Harian Bhirawa Edisi 5 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Untuk program cogeneration ini, kami telah menjalin kerjasama dengan PT PLN sebagai pembeli listrik.

Pembangunan instalasi peralatan direncanakan mulai tahun depan,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Direktur Utama PTPN X (Persero) Subiyono

Jumat Pon, 5 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

5

DESEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

 Wagub H Saifullah Yusuf

-

Mendampingi Kunjungan Kerja Wapres di Bojonegoro dan Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00 - 13.00

Menutup Diklat PIM II di Badan Diklat Provinsi Jatim Rapat Terkait Perluasan Lahan RSU Saiful Anwar Malang di Ruang Kerja

PTN Ramai-ramai Ajukan Perombakan UKT Surabaya, Bhirawa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai menghitung ulang pembiayaan dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sistem ini dinilai tak mampu mencukupi kebutuhan operasional di PTN. Sehingga mereka pun ramai-ramai mengusulkan model pembayaran kuliah yang baru.

Seperti diungkapkan Wakil Rektor II Universitas Airlangga Surabaya Prof M Nasih. Sistem UKT seperti yang saat ini diterapkan membuat PTN tidak dapat berkembang. Karena itu memerlukan sebuah rumusan pembiayaan yang lain. Terkait ini, Nasih bahkan sudah berkoordinasi dengan tujuh perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) lainnya untuk merumuskan model pembiayaan baru yang lebih sesuai. “Sistem ini belum cukup memenuhi standar minimum pelayanan pendidikan. Kebutuhan laboratorium serta alatalatnya tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan ini,”terang Nasih, Kamis (4/12).

Nasih yang baru dinobatkan sebagai Guru Besar Ilmu Akuntansi Manajemen Unair akhir pekan lalu itu menjelaskan, besaran biaya UKT masing-masing mahasiswa berbeda sesuai kondisi sosial ekonominya. Khusus mahasiswa miskin, seluruh pembiayaannya bahkan telah digratiskan.

Pembiayaan mahasiswa miskin ini ditanggung

 ke halaman 11

Hiswana Migas Kediri Dilaporkan ke Satgas Mafia Migas Kab Kediri, Bhirawa Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Daop V Kediri dilaporkan ke Satgas Mafia Migas di Jakarta oleh masayarakat Kabupaten Kediri terkait kenaikan harga elpiji kemasan 3 kg yang dianggap sepihak.

Menurut katerangan pelapor, Abu Muslik tindakan ini dilakukan karena Hiswana migas Kediri menaikkan harga elpiji 3 kilogram tanpa ada payung hukumnya. “Mereka dengan orang-orangnya menaikkan harga elpiji dengan alasan untuk menambah biaya transportasi, padahal transportasi sudah disubsidi pemerintah melalui Pertamina,” kata Abu Muslik saat di hubungi melalui selulernya, Kamis (4/12).

Dia menjelaskan subsisidi pemerintah untuk biaya transportasi pendistribusian elpiji per tabung sebesar Rp 1.063, sehingga jika Hiswana Migas menaikkan harga elpiji degan alasan untuk biaya transportasi adalah suatu kebohongan. “Karena jika urusan transpor seharusnya dia minta ke Pertamina, bukan dibebankan pada rakyat,” jelas Abu Muslik yang salah satu pelaku usaha dalam bidang ini.

Dari informasi yang dihimpun, Hiswana Migas melalui kesepakatan dengan beberapa anggotanya menaikkan harga elpiji 3 kilogram pasca kenaikan BBM bersubsidi. Dengan kenaikan ini, harga elpiji 3 kg menjadi Rp 13.300 per tabung. Padahal dalam peraturan Gubernur Jatim harga elpiji 3 kilogram

Disegel, Tamu Hotel Grand Surabaya Kelabakan Satpol PP, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan kepolisian resmi menutup Hotel Grand Surabaya di Jl Pemuda, Kamis (4/12). Hotel berlantai enam disegel lantaran pihak manajemen hotel

melanggar sejumlah perizinan.

Penutupan oleh tim gabungan ini membuat para tamu hotel kelabakan.

Ratusan petugas Satpol PP Kota Surabaya bersama petugas keamanan dari kepolisian menyisir tiap kamar untuk memastikan hotel kosong dari pengunjung. Dari total 74 kamar, ada yang masih terisi dan banyak pengunjung kelabakan karena

SKPD Dilarang Rekrut dan Perpanjang Kontrak Pemprov, Bhirawa Ribuan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non PNS di lingkungan Pemprov Jatim nasibnya kini sedang di ujung tanduk. Sebab mulai 2015, pemprov melarang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merekrut dan memperpanjang kontrak tenaga PTT dan BLUD non PNS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi menuturkan, perintah larangan merekrut dan memperpanjang kontrak PTT adalah perintah

langsung Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Tujuannya untuk melakukan penataan seluruh PTT yang ada di Pemprov Jatim, apakah sudah betul sesuai kebutuhan atau hanya sebatas

pengangkatan kerja semata.

Menurut Akmal, untuk menindaklanjuti perintah Gubernur Jatim tersebut, BKD Provinsi Jatim telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala SKPD Nomor : 810/7086/212.3/2014 perihal Penilaian PTT Tahun 2014 dan Larangan Pengangkatan PTT Tahun 2015.

Dalam surat tersebut dijelaskan, sehubungan dengan adanya rencana penertiban PTT dan BLUD non PNS, SKPD selu-

Sentil..

 ke halaman 11

 PNS Sidoarjo malas, gaji berkala ditunda  Masih mending ditunda  Harga gula lokal 2015 masih tertekan dan sulit naik  MEA datang, harga makin terjun bebas  Tambah pasukan lindungi warga miskin Batu  Yang utama dibutuhkan warga adalah pekerjaan

 ke halaman 11

KPK Geledah Rumah Fuad Amin di Surabaya dan Bangkalan

Dipaksakan

Drs Eko Supeno MSi

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Hotel Grand Surabaya resmi ditutup karena melanggar sejumlah perizinan , Kamis (4/12).

Penyegelan ini membuat penghuni hotel panik, mereka terpaksa meninggalkan hotel meski belum saatnya check out.

Ribuan PTT Pemprov Bakal Dirumahkan

 ke halaman 11

PEMBAGIAN dana kompensasi pasca kenaikan BBM kepada masyarakat miskin menuai kritik dari Direktur kemahasiswaan Unair Drs Eko Supeno MSi. Pembagian ini terlihat dipaksakan agar pemerintah terlihat bekerja.

“Kalau saya mending uangnya untuk membangun infrastruktur. Atau dipakai seperti untuk menumbuhkan dan memberdayakan usaha lokal. Usaha itu pasti akan lebih terlihat hidup dan masyarakat bisa bekerja, ketimbang dibagikan seperti itu,” terangnya ketika ditemui di Gedung Kemahasiswaan Kampus C Unair beberapa waktu lalu.

Pemberdayaan usaha lokal mampu mengajak warga aktif dan produktif.

Setiap kampung nanti-

tidak tahu akan ada penyegelan.

Mereka terpaksa meninggalkan kamar Hotel Grand Surabaya meski belum saatnya check out.

Salah satu tamu hotel asal Purworejo, Nanik mengatakan, dirinya bersama temanya sempat terkejut diberitahu kalau hotel disegel. Saat itu juga ia langsung berkemas dan mening-

trie diana/bhirawa

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah Fuad Amin Imron di Jalan Raya Kupang Jaya Surabaya, Kamis (4/12).

Polda, Bhirawa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus suap jual beli gas alam di Kabupaten Bangkalan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron, Kamis (4/12).

Di Surabaya, KPK menggeledah sebuah rumah di Jalan Kupang Jaya Surabaya. Rumah yang diduga milik Fuad itu digeledah sejak pukul 09.00 oleh penyidik KPK didampingi lima personel kepolisian ber-

Ketua DPRD Geram PSKS Dipotong Nganjuk, Bhirawa Pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang diterima warga miskin di Kabupaten Nganjuk membuat Ketua DPRD Nganjuk Drs Puji Santoso geram.

Dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi yang seharusnya diterima utuh Rp 400 ribu (November -Desember)

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Drs Puji Santoso

Kasus Tambang, Tiga Bupati Lain Siap Diciduk DPRD Jatim, Bhirawa Setelah Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap tangan KPK terkait suap suplai gas, kabarnya ada tiga kepala daerah di Jatim yang kini menjadi bidikan lembaga anti suap itu. Semuanya terkait dengan bisnis tambang dan membuat negara rugi hingga triliunan rupiah.

Menurut sumber resmi KPK menyebutkan tiga bupati yang kini menjadi bidikan tersebut adalah Bupati Gresik Sambari Halim, Bupati Malang Rendra Kresna dan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (MKP). ‘’Yang pasti data-data bisnis mereka sudah masuk ke KPK. Sekarang ini menunggu tangkap tangan (istilah KPK),’’tegas sumber yang menolak namanya disebutkan, Kamis (4/12) Ditambahkannya, mereka ini sudah se-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Ketika Guru-guru TK dan PAUD Tampil Membaca Geguritan

Puisi Jawa Menjadi Nasihat, Kuatkan Budi Pekerti Siswa Geguritan barangkali sudah tak lagi familiar di telinga pelajar di tanah Jawa ini. Seperti karawitan yang terkikis lagu pop dan rock, puisi berbahasa Jawa ini pun mulai jarang diperdengarkan meski sarat nilai-nilai budaya, sarat budi pekerti, dan nasihat-nasihat adi luhung di dalamnya. Kondisi inilah yang menjadi pendulum para guru tetap mempertahankan geguritan sebagai salah satu cara menyampaikan nasihat untuk siswa di sekolah.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Gendhuk, Thole Gusti wis cepak gunung, kali lan pesisir, Gusti wis cepak angin Dipasrahake kanggo nututi nafasmu lan getihmu mili Saka tanduran sing kok perdi Ayo thole ngopeni jagad iki mumpung srengenge isih ayunayun.

Penggalan puisi Jawa itu menutup penampilan lima

guru-guru TK dan PAUD dari Kabupaten Blitar saat mengikuti festival geguritan di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Selasa (2/12) siang.

Iringan suling, gamelan yang tadinya terdengar adem seketika itu pun berhenti.

Kelima guru itu pun turun panggung setelah memberi salam ke peserta dari daerah lain sambil sesekali meng-

adit hananta utama/bhirawa

Grup geguritan asal Kabupaten Blitar menerima dua tropi sekaligus dari Dindik Jatim dalam Festival Geguritan 2014.

usap keringat grogi.

Lima guru itu adalah Eryanti, Umi Sururin, Ismiyati, Widaturrahmah dan Wahyu Setiorini. Mereka sudah

biasa membaca geguritan untuk anak-anak didiknya di sekolah. Atau sebaliknya, anak didiknya yang membacakan geguritan untuk guru

dan siswa sekelas. “Kalau di tempat kami, geguritan masih sering dibacakan di

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Jumat Pon 5 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI Ngeluruk Kantor Satpol PP

Kepala BNN Surabaya Diganti Surabaya, Bhirawa Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya resmi berganti.

Jabatan kepala badan yang khusus menangani narkotika itu diisi Kompol Suparti yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya.

Suparti menggantikan pejabat sebelumnya AKBP Deborah Djihartin yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga Protokol Biro Umum Settama BNN. Denga jabatannya ini, Suparti dipromosikan pangkatnya menjadi AKBP. “Ada 9 pejabat yang dilantik, satu kepala dan yang lain jabatan untuk Kepala Seksi (Kasi),” ujar Kepala BNN Propinsi Jatim Brigjen Iwan Ahmad Ibrahin kepada wartawan dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV tahun 2014 jajaran BNNP Jawa Timur, Kamis (4/12).

Kepada pejabat yang baru, Iwan berharap agar mereka bisa lebih bekerjasama dengan rekan-rekan sesama aparat penegak hukum. Selain itu, kerjasama dengan pihak lain yang mengurusi bidang sosial, pendidikan, dan lain-lain juga lebih ditingkatkan.

“Kami kan tidak hanya menindak, tetapi juga melakukan rehabilitasi dan sosialisasi,” lanjut Iwan.

Suparti sendiri belum bisa menjelaskan program apa yang nanti akan menjadi prioritasnya. Suparti hanya mengatakan jika ia nantinya akan meneruskan program yang sebelumnya.

Sama seperi Iwan, Suparti juga mengatakan akan bekerjasama dengan rekan sesama penegak hukum. “Kerjasama kami dengan Pemkot juga akan kami tingkatkan untuk program rehabilitasi Q bed.dtc dan sosialisasi,” kata Suparti.Q

Kukuhkan Dua KRI Surabaya, Bhirawa Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), L a k s a m a n a T N I D r M a r s e t i o m engukuhkan dua Kapal Perang Indonesia (KRI) yakni KRI Bung Tomo-357 dan KRI Usman Harun-359 di Demaga Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Ujung Surabaya, Kamis (4/12). ”Dua kapal kita kukuhkan hari ini, sedangkan satu kapal lagi yakni KRI Jhon Lie-358 akan dikukuhkan di Sulawesi Utara, ketiganya akan memperkuat jajaran TNI AL,”kata Kasal usai pengukuhan.

Dipisahnya pengukuhan kapal ini, menurut Kasal sudah sesuai tradisi, yakni lokasi pengukuhan diambil dari wilayah terdekat dengan asal pahlawan, yang namanya dipakai untuk nama kapal.”Bung Tomo asalnya dari Surabaya, Usman dari Bawean dan Harun Purwalingga, jadi dua kapal ini dikukuhkan di Surabaya sebagai daerah terdekat,”tuturnya.

Kasal berharap dengan tambahan tiga KRI ini, maka jajaran TNI AL akan semakin kuat dalam mengawal perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”Wilayah laut kita sangat luas, sehingga butuh armada kapal yang sangat banyak dan modern,” terangnya.

Dikatakannya, tiga unit kapal perang jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) ini dibuat di Inggris. Ketiganya memiliki kecepatan maksimal 30 knot yang dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, Prancis, sonar FMS 21/3 Q hms Hull Mounted Sonar.Q

Sebanyak 100 buruh dari Federasi Serikat Buruh Keraksyatan,PUK SPSI NIBA PT Sasana Artha Finance (SAF) ngeluruk kantor Satpol PP di jalan Jaksa Agung Suprapto Surabaya,Kamis (4/11).

Aksi ini dilakukan karena mereka geram terhadap Satpol PP yang rencananya membongkar tenda yang sudah tiga bulan berdiri sebagai tenda bentuk aspirasi didepan PT MPM (Mitra Pinasthika Mustika) Finance jalan Jemursari Surabaya. trie diana/bhirawa

Pelepasan Surat Ijo Tinggal Persetujuan Gubernur Pemkot, Bhirawa Pelaksanaan Perda Pelepasan aset Pemkot Surabaya terutama tentang tanah surat ijo saat ini masih menunggu persetujuan Gubernur Jatim.

Sebelumnya, Raperda pelepasan aset tanah surat ijo telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya pada bulan Agustus 2014 lalu. ‘’Perda pelepasan surat ijo sudah ada, dan Perwali juga sudah disiapkan,’’ kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ketika ditemui Bhirawa.

Menurut Risma, dalam pelepasan tanah surat ijo tersebut ada dua Perda.

Yakni Perda induk surat ijo dan Perda surat ijo perkawasan atau perpersil.

Dimana Perda perkawasan tersebut akan menjadi dasar penelusuran riwayat tanah surat ijo sekaligus yang mengatur besaran nilai ganti tanah berdasarkan riwayat tanah perpersil.

Jika berdasar riwayat surat ijo itu tanahnya milik Pemkot Surabaya maka nilai ganti tanah harus 100 persen.

Sedangkan untuk ganti tanah surat ijo yang riwayatnya bukan milik Pemkot Surabaya atau riwayat tidak jelas maka besaran ganti tanah bisa dikisaran 50 persen atau justru dibawahnya. Perda yang telah ada yakni

Perda pelepasan tanah surat ijo dibawah 250 meter persegi. ‘’Jadi belum semua tanah surat ijo dilepas melalui Perda itu,’’ katanya.

Sebelumnya Wali Kota Risma masih belum berani melepas aset tanah surat ijo. Menurut Risma untuk melepas tanah surat ijo itu, Pemkot harus berhati-hati. Pihaknya sedang mencari dasar hukum yang bisa dipakai untuk melepas surat ijo. ‘’Ini merupakan aset daerah, dan terdaftar dalam data aset daerah.

Untuk pelepasannya harus melalui DPRD kota Surabaya. Kapan hari kita belajar ke Bandung tentang surat ijo, dan pemerintah disana juga takut dan bingung tentang masalah

Kumpulkan Aset PT PWU Jatim, Komisi C Sidak Penthouse

cty/bhirawa

Sidak komisi C di penthouse.

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C terus mempersiapkan data [endukung terkait asset PT panca Wira Usaha(PWU) Jatim sebelum kembali melakukan pemanggilan atas Dirutnya, Arif Afandi. Kemarin(4/ 12) dipimpin langsung ketua komisi C, Thoriqul Haq, melakukan sidak ke Carrefour Ngagel, termasuk ke karaoke

dewasa Penthouse dan Message and Spa Czar yang satu lokasi.

Dihadapan anggota Komisi C DPRD Jatim, pengelola Carrefour yaitu PT Benoa Nusantara menjelaskan bahwa sewa antara PT Benoa Nusantara dengan pihak PT PWU Jatim berlangsung selama 25 tahun.

“Kami merupakan pengelola Carrefour yang di dalamnya ada

banyak stan yang disewakan.

Untuk perjanjiannya dengan PT PWU Jatim selama 25 tahun,”ungkap Sukartono salah satu petinggi PT Benoa Nusantara. Kamis (4/12).

Sedangkan menurut Artono, selaku pengelola Penthouse mengaku kalau manajemennya melakukan perjanjian kerjasama sewa tempat bukan lahan kepada PT Benoa Nusantara” Kami tidak dengan PT PWU namun dengan PT Benoa Nusantara, selaku pengelola lahan disini,”ujarnya di kantornya.

Menanggapi, terhadap hasil sidak tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan sidak hari ini merupakan sidak pertama yang dilakukan oleh komisinya untuk menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh PT PWU Jatim.

Dari hasil ini nanti akan di bawa ke dalam pembicaraan tingkat komisi sebelum memanggil Dirut PT PWU Jatim dalam hearing lanjutan di DPRD Jatim. Apalagi dalam perjanjian sewa tersebut cukup panjang Q cty yaitu selama 25 tahun.Q

Penderita Tinggi, Raperda Penanggulangan HIV/AIDS Siap Diajukan DPRD Jatim, Bhirawa Tingginya angka penderita HIV-AIDS di Jatim membuat Komisi E DPRD menyiapkan Perda terkait penyakit yang belum ada obatnya tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Penanggulangan Aids (KPA) pada peringatan Hari AIDS se-

Dunia kemarin, tercatat penderita HIV di Jatim mencapai 18.210 penderita atau nomor dua tertinggi setelah DKI Jakarta. Sementara yang sudah positif mengidap AIDS jumlahnya 8900 orang atau nomor dua setelah Papua.

Anggota Komisi E, Kartika Hidayati, menyebut Jatim

perlu punya regulasi penanggulangan HIV/AIDS agar langkah-langkah antara SKPD dan pemerintah daerah bisa komprehensif, seiring sejalan serta lebih terprogram dengan memaksimalkan potensi yang ada.

“Komisi E akan usulkan Raperda penanggulangan

HIV/AIDS pada tahun 2015 mendatang. Ini penting, agar penanggulangan virus mematikan ini bisa lebih maksimal dan terencana,”papar politisi perempuan PKB Jatim itu, Kamis (4/12).

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono mengaku geram

dengan tingginya angka penderita HIV/AIDS di provinsi Jawa Timur.

Terlebih, virus mematikan itu telah menyerang siswa SMP seperti yang terjadi Banyuwangi dan Situbondo yang notabene adalah daerah pemilihan politisi Partai Demokrat Q cty bergelar dokter ini.Q

surat ijo,’’ kata Risma.

Setelah Bandung, Pemkot juga belajar ke kota Jakarta agar bisa mencontoh bagaimana pelepasannya.

Menurut Risma permasalahannya juga sama dengan kota Surabaya bagaimana pelepasannya. ‘’Tolonglah sabar, karena hal ini merupakan aset Pemkot. Kalau saya sembrono maka saya yang kena. Saat ini saya masih cari cara yang tepat,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya.

Untuk itu Risma meminta agar warga tak perlu cemas. ‘’Nanti kami akan terus berupaya mencari jalan, tapi sekali lagi kami harus berhatihati,” ungkapnya.Q dre

Tak Ada Korpri, Pemerintahan Bisa Amburadul Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menyatakan, Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) merupakan satu-satunya alat perekat bangsa. Menurutnya, jika keberadaan Korpri tidak ada maka dimungkinkan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik, dan pemerintahan bisa amburadul.

“Korpri belum pernah berunjuk rasa. Tidak ada Korpri yang melakukan unjuk rasa. Jadi, Korpri merupakan satusatu alat pemersatu bangsa, tentunya ya kita ini (anggota Korpri Jatim),” kata Sukardi, saat memberikan pengaraghan dalam acara Rapat Kerja Korpri Jatim, di kantor Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim Surabaya, Kamis (4/12).

Selain itu, katanya, anggota Korpri merupakan abdi masyarakat sehingga dalam hal ini anggota Korpri berkerja dengan baik untuk masyarakat. Akan tetapi, lanjutnya, dalam hal solidaritas, pihaknya Korpri menilai masih kurang maksimal, berbeda dengan TNI atau Polri yang memiliki solidaritas cukup kuat.

“Solidaritas kita (Anggota Korpri) masih kecil, kalau ada temannya terkena musibah kecelakaan cenderung tidak berempati, padahal (yang menjadi korban) samasama anggota Korpri. Jadi, ke depan, antar Korpri di unit maupun lainnya harus komitmen bersatu (semangat Persatuan,red),” katanya.

Pada rapat kerja ini, lanjut Sukardi, ada pembahasan mengenai iuran Korpri yang peruntukannya ditekankan untuk dikembalikan bagi kesejahteraan anggota Korpri.

Apapun bentuk permintaan bantuan dari berbagai instansi atau lembaga diluar Korpri, sebaiknya permintaan bantuan itu ditolak.

Sebaliknya, tambahnya, dana iuran dari anggota Korpri sebaiknya diberikan lagi kepada anggota Korpri yang mengalami kesusahan seperti ada anggota Korpri yang meninggal ataupun anggota Korpri yang sakit.

“Saya tidak merekomendasi kalau dana iuran anggota Korpri untuk membantu lembaga di luar Korpri.

Sebaiknya, bisa digunakan sumbangan bantuan palang merah ataupu bantuan untuk bencana,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim, Drs H Hizbul Wathon MM mengatakan, maksud diselenggarakan rapat kerja ini sebagai forum koordinasi dalam rangka mengembangan keterpaduan dan koordinasi perencanaan Q iib serta pelaksanaan program kerja Korpri.Q

Remote Lampu Karya Siswa SMK Rajasa

Lebih Praktis, Bisa Digunakan dari Jarak 10 Meter Barang-barang elektronik menggunakan sebuah remot kontrol sudah bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Televisi, tape, VCD-DVD Player, air conditioner, dan berbagai barang elektronik lainnya selalu dilengkapi remote. Tetapi untuk lampu, baik di rumah tangga maupun yang lain sampai saat ini masih saja mengandalkan saklar.

Jika saja ada lampu dengan saklar dan sekaligus dilengkapi remote kontrol, tentu akan lebih mudah menyalakan atau lampu.

Dan benar, salah seorang siswa dari SMK Rajasa Surabaya, Akhmad Mehisa Nandarahman berhasil membuat karya pengoperasian lampu menggunakan remote kontrol inframerah.

Sistem pengoperasian lampu yang dibuat Akhmad ini memang lebih praktis.

Lampu bisa dinyalakan dan dimatikan dari jarak 10 meter menggunakan remot.

Remot ini berfungsi sebagai transmiter. Sedangkan rang-

kaian lampu yang sudah diatur sedemikian rupa diberi modul inframerah sebagai reciver atau penerima.

Saat remote ditekan nyala atau mati akan mengeluarkan cahaya inframerah, kemudian reciver menggerakan relay untuk mengaktifkan lampu. “Cara kerjanya sangat sederhana.

Kita memanfaatkan infrared pada transmitter dan receivernya sebagai penghubung,” kata siswa jurusan teknik instalasi tenaga listrik ini.

Untuk sementara, remote yang dipakai masih dapat digunakan dari jarak 10 meter. Namun hal ini masih dapat dikembangkan lagi

dengan jarak lebih jauh. Untuk menggunakannya, remot harus diarahkan ke arah modul.

Jika tidak diarahkan ke modul, maka remote tidak berfungsi dan lampu tak bisa menyala otomatis. “Saya membuatnya selama dua hari dengan biaya sekitar Rp 300.000,” ujar dia.

Siswa kelas XII ini mengaku, ide pembuatan alat pengoperasian lampu memakai remote inframerah datang dari keprihatinannya terhadap orang sakit yang susah bergerak.

Orang sakit ini bakal kesulitan menyalakan dan mematikan lampu menggunakan saklar pada umumnya.

