Harian Bhirawa Edisi 4 Nopember 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Program- program gratis itu juga bagian dari visi misi Kota Mojokerto sebagai service city,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 4

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus

Selasa Pahing, 4 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

4

AGENDA HARI INI

NOVEMBER 2014

 Gubernur H Soekarwo - 09.00

Rakergub di Istana Negara Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 19.00

Panen Raya Jagung di Mojokerto Pengukuhan Mabicab Tulungagung

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00

Rapat Paripurna DPRD Jatim

Investasi Capai Rp 2 T, Pemkot Tak Ingin Pengentasan Kemiskinan Salah Sasaran Batu, Bhirawa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menginstruksikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) untuk memperbaiki data kemiskinan di Kota Batu. Kebijakan ini diambil menyusul adanya temuan angka kemiskinan yang berbeda antara BPS dan beberapa SKPD di Pemkot Batu.

Punjul mengatakan bahwa wali kota ingin data yang jelas dan tepat untuk persentase kemiskinan di Kota Batu. Hal ini dibutuhkan agar pemkot bisa jelas dan pasti dalam mengeluarkan anggaran pengentasan kemiskinan. Untuk itu pemkot diharuskan untuk mengoreksi. 6.277 orang warga miskin yang tercatat di BPS.

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Puluhan warga Desa Panditan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan mengantri mengunakan jiriken untuk mendapatkan air bersih, Senin (3/11) sore.

BPBD Pasuruan Kekurangan Armada Tangki Air Pasuruan, Bhirawa Kekeringan di Kabupaten Pasuruan makin meluas, dari sebelumnya ada 10 desa kini menjadi 34 desa di 15 kecamatan. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, hanya mampu menangani 19 desa di 6 kecamatan. BPBD kesulitan armada untuk mengangkut dan menyuplai air ke warga.

Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengakui tingginya intensitas pengiriman air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan mulai berdampak pada kurangnya armada truk tangki. Saat ini, BPBD Kabupaten Pasuruan hanya memiliki 7 armada truk tangki yang dioperasikan setiap harinya.

Meski sudah dibantu pihak swasta, namun suplai air bersih masih kekurangan.

 ke halaman 11

Presiden Jokowi meluncurkan KIS di Kantor Pos Jakarta Pusat, Senin (3/11). KIS merupakan salah satu program kompensasi kenaikan BBM bersubsidi yang diberi nama Program Keluarga Produktif (PKP) . Selain KIS ada juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dinilai Membingungkan, Dewan Minta KIS Dievaluasi DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat miskin di Indonesia.

Ini karena pelaksanaan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) belum sampai ke masyarakat bawah dan kini tengah dilakukan sosialisasi.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Mohammad Eksan mengatakan pemerintah jangan terburu-buru dalam membagikan program KIS karena akan berdampak adanya tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan. Apalagi saat ini tegah dilakukan program sosialisasi kepada masyarakat hingga di tingkat bawah. ‘’Program ini sebenarnya bagus untuk membantu masyarakat miskin, namun keberadaan KIS ini justru bisa menimbulkan dobel anggaran sehingga memboroskan

APBN maupun di APBD. Apalagi tiga kartu program Presiden Jokowi tersebut belum ada dasar hukumnya. Tak ada cantolan UU nya,” ujar Eksan politisi asal Partai NasDem kepada wartawan, Senin (3/11).

Ia menjelaskan, seharusnya yang diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah BPJS yang hingga saat ini masih menimbulkan banyak persoalan dan tidak merata untuk

 ke halaman 11

DENGAN dukungan penuh keluarga, perempuan satu ini mampu duduk di kursi legislatif hingga tiga periode. Dua kali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan tahun ini duduk sebagai anggota DPRD Jatim. Anik Maslacha, demikian nama lengkapnya, mengaku dengan duduk di dewan, dia dapat memperjuangkan kepentingan rakyat Jatim. Selain jalan untuk beribadah.

Karenanya, sejak SMP ibu dari satu putera ini sudah berkecimpung di organisasi kemasyarakat.

Mulai dari OSIS hingga organisasi keagamaan.

Bahkan sampai kuliah di Unesa, Anik mengambil jurusan pemerintahan., ‘’Dengan latar belakang itulah sebagai modal bagi saya untuk tetap eksis. Mengingat sejak duduk di bangku SMP saya sudah aktif di organisasi keormasan hingga sekolah,’’papar perempuan asli Sidoarjo 11 Juni 1972 ini.

 ke halaman 11

 Dikhawatirkan tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan yang saat ini tengah disosialisasikan ke masyarakat  Berpeluang dobel anggaran APBN dan APBD  Belum ada dasar payung hukum tapi sudah diluncurkan

Merger Kebudayaan, Tunggu Petunjuk Pusat Gubernur Pecat PNS Pemprov, Bhirawa Rencana bergabungnya bidang kebudayaan yang sekarang masih menempel di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim tampaknya belum bisa direalisasikan secepatnya. Sebab saat ini Pemprov Jatim masih menunggu petunjuk Pemerintah Pusat.

“Kalau mau mengubah nomenklatur harus berdasarkan aturan

yang kuat. Sekarang aturannya belum ada dan Pemerintah Pusat masih sibuk soal pengalihan di kementerian-kementerian yang juga berubah,” kata Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, Senin (3/11).

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, perubahan nomenklatur mulai disiapkan serius Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim meny-

usul perubahan di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Khususnya penggabungan kembali bidang kebudayaan ke Dinas Pendidikan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengungkapkan, akan lebih efektif jika pendidikan dan kebudayaan itu digabung

 ke halaman 11

Pemprov Terancam Kekurangan 17 Ribu PNS Akibat Moratorium PNS 5 Tahun

Berjuang Lewat Politik

Masalah Krusial Soal KIS (Kartu Indonesia Sehat)

Pemprov, Bhirawa Wacana moratorium PNS hingga lima tahun yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi ternyata memunculkan dampak besar bagi pemerintahan. Seperti di lingkungan Pemprov Jatim bakal kekurangan PNS hingga 17 ribu orang jika kebijakan tersebut betul dilaksanakan.

Untuk mengetahui kepastian wacana tersebut, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

 ke halaman 11

Pemprov Mafia CPNS Pemprov, Bhirawa Keputusan tegas dikeluarkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terhadap PNS di lingkungan Pemprov Jatim yang dinilai telah melanggar rambu-rambu birokrasi terlalu berat. Seperti sanksi berat berupa pemecatan harus dikeluarkan mantan Sekdaprov Jatim ini kepada salah seorang oknum PNS bernama Eka Purnama, yang bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim.

 ke halaman 11

Hasil Tes Pasien Suspect Ebola di Madiun dan Kediri Negatif

trie diana/bhirawa

Pemerintah akan melakukan moratorium PNS selama lima tahun ke depan. Kebijakan ini dikhawatirkan membuat Pemprov Jatim kekurangan 17 ribu PNS.

Madiun, Bhirawa Dua pasien suspect ebola dari Madiun dan Kediri berdasar pemeriksaan yang dilakukan Balitbangkes Kemenkes dinyatakan negatif ebola (no band). Hasil didapat setelah sampel darah dan cairan lainnya milik M (29) dari Madiun dan GN (45) dari Kediri diperiksa dengan PCR (Polymerase Chain Reaction) di Balitbang

 ke halaman 11

Banyuwangi Gelar Tradisi Kebo-keboan

Petani Didandani Layaknya Kerbau, Berharap Hasil Bumi Melimpah Kebo-keboan, tradisi lokal Banyuwangi kembali digelar. Sejumlah orang didandani seperti kerbau yang merupakan simbolisasi mitra petani di sawah untuk menghalau malapetaka selama musim tanam hingga panen.

Dengan ritual ini, petani berharap hasil panen melimpah.

Diananta Putra, Banyuwangi

Anik Maslacha

Sentil..  Bantuan sapi rawan penyimpangan  Gak hanya sapi, semua bantuan rawan disalahgunakan  Era birokrasi priyayi berakhir  Semoga sesuai dengan revolusi mental yang digemborkan  Jaringan internet trouble, tes CPNS tertunda  Belum e-voting…

Tubuhnya berlumur jelaga hitam dengan dua tanduk menyembul di sela-sela lebatnya rambut yang terurai.

Mulutnya komat kamit membaca mantra membuat seolah terik matahari siang tak mampu menembus pori-pori kulit. Sebagai arena, dipersiapkan kubangan lumpur seluas kira-kira seperempat hektare.

Polah tujuh orang petani di Desa Alasmalang, Kecamatan Singojuruh, itu mirip kerbau. Kebo-keboan, tradisi lokal dalam agenda Banyuwangi Festival kembali digelar pada Minggu (2/10). Sebagian petani didandani layaknya kerbau untuk memperin-

gati ritual tahunan tersebut.

Festival ini menandakan budaya agraris yang kental di Banyuwangi yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi Jawa Timur. Ritual ini bentuk tradisi permohonan kepada Tuhan agar sawah masyarakat subur dan panen berlangsung sukses. Sejumlah orang didandani seperti kerbau yang merupakan simbolisasi mitra petani di sawah untuk menghalau malapetaka selama musim tanam hingga panen. ”Kebo-keboan sejak lama telah menjadi bagian dari hidup dan ke-

 ke halaman 11

diananta putra/bhirawa

Ritual Kebo-keboan digelar dalam rangka meminta hasil bumi berlimpah.

SURABAYA

2

Selasa Pahing 4 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Komisi C Siap Audit PT Panca Wira Usaha Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C bersiap melakukan audit atas laporan keuangan dan asset PT PWU (Panca Wira Usaha) Jatim.langkah ini diambil menyusul sikap Dirut PT PWU Jatim, Arif Affandi yang menolak membuka laporan keuangan perusahaan kepada DPRD. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq menegaskan Komisi C telah memutuskan akan memasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT PWU ke RAPBD Jatim 2015. Tapi

dimasukannya PAD itu bukan dari hasil hearing resmi komisi C dengan PT PWU, melainkan dari nota keuangan gubernur.

Selain itu, ujar Thoriq, Komisi C telah menetapkan rapat kerja bersama PT PWU tidak memenuhi persyaratan dalam rapat kerja resmi pembahasan RAPBD 2015. ‘’Atas dasar tersebut kami sepakat untuk melakukan audit terhadap sejumlah asset yang selama ini dikelola oleh PT PWU. Ingat dalam setiap hearing ketika kita minta annual report ternyata

PANGGUNG BIROKRASI

Sosialisasi Perwali SKTM Belum Merata DPRD Surabaya, Bhirawa Sosialisasi perwali tentang pengurusan SKTM terbnyata belum merata ke jajaran Dinkes Surabaya utamanya Puskesmas.

Meskipun Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya, Febria Rachmanita, menyatakan Perwali SKTM telah diketahui semua Puskesmas, namun kejadian penolakan masih terjadi.

Seperti yang dialami Riyanto warga Perak Timur Surabaya beberapa hari lalu.

Bahwa puskesmas di wilayah Perak Timur telah menolak pria tersebut untuk meminta surat keterangan sakit guna mengurus penerbitan SKTM di Kelurahan.

Bahkan, Kepala puskesmas Perak Timur, Surtini mengatakan kepada Riyanto, untuk mengurus penerbitan SKTM dari RT/RW harus di Kelurahan dulu setelah itu baru bisa ke puskesmas.

Padahal jika melihat Perwali no 53 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SKTM, mekanismenya ialah dari RT/RW menuju puskesmas, setelah itu baru ke kelurahan.

“Oh selama ini nggak ada puskesmas yang menolak untuk mintak surat keterangan sakit.

Kalau ada cobak tunjukan sama saya, puskesmasnya dimana, biar kami tindak lanjuti,” bantah Febria dikonfirmasi pers saat Q gat di gedung DPRD Surabaya kemarin.Q

Warga Tolak Apartemen Puncak MERR Surabaya, Bhirawa Kasus tak dimilikinya Surat Keterangan Rencana tata kota(SKRK) oleh pengembang Puncak Grup yang mengelola apartemen Puncak Merr di kawasan Jl. Kedung Baruk, berlanjut. Warga menyebut tidak pernah memberikan persetujuan atas pembangunan apartemen yang sedianya berjumlah 40 lantai itu .

Bahkan warga Perumahan Graha Santoso Regency yang lokasinya persis di samping lahan Apartemen Puncak Merr, belakangan juga melakukan penolakan atas rencana berdirinya apartemen di sekitar rumahnya.

Jika apartemen itu nantinya benar-benar didirikan tentu banyak konsekuensi serta dampak buruk yang harus dirasakan warga. Salah satunya tentu bangunan rumah warga akan terkena imbasnya, bisa dipastikan tembok warga akan retak serta menimbulkan kebisingan selama 24 jam.

Carlos, salah seorang security di perumahan itu mengatakan jika dalam sepekan belakangan warga bersama ketua RT, Agustinus, telah merapatkan barisan guna membahas rencana berdirinya Q gat apartemen tersebut.Q

tidak diberi. Ini artinya Dirut PT PWU tidak transparan.

Ingat kita ini sebagai anggota dewan memiliki fungsi pengawasan, karenanya kita memiliki kewajiban atas pelaksanaan kinerja PT PWU Jatim yang semuanya adalah milik Pemprov Jatim,’’tandasnya, Senin (3/11).

Di sisi lain, jelas politisi asal dari PKB ini juga telah memutuskan akan mengevaluasi PT PWU Jatim.

Menyusul adanya indikasi penghilangan asset. Untuk itu komisi akan mengandeng konsultant independent dan

tenaga ahli untuk mengaudit PWU, sekaligus mendalami perencanaan investasi yang akan dilakukan. ‘’Langkah ini diambil dikarenakan sikap PT PWU Jatim yang tidak transparan dalam melaporkan hasil kerja dan keuangannya.

Bahkan terkesan kesombongan dirut PT PWU Jatim, Arif Afandi,’’lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jatim yang lainnya, Suhandoyo mengaku tidak mengetahui keinginan dari Dirut PT PWU Jatim yang menyatakan

kepada wartawan yang katanya dirinya bukan maling.

Tidak itu saja, bahkan secara tak langsung menuduh Komisi C yang tidak bisa membaca laporan yang diserahkannya di Komisi C. ‘’Anda lihat sendiri saat kami hearing dengan PT PWU Jatim, bagaimana kita menanyakan soal laporan keuangan dan asset ternyata tidak ditanggapi.

Bahkan di wartawan justru dia menganggap kita tidak tahu soal laporan yang diberikan. Termasuk dia (Arif Afandi, red) mengaku se-

perti maling. Apa pernyataan ini benar. Ingat dia itu Dirut PT PWU yang notabene milik Pemprov Jatim, bukan miliknya sendiri,’’papar politisi PDIP dengan nada tinggi.

Karena itu, kalau Arif Afandi tidak mau dikritik oleh dewan, sebaiknya dia mengundurkan diri dari PT PWU Jatim. Ini karena didalamnya ada set negara dan uang negara, maka dewan memiliki kewajiban untuk mengawasi. Jika tidak, maka dewan akan disalahkan sekaligus dapat

dianggap melanggar aturan karena membiarkan kegiatan BUMD menyalahi aturan yang ada. ‘’Kalau memang Pak Arif tidak krasan yang silahkan mengundurkan diri saja.

Yang pasti apa yang kami kerjakan ini sesuai dengan aturan yang ada dan dilindungi oleh hukum. Apalagi yang kita ketahui banyak asset milik Pemprov Jatim yang sekarang ini tengah dikumpulkan oleh dewan sehingga ada sumbangan PAD dari ini seQ cty mua,’’tegasnya.Q

Tak Diikat Aturan, Lahan Produktif Lari ke Pengembang Pemkot, Bhirawa Dinas Pertanian (Distan) Kota Surabaya menyatakan lahan pertanian di Kota Surabaya ini terancam habis karena banyak beralih fungsi menjadi permukiman penduduk. Ketiadaan aturan yang mengikat , membuat petani di Surabaya bebas menjual lahan produktifnya kepada pengembang.

Dalam catatan Dinas pertanian , sekitar 80 persen lahan pertanian yang masih ada saat ini dimiliki pengembang. Sisanya yang masih berproduksi adalah berupa Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) serta milik perorangan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Justamaji mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan melarang masyarakat menjual tanahnya, termasuk sawah ke pengembang . menurutnya tidak ada aturan yang mengikat sehingga petani tidak menjual tanah produktifnya. “ Lahan pertanian di Surabaya saat ini tersisa sebesar 1.593 hektare.

Petani akan memilih menjual tanah atau sawahnya ke pengembang dengan harga tinggi. Kami tak bisa melarangnya karena hak mereka untuk menjual sawahnya kepada siapa saja selama dianggap menguntungkan,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (3/11).

Pihaknya juga memaparkan, dari 1.593 hektare sebagian besar berupa lahan tadah hujan yang berada di Surabaya Barat, dan beberapa di Surabaya Utara dan Timur. Dari jumlah tersebut sekitar 80 persen dimiliki pengembang,sedangkan sisanya 20 persen masih dikuasai

80 persen lahan produktif kota Surabaya telah dikuasai pengembang.Hanya sekitar 20 persen yang masih dipergunakan sebagai lahan pertanian.

trie diana/bhirawa

masyarakat dan Pemkot Surabaya karena tanah eks kas desa.

“Wilayah Surabaya Barat itu meliputi Kecamatan Karang Pilang, Wiyung, Lakarsantri, Sambikerep, Benowo dan Pakal. Serta Utara dan Timur meliputi Kecamatan Kenjeran, Bulak, Sukolilo, Rungkut dan Gunung Anyar,” paparnya.

Padahal lahan yang dikuasai pengembang itu sendiri sangat subur.

Bahkan selama ini lahan tersebut dimanfaatkan warga untuk bertani seperti di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep yang selama ini dikenal sebagai sentra lombok dan melon. Kondisi yang sama juga di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sebagai penghasil semangka.

“Bu Wali dulu pernah panen semangka disini,” tambahnya.

Menurut dia, lahan yang masih tersisa sekarang ini sudah dikuasai pengembang. Berhubung belum dibangun oleh pengembang, kata dia, maka lahan pertanian tersebut masih Luas lahan produktif Total Milik Pengembang Pemkot dan Masyarakat Lokasi Surabaya Barat Surabaya Utara dan Timur

bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk ditanami berbagai tanaman, dari padi hingga holtikutura. “ Kondisinya masih sawah, memang sudah dibeli oleh pengembang tapi masih difungsikan warga Q geh sekitar,” imbuhnya.Q

1.593 hektare 80% 20% Karang Pilang, Wiyung, Lakarsantri, Sambikerep, Benowo dan Pakal Kenjeran, Bulak, Sukolilo, Rungkut dan Gunung Anyar

Kejar Pengesahan RAPBD 2015, Paripurna Digelar Maraton DPRD Jatim, Bhirawa Mengejar deadline pengesahan RAPBD 2015 yang direncanakan pada 10 November, DPRD Jatim menggelar rapat paripurna secara marathon.

Bahkan Raperda Penyertaan Modal untuk Bank Tani serta dana cadangan terus dibahas agar Bank Tani dapat dimasukan

dalam legalitas RAPBD 2015.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengaku digelarnya rapat paripurna secara maraton ini sudah memenuhi standar aturan yang ada dalam RAPBD 2015 ini. Apalagi pembahasannya tidak memakan waktu lama dikarenakan hanya satu pasal saja.

‘’Hal ini sudah melalui rapat badan Musyawarah (Banmus).

Dimana ini mengejar pengesahan RAPBD 2015. Tapi yang pasti semuanya tak melanggar aturan,’’tegas politisi asal Partai Demokrat usai memimpin rapat paripurna, Senin (3/11).

Sementara itu Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf

menegaskan proses pembahasan RAPBD Jatim ini sudah sesuai aturan yang ada.

Dan Alokasi anggaran sudah sesuai dengan RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah. ‘’Sehingga pengedokan RAPBD tanggal 10 November nanti tidak dipaksakan, karena memang

sudah melalui proses yang ada,’’tegasnya dengan mimik serius.

Seperti diketahui, Senin (3/11) ini paripurna dilakukan sampai sore dengan agenda laporan komisi terhadap Raperda APBD jatim 2015. Dilanjutkan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda penyertaan modal dan Q cty Raperda dana cadangan.Q

Ketua Komisi D Kecewakan Tamu dari DPRD Kota Depok Merasa kedatangannya tidak dihargai, tiba-tiba salah satu dari sepuluh anggota DPRD Kota Depok yang berniat berkunjung ke DPRD Surabaya, keluar dari ruang pertemuan untuk menyampaikan rasa kecewanya kepada sejumlah wartawan.

