Harian Bhirawa Edisi 5 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kejagung tidak bisa seenaknya menyerahkan (kasus Komjen Pol Budi Gunawan) kepada kepolisian, tidak bisa. Harus lapor ke KPK dalam bentuk gelar perkara,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454

Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Pon, 5 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

5

AGENDA HARI INI

MARET 2015

 Gubernur H Soekarwo 07.30 08.00

Operasi Pasar Soponyono Rungkut Surabaya Operasi Pasar Larangan Sidoarjo

 Wagub H Saifullah Yusuf 14.00 19.00

Menghadiri Pameran Indomobil Expo Grand City Surabaya Menghadiri Haul KH Bisri Ponpes Tambak Beras Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 11.00

Rapat Penyusunan LKPJ di Bappeda Jatim Rapat Evaluasi PBB di Dipenda Jatim

Bahas Revisi UU 23 Tahun 2014

Komisi A Undang Ketua Dewan se-Indonesia dan Mendagri DPRD Jatim, Bhirawa Komisi A DPRD Jatim menginisasi pertemuan pimpinan dewan se-Indonesia dalam menyikapi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pertemuan yang rencananya digelar pada Sabtu (7/3) di Gedung DPRD Jatim ini akan menghadirkan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar menjelaskan, pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi berkenaan dengan UU baru tersebut. Sampai saat ini banyak pemahaman A Halim Iskandar berbeda-beda tentang regulasi itu. Terutama dalam penyelengggaraan pemerintahan daerah.

“Jadi target utama kami adalah penyamaan persepsi.

Kami ingin lakukan telaah bersama atas UU itu. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Lebih penting lagi, daerah tidak salah dalam mengimplementasikan UU tersebut,”tegas Halim kepada wartawan, Rabu (4/3).

 ke halaman 11

KPK Sita Rumah Makan Milik Mantan Bupati Bangkalan Pamekasan, Bhirawa KPK menyita rumah makan milik mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron, tersangka suap minyak dan gas serta tindak pindana kasus pencucian uang, Rabu (4/3).

“Penyitaan rumah makan dilakukan setelah tim penyidik KPK melakukan penyitaan tanah di Desa Pangpong,” kata Camat Labang Achmad Suryadi, Rabu (4/3). Penyitaan aset milik mantan Bupati Bangkalan Madura, yang terletak di akses Jembatan Suramadu ini, menyita perhatian puluhan karyawan yang bekerja di rumah makan itu.

Suasana rumah makan bernuansa alam dengan 10 gazebo dan satu ruang utama di sisi barat itu selama ini memang nampak sepi dari pengunjung, terutama setelah santer terdengar kabar bahwa pemiliknya telah ditangkap KPK karena dugaan korupsi.

Saat enam orang tim penyidik KPK bersama polisi bersenjata lengkap datang, mereka langsung menghampiri petugas dan menanyakan keperluannya. Salah seorang anggota tim penyidik KPK lalu menjelaskan, bahwa kedatangan mereka untuk menyita rumah makan bercat abu-abu milik Fuad Amin Imron itu untuk kepentingan penyidikan.

Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut dari petugas rumah makan ini, tim penyidik KPK langsung memerintahkan beberapa orang pekerja untuk memasang papan penyitaan. Usai menyita rumah makan ini, tim penyidik lalu bergerak menuju sejumlah lokasi lainnya, antara lain

 ke halaman 11

Kenangan Manis BAGI Drs Herry Sofjan MPd, keberadaan SMPN I Panji Kabupaten Situbondo sudah seperti rumah sendiri.

Meski sejak awal Maret ini sudah pindah menjadi Kepala Sekolah SMPN V Situbondo, Herry memiliki kenangan manis selama memimpin salah satu SMP favorit di Kota Santri tersebut. Maklum saja, segudang prestasi mulai akademik dan ekstrakurikuler tingkat Kabupaten Situbondo, Provinsi Drs Herry Sofjan MPd

Sentil..

 ke halaman 11

 Kasus PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah begal Situbondo nihil  Begalnya Jangan hanya muda,ditapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas beraksi luar daerah  Bahas Bina Marga ajukan tambahan anggaran Perpres Kantor Kepresidenan, JK mengaku tak  dilibatkan Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang  Sesama penting bus dilarang saling mendahului  Buta Kadesaksara penganiaya jurutinggi pengairan dituntut tiga bulan penjara masih di Bangkalan  Lampu Pemimpin berwatak kuning hadapipreman MEA kok bisa kepilih

Wali Kota Surabaya Raih Gelar Doctor Honoris Causa ITS Membantah Ada Unsur Politis

Pemkot Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapatkan anugerah gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota pada jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Gelar tersebut diberikan atas prestasi Wali Kota Tri Rismaharini dalam membangun Kota Surabaya.

Prosesi penganugerahan gelar kehormatan tersebut dilaksanakan di Graha ITS, Rabu (4/3) kemarin.

Dalam sejarah berdirinya ITS sejak 55 tahun silam, Wali Kota Risma menjadi orang kedua yang mendapatkan anugerah gelar Doctor Honoris Causa. Sebelumnya, ada nama Hermawan Kertajaya yang juga mendapatkan gelar kehormatan tertinggi dalam gelar akademik ini.

 ke halaman 11 Wali Kota Tri Rismaharini (tengah) mendapatkan anugerah gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota pada jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ITS, Rabu (4/3).

Hadapi MEA, Pemprov Jatim Siapkan Perizinan Online Kepabeanan 2016 Optimistis Obligasi Daerah Terealisasi Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menyiapkan sistem perizinan secara online atau dalam jaringan terkait kepabeanan, ekspor maupun impor untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

“Sistem ini nantinya adalah sistem yang terintegrasi secara menyeluruh, utamanya untuk masalah kepabeanan dan ekspor impor,” ujar Gubernur Jatim Dr H

Soekarwo di Surabaya, Rabu (4/3).

Menurut dia, sistem ini penting dilakukan sebagai kebijakan untuk membatasi banyaknya barang dari luar negeri yang masuk

ke Jatim, sekaligus melindungi konsumen lokal.

Perwujudan sistem ini, kata Soekarwo, tidak mudah karena tidak menutup kemungkinan timbul sejumlah masalah saat pemakaiannya. Karena itulah pihaknya akan membentuk tim kecil antara Pemprov Jatim dan Kanwil Bea

Kualitas Tol Indonesia Belum Layak untuk Kena PPN Jakarta, Bhirawa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan aturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk jalan tol.

Aturan ini akan diberlakukan mulai 1 April 2015. Namun rencana pengenaan pajak ini mulai dipertanyakan sejumlah kalangan lantaran kualitas jalan tol di Indonesia saat ini masih buruk. Terlebih lagi pada jam-jam tertentu tidak sedikit tol dalam kota yang mengalami kemacetan.

“Memang jasa tol itu kalau mau dikenakan pajak, ya sah-sah saja. Tapi apakah wajar dikenai pajak? Apakah layak memungut pajak tol mengingat keadaannya sekarang

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Terjadi Kelangkaan, Stok Elpiji Melon di Jatim Aman, Harga Diminta Jangan Melebihi HET Itu Tanggung Jawab Pertamina KELANGKAAN elpiji 3 kilogram (kg) yang terjadi belakangan ini disinyalir terjadi karena adanya permainan dari pihak agen pengecer gas. Pasalnya, banyak agen yang ingin mendapatkan keuntungan secara berlebih. Hal ini pun menjadi tanggung jawab Pertamina untuk bisa menyalurkan produk subsidi ini ke masyakarat dengan baik.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara mengatakan banyak agen yang mengoplos elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg. Dengan demikian, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih. “Yang isinya 3 kg

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Di Kabupaten Tulungagung dilaporkan penjualan elpiji 12 kilogram mengalami penurunan hingga 80 persen sebagai dampak kenaikan harga dan sebaliknya permintaan elpiji melon mengalami kenaikan

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan stok elpiji tiga kilogram aman terdistribusi di seluruh daerah setelah ada kepastian dari Pertamina dan meminta masyarakat tidak panik menyikapinya.

“Sudah ada kepastian dari Pertamina bahwa stok elpiji tiga kilogram aman di semua daerah di provinsi ini,” ujarnya kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan General Manager (GM) Marketing Operation Region V Pertamina

Giri Santoso di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (4/3).

Pihaknya juga meminta Pertamina memperhatikan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji kemasan tabung tiga kilogram karena warga membutuhkan kepastian harga tersebut. “Yang pasti, jangan sampai melebihi HET yang telah ditetapkan,” kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Menurut dia, yang bisa menjadi-

 ke halaman 11

Geliat SMK Mini Ciptakan Iklim Kewirausahaan di Pondok Pesantren

Proses Produksi Libatkan Santri Aktif hingga Santri ‘Abadi’ Mulai 2013 lalu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah meluncurkan sebuah program baru untuk melahirkan entrepreneur-entrepreneur muda di kalangan santri pondok pesantren. Program itu dikenal dengan SMK Mini. Sebuah program yang kini mulai terlihat nyata. Menggugah kehidupan pesantren yang semula eksklusif hanya untuk mendalami agama, menjadi lebih dinamis dengan aktivitas ekonomi di dalamnya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Ditemui di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya, Selasa (3/3) lalu, tiga santri Ponpes Al Mujaddadiyah terlihat sibuk menjajakan dagangan mereka ke pengunjung. Ketiganya ialah Tri Mulyo Nurjannah, Saiful Thoriq dan Bayu Tri Utomo. Sekilas barang dagangan mereka tak lebih unik dari pada barang milik penjual yang lain. Namun, saat diperhatikan lebih seksama dengan beberapa penjelasan mereka, ternyata mereka membuat sendiri barang yang mereka jual.

Di sana mereka ikut serta dalam pameran pendidikan dan menjual beberapa

jenis bubuk minuman instan seperti jahe, temulawak, kunyit putih dan kencur.

Selain itu, ada pula produk cairan pembersih. Seperti sampo motor, pewangi laundry, sabun cuci piring, dan softener pakaian. “Semua ini kita buat sendiri secara manual,” tutur Nurjannah.

Nurjannah kembali menunjukkan produknya yang terakhir, yaitu tepung terigu. Kali ini produk mereka lebih unik. Karena biasanya tepung terigu dibuat dari biji gandum, tapi mereka

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Santri Ponpes Al Mujaddadiyah Kota Madiun menunjukkan sejumlah produk usaha mikro hasil dari program SMK Mini.

SURABAYA

2

Kamis Pon 5 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Syarat Calon Perseorangan

Lewati Masa Bakal Calon, Serahkan Dukungan 6,5 Persen Populasi KPU Surabaya, Bhirawa Syarat pendaftaran calon perseorangan pada Pilkada 2015 kota Surabaya ternyata cukup ketat. Calon perseorangan harus melalui masa Bakal calon(Balon) yang mendaftar dan mebyerahkan persyaratan dukungan satu bulan sebelum masa pendaftaran calon dibuka.

Syarat dukungan ca,on perseorangan sendiri juga cukup berat. Calon yang bersangkutan harus mengantongi dukungan sekurang-kurangnya 6,5 persen dari dukungan publik. Selain itu sebaran dukungan harus mencapai 50 persen dari total jumlah kecamatan. Di setiap kecamatan jumlah dukungan minimal harus mencapai 6,55 persen total penduduk.

Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin pada Bhirawa, Rabu (4/3), syarat pendaftaran calon perseorangan harus dipenuhi saat pendaftaran bakal calon perseorangan ,satu bulan sebelum pendaftaran resmi calon Wali kota dibuka.

“Sebelum masa pendaftaran calon perseorangan itu mendaftar terlebih dahulu dengan jarak waktu sebulan sebelum pendafataran Wali Kota,” Kata Robiyan.

Dalam waktu sebulan sebelum pendaftaran calon Wali Kota, Robiyan menegaskan untuk menyerahkan dukungan berupa foto copy KTP yang nanti menjadi lampiran dari surat dukungan tersebut. Pada masa itu, lanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi fak-

tual semua persyaratan dukungan.

“Jadi ada dua tahapan jika ingin maju dari jalur perseorangan. Pertama warga harus melalui melewati fase bakal calon (balon) kemudian baru calon. Pada tahap balon, kita akan melakukan ferivikasi factual terlebih dahulu atas persyaratan dukungan.,” ujarnya.

Robiyan juga menegaskan, persyaratan dukungan yang harus dipenuhi calon perseorangan adalah dukungan sebesar 6,5 persen total jumlah penduduk dengan sebaran di 50 persen jumlah kecamatan. Proporsinya, lanjut Robiyan, adalah setiap kecamatan harus ada dukungan public minimal 6,5 persen jumlah penduduk kecamatan.

Lebih jelasnya Robiyan mencontohkan, untuk verifikasi yang dilakukan oleh KPU ada dua tahapan beserta dukungannya. “Misalkan, satu dus ada satu Kecamatan, kalau 16 Kecamatan berarti ada 16 dus surat dukungan sampai jumlahnya 6,5 persen,” pungkasnya.

Kalau benar sudah mendapatkan surat tanda terima surat dukungan, masih kata Robiyan, tidak berhenti disitu saja. Akan tetapi, setelah memasuki verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap pemilik KTP oleh petugas KPU melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Hal ini untuk memastikan tanda tangannya serta kevalidan foto copy KTP

Syarat Pendaftaran Calon Perseorangan Pilkada 2015 Surabaya 1.

Pendaftaran sebagai bakal calon, satu bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon

2.

Menyerahkan dukungan 6,5% total penduduk tersebar pada 50% jumlah kecamatan.

3.

Dukunga di tiap kecamatan harus mencapai minimal 6,5% jumlah penduduk kecamatan

4.

Lolos verifikasi faktual KPU

beserta tanda tangannya,” paparnya.

Kalau semisal, satu orang pendukung memilih dua calon Wali Kota disertai tanda tangan, maka hal itu hangus dan tidak berpihak kedua calon Wali Kota. Otomatis gugur atas dukungan pada kedua calon, dan verifikasi faktual itu dilakukan secara serentak.

“Dari situ KPU menye-

diakan form untuk mencabut dukungan, dan karena gak merasa tanda tangan, kalau semisalkan takut sama tim sukses berarti itu dihitung mendukung dan sah,” terangnya.

Setelah tahapan itu, nanti ada masa perbaikan dukungan, dilanjutkan verifikasi faktual kembali yang mendatangkan tim suksesnya masing-masing. “ Nah

kemudian mendatangkan dukungan itu untuk diverifikasi ke kelurahan, dengan membawa KTP aslinya,” imbuh Robiyan.

Begitu selesai verifikasi faktual selesai, nanti akan direkap di tingkat KPU apakah memenuhi syarat 6,5 persen tersebut. “ Di situ baru bisa mendaftarkan sebagai Calon Wali Kota,” Q geh jelasnya.Q

PKB Pastikan Kembali Calonkan Empat Petahana Surabaya, Bhirawa Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) memastikan bakal kembali mengusung empat inchumbent di empat daerah pada Pilkada serentak Desember mendatang. Empat daerah itu adalah Banyuwangi, Situbondo, Sidoarjo dan Tuban.

trie diana/bhirawa

Difogging

Masih memasuki musim penghujan perkampungan Karangrejo VI Surabaya melakukan fogging dengan cara swadaya masyarakat untuk mengantisipasi maraknya nyamuk demam berdarah, Rabu (4/3).

Tokoh Media Ramai-ramai Maju Pilwali Surabaya Surabaya, Bhirawa Munculnya beberapa nama tokoh media di Surabaya untuk maju dalam Pilwali Kota Surabaya akhir tahun 2015, ditenggarai terinspirasi kesuksesan Arif Affandi mantan Pimred Jawa Pos menjadi wakil wali kota Surabaya berpasangan dengan wali kota Bambang Dwi Hartono pada periode 2005-2010 silam.

Bahkan saat ini sudah ada empat nama tokoh media yang muncul ke permukaan, yakni Dhimam Abror Djuraid (mantan Pimred Surya), Azrul Ananda (Direktur Jawa Pos), Sukoto (Direktur Memorandum) dan Budi Sugiharto / Uglu (Kabiro Detik Surabaya).

Menurut pengamat politik dari Bangun Indonesia, Agus Mahfud Fauzi, bermunculannya tokoh-tokoh media meramaikan kandidat Pilwali Kota Surabaya disebabkan Kota Surabaya pernah memiliki wakil wali Kota dari kalangan tokoh media, yakni Arif Affandi. “Mungkin mereka ini

terinspirasi kesuksesan yang pernah diraih Arif Affandi saat menjadi wakil wali Kota Surabaya,” jelasnya saat dikonfirmasi Rabu (4/3).

Pertimbangan lainnya, kata Agus Mahfud, Kota Surabaya memiliki karakteristik khusus dibanding daerahdaerah lain di Jatim, sebab masyakatnya lebih melek media. Sehingga ada kecenderungan media dapat dengan mudah menggiring opini masyarakat untuk berbuat sesuatu supaya Kota Pahlawan menjadi lebih baik.

“Banyak ide-ide pembangunan di Surabaya itu berasal dari opini yang dibangun oleh media, lalu didukung masyarakat, sehingga kemudian direalisasi oleh pemerintah kota Surabaya,” beber mantan komisioner KPU Jatim ini.

Selain itu hingga sekarang, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini belum jelas sikapnya, apakah akan maju lagi atau tidak, serta bakal menggandeng siapa sebagai calon wakil wali ko-

PANGGUNG BIROKRASI

Peringatan Buat 512 Minimarket Bodong Diterbitkan Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, melayangkan surat peringatan kedua kepada sekitar 512 toko modern ilegal atau tidak memiliki kelengkapan perizinan. Surat peringatan ini akan ditindaklanjuti dengan penutupan jika dalam tujuh hari tidak diindahkan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Irvan Widyanto di Surabaya, Rabu, mengatakan isi surat peringatan tersebut meminta pengusaha toko swalayan segera menutup usahanya.

“Jika dalam waktu yang ditentukan toko swalayan yang dimiliki tidak segera ditutup karena tak ada izin, Satpol PP akan menutup paksa,” katanya.

Rencananya, lanjut dia, Satpol PP akan layangkan surat peringatan yang kedua pada Kamis (5/3). Surat peringatan ini berlaku selama tujuh hari.

“Jika dalam waktu tujuh hari ini ke depan tidak ada respons, maka kami akan layangkan surat peringatan ketiga. Jika tak ada respons lagi, artinya usahanya tidak ditutup, kami yang akan menutup,” katanya.

Mantan camat Rungkut ini mengungkapkan, saat ini ada 667 toko modern termasuk minimarket yang beroperasi di Surabaya terdiri atas Alfamart, Indomart, Rajawali Mart, Alfa Midi, Alfa Express, Hypermart, Carrefour, Giant dan juga Superindo.

Dari jumlah itu, ada sebanyak 512 toko swalayan yang tidak mengantongi Izin Gangguan (Hinderordonnantie/HO). “Selama ini kami sudah memberi toleransi pada pengusaha toko modern untuk melengkapi perizinan. Tapi hingga sekarang perizinan tak kunjung mereka lengkapi. Maka Perda (peraturan daerah) Q dre.ant harus kami tegakkan,” ujarnya.Q

tanya. “Peluang ini nampaknya mau diambil alih oleh tokoh-tokoh media,” dalih Agus Mahfud.

Lantas dari keempat nama itu, yang paling berpotensi maju siapa? Kembali Agus menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman yang dimiliki masing-masing calon kandidat, nama Dhiman dan Azrul memiliki kans maju menjadi orang nomor satu maupun nomor dua di Surabaya. Sedang untuk Sukoto dan Budi Uglu paling banter menjadi calon wakil wali kota.

“Mereka itu bisa saja digandeng oleh Tri Rismaharini jika maju lagi atau diusung PDIP, serta koalisi dari parpol-parpol lain,” tambah pria asli Ponorogo ini.

Sebaliknya, pengamat komunikasi politik dari Unair Surabaya, Suko Widodo menilai munculnya tokoh-tokoh media menjadi kandidat yang maju dalam Pilwali Kota Surabaya merupakan bentuk “Syndrome Hiper Reality” atau merasa bisa membentuk opini publik karena Q cty berpengalaman di media.Q

Sekertrais DPW PKB Jatim Thoriqul Haq menyatakan ada lima daerah yang sudah mendapat keputusan final dari DPW untuk pencalonan dalam Pilkada Desember mendatang. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten i Banyuwangi yang dipastikan mengusung kembali Bupati incumbent Aswar Anas, Kabupaten Situbondo dengan Inchumbent Dadang Wigiarto, Kabupaten Sidoarjo dengan petahana Syaiful Illah, dan kabupaten Tuban dengan inchumbent Fathul Huda.

“Sementara untuk Sumenep kita mengusung kader sendiri yaitu yaitu Ketua DPC PKB Sumenep,” tegas Thoriq..

Ditambahkannya, sampai saat ini PKB Jatim sudah melakukan tahapan-tahapan, penjaringan dan penetapan calon di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Dan seperti yang sudah dilaksanakan, lanjut Thoriq, PKB melakukannya secara internal termasuk bekomunikasi dengan partai koalisi.

Menurut Thoriq beberapa kota/kabupaten yang masih melakukan penjaringan internal, diantaranya Jember, Surabaya, Gersik, Lamongan, Ponorogo dan Mojokerto. sedang yang lainnya kata Thoriq DPW PKB Jatim melakukan penjajakan berkualisi dengan partai lain, seperti PDIP. “Ngawi, Kota dan Kabupaten Blitar misalnya. kita koalisi dengan PDIP. khusus Pacitan PKB jadi bagian koalisi dengan partai lainnya,” pungkas Thoriq.

Thoriqul Haq menegaskan partainya tidak mau memberi peluang kosong pada calon dengan mengobral formulir. “Kasihan kan kalo diberi harapan kosong. Kita lebih suka melakukan penjaringan dengan acuan acuan yang jelas. sehingga yg kita usung punya kualitas dan terukur peluangnya,” kata Thoriq, Selasa (4/3).

Dukung Risma Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju kembali dalam Pilkada Surabaya 2015.

“Saya berhap kalau orang berhasil bisa melanjutkan. Saya berharap bu Risma bisa melanjutkan kepemimpinan beliau menjadi wali kota Surabaya yang akan datang,” kata Chaerul Tanjung usai sidang terbuka pemberian gelar doktor kehormatan kepada Rismaharini di Graha ITS Surabaya, Rabu.

Menurut dia, ketokohan Rismaharini tidak diragukan lagi setelah mendapat penghargaan dari sebuah universitas ternama yakni ITS. Hal ini membuktikan Rismaharini telah membuktikan jasanya untuk Kota Surabaya.

“Ini contoh kalau dunia saja menghargai sebagai wali kota terbaik ke-3 dunia, tentunya kita dalam negeri harus memberikan penghargaan yang jauh baik,” ujarnya.

Saat ditanya hubungannya dengan Rismaharini, ia mengatakan hubungannya sebatas profesional saja. “Saya kenal saat dia jadi wali kota, karena interaksi begitu intens, kami jadi bersahabat,” katanya.

Bahkan, setiap kali dirinya datang ke Surabaya, Risma selalu menyempatkan diri menemuinya. “Kita berdiskusi tentang banyak hal, dia bertanya soal Nasional, saya juga bertanya soal Surabaya. Ini pada saat saya menjadi Menteri Koordinator Perekonomian,” katanya.

Saat ditanya saran untuk Rismaharini, ia mengatakan sebagai sahabat, menginginkan dengan adanya penghargaan ini bisa terpacu untuk berbuat banyak lagi.“Tentu pada saat ini nanti saya berharap untuk kepentingan Q cty.ant lebih besar lagi,” katanya.Q

Jumlah DPT Potensial Bertambah 30 Ribu Orang Surabaya, Bhirawa Daftar Pemilih tetap(DPT) pilkada kota Surabaya Desember mendatang diperkirakan meningkat sekitar 30 ribu lebih pemilih. Saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya telah melakukan persiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Proses verifikasi data penduduk Kota Surabaya tersebut yang sudah memiliki hak pilihnya yang diperkirakan Dispendukcapil sampai 16 Desember 2015 atau sebelum Pilwali berlangsung mencapai 2.183.258 jiwa. Hal ini diperdiksi lantaran beberapa penduduk yang sudah berusia 17 tahun.

Sebagai perbandingan untuk

DPT Pilpres 2014 jumlahnya hanya 2.017.450 pemilih.

“Data itu presidiksi sampai 16 Desember besok, kalau per Februari ini ada 2.151.122 orang. Jumlah DPT (Daftar Pemilihan Tetap) waktu Pilpres sama Pilwali kita gak mencatat secara detailnya, tapi yang pasti lebih banyak,” kata Kepala Seksi Pengolahan dan

Penyimpanan Data Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Rabu (4/3).

Ditanya, atas dasar apa jumlah yang sudah didata sampai 16 Desember 2015 yang hampir mencapai 30 ribuan lebih itu. Padahal, saat ini masih menginjak di Bulan Maret, Agus memperkirakan

dari data akta kelahiran yang dimiliki Disepndukcapil. “ Kita punya patokan akta kelahiran yang kami miliki, tapi itu bisa lebih dan bisa kurang,” pungkas Agus.

Sementara itu, Kadispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, daftar pemilih tetap disuplay dari data Q geh kependudukan wilayah.Q

Dr Mat Syai’in, Dosen PPNS Ciptakan Meteran Unik Penyimpan Data Tagihan Listrik

Pantau Histori Penggunaan Daya Listrik dari Notebook Tagihan listrik seperti menjadi momok bulanan bagi rumah tangga. Apalagi saat nominal yang harus dibayar membengkak tanpa disadari pelanggan.

Masalah semacam itu sering kali muncul. Padahal sudah berusaha berhemat, tetap saja harus bayar mahal.

Berhemat listrik saja memang tak cukup untuk menekan jumlah tagihan. Melainkan harus tahu, barangbarang elektronik yang mana paling boros daya. Dari situlah, Dr Mat Syai’in salah satu dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) berusaha mengembangkan sebuah meteran unik yang dapat merekam histori penggunaan listrik secara berkala. “Dengan meteran ini, pelanggan bisa mengerti riwayat penggunaan listriknya per item alat elektronik,” tutur Syai’in.

History itu terekam karena dalam meteran listrik karyanya terdapat simcard untuk membaca daya penggunaan listrik sekaligus menyimpannya. Data yang tersimpan sangat

detail, mulai dari tanggal dan jam saat semua instalasi listrik mulai digunakan. Tidak hanya itu, volume penggunaan dayanya pun dapat terbaca. “Kita membuatnya sedetail mungkin agar pengguna mengerti letak daya yang boros,” kata dia.