Apalagi, lanjut dia, di dalam rumah selalu ada lebih dari satu saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu. Bila lampu dibiarkan menyala terus, biaya listrik dapat membengkak dan lampu jadi cepat rusak.

“Kalau rangkaian lampu

dibikin pararel dengan satu modul, cukup satu remote yang dipakai. Sekali tekan remote semua lampu bisa nyala atau mati dalam sekejap,” jelasnya.

Bagaimana jika remotenya rusak? Siswa berkacamata ini mengatakan, alatnya dilengkapi dengan sebuah tombol. Tombol ini dapat berfungsi sebagai pengganti remote. Namun, untuk menggunakannya orang tersebut harus menekannya terlebih dahulu.

Selain itu, bisa juga membeli remote inframerah yang dijual bebas di pasaran sebagai pengganti remote yang rusak. Tapi tidak sembarang remote dapat berfungsi. “Kalau membeli di luar, harus membeli remote yang nomor serinya sama dengan modul yang dipakai.

Jika tidak sesuai, maka retam/bhirawa mote tetap tidak berfungsi,” Q tam Akhmad Mehisa Nandarahman mengujicoba karyanya berupa sistem pengoperasian lampu menggunakan remot inframerah. tandasnya.Q

SURABAYA

Jumat Pon 5 DESEMBER 2014

Kabid Pemerintahan Balitbang Jatim, Dr Turmudzi SH MM MBA sedang membuka seminar mengenai masalah pertanahan.

rac/bhirawa

Perlu Regulasi Camat sebagai PPAT Tingkat Pertama Pemprov, Bhirawa Sertifikasi tanah hingga kini masih saja menjadi permasalahan yang selalu saja terjadi diantara kalangan masyarakat dengan Badan Pertanahan Nasional. Permasalahan tersebut dijumpai dalam hasil penelitian yang dikembangkan peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim.

Dalam seminar penelitian kali ini, terdapat salah satu rekomendasi jangka pendek yang diajukan peneliti asal Balitbang Jatim, Amir HT mengungkapkan perlunya regulasi memberlakukan camat sebagai PPAT khusus permohonan pertama sertifikat tanah masyarakat.

“Sebab masyarakat sendiri kurang paham kalau mendaftarkan tanah yang pertama kali, namun ada beberapa notaris yang dimintai membuat akte. Sering diimbau kalau tanah belum bersertifikat aktenya harusnya

melalui camat, karena camat yang mengetahui seluk beluk daerah setempat,” katanya dalam pemaparan hasil penelitiannya, Kamis (4/12).

Selain itu, ia juga mengusulkan rekomendasi mulai dari penerapan standar pelayanan minimal hingga peningkatan pelayanan berbasis citizen charter yang dapat dikembangkan dengan sistem pelayanan satu atap atau satu pintu.

“Penyederhanaan pelayanan sertifikat juga bisa ditempuh dengan berbagai strategi. Diantaranya masa pengumuman yang sebelumnya 60 hari bisa disederhanakan menjadi 30 hari, asalkan bekerjasama dengan berbagai pihak. Utamanya perangkat daerah camat (PPAT), lurah/kades, hingga dinas informasi komuniasi di daerah serta media,” paparnya.

Ditambahkan Amir, kalau ke depannya upaya sosialisasi pada

masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah harus terus dilakukan.

Sementara Kabid Pemerintahan Balitbang Jatim, Dr Turmudzi SH MM MBA mengatakan, dari hasil penelitian tersebut diharapkan administrasi pertanahan ke depan akan semakin baik.

“Adanya keluhan ketidak beresan, keterlambatan, dan biaya yang tak terjangkau bisa menjadikan evaluasi bagi pihak terkait seperti BPN agar segera melakukan upaya terbaik dalam pelayanannya,” katanya.

Ia mencontohkan, seperti Kabupaten Banyuwangi yang menyikapi dengan menyiapkan tiga mobil khusus pelayanan administrasi pertanahan sebagai upaya pemenuhan pelayanan keburuhan masyarakat dibidang pertanahan yang bisa masuk ke seluruh pelosok desa. “Hal ini bisa dicontoh kabupaten/kota Q rac lainnya,” tandasnya.Q

RSMM Siap Layani Pasien Indonesia Surabaya, Bhirawa Setelah bermetamorfosa dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) menjadi Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jatim membuat rumah sakit mata yang bermarkas di Gayung Kebonsari Surabaya terus meningkatkan pelayanan. Rencananya, RSMM menyiapkan diri dalam memberikan pelayanan kepada pasien dari Indonesia bagian timur. ‘’Saat ini kita terus memperbaiki sistem layanan dan penambahan gedung baru, tujuaanya agar pasien dari luar Jatim dapat tertangani dengan maksimal,’’ ujar Kepala RSMM Jatim Dyah Wiryastini.

Diah menyatakan, dengan tujuh pelayanan yaitu rawat jalan mata, rawat UGD, rawat inap, rawat bedah, poli mata khusus anak, unit diagnostik canggih dan unit Op-

Peserta JKN Pekerja Capai 1,2 Juta Orang Surabaya, Bhirawa Partisipasi para pekerja (BUMN/D/Swasta) di Jatim dalam mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bertambah. Dari data yang diimpun di BPJS Kesehatan Divre VII Jatim hingga 10 bulan terakhir menyebutkan jumlah pegawai BUMN/D/Swasta di Jatim yang mengikuti program BPJS Kesehatan mecapai angka 1.241.108.

Kepala BPJS Kesehatan Divre VII Jatim Andi Afdal menyatakan, dari 1.241.108 pegawai yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan banyak didominasi oleh Surabaya yaitu 608.791 orang, kemudian disusul Pasuruan sebanyak 128.887 orang, Mojokerto sebanyak 128.255 orang, Kediri sebanyak 108.241 orang, Malang sebanyak 78.569, Bojonegoro sebanyak 54.380, Madiun sebanyak 45.989 orang, Jember sebanyak 36.362 orang, Banyuwangi sebanyak 32.719 orang, Pamekasan sebanyak 19.015 orang. ‘’Surabaya terbanyak karena banyak BUMN/ D/Swasta yang berada di kota pahlawan, sedangkan Pamekasan sedikit karenaBUMN/D/ Swasta memang sedikit,’’ ujarnya.

Andi menyatakan, dengan bertambahnya jumlah peserta BUMN/D/Swasta diharapkan dapat mempercepat Jatim dalam mencapai target peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2017. BPJS optimis warga Jatim tahun 2017 semua terdaftar dan terkaver BPJS Kesehatan. ‘’Untuk nasional kepesertaan rampung tahun 2019, akantetapi Jatim lebih awal 2017,’’ jelasnya.

Kedepan ia menegaskan BPJS mendeadline badan usaha untuk untuk segera mendaftarkan pekerjanya. Awal tahun 2015 diharapkan semua badan usaha yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan mendaftarkan seluruh pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Kita meminta semua badan usaha segera mendaftarkan pegawainya, hal ini terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden tahun 2014 tentang kewajiban badan us-

T

aha untuk menjadi perserta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Menurut Andi, saat ini jumlah badan usaha yang terdaftar dalam keanggotaan BPJS Kesehatan baru sekitar 13 ribu, jumlah ini relatif lebih kecil dari total jumlah badan usaha di Jatim sebanyak 35 ribu. Banyaknya badan usaha yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan, lanjutnya, disebabkan karena belum adanya kesadaran pemilik usaha atau modal dalam mendaftarkan pegawainya ke BPJS Kesehatan.Selain itu juga belum sadarnya perusahaan akan hak dan kewajiban dalam program BPJS. Andi juga menegaskan meskipun badan usaha telah mendaftarkan pekerjanya pada asuransi lain, namun berdasarkan Perpres tersebut, tetap diwajibkan untuk mendaftar pada BPJS Kesehatan. “Mungkin ada perusahaan tidak merasa perlu untuk mengikutkan pegawainya dalam program BPJS lantaran sudah ada asuransi kesehatan lain atau perusahaan tidak mendaftarkan pegawainya lantaran tidak mempunyai keuanggan yang cukup untuk mendaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Jika badan usaha tidak mendaftarkan pegawainya ke BPJS Kesehatan, maka badan usaha tersebut akan terancam tidak dapat memperpanjang izin usaha. Badan usaha akan sulit mengembangkan usaha dan memperluas pasar jika izin operasional usahanya tidak diberikan alias dicabut.

Selain itu badan usaha tersebut akan dikenakan sangsi administratif dari peQ dna merintah sebesar 1 miliar.Q

com (Opthalmologi Komunitas) menjadikan RSMM siap melayani pasien dari dalam dan luar Jatim. Selain itu rumah sakit juga memiliki beberapa tenaga dokter yaitu 8 dokter spesialis, 8 dokter umum, 32 perawat dan 38 tenaga non kesehatan. ‘’Kita berharap tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit dapat terlayani dengan baik,’’ ucapnya.

Dijelaskannya, saat ini jumlah pasien rata-rata perhari yang berobat di rumah sakit 200 orang dan angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sejak diberlakukannya JKN maka kedepannya jumlah pasien akan meningkat. ‘’Kita tidak masalah dengan peningkatan pasien karena tenaga dan fasilitas yang ada di rumah sakit sudah ada,’’ Q dna tambahnya.Q

Antusias masyarakat dalam mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

dna/bhirawa

PEMENANG LOMBA KOPERASI BERPRESTASI 2014

Koperasi di Provinsi Jawa Timur tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga ‘jumbo” secara kualitas. Ini karena hampir semua koperasi di Jawa Timur menjalankan prinsip-prinsip koperasi. Penguatan di bidang kelembagaan ini tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. idak mengherankan bila koperasi di Jawa Timur, selain menjadi barome ter secara nasional, juga kerap menjadi jujukan studi banding koperasi dari luar Provinsi Jawa Timur. Mereka belajar tentang perkoperasian tidak hanya ke koperasi, namun juga ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Prestasi Provinsi Jawa Timur dalam bidang koperasi secara nasional juga bukan menjadi rahasia.

Setiap Hari Koperasi skala nasional, Provinsi Jawa Timur senantiasa memborong penghargaan. Pada Hari Koperasi tahun 2014, tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan Bidang Koperasi diterima H Saifullah SH, MHum (Bupati Sidoarjo), Dr H Sjahrazad Masdar MA (Bupati Lumajang), H Amin SH (Bupati Ponorogo), Abdullah Azwar Anas MSi (Bupati Banyuwangi), H

3

Kelompok Koperasi Konsumen Peringkat I Peringkat II Peringkat III Peringkat Harapan I Peringkat Harapan II

: : : : :

KPRI Bina Karya, Kab Banyuwangi Kopkar Eccindo, Kab Sidoarjo KPRI Ruas Ambulu, Kab Jember Primkoppol Resort Magetan, Kab Magetan Primkop Kartika Merak 03, Kota Madiun

Kelompok Koperasi Produsen Hasani (Walikota Pasuruan) dan Dr H Akhmad Sukardi MM (Sekda Provinsi Jawa Timur).

Adapun koperasi yang meraih penghargaan tingkat nasional tahun 2014 yaitu KJKS BMT Nuansa Umat (Sumenep), KPRI Bina Karya (Banyuwangi), KUD Batu (Kota Batu), KUD Sumber Rejo (Kab. Pasuruan), Koperasi SAE Pujon (Kab. Malang) dan Kopkar Usaha Sejahtera Bersama. Pada Hari Koperasi 67 di Medan, Jawa Timur memborong 19 Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM. Kualitas koperasi di Jawa Timur yang bagus ini tidak lepas dari perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum dalam pidatonya saat Hari Koperasi ke-67 di Magetan mengingatkan, kalau ingin negara atau daerah bagus dan sejahtera,

Peringkat I Peringkat II Peringkat III Peringkat Harapan I

Kelompok Koperasi Simpan Pinjam

Gubernur Dr H Soekarwo SH, MHum menyerahkan piagam kepada pemenang Lomba Koperasi Berprestasi Jawa Timur saat Harkop ke-67 di Magetan. maka bangun dan perkuat koperasi, karena koperasi adalah sebagai pilar ekonomi dan berkeadilan pada masyarakat lantaran sasarannya adalah demi kesejahteraan. Koperasi hukumnya wajib, karena konsep koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota sekaligus masyarakat. Dan yang lebih penting lagi adalah koperasi sebagai

Punya Toko Keliling

Kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013 serta pemilihan pengurus dan pengawas untuk masa bakti 2014-2016 KPRI Bina Karya, Kab Banyuwangi, Peringkat I Lomba Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Konsumen.

Koperasi Sae Pujon, Kabupaten Malang KUD Batu, Kota Batu Kopkar Nusantara Sebelas, Kab Ngawi Koperasi Lingkungan Industri Kecil, Kab Gresik

Peringkat I Peringkat II

KPRI Bina Karya – Peringkat I Kelompok Koperasi Konsumen KPRI Bina Karya berdiri tahun 1957. Koperasi yang sekarang beralamat di Jl Jenderal Ahmad Yani No 45, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, mulanya didirikan para guru di Kecamatan Gambiran dan Tegalsari. Tahun 1978 mendapatkan Badan Hukum 4086/BH/II/78.

“Sejarah KPRI Bina Karya dulu asalnya itu beru-

: : : :

pa tabungan para guru SD di Desa Jajag, Banyuwangi, dimulai tahun 1957. Belum berupa koperasi seperti sekarang ini. Hanya berupa tabungan saja. Makin hari yang nabung makin banyak.

Akhirnya dikoordinatori oleh Bapak Jayeng Suwarno kami mulai membentuk embrio koperasi yang diberi nama Bina Karya di tahun 1974. Kemudian di tahun 1978 itu kami mengajukan badan hukumnya, waktu itu masih harus ke provinsi, dan akhirnya dapat Badan Hukum pada 1 September 1978. Pada saat itu jumlah anggotanya 324 orang dengan aset Rp 10.059.572 juta,” terang Juwito, Ketua I KPRI Bina Karya.

Kini KPRI Bina Karya anggotanya 904 orang.

Anggotanya kebanyakan guru yang sudah PNS di wilayah Kecamatan Gambiran dan Tegalsari, mulai guru TK, SD, SMP , SMA dan SMK. Dengan memungut Simpanan Pokok Rp 150.000 untuk anggota baru dan Simpanan Wajibnya Rp 125.000, koperasi ini memiliki 4 unit usaha, yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Pertokoan, Unit Jasa dan Unit Travel. Hingga Desember 2013 KPRI Bina Karya sudah mempunyai aset sebanyak Rp 24.727.975.611. Hingga Desember 2013 omzet yang dimiliki koperasi ini sudah menembus Rp Q adv 358.157.500.Q

alat penyeimbang kesejahteraan bagi masyarakat.

Karena itu berkat bimbingan dan perhatian dari Pakde Karwo, dengan dibantu oleh Gus Ipul selaku Wakil Gubernur Jawa Timur, perkembangan koperasi di Jatim terus menunjukkan progres yang bagus. Omzet koperasi di Jawa Timur per tahun mencapai Rp 40 triliun dengan

jumlah aset sebesar Rp 30 triliun. Sedangkan jumlah anggotanya sekitar 8 juta orang.

Guna memacu kinerja gerakan koperasi, setiap tahun Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mengadakan lomba koperasi berprestasi. (Pemenang Lomba Koperasi Berprestasi 2014 lihat tabel). Q adv

: KJKS BMT NU, Kab Sumenep : Koperasi BMT Mandiri Sejahtera, Kab Gresik Peringkat III : Kopkar Tunas Harapan Bentoel, Kab Malang Peringkat Harapan I : KUD Sumber Rejeki, Kab Pasuruan Peringkat Harapan II : KSP Pratama Surya Makmur, Kota Mojokerto Kelompok Koperasi Jasa Peringkat I Peringkat II Peringkat III

: KUD Sumber Rejo, Kab Pasuruan : Koperasi Usaha Sejahtera, Kab Gresik : KPRI Sejahtera RSD Dr. Subandi, Kab Jember Peringkat Harapan I : Kopkar Jasa Marga Bhakti IV, Kota Surabaya Peringkat Harapan II : Kopegtel Banyuwangi, Kab Banyuwangi

KUD Sumber Rejo – Peringkat I Kelompok Koperasi Jasa

Tumpuan Hidup Warga Sukorejo BAGI sebagian penduduk Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, keberadaan KUD Sumber Rejo boleh dibilang ‘juru penyelamat’. Betapa tidak, ada ribuan orang yang menggantungkan hidupnya di KUD ini. Ya, melalui unit usaha Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang memproduksi Sampoerna Hijau, KUD mampu menghidupi ribuan orang.

Saat ini karyawan SKT KUD Sumber Rejo sebanyak 1.300 orang, dan hampir 95 persennya adalah perempuan. Mereka adalah tulang punggung keluarga. Jika digebyah uyah mereka mempunyai satu orang suami dan tiga orang anak, coba hitung, sudah berapa kepala yang menggantungkan hidupnya di KUD ini.

“Sebagian besar karyawan SKT kami adalah tulang punggung keluarga. Coba saja lihat kalau saat berangkat dan pulang, yang mengantar dan menjemput adalah suaminya,” kata Nur Huda, Direktur SKT KUD Sumber Rejo.

KUD Sumber Rejo membayar gaji karyawan SKT sesuai dengan UMR Kabupaten Pasuruan, yaitu Rp 2.190.000, tapi

10.000.000 batang/minggu. Sebelumnya SKT KUD Sumber Rejo mampu memproduksi 12 juta batang per minggu, tapi sejak dua tahun lalu kuota dari HM Sampoerna terus turun. Bahkan KUD Sumber Rejo terpaksa mem-PHK hampir 8 persen karyawannya.

Kontribusi SKT KUD Sumber Rejo terhadap masyarakat sekitar cukup besar.

Ini tidak luput dari peran Haji Ruslan sebagai Ketua KUD Sumber Rejo, dan tokoh masyarakat yang berangkat dari daerah setempat, Ruslan mengenal bentul dampak positif SKT yang dirintisnya terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Tenaga kerja yang diserap SKT KUD Ketua KUD Sumber Rejo, H Ruslan (pegang majalah) bersama pengurus KUD Sumber Rejo. Sumber Rejo dari masyarakat hampir 75 persen, sisanya masyarakat dari luar Kec Sukorejo. Selain itu dampak ekonomi denoleh KUD ditambahi Rp 10.000 sehingga gan berdirinya SKT ini cukup besar, karemenjadi Rp 2.200.000/orang/bulan. Selain na masyarakat bisa memanfaatkan itu KUD juga memberikan jaminan sosial, kesempatan mengais rejeki dari para asuransi kesehatan/kematian serta tunjankaryawan pabrik, dengan berdagang magan lainnya di luar gaji pokok. kanan sekitar pabrik maupun menyediaDengan jumlah karyawan 1.300 orang, kan alat transportasi hingga usaha kosKUD Sumber Rejo mempu memproduksi kosan. Q adv

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Apindo, BBM dan UMK Wacana penurunan kembali harga BBM bersubsidi dalam negeri bisa menjadi kabar baik untuk semua golongan.

Terutama kalangan pengusaha yang tergabung dalam Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Akhir tahun ini Apindo sangat sibuk meng-kalkulasi harga produksi, disebabkan naiknya BBM terutama solar dan UMK. Banyak anggota Apindo ingin mem-PTUN-kan Peraturan Gubernur tentang UMK Kini boleh jadi UMK bisa dinego ulang.

Munas Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) pada Munas IX tahun 2013 lalu mendesak pemerintah untuk mengatur subsidi lebih tepat. Antaralain dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Konon sudah banyak industri menggunakan gas dan solar industri, bukan BBM bersubsidi.

Namun manakala BBM bersubsidi dinaikkan, kalangan pengusaha ternyata juga kelabakan. Antaralain biaya distribusi dan transportasi yang lebih mahal.

Selain itu buruh pasti menuntut kenaikan upah yang disesuaikan dengan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Upah buruh minimal di kabupaten dan kota, sudah ditetapkan akhir bulan November lalu. Prosesnya tidak mudah, karena juga harus menjaga kelangsungan perusahaan. Sekaligus menjamin kesejahteraan buruh. Maka kebijakan UMK (Upah Minimum Kabupaten) bisa menjadi tolokukur perekonomian daerah (dan nasional). Sekaligus bisa menjadi ancaman kebangkrutan politik dan ekonomi.

Secara umum, UMK di Jawa Timur naik sebesar 20% dibanding UMK tahun 2014 lalu. Dengan kenaikan itu UMK di Surabaya menjadi sebesar Rp 2,71 juta, lebih besar dibanding upah buruh Jakarta. Sekaligus juga UMK terbesar di Indonesia! Sedangkan daerah “ring satu” (Gresik) sebesar Rp 2.707.500,- atau hanya selisih Rp 2.500,- dengan Surabaya. Sedangkan Sidoarjo sebesar Rp 2.705.000,- .

UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 90 ayat (1) dinyatakan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dibanding KHL. Unsur pembentuk KHL menjadi titik perdebatan, karena terdiri dari 180-an item masing-masing dengan patokan harga. Sebagiannya dianggap bukan kewajiban perusahaan. Prosedur UMK dimulai dari usulan Bupati dan Walikota, serta rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi.

Upah buruh seharusnya menjadi prioritas kalkulasi, karena menjadi faktor utama kelangsungan produksi. Lebih lagi upah buruh merupakan amanat UUD, sebagai peta jalan keadilan ekonomi. Pada pasal 28D ayat (2), UUD menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Amanat ini merupakan hasil amandemen kedua UUD (18 Agustus tahun 2000).

Pada masa sebelumnya, upah buruh selalu jauh dibawah standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Bahkan standar KHLnya pun dipagu rendah. Sehingga pada masa lalu upah buruh yang rendah di Indonesia di-kampanye-kan ke seluruh dunia sebagai upah yang kompetitif. Akibatnya, kalangan buruh selalu hidup dibawah garis kemiskinan. Sedangkan kalangan pengusaha dapat memperluas (menambah) jumlah pabrik dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah.

Kenaikan UMK bisa dianggap sebagai pencerahan paradigma ditataran Kepala Daerah (Gubernur serta Bupati dan Walikota) yang mulai peduli dengan masyarakatnya. UMK memang hak kewenangan gubernur untuk menetapkannya. Dalam UU Ketenagakerjaan, pasal 89 ayat (3) dinyatakan: “upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan / atau Bupati / Walikota.”

Dengan wacana penurunan harga BBM bersubsidi, pengusaha bisa bernafas lebih lega. Tinggal memikirkan upah.

Andai pengusaha merasa keberatan dengan nilai UMK, bisa mengajukan penangguhan. Untuk itu diperlukan persyaratan khusus dan tidak dapat disama-ratakan terhadap seluruh perusahaan. Banyak pengusaha sukses melobi buruh-nya.

Upah bisa tidak naik, namun buruh memaklumi.

Tetapi sebenarnya terdapat win-win solutions, yakni: hapus pungli (dan KKN). Kementerian Perekonomian berjanji segera menerbitkan peraturan kemudahan perizinan yang bebas KKN. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

PSSI Perlu Ngaca!

Pasca kekalahan Timnas Indonesia atas Filipina 4-0, bisa dibilang sudah tidak ada lagi harapan “Indonesia Juara AFF 2014” yang muncul di kepala masyarakat Indonesia.

Ucapan penuh harap tersebut berganti menjadi kritik tajam.

Mulai kritik kepada Pemain Timnas, Alfred Riedl, sampai kritikan kepada PSSI sebagai induk sepakbola Tanah Air. Berlebihankah respon masyarakat itu? Saya kira tidak juga.

Banyak hal yang menjadikan kritik tersebut dikatakan wajar dan pantas. Mulai dari lawan yang menghancurkan Indonesia kemaren, Filipina. Negara yang lebih terkenal dengan olahraga Basket-nya tersebut faktanya tidak pernah menang dari Indonesia sejak 1958. Bahkan bisa dibilang Filipina merupakan “makanan empuk” Indonesia di berbagai ajang.

Kemenangan 5-1 sampai 13-1 pun menjadi hal yang pernah dan biasa didapatkan Indonesia dari negara asal petinju Manny Pacquiao tersebut. Tapi yang terjadi kemaren, Indonesia dipermalukan secara permainan dan hasil, telak 4-0 kita dibantai.

Setelah itu, mulai terdengar kembali kritik kepada Pelatih Alfred Riedl. Ada dua hal disini yang menjadi sorotan. Pertama Riedl dinilai gagal menampilkan permainan atraktif timnas seperti 2010 dulu dan bisa dipastikan gagal memenuhi target juara AFF. Kedua, komposisi pemain pilihan Riedl menjadi sorotan tajam.

Mulai dari usia skuad timnas yang dinilai terlalu tua dan tak dimainkannya Evan Dimas di dua pertandingan yang sudah dijalani Timnas. Selanjutnya, tak dicantumkannya pemain-pemain yang dinilai layak menghuni skuad timnas seperti Bustomi, Bayu Gatra, hingga Ferdinand Sinaga sang pemain terbaik ISL. Sedangkan untuk PSSI, banyak pihak yang langsung bersuara tentang “mafia bola” di dalam tubuh PSSI. Merekalah yang dinilai banyak masyarakat sebagai penyebab hancur dan berantakannya Timnas Indonesia di AFF 2014 ini.