Kekecewaan ini terkait dengan sikap Agustin Poliana ketua Komisi D yang dianggap tidak menyambut dan menerima sebagaimana mestinya. Hanya diterima sekitar sepuluh menit, Agustin langsung menutup pertemuan dan berjanji akan mengirimkan jawaban atas pertanyaan anggota DPRD Depok melalui email dan faximil.

Politisi asal Fraksi Gerindra Rizki M Noor yang juga mengaku istri dari anggota DPR-RI ini akhirnya menuju ruangan Dharmawan Wakil Ketua DPRD Surabaya untuk mengemuH A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

kakan kekecewaannya.

Rizki M Noor mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa karena kehadiran dirinya dan teman anggota dewan lainnya tidak disambut dengan baik dan bahkan dianggap tidak bertata krama sebagai sesama anggota dewan.

“Masak pertanyaan kami dimentahkan dan ditinggal pergi dengan alasan ada agenda dengan SKPD, kami tahu itu, tapi mbok ya kami ini dihargai, kami ini datang kesini juga capek, dan harus mendapatkan hasil, karena biasanya kami juga ditanya sejumlah media terkait ha-

sil kunjungan kami ini,” Masih Riszki M Noor, dirinya beserta rombongan ditemui tidak lebih dari sepuluh menit. Dan setelah mengatakan beberapa patah kata yang nadanya terkesan tidak bersedia menerima pertanyaan lagi, Agustin Poliana spontan pamit yang kemudian diikuti oleh 4 anggota dewan lainnya.

“Cara begini ini kan tidak bersahabat dan terkesan tidak menghargai, padahal kedatangan anggota dewan dari sini (DPRD Surabaya) ketempat kami, sangat kami hargai bahkan kami sambut dengan baik, kok balasannya seperti ini, jujur kami semua sangat kecewa dan merasa sia-sia,” ungkap Rizki di ruang Wakil Ketua.

Sebagai pernyataan maaf, sesaat kemudian muncul Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Surabaya dan Bak-

gat/bhirawa

Rizki M Noor anggota DPRD kota Depok saat mengeluhkan penerimaan Komisi D pada rombongannya. tiono , anggota Komisi D yang dengan spontan menuju ruang fraksi Handap untuk menemui sejumlah anggota DPRD Kota Depok yang telah menunggu beberapa jam.

Dalam sambutannya,

Masduki Toha menyempatkan diri untuk meminta maaf jika ada sikap dan tindakan anggota DPRD Surabaya yang dianggap kurang baik saat melakukan penyambutan dan me-

nerimanya.

Sementara Agustin Poliana saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya sudah menerima dengan baik dan dianggap tidak menyampaikan pertanyaan apapun, karena sudah dituangkan melalui fax.

“Saya sudah menerima beliau-beliau, dan tidak ada pertanyaan yang mendetail, karena sudah dituangkan melalui fax, maka nanti pertanyaannya juga akan kami jawab melalui fax,” jelasnya.

Dianggap tidak care, Poliana mengaku bahwa dirinya justru telah siap menerima kedatangan anggota DPRD Kota Depok sejak awal, tetapi kedatangannya yang terus molor, sementara dirinya juga harus dikejar dengan agenda rapat dengan SKPD. “Jadwalnya mundur terus, saya sudah siap menerima

beliau-beliau sejak jam 9, trus mundur jam 11, ternyata datangnya baru jam 1, dan saya juga sudah menemui, lantas tidak care dimana, lha wong kami berlima juga sudah menerima, dan tidak ada pertanyaan yang mendetail, jangan mencari-cari kesalahan dong,” akunya.

Ditanya bahwa anggota DPRD Kota Depok masih merasa kecewa dengan sikapnya yang dianggap tidak bersahabat, Agustin mengatakan bahwa dirinya tidak ada masalah.

“Saya tidak ada masalah, lha wong kami sudah menerimanya, bahkan tadi saya sampai sudah bolak balik ke ruang komisi, karena menunggu beliau-beliau yang kabarnya masih di bandara, sementara kami juga ada agenda lain yang siap meQ gat nunggu,” pungkasnya.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Selasa Pahing, 4 NOVEMBER 2014

Ketua Penggerak PKK, Tjaturina saat melakukan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk lahan produktif guna meningkatkan gizi keluarga.

PKK Kampanye Hapus AKI dan AKB Tim penggerak PKK Kabupaten Jombang gencar melakukan kampanye untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) hingga ke pelosok-pelosok desa. Itu dilakukan agar AKI dan AKB di Jombang yang saat ini masih menempati peringkat sembilan di Jatim bisa ditekan sedemikian rupa, sehingga benarbenar mampu menekan angka kematian ibu dan bayi.

B

erbagai cara dilakukan untuk mengam panyekan gerakan menekan AKI dan AKB, baik melalui sosialisasi melalui media massa, mengajak kader PKK hingga di desa-desa maupun dengan membentuk kader. Mereka diajak bersama menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan ibu saat melahirkan dan menyelamatkan bayi yang dilahirkan dari bahaya maut.

Kampanye penyelamatan ibu dan bayi itu terus digencarkan PKK dari sejak ibu mengandung hingga kelahiran si jabang bayi.

Antara lain dengan memberi kesadaran akan pentingnya memeriksakan kandungan para

Bupati Nyono Suharli menerima Penghargaan sebagai kabupaten Sehat dari Gubernur Jatim H Soekarwo.

ibu sejak dini dan secara rutin ke bidan-bidan desa atau Puskesmas terdekat. Demikian juga saat melahirkan, para ibu diminta melakukan persalinan ke bidan desa atau rumah bersalin yang secara medis mempunyai kecakapan menangani persalinan.

Dan, keseriusan Tim Penggerak PKK Kabu-

Demi Mimpi, Suka Blusukan Gerakan untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) saat ini terus dikampanyekan di Kabupaten Jombang. Itu dilakukan agar Kabupaten Jombang yang saat ini masih menempati peringkat sembilan di Jawa Timur, bisa keluar dari peringkat tersebut, syukursyukut bisa mencapai zero accident.

Untuk mencapai target besar tersebut, tak hanya SKPD yang terlibat, Tim Penggerak PKK pun mengambil peran. Bahkan tugas mulia itu kini berada di pundak Tim Penggerak PKK sebagai garda terdepan untuk meraih mimpi tersebut. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari sosialisasi, membentuk kader-kader di desa hingga mengundang para artis ibu kota untuk menggugah kaum pria berperan serta.

Adalah Ketua TP PKK Kabupaten Jombang Ir Hj Tjaturina Yuliastuti, MM yang menjadi nahkoda pemikirnya. Ia tidak hanya pandai mengkonsep gerakannya, tapi juga aktif melakukan aksi hingga ke pelosokpelosok desa. Blusukan dari rumah ke rumah warga, seakan sudah menjadi menu setiap perjalan sambang desa.

“Sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa berbuat keb a i k a n meskipun kecil dan bermanfaat bagi orang banyak,”. Begitu motto hidup istri Bu-

Tjaturina Wihandoko

pati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan ibu dari dua gadis Devi dan Thalia ini menjelaskan kegemarannya blusukan ke desa.

Ya, sejak dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang 24 September 2013 lalu, ia memang langsung tancap gas menjalankan program kerja.

Hampir tiada hari yang dilaluinya tanpa kegiatan. Ia juga kerap blusukan ke desa untuk memonitor perkembangan program tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Semua itu, kata Bu Tjatur demikian ia biasa disapa, dilakukan demi mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Jombang, yakni Jombang Sejahtera untuk semua.

“Saya ingin Jombang yang kota santri ini, lebih baik dan lebih berkembang. Obsesi saya, semua warga Jombang Sejahtera, mulai dari bayi hingga lansia terpenuhi haknya,” katanya. Ia mengakui mempunyai banyak mimpi untuk mewarnai perubahan di Kabupaten Jombang. Salah satu mimpi besarnya adalah menjadikan Jombang Kabupaten ASI, setelah Oktober tahun lalu Jombang mendapat penghargaan KP (Kelompok Pendukung) ASI terbaik nasional.

Dan, demi mewujudkan mimpi itu, Tjaturina menggandeng PKK desa, kecamatan, serta melibatkan Camat, Kepala Desa dan beberapa Ormas, ia menargetkan punya 1.000 kader motivator ASI se-Jombang. Dia juga mencanangkan katukisasi atau penanaman pohon katuk di semua kecamatan.

Sarjana Pertanian UPN Surabaya ini optimis target membentuk KP-ASI di 306 desa bisa terwujud dengan cepat berkat dukungan para motivator, kader dan masyarakat. Sehingga, peluang menjadikan Jombang sebagai kabupaten ASI semakin terbuka. Apalagi Jombang sebentar lagi Kabupaten Jombang mempunyai Perda ASI, yang isinya mewajibkan setiap rumah sakit melakukan rawat gabung dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Sehingga nantinya setiap bayi yang lahir di Jombang harus IMD serta melarang pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan.

Selamat Bu. Q rur

paten Jombang dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jombang ini ditunjukkan dengan menghadirkan langsung konsultan dari Kementerian Kesehatan RI yang dipimpin dr. Rusmiati. Rombongan tim Advokasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan dari Kementrian Kesehatan RI ini secara khusus memfokuskan percepatan pencapaian target MDGs 5, termasuk di dalamnya adalah menekan angka kematian ibu dan bayi.

Karena itu, untuk melakukan identifikasi permasalahan, tim dari Kemenkes RI di Kabupaten Jombang kemudian mendengarkan paparan program KIA, diskusi, tanya jawab serta melakukan kunjungan langsung ke salahsatu Puskesmas. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para pelaku kesehatan di lapangan, sehingga bisa dicarikan solusi yang tepat

Ketua Penggerak PKK Jombang, Tjaturina Wihandoko bersama Artis Ibu Kota sosialisasi Lelaki Peduli menekan angka kematian Ibu dan bayi.

Bupati Jombang Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko menyambut baik kedatangan tim Kemenkes RI tersebut. Bupati berharap tim Kemenkes RI mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menemukan solusi bagaimana upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) juga Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jombang. Sehingga Visi Misi Jombang sejahtera untuk semua, benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

“Saat ini Kabupaten Jombang berada di urutan ke 9 tertinggi untuk AKI dan AKB di Jawa Timur. Kedepan, saya bersama jajaran SKPD terkait, Dinas Lintas sektor dan masyarakat sudah berkomitmen untuk bersinergi dan menekan kematian ibu dan bayi.

Bahkan kita sudah bertekad dapat menghapus AKI dan AKB. AKI dan AKB di Jombang harus zero (nol),” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jombang Dr. Heri Wibowo Mkes, menjelaskan, sebetulnya seluruh program kegiatan KIA telah dilaksanakan dengan baik. Namun kenyataannya AKB dan AKI di Kabupaten Jombang masih relatif tinggi, sehingga perlu dilakukan evaluasi.

Karena itu, pihaknya bersama dengan Tim Advokasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan dari Kementrian Kesehatan RI, akan mengidentifikasi permasalahan dari hulu hingga hilir penyebab tersebut, sehingga nantinya bisa dicarikan solusi yang tepat.

“Dalam melakukan, analisa tim akan melakukan identifikasi masalah dalam upaya Penurunan AKI dengan menggunakan intervensi yang efektif dan menggunakan sumberdaya daerah. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan rekomendasi kesepakatan,” tandasnya. Q rur

Suasana roadshow nonton film bareng mencare dan seminar, gender dan maskulinitas positif "Share Your Story"

Ajak Kaum Laki-laki Terlibat Ketua Tim Penggerak PKK Jombang, Hj. Tjaturina Wihandoko, MM mengajak agar kaum laki-laki meningkatkan kepedulian kepada perempuan pasangannya dan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan saat acara Seminar bertajuk Men Care “putus siklus KDRT dengan menjadi laki-laki Peduli”, di Jombang beberapa waktu lalu di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang.Isteri Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko ini, menegaskan bahwa laki-laki pasti sangat peduli dengan istri atau perempuan, namun dirinya juga yakin dengan peningkatan kepedulian dan peran serta laki-laki yang diwujudkan dengan memberikan perhatian dan dukungan maksimal terhadap istrinya. Termasuk memberikan perhatian lebih pada saat istrinya mengandung hingga bayi yang dilahirkan, sehingga ibu dan bayi selamat dan sehat.

Selain itu, ujar Hj. Tjaturina, dengan sikap laki-laki yang lebih peduli, hak-hak perempuan akan semakin dihormati, serta perkembangan anak semakin meningkat. “Suami istri harus saling menghormati, saling support, saling berbagi dalam suka duka untuk merawat, membesarkan dan membimbing anak dengan niatan ibadah karena Allah SWT,” tuturnya Dijelaskan, berdasarkan data kematian bayi lahir di Kabupaten Jombang, pada tahun 2013 terdapat 243 jiwa. Sedangkan, hingga Agustus tahun ini angka kematian bayi baru lahir sebanyak 116 jiwa. Sedangkan, angka kema-

tian ibu sebanyak 18 jiwa. “Perlu disadari bahwa angka kematian ibu dan anak cukup tinggi.

Para laki-laki perlu lebih perhatian dan semakin peduli terhadap isteri dan anak-anaknya,” tandas Hj. Tjaturina, saat Seminar yang digelar di Aula Bung Tomo Pemkab Jombang.

Ia menambahkan, keterlibatan positif lakilaki dalam kehidupan pasangan dan anaknya akan menciptakan peluang global untuk dunia yang lebih setara, dan memberikan manfaat bagi perempuan, anak, dan lelaki itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan lakilaki sebagai dalam pengasuhan anak akan meningkatkan keintiman hubungan, menjadikan mereka sebagai ayah yang lebih baik, dan meningkatkan taraf kehidupan.

“Karena itu, mari kita bersama-sama bersinergi berusaha untuk menekan angka kematian ibu dan bayi dengan jalan meningkatkan derajat kesehatan ibu juga bayi, Insyaallah visi mewujudkan masyarakat Jombang Sejahtera untuk semua akan terwujud,” jelas ibunda Devi dan Thalia ini kepada para peserta seminar.

Dalam kesempatan tersebut, Tjaturina juga menyampaikan testimoninya bagaimana sang suami memberikan kepedulian yang lebih saat dirinya hamil hingga putrinya lahir. Dimata Tjaturina, Bupati Nyono Suharli adalah suami yang sempurna. Perhatian kepada keluarga, istri dan anak sangat luar biasa.

“Bapak yang menyiapkan juga memandi-

kan anak-anak jikalau saya belum pulang dari kantor. Bapak sangat menentang keras anaknya diberikan susu formula begitu lahir. Meski saya bekerja, Bapak meminta saya untuk tetap memberikan Air Susu Ibu (ASI) menjadi makanan wajib hingga 6 bulan dan dilanjut sampai 2 tahun. Dengan setia beliau menyiapkan dan menunggui saya saat menyusui dan menyeka keringat yang menetes,” tuturnya Pada acara tersebut Tjaturina Wihandoko bersama artis cantik Inne Febriyanti dan Nia Dinata sutradara ternama berkesempatan menjadi narasumber dalam seminar laki-laki peduli. Ine Febriyanti lebih banyak menceritakan kebersamaan suami dan anak-anaknya. Baginya, suaminya sangat begitu memahami dan mengerti kesibukannya. Perhatian kepada dirinya dan anak-anaknya sangat luar biasa. Dan sebaliknya, dia juga memberikan perhatian yang sama.

Menurut Nia Dinata yang menjadi moderator dalam seminar tersebut kegiatan semacam ini penting untuk kebaikan bangsa, yakni untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. “Kita tidak mencari siapa yang salah dan yang benar dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, tapi justru kita menggandengan dan merangkul kaum laki-laki untuk bersama menekan angka kematian Ibu dengan memberikan kepedulian yang lebih,” pungkasnya. Q rur

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

1.740 Orang Ikut Tes CPNS Sidoarjo

Bupati Sambari Gelar Mutasi Hari Ini Gresik, Bhirawa Bila tak ada aral gerbong mutasi hari ini digulirkan pasangan Bupati-Wabup, SQ (Sambari Halim Radianto-Moch Qosim) di masa pemerintahanya yang berjalan 4 tahun. Kali ini pejabat yang terkena mutasi sebanyak 200 pejabat, mulai eselon IV, III dan II. Mereka berasal dari pejabat struktural dan fungsional.

Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 1.740 orang akan mengikuti tes CPNS 2014 di Kab Sidoarjo yang digelar pada 7 Nopember dan 8 Nopember mendatang, di Kantor BKN Regional 2 Jl Letjen Suprapto, Waru.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Sri Witarsih SH, tes dua hari itu masih seputar Tes Kemampuan Dasar (TKD). Seperti tes wawasan kebangsaan. Pelaksanaannya, menggunakan cara Computer Asisted Test (CAT). ‘’Tes dimulai pukul 08.00, peserta terlambat datang dinyatakan gugur dan tak boleh masuk,’’ jelas Witarsih, Senin (3/11) kemarin, di kantornya.

Setelah dilakukan TKD, lanjut Witarsih, di Sidoarjo akan dilakukan Tes Kemampuan Bidang (TKB). untuk pelaksanaan TKB mungkin tak semua daerah melakukannya. Alasannya macam-macam. Untuk pelaksanaan TKB ini Sidoarjo nanti akan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (PT). Untuk TKB, masih harus menunggu jadwal dari BKN. Dalam tes CPNS tahun 2014 ini, Kab Sidoarjo dapat quota 92 formasi dari Menpan. Dari 92formasi itu terdiri dari tenaga guru 25, tenaga kesehatan 15 dan tenaga teknis 52.Q ali

ali kusyanto/bhirawa

Bangunan liar yang dipakai praktek pijat urat dan 14 bangunan liar lainnya di pinggir rel KA Gedangan segera eksekusi.

Pijat Urat Gedangan Segera Dieksekusi ali kusyanto/bhirawa

Tes CPNS di Kab Sidoarjo yang digelar beberapa waktu lalu.

Komisi Segera Blusukan dan Hearing dengan SKPD Gresik, Bhirawa Empat komisi yakni komisi A, B, C dan D setelah resmi terbentuk, Senin (3/11) langsung melakukan rapat internal di ruang komisi masing-masing, membahas agenda kinerja sisa bulan tahun 2014.

Hasilnya ada yang mengagendakan blusukan (Sidak) juga langsung memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hearing.

Dari pantauan Bhirawa, rapat internal di ruang masing-masing komisi dalam rapat perdana komisi ini seluruh anggota lengkap. Mereka nampak antusias menentukan rencana dan hampir semua anggota mengajukan usul mengagenda kujungan kerja ke SKPD, rekanan (CV), selain itu juga ada yang mengusulkan langsung blusukan (Sidak). Karena dari beberapa laporan masyarakat selama hampir dua bulan lebih menganggur, banyak kinerja SKPD tak maksimal alias asal-asalan.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Gresik, Anwar Sadad seusai rapat, dari rapat internal anggota komisi tadi. Semua anggota telah sepakat untuk langsung memanggil memanggil SKPD, rekanan (CV). Hearing bertujuan memperkenalkan anggota komisi C, dan croscek beberapa informasi yang di dapat dari masyarakat. ‘’Rencana akan dilakukan pada Rabu (5/ 11) besok, para Kepala SKPD harus datang.

Kalau agenda Sidak akan sesuai dengan waktu nanti, karena dalam Sidak diperlukan waktu yang lama. Selain itu kalau jaraknya jauh, maka akan menyita waktu. Itu karena waktu kita sekarang mepet, makanya untuk mempercepat diundang hearing saja terlebih dahulu. ‘’Kami yakin, seluruh anggota komisinya sudah memiliki aspirasi sejak pencalegan kemarin,’’ ungkap politisi senior dari F-PPP. Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi B DPRD Gresik, M Munir, untuk program kerja pertama. Komisi B, telah sepakat seluruh anggota komisi untuk melakukan blusukan. Ini dilakukan, agar anggota komisi mengetahui persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Karena sejak sebelum jadi anggota dewan hingga kini, sudah mendapat setumpuk informasi itu. Maka lebih baik langsung di lakukan Sidak.Q kim

Selasa Pahing 4 NOVEMBER 2014

Sidoarjo, Bhirawa Bangunan Liar (Bangli) yang dipakai untuk praktik pijat urat (Pitrat) di Jl Raya Gedangan, Utara Monumen Gedangan, dan 14 bangunan lainnya segera dieksekusi Satpol PP Sidoarjo.