Data penggunaan daya tersebut juga dapat dibaca sendiri oleh pelanggan. Caranya, pelanggan cukup melepas simcard dan membacanya melalui notebook atau perangkat sejenisnya. “Kalau sudah diketahui mana instalasi yang banyak memakan daya. Pengguna bisa mengola sendiri agar bebanya terkontrol,” tutur dia.

Atas karyanya ini, Syai’in berhasil mendapat pengakuan dari Kemen-

terian Ristek dan Pendidikan Dikti.

Pengakuan ini sekaligus menjadikan Syai’in memperoleh dana hibah dari dengan alokasi dana mencapai Rp150 juta. Pengembangan karya ini, diakuinya mulai berlangsung sejak 2013 lalu. Kemudian pada 2014 lalu, dia mulai memberanikan diri untuk mengajukan idenya mengikuti program Insentif Riset Sinas 2014 dan diterima Kemenristek & Dikti. “Sudah dua tahun ini kita kembangkan alat ini,” tutur dia.

Dalam pengembangan selanjutnya, Syai’in mengaku akan mengaplikasikannya pada meteran listrik rumah tangga, hotel dan industri. Ini akan sangat menguntungkan bagi industri dan perhotelan yang setiap bulannya menggunakan daya listrik besar dan tagihan listrik yang besar pula. “Karya ini memang dibuat agar bermanfaat untuk masyarakat. Jadi harus bisa diaplikasikan,” tutur Q tam dia.Q

tam/bhirawa

Dr Mat Syai’in menunjukkan prototype meteran unik yang mampu membaca history data penggunaan listrik.

SURABAYA

Kamis Pon 5 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

PTN Ogah Terima Pendaftar Pilihan Kedua Surabaya, Bhirawa Sejumlah PTN di Surabaya memastikan diri tidak akan menerima pelamar dari pilihan kedua pada pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Prioritas pada pendaftar di pilihan pertama ini sebagai bentuk penghargaan pada komitmen pendaftar dan upaya mengurangi bangku kosong.

“Tidak ada PTN yang mau di nomor duakan. Saya yakin, semua PTN juga memiliki prinsip yang sama seperti itu,” tutur Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof Warsono saat dihubungi, Rabu (4/3).

Warsono mengatakan, secara prosedur pelamar SNMPTN memang punya hak untuk memilih dua PTN. Namun, pihak PTN juga memiliki pertimbangan untuk memprioritaskan siapa yang akan diterima. Salah satunya ialah memprioritas pen-

daftar pilihan pertama.

“Kalau ditegaskan (menolak) nanti dikira melawan hak pelamar. Tapi sesungguhnya semua tidak ingin diduakan,” kata Warsono.

Warsono menegaskan, jika pelamar dari pilihan pertama sudah cukup untuk memenuhi kuota, untuk apa melihat pilihan kedua. Termasuk jika ada pendaftar dari pilihan kedua dengan prestasi yang lebih baik di banding pilihan pertama.

“Itu biasanya sangat kecil

jumlahnya. Tapi kita akan tetap mempertimbangkan yang pilihan pertama dulu,” tegas dia.

Hal itu diakui Warsono sebagai strategi mereka untuk mencari PTN. Namun demikian, penentuan pilihan dapat menggambarkan komitmen pelamar untuk memilih PTN dan prodi yang dituju. Jangan sampai, ketika mereka (pemilih kedua) diterima, ternyata tidak mau daftar ulang karena mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

“Kalau sampai begitu akan ada bangku kosong. Ini lebih parah konsekuensinya untuk PTN,” tutur dia.

Hal senada juga diungkapkan Humas SNMPTN Universitas Airlangga Bagus Ani Putra. Menurut Bagus, pilihan kedua sudah pasti tidak dipilih. Karena untuk

menerima pelamar pilihan pertama sudah berlebih. Pekan ini, Unair sudah menerima 5.850 pelamar. Diantara itu, ada 4.205 memilih sebagai pelamar pertama dan 1.645 sebagai pilihan kedua.“Sudah otomatis 1.645 pendaftar ini akan gugur,” kata Bagus.

Bagus mengatakan, seandainya menu pendaftaran SNMPTN untuk Unair itu bisa hanya untuk pilihan pertama saja, itu akan lebih baik. Tapi panitia SNMPTN kenyataanya memperbolehkan pelamar memilih dua PTN. Menurutnya, kalau pelamar memilih satu PTN saja itu lebih enak. Pelamar bebas memilih ke PTN mana saja. Di dalam maupun luar provinsi.

Alasan Unair tidak memilih pilihan pertama sama persis dengan Unesa. Selain kuota,

komitmen juga menjadi pertimbangan penting. Selain itu, pelamar pilihan kedua rawan meninggalkan kursi kosong karena tidak melakukan registrasi.

“Pelamar pilihan kedua sudah berkurang hasratnya dibanding yang pilihan pertama,” kata dia.

Berbeda dengan Unair dan Unesa, ITS dalam hal ini memiliki kebijakan lain. Pelamar pilihan kedua masih akan diperhitungkan lolos dalam SNMPTN. Tahun lalu, dari data nasional pelamar yang lolos SNMPTN dari pilihan kedua bahkan mencapai 0,84 persen.

Sementara sampai hari ini, (kemarin) data pelamar SMPTN yang masuk telah mencapai 4.641 pelamar. Dari data tersebut, sebagai pendaftar pilihan pertama mencapai 3.377 pelamar dan pilihan kedua mencapai

1.264 pelamar.

Nantinya, panitia nasional akan memberikan data pilihan 1 pada tiap PTN, yang akan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan indeks sekolah dan indeks siswa, serta kebutuhan kuota masing-masing prodi. Sebagian data pendaftar SNMPTN yang tidak memenuhi syarat itu, barulah dikembalikan ke panitia nasional.

Setelah beres, giliran data pilihan 2 pada PTN itu akan diberikan oleh panitia nasional pada masing-masing PTN. Disinilah indeks sekolah dan indeks siswa berpengaruh.

“Kalau nilainya lebih baik dari pilihan pertama, maka peserta pilihan 1 yang sudah masuk daftar kuota punya peluang digeser oleh peserta pilihan dua,” Q tam pungkas Bekti.Q

RAGAM INFO

Tenaga Kerja Asing Dikenakan Retribusi DPRD Surabaya, Bhirawa Untuk menghadapi serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Pemkot Surabaya akan memberlakukan penarikan retribusi bagi tenaga kerja asing.

Dalam pembahasan Raperda Tenaga Kerja Asing, Rabu(4/3) Pansus yang terdiri atas anggota Komisi A mengaku setuju dengan rencana pemberlakukan taruf restribusi tenaga kerja asing tersebut.

Anggota Pansus, Siti mariyam menyatakan retribusi akan diberlakukan bersamaan dengan pengurusan memperpanjang Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Sementara ini lanjutnya, berdasarkan undang-undang retribusi akan dikenakan tarif sebesar 100 U$.

Penetapan retribusi ini, lanjut mariyam, merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap pembludakan jumlah TKA yang akan masuk ke Indonesia saat pemberlakukan MEA.“Pada tahun 2010 hingga 2012 saja jumlah TKA di Kota Surabaya mencapai 1491 orang. Apa lagi saat MEA berlaku,” terangnya.

Bagi TKA yang tidak tertib terkait kewajiban membayar retribusi dan perizinan akan ada sanksi pidana yang diberikan. Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terkait perizinan TKA, yaitu kurungan penjara maksimal 3 tahun.

MEA dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan Q gat meningkatkan kesejahteraan.Q

HIPMI Desak Pemerintah Selesaikan Gejolak Harga Beras Surabaya, Bhirawa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur mendesak pemerintah menyelesaikan gejolak harga beras sekaligus menjamin kesejahteraan petani padi dengan meningkatkan harga pembelian pemerintah.

“Salah satunya dengan mempersempit ruang gerak spekulan atau mafia perdagangan beras,” ujar Ketua Umum HIPMI Jatim Giri Bayu Kusumah kepada wartawan di Surabaya, Rabu (4/3).

Menurut dia, lonjakan harga beras saat ini disebabkan banyak faktor, antara lain molornya masa panen raya yang biasanya berlangsung Februari akibat pengaruh iklim, terutama karena musim hujan terlambat datang.

Selain itu, lanjut dia, lonjakan harga beras juga didorong situasi psikologi pasar, yang mana harga beras juga tidak lepas adanya dugaan permainan para pedagang beras besar atau spekulan.

“Kami berharap Bulog dan pemerintah daerah secepatnya mendistribusikan beras miskin kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran per bulan agar menekan harga beras di pasaran meminimalisasi pintu bagi spekulan untuk ‘bermain’ semakin sempit,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua HIPMI Jatim Bidang Agrobisnis, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Ahmad Adisuryo berharap pemerintah segera mendongkrak HPP gabah dan Q geh, ant beras petani.Q

Kapolsek Bubutan Kompol Edo Setya Kentriko mendampingi Wakasat Binmas Polrestabes Surabaya Kompol Mujito saat sidak disejumlah agen LPG di Surabaya, Rabu (4,3).

bed/bhirawa

Antisipasi Penimbunan Elpiji, Polisi Gelar Sidak Di Sejumlah Agen Polrestabes Surabaya, Bhirawa Untuk mencegah adanya praktik pengoplosan dan penimbunan LPG tabung 3 kilogram, pasca ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Gubernur Jatim , Satuan Binmas Polrestabes Surabaya beserta Polsek Bubutan melakukan sidak ke sejumlah agen LPG di Surabaya, Rabu (4/3).

Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan petugas, selain mengatisipasi pengoplosan dan penimbunan yang dilakukan agen maupun sub agen (pengecer) ‘nakal’. Tentunya menghindari adanya permainan harga LPG terutama untuk ukuran 3 kg yang tak sesuai dengan penentuan HET sebesar Rp 16 ribu, seperti halnya di Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim No 6 tahun 2015.

Adapun pengecekan yang dilakukan

petugas, merujuk kepada dua agen besar LPG yakni PT Asia Afrika Jl Bubutan, dan PT Sinar Energy Jl Sikatan, Surabaya. Dalam sidak tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang merugikan konsumen maupun Pertamina seperti adanya pengoplosan, dan penimbunan LPG 3 Kilogram.

Kapolsek Bubutan Kompol Edo Setya Kentriko mengatakan, pihaknya melakukan sidak ke sejumlah agen LPG terkait adanya kenaikan harga. Sidak yang dilakukan bersama Polrestabes Surabaya ini untuk mengantisipasi adanya penimbunan maupun pengoplosan LPG yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat.

“Bersama Satbinmas Polrestabes Surabaya, hasil pengecekan dan sidak

Ratusan Hektare Hutan Mangrove Beralih Fungsi Surabaya, Bhirawa Warga di wilayah Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya mengaku resah karena ratusan hektar hutan mangrove telah dibabat habis oleh pengembang dan kini telah berdiri Perumahan Wisata Semanggi Mangrove.

Keresahan ini disampaikan Rumiyah satu diantara warga yang ada di sekitar proyek pembangunan perumahan Wisata Semanggi Mangrove, Wonorejo, Rungkut yang punya tagline Lifestyle and Green Living di Kawasan Konservasi Mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya.

Menurut Rumiyah, dengan adanya pembangunan perumahan itu, semakin banyak hutan mangrove yang ditebang dan dihabisi. “Mangrove di sini tidak hanya ditebang mas, tapi juga diurug langsung dengan backhoe, ini sangat disayangkan,” tuturnya.

Dia juga menyayangkan kalau perusakan itu terus terjadi, akan banyak satwa-satwa yang biasa tingggal di hutan mangrove pindah ke rumag warga yang lokasinya jauh dari hutan mangrove.

“Kita ini khawatir kalau sampai ada ular, monyet, nyambek atau satwa lain yang

tinggalnya di rumah kami gara-gara hutan mangrovenya dihabisi,” ucap Rum. Selain itu, Rumiyah juga menyayangkan dengan dihabisinya lahan di sekitar bozem Wonorejo itu, karena lokasinya berbatasan langsung dengan tepi sungai dan bozem Wonorejo.

“Kalau nanti ada bencana banjir akibat pembangunan perumahan itu, siapa yang akan tanggung jawab, apa pembangun perumahan itu juga siap disalahkan warga,” cetusnya.

Ditambahkan Rum, selain kekahwatiran soal terjadinya bencana dengan dibabatnya ratusan hektar hutan mangrove, dikhawatirkan penghasilan nelayan di kawasan itu juga habis.

“Nelayan dan petambak itu khan hidupnya dari hasil laut, kalau lingkungannya dirusak, maka sudah pasti penghasilan mereka akan hilang,” papar Rum. Selain Graha Agung Kencana Group pengembang Wisata Semanggi Mangrove, beberapa pengembang lain juga terus membangun dan melebarkan bangunan mereka dengan terus membabat hutan mangrove di Wonorejo, diantaranya Green Q gat Semanggi Mangrove dan Green Lake.Q

yang kami lakukan di sejumlah agen LPG di Surabaya, tidak ditemukan adanya pelanggaran berupa penimbunan, pengoplosan, dan permainan harga HET. Semuanya sesuai dengan HET yang dikeluarkan Gubernur Jatim,” kata Kompol Edo kepada wartawan, Rabu (4/3).

Disinggung terkait antisipasi kelanjutan LPG, Edo mengaku, pihaknya akan terus melakukan deteksi dini dengan cara sidak ke sejumlah agen maupun pengecer yang ada di Surabaya. Ia juga mengantisipasi adanya gejolak sosial terkait kelangkaan LPG di masyarakat.

“Jangan sampai terjadi kelangkaan LPG di masyarakat karena ulah sejumlah oknum agen nakal,” tegas Edo. Sementara itu, Tjokro Hadikusum Pemilik agen LPG PT Asia Afrika

menyambut baik upaya Polisi untuk melakukan sidak ke sejumlah agen maupun pengecer LPG. Dia mengatakan, saat ini persaingan bisnis LPG untuk agen maupun pengecer sangat ketat. Sehingga dengan adanya peran kepolisian, diharapkan tidak ada upaya curang yang dilakukan dan mdapat merugikan masyarakat.

“Sidak seperti ini sangat baik, sehingga tidak akan agen maupun pengecer yang menimbun maupun mengoplos LPG. Itukan dapat merugikan konsumen,” ujar Tjokro.

Sedangkan koordinator Lapangan PT Sinar Energi, Dewi Hartati mengatakan, stok LPG hingga saat ini tidak ada pengurangan dari Pertamina, karena penyaluran di setiap agen sudah Q bed ditentukan jumlahnya.Q

Dari 72 Korban Airasia, Pemkot Sudah Terbitkan 29 Akta Kematian Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya telah menerbitkan 29 akta kematian warganya yang tercatat sebagai korban pesawat AirAsia QZ8501. Surat itu diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kompensasi dari AirAsia sebesar Rp 1,25 miliar per orang.

Pelayanan ini diberikan di Posko Pemerintah Kota Surabaya yang berada di Polda Jatim. Staf dari Dispendukcapil bertugas mulai Senin sampai Minggu alias nonstop. Mereka disiagakan di tempat itu agar mempermudah bagi para keluarga korban yang hendak mengurus Akta Kematian setelah korban berhasil diidentifikasi di RS Bhayangkara Polda Jatim.

“Dari 72 penumpang penduduk Surabaya, sudah 29 Akta Kematian yang telah kami terbitkan dan kami serahkan ke pihak keluarganya. Kami menunggu Hason Sitorus sampai identifikasi jenazah selesai dilakukan,” kata Kabid Catatan Sipil Dispendukcapil Kota Surabaya ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Rabu (4/3).

Pria asli Batak ini menambahkan, akta tersebut sudah melalui proses validasi data yang dikuatkan dengan data Kartu Keluarga (KK), KTP, surat keterangan dari rumah sakit, dan surat keterangan dari kepolisian.

Q geh “Akta dipastikan valid sah secara hukum,” paparnya.Q

Tim Kejati Jatim dan Kejari Surabaya Kawal Pemindahan

Terpidana Mati Raheem Dipindah ke Nusakambangan Eksekusi mati terpidana kasus narkoba asal Spanyol Raheem Agbaje Salami, dipastikan akan segera dilaksanakan. Pasalnya, Raheem sudah dipindahkan dari tempat semula di Lapas Madiun ke Lapas Nusakambangan pada Rabu (4/3) dini hari pukul 02.00 WIB. Pemindahan Raheem turut dikawal anggota Brimob polda Jatim dan tim Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan Kejaksaan negeri (Kejari) Surabaya.

Adapun tim eksekutor yang turut mengawal pemindahan Raheem, dipimpin langsung oleh Aspidum Kejati Jatim, Kasi TPUL Aspidum

Kejati Jatim, Kajari Surabaya, Kasi Pidum Kejari Surabaya, dan Kasi Intel Kejari Surabaya.

“Terpidana telah diserahkan ke Lapas Nusakambangan dan diselesaikan proses administrasi serahterima narapidana pada pukul 11.30 WIB,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim

Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Rabu (4/3).

Romy menjelaskan, ada enam lapis pengamanan yang dilakukan Kejati Jatim untuk membawa terpidana 40 tahun tersebut. Dibarisan pertama diletakkan mobil patroli dari Polda Jatim, selanjutnya dari Kejari Surabaya, dan beberapa minibus yang biasanya digunakan untuk membawa tahanan.

Sementara dalam minibus tersebut, berisikan 8 personel anggota brimob Polda Jatim bersenjata lengkap. Dilanjutkan dengan mobil ambu-

lance, dan diakhiri dengan mobil patroli Polda Jatim.

“Selain itu ada juga mobil operasional jenis Kijang yang diisi empat personel anggota Brimob Polda Jatim. Seluruh anggota dipersenjatai lengkap,” jelas Romy.

Berdasarkan informasi, ada dua permintaan Raheem yang ditujukan ke Kejati Jatim selaku eksekutor. Permintaan pertama terpidana mati WNA Spanyol ini adalah bisa menghubungi keluarganya di Nigeria sebelum hadapi regu tembak. Sementara permintaan kedua dari Ra-

heem, yakni dirinya akan mendonasikan seluruh organ tubuhnya usai dinyatakan meninggal dunia.

Tak hanya permintaan tertulis, Raheem rupanya juga memiliki dua permintaan lain. Permintaan tak tertulis itu disampaikan melalui rohaniawan yang mendampinginya selama di Lapas Madiun. Permintaannya yakni dimakamkan secara Katolik di Madiun dan ditembak tanpa penutup mata saat dieksekusi.

Namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa dia tidak

menulisnya di surat wasiat.

“Dari kabarnya begitu (wasiat terpidana). Tapi yang pasti, terpidana sudah tiba di Cilacap pada pukul 09.30 WIB dan resmi diserahkan ke Lapas Pasir Besi pukul 11.30 WIB,” tandas Romy.

Sebagaimana diketahui, Raheem terlahir dengan nama Jamiu Owolabi Abashin pada 26 April 1974. Anak pertama dari empat bersaudara ini, lahir dan menetap di Nigeria.

Namun pada 1997, dia masuk ke Indonesia dengan identitas asal Cordova, Spanyol menggunakan nama Raheem Agbaje Salami. Di paspor juga

tertulis jika dia beragama muslim.

Saat itu, dia masih berusia 23 tahun dan kedapatan membawa 5,2 kilogram heroin. Petugas Bandara Internasional Juanda, lantas memrosesnya dan menjebloskannya ke tahanan untuk diteruskan ke kepolisian. Di Pengadilan tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali (PK), Majelis sepakat menjatuhinya pidana mati. Permohonan pengampunannya juga ditolak Presiden Joko Widodo pada 9 Januari lalu melalui Kepres No. 4.Q bed

OPINI

4

Eigenrihcting

Tajuk

Berharap pada Usek SISWA tingkat SLTA (SMU, MA, dan SMK) sedang menjalani ujian sekolah (Usek), selama 7 hari. Seluruh mata pelajaran di-Usek-kan, termasuk penjaskes (pendidikan jasmani dan kesehatan, olahraga). Hasil Usek ditambah rata-rata rapor selama lima semester, akan menjadi faktor utama kelulusan (sebesar 50%). Sisanya (50%) masih akan dikombinasi dengan hasil UN (Ujian Nasional).

Usek menjadi sangat penting, bagai pengharapan besar. Itu menyangkut perubahan paradigma pemerintah tentang evaluasi belajar tahap akhir (ujian nasional, UN).

Yakni, pemerintah memberlakukan UN sebagai bahan evaluasi standarisasi kependidikan. Bukan sebagai eksekusi kelulusan peserta didik. Lebih lagi, berdasar UU Sisdiknas tahun 2003, bahwa UN merupakan domain (hak) sekolah. Masa lalu UN menjadi faktor kelulusan utama.

Harus diakui, terdapat perbedaan antara ujian sekolah dengan UN. Terutama materi soal terasa lebih “membumi” (bisa dimengerti). Hal itu disebabkan materi soal ujian sekolah dibuat oleh komunitas guru lokal. Sedangkan soal UN terasa menggunakan bahasa “planet lain” yang sulit dimengerti. Namun anehnya, peserta didik yang mengikuti bimbel (bimbingan belajar) bisa mengerti bahasa materi soal UN. Jadi, siapa pembuat materi soal UN? Dipastikan bukan oleh guru sekolah.

Penyelenggaraan UN oleh pemerintah secara terpusat, hingga kini masih debatable. Apalagi UN (yang hanya 5 hari) digunakan sebagai eksekusi kelulusan. Terasa tidak adil. Sehingga seyogianya pemerintah mengambil kebijakan untuk “mengembalikan” UN kepada konstitusi.

Yakni, diselenggarakan oleh sekolah. Berdasar telaah konstitusi, pemerintah tidak perlu menjadi penyelenggara UN. Cukup sebagai fasilitator.

Itu sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (3).

Yakni, ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU.” Amanatnya (mandatory konstitusi), menyelenggarakan sistem pendidikan. Domain pemerintah sebagai regulator, dan fasilitator (mendirikan sekolah).

Memang benar, evaluasi belajar tahap akhir (EBTA) sepatutnya diselenggarakan. Maka UN, seharusnya dipahami sebagai EBTA serentak bareng-bareng dalam waktu yang sama se-Indonesia. Term nasional harusnya diartikan sebagai keserentakan. Bukan diartikan bahwa pemerintah yang menyelenggarakan, dan membuat materi ujian sekaligus menentukan lulus atau tidak lulus.

Dalam hal ujian sebagai EBTA telah diatur UU Sisdiknas tahun 2003. Pada pasal 58 ayat (1), secara tekstual dinyatakan: “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.”

Maka evaluasi belajar ataupun UN menjadi domain (hak) sekolah, bukan domain pemerintah.

Beruntung mulai tahun lalu, berangsur-angsur pemerintah telah menyadari kelemahan posisinya sebagai penyelenggara UN. Sebagaimana telah dilakukan untuk ujian akhir SD, dikembalikan kepada sekolah. Ujian akhir SD kini diselenggarakan sebagai ujian sekolah (Usek), dengan supervisi Pemerintah Daerah. Jika diserahi, maka Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Propinsi maupun Kabupaten dan Kota) akan dengan senang hati menyelenggarakan Unas SMP maupun SLTA. Agaknya, pemerintah masih terus mencari bahan evaluasi standarisasi kependidikan. Kalau sudah ketemu (dan percaya kepada satuan pendidikan), pemerintah bisa melepas UN, dikembalikan menjadi domain satuan pendidikan (sekolah). Diantara cara menemukan evaluasi hasil belajar itu, pemerintah memulai menyelenggarakan UN berbasis komputer. Melalui online. Peserta didik kelas IX serta kelas XII tidak akan menghadapi soal UN pada kertas. Melainkan menghadapi komputer.

Usek akan menjadi pengharapan besar peserta didik, orangtua dan guru. Sebab UN secara terpusat, masih diliputi banyak kekurangan teknis maupun pendanaan. Menghadapi Usek, tidak perlu berburu bocoran soal maupun jawaban soal. Sedangkan UN, niscaya sulit menghindari kekurangan teknis (ke-IT-an). Juga seram karena harus dijaga aparat keamanan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hati-hati Investasi Bunga Tinggi MASYARAKAT Jawa Timur sebaiknya berhati-hati saat menanamkan dana pada instrumen investasi dengan bunga tinggi karena bisa dipastikan hal itu penipuan. Saat ini kasus investasi bodong tampaknya belum serta merta membuat masyarakat tergerak untuk lebih waspada ketika berinvestasi. Penyebabnya, mereka masih mudah tertarik dengan iming-iming bunga tinggi dan ingin cepat kaya secara instan.

Meski beberapa kasus investasi serupa terkuak tetapi sejumlah masyarakat masih berminat mengeluarkan modal. Bahkan, kini korbannya terus ada dan tidak lagi dari masyarakat menengah ke bawah melainkan banyak dari masyarakat menengah atas.

Contoh kasus Wahana Global Bersama yang memiliki 11.500 nasabah dan akhirnya merugikan masyarakat antara Rp3,5 triliun-Rp7 triliun. Oleh sebab itu, imbau dia, masyarakat perlu meneliti bagaimana karakter investasi yang ditawarkan kepadanya. Seperti menjanjikan keuntungan besar yang tidak wajar, atau penawaran yang dilakukan secara online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik.

Sampai sekarang penipuan investasi itu terjadi hampir di berbagai bidang mulai produk keuangan, maupun nonkeuangan seperti emas dan agrobisnis. Oleh karena itu, kami minta masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan investasi yang menawarkan imbal hasil yang fantastis.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

ing the law into his or her own hands (Bryan A. Garner, 2004:1599).

Kamus online www. thefreedictionary.co thefreedictionary.com mengartikan vigilante sebagai a person who is not a member of law para pelaku kejahatan enforcement but who jalanan. Aparat lampursues and punishes ban dalam mereaksi persons suspected of kejahatan jalanan selawbreaking. Vigilante mentara korban terus Oleh: diartikan pula sebagai berjatuhan. Jikapun A’an Efendi a person who is not a para penjahat jalanan police officer but who itu tertangkap dan ditries to catch and punish jatuhi hukuman yang criminals (www.merriam.webster. sering terjadi tidak membuatnya jera com). Eigenrichting adalah seseorang untuk tidak lagi mengulangi aksi keyang tidak termasuk penegak hukum jahatannya. Keadaan yang demikian tetapi ia melakukan penangkapan dapat menyebabkan masyarakat dan menghukum pelaku tindak mengambil tindakan sendiri dengan pidana atau orang yang melakukan melakukan peradilan jalanan. pelanggaran hukum.

