sekolah sendiri sudah menyiapkan 90 unit komputer untuk pelaksanaan UN CBT. Sementara jumlah siswa SMPN 1 Lamongan yang melaksanakan UN ada sebanyak 272 orang. Sehingga dalam sehari, akan dilaksankan tiga kali sesi ujian. Sesi pertama jam 07.3009.30, sesi kedua jam 10.30-

12.30 dan sesi ketiga jam 14.0016.00.

Hari pertama mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, hari kedua Matematika dan di hari ketiga mengujikan Bahasa Inggris. Serta di hari keempat mengujikan mata pelajaran IPA. Semua siswa peserta UN di SMPN 1 Lamongan tidak ada yang absen.

Selain di SMPN 1 Lamongan, Fadeli juga melihat kesiapan UN di MTs Putra Putri Banat Banin. Di kedua lokasi itu, Bupati Fadeli yang ditemani Sekkab Yuhronur Efendi dan Kepala Dinas Pendidikan Bambang Kustiono tidak masuk ke ruangan.

“Insya Allah UN CBT di Lamongan maupun UN PBT sudah disiapkan dengan baik. Insya Allah pelaksanannya juga lancar. Saya berharap siswa juga

Tiga siswa ketika mengikuti UN di Mapolres Sampang.

nurcholis/bhirawa

percaya diri untuk melaksanakan ujian, “ ujarnya saat di SMPN 1 Lamongan.

UN di Mapolres Sementara itu, tiga pelajar SMP Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, terpaksa harus mengikuti ujian nasional (UN) di Mapolres Sampang, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, karena ditangkap polisi sebagai tersangka pencabulan terhadap anak yang masih duduk di sekolah dasar (SD).

Ketiga pelajar tersebut, di antaranya JI (15) warga Dusun Sumbawa Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung, LI (15) warga Dusun Duko Desa Tambelangan, dan BI (15) warga Dusun Besabe Desa Bringin Kecamatan Tambelangan, Sampang. "Penegakan hukum tetap berjalan, namun pada intinya mereka mempunyai hak untuk mengikuti UN," jelas Ipda Iwan, KBO Reskrim Polres Sampang, Senin (4/5).

Iwan menambahkan, mereka akan mengerjakan UN di Mapolres Sampang selama 4 hari, dengan pengawasan polisi dan pengawas ujian. Sedangkan naskah soal UN didatangkan dari asal sekolah mereka. "Kita sediakan tempat selama 4 hari ujian di mapolres karena mereka terancam melangar pasal 81 subs 82 UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," pungkasnya. Q yit,lis

Masa saat menggelar aksi treatrikal.

irvan/bhirawa

Tolak Liberalisasi Pendidikan, Aktivis Datangi Dispendik Kab Kediri, Bhirawa Sekitar 120 aktivis yang tergabung dalam kediri bergerak mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Kantor Pemkab Kediri, mereka meminta Dispendik menolak adanya liberalisasi di dunia pendidikan.

Koordinator aksiDaniel Arisandi mengatakan selama ini dunia pendidikan selalu dijadikan ajang mengeruk keuntungan.

Dia menyebutkan adanya program sekolah gratis dalam kenyataannya masih ada pungutan-pungutan.

"Masih banyak pungutan dengan berbagai macam alasan terutama atas nama komite , Kita menolak adanya liberalisasi di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Kediri," ujar Daniel.

Untuk, lanjut Daniel, pihaknya meminta dinas pen-

didikan maupun bupati Kediri benar-benar mewujudkan pendidikan gratis , serta meningkatkan tunjangan APBD pendidikan Kota atau Kabupaten Kediri. "Kami menuntut adanya peningkatan APBD dalam pendidikan, sehingga pendidikan gratis bisa terwujud, dan juga mampu mensejahterakan guru," tuntut Daniel.

Dalam aksinya, masa juga menggelar teatrikal yang menggambarkan sosok Presiden Joko Widodo yang selalu mengalihkan permasalahan pada kebinetnya atau bawahannya. Dengan mendapat pengawalan ketat dari Polisi demontran yang sebelumnya menggelar aksi di kantor pemkab kediri kemudian bergerak menuju kantor dinas pendidikan dan kantor DPRD kota Kediri.Q van

Siswa, Wali Murid dan Guru SDN I Dawuhan Lakukan Istighasah Hari Pertama, 165 Siswa SMP/MTs Tak Ikut UN Meski pelaksanaan UN (Ujian Nasional) masih akan digelar pada 1820 Mei 2015 mendatang, ratusan siswa, guru, orang tua SDN I Dawuhan Kecamatan Kota Situbondo, melakukan rangkaian kegiatan demi lancar dan suksesnya kegiatan tahunan tersebut.

Satu di antaranya dengan menggelar istighasah, kemarin. Acara yang dipusatkan di halaman sekolah setempat itu dilaksanakan rutin di saat menjelang UN. Semua guru dan siswa serta wali murid optimis dengan berdoa akan berhasil dengan kelulusan 100 persen.

Khusus istighasah kemarin dipimpin langsung Habib Muhammad Al Muhdar, yang notabene mantan Ketua Komite SDN 5 Dawuhan. Ikut serta ditengah istigosah, Kepala Sekolah SDN I Dawuhan Kecamatan Kota Situbondo, Bambang Hariyanto dan jajaran komite sekolah serta puluhan tenaga pendidik berikut para orang tua wali murid.

Menurut Bambang Hariyanto S.Pd, acara istigoshah akbar rutin dilaksanakan setiap tahun saat akan menghadapi pelaksanaan UN. Selain untuk memperoleh bimbingan dan tuntunan dari Allah SWT, dengan beristighosah diharap bisa mendapatkan barokah dalam menghadapi UN

2015.

“Meski tahun ini kelulusan siswa tidak ditentukan oleh hasil UN, kami tetap melakukan istighosah. Selain untuk menigkatkan ibadah kepada allah SWT, kegiatan religius ini untuk mengajarkan pentingnya berdzikir dan berdoa kepada siswa,” ujar Bambang, usai acara kemarin.

Bambang menambahkan, setiap tahun pelaksanaan UN, ia bersama seluruh komponen civitas SDN I Dawuhan mulai dari guru dan seluruh siswa selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi masalah serta saat menjawab soal-soal UN. “Itu karena kami tak hentihentinya melakukan doa agar supaya diberi kesehatan dan mendapatkan manfaat serta diberi kelancaran dalam penyelenggaraan UN sehingga berhasil dengan baik,” tegas pria yang juga pengurus PGRI Situbondo itu.

Masih kata Bambang, ia bersama keluarga besar SDN I Dawuhan Kecamatan Kota Situbondo,

tak hanya intens melakukan doa dan istighasah akbar saja, melainkan jauh hari juga memberikan pelajaran tambahan dan try out. “Alhamdulillah, dengan melakukan munajat kepada Allah SWT, tiap tahun prestasi akademik hasil UN SDN I Dawuhan Kecamatan Kota Situbondo, mampu menunjukkan nilai yang sangat membanggakan,” urai pria bersahaja itu.

Banyak manfaat yang didapat dari kegiatan religus, ungkap dia, diantaranya dapat meningkatkan ketaqwaan dan keimanan para siswa, juga untuk melatih kebresamaan dan kekompakan dalam menghadapi UN. “Kegiatan UN ini harus kita hadapi dengan banyak melakukan doa dan istighosah kepada-Nya. Tentunya, selain itu juga para siswa harus rajin dan tekun belajar, sehingga mudah dalam mengerjakan soalsoal UN, tahun ini,” pungkas mantan Kasek SDN 3 Dawuhan itu.

165 Tak Ikut UN Sementara itu, hari pertama pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat sekolah pertama (SMP) dan sederajat se-Kabupaten Situbondo berjalan lancar dan tertib, Senin kemarin (4/5). Untuk

UN tahun 2015 ini peserta ujian nasional tingkat SMP sebanyak 6.979 siswa.

Selanjutnya peserta ujian nasional dari MTs sebanyak 2.954 siswa. Dari data terakhir terungkap sebanyak 165 siswa berhalangan ikut UN dengan berbagai alasan. Angka sebanyak itu berasal dari 125 siswa SMP dan sisanya 40 dari siswa MTs. Pantauan Bhirawa sejak pukul 07.30. menyebutkan, orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo, Bupati Dadang Wigiarto yang biasanya rutin melakukan pemantauan, tidak tampak pada hari pertama pelaksanaan UN di Kota Santri, pagi kemarin. “Bupati tidak melakukan monitoring hari pertama UN. Insya Allah akan memantau pada Selasa atau Rabu lusa,” ujar Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Agus Hadi Putranto, Senin kemarin.

Menurut Agus HP, pelaksanaan UN tahun 2014 ini tidak ditemukan masalah yang berarti saat memasuki hari pertama. “Kami bersama tim sudah siap menghadapi pelaksanaan UN. Tahun ini baik sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di Kabupaten Situbondo akan mengikuti UN dengan baik. Kami berharap

sawawi/bhirawa

Agar pelaksanaan UN lancar, ratusan siswa kelas VI SDN I Dawuhan Kecamatan Kota Situbondo dengan dipandu Habib Muhammad Al Muhdar, menggelar istigosah akbar, kemarin. semoga berjalan sukses,” terang mantan Kasi SMA Dipendik Kabupaten Situbondo itu.

Untuk peserta UN SMP-MTs tahun ini, sambung Agus HP, panitia melaksanakan ujian empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. Jika pada

UN SMA/SMK ada dua lembaga yang mengikuti ujian melalui sistem online atau computer based test (CBT), sebaliknya pada UN SMP/MTs, di Kabupaten Situbondo seluruhnya mengikuti ujian dengan soal ujian kertas atau paper based test (PBT).Q awi

JAWA TIMUR

Selasa Wage 5 MEI 2015

Gede Pasek Cari Dukungan di Nganjuk

KILAS JATIM

Polres Berhasil Gagalkan Penyelundupan Pupuk

Jelang Kongres PD Nganjuk, Bhirawa Mendulang dukungan dalam pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat, legislator asal Bali Gede Pasek Suardika menyambangi rumah Basuki, Ketua DPC Partai Demokrat Nganjuk yang telah dipecat. Bahkan loyalis Anas Urbaningrum tersebut mengingatkan ketua harian PD Syarief Hasan untuk tidak mencampuri pencalonanya sebagai Ketum pada Kongres PD yang akan digelar di Surabaya pertengahan Mei mendatang.

Probolinggo, Bhirawa Penyelundup pupuk urea bersubsidi ilegal terus terjadi, untuk itulah jajaran Polres Probolinggo melakukan operasi akan kejadian tersebuth. Hasilnya selain mengamankan seorang pelaku, juga setidaknya sebanyak 7 ton pupuk bersubsidi turut disita sebagai barang bukti.

Hal ini diungkapkan kapolres Probolinggo AKBP Riky Haznul disampingi Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Roy A. Prawirosastro, Senin (4/5).

Pengungkapan penyelundupan pupuk urea bersubsidi tersebut dari patrol unit sabhara di wilayah Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, sekitar pukul 23.00. Saat itu polisi mendapati truk bernopol N 9668 yang dikendarai Edi Susanto, 48, warga Desa Bulujaran Lor, tengah menepi.

Keberadaan truk yang berhenti di tengah kondisi jalan yang sepi dan gelap membuat polisi curiga. Anggota pun lantas mengecek truk tersebut. Ketika ditanya, Edi, si sopir truk, berusaha mengelabui petugas dengan mengatakan bahwa truknya bermuatan jagung.

Petugas tidak percaya begitu saja. Saat dicek, di bagian atas muatan, memang ada tongkol jagung yang dikemas di sak.

Petugas lantas melanjutkan pemeriksaan ke tumpukan sak di bagian tongkol jagung itu. Hasilnya, sak-sak tersebut ternyata berisi pupuk bersubsidi.

Merasa ada yang tidak beres, petugas patroli lantas menghubungi Satreskim.

Oleh petugas, sopir dan barang bukti truk lantas dibawa ke Mapolres Probolinggo.

Dari pemeriksaan, total ada 7 ton pupuk yang hendak diselundupkan, dengan tujuan Malang.Q wap

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal pulau dewata ini juga mengkritik Syarif Hasan lantaran memaksa DPC dan DPW menandatangani kesepakatan bermaterai untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon ketua umum tunggal.

Menurutnya langkah politik ketua harian PD ini karena takut melawan dirinya sebagai kompetitor mantan presiden indonesia sebagai calon Ketum partai berlambang bintang mercy tersebut. "Saya lolos sebagai anggota DPD, ini membuktikan saya memiliki capi-

tal electoral. Padahal saat saya maju DPD banyak oknum di internal PD menjegal langkah saya," tegas Gede Pasek.

Terkait pemecatan sepihak oleh DPP PD dari Ketua DPC PDt Nganjuk, Basuki membantah jika dieinya telah dipecat. Hingga kini, dirinya mengaku tidak menerima surat pemecatan resmi dari DPP PD tersebut. Kalaupun ada pemecatan yang dilakukan oleh ketua harian PD Syarif Hasan, ia menilai pemecatan itu tidak sah, karena tidak sesuai AD/ ART PD. Basuki juga menilai peme-

catan dirinya ada kaitannya dengan kongres PD mendatang di Surabaya. “Saya mengetahui dari kantor Kesbanglinmaspol Nganjuk, jika saya telah dipecat sebegai ketua DPC PD oleh ketua harian Partai Demokrat, Syarif Hasan,” ujar Basuki di kediamannya, Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso.

Basuki menyebutkan, sesuai AD/ART Partai Demokrat, pemecatan seharusnya tidak dilakukan oleh ketua harian melainkan ketua umum. Kalaupun dirinya dipecat, seharusnya di fahului dengan surat teguran atau sanksi awal jika telah menyalahi aturan partai. Namun hingga kini Basuki tidak mendapat teguran baik tertulis maupun via telepon, dan juga surat resmi pemecatan.