Menurut Kasatpol PP Sidoarjo, Mulyawan SH, bangunan 15 Bangli itu diperkirakan berdiri sejak setahun lalu. Diantaranya dimanfaatkan untuk berjualan gipsum, ban bekas, kaca mata dan helm, dan sejumlah warung makanan. ‘’Kalau mereka tak mau pindah jelas akan dieksekusi, sebab meski itu lahan PT KAI, tapi masuk dalam wilayah hukum Pemkab Sidoarjo, dan akan dilakukan secepatnya,’’ ujar

Mulyawan, didampingi Kabid Penyidikan dan Penindakan, Hari Sucahyono SH, Senin (3/11) kemarin, di kantornya.

Hasil informasi yang didapat dari PT KAI, lahan dipinggir rel kereta api mulai Waru sampai Porong tak akan disewakan lagi dan tak diperpanjang. Sebab kini PT KAI mempunyai program dobel track yaitu pembangunan rel jalur ganda. ‘’Adanya bangunan liar disana jelas akan makan lahan PT KAI untuk pelebaran rel,’’ ujarnya.

Eksekusi bangunan liar, menurut Mulyawan masih banyak lagi. Misalnya rencana untuk Bangli di sekitar arteri porong, juga Bangli yang berada di jalur yang bakal dipakai untuk Frontage Road

(FR) mulai kawasan Waru, Gedangan Buduran. Tetapi Mulyawan sempat menyampaikan, pihaknya juga baru saja mengeksekusi sebanyak 23 Bangli di Jl Letjen Suparpto, Waru. ‘’Mereka menempati saluran pembuangan di pinggir jalan,’’ kata Mulyawan.

Disana rata-rata Bangli itu dimanfaatkan untuk warung, tempat usaha sekalian dipakai tempat tinggal. Panjang bangunan liar itu sekitar 100 meter. Eksekusi, menurut Mulyawan, bisa berjalan lancar sebab sebelumnya sudah dilakukan teguran hingga tiga kali dan peringatan hingga tiga kali. Sehingga sebelum Hari H eksekusi, sudah ada sebanyak 19 Bangli yang dibongkar sendiri.Q ali

Wali Kota Bakal Gratiskan Raskin

kariyadi/bhirawa

H Mas’ud Yunus Kota Mojokerto, Bhirawa Mulai tahun 2015, warga miskin Kota Mojokerto sasaran program Raskin (beras untuk warga miskin) tak perlu menyiapkan uang tebus untuk membawa pulang Raskin. Mereka cukup terdata sebagai keluarga sasaran Raskin saja, beras berstandar SN14 bisa mereka nikmati. Sebab Pemkot akan menebar Raskin gratis. Wali kota mengeluarkan kebijakan Raskin gratis agar tak membebebani warga kurang beruntung.

Model cash and carry atau bayar dan bawa pulang Raskin tak lagi diberlakukan. Cara meringankan beban warga miskin untuk mendapatkan jatah

beras pemerintah ini disampaikan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus saat launching angkutan malam hari (Amari) gratis di Terminal Kertajaya lalu.Raskin gratis ini merupakan program gratis kelima setelah empat program gratis diluncurkan, yakni pendidikan, kesehatan, layanan dasar kependudukan dan amari. ‘’Tahun 2015 akan ada lima program gratis. Kalau hari ini kita launching program Amari gratis yang menjadi program gratis keempat menyusul program pendidikan gratis, kesehatan gratis dan pelayanan dasar kependudukan gratis, awal tahun depan dilengkapi program gratis kelima, yakni program raskin gratis,’’ kata Mas’ud Yunus.

Program Raskin gratis, ujar Mas’ud Yunus, merupakan bagian dari komitmen pemerintahan yang dipimpinnya untuk lebih meringankan beban warga miskin penerima manfaat. ‘’Program-program gratis itu juga bagian dari visi misi Kota Mojokerto sebagai service city,’’ imbuhnya.

Hanya saja, birokrat ulama ini belum membeber lebih jauh berapa alokasi dana APBD yang bakal dikucurkan untuk program Raskin gratis ini. Ia hanya

mengingatkan, meski nantinya Raskin digratiskan, petugas di lapangan harus tetap memperhatikan mutu beras, timbangan dan kecepatan dalam pendistribusiannya.

Tahun ini pemerintah pusat memberi jatah raskin untuk Kota Mojokerto sebanyak 5,205 KK. Sementara secara keseluruhan rumah tangga penerima program raskin sebanyak 6.645 KK. Kekurangan sebanyak 1.440 KK ditutup dengan program Raskin yang bersumber dari APBD. Dana yang dikeluarkan untuk untuk belanja raskin ini sebesar Rp2,15 miliar.

Setiap sasaran penerima Raskin mendapat jatah 15 kilogram per bulan. Harga tebus, cash and carry Rp1.600 per kilogram.

Hal yang juga ditekankan Wali kota yakni bahwa penyaluran Raskin harus benarbenar kepada penerima. Tak boleh lagi adanya kebijakan yang membagi jumlah Raskin agar merata kepada warga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima. ‘’Penerima Raskin harus sesuai byname by adress, jangan sampai ada kebijakan membagi rata kepada mereka yang tak terdaftar sebagai penerima. Kita akan turunkan tenaga pengawas,’’ tandas wali kota.Q kar

Dari 200 pejabat yang terkena gerbong mutasi itu kebanyakan dari kalangan pejabat fungsional (di Dinas Pendidikan) seperti Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan kepala sekolah.

Selain itu, pejabat struktural seperti camat, kepala bidang, kepala seksi, kepala bagian hingga kepala dinas dan kepala badan.

Sedikitnya, ada tujuh camat yang akan terkena gerbong mutasi di mutasi injury time ini sebelum Bupati dan Wabup kembali mencalonkan diri pada Pilbup (Pemilihan Bupati) langsung yang dijadwalkan diselenggarakan Bulan Juni tahun 2015 mendatang. Camat sebagai ujung tombak pemerintahan Bupati-Wabup itu sangat wajar jika jelang Pilbupharus diganti dengan orang-orang loyal, komunikatif sehingga bisa mendapatkan pundi-pundi suara pada Pilbup mendatang.

Data yang didapatkan Harian Bhirawa Senin (3/11) kemarin menyebutkan, tujuh camat yang terkena gerbong mutasi itu diantaranya, Camat Cerme (Suropadi), Camat Driyorejo (Haris Irianto), Camat Wringinanom (Sujarto), Camat Bungah (Roedy Poerwanto), Camat Menganti (Sutrisno), Camat Kedamean (Satriyo Utomo) dan Camat Duduksampeyan (Hari Syawaludin).

Sementara pejabat eselon II (struktural) yang terkena mutasi diantaranya, Asisten I (Tursilowanto Harijogi), Asisten III (Hari Sucipto), Kepala Dishub (Ach Nuruddin), Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan (Tarso Sagito), Staf Ahli Bupati Bidang Hukum (Sutaji Rudi), Kepala Bappeda (Herman Sianturi), Kepala Dinas Sosial (Bambang Sugati), Ke-

pala BLH (Tugas Husni Syarwanto) dan Kepala Disnakertrans (Mulyanto).

Namun nama-nama yang dikabarkan akan terkena mutasi tak menutup kemungkinan akan berubah.

Artinya, mereka bisa jadi dimutasi atau batal. Kalau dalam sejarah pemerintahan Bupati, Sambari Halim Radianto sudah berkali-kali terbukti, pejabat yang sudah dapat undangan mutasi, ternyata pada hari H nya batal. Bahkan, kurang dari hitungan jam, pejabat yang akan terkena mutasi bisa gagal karena faktor tertentu.

Hal itu terjadi, karena Bupati yang memiliki hak prerogatif bisa merubah nama-nama pejabat yang akan dimutasi, bahkan bisa membatalkan sebelum mutasi digulirkan.

Kepala BKD(Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Gresik, Drs Saputro MM, enggan berkomentar banyak soal mutasi pejabat gerbong X yang digulirkan pasangan SQ hari ini, Selasa (4/11).

Saputro hanya mengatakan, pejabat yang kena gerbong mutasi 200 pejabat. Namun, dia mengaku tak hafal nama-nama pejabatnya. Alasannya, datanya sudah dinaikkan ke Bupati. ‘’Saya tak hafal nama-namanya satu per satu. Yang dimutasi 200 orang. Datanya sudah naik di meja Pak Bupati,’’ katanya singkat.

Sementara Asisten I, Tursilowanto Harijogi mengatakan, sebagai bawahan dirinya akan manut terhadap kebijakan Bupati, Sambari Halim Radianto.

Kalau mutasi gerbong X, Selasa (4/11), dirinya katut, maka akan menjalankan perintah bupati sebaik-baiknya. ‘’Saya ini cuma bawahan. Saya akan patuh perintah bupati,’’ katanya.Q eri

Jadwal Pemilihan Bupati Terancam Molor Kab Mojokerto, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Mojokerto hingga kini belum mendapat kepastian tertulis terkait model pemilihan bupati (Pilbup) Mojokerto. Akibatnya jadwal Pilbup yang seharusnya digelar Juni 2015 nanti masih belum bisa dipastikan. Padahal masa jabatan Bupati Mojokerto akan berakhir pada 18 Oktober 2015.

Ketua KPU Kab Mojokerto, Ayuhannafiq, mengaku hingga kini pihaknya belum mendapat instruksi dari KPU Pusat terkait pelaksanaan Pilbup Mojokerto. ‘’Kami masih menunggu kepastian aturan Pilkada, nanti dilaksanakan langsung atau dipilih DPRD,’’ kata Yuhan dihubungi, Senin (3/11) kemarin .

Instruksi tertulis dari KPU pusat itulah yang akan dijadikan pijakan pelaksanaan Pilbup Mojokerto. KPU Kab Mojokerto tak bisa mengambil sikap tanpa ada atuan resmi dan tertulis. Meski demikian, bersama jajarannya di KPU Kab Mojokerto sudah menyiapkan dua skenario Pilbup. ‘’Secara prinsip kita sudah siap.

Apakah nanti Pilgub bakal digelar melalui DPRD ataukah dipilih secara langsung,’’ tambahnya.

Yuhan juga mengakui, perebutan pimpinan Komisi yang ada di DPR RI, memang bisa berdampak pada proses Pilkada Mojokerto. Sebab kalau konflik internal DPR tak segera kunjung selesai, maka pembahasan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Pilkada yang dijadwalkan pada Bulan Januari 2015 bisa molor. ‘’Kalau konflik internal DPR RI terus berkepanjangan, maka Pilbup Mojokerto bisa molor dan terjadi kekosongan jabatan. Karena kita sebagai penyelenggara Pilbup tak memiliki pijakan hukum,’’ imbuhnya.

KPU Kab Mojokerto, menurut Yuhan, sudah bertemu dan melakukan koordinasi dengan Pemkab dan DPRD setempat. Pertemuan itu membahas besaran dana jika Pilkada dilakukan secara langsung, dengan kisaran angka sekitar Rp30 miliar. ‘’Kita hanya koordinasi soal anggaran Pilkada langsung. Langkah ini sebagai persiapan kalau nantinya ada kepastian Pilbup dilakukan secara langsung. Tapi kalau nantinya Pilbup dilakukan di DPRD, maka anggarannya tinggal menyesuaikan saja,’’ pungkasnya.Q kar

PAN dan Golkar Waspadai ‘Jebakan Batman’ Fraksi Golkar Bintang Pembangunan (GBP) dan FPAN Sidoarjo akhirnya menyetorkan nama anggotanya untuk mengisi komisi-komisi, Senin (3/11) kemarin, namun kedua fraksi ini akan menarik namanama bila fraksi lain menabur ‘jebakan batman’.

Pimpinan DPRD dan tujuh ketua fraksi, Senin kemarin menggelar pertemuan untuk membahas molornya pembentukan AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Pimpinan dan fraksi sepakat untuk mengelar paripurna, Rabu besok, untuk membentuk AKD meliputi susunan pimpinan komisi, badan kehormatan, badan legislatif.

Wakil Ketua DPRD, Taufik Hidayat mengatakan, kebuntuan politik selama dua bulan ini akhirnya bisa dicairkan dengan menggelar paripurna untuk mengesahkan pimpinan AKD. Paripurna dibuka dulu, kemudian pimpinan akan menskorsing beberapa menit untuk memberi kesempatan ke-

pada komisi untuk menentukan pimpinan berdasarkan nama anggota sudah masuk.

Nama-nama itu dimusyawarahkan atau bisa dipilih saat pembentukan komisi. Paripurna hari itu juga langsung mengesahkan komisi. Dalam tempo seminggu atau dua minggu langsung bekerja keras untuk menyelesaikan tunggakan pekerjaan yang belum selesai akibat molornya AKD. ‘’Ini saja masih belum membahas KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plavon Anggaran Sementara) 2015. APBD 2015 juga belum dibahas.

Taufik menegaskan, dalam pertemuan pimpinan dan fraksi kemarin tak membahas soal jatah

pimpinan komisi. Jatah pimpinan komisi nanti dibahas tersendiri oleh masing-masing komisi.

Ketua Fraksi GBP, Warih Andono menegaskan, pihaknya bersedia berembug dan menyetorkan nama-nama anggota komisi dengan catatan fraksi Gerindra tak boleh diberi jatah ketua komisi.

Gerindra dengan tujuh kursi dinilai melakukan pengkhianatan. Gerindra sebagai motor KMP (Koalisi Merah Putih) bermain dua kaki dengan meninggalkan GBP dan PAN. Awalnya Gerindra, GBP dan PAN sudah menyamakan persepsi untuk membangun kekuatan politik di Sidoarjo. tetapi dalam perjalanan menempuh pimpinan komisi-komisi, Gerindra pindah haluan ke pihak sebelah. ‘’Saya tak sakit hati, cuma kecewa dengan manuver Gerindra,’’ terangnya.

GBP dan PAN harus mendapat

jatah ketua komisi, yang dua komisi lain silahkan diambil fraksi lain. ‘’GBP tak mau dijatah Ketua BK atau Ketua Banleg,’’ ujarnya. Tentu saja permintaan ini membuat rivalnya meradang.

FKB memasang harga mati dengan dua ketua komisi. PDIP dengan delapan kursi juga meminta satu ketua komisi. Gerindra dengan 7 kursi juga mengincar ketua komisi. Skenario tadinya dikonsep dengan meninggalkan GBP dan PAN. Tapi di luar dugaan, GBP dan PAN membalik kondisi ini. Justru angin politik berpihak ke GBP dan PAN yang punya 14 kursi. Tatib DPRD menetapkan syarat minimal dalam membentuk komisi minimal 11 kursi.

Bila PAN dan GBP menarik diri, dipastikan gagal membentuk komisi karena tak akan memenuhi syarat minimal.

Sedangkan untuk merubah

istimewa

Di Gedung DPRD Sidoarjo inilah wakil rakyat memperjuangkan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sempat molor dari target direncanakan.

Tatib syarat minimal harus dengan membentuk Pansus Tatib. Bagaimana bisa membentuk Tatib, dengan kondisi formasi AKD belum terbentuk. Keadaan ini yang lebih menguntungkan

dua fraksi ini. Ia justru mewaspadai jangan sampai dua fraksi ini masuk dalam ‘jebakan batman’. Sudah setor nama tetapi kemudian dihabisi dalam penentuan AKD.Q hds

JAWA TIMUR

Selasa Pahing 4 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

Kali Kedua Pedagang Pasar Semampir Tolak Direlokasi Probolinggo, Bhirawa Setidaknya sebanyak 53 pedagang Pasar Semampir Kraksaan Kabupaten Probolinggo, untuk kali kedua menolak untuk direlokasi ke lantai dua, hal tersebut dengan cara mendatangi kantor PD Pasar. Pedagang yang biasa berjualan rempah-rempah itu menolak direlokasi ke lantai dua gedung baru pasar yang dibangun beberapa bulan lalu, bahkan akan mengadu kebupati jika pihak pasar tetap memaksanya.

Para pedagang menuntut uangnya dikembalikan dan terus meneriakkan Kepala Pasar Semampir, Shemy Adi, dengan kata-kata kasar karena merasa dibohongi. Mereka merasa dirugikan dengan penjualan lapak dan bedak dengan harga jutaan rupiah dan meminta uangnya dikembalikan.

Para pedagang tersebut meneriakkan kata-kata: “Kamu itu jahat pak, kamu memeras kami yang hanya berjualan rempah-rempah di sini, mau dikemanakan uang kami yang jumlahnya puluhan juta itu. Kami hanya meminta keadilan dan kembalikan uang kami, selama ini kami ditipu," kata H Khalik.

Menurut H. Khalik, Senin (3/11) para pedagang pasar semampir menolak direlokasi lantaran tidak sanggup membawa beban dagangannya yang berat diangkat ke lantai dua.Q wap

Melalui Wawasan Kebangsaan, GP Ansor Cegah Paham Radikal Pasuruan, Bhirawa Gerakan Pemuda Ansor mendapat mandat untuk mengawal ideologi pancasila serta siap menangkal paham radikal, termasuk gerakan IS (Islamic State). Mandat itu akan dituangkan dalam kegiatan wawasan kebangsaan pada Jambore Bakti Banser dan Rakorwil pada 7-9 November 2014 di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

“Kami tidak sepakat atas gerakan radikal yang melakukan kekerasan atas nama Islam. Makanya, peserta jambore nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan.

Jadi ini menjadi khusus kami (GP Ansor Jatim) dalam Jambore dan Rakorwil yang akan dilaksanakan di Tosari besok,” ujar Farid Syauqi, Ketua GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Senin (3/11).

Tahun ini acara rakorwil dibuka dengan acara Jambore Bakti Banser 2014 akan diikuti 500 peserta yang berasal dari seluruh Jatim. Jambore kali ini juga menggelar kegiatan bakti sosial dan santunan kepada yatim dan janda.

Ada berbagai kegiatan pada jambore tersebut diantaranya, para peserta akan diberi materi antara lain materi tentang lalu-lintas dan tanggap bencana. Termasuk juga yang paling utama adalah para peserta jambore dibekali materi wawasan kebangsaan.

“Tujuan dari Jambore Bakti Banser supaya tidak terseret dalam radikalisme dan siap membentengi keluarga serta lingkungan mereka dari penyebaran paham radikal. Karena, Banser merupakan elemen inti dari GP Ansor,” jelas Farid Syauqi.

Di Jember Kehadiran organisasi garis keras mengatasnamakan aga-

ma yang kian marak belakangan di Tanah Air memang sempat menggugah Gerakan Pemuda Ansor dari sejumlah daerah untuk meningkatkan soliditas dan peran. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah pertumbuhan kelompok radikal ini.

Di Jember, untuk mengantisipasi masuknya gerakan ISIS (Iraqi-Syiria of Islamic State), PC GP Ansor setempat mendatangi Mapolres Jember, belum lama ini. Puluhan pengurus dan kader Ansor yang dipimpin Ayub Junaidi tersebut diterima Kapolres Jember, AKBP Awang Joko Rumitro. “Kami ingin bersinergi dengan jajaran Polres untuk memantau sekaligus menangkal masuknya kelompok ISIS di Jember,” ujar Ketua PC GP. Ansor Jember, Ayub Junaidi.

Untuk itu, kata Ayub, pihaknya saat ini sudah menurunkan 10 anggota Banser di setiap desa yang diberi tugas khusus untuk memantau perkembangan atau gejala-gejala

Lawan Pemagaran, Pedagang Gelar Istighasah Malang, Bhirawa Investor Pasar Blimbing PT Karya Indah Sukses (KIS), telah mulai melakukan pemagaran untuk pembangunan Pasar Blimbing. Sayangnya pemageran yang dilakukan oleh investor itu sama sekali tidak membuat pedagang bergeming.

Ratusan pedagang Pasar Blimbing Kota Malang, terkesan acuh, menanggapi pemagaran tepat jualan mereka. Bahkan mereka menggelar doa dan melakukan istigasah di halaman depan pasar setempat. Doa itu sebagai simbul penolakan pedagang atas rencana relokasi ke Stadion Blimbing.

Sutrisno, juru biacara Pedagang Pasar Blimbing, kepada wartawan Senin (3/11) kemarin, mengutarakan, para pedagang mau direlokasi jika siteplan pembangunan Pasar Blimbing telah tuntas. Ini sama dengan rekomendasi Komnas HAM pada 10 Juni 2014 lalu.Q mut

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf (kanan pertama) bersama Wagub Jatim H Saifullah Yusuf saat apel kebangsaan Satkorcab Banser Kabupaten Pasuruan di lapangan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. radilkasme di masyarakat. Selanjutnya, anggota Benser tersebut diimbau untuk melapor jika mendapatkan gejalagejala yang mencurigakan.

