Harian Bhirawa Edisi 4 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

SMS gateway ini serba guna, juga bisa dimanfaatkan untuk pemberitahuan pada tim di BPPT Sidoarjo untuk undangan dan lain-lain,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala BPPT Sidoarjo Drs M Zaini MSi

Kamis Legi, 4 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

4

Pilwali 2015, PDIP Tak Akan Usung Risma

AGENDA HARI INI

SEPTEMBER 2014

 Gubernur H Soekarwo - 08.30

- 19.00

Menghadiri Rakor Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP di Daerah dan Rakor Regional II Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Empire Palace Menghadiri Lepas sambut Kapolda Jatim di Mapolda Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 08.00 - 08.00

Menghadiri Penutupan Diklatpim II Menghadiri Ospek Unipa Adibuana di Menanggal Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00

DPRD Surabaya,Bhirawa Keretakan PDIP sebagai partai pengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini semakin menguat. Politisi gaek PDIP Bambang DH menyebut PDIP akan mengusung kader yang lebih patuh terhadap amanah partai dalam Pilwali Surabaya 2015 mendatang.

Di Ruang Kerja

Pejabat Dimutasi Enggan Serahkan Kendaraan

Sekdaprov Lakukan Serah Terima Mobdin

Singkat kata, Bambang DH menegaskan bahwa PDIP memandang Wisnu Sakti Buana yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya menggantikan dirinya yang mengundurkan diri sebagai kader yang loyal dengan partai karena itu lebih layak diper-

Pemprov, Bhirawa Ada yang unik setelah mutasi pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Jatim yang dilakukan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beberapa waktu lalu. Selain ada serah terima jabatan (sertijab), dilakukan pula serah terima mobil dinas (mobdin) dari pejabat lama ke pejabat baru.

Pemicu serah terima mobdin ini gara-gara pejabat eselon II yang dimutasi enggan mengembalikan kendaraan dinasnya. Padahal, setelah pejabat tersebut dimutasi, harus melepas mobdin kesayangannya

 ke halaman 11

Bambang DH

juangkan.

Bambang menilai jika kepemimpinan Risma sebagai Wali Kota Surabaya dianggap jalan sendiri karena tdak pernah melibatkan partai pengusungnya yakni PDIP yang mempunyai kebijakan koordinasi 3 pilar yakni koordinasi antara eksekutif partai, legislatif dan pejabat daerah asal PDIP. Agar tidak ada kebuntuan komunikasi antara partai, legislatif dan eksekutif yang diusung, PDIP memastikan tidak akan mengusung Risma dalam Pilwali 2015.

Lima Fraksi Siap Menghadang PKB dan PDIP Terkait Bagi-bagi Posisi Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menyaksikan penandatangan serah terima mobdin dari mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Sedaprov Jatim Dra Lies Idawati MM kepada kepala biro yang baru Drs Supratomo MSi, Rabu (3/9).

Diberi Peringatan, Petrokimia Tetap Anggap Bukan Limbah B3 Gresik,Bhirawa Setelah mendapat surat peringatan keras dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jatim, PT Petrokimia Gresik ( PG) akhirnya menghentikan reklamasi untuk pengembangan TUKS (Terminal untuk Kepentingan Sendiri) yang ada di kawasan perusahaan tersebut.

Penghentian itu dilakukan karena reklamasi yang digunakan diduga menggunakan bahan limbah B3 ( Bahan Berbahaya dan Beracun).

Kendati demikian, Petro tetap membantah jika reklamasi itu menggunakan bahan limbah B3.

“Kalau kapur itu dianggap B3, ya sudah kita hentikan. Pada intinya kita mematuhi surat KLH itu,” terang Kepala Biro Humas PT Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono, Rabu ( 3/9).

DPRD Jatim, Bhirawa Pernyataan Ketua DPRD Jatim sementara, A Halim Iskandar terkait pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan harus proporsional dan disesuaikan dengan perolehan suara saat Pileg 2014 memancing reaksi keras dari lima fraksi.

Ketua Fraksi PKS, Yusuf Rohana misalnya mengaku tidak sepakat dengan pola proporsional maupun pola semata-mata hasil Pileg. Karena Pileg diniatkan untuk memilih anggota legislatif saja, bukan menentukan alat kelengkapan dewan.

“Yang pasti FPKS mengusulkan kesertaan seluruh fraksi dengan

pola semua pimpinan komisi dan badan dibagi sesuai urutan fraksi.

Di mana masing-masing memperoleh satu. Demikian juga wakil ketua komisi dan badan, dibagi masing-masing mendapatkan satu, sisanya dibagi lagi sesuai urutan fraksi,”tegas politisi yang juga pengusaha ini, Rabu (3/9).

Sebaliknya, jika pola kompromi tidak disepakati fraksi-fraksi, maka alternatif kedua adalah diserahkan mekanisme pasar. Artinya pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dipilih langsung oleh anggota di masing-masing komisi dan alat kelengkapan dewan.

Seperti diberitakan Bhirawa

 ke halaman 11

Hj dr Ikfinah MKP

Sentil..

 Jalan industri tambak sawah makin hancur  Biasanya nunggu ada korban, protes baru direspon  Ribuan KK kekurangan air bersih  Derita warga, setelah BBM langka, krisis air dan entah apa lagi  Bakal calon wali kota mulai lomba tebar pesona  Tak kenal, maka tak sayang

 ke halaman 11

Banyuwangi, Bhirawa Usaha Pemkab Banyuwangi menyodorkan permohonan pengajuan varietas unggul nasional buah durian merah, belum tentu disetujui oleh Kementerian Pertanian. Alasannya, buah durian merah juga diusulkan oleh salah satu kabupaten di Kalimantan Timur untuk mendapatkan varietas yang sama. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, mencatat hanya sembilan pohon durian merah yang dinyatakan layak konsumsi dari 25 pohon yang terdata di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah. Sisanya belum dianggap layak sebagai ciri khas durian merah.

Khawatirkan Gaya Hidup ABG SEBAGAI istri Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasha (MKP) yang memiliki kesibukan seabrek, ternyata perhatian Hj dr ikfinah MKP terhadap gaya hidup para ABG masih besar. Di sela kesibukannya sebagai istri bupati, wanita dengan latar belakang dokter ini intens menyisipkan pesan-pesan moral kepada para ibu-ibu PKK hingga ke tingkat desa.

“Di setiap kesempatan melakukan pembinaan PKK di desa-desa, saya selalu ingatkan ibu-ibu yang sudah memiliki anak menginjak remaja,” tutur Ikfinah kepada Bhirawa belum lama ini.

Sebagai seorang ibu yang sudah memiliki anak remaja puteri, menurutnya harus bisa

sebelumnya, menjelang pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan, suasana DPRD Jatim dikabarkan memanas. Ini karena partai yang memiliki suara minim dalam Pileg 2014 kemarin seperti PKS, PPP, apalagi Nasdem Hanura terancam tidak mendapatkan posisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Sementara PKB dan PDIP sebagai partai pemenang ngotot memonopoli posisi pimpinan. Bahkan Ketua DPRD Jatim sementara, A Halim Iskandar telah menjelaskan untuk penentuan pimpinan komisi

Banyuwangi Ajukan Durian Merah sebagai Varietas Unggul Nasional

 ke halaman 11

Tri Rismaharini

 ke halaman 11

Warga menikmati durian merah yang dihasilkan dari Desa Kemiren Banyuwangi. Saat ini Pemkab setempat mengajukan permohonan varietas unggul nasional durian merah ke Kementerian Pertanian.

Jadwal Pilkada Jatim Selama 2015 Kabupaten/Kota 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ngawi Kota Blitar Lamongan Ponorogo Kediri Situbondo

Berakhir Masa Jabatan Kepala Daerah 27 Juli 2015 3 Agustus 2015 9 Agustus 2015 12 Agustus 2015 19 Agustus 2015 6 September 2015

Estimasi Pilkada April 2015 Mei 2015 Mei 2015 Mei 2015 Mei 2015 Juni 2015

 ke halaman 11

Selama 2015, Ada 18 Pilkada di Jatim Pemprov, Bhirawa Selama 2015 nanti, ada 18 kabupaten/kota di Jatim yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada).

Diperkirakan pelaksanaan 18 pilkada tersebut dimulai April hingga November 2015.

Berdasarkan data dari Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim, ke-18 daerah yang melaksanakan pilkada terse-

 ke halaman 11

Rektor UINSA Siap Bekukan Dema Fakultas Ushuludin UINSA Surabaya, Bhirawa Langkah tegas mulai diambil jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya dalam menyikapi spanduk bertuliskan “Tuhan Membusuk” pada Orientasi Cinta Akademik dan Almamater (Oscaar) Fakultas Usuhuluddin dan Filsafat (FUF). Dalam hal ini, Dewan Mahasiswa (Dema) FUF bakal menerima sanksi berupa pembekuan lembaga.

Rektor UINSA Surabaya Prof Abdul A’la mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi kegiatan Oscaar FUF. Semua yang terlibat akan diperiksa dan disanksi sesuai aturan yang berlaku. Salah satu pilihannya adalah dengan membekukan lembaga Dema

 ke halaman 11

 ke halaman 11

E2MC, Alat Pengubah Tekanan Knalpot Jadi Energi Listrik

Hasilkan Delapan Volt Tenaga Listrik untuk Charge Handphone Bagi seseorang yang memiliki aktivitas sangat dinamis, kehabisan baterai handphone (HP) bisa menjadi masalah yang rumit. Apalagi jika persediaan listrik pada power bank juga mulai sekarat. Hal tersebut umum terjadi. Namun dengan Electric Emission Mobile Charger (E2MC) yang selalu menempel di motor, seseorang tak perlu khawatir lagi dengan masalah kehabisan baterai.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Tangan-tangan kreatif mahasiswa telah menghasilkan banyak karya menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya yang sudah dibuat mahasiswa Teknik Manufaktur Universitas Surabaya (Ubaya) Chandra Sudomo Halim.

Mahasiswa asal Tarakan ini sukses membuat E2MC setelah penelitian berlangsung selama satu tahun.

E2MC sendiri merupakan alat pengubah daya tekan menjadi energi listrik. Cara kerjanya hampir

seperti generator atau dinamo sepeda yang terus berputar untuk menghasilkan energi. Hanya saja E2MC diaplikasikan pada motor dengan memanfaatkan tekanan gas buang dari knalpot. Beberapa peralatan seperti baling-baling seperti kipas, kumparan, kabel dan stabiliser listrik menjadi pelengkapnya.

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Chandra Sudomo Halim menunjukkan karyanya berupa E2MC atau alat pengubah tekanan knalpot jadi energi listrik, Rabu (3/9).

SURABAYA

2

Kamis Legi 4 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Investasi Penting, Tapi Jangan Lupakan Wong Cilik Pemprov, Bhirawa Peningkatan investasi merupakan salah satu fokus utama Pemprov Jatim saat era ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015 mendatang. Investasi akan menjadi penggerak roda perekonomian Jatim di era pasar bebas tersebut. Namun perlu diingat, jangan lupakan kesejahteraan wong cilik. Negara harus hadir untuk membela mereka.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo kepada kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim yang baru dilantik, Ir Lili Soleh Wartadipradja MM, saat mengambil sumpah dan janji jabatan, di Ruang Brawijaya kantor Gubernur Jatim, Rabu (3/9).

Menurut Soekarwo, berdaiib/bhirawa sarkan data Kementrian PerGubernur Jatim Dr H Soekarwo melakukan penandatangan berita acara pengangkatan Ir Lili Soleh dagangan, Indonesia memiliki Wartadipraja sebagai Kepala BPM Provinsi Jatim Menggantikan Warno Harisasono yang dilantik 60 persen dari total pasar sebagai Kepala Disperindag Provinsi Jatim.

ASEAN. Sedangkan Jatim ada-

lah provinsi yang menjadi pusat perdagangan Indonesia bagian timur dengan pangsa pasar 120 juta orang yang ada di 19 provinsi. Hal itu menjadikan Indonesia, khususnya Jatim menjadi lokasi dengan potensi paling besar untuk diserbu oleh investor dari negara lain saat AFTA 2015.

Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo mengatakan, dampak positif dari kondisi itu adalah Jatim akan dibanjiri

tawaran investasi dari negara lain. Dan BPM selaku lembaga milik Pemprov yang berwenang untuk mengurus perijinan usaha dan penanaman modal akan disibukkan untuk menyeleksi tawaran-tawaran investasi tersebut.

Proses seleksi bertujuan agar investasi yang diterima sejalan dengan program pemerintah dan mampu berdampak seluasluasnya pada kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, pekerjaan-pekerjaan yang tentu akan menyibukkan BPM tersebut diharapkan tidak mengesampingkan pekerjaan mengurus kesejahteraan wong cilik.

“Perlu saya ingatkan kembali, investasi memang penting, tetapi semua itu tidak ada gunanya jika wong cilik tidak merasakan kesejahteraan di

negara sendiri. Karena itu, negara harus hadir untuk mengurus dan membela mereka” katanya.

Agar kesejahteraan wong cilik semakin meningkat di era AFTA, nasionalisme baru harus terus diperkuat. Yakni memperkokoh perdagangan dalam negeri, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Karena itu, BPM harus semakin serius untuk mengurus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pada pelantikan itu, Pakde Karwo mengangkat Ir Lili Soleh Wartadipradja, MM sebagai Kepala BPM Jatim, Drs Budwi Sunu Hernaning Sulistyo, MSi sebagai Sekretaris Daerah Kota Kediri, serta Agus Wahyudi, SH, MSi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan. iib

PANGGUNG BIROKRASI

Hartoyo Resmi Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya Surabaya, Bhirawa Pergantian ketua DPC Demokrat Surabaya kembali terjadi. Pucuk pimpinan DPC Partai Demokrat Surabaya telah resmi berganti dari Dadik Risdaryanto ke Hartoyo sebagai pelaksana tugas (Plt).

Dengan demikian peta politik yang ada di fraksi partai demokrat DPRD Surabaya bisa saja akan berubah, termasuk rekomendasi nama untuk wakil ketua DPRD Surabaya periode 20142019.

Dalam pernyataannya kepada pers, hartoyo yang juga ketua fraksi democrat DPRD Jatim ini menegaskan pemberhentian Dadik Risdariyanto berdasarkan SK DPP Partai Demokrat nomor 34/SK/ DPP.PD/DPC/VIII/2014,tertanggal 29 Agustus 2014.

Hartoyo menyebut dirinya sebagai kPlt Ketua DPC telah malekukan langkah koordinasi dengan semua kader partai serta pengurus baik tingkat DPC maupun PAC. Semua kader , pengurus termasuk para legislator di Surabaya, lanjut Hartoyo telah bersepakat menerima keputusan DPP ini dan segera melakukan langkahlangkah politik demi partai. gat

Kota Surabaya Kandidat Kota Sehat 2014 Pemkot Surabaya, Bhirawa Surabaya masuk menjadi salah satu kandidat Kota Sehat Jawa Timur.

Sebanyak 31 obyek di 4 kecamatan di Surabaya, Rabu(3/9) kemarin dikunjungi sekaligus dinilai oleh tim verifikasi Provinsi Jawa Timur.

Sebelum melakukan kunjungan ke lokasi, rombongan tim verifikasi provinsi tersebut diterima di Kediaman Wali Kota Surabaya. Mereka diterima Sekretaris Daerah Kota Surabaya (Sekota), Hendro Gunawan beserta asisten, Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita dan jajaran kepala dinas terkait, serta forum kota sehat Surabaya.

Hendro Gunawan mengatakan, Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah warga Surabaya bisa mendapatkan akses kesehatan.

Diantaranya dengan memperbarui grade Puskesmas. dre

Dilanjutkan Kembali

Para pekerja proyek melakukan tahap pengerukan tanah setelah menunggu pembebasan lahan dan mendapatkan izin pemanfaatan aset Negara untuk kepentingan umum dari Kemenku dan Kementerian, terkait pembangunan Frontage Road (FR) sisi timur depan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mulai dilanjutkan kembali,Selasa (2/9).

trie diana/bhirawa

Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Dewan, Dharmawan Ditolak Loyalis Prabowo Kemendagri Apresiasi Kreativitas Pemuda di Jatim DPRD Surabaya, Bhirawa Meski rekomendasi DPP Partai Gerindra untuk posisi Wakil ketua DPRD Surabaya dikabarkan sudah turun., namun sejumlah elemen menyatakan menolaknya.Kabar soal rekom DPP terkait kursi Wakil ketua DPRD konon jatuh kepada Darmawan atau biasa disebut Aden, nmengalahkan ketua DPC Gerindra Surabaya BF Sutadi dan petahana legislator Lutfia.

Atas kabar ini sejumlah elemen pendukung Prabowo-Hatta di Surabaya saat Pilpres 2014 menyatakan menolak dan bakal mengajukan perubahan kepada DPP Gerindra.Penolakan ini disebabkan Dharmawan dianggap kader Gerindra yang tidak loyal saat Pilpres 2014 lalu.

Protes tersebut disampaikan Ketua Bidang OKK DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jawa Timur Bambang Smit. Menurutnya, pengangkatan Dharmawan dapat dianggap cacat secara moral.

Ia menduga ada permainan

dengan Pengurus DPD Partai Gerindra Jawa Timur sehingga rekomendasi Dharmawan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya muncul.

“Ini adalah persoalan loyal kepada Prabowo Subianto. Kami menganggap Dharmawan tidak loyak. Tak hanya, Surabaya saja kami akan memprotes siapasiapa yang tidak loyal tapi malah meraup keuntungan,” kata Bambang, Rabu (3/9) Ia juga menjelaskan, saat Pilpres lalu, ketidakloyalan sosok Dharmawan ini nampak ketika tim pemenangan Prabowo membutuhkan bantuan.

Rupanya, meski sudah sebagai kader Partai Gerindra, Dharmawan tidak menggubris ketika diminta untuk pemenangan pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres lalu.

Kata Smit, saat Pilpres lalu, Dharmawan dengan tegas menolak memberikan bantuan dalam pemenangan pasangan Prabowo-Hatta. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan

melalui pesan pendek yang dikirim ke salah satu Tim pemenangan yang lain.

“Kami akan melakukan mapping siapa saja yang tidak loyal kepada Prabowo. Jangan sampai nanti cacat Moral,” tegasnya.

Saat ditanya siapa diantara anggota fraksi Gerindra yang lebih pantas duduk di kursi wakil ketua DPRD Surabaya, Smit mengatakan jika lebih baik diberikan kepada BF Sutadi yang kini menjabat sebagai ketua DPC Surabaya.

“Jujur saya dihadapkan kepada pilihan yang sulit, karena jika barometernya loyalitas kepada Prabowo, maka tak satupun dari mereka yang masuk kriteria, namun demi masa depan partai, lebih baik diberikan kepada Sutadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” tegasnya.

Sebagai loyalis Prabowo, ia juga akan membeberkan protes ini ke jajaran pengurus DPP Partai Gerindra akan dilakukan evaluasi turunnya madat tersebut. gat

Pemprov, Bhirawa Kemendagri Jatim mengapresiasi kreativitas pemuda di Jatim yang mampu mempertunjukkan upaya bela negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Desakan budaya asing disebut makin mengikis tajam moralitas serta seni budaya lokal bangsa Indonesia. Peran Pemuda dalam segala hal kreatifitasnya sangat menentukan perbaikan moral bangsa.

Sebelumnya, pemuda dari berbagai kelompok seni dan sanggar yang ada di Jawa Timur memeragakan kreativitasnya mulai dari bermain ludrukan hingga pencak silat.

Melihat kreativitas mereka, Drs Elvius Dailami MSi ,Direktur Bina Ideologi dan Wasbang Kemendagri mengaskan mengapresiasi segala bentuk seni dan kegiatan positif pemuda Jawa Timur yang mampu mempertahankan nilai kebudayaan bangsa.

“Kalau bisa kreativitas seni budaya seperti saat ini bisa menjadikan contoh bagi provinsi lainnya serta kabupaten/ kota yang ada di Jatim. Kreativitas positif seperti ini memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ini dan menangkis budaya asing agar tetap cinta tanah air,” katanya, Rabu (3/9).

Apresiasi Kemendagri ini setelah melihat langsung pertunjukan seni baik tari, ludruk dan pencak silat yang dipergakana dalam Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara melalu Kreatifitas pemuda yang digelar di Hotel Sahid, kemarin.

Lebih lanjut, Elvius mengatakan, empat pilar (pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI) harus terus disosialisasikan dan ditanamkan pada seluruh daerah.

“Sejak reformasi memang sudah terlupakan, kini harus diangkat kembali agar persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan terpecah belah,” katanya.

Terkait dengan kondisi pendidikan saat ini terhadap seni budaya serta moral, Elvius menambahkan, kalau saat ini dunia pendidikan harus kembali mengangkat hal tersebut. Dalam hal ini Kemendagri juga turut mendorong adanya Permendagri mengenai bela negara pada seluruh kabupaten/kota,” katanya. rac

Gubernur Pastikan Tak Ada Pengadaan Mobdin Baru DPRD Jatim, Bhirawa Keinginan sejumlah anggota dewan yang baru dilantik periode 2014-2019 untuk mendapatkan mobil dinas (mobdin) yang baru dipastikan tak akan kesampaian. Pa-

salnya mobil yang ada sekarang dianggap masih layak dipakai dan usianya belum mencapai 10 tahun.

Gubernur Jatim, Soekarwo menegaskan jika anggota dewan yang baru di-

lantik dipastikan akan tetap menggunakan mobdin yang lama. Ini karena kondisi mobdin yang ada masih laik jalan dan kondisinya masih bagus. Begitu juga keinginan sebagian anggota

DPRD Jatim periode 20092014 yang ingin dem-deman Mobdin, menurut mantan Sekdaprov ini belum layak karena kondisinya masih bagus.

“Kalau mau mobdin di dem

ya harus dicek betul, apakah usianya sudah diatas 10 tahun dan kondisinya sudah tak layak.Itu harus memenuhi prosedur yang cukup rumit,”tegas Soekarwo, kemarin. cty

Meski Sudah Sering Diingatkan, Jamaah Haji Masih Melanggar Meski sudah sering diingatkan oleh pihak panitia penyelenggaraan ibadah haji (PPIH), masih ada jamaah haji Embarkasi Surabaya yang kelebihan membawa barang serta membawa benda-benda terlarang. Seperti yang terlihat saat pemberangkatan kloter tiga di Asrama Haji Sukolilo, Selasa (3/9) sore.

Dari pantauan Bhirawa hasil screening petugas melalui alat X-ray, terdapat benda-benda yang disita seperti madu berlebihan, kecap, pisau, obat kumur, shampoo, gunting, cobek hingga paku. Parfum dan body lotion ini sengaja dibawa di tas jinjing bersama dengan kosmetika lainnya.

Sementara cobek dibawa oleh jamaah haji untuk untuk memasak.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Jatim, HM. Sakur mengatakan, barang-barang bawaan jamaah haji ini masih dianggap wajar. Meskipun pihak panitia jauh-

jauh hari sebelum pemberangkatan sudah mensosialisasikan ke daerah terkait barang-barang yang dilarang untuk dibawa.

“Tetapi karena memang sesuai ketentuannya tidak diperkenankan sehingga harus disita. Kita punya komitmen untuk panitia embarkasi Surabaya tahun ini bahwa manakala ada barang-barang yang tertinggal maka nanti akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing,” kata Sakur ketika ditemui Bhirawa.

Oleh sebab itu, masih kata Sakur, pihaknya mengharapkan petugas yang ada di daerah sebelum jamaah berangkat tidak boleh me-

ninggalkan asrama terkait barang-barang yang dilarang untuk dibawa. “ kami itu sudah gak kurang-kurang untuk memberitahukan, istilah bahasa jawanya itu sudah meniren, sebelum musim haji itu kami mengadakan sosialisasi ke daerah agar mentaati peraturan,” tambahnya.

Sakur memaklumi akan hal itu, karena tiap tahun pasti ada kendala seperti ini.

Hal ini karena latar belakang jamaah haji berbeda-beda.

Pihaknya mengharapkan bagi jamaah haji yang belum berangkat diharap mentaati aturan biar semua lancar untuk tahun ini. “ Karena latar belakang jamaah berbeda sehingga mereka pun mungkin coba-coba. Tapi tahun ini bisa dikatakan kecil kendala daripada tahun kemarin,” ungkapnya.

Sekertaris Satu, Sutarno mengatakan terkait Keberangkatan dua calon jamaah haji (CJH) asal Si-

Petugas pemeriksa tas jamaah haji saat menunjukkan barang-barang yang dilarang. doarjo ke tanah suci yang ditunda karena sakit. Pihaknya masih terus memantau sampai pihak ke-

sehatan menyatakan sembuh dan siap untuk diberangkatkan.

“Kita coba lihat sehari dua

geh/bhirawa

hari ini, kalau misalkan nanti sudha ada rekomendasi untuk terbang ya kita akan berangkatkan. Itu su-

dah biasa bukan hal yang luar biasa, karena setiap tahun ada, kalau sudah mendapat rekom untuk berangkat jamaah ini akan kita berangkatkan ikut kloter berikutnya, jadi menyesuaikan,” kata Sutarno.

Ketika bhirawa mencoba bertemu jamaah haji yang sakit, kebetulan dirawat di Rumah Sakit Haji yang bersebelahan dengan asrama haji Surabaya. pihak humas rumah sakit mengatakan, bahwa memang ada jamaah haji yang dirawat disini. Tetapi untuk sementara pihak keluarga tidak mau bertemu oleh pihak siapapun termasuk keluarganya.