Karena itu Basuki telah melayangkan somasi kepada DPP Partai Demokrat terkait pemecatan sepihak dirinya.

“Ini ada dugaan diskrimanasi

ristika/bhirawa

Mencari dukungan, Gede Pasek Suardika bersama Basuki, Ketua DPC PD Nganjuk yang telah dipecat oleh DPP PD. sepihak yang dilakukan elit partai, karena dorongan orang tertentu yang disebut preman di internal partai, untuk kepentingan golongan,” tegas Basuki.

Seperti diketahui, tiga ketua DPC Partai Demokrat asal Jawa Timur beberapa waktu lalu mengirimkan surat soma-

si terkait pemecatan sepihak yang dilakukan oleh ketua harian Partai Demokrat Sayarif Hasan. Ketiga DPC tersebut yakni Basuki, ketua DPC Demokrat Nganjuk, Dendy Kukuh Santoso kota Pasuruan, dan Dadik Risdaryanto kota Surabaya.Q ris

Tidak Berizin, Minimarket Disegel Satpol PP

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam Merah, AG3776SL, a/n. Sri Aning, Ds. Kendalbulur, Boyolangu-T.Agung No. 838/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Biru, AG5686SY, a/n.

Bambang Sugianto, Ds. Sidomulyo, Pagerwojo-T.Agung No. 839/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Putih, AG6474RAL, a/ n. Sugeng Hariyono, Jl. Kapt. Kasihin Gg 2, Kel. KenayanT.Agung No. 840/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Hitam Orange, AG2464RU, a/n. Supini, Kel. Bago-T.Agung No. 841/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2012, Merah Hitam, AG3775OH, a/n. Khoirul Anam, Ds. Tenggur, Rejotangan-T.Agung No. 842/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG6562OF, a/n.

Siti Astuti, Ds. Tenggur, Rejotangan-T.Agung No. 843/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2610 FC, a/n Juhriyanto, Ds. Olean rw 01/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 844/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2852 FG, a/n Sunardi, Ds. Kapongan, rw 01/03, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 845/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5884 EU, a/n Ari Fatrang Dina K, Ds. Sumberkolak rw 05/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 846/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4695 EL, a/n Moch. Edi Santoso, Ds. Wringin Anom rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 847/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4024 FF, a/n Nurhasan, Ds. Sumberanyar rw 01/02, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 848/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6260 EY, a/n Supaat, Desa Besuki rw 04/04, Kec. Besuki, situbondo.

No. 849/IMB/BI-II/2015

huda/bhirawa

Puluhan sopir dump truk ketika mendatangi kantor dan garasi truk dump truk miliki PT Trindo Mas Suarabaya yang berada di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Tuban.

20 Sopir Truk Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuban, Bhirawa Karena kerap diancam akan dipecat serta gaji kerap dipangkas tanpa alasan yang jelas, 20 sopir truk dari perusahan PT Trindo Mas yang berada di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban kemarin (4/5) menggelar aksi unjuk rasa dan mengamuk di pangkalan truk perusahan tersebut. “Uang gaji dan uang saku kami untuk beli solar seharusnya naik, tapi aneh kok malah sering dipangkas,” kata Koordinator Aksi (Korlap) Salikun (36) saat dikonfirmasi.

Sejak beroperasi enam bulan yang lalu, perusahan jasa pengangkutan asal Surabaya kabarnya juga tidak memiliki izin, baik dari kepala desa (Kades), camat Bancar, maupun Dinas terkait di kabupaten Tuban. “Kalau tidak ada ihtikad baik dari perusahaan, kami meminta garasi ini ditutup. Kami pun siap

mundur,” Salikun.

Sedangkan Kepala Desa Sukolilo, Arif Nugraha ketika dikonfirmasi menyatakan, penempatan garasi mobil dump truk milik PT Trindo Mas membenarkan hingga sampai saat ini belum ada ijinnya. Padahal semestinya pemiliknya harus ijin terdahulu sebelum menempati tempat tersebut. Karena pangkalan tersebut telah memiliki banyak puluhan armada. “Seharusnya ya ijin dahulu, tapi sejak berdiri sampai sekarang belum ada ijinya. Ketemu dengan pemiliknya pun tidak pernah,” kata Arif Nugraha.

Di tempat terpisah, Egrik pemilik perusahan saat dikonfiormasi bersikukuh tidak akan meladeni dan mengkabulkan tuntutan para sopir yang saat ini melakukan aksi. “Biarin, kalau masalah izin akan kita bicarakan dengan instansi dfan pihak terkait,” kata Egrik singkat.Q hud

Beri Peluang Siswa Miskin Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri Bupati Teken MoU dengan Rektor Universitas Jember Untuk terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bondowoso melalui pendidikan, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni melakukan kerjasama dengan Universitas Jember yang didalamnya dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati dengan Rektor Unej Drs Moh Hasan PHD bertempat di Pendopo Bupati Bondowoso, Senin (4/5) kemarin.

Acara tersebut merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang sebelumnya dilakukan Upacara bertempat di alun-alun Bagus Asra serta pemberikan berbagai penghargaan bagi semua elemen yang berprestasi maupun yang memiliki kepedulian tinggi dalam pendidikan diantaranya siswa berprestasi, guru maupun masyarakat umum yang peduli pendidikan.

Dalam sambutannya usai MoU tersebut Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mengungkapkan jika prioritas pembangunan di Bondowoso masih menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya yang ingin menciptakan masyarakat Bondowoso yang beriman, berdaya dan bermartabat.

“Tentu sesuai visi dan misi yang

7

sudah ditetapkan yaitu menciptakan masyarakat yang beriman, berdaya dan bermartabat, maka berbagai upaya akan dilakukan Pemkab Bondowoso untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Dengan adanya MoU yang dilakukan dengan Rektor universitas Jember (Unej) ini Bupati berharap adanya perlakukan khusus dari Unej khusus untuk masyarakat Bondowoso yang ingin melanjutkan pendidikan di Unej, diantaranya pemberian beasiswa melalui jalur khusus bagi mahasiswa kurang mampu serta jika kuota yang dimiliki Unej terbatas, maka Pemkab melalui APBD akan memberikan bantuan.

“Saya sudah bersepakat dengan pak Rektor untuk membantu mahasiswa dari Bondowoso yang mau kuliah di Unej, bagi yang kurang mampu alias samsul tahar/ bhirawa

Bupati Amin Said Husni dan Rektor Unej Drs Moh Hasan PHD usai melakukan MoU di Pendopo Bupati Bondowoso kemarin.

miskin akan diberi jalur khusus dengan dilakukan tes di Bondowoso dan akan diberikan beasiswa,” ungkapnya.

Bupati berharap, peluang yang sudah dibuka dan dibuat bersama dengan salah satu perguruan tinggi ternama ini akan menambah semangat bagi para pelajar Bondowoso khususnya yang kurang mampu untuk terus berupaya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Saya tentu berharap peluang ini disampaikan oleh para guru pada muridnya untuk memberikan semangat agar anak yang kurang mampu ini bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi,” imbuhnya.

Sementara itu Rektor Unej Drs H Moh Hasan PHD dalam sambutannya mengaku menyambut baik upaya yang dilakukan Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni untuk merangsang rakyatnya khususnya untuk pelajar yang kurang mampu melanjutkan pendidikan tinggi di Unej.

Hal ini menurutnya merupakan terobosan baru yang perlu di apresiasi oleh dunia pendidikan tinggi. “Ini merupakan upaya yang luar biasa dari seorang Bupati, tentu saya sebagai Rektor wajib menyambut baik dan memberi ruang bagi anak kurang mampu yang memiliki semangat belajar tinggi,” katanya.

Pihak Unej menurut Hasan pada tahun ini akan member jatah sedikitnya 50 Calon Mahasiswa baru dari Bondowoso yang melalui jalur khusus ini, karena sesuai dengan MoU yang dilakukan bersama Bupati saat ini pemkab Bondowoso menyediakan anggaran untuk beasiswa bagi calon mahasiswa kurang mampu sebanyak 50 orang.Q har

Jombang, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Jombang, Senin (4/5) akhirnya bertindak tegas melakukan penyegelan pada minimarket yang belum memiliki izin. Di Kabupaten Jombang ada sebanyak 155 Minimarket dan hanya 44 yang mengurus perizinan.

Penyegelan ini dilakukan setelah mengetahui, minimarket yang dirazia tidak bisa menunjukkan surat surat izin yang seharusnya dimiliki. Perizinan itu di antaranya adalah Izin Mendirikan bangunan (IMB), Surat izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) dan IUTM (Izin Usaha Toko Modern). ”Karena mereka tidak bisa menunjukkan surat ijin yang seharnya dimiliki maka kita segel dengan menempel stiker peringatan,” ujar Keala Sapol PP, Fahrudin Widodo di sela-sela melakukan Razia bersama Dinas Perijinan dan Disperindagkop kemarin.

Stiker berukuran Besar ditempel petugas di depan pintu masuk minimarket.

Dalam stiker itu bertuliskan Peringatan dengan tanda silang besar warna merah dan di bawahnya bertuliskan Minimarket ini belum dilengkapi perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikatakan Kasatpol PP bahwa pihaknya telah memperingatkan kepada pemilik Minimarket yang belum mengurus izin, agar segera melengkapi. Setelah seminggu surat diluncurkan belum ada tindakan. Maka Satpol PP memberikan peringatan lagi. “Yakni dengan menem-

pel atau memberikan stiker peringatan,” ujarnya saat memimpin razia, Senin (4/5) sore kemarin.

Meski telah menyegel, namun dikatakannya, Minimarket tetap boleh beroperasi alasannya, karena dalam perda memang seperti itu.

Dan dalam surat edaran dan stiker yang ditempelkan di depan pintu minimarket tersebut, dijelaskan berdirinya minimarket ini sudah melanggar perda nomor 15 tahun 2014 tentang Toko Modern. Sehingga perlu adanya penertiban. ’’Jadi sebelumnya, kami sudah melayangkan surat peringatan. Sedangkan kali ini merupakan tindak lanjut dari surat pemberitahuan itu.

Kalau minimarket yang didatangi petugas dapat menunjukan dokumen perizinan, maka tidak akan kami pasang stiker,’’ tambahnya.

Data Dinas Perijinan Kabupaten Jombang berdiri dan telah beroperasi sebanyak 158 Minimarket. Hanya 44 yang sedang dan telah mengurus ijin, baik itu IMB, HO serta IUTM.” Jadi kita akan terus melakukan razia dan akan memberikan sanksi bagi minimarket yang tidak ada ijinnya,”tandasnya.

Sementara itu dalam razia kemarin, dua minimarket yakni Alfa Midi di Jl Adityawarman Kepanjen serta Indomaret milik mantan anggota Dewan, Hafsoh Wahuyuni terpaksa di segel Petugas Satpol PP bersama Dinas Perijinan dan Deperindagkop.

Karena kedua minimarket ini setelah dilakukan pengecekan petugas diketahui belum memiliki ijin.Q rur

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

KPU Coret Pendaftar Jabat PPK 2 Periode Malang, Bhirawa KPU Kabupaten Malang mulai menyeleksi pendaftar anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Anggota KPU Kabupaten Malang Sofi Rahmadani mengatakan KPU telah mencoret puluhan pendaftar yang terbukti telah 2 periode menjabat PPK. Salah satu syaratnya yaitu mereka tidak boleh menjabat PPK selama 2 periode berturut-turut yaitu sejak 2004 sampai dengan Pileg lalu dengan membuat surat pernyataan sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2015 dan SE KPU RI nomor: 183/KPU/IV/2015.

“Mereka harus menandatangani surat pernyataan kalau tidak menjabat PPK untuk Pilbup selama 2 periode yaitu Pilbup 2005 dan Pilbup 2010. KPU akan mengklarifikasi kebenaran surat pernyataan tersebut saat sesi wawancara,” tegas Sofi.

Setelah melakukan sesi penelitian administrasi, maka selanjutnya dilakukan sesi wawancara.

“KPU menetapkan maksimal 10 calon anggota PPK untuk diseleksi. 5 calon yang terbaik akan ditetapkan sebagai anggota PPK dan sisanya sebagai calon pengganti,” tutur Sofi.

Untuk keperluan Pilkada 2015 ini, KPU Kabupaten Malang akan merekrut 165 anggota PPK untuk 33 kecamatan dan 1.170 anggota PPS untuk 390 desa/ kelurahan.

“Untuk rekruitmen PPS akan dilakukan oleh PPK sesuai jumlah desa/ kelurahan. Sedangkan untuk anggota KPPS dilakukan oleh PPS,” tuturnya.

Sama seperti persyaratan calon anggota PPK, calon anggota PPS dan KPPS yang sudah 2 kali menjabat juga dilarang mendaftar. Bagi yang tetap mendaftar, maka akan dicoret. Q sup

Kota Malang Hanya Dikendalikan Sekda Wali Kota Kunker ke Eropa, Wawali ke Ambon Malang, Bhirawa Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono, mengaku kaget mendengar kabar jika Walikota Malang Muhammad Anton dan Wakil Walikota Sutiaji, meninggalkan Kota Malang secara bersama-sama.

Menurut Arif Wicaksoano, seharusnya ada salah satu dari pimpinan daerah yang tetap berada di Kota Malang. Tidak lazim dan tidak tepat jika antara Walikota dan Wakil Walikota pergi secara bersama-sama.

“Tidak bagus kalau Kota Malang dibiarkan kosong tanpa ada pucuk pimpinannya.

Seharusnya salah satu diantara mereka tetap berada di Kota Malang. Apapun alasannya jangan sampai Pemkot Malang tanpa pucuk pimpinan,” ujar Arif Wicaksono

kepada Bhirawa Senin (4/5) kemarin.