Saat ditemui GP Ansor, Kapolres Jember, AKPB Awang Joko Rumitro menyatakan

bahwa pihaknya sudah menginstruksikan jajaran Polsek untuk terus mengawasi perkembangan terkait ISIS. “Sejauh ini belum ditemukan indikasi munculnya ISIS, dan jika ada kami siap bertindak,” ujarnya.Q hil,efi

Pusat Ibu Kota Kepanjen Miliki Universitas

Bantuan Sapi Rawan Penyimpangan Sampang, Bhirawa Bantuan sapi melalui dana hibah Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Sampang rawan penyimpangan. Berdasarkan data dinas kelautan, peternakan dan perikanan (DKPP) Sampang, hampir setiap tahun Kabupaten Sampang rutin digelontorkan bantuan hibah sapi betina pada kelompok peternak di Desa Kabupaten Sampang.

Moh Anwar ketua Fraksi Gotong royong DPRD Sampang saat ditemui Senin (3/11), sangat pesimis bantuan hibah provinsi tersebut berupa sapi akan berjalan sesuar prosedur yang ada, bahkan hingga saat ini jumlah total sapi yang dihibahkkan pada kelompok peternak di Kabupaten Sampang tidak jelas berapa total jumlahnya.

“Padahal bantuan tersebut hampir setiap tahun digelontorkan di Kabupaten Sampang, tahun 2014 ini ada 54 ekor sapi yang digelontorkan ke Kabupaten Sampang pada 4 kelompok dengan masingmasing sapi pagunya kurang lebih Rp 7.000.000 lalu kalau dikalikan total nilainyanya sebesar Rp 387.000.000.

“Sungguh nilai yang fantastis,” jelasnya.

Masih dikatakan Moh Anwar, bantuan rutin setiap tahun itu dengan dana hibah hingga saat ini pertanggungjawabannya tidak jelas, bahkan kalau dicek di lapangan bantuan sapi dari tahun ketahun dipastikan sapi tersebut tidak sesuai dengan nilai bantuan, oleh sebab itu, mestinya DKPP Kabupaten Sampang, harus melakukan pembinaan dengan benar agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.Q lis

5

sawawi/bhirawa

Kasek SMAN II Situbondo, Dra Endang Wiji Lestari MM, saat menerima penghargaan sebagai juara II Kasek berwawasan lingkungan dari Gubernur Jatim, DR Soekarwo.

SMAN II Juara II Lomba Kasek Berwawasan Lingkungan se-Jatim Situbondo, Bhirawa Kerja keras Kepala Sekolah, guru, komite sekolah beserta siswa dalam penataan lingungan mampu membuahkan hasil yang membanggakan bagi SMAN II Situbondo, baru-baru ini. Terbukti, sekolah yang dikenal dengan sebutan SMADA PRIMA itu berhasil meraih juara II dalam lomba Kepala Sekolah (Kasek) berwawasan Lingkungan tingkat Provinsi Jatim. Adalah Dra Endang Wiji Lestari MM, sosok Kasek SMAN II Situbondo yang meraih penghargaan fenomenal pada lomba yang dibidani Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tersebut.

Menurut Endang, lomba tersebut sempat ia tolak karena berbarengan dengan lomba widiapakarti nugraha dan lomba sekolah bersih narkoba tingkat Provinsi Jatim.

Namun karena lomba itu sudah dialamatkan kepada dirinya, aku Endang, ia bertekat mengikuti lomba Kasek berwawasan lingkungan bersama 38 perwakilan Kabupaten/Kota se-Jatim. “Lomba ini yang memanggil Dinas Pendidikan Jatim dan saya sempat menolak karena sibuk dengan dua lomba lain. Alhamdulillah, kami bisa masuk juara II. Saya berdoa bisa dipanggil bersama juara 1 dan juara 3 agar bisa mewakili pada lomba tingkat nasional,” aku Endang, kemarin (3/11).

Masih kata Endang, prestasi bergengsi lain

yang berhasil ia raih, diantaranya juara harapan 1 lomba Widiapakarti Nugraha dan lomba sekolah bersih narkoba masuk 10 besar (juara 8). Dari lomba itu, SMADA meraih piagam penghargaan, piala dan uang pembinaan. “Khusus pada lomba Kasek berwawasan lingkungan, SMADA Situbondo mendapatkan piagam dan piala penghargaan, satu buah laptop, uang dan dua batik seragam khas Pemprov Jatim,” urai Endang.

Endang berhasil masuk juara II tingkat Jatim, selain sukses menjawab pertanyaan tim juri, juga lancar saat mempresentasikan hasil karya dengan judul ‘Sodakoh Oksigen Untuk Bumi’. Perempuan yang sukses membawa SMADA menyandang sekolah adiwiyata nasional itu juga runtun menjawab tentang Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lingkungan.

“Saya juga ditanya apa saja yang dilakukan SMADA terkait dampak global warming. Selain itu saya juga dtanya pohon apa saja yang menjadi pabrik oksigen. Kemudian jumlah biopori (lubang resapan air hujan). Saya juga menjelaskan soal pembentukan Laskar Hijau dan pokja-pokja yang dijalankan siswa secara rutin pada piket sore hari. Termasuk pembentukan komunitas siswa Polantas yang bertugas memberhentikan motor dikawasan bersih di lingkungan sekolah,” beber Endang.Q awi

Kab Malang, Bhirawa Wilayah Kecamatan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang, merupakan daerah strategis akan berdirinya perguruan tinggi baru. Sehingga nantinya tidak hanya Kota Malang saja sebagai kota pendidikan, namun diharapkan Kabupaten Malang pun nantinya juga sebagai pusat pendidikan.

“Meski saat ini di wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa perguruan tinggi swasta, namun hal itu masih belum mampu menyedot mahasiswa seperti di wilayah Kota Malang,” kata Bupati Malang H Rendra Kresna, Senin (3/11), saat berada di Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Menurutnya, di Kabupaten Malang ini terdapat beberapa perguruan tinggi swasta, di antaranya Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Rahmat (STAI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kanjuruhan, yang kedua perguruan tinggi tersebut berada di pusat Ibu Kota Kepanjen, serta Universitas Ma Chung yang berada di wilayah Kecamatan Dau. “Sehingga dengan beberapa perguruan tinggi tersebut, maka secara tidak langsung Kabupaten Malang akan dikenal masyarakat di seluruh Indonesia. Sebab, mahasiswa yang menempuh pendidikan strata satu (S1) dari berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Rendra.

Sementara, dia menerangkan, jika pada tahun ini STAI berganti nama sebagai Universitas Raden Rahmat (Unira), maka Unira sebagai universitas pertama yang berdiri di wilayah Ibukota Kabupaten Malang, yakni di Jalan Raya Mojosari, Kecamatan Kepanjen. Selain itu, lokasi Unira memiliki tempat yang strategis sebagai perkembangan dunia pendidikan di wilayah Kabupten Malang.

“Kami sangat berterima kasih kepada STAI atas sumbangsihnya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terutama pada dunia pendidikan, yang telah melahirkan sebuah universitas pertama di pusat Ibu Kota Kepanjen. Dan kami juga berharap agar lembaga pendidikan perguruan tinggi yang lainnya juga mau mengikutinya, yakni mendirikan perguruan tinggi di wilayah kabupaten ini,” tutur Rendra, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Malang.

Di tempat terpisah, Ketua STAI Raden Rahmat yang sekaligus beralih status menjadi Rektor Unira Malang Drs KH Mahmud Zubaidi MA membenarkan, jika STAI Raden Rahmat telah menjadi Universitas Raden Rahmat, saat itu kita umumkan ketika pihaknya mewisuda 530 orang sarjana, pada Sabtu (1/11) kemarin. “Per tanggal 1 November 2014, STAI resmi berubah nama menjadi Universitas Raden Rahmat,” jelasnya.

Disebutkan, STAI Raden Rahmat sendiri telah meluluskan 3.095 sarjana dengan jenjang S1, dari empat jurusan. Dan sekarang ini jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di STAI sebanyak 1.500 orang mahasiswa. Namun, dengan pergantian nama ke Unira, maka ada 14 program studi pendidikan yang kita tawarkan nantinya kepada calon mahasiswa baru, pada 2015 mendatang.

Mahmud menambahkan, peralihan status dari STAI ke Unira juga disaksikan oleh Bupati Malang H Rendra Kresna, Mantan Rektor UIN Malang Prof DR Imam Suprayugo, Mantan Menteri Agama KH Tolchah Hasan, Ketua NU Kabupaten Malang KH Bibit Suparto, dan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Malang, serta para kyai dan tokoh agama.Q cyn

PKK Kabupaten Jombang Kampanye Hapus AKI dan AKB Tim penggerak PKK Kabupaten Jombang gencar melakukan kampanye untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) hingga ke pelosok-pelosok desa. Itu dilakukan agar AKI dan AKB di Jombang yang saat ini masih menempati peringkat sembilan di Jatim bisa ditekan sedemikian rupa, sehingga benar-benar mampu menekan angka kematian ibu dan bayi.

Berbagai cara dilakukan untuk memkampanyekan gerakan menekan AKI dan AKB, baik melalui sosialisasi melalui media massa, mengajak kader PKK hingga di desa-desa maupun dengan membentuk kader. Mereka diajak bersama menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan ibu saat melahirkan dan menyelamatkan bayi yang dilahirkan dari bahaya maut.

Kampanye penyelamatan ibu dan bayi itu terus digencarkan PKK dari sejak ibu mengandung hingga kelahiran si jabang bayi.

Antara lain dengan memberi kesadaran akan pentingnya memeriksakan kandungan para ibu sejak dini dan secara rutin ke bidan-bidan desa atau Puskesmas terdekat. Demikian juga saat melahirkan, para ibu diminta melakukan persalinan ke bidan desa atau rumah bersalin yang secara

medis mempunyai kecakapan menangani persalinan.

Keseriusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jombang ini ditunjukkan dengan menghadirkan langsung konsultan dari Kementerian Kesehatan RI yang dipimpin dr. Rusmiati. Rombongan tim Advokasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan dari Kementrian Kesehatan RI ini secara khusus memfokuskan percepatan pencapaian target MDGs 5, termasuk di dalamnya adalah menekan angka kematian ibu dan bayi.

Karena itu, untuk melakukan identifikasi permasalahan, tim dari Kemenkes RI di Kabupaten Jombang kemudian mendengarkan paparan program KIA, diskusi, tanya jawab serta melakukan kunjungan langsung ke salahsatu Puskesmas. Tujuannya untuk

mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para pelaku kesehatan di lapangan, sehingga bisa dicarikan solusi yang tepat Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang menyambut baik kedatangan tim Kemenkes RI tersebut. Bupati berharap tim Kemenkes RI mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menemukan solusi bagaimana upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) juga Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jombang. Sehingga Visi Misi Jombang sejahtera untuk semua, benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

“Saat ini Kabupaten Jombang berada di urutan ke 9 tertinggi untuk AKI dan AKB di Jawa Timur. Kedepan, saya bersama jajaran SKPD terkait, Dinas Lintas sektor dan masyarakat sudah berkomitmen untuk bersinergi dan menekan kematian ibu dan bayi. Bahkan kita sudah bertekad dapat menghapus AKI dan AKB. AKI dan AKB di Jombang harus zero (nol),” tegasnya.

Dr. Heri Wibowo Mkes, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan, sebetulnya seluruh program kegiatan KIA telah dilaksanakan dengan baik. Namun kenyataannya

AKB dan AKI di Kabupaten Jombang masih relatif tinggi, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Karena itu, pihaknya bersama dengan Tim Advokasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan dari Kementrian Kesehatan RI, akan mengidentifikasi permasalahan dari hulu hingga hilir penyebab tersebut, sehingga nantinya bisa dicarikan solusi yang tepat.

“Dalam melakukan, analisa tim akan melakukan identifikasi masalah dalam upaya Penurunan AKI dengan menggunakan intervensi yang efektif dan menggunakan sumberdaya daerah. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan rekomendasi kesepakatan,” tandasnya.

Ajak Laki-Laki Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Jombang, Hj. Tjaturina Wihandoko, MM mengajak agar kaum laki-laki meningkatkan kepedulian kepada perempuan pasangannya dan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan saat acara Seminar bertajuk Men Care "putus siklus KDRT dengan menjadi laki-laki Peduli", di Jombang beberapa waktu lalu di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang.

Isteri Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko ini, menegaskan bahwa laki-laki pasti sangat

rur/bhirawa

Ketua Tim Penggerak PKK Jombang, Hj. Tjaturina Wihandoko, MM, foto bersama pada acara seminar bertajuk Men Care "putus siklus KDRT dengan menjadi lakilaki Peduli", di Jombang beberapa waktu lalu di ruang Bung Tomo Pemkab tersebut. peduli dengan istri atau perempuan, namun dirinya juga yakin dengan peningkatan kepedulian dan peran serta laki-laki yang diwujudkan dengan memberikan perhatian dan dukungan maksimal terhadap istrinya. Termasuk memberikan perhatian lebih pada saat istrinya mengandung hingga bayi yang dilahirkan, sehingga ibu dan bayi selamat dan sehat.

Selain itu, ujar Hj. Tjaturina, dengan sikap laki-laki yang lebih peduli, hak-hak perempuan akan semakin dihormati, serta perkembangan anak semakin meningkat.

“Suami istri harus saling menghormati, saling support, saling berbagi dalam suka duka untuk merawat, membesarkan dan membimbing anak dengan niatan ibadah karena Allah SWT,” tuturnya. Q rur

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Karyawan Bank Cabuli Anak di Bawah Umur Tuban, Bhirawa Agar menjadi perhatian bagi orang tua yang memiliki anak kecil, khususnya ketika sang anak bermain dengan teman atau oarang tidak dikenal. Seperi apa yang dilakukna Arifin (34), seorang pegawai bank swasta, pria yang sudah mempunyai anak berusia 1 tahun ini nekad mencabuli gadis cilik yang baru berusia 4 tahun saat bermain di rumahnya.

Pencabulan yang dilakukan Afirin terhadap melati (bukan nama sebenarnya) dilakukan di rumah pelaku yang ada di Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Akibat perbuatannya itu, Arifin saat ini harus mendekam di balik jeruji tahanan Polres Tuban untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatanya.

Diceritakan, kasus pencabulan terhadap melati gadis cilik yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak itu dilakukan pada hari Minggu (2/11) kemarin.

Saat itu korban sedang bermain bersama anaknya di rumah pelaku. Arifin yang pada saat itu sedang tidur-tiduran di ruang tamu bersama anaknya yang baru berusia satu tahun. Entah setan dari mana yang masuk dalam otak kotor Arifin pada saat itu yang memutarkan korban vidoe lagu dari handpone miliknya. "Saat nonton video yang berjudul Morena itu pelaku mendekati korban.

Kemudian pelaku memasukkan jari tangannya pada kemaluan anak yang masih balita itu," terang AKP Suharyono, Kasat Reskrim Polres Tuban.Q hud

Rumah Sekda Nganjuk Diobok-obok Maling Nganjuk, Bhirawa Rumah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nganjuk, Drs. H. Masduqi, MM di Jl. P Sudirman no. 250 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk, Minggu (2/11) sore dibobol maling. Akibat aksi tersebut, sejumlah barang berharga dan elektronik lenyap, hingga korban mengalami kerugian ratuan juta rupiah.

Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Hendra Krisnawan mengungkapkan, dalam aksi pencurian tersebut pelaku yang diperkirakan lebih dari dua orang berhasil menggondol barang elektronik seperti TV 52 inchi merk Panasonic, TV 42

inchi merk Samsung, 1 unit play station merk Sony dan sebuah Ipad merk Apple. Selain itu enam BPKB dari kendaraan bernomor polisi L 1955 WQ, KT 8232 KT, AG 1020 GL, AG 5776 WS, AG 4554 VY dan AG 3831MV juga raib.

Bahkan satu set perhiasan emas berupa 2 kalung, gelang, liontin dan cincin, sebuah jam tangan merk omega, buku tabungan bank Jatim, BNI, Danamon, mandiri lenyap dari tempat penyimpanan.

“Pelaku sepertinya sudah lama mengincar rumah korban yang berada di jalur Madiun-Surabaya itu,” papar Kasatreskrim.

Saat rumah dijarah komplotan maling, Masduqi dan keluarganya sedang liburan akhir pekan keluar kota. Minggu sekitar pukul 22.30, Masduqi dan keluarganya pulang saat itulah kedua anak

korban Riki Rahmawan dan Arif Prasetya mengetahui kalau pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka. Keduanya juga mendapati gembok pagar tergeletak di bawah. Setelah masuk ke halaman, keduanya lantas akan membuka pintu rumah. Ternyata, pintu juga dalam keadaan rusak bekas dicongkel.

Begitu masuk rumah, mereka mendapati semua lemari acak-acakan. Pintu kamar juga dalam keadaan bekas dibuka paksa dan barang-barang juga hilang. Seketika kasus

Dua SKPD Bakal Dilebur Batu, Bhirawa Perubahan numenklatur kementrian membuat Pemkot Batu akan segera melakukan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Ada 2 (dua) kantor yang dipastikan akan dilebur dengan dinas lainnya. Kedua kantor tersebut, yaitu Kantor Ketahanan Pangan dan Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Padahal Kantor Ketahanan Pangan baru dibentuk 2 (dua) tahun lalu.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Widodo, SH, MHum kepada Bhirawa, Senin (3/11).

Lebih lanjut dikatakan, untuk perubahan SOTK tersebut, Widodo mengaku masih menunggu Permendagri.

Selain kedua kantor tersebut, untuk Kantor Lingkungan Hidup (KLH) akan digabung dengan Permukiman dan Perumahan. Statusnya akan dinaikkan menjadi dinas.

"Kita akan lakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk melakukan perubahan Perda SOTK. Perubahan tersebut baru dilakukan paling cepat pertengahan 2015, karena baru akan dibahas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun depan," tutur Widodo.Q sup

pencuerian tersebut langsung dilaporkan Polres Nganjuk.

“Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan adanya bekas buka paksa pada pintu rumah, pintu kamar dan lemari milik korban,” terang Kasatreskrim.

Sementara itu sejumlah saksi mengatakan, malam sebelumnya tetangga korban melihat mobil Toyota innova warna hitam berhenti lama di depan rumah korban. Namun saat itu tetangga tidak curiga karena dikira mobil teman anak korban.Q ris

sudarno/bhirawa

Terdakwa, Antonius Djaka Priyanto dituntut 3,5 tahun.

Dua Pejabat Kena Sanksi Batu, Bhirawa Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III-A dan III-B di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu mendapatkan sanksi akibat indipiliner yang dilakukan. Pada Surat Keputusan (SK) wali kota, keduanya diberikan sangsi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun. Kini Wali kota Batu bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan pemeriksaan lanjutan karena diduga masih ada PNS lain yang juga melakukan indisipner.

Kepala BKD Kota Batu, Ahmad Suparto mengatakan, akibat adanya dugaan PNS indisipliner ini maka sebanyak 749 PNS mengalami penundaan kenaikan pangkat regular. “Seharusnya mereka sudah mendapatkan SK kenaikan pangkat pada April dan Oktober lalu,”ujar Suparto saat ditemui di kantor Balaikota, Senin (3/11).

Dalam pemeriksaan BKD, kata Suparto, dua pejabat dinkes yang terkena sangsi ini sudah terbukti melakukan indisipliner. Bahkan Kepala SKPD bersangkutan (Kadinkes-red) sudah memberikan tiga kali teguran/peringatan.

Namun dua terlapor tidak mengindahkan teguran itu, sehingga BKD mengusulkan kepada walikota untuk memberikan sangsi kepada keduanya.

Namun ada dugaan jika pelaku pelanggaran/indisilpiner ini lebih dari dua seperti yang dilaporkan BKD. “Mungkin pak walikota juga mendapatkan informasi lain selain BKD, terkait tindak indisipliner. Karena itu pak walikota memutuskan untuk menuda kenaikan pangkat 749 PNS. Karena pak walikota masih ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Suparto.Q nas

Selasa Pahing 4 NOVEMBER 2014

Menipu Rekanan, Kepala DKP Dituntut 3,5 Tahun

Kediaman WR Soepratman

trie diana/bhirawa

Memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember mendatang, berbagai bangunan cagar budaya di Surabaya terlihat bersih dan asri salahsatunya kediaman Pahlawan Nasional Wage Rudolf Soepratman (pencipta lagu Indonesia Raya) di jalan Mangga 21 Kecamatan Tambaksari Surabaya. Diharapkan tidak hanya di Surabaya saja cagar budaya dilestarikan dan dirawat namun cagar budaya di seluruh Jawa Timur juga harus dirawat karena sebagai edukasi sejarah bagi anak-anak.