“Pasien untuk sementara tidak mau untuk ditemui oleh pihak siapapun. Kami selaku pihak rumah sakit hanya memberikan pelayanan pada pasien. Dari keterangan dokter pasien jamaah haji terkena hipertensi,” kata humas Rumah sakit haji yang tidak mau menyebutkan namanya. geh

SURABAYA

Kamis Legi 4 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Musim Kemarau Kering, Masyarakat Waspada Kebakaran

Siram Taman Kota

Kemarau berkepanjangan petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya melakukan perawatan dan penghijauan taman kota dengan melakukan penyiraman salahsatunya di jalan Pasar Besar Surabaya, Selasa (2/9).

Pemkot Surabaya, Bhirawa Musim kemarau kering yang menimbulkan cuaca panas harus diwaspadai karena bisa memicu timbulnya penyebab kebakaran. Bulan Agustus lalu grafik kasus kebakaran cenderung mengalami kenaikan.

trie diana/bhirawa

BPJS Kesehatan Akibatkan Pelayanan Puskemas Turun Surabaya, Bhirawa Belum lama berjalan, banyak pasien yang mengeluhkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Salah satunya yakni dokter dan pasien yang merasa pelayanan di Puskesmas menurun bahkan tidak optimal.

Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dr Subur Prayitno, MS AKK mengatakan, sejak BPJS beroperasi tugas Puskesmas sebagai badan kesehatan di tingkat kecamatan memang meningkat.

“Adanya sistem rujukan BPJS ini kan hanya pada rumah sakit tertentu, dan kalau tidak ada akhirnya pasien ke Puskesmas,” ungkapnya Menurutnya, sampai detik ini Puskesmas sebagai rujukan awal tidak boleh menolak pasien. Hal itu sesuai dengan Pilpres nomor 12 tahun 2013, dimana sebelum mendapat rujukan ke tingkatan rumah sakit teratas harus mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik atau

dna/bhirawa

Pelayanan yang diberikan Puskesmas kepada pasien.

Puskesmas yang sudah dirujuk. Akibatnya, karena terlalu banyak menerima pasien, dokter atau perawat di Puskesmas menjadi tidak optimal.

Bahkan, Puskesmas harus mengindahkan tugas-tugas lainnya seperti

ptomotif dan preventif. Dimana, Puskesmas memunyai tugas lainnya seperti keliling kecamatan untuk memberi edukasi kesehatan terhadap masyarakat. “Karena kebanyakan pasien yang berkunjung ya

berarti tugas Puskesmas lainnya terbengkalai,” ungkap Subur.

Selain terbengkalai, pelayan dokter, bidan dan perawat di Puskesmas juga tidak optimal. Menurut Subur, dalam aturan BPJS, seharusnya satu dokter menangani 20 hingga 30 persen masyarakat di kecamatan tersebut. Sehingga, jika ada 10 ribu warga, maka dokter harus menangani 2 ribu hingga 3 ribu pasien sehingga. Sisanya dirujuk ke klinik atau rumah sakit terdekat.

Namun, dalam kenyataannya, karena rujukan di BPJS tidak jelas, maka banyak pasien yang berobat ke Puskesmas dulu, tanpa harus ke rumah sakit atau klinik. Pasalnya, banyak klinik dan rumah sakit menolak pasien BPJS jika tidak ada rujukan sebelumnya. Akibatnya, satu dokter Puskesmas bisa menerima 20 ribu hingga 50 ribu sebulan. “Bisa dibayangkan bagaimana dokter melayani pasien sebanyak itu. Apa ndak pusing dan akhirnya pelayanan tidak optimal,” Q dna ungkapnya.Q

Nurul Masih dalam Pantauan Dokter

RAGAM INFO

Berkas Narkoba Sekwan Mendekati Sempurna Kejari Surabaya, Bhirawa Berkas yang menyeret Nuri Subagyo, Staf Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD Surabaya mendekati sempurna (P21). Sementara guna melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP), pihak penyidik kepolisian mengajukan perpanjangan penahanan tersangka kasus narkoba dengan modus disimpan dalam helm ini.“Dalam waktu dekat berkas atas nama Nuri Subayo sudah hampir sempurna. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) selalu koordinasi dengan penyidik kepolisian untuk melengkapi kekurangan dalam berkas itu,” terang I Wayan Oja Miasta saat di PN Surabaya, Rabu (3/9).

Disinggung tentang perpanjangan penahanan, mengingat tersangka sudah mendekam ditahanan 20 hari. Jaksa asal Pulau Dewata Bali ini menjelaskan, jika sudah ada pengajuan permohonan dari penyidik kepolisian. Sehingga penyidik masih mempunyai kewenangan lagi untuk Q bed memproses tersangka.Q

3.000 Massa Siap Hadang Petugas PN Surabaya Surabaya, Bhirawa Rencana pelaksanaan eksekusi atas Lahan di kawasan Jalan Kalimas Hilir 1 No 182 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (4/9) dipastikan akan berlangsung ricuh. Dikarenakan proses hukum kasus ini masih berjalan di proses Peninjauan Kembali (PK).Tak hanya menempuh upaya hukum PK, H Nawai selaku penguasa lokasi yang hendak dieksekusi, juga mengajukan gugatan ke PN Surabaya dengan nomor gugatan 605/Pdt.G/2014/PN.Sby. Tidak adanya niat baik dari Pengadilan, membuat H Nawai mengerahkan ribuan massa untuk menghadang eksekusi ini.

Selain massa dari H Nawawi, Muara Hariandja selaku Kuasa Hukum dari H Nawawi mengatakan, apabila PN Surabaya tetap melakukan eksekusi terhadap lahan kliennya, maka Ia akan mengerahkan massa dari Kosgoro dan salah satu LSM yang ditugaskan menghadang petugas juru Q bed sita PN Surabaya.Q

Surabaya, Bhirawa Melewati masa kritis selama kurang lebih 18 hari tidak membuat bayi kembar siam asal Ponorogo Jatim Nurul bebas dari pengawasan dokter. Pasca operasi pemisahan Nurul masih dalam pengawasan doker.

Ketua Tim Pusat Penanganan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD Dr Soetomo, dr Agus Harianto mengatakan, timnya akan terus merawat bekas luka pada bayi Nurul minimal dua hari sekali hingga luka tersebut mengering. Selain itu jika diperlukan pihaknya akan memantau setiap hari bahkan setiap saat diperlukan. ‘’Memang jika dilihat kondisinya baik tapi kita harus tetap waspada,’’ tambahnya.

Saat ini, bayi Nurul dalam kondisi sehat dan telah mengkonsumsi nasi dan susu 30 CC setiap tiga jam sekali. Yang perlu diwaspadai yaitu luka operasi yang belum kering, luka ini bisa mengancam infeksi.

Kondisinya sehat, makanannya penuh, minumnya aktif dan dia tidak rewel,” jelas Agus Agus mengatakan, kondisi Nurul secara keseluruhan menunjukkan perubahan yang lebih baik. Jika dulu nurul hanya bisa menggerakkan jari dan kaki tapi kini Nurul bisa bergerak lebih bebas tapi masih dalam pengawasan. ‘’Saya berharap Nurul dapat

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Chandra Oeratmangun mengatakan, grafik kasus kebakaran ini biasanya terus naik selama dua bulan, Agustus dan september. Cuaca panas dengan kelembaban yang kurang turut memicu menyebarnya api jika muncul sumber api.

“Agustus - September ini puncak puncaknya grafik kasus kebakaran. Ini terjadi setiap tahun. Baru nanti sekitar Oktober mulai turun lagi,” katanya.

Sejak Januari hingga Agustus 2014, tambahnya, terjadi 280 kasus kebakaran di Surabaya. Khusus bulan Agustus lalu terdapat 83 kasus. Bulan Agustus grafiknya tertinggi karena cuaca yang cukup terik.

“Banyak diantaranya kasus alang alang atau rerumputan yang terbakar akibat masyarakat membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan.Seperti yang terjadi di Sambikerep dan Darmo Permai beberapa waktu lalu,” tambahnya.

Untuk antisipasi terbakarnya rumput liar ini, Di-

nas PMK Surabaya mengeluarkan surat himbahuan kepada para pemilik lahan kosong yang banyak ditumbuhi alang alang. “ Mereka kami minta untuk memotong rumput yang tidak terawat tersebut. Selain tidak indah juga bisa dilalap api jika ada pemicunya,” imbuhnya.

Sedangkan tahun 2013 jumlah kebakaran mencapai 397 kasus. Namun jumlah ini jauh menurun jika dibandingkan setahun sebelumnya 2012 yang mencapai 539 kasus.

Dinas PMK Surabaya kini menambah 3 pos pembantu PMK masing masing di Keputih, Warugunung dan Gunung Anyar. Masing masing pos pembantu akan disiagakan 1 unit mobil PMK sehingga jika sewaktu waktu ada kasus kebakaran di wilayah tersebut bisa langsung diatasi. Penambahan pos pembantu dan mobil PMK ini didanai sekitar Rp10 miliar.

Saat ini Dinas PMK Surabaya memiliki 5 UPTD dan 12 pos pembantu. Mereka didukung 57 unit mobil Q geh PMK berbagai jenis.Q

Masuk Ranah Pidsus atau Pidum

Kejati Perdalam Dugaan Penyimpangan Tera SPBU

dna/bhirawa

Dokter tetap memantau kesehatan Nurul. sembuh total karena Nurul merupakan salah satu bayi yang berhasil bertahan hidup setelah sebelumnya saudara kembarnya Rahma meninggal,’’ ucapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Anondo mengaku, pihaknya (RSUD dr Seotomo, red) akan membantu Nurul dalam perawatan hingga sembuh. Menurutnya, sesuai dengan komitmen bersama, rumah sakit akan mengawal kesembuhan Nurul hingga tuntas. ‘’Kita tidak ingin menanggung resiko kedepannya sehingga kesembuhan Nurul dan pasien

lainnya menjadi prioritas utama rumah sakit,’’ ujarnya.

Sekedar informasi, setidaknya 75 persen dari total 65 kasus bayi kembar siam yang ditangani RSUD dr.Soetomo berasal dari daerah Mataraman. Wilayah Madiun, Kediri, Ponorogo, Nganjuk, Jombang, dan Tulungagung menjadi penyumbang terbesar kasus kembar siam sejak tahun 1975 hingga Agustus 2014. dr Agus mengaku, kejadian ini sebagai siklus. “Saya belum tahu secara pasti. Tapi dari berbagai kasus dan pengalaman yang kami tangani ini semacam Q dna siklus,” ujarnya.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Penyelidikan kasus dugaan permainan bea atau tarif tera di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa Timur, terus didalami oleh Kejati Jatim.

Selain memanggil puluhan pengusaha SPBU, penyidik Pidsus akan melihat kasus ini masuk rana korupsi atau pidana umum.

Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menjelaskan, sampai saat ini pihaknya melihat masih banyak pengusaha SPBU yang datang ke lantai 5 Pidsus Kejaksaan. Namun, dirinya tidak mengetahui dari SPBU mana saja yang dipanggil oleh penyidik pidsus.

“Tadi pagi (kemarin, red) saya melihat absen dibagian informasi, memang ada beberapa pengusaha SPBU yang datang kemari,” terang Romy, Rabu (3/9).

Mengenai data-data pengusaha SPBU mana saja yang telah dipanggil, Romy enggan mengomentari hal ini dikarenakan masih proses penyelidikan. Tapi, dia menerangkan bahwa kebanyakan pengusaha SPBU yang datang ke pidsus merupakan daerah dekat Surabaya.

“Kebanyakan dari daerah dekat Surabaya mas. Untuk detailnya, jangan dulu soalnya masih proses lid(penyelidikan,red),” ungkap Romy.

Atas pemanggilan seluruh pengusaha SPBU di Jawa Timur, mantan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi di Kejari Jambi ini mengatakan, proses penyelidikan kali ini dimaksudkan untuk mengetahui adakah dugaan korupsi dari laporan masyarakat ini. Nantinya, penyidik akan lebih tahu rana kasus ini masuk ke korupsi atau ke pidana umum.

Lanjut Romy, Ia menghimbau agar proses penyelidikan yang dilakukan pidsus, jangan diekpose terlebih dahulu.

Sebab, hal yang ditakutkannya yakni apabila sudah di ekspose, bisa menggangu proses penyelidikan dalam Q bed mengumpulkan bahan keterangan dan data.Q

Diskominfo Ajarkan Siswa Berinternet Sehat Pemkot, Bhirawa Kebebasan informasi yang dapat diakses melalui internet ternyata tidak saja berdampak positif melainkan negatif. Mudahnya anak-anak mengakses situs pornografi sangat sulit untuk dikontrol.

Untuk meminimalkan dam-

pak negative internet, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya melakukan kampanye Internet Sehat, di Graha Swaunggaling Rabu (3/8) kemarin.

Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tanggal 25 September 2014 dengan me-

libatkan siswa SMP, SMA, dan SMK se-Surabaya.

Kepala Bidang Post dan Telekomunikasi, Dinkominfo, Adang Kurniawan menjelaskan tujuannnya adalah mengajak mereka menjadi pelopor perubahan di Kota Surabaya. Perubahan dalam

artian mereka mendapat tugas untuk mengajak temantemannya tidak berbuat halhal negatif. ‘’Mereka ini nantinya akan menjadi corong pemerintah mengkampanyekan internet sehat di sekolah masing-masing. Setiap sekolah diwajibkan

mengirimkan delegasi 5-10 siswa dalam acara ini. Siswa pilihan inilah yang mempunyai tugas penting untuk mengajak temannya tidak terjerumus pada kegiatan negatif. Hari ini yang mendaptkan pembinaan merupakan gelombang keQ dre enam,’’ tukasnya.Q

Tunggu Anggaran, Penghuni Liponsos Belum Bisa Dipulangkan Banyaknya penghuni di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Kota Surabaya, membuat pusat penampungan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini mengalami overload.

Saat ini penghuni Liponsos mencapai 1.360 orang, padahal kapasitas hanya bisa menampung 500-600 orang.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Liponsos, Sri Supatmi mengatakan, dirinya masih mendata para penghuni yang sudah jelas alamat dan asal usulnya dari mana.

Karena waktu bulan Ra-

madan kemarin bertambah, sehingga pendataan masih mengalami kesulitan dikarenakan penghuni Liponsos sangat susah diajak komunikasi.

“Sampai sekarang ini masih kami terus lakukan pendataan, dan tidak hanya dari Jatim saja, bahkan penghuni Liponsos sampai di luar pulau. Apalagi dana PAK kan belum digedog, jadi

ya kita masih menunggu sambil mendata,” katanya saat ditemui Bhirawa di kantornya yangterletak di Keputih, Rabu (3/9).

Menurut dia, dari jumlah yang ada, sebanyak 753 psikotik laki dan 450 perempuan, Gepeng laki 51 dan perempuan 103, dan sisanya Anjal serta WTS. Jumlah keseluruhan laki mencapai 805 dan perempuan 555 dengan total 1.360 orang yang menghuni di Liponsos. “ Kebanyakan mereka adalah warga luar kota Surabaya,” katanya menambahkan.

Pihaknya mengharapkan ada pemulangan secara rutin setiap bulannya, karena dikhawatirkan akan terus meningkat. Apalagi Satpol PP setiap harinya selalu mengirimkan Anjal, Gepeng. “ Seharusnya pingin rutin ada pemulangan setiap bulan mas, ya minimal satu sampai dua bulan sekali. Ini Dinsos masih bikin reng-rengan anggaran untuk pemulangan, apalagi yang dari luar pulau kan harus naik pesawat dengan didampingi dari Pekerja sosial masyarakat (PSM),” Q geh tambahnya.Q

Penghuni Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Kota Surabaya masih mengalami overload.

geh/bhirawa

OPINI

4

Implementasi Visi Kemaritiman Pemerintahan Jokowi – JK

Tajuk

Menghapus Kontra Produktif MASA transisi pergantian rezim, memerlukan persiapan lebih seksama meliputi “selera” kebijakan. Hampir bisa dipastikan akan terdapat banyak perubahan, terutama cara pandang prioritas program pembangunan. Walau dalam hal pondasi hukum setingkat undang-undang (UU) sudah mengarah pada rel yang benar. Tetapi masih banyak peraturan dibawah UU berupa Peraturan Menteri (Permen) yang tidak produktif, dan terkesan aneh.

Misalnya suku bunga BI rate masih 7,5%. D Malaysia sekitar 5-6%, dan China hanya 4-5%. Selain itu pengucuran kredit untuk rakyat (KUR dan KUT) masih sulit dijangkau oleh petani dan masyarakat pedesaan. Persyaratan administrasi dan agunan aset tidak bisa dipenuhi oleh rakyat.

Banyak petani dan nelayan terjebak bank thithil dengan bunga sampai 40% setahun. Lebih lagi, banyak koperasi dan leasing ber-praktik rentenir.

Bank thithil, leasing maupun koperasi, selama ini telah menghisap rakyat. Hal itu disebabkan sulitnya meng-akses sumber permodalan perbankan umum (BUMN, BUMD maupun swasta). Pada sisi lain, usaha besar dan menengah sangat mudah meng-akses permodalan dengan cara-cara melanggar hukum. Tidak sesuai peraturan L3 (lega, landing, limit) tetapi bisa menarik kredit bank. Buktinya, banyak kredit fiktif, ataupun kredit dengan agunan hanya fotokopi aset (surat berharga).

Kebijakan ini menyebabkan produk dalam negeri tidak mampu bersaing di pasar global, karena kendala modal.

Antaralain berbagai produk pertanian, dan sektor UMKM berbasis industri rumahtangga, sulit berkembang. Padahal selama 15 tahun terakhir terbukti UMKM menjadi penyelamat perekonomian nasional. Pada sisi lain, ASEAN Economic Community (AEC) akan dimulai tahun 2015.

AEC sudah di pelupuk mata. Dalam skala nasional, size economics (ukuran ke-ekonomi-an) Indonesia memang yang terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Size economics, secara hukum pasar dimengerti sebagai ukuran Produk Domestik Bruto (PDB). Juga, terutama banyaknya penduduk. Dengan populasi sebanyak 256 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN. Bahkan terbesar keempat di dunia.

Dengan populasi besar, maka Indonesia dalam AEC memiliki porsi sekitar 28% size economics. Porsi kedua dimiliki Thailand dengan porsi 18,25%, lalu negeri “secuil” Singapura sekitar 17%, lalu Malaysia (15%). Tetapi dalam hal sumber daya manusia, diketahui derajat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah. Tingkat IPM Indonesia masih berada pada posisi ke-6, dibawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Terkait IPM, pemerintah Jokowi-JK harus mampu mendongkrak setinggi-tingginya. Salahsatu “pilar” utama IPM adalah tingkat pendidikan rakyat. Jokowi-JK harus meningkatkan angka partisipasi murni (APM) setiap jenjang pendidikan. Saat ini, rata-rata lama sekolah masih sekitar 8 tahun. Berarti belum lulus SMP. Padahal UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, telah diamanatkan wajib belajar selama 9 tahun (SD dan SMP).

Karena pada sektor pendidikan dibutuhkan kebijakan ekstrapartisipatif. Bilamana perlu dengan merevisi lagi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP tersebut sudah pernah direvisi dengan penerbitan PP Nomor 17 tahun 2010. Namun belum optimal “melindungi” hak ke-pendidik-an.

Begitu pula amanat UU (dan UUD pasal 31 ayat ke-4) tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, perlu diterbitkan PP-nya. Terutama tentang pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) perlu diterbitkan Perpres. Sampai saat ini masih banyak anak putus sekolah untuk bekerja menyokong perekonomian keluarga. Karena itu perlu diperlukan inovasi beasiswa khusus, berupa modal kerja penopang perekonomian keluarga.

Selain faktor IPM, duet Jokowi-JK mesti merevisi kebijakan kontra-produktif rezim masa lalu. Antaralain pada sektor pertanian dan perdagangan. Blusukan Jokowi perlu dialihkan ke sawah-sawah, ke pelabuhan, ke rumah-rumah penduduk miskin, dan ke sekolah. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Posisi SBY dan Demokrat yang Strategis PERTEMUAN Koalisi Merah Putih dengan SBY menarik untuk dicermati mengingat strategisnya posisi SBY dan Partai Demokrat dewasa ini. Selama ini, Partai Demokrat kerap dikelompokkan masuk di dalam Koalisi Merah Putih yang dideklarasikan secara formal di Tugu Proklamasi, beberapa waktu lalu. Namun, uniknya tak ada elit Demokrat yang hadir dalam deklarasi tersebut. Demokrat kala itu hanya diwakili Ketua DPD DKI, Nahrawi Ramli. Jadi secara formal organisatoris kehadiran Ketua DPD Demokrat DKI tentu tak mewakili DPP Demokrat.

Di sisi lain, Koalisi Pemerintahan Jokowi-JK yang didukung PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Hanura yang memiliki perwakilannya di parlemen belum mampu mengantongi suara mayoritas atau 50 persen plus 1. Di sinilah strategisnya posisi SBY dan Demokrat.

Pertemuan Koalisi Merah Putih bisa dibaca di satu sisi sebagai permohonan agar SBY dan Demokrat berada di Koalisi Merah Putih, sekaligus ingin menunjukkan bahwa koalisi ini tetap solid. Di lain pihak, kita ketahui, SBY kerap mengungkapkanm Demokrat akan menjadi penyeimbang, namun tak pernah secara formal menyebutkan juga berada di dalam Koalisi Merah Putih.

Sementara, pihak Jokowi maupun PDIP juga berulang kali mengatakan terbuka untuk menerima bergabungnya partai lain dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan beberapa analis menyebutkan jika PDIP pada dasarnya membutuhkan dukungan Demokrat di Parlemen.

Dalam konteks inilah kita melihat strategisnya peran SBY dan Partai Demokrat. Karena itu, pertemuan Koalisi Merah Putih dengan SBY di Cikeas kemarin bisa kita artikan lebih dari sekadar komunikasi politik formal antar-pimpinan partai.

Lebih dari itu kita tetap percaya, apapun kesepakatan yang dibangun baik oleh Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Pemerintahan Jokowi-JK adalah untuk mewujudkan Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Legi 4 SEPTEMBER 2014

Momentum Percepatan Transformasi Kinerja Pelabuhan Hasil pertemuan Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan wakil Presiden Boediono menyembulkan harapan bagi hadirnya perubahan besar dalam pengelolaan kemaritiman kita. Dari lima materi pokok yang dibahas, salah satunya adalah membahas tentang program pendulum nusantara yang terkait dengan transportasi laut untuk menghubungkan seluruh wilayah nusantara. Program tersebut selaras dengan konsep ‘tol laut’ yang pernah disampaikan Jokowi saat kampanye Pilpres yang lalu, Kompas (3/9).

B

ahwa terlepas dari perdebatan yang masih terjadi terhadap konsep ‘tol laut’, apa yang ditawarkan Jokowi-JK sejatinya menunjukkan adanya visi kemaritiman yang kuat dari pemimpin baru kita. Visi utama Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia semakin penting ketika dikaitkan dengan akselerasi pembangunan kemaritiman kita yang relatif lamban dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang berlomba-lomba membangun sektor kelautan berikut infrastruktur pelabuhannya.

Sebagai negara kepulauan, peranan pelabuhan di Indonesia sungguh ironis. Pelabuhan sesungguhnya menjadi salah satu mata rantai penting untuk mengatrol pertumbuhan ekonomi. Alih-alih bisa menjadi penopang pergerakan perekonomian nasional, keberadaan pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluar komoditas ekspor dan impor justru menjadi menjadi beban karena menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi bagi dunia usaha. Singkatnya, dalam hal penyediaan jasa pelabuhan inilah Indonesia selalu terbelakang.

Wajah buram jasa kepelabuhan di Indonesia bisa dilihat dari rendahnya pertumbuhan arus barang melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Kondisi seperti ini menandakan kinerja pelabuhan yang belum optimal. Faktornya penyebabnya karena masalah klasik seperti terkendala infrastruktur pelabuhan atau karena kinerja pelabuhan itu sendiri. Dari aspek infrastruktur pelabuhan biasanya terkait dengan dangkalnya kolam air di pelabuhan yang hanya berada pada kisaran 6 meter. Kondisi ini membuat kapal berukuran besar yang bisa mengangkut barang secara lebih efisien tidak bisa berlabuh di pelabuhan tersebut. Sebagai perbandingan, pelabuhan-pelabuhan di Singapura dan Malaysia memiliki kedalaman kolam lebih dari 16 meter. Selain masalah kedalaman, ada beberapa persoalan yang selalu menjadi kendala pengembangan pelabuhan di Indonesia seperti seperti dermaga pelabuhan relatif pendek, fasilitas kepelabuhanan, terutama jumlah dan kapasitas peralatan bongkar muat yang secara teknis sudah tidak memadai. Belum lagi persoalan akses ke pelabuhan.