Yang jelas, pasca AFF 2014 ini, Alfred Riedl dipecat atau tidak diperpanjang kontraknya oleh PSSI. Tapi bukan berarti ini semua kesalahan Riedl 100%. Riedl memang bertanggung jawab karena dia adalah pelatih, tapi PSSI lebih bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia.

M Baihaqi N. Alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Pon 5 DESEMBER 2014

Kakbah Simbol Pemersatu Umat Kota Makkah sering juga disebut Ummul Quro, yang artinya induk dari desa-desa. Di sanalah salah satu peradaban manusia bermula, merupakan suatu tempat di bumi yang mula-mula dikenal dan dihuni manusia. Makkah adalah tempat yang berada di atas air, karena dibawahnya terdapat sumber air terbesar bernama Zam-zam. Zam-zam itu yang menjadi awal kehidupan manusia di Makkah, ketika Ismail bayi menghentakkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah sumber air.

S

umber air yang sangat luar biasa besar dan tiada henti ini kemudian mengundang kabilah-kabilah lain di sekitar Jazirah Arab untuk datang. Maka kawasan Makkah pun berkembang dan Nabi Ibrahim, ayah Ismail kemudian diperintahkan Allah untuk membangun kembali Kakbah.

Itulah sejarah Ummul Quro, induk desa-desa, dan sejarah awal berdirinya Kakbah yang paling populer.

Kakbah merupakan kiblat umat Islam yang terletak di dalam Masjidil Haram di Makkah.

Dalam lintasan sejarah, kiblat umat Islam pernah mengalami perubahan ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, sebelum akhirnya kembali menghadapkan kiblatnya ke Kakbah.

Ketika kewajiban shalat diturunkan kepada Nabi, untuk segenap umat Islam, umat Islam kemudian diperintahkan melaksanakan ibadah shalat de­ ngan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Akan tetapi setelah hijrahnya, Nabi berharap kepada Allah untuk dapat mengalihkan kiblat shalatnya mengarah ke Masjidil Haram, keinginan Nabi tersebut kemudian dijawab oleh Allah dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 142-145. Sedangkan perpindahan kiblat ini terjadi pada pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriyah. (hal. 64).

Inilah sejarah perpindahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke arah Kakbah. Pertama kali Rasulullah melaksanakan shalat menghadap Kakbah adalah shalat asar berjamaah. Ketika itu Nabi

shalat berjamaah di masjid Bani Salamah, pada saat Nabi sedang dalam kondisi rukuk ada wahyu turun yang memperintahkan untuk mengubah arah kiblat. Seketika itu Nabi langsung berputar menghadap Kakbah di Masjidil Haram. Masjid Bani Salamah inilah yang kemudian disebut Masjid Qiblatain (Masjid dengan dua kiblat).

Setelah turunnya perintah berkiblat ke Kakbah, Nabi segera memberitahukan hal itu kepada umatnya. Akan tetapi, pembritaan peralihan arah kiblat ini menimbulkan reaksi dari sebagian kaum musyrik dan ahli kitab dengan memunculkan keraguan dan menjus-

tifikasi keluar dan menyimpang dari petunjuk. Mereka berkata, “Apa yang telah memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu dipegangnya? Apa yang telah membuat mereka kadang-kadang berkiblat ke Baitul Maqdis dan kadang-kadang berkiblat ke Kakbah?” untuk menjawab tuduhan kaum musyrik tersebut, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 115, “Dan Kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah.” (hal.

71-72).

Jawaban ini merupakan jawaban ringkas bahwa Allah itu maha besar. Ketaatan dan ketakwaan bukanlah sebatas formalitas untuk menghadapkan wajah hambanya ke timur atau ke barat, melainkan ketaatan dan ketakwaan seorang hamba atas segala perintah-Nya dan benar-benar mengabdi kepada-Nya. Menghadap ke arah kiblat adalah wujud ketaatan atas perintah Allah. Sedangkan perpindahan arah kiblat itu sendiri bukanlah menjadikan arah Baitul Maqdis maupun Kakbah sebagai tujuan, melainkan wujud berserah diri seorang hamba atas perintah tuhannya. Seandainya Allah tidak memerintahkan hal demikian, tentu tidak akan dilakukan oleh sang hamba.

Ada beberapa pertanyaan ketika seorang muslim yang beriman dan tidak menyekutu-

kan Allah dengan benda apa pun ditentang oleh non-muslim.

Pertentangan ini disebabkan seorang muslim yang menolak menyembah berhala, namun saat shalat justru menyembah sebuah rumah batu berbentuk kotak yang disebut Kakbah. Sedangkan nonmuslim menjadikan ini sebagai hujatan bahwa umat Islam dalam beribadah ternyata menyembah kepada berhala Kakbah.

Dr. Zakir Naiek, seorang ulama terkenal dari India mengatakan bahwa menghadap ke arah Kakbah bukanlah menyembah berhala, melainkan Kakbah hanyalah simbol pemersatu umat Islam dalam menghadap kepada Allah di setiap menjalankan rutinitas ibadah mereka. Kakbah bukan berhala yang disakralkan, karena Umar bin Khattab sendiri pernah mengatakan bahwa Hajar Aswad yang terdapat dalam Kakbah hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat memberikan syafaat dan madharat. Sebagaimana kata Umar, “Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, aku tidak akan menciumnya.” Umar menciumnya hanya karena ketaatan serta teladan yang diberikan oleh Nabi. (hal. 89).

Di zaman Rasulullah, Kakbah digunakan untuk berdiri ketika hendak mengumandangkan azan.

Ini menunjukkan bahwa Kakbah bukan berhala yang memang dijadikan sebagai Tuhan dan disakralkan. Sedangkan berdiri di atas berhala “yang dijadikan Tuhan” tentu hal yang terlarang bagi para penyembah berhala. n

Judul : Kepunyaan Allah Timur dan Barat Penulis : Muh. Hadi Bashori Penerbit : Quanta Cetakan : I, 2014 Tebal : ix+209 halaman ISBN : 978-602-02-3074-0 Peresensi : Fatmawati Ningsih S.Th.I Penulis Lepas, Alumnus IAIN Walisongo Semarang

Resensi Buku :

T

Peristiwa Pelayaran Maritim Indonesia

idak banyak orang menulis tentang kemaritiman Indonesia, lebih-lebih yang diungkap melalui sejarah fiksi yang cukup memukau dengan diksi dan kelimat-kalimat yang penuh arti. Memang ada sebagian yang menulis tentang kemaritiman Indonesia, namun hanya bisa dihitung dengan jari tangan saja. Itu pun masih dalam bentuk ulasan-ulasan sejarah yang membutuhkan daya pikir yang serius.

Maka dari itu, Yan Soe berini­ sitif melengkapi kekurangan itu.

Kehadiran buku karya Yan Soe “Pirate Wind Cinta, Ketamakan, dan Pengkhianatan” akan menyuguhkan tentang kisah kemaritim­ an Indonesia sebelum Malaysia melepaskan diri dari nusantara.

Kemaritiman dalam buku ini dihadirkan dalam bentuk sejarah fiksi yang diramu menggunakan bahasa-bahasa sastra yang bisa memberikan rasa nasionalisme yang tinggi bagi para pembaca.

Dengan begitu, karya ini akan mampu menyuplai jiwa agar terus menjaga maritim Indonesia supaya tidak dicaplok oleh negara lain.

Kisah kemaritiman Indonesia ini membawa kisah pengkhianatan cinta oleh laki-laki dari perusahaan dagang Inggris, East India Company (EIC) pada abad VII. Armada kapal layar berbendera kompani Inggris ini memasuki selat Malaka pada tahun 1796. Semuanya berjumlah selusin (12) kapal, membawa barang dan penumpang. Dua orang gadis muda dan cantik (Geraldine adn Rowena) turut menumpang dalam salah satu rombongan kapal tersebut. Dua gadis ini yang membuat mata para awak kapal Albatros merasa lebih segar setiap kali curi-curi pandang ke arah mereka (hlm. 1).

Kemampuan Yan Soe

dalam mendeskripsikan tentang kemaritiman Indonesia melalui karya fiksi atau novel ini perlu mendapat acungan jempol. Jarang sekali kita menemukan orang yang mau menulis tentang kemaritiman Indonesia versi novel yang memukau hati setiap pembaca. Gaya bahasa yang digunakan tidak terlalu berat, sehingga untuk memahami seputar kemaritiman sangat mudah dan gampang. Berbeda dengan bukubuku ilmiah dan penelitian yang membutuhkan kerja keras otak untuk memahami isinya yang penuh dengan skema dan teoriteori yang rumit.

Hakikatnya, karya ini menceritakan Pirate Wind (bajak laut) yang selalu merampok setiap kapal orang Eropa yang berlayar di laut nusantara. Bajak-bajak laut ini yang menjadi pemeran dalam menghebohkan karya ini.

Para bajak laut itu, dalam

merampok kapal yang beralyar tidak serta merta secara ke­ seluruhan, namun mereka hanya merampok kapal yang ditumpangi oleh orang Belanda (VOC) (hlm. 10).

Bajak Laut vs Cinta Sayangnya, meski karya ini mengulas tentang Pirate Wind sebagai judul utama, namun tokoh bajak laut menjadi tokoh kedua setelah Geraldine, Rowena, dan keluarganya yang kecewa atas cinta dan sebuah pertunangan.

Di sini peran Geraldine, Rowena, dan keluarganya dijadikan tokoh utama. Kisah-kisahnya seputar percintaan yang sempat dikhianati, dan itu dikhianata secara permanen untuk selamanya. Ini salah satu kelemahan penulis dalam penokohan dalam karya ini, tak ada kekuatan judul dan substansi yang disampaikan, antara kemritiman, cinta, bajak laut yang selalu beraksi atas kapal VOC milik Belanda.

Dari dua gadis ini, kisah kemaritiman Indonesia dan pengkhianatan cinta di antara kedua bersaudari itu diolah dengan bahasa kelautan yang penuh hempasan nafas kekecewaan. Kisah cinta dan kekecewaan itulah yang mampu melayari maritim Indonesia yang luas dan kaya-raya ini.

Dari satu pulau kecil, bajak laut mengintai, namun di sisi lain persoalan cinta terus berkobar untuk terus Judul : Penulis : Penerbit : Cetakan : Tebal : ISBN : Peresensi :

diperjuangan oleh orang-orang asing yang mau menjajah nusantara ini.

Karya ini cukup hebat dengan menjadikan tokoh utama dari luar negeri. Meski di dalamnya didominasi oleh penduduk pribumi sendiri, namun kemampuan penulis mengutarakan perasaan dari sisi yang berbeda ini sangat langka dan jarang.

Dari novel sejarah fiksi ini kita akan mengetahui bahwa penjajah yang datang ke nusantara yang kelihatan tampak sangar, keren, gagah, dan penuh wibawa, di kalangannya sendiri kadang mereka juga terkucilkan. Baik mereka terkucilkan oleh bangsanya sen­ diri atau karena perasaan cinta yang menderanya sehingga segala aktivitas tersendat hanya karena persoalan hasrat, perasaan, dan naluri yang tak terpenuhi.

Buku ini hadir sebagai upaya mengenalkan kemaritiman Indonesia yang dipadu dengan kisah pilu pengkhianatan cinta yang terjadi pada orang asing dari Inggris. Cukup menarik sekaligus memilukan alur dan kisah yang disuguhkan dalam buku ini. Pengalaman cinta yang tragis akibat dijodohkan oleh orang tua, yaitu kekasih bukan pilihan mereka yang akan menjalani bahterah kehidupan di atas gelombang laut keluarga yang penuh dengan ombak cobaan dan godaan hidup.

Selamat mengenal perasaan para penjajah dan mendapat inspirasi nasionalisme setelah mengarungi kemaritiman Indonesia melalui karya langka ini. Semoga! n

Pirate Wind Cinta, Ketamakan, dan Pengkhianatan Yan Soe Metamind (PT Tiga Serangkai) I, Maret 2014 vi, 450 hlm.; 21 cm 978-602-9251-24-1 Junaidi Khab Pecinta Baca Buku dan Akdemisi UIN Sunan Ampel, Surabaya.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pon 5 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

BPR Pemkab Tambah 2 Kantor Kas Sidoarjo, Bhirawa BPR milik Pemkab Sidoarjo, Delta Artha, tahun 2014 ini akan menambah kantor kasnya lagi, di wilayah Kec Tarik dan Kec Tulangan. Sebelumnya sudah ada kantor kas di Larangan, Sidoarjo dan di Sedati.

Serta satu kantor cabang di Kec Krian.

Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo, Ratna Wahyuningsih, menyampaikan penambahan kantor kas ini, bertujuan untuk memperluas jaringan pelayanan BPR Delta Artha di seluruh wilayah Kab Sidoarjo. ‘’Agar masyarakat Sidoaro bisa semakin banyak yang terlayani,’’ kata Ratna, Kamis (4/12) kemarin, di kantornya.

Sementara untuk membuka kantor kas di wilayah selatan Sidoarjo, kata Ratna, akan dilakukan secara bertahab.

Disampaikan Ratna, BPR Delta Artha, baru-baru ini, dalam tahun pertama yakni 2014, telah mengundi hadiah sebuah sepeda motor bebek , untuk mendapatkan pemenang undian tabungan Tamassda ( Tabungan Masyarakat Sidoarjo ). ‘’Undian pada tahun ketiga, yakni pada tahun 2016 nanti atau tahun puncak, akan mengundi hadiah utama berupa sebuah mobil Suzuki APV,’’ ujar Ratna.Q ali

Gresik Terima ISO Penempatan Tenaga Kerja Gresik,Bhirawa Penempatan tenaga kerja yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik memperoleh Sertifikat Sistim Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.

Hari ini, sertifikat SMM bidang penempatan tenaga kerja tersebut diserahkan Kepada Wakil Bupati Gresik, Drs Moham mad Qosim, M.Si oleh Menteri Tenaga Kerja RI, Muh Hanif Dhakiri di Kantor Kemnakertrans Jakarta, Kamis (4/12).

Tak semua Kabupaten/Kota yang memperoleh sertifikat ISO tersebut. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik, Mulyanto melalui kabag Humas Pemkab Gresik Suyono mengatakan, ada 13 kabupaten/ kota se Indonesia yang memperoleh sertifikat SMM ISO tersebut.”Dipilihnya Gresik sebagai penerima sertifikat ISO karena Disnakertrans Gresik berhasil dan mampu memberikan pelayanan dalam penempatan tenaga kerja prima” ungkap Mulyanto.

Berbagai upaya dilakukan, selain menempatkan tenaga kerja di beberapa perusahaan melalui sistim perekrutan yang ada di kantor Disnaker. Setiap berkala Pemkab Gresik juga menyelenggarakan job fair yang hasilnya telah menempatkan ribuan tenaga kerja melalui kegiatan ini.

“Job Fair merupakan program unggulan kami yang setiap tahun akan terus kami selenggarakan. Banyak sekali masyarakat yang meminta kami agar program job fair ini lebih sering dilaksanakan di Gresik” tambah Mulyanto.Q eri

LMS Sepakat Ketua Komisi D Diganti Gresik,Bhirawa Pengusiran terhadap wartawan oleh ketua komisi D, menui kritik dari berbagai kalangan. LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Gresik, dan pengamat pendidikan mencurigai adanya deal-delan lantaran hampir seluruh kasus pungli lolos dari sanksi. Sebab, dari sejumlah kasus pungli yang diadukan pada dewan menguap begitu saja. Pihaknya minta untuk di copot jabatanya, karena tidak transparan.

Menurut Bupati Lira Kabupaten Gresik Choirul Anam , kejadian itu sangat mengecewakan. Dan mengecam keras sikap ketertutupan Komisi D DPRD Gresik, karena telah menciderai asas keterbukaan pasa era reformasi seperti saat ini. Kalau hearing dilakukan secara tertutub, terus nanti kinerja komisi siapa yang akan lakukan publikasi. Dan masyarakat sehingga tidak tahu apa yang di kerjakanya apa sesuai harapan, atau bahkan main mata sendiri.

Prilaku dewan seperti itu tidak mencerminkan wakil rakyat, dan patut untuk di curigai. Dan perbuatan ketua komisi D Ruspandi Sunaryo, jelas melanggar asas keterbukaan publik, tindakan semacam ini juga melanggar UU pers. Apalagi, informasi pungli tersebut berasal dari masyarakat sendiri. “Informasi dari rakyat, terus rakyat tidak boleh tahu, itu aneh,” ungkapnya.Q kim

Syaikhul Islam Desak ARB Turun ke Porong Sidoarjo,Bhirawa Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie diminta untuk turun dan melihat langsung kondisi warga yang mengalami penderitaan akibat jebolnya tanggul lumpur di titik 73, Kedungbendo, Kec Tanggulangin.

Anggota DPR RI dari FKB, Syaikhul Islam, Kamis (4/12) siang,mendesak ARB untuk turun langsung melihat nasib warga di sana, tidak hanya sibuk urus hiruk pikuknya Munas. Korban lumpur tidak butuh politik, yang dibutuhkan nasibnya diperhatikan. Walaupun ini merupakan bencana nasional namun PT Minarak Lapindo Inc jangan berpangku tangan atas bencana yang terjadi sekarang.

Putra Gus Ali, pengasuh Ponpes Bumi Sholawat, Kec Tulangan, ini merasa miris mendengar tanggul penahan semburan lumpur Lapindo titik 73B di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo kemarin jebol. Kodisinya semakin kritis sekarang. Ribuan warga disekitar tanggul yang jebol semakin beresiko terkena dampaknya. Bila tidak segera diantisipasi, ancaman lumpur Lapindo akan semakin tinggi.Q hds

5

PNS Sidoarjo Malas, Gaji Berkala Ditunda Sidoarjo, Bhirawa PNS di Pemkab Sidoarjo tidak boleh bermalasmalasan. Sebab mulai tahun depan, untuk menilai kinerja pegawai di Kabupaten Sidoarjo, akan diterapkan aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara online.

Kelebihan aplikasi secara online, apa yang dikerjakan PNS tiap harinya, akan bisa dipantau sampai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo. Karena itu PNS harus mengisi aplikasi ini tiap harinya, usai mengerjakan tugas.

‘Bila PNS sampai gak pernah mengisi aplikasi ini, bisa diartikan tidak ada pekerjaan yang ia kerjakan pada hari itu, kalau sampai tidak mengisi aplikasi ini, maka otomatis salah satu sanksinya adalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima akan dikurangi,’’ ujar Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih, didampingi Kabid Pembinaan

ali kusyanto/bhirawa

PNS di Kab Sidoarjo tidak boleh bermalas-malasan. Bila dalam rekap SKP online hasilnya kurang dari 50 %, mereka bisa dapat sanksi. dan Pengembangan Pegawai, Happy Setyaningtias, Kamis ( 4/12) kemarin.

Selain itu, lanjut Witarsih, apabila prosentase SKP nya

sampai kurang dari 50 prosen, maka akan ada sanksi lainnya, seperti penundaan gaji berkala. ‘’Karena itu apa yang diker-

jakan PNS tiap harinya harus jelas, kemudian mereka mengisi aplikasi SKP,’’ terang Witarsih.

Menurutnya juga, selain SKP

SKPD Wajib Persiapkan Mitra Kerjanya Sidoarjo, Bhhirawa Seluruh perwakilan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) hingga para Camat yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, telah dirapatkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP), berkoordinasi bersama Dewan Ketahanan Pangan (DKP) untuk membahas penguatan ketahanan pangan dalam menghadapi MEA (Masyarakat Economy ASEAN) tahun 2015.

Kegiatan yang dikemas dalam workshop tersebut, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo MG. Hadi Sutjipto, SH, MM kemarin di Aula Edotel SMKN 1

Sidoarjo. Dihadapan 100 peserta Wakil Bupati meminta agar para SKPD berkewajiban membina atau menggerakkan mitra kerjanya, koleganya untuk mempersiapkan diri. Karena tahun depan produk apa saja dari luar negeri akan masuk ke Sidoarjo.”Siap tidak siap, tetap akan masuk, karena itu lebih baik mempersiapkan diri,” tegas nya.

Jadi kita ini juga harus mempersiapkan barang-barang yang layak untuk di jual, baik lokal maupun ekspor. Kita jangan jadi pembeli terus, barang-barang kita juga harus diekspor. Kalau soal mutu, kualitas barangbarang produk Sidoarjo ini tidak

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati MG. Hadi Sutjipto saat memberikan arahan kepada para SKPD dan Camat, kemarin.

kalah bersaing dengar luar negeri. “Ternyata masih ada orang luar negeri membeli barang setengah jadi dari Sidoarjo, selanjutnya mereka tinggal mengemas dengan baik. Gitu saja sudah menjadi barang mahal, dan laku dijual,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sidoarjo Dra. Wuwuh Setyani, M.Si mengatakan kalau pihaknya ini melakukan fungsi koordinatif kepada seluruh SKPD untuk mendukung ketahanan pangan. Sehingga, sesuai arahan dari Wakil Bupati tadi sesuai kompetensi masing-masing SKPD bagaimana mendukung ketahanan pangan hingga tetap eksis. Jadi, jangan sampai kita ini dirampah oleh negara lain, ketahanan pangan harus kuat,” katanya.

Semua SKPD harus mempersiapkan diri membina kelom poknya, membina petaninya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Misal, kalau dinas pertanian, harus membina kelompok pertaniannya masingmasing. Kalau kelautan bagaimana membina nelayannya, kalau perindag bagaimana mem bina UKM nya. “Ini semua harus kita pagari, kita bentengi dengan satu inovasi secara terpadu dan terintergrasi,” jelas Wuwuh Setyani.Q ach

Rawan Hukum, Tender Buku Rp 19 Miliar Ditunda Sidoarjo,Bhirawa Anggaran APBN untuk pengadaan buku dan alat peraga Rp 19 miliar yang mengendap di kas daerah 4 tahun akhirnya dilelang ULP, namun di tengah proses lelang 13 paket tersebut muncul banyak sanggahan sehingga Diknas memutuskan untuk menunda 4 paket yang lelangnya sudah berjalan.

Kadiknas Sidoarjo, Mustain Baladan, melalui telepon, Kamis (4/12) siang, membenarkan dirinya meminta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Iskandar Dirgayusa untuk menunda lelang tersebut. “Saya bukan membatalkan lelang, cuma yang 4 paket pekerjaan ini ditunda sambil menunggu jawaban LKPP yang akan turun besok jumat (hari ini),” ucapnya.

Jawaban yang diharapkan dari LKPP, adalah tidak ada masalah dengan 4 paket yang ditanyakan.

“Kalau jawaban tidak ada masalah, ya bisa dilanjutkan prosesnya,” tambahnya. Dia tidak mau mengambil risiko dengan 4 paket karena waktu pekerjaan tidak akan nutut. Ini

setelah banyak sanggahan dari peserta lelang. Dirinya harus mempertimbangkan betul-betul, jangan sampai muncul masalah hukum di kemudian hari.

Seperti diketahui Diknas menerima DAK untuk pengadaan buku sejak 2010 lalu.

Namun Diknas tidak langsung menjalankan lelang karena kuatir dengan masalah hukum.

Diknas sudah meminta petunjuk dari Kementrian Diknas.

Walaupun kementrian sudah memberikan solusi dengan menjalankan lelang sesuai juklak dan juknis namun petunjuk itu juga tidak bisa dijalankan karena ketakutan tersandera masalah hukum.

Apalagi banyak kasus di beberapa daerah, adanya banyak pejabat Diknas yang terseret kasus hukum. Sementara pejabat lain di Diknas Sidoarjo, menyatakan aneh dengan penundaan lelang tersebut. Intinya proses lelang itu tidak bisa dihentikan oleh pejabat siapapun. Ini sudah menjadi domain PPK, selama lelang itu

dijalankan sesuai aturan hukum.

Menurutnya, proses lelang untuk 13 paket lelang ini sudah memenuhi kaidah hukum. Pejabat yang menjalankan lelang akan bermasalah hukum bila melanggar hukum. Dalam kaitan lelang pengadaan buku ini tidak ada yang dilanggar. “Kalaupun ada sanggahan peserta lelang yang kalah, itu sesuatu yang lumrah,” tegasnya. Akan tetapi menjadi bias gara-gara disanggah lalu lelangnya ditunda.

PPK sudah mengeluarkan SPPPB (Surat Penunjukkan Penyedia jasa dan Barang) dan itu akan diikuti dengan kontrak dengan pemenang lelang. “Saya juga tidak mengerti kenapa yang 4 paket itu ditunda,” yang lain tidak. Padahal sanggahan itu munculnya merata,” tandasnya. peserta lelang, Sokran Harris dari CV Hijau Daun, mengatakan, lelang ini jangan hanya ditunda, tetapi dibatalkan saja karena peserta lelang atau calon penyedia jasa diduga tidak menunjukkan barang yang sesuai permintaan.Q hds

Dewan Pers ke Mojokerto Mojokerto,Bhirawa Berawal dari laporan yang masuk ke meja dewan pers, tentang banyaknya media yang muncul tanpa adanya payung hukum dari badan usaha. Sebagaimana yang diamanatkan, hari ini kemarin Kamis (4/12) 3 orang anggota dewan pers yang dipimpin langsung ketua komisi hukum Yosep Adi Prasetyo da-

tang di Pemkab Mojokerto.

Kedatangan ketiga orang ini langsung diterima kabag humas dan protokol pemkab.Alfiyah Ernawati,beserta segenap pengurus PWI Mojokerto.