Menurut dia, secara aturan memang tidak ada larangan, pejabat bepergian. Tetapi seharusnya ada salah satu diantara mereka yang tetap berada ditempat. Atau dengan kata lain kalau mau meninggalkan Kota Malang, harusnya bergantian.

“Boleh-boleh saja, mereka pergi itu haknya. Tapi jangan bareng-bareng kayak begini.

Masak Kota Malang ditinggal pergi bersamaan. Kalau ada persoalan yang krusial bagai-

mana,”tukas Arif Wicaksono.

Patut diketahui, kekosongan pimpinan terjadi di Pemerintah Kota Malang, setelah Walikota Malang Muhammad Anton melakukan kunjungan kerja ke wilayah Eropa Timur, sejak tanggal 2 Mei lalu.

Sementara Wakil Walikota, Sutiaji menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Ambon, yang akan berlangsung tanggal 5 Mei hingga tanggal 8 Mei mendatang. Dengan kepergian dua pimpinan tertinggi Pemkot Malang, otomatis saat ini Kota Malang terjadi kekosongan pimpinan. Karena hanya dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) saja.

Ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sekda Kota Malang Cipto Wiyono mengaku tidak ada masalah dan keper-

Pemkot Batu Didesak Seleksi Direktur PDAM Batu, Bhirawa DPRD Kota Batu mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) segera melakukan seleksi atau penjaringan untuk jabatan Direktur PDAM Batu. Saat ini jabatan direktur dipegang oleh Zainul Arifin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang jabatannya akan segera berakhir pada Juni nanti.

Diharapkan keberadaan pejabat direktur definitif ini akan mampu menjawab keluhan warga Batu terkait ketersediaan air bersih.

Ketua DPRD Batu, Cahyo Edi Purnomo, menyatakan prihatin atas kondisi tersebut. Menurut Cahyo, keberadaan PDAM ini sangat penting untuk mendukung kemaslahatan masyarakat.

“Karena itu jabatan direktur PDAM menjadi sangat urgen karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,”ujar Cahyo, Senin (4/5).

Keprihatinan Cahyo muncul karena hingga saat ini belum ada proses seleksi atau penjaringan yang dilakukan Pemkot.

Untuk mendapatkan sosok yang cocok dan pantas menduduki jabatan direktur PDAM, seharusnya penjaringan itu sudah harus mulai dilakukan.

“Siapa saja warga Kota Batu yang memenuhi persyaratan UU dan memiliki kemampuan mencapai kemaslahatan warga, bisa menduduki jabatan direktur ini,” tambah Cahyo.

Keberadaan direktur definitif diharapkan mampu menjawab permasalahan PDAM dan sekaligus mencarikan solusinya. Selain itu, sebagai BUMD seharusnya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Di antaranya pemberian tarif yang terjangkau, pelayanan prima dan dapat dapat mencari solusi dari keluhan yang disampaikan masyarakat.Q nas

gianya Walikota dan Wakil Walikota Malang secara bersamaan merupakan hal yang sah-sah saja terjadi.

“Tidak masalah jika kedua pimpinan keluar kota, apalagi Wawali hanya pergi ke Ambon, nanti bisa sewaktu-waktu kembali jika ada yang krusial, jadi tidak ada masalah,” kata Cipto Wiyono.

Wakil Walikota Malang Sutiaji, sebelum berangkat menuju Ambon, kepada Bhirawa menyatakan, dirinya diberi tugas oleh Walikota untuk berangkat mewakili Kota Malang pada pertemuan anggota Apeksi.

“Kami ditunjuk untuk mewakili Pak Wali ke Ambon, karena beliau pergi ke Eropa.

Kota Malang sebagai salah satu anggota Apeksi hadir untuk menyampaikan rekomendasi

pada pertemuan Apeksi tingkat nasional,”ujar Sutiaji.

Walikota Malang, Muhammad Anton beserta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang melakukan kunjungan ke Eropa Timur, untuk melakukan kunjungan ke Austria, Cekoslovakia, Bulgaria dan Hungaria. Acara tersebut tersebut merupakan undangan dari Kementrian Perdagangan.

Adapun Kepala SKPD yang turut mendampingi Abah Anton ke Eropa yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ida Ayu Made Wahyuni, Kepala Disperindag Tri Widyani Pangastuti, Kepala Dispenda Ade Herawanto, Kepala Bappeda Wasto, dan Kepala Dinas Kominfo Zulkifli.

Q mut

Partai Gerindra Buka Pendaftaran Bacabup Malang

Tertibkan Penjual Miras, Satpol PP Butuh Perda Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga kini belum melakukan upaya penertiban kepada penjual minuman keras (miras) diberbagai supermarket maupun swalayan di wilayah Kabupaten Malang. Meski sudah ada larangan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang larangan penjualan miras.

Menurut Kepala Satpol PP Pemkab Malang Bambang Istiawan, Senin (4/5), kepada wartawan, untuk merazia supermarket maupun swalayan yang kini masih menjual minuman keras, pihaknya tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) untuk menindaklanjuti Permendag tersebut. “Dengan masih ada supermarket yang masih menjual miras, pihaknya sementara ini hanya bisa melakukannya razia dengan kerjasama dengan pihak kepolisian. Sebab Satpol PP tupoksinya hanya menegakan Perda,” tegasnya.

Selain itu, ia melanjutkan, pihaknya juga tidak memiliki payung hukum untuk bisa mengawal aturan dari Permendag tersebut. Namun jika Perda terkait larangan penjual miras, maka secara langsung pihaknya akan melakukan penertiban terhadap supermarket dan swalayan yang menjual miras meski kadar alkoholnya 5 persen, nantinya tetap akan kita sita, serta akan kita kenakan sanksi.

“Sampai saat ini kita belum melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian. Tapi dalam waktu dekat akan kita rencanakan, dan akan kita tawarkan kerjasama dengan Kepolisian untuk penertiban penjual miras yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang,” ucapnya.

Secara terpisah, Corporate Comucation PT Sumber Afaria Trijaya Jalan Singosari KM 76, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Farouk Ashori mengatakan, bahwa sebelum dikeluarkan Permendag tentang larangan menjual miras, pihaknya sudah menarik di semua gerai Alfamart yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Q cyn

Selasa Wage 5 MEI 2015

mut/bhirawa

Wakil Walikota Malang Sutiaji saat melakukan sidak Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang, Senin 4/5 kemarin.

Kota Malang Patok Hasil UN 10 Besar Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang mematok jika hasil UN SMP di Kota Malang harus masuk 10 besar di Jawa Timur. Target tersebut disampaikan Wakil Walikota Malang Sutiaji, usai melakukan sidak Ujian Nasional (UN) disejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang, Senin 4/5 kemarin.

Menurut Sutiaji, peringkat pendidikan di Kota Malang itu, harus semakin baik, karena Pemkot telah memenuhi semua keperluan lembaga pendidikan. Termasuk besaran angaran 20 persen dari APBD juga sudah dilakukan.

“Kami ingin kualitas pendidikan di Kota Malang ini meningkat, karena itu Unas merupakan salah satu indikasi keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan, makanya nilai UN mereka harus baik,” tutur Sutiaji.

Menurut dia, hasil UN yang selama ini diraih oleh siswa di Kota Malang, cenderung kalah dengan siswa lain, bahkan peringkatnya berada dibawah

20 besar di Jawa Timur. Padahal sebutan sebagai kota Pendidikan sudah melekat di Kota Malang. Seharusnya siswanya memiliki prestasi dibidang akademik yang bagus.

Jika masih ada alasan lantaran rendahnya biaya pendidikan, yang berakibat pada rendahnya nilai UN, alasan itu saat ini sudah tidak berlaku lagi. Karena Pemkot Malang telah memenuhi semua infrastruktur Pendidikan.

Target 10 besar, yang dipatok itu tidak lantas puas berada diperingkat ke 10, tetapi kalau bisa harus diatas peringkat lima, agar sebutan sebagai Kota Pendidikan sesuai dengan kondisi Pendidikan di Kota Malang. Meski begitu, pihaknya tidak mau jika untuk memenuhi target 10 besar itu, guru dan siswa menghalalkan segala cara.

Tetapi tetap mengedepankan kejujuran dan nilai murni yang diraih oleh siswa.

“Saya tegaskan prestasi kita harus lebih bagus dibanding tahun sebelumnya. Tetapi harus tetap mengedepankan

nilai-nilai kejujuran, dan tidak boleh ada yang melakukan kecurangan,” tuturnya.

Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah, mengungkapkan pihaknya optimis dengan target yang dibebankan kepada dirinya. Itu dilihat dari hasil try out yang dilakukan oleh siswa.

“Kami optimis hasilnya akan lebih baik, dibanding tahun sebelumnya. Mengacu pada hasil try out, yang dilakukan selama ini, hasilnya sangat bagus. Semoga saja hasil Unas siswa tidak jauh berbeda dengan hasil try outnya,” ujar Zubaidah. Pihaknya menadaskan, kemampuan siswa di Kota Malang ini sebenarnya jauh lebih baik dibanding siswa luar Kota Malang. Ini kata dia, dibuktikan dengan banyaknya prestasi akademik dan non akademik baik tingkat regional. nasional maupun internasional. Di bagian lain, pelaksanaan UN di Kota Malang, berdasarkan hasil pantaunya kemarin berjalan lancar tanpa hambatan. Q mut

Kab Malang, Bhirawa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Malang segera membuka secara luas kepada masyarakat kabupaten setempat untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacabup) Malang. Pendaftarannya akan dibuka pada tanggal 6 Mei 2015, dan akan ditutup pada 11 Mei 2015.

“Siapa pun bisa mendaftarkan Bacabup dan Bawacabup Malang melalui Partai Gerindra. Bahkan, Rendra Kresna pun yang kini menjabat sebagai Bupati Malang bisa mencalonkan melalui Partai Gerindra,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, yang kini juga menjabat sebagai Wakil Bupati Malang H Subhan, Senin (4/5), seusai rapat koordinasi dengan pengurus partai di Kantor DPC Partai Gerindra, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Karena, lanjut dia, masih gonjang-ganjingnya diinternal Partai Golkar akibat ada dualisme kepimpinan partainya, maka tidak menutup kemungkinan Rendra (incumbent) akan mencari gerbong untuk kembali mencalonkan Bupati Malang melalui Partai Gerindra.

Meski yang bersangkutan sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem.

“Kami juga berharap bahwa kader Partai Gerindra yang lainnya juga harus berani tampil untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati. Sebab, partai kami ini sebagai partai yang sangat demokratis dan terbuka.

Sehingga siapa pun yang mencalokan sebagai kepala daerah, tentunya yang menurunkan rekomendasi nanti dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP),” tegas Subhan.

Dia mengaku, jika dirinya juga akan mendaftar untuk perhelatan demokrasi pada Pemilukada Kabupaten Malang. Namun dirinya kini belum bisa menjawab apakah mencalonkan sebagai bupati apakah wakil bupati. Nanti rekan-rekan wartawan bisa mengetahui sendiri, formulir apa yang nanti saya ambil saat pendaftaran.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Seleksi Pendaftaran Bacabup-Bawacabup DPC Partai Gerindra Zia Ulhaq, yang kini juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malang menambahkan, pengambilan formulir pendaftaran untuk Bacabup-Bawacabup Malang akan dikenakan biaya pendaftaran. Seperti formulir untuk bacabup dikenakan biaya pendaftaran Rp 10 juta, dan untuk formulir bawacabup dikenakan Rp 5 juta. Ia juga menjelaskan, pendaftaran tidak boleh diwakilkan dan harus datang sendiri. Selain pengambilan formulir pendaftaran kita kenakan biaya, pesyaratan lainnya adalan para calon harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta diantar sendiri di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang.

“Dalam penjaringan dan pendaftaran BacabupBawacabup Malang sudah berdasarkan instruksi dari DPP, agar daerah-daerah yang menyelenggarakan Pemilukada 2015 membuka pendaftaran seleksi,” terang Zia, yang juga mantan Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) ini. Q cyn

Ketua DPC Partai Gerindra Kab Malang H Subhan (kanan) didampingi Ketua Tim Seleksi Pendaftaran BacabupBawacabup Zia Ulhaq (kiri) saat memberikan keterangan pada wartawan di Kantor DPC Partai Gerindra kabupaten setempat

Dukung Siswa Jalani UN, Sekolah Sediakan Makan dan Susu Berbagai upaya dilakukan sekolah agar siswanya bisa mendapatkan hasil terbaik dalam ujian nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini. Salah satunya adalah pihak sekolah secara khusus menyediakan makanan dan susu bagi peserta ujian.

Inisiatif manajemen sekolah untuk menyediakan makan dan susu bagi peserta ujian muncul dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasyim Asyari yang ada di Jalan Semeru Kota Batu. Pihak sekolah tak ingin para siswanya tak bisa optimal mengikuti ujian hanya karena tak sempat sarapan di sekolah.

“Kita sediakan makanan sesuai dengan jumlah peserta ujian, yakni 235 siswa. Namun satu peserta gagal mengikuti ujian karena mengundurkan diri,” ujar Kepala MTS Hasyim Asyari, M. Muhid, SPd, MM. Adanya siswa yang mengundurkan diri ini langsung menarik perhatian rombongan Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso yang melakukan sidak ke sekolah tersebut. Dalam

identifikasi yang dilakukan, siswa yang mengundurkan diri itu atas nama Vio Ivan Insandi, warga Desa Sumbersari.

Punjul mengatakan bahwa pihaknya akan mendatangi orangtua dari Vio untuk mencari penyebab dari pengunduran diri putranya. Dan dari keterangan pihak sekolah, Vio mengundurkan diri karena sudah kehilangan semangat untuk belajar.

“Namun kita akan datangi yang bersangkutan dan diupayakan agar bisa mengikuti ujian susulan ataupun mengikuti program kejar paket B,”ujar Punjul saat bertemu Kepala Mts Hasyim Asyari.