Terkait akses ke pelabuhan, patut kiranya kita apresiasi langkah

M

yard occupancy ratio, dan kesiapan operasi peralatan. Standar tersebut dituangkan dalam surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Nomor : UM.002/38/18/ DJPL-11 tanggal 5 Desember 2011 tentang Standar KinOleh : erja Pelayanan OpeWahyu Kuncoro SN rasional Pelabuhan. percepatan pembanguOleh karena itu, yang nan akses penunjang harus terus disosiainfrastruktur pelabulisasikan adalah bagaimana segenap han yang dilakukan oleh Kemenstakeholders pelabuhan mematerian Perhubungan. Misalnya, hami dan mencoba secara sungguhpembangunan akses jalan menuju sungguh untuk melaksanakan dan pelabuhan Tanjung Priok berupa jalur memenuhi indikator standar kinerja kereta api khusus pelabuhan. Bahkan pelabuhan tersebut. sekarang sedang dilakukan studi untuk menggunakan saluran-saluran Daya Saing Menghadapi MEA 2015 sungai yang disebut waterways (taksi Era pasar bebas ASEAN atau air) antar pelabuhan, seperti dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Kalibaru ke Tanjung Priok nanti sudah di depan mata. Buruknya kibisa dilayari dengan kapal-kapal ini. nerja pelabuhan bila tidak dilakukan Dengan berfungsinya waterway ini, langkah-langkah perubahan secara diharapkan beban logistik yang ada di radikal sungguh akan menyulitkan darat bisa sedikit berkurang. perekonomian Indonesia untuk bersaing dengan bangsa-bangsa di Meningkatkan Kinerja Pelabuhan wilayah ASEAN. Oleh karenanya, Kondisi infrastruktur pelabuhanupaya yang akan ditempuh guna pelabuhan di Indonesia saat ini bisa memperkuat daya saing pada 2015 tergambar dari The Global Competinanti adalah memperbaiki kinerja tiveness Index 2013-2014 yang dikepelabuhan. Namun demikian, harus luarkan oleh World Economic Forum. disadari bahwa daya saing itu tidak Pada laporan tersebut, infrastruktur hanya kinerja pelabuhan, tetapi pelabuhan Indonesia hanya berada juga logistik dan supply chain. Jadi pada peringkat ke-89 dari 148 negara. pelabuhan tidak dilihat sebagai Sebagai perbandingan, Malaysia single infrastructure tapi satu pola peringkat ke-24 dan Thailand ke-56. logistik, termasuk akses ke sana.

Bahwa di luar faktor infrastruktur Bayangkan saja, dalam MEA pelabuhan, yang tak kalah pentingmendatang, beras dari Thailand bisa nya adalah kinerja pelabuhan itu langsung dikirim ke berbagai pelosok sendiri. Artinya, untuk mendapatkan Nusantara tanpa melalui Jakarta kinerja pelabuhan yang optimal lagi. Demikian pula barang-barang maka perlu juga dibenahi dari aspek lain dari negeri tetangga. Bila tarif peningkatan manajemen, operasionangkut mereka lebih murah, bisa al, dan standardisasi kepelabuhanan, dibayangkan posisi pelabuhan Indotermasuk profesionalisme tenaga nesia dengan tarifnya yang masih makerja bongkar muat. hal. Mereka bisa lebih murah karena Pemerintah tidak boleh hanya pelabuhan- pelabuhan laut mereka fokus pada pembenahan infrastrukdipimpin profesional yang melakutur semata demi meningkatkan kan transformasi dan didukung kuat produktivitas pelabuhan. Sebab, oleh pemerintahnya. Rumus untuk peningkatan kinerja operasional sebuah pelabuhan, adalah untuk pelabuhan sebenarnya jauh lebih mendapatkan low cost economy, penting dan tidak memerlukan diperlukan kemampuan mendatangbiaya besar. Biaya pembangunan kan kapal-kapal besar generasi baru infrastruktur lebih mahal daripada yang mampu mengangkut lebih dari biaya peningkatan operasional. Seba18.000 kontainer. gai contoh, ketika banyak kalangan Kapal-kapal ini butuh pelabuhmengeluhkan kurangnya infrastrukan dengan kedalaman laut (deep tur pelabuhan, terutama jumlah dan droughts), lebar dermaga di atas panjang dermaga. Sesungguhnya 6.000 meter, crane berteknologi bisa disiasati dengan peningkatan terkini, kapasitas logistik, akses operasional pelabuhan. darat ke pelabuhan yang lancar, Terhadap penilaian standar kidan tentu saja manajemen yang nerja pelabuhan, Dirjen Perhubunberkualitas dan highly productive. gan Laut Kementerian PerhubungSingapura berhasil melakukan hal an telah menetapkan beberapa tersebut sehingga menempati posisi indikator agar mudah melakukan teratas dalam indeks keterhubunpenilaian. Indikator itu meliputi gan angkutan laut (Liner Shipping waiting time, approach time, efConnectivity Index) dengan skor fective time dibandingkan dengan 113,2. Disusul Malaysia (99,7), berth time, produktivitas kerja, reVietnam (48,7) dan Thailand (37,7). ceiving/delivery petikemas, berth ocSedangkan Indonesia hanya 26,3. cupancy ratio, shed occupancy ratio,

Namun demikian, berbagai langkah sudah dilakukan.

Momentum Percepatan Transformasi Pelabuhan yang nyaman menjadi harapan kita semua. Resepnya mudah, keberadaan pelabuhan jangan sampai dianaktirikan. Artinya, pembenahan dan orientasi pembangunan nasional apalagi sebagai negara kepulauan maka sudah semestinya harus dimulai dari pelabuhan. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura demikian besar-besaran membangun pelabuhannya.

Pelabuhan Kuantan, selat Malaka milik Malaysia ditanam investasi sebesar USD28 miliar dengan luas tiga kali Singapura. Sementara pemerintah Singapura melalui pelabuhannya ingin menaklukkan Shanghai yang baru saja dinobatkan sebagai pelabuhan kontainer terbesar dunia. Targetnya, 2022 Singapura akan memiliki pelabuhan dengan kapasitas dua kali lebih besar yang mampu menampung 65 juta kontainer standar (20 feet).

Mereka baru saja membebaskan lahan (termasuk reklamasi) seluas 1.000 hektar. Total anggarannya USD8 miliar. Singapura berambisi membangun pelabuhan yang lebih modern untuk menampung datangnya kapal-kapal besar generasi baru. Mereka tidak ingin bisnis Singapura tumpah ke pelabuhanpelabuhan tetangga. Tentu saja termasuk ke Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia?

Yah, kondisi pelabuhan di tanah air masih kalah jauh memang dibanding kedua Negara tetangga tersebut, tapi belum terlambat. Bangsa ini masih memiliki kemampuan untuk mengejar ketertinggalan di sektor pelabuhan. Syaratnya, pemerintahan baru dibawah Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus kerja ekstra keras untuk mengubah haluan yang awalnya lebih berorientasi ke darat menjadi berorientasi ke laut.

Harapan besar kepada pemerintahan Jokowi-Jk ini nampaknya bak gayung bersambut. Apalagi visi utama Jokowi-JK saat kampanye dulu adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia.

Maka tugas kita kemudian adalah mendorong dan menjadi partner yang kritis dan produktif agar visi kemaritiman yang dimiliki pemimpin baru kita ini benar-benar dapat diimplementasikan dalam memajukan pembangunan nasional dengan berbasis pada pengembangan potensi yang ada dilaut salah satunya adalah pelabuhan. Singkatnya, momentum pergantian pemerintahan kali ini sesungguhnya menjadi momentum untuk melakukan percepatan tranformasi atas kinerja pelabuhan.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa Alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya

Arah Politik Ekonomi Indonesia

elihat antrian panjang kendaraan di SPBU-SPBU tanah air, sejatinya bangsa ini sedang disuguhi perulangan sejarah. Antrian mengular untuk mendapatkan BBM merupakan pemandangan lazim di setiap jelang suksesi kepemimpinan di negeri ini.

Jika kita sudi melawan lupa, jelang berakhirnya Orde Lama, Orde Baru, hingga transisi antar presiden di Orde Reformasi ini fenomena antrian BBM telah menjelma kelaziman. Bedanya, ada selalu yang tak sama untuk dikambinghitamkan di setiap masa. Mulai dari turunnya nilai mata uang, melonjaknya harga minyak dunia, hingga ketidakmampuan Pertamina dalam pengelolaan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini.

Terlepas dari pihak-pihak yang ramai dipersalahkan, andai kita semua jeli mencermati maka fenomena antrian BBM ini menandakan bahwa sejarah ekonomi Indonesia selalu ditandai tarikan kepentingan politik dan respons pragmatis terhadap problematika dan potensi ekonomi domestik maupun global.

Dawam Rahardjo (1992) menyebut bahwa para ekonom dan teknokrat Indonesia, baik pada masa awal kemerdekaan maupun pada masa Orde Baru dan Reformasi, hanya bertindak sebagai franchise pemikiran Barat. Secara pragmatis, globalisasi informasi dan teknologi menggiring pengambil kebijakan negara-negara berkembang di

dunia untuk mendewanamun kendaraan dewakan pasar dan bermotor yang baru dinobatkan sebagai selalu bertambah sekunci utama pendongcara signifikan. krak kesejahteraan Tidak dapat warganegaranya, terdipungkiri memang, masuk Indonesia. pertumbuhan indusPadahal pada realtri otomotif menjadi itanya, dalam sistem salah satu pos peekonomi politik dan immasukan pajak yang plementasinya hampir besar bagi Indonesia.

Oleh : tidak ada peran domiDi lain pihak, perAnjrah Lelono Broto nan salah satu elemen tumbuhan ini menekonomi, apalagi pasar. jadi grafik penentu Sejarah mencatat bahwa kondusifnya iklim dalam krisis moneter investasi di tanah 1997, justru negara yang berperan air. Hal ini pulalah yang membuai aktif dengan mengambil alih lempengambil kebijakan negeri ini akan baga-lembaga swasta yang kolaps.

Indonesia sebagai macan ekonomi Negara tidak hanya berdiri sebagai Asia dalam dua dekade ke depan. penentu kebijakan publik, tetapi juga Padahal, dalam praktiknya lebih dapat berperan sebagai penyeimbang menjadi lahan subur mengguritanya gerak ekonomi masyarakatnya. aksi korupsi dan kolusi. Di kala buaiTerus meningkatnya konsumsi an mimpi ini dipatahkan dengan BBM di Indonesia tidak semata dakenyataan seperti over kuoata konpat diuraikan dengan membongkar sumsi BBM dalam negeri, pragmamafia migas, sesuatu yang tidak tisme kebijakan ekonomi dijadikan dapat diperjelas siapa-siapa dan solusinya. Kebijakan ekonomi yang perannya tersebut. Pembolehan lahir pun dikaburkan dengan isu-isu Indonesia sebagai pasar produkpolitik terkini yang kadang tidak produk otomotif dari berbagai neglogis dan memaksa. ara oleh pemerintah sejatinya juga Pragmatisme ekonomi disini memiliki andil besar dalam peningberarti suatu pendapat bahwa katan konsumsi BBM dari waktu ke untuk mencapai kemakmuran waktu. Di Jakarta saja, 5 juta unit masyarakat tindakan-tindakan kendaraan bermotor dan 2,6 juta ekonomi lebih relevan dibandingunit mobil keluaran pabrikan terkan memperbincangkan prinsip baru memadati jalan-jalan ibukota realitasnya. Dalam pendekatan per tahunnya (SWA, 03/05/2013). filsafat, pragmatisme adalah cara Artinya, kendaraan bermotor yang berpikir yang menempatkan kelama tidak berhenti dioperasikan benaran pendapat diukur dari

hasil praktisnya. Dengan bahasa berbeda, pragmatisme sering dimaknai sebagai paham yang lebih menekankan hasil daripada teori yang melandasi cara berpikir itu.

Beragam kebijakan ekonomi Indonesia beberapa dekade terakhir membuktikan hal ini. Problematika perekonomian pada era Orde Lama bisa dicairkan dengan kebijakan pragmatisme liberalisasi keuangan dan perdagangan pada akhir 1960-an. Iklim ekonomi global pada era 1970-an dan awal 1980-an menyebabkan kuatnya kembali tarikan politik dalam perekonomian, yang ditandai dengan proteksi dan subsidi besar-besaran negara yang bersifat distorsif pada perekonomian.

Manifestasi dari dualisme tarikan itu adalah satu bentuk kabinet bifurkasi (Rock 1995, 1999). Kabinet bifurkasi adalah satu kabinet dua kaki. Di satu sisi, ada pakar-pakar ekonomi yang bertanggung jawab mengelola kebijakan makroekonomi berupa pengendalian inflasi, suku bunga, nilai tukar, berbagai kebijakan fiskal lainnya. Di sisi mikroekonomi ditempatkan para kroni dan kaki tangan politik dari mereka yang “dekat” dengan kekuasaan, bisa jadi sebagai balas jasa politik (politik dagang sapi, pen) dan atau ATM kendaraan politiknya.

Litbang Lembaga Baca-Tulis Indonesia, Alumnus STKIP PGRI Jombang dan sedang menempuh pascasarjana di Unesa.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi, 4 SEPTEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Hama Wereng Serang Sawah di Sukodono Sidoarjo, Bhirawa Hama wereng mulai menyerang padi di persawahan wilayah Kec Sukodono dan Tarik. Tapi meski masih bisa dikendalikan. Petani selain membasminya dengan pestisida, juga memakai agent hayati yaitu sejumlah mikro organisme di lingkungan persawahan untuk membasminya. ‘’Petani juga dibimbing untuk memakai agent hayati yang termasuk musuh alami wereng,’’ jelas Kasi Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Kab Sidoarjo, Sutejo SP, Rabu (3/9) kemarin, di kantornya.

Selain hama masih bisa dikendlikan, Sutejo juga menyampaikan, dalam musim kemarau tahun 2014 ini, tak ada persawahan yang sampai kekeringan. Pasokan air ke lahan-lahan sawah tetap lancar.

Sehingga tak ada sawah yang kekeringan sebab petani sudah tahu jatah air untuk keperluan mereka.

Menurut Sutejo, ini tak lepas dari adanya keberadaan komisi irigasi yang ada di Sidoarjo. Komisi yang anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian ini, sebelum musim tanam mereka melakukan rapat koordinasi untuk mentetapkan berapa jatah air untuk tiap kecamatan. Supaya petani tahu jatah air untuk sawahnya.

Bila banyak air petani dipersilahkan tanam padi,sedangkan bila menanam polowijo air kurang diharapkan. ‘’Dengan adanya keputusan dari komisi pengairan ini diharap petani tak nekat dalam melakukan cocok tanam,’’ katanya.

Tetapi lain lagi dengan di wilayah Kec Krembung, diakui kini masih ada petani yang bercocok tanam dalam musim kemarau ini, dikarenakan disana masih ada persedian air.Sedangkan di wilayah Kec Wonoayu, dalam musim kemarau Bulan September ini sudah ada petani yang panen padi.Q ali

Jalan Industri Tambak Sawah Makin Hancur Sidoarjo, Bhirawa Banjir yang selalu menerjang akses jalan di kawasan industri Tambak Sawah, Kec Waru, perlu dipecahkan sendiri oleh pemilik lahan di industri yang berdiri di situ dengan meningkatkan kualitas jalan. Kalau perbaikannya dengan cara parsial tak akan menyelesaikan banjir yang selalu menjadi langganan.

Kadis PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan, Rabu (3/8) mengatakan, yang paling didahulukan adalah kebersamaan kepentingan dari pemilik industri bahwa jalan satu-satunya ini harus dipelihara dengan baik.

Karena ini merupakan urat nadi yang sangat vital. Kalau tak ada perbaikan, maka selamanya jalan itu menjadi kolam air setiap tiba musim hujan. Pabrik minyak goreng di timur jalan itu sudah berinisiatif membangun jalan sendiri depan pabriknya. Tetapi karena yang ditinggikan hanya jalan depan pabriknya, maka aliran air dari barat mengantong menjadi sungai setinggi lutut bahkan paha orang dewasa dan ini menjadi kerugian pabrik tetangganya sendiri Sudah lama jalan kawasan industri Tambak Sawah men-

jadi masalah yang tak ada ujungnya. Pemilik industri sudah pernah urunan meningkatkan jalan dengan paving.

Karena tak ditinggikan maka peningkatan ini menjadi tak efektif ketika hujan tiba. Pangkal masalahanya sebenarnya badan jalan terlalu rendah, dibawah elevasi permukaan air laut. Kendati hujan tak deras sudah banjir. Apalagi kalau hujan disertai roob yakni air laut yang masuk ke daratan karena gelombang alam.

Sementara pemilik warung nasi campur, Bu Ani, mengeluhkan warungnya terpaksa tutup kalau banjir. Karena tak ada pembelinya. Biasanya pelanggannya sopir truk kontainer atau truk angkutan yang masuk ke gudang-gudang atau pabrik sekitarnya. Bila hujan lebat, sopir truk itu tak berani menem-

ist

Jalan kawasan industri Tambak Sawah, makin rusak yang di karenakan banjir yang selalu menerjang jalanan di Tambak Sawahan Sidoarjo itu. bus banjir. ‘’Kalau banjirnya 1 meter, truk kelas II dan III itu tak berani masuk. Angkutan itu tertahan di Jl Raya Tropodo,” ucapnya. Jalan paving yang baru dipasang menjadi cepat rusak sehabis banjir.

Sigit menambahkan, pemilik industri harus duduk satu meja untuk membicarakan banjir.

Tak bisa membawa egoismenya. Mereka harus membentuk panitia bersama untuk me-

ningkatkan jalan dengan meninggikan jalan pada posisi aman. ‘’Itu memang keliru sejak awalnya. Jalan itu dibangun tak memperhatikan elevasi air,’’ tandasnya.

Makanya kenapa jalan industri Tambak Sawah jauh lebih rendah dari permukaan jalan raya Tropodo. Jalan industri itu membentuk kantong-kantong yang justru menjadi tempat penampungan air.

34 Pasis TNI-AL Kunjungi Mako Brigif Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 34 Pasis PA PK TNI-AL ANGKATAN-XXI mengunjungi Mako Brigade Infanteri-1 Marinir, Gedangan Sidoarjo yang diterima Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Purwadi mewakili Komandan Pasmar-1.Penerangan Pasmar-1 dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Surabaya, Rabu, menyebutkan puluhan pasis pada kunjungan (2/9) itu didampingi Sekdisminpersal Kolonel Laut (E) Sugiarto, para pejabat Disminpersal, Wakabin Rumkital Dr Ramelan Kolonel Laut (K) drg. Bambang Sucahyo Sp.Ort, dan Danpusdiklapa yang diwakili Letkol Laut Budhi Yuzerman.

Sekdisminpersal mengatakan pembekalan ini merupakan kegiatan awal yang terintegrasi dari program pendidikan dan latihan bagi Perwira setelah tujuh bulan mengikuti pendidikan dasar militer di Magelang.

Oleh karena itu sebelum melaksanakan pendidikan Diksargolan di Kobangdikal, mereka perlu menjalani orientasi lapangan dalam bentuk kunjungan ke beberapa Satuan kerja di lingkungan TNI AL, terutama di jajaran Pasmar-1, khususnya di Brigade Infanteri-1 Marinir, sebagai acuan/gambaran saat melaksanakan tugas nantinya.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Staf Pasmar-1, Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang mengatakan kegiatan kunjungan seperti ini merupakan metode yang sangat tepat, karena para Pasis sebagai perwira muda di jajaran TNI-AL diajak untuk melihat, menilai serta merasakan secara langsung kondisi kemampuan dan kekuatan TNI AL. “Saya mengharapkan, apa yang ditampilkan dan dikunjungi dapat memberikan gambaran serta penjelasan yang diperlukan oleh para pasis sekalian untuk dijadikan bekal pengetahuan dalam menjalani pendidikan sekaligus menambah wawasan serta kebanggaan sebagai prajurit matra Q ali.ant laut,” katanya.Q

Sumber Bhirawa menjelaskan, 10 tahun lalu pemilik industri berpatungan untuk membangun jalan. Namun ada saja pabrik yang mokong dengan tak mau urunan. ‘’Ada satu pabrik yang mokong tak urunan saja membuat tim panitia kelabakan. Tetapi untungnya pabrik lain berjiwa besar dengan menutup kekurangan beaya itu,’’ ujar sumber yang tak mau namanya ditulis.

Kawasan industri ini diakui menjadi tanggung jawab pengelola kawasan, tetapi karena pengelola kawasan sudah tutup akhirnya tanggungjawab perbaikan infrastruktur ditanggung pemilik lahan di kawasan industri itu sendiri. upaya berikutnya sama dengan patungan lagi, tetapi tak memperoleh tanggapan. Akhirnya sekitar tahun 2009, pabrik minyak goreng meninggikan jalan depan pabriknya.

Kini pabrik itu aman, setiap hujan, armada truknya tak terganggu. Namun muncul persoalan mobil karyawan tak bisa masuk karena genangan banjir sampai satu meter sudah menjemput mulai dari barat jalan pabriknya.Q hds

Investasi di Gresik Mencapai Rp 17 T

1.192 JCH Dilepas Bupati MKP Kab Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 1.192 Jamaah Calon Haji asal Kab Mojokerto dilepas Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dari Pendopo Graha Majatama, Rabu ( 3/9) kemarin.

Jumlah Calon Jamaah Haji yang terdaftar dan berhak berangkat sebelumnya berjumlah 1.193 orang, terdiri atas jamaah Pria 574 orang dan wanita 614 orang. Semuanya terbagai dalam tiga kloter, yakni kloter 8, 9 dan 10. ‘’Tapi dari jumlah itu ada satu orang yang menunda keberangkatannya karena hamil, sehingga yang berangkat hanya 1.192 orang,’’ terang H Khoirul Arif, Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh, mewakili Kepala Kemenag Kab Mojokerto. .

Diantara JCH yang berangkat, tercatat jamaah haji tertua berusia yaitu 94 tahun bernama Ramli dari Dusun Wung Selatan, Desa Bicak Kecamatan Trowulan, dan Termuda berumur 22 tahun bernama Aprilia Puspitasari dari Desa Kejagan Trowulan.

Dihadapan para JCH, Bupati MKP berpesan bahwa Ibadah Haji harus dilaksanakan Umat Islam yang mampu, baik fisik, mental dan materi, sehingga dapat melaksanakan syarat rukun haji dengan sempurna.

Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, bupati berharap, agar semua JCH menata niat dengan tulus ikhlas, bahwa ibadah haji semata-mata merupakan panggilan Allah SWT. ‘’Selain itu sepulang dari tanah suci harus, bisa memberikan teladan kepada masyarakat. Selama di tanah suci harus bisa menjaga nama baik bangsa dan negara khususnya Kab Mojokerto,’’ pesan MKP.Q kar

5

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus membesuk korban pohon tumbang yang dirawat di RS Rekso Waluyo, Rabu (3/9) kemarin.

DKP Harus Periksa Kondisi Pohon Pinggir Jalan Pasca Tewasnya Pengendara Motor yang Tertimpa Pohon Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus memerintahkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto melakukan pengawasan kondisi pohon khususnya yang ada di pinggir jalan. Jika kondisinya rawan tumbang, pohon-pohon itu sebaiknya ditebang dan dilakukan peremajaan tanaman.

Peringatan itu dilontarkan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus pasca insiden tumbangya pohon di Jl Bhyangkara Kota Mojokerto yang menelan satu korban tewas dan satu lagi luka parah. ‘’DKP sudah saya perintahkan untuk aktif mengawasi kondisi pohon di pinggirpinggir jalan. Jangan sampai insiden seperti ini terulang,’’ ujar Mas’ud Yunus ketika

membesuk korban luka parah di RS Rekso Waluyo, Kota Mojokerto, Rabu (3/9) kemarin.

Sebelumnya pada Selasa (2/9) malam sebuah pohon tumbang dan menimpa dua pengendara motor. Seorang pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni Nur hasan (45), warga Desa Sambiroto, Kec Sooko, Kab Mojokerto. Sedangkan Andri Setiawan (23) warga Sinoman Gang 6 Nomor 38 Kel Miji RT 03/RW II, Kota Mojokerto, mengalami luka pada lehernya dan dirawat di RS Rekso Waluyo. ‘’Sebagai bentuk perhatian Pemkot pada korban, kami memberikan santunan dan bantuan biaya kepada kedua korban ini,’’ tambah wali kota yang kemarin didampingi Kepala DKP, Suhartono, Ke-

pala BPM, Moh Ali imron dan Kabag Humas dan Protokol, Dodik Heryana Murtono.

Santunan kepada keluarga yang meninggal diserahkan Kepala DKP Kota Mojokerto, Suhartono kepada perwakilan keluarga korban di rumah duka. ‘’Semua biaya pengobatan dan administrasi kami tanggung dan dananya dari Pemkot Mojokerto,’’ terang Suhartono.

Suhartono menambahkan, hampir keseluruhan pohon yang ada wilayah Kota Mojokerto yang patut diwaspadai. Dan setiap hari pihaknya melakukan pengecekan terhadap kondisi pohon, serta pemotongan ranting yang mengganggu. ‘’Selain cuaca ada faktor lain diantaranya pangkal pohon yang dibakar, itu yang menyebabkan pohon mudah tumbang,’’ terangnya.Q kar

Tiga BUMN Pembayar PBB Terbesar Diapresiasi Gresik, Bhirawa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbesar di wilayah Gresik masih didoninasi tiga Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Petrokimia Gresik sebesar Rp4.846.945.765, PT Semen Indonesia senilai Rp4.455.785.656 dan PT PLN PJB Gresik mencapai Rp1.138.854.981.

Pemkab Gresik memberikan apresiasi terhadap tiga perusahaan itu dengan memberikan award. Pemberian award dan reward dilaksanakan pada acara Bulan Panutan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi perusahaaan atau badan dan perorangan di Ruang Rapat Mandala Bakti Praja, Rabu (3/9) k emarin.