Menurut Yosep kedatangnya ke Jatim dan ke Mojokerto ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan setiap kali ada permohonan izin penerbitan pers

Saat Yosep berbincang dengan pengurus PWI Mojokerto.

min/bhirawa

yang masuk. Guna pendataan sebelum dilakukan ferifikasi.

Untuk tahun 2014 ini pengajuan dari Jatim sebanyak 149. Sedangkan untuk Mojokerto kabupaten dan kota sebanyak 10 media yang semuanya mingguan.

Adapun ferifikasi yang bakal dilakukan ada beberapa kriteria seperti: payung hukum yang menaungi harus PT(perseroan terbatas)yayasan dan Koperasi.

Selanjutnya struktur penggajihan,struktur management, tidak boleh ada pimpinan penanggung jawab masuk jadi wartawan,demikian juga masalah rutinitas penerbitan.’’Jangan jika ada moment tertentu saja terbit lalu tidak ada lagi,’’katanya.

Hal semacam inilah yang perlu disosialisasikan dan diketahui awak media. Agar jika terjadi permasalahan pers.Dewan pers bisa membela. ‘’Jika tidak tentu polisi langsung menjeratnya dengan KUHP. Tanpa melibatkan lebih dulu dewan pers yang menangani,’’kata yosep.Q min

ini bisa dipantau oleh BKD, maka tentu saja atasan PNS yang berada di dalam SKPD, harus selalu memantau kinerja dari para stafnya. Sehingga PNS melakukan apa yang menjadi tupoksinya dan tak sampai bermalas-malasan.

Disampaikan, aplikasi SKP secara online ini masih tidak semua dilakukan oleh daerah, tapi masih tertentu saja. Penerapan aplikasi secara online menurut Witarsih, tentu saja untuk perbaikan dan peningkatan hasil rekap SKP yang dilakukan di Kab Sidoarjo selama ini yang masih dilakukan secara manual.

Harapan PNS agar tidak bermalas-malasan, juga sempat disampaikan Wabup Sidoarjo, MG Hadi Sucipto, saat memimpin upcara HUT Korpri ke-43, baru-baru ini.

Wabup sebagai salah satu pembina KORPRI Sidoarjo, mengatakan, PNS sebagai anggota Korpri harus mampu melayani masyarakat dengan mudah dan cepat. PNS juga dituntut profesional dan punya produktivitas tinggi dalam kerja. Q ali

ABK Harus Terkaver dalam Perda Difabel Kota Mojokerto, Bhirawa Rencana pengajuan Peraturan Daerah (Perda) perlindungan kaum difabel yang digagas pemkot Mojokerto direaksi dewan setempat. Kalangan Wakil rakyat memberikan masukan agar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dicover dalam materi Perda kaum difabel tersebut.

“Karena kelompok anak berkebutuhan khusus (ABK) itu harus mendapat penanganan dan perlakuan yang khusus dari pemda. Dalam perda difabel yang akan diusulkan Pemkot itu kariyadi/bhirawa harus mencover kelompok itu Edwin Indra Praja (ABK,red) juga,” ujar Edwin Indra Praja anggota DPRD kota Mojokerto asal Fraksi Gerindra, Kamis (4/12) kemarin.

Menurut Edwin, jika target Pemkot memasukkan raperda difabel 2015 nanti, maka pemkot Mojokerto harus melakukan kajian yang komperhensif.

“Termasuk diantaranya menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan kajian dan menyusun naskah akademisnya,” tambah pria yang juga ketua DPC Partai Gerindra kota Mojokerto ini.

Edwin menguraikan, materi Perda hendaknya menyangkut pemenuhan hak-hak dasar kaum difabel serta kelompok ABK. Diantara kebutuhan yang harus diperhatikan yakni type fasilitas umum yang memberi ruang khusus kepada kaum difabel serta peluang kerja kaum difabel di perusahaan yang ada di kota Mojokerto.

“Aspek-aspek seperti itu harus menjadi atensi dalam penyusunan Raperda Difabel yang akan diajukan Pemkot nanti,” lontar politikus mantan aktifis buruh ini.

Selanjutnyan kata Edwin, DPRD akan menunggu langkah maju Pemkot Mojokerto tersebut. Kalau hak dasar kaum difabel dan ABK ini dipenuhi dan pemerintah mengaturnya, ini merupakan kebijakan yang luar biasa. “Kaum difabel dan ABK harus mendapat pelayanan yang sama. Kalau nanti Raperda itu sudah kita terima, kamidi DPRD akan mempercepat realisasi menjadi Perda,” imbuh Edwin.

Sebelumnya Kepala Disnaker dan Transmigrasi Kota Mojokerto Amin Wachid menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyempurnakan tata aturan pemenuhan hak-hak difabel untuk diajukan ke DPRD setempat. “Kami tak ingin Job Fair yang memberi ruang untuk difabel hanya sebatas acara seremoni. Akan kita ikuti dengan komitmen pemenuhan hak-hak mereka dengan membuat Perda yang melindungi kelompok difabel,” ucap Amin Wachid.Q kar

Proyek Molor Dipelototi Dewan Kota Mojokerto, Bhirawa nambah pekerja. Sehingga Sejumlah proyek milik seluruh proyek selesai tepat Pemkot Mojokerto yang te- waktu,” tambah Sony. ngah dalam maDari data yang sa pengerjaan dihimpun, sejumdan terancam lah proyek yang molor menjadi diprediksi molor atensi kalangan diantaranya pem DPRD setempat. bangunan SMKN Melalui Komisi 2 tahap 2 dengan II, lembaga Wanilai kontrak Rp kil Rakyat ini8.779.860.000. sedang menginProyek yang diventarisir promenangkan reyek-proyek terkanan PT Dwi kariyadi/bhirawa Mulya Jaya ini sebut. Dalam waktu dekat, ko- Sony Basuki Rahardjo rentan molor kamisi II bakal merena besarnya lakukan sidak untuk me- item proyek dan kondisi terngetahui progres pengerjaan kini dilapangan. proyek yang tersebar di Berikutnya proyek rehab sejumlah SKPD tersebut.

Puskesmas Pembantu (PusLangkah yang dilakukan tu) Meri dengan nilai kontrak DPRD ini, karena tidak me- Rp 982.424.000 yang dikernginginkan terulangnya pro- jakan CV Dani Jaya sebagai yek molor seperti yang terjadi rekanan. Proyek pembangupada tahun 2013 silam, nan Labkesda oleh CV Busur “Kita sudah melakukan Kencana dengan nilai Rp inventarisir data proyek fisik. 2.548.581.000 juga terancam Kemudian kita akan sidak ke tidak selesai sesuai kontrak. lapangan untuk mengetahui Demikian juga pembangunan progres pengerjaannya,” ujar kantor PU Dengan nilai proSony Basoeki Rahardjo, yek Rp 2,397,373 miliar oleh anggota Komisi II DPRD, pemenang lelang CV Citra Kamis (14/12) kemarin.

Sokrasana Inti.

Politisi partai Golkar ini “Saya meragukan proyekberharap dengan langkah proyek itu selesai tepat waktu ini, SKPD pemilik proyek mengingat masa efektif pedan rekanan serius me- ngerjaan tinggal beberapa nuntaskan pekerjaann yang hari lagi. Kalau tidak dikebut sudah hampir memasuki maka proyek-proyek itu akan deadline akhir tahun ini.. molor,” kata seorang pengu“Kalau dirasa pekerjaannya saha Gapensi yang enggan lambat biar rekanan me- disebut jati dirinya.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Anggaran Pemkab Probolinggo 2015 Defisit Rp 146 Miliar Probolinggo, Bhirawa.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab Probolinggo Tahun Anggaran 2015 memasuki tahapan akhir. Dalam PA fraksi itu, secara keseluruhan fraksi-fraksi di DPRD dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Namun anggaran yang ada mengalami defisit sebesar Rp146.284.109.912. Namun beberapa fraksi juga memberikan saran dan masukan kepada eksekutif dengan harapan bisa lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat Kab Probolinggo.

Menurut Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, Kamis (4/12), pendapatan daerah sebesar Rp1.745.365.845.721. Sementara belanja daerah sebesar Rp1.891.649.955.633 terdiri dari belanja tak langsung sebesar Rp1.089.009.846.463 dan belanja langsung sebesar Rp802.640.109.197.

Sehingga dari sisi pendapatan daerah dibandingkan dengan belanja daerah setelah pembahasan, maka anggaran mengalami defisit sebesar Rp146.284.109.912 yang akan ditutup oleh pembiayaan daerah.

Sementara pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Untuk penerimaan daerah sebesar Rp150.484.109.912 dan pengeluaran daerah sebesar Rp4.200.000.000. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp146.284.109.912. ‘’Semua masukan dari legislatif dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif, utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kab Probolinggo,’’ ujarnya.Q wap

Perusahaan Air Minum Kemasan Hanya Kuras Mata Air Enggan Konservasi Pelestarian Lingkungan Setelah Ambil Untung Pasuruan, Bhirawa Upaya konservasi dan pelestarian lingkungan perlu dilakukan demi menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun di Kab Pasuruan, sebagian besar perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) mengabaikannya. Padahal, upaya konservasi dan pelestarian lingkungan sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2006.

Analisis Badan lingkungan Hidup (BLH) Kab Pasuruan, Rosalina Yunita menyatakan meski setiap hari puluhan perusahaan itu mengambil mata air dari bumi di wilayah Kab Pasuruan, namun mereka enggan untuk menjaga kelestarian lingkungan. ‘’Dalam Perda Nomor 15 Tahun 2006 itu menyatakan setiap pemakaian atau pengambilan air 1 liter per detik,

butuh tangkapan area seluas 1,54 hektar dengan setiap hektarnya minimal 400 tanaman keras. Kenyataaanya, mereka yakni perusahaanperusahaan pemanfaat air, hanya beberapa saja yang memperhatikannya,’’ ujar Rosalina Yunita saat acara saat kick off pembentukan forum pemerhati sumber daya air di Gedung Serba Guna Pemkab Pasuruan, Kamis (4/12) ke-

marin.

Tentu saja, siklus air yang tak berkurang dan manajemen pengelolaan yang tak benar akan mendatangkan bencana seperti saat ini. Misalnya, kekeringan dimusim kemarau dan banjir, tanah longsor terjadi pada musim penghujan. ‘’Semuanya yakni lingkungan wajib kita jaga. Tanam pohon berfungsi mengikat air hujan sehingga sumber-sumber air tetap hidup. Pada musim penghujan nantinya air dapat terikat akar pohon yang ditanam. Dan itu akan mencegah banjir dan tanah longsor,’’ tandas Rosalina Yunita.

Banyaknya perusahaan yang tak memperhatikan keseimbangan lingkungan disesalkan Lembaga Konservasi

Satu Daun. Pihaknya menyesal lantaran mereka hanya mengambil air dari tanah, sementara air yang masuk ke dalam tanah tidak seimbang. ‘’Perlu ada moratorium lingkungan, sebab ketidakseimbangan ini sudah parah. Saya hanya berharap kepada pemerintah mengambil langka tegas untuk mencabut izin perusahaan pemakai air yang mengabaikan konservasi lingkungan,’’ jelas Fatkhurrahman.

Ahli hidrologi dari Universitas Brawijaya Malang, Dr Gunawan Wibisono mengaku perlu melakukan penataan dan pengelolaan yang benar seperti pembentukan dewan sumber daya air (DSDA). Nantinya, DSDA akan mengarahkan kebijakan pemerintah

terkait keseimbangan lingkungan untuk pengelolaan air yang benar. ‘’Pembentukan DSDA secepatnya perlu dibentuk. Sehingga pengelolaan tidak seenaknya seperti saat ini,’’ kata Dr Gunawan Wibisono.

Sementara itu, PT Tirta Investama Sunarno menyampaikan perusahaannya sudah berupaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Perusahaan yang memproduksi Aqua sudah menanam sekitar 264 ribu pohon. ‘’Menjaga keseimbangan lingkungan sudah kami lakukan. Jika dihitung dari air yang kami manfaatkan, cukup 40 ribu pohon yang ditanam.

Dan kami sudah menanam 264 ribu pohon,’’ papar Sunarno.Q hil

sawawi/bhirawa

Salah satu atraksi penampilan tari SDN I Gudang, Kec Asembagus, Situbondo memukau pengujung dan tim juri Pekan Seni Pelajar 2014.

Cari Siswa Berbakat, Dipendik Gelar Pekan Seni Pelajar

Kab Bojonegoro Nunggak Raskin hingga Rp 175 Juta Bojonegoro, Bhirawa Tahun 2013 lalu Kab Tuban yang tertinggi dalam penunggakan Beras Miskin (Raskin), namun tahun 2014 ini predikat itu diraih Kab Bojonegoro dengan tunggakan Raskin hingga per tanggal 3 Desember mencapai Rp175.796.000. Sementara itu untuk tunggakan Raskin di Kab Tuban per tanggal 2 Desember mencapai Rp131.685.000.

Hal itu disampaikan Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro, Efdal MS pada Bhirawa, Kamis (4/12) kemarin, tunggakan di Bojonegoro masih terdapat di lima kecamatan dengan jumlah 18 desa dengan alokasi di Bulan Agustus, September dan Oktober. ‘’Untuk tunggakan raskin sementara ini tertinggi masih di wilayah Kab Bojonegoro, kemudian di susul Kab Tuban.

Sedangkan untuk diwilayah Kab Lamongan sudah lunas,’’ jelasnya.

Dijelaskan, untuk daerah di Bojonegoro yang mengalami penunggakan yakni Malo dengan jumlah 8 desa, Sekar dengan jumlah 3 desa, Gondang dengan jumlah dua desa, Kedungadem dengan jumlah dua desa serta Kalitidu dengan jumlah tiga desa. ‘’Untuk di wilayah Malo tunggakan masih sebesar Rp29.168.000, Sekar Rp62.244.000, Gondang Rp37.168.000, Kedungadem Rp7.320.000 dan Kalitidu Rp39.896.000,’’ terangnya.

Untuk tunggakan raskin di wilayah Tuban masih terdapat di delapan Kec. Seperti di Kec Grabakan nunggak sebesar Rp61.536.000, Palang Rp20.160.000, Jatirogo sebesar Rp15.704.000, Kerek sebesar Rp11.000.000, Bancar sebesar Rp10.320.000 dan Senori sebesar Rp10.224.000. ‘’Selain itu juga ada Kec Bangilan nunggak Rp1.285.000 dan Kec Bangilan Rp1.456.000. Tunggakan raskin di Tuban sama dengan Bojonegoro, yakni alokasi Raskin di Bulan Agustus, September dan Oktober,’’ ungkapnya.

Dari penunggakan Raskin ini, diharapkan agar para oknum perangkat desa tak membandel dengan menggunakan uang pembayaran dari masyarakat untuk menebus Raskin. Sebab berdasarkan hasil pantauan di lapangan, rata-rata masyarakat yang mendapatkan raskin sudah menebusnya.Q bas

Jumat Pon 5 DESEMBER 2014

Heboh, Diikuti Puluhan SD/ SMP/SMA/SMK se-Situbondo

khoirul huda/bhirawa

Petugas Satpol PP Pemkab Tuban saat menyita sejumlah peralatan pembuatan Miras jenis arak di rumah Sukardi warga Desa Tegalagung Semanding, Tuban Kamis (4/12) kemarin.

Disinyalir Bocor, Penggerebekan Pabrik Arak Hanya Dapat BB Tuban, Bhirawa Untuk yang kesekian kalinya, petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi dan TNI kembali menggrebek pabrik produksi minuman keras jenis arak di Desa Tegalagung, Kec Semanding, Kab Tuban (4/11) kemarin.

Dalam penggrebekan itu petugas berhasil menyita alat pembuatan Miras dan bahan untuk memproduksi arak. Diantaranya tabung gas elpiji, kompor, alat penyuling arak dan tungku untuk mengolah arak. Selain itu, petugas juga menyita gula jawa dan baceman arak (arak setengah jadi) yang siap diproses menjadi arak.

Kasi Penindakan, Satpol PP Tuban, Daryuti saat dikonfirmasi di lokasi mengatakan, dalam penggrebekan ini petugas gabungan menyita bahan dan alat pabrik pembuatan arak, milik Sukardi warga setempat. Selanjutnya, barang bukti yang berhasil disita itu, akan diserahkan ke Polres Tuban untuk penyelidikan lebih lanjut. ‘’Untuk barang bukti (BB) yang sudah kami amankan, jumlahnya berapa belum kami proses, sebab nantinya akan dibawa Polres

dulu. Ini hanya sampelnya yang kami bawa sebagai BB,’’ terang Daryuti.

Menurut Daryuti, saat dilakukan penggeledahan, pemilik pabrik arak tak berada ditempat. Ia sudah pergi lantaran diduga sudah mengetahui jika produksinya akan digrebek. ‘’Kebetulan pabriknya ini tempatnya berada di dalam rumahnya Sukardi, saat melakukan penggrebekan hanya ada isterinya saja yaitu Kartini,’’ terang Daryuti.

Pengerebekan tempat produksi Miras jenis arak yang disinyalir sudah bocor ini, setelah Bupati Tuban, H Fathul Huda sempat geram dalam sambutan hari jadi Kab Tuban pertengah Bulan November kemarin.

Bupati Huda mengaku tidak habis pikir, puluhan tempat produksi Miras jenis arak sudah ia tutup, tetapi faktanya masih saja banyak ditemukan Miras produksi Tuban pada sejumlah daerah di Jatim. ‘’Bumi Wali Tuban harus bersih dari Miras dan jenis obat-obatan terlarang, siapapun yang menjadi beking mereka, kalau itu aparat atau pejabat di Pemkab Tuban, pasti akan saya sikat,’’ kata Bupati Huda.Q hud

Situbondo, Bhirawa Jajaran Dinas Pendidikan (Dipendik) Kab Situbondo mempunyai cara jitu untuk menemukan potensi dan bakat unggulan yang dimiliki siswa yang tersebar di Kota Santri, Situbondo. Diantaranya, menggelar Pekan Seni Pelajar 2014 yang rutin diadakan setiap tahun.

Jenis kegiatan seni yang diadakan diantaranya lomba tari, melukis, puisi dan lomba hadra/gambus, mulai tingkatan sekolah SD/SMP/ SMA/SMK. Khusus lomba tari diadakan di gedung SMKN I Panji dan lomba hadrah/gambus diadakan di gedung SMAN II Situbondo.

Kepala SDN I Gudang, Ahmad Gunawan, mengatakan, kegiatan seni di sekolah yang dipimpinnya masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. Menghadapi agenda Pekan Seni Pelajar, SDN I Gudang mendapatkan kepercayaan untuk mewakili Kec Asembagus, dengan menyuguhkan Tari Pancak yang dikoreograferi Agus Rajana. ‘’Kita tampil disini sebagai duta dari Kec Asembagus.

Meski Tari Pancak ini mulai ditinggalkan masyarakat, kami sangat tertarik untuk menyuguhkannya,’’ tegas Gunawan, disela-sela mendampingi siswa kemarin.

Menurut Gunawan, menggunakan pancak memberikan efek yang sangat positif bagi kesehatan tubuh manusia. Sehingga dirinya tertarik mengangkat tema itu untuk ditampilkan siswa SDN I Gudang. ‘’Siswa kami sebelumnya pernah meraih juara I dalam event satu abad peringatan Pon-

pes Salafiyah Safiiyah Sukorejo. Meski temanya lain, tapi penarinya sama dengan kegiatan Pekan Seni Pelajar tahun ini. Guna meraih juara event ini kami berupaya melakukan latihan setiap hari meski waktunya pendek,’’ papar Gunawan.

Sementara itu Kadis Pendidikan, Dr Fathor Rakhman MPd, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal (PNF), H Abdurrahman, mengatakan, kegiatan pentas Pekan Seni Pelajar diadakan untuk menggali bakat siswa dan menggali budaya unggulan yang dimiliki Kab Situbondo. Tak hanya mengadakan lomba tari saja, juga diadakan lomba melukis dan hadra pada semua tingkatan sekolah. ‘’Kami sangat optimis, kegiatan ini memiliki sisi positif bagi peningkatan dunia pendidikan di Kota Situbondo, khususnya dibidang seni,’’ papar mantan Kepala UPTD Pendidikan Panarukan itu.

Hasil seleksi potensi seni dan budaya daerah Situbondo ini akan dipentaskan pada acara peresmian Desa Kebangsaan di Wonorejo, KecBanyuputih. ‘’Untuk peraih juara I lomba seleksi seni dan budaya khas Situbondo ini akan diikutkan pada lomba seleksi tingkat Provinsi Jatim dan tingkat nasional. Tujuannya untuk menarik minat atas kekayaan seni Situbondo dari pengunjung wilayah regional,’’ pungkas Abdurrahman seraya mengakui peraih juara nantinya akan mendapatkan tropi dan uang pembinaan. Q awi

Tambah Pasukan Lindungi Warga Miskin Batu Panglima Divisi (Pangdiv) 2 Kostrad, Mayor Jendral Bambang Haryanto segera menambah pasukan untuk melindungi warga miskin Kota Batu.

Hal ini dilakukan agar warga miskin ini tak ‘tergerus’ pesatnya pembangunan kota.

Bambang menyatakan, pihaknya segera mengirimkan 100 pasukan tambahan ke Kota Batu untuk diperbantukan, dalam mempercepat penyelesaian program bedah rumah yang digarap Pemkot Batu bersama Kostrad. ‘’Pembangunan kota di sini (Kota Batu, red) sangat pesat sekali. Maka warga miskin harus mendapatkan perlindungan dengan menyediakan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH),’’ ujar Bambang.

Karena itu Bambang bersama Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, meninjau langsung beberapa lokasi bedah rumah yang telah selesai pengerjaannya. Bambang juga tengah mempersiapkan pe-

rencanaan dan komitmen untuk membantu warga miskin pada umumnya, dan di Kota Batu pada khususnya. Dan program bantuan dan perlindungan kepada warga miskin itu tak hanya sebatas menyediakan rumah layak huni saja. Tetapi juga program penataan kota seperti pembangunan sarana irigasi.

Hal ini akan dibarengi dengan upaya membantu warga miskin untuk meningkatkan perekonomiannya agar tak terpuruk. Maka Pangdiv 2 Kostrad sedang mempersiapkan prajuritnya untuk belajar di bidang-bidang tertentu. Tentu saja bidang itu yang berhubungan langsung degan masyarakat. ‘’Kami kini tengah menyekolah-

kan prajuit bintara untuk belajar tentang pertanian, peternakan, dan bidang lain yang bisa membantu masyarakat. Hal ini sebagai persiapan untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemkot Batu ke depan. dengan kerja sama ini maka jangan sampai tenaga ahli yang telah dipersiapkan tak dipergunakan,’’ papar Bambang.

Bambang memastikan, Kostrad akan menjaga komitmen untuk terus membantu masyarakat. Karena di TNI, terdapat kebijakan kesatuan teritorial.

Kebijakan ini merupakan program untuk mendekatkan prajurit TNI dengan rakyat.

Maka TNI membutuhkan media yang salah satunya program bedah rumah bersama Pemkot Batu. Dengan media ini, maka prajurit Kostrad akan lebih mengenal daerah yang didatangi.

Termasuk akan terjalin hubungan kekeluargaan dan kedekatan emosional. Sehingga ketika ter-

jadi sesuatu hal, akan mudah bagi TNI dan rakyat untuk saling berkordinasi.

Dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah ini, Kostrad telah mengirimkan 284 prajuritnya ke Kota Batu. Mereka membantu pengerjaan program bedah rumah yang tahun ini ditargetkan bisa memperbaiki 289 unit rumah. ‘’Hingga kini sudah sebanyak 155 unit rumah yang sudah diselesaikan. Pekan depan kita akan melanjutkan membedah untuk rumah yang ke 156 hingga 289,’’ tambah Kordinator Umum Bedah Rumah, Kolonel Inf Joko Hadi Susilo. Untuk mempercepat penyelesaian itu, Pangdif 2 Kostrad akan mengirimkan 100 personel tambahan untuk membantu mempercepat penyelesaian bedah rumah.

Setelah melihat langsung hasil dari bedah rumah ini, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko menyatakan senang dan puas. Maka kerja

nas/bhirawa

Pangdiv 2 Kostrad, Mayjend TNI Bambang Haryanto bersama Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko saat meninjau langsung lokasi bedah rumah di Kec Junrejo. sama ini akan dilanjutkan pada tahun depan. ‘’Rumah yang telah dibedah kini terlihat bagus. Pengerjaannya juga bagus. Maka program ini akan terus dilanjut-

kan untuk membantu warga miskin memenuhi kebutuhan terhadap rumah tinggal yang layak,’’ ujar ER, panggilan akrab Eddy Rumpoko.Q nas

JAWA TIMUR

Jumat Pon 5 DESEMBER 2014

7

Ayahanda Anton Sesalkan Sikap Diam Pejabat Pemkot Batu, Bhirawa Ditahannya Direktur PT Batu Wisata Resources (BWR), Dwi Martono Arlianto alias Anton sebagai tersangka kasus korupsi, membuat orangtua tersangka ‘menjerit dan menangis’. Bagaimana tidak, demi menjalankan tugas dan menambah modal PT BWR, Anton telah menjual rumah dan tanahnya. Namun kini Anton ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu dengan tuduhan menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp747 Juta.