Ternyata, siswa yang gagal ikut ujian UN tak hanya Vio. Di SMPN 4 Batu juga ada seorang siswa yang tak ikut UN. Dia

nas/bhirawa

Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, memeriksa makanan dan susu yang disediakan MTs Hasyim Asyari untuk para peserta UN atas nama Deda Fachrudiyah Salma yang mengindap penyakit kelenjar getah bening.

Dan atas penyakitnya tersebut ia tak bisa ikut ujian dan harus menjelani perawatan intensif di Rumah Sakit dr.Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Namun hal yang berbeda terjadi di siswa SMP PGRI 1 dan SMP PGRI 2. Satu siswa SMP PGRI 1 atas nama Fe-

brian Dwi Ardiansyah mengalami sakit jantung dan harus dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Namun demi mengikuti ujian, dia memutuskan untuk pulang ke Kota Batu. Dan setelah mengikuti ujian dia akan kembali ke Jakarta guna melanjutkan proses pengobatan.

“Kita tadi sempat melihat Febrian ini waktu mengikuti

ujian di sekolah. Namun kita tak bisa berbicara dengan yang bersangkutan karena memang kita tidak boleh masuk ruang ujian. Tetapi kita memberikan apreasiasi kepada semangat yang dimiliki Febrian untuk tetap ikutr ujian,”ujar Ketua DPRD Batu, Cahyo Edi Purnomo yang juga ikut melakukan sidak.

Sedangkan siswa SMP PGRI 2 atas nama Muh.Igo Fawzi mengalami sakit demam berdarah saat hari ujian UN tiba.

Namun Fawzi tak patah arang dan tetap mengikuti ujian walapun dengan kondisi badan lemah.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu, Mistin, mengatakan penyebab Vio, siswa MTs Hasyim Asyari mengundurkan diri bukan dikarenakan masalah uang atau biaya. Vio seolah sudah kehilangan semangat lagi untuk menuntut ilmu. “Ini menjadi PR (Pekerjaam Rumah) bagi kita (Dindik) agar siswa ini bisa mengikuti ujian susulan ataupun ikut program kejar paket B,”ujar Mistin. Q nas

OLAHRAGA

Selasa Wage 5 MEI 2015

Kompetisi Bubar, Persebaya Tetap Berlatih

Indra Sjafri: Pola Pelatihan Anak Tekankan Kedisiplinan Jakarta, Bhirawa Mantan Pelatih Timnas U-19, Indra Sjafri mengatakan pola kepelatihan untuk anak usia dini tidak hanya berfokus pada teknik bermain saja, namun menekankan pelatihan kedisiplinan, kesabaran, dan juga semangat pantang menyerah.

“Dengan demikian, anak-anak tidak hanya piawai dalam mengolah sepak bola, namun menjadi pemain sepak bola yang berkarakter baik,” kata Indra dalam AQUA Danone Nations Cup (AQUADNC) 2015 “Media Briefing-Coaching Clinic” di Jakarta, Senin.

Indra Sjafri yang saat ini melatih Bali United Pusam FC dipilih untuk memimpin “coaching clinic” kepada 16 pelatih dari timtim peserta final nasional AQUADNC 2015.

Ia berharap materi dalam coaching clinic yang diberikan kepada para pelatih dari timtim peserta final nasional AQUADNC 2015 dapat berguna bagi pelatih-pelatih yang sehari-hari menangangi langsung anak-anak yang ingin mewujudkan mimpi dalam Final Nasional AQUADNC 2015.

“Semoga bisa dibagikan kepada rekanrekan pelatih sepak bola usia dini sehingga mampu membentuk lebih banyak lagi pemain sepak bola Indonesia di masa depan yang tanggung baik secara teknik maupun mental,” kata pelatih yang memiliki lisensi A-FIFA Futuro dan lisensi A AFGC Instruktur Grassroot FIFA tersebut.

Danone AQUA menggelar coaching clinic kepada 16 pelatih dari tim-tim peserta final nasional AQUA Danone Nations Cup (AQUADNC) 2015 yang akan memasuki putaran final nasional pada Juni mendatang.

Coachingclinictersebutdigelarselamaduaharipada 3-4 Mei 2015 di Jakarta dan dipimpin langsung oleh

mantan Pelatih Timnas U-19, Indra Sjafri yang berhasil membawa timnas U19 memenangkan Piala AFF U-19 2013.

Penyelenggarakan festival sepak bola anakanak terbesar di I n d o nesia, AQUADNC 2015, semakin mendekati puncaknya.

Final regional AQUADNC 2015 telah berakhir dan 16 tim pemenang dari 13 regional bersiap memasuki putaran final nasional yang akan diadakan Juni mendatang.

AQUADNC adalah festival sepak bola anakanak U-12 terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari fes- tival sepak bola internasional yang telah dianggap sebagai Piala Dunia untuk anak-anak.

Danone AQUA secara konsisten telah menyelenggarakan AQUADNC selama 13 tahun dan festival ini telah melahirkan talenta-talenta muda yang berhasil mewujudkan mimpi menjadi pesepakbola profesional serta menjadi pilar-pilar utama sepak bola Indonesia di masa Q ant depan.Q

Surabaya, Bhirawa Walau PSSI sudah memutuskan untuk menghentikan kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015, namun Persebaya tetap mewajibkan para pemain untuk mengikuti program latihan yang digelar mulai Kamis (7/5).

Menurut Pelatih Persebaya, Ibnu Grahan, hingga saat ini belum ada perintah dari Gede Widade untuk menghentikan aktifitas latihan, sehingga para pemain harus melakukan kwajibannya. “Mulai Kamis nanti para pemain wajib latihan seperti biasa. Saya sudah komunikasi dengan Pak Gede dan beliau bilang latihan jalan terus. Jadi kita tetap latihan,” terangnya, Senin (4/5).

Rencanannya Persebaya akan berlatih di Lapangan Brigif 1 Gedangan Sidoarjo atau di Lapangan SIER, Rungkut, Surabaya. “Kita lihat mana lapangan yang siap untuk dipakai berlatih,” katanya.

Pegasus Siap Bikin Gebrakan ‘Tour De Ijen’ Jakarta, Bhirawa Tim Pegasus Continental Cycling Team (PCT) Jakarta siap membikin gebrakan di “Tour de Banyuwangi Ijen 2015” di Banyuwangi, Jawa Timur, 6-9 Mei, setelah sebelumnya menjadi juara tim di Le Tour de Langkawi Malaysia 2015.

Perwakilan manajemen PCT Fila Faliona di Jakarta, Senin mengatakan, demi menghadapi kejuaraan internasional yang sudah masuk kalender UCI itu, pihaknya telah melakukan persiapan terbaik termasuk dalam mementukan pebalapnya.

“Persiapan telah kami lakukan dengan baik. Latihan sesuai dengan program terus kami lakukan meski tidak ada kejuaraan,” katanya, sebelum berangkat ke Banyuwangi, Jawa Timur.

Untuk menghadapi Tour de Banyuwangi Ijen 2015, kata dia, pihaknya telah menetapkan lima pebalap an-

dalan dan didukung oleh jajaran pelatih yang telah mempunyai nama besar dalam kancah balap sepeda Indonesia.

Pada kejuaraan kedua kali yang diikuti PCT, tim continental satusatunya asal Indonesia itu mengandalkan Dadi Suryadi, Aiman Cahyadi, Agung Ali Sahbana, Robin Manullang dan Teten Rohendi. Tim ini akan dipimpin oleh pelatih Wawan Setyobudi.

Dalam tim tersebut tidak ada nama Rastra Patria Dinawan yang pada kejuaraan kategori 2.2 sebelumnya mampu merebut kaos hijau atau predikat “raja sprint Tour de Banyuwangi Ijen 2014”.

Posisinya digantikan Teten Rohendi yang merupakan pebalap muda yang baru pertama kali turun di kejuaraan kalender Q ant UCI.Q

9

Bonek Demo

Indra Sjafri

Menpora Sementara itu pendukung Persebaya atau Bonek akan melakukan demo ke Menpora untuk meminta pertanggung jawaban atas konflik sepak bola nasional. Saat satu pentolan Bonek, Devara Noumanto mengatakan, Menpora Imam Nahrawi adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas situasi sepakbola Indonesia. Termasuk masalah kompetisi ISL 2015 yang telah berhenti total. “Menpora harus dan wajib bertanggungjawab,” tutur pria yang akrab disapa Sinyo.

Menurut bapak dua putra ini, Menpora Imam Nahrawi dan keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), adalah penyebab sepakbola Indonesia menjadi kacau balau.

Sehingga banyak menelan korban, seperti pemain, pengurus hingga kaangan bisnis.

“Berapa juta korban yang sudah dimatikan, baik sebagai hiburan, bisnis maupun prestasi,” sambung Sinyo Devara. Untuk itu, mereka berencana terbang ke Jakarta untuk menyerbu kantor Kemenpora.

“Bonek siap minta pertanggungjawaban ke kantor Kemenpora. Secepatnya kami akan datang ke Jakarta,” tegas mantan manajer band beraliran metal di Surabaya ini. Sinyo juga menggalang dukungan dari rekanrekannya sesama Bonek “Siapkan jersey Timnas kalian, Rek. Kita merahkan Jakarta,” Q wwn serunya.Q

Sriwijaya FC Terima Surat Penghentian Kompetisi Palembang, Bhirawa Sriwijaya FC menerima surat pemberitahuan penghentian kompetisi Indonesia Super League 2015, dengan status keadaan memaksa (force majeure), dari PT Liga Indonesia selaku operator liga profesional Indonesia, Senin.

Direktur Keuangan Sriwijaya FC, Yuliar di Palembang, mengatakan dalam waktu dekat jajaran manajemen klub akan menggelar rapat terkait dengan surat PT Liga Indonesia ini, karena tidak ingin bertindak gegabah menyangkut nasib pemainnya.

“Saya yakin masih ada penawaran-penawaran lagi, malahan saya menonton di salah satu televisi swasta pagi ini bahwa kompetisi bakal tetap berjalan pada 9 Mei. Karena itu, klub Q ant tidak mau gegagah,” kata Yuliar pula.Q

Ke Porprov KONI Minta Tambahan Rp 5 M Peringatan Hardiknas 2015 di halaman pemkab Sampang.

lis/bhirawa

Peringatan Hardiknas Tekankan Pendidikan Moral Anak Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono pimpin peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) tahun 2015 di halaman kantor pemkab Sampang, dihadapan muspida dan unsur pendidik di Kabupaten Sampang, Wakil Bupati menyampaikan momentum Hardiknas 2015 ini bisa menjadi motivasi untuk menanamkan pendidikan moral dan agama terhadap anak didik di Kabupaten Sampang, Senin 4/5.

Fadhillah berulang kali mengingatkan kepada para pendidik agar terus berupaya menanamkan moral dan agama terhadap anak didiknya.“Sebab saat ini banyak sekali pelajar yang melakukan tindakan asusila di bawah umur oleh karena itu guru

dan orang tua haruslah saling mengawasi anak – anaknya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan masa depan para generasi kita nanti,” ucapnya.

Ia juga menambahkan agar pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke

jenjang – jenjang selanjutnya untuk menjauhi narkoba.

“Narkoba telah banyak merusak generasi anak bangsa jadi janganlah sekalisekali para pelajar memakai obat-obatan terlarang. Jadilah kalian sebagai pelajar yang memiliki kualitas, sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki SDM yang bermutu karena dengan pendidikanlah kita akan memiliki ilmu, “ tutur Fadhillah.

Usai ucpacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2015, juga di laksanakan Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Sekolah dan siswa yang berprestasi secara simbolis oleh Wabub Q lis,adv H Fadhillah Budiono.Q

Malang, Bhirawa Guna menutupi kebutuhan anggaran pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Juni mendatang, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang, akan mengajukan tambahan anggaran Rp 5 miliar kepada Pemkot Malang.

Ketua Koni Kota Malang, Bambang DH Suyono, Senin 4/5 krmsrin, kepada Bhirawa mengutarakan dana yang dibutuhkan oleh Koni Kota Malang, cukup besar untuk biaya mengikuti Porprov. Karena itu pihaknya mengajukan tambahan anggaran.

“Dana yang saat ini turun Rp 12,5 miliar, banyak terserap untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur. Ini tentunya masih banyak kekurangan makanya kita minta tambahan lagi,”tuturnya.

Dengan pengajuan tambahan senilai Rp 5 miliar, nantinya total anggaran Koni sebesar Rp 17,5 miliar.

Dengan asumsi untuk biaya Porprov dan pembinaan Atlet selama satu tahun.

Dijelaskan mantan Se-

kretaris Kota (Sekkota) Malang itu, kebutuhan dana atlet untuk mengikuti Porprov tahun ini saja, bisa mencapai angka Rp 8 miliar, itu belum termasuk untuk pembinaan dan untuk PSSI Rp 2 miliar.

Bila mengacu pada Porprov di Madiun tahun 2014 lalu, dengan mengikutkan 30 cabor saja, Koni mendapatkan kucuran dana Rp 15 miliar, sedangkan tahun ini Cabang Olehraga (Cabor) yang diikuti lebih banyak.

“Tahun ini, Koni Kota Malang, mengikuti 34 cabor , jadi idealnya kita harus ada anggaran Rp 17,5 miliar.

Apalagi secara geografi pelaksanaan Porprov tahun ini lebih jauh yakni di Kabupaten Banyuwangi. Makanya kita minta tambahan dana ke Pemkot Malang,”tutur Bambang DH Suyono.

Diakui dia, anggaran ideal untuk pembinaan olahraga di Kota Malang sebenarnya ada pada kisaran Rp 30 miliar. Namun demikian pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada, untuk menggapai

prestasi yang maksimal.