Jaringan Internet Trouble, Tes CPNS Tertunda Sumenep, Bhirawa komputer. Jadi nanti kami satukan dengan Di hari pertama pelaksanaan tes Calon membuka pelaksanaan tes sessi keempat. Hal ini Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menggunakan sudah melalui persetujuan Panselnas," paparnya. sistem computer assisted tes (CAT), di KabuDia menegaskan, karena sessi ke empat itu paten Sumenep sempat terganggu dengan merupakan tambahan, maka pihaknya mengtroblenya jaringan internet di sejumlah lokasi gunakan komputer dengan sistem rental. tes. Di antaranya di ruang A Sekolah Menengah Sedangkan tempatnya tetap, hanya beberapa Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumenep dan beberapa komputernya saja yang terpaksa rental. "Karena komputer di ruang C dan D Akademi Komunitas sessi keempat itu merupakan tambahan, jadi Negeri (AKN). Akibatnya, pelaksanaan tes kami harus menggunakan komputer rental, tapi CPNS di ruangan tersebut tertunda hingga satu yang jelas tidak mengurangi esensi pelaksanaan sesi, yang seharusnya sesi pertama dimulai tes CPNS ini," urainya. pukul 07.45 Wib dan berahir pada pukul 09.45 Peserta tes CPNS Kabupaten Sumenep tahun Wib, harus tertunda hingga satu jam lebih. ini sebanyak 4.162 orang, sementara dari semua Kepala Badan Kepegawain Pendidikan dan formasi, Sumenep mendapatkan 43 pengamPelatihan (BKPP) Sumenep, Titik Suryati bilan CPNS. Untuk pelaksanaan tes dilakukan mengakui adanya troble jaringan internet yang dijadwalkan berjalan 5 hari dari sekarang tersebut. Setelah mendapat laporan terkait (kemarin, red) hingga tanggal 7 November teradanya gangguan jaringan internet di beberapa pusat di 10 lokasi. "Setiap hari ada 840 peserta lokasi, pihaknya bersama tim lembaga penuntuk 3 sessi. Setiap sessi sebanyak 280 jaminan mutu pendidikan (LPMP), langsung peserta," imbuhnya.Q sul mendatangi lokasi tersebut.

"Sebagian bisa diatasi secara cepat. Hanya saja untuk yang terjadi di SMKN 1 di ruang A ini memang sempat mundur 1 sesi dari jadwal yang ditetapkan. Tapi tetap bisa dilaksanakan. Peserta hanya diberi tambahan waktu sesuai jam mulainya," kata Titik Suryati.

Menurutnya, sedangkan untuk dua ruangan di AKN, dilakukan penundaan pelaksanaan tes CPNS, dengan membuka sessi tambahan (keempat), setelah sessi ketiga berakhir.

Untuk peserta yang akan mengikuti sesi keempat tersebut sebanyak 20 peserta. Tes akan dimulai pukul 15.00 Wib dan berahir sesuai waktu yang telah ditentukan.

"Untuk gangguan jaringan internet sul/bhirawa yang di AKN itu tidak terjadi Petugas tes CPNS di SMKN 1 Sumenep saat memberikan penjelasan kepada disemua komputer. Dalam satu ruangan ada yang 6 dan ada yang 4 puluhan peserta tes terkait troblenya jaringan internet.

Kab. Madiun, Bhirawa Sidang perkara penipuan komitmen fee proyek infrastruktur dengan terdakwa Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kabupaten Madiun non aktif, Antonius Djaka Priyanto, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Senin (3/11). Karena itu, terdakwa dituntut pidana penjara 3,5 tahun dan dikurangi masa tahanan.

Sebelumnya membacakan pokok tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fuat Zamroni, membacakan hal yang meringankan dan yang memberatkan. Hal yang memberatkan yakni, perbuatan terdakwa Antonius telah merugikan orang lain, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Selain itu, hal yang memberatkan lainnya adalah terdakwa dengan tingkat pendidikan dan jabatan yang tinggi seharusnya bisa memanfaatkan pengetahuannya untuk kebaikan bukan untuk digunakan memperdaya orang lain.

Terdakwa telah menggunakan surat fiktif yaitu surat tugas Nomor 094/402.104/ 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 10 Agustus 2011 untuk membuat alibi seolah-olah kepergian terdakwa ke Jakarta adalah untuk urusan dinas. Sedangkan hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum.

"Memohon kepada majelis hakim agar menyatakan terdakwa Ir. Antonius Djaka Priyanto telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama sebagaimana diatur dalam pasal 378 junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antonius Djaka Priyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata JPU Fuat Zamroni dalam tuntutannya setebal 91 halaman.

Atas tuntutan dari JPU, penasehat hukum terdakwa, yakni Heri Indra Narno, akan menggunakan haknya mengajukan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya, Kamis 6 November 2014 mendatang. "Untuk sementara ini kita hanya menegaskan masih ada kesempatan pembelaan dari kita. Kalau masalah lamanya tuntutan, itu hak jaksa. Nanti semua akan kita sampaikan dalam pledoi," ujar Heri Indra Narno, kepada wartawan usai sidang.

Sekedar diketahui, perkara yang menjerat Antonius Djaka Priyanto, bermula ketika ia masih menjabat sebagai sekretaris Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun tahun 2011 lalu. Bersama Anton Sudarmanta yang saat itu menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Madiun, mereka menjanjikan para kontraktor yang hadir dalam pertemuan di Kafe Silva di Jalan Suhut Nosingo Kota Madiun bulan Agustus 2011, mampu mengurus proyek infrastruktur bidang pengairan Kabupaten Madiun tahun 2011 dari pusat senilai Rp 25 miliar lebih.

Untuk itu, kemudian 10 asosiasi kontraktor dimintai uang komitmen fee di depan. Namun setelah uang fee sebesar 7 persen dari nilai proyek atau sebesar Rp1,875 milyar diserahkan, ternyata proyek yang dijanjikan tidak turun. Karena merasa dirugikan, beberapa orang kontraktor melapor ke polisi.

Sedangkan perkara Anton Sudarmanta, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena perkara kasasinya dengan Nomor 884 K/ Pid/2013 tertanggal 23 Oktober 2013, sudah turun.

Terpidana Anton Sudarmanta juga sudah dieksekusi Kejaksaan untuk menjalani hukuman selama 3,5 tahun, 12 Mei 2014 lalu.Q dar

Nenek Lumpuh Dibawa Bupati Berobat ke Puskesmas Rusmini (80) warga Majenang Kecamatan Kedungpring Kamis (30/10) dibawa ke Puskesmas setempat untuk dirawat sampai sembuh oleh Bupati Fadeli. Rusmini selama ini hidup sebatangkara dan menumpang di rumah warga.

suprayitno/bhirawa

Bupati Fadeli saat meninjau rumah Rusmini di Kedungpring.

Menurut keterangan Camat Kedungpring Fatkhur Rozi, Rusmini sudah sejak puluhan tahun lalu ditinggal mati oleh suaminya.

Anak lelakinya, Muslim, yang telah beristri dan memiliki dua orang anak telah meninggal dunia. Sedangkan kedua cucunya tersebut berada di luar Jawa.

Anak keduanya, Tini, yang tinggal bersama Rusmini, juga

telah meninggal dunia setahun lalu. “Dulu warga pernah membuatkan rumah untuk Rusmini, namun rumah tersbeut kemudian rusak. Kini Rusmini tinggal menumpang di rumah salah satu warga Desa Majenang,“ kata dia.

Karena lumpuh dan tidak bisa merawat dirinya sendiri, lanjut Fatkhur Rozi, warga desa pun urunan untuk membiayai hidup

Rusmini. Selain itu, uang urunan itu juga dibuat membayar Rumi (50) seorang warga yang dipasrahi untuk merawat Rusmini.

Ketika Bupati Fadeli kemarin malam mendapati warganya ada yang lumpuh dan hidup seorang diri, dia kemudian membawa Rusmini ke Puskesmas Tlanak di Kecamatn Kedungpring. Semua biayanya digratiskan. Selain itu, dia juga memberikan biaya hidup kepada warga setempat untuk merawat Rumini selama menjalani perawatan di Puskesamas. ”Nenek ini kami bawa ke Puskesmas, dan saya minta warga giliran untuk men-

jaganya, hingga nenek ini sembuh, “ ujar Fadeli kepada Kades, camat dan warga setempat.

Setelah nantinya mendapatkan perawatan ini dan kondisi nenek membaik, maka ada dua pilihan.

Yakni dibawa kembali pulang ke kampung halaman, atau dibawa ke Liposos atau Panti Jompo yang ada di Babat, agar bisa lebih terawat. “Ini semua dilakukan karena pemerintah daerah ingin meringankan beban yang dirasakan nenek Rusmini, semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan nenek diberikan kesembuhan,“ harap dia.Q yit

EKONOMI - BISNIS

Selasa Pahing, 4 NOVEMBER 2014

7

Didukung 6.000 Pesantren

Kurs JUAL

BELI

USD

12,205.00

12,083.00

SGD

9,592.86

9,490.26

EUR

15,447.87

15,291.04

JPY

11,210.62

11,096.52

GBP

19,685.44

19,483.84

Jatim Siap Jadi Barometer Bank Syariah Surabaya, Bhirawa Harapan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D W Martowardojo agar bank syariah bisa berkembang di Jatim, bakal bisa terwujud. Bahkan tidak menutup kemungkinan Jatim akan menjadi barometer bank syariah nasional karena didukung 6.000 pesantren.

Sumber: Bank Indonesia (20 OKTOBER 2014)

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo yang hadir pada acara Indonesia Int Conference of Islamic Finance 2014 di JW Mariot hotel Surabaya, Senin (3/11) menyatakan, potensi perkembangan ekonomi syariah di Jatim didukung oleh 6.000 pondok pesantren. Bahkan para pemilik pondok pesantren itu juga meminta pemerintah memaksimalkan program itu. “Semua kiai di Jatim mendukung konsep restrukturisasi ekonomi syariah,” ucapnya. Oleh sebab itu, tambah dia, ada dua kepentingan besar pada pemberlakuan skema pembiayaan ekonomi syariah itu.

Pihaknya berharap pengusaha skala kecil bisa dibantu oleh ekonomi syariah (Islam). “Selain kelompok mikro ada bank UMKM yang bisa dioptimalkan,” katanya.

Khusus di tatanan on farm Pemprov Jatim berharap Bank Tani juga bisa secepatnya diwujudkan di penjuru Nusantara. Ia optimistis, dengan terciptanya restrukturisasi perbankan secara syariah itu maka konsep ekonomi tersebut dapat terealisasi maksimal. “Khususnya dengan pembiayaan yang murah, mudah, dan barokah bagi masyarakat,” tukasnya. Sedangkan Gubernur BI Agus D W Martowardojo meyakini pondok pesantren di Jatim mampu

RAGAM EKBIS

Tutupi Biaya Operasional, Naikkan Tarif PDAM Malang, Bhirawa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang, Jatim mulai berencana untuk menaikkan tarif sekitar 11 persen. Alasanya biaya operasional melambung tinggin, selain itu agar PDAM bisa memberikan kontribusi ke PAD Pemkot Malang. Diretur Utama PDAM Kota Malang H. Jemianto mengatakan, jika kenaikan tarif PDAM tidak mungkin ditunda lagi, mengingat biaya operasional PDAM sangat tinggi. “Untuk menaikan tarif PDAM, sudah kami hitung secara matang, dan biaya operasional terus naik, seiring dengan naiknya tarif dasar listrik yang naik secara berkala. Bahkan seharusnya kenaikan itu tidak 11 persen tapi lebih dari itu,”urai Jemianto.

Sebelum melakukan kebijakan penyesuaian tarif PDAM, telah menghitung secara matematik, agar perusahaan yang dia pimpin itu tetap bisa memberikan kotribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Akhirnya ketemu angka 11 persen, dari tarif sebelumnya. “Jadi menurut hitungan kami, tidak mungkin lagi PDAM tidak melakukan perubahan tarif, Kenaikkan tarif air PDAM 11 persen itu berlaku, untuk pembayaran rekening November yang dibayarkan pada Bulan Desember, sedangkan rekening Bulan Oktober yang dibayar pada Bulan Nopember ini masih menggunakan tarif lama,”tuturnya.

PDAM ungkap dia, berencana menaikkan tarif air mencapai 20 persen. Namun, setelah diajukan ke Wali Kota Malang, dan DPRD Kota Malang, kenaikkan tarif air harus dilakukan secara bertahap agar tidak membebani pelanggan.

Pihaknya lantas merinci, tarif dasar air untuk masyarakat berpenghasilan rendah Rp 2.200 per 1.000 liter, sedangkan tarif dasar air untuk umum Rp 2.500 per 1.000 liter. Setelah kenaikkan itu tarif untuk masyarakat umum menjadi Rp 2.775 per 1.000 liter. Ia menjelaskan, PDAM sudah berupaya menekan biaya operasional, khususnya listrik, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi . Namun jumlah pelanggan yang semakin bertambah membuat kebutuhan listrik juga bertambah.

Bahkan untuk pembayaran listrik saja, dalam satu bulan PDAM harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp.1,3 Miliyar, dan pada Bulan Desember nanti litrik yang harus dibayarkan sebesar Rp. 1,7 miliyar. Q mut

m ali/bhirawa

Gubernur Soekarwo bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo dan Presiden IDB Ahmad Muhammad Ali saat menyampaikan konfrensi pers di hadapan para wartawan.

mendongkrak perkembangan ekonomi syariah di provinsi tersebut, karena besarnya potensi di sektor itu. “Lembaga pesantren yang dikenal sebagai salah satu alat syiar Islam dapat dioptimalkan menjadi motor edukasi keuangan syariah di Indonesia.” “Oleh sebab itu, kami akan membahas perkembangannya pada tanggal 5 November mendatang melalui perhelatan ‘Indonesia Shari’a Economoci Festival’ (ISEF) di Surabaya,” katanya.

Ia mengemukakan, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif bahwa provinsi itu mampu melaksanakan program percepatan pembangunan ekonomi

syariah. Hal itu sesuai dengan akselerasi yang dilakukan oleh Gubernur Jatim Soekarwo. “Kami harap pada tanggal 5 November mendatang penandatanganan kerja sama tentang Deklarasi Surabaya yakni terciptanya perkembangan ekonomi syariah di Jatim bisa terealisasi dengan sukses,” ujarnya.

Sedangkan President Islamic Development Bank (IDB) Group, Ahmed Mohammed Ali melanjutkan, memang dilaksanakan untuk mengelaborasi berbagai hal terkait penerapan keuangan syariah. Apalagi guna menghadapi berbagai kondisi dan perkembangan yang terjadi. Bahkan dalam rangka mendorong pengem-

bangan keuangan ekonomi syariah di Tanah Air. “Sejumlah topik yang dibahas pada konferensi hari ini dinilai masih relevan dengan perkembangan keuangan syariah Indonesia maupun global,” tuturnya.

Sementara itu, Mulhamad Al Haddad Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambahkan bahwa gelar konfrensi internasional keuangan syariah selama dua hari 3-4 Nopember 2014 ini bagi masyarakat akan lebih mendalami Islamic finence lebih baik, sehingga akan lebih memantapkan mereka untuk masuk ke dalamnya tanbpa ragu karena diganggu oleh persaan khawatir riba dan lain sebagainya. Q ma

RPH Kota Batu Belum Miliki NKV Bantaran Bengawan Solo Batu, Bhirawa Sebagai kota wisata dan salah satu sentra produksi susu di Jatim, Kota Batu hingga saat ini ternyata belum memiliki Nomor Kontrol Verterinair (NKV) yang dikeluarkan Kementrian Pertanian.

Itulah mengapa Direktur Kesehatan Masyarakat Verterinair Kementrian Pertanian Ahmad Junaedi, mengingatkan agar Rumah Potong Hewan

(RPH) melengkapi diri dengan fasilitas Verterinair.

Tujuannya agar produk daging ayam dan sapi, telur dan susu terjamin kesehatannya, tidak diawetkan dengan borack atau formalin.

“Sebagai kota wisata, Pemkot Batu harus menjamin daging ayam dan sapi, telur, serta susu memenuhi syarat kesehatan.

Sehingga wisatawan, khususnya dari mancanegara tak ragu-

KEHILANGAN SITUBONDO

dok/bhirawa

Kota Batu hingga saat ini ternyata belum memiliki Nomor Kontrol Verterinair (NKV) yang dikeluarkan Kementrian Pertanian.

HILANG STNK nopol P 3436 EK, a/n Wong Bun Fong Kel.Dawuhan rw 02/01, Kec.Kota Situbondo.

No. 1707/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4929 EK, a/n Abd Rahem Drs, Ds. Sumberejo, rw 16/01, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 1708/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2382 FF, a/n Richo Novarivo, Kel. Dawuhan rw 04/05, Kec. Kota Situbondo No. 1709/IMB/BI-II/2014

ragu makan di kota Batu,” tegas Junaedi kepada wartawan, Senin (3/11).

Lebih lanjut dikatakan, RPH Kota Batu dan penampungan susu tidak memilik Nomor Kontrol Verterinair (NKV) yang dikeluarkan Kementrian Pertanian. “Yang sudah resmi saja belum memiliki, apalagi sejumlah tempat pemotongan ayam yang dilakukan secara rumahan,” tuturnya.

Untuk mendapatkan NKV, ada sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu fasilitas bangunan dan Sumber Daya Manusia (SDM). “Ada kriteria teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan NKV. Sebelum diberikan, maka statusnya baru pra NKV,” jelasnya.

Ditambahkan, saat ini sudah mulai muncul serbuan daging impor ke pasar dalam negeri, sehingga RPH harus mengantisipasinya dengan fasilitas verterinair agar mampu bersaing dengan produk daging impor. Q sup

Pemprov Jatim Beri Bantuan Gabah Batu, bhirawa Mengantisipasi paceklik pangan tahun depan, Pemerintah Provinsi Jatim menggelontor bantuan gabah ke sejumlah daerah di Kota Batu, salah satu desa yang menerima gelontoran bantuan gabah tersebut adalah desa Pendem.

Bantuan tersebut akan diserahkan ke kelompok tani desa setempat untuk dikelola sendiri.

“Bantuannya diserahkan dalam bentuk uang untuk dibelikan gabah,” tutur Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu, Wiwik Nuryati di Balaikota Batu,, Senin

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Putih Biru, AG4251RAB, a/n. Suci Panuwun Handayani, Dsn. Mayangan, Ds. Asrikaton, Ngantru-T.Agung No. 1710/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Vixion, th. 2009, Merah Marun, AG5484TW, a/n. Sunarti, Dsn. Jatirejo RT 02/RW 02, Ds. Tulungrejo, Karangrejo-T.Agung No. 1711/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Beat, th. 2013, Putih, AG5694ON, a/n. Khana Indarwati, Dsn. Krajan, Ds. Samar, Pagerwojo-T.Agung No. 1712/IMB/BI-II/2014

kemarin (3/11). Dikatakan desa Pendem mendapat bantuan tersebut karena termasuk lumbung padi di Kota Batu. Namun panen musim ini terancam gagal karena menurunnya debit air irigasi di desa tersebut. “Kemarau panjang menyebabkan air irigasi mengecil, sehingga kemuningkan akan gagal panen,” tukasnya.

Sawah pertanian padi di kota Batu sebagian besar ada di desa Pendem, selebihnya pertanian di kota Batu untuk budi daya sayur mayor. Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu pada 2014 menganggar-

kan cadangan beras 12 ton. Beras cadangan ini bukan hanya untuk mengantisipasi masa paceklik, namun juga untuk bencana alam. Beras untuk bencana alam penggunaannya diatur dalam peraturan wali kota (perwali). Begitu juga saat terjadi paceklik bisa dilempar ke pasaran untuk menekan tingginya harga beras yang ada di pasaran.

“Jumlah tersebut masih ditambah lagi bantuan dari Pemprov Jatim senilai Rp 20 juta. Beras cadangan untuk ketahanan pangan akan disimpan di lumbung ketahanan Q sup pangan,” ujarnya.Q

Produksi 8 Ton Setara Beras Bojonegoro, Bhirawa Selama musim kemarau di tahun 2014, produksi padi di Kabupaten Bojonegoro mencapai 8 ton setara beras yang berasal dari areal pertanian yang berada di sekitar bantaran sungai Bengawan Solo sepanjang wilayah Ngraho, Padangan, Kalitidu, Kapas, Balen, Sumberejo sampai Baureno.