Ayahanda Anton, Sukarni Arief, memiliki keyakinan bahwa investigasi yang kini dilakukan anaknya tak ada yang mengarah jika Anton seorang koruptor.

Adapun temuan BPKP bahwa Anton telah menyebabkan kerugian Negara Rp747 juta adalah sebuah kesalahan. ‘’BWR ini adalah badan usaha.

Jadi tak tepat jika kerugian yang ada merupakan kerugian Negara, tetapi lebih tepat jika ini merupakan kerugian usaha,’’ ujar Sukarni yang ditemui Bhirawa di tempat usaha kuliner miliknya, Kamis (4/12) kemarin.

Sukarni juga memastikan bahwa Anton telah menjalankan tugasnya sebagai Direktur BWR

nas/bhirawa

Sukarni Arief dengan maksimal. Hal ini bisa diketahui dari banyaknya pengusaha baru yang muncul atas bantuan modal dari BWR.

‘’Sebenarnya, kinerja Anton yang baik ini telah diketahui pejabat Pemkot Batu berinsial Z. Saya yakin betul bahwa pejabat ini mengetahui prestasi yang telah dicapai anak saya. Namun entah kenapa pejabat ini tak memberitahukannya kepada Wali Kota Batu (Eddy Rumpoko, red),’’ ujar Sukarni dengan nada kesal.

Bahkan untuk menambah modal BWR, katanya, Anton tak hanya menjual rumah dan tanah.

Tetapi Anton juga meminjam ratusan juta kepada Sukarni dan kakaknya. ‘’Kepada kakaknya, Anton berhutang lebih dari Rp200 juta. Anton juga berkali meminjam uang kepada saya. Namun saya tak mau menyebutkan angkanya karena saya tak mau peritungan saat membantu anak

saya,’’ ungkap Sukarni.

Dan semua pinjaman itu dikumpulkan Anton untuk menambah modal usaha PT BWR. Namun Sukarni menyesalkan karena pengorbanan itu tak ditanggapi positif oleh Pemkot.

Bahkan untuk menerima tugas di BWR, Anton juga rela melepas statusnya sebagaai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III C di BPPT. Sebelumnya, pihak Anton juga berencana menuntut Pemkot Batu secara perdata. Karena ada hak publik yang telah dilanggar Pemkot dalam pembentukan dan penyelenggaraan manajemen PT BWR. Termasuk tak dipenuhinya janji Pemkot Batu yang hendak memberikan modal Rp5 miliar untuk BWR.

Minta Ada Penataan Kawasan Industri

KILAS JATIM

Masterplan Minapolitan Budidaya Ditata Ulang Lamongan, Bhirawa Masterplan pembangunan kawasan minapolitan perikanan budidaya di Lamongan bakal direview lagi. Itu seiring roadmap pembangunannya yang tak sesuai dengan perencanaan, terutama terkait penyediaan lahan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan dan Kelautan, Suyatmoko saat Temu Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Minapolitan Perikanan Budidaya Kab Lamongan Tahun 2014 kemarin di Aula Rumah Makan Aqilah.

Menurut Suyatmoko, salah satu penyebab utama roadmap yang tak seiring dengan perencanaan di masterplan adalah penyediaan lahan untuk perkantoran, laboratorium, dan kios pasar sarana produksi. Sehingga perlu adanya review terhadap masterplan yang bakal habis masanya tahun 2016 nanti. Selain itu, cakupan wilayah kawasan minapolitan budidaya di tujuh kecamatan masih terlalu luas. ‘’Ini membuat pengembangan kawasan tak bisa fokus,’’ kata dia.

Terkait itu, selain melakukan review masterplan, kedepan akan dibuat opsi sistem pengelolaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Pusat Pengelolaan Minapolitan. Lahan itu direncanakan akan dibangun di atas tanah bengkok Desa Soko, Kec Glagah.

Ditambahkan Sekkab, Yuhronur Efendi, konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan ini sebenarnya sangat bagus karena berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitasdan percepatan. Maka agar minapolitan perikanan budidaya difokuskan pada udang vaname, dan secara keseluruhan kegiatan harus dievaluasi. ‘’Ini karena perkembangan minapolitan perikanan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, juga indeks daya beli yang nantinya berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia,’’ pesan Yuhronur.

Lokasi kawasan minapolitan budidaya di Lamongan meliputi Kec Glagah sebagai kawasan inti (minapolis). Sedangkan Kec Karangbinangun, Deket, Lamongan, Turi, Karanggeneng, Brondong dan Kec Kalitengah adalah kawasan penyangga (hinterland) dengan komoditas unggulan udang vaname.Q yit

Lima Orang Terdeteksi Terjangkit HIV Saat Donor Darah Sumenep, Bhirawa Sebanyak 5 orang terdeteksi menderita penyakit HIV/AIDS di tahun 2014 ini, saat mendonorkan darahnya di Palang Merah Indonesia (PMI) Sumenep. Mereka termasuk pendonor pasif.

Ketua PMI Sumenep, Kurniadi mengatakan, lima orang warga Sumenep yang menderita penyakit HIV/AIDS itu diketahui saat donor darah. Dari lima penderita itu terdeteksi saat bhakti sosial dan donor darah biasa saat dibutuhkan keluarganya. Namun, karena terdeteksi mengidap penyakit mematikan, PMI langsung memusnahkannya. ‘’Tahun ini tertinggi jumlah warga yang terdeteksi menderita penyakit HIV/AIDS, padahal di tahun-tahun sebelumnya hanya ada satu atau dua orang saja, bahkan tidak ada,’’ kata Kurniadi, Kamis (4/12).

Menurut Kurniadi, untuk menguatkan hasil tes laboratoriun yang dilakukan PMI, pihaknya juga mengirim sample darah lima orang itu ke UTD Jakarta untuk dilakukan tes. ‘’Hasilnya sama dengan yang dilakukan kami. Itu hanya untuk memastikan saja,’’ ujarnya.

Kurniadi menegaskan, setelah hasilnya positif, pihaknya langsung memanggil orang yang bersangkutan untuk memberitahukan kalau dirinya mengidap penyakit HIV/AIDS, sementara keluarga yang bersangkutan tak diberitahu. Hanya saja, yang bersangkutan dihimbau agar menghindari kontak langsung dengan keluarganya seperti berhubungan intim harus menggunakan alat kontrasepsi. ‘’Menggunakan jarum suntik tak boleh bergantian. Yang jelas, semua bentuk penularan harus dijauhi agar penyakitnya tak menular ke keluarganya,’’ tegasnya.

Kurniadi juga menyatakan, untuk kebutuhan darah di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini sebanyak 30-40 kantong darah perbulan. Sementara, persediaan yang tersimpan di PMI tidak sampai 40 kantong darah. Q sul

‘’Saya akan menuntut wali kota dan DPRD, secara perdata karena ada hak publik yang telah dilanggar Pemkot,’’ ujar Anton saat ditemui di Kejari beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Kuasa Hukum Anton, Syahrul Romadona SH, Anton jelas-jelas telah dimanfaatkan para pemegang kekuasaan di Kota Batu. ‘’Berdasarkan Perwali, Pak Anton dijanjikan Rp5 miliar untuk modal PT BWR. Namun ternyata uang yang cair cuma Rp2 miliar. Kemudian dalam perjalanannya, Pak Anton dipanggil wali kota dipertemukan dengan Abdul Latief. Saat itu Pak Anton diperintahkan untuk meminjamkan uang Rp1 miliar untuk Pak Latief,’’ ujar Syahrul.Q nas

khoirul huda/bhirawa

Para peserta ujian CPNS di Kab Tuban yang sedang beradu nasib untuk menjadi Abdi Negara.

Ujian CPNS di Tuban, Mayoritas Jeblok di Materi WK Tuban, Bhirawa Kualitas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab Tuban yang lolos seleksi administrasi dan mengikuti Computer Asistant Tes (CAT), sangat memprihatinkan. Tak hanya jeblok pada materi Wawasan Kebangsaan (WK), dari 455 peserta yang telah mengikuti tes selama dua hari terakhir itu, jumlah peserta yang lolos pasing grade atau nilai ambang batas minimal kelulusan kurang dari 50%.

Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai Negeri, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Tuban, Suranto Basuki, saat dikonformasi mengatakan, banyak peserta yang tak lolos dan nilai terendah merupakan nilai WK. ‘’Paling banyak jatuh di nilai WK, memang agak memperihatinkan, karena nilai itu yang dominan rendah,’’ kata Basuki.

Basuki menjelaskan, pada hari pertama pelaksanaan tes, sebanyak 11 peserta langsung dinyatakan gugur karena tak hadir mengikuti ujian, 147 peserta tak lolos pasing grade dan hanya 82 peserta yang lolos.

Pada hari kedua, 14 peserta tak hadir tes dan langsung gugur, dari jumlah peserta yang mengikuti tes hari kedua 226 peserta, sebanyak 152 peserta dinyatakan gugur dan hanya 82 peserta yang lolos pasing grade. ‘’Total peserta yang hadir hari pertama dan kedua 455, karena 25 diantaranya tak hadir, dari jumlah itu hanya 156 lolos dan sisanya, 299 peserta tak memenuhi pasing grade,’’ jelas Basuki.

Sementara itu terkait kesamaan nilai yang mungkin akan terjadi dalam tes yang dilaksanakan, Basuki mengatakan, pihaknya belum dapat menjawab kepastian terkait hal tesebut, karena pihaknya masih menunggu kordinasi dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS pusat. ‘’Kami masih akan berkordinasi, jika ditemukan hasil tes yang nilainya sama,’’ terangnya.

Basuki menambahkan, sepanjang pelaksanaan ujian hari pertama hingga ketiga Kamis (4/12) kemarin, ujian berlangsung lancar. Baik peserta maupun peralatan yang digunakan seluruhnya dalam kondisi normal. Q hud

Lamongan, Bhirawa Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Lamongan, digelar Pandangan Umum Fraksifraksi terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan pada 19 Nopember 2014 lalu.

Salah satunya terkait Raperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan dan Pemukiman.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya Naim, mengapresiasi Raperda tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan dan Pemukiman. Menurut pandangan fraksinya, Raperda itu sangat penting untuk menjamin aspek kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungannya.

Sedangkan, menurut Fraksi Gerindra seperti disampaikan melalui Ketuanya, R Imam Mukhlisin, Raperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan dan Pemukiman perlu disempurnakan dengan memasukkan peraturan yang mengatur kawasan industri. ‘’Perkembangan kawasan industri di Kab Lamongan semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kawasan industri,’’ ungkap Mukhlisin.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui Juru Bicaranya, Nurul Huda menyampaikan dukungannya terkait Raperda Penanaman Modal.

Dia menyebut aktivitas penanaman modal akan memberikan andil positif terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi Lamongan. ‘’Ini sudah bisa dirasakan Kab Lamongan dengan tingkat investasi yang cukup tinggi. Demi untuk memberikan kepastian hukum kepada investor, maka Fraksi Partai Golkar menilai pembahasan Raperda ini perlu dilanjutkan ditingkat Pansus,’’ jelas Nurul Huda.

Nipbianto, dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan terhadap Raperda tentang Desa. Dia berharap agar semua syarat-syarat calon Kepala Desa harus terformat pada pasal dan ayat pada Raperda itu.

Terkait Raperda yang sama, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu untuk mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik, pengembangan ekonomi desa, serta pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya Fraksi PKB menyampaikan aspek penting dalam implementasi Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan.Q yit

suprayitno/bhirawa

Pembacaan PU Fraksi-fraksi DPRD Lamongan atas empat Raperda.

Jombang Kucurkan Rp 4,3 M untuk Guru TPQ

Penghafal Alquran Mendapat Insentif Rp 3 Juta Jombang, Bhirawa Pemkab Jombang mengucurkan anggaran sebesar Rp4,3 miliar untuk guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ). Anggaran itu diperuntukkan bagi 1.722 TPQ yang terbesar di 21 kecamatan. Setiap lembaga mendapatkan alokasi sebesar Rp2,5 juta. ‘’Sampai hari ini TPQ yang belum tandatangan untuk pencarian sebanyak 37 lembaga.

Total TPQ yang terdaftar sebanyak 1.722 lembaga,’’ ujar Kabag Kesra, Muhamad Bisri ditemui di kantornya, Kamis (4/12) kemarin.

Bisri menambahkan, pemerintah setiap tahunnnya memang menganggarkan bantuan untuk para guru mengaji TPQ ini. Dan pada tahun 2014 ini setiap TPQ mendapatkan bantuan sebesar Rp2,5 juta yang diperuntukkan untuk lima guru pengajar. ‘’Semuanya kita serahkan ke rekening lembaga dan kemungkinan masiang masing guru mendapatkan Rp500 ribuan,’’ imbuhnya.

Disamping pemberian intensif bagi guru TPQ, Pemkab juga mengucurkan anggaran untuk para penghafal Alquran atau hafidz .

Total anggaran untuk hufadz ini sebesar Rp967 juta. ‘’Hufadz yang mendapatkan sebanyak 320 orang. Setiap desa satu or-

ang,’’ imbuhnya.

Diakuinya, pemerintah belum bisa memberikan keseluruhan penghafal Alquran, karena jumlah cukup banyak. Dari total 320 orang itu, 14 adalah coordinator dan 306 orang adalah penghafal Alquran yang bertugas membantu imam masjid dan musholla. ‘’Masing masing mendapatkan Rp3 juta sedangkan coordinator yang membawahi dua kecamatan mendapatkan Rp3,5 juta,’’ bebernya.

Bisri menjelaskan, jumlah hafidz di Jombang sebenarnya sangat banyak. Makanya, sebelum memilih hafidz penerima insentif, pihak Pemkab melakukan seleksi terlebih dulu. Hasilnya, sebanyak 306 hafidz lolos dan berhak mendapatkan dana itu. ‘’Selama ini satu desa terdapat satu hafidz. Mereka melakukan pembinaan baca Alquran di masing-masing desa,’’ katanya menambahkan.

Tugas hafidz di masing-masing desa itu sangat bervariasi. Diantaranya, membina imam masjid dan musala. Kemudian membina guru TPQ, serta meramaikan masjid dengan acara semaan Al Quran. ‘’Semoga dana insentif itu semakin menambah semangat para hafidz dalam membumikan Alquran di masing-masing desa,’’ pungkasnya.Q rur

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

BOJONEGORO

HILANG STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG4165TX, a/n. Munangim, Ds. Bendungan, Gondang-T.Agung 1913/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 2744 DT, a/n Sutianto,Dsn Mantup Kec Baureno Bjn 1922/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam Merah, AG4583SI, a/n. Sayem, Ds. Karangtalun, Kalidawir-T.Agung 1914/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha Scorpio, th.

2006, Biru, AG3808SC, a/n. Zarkasi, Ds/Kec. Gondang-T.Agung 1915/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Suzuki, th. 2009, Merah, AG5069TW, a/n. Rahmat Adhi Saputra, Ds. Ngunut-T.Agung 1916/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2013, White Blue, AG4451OO, a/n. Dwi Fatmawati, Ds. Beji, Boyolangu-T.Agung 1917/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda Win, th. 2005, Hitam, AG4619RX, a/n. Manira Putra Guhana, Kel. Bago-T.Agung 1918/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Kawasaki, th. 2001, Silver Biru, AG5157RS, a/n. Yuswandi, Kel. Kauman RT 3/2-T.Agung 1919/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5652 FE, a/n Sulastri, Ds. Mangaran rw 10/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

1920/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3454 EL, a/n Juhaeti Spd, Ds.Wringin Anom, rw 02/ 02, Kec. Panarukan, Situbondo.

1921/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 3345 BV, a/n Heru Karyono, Jln. Letda Suradji Ledok Kulon Bjn 1932/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 4831 DA, a/n Harno, Dsn. Taweran Kec Ngasem Bjn 1923/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 6506 BO, a/n Sajuri, Ds Kalicilik RT/RW 01/02 Sukosewu Bjn 1933/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 3623 CD, a/n M. Zaenudin Mansyur, Jln. Serma Maun Bjn 1924/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 6617 DD, a/n K. Ahmad Faisal, Ds Pagerwesi Kec. Trucuk Bjn 1934/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 5442 AC, a/n Sutrisno, Dsn Kalicilik Kec. Sokosewu Bjn 1925/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 5042 BN, a/n M. Abdalah, Dsn. Pomaan Kec. Baureno Bjn 1935/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 5550 CC, a/n Puji Sri Hartini,Ds Banjarjo Kec Padangan Bjn 1926/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 2420 DG, a/n Saharleo, Perumahan Pondok Asri Kec/Kota Bjn 1936/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 3406 DC, a/n Jito, Ds. Kalisumber Kec. Tambakrejo Bjn 1927/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 3460 DG, a/n Agus Sugito, Jln. Sawunggaling Bjn 1937/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 3391 DG, a/n Sukiran, Ds. Ngraho Kec. Kalitidu Bjn 1928/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 5933 DS, a/n Sukardi, Ds. Bumirejo Kec. Kepohbaru Bjn 1938/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 3486 DU, a/n Achmad Yasin, Ds Trembes, Kec Malo Bjn 1929/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 6467 DC, a/n A. Khotim, Ds Bulu Kec Sugihwaras Bjn 1939/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 3089 CG, a/n Tri Sulis, Ds.Kalicilik RT/RW 09/ 01Sokosewu Bjn 1930/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 6603 DK, a/n H. Khoeron, Ds. Sumberarum Kec. Ngraho Bjn 1940/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 1876 AM,a/n Sudarno, Ds Kalianyar Kec Kapas Bjn 1931/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol S 2476 CV, a/n Surat, Ds. Penganten Kec. Balen Bjn 1941/IMB/BI-II/2014

OLAHRAGA

8 LINTASAN

11 Negara Akan Berlaga di POM ASEAN Jakarta, Bhirawa Sebanyak 11 negara direncanakan mengikuti cabang olahraga sepakbola Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) ASEAN (ASEAN University Games 2014) di Palembang, 10-21 Desember.

"Memang semua negara sudah melakukan registrasi. Tetapi belum bisa dipastikan apakah negara yang sudah mendaftar benar-benar ikut atau tidak, karena nanti akan terlihat pada saat dilaksanakan pertemuan teknis masing-masing manajer," kata Sekretaris Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia Sumatera Selatan Taufik Arief melalui sambungan telepon selular di Jakarta, Kamis.

Sebab kata Taufik Arief, baru enam negara yang sudah menyatakan kesiapannya yaitu Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina dan Myanmar hingga terakhir masa registrasi beberapa hari lalu.

Meski begitu kata Deputi Bidang Sport dan Kompetisi di ajang ini mengatakan, panitia telah membuat jadwal pelaksanaan pertandingan semua negara.

"Jadi akan ada tim verifikasi pertandingan cabang olahraga ini. Nanti dilihat pada tanggal 7 Desember pada saat pertemuan teknisnya. Sangat berharap sih agar semua negara bisa mengikutsertakan timnya di perhelatan olahraga mahasiswa dua tahunan ini," katanya.

Sebagaimana rencana kata dia, pelaksanaan pembukaan sepakbola dijadwalkan 8 Desember, walaupun upacara pembukaan semua pertandingan tanggal 10 Desember.

"Babak final akan dilaksanakan tanggal 20 Desember atau sehari sebelum penutupan yang diawali dengan pertandingan memerebutkan juara ketiga dan keempat," katanya.

Dia menambahkan tim Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pusat dalam waktu dekat akan melakukan pemantauan persiapan untuk memastikan pelaksanaannya.Q ant

Jumat Pon 5 DESEMBER 2014

Dispora Surabaya Gelar Triathlon For Fun Surabaya, Bhirawa Terkuat dan tercepat menyentuh garis finish menjadi syarat utama untuk bisa meraih juara di lomba triathlon, namun ketentuan itu tidak berlaku di Lomba Triathlon For Fun yang digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya. Justru mereka yang bisa tiba dengan tepat waktulah yang menjadi terbaik.

Menurut Kepala Bidang Olahraga Rekreasi Dispora Surabaya, Yudha Satria, panita sengaja mengemas triathlon menjadi olahraga yang agak santai dan bisa diikuti oleh semua orang walaupun bukan seorang atlet. Sehingga olahraga ini bisa diikuti oleh semua kalangan masyarakat.

"Selain memiliki fisik yang prima, pada Triathlon Dor Fun

ini peserta dituntut untuk bisa memperhitungkan ketepatan waktu. Karena ketentuan juara bukan yang tercepat, melainkan mereka yang tepat waktu tiba digaris finish," kata Yudha Satria saat ditemui di ruang kerjanya di Dispora Surabaya, Kamis (4/12).

Pada etape I, para peserta akan diajak bersepeda yang mengambil start dan finish di

wawan triyanto/bhirawa

Yudha Satria

Jalan Jimerto. Selanjutnya pada etape II, peserta harus berlari dari Jalan Jimerto menuju Simpang Dukuh dan finish di Taman Prestasi. Di Taman Prestasi, peserta akan dihadapkan pada etape III, yakni mendayung perahu karet. Mereka akan mendayung pulang dan pergi di Taman Prestasi dengan jarak sekitar 500 meter.

Kemudian usai mendayung perahu, peserta kembali berlari dari Taman Prestasi ke Jimerto atau garis finish. "Jadi tantangan terberat peserta adalah memperhitungkan waktu setiap etape, jangan sampai terlambat atau terlalu cepat, pasti akan kena pemo-

Atlet Putri Jambi Dapat Dua Emas Kekurnas

IRF Tetapkan Sukabumi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Sukabumi, Bhirawa International Rafting Federation (IRF) menetapkan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Sungai Citarik, Kecamatan Cikidang, Jabar, menjadi tuan rumah Kejuaraan Rafting atau Arung Jeram Dunia terbuka pada tahun 2015.

"Kami sudah melakukan peninjauan langsung bahkan turun ke Sungai Citarik untuk mengetahui spot-spotnya ternyata di sini sangat cocok untuk dijadikan tempat kejuaraan rafting dunia karena spotnya lengkap dan masih alam serta terbaik di dunia," kata perwakilan IRF Pieter Bekkers kepada Antara, Kamis.

Menurut Pieter yang berkebangsaan Belanda ini, Sungai Citarik mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan sungai-sungai yang ada di dunia, bahkan untuk Brasil, Amerika, Korea Selatan, Jepang, Kostarika dan lain-lain tidak seindah dan selengkap sungai di sini. Selain itu, iklim tropis pun sangat mendukung para atlet untuk bertanding di Sungai Citarik.

Lebih lanjut, katanya, rencananya akan ada 25 negara yang ikut ambil serta pada kejuaraan Desember tahun depan, bahkan sebagian sudah datang untuk berlatih di Sungai Citarik ini. Maka dari itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mempromosikan sungai terbaik di dunia ini agar tetap dijaga kelestariannya.

"Dengan adanya acara ini juga membantu pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan potensi sungai ini dan khususnya bisa menambah keahlian bibit atlet arung jeram, karena hingga saat ini sudah ada atlet arung jeram dari Kabupaten Sukabumi yang menjadi juara dunia," tambahnya.

Sementara, Ketua Harian PB Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI), Amalia Yuliani mengatakan Sungai Citarik ini merupakan primadona Kabupaten Sukabumi, karena sulit untuk bisa menemukan sungai seperti ini walaupun ada jeramnya tidak sebaik di sini. Q ant

khoirul huda/bhirawa

Pertandingan persahabatan antar jurnalis dikabupaten tuban yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarty (RPS) saat bertanding dengan Tim Futsal Karyawan PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Tuban kemarin malam di Lapangan Gajah Futsal Tuban.

Jurnalis Tuban Tumbangkan Tim Futsal Semen Holcim Tuban, Bhirawa Tim futsal “Asal Sepak” Wartawan Tuban yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarty (RPS) kemarin malam (3/12) di Lapangan Gajah Futsal berhasil menumbangkan tim Futsal Karyawan PT Holcim Indonesia Tbk pabrik Tuban dengan skor 4:3 dalam pertandingan persahabatan.

“Pada awal-nya kita tidak yakin bisa mengalahkan teman-teman Holcim, selian mereka terlatih, faktor fisik juga membuat kita minder,” Kata Dion Fajar Arianto Manager Tim Futsal “Asal Sepak” yang juga Sekretaris RPS Tuban ini (4/12).

Dalam pertandingan persahabatan antara kedua belah pihak tersebut selain untuk menjalin silaturrahmi juga juga merekatkan komunikasi antara para jurnalis dengan karyawan semen asal negera Swiss tersebut. ”Latihan rutin kita setiap minggu alhamdulillah akhirnya ada hasilnya, kita dapat memenangkan dalam pertandingan futsal persahabatan antara RPS dengan karyawan Holcim,” terang Dion yang juga wartawan dari Trans Media Group.

Lebih lanjut, Dion mengatakan, tidak masalah menang atau kalah dalam pertandingan futsal persahabatan tersebut.

Akan tetepi kemenagan ini adalah sejarah dalam setiap pertandiangan yang di ikuti para jurnalis dari berbagai media tersebut. ”Sebelum dengan Holcim, kita kalah telak dengan temen-teman Satlantar Polres Tuban, akan tetapi kali ini kita sangat bersyukur bisa menumbangkan Tim Futsal Holcim,” Kata Dion.