Eigenricting tentu tidak dapat Lalu siapa penegak hukum itu? dibenarkan apapun alasannya.

Dalam pengertian umum penegak Pelaku kejahatan apapun benhukum merujuk pada polisi, jaksa, tuknya memang harus diadili dan advokat, dan hakim. Di luar itu, dihukum tetapi harus dilakukan pejabat pemberi izin dan individu sesuai dengan aturan yang berlaku adalah penegak hukum juga dan dan hanya negara yang memiliki hak mereka memegang peranan penting untuk mengadili dan menghukum dalam penegakan hukum. Pejabat pelaku kejahatan. Hak negara tidak pemberi izin adalah penegak huboleh dirampas oleh siapapun. kum administrasi yang senjatanya adalah pengawasan dan sanksi adEigenrichting ministrasi. Pengawasan bertujuan Setiap sarjana hukum atau minimencegah pelanggaran oleh pememal yang pernah kuliah di fakultas gang izin sementara sanksi adminishukum tentu tidak asing dengan trasi untuk mengakhiri pelanggaran istilah eigenrichting. Dari kepustasekaligus memulihkan pada kondisi kaan hukum berbahasa Indonesia semula sebelum terjadinya pelangyang saya telusuri hanya ada pengaran. Dalam perkara perdata dan jelasan singkat bahwa eigenrichting tata usaha negara penegak hukum itu adalah tindakan main hakim adalah setiap individu. Individu sendiri. Tidak komprehensif dan yang hak keperdataannya dirugitentu saja tidak memuaskan. Oleh kan orang lain menjadi penegak hukarena itu harus berpaling kepada kum dengan mengajukan gugatan literatur asing. Eigenrichting terdi pengadilan supaya haknya dipudiri atas kata eigen yang berarti lihkan oleh si pelanggar. Individu private dan richting yang berarti bertindak sebagai penegak hukum direction (Van Dale Etymologish untuk kepentingan hukumnya Woordenboek). Secara etimologis sendiri. Individu menjadi penegak eigenrichting berarti giving a perhukum dalam perkara tata usaha sonal direction to thing dan secara negara ketika ia menggugat kepupopuler diartikan sebagai taking the tusan pemerintah yang merugikan law into ones owns hands. Eigenkepentingannya di pengadilan tata richting berarti mengambil hukum usaha negara. Tanpa ada gugatan ke dalam tangannya sendiri yang oleh individu yang dirugikan tidak berarti menegakkan hukum dengan akan terjadi penegakan hukum kehendak dan caranya sendiri. perkara perdata dan tata usaha Dalam kepustakaan berbahasa negara.

Inggris disebut vigilante yang oleh Jadi, eigenrichting adalah sesekamus hukum terkenal Black’s Law orang yang tidak punya hak melakuDictionary diartikan sebagai a person kan penegakan hukum tetapi ia who seeks to avenge a crime by tak-

melakukan penegakan hukum dengan cara dan kehendaknya sendiri atau seseorang yang sebenarnya memang memiliki kewenangan penegakan hukum tetapi ia melakukannya dengan cara melanggar hukum.

Kalau seseorang yang berhutang kepada saya tidak membayar hutangnya setelah saya tagih dan kemudian saya memukulinya hingga babak belur supaya hutang saya dibayar maka eigenrichting telah saya lakukan. Hak saya tegakkan dengan melanggar hukum.

sebenarnya Inggris-lah yang paling top, melampaui Swiss, dalam bisnis dan industri kerahasiaan keuangan.

Memperluas kerja sama dengan kawasan sekretif lain jadi penting karena ketika Kemenkeu berencana memburu kekayaan Oleh : WNI di Singapura, bisa Agustin Dwi Haryanti jadi kekayaan tersebut sekarang sudah Bisnis dan pindah yurisdiksi. Daindustri sekretif lam hitungan jam, kekayaan yang Tax Justice Network memdiburu itu bisa jadi sudah direlokasi perkirakan kekayaan pihak swasta ke yurisdiksi sekretif lain. Demikian (perseorangan atau lembaga) yang juga mendirikan perusahaan rahasia diparkir di kawasan sekretif menca(shell company) untuk menyembunyipai 32 triliun dollar AS. Kekayaan kan hasil kejahatan butuh beberapa ini tidak dipajaki atau dipajaki menit saja. Dengan koneksi internet sangat rendah. Namun, kawasan dan kartu kredit, tanpa ditanya inisekretif bukan melulu soal surga itu, sebuah perusahaan baru bisa pajak. Yurisdiksi kawasan sekretif berdiri dan bisa langsung punya akun sengaja dirancang untuk menggaet bank untuk bertransaksi. dana atau kekayaan yang berasal Pada 2013, Konsorsium Jurnadari berbagai kejahatan finansial, lis Investigatif Internasional (ICIJ) korupsi, perdagangan narkoba, permengungkapkan, 9 dari 11 keludagangan manusia, dan lain-lain. arga terkaya Indonesia teridentifikasi Maka, dari jasa layanan (ekonomi) memiliki 190 perusahaan atau lemyang diberikan, kawasan sekretif baga keuangan yang beroperasi di adalah melindungi kerahasiaan kawasan sekretif. Nilai kekayaan identitas nasabah, menutupi asalmereka mencapai 36 miliar dollar usul kekayaan, mengemas kekaAS. ICIJ juga mengungkap skandal yaan ilegal jadi legal, dan juga sebuah ”konsultan” keuangan di merelokasi kekayaan ke kawasan Singapura yang membantu berbagai sekretif yang lain. praktik kecurangan transaksi keuangSelain itu, juga memberikan layanan, pajak dan kekayaan perusahaan an beking politik berupa pemberian asing yang melibatkan orang kaya impunitas politik. Ada 10 kawasan dari Indonesia. Ditengarai ada sekitar paling sekretif di dunia: Swiss, Luk2.500 orang Indonesia yang memansemburg, Hongkong, Kepulauan Cayfaatkan jasa ”konsultan” ini. man, Singapura, Amerika Serikat, Lebanon, Jersey, Jerman, dan Jepang.

Pertukaran informasi Jadi, Singapura bukan satu-satunya Ada tiga metode pertukaran inkawasan sekretif. formasi antarnegara dalam bidang Ini berarti kerja sama bilateral keuangan dan perpajakan: pertupertukaran informasi tak cukup dikaran informasi berdasarkan perlakukan dengan Singapura, tetapi mintaan (exchange information on harus juga dengan kawasan sekretif request/EIR), pertukaran informasi lain, seperti Swiss, Luksemburg, secara spontan (spontaneous inforHongkong, Kepulauan Cayman, dan mation exchange/SIE), dan yang juga Inggris. Jangan salah, Inggris paling terkini, pertukaran informasi itu bandarnya kawasan sekretif. secara otomatis (automatic informaAda lima yurisdiksi sekretif yang tion exchange/AIE). Pengembangan berada di bawah kekuasaan dan mekanisme pertukaran informasi pengaruh Inggris: Kepulauan Cayini merupakan ikhtiar mencegah man, Jersey, Bermuda, Guernsey, pemajakan berganda, kejahatan perdan Kepulauan Virgin Britania Raya. pajakan lintas negara, dan menjaga Dengan kelima yurisdiksi sekretif ini,

integritas sistem perpajakan.

Pada EIR, pemberian informasi didahului permintaan dari pihak yang berwenang taruhlah semacam Dirjen Pajak satu negara ke negara lain.

Pada SIE, pemberian informasi dari satu negara ke negara lain tanpa didahului permintaan. Partisipasi dan kerja sama dari otoritas pajak negara pemberi informasi jadi penting dan menentukan. Pada AIE, perolehan dan pemberian informasi dilakukan secara otomatis secara reguler (tahunan) berdasarkan format standar laporan yang sudah disepakati. SIE tak mungkin diterapkan dalam mengejar kekayaan WNI di kawasan sekretif. Karena tak mungkin otoritas dari kawasan sekretif memberi tahu kita secara spontan ada informasi perpajakan yang janggal dari warga atau perusahaan kita di sana. Lha, wong itu bisnis dan tulang punggung ekonomi mereka!

EIR sebenarnya bisa dipakai, tetapi banyak kendalanya, baik politik, hukum, maupun teknis administratif sehingga tidak efektif. Kalaupun ada permintaan dari pemerintah kita kepada Singapura atau kawasan sekretif, belum tentu dikabulkan karena kendala politik, hukum, dan teknis administratif. Secara hukum, misalnya, data dan informasi nasabah tertentu tak bisa diberikan karena tak ada perintah dari pengadilan. Dengan kendala semacam itu, sulit diharapkan EIR dan SIE bisa mengatasi problem asimetris, apalagi mengakhiri rezim kerahasiaan keuangan dari kawasan sekretif. Orang sekarang berpaling dan berharap AIE bisa mengatasi dan mengakhiri eksistensi kawasan sekretif.

Harapan dan optimisme terhadap AIE itu dimulai dari Berlin, Jerman.

Oktober 2014, di kota ini terjadi penandatanganan Perjanjian Multilateral Pihak Berwenang atau Multilateral Competen Authority Agreement (MCAA). Satu kawasan sekretif, yaitu Kepulauan Cayman, dengan 51 yurisdiksi menandatangani MCAA, bersepakat mengimplementasikan AIE secara bilateral mengenai perpajakan pada September 2017.

Negara gagal (failed states) adalah negara yang tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya seperti fungsi pendidikan, keamanan, pemerintahan, biasanya terjadi karena kekerasan atau kemiskinan yang ekstrim. www.globalpolicy.org

D

i Tangerang Selatan, tepatnya di Pondok Aren, pelaku begal motor yang gagal melakukan aksi kejahatannya karena mendapatkan perlawanan korbannya menjadi bulan-bulanan massa. Pelaku dipukuli ramai-ramai, ditelanjangi, dan kemudian dibakar hidup-hidup sampai hangus. Di lain tempat, persisnya di Jakarta Pusat, pembegal yang tertangkap warga langsung menjadi sansak hidup yang mengakibatkan pelaku babak belur.

Aksi pembegalan memang tengah marak di wilayah Jabodetabek. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Kongres KNPI-14 di Jayapura, Papua, Kamis (26/2/15) menyebut aksi begal motor lebih berbahaya dari aksi kekerasan di Papua (www.detik. com, 26/02/15). Tidak hanya merampas rasa aman warga, para begal pun telah merenggut harta benda bahkan nyawa korbannya. Korban terus berjatuhan tetapi negara tidak kunjung hadir untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Begitu pelaku begal tertangkap oleh masyarakat maka hukum ditegakkan oleh masyarakat dengan caranya sendiri. Peradilan jalanan digelar untuk mengadili penjahat yang tertangkap saat melakukan aksinya.

Eigenrichting menjadi pilihan warga untuk menumpahkan kekesalannya karena negara tak jua menjalankan perannya dengan baik.

Eigenrichting paling tidak disebabkan oleh dua hal pokok. Pertama, tingkat kegeraman warga terhadap pelaku kejahatan sudah memuncak sementara aksi kejahatan terus berlangsung tanpa mampu dihentikan oleh aparat yang berwenang. Tidak hanya kerap terjadi, pelaku kejahatan jalanan sudah semakin sadis tanpa segan menghabisi nyawa korbannya yang melawan. Negara loyo menjalankan perannya dalam menghadapi para bandit jalanan hingga warga pun mengambil alih peran itu. Kedua, kian terdegradasinya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum untuk menindak

A

Kamis Pon, 5 MARET 2015

Mencegah Eigenrichting Eigenrichting adalah tindakan melanggar hukum sehingga harus dicegah dan tidak boleh terulang lagi. Pertama, negara harus hadir ditengah warga negaranya untuk memberikan rasa aman sebagai hak asasi warga negara. Kedua, negara harus menggunakan kekuasaannya untuk mencegah para pelanggar hukum beraksi dan mengakhirinya jika pelanggaran itu terlanjur terjadi serta memberikan hukuman kepada pelanggarnya. Ketiga, negara harus mampu membuat para pelanggar hukum tidak lagi menjadi pelanggar hukum ketika ia telah dilepas kembali ke tengah masyarakat.

Keempat, negara harus meningkatkan kesejahteraan warga negara untuk menekan munculnya pelaku kriminalitas. Meskipun tidak selalu demikian, masalah kesejahteraan sosial sering menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan kejahatan. Kelima, negara harus memberikan wadah kepada para remaja dan pemuda untuk menyalurkan hobi dan minatnya agar berkembang ke arah positif dan ini sekaligus mencegah kenakalan remaja. Seperti diketahui beberapa pelaku kejahatan adalah mereka yang masih usia remaja bahkan berstatus sebagai siswa sekolah untuk membeli minuman keras atau narkoba, dan lain-lain.

Terakhir atau keenam, peranserta aktif masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas kejahatan.

Misalnya menggalakkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayahnya masing-masing.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

Penertiban Harta WNI di Lintas Negara

khir-akhir ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memburu kekayaan WNI yang ditengarai disimpan di bankbank yang ada di Singapura. Menurut perkiraan Budi G Sadikin, Direktur Utama PT Bank Mandiri, dana individu atau korporasi WNI yang tersimpan di sana mencapai Rp 3.000 triliun.

Perpajakan lintas negara Rencana selanjutnya, memberikan pengampunan pajak kepada warga atau perusahaan yang selama ini tidak membayar pajak karena aktivitas ekonominya menyimpan kekayaannya di luar negeri. Nilai pajak yang harus dibayarkan akan dikurangi dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan cara itu, diharapkan mereka mau menyimpan kekayaannya di dalam negeri.

Sebenarnya realitas tersebut sudah sempat dibahas oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 15 Desember 2014 saat menemui Menteri Keuangan Singapura Tharman Shanmugarathman. Mereka membahas upaya peningkatan kerja sama bilateral dalam bidang pertukaran informasi tentang perpajakan dalam mengatasi kejahatan perpajakan lintas negara. Mengapa pertukaran informasi menjadi isu sentral dalam perburuan kekayaan WNI di luar negeri?

Ada dua faktor yang kait-mengait. Pertama, kekayaan tersebut biasanya disimpan di beberapa kawasan sekretif. Kita perlu memahami lebih lanjut karakteristik dan dinamika kawasan sekretif ini. Banyak negara tak berdaya menghadapi kawasan sekretif.

Kedua, karena sekretif, problem yang dihadapi pemerintah dalam relasinya dengan kawasan sekretif adalah terjadinya informasi asimetris. Pemerintah kita saat ini tak tahu siapa saja, perusahaan apa saja, di mana, berapa, dalam bentuk apa kekayaan WNI disimpan, atau disembunyikan di kawasan sekretif.

Karena itu, perburuan kekayaan ini esensinya adalah menggali dan mengumpulkan data dan informasi tentang hal itu. Di sinilah letak penting dan strategisnya pertukar-

an informasi. Dengan adanya pertukaran informasi dalam pencegahan dan penanganan kejahatan perpajakan lintas negara, diharapkan problem informasi asimetris, yang berarti juga mengakhiri rezim kerahasiaan keuangan/ perbankan, bisa diselesaikan.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon 5 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Rekondisi Bekas Galian Pipa PDAM Amburadul Rekondisi jalan bekas galian pipa PDAM Delta Tirta, Sidoarjo diperbaiki sembarangan sehingga jalan yang awalnya baik kini rusak, sepanjang bekas galian di Desa Durung Banjar dan Sumokali, Kec Candi menjadi kubangan.

Jalan yang dulunya mulus kini menjadi ambles memanjang dan beralih rupa seperti aliran sungai lumpur dan licin saat dilalui, sehingga membahayakan pengendara roda dua. Apalagi kini musim hujan sehingga banyak pengguna jalan yang celaka karena sepeda motornya terperosok. ‘’Kalau sudah demikian, susah untuk menarik sepeda motor yang terlanjur terperosok itu,’’ tutur Rakidi, warga Dusun Nyamplung, Desa Sumokali.

Padahal akses jalan itu sangat penting bagi warga dua desa. Sebab merupakan jalan raya penghubung Kota Kecamatan Tulangan dan

Kota Kecamatan Candi.

Karena hingga kini juga belum ada perhatian maupun perbaikan, akibatnya oleh warga setempat ditanami pohon pisang dan pot bunga yang diberi penanda bendera plastik, tujuannya agar pengguna jalan berhati-hati.

Namun celaka juga bila tengah berpapasan dengan kendaraan besar seperti truk, sebab jalan menjadi sempit sehingga kendaraan yang berada disebelah kiri pasti terperosok juga ke bekas urugkan pipa itu. ‘’Kalau dibiarkan terus kasihan para pengguna jalan, padahal warga sudah memberitahukan

KELANA

Pelajar Cangkrukan di GOR Sidoarjo Dirazia Satpol PP Sidoarjo, Bhirawa Berulang kali menjadi tempat sasaran petugas Satpol PP Sidoarjo merazia pelajar suka membolos saat jam pelajaran. Namun tak pernah menyurutkan niat pelajar ini untuk datang kembali ke utara Stadion Gelora Delta untuk cangkrukan saat jam pelajaran.

Tak hanya pelajar laki-laki juga perempuan bahkan yang memakai jilbab, Rabu (4/3) kemarin, pukul 10.00 WIB, juga ikut cangkrukan. Nampak dua kelompok cangkrukan siswa laki-laki dan perempuan itu, bergerombol sambil menikmati minuman dan makanan ringan diatas meja kecil yang dipesan dari PKL yang ada di sekitar tempat itu.

Seorang PKL di tempat itu sempat menyampaikan, bahkan malam hari tempat itu juga jadi tempat cangkrukan anak-anak muda, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang membuatnya prihatin, mereka minum cukrik, minuman keras yang dilarang karena berbahaya. ‘’Agar tak kelihatan seperti cukrik, miras ini dicampur dengan minuman yang berwarna-warni,’’ tuturnya, Kamis ( 4/3) kemarin.

Beberapa waktu lalu, sebenarnya Pol PP juga sudah sempat merazia di sekitar tempat itu. Yakni di warung kopi yang setiap hari dijadikan tempat cangkrukan pelajar yang membolos sekolah. Aparat sempat menjaring delapan pelajar putra dan satu pelajar putri.

Para pelajar itu berasal dari MTs Islamiyah, siswa SMK PGRI 1 Sidoarjo, siswi SMK Kes Surabaya, siswa MTs NU Walisongo, siswa SMP PGRI 1 Sidoarjo. Semuanya dibawa ke kantor Sat Pol PP Kab. Sidoarjo diberikan pembinaan. Setelah mengisi pernyataan tak mengulangi kembali, para pelajar diizinkan pulang dengan catatan harus dijemput pihak keluarga baik orang tua, kakak maupun pamannya. ‘’Para siswa yang terjaring razia, diberikan sanksi pernyataan dan tak akan mengulangi perbuatan. Kalau tertangkap lagi, baru akan kami berikan sanksi lebih tegas,’’ tegas Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Hari Sucahyono, saat itu.Q ali

hadi suyitno/bhirawa

Pengendara motor merasa terganggu oleh amburadulnya bekas galian pipa PDAM. hal ini ke pejabat desa setempat agar diteruskan kepada pihak yang berwenang,’’ tutur Hendra Warga Sumokali.

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Dirut PDAM Delta Tirta Si-

kali dilewati truk gandeng. Untuk itu dirinya berharap kepada manajemen PDAM Sidoarjo segera melakukan perbaikan jalan bekas galian pipa itu. ‘’Kalau bisa secepatnya lah mas diperbaiki, di aspal atau bagaimana yang penting tak membahayakan pengendara.

Masak beberapa bulan dibiarkan begini terus. Kasihan kalau ada truk atau mobil box yang bannya ambles. Apalagi kalau pagi dan sore hari, dari perempatan ini ramai sekali dan kendaraannya hampir padat,’’ keluhnya.

Pihaknya sudah siap untuk melakukan pekerjaan atau pembetulan jalan bekas galian pipa yang berada di Pilang hingga mengarah ke selatan itu. ‘’Sudah siap dan segera dimulai perkerjaannya mas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,’’ terangnya singkat.Q hds

Banyak Minimarket, Pemilik Toko Pracangan Mengeluh Sepi Sidoarjo, Bhirawa Sumarni, pedagang toko kelontong di Jl Hayam Wuruk, Desa Sawotratap, Kec Gedangan, sebenarnya sudah lama mengeluh banyaknya minimarket di desa itu, yang berimbas pada sepinya toko kelontong miliknya. Tapi Sumarni tak berani mengadu dan tak tahu harus mengadu pada siapa. ‘’Sebenarnya sudah lama mengeluh, tapi tak berani, juga harus mengaduh pada siapa,’’ ujarnya Kamis (4/3) kemarin.

Menurut Sumarni, tokonya berdiri pada tahun 2012 lalu, sama dengan minimarket yang berdiri pas di depan tokonya miliknya. Namun Sumarni mengeluh tokkonya sepi, apalagi pas ada promo di minimarket itu sebab pembeli lebih memilih membeli ke minimarket itu. Misal ia menjual Migor Rp24 ribu per liter, di minimarket itu dijual Rp21 ribu per liter. Tentu saja pembeli memilih harga yang lebih murah.

Sumarni juga heran, saat ia menjual gula pasir Rp19 ribu per kg, disana dijual Rp23 ribu per kg, tapi warga justru milih membeli ke Alfamart, karena gulanya import. ‘’Setahu saya toko di desa ini memang belum sampai ada yang tutup alias bangkrut karena banyak berdiri minimarket, tapi kalau sepi pembeli memang benar, saya hanya bisa pasrahkan pada Tuhan saja,’’ ujarnya polos.

Menurutnya, di desa ini jumlah minimarket yang ada sebanyak tiga buah. Tapi sebelumnya ada empat. Tapi tak tahu mengapa, ada satu minimarket

yang pindah. Bahkan menurutnya, di perumahan Delta Sari, dekat Desa Sawotratap ini, di jalur pintu masuk ke perumahan saja ada lima minimarket berdiri bersaingan, yakni Alfamart, Indomart dan minimarket lainnya.

Keberadaan ritel modern yang ada di desa seperti itu, menurut data yang dikeluarkan BPS Jatim, jumlahnya memang harus dibatasi. Menurut data lembaga survei ini, di Jatim jumlah minimarket terus bertambah banyak, tahun 2011 ada 148 dan tahun 2014 bertambah menjadi 2.034.

Sementara itu, jumlah toko kelontong menurun, dari 8.393 jadi 8.387. Banyaknya toko kelontong yang kolaps ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi warga desa. Sehingga pemerintah diharap segera mencermatinya.

Pemerintah diminta untuk segera membuat regulasi untukmembatasi operasional minimaket di desa.

Tetapi kondisi ini pernah diutarakan Dinas Koperasi Perindag Kab Sidoarjo, memang hingga kini di Sidoarjo belum ada toko bangkrut garagara minimarket. Dinas Perindag Sidoarjo belum menerima laporan resmi terkait

Gandeng PT Arwana dan Perhutani Tanam 600 Pohon Mojokerto, Bhirawa Instruksi Presiden Joko Widodo kepada TNI agar ikut peran serta dan menjaga ketahanan pangan nasional. Benar - benar ditindaklanjuti dan dijalankan mulai pucuk pimpinan hingga satuan paling bawah.

Seperti dilakukan Korem 082/ CPYJ melalui Kodim 0815 Mojokerto, Rabu (4/3) kemarin telah melakukan penanaman sedikitnya 600 pohon buah produktif di lahan seluas 6,5 ha, di Dusun Ngrayung Desa Kepuhpandak, Kec Kutorejo, Kab Mojokerto.

doarjo, Sugeng Mujadi mengelak, dalihnya mengaku belum mengetahui kalau jalanan itu rusak akibat bekas galian pipa PDAM yang tak diperbaiki dengan benar. ‘’Sampai saat ini saya belum tahu

dan belum mendapat laporan,” jawabnya pertelpon.

Begitu pula rekondisi galian pipa PDAM yang berada di perempatan Pilang Wonoayu, Sidoarjo yang mengarah ke Selatan (Tulangan) hingga kini masih belum mendapatkan penanganan dari pihak yang bersangkutan.

Padahal, jalur itu merupakan akses jalan utama yang hampir setiap harinya dilewati pengendara roda dua, empat atau lebih.

Melihat kondisi jalan yang berlubang itu, warga yang berada di sekitar lokasi menguruknya dengan menggunakan paving stone. Dengan tujuan agar pengendara truk atau mobil box yang menggunakan akses jalan itu tak menemui kendala, alias bannya tidak ambles. Menurut keterangan salah satu warga sekitar lokasi, Sugik (35), jalan itt sering

Tanaman buah produktif itu diantaranya pohon sukun dan rambutan jenis aceh, serta tanaman keras berupa Mahoni. Untuk mensukseskan kegiatan penghijauan ini Kodim 0815 menggadeng Pemkab Mojokerto, Perhutani, PT Arwana didukung relawan Korsabi (Komunitas Relawan Siaga Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim) dan Polmob Mojokerto.

Kasdim 0815, Mayor Arm Edy Budianto mewakili Dandim Letkol Arm Gatot SSos didampingi Kapenrem Mayor Arm Imam Duhri menjelaskan, program TNI

AD, dalam waktu dekat meningkatkan kembali rasa ke Indonesiaan kepada para pemuda penurus bangsa. ‘’Dan yang tak kalah pentingnya lagi kita ikut menjaga ketaha nan pangan, agar Indonesia yang terkenal sebagai lumbung pangan di dunia ini, benar benar bisa swasembada pangan. Karena hal ini instruksi atasan maka dari pucuk institusi TNI hingga paling bawah siap melaksanakan tugas itu sebaik mungkin. Dan ikut mengawasi pendistribusian pupuk subsidi,’’ kata Mayor Edy.Q min

ali kusyanto/bhirawa

Kab Sidoarjo banyak muncul minimarket di desa-desa, pengusaha tertarik tanamkan modalnya karena Sidoarjo termasuk daerah penyangga Kota Surabaya. toko kelontong atau pracangan di desa yang bangkrut, garagara kalah persaingan dengan minimarket.

Kabid Perdagangan Dinas KoperasiPerindag Sidoarjo, M Charda, sempat mengatakan, wilayah Sidoarjo termasuk pangsa pasar potensial berdirinya minimarket. Sebab daerah ini termasuk wilayah penyangga Kota Surabaya.

Tapi agar tak sampai terjadi hal yang merugikan masyarakat kecil, Pemkab sesuai dengan aturan selalu menyeleksi saat izin pendirian mi-

nimarket.