“Kalau bicara ideal ya kurang lebih Rp 30 miliar, itu belum lagi kita bicara sarana dan prasana, tetapi kalau adanya cuma seperti itu, kita akan memaksimalkan anggaran tersebut,”tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, mengatakan pihaknya akan memanggil Koni untuk mendapatkan penjelasan terkait dana yang diajukan. Pasalnya untuk diajukan ke angaran Pemkot harus ada perinciannya yang jelas.

“Kita akan memanggil pengurus Koni, untuk didengar penjelasannya, karena kita juga ingin tahu apa saja yang dibutuhkan, serta rincian anggaran untuk apa saja. Jadi harus jelas dulu,”tuturnya.

Pihaknya memastikan, jika pihak Koni mampu memberikan rincian dengan jelas dan memberikan jaminan prestasi, maka menurut dia dewan tidak akan keberatan mengajukan anggara tersebut pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Q mut Malang.Q

Kota Probolinggo Peringati HPN dan HOD ke XIX Terus Berbenah untuk Peroleh Prestasi Perayaan hari Pendidikan Nasional ini dan Hari Otonomi Daerah.Walikota Probolinggo Hj. Rukmini apresiasi pada semua pihak, taermasuk semua pelaku pendidikan di daearahnya, yang telah mengambil peran aktif untuk mencerdaskan saudara sebangsa. untuk para pendidik di semua jenjang, yang telah bekerja keras membangkitkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter mulia, yang mampu meraih citacita dan menjadi pembelajar sepanjang hidup. Karenanya pihaknya terus berbenah untuk mencapai prestasi.

Menurut walikota Probolinggo, Hj. Rukmini, Senin 4/5, pendidikan itu seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik. Pertanyaannya, sudahkah kita menengok sejenak pada dunia pendidikan yang telah mengantarkan kita sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? pernahkah kita mengunjungi sekolah kita dulu? pernahkah kita menyapa, bertanya kabar dan kondisi, serta berucap terima kasih pada guru-guru yang mendidik kita dulu?

Namun, secara moral, mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. mengembangkan kualitas manusia indonesia harus dikerjakan

sebagai sebuah gerakan bersama. semua harus ikut peduli, bahumembahu, saling sokong dan topang untuk memajukan kualitas manusia indonesia lewat pendidikan.

Oleh karena itu, peringatan hari pendidikan nasional tahun ini kita mengambil tema ‘Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Gerakan Pencerdasan dan Penumbuhan Generasi Berkarakter Pancasila, kata kunci dari tema tersebut adalah “gerakan”.

Pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa, katanya.

Karena itu, pendidikan tidak bisa dipandang sebagai sebuah program semata. Kita harus mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat. Kita

mendorong pendidikan menjadi gerakan semesta, yaitu gerakan yang melibatkan seluruh elemen bangsa: masyarakat merasa memiliki, pemerintah memfasilitasi, dunia bisnis peduli, dan ormas/lsm mengorganisasi. Berbeda dengan sekadar “program” yang “perasaan memiliki atas kegiatan” hanya terbatas pada para pelaksana program, ujarnya.

Gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter pancasila adalah sebuah ikhtiar mengembalikan kesadaran tentang pentingnya karakter pancasila dalam pendidikan kita. Sudah digariskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Itulah karakter pancasila yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita.

Menumbuhkembangkan potensi anak didik seperti itu memerlukan karakteristik pendidik dan suasana pendidikan yang tepat.

Peringatan hari pendidikan nasional ini tidak bisa dilepaskan dari sosok ki hadjar dewantara, yang pada tanggal 2 mei merupakan hari kelahiran bapak

pendidikan indonesia itu. Di hari pendidikan nasional ini, mari kita kembalikan semangat dan konsep ki hadjar dewantara bahwa sekolah harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan.

Ikhtiar besar kita untuk pendidikan ini hanya akan bisa terwujud apabila kita semua terus bekerja keras dan makin membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan. Mulai hari ini, kita harus mengubah perspektif bahwa pendidikan bukan hanya urusan kedinasan di pemerintahan, melainkan juga urusan kita dan ikhtiar memajukan pendidikan adalah juga tanggung jawab kita semua.

Dalam kesempatan itu pula diperingati hari otonomi daerah ke xix tahun 2015 yang jatuh pada tanggal 25 april kemarin, dengan tema “menghadirkan pemerintahan daerah yang demokratis dan melayani masyarakat dalam mendorong terbentuknya daya saing, kreatifitas dan inovasi dengan mengandalkan kekhasan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan eksistensi kelembagaan daerah yang diisi oleh sdm aparatur profesional. sdm aparatur daerah dituntut proaktif dalam menyikapi berbagai dinamika kehidupan ma-

wap/bhirawa

Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini serahkan piala pada siswa SMP di Hardiknas. syarakat, memiliki kompetensi dan kapasitas yang tinggi, serta selalu mempelajari perkembangan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kualitas pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pengembangan kapasitas daerah baik dalam hal regulasi, sistem dan sumber-sumber pendanaan di daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi dengan tepat kapasitas yang dimilikinya untuk dapat menghasilkan berbagai kemajuan-kemajuan yang diharapkan.

Otonomi daerah mendorong munculnya para pemimpin daerah yang kapabel dan akseptabel melalui

pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk juga untuk mendapatkan pemimpin daerah yang peduli serta dapat merespon cepat terhadap berbagai permasalahan masyarakatnya. Demikian pula eksistensi DPRD harus diperkuat untuk menjamin check and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa pemerintah kota probolinggo dalam rangka peringatan hari otonomi daerah yang ke xix tahun 2015 mendapatkan piagam penghargaan atas prestasi kinerja sepuluh kota terbaik berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) Q wap,adv tahun 2013, tambahnya.Q

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs

Inflasi Jatim Tembus 0,39 Persen

JUAL

BELI

USD

12,927.00

12,799.00

Tertinggi Dalam Kurun 7 Tahun

SGD

9,579.81

9,483.55

EUR

13,919.79

13,776.84

JPY

10,859.37

10,749.14

Pemprov, Bhirawa Jatim mencatatkan inflasi sebesar 0,39 persen pada April 2015.

Angka ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir pada periode yang sama. Inflasi tahun ini juga tercatat melebihi rata-rata inflasi nasional, yakni sebesar 0,36 persen.

GBP

19,302.60

19,105.07

Sumber: Bank Indonesia (17 APRIL 2015)

RAGAM EKBIS

Pola Tanam Padi Serentak Lebih Menguntungkan Pemprov, Bhirawa Keengganan petani untuk melangsungkan pola tanam padi serentak, diduga masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten/kota.

Padahal sebenarnya banyak keuntungan jika melangsungkan pola tanam padi secara serentak. Kepala Dinas Pertanian Jatim, Dr Ir Eko Wibowo Putro MMT melalui Kabid Produksi Tanaman Pangan, Ir Nurfalakhi menjelaskan, keuntungan pola tanam serentak diantaranya pemeliharaan mudah dan memutus siklus hidup hama atau serangan organisme tanaman, dan terakhir lebih ekonomis membeli pupuk.

“Dalam proses pengendalian hama yang serentak maka rasio keberhasilan menekan populasi hama akan lebih tinggi. Jika satu hamparan sawah bisa dilakukan pola tanam padi bersama-sama, maka keberhasilan bisa dinikmati bersama,” katanya, Senin (4/5). Selanjutnya, kata Nurfalakhi, mengenai irigasi. Jika usia tanaman sama maka kebutuhan air akan sama. Konflik seperti antar petani saling membutuhkan air tidak akan terjadi jika pola tanam padinya serentak.

Untuk menanam padi serentak, dikatakannya, kalau varietas padi yang ditanam juga harus sama. Hal ini menanggapi juga pernyataan salah satu petani yang berada di Tulungagung yang enggan melangsungkan tanam padi serentak. Sebab, dikatakan petani tersebut, pola tanam serentak namun hasil panen tidak bersamaan.

“Varietas padi harus sama, supaya pertumbuhannya juga sama. Bukan berbeda-beda pertumbuhannya,” katanya.

Masih banyaknya petani yang enggan melangsungkan pola tanam serentak, Dinas Pertanian Jatim mendorong Dinas Pertanian Kabupaten/kota lebih menginsentifkan sosialisasi terhadap petani agar lebih mengetahui dan memahami program pola tanam tersebut. Q rac

Selasa Wage, 5 MEI 2015

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim M Sairi Hasbullah mengatakan, peningkatan inflasi dikarenakan kebijakan pemerintah pusat dengan meningkatnya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang tak lama kemudian disambut kenaikan tarif Kereta Api (KA). Dijelasknnya, Kementerian ESDM memberlakukan kenaikan harga BBM per 28 Maret 2015, di mana BBM jenis premium mengalami kenaikan harga dari Rp 6.900 menjadi Rp 7.400. Sedangkan, harga solar naik dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900.

“Selain komoditi bensin dan solar, tarif kereta api kelas ekonomi jarak sedang dan jauh juga mengalami penyesuaian per 1 April. Margin biaya operasional naik dari 8 menjadi 10 persen,” kata Sairi, dikantornya, Senin (4/5).

Sementara, posisi inflasi tertinggi selama April 2015, papar Sairi, di Kota Malang dengan pencapaian 0,49 persen dan dikarenakan di daerah itu ada jalur KA yang trafikn-

ya padat. Inflasi tertingi kedua di Kota Surabaya 0,41 persen, disusul Madiun 0,39 persen, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Probolinggo masingmasing 0,36 persen.

“Lalu, inflasi Kota Kediri 0,31 persen, dan Kabupaten Jember 0,17 persen. Sementara, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumenep 0,05 persen karena di kota tersebut tidak ada jalur KA,” katanya.

Di sisi lain, dari tujuh kelompok pengeluaran maka lima kelompok pengeluaran di antaranya mengalami inflasi.

Misalnya, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 2,47 persen. Berikutnya, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,51 persen. “Kemudian, kelompok kesehatan 0,42 persen, kelompok sandang 0,24 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,14 persen,” katanya.

Namun, sebut dia, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi antara lain kelompok bahan makanan 0,93 persen, dan kelom-

trie diana/bhirawa

Selain komoditi bensin dan solar, tarif kereta api kelas ekonomi jarak sedang dan jauh juga mengalami penyesuaian per 1 April.

pok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,01 persen. Hal itu karena terjadi penurunan harga selama April 2015 dibandingkan Maret lalu. Ditambahkan Sairi, inflasi di Jatim bisa berkembang lebih tinggi, jika seandainya tidak terjadi deflasi pada kelompok pengeluaran ‘ba-

han makanan’ sebesar 0,93 persen. “Ini merupakan penahan inflasi. Komoditi yang paling signifikan (mengalami penurunan) adalah beras. Artinya, pengendalian bahan makanan dari tim Pemprov Jatim terbilang sukses,” tandasnya.

Terkait laju inflasi Jatim,

lanjut dia, pada tahun kalender (Desember 2014-April 2015) mencapai 0,37 persen.

Inflasi year-on-year (April 2015 terhadap April 2014) Jatim 6,48 persen atau lebih rendah dibandingkan inflasi year-on-year bulan April 2014 sebesar 6,75 persen. Q rac

Telkom Capai Pendapatan Rp 23,61 Triliun

Pada kuartal pertama 2015, PT Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp 23,61 triliun dengan pertumbuhan double digit sebesar 11,13%.

Surabaya, Bhirawa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berhasil mencatat kinerja yang baik di awal tahun 2015. Pada kuartal pertama 2015, Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp 23,61 triliun dengan pertumbuhan double digit sebesar 11,13% dibanding periode yang sama tahun 2014 yaitu sebesar Rp 21,25 triliun.

Telkom juga membukukan laba bersih Rp 3,81 triliun atau tumbuh 6,4% dari tahun lalu dan EBITDA Rp 12,36 triliun dengan pertumbuhan sebesar 13,9%. Sementara itu, Telkomsel selaku entitas

anak membukukan pendapatan Rp 17,14 triliun dengan pertumbuhan pendapatan, EBITDA dan laba bersih sebesar 12,1%, 9,0% dan 11,3%.

Direktur Utama Telkom, Alex J. Sinaga mengatakan, pendapatan perusahaan selama di kuartal 1 tahun 2015 didominasi oleh pendapatan data, internet dan IT service yang tumbuh sebesar 27,6% menjadi Rp 7,06 triliun. “Pertumbuhan pendapatan data, internet dan IT service tidak lepas dari meningkatnya mobile digital business yang mampu tumbuh sebesar 37,4%. Untuk bisnis cellular voice dan SMS masih me-

nunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,6% dan 5,2% ,” ungkap Alex, Senin (4/5).

Sementara itu, total biaya yang dikeluarkan perusahaan selama kuartal ini mengalami peningkatan 12,8% dari Rp 14,33 triliun menjadi Rp 16,16 triliun.

Biaya operation and maintenance meningkat sebesar 20,2% menjadi Rp 6,23 triliun, sejalan dengan perusahaan yang tengah gencar membangin infrastruktur jaringan untuk mendukung performansi mobile business. Biaya depresiasi dan amortisasi juga mengalami peningkatan sebesar 29,1%

menjadi Rp 5,09 triliun.

Dari sisi operasional, jumlah pelanggan Telkomsel mengalami peningakatan 6,6% menjadi 141,5 juta dibandingkan periode yang sama taun lalu. Selan itu, pada kuartal I tahun 2015 ini Telkomsel telah membangun 5.132 Base Tranceiver Station (BTS) dimana 90% diantaranya adalah BTS 3G dan 4G, untuk mendukung ketersedian jaringan dan perkembangan layanan 4G LTE Telkomsel yang telah hadir di lima kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya dan Medan. Q ma

Perhotelan Sajikan Masakan Tradisional hingga Dunia Surabaya, Bhirawa Menyambut hari jadi Surabaya ke-722 akhir Mei mendatang, Hotel Majapahit Surabaya menggelar promo kuliner di lima restorannya selama Mei hingga akhir Juni dengan separoh harga. Menurut Promotion and Communications Executive Hotel Majapahit Surabaya, lgga Mone, Senin (4/5) kemarin, pihaknya tidak hanya menawarkan masakan tradisional tapi juga berbagai macam menu fusion dari belahan dunia.