Sementara Indriani Siswati Corporate Communication East Java PT Holcim Indonesia Tbk saat dikonfirmasi mengakui ketanguhan serta permainan para jurnalis di kabupaten Tuban yang tergabung dalam RPS Tuban.

“Salut saya, dan kita angkat topi untuk sportifitas teman-teman pers, kita akan evalusi dan koreksi tim kita (Tim Futsal Holcim.red) atas kekalahan kita ini, mungkin lain waktu, teman-teman akan kita tantang untuk bertanding lagi,” Kata Corporate Communication East Java PT Holcim Indonesia Tbk (4/12). Q hud

Persiapan Venue POM ASEAN 90 Persen Jakarta, Bhirawa Persiapan "venue" atau tempat pertandingan Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) "ASEAN University Games 2014" di Palembang 10-21 Desember 2014 hampir rampung.

"Opening ceremony dijadwalkan 10 Desember 2015.

Jadi perkiraan kita dua atau tiga hari sebelum acara pembukaan dimulai semua-

tongan nilai," kata Yudha.

Pada kegiatan ini, panitia juga menyiapkan beberapa fasilitas, seperti perahu karet plus pengemudi. "Untuk sepeda bebas, selain itu untuk keselamatan peserta kami menyiapkan pengemudi perahu, jadi peserta tinggal mendayung saja," paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap tim terdiri dari lima orang. Sejauh ini sebanyak 20 tim putra dan enam tim putri telah mendaftar di Dispora Surabaya. "Tidak ada target peserta karena ini baru pertama kali digelar. Untuk jenis olahraga, memang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada," tutup Yudha. Q wwn

nya sudah rampung. Sekarang diperkirakan sudah 90 persen kesiapannya," Sekretaris Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia Sumatera Selatan Taufik Arief di Jakarta, Kamis.

Taufik menambahkan persiapan cabang olahraga wushu, pencak silat ataupun karate sempat terkendala matras, karena koordinasinya harus dilakukan pengurus

besar masing-masing cabang olahraga. Sementara persoalan teknis lainnya seperti ketersediaan air ataupun listrik sudah ditangani.

"Boleh dikata sekarang ini persiapannya sudah mengerucut pada persiapan teknis di setiap venue. Ketika ditemukan kendalanya, langsung ditangani mengingat pelaksanaan pertandingannya dimulai tanggal 10 Desember

nanti. Cabang olahraga sepakbola sudah dimulai tanggal 8 Desember," katanya.

Deputi Bidang Sport dan Kompetisi di ajang ini mengatakan, pelaksanaan "ASEAN University Games 2014" akan memertandingkan 20 cabang olahraga, namun tidak semuanya akan dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Jakabaring, Palembang.Q ant

Jambi, Bhirawa Atlet dayung (pendayung) putri Jambi berhasil mendapatkan dua medali emas dan satu perak dari Kejuaraan nasional (Kejurnas) dayung yang sedang berlangsung di Makassar, 2-9 Desember 2014.

Kedua medali emas untuk tim dayung Jambi itu dipersembahkan oleh atlet Riska Andriani yang turun kategori kano perorangan putri jarak 500 dan 200 meter, kata Pelatih dayung Jambi, Roynadi saat dihubungi, Kamis.

Selanjutnya satu medali perak juga berhasil disumbangkan oleh pedayung putra Jambi, Dedi Saputra yang tampil pada nomor kano perorangan putra untuk jarak 1.000 meter.

"Sampai hari ini hasilnya cukup memuaskan sehingga para atlet sudah tampil maksimal dan masih ada peluang lainnya di beberapa nomor perlombaan yang masih akan diikuti oleh para pendayung Jambi," kata

Roynadi mantan atlet nasional itu.

Dengan raihan yang ada saat ini tentu diharapkan akan menjadi motivasi atlet lainnya agar bisa meraih prestasi dinomor perlombaan lainnya yang masih akan dilangsungkan hingga pekan depan.

Peluang Jambi ada dinomor lomba perahu naga atau 'dragon boad' yang akan dilakukan hari ini dan setidaknya ada sembilan medali emas akan kembali diperebutkan dinomor itu dan jambi masih ada peluang untuk mencurinya.

Untuk itu diharapkan kepada 12 pedayung putra dan putri Jambi ini untuk berjuang maksimal guna menambah daftar perolehan medali di Kejurnas tahun ini.

Jarak yang diperlombakan nanti dan Jambi memiliki peluang pada jarak 1.000 meter, 500 meter dan 250 meter, masing-masing jarak tersebut terdapat tiga medali emas.Q ant

KONI Bali Akui Berangkat Awal ke Surabaya Denpasar, Bhirawa Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali mengakui menjelang Pekan Olahraga Nasional Remaja I, di Surabaya, Jawa Timur, pada 9-15 Desember 2014 ada lima timnya yang berangkat lebih awal pada Jumat (5/12).

"Memang ada lima tim kita akan berangkat lebih awal dalam ajang PON Remaja I tersebut," kata Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi, di Denpasar, Kamis.

Lima tim Bali tersebut yakni dari cabang olahraga renang, sepak bola, basket, panahan, dan penembak.

"Tim sepak bola tersebut berangkat lebih awal karena akan melakukan rapat teknik. Sedangkan basket dan renang akan melakoni pertandingan lebih awal," ujarnya.

Selain itu, untuk tim Bali dari cabang olahraga menembak dan panahan berangkat lebih awal karena harus menyesuaikan tempat pertandingan.

Ia menambahkan bahwa untuk ofisial PON Remaja dari Bali sudah memberangkatkan sebanyak empat orang untuk mengurus kesiapan tim menjelang kejuaraan tersebut.

"Sudah ada empat ofisial kita yang berangkat untuk mempersiapkan itu yang dipimpin Yamadiputra," katanya.

Pihaknya mengakui empat ofisial tersebut berangkat lebih awal karena mengurus administrasi, mengecek tempat penginapan, transportasi lokal, dan mempersiapkan segala kebutuhan tim Bali.

Pihaknya mengakui seluruh kontingen Bali dipastikan semuanya sudah tiba di Surabaya pada Senin (8/12).

Namun, ada sebagian pengurus yang menempuh jalur darat karena harus membawa peralatan pertandingan.Q ant

Pemkot Malang Bertekad Pertahankan Runner Up Porprov Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang bertekad untuk tetap mengincar posisi "runner up" Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur V/ 2015 yang direncanakan digelar di Banyuwangi, meski anggarannya turun drastis.

"Walaupun anggaran hibah APBD 2015 yang diplot untuk KONI menurun drastis, dari Rp16 miliar pada 2014 menjadi Rp12,5 miliar tahun depan, termasuk digunakan porprov, kita akan tetap mempertahankan posisi kedua," kata Wali Kota Malang, Moch Anton, Kamis.

Disebutkan bahwa tekad itu sudah bulat, sedangkan untuk menjadi juara umum menggeser Kota Surabaya juga tidak mungkin, ucapnya.

Oleh karena itu, tegasnya, pengurus KONI yang baru harus bekerja ekstrakeras untuk mewujudkan target tersebut. Meski dengan anggaran minim, raihan pres-

tasi harus dinomorsatukan dan anggaran bukan alasan untuk tidak berprestasi.

Dengan anggaran yang minim itu, Anton tetap optimistis mampu mencapai target tersebut, meski harus bekerja keras, baik selama pemusatan latihan cabang (puslatcab) hingga saat bertanding. Tanpa kerja keras, mustahil akan mampu memberikan prestasi terbaik, apalagi seluruh daerah di Jatim memiliki peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik.

Menurut dia, jika semua elemen yang berkaitan dengan porprov, seperti KONI, atlet, pelatih cabang olahraga, Dinas Pendidikan (Disdik), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bersatu, bekerja sama saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin.

Oleh karena itu, kata politisi PKB itu, Ketua Umum KONI terpilih harus segera membentuk kepengurusan agar bisa segera memper-

siapkan porprov dengan optimal, termasuk untuk pendampingan terhadap semua cabang olahraga ketika menggelar puslatcab.

Menyinggung adanya kemungkinan penambahan anggaran untuk KONI pada 2015, Anton mengatakan tidak ada masalah. Namun, yang paling penting adalah menunjukkan prestasi terlebih dahulu, baru menuntut anggaran tambahan.

"Jika atlet belum mampu menunjukkan prestasi, termasuk pada porprov tahun depan, tambahan anggaran tersebut belum layak untuk dikucurkan. Kalau KONI ingin anggarannya ditambah, ya harus mampu mencapai target dulu, yaknis posisi runner up Porprov V di Banyuwangi," tegasnya.

Selama empat kali digelar Porprov Jatim, posisi Kota Malang tak tergoyahkan dari runner up atau di bawah juara umum, Surabaya yang juga empat kali berturutturut.Q ant

Jumat Pon 5 DESEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Presiden Beri Arahan Pimpinan Militer Daerah Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu dan memberikan pengarahan kepada pimpinan militer daerah masingmasing Panglima Komando Daerah Militer hingga Komandan Distrik Militer.

Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis, mengatakan Kepala Negara akan melangsungkan pertemuan itu di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada Jumat (5/12) mendatang.

“Besok, ada acara pengarahan Pangdam, Danrem dan Dandim di Pangkalan Bun Kalimantan. Meneruskan kegiatan presiden sebelumnya di Istana Bogor yang memberikan arahan Pangkotama.

Besok secara khusus pengarahannya ke Pangdam, Danrem dan Dandim,” kata Seskab.

Andi mengatakan Presiden telah menerima paparan lengkap mengenai masalah dan kondisi di lapangan saat pertemuan dengan para Panglima Komando Utama (Pangkotama) di Istana Bogor termasuk dari para Pangdam yang hadir.

“Jadi besok Presiden akan bicara yang lebih spesifik. Berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan masalah kesejahteraan prajurit. Terutama komitmen presiden untuk perbaikan pembangunan baru rumah-rumah atau asrama TNI,” katanya.

Ditambahkan Andi, “Presiden juga (akan-red) meminta TNI untuk melakukan tugas-tugas perbantuan, yang membantu program prioritas presiden.

Prioritas presiden itu kan ada di maritim, infrastruktur, energi dan pangan.” Dicontohkannya, selain membantu pengamanan wilayah laut dari pencurian ikan, TNI juga diharapkan membantu program pemerintah membersihkan waduk atau irigasi, membantu pihak kepolisian dalam menjaga suplai pangan di daerah perbatasan sehingga mencegah penyelundupan dan juga hal lainnya. Q ant

MS Hidayat Ketua Harian Golkar Aburizal Umumkan Susunan Pengurus Baru Denpasar, Bhirawa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie mengumumkan ‘kabinet’nya yang berisi 199 orang dengan sembilan wakil ketua umum dan Ketua Harian MS Hidayat, serta Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

“Jadi total seluruh pengurus ada 199 orang dengan sembilan wakil ketua umum dan satu orang ketua harian saudara MS Hidayat,” kata Ketum DPP PG Aburizal Bakrie pada rapat paripurna Munas IX Partai Golkar di hotel Westin Nusa Dua, Bali, Kamis (4/ 12) kemarin.

Dalam rapat paripurna terakhir tersebut juga dihadiri oleh Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Anis Matta, mantan Ketum DPP PPP Surya Dharma Ali dan Ketum DPP PPP Djan Faridz.

“Sementara untuk Wakil Ketua Umum Nurdin Halid, Theo Sambuaga, Setya Novanto, Sharif Cicip S, Fadel Muhammad, Titiek Soeharto, Ahmadi Noer Supit, Akom, dan Azis Syamsuddin,” kata Aburizal saat membacakan susunan pengurus DPP PG 2014-2019.

Lebih lanjut Aburizal juga mengumumkan sebagai Sekretaris Jenderal Idrus Mar-

ham dan Bendahara Umum Bambang Soesatyo.

Sementara mantan kandidat ketum Airlangga Hartarto masuk sebagai Ketua Bidang Industri dan perdagangan. Sedangkan ketua bidang kaderisasi Gandung Pardiman.

“Ketua DPP Bidang Hankam George Toisuta,” kata Aburizal yang disambut dengan tepuk tangan meriah peserta munas.

Bertindak sebagai Ketua Bidang Komunikasi Media dan penggalangan opini Tantowi Yahya.

Dalam kepengurusan kali juga masuk salah satu menantu Aburizal yakni Taufan Rotorasiko sebagai ketua bidang Pedesaan dan daerah tertinggal. Dan Ketua Bidang Pengkajian idologi dan legislasi Ponco Sutowo Sementara posisi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tandjung.

Pemecatan Agung Cs Perkeruh Pemecatan terhadap Agung

Laksono cs dinilai justeru akan mempertajam dan memperkeruh kisruh di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

Apalagi Agung Laksono cs tetap akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tandingan pada Januari 2015 di Jakarta, kata Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang, di Kupang, Kamis terkait pemecatan terhadap Agung Laksono cs dalam Munas Golkar di Bali dan nasib partai penguasa orde baru itu ke depan.

“Menurut saya, memilih ARB sama dengan menjerumuskan Golkar dalam pertikaian tanpa akhir, apalagi Munas Bali justeru memakan korban dengan pemecatan terhadap Agung Laksono dan kawan-kawan. Ini akan mempertajam dan memperkeruh kekisruan dalam tubuh partai golkar,” kata Ahmad Atang.

Dia mengatakan, jika Agung Laksono dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Penyelamat Partai Golkar tetap menggelar Munas pada 2015 mendatang, maka dapat dipastikan nasib Golkar akan sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sa-

antara foto

Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Aburizal Bakrie (ketiga kiri) menerima panji-panji Partai Golkar dari Ketua Steering Commitee Munas IX Golkar Nurdin Halid (ketiga kanan) dalam penutupan Munas Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12) kemarin. ling gugat di pengadilan.

Salah satu keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar adalah memecat 17 kader dari anggota dan mencabut hak kepengurusan periode 2014-2019 serta melakukan pergantian untuk mereka yang menjadi anggota DPR. Adapun kader Golkar yang dipecat adalah Ace Hasan Syadzili, Lamhot Sinaga, Melchias Markus Mekeng, Andi Sinulingga, Lawrence Siburian,

Agun Gunandjar Sudarsa, Leo Nababan, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Ibnu Munzir, Djasri Marin, Zainudin Amali, Ricky Rahmadi Kusumonegoro, Juslin Nasution, Agus Gumiwang, dan Nusron Wahid. Pemecatan diberikan karena mereka dianggap tidak memenuhi perintah partai. Salah satunya membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Q ant

Anak Mantan Menteri Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Kemenpan Terbitkan Inpres e-Perjadin Jakarta, Bhirawa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera menerbitkan Instruksi Presiden mengenai perjalanan dinas dan konsinyering bagi aparatur sipil negara.

“Inpres ini merupakan sistem baru yang disebut e-perjadin, ditujukan untuk menghemat dan mengefisiensikan penggunaan anggaran dalam perjalanan dinas,” kata Menteri Pan-RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan usul untuk menghemat anggaran perjalanan dinas dengan membuat e-perjadin sangat membantu, di mana e-perjadin yang diterapkan di Kementerian Luar Negeri mampu menghemat sampai 60 persen karena ada transparansi.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dapat menghemat sampai Rp6,3 triliun dalam setahun,” ujarnya.

Yuddy menuturkan dalam e-perjadin mengevaluasi siapa yang melakukan perjalanan dinas pada tahun itu, ke mana, dan berapa biaya yang dikeluarkan sehingga terlihat kinerja dari aparatur sipil negera tersebut.

“Awalnya akan muncul ‘culture shock’, kalau hasilnya baik akan diberikan kompensasi dengan catatan kinerjanya harus baik, cara menaikkannya pun bukan hanya pada gajinya, tapi pada standar kebutuhan hidup dan kinerja individu,” katanya lagi.

Dia menjelaskan terhadap rencana ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata mengapresiasi e-perjadin, yang mana ‘travel agency’ dilihat desentralisasinya dalam pemesanan pesawat dan hotel, kemudian diambil yang terbaik harganya, jadi bisa dibandingkan.

“Biasanya para pejabat tidak mempedulikan harganya, padahal bisa dapat yang lebih murah, kualitas perjalanan tetap sama tapi lebih murah,” ujarnya.

Dia menambahkan revolusi mental bukan mengeliminasi, tapi memperbaiki struktur birokrasi yang selama ini dianggap tidak berpihak pada rakyat.

“Perlu waktu untuk memberikan tampilan yang bagus, tapi kalau ‘Central Processing Unit’ (CPU) tidak diinstal ulang, sama saja tidak akan terawat,” katanya. Q ant

9

antara foto

KUNJUNGAN KERJA WAPRES Wakil Presiden, Jusuf Kalla (tengah) meninjau lokasi PLTU Sumur Adem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (4/12). Dalam Kunjungannya Wapres mengecek kesiapaan pembangunan tahap kedua PLTU Sumuradem dan pemantauan kesiapan pendistribusian listrik di Pulau Jawa dan Bali.

Demokrat Optimistis Perppu Pilkada Diterima DPR Jakarta, Bhirawa Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman optimistis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat diterima DPRD. “Saya yakin Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dapat diterima DPR RI, meskipun Partai Golkar menyatakan akan menolaknya,” kata Benny K Harman di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (4/12) kemarin.

Menurut Benny, Perppu Nomor 1 tahun 2014 diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga usulan Partai Demokrat, karena menilai pilkada langsung lebih demokratis.

Jika Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dibahas di DPR RI, dia yakin dapat diterima meskipun ada sejumlah fraksi yang akan menolaknya.

Benny K Harman Sebelumnya, kata dia, pada pembahasan revisi UU tentang Pilkada terjadi perbedaan pandangan tajam di antara fraksifraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pilkada secara langsung dan fraksi-fraksi anggota Koali-

si Merah Putih (KMP) yang mendukung pilkada melalui DPRD. “Kita harapkan fraksi-fraksi anggota KIH konsisten pada sikapnya mendukung pilkada langsung sehingga Perppu No 1 tahun 2014 dapat diterima DPR RI,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menjelaskan, jika Fraksi Partai Demokrat ditambah lima fraksi anggota KIH semua solid mendukung pilkada langsung maka Perppu No 1 tahun 2014 dapat diterima DPR RI, karena memiliki jumlah kursi lebih banyak dari fraksi-fraksi anggota KMP. “Saya optimistis Perppu No 1 tahun 20014 dapat diterkma dan Fraksi Partai Demokrat akan menang,” katanya.

Sebelumnya, Partai Golkar pada pernyataan politiknya di arena Munas IX di Bali, pada Selasa (2/12) menyatakan menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Q ant

Jakarta, Bhirawa Rievan Avrian yang merupakan anak mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Syarief Hasan dituntut 7,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Yang bersangkutan dinilai merugikan negara hingga mencapai Rp5,39 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadan Videotron di Kementerian KUKM. “Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Riefan Avrian selama tujuh tahun enam bulan ditambah denda sebesar Rp200 juta, bila tidak dibayar, maka mesti mengganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/12) kemarin. Selain itu, Rievan juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp5,39 miliar, bila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang buat mengganti pidana pengganti dan bila tidak mencukupi, maka dipidana selama tiga tahun sembilan bulan.

“Hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merugikan ke-

uangan negara. Sementara keadaan meringankannya belum pernah dihukum, menyesali dan mengakui perbuatan, sopan di depan persidangan, dan mengembalikan sebagian kerugian negara,” tambah jaksa.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama berdasarkan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam analisa hukumnya jaksa mengatakan, Riefan sengaja mendirikan PT Imaji Media di samping perusahaanny, PT Rifuel, khusus buat mengikuti proyek videotron.

Rievan yang merupakan direktur PT Rifuel meminta karyawan PT Rifuel untuk melengkapi dokumen penawaran sehingga seolaholah PT Imaji Media berpengalaman melaksanakan pekerjaan pengadaan video tron, sehingga PT Imaji Media diluluskan dalam seleksi administratif bersama PT Rifuel dan PT Batu Karya Mas. Sehingga PT Rifuel pun dinyatakan tidak lulus karena usulan teknis tidak relevan serta tidak melengkapi gambar teknis sebagaimana disyaratkan dan PT Imaji Media sebagai penawar terendah dinyatakan sebagai pemenang lelang pada 8 Oktober 2012.Q ant

Terdakwa korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM Riefan Avrian, meninggalkan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, usai sidang tuntutan, Kamis (4/12).

Pemkab dan DPRD Lumajang Dukung Larangan Rapat di Hotel Surat edaran Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang melarang seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan untuk tidak menggelar rapat di hotel demi efisiensi penggunaan anggaran, akan membawa dampak positif efisiensi anggaran di daerah. Khususnya di Lumajang, larangan yang tertuang dalam surat edaran ini ternyata memperoleh dukungan dari kalangan eksekutif dan legislative.

Kepala Bappekab Lumajang Ir Indah Amperawati, MSi menyambut positif surat, selama ini selalu menggelar rapat dengan menggunakan fasilitas pemerintah yang telah ada edaran ini. ‘’Saya sangat mendukung rapat jangan dilakukan di hotel apalagi di luar kota,’’kata Indah Amperawati. Sebab itu merupakan pemborosan yang luar biasa.

Bappekab Lumajang sendiri, lanjut Indah sudah biasa rapat digelar di ruang rapat kantor Bappekab.

‘’Meski sebenarnya kurang representatif, apalagi dengan peserta yang jumlahnya banyak,’’ungkapnya terus terang.

Namun demikian di tengah keterbatasan seperti itu, malah muncul ide-ide yang cemerlang untuk pembangunan Lumajang. ‘’Tentunya dengan biaya yang sangat murah,’’ tambahnya serius, Maka dari itu, pihaknya setuju jangan ada rapat di Hotel. ‘’Sesuai aturan ini, maka sejak 1 Desember tidak boleh ada rapat di hotel dan di luar kota,’’ pa-

parnya. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Drs Samsul Huda, Msi mengatakan hal serupa. ’’DPRD sepakat dengan edaran pemerintah pusat itu sebagai efisiensi anggaran,’’kata pimpinan DPRD Lumajang dari Partai Demokrat.

Istilahnya sama-sama mengencangkan ikat pinggang.

Terkait kebiasan rapat di hotel dalam sejumlah kegiatan tertentu DPRD, diantaranya pembahasan RAPBD yang sampai boyongan ke luar daerah, Samsul Huda menyampaikan, jika DPRD tetap akan taat azas. ‘’Teman-teman anggota DPRD lainnya akan mematuhi instruksi pemerintah pusat,’’tambahnya.

Kalau tidak, kita wait and see saja.

Lihat ke depan bagaimana, ka-

rena sanksinya sudah jelas,.

Sedangkan, Drs Yossie Sudarso Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang mengungkapkan, walaupun DPRD belum menerima surat itu namun karena sifatnya edaran telah diketahui dan wajib untuk menyesuaikan dengan larangan itu. ‘’Tentu aka nada pengurangan kegiatankegiatan yang dilaksanakan di luar kantor,’’jelasnya. Semua agenda akan menyesuaikan dan diatur berdasarkan surat edaran tersebut dengan harapan terjadi efisiensi anggaran sesuai harapan pemerintah pusat, Yossie Sudarso juga menjelaskan memang ada sejumlah kegiatan DPRD yang selama ini dilaksanakan di luar kantor. Dalam artian diselenggarakan di hotel, baik di wilayah Lumajang

Ir Indah Amperawati sendiri maupun di luar kota.

Diantaranya berupa pembahasan RAPBD, kunjungan kerja, workshop, hearing dan rapatrapat tertentu lainnya. ‘’Untuk itu, yang jelas setelah menyesuaikan pmbahasan RAPBD Kabupaten Lumajang mendatang cukup di Kantor DPRD saja,’’tambahnya.

Namun untuk kegiatan lain akan

menyesuaikan.

Menyangkut efisiensi anggaran, Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang menayatakan, selama ini hal itu telah dilakukan jajaran Sekretariat Dewan. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun sisa lebih penggunaan anggaran yang tidak terserap jumlahnya terus meningkat.

Dari anggaran DPRD Tahun 2014 sebesar Rp. 18 miliar lebih, sisa penggunaan anggarannya sampai hari ini mencapai Rp. 7 miliar lebih yang akan dikembalikan ke kas negara. Tahun 2013, sisa penggunaan anggarannya Rp4 miliar lebih yang dikembalikan ke kas negara.

Demikian juga untuk Tahun 2012 yang mencapai Rp. 2 miliar lebih. ‘’Ini sebagai bukti, efisiensi penggunaan anggaran terusmenerus dilakukan DPRD,’’ungkap Yossie Sudarso serius.

Q yat,adv

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (1 DESEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Tunggakan PLN di Bangkalan Rp 6 Miliar

Bangkalan, Bhirawa Tunggakan pelanggan PLN di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, saat ini mencapai Rp6 miliar lebih. Tunggakan terbesar dari rumah tangga karena banyak pemukiman yang jauh dari loket pembayaran listrik. “Dari sekitar Rp6 miliar lebih itu, pelanggan yang nunggak terbanyak adalah pelanggan rumah tangga,” katanya di Bangkalan, kata Manajer PLN Rayon Bangkalan Efendi Kamis (4/12). Ia menjelaskan pelanggan rumah yang nunggak pembayaran tagihan rekening PLN itu mencapai 80 persen, sedangkan sisanya adalah beberapa kantor, dunia usaha, dan industri di Bangkalan. Di antara warga yang menunggak bayaran itu, katanya, karena jauh tempat pembayaran. “Ada yang menunggak hingga empat tahun di Bangkalan ini,” kata Efendi.