Selain tiga perusahaan itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merilis 80 peru-

sahaan di Gresik sebagai pembayar PBB tertinggi. Perusahaan-perusahaan itu masing-masing, tujuh perusahaan ada di Kec Gresik, 28 perusahaan di Kec Kebomas, 20 perusahaan di Kec Manyar, 10 perusahaan di Driyorejo, lima perusahaan di Menganti, tujuh perusahaan Wringinanom, sedangkan Kec Panceng, Cerme dan Ujungpangkah masing-masing satu perusahaan.

Selain PBB, Pemkab Gresik juga memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berkontribusi dalam pembayaran pajak daerah yang lain. Mereka adalah Hotel Saptanawa sebagai pembayar pajak hotel, PT Indocater sebagai pembayar pajak restoran, PT Smelting Gresik sebagai pembayar pajak penerangan jalan non PLN, PT Semeru Harapan Mulia sebagai pajak Mineral bukan logam dan

batuan. PT Multi Sarana Plaza pembayar pajak parkir dan PT Karunia Alam Segar sebagai pembayar pajak air bawah tanah.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, menyampaikan terima kasih kepada semua perwakilan perusahaan yang hadir. ‘’Berkat saudara membayar pajak tepat waktu, kami selaku pemerintah mendapat kemudahan dalam melaksanakan pembangunan.

Selama ini kami merasa tak pernah terhambat melaksanakan kebijakan sesuai APBD,’’ ujar Bupati dihadapan undangan yang juga dihadiri Wakil Bupati Gresik, Muspida serta perwakilan perusahaan dan perbankan.

Sukses dalam pencapaian pengumpulan PBB tahun 2014 Pemkab Gresik saat sampai 30 Agustus 2014 mencapai Rp45,8 miliar atau 65,45% dari target sebelum PAPBD.Q eri

Gresik, Bhirawa Selama sembilan bulan terakhir arus investasi yang masuk ke Kab Gresik sebesar Rp17 triliun. Hal ini disampaikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto didepan Muspida, 80 orang perwakilan perusahaan dan perbankan pada acara Bulan Panutan Pelunasan PBB di Ruang Mandala Bakti Praja, Rabu (3/9).

Menurut Bupati Sambari, sejak 2 Januari 2014, ada 177 perusahaan besar baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai sebesar Rp11 triliun. ‘’Kami akan terus memberikan berbagai fasilitas kepada para investor dengan berbagai kemudahan dalam hal perizinan,’’ katanya.

Bupati Sambari juga menjelaskan, masih ada sisa waktu tiga bulan sebelum penutupan akhrir tahun 2014 untuk menarik investor lain agar menanamkan investasinya di Gresik. Perusahaan yang menanamkan investasinya dengan membangun usaha di Gresik terdiri dari 163 perusahaan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp9,526 triliun.

Sedangkan perusahaan PMA yang masuk ada 14 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp1,927 triliun. Tak hanya perusahaan besar, beberapa perusahaan kecil juga menyumbang nilai investasi Gresik sehingga mencapai Rp17 triliun.

Terkait kemudahan perizinan yang dijanjikan, Bupati menegaskan, agar setiap badan atau perorangan yang akan mengurus perizinan mengurus sendiri dan tak melalui calo. ‘’Kami sudah memamasng himbauan berupa banner dan spanduk di banyak tempat. Kalau anda mengalami kesulitan, silahkan datang Ke bupati atau wakil bupati,’’ katanya.

Bupati juga menjamin, untuk proses perizinan bisa selesai dalam waktu sehari. Saat ini Kab Gresik merupakan kabupaten terbesar di Jatim dalam hal masuknya investasi. Senada dengan tingginya investasi di Gresik itu, Bupati menyebutkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gresik tahun 2014 mencapai Rp57 triliun. ‘’Kami yakin tahun yang akan datang nilai ini akan terus bertambah seiring besarnya investasi yang masuk,’’ ungkap Bupati.Q eri

Tanya Syarat Perizinan di Sidoarjo Cukup SMS

M Zaini

ali/bhirawa

Sidoarjo, Bhirawa Ingin tahu cara mengurus berbagai pelayanan perizinan di Kab Sidoarjo, kini tak perlu lagi harus susah payah datang ke Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo di Jl Pahlawan, Sidoarjo.

Karena sejak 17 Agustus lalu cukup hanya dengan mengirimkan SMS. Caranya, ketik jenis perizinan seperti, IMB, HO atau SIUP dan perizinan lainlainnya, lalu kirim ke nomor 082233370003. Juga bila ingin memberikan saran terhadap pelayanan publik di BPPT Sidoarjo ketik, saran <spasi> isi saran. Juga bisa dimanfaatkan masyarakat yang ingin tahu soal investasi, PAD dan rekap izin di BPPT Sidoarjo.

Caranya, ketik Investasi, PAD atau rekap izin. ‘’SMS gateway ini serba guna, juga bisa dimanfaatkan untuk pemberitahuan pada tim di BPPT Sidoarjo untuk undangan dan lain-

lain,’’ jelas Kepala BPPT Sidoarjo, Drs M Zaini MSI, Rabu (3/9) kemarin, di kantornya.

Disampaikan Zaini, dengan adanya SMS gateway ini masyarakat tak perlu membuang-buang waktu datang ke Kantor BPPT hanya untuk Tanya syarat mengurus berbagai perizinan. Zaini mengibaratkan, mengirimkan SMS ini bisa dilakukan sambil berangkat kerja. SMS ini akan melayani selama 24 jam. ‘’Kini di BPPT Sidoarjo semuanya serba online, bila kini ada SMS gateway, sebelumnya untuk mendaftar sejumlah perizinan juga bisa dilakukan secara online,’’ ungkap pejabat kelahiran Sumenep ini.

Dengan perizinan secara online, menurut Zaini, bisa dilihat kelebihannya. Yakni bila perizinan manual butuh waktu 24 hari maka dengan online jadi 14 hari. Dengan perizinan online, pemohon juga cukup datang sekali saja ke kantor BPPT. Bila perizinan manual bisa jadi harus mondar-mandir.

Juga efisien biaya, sebab bila perizinan manual harus ada foto copi masing-masing perizinan. Tapi bila perizinan online cukup foto copi sekali persyaratan saja.

Keberadaan inovasi pelayanan perizinan secara online yang dilakukan oleh BPPT Sidoarjo, kata Zaini, sempat lolos dalam 15 besar inovasi pelayanan publik di Indonesia.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Kodim Gelar Beragam Acara Sambut HUT TNI Lumajang, Bhirawa Menyambut HUT TNI ke – 69 tahun 2014, jajaran Kodim 0821 Kabupaten Lumajang menggelar beragam acara.

Antara lain, donor darah, kegiatan bhakti sosial yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan TMMD yang akan dilaksanakan Oktober mendatang.

Kegiatan itu akan dilaksanakan selama 21 hari dan setiap harinya Kodim 0821 Lumajang mnerjunkan 75 prajurit di wilayah Kecamatan Pronojiwo. Selain itu akan melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik. ‘’Yang jelas, berbagai kegiatan yang kami laksankaan, tentu ditekankan adalah prajurit harus berbaur dengan rakyat,’’ kata Dandim 0821 Kabupaten Lumajang Letkol Infantri Akhyari.

Ia menambahkan dalam kegiatan apapunbhakti sosial maupun kegiatankegiatan yang bersifat kemanusiaan seperti bencana dan lainnya. TNI akan selalu membantu dan bersama-sama dengan rakyat. Untuk kegiatan donor darah sendiri, tidak kurang dari 300 prajurit TNI bersama pengurus Persit Kartika Candra Kirana, jajaran instansi vertical lainnya, seperti Polres Lumajang, Pemkab Lumajang dan Dinas-Dinas terkait. Bahkan, aksi bhakti sosial donor darah ini diawali dengan pengambilan darah yang dilakukan Letkol Inf Akhyari Dandim 0821 Lumajang.

Dr Halimy Maksum Direktur UTD PMI Cabang Lumajang menyampaikan, donasi darah ini bisa menutup kebutuhan darah di Kabupaten Lumajang yang sejauh ini mencapai 1.000 kantong sampai 1.200 perbulannya. ’’Sejauh ini masih bisa menutupi kebutuhan darah sendiri termasuk peran serta dari jajaran Kodim,’’ jelas Halimi.Q yat

Polisi Tetapkan Tersangka Korupsi Jasmas Diduga Mantan Anggota DPRD Terlibat Kota Kediri, Bhirawa Jajaran Polisi Unit Tipikor Polres Kota Kediri menetapkan tersangka dugaan korupsi dana Jaring Asprasi Masyrakat (Jasmas) anggota DPRD Kota Kediri Periode 2009- 2014 senilai Rp 350 juta. Dari keterangan kepolsian ada dugaan anggota DPRD kota kediri juga terlibat dalam konspirasi tindak pidana korupsi ini.

Dikatakan Kapolresta Kediri AKBP Budhi Herdi, setelah melakukan penyelidikan selama dua bulan terakhir dan memeriksa saksi -saksi sebanyak 29 orang , pihaknya menetapkan RD dan kawan-kawan menjadi tersangka korupsi dana Jasmas 2013.

“Setelah meningkatkan tahap dari penyelidikan ke tngkat penyidikan dan memeriksa sekitar 29 orang saksi kami menetapkan teman DP (mantan angota DPRD) yang merupakan rekanan pembangunan proyek jasmas berinisial RD sebagai tersangka,“

terang Kapolres.

Di menjelaskan adanya dugaan mantan anggota DPRD Kota kedri ini juga terlibat sebab ada berapa bangunan atas rekomndasi dari mantan anggota dewan ini, sehingga tidak menutup kemungkinan dia (DP) juga menjadi tersangka. “Saat ini masih kita kembangkan, dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi tersangka,“ terangnya.

Menurutnya dari penyelidikan, ada sebanyak 26 bangunan yang berbentuk musola dan MCK di Kecamtan Pesantren Kota Kedri yang bermasalah,

dan modus tersangka ini dalam melakukan aksinya adalah, setelah dana jasmas cair ke rekening kelompok masyarakat (Pokmas) tersangka meminta kembali dana tersebut untuk dikrjakan sendiri.

“Setalah dana cair,mereka meminta kmbali untuk dikerjakan sediri, dan salah satunya atas rekomendasi dari DP, untuk kerugian negara kami belum bisa menentukan, apakah bangunan itu sesuai spek,“ tandasnya.

Terpisah, mantan anggota dewan berinisial DP yang diduga terlibat kasus korupsi jasmas ini, saat dihubungi bhirawa melalui telfon selulernya tidak diangkat, meskipun telfon tersebut terdengar aktif. Diketahui, tahun 2013 setiap anggota DPRD Kota Kedri mndapatkan dana Jasmas dari APBD kota Kediri sebesar Rp 350 juta, dana tersebut berfungsi untuk pe-

Ratusan Warga Serbu APMS Sumenep, Bhirawa Ratusan warga dari dua desa yakni Desa Masa Lima dan Suka Jeruk, kecamatan Masalembu, Sumenep mendatangi Agen Premium, Minyak dan Solar (APMS) setempat, pasalnya APMS setempat berupaya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke pengepul.

Anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan/ Kecamatan Masalembu, Darul Hasyim Fath mengatakan, selama satu bulan terahir ini, para nelayan Masalembu kesulitan mendapatkan BBM jenis solar karena belum ada pendistribusian dari daratan ke APMS Masalembu, namun setelah ada pendistribusian, solar yang memang diperuntukkan ke nelayan itu justru mau dijual lagi ke pengepul oleh APMS. "Para nelayan Masalembu sudah tidak sabar melihat tindakan APMS yang sering menjual BBM ke pengepul, sementara nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan BBM. Makanya, warga menghentikan ulah penjualan BBM oleh APMS itu ke pengepul," kata Darul Hasyim Fath, Rabu (03/09).Q sul

mb2/bhirawa

Kapolresta Kediri AKBP budhi Herdi saat memberikan keterangan pers dugaan kasus korupsi Jasmas 2013, Rabu (3/9). ngembangan dan pemberdayaan masyarakat, namun ternyata dana yang seharusnya untuk masyarakat ini

masih dibuat untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.Q mb2

Anggota DPRD Bentuk Delapan Fraksi

LSM Pertanyakan Tingginya Dana TPS Sampang, Bhirawa Kebijakan pemerintah Sampang mengelontorkan dana 2 miliar, guna pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) di Pasar Srimangunan Sampang pasca kebakaran, dinilai beberapa pihak sangat janggal dan perlu diawasi penggunaanya.

Tamsul Ketua Madura developman wacth (MDW) Rabu (3/9), mengakatan jika dana 2 miliar hanya untuk pembangunan TPS bagi para pedagang hal ini sangat disayangkan, mestinya dana sebanyak itu sangat cukup untuk dibuakan renovasi bangunan yang terbakar.

“Tetapi karena ini merupakan kebijakan pemerintah terkait penggunaan anggarannya, mestinya pemerintah harus transparansi terkait anggaran pembangunan TPS tersebut, apa benar pekerjaaan TPS yang berjumlah kurang lebih 416 terbuat dari kayu menelan anggaran 2 miliar,” tegas dia.

Hal senada juga diungkapkan Samsuddin ketua LSM gerakan peduli rakyat Sampang (GPRS). Ia sangat menyayangkan kebijakan pemkab Sampang yang telah mengelontorkan dana 2 milyar hanya untuk membangun TPS yang terbuat dari kayu itu.Q lis

Kamis Legi 4 SEPTEMBER 2014

sawawi/bhirawa

Sejumlah warga yang menjadi langganan kekeringan sedang antri mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD Kabupaten Situbondo.

Ribuan KK Kekurangan Air Bersih Kekeringan Kian Meluas Situbondo, Bhirawa Memasuki musim kemarau, masalah kekeringan semakin meluas saja di Kabupaten Situbondo. Itu terlhat dari ribuan Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di pelesok desa Kota Santri yang mengalami kesulitan air bersih, akhir-akhir ini. Untuk mendapatkan pasokan air layak pakai, ribuan warga tersebut terpaksa harus menunggu suplay air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, hingga saat ini BPBD Kabupaten Situbondo harus memasok air bersih secara bergantian ke 34 lokasi yang tersebar diberbagai titik daerah rawan air bersih. “Jumlah ini tersebar di 19 dusun dan 12 desa dari 10 Kecamatan se-Kabupaten Situbondo. Bahkan data terbaru warga yang mengalami kekeringan juga terjadi di Dusun Jambaran, Desa Plalangan, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo,” ujar kepala BPBD Kabupaten Situbondo, Drs. Zainul Arifin, Msi, kemarin.

Temuan lain, kata Zainul, sejumlah warga yang berdomisili di tempat kesulitan air bersih tersebut kini harus dihadapkan pada kerusakan pompa mesin air yang rusak. Se-

hingga, lanjut mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Situbondo itu-untuk mendapatkan air bersih warga harus mengambil ke lokasi sumbermata air yang berjarak sekitar 3 km.

“Makanya, kami tiap hari rutin menyuplai kebutuhan air bersih ribuan warga tersebut, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Misalnya kekeringan,” paparnya.

Masih kata Zainul Arifin, untuk anggaran pengiriman air diinstansi yang ia pimpin sebenarnya sangat terbatas. Adanya tambahan daerah yang mengalami kekeringan, urainya, membuat BPBD Kabupaten Situbondo harus mengambil dari daerah lain. “Ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk membantu kelancaran proses distribusi air bersih kepada warga,” terang Zainul.

Zainul Arifin menambahkan, untuk sementara ini pihaknya masih dapat mengatasi kekurangan air bersih yang terjadi di sejumlah daerah. Meski demikian, BPBD kabupaten Situbondo hanya memiliki anggaran satu bulan mensuplay air bersih. “Itu terhitung sejak tanggal 25 Agustus hingga 25 September 2014 mendatang,” ucap mantan Sekretaris KPUD Situbondo itu kemarin.Q awi

Tulungagung, Bhirawa Seperti diprediksi sebelumnya, anggota DPRD Tulungagung periode 20142019 akhirnya membentuk delapan fraksi. Fraksi-fraksi tersebut untuk pertama kalinya mengadakan rapat internal, Rabu (3/9).

Sekretaris DPRD Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur MSi, Rabu (3/9), mengungkapkan sudah bisa dipastikan jumlah fraksi di DPRD setempat sebanyak delapan fraksi. “Sudah ada surat dari masing-masing pimpinan partai politik yang mempunyai wakil di DPRD. Jumlah semunya menjadi delapan fraksi,” ujarnya.

Menurut dia, fraksi-fraksi yang sudah terbentuk tersebut untuk pertama kalinya melakukan rapat kemarin.

“Sesuai jadwal hari ini (kemarin) rapat fraksi yang telah terbentuk,” terangnya.

Budi Fatahillah menjelaskan kendati sudah terbentuk delapan fraksi, namun pembentukannya belum ditetapkan. Penetapan fraksi tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna dewan.

“Sesudah ini akan dilakukan pula pembentukan pansus (panitia khusus). Pansus untuk membuat tatib (tata tertib),” tuturnya.

Delapan fraksi yang telah terbentuk itu masing-masing adalah Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi

Demokrat dan Fraksi Gabungan. Fraksi Gabungan terdiri dari empat partai politik. Yakni PKS, PPP, Partai Nasdem dan PBB. Anggota DPRD Tulungagung dari PBB, H Makin, pada Bhirawa mengungkapkan sudah ada keputusan dari Fraksi Gabungan terkait Ketua Fraksi Gabungan.

“Yang menjadi Ketua Fraksi Gabungan dari PKS,” katanya.

Dia beralasan PKS mendapat jatah Ketua Fraksi Gabungan karena jumlah anggotanya dua orang. Sedang yang lainnya, PBB, Partai Nasdem dan PPP masing-masing hanya satu orang saja. “Dari PKS yang akan menjadi Ketua Fraksi Gabungan, Pak Andrianto,” jelentreh Makin lagi.

Andrianto SPd yang dikonfirmasi Bhirawa hanya tersenyum saja. Menurut dia memang sudah ada kesepakatan untuk membentuk Fraksi Gabungan. “Dan memang betul nama Fraksi Gabungan itu adalah Fraksi Semangat Baru. Ini karena anggotanya semua baru menjadi anggota dewan,” katanya masih tersenyum.

Seperti diberitakan, anggota Fraksi PDIP, Wiwik Triasmoro, sudah memprediksi jumlah fraksi di DPRD Tulungagung periode 20142019 bakal berjumlah delapan fraksi. Dia menghitung delapan fraksi tersebut karena jumlah komisi di DPRD Tulungagung tetap empat komisi.Q wed

wed/bhirawa

Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 saat dilantik, Minggu (24/8) bulan lalu.

Belum Sepenuhnya Buku Kurikulum 2013 Tersalurkan Buku pegangan untuk siswa dan guru kurikulum 2013 untuk tahun pelajaran 2014/2015 belum tersalurkan sepenuhnya ke sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kasi sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan SMP/SMA Dinas Pendidikan (Disdikda) Bojonegoro, Iwan Kristian mengatakan, buku kurikulum 2013 belum tersalurkan sepenuhnya ke sekolah.

bas/bhirawa

Salah satu guru SMA Negeri I Bojonegoro sedang menunjukan buku kurikulum 2013 yang telah diterima, diruang perpustakaan sekolah setempat.

Hal itu berdasarkan dari hasil laporan pihak sekolah diantaranya SMA Negeri I dan SMP Negeri 2 Bojonegoro. “Baru dua lembaga sekolah melaporkan ke pihak Dinas Pendidikan sudah menerima buku kurikulum 2013 namun tidak sepenuhnya yang diterima,” ungkap Iwan kepada Bhirawa Rabu (3/9) di ruang kerjanya.

Untuk sumber dana pengadaan melalui Dana Alokasi Khusus atau dana Dekonsentrasi, keberadaan LKPP adalah sama dengan

melalui BOS. Pertimbangannya, DAK adalah termasuk bagian dari APBD. “Sesuai aturan, jika dana tersebut masing kurang namun pihak sekolah diperbolehkan menggunakan dana BOS maksimal 5 persen dari dan BOS yang ada,” jelasnya.

Sementara wilayah Bojonegoro penyedia buku atau penerbit diantranya PT Aksara Grafika Pratama Jakarta, PT Intermasa (KSO) dan CV Indo Citra Mandiri. Menurut salah satu guru SMA Negeri I

Bojonegoro, Budi Prihatin, untuk saat ini buku pegangan siswa yang sudah sampai. Sedangkan untuk guru, belum juga diterima sekolah.

“Baru 5 buku wajib mata pelajaran dengan kurikulum 2013 yang akan digunakan untuk tahun ajaran baru, baru sampai ke sekolah dipakai siswa masih kurang 13 buku judul buku, kalau untuk pegangan guru belum sampai,” ujarnya, yang saat ini juga menjabat sebagai wakil kurikulum sekolah setempat.

Kelima buku wajib tersebut adalah buku mapel Matematika, Sejarah, PPKN, Prakarya Kewirausahaan dan Bahasa Inggris. “Kelima buku mapel tersebut hanya untuk kelas XI dan masing-masing 280 buah buku. Sedangkan kelas X tahun 2013 baru menerima tiga buku wajib mapel yakni Bhs Indonesia, PPKN dan Bhs. Inggris,

sampai sekarang belum ada kebarnya selanjutnya,” tuturnya.

Padahal, kata dia, pengajuan permohonan pengadaan buku tersebut sudah dilakukannya sejak awal Mei lalu. “Kalau kami maunya secepatnya itu tersalurkan semua, padahal permohonan itu sudah dari Mei,” tambahnya.

Ia menambahkan, pengadaan buku tersebut berjumlah sesuai dengan jumlah siswa kelas XI, sebanyak 256 siswa. Namun jumlah buku yang diterima masing-masing maple sebanyakn 280 buah buku selebihnya akan ditaruh di perpustakaan sekolah.

“Kami juga inginnya segera datang buku-buku itu karena seharusnya sebelum tahun ajaran baru sudah datang semua sesuai petujuk awal. Namun hingga sekarang baru lima buku wajib yang saya terima,” pungkas Budi.Q bas

JAWA TIMUR

Kamis Legi 4 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Targetkan Empat Tahun Tenaga Kerja Masuk JKN Kabupaten Blitar, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menargetkan selama 4 tahun mendatang semua tenaga kerja terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal ini diungkapkan Sekretaris Tim Kerja sama yang juga Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Suhendro Winarso. Saat ini Pemkab Blitar mulai menjajaki kerjasama dengan BPJS terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional yang digagas Pemerintah Pusat. “Kerja sama tersebut salah satunya diwujudkan dengan membetuk Tim antara Pemkab Blitar dan pihak BPJS serta menyusun MoU,” kata Suhendro Winarso.

Lanjut Suhendro Winarso, kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dimana seiring dengan hal tersebut Pemkab Blitar sendiri mentargetkan semua tenaga kerja di Kabupaten Blitar baik yang berlatarbelakang PNS, Perangkat Desa atau karyawan perusahaan swasta untuk tercover dalam program JKN. “Paling lambat hingga 4 tahun mendatang atau pada 2019 semua sudah masuk JKN,” ujarnya lagi.

Selain itu menurutnya untuk kontrak kerjasama atau MoU yang nantinya akan ditandatangani Bupati dengan pihak BPJS sendiri merupakan payung hukum yang akan dijadikan dasar membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS dengan SKPD/Desa atau dengan perusahaan. “Sehingga secara teknis akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD atau Desa semua pegawai yang akan masuk JKN,” jelasnya.Q htn

Website Penerimaan CPNS Sulit Diakses Tuban, Bhirawa Sejumlah calon pelamar Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di kabupaten Tuban, mengaku kesulitan mengakses website resmi panitai seleksi nasional (Panselnas) milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Informasi pendaftaran dan jadwal pendaftaran untuk Kabupaten Tuban, dalam website resmi penerimaan CPNS masih dalam proses, padalah pemerintah Kabupaten Tuban sebelumnya telah mengumumkan pembukaan pendaftaran CPNS, sejak tanggal 1 Sebtember dan akan berahir pada 12 Sebtember mendatang.

Seperti yang disampikan oleh Novi, salah seorang calon pelamar, warga Kecamatan Kerek, mengatakan, beberapa kali mencoba membuka informasi pendaftaran CPNS untuk Kabupaten Tuban, namun dirinya kesulitan karena websitenya sulit dibuka, dan setelah mendapatkan halaman yang diinginkan, jadwal pendaftaran Kabuaten Tuban masih dalam proses, atau belum ada jadwalnya. "Belum ada, masih dalam proses terus, padahal kabupaten Bojonegoro suda ada jadwalnya," kata Novi.

Tidak hanya Novi, calon pelamar lain bernama Ita warga Kelurahan Baturetno, Tuban, juga merasakan hal yang sama, Dia juga kebingungan setelah beberapa kali membuka website pendaftaran CPNS, jadwal untuk Kabupaten berjuluk Bumi Wali itu masih dalam proses. "Tadi malam saya coba mengakses masih dalam proses juga, padahal saya sudah mau mendaftar, makanya saya bingung," terang perempuan lulsan akademi kesehatan itu.Q hud

Bakal Calon Wali Kota Mulai Lomba Tebar Pesona Pasuruan, Bhirawa Pemilihan Wali Kota Pasuruan digelar sekitar setahun lagi, namun kandidat bakal calon mulai tebar pesona lewat alat peraga seperti pemasangan spanduk maupun banner di sudut-sudut jalan protokol di Kota Pasuruan. Mereka adalah Wakil Wali Kota Pasuruan, Setiyono dan pejabat Polda Jatim, AKBP Achmad Anshori.