“Beragam menu tersebut hasil racikan Executive Sous, Chef Rufadin bersama tim dapur Majapahit,” ungkapnya, Senin (4/5).

Selain itu tamu juga bisa meni-

kmati Ramen Burger yang bentuknya agak berbeda dengan burger biasanya serta memiliki rasa yang berbeda pula. Bahkan dari pintu masuk hotel terdapat Lobby Lounge yang disediakan untuk tempat hangout sambil minum kopi atau teh.

“Kita bisa merasakan patty yang juicy dengan honeymustard yang ditangkup dalam mie ramen, lengkap dengan kikkoman sauce ala Jepang,” ujar Igga.

Indigo Restaurant yang berkonsep coffee shop dengan internasional menu, kali ini menyuguhkan Gulai Ikan Dori Spesial dengan bola kentang serta nasi tumpeng mini plus tumis

Hotel Majapahit Surabaya sajikan masakan tradisional untuk memperingati HUT Surabaya.

kangkung pedas. “Bumbu gulai berwarna kuning sangat meresap ke setiap bagian ikan, dijamin bakal menggoyang lidah,” pungkas Chef Rufadin.

Sedangkan The Maj Heritage Pub and Dine yang berkonsep pub dengan interior klasik menyuguhkan live music, light snacks hingga aneka minuman dengan menghadirkan Subway. Subway awalnya dikenal dari sebuah restoran di pinggir lintasan subway di Singapura. “Dinamai Subway karena roti isi ini berbentuk memanjang dengan isian bacon, keju leleh, ham, tomat dan lettuce.

Snack ini cocok sebagai teman ngopi pada sore hari,” jelasnya.

Sementara Garden Palace Hotel Surabaya ingin memanjakan pecinta kuliner di Surabaya untuk mengenal dan mencicipi berbagai makanan Korea, dalam event Food Promotion “ Taste Of K-Food - Korean Food Fetival” di Green House Kitchen Bistro.

“Berbagai resep asli Korea akan dihadirkan oleh Chef Tamu dari negara Korea, Chef Lee BokHee. Makanan khas Korea yang kaya akan rempah dan banyak mengandung sayuran sangat sehat serta nikmat,” tutur and Beverage Manager dari Garden Palace Hotel Surabaya, Nazri Gallyot. Q riq

Selasa Wage, 5 MEI 2015

Bupati Pasuruan Beri Penghargaan Pendidik Berprestasi Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf memberikan penghargaan kepada 15 tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2015.

“Hardiknas menjadi waktu yang paling tepat untuk saling meningkatkan kualitas mutu pendidikan bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan demi tercapainya pembangunan pendidikan yang merata dan bermutu tinggi di Kabupaten Pasuruan,” katanya, Senin (4/5).

Penerima penghargaan tersebut yaitu Guru TK PGRI 3 Progen Henik Istiadah, Guru SMPN 1 Sukorejo Abdul Khadir, Guru SDN Plintahan 1 Pandaan Stalis Fatmawati, Guru SMAN 1 Grati Sri Martin Wulandari, Guru SMKN 1 Bangil Abdul Kholiq, Guru PLB SLBN Pandaan Mohamad Arifin, Kasek TK Tunas Mandiri Gempol Eko Wahyuningrum, dan Kasek SDN 1 Prigen Asri Wahyuti.

Selain itu, lanjutnya Kasek SMPN 2 Purwosari Mariadim, Kasek SDLBN Bnadaran Winongan Isbanu, Pengawas SD di Kecamatan Tosari M Sholeh, Pengawas SMP di Lingkungan Dispendik Kabupaten Pasuruan Tahak, serta Pengawas SMA di Lingkungan Dispendik Kabupaten Pasuruan, Atok Prawito.

“Kami akan terus memberikan dukungan dalam bentuk penghargaan untuk para tenaga kependidikan maupun seluruh pendidik yang sudah berusaha membantu kami untuk mencapai pembangunan pendidikan yang bermutu tinggi. Penghargaan dan hukuman bagi tenaga kependidikan dinilai akan menjadi satu ke­ satuan yang saling berhubungan,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bagi tenaga kependidikan dan seluruh pendidik harus ikut menyukseskan Ujian Nasional (UN) baik di tingkat SMA sederajat maupun SD sederajat agar pelaksanaan UN bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan.

“Apapun nama UN tersebut, baik Computer Basic Test (CBT) maupun Paper Basic Test (PBT) kami berharap UN harus disukseskan meskipun nilai UN tidak lagi menjadi tolak ukur kelulusan siswa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, di Kabupaten Pasuruan hanya satu sekolah saja yang menggunakan sistem CBT pada UN tingkat SMP, yaitu SMPN 2 Pandaan yang diharapkan bisa menjadi contoh dari beberapa sekolah lain yang saat ini masih menggunakan sistem PBT. n hil

Revisi Biaya Kunker Turun, Dewan dan SKPD Tersenyum Lega l Sambungan hal 1

tidak realistis. Di mana Gubernur atau Ketua Dewan untuk kunker ke Bojonegoro misalnya anggaran yang ada hanya Rp 350 ribu.

“Masa sekelas gubernur dan pimpinan dewan diberikan dana Rp 350 ribu untuk kunker ke Bojonegoro. Ini jelas tidak manusiawi dan tidak menghargai jabatan seorang gubernur maupun pimpinan dewan.

Jadi kami bersyukur dengan adanya revisi atas kebijakan tersebut,”tegas pria yang juga politisi asal Partai Golkar ini.

Dijelaskan Freddy meski sudah ada surat dari Mendagri, perubahan anggaran tidak dapat dilakukan semudah membalik tangan.

Akan tetapi harus menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru yang mengacu pada aturan yang baru. Paling tidak Juni hingga Juli aturan tersebut diprediksi selesai.

Seperti diketahui, anggota Banggar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menyampaikan Mendagri telah mengeluarkan Permendagri No 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Salah satu klausul disebutkan bahwa standar satuan harga perjalanan dinas harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN. Imbasnya daerah harus berpedoman dengan Permenkeu 53 tahun 2014 tentang Standar Biaya Masuk­ an Tahun 2015 yang didalamnya terdapat aturan terkait perjalanan dinas.

“Imbas dari munculnya 2 aturan tersebut, angka perjalanan dinas yang ditetapkan sangat tidak rasional. Penurunannya mencapai 50% lebih. Dalam pertemuan dengan seluruh pimpinan DPRD se-Indonesia yang digelar di DPRD Jatim, Mendagri Tjahjo Kumolo berjanji akan merevisi aturan tersebut, dan akhirnya direalisasikan,” kata politisi dari Fraksi Golkar ini. n cty

Perlu IT Guna Mengawasi Penggunaan Dana Desa l Sambungan hal 1

Lukman Eddy mengingatkan Pemda agar secepatnya menuntaskan pengucuran dana desa di wilayahnya. Sebab dana desa itu hanya boleh nangkring di Pemda selama 7 hari. Bila dalam tempo seminggu itu dana desa masih mengendap dan belum dibagikan, maka harus dikembalikan ke pusat. Mantan Menteri Pedesaan ini pesimistis terhadap kesiapan desa dalam menggunakan anggaran desa ini. Sebab dari pengalaman, belum semua desa bisa memiliki dan menyiapkan blue print pembangunan desanya. Diperlukan peningkatan pendampingan dan pengawasan agar dana desa ini digunakan secara benar dan sesuai kebutuhan desa.

“Untuk pengawasan, IT (Informasi Teknologi) akan sangat membantu kecuali desa yang belum terjangkau IT. Setiap desa membutuhkan pendamping yang menguasai IT dan tahu arah pembangunan yang tepat untuk desanya,” ujar Lukman Eddy.

Sementara itu Margarito Kamis menekankan pentingnya pengawasan penggunaan dana desa tersebut. Dia sependapat dengan Lukman, bahwa IT sangat membantu pelaksanaan pengawasan. Lewat online, siapapun dan di manapun bisa melihat pengelolaan anggaran desa tersebut. Pemerintah pusat bisa mengawasi langsung penggunaan dana desa bukan hanya ke Pemda, tetapi juga ke desa-desa yang bersangkutan. n ira

SAMBUNGAN Naskah Braille Bermasalah, Siswa Gunakan Soal Awas l Sambungan hal 1

saja. Lainnya lengkap,” kata dia ditemui, Senin (4/5).

Dwi menuturkan, di soal berhuruf braille halaman satu itu semestinya terdapat teks cerita sebanyak dua paragraf. Satu paragraf sambungan berada di halaman dua. Cerita itu untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5.

Karena halaman tidak lengkap, siswa pun kebingungan mengerjakannya.

Persoalan itu, lanjut Dwi, bukan kendala besar. Sebab, dapat diatasi oleh guru pendamping dengan menggunakan soal Awas. Soal Awas ini merupakan naskah UN berhuruf latin yang sengaja disiapkan untuk guru pendamping. Guru pendamping ini disiapkan khusus untuk membantu siswa tuna netra jika kesulitan membaca soal.

Termasuk membacakan soal yang tidak ada dalam naskah ujian. “Guru pendamping ini di luar dua pengawas ruang yang menjaga ujian,” ujar dia.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengakui adanya kendala yang dihadapi di SMPLB-A YPAB. Dia menduga, kekeliruan itu karena percetakan kurang

teliti dalam menata halaman soal berhuruf braille. “Kendala itu sudah cepat diatasi oleh mereka,” tutur dia.

Di luar persoalan yang terjadi itu, lanjut mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya ini, UN SMP/MTs dan sederajat di Kota Pahlawan berjalan lancar.

Hal itu diketahui saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah penyelenggara. Di antaranya SMPN 39, MTsN 1, dan SMPN 30 Surabaya.

Di sisi lain, Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengaku masalah yang terjadi di SMPLB-A YPAB Surabaya akan menjadi catatan tersendiri bagi percetakan yang bertugas mencetak naskah braille. Dalam hal ini, percetakan naskah braille berbeda dengan naskah biasa.

Karena naskah huruf braille diterima langsung dari pusat.

“Masalah itu sudah diatasi dan pasti akan dilaporkan. Semuanya harus masuk berita acara,” tuturnya usai melakukan sidak UN SMP di Sidoarjo.

Terkait hasil sidak di Sidoarjo, Saiful mengakui UN SMP relatif lebih lancar di banding UN SMA/ SMK lalu. Hanya saja dia menemukan kondisi ruang ujian

di SMPN 4 Sidoarjo yang tidak representatif untuk mengerjakan soal karena cahaya ruangan yang kurang. “Ini cuacanya sedang mendung jadi kelasnya gelap dan lampu penerangannya kurang terang,” kata dia.

Di sekolah tersebut Saiful juga menemukan enam siswa ABK yang tidak dapat mengikuti UN karena tidak memenuhi syarat sebagai peserta ujian.

Kepala SMPN 4 Sidoarjo Muflich Hasym mengatakan, keenam ABK ini tidak dapat mengikuti UN karena ini tidak lolos tes IQ. Setidak-tidaknya, peserta UN harus memiliki IQ minimal 60.

“Mereka ini ada yang tuna rungu tapi juga memiliki keterbelakangan mental. Ada pula yang keterbelakangan mental murni. Jadi kami tidak bisa memaksa mereka ikut UN,” terangnya.

Sebagai gantinya, para siswa yang tidak dapat mengikuti UN ini diikutkan ujian sekolah di hari yang sama. Soal-soal untuk ABK ini dibuat sendiri oleh pihak sekolah. “Mereka tidak bisa mendapat Sertifikat Hasil UN. Tapi ijazah mereka akan diterbitkan langsung oleh Dirjen PKLK (Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus),” pungkas dia. n tam

Suprayitno Lolos 3 Besar Lelang Jabatan Sekretaris KPU Jatim l Sambungan hal 1

test yang akan dilakukan di KPU Pusat.

Selain Suprayitno, dua peserta lain yang juga masuk tiga besar yaitu Kabag Keuangan KPU Jatim Drs Ec Aris Gatot Subagyo yang saat ini menjabat Plt Sekretaris KPU Jatim, dan HM E Kawima SH,MSi yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Jember.

Berdasarkan data yang didapat dari http://www.kpujatim. go.id/, penentuan tiga nama tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/TIMSEL. SES-PROV/IV/2015. Ketiganya dinyatakan lolos tiga besar setelah melakukan tes tertulis, psikotes dan wawancara di KPU Jatim beberapa waktu lalu.

Sebelum munculnya nama tiga besar ini, total peserta lelang

jabatan Sekretaris KPU Jatim diikuti sebanyak lima orang.

Mereka berasal dari KPU Jatim dua orang, satu orang dari KPU jember, satu orang dari KPU tulungagung dan satu orang dari Pemprov Jatim.

Menurut Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, tiga nama hasil seleksi lelang terbuka tersebut sudah diserahkan ke KPU Pusat. Namun hingga kini masih belum melakukan fit and proper test karena jadwalnya belum turun.

“Saya tidak tahu kapan pastinya jadwal pelaksanaan tes tersebut, karena KPU Pusat belum memberikan jadwal pada KPU Jatim. Penentuan Sekretaris KPU Jatim sepenuhnya menjadi wewenang Sekjen KPU Pusat,” kata Eko Sasmito dikonfirmasi, Senin (4/5).