Dari tunggakan Rp6 miliar itu, jumlah pelanggan yang nunggak sekitar 18 ribu orang dari total 60 ribu orang. “Total masukan PLN dari pelanggan ini sekitar Rp9 miliar,” katanya. Saat ini, pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat agar segera membayar tunggakan karena merupakan kewajiban para pelanggan.

“Kami juga gencar melakukan sosialisasi dan penarikan secara langsung kepada pelanggan,” katanya. Q ant

Jumat Pon, 5 DESEMBER 2014

PTPN-X Siap Produksi Listrik dari Ampas Tebu Surabaya, Bhirawa PT Perkebunan Nusantara X (Persero) siap memproduksi listrik dari limbah pabrik gula berupa ampas tebu sebagai kelanjutan program diversifikasi usaha produk turunan non-gula yang telah dijalankan sebelumnya.

Direktur Utama PTPN X (Persero) Subiyono kepada wartawan di Surabaya, Kamis, mengatakan program “co-generation” untuk produksi listrik berbasis biomas dari ampas tebu rencananya dimulai pada 2015 di Pabrik Gula Ngadiredjo, Kediri, Jawa Timur.

“Untuk program co-generation ini, kami telah menjalin kerja sama dengan PT PLN sebagai pembeli listrik. Pembangunan instalasi peralatan direncanakan mulai tahun depan,” katanya didampingi Sekretaris Perusahaan PTPN X, M Cholidi. Sebelumnya, PTPN X melalui anak usahanya PT Energi Agro Nusantara telah memulai diversifikasi usaha produk turunan tebu non-gula dengan membangun pabrik bioetanol yang terintegrasi dengan PG Gempolkrep di Mojokerto, Jatim.

Pabrik berkapasitas 30.000 kiloliter per tahun yang bah-

an bakunya menggunakan tetes tebu atau molasses itu, sebagian produknya telah diekspor ke Filipina dan Singapura, sementara Pertamina sebagai konsumen lokal hanya menyerap sebagian kecil produk bioetanol yang memiliki tingkat kemurnian 99,5 persen tersebut.

Terkait co-generation, Subiyono mengakui teknologi yang digunakan produksi listrik dari ampas tebu memang cukup tinggi dan menelan biaya besar. Namun, investasi itu bisa kembali melalui pendapatan dari penjualan listrik.

“Untuk investasi di PG Ngadiredjo bisa mencapai sekitar Rp140 miliar. Kalau dari perhitungan, investasi sebesar itu diperkirakan bisa kembali minimal dalam lima tahun dari jualan listrik,” kata Subiyono dengan menambahkan produksi listrik yang dijual ke PLN mencapai

ist

Produksi listrik berbasis biomas dari ampas tebu rencananya dimulai pada 2015 di Pabrik Gula Ngadiredjo, Kediri, Jawa Timur.

10 MW dengan harga Rp1.100 per KWh. Selain PG Ngadiredjo, Sekretaris Perusahaan PTPN X M Cholidi menambahkan PG Kremboong di Kabupaten Sidoarjo juga siap merealisasikan program co-generation,

setelah selesai menjalani revitalisasi peralatan produksi.

“Kalau yang di PG Kremboong tinggal membangun generator untuk produksi listrik, karena mesin ketel, ampas tebu dan tempatnya juga sudah siap. Hanya saja,

produksi listrik yang bisa dijual lebih kecil, sekitar 4,5 megawatt,” jelasnya. Cholidi mengatakan satu ton ampas tebu bisa untuk menghasilkan listrik berkisar 100-200 KWh per jam melalui program cogeneration. Q ant

Harga Gula Lokal 2015 Masih Tertekan dan Sulit Naik Surabaya, Bhirawa Harga gula lokal pada 2015 diprediksi masih tertekan dan sulit naik karena melimpahnya stok hasil giling dan pengaruh rembesan gula rafinasi yang dijual ke pasar bebas sebagai gula konsumsi. Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono kepada wartawan di Surabaya, Kamis, mengatakan stok gula lokal hingga akhir 2014 diperkirakan masih sekitar 1,5 juta ton, dari total produksi lebih kurang 2,4 juta ton.

“Dengan konsumsi nasional

rata-rata 200.000 ton per bulan, hingga musim giling 2015 di beberapa pabrik gula yang dimulai sekitar bulan Mei, sisa stok hasil giling 2014 masih sangat besar,” katanya, Kamis (4/12). Menurut Subiyono, melimpahnya stok gula mengakibatkan harga komoditas tersebut menurun, bahkan harga penawaran dalam beberapa lelang di bawah harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp8.500 per kilogram.

Harga yang rendah tersebut

membuat banyak pabrik gula dan petani tebu tidak berani melepas stok saat dilakukan lelang, karena dipastikan merugi. “Dengan kondisi yang ada sekarang, saya prediksi hampir semua perusahaan gula mengalami kerugian, karena ongkos produksi dengan harga jual gula tidak seimbang. Petani juga kelimpungan,” kata Subiyono, yang juga Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X (Persero), perusahaan pengelola 11 pabrik gula di Jatim.

Khusus di PTPN X, Subiyono

mengungkapkan stok gula di gudang yang belum terjual hingga akhir tahun ini diperkirakan masih 160.000 ton. Sementara total produksi gula salah satu BUMN sektor perkebunan tersebut pada 2014 sejumlah 470.000 ton. “Tahun ini kami tidak merugi karena sebelumnya sudah melakukan berbagai langkah efisiensi pada kegiatan produksi. Tapi, keuntungan yang diperoleh juga sangat tipis,” tambah Subiyono tanpa merinci proyeksi keuntungan yang dicapai.

Kasus merembesnya gula rafinasi yang dijual ke pasar bebas sebagai gula konsumsi, lanjut Subiyono, menjadi masalah klasik yang hingga kini perlu mendapat ketegasan dari pemerintah. Sesuai peruntukkannya, gula rafinasi seharusnya untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Namun, di beberapa daerah, terutama di luar Jawa, gula rafinasi justru beredar secara bebas di pasar dan dikonsumsi masyarakat. Q ant

Pertumbuhan Perumahan di Tulungagung Capai 15 Persen

Tulungagung, Bhirawa Pertumbuhan bangunan rumah tinggal atau perumahan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur selama kurun 2014 diperkirakan naik sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kabid Informasi Pendataan dan Pengaduan (IPP) Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Kamis, setelah mengevaluasi lonjakan permintaan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak semester II 2013 dan semester I 2014. “Pertumbuhannya benar-benar pesat, terutama pada saat semester II 2014, hingga akhir Oktober lalu,” terangnya, Kamis (4/12).

Tanpa menyebut rinci jumlah bangunan baru yang berdiri, Galih menuturkan bahwa sejak semester II 2013 pertumbuhan pemukiman di wilayahnya berkisar antara 10 hingga 15 persen.

Persentase kurang lebih sama terpantau selama kurun semester I tahun ini, atau selama periode Januari-Juni 2014.

Menurut Galih, jumlah permohonan IMB terus bertambah selama triwulan pertama semester II ini, atau sejak Juli hingga Oktober 2014.

“Pertumbuhannya benarbenar pesat. Paling besar sementara terjadi pada semester II tahun ini, yakni pada Oktober,” ungkapnya. Q wed.ant

Workshop Perubahan Mindset Aparatur

PNS Harus Jadi Marketing dan Pelayan

Per 1 Januari 2015, honor Ketua RT, RW, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) di Surabaya dipastikan naik. Kenaikan honor RT, RW dan LKMK yang diusulkan DPRD Surabaya itu sudah masuk APBD 2015 yang sudah digedok dalam rapat paripurna pada 12 November 2014 lalu. Demikian juga untuk honor modin, Bunda PAUD, guru ngaji TPQ dan Sekolah Minggu se-Surabaya.

M

Persaingan kini tidak hanya terjadi di dunia bisnis atau perusahaan, namun instansi pemerintah juga harus berkompetisi untuk menjaga produk atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.

S

alah satunya adalah Badan Pendidi kan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim yang selama ini mendapat kepercayaan dari kabupaten/kota di Indonesia dengan mengirimkan para pejabat eselon III maupun II untuk menimba ilmu di kantor yang berada di Jalan Balongsaritama tandes Surabaya.

Tentunya Badiklat Jateng maupun DKI Jakarta juga berlomba-lomba untuk mendapat kepercayaan dari para pemimpin daerah agar mengirimkan para pejabat menempul pendidikan di wilayahnya. “Ini juga merupakan persaingan, jika tidak memberikan pelayanan dan menjaga mutu lulusan diklat, tentu tidak akan ditinggalkan,” kata Hermawan Kertajaya, Founder dan Owner MarkPlus saat memberikan ceramah ‘Workshop Perubahan Mindset Aparatur’ yang digelar di Kantor Badiklat Jatim.

Nah dalam menghadapi persaingan itulah, PNS juga harus berfikir layaknya marketing yang selalu memiliki inovasi untuk memasarkan produknya. Kemudian PNS juga harus banyak belajar ke pelayan hotel. “Coba lihat pelayanan hotel di Bali, itu pelayanan sangat prima dan harus dijadikan contoh,” kata dia.

Untuk menghadapi ASEAN Economic Community, Hermawan minta para birokrat lebih inovatif dalam pelayanan.

Dia lantas mencontohkan kantor bersama samsat yang saat ini menerapkan pelayanan drive thru. “Mereka (Samsat) telah berfikir di luar konteksnya, mereka mencontoh pelayanan di restoran cepat

DPRD Surabaya Naikkan Honor Ketua RT, RW, Modin, LKMK, dan Bunda PAUD

Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman saat mendengarkan ceramah Hermawan Kertajaya.

saji, dan jadilah inovasi yang cukup jitu dengan adanya pelayanan drive thru,” kata Hermawan didepan sekitar 250 peserta dari direktur BUMD dan BUMN yang ada di Jawa Timur, Kepala SKPD, direktur berbagai instansi pelayanan publik, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta para kepala UPT yang ada di Jawa Timur.

Pola fikir marketing seperti inilah, diharapkan bisa ditiru oleh para birokrat sehingga mereka mampu bersaing ketika menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan segera dimulai tahun 2015 mendatang. “Namun saya lihat Badiklat memiliki konsep marketing yang cukup bagus, terbukti hingga saat ini masih banyak kepala daerah yang mengirimkan PNS untuk menjalani diklat di sini,” katanya.

Sementar itu, Kepala Badiklat Jatim, Dr Saifula Rachman menjelaskanm tujuan kegiatan ini adalah untuk mengubah mindset para birokrat penyelenggara negara. “Tahun 2015, kita menghadapi ASEAN Economic

Community (AEC), jadi perlu perubahan mindset bagi para pegawai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya. Menurut dia, dengan acara ini, para pegawai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan memiliki pola fikir yang lebih kreatif, inovatif, entrepreneurship serta sikap dan prilaku yang unggul dalam memberikan pelayanan bagi publik.

“Pegawai Negeri itu selama inikan sulit senyumnya, jadi ini harus diubah. Dengan acara ini, mereka dimotivasi untuk mengubah agar bisa tersenyum jika melakukan pelayanan karena sebentar lagi kita akan menghadapi ASEAN Economic Community,” ujarnya.

Karenanya, berfikir di luar konteks kebiasaan, harus dijalankan. Para birokrat tidak bisa lagi hanya sekadar mencontoh keberhasilan pelayanan birokrat di daerah lain.

Apalagi, pelayanan di Jawa Timur selama ini sudah dikenal lebih unggul di bandingkan pelayanan di provinsi lainnya. Q wwn*

enurut Ketua DPRD Sura baya Ir. Armuji, MH, kenai kan honor Ketua RT, RW, dan LKMK masing-masing Rp 100.000. Sehingga, mulai 1 Januari 2015, honor Ketua RT menjadi Rp 300.000 per bulan, Ketua RW Rp 350.000 per bulan, dan Ketua LKMK honornya Rp 450.000 sebulan.

“Kenaikan honor Ketua RT, RW dan LKMK itu sesuai usulan kami. Total anggaran untuk honor tersebut di APBD 2015 sebesar Rp 12,7 miliar,” jelas Armuji, Kamis (3/12/2014).

Menurut dia, upaya menaikkan honor Ketua RT, RW dan LKMK itu sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat. Sebab, jelas Armuji, Ketua RT, RW dan LKMK memiliki tugas berat. Tidak hanya melayani administrasi warganya, namun juga ikut menyelesaikan persoalan warga di masing-masing wilayahnya.

Armuji menambahkan, honor yang diterima mereka selama ini dirasa kurang. Apalagi pada umumnya honor itu tidak hanya dinikmati ketua, tapi untuk operasional pengurus RT, RW, dan LKMK. Hingga sekarang, ada 9.118 RT, 1.368 RW dan 154 LKMK se- Kota Surabaya. Honor mereka diberikan melalui kecamatan.

Ketua RT, RW, dan LKMK, sebut Armuji, berperan sebagai ujung tombak pemerintahan yang langsung berhubungan

dengan masyarakat. “Mereka bagian dari pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, selalu berinteraksi dengan masyarakat, dan selalu harus siap 24 jam untuk melayani semua keperluan warganya,” ujarnya.

Sedangkan untuk honor modin yang awalnya Rp 150.000, naik menjadi Rp 300.000 per bulan. Begitupun dengan Bunda PAUD, guru-guru ngaji di TPQ-TPQ serta guru Sekolah Minggu honornya sekarang menjadi Rp 250.000 dari sebelumnya Rp 150.000. Menurut politisi PDIP ini, modin di Surabaya honornya dinilai terlalu kecil dibanding tugasnya yang penuh risiko. Tidak hanya menjadi pendamping pernikahan warga, modin laki-laki dan perempuan itu juga punya kewajiban memandikan jenazah warga yang meninggal.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menambahkan, saat ini jumlah modin baik laki-laki perempuan seSurabaya 1.700. “Untuk memenuhi jumlah modin, yakni satu RW idealnya ada 2 modin, yaitu satu modin laki-laki dan satu modin perempuan. Sampai sekarang Surabaya masih kekurangan sekitar 1.400 modin,” beber dia.

Soal Bunda PAUD yang jumlahnya 5.000 lebih, lanjut Agustin, honornya juga dinaikkan.

TABEL KENAIKAN HONOR Jabatan Honor Lama (Rp) Ketua RT 100.000 Ketua RW 100.000 Ketua LKMK 100.000 Modin 150.000 Bunda PAUD 150.000 Guru Ngaji TPQ 150.000 Guru Sekolah Minggu 150.000 Sekitar 250 peserta dari beberapa SKPD mengikuti acara workshop yang digelar di Kantor Badiklat Jatim.

Honor Baru (Rp) 300.000 350.000 450.000 300.000 250.000 250.000 250.000

Ir. Armuji, MH

“Mulai tahun depan, honornya menjadi Rp 250.000. Total anggarannya juga kita naikkan karena sebelumnya ada Bunda PAUD yang tidak dibayar.

Semoga dengan naiknya honor ini, tidak ada lagi penarikan uang ke orang tua anak usia dini peserta PAUD,” kata dia.

Demikian juga untuk guru ngaji di TPQ dan Sekolah Minggu yang jumlahnya sekitar 12.000, mulai 2015 bakal mendapatkan honor Rp 250.000. Selama ini mereka hanya mendapatkan honor Rp 150.000 sebulan. Guru ngaji di TPQ yang mendapat honor adalah mereka yang terdaftar di Dinas Sosial. Oleh karena itu, dia minta TPQ-TPQ segera mendaftarkan guru ngajinya agar mendapat honor tersebut.

“Kami berharap ini bisa ditindaklanjuti agar anggaran yang sudah tersedia di APBD 2015 bisa terserap,” ujar Titin, panggilan karib Agustin Poliana.

Naiknya honor para pekerja sosial dan penambahan anggarannya dalam APBD Kota Surabaya 2015 sebagai bentuk kepedulian anggota dewan.

“Ini adalah penghargaan dan support terhadap apa yang telah mereka lakukan,” ujar Armuji mengakhiri. Q adv*

Jumat Pon 5 DESEMBER 2014

KPK Geledah Rumah Fuad Amin di Surabaya dan Bangkalan l Sambungan hal 1

senjata lengkap dari Polda Jawa Timur.

Petugas sempat mengalami kendala saat akan masuk ke dalam rumah lantaran seluruh pintu terkunci. Sekitar dua jam kemudian, barulah petugas bisa masuk setelah memanggil juru kunci. Petugas KPK didampingi kepolisian juga membuka paksa sejumlah pintu kamar di rumah megah tersebut.

Setelah menggeledah cukup lama, tampak mobil Inova warna hitam bernopol W 1408 RM keluar dari rumah Fuad Amin sekitar pukul 16.10. Setelah pintu pagar stainlis terbuka, terlihat seorang membawa satu tas ransel berukuran besar masuk ke dalam mobil dan keluar meninggalkan rumah Fuad Amin. Belum diketahui apa isi tas tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, rumah tersebut dibangun pada sekitar1993 dan ditempati Fuad sejak 2001 hingga 2007, bersama istri dan anaknya Muhammad Ibnu Makmun. Setelah itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Fuad Amin merupakan mantan Bupati Bangkalan dua periode yakni 20032008 dan 2008-2013 sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan 2014-2019.

Penyidik KPK juga menggeledah tiga tempat di Bangkalan yang diduga terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan bekas Bupati Bangkalan itu. Penyidik menggeledah rumah mewah Fuad Amin di Jalan Letnan Mestu Kampung Saksak, Pendopo Bangkalan dan sebuah butik di Jalan Teuku Umar Bangkalan.

Pengamananaparatkepolisiandisejumlahlokasi tersebutpundilakukan.SebanyakduaSSPSabhara Polres Bangkalan, 35 anggota Gegana Polda Jatim, dan anggota brimob Polda Jatim diterjunkan untuk pengamanan proses penggeledahan itu.

Wakapolres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang yang memimpin pasukan itu meng­ atakan, pengamanan ini ditujukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi selama proses penggeledahan berlangsung.

Meski demikian, dia mengaku tidak tahu agenda penyidik KPK dalam menggeledah runah Fuad. Dia hanya memastikan, kondisi Kabupaten Bangkalan sampai sejauh ini masih kondusif pasca penangkapan Fuad. “Semuanya masih berjalan kondusif,” ujarnya.

Istri mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, Siti Mashuri Fuad sempat kaget saat rumahnya di Jl Letnan Mestu disambangi tim penyidik KPK. Bahkan, perempuan asal Betawi itu sempat bertanya kepada petugas maksud dan tujuan kedatangan penyidik.

Setelah penyidik KPK menjelaskan maksud kedatangan ke rumah mewah tersebut, akhirnya Imas, sapaan akrab Siti Mashuri Fuad, mempersilakan penyidik KPK untuk masuk melakukan penggeledahan. “Tadi saat KPK datang ke rumah Fuad, istrinya kaget. Namun, setelah dijelaskan maksud dari kedatangan KPK, akhirnya istri Fuad mempersilakan KPK masuk,” terang Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo.

Diketahui, kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa (2/12) dini hari.

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Rauf serta Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko. Fuad dan Rauf diduga sebagai pihak penerima suap, sedangkan Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap.

Fuad saat ini mendekam di tahanan KPK. Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad yang merupakan anak Fuad Amin meminta agar seluruh masyarakat mengedepankan asas praduga tidak bersalah terkait kasus penangkapan ayahnya oleh KPK. Dia meminta doa agar kasus ini segera terselesaikan.

“Soal pengeledahan rumah oleh KPK, no comment. Saya mohon doanya saja,” katanya saat dihubungi wartawan melalui selulernya, Kamis (4/12). Salah satu kerabat Fuad Amin, Ra Nasiq juga meminta hal senada agar tidak langsung memvonis mantan Bupati Bangkalan dua periode itu bersalah. Dia menyesalkan adanya statemen yang menjelekkan dan cenderung merendahkan.”Semua mempunyai kewajiban yang sama untuk bagaimana berpikir ke depan dengan kasus ini agar nama besar dari Syaichona Kholil terus terjaga,” harapnya.. n bed, geh, ma

Hiswana Migas Kediri Dilaporkan ke Satgas Mafia Migas l Sambungan hal 1

tidak ada kenaikan alias Rp 12. 750. Kenaikan harga elpiji disebabkan biaya transportasi dari agen ke pangkalan dan ke pengecer meningkat, akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Imbasnya, di tingkat pengecer harga elpiji 3 kg yang semula Rp 15 ribu per tabung naik menjadi Rp 17 ribu per tabung. Kondisi ini memantik keluhan masyarakat luas.

Sebelumnya Pemkab Kediri juga melakukan sidak juga ke para konsumen dan pedagang eceran. Hasil dari sidak, para penjual elpiji 3 kg terpaksa menaikkan harga hingga Rp 2.000 dengan alasan biaya angkutnya juga mengalami kenaikan. Sementara itu Ketua Hiswana Migas Daop V Kediri David belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui selulernya tidak terdengar nada aktif. n van

Dipaksakan l Sambungan hal 1

nya berlomba-lomba untuk memajukan kampungnya masing-masing. Dia usul agar setiap kampung didanai pemerintah untuk membuat kampung produktif seperti kampung tempe, kampung jasa atau lainnya yang selama ini menjadi ciri khas mereka. “ Dengan rangsangan ini, setiap kampung bisa berlomba-lomba untuk mempunyai ciri khasnya masing-masing, asalkan pemerintah tetap menghandlenya dan mendampinginya,” harap Eko yang juga dosen Administrasi Negara Unair ini.

Kalau pembagian uang tunai seperti itu, terkesan mengajarkan masyarakat peminta tanpa bekerja. Dia berharap, pemerintah menunda pembagian dana itu.

Apalagi, pemerintah masih memakai data yang lama. “Tunda dulu, jangan keburuburu tanpa persiapan matang. Ini program kan ruang lingkupnya negara, bukan selevel RT. Jadi gak bisa dikelola selevel RT,” imbuhnya. n geh

SAMBUNGAN

11

Ribuan PTT Pemprov Bakal Dirumahkan l Sambungan hal 1

ruh pemprov diminta untuk melakukan evaluasi kinerja PTT maupun pegawai BLUD non PNS. Hasil dari penilaian tersebut disampaikan ke BKD Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai berupa soft copy dan hard copy paling lambat 15 Desember 2014.

Selain meminta SKPD untuk melakukan evaluasi PTT, dalam surat tersebut juga meminta SKPD untuk tidak mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya termasuk tenaga PTT. Menurut Akmal, keputusan ini diambil meninjaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 810.1/169/ SJ tanggal 10 Januari 2013.

“Dalam surat itu juga dijelaskan, PTT yang sudah habis masa kerjanya tidak boleh diperpanjang dan dilarang mengganti PTT baru. Bagi SKPD yang ingin mengambil formulir penilaian PTT bisa mendownload di website BKD Jatim bkd.jatimprov.go.id,” kata Akmal, Kamis (4/12).

Saat ini, kata Akmal, BKD Jatim tengah melakukan verifikasi terhadap semua PTT. Jika PTT tersebut tidak memiliki kompetensi khusus dan tidak sangat dibutuhkan akan diputus kontraknya.

Sedangkan yang tenaganya masih dibutuhkan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

“Sekarang tenaga PTT di pemprov sekitar 7 ribu orang yang tersebar di seluruh SKPD. Saya tidak mengetahui berapa PTT di setiap SKPD. Makanya kita lakukan cek ulang, jika tidak sesuai kebutuhan ya tidak diperpanjang lagi. Ini perintah Pak Gubernur, jadi harus dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Dalam penataan ini, jelas Akmal, juga berkaitan de­ngan rencana pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN).

“Sesuai Undang-Undang ASN, pegawai pemerintahan nanti

ada dua macam. Yakni PNS dan PPPK. Untuk PPPK masih di­ atur peraturannya,” katanya.

Sementara itu, dalam penilaian atau evaluasi kinerja PTT terdapat beberapa aspek penilaian. Yaitu, aspek kemauan belajar, kepedulian, kedisiplinan, pengelolaan diri, komunikasi, tanggung jawab, etika dan perilaku, loyalitas, kebersihan dan kerapian serta etos kerja.

Setiap aspek penilaian memiliki dua indikator, dan setiap indikator ada tiga pilihan nilai yang akan diisi oleh atasan yaitu 1, 2 dan 3. Untuk nilai 1 menggambarkan PTT tersebut mendapat nilai kurang, 2 dinilai cukup dan 3 dianggap baik.

Setelah dilakukan penilai­ an oleh atasan, terdapat dua keterangan yang menentukan nasib PTT. Jika nilainya kurang dari 20, maka PTT tersebut tidak rekomendasikan untuk tidak dilanjutkan.

Sementara bagi PTT yang memperoleh nilai 21 ke atas mendapat rekomendasi untuk bisa dilanjutkan kontraknya.

Gaji Kepala Daerah Sementara itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana untuk menaikkan gaji pokok gubernur, bupati dan wali kota. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan, saat ini gaji pokok gubernur sebesar Rp 3 juta per bulan. Sementara bupati/wali kota Rp 2,1 juta setiap bulan.

“Itu sangat tidak rasional, sedangkan inflasi meningkat.

Makanya kami cari format bagaimana menjamin tanggung jawab yang mereka emban sesuai dengan inflasi,” kata Reydonnyzar di Jakarta, Kamis (4/12).