Banyaknya minimarket di desa, menurut Charda, sebenarnya malah akan semakin memperlancar arus distribusi barang. Sehingga konsumen tak akan merasa kesulitan lagi untuk mendapatkan barang yang menjadi kebutuhannya.

Karena itu, keberadaan minimarket ini telah menjadi kebutuhan di masyarakat.

Sehingga menurutnya akan sulit bila sampai Pemkab melarang pendiriannya. Keberadaan minimarket, menurut Charda, baru dilarang bila tak

sesuai dengan konsep tata ruangnya. Misalnya, dalam usulan untuk membangun perumahan namun dalam prakteknya dipakai untuk membangun minimarket.

Keberadaan minimarket, menurut pendapat Charda, diambil positifnya saja.

Dimana keberadaanya telah bisa membuat geliat daerah di sekitarnya. Bila dulu suatu daerah termasuk daerah yang mati, maka tak bisa dipungkiri dengan adanya minimarket bisa menjadi daerah yang lebih hidup.Q ali

Diversifikasi BBM ke BBG Belum Berhasil Sidoarjo, Bhirawa Program diversifikasi BBM (Bahan Bakar Minyak) ke BBG (Bahan Bakar Gas) yang dilakukan Pemkab Sidoarjo nampaknya belum berhasil. Dari 400 unit mobil dinas, hanya 65 mobil saja yang sudah melakukan diversifikasi.

Kondisi ini terungkap saat Diskoperindag dan ESDM melakukan sosialisasi program Diversifikasi BBM ke BBG, yang dibuka Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum, Rabu (4/3) di Pendopo

Kabupaten Sidoarjo.

Meskipun respon masyarakat sangat rendah, dalam penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan roda empat di Sidoarjo. Namum Diskoperindag dan ESDM Kab Sidoarjo tetap melakukan sosialisasi Diversifikasi BBM ke BBG, dengan menggandeng PT Citra Nusantara Energi (CNE) sebagai perusahaan penyedia gas.

Kepala Diskoperindag dan ESDM, Fenny Apridawati me-

negaskan, kalau Sidoarjo sebagai daerah penghasil gas dan minyak memiliki potensi luar biasa untuk memaksimalkan hasil gasnya.

Sehingga dengan sosialisasi program diversifikasi ini secara terus menerus, diharapkan masyarakat Sidoarjo bisa mendukung penuh program pemanfaatan gas di Sidoarjo. ‘’Karena potensi gas di Sidoarjo ini sangat besar, maka perlu dilakukan upaya untuk mendorong pemakaian gas lebih luas,’’ katanya.Q ach

Hasil Hearing, Kegiatan Operasi RSIA Ditutup Sementara Komisi A dan D DPRD mengelar hearing dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Kepala RS Ibnu Sina. Terkait dugaan malpraktek yang dilakukan dokter Yanuar Sham, terhadap Gatfan Habibi (5) di RSAI Nyai Ageng Pinatih. Merekomendasikan RSIA untuk sementara ditutup dan dokternya juga dikenai sanksi.

Hearing dua komisi dipimpin Wakil Ketua DPRD, (Nur Holib), Ketua Komisi A (Jumanto), Ketua Komisi D (Ruspandi Sunaryo), dan anggota. Juga dihadiri Kadis Kesehatan (dr Sugeng), Kepala RS Ibnu Sina (dr Endang Puspitowati). Hearing berlangsung sekitar dua jam, anggota dewan menanyakan izin RSIA dan keberadaan kesehatan pasien hingga saat ini.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Holib, hearing yang dilakukan berdasarkan tindak lanjut Sidak yang telah dilakukan Komisi A dan D. Juga apresiasi dari desakan berbagai elemen masyarakat, atas prosedur dan preses terjadinya pasien bisa seperti itu. Ini dilakukan supaya DPRD tak disalahkan, karena tak

melakukan tindakan.

Sementara Dinkes menjelaskan, pihaknya sudah memberikan sanksi terhadap RSIA Nyai Ageng Pinanting untuk sementara ditutup sampai izin HO-nya keluar juga memberikan sanksi terhadap dokter. Dan RS Ibnu Sina masih menunggu hasil surat dari Dr Soetomo Surabaya secara tertulis, terkait dengan batang otak apa masih hidup atau tidak. Setelah itu, baru menentukan kepastian posisi pasien. ‘’Kami juga meminta Dinkes ikut memediasi sampai tuntas, antara keluarga pasien dengan dokter dan pihak RSIA. Supaya masalah cepat selesai, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan penutupan RSIA, terkait dengan izin dari

Dinkes harus membantu karena soal perpanjangan HO saja. Itu dilakukan, supaya RSIA bisa normal kembali karena banyak kepentingan disitu yang harus dilayani,’’ imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi D, Ruspandi Sunaryo mengatakan, penutupan RSIA harus jelas sampai kapan waktunya karena RS itu sudah berdiri lebih dari 40 tahun. Apa lagi ini hanya soal perpanjangan HO saja, tentunya tak selama itu bila mengurus baru. Dan Dinkes harus melaporkan hal ini kepada bupati, juga harus ikut andil bagian karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Karena izin HO yang melakukan tanda tangan bupati, bila pengurusannya secara normal maka butuh waktu lama.

Ketua Komisi A Jumanto mengatakan, Dinkes harus terus melakukan monitor terjadi penyelesaian masalah antara keluarga pasien, RSIA dan dokter.

Dan RS Ibnu Sina, setelah mendapat surat resmi dari RS Dr

Sutomo Surabaya. Terkait rekam batang otak pasien, nantinya harus dijelaskan dengan gamblang pada keluarga pasien.

Sehingga keluarga bisa menerima dan jangan sampai terkesan ada anggapan menelikung, sebab akan timbul masalah baru.

Kepala Dinas Kesehatan Gresik, Dr Sugeng menambahkan, pemberian sanksi tutup sementara RSIA itu pada Operasi.

Mengenai UGD dan rawat ini masih tetap jalan, mengenai perpanjangan HO kalau persyaratan lengkap pasti segera turun dan itu tergantung dari RSIA. Dan dokter juga sudah diberi sanksi juga dilaporkan ke IDI, mengenai kesepakatan perdamaian yang menentukan keluarga pasien dan dokter dan RSIA, karena pertemuan terakhir di Dinkes. Mereka yang melakukan sedangkan Dinkes hanya menunggu hasilnya.

Sedang Direktur RS Ibnu Sina, dr Endang Puspitowati mengatakan, pasien datang pada 3

rokim/bhirawa

komisi A, D hering Dinkes dan RS Ibnu Sina Januari, pada jam 3 pagi, dan langsung mendapat perawatan yang sesuai standart seperti di RS dr Soetomo Surabaya. Hingga hari ke 60 ini kondisi pasien tetap sama, namun hingga kini masih menunggu hasil surat yang sudah dikirim ke RS dr Sutomo Surabaya. ‘’Setelah itu baru kami

bisa mengumunkan kondisi pasien yang sebenarnya. Karena baru pertama kali RS Ibnu Sina, merawat pasien seperti ini sehingga perlu konsultasi. Dan sore (Rabu sore, red) ini katanya surat baru turun, jadi kita tunggu saja semoga hasilnya baik,’’ungkapnya.Q kim,adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkab Galakkan Program Dua Anak Cukup Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan terus menggalakkan program keluarga berencana (KB) dengan mensukseskan program dua anak cukup.

Langkah itu sebagai upaya menciptakan keluarga yang berkualitas, utamanya demi meningkatkan kesejahteraan anakanak.

“Kami optimis dan akan terus mengajak masyarakat Kabupaten Pasuruan agar melaksanakan program KB dua anak cukup. Semua itu demi masa depan anakanak agar semakin sejahtera,” ujar Lavendi, Kepala Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan, Rabu (4/3).

Untuk mensukseskan program dua anak cukup, pihaknya baru mentargetkan pencapaian peserta KB sebesar 52.278 akseptor. Dari besaran jumlah itu diharapkan dapat dicapai dari KB jenis suntik, implant dan PIL yang menjadi pilihan utama masyarakat.

“Meski terjadi penurunan yang mencapai 54.587 di tahun lalu, kami akan terus menjemput bola yakni bekerja sama kawan-kawan yang ada di puskesmas maupun klinik KB di semua kecamatan seKabupaten Pasuruan. Adapun total ada 102 klinik dengan induk sebanyak 33 unit,” kata Lavendi.Q hil

Pemilihan Ketua PDIP di Surabaya Tulungagung, Bhirawa Tidak seperti sebelumnya, pemilihan ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung tidak lagi akan berlangsung di Kota Tulungagung.

Pelaksanaan pemilihan pengurus baru DPC PDI Perjuangan Tulungagung periode 2015-2020 tersebut bakal dilakukan di Surabaya.

Rencananya, acara yang saat ini dikenal dengan sebutan konferensi cabang (Konfercab) tersebut akan berlangsung pada Selasa (10/3) pekan depan.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Heru Santoso MPd, pada Bhirawa, Rabu (4/3), mengungkapkan Konfercab PDI Perjuangan Tulungagung sudah ditetapkan DPD PDI Perjuangan Jatim untuk dilaksanakan di Surabaya. “Surat dari DPD PDI Perjuangan Jatim itu bernomer 2451, perihal jadwal

Konfercab Tulungagung. Tanggal pelaksanaan 10 Maret pukul 10.00 WIB di Surabaya,” ujarnya.

Heru Santoso belum mengetahui dimana lokasi pelaksanaan Konfercab PDI Perjuangan Tulungagung nanti berlangsung di Surabaya. “Yang mengatur tempat semuanya DPD. Kami belum tahu. Kami kira tidak mungkin di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim,” paparnya.

Menurut dia, tidak hanya DPC PDI Perjuangan Tulungagung saja yang pada hari itu

akan mengadakan Konfercab di Surabaya. Tetapi juga ada lima daerah lainnya di daerah pemilihan (dapil) enam Jatim yang juga akan mengadakan acara yang sama di Surabaya.

“Jadi memang bersamaan di Surabaya. Dan kemungkinan tempatnya atau lokasinya saja yang berlainan,” tuturnya.

Selain di Surabaya, lanjut politisi muda PDI Perjuangan ini, ada dua kota lainnya yang dijadikan tempat untuk digelar Konfercab DPC PDI Perjuangan. Masing-masing di Kota Madiun untuk wilayah barat dan Kota Jember untuk wilayah timur Jatim.

Ketika ditanya mengapa Konfercab harus dilaksanakan di Surabaya, Heru Santoso mengatakan hal itu dilakukan untuk menghindari konflik-konflik partai yang di-

Buta Aksara Masih Tinggi di Bangkalan Bangkalan, Bhirawa Meski program Keaksaraan Fungsional (KF) sudah berjalan bertahun-tahun, sampai saat ini Kabupaten Bangkalan masih jauh dari harapan pengentasan buta aksara, pada tahun 2013 buta aksara di Bangkalan mencapai 81 ribu orang dari semua umur.

Keaksaraan Fungsional (KF) menjadi satu-satunya program yang digalakkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka buta aksara, sehingga banyak ormas di Bangkalan yang berlomba untuk mendapatkan program tersebut, untuk membantu dan mengajarkan masyarakat.

Meski berada di paling barat pulau Madura dan paling dekat dengan pusat pemerintahan Jawa Timur dari tiga pulau yang ada di pulau Madura, Bangakalan masih tergolong zona merah karena tingginya masyarakat yang buta aksara.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan melalui kabid pendidikan luar sekolah dan kesenian olah raga (Dikluseni raga), Sumriyah.

"Bangkalan sampai saat ini masuk zona merah, akan tetapi tahun sudah ada penurunan, tinggal mengupayakan setiap tahunnya biar lebih maksimal dan bangkalan tidak termasuk zona merah lagi," ungkap Sumriyah.Q mb8

mungkinkan terjadi. “Semua peserta Konfercab nanti dibawa ke Surabaya. Ada 57 peserta yakni ketua, sekretaris dan bendahara semua PAC yang baru saja mengadakan pemilihan dalam Musancab,” tuturnya lagi.

Musancab (musyawarah anak cabang) PDI Perjuangan seTulungagung yang berjumlah 19 PAC sudah terlaksana seluruhnya. Semua berkas pelaksanaan Musancab tersebut, beber Heru santoso, sudah harus diserahkan ke DPD PDI Perjuangan, Rabu (4/3) kemarin.

Seperti diketahui, ada lima kandidat Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung yang namanya telah dikirim ke DPP PDI Perjuangan oleh DPD PDIP Perjuangan Jatim. Sesuai mekanisme aturan di PDI

Perjuangan dari lima nama tersebut nantinya DPP hanya akan menurunkan tiga nama untuk dipilih dalam acara Konfercab. Nama ketiga kandidat ketua tersebut baru akan diketahui sat acara Konfercab berlangsung.

Ada pun kelima nama kandidat ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung periode 2015-2020 masing-masing adalah Supriyono SE MSi (Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung saat ini), Bondan (Sekretsris DPC PDI Perjuangan Tulungagung saat ini), Suhaminto SE (Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung saat ini), Heru Santoso MPd (Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan saat ini) dan Saiful Anwar SH (Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan saat ini).Q wed

Lembaga Keagamaan Terima Bantuan Bupati

Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi Jombang, Bhirawa Angka Kematian Ibu saat dan pasca menjalani persalinan di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan cukup tinggi jika dibanding tahun 2014 lalu.

Pada awal tahun 2015 ini, sedikitnya 6 orang ibu meninggal dunia pasca melahirkan. Sedangkan jumlah bayi yang meninggal pasca dilahirkan ada sebanyak 25 orang.

Menurut Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, jumlah kematian ibu saat melahirkan tersebut cukup tinggi mengingat tahun 2014 lalu, jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 16 orang. "Kematian ibu dan anak tahun ini cukup tinggi, sekarang dalam dua bulan saja sudah ada 6 ibu dan 25 bayi yang meninggal," katanya.

Jumlah tersebut, ujar Nyono Suharli, menjadi fakta memprihatinkan sebab pada tahun lalu, terdapat 16 kasus ibu meninggal saat melahirkan dan 257 bayi pasca dilahirkan. "Ini angkanya sudah tinggi. Ini kenapa, padahal sudah kita siapkan mobil siaga desa dan bidan desa," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Heri Wibowo, mengungkapkan, tingginya angka kematian ibu dan anak di Jombang pada awal tahun ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang resiko ibu hamil. Tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami situasi gawat darurat pada masa-masa ibu melahirkan.Q rur

Kamis Pon 5 MARET 2015

van/bhirawa

Hampir di sepanjang ruas jalan protokol di Kota Kediri banyak dijumpai pedagang batu akik yang mangkal atau menggelar barang daganganya.

Kota Kediri Jadi Jujukan Pedagang Akik Luar Daerah Kota Kediri, Bhirawa Momentum demam batuk akik yang banyak digandrungi masyarakat di Kediri mengundang ke datangan sejumlah pedagang batu akik asal luar daerah untuk eksodus ke Kediri. Dari Pantaun hampir di sepanjang ruas jalan protokol di Kota K ediri banyak dijumpai pedagang batu akik yang mangkal atau menggelar barang daganganya.

Keberadaan para pedagang ini yang memenuhi Kota Kediri berasal dari Boyo lali, Jakarta, Jombang dan Bangil bahkan pedagang dari Pulau Dewata Bali ikut eksodus ke Kediri untuk mengaiz rejeki di Kota Kediri.

Menurut keterangan Sugiono alias bagong akik penjual batu alam yang biasa mangkal di depan pasar tradisional setono betek Kota Kediri Pedagang batu akik asal luar daerah tersebut biasanya datang pada hari libur.

"Khususnya pada hari minggu atau hari besar lainya mereka mulai berdatangan ke Kediri" kata Sugiono.

Menurutnya, keberadaan pedagang akik di

Kota Kediri kian hari semakin banyak jumlahnya. Menurutnya dulu sebelum batu akik meledak dipasaran jumlah pedagang batu akik relatif sedikit. "Jika sebelumnya pedagang batu akik di pasar setono betek hanya 3 orang. Namun untuk sekarang ini jumlahnya bisa mencapai 10 pedagang lebih," ungkapnya pedagang dari Boyolali ini.

Sementara itu, dari pantaun pedagang batu akik asal luar daerah ini memilih berjualan sendiri terpisah dengan pedagang lain untuk mencari pasaran lain, hal iti mampu di manfaatkan sebab akhir akhir ini pecinta batu akik di Kota Kediri mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Indikasi ini terlihat dari tingginya daya beli animo masyarakat terhadap batu akik hingga meninangkat 3 kali lipat. Dulu batu akik identitik lebih disukai oleh para pria dewasa, tetapi untuk sekarang batu alam ini lebih diminati oleh segala lapisan usia bahkan anak SD sekali pun.Q van

Lamongan, Bhirawa Di Kecamatan Paciran, ada setidaknya 27 lembaga keagamaan dan tempat ibadah yang menerima bantuan dari Bupati Fadeli. Besarannya bervariasi antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. Sebanyak 27 lembaga keagamaan dan tempat ibadah penerima bantuan itu merupakan bagian dari penerima anggaran bantuan senilai total Rp 55 miliar yang telah disiapkan Bupati Fadeli.

Di antarnya sebesar Rp 50 juta kepada Masjid Al Azhar Desa Warulor, Musala Al Fadli Desa Kranji, Masjid AT Taqwa Desa Sidokelar, MTs Bahrul Ulum Desa Warulor dan TK ABA Karangasem 3 Desa Paciran. Kemudian TK ABA Sidokumpul Desa Sidokumpul, TK ABA Karangasem 1 Desa Paciran serta MI Muhammadiyah Banjarwati Desa Banjarwati.

Juga ada bantuan senilai sama kepada Ponpes Karangasem, Ponpes Modern, Ponpes Mazroatul Ulum yang ketiganya di Desa Paciran. Selanjutnya bantuan yang sama sudah dianggarkan untuk Ponpes Al Islah Desa Sendangangung, Ponpes Roudlotut Thullab Desa Sendang Duwur, Ponpes Al Amin Desa Tunggul dan Ponpes Sunan Drajat Desa Drjat serta Ponpes Darussalam Sidodadi Desa Kranji.

Perhatian kepada lembaga keagamaan dan tempat ibadah tersebut sebagaimana disampaikan Fadeli karena dia percaya dari lembaga dan tempat ibadah itulah generasi muda Lamongan dapat menerima pendidikan akhlaqul karimah.

“Anak-anak kita perlu dibentengi dengan pendidikan akhlak agar tidak mudah tergerus arus zaman yang semakin banyak godaanya.

Sehingga tidak berlebihan jika bidang keagamaan di Lamongan juga mendapatkan perhatian,“ katanya menjelaskan.

Meski kini Lamongan sedang gencar membangun di berbagai bidang, imbuh dia, namun bukan berarti akan melupakan bidang syiar agama, untuk membangun aklak anak-anak Lamongan.

Seperti pernah disebutkan oleh Bupati Fadeli beberapa waktu lalu, tahun ini tidak kurang anggaran sebesar Rp 55 miliar disiapkan untuk pembangunan di bidang keagamaan.

Dana sebesar itu diantaranya disiapkan sebesar Rp 16,6 miliar untuk 767 lembaga pendidikan PAUD/TK/ SD/SMP/SMA sederajat.

Kemudian dana sebesar Rp 14,6 miliar juga sudah dianggarkan tahun ini untuk 946 lembaga keagamaan dan tempat ibadah.Q yit

suprayitno/bhirawa

Takmir dan pengurus ponpes di Paciran saat bercengkerama dengan bupati Fadeli.

Dinkes Alihkan Pengelolaan RS Paru dan Jantung ke RSUD Koesnadi Bondowoso, Bhirawa Untuk memaksimalkan pengelolaan Rumah sakit paru dan jantung yang semula berada dibawah pengelolaan dinas kesehatan, saat ini pengelolaan dan pengoperasiannya dialihkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr H Koesnadi Bondowoso. Hal ini disampaikan Dr Mohammad Imron Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso saat dite-

mui sejumlah wartawan diruang kerjanya, kemarin.

Menurut Imron-panggilan akrabnya-, pengalihan tersebut dikarenakan rumah sakit umum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang lebih mumpuni dibandingkan dinas kesehatan. Selain SDM, dinas kesehatan juga kesulitan terkait anggaran dana operasional yang terbatas.

Dalam kesempatan itu Im-

ron juga menegaskan, pada awalnya, ijin pendirian bangunan rumah sakit paru dan jantung ini bukan rumah sakit melainkan pendirian klinik rawat inap. Sehingga ketika statusnya dinaikkan menjadi RS maka Dinas Kesehatan mengalami kesulitan untuk memaksimalkan fungsinya.

“Jadi bagi penderita sakit paru dan jantung yang ada di Bondowoso saat ini tidak usah

jauh-jauh ke Jember, karena di Bondowoso sudah dioperasikan,” katanya.

Pihaknya mengakui, Nama yang terpampang besar di depan gedung yang bertuliskan Rumah Sakit Paru dan Jantung selama ini merupakan kesalahan dari kontraktor pembuat bangunan tersebut. ”Itu kesalahan penulisan nama dari kontraktornya,jadi sekarang kita sudah mengganti dengan

Instalasi Paru dan Jantung RSUD Koesnadi,” jelas Imron.

Pihaknya menambahkan, selama ini pelayanan yang diberikan RS Paru dan Jantung memang belum optimal karena hanya bisa melayani pasien rawat jalan. Sehingga nantinya diharapkan akan lebih optimal ketika seluruh pengelolaan operasional diserahkan pada RSUD Dr H Koesnadi. Q mb7

Terpidana Mati Dikirim ke Nusakambangan Lewati Delapan Kota Raheem Agbaje Salami, terpidana mati kasus Narkoba asal Cordova Spanyol yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Madiun, akhirnya dikirim ke Lapas Besi Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (4/3/) dini hari.

sudarno/bhirawa

Aparat keamanan berjaga di luar gedung Lapas Kelas 1 Madiun saat Raheem Agbaje Salami, terpidana mati kasus Narkoba asal Cordova Spanyol yang menghuni Lapas Klas 1 Madiun, dikirim ke Lapas Besi Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (4/3/) dinihari.

Raheem dikirim ke Nusakambangan melalui jalur darat serta melewati 8 kota. Yakni dari Madiun melalui Ngawi (Jawa Timur), Solo-Klaten (Jawa Tengah), Yogjakarta-Kulonprogo (DIY), Purworejo-Banyumas (Jawa Tengah), kemudian Cilacap.

Jelang keberangkatan, tampak puluhan aparat dengan senjata lengkap berjaga di sekitar Lapas Madiun. Termasuk beberapa mobil yang akan mengawal Raheem ke Nusakambangan.

Sekitar pukul 02.00 Wib, kemudian keluar mobil Izuzu Elf warna putih dari dalam Lapas dengan

kecepatan tinggi dikawal ketat aparat. Mobil inilah yang membawa Raheem menuju Nusakambangan. Selain petugas dari kepolisian, tampak pula beberapa jaksa selaku eksekutor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Madiun yang turut mengawal Raheem. Namun mereka berada di mobil lain.

Menurut Kepala Lapas Madiun, Anas Saeful Anwar, Raheem dibangunkan oleh petugas Lapas sekitar pukul 00.20 WIB. Setelah dibangunkan, kemudian menuju kamar mandi untuk berganti

baju. Usai ganti baju, Raheem menyalami Napi lain di sekitarnya untuk berpamitan.

"Dia sudah siap untuk menjalani eksekusi. Apalagi dia selama ini rajin ke Gereja yang ada di dalam Lapas dengan didampingi pembimbing rohani," terang Kepala Lapas Klas 1 Madiun, Anas Saeful Anwar, kepada wartawan.

Sebelum dikirim ke Nusakambangan, Raheem mempunyai permintaan terakhir sebelum dihadapkan kepada regu tembak. Salah satunya yakni agar matanya tidak ditutup saat ditembak mati. Permintaan lainnya yaitu ingin menelepun keluarganya yang ada di Negeria, agar organ tubuhnya yang bisa dimaanfaatkan setelah dirinya mati didonorkan kepada yang membutuhkan dan minta dimakamkan di Madiun.

Untuk diketahui, Raheem yang

bernama asli Jamiu Owolabi Abashin, kelahiran Provinsi Lagos Nigeria 26 April 1974, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Raymond Abashin-Zein Abashin.

Raheem ditangkap pihak keamanan Bandara Juanda Surabaya karena diketahui berusaha menyelundupkan heroin seberat 5 kilogram pada tahun 1999 lalu.

Atas perbuatannya, oleh Pengadilan Negeri ia dijatuhi hukuman mati. Setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung yang tetap menghukum mati, kemudian ia grasi ke Presiden. Tapi Presiden Jokowi menolak grasi yang diajukan Raheem, 9 Januari 2015 lalu.

Sebelum dipindah ke Lapas Madiun tahun 2007 lalu, Raheem merupakan penghuni Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.Q dar

Kamis Pon 5 MARET 2015

KILAS JATIM

Kota Batu Belum Miliki Perda Perumahan Kota Batu, Bhirawa Pesatnya perkembangan ekonomi di Kota Batu membuat permintaan akan property meningkat pesat, baik itu berupa fasilitas hotel, villa, homestay maupun perumahan. Selain menjamurnya Hotel dan homestay, perkembangan perumahan juga sangat pesat.

Perumahan tersebut berkembang pesat di kecamatan Batu dan Junrejo.

Walaupun perkembangan perumahan begitu pesat dan sudah dibentuk dinas Perumahan, namun kenyataannya kota Batu belum memiliki Perda tentang Perumahan.

"Dibentuk perumahan berkembang bak jamur di musim hujan, baik itu cluster kecil maupun besar. Tetapi kita belum punya Perumahan, sehingga kesulitan untuk mengaturnya," ungkap Kadis Perumahan Budi Santoso kepada bhirawa, Rabu (4/3).

Dijelaskan perkembangan perumahan harus dikendalikan agar ruang terbuka hijau tidak habis dialihfungsikan jadi perumahan/bangunan. "Kalau ruang terbuka hijau di kota Batu habis, maka agak merusak lingkungan dan mengurangi daya tarik kota ini," tukas Tossy sapaan akrab Budi Santoso.Q sup

Imigrasi Tangkap WNA Banglades Blitar, Bhirawa Diduga telah memalsukan data identitas diri, Warga Negara Asing (WNA) asal Banglades, Nazmul ditangkap Kantor Imigrasi Kelas II Blitar. Bahkan WNA asal Banglades, Nazmul ini sebelumnya telah masuk Indonesia yang sempat di deporartasi kembali dan kini kembali lagi masuk ke Indonesia dengan data dan nama palsu.