“Bojonegoro di musim kemarau ini memproduksi padi hingga 8 ton setara beras, itu berasal dari wilayah areal pertanian yang ada di sepanjang sungai Bengawan Solo dengan luas mencapai 10 hektar,” jelas Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Achmad Djupari, Senin (3/11).

Menurutnya, produksi pertanian jenis padi diwilayah bantaran sungai terpanjang di Pulau Jawa ini membawa berkah bagi para petani di sekitar wilayah tersebut. Sebab di sekitar bantaran sungai, menurutnya banyak air me-

limpah sehingga padi di wilayah tersebut tetap bisa hidup meskipun musim kemarau. “Kan di wilayah sekitar bengawan solo air melimpah, jadi produksi pertanian padi di wilayah tersebut bisa maksimal mekipun pada waktu musim kemarau,” terangnya.

Ditambahkan, hal itu sangat berbeda di beberapa wilayah di Bojonegoro yang lainnya. Pada saat musim kemarau ini banyak yang tidak menanam padi, hal itu di akibatkan kekurangan stok air sehingga banyak petani yang membiarkan areal persawahannya bero (kering).

“Jumlah areal persawahan yang saat ini sedang bero alias kering merontang tidak di tanami padi maupun palawija sangat tinggi dibandingkan jumlah areal persawahan yang berproduksi di bantaran sungai bengawan solo,” imbuhnya. Q bas

ist

Selama kemarau 2014, produksi padi di Kab Bojonegoro capai 8 ton yang berasal dari areal pertanian yang berada di sekitar bantaran sungai Bengawan Solo.

Listrik dan LPG Masih Picu Inflasi Jatim 0,44 Persen Inflasi pada pada Oktober 2014 di Jatim sebesar 0,44 persen atau lebih rendah dari inflasi nasional periode yang sama sebesar 0,47 persen. Penyebabnya masih dikarenakan tarif listrik dan harga LPG (elpiji).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah mengatakan, dari 8 kota indeks harga konsumen (IHK ) di Jatim, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep sebesar 0,65 persen, diikuti Banyuwangi 0,51 persen, Surabaya 0,49 persen, Probolinggo dan Madiun masing-masing 0,46 PENYUMBANG INFLASI DI JATIM

dok/bhirawa

Kenaikan tarif listrik dan harga LPG (elpiji) mejadi penyebab Inflasi pada pada Oktober 2014 di Jatim sebesar 0,44 persen atau lebih rendah dari inflasi nasional periode yang sama sebesar 0,47 persen.

persen, Malang 0,40 persen, Kediri 0,32 persen, dan inflasi terendah terjadi di Jember 0,12 persen. “Tidak ada yang aneh dengan inflasi di Jatim.

Namun, listrik dan LPG sangat sensitif di Jatim. Sebab lebih banyak masyarakat Jatim menggunakan listrik 1.300 Kwh dibandingkan 450 Kwh dan 900 Kwh,” katanya.

PENYUMBANG DEFLASI DI JATIM

Disisi lain, Sairi juga mempertanyakan inflasi tertinggi berada di Sumenep yang salah satu penyebabnya harga daging sapi yang tinggi. “Seharusnya dilihat ada apa di Sumenep, justru daging sapi menjadi tinggi,” tanyanya.

Lebih lanjut dijelaskan Sairi, dari tujuh kelompok pengeluaran, semua kelompok mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,00 persen. Diikuti kelompok kesehatan 0,91 persen, kelompok makanan jadi, minuman dan rokok 0,54 persen, kelompok bahan makanan 0,22 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,12 persen. Kemudian kelompok sandang 0,10 persen, dan inflasi terendah terjadi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,03 persen.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah tarif listrik, bahan bakar rumah tangga,

beras, cabai merah, nasi dengan lauk, ikan bandeng/bolu, sepeda motor, udang basah, buah jeruk, dan cabai rawit.

Dampak kenaikan tarif listrik bulan September 2014 bagi pelanggan pasca bayar terjadi pada Oktober 2014, sedangkan bagi pelanggan pra bayar dampaknya langsung pada September.

Sedangkan komoditas yang harganya terkendali dan memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah turunnya harga daging ayam ras, telur ayam ras, buah pir, buah semangka, angkutan udara, gula pasir, buah anggur, gipsum, emas perhiasan, dan tongkol pindang.

Dari 6 ibukota provinsi di Pulau Jawa, semua kota mengalami inflasi dan inflasi terendah terjadi di kota Bandung sebesar0,14 persen. Inflasi tertinggi terjadi di kota Semarang 0,55 persen, diikuti kota Surabaya 0,49 persen, kota DKI Jakarta 0,40 persen, kota Serang 0,37 persen dan kota

Yogyakarta 0,28 persen.

Dari 82 kota IHK nasional ada 74 kota mengalami inflasi dan 8 kota mengalami deflasi, inflasi tertinggi terjadi di Tual 2,18 persen. Dari 74 kota IHK di Indonesia yang mengalami inflasi, 5 kota inflasi terendah yaitu Mamuju 0,06 persen, Jember 0,12 persen, Watampone 0,13 persen, Bandung 0,14 persen, dan Ambon 0,15 pesen. Sedangkan dari 8 kota yang mengalami deflasi, deflasi tertinggi di Sorong 1,08 persen dan deflasi terendah di Tanjung Pandan 0,12 persen.

Laju inflasi tahun kalender Desember 2013-Oktober 2014 Jatim mencapai 3,83 persen.

Inflasi year-on-year (Oktober 2014 terhadap Oktober 2013 Jatim 4,57 persen, angka ini lebih tinggi dari pada inflasi year-on-year September 2014 sebesar 4,13 persen. Tetapi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir inflasi year-on-year bulan Oktober 2014 merupakan inflasi terendah. Q rac

OLAHRAGA

8 LINTASAN

TNI AD Juara Umum Lomba Tembak Jakarta, Bhirawa Tim penembak TNI Angkatan Darat meraih Piala Bergilir Panglima TNI tahun 2014 yang diserahkan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Ade Supandi mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko saat menutup kejuaraan Lomba Menembak Piala Panglima TNI tahun 2014 di Lapangan Tembak Kartika Markas Komando Divisi Infanteri I/Kostrad, Cilodong, Depok,Jawa Barat, Senin.

Dalam lomba tembak tersebut, Kontingen TNI AD berhasil mempertahankan Piala Bergilir Juara Umum Lomba Tembak Panglima TNI tahun 2014, setelah sukses meraih 39 emas, 15 perak, dan 14 perunggu.

Juara II dipegang oleh Kontingen TNI AL dengan meraih satu Emas, 21 Perak dan lima Perunggu, sementara Juara III Kontingen TNI AU meraih tiga perak dan 8delapan perunggu serta Juara IV diraih Mabes TNI satu perak dan 13 Perunggu.

Sementara untuk Lomba Tembak Pistol Eksekutif Pati, Juara I direbut Kontingen Mabes TNI, Juara II adalah Kontingen TNI AD, Juara III Kontingen TNI AL dan Juara IV Kontingen TNI AU. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kasum TNI mengatakan pembinaan dan penyiapan atlet berprestasi bertaraf internasional, tidak dapat hanya bersandar pada bakat atau talenta semata, tetapi juga menuntut aplikasi sistem dan metoda serta sarana dan prasarana, yang mengacu kepada sport management dan sport science, terlebih cabang menembak yang rekat dengan kemajuan teknologi metalurgi dan balistik.

Oleh karena itu, kepada para perwira pemangku cabang olahraga menembak TNI di jajaran Kotamaops, untuk lebih kreatif membentuk kelembagaan yang dapat dikerjasamakan dengan KONI daerah dan PB Perbakin, guna memperoleh keluasan pengetahuan sport management dan sport science, khususnya olahraga menembak versi international shooting sport federation (ISSF).Q ant

180 Atlet Bersaing di Kejurnas Senior Makassar, Bhirawa Sebanyak 180 atlet dari 28 provinsi akan bersaing menjadi yang terbaik pada Kejuaraan Nasional Tinju Senior di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, 3-9 November 2014.

Panitia Kejurnas Senior 2014 Abdi Amahoru di Makassar, Senin, mengatakan seluruh atlet dari 28 provinsi sudah tiba di Makassar dan sebanyak 19 pertandingan akan digelar hari pertama kejurnas.

"Pelaksanaan kejurnas senior sudah dimulai hari ini. Namun, untuk acara pembukaannya tetap dijadwalkan pada Selasa (4/ 11) malam," kata Abdi Amahoru yang juga Sekretaris Umum Pertina Sulsel itu.

Ke-28 provinsi yang mengirimkan petinjunya, antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Papua Barat, Jambi, Maluku, Papua, dan tuan rumah Sulsel.

Sementara daerah yang tidak berpartisipasi dalam kejuaraan nasional ini salah satunya adalah Sulawesi Barat, namun panitia tidak mengetahui pasti alasan beberapa daerah yang tidak ambil bagian tersebut, termasuk Sulbar yang jarak tempuh ke Sulsel lebih dekat.

"Kita berharap kehadiran masyarakat untuk ikut memeriahkan kejurnas senior di Makassar. Untuk lokasi pertandingan memang lebih luas sehingga bisa menampung banyak penonton," katanya.

Sekretaris Jenderal PP Pertina Martines Dos Santos menyatakan kehadiran tujuh atlet Pelatnas yang disiapkan menghadapi SEA Games 2015 di Singapura, dipastikan menambah ketat persaingan dalam perebutan gelar juara.Q ant

Selasa Pahing 4 NOVEMBER 2014

Pesilat Surabaya Berambisi Rebut Emas PON Remaja Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya masih menjadi gudang atlet pesilat bagi Jawa Timur, Bahkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I 9-15 Desember, ada empat atlet asal Kota Pahlawan yang terpilih untuk berlaga di multieven yang digelar di Surabaya dan Sidoarjo itu.

Empat pesilat Surabaya yang akan memperkuat Jatim dalam PON Remaja adalah Tsultsi Mihmidati di kelas tanding B putri, lalu Risqi Mei Anggraeni di kelas tanding F putri, Ayu Kristanti di kelas tunggal putri, dan Dhufron Faros Novian di kelas tunggal putra.

Ketua Umum Pengkot Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Surabaya, Bambang Haryo mengaku bangga empat pesilatnya bakal turun membela Kontingen Jatim di PON Remaja I. "Jatim mengirimkan delapan pesilat dan empat diantaranya adalah atlet Surabaya," katanya, Senin (3/11).

Ia berharap para atlet Surabaya bisa memberikan kontribusi dengan meraih medali emas. Sebab Jatim sendiri juga mempunyai ambisi untuk bisa meraih juara umum PON Remaja. "Atlet Surabaya yang turun di PON Remaja sudah memiliki prestasi nasional jadi saya optimis mereka bisa meraih emas," katanya.

Sebelumnya, pada Hari Ju-

mat (31/10), Bambang Haryo memberikan tali asih berupa bonus kepada para pesilat yang berhasil meraih juara di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV Nusa Tenggara Timur. "Bonus itu agar memacu atlet untuk lebih giat berlatih," kata pria yang juga anggota DPR RI itu.

Sementara itu pelatih silat Jatim, M Zakarija menjelaskan, dalam PON Remaja ini, pihaknya memang ditarget meraih minimal 25 persen dari total 8 emas yang diperebutkan di cabang olahraga (cabor) silat. "Paling tidak meraih dua emas, dan Jatim bisa juara umum," katanya.

Dari target dua emas itu, dia juga berharap banyak sumbangan medali pada pesilat Surabaya. Dari empat pesilat Surabaya, dia melihat bahwa peluang atlet Ayu Kristanti di kelas tunggal putri, dan Dhufron Faros Novian di kelas tunggal putra untuk merebut emas cukup terbuka.

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Umum IPSI Surabaya, Bambang Haryo saat memberikan bonus kepada Dhinar Ijtihada Eldyza peraih emas Popwil yang digelar di NTT. "Kami melihat dua pesilat ini ada peluang, karena melihat prestasi yang diraih mereka tahun lalu," tegasnya.

Meski mengusung target juara umum, namun pihaknya tetap mewaspadai kekuatan daerah lain di cabor silat, seper-

ti Kaltim, propinsi di Sumatera dan Bali. "Mereka tetap jadi lawan kuat kami di PON Remaja," katanya. Q wwn

PSSI Pertahankan Aji Makassar Tuan Rumah Kejurnas PPLP 2014 sebagai Pelatih Timnas U-23 Jakarta, Bhirawa olahraga terbesar Komite Eksekutif di Asia itu atau sePersatuaan Sepak suai dengan harapBola Seluruh Indoan. Hanya saja di nesia (PSSI) akhirbabak knock out itu nya sepakat untuk harus mengakui mempertahankan keunggulan Korea Aji Santoso sebagai Utara dengan skor pelatih Timnas Intelak 1-4. Kondisi donesia U-23. ini menunjukkan Selanjutnya, pejika timnas masih latih asal Malang, membutuhkan poJawa Timur, itu dilesan. harapkan bisa meDipilihnya kemmimpin timnas unbali mantan petuk menghadapi main nasional unSEA Games 2015 tuk menukangi di Singapura, kata timnas selain didaist Sekjen PSSI Joko sarkan hasil evaAji Santoso Driyono di Jakarta, luasi, juga didasarMinggu (2/11) makan karena BTN lam. tidak akan mencari pelatih baru Dipertahankan Aji Santoso menyusul singkatnya persiapan sebagai pelatih Timnas Garuda untuk menghadapi SEA Games Muda, kata dia, merupakan ma2015 yang akan berlangsung Juni. sukan dari Badan Tim Nasional "SEA Games 2015 sudah tidak (BTN) yang sebelumnya melakulama lagi. Akan tetapi, semuanya kan evaluasi terhadap mantan tergantung dari Aji," kata Joko pelatih Persebaya Surabaya, Jawa Driyono.

Timur, itu.

Setelah mendampingi Timnas "Memang secara tim sudah Indonesia U-23 di Asian Games berhenti. Namun, untuk ofisial 2014, praktis Aji Santoso lamasih dipertahankan. Akan tetangsung tanpa aktivitas. Kondisi pi, semuanya tergantung yang ini membuat beberapa klub angbersangkutan," katanya. gota Indonesia Super League (ISL) Timnas Garuda Muda selama mulai mendekati pelatih berusia dipimpin Aji Santoso bermain 44 tahun itu. relatif cukup konsisten. Bahkan, Salah satu tim yang saat ini saat turun di Asian Games 2014 menunggu tanda tangan dari Aji di Incheon, Korea Selatan, bebeSantoso itu adalah Persija Jarapa waktu lalu mampu memenukarta. Pihak manajemen klub asal hi target yang ditetapkan oleh inIbu Kota itu bahkan telah meduk organisasi sepak bola Indonelakukan komunikasi, termasuk sia itu. mendapatkan masukan pembenAnak asuh Aji Santoso mampu tukan tim dari pelatih asal Malolos ke babak 16 besar kejuaraan lang itu.Q ant

Makassar, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) menetapkan Kota Makassar sebagai tuan rumah kejuaraan nasional antar-Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Danau Tanjung Bunga, 10-15 Desember 2014.

Pelatih dayung Sulsel Baso Akbar di Makassar, Senin, mengatakan keputusan PB PODSI memilih Makassar karena daerah tersebut juga menjadi penyelenggara Kejuaraan Asia dan Kejurnas Dayung 2014.

"Untuk waktu pelaksanaannya juga beriringan dengan kejuaraan Asia dan Kejurnas 2014. Kami tentu akan siap menjalankan amanah dengan menyukseskan pelaksanaan ketiga agenda besar nanti," kata pelatih yang beberapa kali dipercaya menangani Timnas Indonesia tersebut.

Kejurnas antar-PPLP 2014 baru akan digelar seusai kejuaraan Asia kategori rowing (27 -30 November

2014), Kejurnas dayung (110) dan kejurnas PPLP yang dilaksanakan pada 11 hingga 15 Desember 2014.

Pada pelaksanaan tiga agenda tersebut, kata dia, Pengprov PODSI Sulsel memfokuskan pada agenda yang terdekat yakni kejuaraan Asia 2014.

Statusnya sebagai ajang internasional tentu membutuhkan kerja keras yang lebih agar bisa berjalan sukses.

"Tapi untungnya digelar secara beriringan sehingga tidak terlalu merepotkan.

Kami sekaligus meminta dukungan seluruh pihak demi kelancaran dan suksesnya pelaksanaan," katanya.

Sekretaris PODSI Sulsel Suarman berharap kesediaan Menpora yang baru saja dilantik membuka secara resmi pelaksanaan dayung Asia di Danau Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut dia, kehadiran Menpora tentu akan membuat kualitas kejuaraan semakin meriah. Pembukaan kejuaraan Asia ini juga bisa menjadi program pertama

Menpora setelah menjabat.

"Saya kira kejuaraan Asia ini yang terdekat sehingga berpotensi menjadi program pertama Menpora yang baru.

Kejuaraan ini juga berskala besar sehingga kita harapkan kesediaan Menpora untuk membuka secara langsung," ujarnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih fokus terus mematangkan kesiapan sarana dan prasarana demi kelancaran dan suksesnya kejuaraan dayung se-Asia pertama tersebut.

Mengenai berapa negara yang akan terlibat dalam pelaksanaan 2014, dirinya mengaku masih akan menunggu hingga jelang pertandingan. Pihaknya juga tetap menargetkan lebih banyak peserta sehingga semakin meningkatkan kualitas kejuaraan.

"Untuk jumlah peserta memang belum bisa dipastikan.

Hal itu kemungkinan baru bisa dipastikan jelang pelaksanaan.

Kami juga berharap dukungan seluruh pihak demi suksesnya acara," jelanya.Q ant

Pelatih Siapkan Maria ke Asian University Denpasar, Bhirawa Pelatih Atletik Nasional dari Bali I Ketut Pageh mempersiapkan atlet terbaiknya, Maria Londa, untuk mengikuti Kejuaraan Asian University di Palembang, Sumatera Selatan, Desember 2014.

"Maria Londa dipastikan turun di ajang tersebut sehingga untuk pelatihannya dipersiapkan sejak dini," ujar Pageh di Denpasar, Senin.

Ia meminta Maria agar fokus dalam mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan itu dengan target mampu mempertahankan dua medali emas.

Pageh menuturkan bahwa target tersebut dinilai cukup realistis mengingat pada Kejuaraan Asian University 2010 di Laos, Maria Londa memperoleh dua medali emas dalam ajang itu.

Perolehan dua medali emas tersebut diraih di nomor lompat jauh dengan jarak

lompatan sejauh 6,51 meter dan lompat jangkit (13,72).

"Di nomor tersebut Maria mampu meraih dua medali sebelumnya dan saya berharap dapat mengulang kembali prestasi yang pernah dicapai," ujarnya.

Ia megakui dalam ajang tersebut pesaing terberat berasal dari negara Filipina. "Namun, pesaing dari negaranegara lainnya juga perlu diantisipasi," ujarnya.

Pihaknya mengakui sepulang dari Kejuaraan Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, beberapa waktu lalu, Maria Londa mengalami kelelahan fisik dan beban mental yang cukup tinggi.

Namun, pihaknya meyakini Maria mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya saat mengikuti Asian University tersebut. "Untuk saat ini Maria sudah diberikan Program penguatan umum atau fisik dan P20 Max (Daya Tahan)," ujarnya.

Untuk program latihan dalam mempersiapkan diri ke ajang tersebut, lanjut dia, dilakuka di Pantai Legian, Kabupaten Badung, Bali, dan Pantai Patra Jasa, Tuban, Kuta.

"Selain itu, tempat untuk berlatih kami lakukan juga di Pantai Serangan, Sanur, Bali," ujarnya.Q ant

Maria Londa

Selasa Pahing 4 NOVEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

MA Tolak PK Koruptor Kredit Fiktif Mandiri Jakarta, Bhirawa Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Rudi Wibisono, terpidana korupsi kredit fiktif Bank Mandiri dengan nilai kerugian negara sebesar Rp43,9 miliar.

“Tolak PK terdakwa,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari laman www.mahkamahagung.go.id, Senin (3/11) kemarin.