Sebelumnya, Eko Sasmito juga telah memastikan kondisi

di Sekretariat KPU Jatim selama ini tidak ada masalah, meski sejak Oktober tahun lalu jabatan sekretaris definitif kosong ditinggal Jonathan Judianto setelah dimutasi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Seperti yang diketahui, sesuai dengan persyaratan KPU Pusat, jabatan Sekretaris KPU wajib dilelang secara terbuka, tidak boleh ditunjuk seperti penempatan kepala SKPD pada umumnya. Alasannya, KPU merupakan lembaga vertikal yang pengisian pejabatnya harus mendapat SK dari lembaga atasannya.

Akibat aturan itu, Suprayitno yang sebelumnya pernah dilantik Gubernur Soekarwo menjadi Sekretaris KPU Jatim pun tak bisa bertugas. Agar bisa menduduki jabatan itu, Suprayitno harus ikut lelang jabatan, dan kini dia masuk tiga besar dan berpeluang besar lolos. n iib

Aliansi Mahasiswa Protes Biaya Pendidikan Mahal l Sambungan hal 1

Puluhan spanduk dan poster dibentangkan bertuliskan, ‘Laksanakan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia’, ‘Cabut UU Dikti tahun 2012’ dan ‘Realisasikan pendidikan gratis 12 tahun’.

Tuntutan mahasiswa tersebut diwujudkan dalam aksi teatrikal sejumlah mahasiswa yang mengenakan topeng de­ngan membawa kantong plastik hitam bertuliskan ‘Biaya pendidikan mahal’ dan ‘Harga BBM naik’.

Aksi long march menuju Dindik Jatim sebelumnya berhenti di depan Gedung Negara Grahadi untuk menyampaikan orasinya.

Arus lalu lintas sempat menyebabkan kemacetan di Jalan Pemuda, meski sudah dijaga oleh pihak kepolisian.

Sejumlah tuntutan dan protes disuarakan lewat orasi massa aksi. Salah satu protes yang nyaring diteriakkan ialah tingginya biaya pendidikan.

“Saat ini pendidikan telah memasuki praktik komersialisasi.

Sehingga biaya pendidikan pun semakin tak terjangkau masyarakat kecil khususnya,” tutur Korlap Aksi dari Univer-

Bakar Lahan Tebu, Perangkat Desa Ditahan

sitas Muhammadiyah Surabaya Mochammad Herry.

Herry menegaskan, praktik komersialisasi pendidikan kian memprihatinkan pada jenjang pendidikan tinggi. Model dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dinilai sebagai cara pembayaran yang mencekik mahasiswa. “Setiap tahun ada kenaikan biaya kuliah yang disesuaikan dengan inflasi. Pendidikan menjadi semakin mirip dengan dagangan,” tandasnya.

Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi ini terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Surabaya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Life Democratic Force. Tuntutan itu diberikan secara langsung oleh Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman. Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta agar tuntutan itu dikirimkan langsung ke pemerintah pusat melalui faksimile.

Dalam aksi tersebut, Saiful Rahman pun menyempatkan diri untuk menemui secara langsung massa aktivis yang berkumpul di luar gerbang Dindik Jatim. Dia mengatakan, tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi

l Sambungan hal 1

yang bersangkutan diminta untuk mengganti kerugian. Hanya saja, upaya kekeluargaan itu tak membuahkan hasil. Pasalnya, tersangka tak mau mengganti kerugian korban itu. “Karena tak mau mengganti

sejatinya bukan lagi masuk wilayah Dindik. Sebab, dari sisi kementerian, pendidikan telah terpisah dengan pendidikan tinggi. “Kementerian Pendidikan sekarang hanya menangani Dikdas dan Dikmen. Sementara Dikti masuk dalam Kemenristek,” kata dia.

Sedangkan persoalan terkait biaya pendidikan untuk Dikdas dan Dikmen sejauh ini telah mendapat intervensi khusus dari pemerintah. Di antaranya ialah dengan memberikan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari APBN dan BOS Madin dari APBD Jatim.

“Dana dari BOS itu mencapai Rp 1 triliun. Itu untuk SD dan SMP. Kita berikan langsung ke sekolah-sekolah tiap tiga bulan melalui rekening,” kata dia.

Intervensi biaya pendidikan ini, diakuinya telah berhasil meng­angkat rata-rata lama usia sekolah anak di Jatim lebih dari delapan tahun. “Meski tidak kewenangan kita, tuntutan ini tetap akan kami terima dan kita sampaikan sesuai permin­taan teman-teman mahasiswa,” pungkas Saiful. n tam, geh

kerugian, korban langsung menyelesaikan masalah ini ke jalur hukum. Yakni melaporkannya ke pihak Polres Pasuruan. Selanjutnya tersangka langsung ditangkap. Ia dijerat dengan pasal 187 KUHP ancaman hukman 5 tahun penjara,” tambahnya lagi. n hil

11 Bawa Pengusaha, Kota Malang Cari Peluang Bisnis di Bulgaria l Sambungan hal 1

Perdagangan dan KBRI di Sofia berlangsung di Hotel Kempinski, Senin (4/5), Anton mengatakan Kota Malang hampir mirip dengan kota-kota di Bulgaria.

Acara tersebut dihadiri sekitar 40 pengusaha Bulgaria dan dibuka Dubes RI untuk Sofia Bunyan Saptomo dan dihadiri Deputi Menteri Ekonomi Bulgaria Luben Petrov, Anton mengatakan seperti halnya Bulgaria yang dikelilingi pegunungan, Kota Malang juga dikeliling pegunung­ an dengan udara yang sejuk dan penduduk sekitar 850 ribu penduduk.

Menurut M Anton, Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan kota wisata dan kota industri yang berbasiskan industri masyarakat dalam upaya mengurangi pengangguran. Sebagai kota wisata, Malang tumbuh sebagai kota urbanisasi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar.

Dia berharap dengan kehadiran misi dagang dari kota Malang, para pengusaha dari Malang akan dapat menjalin kerjasama dengan pengusaha di Bulgaria. “Saya ingin memperkenalkan Malang ke berbagai negara, khususnya Eropa Timur,” ujar Wali Kota yang berencana melanjutkan kunjungan kerja ke Hungaria, Austria, Ceko, Kroasia dan Turki.

Diharapkannya produk Kota Malang tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional, khususnya di Eropa Timur. Untuk itu, ia mengundang masyarakat dan juga pengusaha Bulgaria berkunjung ke Malang dan bisa menjalin kerjasama dengan para pengusahanya.

Sementara itu, Kepala Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malang Tri Rudy Irawanto mengatakan, para peng­ usaha yang ikut dalam misi dagang ini di antaranya industri kontruksi, keramik, kerajinan glass painting dan makanan ringan berupa keripik buah seperti keripik buah apel, mangga, salak, nangka dan tempe Malang.

Diharapkannya dengan kehadiran para peng­ usaha asal Kota Malang

bisa memperoleh pasar di Bulgaria maupun di Eropa Timur, apalagi dengan akan diresmikannya Indonesian Business Showroom” (IBS) di Kota Varna.

Masalah Sanitasi ke Jerman Sementara itu Bupati Malang Rendra Kresna juga akan melakukan lawatan ke Jerman. Keberangkatan Rendra bersama rombongan Menteri Pekerjaan Umum tersebut untuk studi banding masalah sanitasi.

Saat dihubungi via ponselnya, Rendra mengaku mendapat undangan pemerintah Jerman melalui Kementerian PU terkait pengelolaan sanitasi lingkungan.

Dikatakannya, pihak Pemkab Malang mendapat kehormatan untuk mempelajari masalah sanitasi lingkungan di negeri terbesar di Eropa tersebut.

“Tentu ini kesempatan yang bagus. Saya akan banyak belajar tentang sanitasi tersebut untuk diterapkan di Kabupaten Malang,” kata Rendra yang tengah mengikuti Rakor Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kemendagri, Senin (4/5).

Lebih lanjut dikatakan, pengelolaan sanitasi lingkungan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Pengelolaan sanitasi yang buruk dapat memengaruhi derajat ke­s ehatan masyarakat.

“Masih banyak perilaku masyarakat yang merasa nyaman Buang Air Besar (BAB), mandi dan cuci di sungai. Perilaku tersebut harus secara bertahap diubah karena rentan terhadap penyebaran penyakit,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Pemkab Malang telah mencanangkan program pembangunan MCK bersama untuk mengubah perilaku tersebut. Sebagaimana diketahui sejak 2012, Pemkab Malang menggandeng IUWASH (Indonesia Urban Water Sanitration Hygiene) 2012 yang dananya berasal dari USAID. Program kerjasama ini berlaku empat tahun. Program yang ditangani, yaitu peningkatan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan (sanitasi) berbasis masyarakat. n mut,sup

Terapi Barang Antik l Sambungan hal 1

gaya klasik dan dilengkapi sejumlah barang-barang antik. Dokter spesialis paru itu menuturkan pasien terutama yang punya penyakit ganas, kesembuhannya tidak hanya dtentukan semata oleh faktor medis saja.

Namun faktor psikologis juga memengaruhi kesembuhannya. Terutama pada pasien-pasien yang mengalami gangguan psikiatrik seperti kemarahan, depresi, kecemasan dan tidak punya harapan.

Menurutnya, jika kondisi itu tidak ditangani dengan baik, maka akan bisa menurunkan kualitas hidup pasien. Harapan hidup pasien dengan panyakit dengan ganguan psikiatrik itu biasanya lebih pendek, bila dibanding dengan pasien yang mampu mengatasi kondisi itu. ‘’Maka itu kini di lingkungan RSUD Sidoarjo meski berubah menjadi RS modern, tapi kita hiasi dengan dekorasi etnik dan

unik agar rumah sakit jadi rumah sehat,’’ ujarnya belum lama ini.

Mulai dari pintu depan masuk RS, kata dia, kini dihiasi dengan dekorasi bangunan joglo. Juga di pintu masuk di poli eksekutif, suasananya sarat dengan barang antik. Masuk ke dalam lagi, bisa dilihat di Bale Woro. Bale Woro itu tempat penyuluhan RSUD yang ada di tengah area RSU yang sebelumnya jadi tempat tunggu pasien Askes. Jalan menuju Bale Woro ini, sebelah kanan dan kiri, dihiasi dengan sangkar burung, lampu antik. Selain itu di dalamnya juga dipenuhi barang antik lainnya seperti kursi kayu ukiran dan lampu gantung. ‘’ Semoga dengan diraihnya akreditasi versi 2012 baru –baru ini, pejabat dan staf rumah sakit dapat meningkatkan kerjanya. Tidak hanya saja cantik penampilannya, tapi juga mampu meningkatkan kualitas layanannya,’’ katanya. n ali

Puteri Indonesia Persahabatan Gelar Penghijauan di Solor dan Kunjungi Batik Lumbung l Sambungan hal 1

warga takut untuk datang. Dengan semangat tinggi mereka menyambut kedatangan Puteri Indonesia Jawa Barat 2015 yang akan melihat langsung wisata alam dan akan melakukan penghijauan di lokasi itu.

“Saya berharap kedatangan Puteri Indonesia Persahabatan 2015 di Wisata Alam Batu Solor akan membantu mempromosikan objek ini hingga tingkat Internasional, sehingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan mempunyai kepedulian untuk membangun jalan di sini,” kata H Ahmad, warga setempat.

Puteri Indonesia Persahabatan 2015 Lestari Adhelia yang ditemui Bhirawa di lokasi Wisata Alam Batu Solor meng­ aku sangat terkesan dengan objek wisata yang sangat indah tersebut. Dia

berjanji akan membantu mempromosikan objek wisata itu hingga tingkat internasional. Namun menurutnya karena sulitnya jalan menuju lokasi, harus ada kepedulian dari pemerintah setempat untuk membangun akses jalan dan fasilitas pendukung yang memadai agar para wisatawan yang datang bisa lebih lama dan kerasan berada di lokasi.

“Saya sangat terkesan di sini dan tentunya akan ikut membantu mempromosikan, namun saya juga berharap pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur yang memadai,” katanya.

Selanjutnya Puteri Indonesia Persahabatan tersebut bersama tim BHOJ yang diketuai Sinung Sudrajat, salah satu anggota DPRD Bondowoso melanjutkan perjalanan untuk melihat langsung pembuatan batik tulis Lumbung yang berlokasi di Kecamatan

Tamanan. Di lokasi tersebut Lestari Adhelia disambut antusias oleh para pekerja dan warga sekitar. Bahkan Camat Tamanan Dwi Wahyudi juga ikut menyambut kedatangannya.

Kepada Adhelia, Soffi pemilik usaha batik tulis Lumbung menyampaikan jika usahanya tersebut dimulai sejak dia masih duduk di kelas 2 bangku SMK Tamanan. “Awalnya dimulai dari coba-coba. Dalam perjalanan, banyak warga suka,” katanya terlihat sumringah.

Hingga saat ini menurutnya sudah banyak pelanggan dari berbagai daerah yang membeli produknya. Bahkan pemasaran juga sempat menembus pasar Singapura. Namun karena sulitnya administrasi dan aturan yang ada, saat ini pihaknya memilih fokus menggarap pasar lokal dan regional saja.

Masih menurut Soffi, awalnya

pekerjaan membatik hanya dilakukan dirinya bersama keluarga. Ka­ rena banyaknya pesanan, dia sekarang memiliki puluhan pekerja. Dia berharap ada bantuan dari peme­ rintah untuk memberikan hak paten agar batik produksinya tidak diakui daerah lain.

Setelah melihat pembuatan batik Lumbung, Lestari Adhelia tampak berdiskusi banyak dengan Soffi. Bahkan dia juga terlihat memesan salah satu batik kepada pemilik usaha itu secara langsung.

Dia juga berharap agar pemerintah punya kepedulian tinggu untuk membantu usaha yang awalnya hanya UMKM namun kini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan besar, karena usaha ini menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga Bondowoso. *

12

Selasa Wage, 5 MEI 2015

Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap LKPj Gubernur Jatim Akhir Tahun 2014

Sembilan Fraksi Setujui LKPj Gubernur Jatim Akhir TA 2O14 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2014 berjalan dengan mulus. Pasalnya, seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim menyatakan dapat menerima atau setuju terhadap rekomendasi Pansus LKPj untuk ditetapkan menjadi rekomendasi LKPj Gubernur Jatim akhir tahun anggaran 2014.