Gaji para kepala daerah wajar dinaikkan, sebab beban kerja dan tanggung jawab yang diemban mereka sangat besar. Reydonnyzar melanjut-

Disegel, Tamu Hotel Grand Surabaya Kelabakan l Sambungan hal 1

galkan kamar untuk chek out.

“Kami di Surabaya kemarin bertamu ke Pemkot Surabaya dan memang mendapat info hotel akan disegel. Kami kira info itu hanya isu, eh ternyata beneran, ya terpaksa chek out lebih awal untuk balik ke Purworejo,” kata Nanik saat meninggalkan Hotel Grand Surabaya dengan perasaan kecewa.

Kekecewaan juga disampaikan tamu hotel asal Jakarta, Alfin. Dirinya bersama temannya sempat terkejut saat pintu kamar diketuk Satpol PP di kamar hotel karena sedang tidur. “Kok tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari manajemen hotel ketika kami chek in kemarin. Kecewa kami dengan kejadian ini,” kata Alfin seraya menyebut hotel telah dua tahun beroperasi.

General Manager Hotel Grand Surabaya Ardy Mulyaji terlihat bingung atas penyegelan ini. Dia tam-

pak melaporkan penyegelan paksa ini ke pemilik Hotel Grand Surabaya yaitu PT PANN Persero yang masih dalam naungan BUMN. “ Kami konfirmasi ke pemilik Hotel Grand Surabaya yaitu PT PANN Persero yang terletak di Cikini, Jakarta. Ini kan milik BUMN mana mungkin pembayaran pajaknya gak tertib? Kita gak mungkin melanggarnya,” terang Ardy kepada wartawan usai pintu utama masuk Hotel Grand Surabaya diberi stiker disegel dan digembok oleh Satpol PP. Ardy juga menjelaskan semua izin sudah diurus pihak hotel, akan tetapi yang masih dalam proses itu pengurusan izin gangguan (HO). Pihaknya juga khawatir seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 60an ini akan mengadu ke PT PANN Persero atas kejadian ini.

Sementara itu Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan pihaknya mengerahkan anggotanya sebanyak 100

personel gabungan Satpol PP, Linmas, TNI, DAN Polri untuk menyegel paksa Hotel Grand Surabaya ini.

Pemkot Surabaya, kata Irvan telah memberikan waktu cukup lama untuk proses pengurusan izin-izinnya. Dan mulai 5 Oktober 2011 izin gangguan telah dicabut oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) karena kesalahan administrasi. “ Sebenarnya izin gangguan ini pernah keluar pada 2011, ternyata setelah diteliti ada kesalahan administrasi. Sehingga akhirnya per 5 Oktober 2011 dari BLH mencabut semua surat izin gangguannya,” papar Irvan.

Irvan juga mengatakan, penyegelan paksa Hotel Grand Surabaya ini dilakukan karena hampir empat tahun hotel tidak pernah mengurus izin HO. Meski tak mengantongi izin, tapi hotel tetap nekat beroperasi sampai sekarang. “Makanya kita lakukan penutupan secara paksa,” imbuhnya. n geh, dre

Kasus Tambang, Tiga Bupati Lain Siap Diciduk l Sambungan hal 1

jak lama ‘bermain’ ditambang.

Kabarnya dengan perilaku mereka ini, negara dirugikan triliunan rupiah dan uang itu masuk dalam kantong pribadi. “Artinya KPK tidak sekadar menangkap tanpa dasar . Tentu saja dokumen yang masuk ke KPK sebagai dasar untuk menjerat mereka. Khususnya semua terkait dengan bisnis pertambangan,’’tambahnya.

Seperti diketahui, Bupati Gresik Sambari dituding memiliki usaha penambangan sirtu atau galian C ilegal di ka-

wasan Desa Sembung, Kepuh Klagen dan Sumber Waru kecamatan Wringinanom.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Kartika Hidayati mengatakan, warga sekitar lokasi penambangan banyak yang mengeluh karena proses penambangan tak sesuai dengan UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sehingga lingkungan warga menjadi rusak.

“Penambang liarnya bukan perseorangan melainkan per­ usahaan milik penguasa setempat,” ujar politisi asal PKB ini.

Wanita asal Dapil Gresik

dan Lamongan ini mengatakan, dari tiga desa yang ditempati penambangan galian C, hanya warga Desa Sembung yang berani protes karena menduga pihak pengembang tidak memiliki izin.

Sedangkan dua desa lainnya tak berani karena takut dengan intimidasi yang dilakukan oleh oknum pihak pengembang yang diduga memiliki hubungan baik dengan orang nomor satu di Pemkab Gresik. “Karena Gresik masuk daerah pemilihan saya, maka sudah sepatutnya keluhan warga ini menjadi atensi,”ungkapnya. n cty

PTN Ramai-ramai Ajukan Perombakan UKT l Sambungan hal 1

pemerintah dengan pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Hanya saja, menurut Nasih, BOPTN yang diberikan ke PTN ini hanya mengkaver 10 persen dari total pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan Unair.

Hal ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan pendidikannya selanjutnya.

Kondisi ini, lanjut Nasih mendorong sejumlah PTN untuk mengusulkan agar tahun depan, sistem pembiayaannya benarbenar tunggal per program studi (Prodi). Mahasiswa kaya maupun miskin wajib membayar biaya kuliah yang sama. Hanya saja, untuk mahasiswa miskin diberikan keringanan sejumlah kekuatan mereka untuk membayar, sementara sisanya ditanggung pemerintah.

“Misalnya prodi kedokteran biaya kualih per semester nya Rp 5 juta. Maka, semua mahasiswa yang masuk kedokteran dikenakan biaya itu. Tetapi untuk mahasiswa yang kurang mampu,

bisa membayar Rp 500.000 atau bahkan gratis. Selisihnya yang membayar adalah pemerintah,”terangnya.

Dengan sistem seperti itu, mahasiswa miskin atau kurang mampu tetap bisa kuliah, dan PTN bisa terus mengembangkan pendidikannya karena kebutuhannya terpenuhi. Jika berbicara ideal, pemerintah yang harusnya mengkaver semua kebutuhan PTN sehingga masyarakta bisa kuliah gratis. “Saya membayangkan kalau pemerintah memberikan kami Rp 3 triliun, kami pasti bisa menggratiskan seluruh biaya,”selorohnya.

Menurut Nasih, pemerintah saat ini memang dituntut untuk membuat terobosan dalam meningkatkan human capitalnya.

Salah satunya dengan memajukan sektor pendidikan yang merupakan investasi SDM yang paling efektif.

Dihubungi terpisah, Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof Warsono mengakui sistem UKT yang ada saat ini memang seharusnya dirombak. Dan usulan perombakan ini juga sudah

dibahas dalam forum rektor PTN belum lama ini. “Kami memang berharap kebijakan UKT ini ditinjau kembali. Tapi formatnya masih dalam pembahasan,”kata Guru Besar FIS Unesa.

Diakui Warsono, dengan sistem UKT ini pihaknya juga kesulitan mengelola keuangan kampus.

Apalagi dengan kondisi mahasiswa Unesa yang rata-rata masuk kelompok UKT 1 atau 2 terendah. Hal ini tentu saja membuat pendapatan Unesa dari iuran mahasiswa sangat rendah. Sementara BOPTN yang diberikan ke Unesa tidak mampu menutup kebutuhannya.

“Bahkan kalau dibandingkan antara BOPTN Unesa dengan PTN lain seperti Unair,” tutur dia.

Ke depan, Warsono berharap BOPTN yang diberikan pemerintah ini disesuaikan denagn kebutuhan PTN. Jumlahnya pun tidak sama di tiap PTN. “Misalnya, PTN yang banyak mahasiswa ekonomi rendah, maka BOPTN harus lebih besar. Jadi tidak bisa disamakan dengan PTN yang sudah maju dengan kondisi mahasiswa mampu yang lebih banyak,” tukasnya. n tam

kan, memang kepala daerah mendapatkan tunjangan dari insentif pemungutan. Namun, besar gaji pokok dinilai tetap harus seimbang dan rasional.

“Derajat tanggung jawab udah gak rasional lagi. Kami kan mau equal pay dan equal work,” ujarnya.

Jika gaji kepala daerah dinaikkan, menurut Reydonnyzar, gaji pokok pimpinan dan anggota DPRD juga otomatis naik. Karena selama ini gaji pimpinan DPRD besarnya 80 persen dari gaji kepala daerah.

Sementara anggota DPRD, digaji 75 persen dari besar gaji kepala daerah.

Meski begitu, Kemendagri menurutnya belum menentukan berapa besar kenaikan gaji kepala daerah tersebut. Sebelum menetapkan kebijakan tersebut, pemerintah dipastikannya akan melakukan uji publik terlebih dahulu. “Nanti pasti akan kami uji publik terlebih dahulu. Tapi memang kiat harus rasional, inflasi meningkat tajam tapi gaji pokok masih rendah,” kata dia. n iib

Ketua DPRD Geram PSKS Dipotong l Sambungan hal 1

oleh warga miskin, justru tidak tepat sasaran.

“Bukan ngarang, ini benar bahwa potongan PSKS untuk warga miskin memang terjadi dan hampir menyeluruh di wilayah Nganjuk,” ungkap Puji Santoso saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Kamis (4/12).

Ironisnya, di Dusun Pengkol Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro di mana Puji Santoso tinggal juga terjadi pemotongan dana PSKS. Namun setelah ditelusuri oleh Puji, dana potongan tersebut diberikan oleh warga miskin yang tidak mendapat jatah PSKS. Namun demikian, Puji Santoso tidak membenarkan praktik pemotongan dana kompensasi BBM untuk orang miskin tersebut.

“Jangankan di desa lain, di desa saya sendiri PSKS juga dipotong kok.

Tapi setelah saya ikuti ternyata memang potongan Rp 100 ribu itu diberikan kepada warga miskin yang tidak masuk daftar penerima PSKS,” ujar Puji Santoso.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, dana PSKS yang diterima warga miskin di Kabupaten Nganjuk banyak disunat. Pemotongan dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi antara Rp100 ribu hingga Rp 150 ribu terjadi merata di hampir seluruh wilayah. Alasannya, dana pemotongan tersebut akan dibagikan kepada warga miskin lainnya yang tidak mendapat dana PSKS. Praktik pemotongan dana PSKS dilakukan oleh perangkat desa atau Ketua RT dari masingmasing desa.

Puji Santoso mengakui pembagian dana PSKS carut marut di Kabupaten Nganjuk. Dan ini terjadi akibat validasi pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan pengajuan pemerintah daerah. Bahkan, dari daftar penerima PSKS ada warga yang tergolong mampu justru menerima. Sebaliknya warga yang benar-benar miskin justru tidak menerima PSKS. “Saya prihtin mengetahui ada seorang haji dengan kategori ekonomi mampu justru menerima PSKS. Tetapi tetangganya yang buruh tani justru tidak

mendapat jatah kompensasi BBM,” keluh Puji Santoso.

Terkait hal ini, Puji Santoso akan memanggil dinas terkait untuk melakukan koordinasi dalam upaya memperbaiki data warga miskin penerima kompensasi dana BBM. Rencananya, Ketua DPRD, akan melakukan koordinasi dengan Dinsosnaker, Asisten Pemerintahan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) untuk membahas kemungkinan melakukan usulan data warga miskin penerima dana kompensasi BBM ke pemerintah pusat. “Akan saya koordinasikan dan membahas kemungkinan perbaikan data warga miskin penerima PSKS dengan dinas terkait.

Untuk selanjutnya akan kita usulkan ke pemerintah pusat,” papar Puji Santoso.

Tak hanya di Nganjuk, kasus pemotongan dana PSKS juga terjadi di Kab Bangkalan. Sejumlah warga dari Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan mendatangi Mapolres setempat.

Mereka melaporkan dugaan pemotongan dana penerima PSKS. Sebab, dana yang diterima oleh warga tidak utuh. Setiap warga hanya menerima Rp 300 ribu. Padahal, seharusnya setiap warga menerima Rp 400 ribu sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Penerima dana PSKS datang ke Mapolres untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut didampingi oleh LSM CIDEs. Mereka langsung masuk ke ruang SPK untuk melaporkan dugaan pemotongan dana PSKS. “Saya bersama warga ke sini untuk melaporkan adanya kasus dugaan pemotongan dana PSKS yang dilakukan oknum perangkat desa,” terang Direktur LSM CIDEs Mathur Husyairi.

Menurut Mathur, sesuai keterangan dari warga modus yang dilakukan perangkat daerah yakni ketika warga ingin mendapatkan kartu sebagai syarat mendapat dana PSKS, diwajibkan membayar Rp 100 ribu.

Jika tidak bersedia membayar maka tidak akan diberikan kartu. n ris

Puisi Jawa Menjadi Nasihat, Kuatkan Budi Pekerti Siswa l Sambungan hal 1

sekolah meskipun sangat jarang,” kata Eryanti.

Saat tampil, puisi Jawa yang mereka baca berjudul Srengenge Angayunayun. Artinya, matahari berayunayun. Eryanti kemudian menjelaskan jika isinya seputar nasihat untuk anak-anak. Penggalan terakhir puisi itu berarti ajakan untuk anak perempuan (Gendhuk) dan anak laki-laki (Thole) untuk selalu berusaha karena Tuhan sudah menyediakan berbagai karunia melalui alam ini.

“Tuhan telah menyediakan gunung, sungai, pantai dan angin untuk memenuhi hidup dan aliran darah mu. Dari tanaman yang kau tanam.

Ayo Thole, memelihara jagad ini senyampang matahari masih berayun-

ayun,” ucap Eryanti mengartikan penggalan puisi terakhirnya.

Sejatinya, geguritan selalu menyimpan banyak makna, khususnya seputar budi pekerti. Sayang, saat ini banyak anak yang tidak mampu berbahasa Jawa sehingga kesulitan menangkap maknanya. Kalau pun dibaca, artinya tidak akan dimengerti. Hal ini pula yang membuat geguritan menjadi semakin langka. Padahal, jika geguritan ini dibudayakan di sekolah dan dimengerti oleh peserta didik, akan sangat baik dalam pembentukan karakter anak.

Atas penampilan itu, Eryanti bersama rekan-rekannya berhasil membawa pulang dua tropi sekaligus dari Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim dalam festival geguritan tahun ini. Tropi pertama

menobatkan grup dari Kabupaten Blitar itu sebagai penulis naskah terbaik dan tropi kedua sebagai grup terbaik.

“Ini penghargaan kami dedikasikan untuk seluruh guru-guru di Blitar khususnya dan di Jatim pada umumnya agar tidak meninggalkan geguritan. Sekolah itu tempatnya budaya diwariskan dan kesenian diajarkan secara turun temurun,” tutur dia.

Kebid PNFI Dindik Jatim Abdun Nasor mengapresiasi penampilan para guru Jatim yang berhasil meraih penghargaan tersebut. Jatim sebagai salah satu provinsi yang getol mengedepankan pendidikan karakter, menurutnya tak akan lepas dari kebudayaan. “Karena itu, kalau nantinya nomenklatur kebudayaan itu benar-benar digabung kembali dengan Dindik Jatim, pengembangan kebudayaan untuk bidang pendidikan akan semakin kita kembang-

kan,” tutur dia.

Nasor menyadari, geguritan saat ini memang mulai punah. Karena itu, peran pendidikan harus dijalankan untuk membangkitkan kembali. Dan kenyataannya, antusiasme guru-guru TK dan PAUD di Jatim ini sangat tinggi.

Kasie Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa (PKPB) Endang Widiastuti menambahkan, ada 33 kabupaten/kota yang terlibat dalam festival tersebut. Ini menjadi penanda bahwa geguritan ternyata masih punya ruh untuk dikembangkan lagi di Jatim. Sebelum mereka mengikuti lomba ini, Dindik Jatim melatih lebih dulu para guru-guru selama tiga hari sebagai persiapan. “Inilah hasil pelatihannya, mereka bisa menulis naskah geguritan sendiri, sekaligus bisa membacanya,” pungkas dia.*

12

Jumat Pon, 5 DESEMBER 2014

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Arsip, Membangun Jati Diri Bangsa

Drs Sudjono, MM

Kasubid Pelayanan Jasa Kearsipan Drs Syawal, MM saat memberikan penjelasan kepada para mahasiswa di ruang pamer kantor Kantor Bapersip Jatim, Surabaya.

Akhiri Perkuliahan dengan Praktik Lapangan

Mahasiswa UINSA Kunjungi Bapersip Jatim Mengakhiri masa pengajaran mata kuliah Kearsipan Sejarah, sebanyak 160 mahasiswa jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) mengadakan kunjungan ke kantor Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jawa Timur, Kamis (4/12) kemarin.

Keberadaan arsip menduduki posisi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan perundangan yang secara khusus mengatur tentang Kearsipan yakni Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap pejabat pemegang otoritas dalam suatu instansi untuk menyelenggarakan tata kearsipan.

Kesadaran ini tentu saja tepat mengingat arsip memegang peranan penting dalam menyajikan segala informasi yang akurat dan otentik mengenai bagaimana suatu kelompok atau organisasi berjalan dari waktu ke waktu. Apa yang mereka temukan dan ciptakan, serta bagaimana mereka berkembang. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, arsip menjadi benteng yang melindungi keutuhan negara.

“Sebagai contoh, jika suatu saat salah satu kekayaan budaya di negara kita diklaim oleh negara lain sebagai milik mereka, kita dapat menunjukkan bukti kuat bahwa kebudayaan bersangkutan adalah milik kita,” kata Kepala Bapersip Jatim Drs Sudjono, MM saat dikonfirmasi Bhirawa terkait kunjungan mahasiswa UINSA ke kantor Bapersip Jatim.

Bukti-bukti tersebut lanjut Sudjono bisa berupa arsip tertulis yang berisi keterangan-keterangan mengenai kebudayaan itu, foto-foto, maupun audio visual. Sebaliknya, jika kita tidak mempunyai arsip terkait kebudayaan tersebut, maka kita tidak cukup kuat untuk mempertahankannya.

“Akibatnya, kebudayaan yang kita banggakan tersebut terpaksa berpindah tangan ke orang lain,” jelas Sudjono lagi. Lebih lanjut menurut Sudjono, melalui arsip akan bisa ditemukan segala informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan peristiwa masa lalu yang menjadi bagian dari sejarah.

Memang, peristiwa masa lalu dapat saja secara langsung hadir dalam ingatan, karena mungkin seseorang pernah terlibat dalam peristiwa itu. Namun harus diakui juga bahwa ingatan manusia tidak selalu benar. “Itulah sebabnya kita masih membutuhkan arsip supaya ketidaktepatan itu bisa segera teratasi. Jika tidak, bagaimana kita dapat tahu bahwa gambaran itu sesuai atau tidak sesuai dengan aslinya kalau aslinya sendiri tak pernah dapat kita ketahui?” jelasnya lagi.

Menurut Sudjono, ingatan baru menjadi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya jika disertai bukti-bukti yang akurat dan otentik, dalam hal ini adanya arsip-arsip. Sebagai contoh, ingatan terhadap peristiwa tragis yang terjadi pada bulan Mei 1998. Peristiwa itu meninggalkan korban, trauma, pengungsian, dan penderitaan yang berkepanjangan.

“Semua kekerasan itu dapat kita ingat secara sekilas, namun ingatan kita harus diperkuat dengan data-data yang menjelaskan peristiwa itu. Dengan adanya arsip, segala argumentasi kita berkaitan dengan peristiwa tragis itu tidak mudah diruntuhkan begitu saja. Jadi, arsip membuat argumentasi kita menjadi semakin kuat,” tegasnya. Q why*

“

Sebagai penyempurnaan mata kuliah kear sipan sejarah, maka kami mengajak ma hasiswa untuk melihat langsung bagaimana kearsipan sejarah itu yang senyatanya,” tutur dosen pendamping Laylatul Huda.

Menurut Layla, dari 14 kali jatah tatap muka untuk mata kuliah yang diampunya tersebut, dua pertemuan memang sengaja digunakan untuk melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

“Kunjungan ini siapa tahu akan melahirkan inspirasi saat melakukan tugas skripsi nanti,” jelas istri dari pensiunan karyawan Freeport ini. Kepada para mahasiswa, Layla meminta untuk memanfaatkan waktu yang diberikan Bapersip Jatim sebaik-baiknya.

“Jangan sampai jauh-jauh kesini tidak memanfaatkan untuk meningkatkan pemaha-

Staf layanan Kearsipan Sri Wijayati saat memberikan penjelasan kepada para mahasiswa perihal tatacara peminjaman arsip.

man soal kearsipan. Silakan bertanya sebanyak-banyak di sini,” pesan Layla lagi.

Kasubid pelayanan jasa kearsipan Drs Syawal, MM saat menerima rombongan mahasiswa tersebut mengaku senang atas kunjungan tersebut. Menurut Syawal, kedatangan para mahasiswa tersebut menunjukkan tumbuhnya kesadaran di kalangan kampus, bahwa arsip merupakan bagian

Dosen UINSA Laylatul Huda (kiri) saat berdiskusi dengan staf layanan kearsipan.

penting dari pengajaran.

“Semua persoalan sebenarnya bisa belajar dari arsip. Karena tidak ada persoalan penting yang tidak ada arsipnya. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi kampus-kampus yang mau datang dan mempelajari arsip,” kata Syawal lagi. Selain kampus UINSA lanjut Syawal, beberapa kampus lain juga melakukan hal yang sama. “Bahkan Fakultas Ilmu Budaya Unair secara khusus melakukan kerja sama dengan kami,” jelas Syawal.

Manfaat dari kerja sama itu, misalnya mahasiswa ilmu budaya Unair yang ingin penelitian dan perlu data tidak perlu lagi membuat surat pengantar untuk melakukan riset data.

Pihaknya berharap kampus-kampus yang lain juga bisa menjalin kerja sama dengan lembaga Bapersip Jatim dalam bentuk yang lain.

Namun Syawal mengingatkan agar bagi kampus yang mau melakukan kunjungan terlebih dahulu mengajukan permohonan.

“Tujuannya agar kami bisa mengatur tempat dan ruangannya,” jelas Syawal. Pengaturan itu diperlukan karena seringkali jumlah anggota rombongan dengan ruangan yang tersedia tidak cukup. “Sebagai contoh hari ini, karena keterbatasan tempat maka kunjungan dibagi dalam dua sesi,” jelas Syawal lagi. Selain mendapatkan penjelasan terkait kelembagaan arsip, para mahasiswa juga diajak berkeliling untuk melihat koleksi arsip yang dimiliki Bapersip Jatim. Q why*

Mahasiswa UINSA saat mendengarkan paparan di depo arsip.

Para mahasiswa serius menyimak dan mencatat penjelasan yang disampaikan.

“Silakan Menitipkan Arsip ke Kantor Bapersip Jatim” Bermacam pertanyaan dilontarkan dari para mahasiswa ketika diberi kesempatan untuk bertanya. Dari pertanyaan soal tata cara untuk meminjam arsip sampai syaratsyarat untuk menjadi seorang Arsiparis.

“Untuk menjadi Arsiparis apakah harus dari jurusan arsip atau dari berbagai disiplin ilmu,” tanya Lutfiana mahasiswi Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Kalau

Salah seorang mahasiswa saat melihat-lihat koleksi arsip.

memang memungkinkan dari jurusan lain, lanjut Lutfiana terus apa yang harus dipersiapkan agar bisa menjadi arsiparis.

Mahasiswa yang lain Lutfil Hakim tertarik dengan soal pengelolaan Arsip.

Mahasiswa semester 5 ini menanyakan apakah pengelola arsip itu harus lembaga Negara ataukah bisa lembaga swasta atau perseorangan.

Beberapa mahasiswa saat mengajukan pertanyaan.

Menanggapi pertanyaan yang bertubitubi tersebut Kasubid Pelayanan Jasa Kearsipan Drs Syawal, MM dengan sabar menanggapi satu per satu.

Terkait dengan keinginan menjadi Arsiparis, Syawal menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara arsiparis dan pengelola arsip.

“Kalau pengelola arsip, siapa saja boleh

asal mau belajar. Namun untuk menjadi Arsiparis syaratnya harus menjadi PNS terlebih dahulu,” jelasnya.

Menanggapi antusias peserta yang ingin banyak mengetahui soal Arsip, Syawal mengaku senang kalau generasi muda banyak yang berminat jadi Arsiparis.

“Saat ini jumlah Arsiparis sangat sedikit, sehingga kalau banyak yang ingin menjalani profesi tersebut tentu merupakan kabar baik,” jelasnya sambil tersenyum.

Sementara terkait dengan pengelolaan arsip, Syawal menjelaskan bahwa siapa saja bisa mendirikan lembaga pengelolaan arsip baik swasta maupun pribadi.

“Pengelolaan arsip ke depan tentu akan menjadi bisnis yang prospektif,” jelas Syawal. Karena, lanjut Syawal, produksi arsip akan terus terjadi sementara tempat untuk menyimpan arsip sangat terbatas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Syawal juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menerima arsip yang dimiliki lembaga atau pribadi yang merasa kesulitan menyimpan arsipnya. “Misalnya kalangan pondok pesantren yang kesulitan menyimpan arsipnya nanti bisa kami bantu penyimpanannya,” jelas Syawal lagi. Q why*