Putusan PK dengan nomor 145 PK/ PID.SUS/2010 tersebut diketok pada 23 Oktober 2014 oleh majelis hakim PK yang terdiri dari Hakim Agung Timur P Manurung sebagai ketua didampingi Hakim Agung Surya Jaya dan hakim adhoc dengan kode H-SRM sebagai anggota.

Mantan Comercial Bangking Center Manager Bank Mandiri ini mengajukan PK karena tidak terima atas putusan kasasi nomor 1882K/Pid.Sus/2010 tanggal 24 November 2010 yang telah menghukumnya dengan penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Manjelis kasasi menyatakan perbuatan pemohon yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp43,9 miliar setelah menyetujui permohonan kredit PT Karya Putra Powerin kepada PT Bank Mandiri, Thamrin Jakarta, untuk pembangunan PLTU berkapasitas 2x7 mega watt (MW) di Sampit, Kalimantan Tengah, dengan melampirkan dokumen fiktif. Atas putusan ini, Rudi sempat melarikan diri dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) membekuk terpidana Rudi Wibisono yang dinilai menyebabkan kerugian negara sebesar Rp43,9 miliar.

Rudi akhirnya tertangkap pada 2 Desember 2013 dan selanjutnya dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat untuk mempertangungjawabkan perbuatannya. Q ant

9

Era Birokrasi Priyayi Berakhir Jakarta, Bhirawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan sudah saatnya era birokrasi priyayi atau lebih suka melayani ketimbang dilayani berakhir di Tanah Air. “Birokrasi pemerintahan harus mengedepankan prinsip merakyat dan melayani dimana para birokrat bukan minta dilayani tapi harus melayani, bukan dihormati tapi menghormati,” kata Yuddy di Jakarta, Senin (3/11) kemarin.

Menurut dia, saat ini merupakan era baru dimana para birokrat harus dituntut menjemput bola dan rajin turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

“Sudah saatnya model-model kepemimpinan yang merakyat, merespon cepat persoalan serta memangkas rantai birokrasi yang panjang diberlakukan,” kata dia.

Yuddy mengeluhkan masih banyak mendapat laporan birokrasi saat ini kurang melayani, tidak ramah, berbelitbelit sehingga menyebabkan iklim investasi tidak kondusif.

Oleh sebab itu era revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan momentum untuk melakukan reformasi birokrasi, katanya.

Fenomena ini, tambah dia menyebabkan pandangan yang tidak baik di masyarakat dan kedepan sedapat mungkin ti-

dak ada lagi keluhan masyarakat serta kepada pegawai dituntut agar dapat bekerja dan melayani dengan baik.Budi Suyanto Jadi Zona Bebas Korupsi Yuddy Chrisnandi menargetkan kementerian yang dipimpinnya menjadi zona bebas korupsi dan teladan bagi yang lain.

“Untuk itu kami telah bertemu unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meminta masukan apa yang harus dilakukan, bahkan jika diperlukan akan meminta aparatur KPK untuk bertugas di Kemenpan-RB,” kata Yuddy.

Menurut dia, sebelum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melangkah melaksanakan tugas, mengawasi kinerja Pegawai Negri Sipil (PNS) tentu harus dilakukan pembenahan dari internal terlebih dahulu.

“Kami ingin Kementerian PAN -RB menjadi “center of excellence” atau pusat keteladanan bagi kementerian lain,” kata dia.

Ia mengatakan pembenahan

antara foto

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi (kanan) bersama Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (kiri) saat diwawancara wartawan terkait kedatangan Yuddy di Balai Kota Jakarta, Senin (3/11). Kedatangan Yuddy dalam rangka meminta izin kepada Ahok atas rencanaya blusukan ke sejumlah layanan publik di DKI Jakarta. yang akan dilakukan fokus pada aspek integritas pegawai, laporan keuangan, penghematan anggaran dan lainnya.

Selain itu Yuddy mengatakan pihaknya akan melakukan konsultasi rutin dengan KPK untuk meminta masukan yang diperlukan.

Saat ditanya apakah Yuddy

telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, ia mengatakan akan segera menyerahkan secepatnya dalam waktu dekat. Dalam kesempatan yang sama Yuddy juga menyatakan kementerian yang baru dibentuk tidak akan merekrut pegawai baru karena

cukup menggunakan pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah ada.

“Kementerian baru aparaturnya diambil dari yang sudah ada, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menawarkan ada 400 PNS di Kantor Wapres yang bisa diambil,” kata Yuddy lagi. Q ant

Tol Trans Jawa Urai Kemacetan Pantura Kemendagri Kaji Kewenangan Desa Jakarta, Bhirawa Jalan tol Waru-Tanjung Perak belum bisa dibangun lantaran belum ada persetujuan dari Walikota Surabaya. Namun diupayakan tetap akan dibangun dengan mengubah design. Yakni melingkari kota Surabaya bukan membelah kota. Sedang jalan tol Pasuruan-Probolinggo terkendala hanya oleh pembebasan lahan.

“Untuk mengurangi kepadatan lalulintas kota Surabaya, sebenarnya jalan tol solusinya. Na-

mun hingga saat ini belum ada persetujuan dari Wali kota Surabaya, ibu Tri Rismaharini. Mungkin bisa disetujui setelah design jalan tol diubah, tidak lagi membelah kota, tapi melingkari kota Surabaya,” kata Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga KemenPU-Pera, Subagyo menjawab pertanyaan wartawan.

Menyinggung Tol Trans Jawa yang hingga kini belum tersambung, Subagyo menyatakan pembebasan lahan tol Trans Jawa sepanjang 658,63 kilometer

sudah mencapai 63,83% dengan dana sebesar Rp 5,2 triliun.

Pencapaian tersebut termasuk 10 ruas yang membentang dari Cikampek- Cirebon- SemarangSurabaya. Proyek tol Trans Jawa ini sangat mendesak dibangun untuk mengurai kemacetan di jalur Pantura.

“Tol Trans Jawa ini sudah sangat mendesak untuk diwujudkan. Selain bisa mengurai kemacetan di jalur Pantura, juga bisa menekan ongkos logistik,” ujar Subagyo. Q ira

Bupati Tuban Berharap Pengusaha Beri ‘Kail’ Bupati Tuban, H. Fathul Huda berharap pada semua perusahan yang berada di Bumi Wali Tuban agar ikut berkontribusi dalam mengentas kemiskinan atau Gerakan Bersama Membantu Masyarakat Miskin (GEMATU MASKIN III) yang dicanangkan oleh pemerintah setempat.

Kontribusi yang diharapkan oleh bupati adalah bantuan yang bersifat stimulan diluar dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

“CSR itu wajib, akan tetapi kami meminta untuk pengentasan kemiskinan ini di luar dana SCR, sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat tuban. Dan kami minta yang diperbanyak itu berupa bantuan stimulan atau rangsangan saja.

Seperti bantuan modal usaha atau pelatihan-pelatihan, jangan dibiasakan memberikan memberi “ikan” atau secara instant, meskipun ada masyarakat tertentu yang harus dikasih itu,” kata Bupati Huda peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan gas buang, di Pabrik Semen Gresik, Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek.

Dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban sebaiknya berupa “kail” atau bantuan yang bersifat setimulan. Dan jangan dibiasakan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa “ikan” atau secara instant. Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumi Wali Tuban

hud/bhirawa

Bupati Tuban. H. Fathul Huda saat memberikan pengarahan pada warga miskin penerima bantun hewan sapi. menjelaskan, jika bantuan itu berupa ‘ikan’ dipastikan tidak hanya warga miskin saja yang menerima, tapi, warga yang mampu juga ikut-ikutan menerima.

“Yang kaya pun pasti minta, seperti bantuan beras miskin itu.

Kan tidak hanya warga miskin saja yang merima sembako itu, tapi, warga mampu juga ikut menerimanya,” tegas Bupati Fathul Huda.

Di tempat terpisah, Kabiro Humas dan CSR PT Semen Indonesia Tbk, Hari Subagyo saat dikonfirmasi (3/11) mengungkapkan, menyambut baik akan program tersebut. Ia berpendapat akan lebih bagus jika bantuan dibagikan kepada masyarakat berupa stimulan atau pancingan. Tidak langsung diberikan secara instant.

“Kalau bukan dana CSR, terus dana dari mana lagi mas kita, akan tetapi prinsipnya kami sangat men-support program tersebut,” Kata Hari Subagyo.

Kabiro Humas dan CSR PT Semen Indonesia Tbk ini juga mengungkapkan, kalau mindset atau pola pikir masyarakat sendiri saat ini masih mengharap-

hud/bhirawa

Istri Bupati Ny. Hj. Qodriyah Fathul Huda saat bercengkerama dengan warga yang mendapat bantuan rehap rumah layak huni.

kan sesuatu yang instant. Pola pikir seperti itu harus diubah secara berlahan-lahan. Sehingga, ke depan perseroan akan akan terus berupaya untuk membagikan CSR berupa sesuatu yang bersifat stimulan.

“Jika saat ini CSR antara yang berupa langsung barang dan stimulan masih 60 persen dibanding dengan 40 persen. Mungkin kedepan bisa diperkecil yang barang 30 persen dan 70 persen berupa stimulan,” terang Hari Subagyo.

Sebelumnya progam mengurangi angka kemiskinan ini mendapat apresiasi dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) serta lembaga swadaya masyarakat(LSM). Seperti yang disampikan PCNU & PD Muhamadiyah Tuban, agar pemerintah ini bisa memberi kail serta umpan-nya, dan jangan hanya memberika ikan saja, karena hal tersebut dirasa sangat mendidik Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA), selian sangat mengapresiasi program tersebut.

FITRA juga berharap pada Pemkab agar progaram tepat sasaran, terlebih dahulu dilakukan pemetaan analisa kebutuhan pada warga miskin, selaan monitoring dan pendampingan.

Untuk diketahui, Pada tahun ini, Pemkab Tuban kembali melakukan program GEMATUMASKIN-III dan mengalokasiokan dana sebesar Rp.22.963,747,226. Pada tahun sebelumnya (2013.red), pemkab menganggarkan dari dana APBD sebesar Rp.8,257.325.000, yang disebar pada 20 Desa model, akan tetapi untuk tahun ini (2014.red), selain masih memberikan suport untuk desa model, juga telah ditambah dua desa miskin dari masingmasing kecamatan. Q hud*

Persiapan Penguatan Kementerian Baru

Jakarta, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian terkait pembagian kewenangan urusan desa yang akan melebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kata Staf Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nata Irawan di Jakarta, Senin.

“Pada dasarnya ini masih menunggu peraturan presiden tentang kelembagaan atau kementerian baru tersebut. Sembari menunggu perpres itu, kami melakukan pemikiran dan kajian urusan mana saja yang ada di Ditjen PMD ini yang akan dilebur dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,” kata Nata.

Dia menyebutkan, dua dari lima direktorat di bawah Ditjen PMD Kemendagri dipastikan akan melebur ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yaitu Direktorat Usaha Ekonomi dan Masyarakat serta Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan.

Kedua direktorat tersebut le-

bih menekankan pada urusan pembangunan sumber daya manusia di pedesaan sehingga lebih sesuai diatur oleh kementerian di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan urusan mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa secara struktural tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

“Yang mutlak adalah Direktorat Pemerintahan Desa masih ada di Kemendagri, jadi terkait pemerintahan desa masih ada di bawah Mendagri sedangkan tugas yang lain masih menunggu,” jelasnya.

Lima kewenangan yang berada di bawah Ditjen PMD adalah Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, serta Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo

Kumolo mengatakan peleburan urusan Desa ke kementerian tersendiri tersebut dimaksudkan agar pembangunan desa menjadi lebih optimal karena desa merupakan bagian dari Pemerintah Pusat.

“Desa harus diperkuat, makanya ada hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan dan penguatan desa di Kemendagri, ada pula bagian 75 persen dari Ditjen PMD ini yang kami serahkan ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,” kata Tjahjo.

Terkait pembagian kewenangan Ditjen PMD, Tjahjo mengatakan hal itu sedang dalam pembahasan antara Dirjen PMD Tarmizi dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Kami sudah mengirim apa saja pembagian kewenangannya ke Setneg dan Setkab, karena Senin ini harus sudah ada Perpres mengenai ini (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,” ujarnya. Q ant

Alat Kelengkapan DPRD Tulungagung Ditetapkan DPRD Tulungagung, Senin (3/11), menyelenggarakan rapat paripurna penetapan alat kelengkapan dewan. Penetapan tersebut membuat DPRD Tulungagung kini dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim SAg MH serta Wakil Ketua DPRD Tulungagung lainnya, Imam Kambali SE. Hadir pula dalam rapat yang dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Tulungagung tersebut, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. Selain Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM dan para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung.

Menurut Supriyono, penetapan nama-nama anggota dalam alat kelengkapan dewan berdasarkan usulan dari delapan fraksi di DPRD Tulungagung. Yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru.

“Penetapan alat kelengkapan dewan sesuai dengan Paraturan DPRD Tulungagung No.1/ 2014 tetang Tatib DPRD Tulungagung. Kami berharap dengan telah ditetapkannya alat kelengkapan dewan dapat segera berkoordinasi dengan SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung yang merupakan mitra kerjanya,” ujarnya.

Adapun nama-nama anggota DPRD Tulungagung yang memimpin di alat kelengkapan DPRD Tulungagung sebagaimana yang dibacakan Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulung-

agung, Drs Budi Fatahillah Mansyur MSi, saat rapat paripurna, di antaranya untuk Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) otomatis dijabat oleh Pimpinan DPRD. Yakni Supriyono sebagai Ketua, para Wakil Ketua DPRD Tulungagung menjabat sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris dijabat oleh Sekwan DPRD Tulungagung.

Sedang komisi-komisi, yakni Komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum dan pendidikan, pimpinannya adalah Drs H Mashud (Ketua/Fraksi PKB), Drs Imam Ngagoib MH (Wakil Ketua/Fraksi PAN) dan Drs Wiwik Triasmro W (Sekretaris/Fraksi PDI Perjuangan). Komisi B yang membidangi perekonomian dan kesra, pimpinannya adalah Widodo Prasetyo SP (Ketua/ Fraksi Gerindra), Sofyan Her-

yanto SE (Wakil Ketua/Fraksi Demokrat) dan Faruq Tri Fauzi MpdI (Sekretaris/Fraksi Semangat Baru). Komis C yang membidangi keuangan dan kesehatan, pimpinannya adalah Drs Subani Sirab (Ketua/Fraksi Hanura), Leman Dwi Prasetyo SE (Wakil Ketua/Fraksi Golkar) dan Fendy Yanuar Marhendra (Sekretaris/Fraksi PAN). Komisi D yang membidangi pembangunan dan pariwisata, pimpinannya adalah Saiful Anwar (Ketua/ Fraksi PDI Perjuangan), Basroni (Wakil Ketua/Fraksi Gerindra) dan Muti’in SE (Sekretaris/Fraksi Hanura).

Sementara untuk pimpinan Badan Legislasi (Banleg), sebagai ketuanya yakni Heru Santoso MPd dari Fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Banleg dijabat oleh Sutomo dari Fra ksi Demokrat dan Sekretaris dijabat oleh Sekwan DPRD Tulungagung.

Selain itu, untuk pimpinan di Badan Kehormatan (BK), politisi dari Fraksi PKB, Lilik Herlin SP dipercaya sebagai ketua. Sedang wakil ketuanya dijabat oleh Asrori dari Fraksi Golkar. Q wed,adv

wed/bhirawa

Sekwan DPRD Tulungagung, Budi Fatahillah Mansyur, membacakan namanama anggota alat kelengkapan dewan yang ditetapkan dalam rapat paripurna, Senin (3/11).

SURABAYA

10

Selasa Pahing 4 NOVEMBER 2014

Awas, Manufaktur Mikro dan Kecil Alami Kontraksi Ditlantas Polda Jatim Gandeng Pemuda untuk Tertib Lalu Lintas Polda Jatim, Bhirawa Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Jatim gandeng ratusan pemuda untuk tertib lalu lintas (Lalin). Bertempat di Tugu Pahlawan Surabaya, ratusan pemuda se Jawa Timur dihimbau untuk tekan angka kecelakaan yang akhir-akhir ini marak terjadi di Jatim.

Selain untuk menekan angka kecelakaan di Jatim, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini merupakan momen untuk pelopor keselamatan berlalulintas bagi mudamudi. Tak hanya itu, pemuda juga diberikan bekal tentang keselamatan pada saat berkendara.

Adapun pemuda yang hadir, mulai dari para pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tak hanya itu, kegiatan kali ini juga dihadiri oleh beberapa club motor yang ada di Jawa Timur.

Dalam kegiatan ini, para pemuda diberikan bekal dan pengetahuan tentang tata cara berkendara yang baik, serta mematuhi marka jalan. Dengan tujuan agar mereka bisa tertib dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di Jawa Timur.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf selaku komandan apel upacara mengatakan, peringatan Sumpah Pemuda kali ini sengaja menggandeng para club motor (Bikers) dan para pelajar.

Hal ini berangkat dari keprihatinan bersama, dimana banyaknya korban

bed/bhirawa

Sat Lantas jajaran Polda Jatim beserta pemuda dan club motor, menjadi pelopor keselamatan berlalulintas di Jatim, Senin (3/11). kecelakaan dijalan raya. Terutama, akaan korban kecelakaan didominaakhir-akhir ini di Jatim sering terjadi si oleh kendaraan roda dua. Oleh kecelakaan lalu lintas. karenanya kita harus tertib dan taat “Melihat dari keprihatinan atas lalu lintas,” kata Kapolda Jatim. meningkatnya jumlah korban Lanjut Anas, kegiatan taat lalu linkecelakaan lalu lintas yang akhirtas ini merupakan rekomendasi dari akhir ini terjadi di Jatim. Kami United Nation (UN) PBB, untuk merasa perlu menggandeng para melakukan safety reading. Dengan club motor dan pemuda untuk menbegitu, diharapkan semua pihak yang jadi pelopor keselamatan berlalulinhadir dapat berkontribusi untuk metas,” terang Irjen pol Anas Yusuf, nekan jumlah angka kecelakaan di Senin (3/11). jalan. Dan juga, dapat menjadi Menurutnya, dari analisa laporan pelopor tertib dalam berlalulintas. petugas lalu lintas dilapangan, set“Safety reading sangat diperlukan iap harinya ada korban kecelakaan dalam berkendara. Terutama bagi yang meninggal dunia. Lanjut Anas, pengedara roda dua yang mendomirata-rata korban yang meninggal nasi angka kecelakaan di jalan,” Q bed dunia sebanyak 7-10 jiwa. “Kebanyungkap Kapolda Jatim.Q

Pemprov, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) memperingatkan Pemprov Jatim agar melakukan langkah kebijakan ke depan untuk melindungi pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil di Jatim. Kini menurut BPS industry manufaktur mikro dan kecil sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan menurun sebesar 4.57 persen dilihat dari kuartal ke kuartal (q to q).

“Saya tidak mengetahui dengan jelas kenapa pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil mengalami penurunan. Kondisi ini merupaka gejala yang diwaspadai, jika tren ini berlanjut maka denyut perekonomian akan terganggu,” kata Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah, Senin (3/11) Ditambahkannya, sebenarnya penurunan pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil tak hanya di Jatim pada triwulan III ini, namun secara nasional juga mengalami kontraksi sebesar 3,43 persen.

Dibandingkan pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan II pada 2014, tercatat 7,12 persen, maka pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan III relatif mengalami kontraksi yang cukup signifikan 11,69 persen poin.

Lebih lanjut Sairi menjelaskan, sektor industri manufaktur mikro dan kecil yang mengalami kenaikan pertumbuhan lebih dari lima persen pada triwulan II 2014 adalah, industri bahan kimia dan barang dari kimia, industri pengolahan lainnya, industri mesin, industri percetakan dan reproduksi media rekaman, serta jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Sedangkan sektor industri manufaktur mikro dan kecil yang mengalami kontraksi lebih dari lima persen pada triwulan II 2014 adalah industri tekstil, industri kulit, industri minuman, industri komputer, industri alat angkut, dan industri pakaian.

Sebalinya, lanjut Sairi, jika dilihat dari tahun ke tahun atau y on y, pertumbuhan sektor industri manufaktur mikro dan kecil pada triwulan II 2014 yang mengalami kenaikan sebesar 5,71 persen dan mengalami pertumbuhan lebih dari lima persen seperti jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, industri makanan, industri kulit, industri pakaian jadi, industri farmasi, dan industri minuman.

Sedangkan industri manufaktur mikro kecil di Jatim pada triwulan III tahun 2014 yang dilihat dari y on y yang mengalami kenaikan pertumbuhan lebih dari lima persen adalah industri pengolahan tembakau, industri karet, dan industri lainnya.