Pantauan di lokasi, Rabu (3/ 9), spanduk dan banner berukuran besar milik Setiyono terlihat di simpang empat Jl Pahlawan, Kebonagung, Pantura Soekarno Hatta, HOS Cokroaminoto (RSUD Dr. R Soedarsono), simpang tiga Jalan Pahlawan maupun Sunan Ampel.

Uniknya, Setiyono yang juga menjadi Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Pasuruan mengucapkan ucapan HUT RI yang ke-69 berisikan Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 Mari Kita Bangun Kota Pasuruan Lebih Baik.

Hal serupa juga dilakukan AKBP Achmad Anshori. Pria yang pernah gagal saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota tahun 2010 lalu itu tampak memasang spanduknya yang berisi ucapan selamat atas pelantikan DPRD Kota Pasuruan periode 2014-2019 yang dipasang di sejumlah jalan di Kota Pasuruan.

Sedangkan, H Hasani yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan juga akan maju

pada bursa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pasuruan. Hanya saja, Wali Kota periode 2010-2015 ini belum unjuk gigi.

Dalam mengusung calonnya, setiap partai politik (parpol) disyaratkan melakukan koalisi dengan parpol lain, apabila parpol yang bersangkutan tidak memiliki 5 atau 10 kursi di parlemen. Artinya, sudah ada dua parpol pemilik kursi untuk berpeluang mengusung calonya sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan parpol lainnya. Keduanya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Berdasarkan hasil perolehan Pileg 2014 lalu, PKB berhasil mendapatkan kursi 10.

Sehingga PKB menjadi salah satu parpol yang berhak mengajukan calonnya sendiri.

Begitupula dengan Partai Golkar juga berhasil meraih 5 kursi di parlemen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan, Fuad Fatoni mengakui bahwa

hilmi husain/bhirawa

Alat peraga milik Setiyono, Wakil Wali Kota Pasuruan terpasang di simpang empat Jl Pahlawan Kota Pasuruan, Rabu (3/9). Meski Pemilukada Kota Pasuruan digelar setahun lagi atau 2015 mendatang namun, kandidat bakal calon mulai tebar pesona lewat alat peraga. kedua parpol tersebut bisa mengusungkan calonnya sendiri di Pemilukada 2015 mendatang. Menurutnya, PKB dan

Golkar sudah memenuhi persyaratan suara 15 pesern dari kursi parlemen. “Menurut UU, PKB dan Golkar bisa menca-

lonkan diri tanpa berkoalisi.

Untuk parpol yang lain harus berkoalisi,” kata Fuad Fatoni.Q hil

Dewan Desak Dokter Spesialis Disanksi Kab Malang, Bhirawa Pelayanan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanujuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang berstatus PNS, kini banyak dikeluhkan warga. Sebab, ratarata dokter spesialis tersebut datang ke RSUD minimal pukul 10.00 pagi, dan mereka meninggalkan rumah sakit pukul 12.00 siang.

“Hanya dua jam dokter spesialis memberikan pelayanan pada pasien di rumah sakit, dan waktu selebihnya mereka berada di rumah sakit swasta yakni RS Wafa Kepanjen, yang jaraknya tak jauh dari RSUD Kanjuruhan,” ungkap salah satu warga asal Kecamatan Gondanglegi, kabupaten setempat HM Abdul Rozak, Rabu (3/ 9), kepada Bhirawa.

Menurutnya, dokter spesialis

yang bekerja di RSUD Kanjuruhan Kepanjen itu, pihaknya mengetahui ketika ada teman yang dirawat di RS Wafa. Sehingga dari sekian dokter spesialis tersebut pada pukul 12.30 siang, sudah berada di RS Wafa untuk melakukan praktek. “Sebelumnya, saya mau periksa ke salah satu dokter spesialis di RSUD Kanjuruhan, namun dokter spesialis yang akan saya tuju sudah tidak ada di ruangannya,” kata dia.

“Kata salah satu perawat rumah sakit tersebut, bahwa dokter yang saya cari sudah keluar sejak pukul 12.00 siang tadi. Yang akhirnya saya memutuskan untuk periksa ke RS Wafa, dan ternyata dokter yang saya cari sudah berada di RS Wafa. Dan juga yang berada di RS Wafa ada beberapa dokter spesialis yang saat ini masih

cyn/bhirawa

Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang yang sering keluar kantor diluar jam kerja.

Kejari Madiun Kalah Lawan PT SKS Kota Madiun, Bhirawa Sidang dengan agenda pembacaan putusan atas permohonan Kejaksaan Negeri Madiun kepada Pengadilan Negeri Kota Madiun agar membubarkan PT Surya Kencana Sakti (SKS), digelar di Pengadilan Negeri setempat, Rabu (3/9).

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Agus Pambudi, memutuskan, permohonan Kejaksaan Negeri Madiun kepada Pengadilan Negeri Kota Madiun agar

7

membubarkan PT SKS yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 24 B Kota Madiun, tidak dapat diterima.

Alasannya, karena pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Madiun, belum membayar kepada PT SKS atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun. "Permohonan pemohon (Kejaksaan Negeri Madiun) tidak dapat diterima untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim, Agus Pambudi, dalam amar putusannya.

Atas putusan ini, pihak Kejaksaan Negeri Madiun yang diwakili Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Bambang Setyo Hartono dan Fuat Zamroni, menyatakan pikir-pikir guna melakukan langkah hukum selanjutnya.

"Akan kita pikirkan langkah hukum selanjutnya,"kata Bambang Setyo Hartono, kepada wartawan usai sidang.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kepentingan kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran PT SKS ke pengadilan, menu-

berstatus PNS,” papar Rozak.

Dia berharap, agar Bupati Malang H Rendra Kresna memberikan sanksi kepada dokter spesialis RSUD Kanjuruhan yang berstatus PNS, karena tidak bisa memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal. Sehingga mereka datang dan meninggalkan rumah sakit tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP), atau mereka telah melanggar disiplin PNS. Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang sementara Hari Sasongko menegaskan, jika dirinya juga sudah mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan RSUD Kanjuruhan Kepanjen, khususnya pelayanan dokter spesialis yang jarang ada ditempat tugasnya. “Jika pelayanan dokter spesialis terhadap masyarakat kurang maksimal,dan lebih memilih praktek di rumah sakit swasta, maka seharusnya Direktur RSUD Kanjuruhan memberikan sanksi tegas kepada dokter nakal tersebut,” kata dia.

Sebab, kata dia, dokter spesialsis yang bertugas di RSUD Kanjuruhan, merupakan dokter PNS yang dibayar oleh negara.

Sehingga jika mereka tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan masyarakat di RSUD, tentunnya mereka harus dikenakan sanksi berat.

Atau mereka diberikan pilihan yakni tetap sebagai dokter PNS, apa menjadi dokter swasta.

Sehingga konsekwensinya jika ingin menjadi dokter swasta, ya mereka harus mengundurkan diri dari PNS.Q cyn

rutnya ini bukan masalah kepentingan.

Namun masalah kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Ini bukan masalah kepentingan, tapi kewenangan. Karena kita anggap PT SKS merugikan kepentingan umum.

Dasar kita pertama, waktu mengerjakan proyek di Kabupaten Trenggalek, PT SKS tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian saat mengikuti lelang pembuatan sarana GOR Kota Madiun, PT SKS menyembunyikan statusnya yang sudah diblacklist oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Ini sudah merugikan masyarakat," papar Bambang.Q dar

ristika/bhirawa

Petugas Satpol PP Pemkab Nganjuk melakukan pemeriksaan KTP kepada warga yang berada di terminal bus Anjuk Ladang.

Razia KTP di Terminal Jaring 18 Orang Nganjuk,Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) menggelar razia yustisi di terminal bus Anjuk Ladang. Dalam razia yang digelar Rabu (3/9) kemarin, petugas berhasil menjaring 18 orang yang kedapatan tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Karena melanggar peraturan daerah (Perda) nomor 9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Daerah, warga yang terjaring langsung disidang ditempat oleh petugas Pengadilan Negeri Nganjuk dan dikenai denda Rp 10 ribu.

Selain Satpol PP dan petugas Dispendukcapil operasi ini juga menyertakan Polres Nganjuk, Kodim 0810 dan Polisi Militer. Sasaranya, para penumpang bus antar kota dan semua orang yang berada di terminal Kasat Pol PP Pemkab Nganjuk, Suhariono mengatakan, operasi yustisi ini sebagai langkah penegakan Perda dalam rangka tertib adsministrasi kependudukan. "Dalam operasi ini, hasilnya sebanyak 18 warga

tidak membawa KTP langsung dilakukan sidang ditempat dan dikenai denda," terang Suhariono.

Selain untuk menegakkan Perda nomor 9 tahun 2011, operasi yustisi ini juga untuk mengantisipasi keberadaan teroris yang mungkin sedang transit di wilayah Naganjuk.

Selain itu juga untuk menyadarkan kepada masyarakat perlunya membawa kartu identitas di saat akan bepergian. “Disamping operasi yustisi, kami bersama Polri dan TNI juga ingin melakukan pencegahan terhadap pelaku terorisme yang kemungkinan transit di terminal Nganjuk,” tegas Suhariono.

Salah seorang yang terkena razia, Sutrisno (38) warga Desa Tanjungrejo Kecamatan Loceret mengatakan, dia terkena razia lantaran lupa tidak membawa KTP. Alasanya saat akan berangkat kerja tergesa - gesa hingga dompet yang berisi KTP dan sejumlah uang tertinggal di rumah. "Saya kerja bangunan di terminal, tadi lupa tidak bawa KTP, akhirnya kena denda sepuluh ribu rupiah," kata Sutrisno.Q ris

Sidak Objek Wisata, Pengelola Harus Bangun Jalur Evakuasi Semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kota Batu, memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) untuk bisa menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan. Karena itu pemkot melalui UPTD Pemadam Kebakaran (PMK) melakukan pencegahan lebih dini terhadap ancaman bahaya kebakaran. Mereka memberikan pelatihan penanggulangan khusus penanganan kebakaran kepada para pegawai obyek wisata yang tersebar di Kota Batu.

nas/bhirawa

Petugas PMK Kota Batu saat melakukan inspeksi ke sejumlah obyek wisata di Kota Batu, Rabu (3/9).

Kepala UPTD PMK Kota Batu, Santoso Wardoyo, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan inpseksi mendadak (sidak) ke sejumlah obyek wisata di kota ini.

Hasil dari turba (turun ke bawahred) itu akan dijadikan bahan evaluasi bagi obyek wisata tersebut dalam memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawannya.

“Hari ini obyek wisata yang kita datangi adalah Batu Night Spektacular (BNS). Hasll dari inspeksi ini akan kita tindaklanjuti dengan melakukan pelatihan pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana kebakaran besok (hari ini). Ada sekitar 200 karyawan yang ada di sini dan akan megikuti pelatihan,” ujar Santoso

ditemui usai melakukan inspeksi, Rabu (3/9).

Pelatihan yang dilakukan ini, kata dia, bukan berarti pengelolaan obyek wisata telah tersebut telah lalai dalam memperhatikan kesiapan penanggulangan bencana kebakaran. Bahkan beberapa obyek wisata termasuk hotel telah menunjukkan perkembangan dan kesadar yang lenbih baik dalam mengantisipasi musibah yang diakibatkan api ini.

Dari pemeriksaan langsung petugas PMK, di BNS telah menyediakan 32 APAR (Alat Pemadam Api Ringan-red). Alat ini untuk mengantisipasi munculnya api di 32 wahana dan 200 stan yang ada. “Memang peralatan yang ada saat ini belum memadai

dari segi jumlah maupun jenisnya. Kita akan terus meminta pengelola untuk menambah APAR dan menyediakan hydrant,”tambah Santoso.

Untuk mengurangi adanya korban dalam jumlah banyak, PMK mendesak pengelola obyek wisata untuk membangun jalur evakuasi. Hal ini perlu dibuat agar dalam kondisi darurat, orang atau bahkan massa tidak kesulitan dalam mencari jalan keluar dari bahaya kebakaran.

“Yang paling penting adalah pemberian tanda atau petunjuk keberadaan jalur evakuasi. Karena meskipun jalur evakuasi sudah dibuat, namun jika tidak dimanfaatkan saat dibutuhkan juga akan menjadi percuma,”pungkas Santoso.Q nas

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Legi, 4 SEPTEMBER 2014

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (3 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Cegah Stagnasi, Pengusaha Mebel Kembangkan Pasar Surabaya , Bhirawa Guna mengembangkan pasar mebel, furniture dan panel kayu yang asli Indonesia para pengusaha diminta untuk lebih banyak membuka peluang pasar. Hal ini guna mencegah terjadinya stagnasi penjualan yang kerap terjadi.

Melalui Wakil Ketua Umum Asosiasi Membel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Rudi Halim mengungkapkan bahawa pola penjualan produk turunan kayu dan rotan dengan mengandalkan satu atau dua pembeli tetap akan rentang mengalami gangguan penjualan. “ Saya mengimbau kepada pengusaha janganlah terlalu menggantungkan dengan satu atau dua pembeli, resiko yang dihadapi pengusaha bisa mengalami kebangkrutan. Mengembangkan sayap dengan mencari pembeli ang lain tentu memberikan dampak positif bagi pengusaha itu sendiri.

Bukalah dengan pasar-pasar baru, supaya dari segi bisnis mengungtungkan, dari segi ilmu juga akan bertambah,” ujarnya di Surabaya , Rabu (3/9) kemarin.

Ketika pengusaha berhasil membuka pasar baru, maka pasar mebel, furniture dan panel kayu di Indonesia akan semakin di kenal di dunia. Karena dari setiap negara yang meminta mebel, furniture dan panel kayu tentu memiliki karakteristik tersendiri.

Sementara itu menurut Presiden Direktur PT Prospek Manunggal Era Industri, Peter S Tjioe memberikan gambaran bahwa perusahaannya telah bekerja sama selama 26 tahun dengan Amerika dalam bisnis kursi rotan. “ Kita perlu lebih ekspansif, karena pola tersebut lebih dikenal mereka. Orang Amerika tidak mengenal produsen Indonesia ,” katanya.

Besaran nilai ekspor mebel dan furnitur yang menggunakan bahan kayu dan rotan yang asli Indonesia pada tahun 2013 kemarin sebesar US$1.8 miliar dan untuk prediksi pada tahun ini diperkirakan akan mencapai US$2 miliar. Q wil

hilmi husein/bhirawa

Transportasi Delman Makin Ketinggalan

Naiknya harga BBM tidak berpengaruh banyak pada moda transportasi ini, namun para kusir akan gelisah ketika harga sembako, TDL dan lainnya naik. Delman pada jaman kolonial Belanda sempat menjadi transportasi favorit masyarakat, namun seiring kemajuan jaman, transportasi yang memiliki roda dua terbuat dari kayu ini semakin ditinggalkan masyarakat yang memilih kendaraan bermotor. Namun para kusir masih bisa tersenyum karena beberapa masyarakat masih naik delman. Warga tengah naik delman, saat melintasi jalan protokol tepatnya di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, Rabu (3/9) sore.

Harga Daging Ayam Melambung

Pedagang Ancam Mogok Jualan Madiun, Bhirawa Puluhan pedagang daging ayam potong di Pasar Besar Madiun (PBM) Kota Madiun mengancam akan melakukan mogok berjualan mulai Kamis (4/9). Pemicunya karena dalam satu minggu terakhir, harga dari tengkulak terus mengalami kenaikan setiap harinya.

Salah satu pedagang daging ayam potong di PBM Kota Madiun, Galuh Kuncahyonorini (35) mengatakan, sejak satu minggu terakhir, harga ayam hidup dari tengkulak naik antara Rp500,-Rp.1.000,/kilogram setiap harinya. Jika pada hari biasa harga ayam hidup hanya Rp17.600,- Rp18.000,-. Namun dalam satu minggu terakhir mencapai Rp22.500,-/kilogram.

“Hari ini saja harga eceran kita jual Rp34 ribu/kilogram.

Tiap hari dari tengkulak harga terus naik. Padahal BBM belum naik. Tapi harga ayam

potong terus naik. Kalau kita tanya ke tengkulak, jawabnya katanya dari peternak memang naik,” kata Galuh Kuncahyonorini, kepada wartawan, Rabu (3/9).

Akibat dari naiknya harga ayam potong, tiap hari para pedagang di PBM merugi antara Rp300 ribu-Rp700 ribu. Meski begitu, para pedagang masih terus berjualan dengan alasan takut para pelanggannya, terutama pengecer keliling, akan pindah ke pedagang ayam lain atau beli di pasar lain.

“Sekarang ini para peda-

gang ayam potong di sini, ibarat makan buah simalakama.

Jualan rugi, tidak jualan kwatir pelanggannya kwatir lari. Soalnya pelanggan tidak mau kalau harga dinaikkan,” tambah Galuh. Karena itu, untuk menekan harga agar turun, seluruh pedagang daging ayam potong di PBM, mulai hari Kamis melakukan mogok tidak berjualan, sampai menunggu harga turun.

“Pokoknya mulai besuk (Kamis), kita semua mogok tidak berjualan sampai harga ayam turun,” pungkas Galuh.

Kenaikan harga daging ayam, juga dikeluhkan oleh pemilik warung makan. Seperti yang disampaikan pemilik warung makan di Kafe Susana, yakni Sumiati (30).

Menurutnya, sejak harga daging ayam naik, mau tidak mau dirinya harus mengurangi besarnya ukuran potongan

sudarno/bhirawa

Suasana pedagang ayam potong di PBM, tengah melayani pembeli.

dagingnya. Namun tak jarang, ada pelanggan yang menyindir karena ukurannya semakin kecil.

“Kalau naik terus seperti ini, lama-lama saya tidak jualan.

Malu sama pelanggan, dis-

MEA Tingkatkan Ekspor Nonmigas Jatim ke Asean

william/bhirawa

Peluang pemasaran mebel, furnitur dan panel kayu perlu terus di kembangkan, jangan hanya mengandalkan satu buyer, namun harus banyak buyer karena lebih memberikan dampak yang positif.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2011, Abu-abu Hitam, AG5505OB, a/n. Darsih, Ds. Sumberagung, RejotanganT.Agung No. 1315/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG4991RAG, a/n. Sulaiman, Dsn. Suromenggalan, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 1316/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5296 EC, a/n Moh. Soleh, Ds. Semambung rw 02/01, Kec. Jatibanteng, Situbondo.

No. 1317/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3877 EZ, a/n Lilis Karlina, Ds. Kayu Mas rw 01/03, Kec. Arjasa Situbondo.

No. 1318/IMB/BI-II/2014

Surabaya, Bhirawa Kerja sama ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) meningkatkan kinerja ekspor nonmigas Jawa Timur ke sejumlah negara di Asia Tenggara selama Januari hingga Juli 2014. “ Ekspor nonmigas Jatim ke Singapura meningkat 29,18 persen menjadi 466,570 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama JanuariJuli 2014. Performa itu lebih besar dibandingkan periode sama tahun lalu mencapai 361,190 juta dolar AS,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah di Surabaya, Rabu (3/9).

Ia menyatakan, kinerja ekspor nonmigas Jatim ke Singapura memberikan sumbangan 4,31 persen terhadap total nilai ekspor nonmigas provinsi ini antara Januari hingga Juli 2014. Sementara, jika dilihat dari nilai ekspor nonmigas selama bulan Juli 2014 pencapaiannya sebesar 35,925 juta dolar AS. “Angka tersebut turun 54,19 persen dibandingkan pencapaian ekspor nonmigas Jatim ke Singapura pada bulan Juni 2014 sebesar 78,423 juta dolar AS,” ujarnya.

Di sisi lain, jelas dia, ekspor nonmigas Jatim ke Thailand juga mencatatkan peningkatan. Selama Januari hingga Juli 2014, ekspor nonmigas Jatim ke Thailand naik 20,85 persen menjadi 280,211 juta dolar AS dibandingkan periode

sama tahun 2013 senilai 231,859 juta dolar AS. “Kalau selama Juli 2014, kinerja ekspor nonmigas Jatim ke Thailand justru turun 18,53 persen menjadi 44,614 juta dolar AS. Padahal selama Juni 2014 mampu mencapai 54,759 juta dolar AS,” ucapnya.

Sementara itu, tambah dia, pencapaian ekspor nonmigas ke negara ASEAN lain yakni Malaysia memperlihatkan penurunan menjadi 592,652 juta dolar AS selama Januari-Juli 2014. Lalu, pada periode sama tahun lalu mampu mencapai 593,952 juta dolar AS. “Selama Juli 2014, ekspor nonmigas Jatim ke Malaysia juga turun

menjadi 74,219 juta dolar AS dibandingkan performa Juni lalu sebanyak 80,667 juta dolar AS,” tuturnya.

Secara keseluruhan antara Januari-Juli 2014, sebut dia, ekspor nonmigas Jatim ke negara-negara di Asia Tenggara mencapai 1,477 miliar dolar AS. Realisasi itu meningkat 11,50 persen dibandingkan periode sama tahun 2013 sebanyak 1,325 miliar dolar AS. “Pada bulan Juli 2014, ekspor nonmigas Jatim ke negara di kawasan Asean mencapai 171,925 juta dolar AS atau meningkat 26,27 persen dibandingkan Juni lalu sebesar 233,189 juta dolar AS,” katanya. Q rac,ant

ist

Ekspor nonmigas Jatim ke Singapura meningkat 29,18 persen menjadi 466,570 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama Januari-Juli 2014.

indir terus. Hari biasa, saya beli daging ayam cuma Rp.28 ribu/kilogram. Hari ini tadi sudah tembus Rp34 ribu.

Pokoknya tiap hari naik terus,” kata Sumiati, kepada wartawan, Rabu (3/9). Q dar

Udang Basah Penyumbang Inflasi Tertinggi Sumenep, Bhirawa Pada bulan Agustus 2014 kabupaten Sumenep mengalami inflasi sebesar 0,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,58. Penymbang inflasi tertinggi berada di komuditas udang basah sebesar 14,0227 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Suparno mengatakan, terjadinya inflasi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran dibidang kelompok bahan makanan sebesar 0,07 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,00 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,34 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,74 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,69 persen. “Sedangkan kelompok sandang mengalami penurunan harga sebesar 0,15 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen,” kata Suparno, Rabu (3/9).

Menurutnya, komuditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah udang basah, rokok kretek, pisang, rokok kretek filter, daging ayam kampung, sekolah dasar, mei, tarif listrik dan jeruk. “Penymbang inflasi tertinggi berada di komuditas udang basah,” terangnya.

Ditambahkan, dari 8 kota IHK di Jawa Timur, enam kota mengalami inflasi dan dua kota mengalami deflasi. Kabupaten Sumenep merupakan peringkat keempat yang mengalami inflasi setelah Madiun sebesar 0,35 persen, Malang sebesar 0,47 persen dan tertinggi berada di Surabaya sebesar 0,50 persen. “Sumenep ini nomor tiga tertinggi dari 6 kota di Jawa Timur yang mengalami inflasi, tertinggi di Surabaya,” paparnya.

Ia menyatakan, tingkat inflasi tahun kalender Sumenep bulan Agustus 2014 sebesar 3,05 persen, Jawa Timur sebesar 3,04 persen dan nasional sebesar 3,42 persen. “Kalau tingkat inflasi tahun kalender bulan Agustus 2014 sebesar 3,05 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun, sebesar 2,66 persen,” tukasnya. Q sul

Jalur Ganda Surabaya-Jakarta Mulai Dioperasikan Jalur ganda (Double track) Surabaya-Jakarta resmi bisa dioperasikan secara penuh. Pengoperasian jalur ganda secara penuh bisa dilakukan setelah rampungnya jalur Kandangan-Surabaya Pasar Turi sepanjang 8 Km.

ist

Dirjen Perkertaapian Hermanto Dwiatmoko ketika melakukan tanda tangan pengoperasian jalur ganda Surabaya-Jakarta di Pasar Turi Rabu (3/9) kemarin.

Dirjen Perkertaapian Hermanto Dwiatmoko mengungkapkan kepada wartawan bahwa jalur sepanjang 727 km yang menghubungkan Surabaya-Jakarta sudah bisa dilewati menggunakan jalur ganda.

“Double track ini sudah bisa dilalui, dengan memiliki jarak sejauh 727 km jalur ini tentu akan sangat memberikan dampak positif,” ujarnya ketika menandatangani pengoperasian jalur Ganda di Pasar Turi,

Rabu (3/9) kemarin.

Hermanto menambahkan, untuk jalur Kandangan memang telah menjadi penghambat terakhir dalam pembangunan double track.

Pada area yang hendak dibangun double track ini masih terdapat bangunan-bangunan milik warga, sehingga keberadaan bangunan tersebut harus dipindahkan. ”Saat ini masih terdapat bangunun yang masih belum aman jaraknya dari double track. Tapi saya rasa ini hanya masalah wak-

tu saja, dimana bangunan tersebut bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman,” katanya.

Meskipun Surabaya-Jakarta memiliki jarak 727 km, tapi jalur ganda hanya dibangun sepanjang 450 km, sedangkan sisanya di Jalur Cirebon memang sudah terdapat jalur ganda yang sudah dioperasikan terlebih dahulu.

“Kereta sudah bisa melewati jalur ganda ini, tapi kereta api belum bisa memanfaatkan secara penuh kecepatannya, karena memang masih dilakukan pemantauan kedepan. Tapi diharapkan depan, kereta api bisa menggunakan kecepatan maksimalnya” tuturnya.