J

Jubir FPAN DPRD Jatim, Suli Daim sedang membacakan pendapat akhir FPAN terhadap LKPj Gubernur Jatim akhir tahun 2014.

Jubir Fraksi NasDem Hanura Muzammil Syafii saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap LKPj Gubernur Jatim akhir tahun 2014.

Jubir FPKS Jakfar Tri Kuswahono saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap LKPj Gubernur Jatim akhir tahun 2014.

uru bicara pendapat akhir Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim, H.M Hasan Irsyad menyatakan apresiasi terhadap Pansus LKPj Gubernur Jatim akhir tahun 2014 yang telah melakukan kajian secara menyeluruh dengan catatan rekomendasi kepada eksekutif untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan program tahun berikutnya.

Namun sebagai lembaga politis, FPG ingin menyampaikan catatan konstruktif. Diantaranya, penyerapan anggaran tahun 2014 pada beberapa SKPD belum optimal. Bahkan akumulasi dana Silpa yang cukup besar menunjukkan perencanaan yang kurang cermat. “ Ini perlu mendapatkan perhatian dari para pimpinan SKPD agar ke depan penggunaan anggaran lebih efektif,” ujar Hasan Irsyad pada rapat paripurna DPRD Jatim Senin (4/5).

Selain itu program icon Jatim melalui Jalinkesra maupun Jalinmatra telah memberi kontribusi keberhasilan, demikian pula upaya peningkatan status Puskesmas dan Polindes serta pengembangan Koperasi Wanita (Kopwan) dan fokus penanganan bantuan RTSM serta feminisasi kemiskinan,maupun Bosda Madin telah menjadi program-program inovatif dalam mendinamisasi elemen strategis masyarakat. “FPG berpesan agar program-program inovatif tersebut terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan jujur agar tetap pada konsepsi dasarnya dijauhkan dari praktif inefisiensi,” pinta politisi asli Probolinggo ini.

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar menandatangani LKPj Gubernur Jatim akhir tahun 2014 disaksikan Gubernur Jatim, Soekarwo

Gubernur Jatim, Soekarwo dan ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar berjabat tangan usai LKPj Gubernur akhir tahun 2014 diterima fraksi-fraksi di DPRD Jatim dan disahkan melalui rapat paripurna.

Sementara itu Jubir Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Dr. H.M Noer Soecipto mengatakan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) kinerja pemerintah daerah bertumpu pada lima hal, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk Jatim, indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks disparitas wilayah. Secara khusus Fraksi Partai Gerindra ingin mengkritisi pertumbuhan ekonomi Jatim pada semester I tahun 2014 hanya tumbuh 6,17 persen atau belum memenuhi target RPJMD sebesar 6,56 persen. Namun dibanding pertumbuhan nasional yang cenderung turun akibat pengaruh ekonomi makro, Jatim masih diatas rata-rata nasional.

“Penurunan pertumbuhan ekonomi Jatim, secara sektoral paling drastis terjadi pada bidang pertanian yakni sebesar -12,36 persen. Ini artinya menurun -1,89 persen terhadap pertumbuhan 5,94 persen. Karena itu sektor pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih serius,” ujar Noer Soecipto.

Senada, Jubir FPAN DPRD Jatim, Suli Daím mengatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2014 mengalami penurunan 0,11 persen dibanding tahun 2013 yang mencapai 4,30 persen. Ini lantaran terjadi penurunan jumlah penduduk bekerja karena perlambatan ekonomi dari 6,081 persen (2013) menjadi 5,86 persen (2014). “Penurunan ini

juga karena melambatnya komponen investasi dan konsumsi pemerintah. Artinya, perlambatan ekonomi berimplikasi terhadap tingkat pengangguran, sehingga usaha-usaha yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mengurangi tingkat TPT kurang terlihat,” ujar Suli Daím.

Masih di tempat yang sama, Jubir FPKS DPRD Jatim, H Jakfar Tri Kuswahyono mengapresiasi perumbuhan wirausaha baru di Jatim sebanyak 4 persen pada tahun 2014 atau sudah memenuhi target. Namun FPKS memberikan rekomendasi agar akses pemasaran hasil UMKM diperluas dan meningkatkan program peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro agar ke depan UMKM Jatim menjadi lebih baik dan mampu bersaing hadapi MEA. “Kami juga berharap formalisasi usaha bagi UMKM ditingkatkan khususnya pendaftaran usaha dan sertifikasi tanah. Selain itu program skema penjaminan kredit yang akan bertindak bagi bank untuk menyalurkan kredit ke sektor yang beresiko tinggi seperti pertanian supaya ditingkatkan,” tegas Jakfar.

Sementara itu, jubir FPKB Jatim, H. Fatchullah menyatakan bahwa gubernur dalam penyusunan LKPj hendaknya mampu menyajikan data - data kondisi dan hasil pembangunan secara komprehensif dengan menyajikan indikator out put dan out come sekaligus. Serta juga menyertakan road map pembangunan dengan disertai data base line berbagai indika-

tor pembangunan yang digunakan. “Dengan demikian maka proses evaluasi terhadap LKPj akan on the track, bukan didasarkan perasaan yang tidak berbasiskan data faktual,” dalih Fatchullah. Selain itu, pola pengelolahan keuangan daerah yang berfokus pada fungsi APBD, hendaknya gubernur mampu melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi APBD dibarengi dengan evaluasi kinerja SKPD, serta punishment terhadap SKPD. Juru bicara Fraksi NasDem Hanura DPRD Jatim, Muzammil Syafii mengatakan pihaknya merekomendasikan agar kerja pemerintah di masa mendatang diprioritaskan pada upaya meminimalisir disparitas pembangunan yang ada di Jatim, khususnya untuk daerah-daerah tertinggal dan miskin seperti di wilayah Madura dan kepulauan agar pembangunan bisa lebih merata dan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat di kota dan pedesaan.

Pria yang juga Ketua Fraksi NasDem Hanura itu juga merekomendasikan agar pembangunan ke depan lebih berwaasan lingkungan. Karena itu ke depan Gubernur harus lebih selektif dalam memberikan ijin investasi dalam membangun Jatim. “Meskipun secara ekonomis lebih menguntungkan tapi kalau tidak memberikan kesinambungan pada lingkungan maka Gubernur tidak perlu memberikan ijin pengembangan industri tersebut,” pungkas Muzammil. Q cty,adv

Kabupaten Banyuwangi Panen Penghargaan Nasional Program “Lahir Procot Pulang Bawa Akta” dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat penghargaan salah satu inovasi pelayanan publik terbaik se-Indonesia dari Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kemenpan RB).

P

enghargaan diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Rabu (29/4/2015). Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan langsung penghargaan kepada 25 pencetus inovasi pelayanan publik terbaik, termasuk Banyuwangi. Lahir Procot Pulang Bawa Akta merupakan pelayanan inovasi Pemkab Banyuwangi dalam melayani pembuatan akta kelahiran bagi warga dalam waktu yang super cepat.

Sejak 2013 sampai April 2015, lewat pelayanan ini sudah diterbitkan sebayak 15.

675 lembar akta kelahiran.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, program ini adalah implementasi dari reformasi birokrasi di mana setiap pemerintah daerah dituntut untuk memberikan layanan publik yang cepat, murah, dan efisien. “Penerbitan akta ini gratis dan singkat,” tutur Bupati.

Tempat persalinan yang akan melayani program ini adalah seluruh Puskesmas di Banyuwangi (45 buah), dua rumah sakit pemerintah, dan lima RS swasta yang telah bekerja sama

dengan Pemkab Banyuwangi.

“Ke depan akan kami teruskan sampai ke bidan-bidan dengan sistem teknologi informasi dalam kerangka Banyuwangi Digital Society. Jadi, begitu lahir di tempat bidan, hari itu juga bisa dapat akta kelahiran,” tuturnya.

Syarat yang dibutuhkan untuk kepengurusan akta lahir super-kilat ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua, Kartu Keluarga (KK) dan nama calon bayi.

“Nama sudah harus disiapkan, sehingga saat bayi lahir bisa langsung diproses akta kelahirannya. Nama bayi ini wajib karena akan tercantum di akta kelahiran. Biasanya kami terkendala karena masih ada warga yang untuk memberikan nama anaknya masih nunggu petunjuk kakek, nenek, atau saudara-saudara lainnya,” kata Bupati Azwar Anas.

Saat ibu melahirkan di Puskesmas atau RS, langsung diproses akta kelahirannya karena Puskesmas dan RS telah terintegrasi sistemnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai otoritas penerbit akta kelahiran. Proses penerbitan akta kelahiran antara 1-2 hari. Jadi, ketika bayi pulang dari RS/Puskesmas sudah langsung membawa akta. Akta kelahiran akan langsung dikirim melalui PT Pos Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian dengan Pemkab Banyuwangi.

“Hujan deras sekali pun akta kelahiran diantar ke warga oleh PT Pos, hingga ke desa-desa,” kata Bupati Azwar Anas.

Anas menuturkan, akta kelahiran telah menjadi isu global yang mendapat perhatian banyak pihak. Secara internasional, akta kelahiran sudah diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Rights of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Indonesia menandatangani Konvensi tersebut pada 26 Januari 1990, dan meratifikasinya melalui Keppres 36/1990

pada 25 September 1990.

Dalam pasal 7 Konvensi Hak Anak disebutkan, “The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the

Banyuwangi Dapat Anugerah Pangripta Nusantara Kabupaten Banyuwangi kembali meraih Anugerah Pangripta Nusantara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Anugerah ini diberikan untuk kabupaten/ kota dengan perencanaan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Terdapat 4 parameter dan 16 indikator dalam penilaian penghargaan tersebut. Parameter yang dinilai antara lain konsistensi, komprehensif, keterkaitan, dan keterukuran bagaimana sebuah perencanaan bisa diaplikasikan dengan baik.

Tahun ini ada 6 kabupaten/kota yang terpilih dari total lebih dari 500 kabupaten/ kota se-Indonesia. Banyuwangi menjadi salah satu yang terbaik dari enam kabupaten/kota yang meraih penghargaan tersebut. Penghargaan diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar

Anas di Jakarta, Rabu (29/4).

Tim penilai penghargaan ini terdiri atas para pakar, termasuk melibatkan tim independen yang dipimpin Prof Herman Haeruman dari IPB Bogor. Mekanisme penilaian penghargaan dilakukan secara berjenjang mulai tahap evaluasi dokumen perencanaan, hingga verifikasi lapangan.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, beberapa aspek yang juga dinilai antara lain keterkaitan program prioritas kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dan pusat, konsistensi antara rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kedalaman serta kelengkapan data dan analisis dalam penyusunan programprogram prioritas.

“Selain itu, juga dinilai bagaimana proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah rencana dari tingkat desa sampai kabupaten. Keterlibatan dan peran DPRD dalam penyusunan RKPD

juga menjadi poin plus. Tidak ketinggalan inovasi di bidang perencanaan dan pembangunan,” urai Anas.

Sejumlah inovasi perencanaan tersebut, imbuh Anas, di antaranya seperti tersedianya pagu indikatif bagi 24 kecamatan sebesar Rp105 miliar. Dengan adanya pagu tersebut, maka ada kepastian pendanaan bagi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam). “Jadi usul dari tingkat desa ke kecamatan tidak terdistorsi. Ada jaminan bahwa usul di desa dan kecamatan tertampung karena ada pagu yang khusus untuk kecamatan. Meski mungkin memang belum bisa menjangkau semua usulan,” ujar Anas.

Dia menambahkan, penyusunan rencana kerja Pemkab Banyuwangi juga dinilai transparan dan akuntabel karena seluruh melibatkan seluruh stakeholder pembangunan dan semua dokumen perencanaan hingga implementasi dipublikasikan melalui website resmi www.

banyuwangikab.go.id. Sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana usulan rencana kerja dan implementasinya melalui internet.

“Banyuwangi juga memiliki sistem informasi perencanaan online yang diintegrasikan dengan sistem informasi tata ruang yang meng-cover seluruh desa dan kecamatan. Sehingga setiap usulan langsung diketahui posisinya dalam peta tata ruang,” kata Anas.

Anas menuturkan, perencanaan pembangunan harus berani menerabas kebekuan dan tidak hanya terkungkung pada anggaran. Program pembangunan jangan berorientasi pada proyek yang bermuara pada anggaran.

“APBD kami terbatas, kalau cuma mengandalkan APBD ya itu-itu saja program pembangunan. Makanya kita perbanyak inovasi dengan menggandeng dunia usaha. Sinergi pemda, BUMN, swasta, dan publik luas untuk optimalkan pembangunan,” paparnya. Q adv

right to acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.” (Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya).

Di Indonesia, hal itu diatur di UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam UUD 1945, posisi anak diatur secara jelas dalam pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Akta kelahiran adalah dokumen utama yang akan menggaransi tumbuhkembangnya anak dalam menggapai masa depannya. Anak yang tak punya akta kelahiran tidak mempunyai posisi hukum, dan dalam skema kebijakan nasional tidak diakui hak dasarnya.

“Jika anak tidak terdaftar, konsekuensinya banyak. Tanpa akta kelahiran, hak untuk mendapatkan pendidikan, jaminan layanan kesehatan, akses ekonomi, dan hak-hak lain sulit didapatkan. Ketiadaan data anak juga bisa menjadi celah untuk tindak kejahatan perdagangan anak,” ujar Bupati Anas. Dari sisi kebijakan publik, keberadaan akta kelahiran adalah bagian penting dari pengelolaan sistem informasi manajemen, terutama dalam hal pengolahan data kepemerintahan. Q adv