Hal ini disampikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Tato Juliadin mengatakan berdasarkan laporan dari warga, Kantor Imigrasi Kelas II Blitar langsung melakukan penyelidikan terhadap kabar adanya imigran gelap dari Banglades.

“Sebelumnya WNA asal Banglades, Nazmul ini sudah dua kali masuk indonesia, pada Desember 2014 lalu kabur dari pengejaran Tim Imigrasi karena kartu ijin tinggal sementara atau kitasnya telah habis dan tidak diperpanjang sejak 2009,” kata Tato Juliadin pria asli Jakarta.

Lanjut Tato Juliadin, WNA asal Banglades, Nazmul awalnya memiliki data lahir 4 Oktober 1971 yang bernama A. K. M Nazmul, kemudian pada Februari 2015 nazmul kembali masuk ke Indoensia melalui Bandara Ngurah Rai Bali dengan menggunakan data kelahiran dan nama palsu, yakni lahir pada 10 Desember 1977 dengan nama Nazmul Hosain dengan sponsor instrinya, Pujianti yang saat ini sudah memiliki 3 orang anak.Q htn

Bekali Kader Desa Hadapi Bencana di Masa Peralihan Batu, Bhirawa Memasuki masa peralihan musim pada bulan Maret-April ini, sebanyak 8 desa mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker).

Mereka memberikan pembekalan kepada para kader di desa tersebut untuk menghadapi potensi bencana alam yang sering terjadi di masa peralihan musim.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya korban jiwa maupun benda ketika bencana itu terjadi.

Ada sebanyak 75 kader dari 8 desa yang pembekalan dan pelatihan penanggulangan bencana. Kedelapan desa itu adalah Desa Giripurno, Tulungrejo, Sumber Brantas, Gunungsari, Bumiaji, Pandarejo, Sumbergondo, dan Sidomulyo.

Hampir semua desa ini berada di daerah pegunungan yang memiliki kemiringan tanah. “Pada masa peralihan ini biasanya sering terjadi angin kencang, hujan yang sangat deras, bahkan hujan es,”ujar Kepala Dinsosnaker, Eko Suhartono, Rabu (4/3).

Dengan potensi bencana alam tersebut, Dinsosnaker tak ingin terjadi kepanikan dan kebingungan yang tinggi di masyarakat saat bencana terjadi. Karena itu mereka menggandeng Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Kota (BNK) Batu, dan Pemadam Kebakaran (PMK) untuk memberikan ‘bekal’ kepada warga desa.Q nas

JAWA TIMUR

7

Kasus Begal Situbondo Nihil Situbondo, Bhirawa Jajaran Mapolres Situbondo dengan dipimpin langsung Kapolres AKBP Hadi Utomo, menggelar release hasil Operasi Sikat Semeru 2015 dihalaman kantor setempat, pagi kemarin (4/3).

Mantan Kepala SKPT Polda Jatim itu mengatakan, dalam operasi sikat semeru 2015 jajarannya berhasil mengungkap 10 perkara dan dapat menekan kasus hukum di wilayah Situbondo dengan baik. Ikut hadir dalam release kemarin di antaranya, Wakapolres, Kasat Reskrim dan Kasubag Humas. Puluhan tersangka berikut barang bukti (BB) hasil kejahatan juga ikut dipajang di halaman Mapolres.

Kapolres Hadi Utomo mengatakan, meski Operasi Sikat Semeru telah selesai, namun pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan pengungkapan kasus hukum.

Justeru sebaliknya, ujar Kapolres Hadi, jajarannya akan terus melakukan kegiatan daya ungkap yang lebih kuat lagi, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi warga Situbondo.

“Dalam operasi Sikat Semeru kali ini mencapai target dengan baik. Terbukti kami dapat mengungkap kasus semuanya,” kata Kapolres.

Menurut Kapolres Hadi, keberhasilan pengungkapan 10 kasus atensi itu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dan media yang gencar memberitakan kejadian kejahatan di Situbondo. “Kami berharap lapisan masyarkat dan stake holder, untuk selalu aktif memberikan informasi dan saran bagaimana polisi bisa mengungkap perkara lebih giat lagi. Sehingga semua kejadian kejahatan bisa berhasil diungkap dengan baik,” kata Kapolres Hadi, kemarin.

Masih kata Kapolres Hadi, secara keseluruhan situasi

wilayah hukum Situbondo sampai saat ini berada di bawah angka kewajaran. Pasalnya, kata dia, crime total Polres Situbondo masih di bawah angka di daerah lain.

“Salah satu indikatornya angka curanmor kecil karena setiap bulan hanya satu saja.

Sedangkan seluruh tindak pidana dalam sebulan hanya berjumlah 50 kejadian. Ini tercapai berkat adanya peran serta masyarakat yang sangat tinggi,” beber Kapolres.

Kapolres yang dikenal ceplas ceplos itu menambahkan, jajarannya juga berhasil mewujudkan penanganan kasus atensi Presiden Jokowi di antaranya pengungkapan pencurian pupuk. Berbekal kerja sama dengan TNI, Satpol PP dan Babinkamtibmas, saat ini pihaknya berhasil menangkap pelaku pencurian pupuk. “Pupuk ini menjadi kepentigan yang sangat dominan bagi petani, maka kita harus mengamankan komoditas itu.

Kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat sehingga polisi bisa menangkap pencuri

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Hadi Utomo beserta jajaran saat release hasil operasi sikat semeru, di Kantor Mapolres, kemarin (4/3). pupuk,” tandas Kapolres.

Khusus kasus begal yang kini lagi meluas di sejumlah daerah, Kapolres Hadi justeru mengaku bersyukur karena di wilayah hukum Situbondo sampai saat ini tidak ada kasus pembegalan. Sebenarnya, kata Kapolres, kajahatan begal, itu hanya istilah baru dari kasus pencurian dengan

pemberatan dan kekerasan.

“Saya minta tolong jika ada kasus curat segera informasikan kepada polisi. Alhamdulillah untuk keahatan begal sampai kini belum ada. Ini juga karena adanya peran serta pemberitaan media, sehingga pelaku ketakutan untuk beraksi,” pungkas Kapolres Hadi.Q awi

Eksekutif dan Legislatif Tandatangani Kesepakatan Terkait Raperda RTRW

cyn/bhirawa

Koordinator Forum Penyelamat Sumberpitu Zulham Mubarok (kanan) saat bersitegang dengan aparat Kepolisian di luar Kantor DPRD Kab Malang.

Ratusan Petani Datangi Kantor Dewan Mendesak PDAM Kembalikan Debir Air Kab Malang, Bhirawa Ratusan warga yang datang dari dua kecamatan yakni Tumpang dan Pakis bersitegang dengan aparat Kepolisian dari Polres Malang, sebab ratusan warga tersebut tidak diperkenankan masuk ke halaman Kantor DPRD Kabupaten Malang, yang berada di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, kabupaten setempat.

Mereka datang ke kantor dewan itu, menggelar aksi unjukrasa terkait proyek Sumberpitu yang berada di wilayah Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. “Karena kami dan warga dihadang untuk tidak masuk ke halaman Kantor DPRD, maka dirinya melawan agar bisa masuk kantor dewan untuk bertemu anggota dewan. Sehingga terjadi adu mulut dengan aparat kepolisian,” terang Koordinator Forum Penyelamat Sumberpitu Zulham Mubarok, Rabu (4/3), seusai bertemu dengan dengan anggota dewan.

Menurut dia, kedatangan ratusan warga ke gedung dewan, karena warga merasa diundang oleh anggota dewan, terkait proyek Sumberpitu dalam acara hearing dengan PDAM, Dinas Pengairan, dan Perhutani, serta seluruh stake holder. Sementara, proyek Sumberpitu itu adalah proyek multi years dengan total nilai anggaran Rp 92 miliar. Proyek tersebut diduga telah menyalahi aturan dalam pembangunannya.

“Untuk bisa masuk ke Kantor DPRD, kami cukup lama dalam bernegoisasi dengan aparat Kepolisian dan Staf Sekretaris Dewan

(Sekwan) DPRD setempat. Dan akhirnya 30 orang perwakilan diperbolehkan masuk ke ruang sidang paripurna,” kata Zulham.

Dalam pertemuan dengan anggota dewan, jelas dia, selain dirinya mempersoalkan anggaran pembangunannya yang kita duga menyalahi aturan, hal itu juga para petani juga menyampaikan keberatan jika sumber mata air dari Sumberpitu dijual kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Karena selama ini air dari Sumberpitu telah mengairi 980 hektare lahan persawahan milik warga didua kecamatan tersebut.

“Para petani keberatan air Sumberpitu dijual ke Pemkot Malang, karena petani khawatir akan kekurangan air untuk lahan persawahannya. Sebab, sudah puluhan tahun petani di 11 desa tidak pernah kekuarangan air untuk kepentingan dalam mengairi lahan persawahannya,” kata dia.

Ditegaskan Zulham, Sumberpitu dibangun bukan untuk kepentingan masyarakat di sekitar sumber, namun untuk kepentingan PDAM Kabupaten Malang. Dan secara otomatis mata air Sumberpitu diekspoitasi untuk kepentingan bisnis karena dijual dan mendapatkan keuntungan yang cukup beras.

“Untuk itu, pihaknya mendesak kepada anggota dewan agar PDAM harus mengembalikan semula debit air. Karena setelah adanya pembangunan Sumberpitu, debit air yang masuk ke lahan persawahan saat ini berkurang. Sehingga hal itu telah meresahkan para petani,” papanya. Q cyn

Jember, Bhirawa Polemik tentang Raperda RTRW antara eksekutif dan legeslatif, berakhir dengan kesepakatan. Pihak eksekutif dan legeslatif yang sebelumnya belum ada titik temu terkait Raperda RTRW, kini sama-sama melunak. Karena meskipun keduanya mengaku benar, jika Raperda RTRW tidak segera disahkan, masyarakat Jember juga yang akan jadi korban.

Pihak eksekutif dalam hal ini Bupati dan DPRD Jember, kemarin sama-sama menandatangi kesepakatan untuk mengajukan draf Raperda RTRW ke Propinsi Jatim dan Pemerintah Pusat untuk segera menyetujui Raperda RTRW ini untuk ditetapkan menjadi Perda RTRW. Kabag Humas Pemkab Jember Zaenal Abidin saat ditemui bhirawa diruang kerjannya, Rabu (4/3) membenarkan adanya kesepakatan antara Pemkab dengan DPRD Jember. Dalam

kesepakatan itu, keduanya (Bupati dan DPRD) mengirim Raperda RTRW ke Pemprof dan Pusat. "Raperda yang sama-sama kita buat, untuk diujukan bersama ke Pemprof dan Pusat.

Apapun hasilnya nanti, keduanya sepakat untuk menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda," ujar Zaenal.

Seperti berita sebelumnya, penetapan Raperda RTRW sempat molor beberapa pekan. Ini disebabkan karena kedua belah pihak terjadi miss dalam menyikapi raperda yang sempat mundur bebebrapa tahun dari target yang telah ditentukan.

Bahkan Bupati Jember beberapa kali tidak menghadiri undangan DPRD Jember untuk menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda. Ini dikarenakan, Bupati bersih kukuh menunggu rekomendasi dari Pemprof dan Pusat untuk melakukan penetapan.Q efi

efi/bhirawa

Bupati MZA Djalal bersama Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni usai penandatanganan Nota Kesepakatan terkait Raperda RTRW.

Longsor, Jalan Penghubung Antar Desa Nyaris Putus Akses jalan Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban nyaris terputus lantaran kondisi jalan yang menjadi penghubung beberapa desa di kecamatan itu mengalami longsor parah setelah hujan lebat terus menguyur desa itu selama beberapa hari terakhir, Rabu (04/03).

khoirul huda/bhirawa

Tampak jalan penghubung natar desa di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban nyaris terputus.

Longsor tersebut sudah beberapa kali terjadi di jalan tersebut hingga mengakibatkan jalan semakin menyempit. Saat ini kondisi jalan desa itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan dan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua saja. "Banyak terjadi kecelakaan, kemarin habis ada sepeda motor yang jatuh ke dalam longsor. Untungnya korbannya selamat," terang Siti, seorang ibu-ibu yang tinggal di sekitar lokasi longsor itu.

Pantauan di lapangan, kondisi jalan yang berada sekitar lima

meter dari bibir sungai yang ada di desa tersebut saat ini tinggal sisa sekitar 50 Centimeter saja.

Yakni jalan longsor itu panjangnya mencapai sekitar 25 meter.

"Ini sudah lama terjadi, semakin hari semakin parah. Tapi juga belum ada perbaikan," ungkap Mustam (50), warga yang tinggal di sekitar lokasi longsor itu.

Sejumlah kendaraan sepeda motor yang melintas jalan tersebut harus sangat berhati-hati karena jalan yang sudah sangat sempit dan licin saat hujan. Selain itu, untuk kendaraan roda empat atau

lebih harus memutar mencari jalan lain untuk melewati desa tersebut. "Kalau dibiarkan saja ini justru semakin parah, karena setiap hujan pasti longsor. Kita khawatir sampek jalannya habis dan longsornya semakin parah karena sudah dekat dengan rumah-rumah," lanjutnya.

Sementara itu, sejumlah warga berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jalan yang mengalami longsor yang semakin parah. Sehingga longsor tidak sampai merusak rumah warga yang jaraknya hanya tinggal beberapa meter dari titik longsor.

Di tempat terpisah, Camat Soko Drs. Mudji Slamet saat dikonfirmasi bhirawa membenarkan hal tersebut dan dalam waktu dekat oleh pemerintah kabu-

paten akan diperbaiki, karena jalan tersebut adalah jalan utama penghubung antar desa. “Sudah, sudah masuk dalam APBD tahun 2015 ini, sekarang tinggal proses lelang saja. Pak Bupati juga telah melihat secara langsung bersama Pak Choliq (Kepala Dinas PU.red),” kata Camat Soko.

Berapa anggaran yang akan dibuat untuk perbaikan jalan tersebut ? Mantan Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Tuban mengaku tidak mengetahui secara detail terkait dengan biaya pembangnan tersebut.

“Kalau ditangani secara darurat, maka tidak efektif, oleh karena itu perbaikan tersebut sudah kita sampikan pada Pak Bupati, berapa anggaranya kami belum tau, “Terang Drs. Mudji Slamet.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (2 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Kota Kediri Alami Deflasi 0,83 Persen Kota Kediri, Bhirawa Bulan Februari 2015 Kota Kediri mengalami deflasi sebesar 0,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,75 dibanding dengan IHK Januari 2015 sebesar 118,73. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Kediri, dari 8 kota IHK di Jawa Timur, seluruhnya mengalami deflasi atau penurunan indeks dengan deflasi tertinggi di Banyuwangi sebesar 1,02 persen dan deflasi terendah di dua kota, yaitu Probolinggo dan Surabaya sebesar 0,42 persen.

Menurut Kepala BPS Kota Kediri Firda, deflasi Kota Kediri berada di peringkat kedua setelah Bayuwangi. Deflasi di Kota Kediri dipengaruhi oleh penurunan indeks yang cukup besar pada kelompok Bahan Makanan, “ Yaitu sebesar 2,43 persen, kemudian kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 2,09 persen, serta kelompok Kesehatan mengalami penurunan sebesar 0,06 persen” kata Firda Dia menjelaskan untuk kelompok pengeluaran lain mengalami kenaikan indeks, antara lain; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 0,59 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 0,12 persen, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, “Untuk bahan bakar dengan kelompok Sandang mengalami kenaikan yang sama yaitu sebesar 0,11 persen. “ terangnya Lebih lanjut masih kata Firda komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap deflasi di Kota Kediri pada bulan Februari 2015 adalah Bensin, Daging Ayam Ras, Cabai Merah, Cabai Rawit, Kelapa, Telur Ayam Ras, “Deflasi Kota Kediri pada bulan Februari 2015 sebesar 0,83 persen dan inflasi tahun kalender sebesar -1,02 persen sedangkan inflasi periode ”year on year” Februari 2015 – Februari 2014) mencapai 4,99 persen” tandasnya Diketahui Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Q van

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Mobil Toyota, th. 2003, Hitam, AG1948RE, a/n. Mugito Herlambang, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 476/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG4035OJ, a/n.

Siti Maslikah, Ds. Pakel, Ngantru-T.Agung No. 477/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Merah, AG4132OK, a/n. Tri Wahyuni, Ds. Sukorejo, Karangrejo-T.Agung No. 478/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG3282RX, a/n.

Sri Utami, Ds. Sukowidodo, Karangrejo-T.Agung No. 479/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, AG2467OG, a/n. Minganto, Ds. Sumberejo Kulon RT 001 RW 006, Ngunut-T.Agung No. 480/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2010, Merah Silver, AG2902RF, a/n. Widji Prastyo, Ds. Gamping, Campurdarat-T.Agung No. 481/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG2645QA, a/n.

Muryat, Dsn. Pedan RT 05/03, Ds. Sambirobyong, Sumbergempol-T.Agung No. 482/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Suzuki Carry ST 100 SP, th. 1990, Biru Metalik, AG1498RI, a/n. Eko Nur Cahyono, Ds. Sodo RT 02/03, Pakel-T.Agung No. 483/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3753 EG, a/n Agus Sunarto, Ds. Besuki rw 03/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 484/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2564 ET, a/n Riyan Perdana Putra, Ds. Wringin Anom, rw 02/01, Kec. Panarukan, Sitbondo.

No. 485/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3196 EI, a/n Dafir M/Salam, Ds. jangkar rw 01/02, Kec. jangkar Situbondo.

No. 486/IMB/BI-II/2015

Kamis Pon, 5 MARET 2015

Kenaikan Harga Beras Dipicu Perubahan Selera Masyarakat Pemprov, Bhirawa Kenaikan harga beras dinilai tak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, distribusi, dan musim panen. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mengungkap saat ini telah terjadi perubahan (shifting) selera masyarakat di kota besar di wilayah itu ke beras berstandar lebih tinggi.

“Ada perubahan taste (rasa, red) pada konsumen. Demand (permintaan, red) beras premium oleh kelas menengah di Jawa Timur meningkat,” kata Kepala BPS Jatim M. Sairi Hasbullah, Rabu (4/3).

Permintaan beras premium yang meningkat itu tidak diiringi dengan suplai yang tinggi. Ditambah lagi stok beras yang memang tidak melimpah karena puncak panen masih harus menunggu hingga akhir Maret ini. “Karena itulah terjadi kenaikan harga,” kata Sairi. Sairi menjelaskan kenaikan harga beras tak banyak berpengaruh terhadap deflasi di Jawa Timur. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, kenaikan harga beras di Jawa Timur berkisar lima persen saja dan lebih disebabkan efek psikologis nasional.

“Harga beras di sini (Jatim, red) relatif lebih terkendali. Tidak setinggi di DKI Jakarta yang lebih dari 10 persen. Selain itu arus mobilitas beras dari Jatim ke luar provinsi juga tinggi,” katanya.

Dikatakan Sairi, produksi padi di Jatim masih nomor satu dibandingkan provinsi lainnya yaitu 12,4 juta ton. Untuk sentra produksi padi di Jatim, terbesar di Kab Jember, Kab Lamongan, Kab Bojonegoro, Kab Banyuwangi, dan Kab Ngawi. “Po-

trie diana/bhirawa

Permintaan beras premium yang meningkat itu tidak diiringi dengan suplai yang tinggi. Ditambah lagi stok beras yang memang tidak melimpah karena puncak panen masih harus menunggu hingga akhir Maret ini. morogo juga punya lahan pertanian besar tapi belum masuk lima besar,” katanya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Jatim, Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT melalui Kabid Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jatim, Ir Achmad Nurfalakhi juga menjelaskan kalau padi di Jawa Timur bisa dikatakan sudah swasembada karena masih surplus

dan berkontribusi ke nasional Dijelaskannya, dikatakan kalau padi masih surplus bisa dilihat dari jumlah penduduk Jatim sebesar 39 juta jiwa dengan produksi padi sebesar 12,3 juta ton GKG (gabah kering giling) kalau dijadikan beras menjadi 7,8 juta ton.

“Kemudian jumlah penduduk dengan kondisi makan beras 87 kg per kapita per

tahun, maka hasilnya sekitar 3,4 juta ton beras untuk konsumsi di Jatim. hingga masih surplus 4,5 juta ton. Jatim tidak berpikir tidak hanya dirinya tapi juga berkontribusi di tingkat nasional, maka kita berusaha tingkatkan poroduksi secara terus menerus mendukung swasembada nasional.

Untuk padi besaran kontribusi nasional sampai 17 persen” paparnya. Q rac

Pembangunan Smelter Freeport Tunggu Izin Amdal Pemprov, Bhirawa Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang (Smelter) PT Freeport yang rencananya segera dibangun di Kabupaten Gresik, sampai saat ini masih menunggu perizinan analisis dampak lingkungan (amdal) dari Menteri Lingkungan Hidup.

“Sekarang tinggal menunggu keluarnya izin amdal dari pemerintah pusat, setelah itu segera dilanjutkan prosesnya,” kata Gubernur Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, dikonfirmasi, Rabu (4/3).

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan, pembangunan Smelter di Gresik menggunakan la-

han reklamasi dan berada tepat di dekat pelabuhan setempat sehingga tidak mengganggu aktivitas lainnya. Pihaknya berjanji dan berkomitmen mengawasi secara ketat pembangunan Smelter yang sampai saat ini masih menuai pro dan kontra terkait pembangunannya yang didirikan di Gresik.

“Pembangunan akan dimulai 2015 untuk mempersiapkan lahan, sekaligus memastikan tidak ada reaksi negatif dari masyarakat karena lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman penduduk,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, pembangunan tersebut tetap dilanjutkan dan tidak mungkin dibatalkan karena menyangkut proyek besar dan berdasarkan fungsi lainnya.

Seperti pemanfaatan limbah menjadi bahan baku produksi dan sebagainya.

“Selain di Papua, Smelter juga dibangun di Gresik kare-

na di sini dinilai akan mendapatkan keuntungan, salah satunya fosfat yang bisa dipakai untuk pupuk dan bisa langsung dijual,” katanya.

Bupati Gresik Sambari Halim mengaku sangat mendukung pembangunan Smelter di wilayahnya karena fasilitas pendukung telah tersedia, seperti pelabuhan, listrik dan penyediaan air.Ia mengakui seandainya perusahaan berkelas internasional itu ingin membuka investasi atau membangun Smelter di Gresik, pihaknya meminta agar tetap mematuhi peraturan daerah

Indonesia Peringkat Pertama Investasi di Asia Surabaya, Bhirawa Pasar investasi di Indonesia terus berkembang dan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan, bahkan saat ini Indonesia menempati peringkat pertama di bandingkan negara yang memiliki tingkat investasi tinggi di Asia. 5 Negara tersebut Australia memiliki nilai investasi sebesar 55,6%, Filipina 56,1%, Singapura 59,9%, Taiwan 52,1%, dan Indonesia 62,4%.

“Dari data tahun 2014 dilakukan terhadap 516 responden secara acak, menunjukkan bahwa masyarakat lebih melek financial di bandingkan empat negara maju lainnya di Asia bahkan dengan Australia. Kesadaran tersebut di dilakukan dalam bentuk investasi, saham, dan reksadana,” jelas Ivan Jaya, Senior Vice President Head of Wealth Managemen Citi Indonesia di Sutos Surabaya , Rabu (4/ 2) kemarin.

Mayoritas nasabah di Indonesia tidak hanya hidup dengan satu investasi, tetapi melakukan kombinasi baik itu reksadana atau investasi. Ia mengakui, nilai investasi yang di kelola Citi Indonesia meningkat selama 2 tahun berturut-turut. “ Investasi, reksadana, dan saham yang kita kelola memang dalam penga-

wasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi kami tetap menjalankan perusahaan investasi tetap dalam koridor aturan pemerintah,” terangnya.

Sementara itu, menurut Bambang Sulistiyo Kepala Cabang, Citi Indonesia di Surabaya pertumbuhan investasi yang dikelolanya mulai merambah daerah pelosok. Nasabah Citi Indonesia Surabaya tersebar mulai dari Surabaya, Jatim, sampai ke tanah papua.

“Di kantor kami, konsumen yang menabung dan berinvestasi baru 60% dan 40%. Untuk setiap tahun selalu mengalami

peningkatan, karena memang ada sosialisasi produk-produk investasi yang kami bagikan ke masyarakat melalui media massa. Selain itu pemerintah banyak menerbitkan obligasi dan sukuk yang menjadi pilihan konsumen,” terangnya.

Bambang melanjutkan, Citibank di Surabaya memiliki dua kantor dimana kondisinya Surabaya adalah cabang terbesar kedua setelah Jakarta. Pertumbuhan investasi terhadap business plan yang dicanangkan melalui target yang dimiliki telah bertumbuh sebanyak 20%. Q wil

Bambang Sulistiyo dan Ivan Jaya ketika menyampaikan pemaparan keuntungan investasi di City Indonesia.

Dr H Soekarwo

yang telah dibuat mengenai tata ruang dan wilayah.

“Bila pembangunannya jadi dilakukan di sini, maka hal itu akan mengangkat nama daerah ke tingkat internasional, dan secara tidak langsung juga akan menyerap sumber daya manusia asal daerah,” katanya. Q iib

Pembangunan Pasar Induk Bondowoso Butuh Rp 45 Miliar Bondowoso, Bhirawa Pasar Induk Bondowoso yang beberapa waktu lalu ludes terbakar bakal dibangun kembali. Rencanannya Pemkab Bondowoso membutuhkan anggaran sekitar Rp45 miliar.

Hal ini terungkap pada pertemuan Komisi II DPRD Bondowoso dengan Diskoperindag dan Ikatan Persatuan Pedagang Pasar Induk (IP3I) Bondowoso di kantor DPRD, Rabu (4/3). Rencana pembangunan tersebut diperkirakan menelan biaya hingga Rp 45 Milyar. Ketua Komisi II DPRD Bondowoso Ady Kriesna SH saat ditemui Bhirawa usai pertemuan mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pasar Induk yang terbakar. Karena saat ini para pedagang pasar yang ada menempati pasar sementara yang dibangun di sepanjang jalan Teuku Umar.