Untuk kecepatan maksimal kereta adalah 100km/jam. Tapi untuk kereta yang melewati double track, kereta hanya bisa melaju dengan kecepatan 60-80 km/ jam tergantung pada medan yang dilaluinya. “Untuk medan jalan yang lurus, kecepatannya pasti akan berbeda dengan medan jalan yang membelok atau melengkung,” jelas Hermanto.

Untuk uji coba pada jalur ganda tersebut meliputi kecepatan yang akan berlangsung hingga enam bulan kedepan. PT KAI akan terus memantau kualitas jalur ganda baik dalam hal kekuatan dan kerapuhannya. Q wil

OLAHRAGA

Kamis Legi 4 SEPTEMBER 2014

9

Tarung Derajat Unjuk Kemampuan di Polda

LINTASAN

19 Pemain Arema Boyongan ke Jepara Malang, Bhirawa Sebanyak 19 orang pemain Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, Rabu pagi, boyongan ke Jepara untuk melakoni laga pamungkas babak penyisihan Liga Super Indonesia dengan meladeni tuan rumah Persijap.

Dari 25 pemain yang memperkuat Arema musim ini, hanya ada enam pemain yang tidak disertakan dalam lawatan terakhirnya ke Jepara, di antaranya Gustavo Lopez dan Denddy Santoso karena akumulasi kartu.

Selain itu, Kurnia Meiga, Purwaka Yudhi, dan Muhammad karena mengalami cedera, sedangkan Utam Rusdiana terpaksa absen karena memperkuat Arema U-21.

“Pemain yang kami boyong ke Jepara adalah mereka yang siap untuk diturunkan pada laga terakhir babak penyisihan grup barat. Dari 25 pemain yang ada, 19 pemain kami boyong seluruhnya ke Jepara,” kata Pelatih Arema Suharno sebelum bertolak ke Jepara.

Gustavo Lopez yang menjadi salah satu pemain pilar “Singo Edan” itu absen karena akumulasi kartu yang didapat ketika Arema dijamu Kediri yang berakhir dengan skor imbang 2-2, di Stadion Gajayana Malang (27/8).

Namun, sebelumnya Lopez juga mendapat kartu kuning ketika Arema menjamu Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan Kepanjen.

Dendy Santoso juga mendapatkan kartu kuning keduanya ketika meladeni Persik Kediri di Stadion Gajayana.

Meski tanpa kehadiran Lopez maupun Dendy Santoso pada laga pamungkasnya, Suharno tidak terlalu pusing karena banyak stok pemain yang siap diturunkan menggantikan kedua pemain tersebut.

Untuk menggantikan posisi Dendy, kata Suharno, dirinya bisa menurunkan Juan Revi dan beberapa pemain lain yang selama ini lebih banyak menghuni bangku cadangan.Q ant

Persela Patahkan Rekor Persipura Tidak Pernah Kalah Lamongan, Bhirawa Persela Lamongan mematahkan rekor Persipura Jayapura tidak pernah kalah saat tuan rumah itu meraih kemenangan 2-0 atas juara bertahan tersebut pada lanjutan Indonesia Super League di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Selasa malam.

Persipura datang ke Lamongan dengan berbekal modal sembilan kemenangan dan sembilan hasil imbang, tetapi gol bunuh diri dari Gerald Pangkali pada menit ke-6 dan Zaenal Arifin menit ke26, membuat rekor bagus "Mutiara Hitam" itu terputus pada laga ke-19.

Kemenangan ini membuat langkah Persela ke babak delapan besar semakin mulus dan kini "Laskar Joko Tingkir" itu berada di peringkat ke-4 klasemen sementara wilayah timur dengan nilai 28, unggul tiga angka dari PSM Makassar dan Persiba Balikpapan.

Roman Golian dan kawan-kawan masih menyisakan satu laga menghadapi Perseru Serui, Papua, di kandang sendiri pada Jumat (5/9). Mereka cukup mencari tambahan satu poin untuk mengamankan tiket delapan besar, mendampingi Persebaya, Persipura dan Mitra Kukar yang sudah lebih dulu lolos.

"Saya memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain yang memiliki 'fighting spirit' luar biasa malam ini.

Terus terang, anak-anak sedikit terbebani karena harus menang di kandang sendiri," kata pelatih Persela Eduard Tjong usai pertandingan.

Menurut dia, kemenangan atas Persipura membuat motivasi anak-anak asuhnya kembali meningkat dan diharapkan bisa berlanjut pada laga berikutnya.

"Kini jalan kami menuju babak delapan besar makin terbuka dan anak-anak tetap harus fokus pada laga terakhir lawan Perseru," tambahnya.Q mg1

Surabaya, Bhirawa Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim terus melakukan sosialisasi untuk merekrut anggota. Kali ini olahraga yang diciptakan oleh Achmad Dradjat unjuk kemampuan dihadapan anggota Polisi Polda Jatim.

Acara yang digelar di Gedung

Tenis Indoor itu dihadiri oleh ratusan anggota Polda Jatim, para atlet tarung derajat Jatim juga sangat sempurna memperagakan teknik olahraga beladiri yang dideklarasikan di Bandung pada 18 Juli 1972.

Ketua Harian Pengprop Kodrat Jatim Erwin H Poedjono mengatakan bahwa kegiatan

sosialisasi tarung drajat di Polda Jatim ni adalah untuk penyeragaman latihan bersama dan penyeragaman teknik.

"Selain untuk olahraga, tarung derajat juga bermanfaat bagi anggota polisi untuk melindungi dirinya sendiri maupun masyarakat," katanya saat memberikan sambutan diha-

dapan ratusan anggota Polda Jatim, Rabu (3/9).

Diharapkan partisipasi aparat kepolisian bisa mengembangkan olahraga tarung derajat. Bahkan diharapkan muncul atlet berbakat dari Polisi.

"Harapan kami ada anggota kepolisian yang bisa meraih prestasi di level nasional," katanya.

wawan triyanto/bhirawa

Atlet tarung derajat Jatim saat unjuk kemampuan dihadapan ratusan anggota Polda Jatim.

Tiga Pemain Cedera

Persebaya Krisis Pemain Lawan Pusam Surabaya, Bhirawa Kemenangan Persebaya atas Mitra Kukar 4-2 di Stadion Aji Imbut, Selasa (2/9) lalu memakan korban. Tiga skuad tim berjuluk Bajol Ijo itu mengalami cedera, sehingga tim yang diasuh oleh Rahmad Darmawan (RD) itu mengalami krisis pemain saat melawan Putra Samarinda (Pusam), (Pusam), Jumat (5/9).

Ketiga pemain yang saat ini mengalami cedera adalah, Alfin Tuasalamony, serta duet palang pintu Persebaya, OK John dan Ricardo Salampessy. Saat ini, tim dokter Persebaya masih memberikan terapi kepada ketiga pemain itu.

Saat melawan Mitra Kukar, Alfin Tuasalamony banyak mendapat pelanggaran keras dari pemain Mitra Kukar. Bahkan

tanpa sengaja tangan terinjak striker Herman Dzumafo Epandi sehingga mengalami bengkak.

“Alfin ada bengkak di tangannya. Nanti kami cek. Ricardo juga kena di persendian lutut sebelah kanan. Juga setelah berbenturan dengan Herman,” ungkap RD, Rabu (3/9).

Setelah insiden dengan Dzumafo, Salampessy ditarik keluar pada menit ke-80 dan di-

ist

Tiga pemain cedera, salah dan kemungkinan ketiganya tidak akan diturunkan saat melawan tuan rumah Pusam, Jumat (5/9).

gantikan Vava Mario Yagalo.

Sedangkan bek OK John mengalami masalah di kepalanya setelah berbenturan dengan Reinaldo Lobo dalam duel udara.

“Cukup keras. Nanti kita akan cek juga,” kata RD. Absenya tiga pemain itu membuat RD harus berfikir keras untuk mencari penggantinya, walau Persebaya sudah memastikan tiket ke delapan besar Indonesia Super League (ISL) namun tim kebanggaan arek-arek Suroboyo itu tetap berambisi meraih kemenangan lawan Pusam.

Cedera tiga pemain utama membuat stok pemain Persebaya menipis. Rahmad Darmawan pun pusing. Apalagi Alfin, Salampessy dan OK John adalah pilar andalan, khususnya di lini belakang. Sedangkan Persebaya sudah harus bertanding, Jumat lusa. “Kami harus berpikir siapa yang main besok lawan Pusam. Sebab stok pemain kami terbatas,” ungkap Rahmad.

Persebaya sendiri hanya membawa 20 pemain untuk tur Kalimantan Timur (Kaltim). Dari 20 pemain itu, tiga di antaranya adalah penjaga gawang. Dengan cederanya tiga pilar utama, maka Persebaya hanya punya stok 14 pemain lapangan.

Beruntung bagi Persebaya karena Manahati Lestusen bisa kembali berumput setelah absen karena akumulasi kartu kuning. Persebaya juga bisa menurunkan Ambrizal, Vava Mario Yagalo, Zaenal Haq maupun Ahmad Hisyam Tolle sebagai alternatif. Q wwn

PON Remaja Pertandingan 133 Nomor Surabaya, Bhirawa Perubahan jumlah nomor yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional Remaja I tahun 2014 Jatim kembali berubah, seiring penambahan 12 nomor di cabang atletik sehingga total terdapat 133 nomor dari 15 cabang olahraga.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur Irmantara Subagio kepada wartawan di Surabaya, Rabu, mengemukakan awalnya nomor pertandingan yang

Sementara itu Kabag Dalpers Polda Jatim, AKBP Gatot Soegeng Soesanto SH mengatakan, di institusi kepolisian ada yang belum mengenal olahraga tarung drajat dan olahraga tarung drajat adalah ilmu beladiri asli Indonesia.

"Kami berharap seluruh anggota Polda menguasai ilmu beladiri," katanya. Q wwn

diputuskan KONI Pusat sebanyak 121 dari 169 nomor yang diusulkan Jatim sebagai tuan rumah PON Remaja.

"Dari 169 nomor yang kami usulkan sebelumnya, KONI Pusat melakukan pemangkasan 48 nomor hingga kemudian ditetapkan sebanyak 121 nomor pertandingan. Namun, jumlah itu mengalami perubahan setelah ada tambahan 12 nomor lagi di cabang atletik," katanya di sela rapat koordinasi KONI

ist

Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Umum PB PON Remaja Saifullah Yusuf, Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman dan Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung saat menghadiri rapat koordinasi PON Remaja I.

se-Indonesia membahas persiapan PON Remaja.

Dengan tambahan itu, cabang atletik secara keseluruhan melombakan sebanyak 38 nomor dan menjadi cabang olahraga yang paling banyak menyediakan medali emas, disusul renang dengan 28 nomor (medali emas).

Mengacu pada pelaksanaan PON yang digelar setiap empat tahun sekali, Irmantara Subagio menganggap jumlah 133 nomor pertandingan itu masih ada kemungkinan berubah lagi, jika kemudian muncul usulan dari pengurus besar cabang olahraga atau KONI provinsi.

PON Remaja I/2014 yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember mendatang, mempertandingkan sebanyak 15 cabang olahraga, yakni atletik, menembak, renang, bulu tangkis, panahan, pencak silat, tenis, tenis meja, anggar, bola basket, sepak bola, loncat indah, judo, senam, dan voli pantai.

Sementara itu, rapat koordinasi persiapan PON Remaja yang dihadiri perwakilan pengurus KONI dari 34 provinsi, dibuka Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Umum PB PON Remaja Saifullah Yusuf, Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman dan Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung.

Saifullah Yusuf yang ditemui usai

membuka rapat mengatakan secara umum persiapan Jatim sebagai tuan rumah PON Remaja sudah berjalan bagus, meskipun masih ada beberapa sarana pertandingan yang perlu dibenahi.

"Saya optimistis dalam waktu dua bulan ke depan, seluruh persiapan sudah maksimal. Soal pendanaan juga tidak ada masalah, meskipun anggaran untuk penyelenggaraan PON Remaja hanya sekitar Rp31 miliar," ujarnya.

Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman menambahkan PON Remaja merupakan amanah dari keputusan rapat anggota KONI seIndonesia pada 2013 dan harus terlaksana pada tahun ini dengan Jatim sebagai tuan rumah.

"Inginnya cabang olahraga yang dipertandingkan lebih banyak, tetapi karena persiapannya cukup mepet, diputuskan 15 cabang olahraga dulu di PON Remaja yang pertama ini. Cabang-cabang itu sebagian besar mengacu pada ajang Olimpiade Remaja," katanya.

Kendati persiapan cukup mepet, Tono Suratman menilai Jatim cukup siap sebagai tuan rumah penyelenggara, termasuk dalam penyiapan sarana pertandingan, akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya. Q wwn.ant

achmad suprayogi/bhirawa

Rombong PKL yang berjajar berdiri di atas taman sebelah utara GOR Gelora Delta.

Sarana GOR Memprihatinkan Sidoarjo, Bhirawa Fasilitas yang ada di sekitar GOR (Gedung Olah Raga) Gelora Delta Sidoarjo yang terletak di Jl. Pahlawan kondisinya sangat memprihatinkan. Sarana pemanasan untuk lomba Atletik tidak terawat, rusak semua. Bahkan taman-taman yang ada disekitarnya juga menjadi tempat mangkal PKL. Lintasan karpet merah kondisinya sudah mengelupas tidak layak untuk sarana pemanasan para Atlet.

Pagar besi disekelilingnya juga sudah berserakan, pohon yang rindang disekitarnya sudah ditempati mejameja kecil untuk berdagang kopi. “Enak buat lesehan sambil minum kopi,”ungkap salah seorang penggemar kopi.

Kepala UPT GOR ‘Gelora Delta’ Achmad Burhan, kemarin(3/9) membenarkan kondisi fasilitas GOR sudah tidak memadai, sudah tidak layak lagi untuk pemanasan, khususnya olah raga atlet yang mempunyai tempat khusus di sebelah utara GOR. Ia mengaku kalau kondisi tersebut akibat banyaknya

PKL-PKL yang telah mangkal di sekitarnya. Para PKL itu tidak mempunyai tempat yang sebenarnya, jadinya mereka menempati seenaknya sendiri-sendiri. Begitu ada tempat kosong langsung mereka tempati. Kamipun juga tidak bisa berbuat banyak, mereka juga merasa telah membanyar sampai jutaan rupiah.

Sungguh mengejutkan, sebenarnya para PKL itu hanya membayar retribusi, kebersihan saja, selain itu tidak ada. Lagi pula rombong-rombong PKL itu sebenarnya usai jualan terus dibawa pulang, tidak mangkal seperti itu.

“Kenyataannya sebagian mereka mangkal siang malam di situ,” katanya.

Masalah ketertiban PKL ini sebenarnya sudah kami lakukan koordinasi dengan para jajaran terkait, termasuk petugas penegak Perda, yakni Sat Pol PP juga sudah sering kami ajak koordinasi masalah penertiban. Kenyataannya hingga saat ini kondisinya masih seperti itu.

“Kami harus bagaimana lagi masalah ketertiban itu, yang jelas kami sudah sering koordinasi,” keluh Burhan.Q ach

Timnas Jagokan Febianti Rebut Emas Asian Cup Makassar, Bhirawa Timnas Indonesia menjagokan Muhammad Febiandi dapat merebut medali emas pada kejuaraan skir air dan wakeboard “Makasar Asian Cup” di Danau Tanjung Bunga, Makassar, Sulawei Selatan, 5-7 September 2014 Wakil Ketua Umum PB PSAWI Danny Boestami di Makassar, Rabu, mengatakan pengalaman dan kemampuan atlet asal Jawa Barat tersebut sudah terbukti disejumlah kejuaraan baik nasional dan internasional. Pihaknya optimitis dapat meraih hasil maksimal pada kejuaraan asia pertama di Indonesia tersebut.

“Kami tetap akan mengandalkan Febiandi untuk nomor trick. Untuk atlet yang lain juga punya potensi khususnya dari Febrianto Kadir yang juga punya pengalaman seperti halnya saat memperkuat timnas di kejuaraan dunia di Palembang 2013,” jelasnya.

Mengenai peluang Febiandi dan Febrianto pada ajang Asia tersebut, dirinya mengaku cukup terbuka. PB PSAWI juga tetap akan memberikan kewaspadaan pada sejumlah negara yang selama ini selalu tampil merepotkan disejumlah kejuaraan.

Sikap optimistis timnas Indonesia, kata dia, juga mengingat prestasi yang diraih pada ajang Asia Champinship di Jakarta 2013. Saat itu timnas Indonesia yang juga diperkuat para atlet terbaiknya berhasil menempati juara umum kedua.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Kamis Legi, 4 SEPTEMBER 2014

KPK Tetapkan Jero Wacik Tersangka Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasaan terkait jabatannya sebagai menteri pada 2011-2012.

“Kami sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan per tanggal 2 September 2014 mengenai peningkatan status menjadi ke penyidikan atas nama tersangka JW (Jero Wacik) dari Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (3/9) kemarin.

Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai pemerasan.

Bagi mereka yang terbukti melanggar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

“Pasca menjadi menteri di kementerian ESDM, diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar, untuk mendapatkan

dana yang lebih besar dari yang dianggarkan maka dimintalah dilakukan beberapa hal kepada orang di kementerian itu,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers yang sama.

Bambang mencontohkan sejumlah kegiatan yang digunakan untuk menambah pundi-pundi mantan menteri Pariwisata tersebut.

“Misalnya beberapa pengadaan supaya dana operasional itu supaya lebih besar, contohnya adalah peningkatan atau pendapatan yang bersumber pada kick back, satu pengadaan, misalnya pengumpulan rekanan dana-dana program-program tertentu, atau misalnya dilakukan kegiatan rapat-rapat yang sebagian besar rapat itu adalah fiktif, sehingga menghasilkan dana hingga Rp9,9 miliar,” tambah Bambang.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.

Total penggunaan anggaran da-

Sekjen: Hormati Proses Hukum KPK

antara foto

Menteri ESDM Jero Wacik memberikan keterangan kepada wartawan saat sidak di SPBU jalan Abdul Muis, Jakarta, Rabu (27/8). KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 20112013. lam proyek sosialisasi tersebut adalah sekitar Rp25 miliar dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp9,8 miliar.

Waryono juga menjadi tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di kementerian tersebut karena di ruangan Waryono ditemukan 200 ribu dolar AS saat penggeledahan kasus penerimaan suap mantan Kepala Satuuan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Selain itu, KPK juga sudah mene-

tapkan mantan ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 di Kementerian ESDM. Sutan diduga menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 200 ribu dolar AS seperti yang disebut oleh mantan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Q ant

Jokowi Harus Dengarkan Daerah Soal MP3EI

KILAS NASIONAL

KPK Butuh Pimpinan Terampil, Bukan Hebat Jakarta, Bhirawa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus orang hebat, orang terkenal, yang punya jaringan kuat.

Tetapi bisa dari kalangan biasa yang paham hukum dan bebas dari semua kepentingan. Orang hebat dan terkenal justru riskan dengan godaan pertemanannya yang banyak itu bisa mengganggu konsentrasi kerjanya.

“Pimpinan KPK tidak harus orang super atau sekelas nabi. Era sekarang tokoh muda yang memahami hukum mungkin lebih memberi harapan bagi KPK kedepannya,” ungkap pakar hukum pidana UI, Ganjar Laksamana dalam diskusi forum Legislasi di press room DPR RI. Membahas “Polemik KPK, Haruskah Revisi UU ?”.

Pembicara lain, Martin Hutabarat dari Gerindra, Misbakhum dari PPP. Lebih jauh Ganjar menyarankan, agar KPK tidak terpaku hanya menggarap kasus kasus besar yang penangannannya butuh waktu lama. Sebab dari pengalaman selama ini, kasus kasus besar yang ditangani KPK justru berbelit dan lama tanpa jelas kapan rampung. Kasus Century, contohnya, sudah bertahun tahun disidang tapi sampai saat ini belum selesai.

Martin Hutabarat menolak tuduhan DPR berniat melemahkan KPK. Justru sebaliknya, DPR telah berkomitmen mmperkuat kewenangan KPK. Khusus nya dalam hal penyadapan, DPR me nyarankan adanya pengawasan internal. Juga UU MD3 pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR yang harus mendapatkan ijin Mahkamah Kehormatan DPR, bukan dimaksud sebagai hak imunitas DPR. “Dalam kasus tangkap tangan, atau tindak korupsi dan tindak pidana mati, justru UU MD3 memperjelas peran KPK, yakni bisa langsung memeriksa anggota DPR, tanpa harus ijin Mahkamah Konstitusi DPR. Saya tegaskan sekali lagi, gak ada hak imunitas anggota DPR dalam UU MD3, “ tandas Martin.

Dalam hal kinerja KPK, Martin mengakui keberanian KPK dalam me nagkap pejabat negara aktif yang korup.

Ke depan KPK berani menang kap presiden aktif sekalipun, bila terlibat korupsi. Sebab penahanan seorang presiden yang masih menja bat, bisa jadi pintu masuk proses hukum selanjutnya, sampai presiden dimundurkan. Dengan pemakzulan cara politis dari parlemen butuh waktu lama karena perlu pemungutan suara. Tidak jelas, apa maksud keterangan Martin tersebut. Q ira

Jakarta, Bhirawa Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM M Teguh Pamudji mengatakan Menteri ESDM Jero Wacik menghormati proses hukum yang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saat ini, Pak Jero Wacik tengah menyiapkan mental untuk menghadapi proses hukum di KPK,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dirinya diminta Jero Wacik mewakili berbicara ke media massa.

“Pak Jero sedang menenangkan diri dulu dan pada saatnya nanti akan menyampaikan sendiri,” katanya.Namun, ia memastikan Jero saat ini berada di Jakarta.

Teguh didampingi Irjen Mochtar Husein dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman.

Sejak Rabu pagi, wartawan media cetak dan elektronik sudah menunggu pernyataan resmi pejabat Kementerian ESDM tersebut.

Teguh menolak berkomentar soal dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang ditetapkan KPK. “Bukan kapasitas saya menjawab soal substansi,” katanya. Hanya saja, menurut dia, selama menjabat Menteri ESDM sejak Oktober 2011, Jero diketahuinya tidak pernah melakukan intervensi.

Ia menambahkan pada pukul 18.00 WIB, Wamen ESDM Susilo Siswoutomo akan memimpin rapat pimpinan membahas penetapan tersangka Jero Wacik tersebut. Soal pelaksana tugas Menteri ESDM, lanjutnya, merupakan wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga mengatakan, penetapan tersangka Jero Wacik tidak mempengaruhi kegiatan Kementerian ESDM. Q ant

istimewa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyaksikan penandatangan perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan Singapura yang dinamakan “Delimitation of the Territorial Seas in the Eastern Part of the Strait of Singapore”.

Disaksikan Presiden SBY

Batas Laut Wilayah Batam – Singapura Diteken Singapura, Bhirawa Pada hari kedua kunjungannya ke Singapura, Rabu (3/9) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono secara resmi disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden Tony Tan Keng Yam dan istrinya Mary Chee Bee Kiang, di Istana Kepresidenan Singapura.

Seusai diperdengarkan lagu kebangsaan kedua negara, Presiden SBY didampingi Presiden Singapura melakukan pemeriksaan jajar kehormatan, yang dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu dan foto bersama antara Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Presiden Tony Tan Keng Yam didampingi Madam Marry Chee Bee Kiang.

Seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Singa-

pura Tony Tan Keng Yam, Presiden SBY melanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di ruangan terpisah di Istana Kepresidenan Singapura.

Seusai melakukan pertemuan, Presiden SBY dan PM Lee Hsie Loog menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura. Ada beberapa dokumen kerjasama yang ditandatangani sejumlah menteri dari kedua negara, di antaranya adalah perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan Singapura yang dinamakan “Delimitation of the Territorial Seas in the Eastern Part of the Strait of Singapore”.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Delimitation of the Territorial Seas in the Eastern Part of the Strait

of Singapore adalah perjanjian perbatasan laut di selat Singapura bagian timur. Sebelumnya di selat Singapura bagian barat sudah diteken perjanjian lebih dulu oleh pemerintah Indonesia dengan Singapura.

“Selat bagian barat itu men cakup Pulau Nipa hingga Tuas. Sementara perjanjian perbatasan laut di selat Singapura bagian timur mencakup wilayah Pulau Batam hingga Changi,” kata Marty.

Momentum penandatanganan perjanjian delimitasi batas maritim ini, diharapkan akan semakin meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, bentukbentuk penyelesaian delimitasi batas maritim melalui perundingan kiranya dapat menjadi contoh bagi negaranegara lain di kawasan yang masih dihadapkan pada tantangan serupa. Q ant

Jakarta, Bhirawa proyek rill di koridor ekonomi Kepala Badan Perencana- Sumatera, 47 proyek inan Pembangunan Nasional frastruktur dan 47 proyek rill Armida Alisjahbana me- di koridor Kalimantan, 24 minta Presiden terpilih Joko proyek infrastruktur dan 26 Widodo mempertimbangkan proyek rill di koridor Sukeinginan pemerintah da- lawesi, 28 proyek infraserah dan para investor da- truktur dan 5 proyek rill di lam menentukan keberlan- koridor Bali dan Nusa Tengjutan proyek Rencana Induk gara, 22 proyek infrastruktur Percepatan dan dan lima proPerluasan Pem yek rill di kobangunan Ekoridor Papuanomi Indonesia Maluku.

(MP3EI).

Pendanaan “Tentunya proyek MP3EI harus didengar juga masih medong, keinginan nyerap kontripemerintah dabusi secara sierah, keinginan gnifikan dari investor, apainvestasi kah ini BUMN dan (MP3EI) sesuswasta.

Armida Alisjahbana atu yang bagus “Tentu perlu atau tidak,” kadidengar juga ta Armida setelah meng- suara investor untuk proyek hadiri “Refleksi Tiga Tahun ini ke depannya,” kata ArPelaksanaan MP3EI” di Ja- mida. Untuk proyek infraskarta pada Rabu, (3/9) ke- truktur MP3EI, investasi marin. pihak swasta mencapai Armida mengklaim re- Rp29 triliun, sedangkan rill alisasi pembangunan awal investasi swasta terserap proyek infrastruktur dan rill Rp294 triliun. dalam kerangka MP3EI teTergantung Jokowi Setelah lah memberikan banyak Presiden terpilih Jokowi manfaat untuk pertumbu- dilantik pada 20 Oktober, han ekonomi di daerah. target jangka pendek reHal itu, kata dia, salah alisasi pembangunan awal satunya terlihat dari se- MP3EI pada semester II bagian besar realisasi 2014 yakni sebanyak 132 MP3EI senilai Rp544 triliun proyek senilai Rp443,5 tridari total realisasi Rp854 liun akan tergantung kebitriliun yang dikucurkan un- jakan Presiden terpilih. tuk pembangunan di luar “Semuanya tergantung Jawa.

Presiden terpilih ya. Yang “Yang direalisasikan da- penting masalah-masalah lam MP3EI ini proyek stra- besar harus diatasi,” kata tegis, bukan yang kecil-kecil,” dia. ujarnya.

Armida mengatakan JoDia mengatakan, realisasi kowi perlu memberi perpembangunan awal dan hatian khusus soal pem“groundbreaking” MP3EI bebasan lahan yang sedari Mei 2011 hingga Juni lama ini kerap menjadi 2014 sebanyak 382 proyek penyebab utama terhamjuga semuanya telah ber- batnya beberapa proyek. jalan pembangunannya.

Selain itu, Jokowi juga Dari paparan Armida, perlu mencari alternatif realisasi pembangunan sumber pembiayaan, seawal proyek MP3EI di luar lain perbankan, untuk keJawa, dilakukan di 41 pro- butuhan pembiayaan jangyek infrastruktur dan 24 ka panjang. Q ant

Pimpinan DPRD dan 7 Ketua Fraksi Konsultasi ke Kemendagri Pertanyakan SE Mendagri Terkait MD3 Kisruh yang terjadi dalam penetapan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang peraturan MPR, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota membuat DPRD Gresik kebingungan. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan edaran bahwa aturan lama tentang penyusunan tatib dan alat kelengkapan dewan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Guna menjawab hal ini, pimpinan dewan sementara, wakil ketua dewan sementara dan 7 pimpinan fraksi mendatangi kantor Kemendagri di Jakarta.

Untuk meminta petunjuk kepastian, karena DPRD Gresik ingin cepat membentuk alat kelengkapan untuk bekerja. Karena dengan terkatung-katungnya pembentukan alat kelengkapan dewan, mengakibatkan 50 anggota dewan tidak bisa kerja

hanya berkantor saja.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Setwan DPRD Gresik Sutarmo SH kepada wartawan Rabu (3/9), membenarkan selama dua hari ini pimpinan sementara, wakil ketua dewan sementara beserta tujuh ketua fraksi pergi ke Jakarta. Ini dilakukan, untuk mencari kejelasan surat edaran yang dikeluarkan Kemendagri terkait MD3. Mereka berada di Jakarta,

untuk melakukan konsultasi kepada Ditjen OTDA Kemendagri.

Dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri nomor 060/8273/ OTDA, pada poin ketiga bahwa pasal 425 UU 17/14. Berbunyi pada saat aturan ini berlaku, maka peraturan perundangan lain sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih berlaku.

Sehingga, surat edaran ini membuat para pimpinan kebingungan apakah PP 16/2010 bertentangan atau tidak.

“Kalau edaran seperti ini memunculkan dua prespektif, apakah bisa dilakukan pembuatan tatib dan pimpinan definitif atau malah sebaliknya,” terangnya.

Untuk memperjelas persoalan

ini, usai rapat paripurna penetapan ketua fraksi kemarin.

Langsung dilanjut pada rapat dengan ketua fraksi, di capai kesepakatan. Para pimpinan sepakat, untuk langsung mengkonsultasikannya pada Ditjen. Ini dilakukan, agar apa yang menjadi instruksi Kemendagri dapat dipahami secara langsung. Karena dewan kepingan bisa cepat langsung bisa kerja, tidak digantung gara-gara surat edaran tersebut.

Para pimpinan berada di Jakarta hingga Jumat mendatang.

Setelah itu, karena pada minggu besok 50 wakil rakyat langsung mengikuti bimbingan teknis (Bintek) bersama dengan anggota dewan Kabupaten lain di Surabaya. Jadi tidak lama,

Sutarmo SH

kim/bhirawa

setelah bisa ketemu dengan Ditjen OTDA Kemendagri kemudian balik lagi ke Gresik.

Ditambahkan Sutarmo, bahwa kalau nanti hasil konsultasinya membolehkan untuk tetap

memakai PP 16/10 maka kemungkinan Oktober mendatang seluruh alat kelengkapan rampung. Sehingga, pada bulan November anggota dewan sudah bisa bekerja sesuai dengan job disk masing-masing. Bila tidak diperbolehkan, terpaksa menunggu setelah putusan makamah konstitusi (MK).

Terpisah Ketua DPRD sementara Ir H Abdul Hamid mengatakan, dengan konsultasi ini diharapkan ada titik terang, sehingga tidak menunggu dari putusan MD3 oleh MK. Diperkirakan pada pertengahan bulan September ini, pimpinan dewan sudah terbentuk secara definitif.

Dilanjutkan dengan alat kelengkapan dewan, seperti komisi, BK, Banmus, Bangar, Banleg. Q kim*

Kamis Legi 4 SEPTEMBER 2014

SAMBUNGAN

11

Lima Fraksi Siap Menghadang PKB dan PDIP

Pilwali 2015, PDIP Tak Akan Usung Risma Banyuwangi Ajukan Durian Merah

l Sambungan hal 1

“Selama ini dia (Risma-red) kan selalu jalan sendiri, tidak pernah melaksanakan amanah partai yakni melakukan koordinasi tiga pilar antara partai, legislatif dan eksekutif asal PDIP, tentu saja hal ini menjadi catatan tersediri bahkan merupakan persoalan besar bagi partai kami,” ucapnya, Rabu (3/9).

Secara terbuka mantan Wali Kota Surabaya dua periode tersebut mengaku geregetan melihat sepak terjang Risma selama ini. Menurutnya Risma terlalu banyak mengklaim dan melakukan pencitraan. Dia menyebut, banyak proyek berhasil di Surabaya tidak lepas dari prakarsanya semasa menjabat Wali Kota Surabaya dulu. Misalnya dalam hal pembangunan taman-taman kota.

“Taman itu sudah dirintis sejak 2003, saat Risma belum menjadi apa-apa. Saat saya menjabat 2003, saya bongkar belasan SPBU yang berdiri di jalur hijau, saya jadikan taman,” ujar dia.

Selain itu, Bambang juga mempertanyakan hasil kerja nyata Risma selama empat tahun menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. “Apa yang baru selama empat tahun ini? Investasi menurun, kemudian penyerapan APBD juga tidak 100 persen. Surabaya tak butuh wali kota yang suka main klaim,” jelasnya.

Diakui oleh Bambang DH yang saat ini duduk di jajaran pengurus partai PDIP di Jatim bahwa pihaknya akan mengusung kader partai yang dinilainya layak dalam Pilwali Surabaya 2015 dan kemungkinan besar akan jatuh kepada Wisnu Sakti Buana yang saat ini juga

maupun alat kelengkapan dewan menunggu tatib dewan disahkan. Yang pasti pihaknya akan menggunakan azas proporsional.

Artinya parpol yang memiliki suara banyak dalam Pileg 2014 memiliki peluang besar untuk mendapatkan posisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan.

Terpisah, Ketua Fraksi Nasdem Hanura, Muzamil Safi’i menegaskan apa yang dilakukan oleh sejumlah parpol besar di DPRD Jatim tidak mencerminkan demokrasi. Menurutnya, cara-cara seperti itu justru akan membuat suasana di DPRD Jatim memanas.

Muzammil menyatakan, seharusnya pimpinan komisi di DPRD Jatim dibuat merata. “Bahkan, mereka yang sudah mendapatkan jatah sebagai pimpinan dewan ya tidak perlu mendapatkan jatah pimpinan komisi,”ujarnya kemarin.

Tidak hanya itu, Muzammil menganggap keinginan PKB maupun PDIP untuk berkuasa penuh di DPRD Jatim sebagai sesuatu yang tidak logis. Sebab, keduanya bukanlah merupakan pemenang tunggal Pileg, atau single majority, di mana suaranya tidak lebih dari 50 persen.

Mengenai posisi yang diinginkan oleh fraksinya, mantan Wakil Bupati Pasuruan itu mengungkapkan, setidaknya terdapat satu kursi ketua komisi yang bisa diisi oleh anggota fraksinya. “Kami inginnya tidak muluk-muluk, hanya satu saja,”tegasnya.

Terpisah Ketua Fraksi PAN Jatim, Malk Efendy mengatakan tidak ada aturan main yang memploting bahwa parpol peraih kursi terbanyak harus dapat sekian pimpinan komisi dan badan. “Tidak ada jatah-jatahan, UUNo 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang diatur hanya pimpinan DPRD. Jadi baik Pimpinan Banggar, Bamus, Komisi, Baleg dan BK, dilakukan melalui pemilihan di masing-masing komisi dan badan,”lanjutnya.

Sebaliknya, Jika pimpinan DPRD Jatim tetap nekat, maka Koalisi Merah Putih di DPRD Jatim sepakat akan mendorong dilakukan pemilihan langsung.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjutak. Ditegaskan dalam UU Susduk terkait MD3 tidak mengatur perolehan kursi terbesar mendominasi pimpinan komisi atau badan-badan. Yang ada hanya perolehan suara terbanyak menjadi Ketua DPRD. “Sehingga keinginan PDIP dan PKB itu tidak wajar dan tidak berdasar,”tegasnya. n cty

Sekdaprov Lakukan Serah Terima Mobdin l Sambungan hal 1

tersebut. Tapi kenyataannya, ada pejabat eselon II yang tetap menggunakan mobdin tersebut, yang seharusnya menjadi aset SKPD yang ditinggalkan.

“Sebenarnya serah terima mobil dinas ini bia­ sanya dilakukan berbarengan dengan sertijab yang dilakukan Pak Wagub (Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf). Tapi berhubung mutasi kemarin mendadak, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) tidak sempat membuatkan berita acaranya,” kata Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM ditemui usai serah terima mobdin di Ruang Brawijaya Kantor Gubernur Jatim, Rabu (3/9).

Dengan adanya serah terima secara khusus ini, lanjut Sukardi, para eselon II merasa sungkan dan menyerahkan mobdin yang dia pakai, berbarengan meninggalkan SKPD bersangkutan. Jika hal itu dilakukan, tidak akan menambah keruwetan dalam administrasi aset. Sebab mobdin yang dipakai berasal dari anggaran SKPD yang harus dicatat dengan baik.

“Kalau eselon II itu mau membawa mobil dinasnya juga bisa. Tapi prosesnya sedikit ruwet dan ribet. Sebab mobil itu dibeli dari anggaran SKPD yang dulu ia kepalai. Jika ia mau pakai ke SKPD baru, harus ada pencatatan khusus mengenai aset lagi dan prosesnya agak ribet,” ungkapnya.

Ada beberapa alasan mengapa pejabat eselon II susah untuk menyerahkan mobdin.

Seperti sudah merasa nyaman dengan mobilnya atau tahun pembuatan mobil lebih muda.

“Saya kira itu manusiawi. Tapi kan tidak bisa begitu. Kalau ia meninggalkan kantor ya harus meninggalkan mobilnya juga,” tegasnya.

Terkait serah terima kendaraan untuk pejabat eselon III dan IV, mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim ini mengatakan, jika eselon II sudah dilakukan secara formal, pejabat di bawahnya akan lebih mudah untuk mengikutinya. Dan biasanya, untuk pejabat eselon III dan IV lebih mudah menyerahkan mobdin dibanding eselon II. n iib

Khawatirkan Gaya Hidup ABG l Sambungan hal 1

menjadi tempat curhat. “Karena ibu itu merupakan tempat yang paling nyaman bagi remaja puteri untuk curhat, supaya dia tidak mencari tempat curhat lain yang terkadang malah menyesatkan,” imbuhnya.

Pengaruh gaya hidup melalui berbagai media sosial, belakangan sangat mengkhawatirkan. Selain ibu harus membekali ilmu agama yang kuat bagi anaknya, ibu juga harus bisa berperan sebagai teman bagi puterinya. “Kalau semua kebutuhan anak gadis itu sudah ia dapatkan secara benar dari keluaganya, insyaalloh pengaruh negatif dari luar tidak akan mendapatkan ruang dalam pikiran mereka,” urai ikfinah dengan ekspresi serius.

Efek negatif terbukanya informasi bagi remaja puteri itu di antaranya berupa seks bebas, narkoba hingga ajaran agama yang menyesatkan. “Masuknya teknologi sudah tidak bisa kita bendung lagi. Makanya orangtua harus serius mengawal setiap perkembangan puterinya memasuki usia remaja,” tambah Ikfinah lagi.

Ikfinah menuturkan, dalam forum keliling wilayah untuk pembinaan PKK, pesan soal menjaga perkembangan gaya hidup remaja ini selalu menjadi menu utama. “Tak hanya itu, saya juga sering menjadi pembicara pada forum anak-anak SMA. Kesempatan itu selalu saya gunakan untuk berdialog dan menyentuh sisi personal anak-anak itu,” tuturnya.

Maka tak heran jika belakangan, Ikfinah muncul sebagai idola bagi remaja di Kabupaten Mojokerto. Selain tampil dengan sosok keibuan, Ikfinah juga telaten mendengarkan dan memahami materi perbincangan para ABG. n kar

Ketua DPC PDIP Surabaya.

“Jelas kami akan lebih condong untuk mengusung kader partai sendiri yang berpengalaman seperti WS (Wisnu Sakti Buana-red), karena beliau sarat dengan pengalaman, mulai dari jabatan di pimpinan dewan dan pimpinan partai hingga kini menjabat sebagai wakil wali kota,” tegasnya kepada sejumlah wartawan yang ngepos di DPRD Surabaya. Disinggung soal kedekatan Risma dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Bambang DH tidak mempersoalkan hal itu dan mempersilakan untuk melakukan upaya apapun, tetapi diyakininya bahwa sikap partai di daerah sudah jelas.

“Ya silakan saja, kan biasanya memang begitu, selalu by pass alias langsung ke Ketum jika ada persolan yang berkaitan dengan partai, namun suara kader partai di daerah tidak bisa diabaikan demi masa depan partai, dan sudah jelas yakni kami tidak akan kembali mengusungnya,” tandasnya.

Diusung PDIP, Risma kerap mengalami sandungan dalam perjalanan karirnya. Dalam catatan Bhirawa, baru 100 hari dilantik, Risma digoyang. Tepat 4 bulan menjabat, Risma dilengserkan melalui hak angket yang berujung pada penandatanganan permohonan pencopotan Risma oleh 6 fraksi dari 7 fraksi di DPRD Surabaya – minus PKS – untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Tapi Risma selamat, pemakzulan dianulir Mendagri. Selain tidak disetujui Mendagri, tindakan itu juga mendapat perlawanan warga Surabaya. Saat itu elit PDIP Jakarta tidak banyak bersuara, sampai Risma berha-

l Sambungan hal 1

sil keluar dari kemelut politik, semata atas dukungan publik.

Yang terjadi elit PDIP kompak menyalahkan Mendagri dan Gubernur Jatim sebagai pihak yang melegalkan proses penetapan Wakil Wali Kota Surabaya. Memang terdapat kejanggalan proses pengajuan dan penetapan wakil wali kota sebagaimana ditemukan oleh fraksi-fraksi DPRD Surabaya. Beberapa persyaratan administrasi tidak dipenuhi, tapi Wisnu tetap dilantik.

Yang menarik mengapa Wisnu tidak dipersalahkan atau dibiarkan mengikuti pelantikan wakil wali kota padahal sudah tahu itu menyalahi prosedur?

Mengapa juga PDIP tidak menaruh respek ke Risma, dengan mengikuti kehendaknya agar prosesnya diulang agar sesuai prosedur, baru dilantik.

Tentu saja elit PDIP banyak melakukan kalkulasi politik.

Bagi PDIP, Risma bukanlah kadernya. Oleh karena itu membela Risma sama dengan membenamkan Wisnu. Jika itu terjadi Wisnu akan melakukan perlawanan dan dampaknya bisa meluas. Bukan tidak mungkin kenekatan Wisnu bisa diwadahi oleh partai lain.

Setelah peristiwa pemakzulan yang gagal total itu, salah satu dari duo “sutradara” pemakzulan Wisnu Sakti Buana (WSB), dilantik menjadi Wakil Wali Kota Surabaya yang akan mendampingi Risma selama 1,5 tahun sisa masa jabatannya. Dalam perjalanan duet ini juga kerap tak sejalan, padahal mereka sama-sama diusung oleh PDIP. Yang terakhir soal penutupan lokalisasi Dolly.

Risma kekeh menutup Dolly dengan beragam pertimbangan, Wisnu Sakti Buana justru menolak penutupan itu. n gat

Selama 2015, Ada 18 Pilkada di Jatim pol terkait koordinasi dengan partai politik but ialah, Kabupaten Ngawi dan peserta pemilu. yang estimasi pelaksanaan 7. Jember 25 September 2015 Juni 2015 Terkait siapa saja pilkada dilakukan pada 8. Gresik 27 September 2015 Juni 2015 kepala daerah dan April 2015. Sebab pada 27 9. KotaSurabaya 28 September 2015 Juni 2015 wakil kepala daerJuli 2015 pasangan Bupati 10. Trenggalek 4 Oktober 2015 Juli 2015 ah yang maju lagi, dan Wakil Bupati Ngawi 11. Mojokerto 18 Oktober 2015 Juli 2015 mantan Kepala Biro Budi Sulistiyono dan Ony 12. Kota Pasuruan 18 Oktober 2015 Juli 2015 Hukum Setdaprov JaAnwar berakhir masa tu13. Banyuwangi 21 Oktober 2015 Juli 2015 tim ini mengaku tak gasnya. Begitu pula dengan 14. Sumenep 25 Oktober 2015 Juli 2015 mengetahuinya. NaWali Kota Surabaya Tri Ris15 Malang 26 Oktober 2015 Juli 2015 mun yang pasti, kamaharini dan Wakil Wali 16 Sidoarjo 1 November 2015 Agustus 2015 tanya, kepala daerah Kota Surabaya Wisnu Sakti 17 Blitar 31 Agustus 2016 Oktober 2015 yang sudah pernah Buana akan berakhir masa 18. Pacitan 21 Februari 2016 November 2015 menjabat dua kali kerjanya pada 28 SeptemSumber : Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim tidak diperbolehkan ber 2015, sehingga harus maju lagi meski ada dilaksanakan pilkada pada jeda periodenya. yang melaksanakan pilkada.

Juni 2015 nanti.

“Contohnya seperti Bupati Rapat ini dinilai sangat penting Sedangkan Bupati Pacitan InTrenggalek Pak Mulyadi dulu karena akan dibahas tugas apa dartato dan Wakil Bupati Pacitan pernah menjabat bupati dan yang harus dilakukan dengan H Soedjono akan berakhir masa sekarang sudah juga menjadi bupihak-pihak terkait. jabatannya pada 21 Februari pati. Meski Pak Mulyadi menjabat Rencananya, Biro Adpum 2016, dan harus dilaksanakan bupati tidak dua periode langsung akan mengundang KPU, Bapilkada November 2015. Sementapi di periode yang berbeda, tetap waslu, Bagian Pemerintahan, tara untuk Kabupaten Gresik, dihitung dua kali menjabat. Jadi Bakesbangpol, Dinas Kepenakan dilakukan pilkada pada Pak Mulyadi tidak boleh nyalon dudukan, BKD dan BPKAD. Juni 2015 karena Bupati Gresik lagi,” tuturnya.

“Semua instansi tersebut beSambari Halim Radianto dan W Sedangkan pelaksanaan rasal dari kabupaten/kota peakil Bupati Gresik Moch Qosim pilkada, lanjutnya, harus dinyelenggara pilkada,” kata akan berakhir masa jabatannya lakukan minimal tiga bulan Suprianto, Rabu (3/9). pada 27 September 2015. (data sebelum masa jabatannya beraDiundangnya instansilengkap lihat tabel). khir. Seperti Kabupaten Sumeinstansi tersebut, jelasnya, Kepala Biro Adpum Setnep masa tugas Bupati Abuya berkaitan langsung dengan daprov Jatim Suprianto SH MM Busyro Karim akan berakhir pelaksanaan pilkada. Seperti mengatakan, untuk melakukan pada 25 September 2015, maka dengan KPU sebagai instansi persiapan pilkada tersebut, pelaksanaan pilkada dilakukan penyelenggaran pilkada, BKD pada 9 – 10 September nanti tiga bulan sebelum masa tuterkait Undang-undang ASN, akan melakukan rapat bersama gasnya selesai yakni pada Juli BPKAD terkait hibah untuk dengan ke-18 kabupaten/kota 2015. n iib KPU dan Bawaslu, Bakesbangl Sambungan hal 1

Kabupaten/Kota

Berakhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Estimasi Pilkada

Diberi Peringatan, Petrokimia Tetap Anggap Bukan Limbah B3 l Sambungan hal 1

Menurut Yusuf, alasan Petro menggunakan produk kapur gypsun untuk reklamasi itu karena menurut PP No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kapur bukan masuk kategori B3.

Selain itu, juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi ITS pada 2002 lalu yang dikatakan bahwa kapur itu bukan B3.

Sementara, di sisi lain Petro sendiri kesulitan untuk membuang limbah produksinya keluar dari pabrik karena tidak ada regulasinya. Sehingga, limbah produk itu sampai menumpuk bak gunung. Mungkin karena volumenya yang begitu besar itu sehingga KLH Pemprov Jatim menganggap itu sebagai limbah B3.

Sebenarnya, tambah Yusuf, Petro sudah mengurus izin ke Kemente-

rian LH agar limbah itu bisa dibuang ke luar pabrik. Namun, sampai saat ini izin itu belum keluar. “Pernah kita buang keluar, ternyata disalahgunakan.,” terang Yusuf.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, Pemprov Jatim melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim telah melayangkan surat peringatan keras atau sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap salah satu Badan Umum Milik Negara (BUMN) yaitu PT Petrokimia Gresik karena telah mereklamasi lahan dengan menggunakan material limbah B3.

Perusahaan itu diketahui telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, pakar hukum lingkungan Unair Surabaya Seoparto Wijoyo mengatakan, apapun alasannya reklamasi menggunakan bahan limbah B3

tidak boleh. Jika ada perusahaan yang reklamasi menggunakan limbah B3, merupakan kejahatan terhadap lingkungan.”Sebab, B3 itu sangat bahaya bagi keselamatan,” terang Soeparto.

Limbah B3 lanjutnya, bisa dimanfaatkan kembali, namun harus melalui proses pengolahan.

Pusat pengolahan limbah B3 di Indonesia hanya ada di Cileungsi, Bogor.”Itu pun harus ada izin dari Kementerian LH,” jelasnya.

Sebenarnya, kata Soeparto, kepolisian sudah bisa begerak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memproduksi pupuk terbesar se-Indonesia itu. Dasarnya adalah surat BLH Provinsi Jatim yang dilayangkan ke Petro.”Dengan bukti surat itu mestinya kepolisian sudah bisa bertindak. Karena ini bisa pidana,” pungkas Soeparto. n eri

sebagai Varietas Unggul Nasional

l Sambungan hal 1

“Mungkin pohonnya bukan indukan asli durian merah, itu hasil observasi kami selama dua tahun ini.

Ada satu kabupaten lagi yang mengusulkan varietas durian merah. Jadi kami bersaing untuk mendapatkan status varietas unggul nasional durian merah itu asli mana. Yang jelas kami mengusulkan durian merah Banyuwangi menjadi varietas unggul nasional, “ kata Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan setempat, Saipulloh kepada Bhirawa, Rabu (3/9).

Dari sembilan pohon itu, ia memprediksi hanya tiga pohon yang bisa menyandang status pohon induk tunggal.

Penilaian atas rekomendasi tim Direktorat Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian setelah diteliti lebih jauh dengan mengambil sampel daging buah.

Tim teknis, menurut dia, telah datang ke Desa Kemiren pada akhir Mei 2014. Namun gagal mengambil sampel karena musim buah durian merah telah berakhir. Meski gagal, Saipulloh mengklaim tim itu menyambut positif atas temuan varietas durian merah di Banyuwangi. “Mereka mengusulkan secepatnya calon pohon induk diamankan dan dipelihara sesuai kaidah teknis perbenihan serta disiapkan duplikasi calon pohon induk vegetatif (okulasi) yang entresnya diambil dari pohon

induk tunggal,” kata dia.

Akhir tahun ini, tim teknis direncanakan kembali ke Banyuwangi seiring musim buah durian merah.