Selain itu, Komisi II juga mempertanyakan desain bangunan yang akan dilaksanakan nanti. Sebab, Komisi II berharap pembangunan nanti benar sesuai dengan tata letak dan ruang kota Bondowoso. “Kalau masih mengacu kepada bangunan yang terbakar kemarin, nampaknya kurang bagus, karena saya melihat sangat semraut dan acak-acakan,” kata Politisi Golkar ini.

Menurutnya, untuk mematangkan perencanaan ,Komisi II akan mengajak pemerintah untuk melakukan studi banding ke daeah lain, agar dapat mencontoh pembangunan pasar induk, sehingga nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi jaman sekarang. ”Semoga saja dalam waktu dekat ini Diskoperindag dengan SKPD terkait segera mengagendakan studi banding itu, agar pembangunan pasar induk itu cepat dilaksanakan,” tegasnya.

Sementara itu, Drs.H.Harimas.MSi, kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso mengakui pertemuannya dengan Komisi II dan IP3I di kantor DPRD membahas tindak lanjut pembangunan pasar yang akan segera di bangun. Q mb7

Gencar Operasi Pasar, Harga Turun Rp 400 per Kg Operasi Pasar (OP) beras yang digelar di beberapa daerah membawa dampak positif, terbukti harga beras turun antara Rp200 hingga Rp400 per kilogram. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro bersama Bulog Sub Divre Bojonegoro menggelar OP sejak Jumat lalu.

Stabilkan harga, Bulog gencar melakukan operasi pasar di Bojonegoro.

Pantauan dilapangan menyebutkan di sejumlah pasar tradisional Bojonegoro, harga beras kelas rendah kini dijual Rp 8.600 sampai dengan Rp 8.700 per kilogram (Kg) atau turun sekitar Rp 400 per Kg. Dua minggu lalu, beras kualitas rendah di pasar berkisar Rp 9.000, bahkan di tingkat pengecer mencapai Rp 9.500 per Kg. “Akibat gencarnya OP, beras kualitas rendah dapat ditekan menjadi rata-rata Rp 8.600 per Kg. Sebelum OP digelar, beras

kualitas rendah dijual rata-rata dengan harga Rp 9.000 hingga Rp 9.500 Kg,” kata Kasi Usaha Sarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro, Didik Hari, Rabu (4/3).

Didik mengatakan, bahwa operasi pasar masih akan terus digelar hingga harga benar-benar stabil. Hingga kini, pihaknya bersama Bulog telah menjadwalkan operasi pasar hingga tanggal 13 Maret 2015 nanti. “Kita akan lakukan operasi pasar terus menerus hingga harga stabil dan

merata di Bojonegoro,” ujarnya.

Wakil Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro, Omar Syarif, mengatakan, saat ini operasi pasar itu menggunakan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disalurkan melalui operasi pasar khusus dengan pagu 100 Ton dengan kualitas beras medium dengan harga 7.300 per kg. “Operasi pasar harga beras Rp 7.300 per kg, lebih murah dibawahnya harga dipasar.Kalau untuk CBP ini menggunakan mekanisme berbeda yakni menggandeng mitra atau UD,” ujarnya.

Sementara itu Pemkot Batu sudah dibagikan kepada Keluarga Miskin (Gakin), harga beras di Kota Batu belum juga turun.

Penurunan harga beras masih terjadi di tingkat grosir, sementara di pedagang eceran harga be-

ras masih belum beranjak turun.

Penurunan harga beras ditingkat grosir hanya sekitar Rp 200 hingga Rp 300 perkilogramnya untuk kualitas medium (menengah). Sementara untuk beras kualitas premium sekitar Rp 500.

Tipisnya penurunan harga beras tersebut membuat pedagang pengecer masih mempertahan harga jual. Apalagi mereka melakukan kulakan dengan harga lama, sehingga takut merugi.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu, Wiwik Nurhayati, mengatakan pihaknya akan membongkar lagi stok beras di gudang cadangan pangan pada Maret ini.

“Kita akan kembali bagian beras gratis sebanyak 4 ton. Pembagian tersebut masih menunggu pembelian cadangan beras bulan Maret ini,” tutur Wiwik. Q bas,hud,sup

OLAHRAGA

Kamis Pon 5 MARET 2015

LINTASAN

Jerman Jajaki Kerjasama Pembangunan Stadion Bali Denpasar, Bhirawa Investor asal Jerman di bawah bendera Gerry Weber Sportpark menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun stadion olahraga bertaraf internasional di Pulau Dewata.

"Pemprov Bali memang berencana membangun sebuah stadion olahraga bertaraf internasional di atas lahan milik pemprov yang berlokasi di Pecatu, Kabupaten Badung," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, saat menerima kunjungan pihak Gerry Weber Sportpark, di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur penunjang olahraga memang menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam Bali Mandara Jilid II. "Hal ini sejalan dengan upaya Bali mengembangkan potensi wisata olahraga. Jika hal ini dapat segera diwujudkan, kami yakin akan banyak kejuaraan olahraga internasional yang digelar di daerah kita," ujarnya.

Pemprov Bali, ucap dia, terbuka membangun kerja sama dengan pihak investor sepanjang tidak berbenturan dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Sudikerta mengemukakan beberapa pola pemanfaatan aset yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan sejumlah aturan lainnya.

Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga dapat dilakukan dengan sistem sewa, bangun guna serah dan kerja sama pemanfaatan.

Terkait dengan peluang kerja sama yang paling memungkinkan untuk dijajaki dalam pemanfaatan aset di kawasan Pecatu, Wagub menyarankan pihak investor melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait antara lain Biro Aset, Perizinan dan Penanaman Modal serta Bappeda.

"Pada prinsipnya kami menyambut positif tawaran kerja sama ini, sepanjang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku," ucapnya.

Selain itu, Sudikerta berharap agar investasi yang dilakukan tidak semata berorientasi profit atau keuntungan.

"Jika kerja sama ini nantinya terwujud, pihak investor kami harapkan memberi porsi bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan sarana olah raga, misalnya untuk pelaksanaan Pekan Olah Raga Daerah (PORDA).Q ant

9

Siswa Bondowoso Terpilih Main U-14 di Singapura Bondowoso, Bhirawa Siswa kelas dua sekolah menengah pertama di Kabupaten Bondowoso Fendi Saputra terpilih menjadi salah satu pemain dari Klub Banteng Muda Indonesia Hitam untuk mengikuti turnamen antarnegara di Singapura.

"Jadwalnya kami akan main di Singapura, 13 Maret 2015.

Ini pengalaman pertama ke luar negeri, tentunya senang dan bangga," kata Fendi saat ditemui di sekolahnya di SMP Negeri 2 Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu.

Didampingi orang tuanya

Safiudin dan guru olahraga Imam Siswadi, ia mengemukakan bahwa klubnya yang bermarkas di Malang telah memenangi turnamen kelompok umur bertajuk "East Java Championship 2015" yang berakhir pada Minggu (1/3) Stadion Gelora 10 November Surabaya.

Dengan kemenangan timnya itu, Fendi yang bermain di posisi penjaga gawang bersama 13 pemain lain mendapat "tiket" untuk bertanding dengan sejumlah tim negara lain di Singapura, yang jadwal keseluruhan digelar 12-16 Maret.

Ia menceritakan perjalanan kariernya sebagai pemain bola yang berasal dari desa dan kabupaten yang tidak memiliki klub sepak bola tangguh.

"Awalnya saya bergabung dengan Putra Magenda Bondowoso. Ketika ada turnamen di Malang 2013, saya direkrut oleh Banteng Muda Indonesia Hitam

sampai sekarang," katanya.

Karena sekolahnya di Bondowoso, maka jadwal latihannya dilakukan setiap Sabtu dan Minggu dengan cara pergi pulang Bondowoso - Malang.

"Saya sebagai orang tua yang kebetulan waktu muda juga hobi bola, dan sekarang masih menjadi pengurus di Putra Magenda sangat bangga dengan prestasi anak saya ini.

Semoga menjadi jalan karier bola yang lebih ke depannya," kata Safiudin yang juga Kepala Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, ini.

Imam Siswadi juga mengaku

bangga ada anak asuhnya yang mampu mengukir prestasi nasional sehingga mengharumkan nama Bondowoso.

Alumni Jurusan Olahraga IKIP Negeri Malang (kini Universitas Negeri Malang) ini berharap prestasi Fendi bisa menggugah anak-anak muda lainnya di Bondowoso untuk mengukir prestasi juga, tidak hanya di daerahnya sendiri.

"Mungkin ini satu-satunya anak muda Bondowoso yang mengukir prestasi sepak bola tingkat nasional dan bisa bermain di luar negeri," katanya.Q ant

Sumsel Kecewa Tidak Dilibatkan Atlet Karate Mataram Raih Juara Tiga Nasional Pembagian Cabang Olahraga Mataram, Bhirawa Baiq Neysa Salma, siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiah Negeri Karang Baru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berhasil meraih juara tiga kejuaraan nasional karate INKANAS Piala Kapolri VI 2015 di Bandung 27 Februari sampai 1 Maret 2015.

Kepada wartawan saat ditemui di Kantor Wali Kota Mataram, Rabu, Naysa yang saat ini memegang sabuk cokelat berharap prestasi yang diraihnya ini bisa menjadi kebanggaan daerah sekaligus memotivasi teman sebayanya.

"Saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh orang tua, guru, pelatih, teman, serta pemerintah sehingga saya mampu menjadi juara tiga di tingkat nasional," katanya.

Naysa mengatakan, keberhasilan yang diraih saat ini akan menjadi cambuk bagi dirinya untuk terus meningkatkan prestasi guna meraih peringkat tertinggi dalam

setiap kejuaraan.

"Insya Allah saya akan terus belajar untuk mendapatkan prestasi yang terbaik sehingga bisa mengharumkan nama baik Kota Mataram dan NTB pada umumnya," kata Naysa yang mendapat bakat turunan karate dari ibunya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiah Negeri Karang Baru (MIN) Karang Baru HM Irwan Ali mengatakan, Naysa merupakan salah satu atlet karate unggulan di MIN Karang Baru.

"Bahkan Naysa hingga saat ini sudah mendapatkan sembilan medali dari berbagai kejuaraan baik tingkat provinsi maupun regional dan untuk pertama kalinya menjadi juara tiga nasional," katanya.

Ia mengatakan, seni bela diri karate merupakan salah satu program ekstrakurikuler yang ada di MIN Karang Baru, yang cukup diminati oleh siswa, mulai dari siswa kelas I hingga kelas VI.Q ant

Bellaetrix Siap Antisipasi India dalam All England Jakarta, Bhirawa Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Bellaetrix Manuputty siap mengantisipasi serangan wakil India Saina Nehwal dalam babak utama turnamen Yonex All England Open 2015 di Barclaycard Arena Birmingham Inggris, Rabu waktu setempat.

"Pada babak utama nanti, saya bertemu Saina. Saya akan bermain tanpa beban dan akan lebih mengantisipasi serangannya," kata Bella seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di Inggris, Selasa (3/3) malam waktu setempat.

Bella berhasil masuk babak utama turnamen tingkat Super Series Premier itu, setelah menyisihkan wakil Estonia Kati Tolmoff dengan skor 21-9, 15-21, dan 21-14 dalam pertandingan selama 42 menit dalam babak pertama kualifikasi.

Atlet pelatnas PBSI itu pun harus bersaing dengan sesama tunggal putri Indonesia Millicent Wiranto untuk meraih tiket ke babak utama turnamen berhadiah total 500 ribu dolar AS. Bella mengungguli Millicent dengan skor 21-11 dan 21-12 selama 25 menit pertandingan.

"Saya bersyukur bisa melewati babak kualifikasi. Saya belum menghadapi kesulitan khusus dan permainan lawan masih bisa saya atasi," kata Bella.

Indonesia juga telah menempatkan satu wakilnya pada babak utama All England 2015 untuk nomor tunggal putri, yaitu Lindaweni Fanetri yang akan menghadapi utusan Thailand Porntip Buranaprasertsuk pada Rabu waktu setempat. Linda mempunyai rekor tiga kali menghadapi Porntip dengan kedudukan 1-2 dari tiga pertemuan itu.Q ant

Palembang, Bhirawa Provinsi Sumatera Selatan kecewa tidak dilibatkan Komite Olahraga Indonesia dalam pembagian cabang olahraga Asian Games 2018.

Anggota Biro Humas KONI Sumatera Selatan Darmansah yang dihubungi dari Palembang, Rabu, mengatakan terkait kekecewaan itu perwakilan Sumatera Selatan memutuskan keluar (walk out) dalam rapat yang digelar KOI di Jakarta, Rabu (3/3).

"Sumsel memilih keluar karena merasa tidak dilibatkan, tiba-tiba agenda rapat mengumumkan pembagian cabang olahraga padahal pertemuan hari itu untuk membahas kesiapan masing-masing daerah yakni antara Jakarta dan Sumsel," kata Darmansah.

Ia mengemukakan, Sumsel menilai KOI tidak bijak karena dalam melakukan penetapan cabang olahraga tidak melihat kesiapan dan

kemampuan daerah.

"Tuan rumah telah ditetapkan Sumsel dan Jakarta, seharusnya penentuan lokasi pertandingan berdasarkan usulan dari masing-masing daerah penyelenggaran," ujar dia.

Terkait kekecewaan Sumsel itu, Ia menjelaskan, Komisi Olympic Solidarity KOI Anthony Sunaryo mengatakan usulan ini akan ditampung karena yang berhak memutuskan adalah Ketua Umum KOI Rita Subowo.Q ant

Geliat Persiapan Porprov Banyuwangi (2-Habis)

Dibuka di Pantai, Miliki Stadion Mirip Allianz Arena Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Banyuwangi bakal menghadirkan suasana lain. Jika sebelumnya acara pembukaan selalu digelar di stadion, namun untuk pesta olahraga dua tahunan kali ini akan dikemas di pantai.

Gagasan ini sempat dilontarkan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang mengingkan suasana pembukaan lain dari sebelumnya. Selain itu juga bertujuan wawan triyanto/bhirawa untuk mempromosikan potensi wisata Stadion Diponegoro saat ini tengah direnovasi, jika tidak ada kendala Pantai Boom yang se- Bulan Mei fasilitas olahraga ini akan siap untuk digunakan. lama ini menjadi salah satu andalan daerah Blambangan itu.

PU Binamarga Cipta Karya dan Tata Menurut Kabid Pemuda Dispora BaRuang Banyuwangi. nyuwangi, Dwi Marhen, nantinya seluruh Sedangkan didalam stadion juga sudah atlet akan berkumpul di Taman Blamtribun penonton plus atap yang membangan, kemudian mereka akan berjalan bentuk seperti kapal karet. Namun hingga menuju Pantai Boom yang jaraknya saat ini masih belum ada tiang lampu sekitar 700m. "Defile atlet dimulai dari untuk penerangan, selain itu kualitas Taman Blambangan ke Pantai Boom," rumputnya juga belum layak untuk katanya, Rabu (4/3). menggelar pertandingan sekelas Porprov.

Nantinya di Pantai Boom juga akan "Maksimal pada bulan Mei nanti digelar pertandingan bola voli pasir, lampunya sudah ready. Rumput baru namun sampai saat ini belum ada juga akan baru. Nanti ditanam sebelum persiapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggaraan. Sedangkan Scoring pemkab. Hingga saat ini masih ada dua board-nya electric," jelas Kasi Pemelilapangan namun belum menggunakan haraan LPJU Dinas Kebersihan dan Perpasir sesuai dengan aturan. "Selain bola tamanan (DKP), Effendi. voli pasir juga disekitar pantai akan Effendi menambahkan, untuk pemadigelar lomba dayung," katanya. sangan lampu akan dilakukan pada Andalan lain yang akan menjadi bulan Mei mendatang. Ia menyampaikebanggaan warga Banyuwangi adalah, kan bahwa pemasangan lampu akan segagahnya Stadion Diponegoro yang suai dengan aturan dari AFC. "Untuk nantinya akan digunakan untuk pertanlampu sepakbola, siap bulan Mei. Minidingan sepak bola. mal 1200 lux. Jadi nanti satu tiang ada Sepintas stadion ini mirip dengan 30 lampu," sambung Effendi.

Allianz Arena di Jerman yang didomiPenambahan tribun selatan juga nasi warna silver. Stadion ini semakin membuat kapasitas tempat duduk di cantik karena pada dinding terdapat hoStadion Diponegoro bertambah menjadi logram gerakan tari gadrung. "Nantinya 20 ribu orang. Total biaya yang dikeluardibelakan halogram penari itu akan kita kan untuk renovasi stadion adalah Rp pasang lampu, sehingga bisa terlihat 9.7 miliar. "Mengenai bentuknya yang dengan jelas gerakan tari gandrung," mirip Allianz Arena, permintaan pak kata kata Ir Edy Mulyono Kepala Bidang bupati memang seperti itu," tutup Tata Bangunan dan Tata Ruang Dinas Effendi. Q wwn

Tangani 430 Kasus Gizi Buruk, Situbondo Raih Gizi Award Persagi Kabupaten Situbondo dibawah kepemimpinan Bupati Dadang Wigiarto kembali meraih penghargaan prestius dibidang kesehatan pada akhir Pebruari 2015 lalu. Prestasi mengharumkan tersebut diraih Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo setelah sukses menangani 430 kasus gizi buruk dibawah payung Rumah Pemulihan Gizi (RPG) sepanjang tahun 2014 silam.

Penghargaan kali ini berhasil diraih Kabupaten Situbondo berupa Gizi Award dari Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Provinsi Jawa Timur bersama lima Kabupaten/ Kota serta Kepala Dinas Provinsi Jatim. Kelima Kabupaten/Kota tersebut diantaranya, Kota Surabaya; Kota Kediri; Kabupaten Jombang; Kabupaten Magetan dan Kabupaten Malang. “Penghargaan piala Gizi Award ini diserahkan langsung Ketua Persagi Jatim, Bapak Andriyanto,” terang Kepala Dinas Kesehatan, Abu Bakar Abdi beserta Kabid

PKMK Sumarno dan Kasi Gizi Rina Widharnarini, kemarin.

Menurut Abu Bakar, penerimaan gizi award Kabupaten Situbondo 2015 diterima Bupati Situbondo dengan kategori “penggagas penanganan masalah gizi melalui rumah pemulihan gizi (RPG) Situbondo”. Pembentukan RPG ini, kata Abu Bakar, sebagai salah satu cara untuk mengatasi banyaknya gizi buruk di Situbondo yang tidak tertangani dengan baik. “Kami sejak awal berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi buruk ini dari hulu ke hilir. Se-

hingga bisa tertangani secara keseluruhan,” ujar mantan Sekretaris Dinkes Kabupaten Situbondo itu.

Kata Abu Bakar, cara kerja dan pelayanan RPG ini sangat berbeda dengan lembaga lainnya di kabupaten Situbondo. Misalnya saja, terang Abu Bakar, ada anak yang memerlukan penanganan gizi zecara cepat, maka RPG akan melakukan penjemputan kerumah warga yang bersangkutan.

“Jadwal di RPG itu sudah diatur sesuai Puskesmas masing-masing. Yang jelas setiap anak akan diberi asupan gizi secara gratis, diantaranya berupa susu dan beras,” papar Abu Bakar.

Disisi lain, Bupati Dadang Wigiarto, mengaku bangga atas pencapaian Kabupaten Situbondo bisa meraih penghargaan Gizi Award dari Persagi Jatim tersebut.

Orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu juga menyam-

paikan rasa terimakasihnya kepada TP-PKK yang telah aktif menggerakkan dan terlibat langsung dalam penanganan gizi di Kabupaten Situbondo. “Kami ucapkan terimakasih kepada Dinas Kesehatan beserta jajarannya, termasuk Puskesmas dan RPG yang telah menangani kurang lebih 430 kasus gizi buruk. Selain itu, RPG juga telah mengentaskan 69 kasus gizi buruk selama 1 tahun 2014 lalu,” ungkap Bupati Dadang semringah.

Kedepan Bupati Dadang berharap, dengan raihan piala Gizi Award tersebut dapat menjadikan pelayanan gizi di Kabupaten Situbondo semakin meningkat.

Selain itu, ujar Bupati Dadang, RPG juga dapat menekan angka penderita gizi buruk di Kota Bumi Solawat Nariya ini.

Data Bhirawa, hadir dalam acara penganugerahan penghar-

ist

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, saat menerima penghargaan gizi award dari Ketua Persagi jatim, Andriyanto, di Hotel Narita Surabaya, baru-baru ini. gaan tersebut, diantaranya Andriyanto, SH, Mkes; Walikota Surabaya; Bupati Situbondo dan Ketua TP-PKK; Kadinkes Situ-

bondo beserta pejabat struktural dan staf. Terakhir juga hadir Kabupaten penerima award dan undangan se-Jatim. Q awi.adv

NASIONAL-POLITIK

10

Kamis Pon 5 MARET 2015

Kejagung Tak Bisa Seenaknya Limpahkan Kasus BG ke Kepolisian Jakarta, Bhirawa Kasus dugaan korupsi Komjen Pol Budi Gunawan resmi ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, Jaksa Agung Prasetyo mengisyaratkan akan melimpahkan perkara tersebut ke kepolisian dengan alasan efektivitas.

Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengkritik keras rencana tersebut. Meski perkara telah resmi dilimpahkan, Kejagung wajib berkoordinasi dengan KPK terkait perkembangan penanganan kasus sebagai wujud fungsi koordinasi dan supervisi di antara kedua lembaga.

Korps Adhyaksa, kata Hehamahua, tidak boleh semaunya melimpahkan perkara ke kepolisian. “Kejagung tidak bisa seenaknya menyerahkan kepada kepolisian, tidak bisa. Harus lapor ke KPK dalam bentuk gelar perkara,” katanya di gedung KPK, Rabu (4/3).

Dia menambahkan, status per kara kasus BG juga harusnya penyidikan. Sebab, pelimpahan perkara yang diberikan oleh KPK berkasnya adalah penyidikan.

Kendati demikian, kata dia, jika Kejagung memulainya dari awal atau penyelidikan maka hal itu merupakan kewenangannya. Tetapi Kejagung tetap harus melaporkannya ke KPK dalam bentuk gelar perkara. “Ada fungsi koordinasi dan supervisi. Kalau Kejagung butuh apa-apa mereka bisa minta ke KPK. Pimpinan (KPK) juga tetap harus mengawal,” ujarnya.

Hehamahua mengatakan KPK

masih mungkin kembali menangani kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan. Pintu pertama yang harus dilalui lembaga korupsi itu adalah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) tersebut. “Nanti kalau PK-nya diterima maka akan dipikirkan apakah mengambil alih lagi atau tidak, tapi itu mungkin,” katanya.

Menurutnya, upaya PK dari KPK tidak akan menghalangi proses yang ada di Kejaksaan Agung (Kejagung). Keduanya bisa berjalan beriringan tanpa harus menganulir salah satunya. PK yang dilakukan KPK tidak berarti menghentikan proses yang sedang berjalan di Korps Adhyaksa tersebut.

Dia mengatakan, dalam proses penyidikan ataupun penyelidikan yang dilakukan, Kejagung juga wajib melaporkan perkembangan penanganan kasus BG dalam bentuk gelar perkara. Pimpinan KPK pun tak bisa lepas tangan begitu saja.

Sebab, kata dia, kedua lembaga penegak hukum tersebut punya fungsi koordinasi dan supervisi.

Mantan Komisioner KPK jilid I

KILAS NASIONAL

Polri Siapkan Algojo untuk Tembak 10 Terpidana Mati Jakarta, Bhirawa Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan pihaknya sudah menyiapkan regu tembak untuk mengeksekusi 10 terpidana mati bandar narkoba. Sebanyak 13 algojo untuk seorang terpidana mati sudah disiapkan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

“Sudah siap. Jumlah terpidana matinya 10, ya dikalikan 13, sebanyak 130 personel,” kata Badrodin usai mengikuti Rapat Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/3).

Badrodin mengungkapkan bahwa regu tembak ini disiapkan dari Polda Jawa Tengah dan sudah diberangkatkan ke Nusakambangan. Dia juga menambahkan bahwa selain regu tembak, pihaknya juga melakukan pengamanan para petugas yang terlibat eksekusi mati.

“Sekitar 250 personel (130 regu tembak ditambah) pengamanan yang mengamankan para petugas di sana (Nusakambangan, red),” ungkap Badrodin.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku pihaknya sudah melaporkan pelaksanaan eksekusi mati kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Beliau (Presiden Jokowi) sudah tahu dan seluruhnya diserahkan ke kejaksaan,” kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya hanya menunggu kesiapan terakhir mengenai pelaksanaannya. “Tentunya proses yang sudah berjalan akan terus berlanjut, tidak ada perubahan,” katanya.

Mengenai waktu pelaksanaan eksekusi, Jaksa Agung belum bisa menyebutkan. “Pada saatnya saya akan sampaikan, pada pelaksanaannya memang tidak dilakukan di depan umum.

Pada saatnya tidak ada rahasia, kalian akan saya beri tahu,” janjinya. Q ins

Dalam aksi tersebut, lebih dari 300 pegawai KPK melakukan tanda tangan bersama di kain putih sepanjang kurang lebih 30 meter dengan lebar satu meter sebagai sikap penolakan keputusan tersebut. Mereka juga menuntut agar pimpinan KPK mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Untuk diketahui kemarin pimpinan KPK menggelar pertemuan tertutup dengan semua mantan komisioner dan pejabat struktural dari KPK periode jilid I. Dari hasil pertemuan tersebut, seluruh alumni lembaga anti korupsi itu sepakat mengusulkan agar pimpinan mengajukan upaya hukum PK atas praperadilan Komjen Budi Gunawan.

detikfoto

Para aktivis menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung KPK, Rabu (4/3). Namun kali ini, komunitas yang rutin mendukung KPK ini menggelar aksi kuda troya untuk menyindir para pimpinan KPK terkait pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan.

Muhammad Jasin menilai saat ini lembaga anti korupsi itu diserang dari berbagai sisi. Pelemahan yang datang bertubi-tubi terhadap KPK saat ini datang dari eksternal maupun internal lembaga itu sendiri. “Sekarang (pelemahan) dari luar dan dalam, nggak hanya dari dalam,” katanya.

Bahas Perpres Kantor Kepresidenan, JK Mengaku Tak Dilibatkan Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 yang mengubah Unit Staf Kepresidenan menjadi Kantor Staf Presiden. Perubahan ini juga dilakukan dengan menambah kewenangan lembaga yang dipimpin Luhut Panjaitan tersebut.

Dikeluarkannya Perpres hanya dilakukan selang beberapa bulan setelah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 yang mengatur Unit Staf Kepresidenan. Wakil Presiden Jusuf Kalla, pun Jusuf Kalla mengatakan dirinya tak dilibatkan dalam pembahasan Perpres Nomor 26 Tahun 2015.

“Belum, belum (tahu). Kita sih, Setneg aja belum tahu apalagi saya. Ndak tahu saya,” kata JK di kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (4/3).

Dalam pertemuan JK dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edy Purdijatno kemarin juga dilakukan pembahasan dampak diterbitkannya Perpres tersebut. Pembahasan ini, kata JK, perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. “Kita bicarakan juga efeknya tentu dan akibat-akibatnya. Perlu supaya jangan menjadi kesimpangsiuran di pemerintahan,” jelas Kalla.

Menurut dia, dengan dibentuknya Kantor Staf Presiden akan menyebabkan koordinasi yang berlebihan antar lembaga pemerintahan. Kewenangan antar lembaga pun akan menjadi tumpang tindih.

“Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengkoordinasi pemerintahan. Berlebihan nanti. Kalau berlebihan bisa simpang siur,” kata Wapres.Q ins

Bupati Sampang Hadiri Pemakaman Anggota Dewan Bupati Sampang KH A Fannan Hasib beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Sampang turut berduka cita dan menghadiri langsung prosesi pemakaman salah satu anggota dewan Sampang Moh Syafiuddin di Dusun Semaan, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong Sampang, Rabu (4/3). Anggota dewan tersebut meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang sehari sebelumnya.

Bupati Sampang KH A Fannan Hasib di sela-sela kedatangannya ke rumah duka mengatakan secara pribadi dan atas nama Pemkab Sampang turut berduka atas meninggalnya anggota Dewan Moh Syafiuddin yang sekaligus putera tokoh masyarakat Camplong Sampang yang akrab di sapa Gunjek.

“Kami berharap semua amal baik almarhum diterima di sisi Allah SWT dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan,” katanya.

Proses pemakaman dihadiri ratusan masyarakat. Wajahwajah duka yang mendalam tampak pada keluarga yang ditinggalkannya serta rekan

dan tetangga yang datang ke rumah. Mereka ikut mengiringi proses pemakaman anggota dewan dari partai Hanura Dapil V yakni Kecamatan Camplong dan Kecamatan Omben Sampang itu.

Untuk diketahui Syafiuddin meninggal dalam kecelakaan tunggal ketika mobill Honda Jazz Nopol L 9 GJ yang dikemudikan oleh Ulif, salah satu petugas Satpol PP Sampang yang bertugas di kantor DPRD, dan ditumpangi Syafiuddin menabrak pohon, Selasa (3/3). Kala itu, jalan bergelombang dan sopir tidak bisa mengusai laju mobil warna putih saat hendak menyalip kendaraan dari arah berlawanan, sehingga mobil oleng dan menabrak pohon. Q lis*

nurkholis/bhirawa

Bupati KH A Fannan Hasib beserta jajarannya saat menghadiri pemakaman Moh Syafiuddin, anggota dewan Sampang di Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Rabu (4/3).

Menurutnya, saat dirinya menjadi komisioner KPK, pelemahan hanya datang dari pihak luar.

Pegawai dan pimpinan solid karena satu visi dalam memberantas korupsi. “Zaman kami, KPK periode II, pimpinan dan seluruh jajaran pegawai solid,” ujarnya.

Sebelunya, Selasa (3/3), ratusan

pegawai KPK menggelar aksi protes terhadap pemimpin barunya. Mereka yang tergabung dalam Wadah Pegawai (WP) KPK menandatangani petisi penolakan atas keputusan pimpinan KPK atas pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Media Jadi Sasaran Sementara itu Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri terus membidik pihak-pihak yang ditengarai melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Kali ini, majalah Tempo yang menjadi sasaran tembak penyidik Polri. Tempo dilaporkan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) atas pemberitaan yang memuat aliran dana Komjen Budi Gunawan pada 22 Januari 2015 lalu.

Ketua GMBI Mohamad Fauzan Rachman melaporkan pemberitaan di majalah Tempo edisi ‘Bukan Sembarang Rekening Gendut’ tanggal 19 Januari 2015, halaman 34-35.Q ira, cty, ins

Putusan MPG Tak Menangkan Ical atau Agung KPU Tunggu Keputusan Kemenkum HAM Jakarta, Bhirawa Mahkamah Partai Golkar (MPG) menolak klaim kemenangan Ketua Umum Golkar Munas Ancol, Agung Laksono dalam putusan pengadil internal MPG. Ketua MPG Muladi menegaskan, keputusan majelis hakim tidak memenangkan salah satu pihak.

Fakta yang terjadi, kata Muladi, adalah anggota hakim MPG tak memiliki putusan atas nama majelis. Melainkan, kata dia, itu merupakan putusan masingmasing anggota hakim. “Keputusan MPG, tidak ada memenangkan salah satu pihak,” kata dia saat konfrensi pers di kediamannya, Rabu (4/3).

Muladi mengatakan, kewenangan memutuskan keabsahan kepengurusan Golkar saat ini berada di pemerintah. Sebab kata dia, tugas MPG sebagai badan pengadil internal partai, rampung sudah. “Nanti di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) menilai yang mana yang sah,” ujarnya.

Ungkapan Muladi kali ini merupakan sanggahan atas multitafsir masyarakat atas hasil akhir sidang MPG. Dikatakan dia, bahkan banyak media pemberi-

taan yang keliru mengatakan Golkar Munas Ancol yang menang.

Padahal, dijelaskan dia, MPG dalam putusannya tak memuat amar kepastian soal kepengurusan Golkar yang sah. Meskipun, kata Muladi, terdapat dua dari empat hakim yang menyatakan kepemimpinan Agung Laksono yang sah. “Yang mau menafsirkan harus baca putusannya dari A sampai Z,” tegasnya.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum akan menyikapi putusan Mahkamah Partai Golkar yang disebut-sebut mensahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.

Komisioner KPU Ferry Kurnia mengatakan sikap KPU tetap menunggu keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). “Kita tetap mengacu nantinya pada keputusan Kemenkum HAM, kita akan koordinasi,” ujar Ferry.

KPU akan menyikapi kepengurusan partai yang memang telah diputussahkan oleh Kemenkum HAM. Sikap KPU tersebut dilakukan agar nantinya tidak menjadi polemik pada saat tahapan Pilkada dimulai. Intinya belum ada nota kesepahaman

Agung Laksono

istimewa

dari kubu tersebut.

Hal ini, menurut Ferry, juga diberlakukan kepada partaipartai yang tidak berpolemik sekalipun. “Itu tidak hanya terhadap partai yang konflik, tapi partai yang tidak konflik juga, kita pun akan mengajukan surat atau informasi yang kepengurusannya legal formal,” katanya.

Ia berharap putusan mahkamah partai Golkar bisa ditindaklanjuti segera Kemenkumham. “Mudah-mudahan sebelum tahapan dimulai udah selesai dari Kemenkum HAM,” ujarnya.Q ira, ins

Bupati Blitar Resmikan Bulan Panutan Pembayaran PBB P2 Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sangat penting untuk mengawali pelaksaan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Blitar pada 2015.

Bahkan bulan panutan pembayaran PBB merupakan sarana bagi wajib pajak potensial, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta publik figur dalam memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Blitar dalam membayar PBB, sehingga diharapkan dari keteladanan yang diberikan dapat diikuti oleh masyarakat.

Bupati Blitar H Herry Noegroho SE, MH dalam sambutannya pada Bulan Panutan Pembayaran PBB P2 Kabupaten Blitar Tahun 2015 di Kantor Dinas Pendapatan, Rabu (4/3) sangat mendukung pelaksanaan Bulan Panutan Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Blitar dimulai dari para Kepala Desa, Lurah, Camat, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar, Tokoh Masyarakat dan Agama.

“Diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk tepat waktu membayar PBB. Bulan panutan pembayaran PBBP2 bisa menjadi gerakan untuk memberikan tauladan pada masyarakat untuk segera melakukan pembayaran PBB tepat waktu,” kata Herry Noegroho.

Dikatakannya pada 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan peralihan PBB-P2 dari Pusat ke Kabupaten Blitar. Di mana pada 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan target PBB P2 sebesar Rp 19 miliar, dan berkat kerjasama maupun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, realisasinya sampai dengan Desember 2014 mencapai Rp 20 miliar atau realisasinya mencapi 107 persen dari target yang telah

ditetapkan. “Pada 2015 ini diharapkan bisa mencapai angka Rp 49 miliar,” ujarnya.

Menurutnya keberhasilan pencapaian pajak harus terus dilakukan dengan senantiasa melakukan langkah strategis, yaitu dengan penyempurnaan data PBB P2. Misalnya, dengan melaksanaan pendataan, pemutakiran, dan pemetaan terhadap Wajib Pajak di beberapa Desa/Kelurahan yang belum sismiop. Selanjutnya akan dijadwalkan roadshow bulan panutan dengan pembayaran mobil keliling di Kecamatan.

Sementara dalam laporannya

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar Drs Ismuni MM, menyampaikan Bulan Panutan Pembayaran PBB P2 dilaksanakan mulai Rabu (4/3) kemarin sampai dengan tercapainya target PAD dari sektor PBB P2 yang telah teranggarkan dalam APBD 2015.

“Meskipun bulan panutan baru dimulai, namun sampai saat ini sudah ada 9 desa yang sudah lunas PBB-P2. Yaitu Kecamatan Nglegok 2 Desa, Kecamatan Srengat 1 Desa, Kecamatan Wonotirto 1 Desa, Kecamatan Sanan Kulon 1 Desa, Kecamatan Bakung 2 Desa, Kecamatan Udanawu 1 Desa, dan Kecamatan gandusari 1 Desa,” kata Ismuni.

Usai membuka Bulan Panutan Pembayaran PBB-P2, Bupati Blitar melakukan pembayaran PBB secara simbolis diikuti oleh sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

Dalam acara itu juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan bagi SKPD, Camat dan kelurahan yang mencapi target PAD pada 2014.Q htn*

hartono/bhirawa

Bupati Blitar H Herry Noegroho SE, MH saat melakukan pembayaran PBB secara simbolis didampingi Wakil Bupati Blitar Drs Rijanto dan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Drs Palal Ali Santoso.

SAMBUNGAN

Kamis Pon 5 MARET 2015

Hadapi MEA, Pemprov Jatim Siapkan Perizinan Online Kepabeanan l Sambungan hal 1

Cukai Tanjung Perak untuk membahas teknis dan detil pembuatan sistem yang dikenal dengan sebut­an Single Window tersebut.

“Saat ini masih mencari bentuk sistem yang akan dibuat. Menuju paperless memang membutuhkan proses,” kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Kemudian, lanjut dia, fungsi pemeriksaan atau keamanan harus dijalankan saat pra, bukan se­telahnya, baik untuk impor maupun ekspor agar tercipta kenyamanan, baik pihak bea cukai, kepolisian, maupun pemangku kebijakan.

“Ini merupakan konsep baru yang bisa memberikan kepastian pada semua pihak terkait,” ucap birokrat yang juga politisi tersebut.

Tidak itu saja, desain infrastruktur teknologi informasi perlu memperhatikan kepen­tingan semua pihak yang berkepentingan dengan kepabeanan

dan menjadikan sistem pemantau andal.

“Semua hal harus mampu dikompromikan sehingga sistem yang dibangun bisa lebih terintegrasi. Banyak sektor kuat di dalam urusan kepabeanan dan ekspor impor,” tukasnya.

Ia menambahkan, aplikasi itu nantinya bisa beradaptasi dengan program Indonesian National Single Window (INSW) yang sudah diterapkan sejak 2008.

Realisasi Obligasi Sementara itu Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf meyakini, provinsi itu mampu merealisasi obligasi daerah pada 2016 ka­rena besarnya potensi ekonomi di wilayah tersebut.

“Dengan prospek yang sangat menjanjikan itu, kami optimistis obligasi daerah bisa dimanfaatkan untuk proyek pengembangan infrastruktur di Jatim,” katanya di sela menghadiri Business Meeting 2015 bertema Maju dan Berkembang dengan Go Public, Rabu (4/3).

Ia mencontohkan, sejumlah pengembangan itu di antaranya pengoptimalan bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Bahkan, bisa juga dialokasikan untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur lainnya, seperti trem dari Bandara Internasional Juanda ke dalam kota Surabaya.

“Kami harap, pengadaan obligasi daerah ini memang ditujukan untuk sektor ekonomi yang menguntungkan pada masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, jelas dia, Pemprov Jatim juga mengapresiasi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selama ini banyak membantu pertumbuhan ekonomi Jatim. Ia berharap, pertemuan dengan para pengusaha di sektor industri jasa keuangan seperti saat ini dapat dilanjutkan. “Khususnya untuk memantau perkembang­an dan kondisi ekonomi menjelang masyarakat ekonomi Asean (MEA), yang dilaksanakan mulai Desember tahun ini,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Komi-

sioner Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito mengemukakan supaya masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaannya dalam berinvestasi. Salah satunya memeriksa, apakah penawaran investasi itu dari perusahaan atau lembaganya sudah mendapatkan izin dari OJK atau tidak. “Selama ini memang banyak investasi yang membuat promo yang menggiurkan bagi masyarakat.

Mereka menawarkan investasi dengan memberikan keuntungan pendapatan di luar kewajaran,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, misalnya, menanamkan modal Rp 1 juta dalam sebulan bisa memperoleh keuntungan 10 persen atau ada yang menawarkan investasi Rp 1 juta dengan keuntungan 30 persen satu bulan. Ironisnya yang menjadi korban investasi bodong itu mayoritas kurang memahami, bahwa tidak semua instrumen tersebut bisa menghasilkan keuntungan segera. n cty, ma

Komisi A Undang Ketua Dewan se-Indonesia dan Mendagri

Kualitas Tol Indonesia Belum Layak untuk Kena PPN

l Sambungan hal 1

begini, kualitas masih rendah,” ungkap pengamat perpajakan Yustinus Prastowo, Rabu (4/3).

Menurutnya pemerintah harus lebih hati-hati dengan pengenaan pajak tol. Pasalnya kalangan menengah juga masuk dalam kategori pengguna tol. Yustinus berpendapat jika pengenaan pajak tol tetap dilakukan, peme­ rintah harus mengkonversikan pajak tersebut untuk perbaikan transportasi publik.

“Saya kira kalau itu saya kaitkan ke sana (perbaikan transportasi publik) itu bagus, tapi kalau tidak artinya paradigma pemerintah hanya ambil duit tanpa memberi manfaat bagi masyarakat.

Jadi pajak tol boleh saja karena itu memang objek tapi peruntukannya harus dijelaskan pada publik,” tandasnya.

Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas menilai pengenaan pajak tol yang akan diberlakukan pada 1 April 2015 dinilai sebagai tindakan pemerintah yang tidak konsisten. Pasalnya jika PPN 10 persen diterapkan akan memengaruhi naiknya tarif angkutan antar kota dan biaya

Sebab kata Halim, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) atas UU No 23 Tahun 2014 tersebut. Imbasnya, banyak daerah raguragu atau bahkan salah tafsir dalam melakukan telaah. “Nah, Sabtu nanti ada Mendagri yang hadir. Sehingga segala persoalan bisa langsung ditanyakan dan ada solusi,”imbuhnya.

Diakui Halim, UU No 23 Tahun 2014 banyak menimbulkan persoalan di daerah.

Ini menyusul banyaknya perubahan dalam payung hukum tersebut. Beberapa di antaranya adalah perubahan kewenangan atas hak pengelolaan tambang. Sebelumnya, hak pengelolaan adalah milik kabupaten/ kota. Namun lewat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan itu beralih pada pemerintah provinsi.

“Masalahnya, sampai sekarang PP belum ada.Sehingga provinsi pun belum bisa melangkah. Imbasnya, proses tambang pun mandek. Nah, ini kan menghambat. Padahal, pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah sudah mulai berjalan,”tukas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Hal yang tak kalah penting lanjut Halim adalah mengembalikan positioning DPRD. Saat ini, lanjut Halim, DPRD menjadi bagian dari pemerintah daerah (setara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD).

Namun kewenangan seolah terpangkas dengan kehadiran UU Pemda.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo menambahkan, penjelasan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diperlukan agar tidak ada jeda pembangunan di daerah. Pihaknya khawatir, program kegiatan di daerah terganggu lantaran bingung menafsirkan UU tersebut.

“Harapan kami pada pertemuan nanti semua keluhan di daerah bisa disampaikan. Sehingga ada improvisasi dari Kemendagri. Syukur-syukur ada revisi atas UU tersebut,”tukasnya.

Karena itu, pada pertemuan nanti, pi­haknya juga akan menghadirkan sejumlah pakar hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi. Selain itu, pihaknya juga menghadirkan anggota DPR RI dan DPD RI dari Jatim. Sedangkan pesertanya adalah Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim. n cty

KPK Sita Rumah Makan Milik Mantan Bupati Bangkalan

l Sambungan hal 1

sebuah rumah di kampung Sorjen, Kelurangan Demangan, serta rumah mewah di Jalan Letnan Mestu Bangkalan yang dilengkapi dengan kolam renang dan bagasi mobil bawah tanah.

Sementara, saat menyita tanah di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, sempat terjadi protes oleh kepala desa itu, karena pemasangan papan salah, yakni sempat dipasang di tanah milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Jatim.

Namun aksi protes itu tidak berlangsung lama, karena petugas segera memindahkannya.

Camat Burneh Tri Yanto Yani mengatakan KPK tetap memperbolehkan pengelola rumah makan milik tersangka korupsi RKH Fuad Amin Imron di Burneh tetap berjualan dan buka sebagaimana biasanya. n mb8,ant

Kenangan Manis l Sambungan hal 1

Jawa Timur, nasional dan internasional, berhasil ia raih dengan mulus bersama murid dan guru setempat.

Ada sejumlah kiat dan strategi khusus yang dipegang Herry selama menahkodai SMPN I Panji, yang notabene sebagai ikon sekolah berprestasi di kota tersebut. Sejak ia dipercaya Bupati Situbondo memimpin SMPN I Panji, Herry selalu memegang teguh prinsip sabar dan ikhlas.

Dua kata itu mengilhaminya meraih prestasi setapak demi setapak, hingga menggaungkan keberadaan nama SMPN I Panji di berbagai elemen lokal, regional maupun nasional. “Kuncinya itu (sabar dan ikhlas),” ujar pria yang akan memasuki masa pensiun awal 2016 itu.

Siapapun orangnya, ujar Herry, jika menjalankan tugas mengacu kepada dua kata itu, diyakini bakal berjalan seperti air mengalir.

Disadari Herry, untuk meraih prestasi fenomenal perlu perjuangan dan dedikasi yang tinggi terhadap lembaga yang dipimpinnya. Namun, ungkap pria asli Bogor Jawa Barat itu, melakukan tugas sebagai abdi negara dengan sabar dan ikhlas akan memberikan kenikmatan hidup tersendiri.

“Saya akui, setiap kehidupan itu ada tantangan dan rintangannya. Tapi jika kita ikhlas, halangan itu akan sirna dengan sendirinya,” papar mantan Kasek SMPN II Banyuglugur itu.

Herry merinci beberapa kenangan manis selama mengabdi di SMPN I Panji, sehingga sulit untuk ia lupakan. Selain menjalin hubungan baik dengan murid dan guru saat proses kegiatan belajar mengajar, Herry juga dikenal sangat dekat dengan kalangan pengurus Komite Sekolah, yang kini dipimpin MA Junaidi tersebut. n awi

l Sambungan hal 1

angkut barang (logistik).

“Kalau tidak ada tarif khusus untuk angkutan umum termasuk barang-barang tentu akan memengaruhi kenaikan angkutan dan logistik,” ungkap Ki Darmaningtyas Lebih lanjut dia mengatakan kebijakan pajak tol ini sangat kontradiksi dengan tujuan pemerintah untuk menekan biaya logistik. “Ini kontradiksi dengan pemerintah lain yang ingin menekan biaya logistik. Saya melihat pemerintah tidak konsisten, di satu sisi ingin menurunkan biaya logistic, tapi satu sisi kebijakannya menambah beban logistik, kira-kira mana yang mau dianut,” tandasnya.

Pemerintah Kaji Ulang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan Presiden Jokowi meminta pengenaan PPN 10 persen jalan tol yang direncanakan akan dilakukan pada 1 April 2015 agar dikaji ulang. Pasalnya, waktu pengenaan tersebut kurang tepat.

“Karena tadi sudah diarahkan Pak Presiden, untuk PPN 10 persen jalan tol beliau tidak

masalah, kalau memang masuk kriteria untuk wajib pajak, tapi agar dilihat timingnya,” sebut Basuki di Istana Negara.

Basuki mengungkapkan, permintaan Jokowi ini dikarenakan masyarakat sudah cukup terbebani dengan kenaikan harga beberapa komoditas, seperti gas elpiji 12 kilogram (kg) dan beras.

“Ini elpiji naik, beras lagi naik, terus nanti yang PLN katanya mau naik. Jadi beliau hanya minta dilihat timingnya,” kata Basuki.

Dia mengakui sudah memberikan informasi ini kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Nantinya hal tersebut akan dibicarakan kembali dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito. Dan Basuki belum bisa mengatakan mengenai kepastian pengenaan pajak pada April mendatang.

“Sekarang Pak Menkeu akan bicara dengan Dirjen Pajak. Saya nggak tahu (April jadi diterapkan atau tidak), saya hanya ikut Pak Menkeu. Tadi karena arahannya Pak Presiden, bahwa untuk pengenaan PPN (pengguna tol), timingnya itu dikaji,” ujarnya. n ira

Stok Elpiji Melon di Jatim Aman, Harga Diminta Jangan Melebihi HET l Sambungan hal 1

kan permasalahan adalah terkait ketidakpastian harga sehingga membuat resah dan bingung di masyarakat. Pada 28 Januari 2015, kata dia, Pemprov Jatim menetapkan HET elpiji 3 kg dari semula Rp 14 ribu menjadi Rp 16 ribu melalui ketetapan Gubernur yang berlaku sejak 16 Februari 2015.

Ditemui terpisah, Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengakui menerima informasi adanya harga elpiji melebihi HET yang ditetapkan Pemprov Jatim, sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, ditemukan di sejumlah lokasi penjualan elpiji tiga kilogram seharga Rp 20 ribu per tabung. “Kami minta Pertamina melakukan operasi pasar, sebab yang berwenang melakukan operasi pasar adalah Pertamina, bukan pemerintah,” ucapnya.

Pemprov Jatim, lanjut dia, melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengagendakan pertemuan dengan PT Pertamina Region V untuk mencari tahu bagaimana harga elpiji di pasaran bisa melampaui HET yang telah ditetapkan Gubernur Jatim.

Pada kesempatan yang sama, GM Marketing Operation Region V Pertamina Giri Santoso mengatakan stok elpiji tabung tiga kilogram di Jatim cukup aman, begitu juga yang ada di SPBU. “Pertamina menjamin sampai pangkalan. Stok juga ada sehingga ketetapan HET juga sesuai Ketetapan Gubernur Jatim,” ujarnya.

Sementara itu dari Kabupaten Tulungagung dilaporkan penjualan elpiji 12 kilogram mengalami penurunan hingga 80 persen sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar gas kelas tabung non

subsidi ini sejak awal Maret 2015.

“Permintaan elpiji 12 kilogram selama empat hari terakhir mengalami penurunan cukup drastis, sekitar 80 persen (turun),” kata Manager PT Manunggal Jaya, salah satu agen gas elpiji di Kabupaten Tulungagung, Suyatno, Rabu kemarin.

Penurunan permintaan elpiji ukuran 12 kilogram tersebut, kata Suyatno, diikuti dengan meningkatnya permintaan elpiji ukuran tabung tiga kilogram. Namun, karena jatah yang diberikan PT Pertamina pada setiap agen terbatas, penambahan kuota elpiji kelas tabung bersubsidi itu tidak bisa dipenuhi.

“Kami normatif saja sesuai stok yang ada. Semoga nanti ada kebijakan penambahan dari Pertamina,” ujarnya.

Suyatno menjelaskan, harga elpiji ukuran 12 kilogram sebelumnya dipatok sebesar Rp 128.500 per tabung. Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia, harga elpiji kelas tabung non subsidi ini naik sebesar Rp 5.000 per tabung, sehingga menjadi Rp 133.500 per tabung di tingkat agen.

Biasanya, lanjut Suyatno, pihaknya bisa menjual 400 tabung elpiji ukuran 12 kilogram. Namun, pasca kenaikan harga elpiji 12 kilogram, pihaknya hanya mampu menjual kurang dari 100 tabung tiap harinya.

“Itu sudah paling maksimal, sangat terasa penjualan elpiji 12 kg menurun pasca harga dinaikkan,” ujarnya.

Untuk menghindari penumpukan, Suyatno kini mengurangi pengisian tabung elpiji ukuran 12 kg ke Pertamina. Sebelumnya dalam satu minggu pihaknya mengisi hingga 1.200 tabung, kini hanya mengisi 600 tabung tiap minggunya. Langkah itu sengaja diambil agar pihak agen tidak rugi

karena penjualan elpiji 12 kilogram yang sulit.

Di sisi lain dia berharap Pertamina memberi tambahan kuota elpiji ukuran tiga kilogram seiring meningkatnya permintaan elpiji melon tersebut. “Penambahan kuota ini penting untuk menghindari kelangkaan gas elpiji ukuran tiga kilogram,” kata Suyatno .

Ia tidak mengungkap spesifik jumlah permintaan elpiji bersubsidi ini secara kuantitatif.

Suyatno hanya mengisyaratkan pertumbuhan permintaan elpiji melon mencapai 15 persen. Jika mengacu kuota elpiji ukuran tiga kilogram yang dimiliki PT Manunggal Jaya pada pertengahan 2014 yang masih tercatat sebesar 12 ribu setiap hari, peningkatan permintaan ditaksir mencapai kisaran 1.800 tabung. “Karena harga elpiji 12 kilogram yang semakin mahal banyak konsumen beralih ke elpiji ukuran tiga kilogram,” ujarnya.

Sayangnya, tingginya permin­ taan pasar akan gas elpiji ukuran tiga kilogram ini ternyata tidak bisa dipenuhi oleh agen. Hal ini dikarenakan jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Pertamina tidak mengalami perubahan.

Akibatnya elpiji ukuran tiga kilogram sulit diperoleh para peng­ ecer. “Sebenarnya barangnya ada tapi kuotanya terbatas jadi harus dibagi,” kata Suyatno.