Ia berharap, Kabupaten Banyuwangi bisa menggondol nama varietas unggul nasional durian merah itu.

Saipulloh telah mengusulkan dua nama untuk durian merah ini, yaitu Dubang dan Siwayut. Dari keterangan warga, pohon buah durian merah di Desa Kemiren ditaksir berumur 240 tahun. Lewat kegiatan kontes durian dalam rangka Hari Krida Pertanian, ditemukan keunikan durian merah karena berbeda secara fisik buah dengan durian umumnya. Karena itu, pihaknya segera mengambil langkah pelestarian pohon durian merah yang terkenal unik.

Salah satunya merencanakan untuk membentuk kelompok tani pelestari durian merah, selain mengusulkan status varietas. Dinas juga membentuk tim observasi yang terdiri atas Balai Pengawasan Sertifikasi Benih dan Forum Pemerhati Hortikultura.

Di Banyuwangi, buah durian menjadi salah satu komoditas hortikultura unggulan. Tahun lalu, luasan panen durian mencapai 595 hektare, naik dibandingkan 2012 seluas 387,4 hektare.

Produktivitasnya sebanyak 152,7 kwintal/ hektare, naik dibandingkan pada 2012 sebanyak 152 kwintal/hektare.

Adapun produksinya pada 2013 tercetak 9.085,7 ton, naik dibandingkan pada 2012 sebesar 5.888 ton. mb5

Rektor UINSA Siap Bekukan Dema Fakultas Ushuludin l Sambungan hal 1 FUF sampai batas waktu yang tidak ditentukan. “Kami sudah memproses secara internal.

Sanksi akan diberikan dalam rangka mendidik. Dema FUF akan dibekukan sementara waktu,” katanya saat menggelar jumpa pers, Rabu (3/9).

A’la menegaskan, pembekuan ini berdasar surat keputusan (SK) rektor Nomor IN.02/1/PP.00.9/1199/P/2011 tentang Kode Etik Mahasiswa dan SK Nomor UN.08/1/ PP.00.9/SK/37/P/2014 tentang Tata Tertib Oscaar 2014.

“Tema besar kami dalam Oscaar sebenarnya terkait nasionalisme dan Islam Rahmatan Lil Alamin,” ungkapnya.

Lebih lanjut A’la menegaskan, maksud dari Dema FUF mengusung tema ‘Tuhan Membusuk’ sejatinya bukan untuk menghina agama manapun. Tujuan sebenarnya adalah untuk membangkitkan kesadaran di kalangan mahasiswa baru mengkritik praktik pengatasnamaan Tuhan dan agama untuk tujuan yang justru bertentangan dengan ajaran agama.

Dekan FUF UINSA Dr Muhid menambahkan, sanksi pembekuan itu hanya untuk kelembagaan Dema FUF. Bisa jadi sanksi ini akan terus mengalir hingga menyasar para pengurus di dalamnya. “Tapi ini masih menunggu hasil evaluasi yang ada,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Muhid juga menegaskan tidak adanya keterlibatan pihak dekanat maupun rektorat atas spanduk kontroversial itu. Semua disebutnya berlangsung sangat tiba-tiba dan di luar sepengetahuan pihak dekan. “Kami tahu spanduk yang berukuran lebih besar, sekitar 3 x 5 meter sempat dipasang. Tapi itu sudah dibakar. Tiba-tiba hari kedua muncul lagi spanduk yang sama,” tutur dia.

Sementara terkait dilaporkannya Panitia Oscar FUF ke Polda Jatim atas tuduhan penistaan agama, pihaknya sudah siap mendampingi. Bahkan, Selasa (2/9) lalu, Polda telah melakukan klarifikasi ke

FUF UINSA. “Laporan itu hak bagi setiap orang. Tetapi Polda sudah memeriksa kami dan justru menganggap gagasan ini bagus. Kami pikir Polda akan bersikap arif terkait masalah ini,” katanya.

Bukan hanya Polda Jatim, pihaknya juga sudah membicarakan masalah ini ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim. Muhid mengaku, MUI Jatim sudah memahami makna sebenarnya dari tema yang diusung itu.

Dia menegaskan, evaluasi terus dilakukan agar ke depan orientasi mahasiswa baru tidak lagi menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Terpisah, Pakar Pendidikan Prof Zainudin Maliki menilai judul tema yang diangkat mahasiswa FUF UINSA Surabaya masih pada batas wajar dalam konteks wacana lingkungan ilmiah. Dia justru menyayangkan jika sampai ada pihak yang membawa masalah itu sampai ke ranah hukum. Mahasiswa menurutnya hanya ingin menyampaikan bahwa saat ini banyak kelompok manusia yang tidak menganggap Tuhan karena mereka memakainya untuk kepentingan yang jahat. “Hanya bahasa yang dipakai terkesan ekstrim, sehingga menuai protes,” kata Zainudin Maliki yang kini menjabat Ketua Dewan Pendidikan Jatim.

Dia melanjutkan, jika yang protes itu tahu dan paham maksudnya, maka mereka akan sepakat dengan pemahaman bahwa Tuhan adalah dzat yang mulia dan (kini) banyak dipermainkan orang untuk kepentingan pribadi.

Dia menyebut, polemik yang terjadi saat ini hanya dinamika masyarakat dalam memaknai simbol yang diberikan mahasiswa. Istilah Tuhan Membusuk secara kasat mata memang menuai penafsiran beragam.

“Yang merasa tersinggung, pasti merespon berlebihan dengan membawa ke ranah hukum. Tapi tujuan mereka sebenarnya sama dengan mahasiswa, yakni memuliakan simbol Tuhan,” terangnya. n tam

Hasilkan Delapan Volt Tenaga Listrik untuk Charge Handphone l Sambungan hal 1

Untuk merakitnya, Chandra meletakkan kumparan di tengah baling-baling kipas yang terletak persis di mulut knalpot. Saat kendaraan dinyalakan, tekanan gas buang dari knalpot secara otomatis akan memutar baling-baling yang sudah berisi kumparan. Dari perputaran tersebut, dihasilkan energi listrik yang dialirkan melalui kabel dan distabilkan dengan stabiliser. “Listrik yang dihasilkan cukup besar, yakni 8 Volt dengan arus mencapai 600 sampai 700 miliampere (mA). Daya dan arus tersebut terlalu besar untuk mengisi ulang baterai HP,” kata dia.

Karena terlalu besar, arus dan daya itu perlu distabilkan sebelum masuk

dalam HP. Selain stabiliser, Chandra juga menggunakan power bank sebelum arus listrik diterima HP. Dengan demikian, tidak hanya baterai HP, daya dalam power bank juga akan terisi. “Untuk pengisian power bank 3.500 mA, kita butuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Karena waktu yang lama, kita mendesain agar kabel sampai di jok. Jadi selama berkendara, kita bisa menyimpan HP dan power bank di dalam jok,” kata dia.

Karena terletak persis di depan mulut knalpot, Chandra sudah mewaspadainya. Dia menggunakan bahan yang titik lelehnya di atas panas knalpot yang mencapai 100 hingga 120 derajat celcius. Salah satunya ialah besi penyangga yang menempel

di knalpot titik lelehnya mencapai 150 derajat celcius.

Chandra menyadari karyanya sebetulnya bukan satu-satunya yang terbaru. Sebab, beberapa motor juga sudah dilengkapi dengan fasilitas charger.

Namun semua produk itu masih menggunakan arus listrik dari aki. Sehingga beban aki pun semakin besar dan lebih cepat rusak. Sementara E2MC menurutnya sangat ramah lingkungan dan murah. Bahan-bahan yang dipakai pun bisa memanfaatkan dari bahan bekas.

“Baling-baling ini saya ambil dari PC komputer,” tutur dia.

Atas karyanya itu, mahasiswa yang kini duduk di semester 7 itu berencana untuk mendaftarkan pada Hak Atas Karya Intelektual (HAKI). Selain itu,

dia pun berencana akan menjualnya di pasaran. Harganya cukup murah, hanya dengan Rp 180 ribu pembeli sudah mendapatkan E2MC sekaligus power bank 3.500 mA. Dosen Pembimbing pembuatan E2MC Sunardi Tjandra memberikan apresiasinya atas karya tersebut.

Dia mengaku karya tersebut sangat sesuai dengan isu global yang saat ini digaungkan terkait energi alternatif.

Dengan memanfaatkan teknologi sederhana, mahasiswanya dianggap sukses menciptakan alat yang sangat bermanfaat dan berdaya jual tingi. “Kami sengaja mendorong para mahasiswa ini untuk selalu berusaha ikut andil dalam isu-isu global,” kata dia.*

UTAMA

12

Kamis Legi, 4 SEPTEMBER 2014

Peringati 10 Tahun Kematian Munir

Seniman dan Pegiat HAM Ngumpul di Kota Batu Tanggal 6-7 September mendatang, Kota Batu akan kedatangan seniman dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dari ibukota dan beberapa kota lainnya untuk memperingati 10 tahun kematian pejuang HAM, Munir Said Talib, yang akan dilaksanakan di Omah Munir di Kota Batu.

anas bahtiar/bhirawa

Omah Munir kini menjadi musem Munir dan tempat informasi serta pendidikan HAM.

Seniman Butet Kartaredjasa dan sejumlah seniman asal Jakarta bakal hadir. Mereka akan menampilkan berbagai atraksi seni yang berkaitan dengan Munir. ”Para seniman tersebut saat ini masih dikonfirmasi kehadirannya di acara peringatan 10 tahun kematian Munir tersebut,” ujar pelaksana harian Omah Munir, Luthfi J. Kurniawan, Rabu, (3/9).

Pada hari pertama pelaksanaan peringatan, kata Luthfi , akan diselenggarakan lomba menggambar

LINTAS PERISTIWA

Persoalkan Rekrutmen 17 PNS, DPRD Buka Ruang Interpelasi Gresik,Bhirawa Pelantikan 17 CPNS dilingkungan Pemkab Gresik membuat kaget anggota dewan, karena selama dua tahun di Gresik tidak menerima informasi CPNS. Untuk mengungkap masalah ini dalam waktu dekat DPRD Gresik akan melakukan interpelasi ke pihak pemkab yang diduga melakukan rekrutmen secara sembunyi-sembunyi. Menurut anggota Fraksi PKB Ruspandi Sunaryo mengatakan, dirinya akan mengawal upaya interpelasi untuk mengungkap perekrutan CPNS yang tidak jelas ini. Sebagai langkah awal ia akan melakukan koordinasi dengan anggota fraksi lain.

Sebab interpelasi tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan tujuh anggota dewan yang berasal dari dua fraksi atau lebih. “Dan dari dasar itu, kami sudah memenuhinya tinggal tanggal mainya saja,” katanya, Rabu (3/9).

Sedangkan dari anggota Fraksi PPP Nur Qolib mendukung interpelasi tersebut, namun sebelum melangkah kesitu, masih mempelajari perekrutan CPNS. “Kalau memang itu benar, pasti hak tersebut akan di dukung penuh beserta seluruh anggota fraksi PPP. Dan sekarang masih kita pelajari, untuk sementara belum ada sikap. Selain itu juga, menunggu penetapan pimpinan definitif dan alat kelengkapan dewan terbentuk,” papar poltisi yang kabarnya menjadi wakil ketua dewan periode 2014-2019. Q kim

59 Ribu Warga Malang Belum e-KTP Malang, Bhirawa Sedikitnya 59 ribu warga Kota Malang, Jawa Timur, hingga saat ini belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, padahal per 1 Januari 2015 KTP lama sudah tidak belaku lagi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang Metawati Ika Wardhani, di Malang, Rabu, mengatakan dirinya tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi terkait wajib KTP elektronik melalui perangkat kelurahan.

Namun, kata dia, masih saja ada warga yang tidak segera mengurus, padahal tahun 2015 hanya menyisakan beberapa bulan lagi. “Sebagian warga yang mengurus KTP elektronik tersebut, ada yang sudah meninggal, berusia lanjut, sehingga merasa tidak perlu mengurus kartu identitas baru serta berada di luar negeri karena studi maupun bekerja,” katanya.

Jumlah penduduk Kota Malang yang tercatat di Dispendukcapil per Agustus 2014 sebanyak 857.841 jiwa dan 609.811 jiwa diantaranya wajib KTP. Dari jumlah wajib KTP tersebut, 59.618 jiwa belum memiliki KTP elektronik dan 41.215 jiwa memang belum melakukan perekaman data, sedangkan selebihnya tinggal menunggu cetak.

Menurut dia, KTP elektronik yang belum tercetak tersebut karena masih menunggu blanko dari pusat. Jika kiriman blanko tersebut sudah datang, Dispendukcapil segera melakukan pencetakan, namun untuk kepastian waktunya kapan datang, pihaknya masih berkoordinasi intens dengan pemerintah pusat.

Bagi warga yang sudah melakukan perekaman data dan KTP elektroniknya belum tercetak, kata Meta, harus meminta KTP sementera dengan nomor KTP sama seperti yang tercetak dalam KTP elektronik agar mereka tetap memiliki kartu idetitas jika bepergian, apalagi ke luar kota. Q mut,ant

tiasa membela hak-hak rakyat yang terpinggirkan.

Refleksi Munir ini sekaligus mengingatkan rakyat Indonesia, jika kasus pembunuhan Munir belum terungkap secara tuntas.

Munir dan pegiat HAM menuntut agar kasus pembunuhan Munir diselesaikan. Untuk itu panitia menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan kasus Munir. “Perjuangan Cak Munir ini akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi perjuangan kita semua dalam menegakkan HAM,”tambah Luthfi.

Diketahui, Omah Munir yang akan menjadi lokasi peringatan 10 tahun kematian Munir adalah bangunan yang dibangun

dan mewarnai avatar Munir. Peserta lomba adalah para pelajar yang ada di sekitar Batu. Sedangkan hari kedua, diselenggarakan diskusi dan refleksi yang menghadirkan seniman dan pegiat HAM. Dalam peringatan kali ini, panitia menjadikan para pemuda sebagai sasaran utama untuk mengenal Munir. Mereka berharap generasi muda bisa meneladani sikap dan keperpihakan Munir kepada rakyat.

Apalagi selama ini Munir senan-

setahun lalu. Bangunan yang dijadikan simbol perjuangan HAM ini didesain terbuka, nyaman, akrab, dan ramah anak.

Omah Munir dibangun di kediaman Munir di Batu. Bentuk asli rumah keluarga Munir dipertahankan agar terkesan alami. Tak ubah lanskap, hanya merenovasi rumah menjadi lebih terbuka.

Sebagian bangunan dipugar, ditata sesuai dengan konsep ruang pamer sejarah perjalanan Munir.

Dua kamar tidur yang ada diubah menjadi ruang perpustakaan menyimpan buku koleksi Munir. Sedangkan ruang tamu bakal disulap menjadi ruang pamer, diorama, dan audio visual yang merekam perjalanan Mu-

nir dan sejarah HAM Indonesia.

Sambil menghirup udara sejuk di kawasan kaki Gunung Arjuna.

Omah Munir menyasar anak muda sebagai pewaris bangsa.

Rancang bangun fisik Omah Munir dimulai Oktober 2013. Omah Munir bertujuan untuk memperjuangkan HAM dan pusat pendidikan HAM. Sosok Munir sebagai pembela kaum tertindas. Perannya diawali saat aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Munir mendampingi dan membela kaum buruh termasuk membela kasus terbunuhnya buruh Marsinah di Surabaya. Munir pula yang membentuk Komite Solidaritas Q nas Untuk Marsinah (Kasum).Q

Pakde Karwo Usulkan Tempat Penyimpanan Ikan Hias Ekspor di Jatim Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengusulkan adanya pembangunan tempat penyimpanan ikan hias untuk ekspor di Jawa Timur.

Usulan itu disampaikan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan RI Sharif C. Sutardjo saat Soft Launching Instalasi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu (KIPM) dan Keamanan Hasil Perikanan Puspa Agro, Sidoarjo, Rabu (3/9).

Gubernur mengatakan, pentingnya pembangunan tempat penyimpanan ini, karena Jatim merupakan salah satu provinsi penyumbang ikan hias terbanyak untuk ekspor, yang bisa mencapai 236 ribu ekor.

“Ikan hias Jatim laku dijual ke luar negeri bahkan di negara maju. Kalau ada tempat penyimpanan ikan hias itu akan baik sekali. Ada 236 ribu ikan hias dari Jatim yang diekspor dan masuk di negara-negara maju. Ke depannya, Jatim bisa menjadi tempat menyimpan ikan hias dari provinsiprovinsi lain di Kawasan Timur Indonesia,” harap Gubenur akrab disapa Pakde Karwo itu.

Pakde Karwo menmbahkan, Jatim sebagai provinsi yang memiliki potensi perikanan cukup besar dimana 26% produk perikanan nasional dari Jatim, maka keberadaan instalasi KIPM ini sangat penting.

“Dalam menghadapi per-

rachmat/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendampingi Menteri Perikanan dan Kelautan Sharif Cicip S. saat menandatangani beberapa proyek sebelum meresmikan Instalasi Karantina Ikan Pengendali Mutu Puspo Agro Jemundo Sidoarjo.

kembangan perekonomian dunia, khususnya perdagangan bebas dan arus informasi global, langkah KKP membangun tempat karantina ikan sangatlah tepat,” katanya.

Menurutnya, tindakan karantina ikan cukup diperlukan dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia, khususnya perdagangan bebas dari arus informasi global.

Oleh karena itu tindakan

tersebut dapat dipertanggungjawabkan, utamanya terkait kegiatan lalu lintas produkproduk perikanan Pada kesempatan yang sama, Menteri Perikanan dan Kelautan RI Sharif C. Sutardjo mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan program peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, sehingga dapat berdampak

positif terhadap kenaikan nilai dan volume ekspor.

Sebagai langkah nyata, KKP telah melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah hingga besar. Hasilnya di tahun 2013, capaian menggembirakan ditunjukkan dengan diterimanya 119 unit UPI ke negara mitra.

Capaian yang melampaui

Pengeboran Minyak Ilegal Kembali Resahkan Warga Tuban, Bhirawa Meski sudah dihentikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban, warga Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Tuban, mengkhawatirkan kalau pengeboran minyak mentah secara ilegal dilanjutkan kembali. Sebab mereka mendengar kabar, saat ini ada aktivitas pengeboran kembali tidak jauh dari lokasi setempat.

“Ada aktivitas pengeboran lagi di sana, kita takut mereka pindah tempat dan mengambil minyak mentah lagi,” kata Abdul Wahab (28), salah satu pemuda desa setempat, Rabu (3/9).

Warga juga menduga, para penambang ilegal tersebut menggunakan modus mencari sumber air. Padahal mereka ingin mencari sumber minyak baru. Pun demikian mereka kesulitan melakukan pengawasan karena memamng lokasi yang jauh dari pemukiman warga.

“Iya Mas, karena pengeboran air itu bisa jadi hanya modus untuk mencuri sumber minyak di sana, kita minta pemerintah

Heri Muharwanto

benar-benar melakukan pengawasan di sekitar pengeboran,” lanjut Wahab.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Heri Muharwanto, ketika dikonfirmasi mengatakan kalau penegak hukum di lingkungan Pemkab Tuban telah melakukan pemantauan di lokasi yang diduga menjadi pengeboran minyak mentah di Desa Dagangan. Ia juga membenarkan kalau memang ada

pengeboran lagi di tempat tersebut. Tetapi mereka berdalih pengeboran tersebut untuk mencari sumber air dan untuk menyiram tanaman semangka.

“Sudah, itu (sekarang), ngebor air untuk menyiram semangka,” jelas Heri.

Karena tidak ingin terjadi konflik antar masyarakat dengan penambang serta kehilangan asset daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban, mulai melakukan pemantauan adanya dugaan aktivitas penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) illegal lokasi tersebut. “Mulai kemarin (1/9), anggota kita sudah ada yang turun di lapangan, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta menjawab akan kegelisahan warga” kata Heri Muharwanto melalui ponselnya (3/9).

Apa yang dilakukan anggoatanya sampai saat ini masih sebatas melalukan pemantauan saja. Belum dapat melakukan tindakan apapun terkait adanya upaya pengeboran minyak mentah yang ada di sana. Q hud

target hingga lebih dari 200 persen itu, dikarenakan terbukanya pasar Asia seperti Korea, Tiongkok, Vietnam sebagai tujuan pengembangan ekspor hasil perikanan. Adapun rincian masing-masing negara mitra di antaranya, Uni Eropa sebanyak 12 Unit, Kanada sebanyak 6 Unit, Korea sebanyak 22 Unit, Tiongkok sebanyak 38 Unit, dan Vietnam sebanyak 26 unit. Q rac

Terdakwa Korupsi BBJ Serahkan Uang Kerugian Negara Jember, Bhirawa Terdakwa dugaan korupsi dana Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp175 juta ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur.

“Agenda sidang pembacaan tuntutan batal dibacakan pada Selasa (2/9) karena pengacara menyerahkan uang titipan pengganti kerugian negara dan hal itu menjadi pertimbangan, sehingga majelis hakim menunda sidang,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember, M. Hambaliyanto, Rabu (3/9).

Dua terdakwa dugaan korupsi BBJ tahun 2012 yakni Kepala Kantor Pariwisata Jember Sandi Suwardi Hasan dan Ketua KONI Jember Gatot Harsono menitipkan uang pengganti kerugian negara pada persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya pada Selasa (29/9). “Penyerahan uang pengganti kerugian negara itu dinilai merupakan bentuk itikad baik dari terdakwa, meskipun belum ada keputusan hukum tetap dan majelis hakim Pengadilan Tipikor menunda persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan pada Jumat (5/9),” tuturnya.

Menurut Hambaliyanto, besarnya uang yang dititipkan tersebut sesuai dengan dugaan kerugian negara seperti yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni sebesar Rp175 juta. “Pengembalian uang kerugian negara itu bisa menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman terdakwa dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi jaksa penuntut umum untuk menyusun tuntutan kedua terdakwa kasus korupsi BBJ itu,” paparnya. Q efi,ant

Diskop & UMKM Jatim Bekali PNS Jelang Pensiun

Dianggap Mudah, Peserta Dilatih Tanam Jamur Tiram Bagi PNS yang sudah menjelang Masa Persiapan Pensiun (MPP) tak perlu bingung menentukan pilihan menikmati masa tua. Ada usaha rumahan yang mudah dan bisa dikerjakan sambil merawat cucu. Usaha ituialah budidaya jamur tiram.

Karena dianggap mudah, Dinas Koperasi (Diskop) dan UMKM Jatim memberi pelatihan singkat (short course) budidaya jamur tiram bagi para PNS yang menjelang MPP. Kabid UMKM Diskop dan UMKM Jatim Achmad Basuki mengatakan, sebanyak 50 PNS dari 21 SKPD Pemprov Jatim ikut datang dalam pelatihan tersebut. Umumnya, para peserta yang hadir telah berusia hampir 60 tahun atau sudah menjelang pensiun.

“Kami melatih para PNS ini agar saat pensiun nanti mereka tetap mau berwirausaha. Tujuan utamanya me-

mang untuk melahirkan Wira Usaha Baru (WUB) di Jatim,” tutur Basuki usai membuka Pelatihan Singkat Budidaya Jamur Tiram di Klinik UMKM Jatim, Rabu (3/9). Tidak hanya melatih cara budidaya jamur, para peserta juga dilatih pola bisnis. Mulai dari peluang usaha, cara pengolahan, pemasaran hingga pendampingan. Basuki mengatakan, Diskop Jatim bahkan juga sudah menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim yang telah memiliki 26 kantor perwakilan dagang di 26 provinsi berbeda. “Ini adalah sinergi untuk membantu para pelaku UMKM

dalam memasarkan produk. Bersama konsultan bisnis yang sudah kita siapkan, para pelaku usaha juga akan terus kita damping untuk pengembangannya,” kata dia.

Menurut Basuki, perkembangan koperasi dan UMKM di Jatim telah tumbuh begitu cepat dan mampu menyerap tenaga kerja yang juga sangat besar. Misalnya saja pada 2012 baru ada 4,2 juta koperasi dan UMKM di Jatim. Jumlah ini tumbuh sangat cepat pada 2013 menjadi 6,8 juta koperasi dan UMKM dengan serapan tenaga kerja mencapai 11,1 juta orang. Sokongan koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak tanggung-tanggung. Dari PDRB Jatim sebesar Rp 1.136 triliun 54 persenya atau Rp650 triliun merupakan dari koperasi dan UMKM Jatim. “Jadi pengaruh koperasi dan UMKM Jatim

ini tidak bisa dipandang sebelah mata,” kata dia. Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber Ketua Paguyuban Petani Jamu Kota Batu Bambang S. Dia menjelaskan, budidaya jamur tiram bisa dimulai dengan serbuk gergaji kayu. “Dari serbuk gergaji kayu saja bisa panen jamur,” kata dia.

Serbuk gergaji kayu yang sudah dicampur bekatul dan bibit jamur tiram tersebut diletakan dalam media botol atau baglog yang sudah melalui tahap sterilisasi. Untuk perawatannya, petani cukup menjaga kelembaban suhu ruang agar tidak kering dan panas. “Untuk menjaga itu, kita bisa menyiramnya setiap hari agar selalu lembab. Baglog ini juga harus disimpan dalam rak di satu ruangan tertutup dan tidak berangin,” pungkas dia. Q tam

adit hananta utama/ bhirawa

Kabid UMKM Diskop dan UMKM Jatim menjelaskan peluang berwirausaha budidaya jamur kepada PNS dari 21 SKPD di Jatim.