Ia mengatakan, pola pengiriman elpiji ke tingkat masingmasing pengecer berbeda. Ada yang setiap hari dikirim dan ada yang per-tiga hari atau per-minggu. Saat ini, kata dia, pengecer meminta untuk dikirim gas elpiji ukuran tiga kilogram setiap harinya. “Itu yang tidak dapat kami penuhi karena stok dari Pertamina sudah kami jadwalkan,” ujarnya. n iib, wek

11 Wali Kota Surabaya Raih Gelar Doctor Honoris Causa l Sambungan hal 1

Menurut Rektor ITS Tri Yogi Yuwono, kampus ITS memang tidak sembarangan dalam memberikan gelar tersebut sebelum yang bersangkutan memang dipertimbangkan layak untuk mendapatkan gelar tersebut.

Dikatakan Tri Yogi, Wali Kota Risma dinilai berhasil mengembangkan Surabaya dengan tiga kekuatan sekaligus yakni, Surabaya sebagai kota profit, ekologi, sekaligus menghimpun partisipasi publik untuk berperan aktif dalam pembangunan kota. ‘’Selama 55 tahun ITS berdiri, baru ada dua orang yang mendapatkan gelar ini.

Betapa kami sangat pelit terkait siapa yang layak dipertimbangkan untuk kita berikan gelar ini. Termasuk juga Bu Risma, kita ukur prestasinya,’’ tegas Tri Yogi dalam jumpa pers sesuai acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa.

Terkait dengan prosesi pemberian gelarnya yang baru bisa sekarang sehingga memunculkan opini yang mengait-kaitkan pemberian gelar ini dengan urusan politik karena berdekatan jelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Surabaya (Pilwali) Surabaya, Tri Yogi menyebut karena sulitnya mempertemukan waktu Wali Kota Risma dengan pihak Rektor dan Senat ITS. ‘’Ini masalah waktu saja.

Karena untuk menyinkronkan waktu Bu Risma, Rektor dan Senat ITS, itu makan waktu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan politik.

Ini murni alasan akademis,’’ sambung Tri Yogi menjawab pertanyaan wartawan.

Dia menambahkan, setelah mendapatkan gelar ini, Wali Kota Risma berkewajiban untuk ikut mengajar di ITS. Meskipun tidak setiap hari. ‘’Ketika gelar ini dimiliki, wajib bagi Bu Risma untuk ikut mengajar di ITS,’’ jelas Tri Yogi.

Sementara Ketua Senat ITS Priyo Suprobo mengatakan, usulan pemberian gelar Doctor Honoris Causa itu telah melalui prosedur akademik yang ditetapkan oleh pihak ITS. Proses pengusulan di Prodi Jurusan Aristektur, sudah mulai digodok pada 29 Januari 2014 silam.

Setelah itu, dilakukan proses penelitian tim, pembuatan disertasi oleh yang bersangkutan dan kemudian diuji di jurusan Arsitektur.

Dan pada September 2014, usulan itu disampaikan ke rektor lalu dibawa ke senat.

Baru pada Desember 2014, senat memutuskan gelar Doktor Kehormatan

yang dikeluarkan oleh rektor atas persetujuan menteri. ‘’Tapi tidak serta merta bisa dilakukan (penganugerahan) karena Bu Risma sibuk dengan tugas sebagai Wali Kota Surabaya dan di ITS juga banyak kegiatan. Jadi baru bisa terlaksana hari ini (kemarin, red). Saya ucapkan selamat kepada Bu Risma,’’ jelas Priyo.

Priyo Suprobo menyebut tidak mudah untuk mendapatkan gelar Doktor Kehormatan di ITS yang merupakan gelar kehormatan tertinggi dalam gelar akademik, bila yang bersangkutan tidak memiliki prestasi yang luar biasa. Ia mengapresiasi kinerja Wali Kota Risma yang selama memimpin Surabaya, telah mampu membuat Surabaya menjadi kota yang hijau dan nyaman untuk ditinggali oleh warganya.

“Bu Risma tidak hanya bicara dalam teori saja tetapi juga dipraktikkan, tidak hanya dimimpikan saja tetapi juga diwujudkan.

ITS bangga memiliki alumni seperti Bu Risma. Sangat pantas bila ITS memberikan penghargaan ini. Semoga penghargaan ini membuat Bu Risma menjadi lebih termotivasi,” sambung Priyo.

Wali Kota Risma yang ditemui usai menerima anugerah Doctor Honoris Causa mengatakan dalam membangun Kota Surabaya menjadi kota hijau dan hunian yang nyaman ditinggali, ada beberapa hal yang membuatnya bangga.

Salah satunya adanya partisipasi dari masyarakat yang merasa ikut memiliki lingkungan mereka. “ Itu yang membuat saya bangga,” ujarnya.

Dijelaskan Wali Kota Risma, dalam membangun kota, dirinyakerapkali menemui tantangan antara memenuhi kaidah teori atau mengedepankan kenyataan di lapangan.

Maka, Wali Kota terbaik ketiga dunia versi World Mayor Prize inipun mengombinasikan kenyataan di lapangan dengan teori akademisi. “Saya kawinkan teori dengan kenyataan di lapangan,” sambungnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan orasi ilmiah berjudul Kota Hijau dalam Dimensi Inovasi Manusia. Risma menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, dalam setiap perencanaan pembangunan perlu adanya faktor komitmen, konsistensi dan integrasi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Juga pentingnya sosialisasi dan edukasi dalam setiap program pembangunan sehingga menjadi pembuka jalan diterimanya setiap kegiatan. n dre

Terjadi Kelangkaan, Itu Tanggung Jawab Pertamina l Sambungan hal 1

ada yang dipindah 12 kg.

Itu masalah di pengecer,” katanya, Rabu (4/3).

Marwan mengatakan, Pertamina harus menjalankan pengawasan pendistribusian secara baik terhadap produk migas yang disubsidi tersebut. Sehingga, Pertamina harus memikirkan antisipasi terkait kelangkaan ini.

“Pengendalian Pertamina itu bisa lebih mudah, minimal dikatakan bisa dilaksanakan. Soal apa yang bisa mencegah dan mengurangi kelangkaan itu pemerintah dan Pertamina bisa pikirkan secara efektif,” tandas dia.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyebutkan disparitas harga masih menjadi penyebab utama banyaknya migrasi penggunaan gas elpiji 12 kg ke 3 kg.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, kelangkaan elpiji 3 kg sama seperti halnya pada Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang disparitasnya tinggi dengan BBM non subsidi.

“Disparitas harga itu persoalannya. Kalau disparitas dipelihara ya terus begini, sama seperti BBM seperti itu, karena ada nilai ekonomi yang tinggi,” kata Ibrahim.

Ibrahim mengungkapkan, konsumsi subsidi dalam satu tahun sudah dihitung kuotanya. Jika ada kelebihan konsumsi maka hal tersebut diantisipasi dengan pengendalian. “Semuanya kalau subsidi ada kuota satu tahun dibagikan ke mana, dan Pertamina bisa melihat kelangkaannya di mana,” tukasnya. n ira

Proses Produksi Libatkan Santri Aktif hingga Santri ‘Abadi’ l Sambungan hal 1

menjual tepung dari bahan dasar singkong. Bahan dasar singkong selain lebih murah juga mudah ditemukan di lingkungan sekitarnya.

Untuk membuat tepung singkong, siswa yang kini duduk di kelas 11 SMK Kimia Mudda Kota Madiun ini mengaku cukup mudah. Mulanya, singkong yang telah dikupas dan dicuci bersih, dipotong menjadi bagian kecil. Selanjutnya, potongan singkong itu dijemur sampai kering lalu direndam menggunakan cairan enzim selama sehari.

“Setelah direndam tinggal digiling.

Sudah jadi tepung terigu,” kata dia.

Tepung singkong tak kalah banyak fungsinya dibanding tepung gandum.

Dia dan teman-temannya sudah mencoba menjadikan tepung singkong ini menjadi

roti, kue hingga dibuat menjadi mi.

Sementara untuk membuat bubuk minuman instan prosesnya lebih cepat. Saiful menjelaskan, satu bubuk minum­an instan dari jenis jahe hanya butuh waktu kurang dari sehari. Prosesnya dimulai dengan membersihkan jahe (tanpa dikupas), lalu diblender bersama dengan air dan gula. Setelah dihaluskan, air dari jahe yang sudah dihaluskan tadi disangrai selama kurang lebih dua jam. “Selama menyangrai tidak boleh berhenti meng­ aduk. Nanti bisa lengket dan gosong,” tutur Saiful.

Kepala SMK Kimia Mudda Kota Madiun Zainul Abidin mengatakan, program SMK Mini ini sudah ia jalankan sejak setahun terakhir. Sasaran dari program ini ialah, pondok pesantren yang memiliki lembaga SMK di dalamnya.

Karena itu, produk-produk yang dihasilkan dari program ini disesuaikan dengan potensi santri yang mengambil program keahlian Kimia Industri.

“Tapi tidak hanya siswa SMK saja yang memproduksi. Semua santri bergerak ikut latihan dan memproduksi.

Mulai yang masih aktif sampai yang disebut santri abadi. Santri yang sudah lulus tapi masih bermukim di pondok,” tutur Zainul.

Menurut dia, potensi untuk menciptakan produk-produk usaha mikro semacam ini sejak dulu telah dimiliki siswa dan santri di pondok tersebut.

Namun untuk mengembangkannya menjadi produk yang dipasarkan masih belum mampu dari segi modal. “Dari program SMK Mini ini kita akhirnya bisa membeli bahan baku sekaligus alat-alat untuk produksi dan packag-

ing,” kata dia.

Yang masih menjadi persoalan saat ini menurutnya ialah pemasaran.

Khususnya dalam hal pengemasan.

Sampai saat ini, produknya masih dikemas dalam kemasan yang sangat sederhana. Misalnya tepung terigu dibungkus plastik yang sudah menggunakan mesin pres tapi tak bergambar. Sedangkan botol untuk kemasan minuman instan juga cukup mahal dibandingkan bahan bakunya. “Bahan baku produksinya tidak mahal. Tapi kemasannya ini yang mahal,” kata dia.

Selain itu, hak merek dan izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga belum dikantongi. “Ini yang masih kita usahakan. Karenanya, sekarang ini kita masih menjualnya untuk koperasi dan lingkungan sekitar pesantren saja,” pungkas dia. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

1.036 Kapal Nelayan Bakal Diremajakan Malang, Bhirawa Sedikitnya 1.036 unit kapal motor maupun tanpa motor milik nelayan di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat ini bakal diremajakan guna meningkatkan produktivitas perikanan tangkap yang selama ini belum tergali secara optimal. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Malang, M Nasri Abdul Wahid di Malang, Rabu mengemukakan produktivitas perikanan tangkap di daerah itu memang jauh dari potensi ikan yang ada di wilayah pesisir pantai selatan Malang yang mencapai 440 ton per tahun.

“Peningkatan produksi perikanan laut (tangkap) maupun budi daya perlu terus digenjot, karena pasar yang masih terbuka lebar. Jumlah penduduk di Kabupaten Malang sudah lebih dari 2,5 juta jiwa, sehingga produksi yang dihasilkan masih jauh dari kebutuhan,” ujarnya.

Ia mengasumsikan kebutuhan konsumsi ikan, baik hasil tangkapan maupun budi daya di Kabupaten Malang rata-rata 22,85 kilogram per tahun per orang, sehingga paling tidak dibutuhkan lebih dari 57 ribu ton ikan per tahun untuk kebutuhan konsumsi ikan masyarakat tersebut.

Lebih lanjut, Nasri mengatakan jumlah perahu tanpa motor milik nelayan di daerah itu mencapai 208 unit, yang menggunakan motor sebanyak 418 unit. Untuk kapal motor yang berukuran 5-10 gross tonnage (GT) sebanyak 53 unit, berkapasitas 10 sampai 20 GT sebanyak 45 unit dan berukuran 20 sampai 45 GT sebanyak 45 unit. “Kami upayakan untuk terus mendorong program peremajaan kapal milik nelayan ini karena usia kapal sebagian juga sudah tua. Harapan kami, dengan adanya peremajaan kapal, produktivitas tangkapan akan terus meningkat dan potensi ikan di laut selatan Malang bisa tergali lebih optimal,” tegasnya.

Belum lama ini Bupati Malang Rendra Kresna mengaku kendala utama nelayan di Kabupaten Malang adalah peralatan dan teknologi penangkapan ikan, sehingga potensi yang ada tidak bisa digali secara maksimal. “Selama ini nelayan di daerah ini tidak berani melaut melebihi jarak 20 mil laut, padahal potensi paling besar berada di kawasan itu,” ujar Rendra.

Dari potensi tangkapan ikan di perairan laut selatan Malang, rata-rata mencapai 440 ton per tahun, namun yang berhasil ditangkap baru sekitar 7-10 persen saja. Produksi tangkapan ikan yang selama ini menjadi primadona Kabupaten Malang adalah ikan tuna sirip kuning, cakalang, baby tuna, lobster, cumi-cumi, kakap merah, dan tongkol. Q mut,ant

Kamis Pon, 5 MARET 2015

Jatim Akan Serahkan Risalah Trowulan ke Mendikbud dan Kemendagri Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim secara teknis akan memberikan risalah surat timbulnya SK Mendikbud mengenai kawasan strategis nasional Trowulan pada Kemendikbud dan Kemendagri.

“Nanti kita tembusi ke Mendikbud yang baru nanti dan disertai tembusan ke Kemendagri untuk menjelaskan dan bisa memahami kembali pentingnya cagar budaya Trowulan tersebut,” kata Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi, di kantornya, Rabu (4/3).

Dilayangkannya surat itu, lanjutnya, agar Mendikbud dan Kemendagri mengetahui posisi sebenarnya keinginan dari masyarakat dan birokrasi di Jatim yang berupaya mempertahankan kawasan Trowulan Mojokerto tetap sebagai cagar budaya, karena merupakan cikal bakal dari sejarah.

“Seharusnya memang sudah ada kesadaran mengenai berbangsa dan bernegara. Kalau sudah kawasan sejarah Majapahit tidak mungkin dipindahkan begitu saja. Lain halnya dalam mendirikan pabrik baja yang mudah dipindahkan ke mana saja,” katanya.

Jarianto menghimbau agar

masyarakat setempat agar tidak terpengaruh dan memahami pentingnya cagar budaya yang akhirnya membawa manfaat bagi mereka. “ Saya minta masyarakat lebih tenang dan jangan terpengaruh intrik yang mengadu domba antara sesama. Pahami masalahnya dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Dalam SK Kemendikbud sebelumnya menjelaskan kalau cagar budaya Trowulan terbagi beberapa zona, seperti zona A seluas 11 km persegi yang merupakan kawasan inti.

Selanjutnya, ada zona B yang merupakan kawasan pengembangan untuk memperkuat dukungan terhadap zona A dan juga ada zona penyangga.

Kawasan strategis cagar budaya Trowulan ini terletak di tiga desa di Mojokerto yaitu Desa Bejijong, Desa Jatipasar, dan Desa Sentojorejo. “Pabrik Baja itu rencananya dibangun di Desa Sentojorejo,” katanya.

Mendikbud dan Kemendagri mengetahui posisi sebenarnya keinginan dari masyarakat dan birokrasi di Jatim yang berupaya mempertahankan kawasan Trowulan Mojokerto tetap sebagai cagar budaya, karena merupakan cikal bakal dari sejarah.

Sebelumnya, dikabarkan investor Pabrik Baja telah dua kali menempuh jalur pengadilan, namun hasilnya mereka kalah dalam putusan tersebut.

Seiring waktu mereka berupaya untuk mempertahankan diri melalui Kementerian Dalam Negeri dan muncul surat dari Kemendagri No 430/

Perda Cagar Budaya Mendesak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, Jawa Timur, Ida Ayu Made Wahyuni, menyatakan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya untuk melindungi situs dan bangunan cagar budaya sudah mendesak.

“Selama ini perlindungan terhadap bangunan bersejarah dan ditetapkan sebagai cagar budaya di kota ini sangat minim, sehingga banyak bangunan kuno dan bersejarah, bahkan masuk dalam kawasan benda-benda cagar budaya tidak bisa dipertahankan karena tidak adanya payung hukum yang melindunginya,” tegasnya di Malang, Rabu (4/3).

Pihaknya dalam waktu dekat ini segera men-

gajukan kembali draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Cagar Budaya.

Draft ranperda ini akan segera diserahkan ke dewan agar segera dibahas dan disahkan, sehingga benda-benda kuno dan bersejarah di Kota Malang bisa dilindungi dengan baik.

Ia mengemukakan pihaknya bersama BP3 Trowulan sudah melakukan pendataan terhadap benda-benda dan bangunan bersejarah yang masuk cagar budaya. Dari hasil pendataan itu, sedikitnya ada 54 bangunan, struktur dan situs yang masuk cagar budaya dan jumlah itu diperkirakan bisa bertambah karena sampai saat ini pendataan masih terus berlangsung. Ida Ayu memperkirakan bangunan,

benda dan situs yang masuk cagar budaya di Kota Malang bisa lebih dari 100 karena belum semua kawasan didata. “Pendataan tahun 2011 dan 2012, tercatat ada 54 bangunan cagar budaya, tahun ini pasti sudah bertambah, bahkan bisa mencapai ratusan,” katanya.

Ia mengakui selama ini memang sudah ada perlindungan bangunan cagar budaya di Kota Malang, tetapi masih mengandalkan Perda tentang bangunan yang didalamnya juga mengatur soal bangunan cagar budaya, namun belum mengatur secara spesifik, padahal payung hukum tersebut sangat penting untuk memberikan proteksi terhadap bangunan cagar budaya. Q mut,ant

123/PUM tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di Trowulan Mojokerto. Bahkan, Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo juga tetap bersikukuh dan tetap mempertahankan bahwa kawasan Trowulan Mojokerto sebab merupakan upaya untuk menjaga jati diri bangsa, sejarah Majapahit harus dipertahankan.

Gubernur juga berkoordinasi dengan ke Bupati Mojokerto dalam mencarikan solusi jika ada tuntutan dari perusahaan yang akan membangun pabrik, mungkin dicarikan lokasi lain sebagai pengganti. Sebab, selama ini prosedur yang dilakukan sudah benar hanya karena kesalahan Perda dari sisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Mojokerto yang diperuntukan kawasan industri. Q rac

UU Desa untuk Angkat Potensi dan Kesejahteraan

Ny Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos Terpilih sebagai Ketua DWP Provinsi Jatim Masa Bakti 2014 – 2019

U

mumnya wanita suka belanja barang-barang branded. Menghadapi MEA, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk menjadikan produk dalam negeri sebagai raja di negeri sendiri. Dan ujung tombak untuk menyosialisasikan gerakan ini diharapkan berasal dari anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jatim.

“Potensi agar produk dalam negeri mampu bersaing dalam MEA dan mendapat tempat di hati masyarakat sendiri sangat besar, karena raw material di Indonesia bagus, tapi sayang untuk finishing touch masih kurang.

Dan itu bisa diperbaiki dengan mengajak perajin meningkatkan kualitas melalui berbagai pelatihan,” kata Penasihat DWP Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi yang akrab disapa Bude Karwo pada pembukaan Musyawarah Daerah Provinsi (Musdaprov) III DWP Provinsi Jatim di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan No 110 Surabaya Lt 8, Sabtu (4/3).

Dengan kondisi ini, DWP diharapkan mengawali dari diri sendiri untuk mencintai produk Indonesia, selanjutnya ke keluarga dan tetangga. Bude Karwo juga menyebut rata-rata Ketua DWP adalah istri pejabat, mulai di tingkat pemprov sampai kab/ kota. Apabila dari pucuk pimpinan sudah mulai mencintai produk dalam negeri, pasti anggotanya akan mengikutinya. “Saya yakin anggota DWP bisa menjadi motor dalam gerakan mencintai

Dra Hj Nina Soekarwo MSi beserta Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf didampingi Hj Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos mengikuti jalannya Musdaprov III Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jatim, Rabu (4/3).

produk dalam negeri,” katanya.

Bude Karwo juga mengapresiasi upaya yang dilakukan DWP Provinsi Jatim selama ini. Menurutnya apa yang dilakukan sudah cukup bagus, tapi perlu peningkatan kualitas, empowering/ pemberdayaan ekonomi yang bisa dilakukan melalui pelatihan.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MSi mengharapkan, kegiatan DWP diarahkan pada peningkatan kemampuan intelektual, dan keterampilam praktis melalui pelatihan.

Apalagi dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015 ini akan menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi DWP untuk mengembangkan eksistensinya dalam membi-

Ny Hj Chaerani Juliati Akhmad Sukardi SSos menerima ucapan selamat dari seluruh tamu dan undangan usai terpilih sebagai Ketua DWP Provinsi Jatim masa bakti 2014-2019.

na anggota dan masyarakat agar mampu memanfaatkan keterampilan dalam mengolah barang dan jasa supaya dapat bersaing dengan produk asing.

“Dalam menyusun program kerja, DWP harus lebih implementatif sehingga dapat dirasakan manfaatnya, tidak hanya bagi anggota dan keluarganya, tapi juga pada masyarakat,” katanya.

Dalam rangkaian Musdaprov kemarin selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban ketua, juga dilakukan pemilihan Ketua DWP Provinsi Jatim masa bakti 2014 – 2019. Dalam sidang pemilihan Ketua DWP Provinsi Jatim masa bakti 2014 – 2019 yang dipimpin Ketua DWP Kota Surabaya Ny Hendro Gunawan dilakukan secara demokratis dengan menampilkan lima orang calon yang diunggulkan yaitu Ny Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos, Dr Badryah Idrus Dra, MS, drg Wardah B Jaeli, Ir Ny Endah Angraeni, dan Lily Soleh SMT. Dari jumlah 130 pemilih, Ny Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos memperoleh 100 suara, Dr Badryah Idrus Dra, MS memperoleh dua suara, drg Wardah B Jaeli mendapat tiga suara, dan Ir Ny Endah Angraeni dan Ny Lily Soleh SMT, masing-masing mendapat enam suara. Pengurus yang tidak hadir 12 orang. Dengan demikian Ny Hj Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos karena mendapat suara terbanyak maka secara sah terpilih Ketua DWP Provinsi Jatim masa bakti 2014 – 2019. Q *

Surabaya, Bhirawa Pemprov Jatim menyatakan UU 6/2014 tentang Desa merupakan pengakuan terhadap desa sebagai komunitas tersendiri untuk mengangkat potensi desa itu yang akhirnya mewujudkan kesejahteraan. “Jadi, dana sebesar Rp1,4 miliar yang dikucurkan untuk setiap desa itu bukan potensi desa, namun pengakuan bahwa desa itu punya potensi besar,” kata Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo di Surabaya, Rabu (4/3).

Saat mewakili Gubernur Jatim

Soekarwo membuka seminar “Dualisme Pengelolaan Pemerintahan Desa” yang digelar Fakultas Hukum Unair Surabaya, ia mengatakan UU Desa itu memang memerlukan 21 PP (peraturan pemerintah) dan sejumlah permen (peraturan menteri). “Tapi, jangan menunggu PP atau permen, karena maksud dan tujuan UU Desa itu sudah jelas, yakni membangun desa dengan mengangkat potensinya dan menurunkan kemiskinan, karena itu jalan saja dengan program pemberdayaan untuk desa,” katanya.

Wawan triyanto/bhirawa

Untuk memperluas wawasan, semua kepala desa harus menjalani Diklat di Badiklat Jatim.

Bahkan, Pemprov Jatim juga tidak mau berlama-lama menunggu. “Pemprov Jatim sudah mengalokasikan Rp6 miliar untuk melatih 7.776 kepala desa seJatim selama tahun 2014, lalu tahun ini (2015) memasuki pelatihan lanjutan dan pendampingan selama enam bulan,” katanya. Selain itu, Pemprov Jatim juga meningkatkan kapasitas infrastruktur hingga ke pelosok desa. “Tahun ini, tol SurabayaMojokerto akan berlanjut ke Kertosono, Sidoarjo, Ngawi, dan Gresik, sehingga investor akan tertarik datang,” katanya.

Apalagi, katanya, saat ini 90 persen kebutuhan di kawasan Indonesia Timur sudah bergantung kepada Jatim. “Karena itu, PT Freeport berencana membangun smelter di Gresik, karena pelabuhan, listrik, dan sumberdaya manusia cukup tersedia, bahkan ekspor Jatim juga banyak ke timur,” katanya.

Dalam kesempatan itu, pengamat politik Unair Surabaya Priyatmoko MA selaku pembicara lain menegaskan bahwa UU Desa merupakan paradigma baru dalam melihat desa yang selama ini hanya dilihat sebagai bagian dari pemerintahan terendah, namun kini beralih menjadi konsep pemberdayaan. Q iib,ant

Trenggalek Bebaskan 28 Petak Lahan Bendungan Tugu Trenggalek, Bhirawa Tim pembebasan lahan Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur akhirnya berhasil membebaskan 27 dari 28 petak lahan sisa target 2014, set-

elah negosiasi alot sejak pertengahan Februari. “Satu bidang lahan milik Ny. Katirah terpaksa kami tinggal dulu, karena tim masih harus melakukan klarifikasi luasan lahan serta tegakan

yang ada di dalamnya,” kata Sekretaris Tim Pembebasan Lahan Bendungan Tugu Trenggalek, Setya Adi di Trenggalek, Rabu (4/3).

Ia memastikan, pada proses negosiasi lanjutan tersebut sudah maksimal dan menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Pasalnya, kata dia, para pemilik lahan setuju melepas tanah sesaui harga “appraisal” yang ditetapkan, sehingga mengakhiri proses negosiasi yang sudah berlangsung sejak Februari. “Semua sudah beres, meskipun menyisakan satu lahan dengan nama Katirah 1,” ujarnya. Menurut dia, tersisanya satu lahan ini bukan berarti menghambat proses pembebasan. Sebab, lanjut Adi, lahan tersebut masih harus diklarifikasi mengenai luas lahan yang dimiliki berikut tegakan yang ada di atas. “Dan sudah kami lakukan hari ini. Tinggal klarifikasi saja,” imbuhnya. Adi mengatakan, lahan yang sudah dibebaskan kini mencapai luas sekitar 88,6 hektare. Anggaran yang terserap untuk pembebasan lahan seluas itu mencapai Rp11 miliar lebih.

Proses pembayaran selanjutnya akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing pemilik lahan. “Untuk negosiasi 28 bidang lahan sudah terhitung Q ant selesai,” tandasnya.Q