“Sektor industri tembakau ternyata mengalami kontraksi lebih besar karena makin ketatnya regulasi dan kenaikan tarif cukai untuk komoditas hasil industri tembahak.

Kebijakan ini cukup mengerem laju Q rac produksinya,’ katanya.Q

Satpol PP Segel Empat Tower Mokong Pemkot, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel empat tower yang dinilai menyalahi aturan, Senin (3/11). Keempat tower milik PT Protelindo dan PT Daya Mitra itu berdiri di atas bangunan dan tanah hijau tanpa ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam penertiban kali ini , selain Satpol PP, terlibat pula Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) serta pihak kepolisian. Mereka telah melakukan inventarisasi terhadap tower yang berdiri tanpa dilengkapi izin.

Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, penyegelan ke-

empat tower ini memang menyalahi aturan sesuai rekom dari DCKTR dan Diskominfo. Dan kalau di luar zona dihimbau untuk membongkar sendiri, jangan sampai kami yang bongkar.

“Pemkot ini melakukan penataan supaya tidak tumbuh tower-tower baru, bahkan membuat zona lagi. Jangan sampai satu tower satu operator,.

Dan sesuai Perwali satu towernya itu maksimal tiga operator,” kata Irvan saat berada di lokasi penyegelan Jalan Sulauwesi 69, Senin (3/11).

Irvan menambahkan, selain satu tower maksimal tiga operator, dengan begitu jumlah tower di Surabaya bisa diminimalisir, “ Kan dengan adanya kebijakan ini juga meringankan biaya

retribusinya,” tambahnya.

Kempat tower yang disegel tersebut yakni di Jalan Sidosermo II 38, Simo Tambakan Sekolahan 34-36, Sulauwesi 69, dan Tanah Merah Sayur. Tower milik PT Protelindo yang di Jalan Sulauwesi yang berdiri di atas sebuah gedung (Rooftop ) ini ketinggiannya mencapai 20 Meter dan masuk zona cell plan.

Sedangkan tower yang berada di Simo Tambakan Sekolahan 34-36 dan Tanah Merah Sayur ini Tower yang berdiri langsung di atas tanah (Greenfield). “ Yang Simo Tambakan ini dulu tingginya mencapai 42 Meter setelah kita potong menjadi 32 Meter,” kata Harry Asjtanto staff Pengendalian Q geh DCKTR Kota Surabaya.Q

Soetomo Kembangkan Terapi Neurointervensi \Surabaya, Bhirawa Pelayanan neurointervensi dan terapi stroke secara terpadu, saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya perkembangan tekhnologi kedokteran, kasus neurovaskuler dan stroke pun semakin banyak terdiagnosa. Dengan demikian, jenis penyakit ini juga mendapatkan pelayanan dan modalitas terapi yang semakin tepat dan berkualitas.

Saat ini, RSUD dr. Soetomo dan Fakultas Kedoteran (FK) Universita Airlangga (Unair), khususnya Divisi Neurointervensi Departemen Neurologi, telah menjadi salah satu pusat rujukan dan pelayanan neurointervensi terkemuka di Indonesia. Bahkan, terapi neurointervensi RSUD dr Soetomo menjadi divisi yang ditangani oleh spesialis saraf yang usianya muda.

Kepala Divisi Neurointervensi RSUD dr Soetomo, Achmad Firdaus Sani, Sp S mengatakan, tindakan neurointervensi yang berhubungan dengan diagnostik telah dilakukan cukup lama. Namun, untuk prosedur terapi berkembang sangat

M

asalah berat badan kadang membuat kita tidak percaya diri, selain tidak sehat tentunya. Tapi badan ideal seperti para model dan sehat sekarang bukan hanya menjadi mimpi belaka. Dengan terapi akupuntur laser, semua itu menjadi mudah. Teknik pelangsingan dengan menggabungkan sinar infra merah dengan terapi akupuntur kini menjadi salah satu layanan unggulan di RSU Haji Surabaya, khususnya di Klinik Obesitas.

“Terapi akupuntur laser ini makin diminati mereka yang mengalami obesitas. Anak-anak juga tak merasa takut karena terapi ini tak menggunakan jarum,” kata dr Rita Vivera Pane SpKFR saat menjadi pembicara talkshow dalam ajang East Java Healthy Festival 2014 yang digelar di Atrium Grand City Mall sejak 29 Oktober – 2 November.

Dijelaskan dr Rita secara ilmiah, obesitas terjadi akibat mengonsumsi kalori lebih banyak daripada yang diperlukan oleh tubuh. Apa penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara asupan dan pembakaran kalori ini ditengarai karena faktor genetik, usia hingga kurangnya olahraga. “Wanita dengan lemak tubuh lebih dari 30% dan pria dengan lemak tubuh lebih dari 25 % dianggap mengalami obesitas,” katanya.

Obesitas adalah penyakit dan berisiko pada timbulnya penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2 (timbul pada masa dewasa), hipertensi dan penyakit jantung. Karena itu memiliki tubuh ideal menjadi dambaan semua orang yang ingin sehat.

Kalau terapi akupuntur laser yang menjadi pilihan karena terapi ini memiliki keunggulan. Yakni tidak menimbulkan rasa sakit, waktu terapi tidak terlalu lama dan ekonomis. “Karena keunggulan ini, terapi akupuntur laser menjadi pilihan banyak orang yang ingin memiliki tubuh ideal,” kata dr Rita.

Dijelaskannya teknologi laser yang digunakan dalam akupuntur

cepat dalam 15 tahun terakhir. “Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi device endovaskuler, seperti microcatheter, microwire, coil, balon, stent , serta device lainnya,” jelas dokter yang akrab disapa Firdaus.

Dengan perkembangan luar biasa pada device, kata Firdaus, tehnik-tehnik baru dalam tindakan intervensi, juga semakin berkembang. Saat ini, dengan semakin banyaknya neurolog yang melakukan prosedur neurointervensi, semakin banyak pula kasus neurovaskuler yang dapat di diagnosa dan ditangani dengan baik. “Menyembuhkan pasien dengan kateterisasi ini sama dengan operasi minimal invansif (luka sayatan minim, Red),” jelasnya.

Diungkap Firdaus, tahun 2011 stroke adalah penyebab kematian terbesar kedua di kawasan Asia. Sedangkan di Indonesia data dari Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa stroke meruQ dna pakan penyebab kematian pertama.Q

Ajak Tenaga Pendidik Lebih Familiar dengan IT dr Rita Vivera Pane SpKFR dari Klinik Obesitas RSU Haji saat menjelaskan terapi akupuntur laser dalam ajang East Java Healthy Festival 2014 yang digelar di Atrium Grand City Mall sejak 29 Oktober – 2 November.

laser adalah low level laser atau dikenal dengan laser dingin karena sinar lasernya tidak menghasilkan panas. Laser yang digunakan dalam akupuntur tidak sama dengan laser yang digunakan untuk operasi.

99% pasien obesitas bisa mendapatkan tubuh kembali ideal. “Dari pengalaman yang kami lakukan, sekali terapi manfaatnya sudah bisa dirasakan. Lingkar tubuh bisa berkurang dari 2-4 cm. Bahkan ada pasien kami yang turun hingga 16,5 kg dalam waktu 3 bulan,” katanya.

Dijelaskan dr Rita untuk keberhasilan maksimal, terapi akupuntur laser juga dikombinasikan dengan MBT (Modified Behaviour Therapy), terapi berupa konseling yang memodifikasi terapi psikis dan fisik dengan tujuan mengubah pola pikir (mindset) mengenai body image sehingga pasien memiliki pola maTerapi akupuntur laser kini menjadi kanan dan life style yang sehat tren pengobatan bagi mereka yang dan benar. Konseling dilakukan dalam jangka waktu tertentu semengalami obesitas. suai kebutuhan individu.

Berbagai penelitian perihal low lev“Kami juga akan memberikan el laser therapy menunjukkan bahkonseling apa yang dibutuhkan tuwa akupuntur laser dapat membantu buh. Prinsipnya makan makanan regenerasi sel, mengatasi nyeri, yang bergizi dan jumlahnya dikonmengatasi peradangan, melancartrol. Buang kebiasaan makan makan sirkulasi darah . Khusus untuk kanan berlemak seperti goreng-goterapi obesitas, low level laser therarengan, makanan manis-manis. py dimanfaatkan untuk membantu Sebab terapi akupuntur laser tak meningkatkan metabolisme lemak, akan berhasil maksimal kalau gaya mengontrol nafsu makan dan memhidup pasien, misalnya dalam hal bentuk tubuh. pola makan tak berubah. Juga perTerapi ini tidak memerlukan waklu diimbangi olahraga yang teratur, tu yang lama. Satu kali tindakan disesuaikan dengan usia,” urainya. rata-rata butuh waktu 10 menit (diKlinik Obesitas RSU Haji Surapasang pada 10 titik tubuh). Kebaya buka mulai Senin-Jumat denberhasilan terapi bisa dikatakan gan biaya akupuntur Rp 150 ribu per kali tindakan. Biaya konseling dikenaJaga selalu berat badan dengan meng- kan hanya pada awal terapi sebeonsumsi kalori yang seimbang dengan sar Rp 100 ribu. Q * yang diperlukan tubuh.

Penguasaan teknoogi komunikasi dan informasi (IT) tampaknya masih menjadi momok di dunia pendidikan.

Keterbatasan perangkat teknologi dan jaringan internet menjadi persoalan utamanya.

Hal ini pun memantik perhatian Konsulat Jendral Amerika Serikat (AS) untuk bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.

Kerjasama dilakukan agar tenaga pendidik dan kependidikan lebih familiar dengan perangkat IT dan fitur gratis berbagai layanan di internet. Perwakilan Konjen AS Rudy Rubio menjelaskan, penerapan teknologi dalam pendidikan selalu menemui kendala. Diantaranya hambatan biaya, budaya, perangkat keras IT, perangkat lunak (program) dan kompetensi guru.

“Kebutuhan teknologi dalam pendidikan sangat vital. Sebab kemampuan murid mendengar dan menyimpan informasi dalam memori sangat terbatas,” kata Rudy saat mendatangi Kantor Dindik Jatim Jalan Jagir Sidoresmo 5 Surabaya, Senin (3/11).

Menurut Rudy, untuk mematahkan persoalan biaya, banyak fitur di internet yang dapat diakses secara gratis. Fitur-fitur tersebut bahkan sangat efektif untuk mendukung proses belajar mengajar di luar kelas. Misalnya fitur penyimpanan berkas, sharing materi ajar, evaluasi siswa yang tersedia secara online.

tam/bhirawa

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Gatot Gunarso berdiskusi dengan perwakilan Konjen AS Rudy Rubio dan Carolina Escalera di Kantor Dindik Jatim.

“Tidak usah jauh-jauh, seperti produk google yang ada fitur googledoc, google drive dan google hangout. Semuanya gratis dan bisa digunakan oleh guru,” kata dia.

Dia mencontohkan, di sejumlah negara bagian AS, pemerintah disana juga memanfaatkan layanan internet sebagai pendukung proses belajar mengajar. Hanya saja, program yang digunakan terbatas untuk wilayah itu.

“Namanya bloom board. Ini program yang memungkinkan para guru mengevaluasi diri dan siswanya. Sekaligus dapat diakses oleh pemerintah. Sehingga pemerintah juga dapat memantau perkembangan pendidikan di wilayahnya,” tutur Rudy.

Upaya pemanfaatan teknologi IT ini, menurut Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Tendik) Dindik Jatim Gatot Gu-

narso telah berjalan meski belum secara serentak di Jatim. Bahkan para guru yang telah menerapkan e-learning sudah memiliki program khusus untuk menjalankannya. Seperti moodle open source dan Microsoft open office.

Meski demikian, Gatot menagku penerapan teknologi tidak dapat dilakukan secara semenamena. Sebab, dalam kenyataannya, user yang tidak bijak menggunakan perangkat IT justru dapat menghambat proses belajar mengajar. “Terus terang saja, kalau ada guru mengajar siswa dengan laptop atau tablet, apakah siswa benar-benar mengikuti materi pembelajaran?. Boleh jadi yang dibuka melalui perangkat itu adalah game online,” kata dia. Sehingga, perlu ada pemantauan khusus dari guru yang Q tam menerapkan e-learning.Q

Selasa Pahing 4 NOPEMBER 2014

Investasi Capai Rp 2 T, Pemkot Tak Ingin Pengentasan Kemiskinan Salah Sasaran l Sambungan hal 1

“Kami (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu) tidak yakin bahwa angka kemiskinan di Kota Batu mengalami kenaikan.

Padahal pada tahun lalu angka investasi yang masuk ke Kota Batu mencapai Rp 2 triliun,”ujar Punjul Santoso, Senin (3/11).

Apalagi, saat ini ada perbedaan jumlah angka kemiskinan dari data BPS, data Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag), dan Bagian Kesra Pemkot. Dari data itu terjadi kenaikan angka yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Secara logika, kata Punjul, dengan tingginya investasi yang masuk maka akan membuat lapangan pekerjaan semakin tinggi. Atau bila perlu bisa memotivasi bagi para pemuda untuk membuat lapangan pekerjaan baru. “Masak dengan investasi tahun kemarin Rp 2 triliun telah membuat angka kemiskinan naik. Pasti ada sistem yang salah dalam investasi ini,”tambah Punjul.

Dengan kondisi ini, maka wali kota menginstruksikan kepada Dinsosnaker untuk memperbaiki data kemiskinan yang ada.

Hal ini untuk menciptakan sinkronisasi data kemiskinan antar SKPD, termasuk memperlancar pengadaan anggaran pengentasan kemiskinan. Apalagi jika nanti ada kebijakan kenaikan harga BBM. Dibutuhkan langkah tepat dan konkrit untuk bisa membantu warga miskin.

Saat ini, jelas Punjul, wali kota meminta Dinsosnaker untuk memperjelas kriteria warga miskin di Kota Batu. “Kalau secara logika warga miskin itu adalah warga yang tidak punya tanah, atau tanah pertaniannya tidak bisa ditanami, dan anaknya tidak bisa sekolah. Tetapi semua itu tidak terjadi di Kota Batu,”papar Punjul.

Diketahui, data di BPS menyatakan, dari 19 desa plus 5 kelurahan di Kota Batu masih terdapat 6.277 warga yang berstatus miskin. Data ini masih disangsikan pihak Pemkot Batu. Fakta di lapangan, saat ini di Kota Batu mengalami kesulitan untuk mencari buruh tani. Akibatnya, pemilik lahan harus mendatangkan buruh tani dari Blitar, Trenggalek, dan daerah-daerah lain di luar kota. Dan buruh tani itu biasanya kerja dengan membawa anak istrinya.

“Kemudian buruh pendatang ini tidurnya di gubuk-gubuk dan ikut masuk data warga miskin oleh BPS. Jadi data yang ada saat ini kurang valid,”pungkas Punjul. n nas

BPBD Pasuruan Kekurangan Armada Tangki Air l Sambungan hal 1

“Kami akui memang kekurangan armada, sehingga tidak dapat menangani keseluruhan lokasi kekeringan. Yang jadi prioritas kami yakni desa-desa yang kondisinya benar-benar kesulitan,” ujar Yudha Triwidya Sasongko, Senin (3/11) sore.

Yudha menambahkan yang jadi skala prioritas adalah desa-desa kritis yang tidak memiliki sumber air maupun sumber airnya benar-benar mati. Untuk pemenuhan kebutuhan air di desa yang kritis tersebut BPBD berupaya membagi air secara merata ke warga. “Jadi untuk desa yang memang kritis akan dijatah satu truk tangki. Makanya kami berupaya pembagian jatah air tersebut benar-benar merata untuk warga,” tambahnya.

Sebanyak 19 desa tersebut tersebar di 9 kecamatan yang dilayani BPBD Kabupaten Pasuruan. Sembilan kecamatan itu meliiputi Nguling, Lekok, Winongan, Lumbang, Pasrepan, Puspo, Grati, Kejayan, Gempol dan Wonorejo.

Petugas lapangan BPBD Kabupaten Pasuruan Dolbari menyatakan kebingungan dalam pembagian jatah air bersih. “Saat ini kami kebingungan dalam hal skala prioritas. Karena desa-desa di Kabupaten Pasuruan terus mengalami kekeringan yang semakin meluas. Tapi kami terus berupaya melayani masyarakat agar kebutuhan air bersih untuk warga dapat terus berjalan hingga kemarau berakhir,” beber Dolbari. n hil

Berjuang Lewat Politik l Sambungan hal 1

Menurutnya dengan mengambil jalan politik, dia dapat dekat dengan masyarakat.

Baginya memaknai politik lebih dalam sebagai bentuk perjuangan. Apalagi di partainya yaitu PKB selalu mengajarkan filosofi duduk sebagai anggota dewan dimaknai sebagai ibadah. ‘’Dengan saya duduk di parlemen, maka saya dapat memperjuangan apa yang diinginkan oleh rakyat. Ini karena dewan sebagai lembaga strategis di pemerintahan, dan kita dapat membuat kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat,’’tambahnya.

Bagaimana dengan resep menyikapi adanya perbedaan dan gesekan yang terjadi di lembaga legislatif, menurut perempuan yang memiliki hobi traveling ini dia selalu mendiskusikan berbagai masalah kepada keluarga. Apalagi suaminya cukup banyak memberikan support pada dirinya untuk menjadi wakil rakyat. ‘’Titik perjuangan ada di dewan karena sebagai lembaga yang bisa mengambil policy. Karenanya, kalau kemudian di perjalanan timbul masalah atau gesekan, itu sesuatu yang lumrah. Dalam suatu kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tentunya kita harus menyikapinya dengan bijak,’’tambahnya.

Di mata Anik, tak hanya di DPRD, di manapun instansinya pasti akan timbul perbedaan dan gesekan. Tapi baginya semua itu dimaknai sebagai pembelajaran dan cara untuk melakukan introspeksi diri. ‘’Yang pasti keluarga selalu memberikan support. Terkadang kadang saya juga curhat kepada sesama teman di dewan. Dan alhamdullilah apa yang saya alami dengan dukungan keluarga dan teman justru membuat saya semakin kuat menghadapinya,’’lanjutnya. n cty

SAMBUNGAN Dinilai Membingungkan, Dewan Minta KIS Dievaluasi Kembali l Sambungan hal 1

masyarakat. “Jangan buat yang baru kalau yang lama masih bermasalah,”ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan, seharusnya pemerintah mendorong BPJS Kesehatan menuntaskan segala permasalahan yang timbul, misalnya soal kepersertaan masyarakat miskin yang belum terkaver keseluruhan karena kendala administrasi dan tingkat akurasi data kemiskinan yang masih kurang. “Jatim saja masih kurang 700-an masyarakat miskin yang belum terkaver oleh APBN, maka kalau ditotal seluruh Indonesia bisa dibayangkan berapa juta masyarakat di bawah rata-rata yang belum mendapat sentuhan BPJS. Kini ditambah lagi persoalan KIS,”paparnya.

Maka itu pihaknya berharap kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menjabarkan anggaran penerima bantuan kesehatan bagi masyarakat lewat program KIS dengan lebih detil.

Begitu juga dengan pelaksanaan program KIS. Jangan sampai di lapangan ada tumpang tindih yang justru merugikan masyarakat. “Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat apakah kartu KIS bermanfaat untuk masyarakat atau hanya pemborosan anggaran saja,” ujarnya.

Untuk diketahui gerak cepat dilakukan Kabinet Kerja Presiden Jokowi untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM bersubsidi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Program kompensasi yang diberi nama Program Keluarga Produktif (PKP) diluncurkan di Kantor Pos Jakarta Pusat, Senin (3/11) kemarin. Itu lebih cepat empat hari dari rencana awal launching pada 7 November.

PKP terdiri atas tiga kartu.

Kartu Indonesia Pintar (KIP),

Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meski baru, sejatinya ketiga kartu itu meneruskan program sebelumnya yang sudah dijalankan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

KIP misalnya. Program bantuan untuk siswa itu mengadopsi sistem bantuan siswa miskin (BSM). Ketika masih bernama BSM, jumlah sasarannya adalah 18 juta siswa SD, SMP, SMK, dan SMA. Setelah berganti menjadi KIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaikkan jumlah sasaran menjadi 24 juta anak.

Namun, dari sekian banyak jumlah sasaran KIP itu, saat peluncuran pemerintah hanya menyebar 153 ribuan kartu. Perinciannya adalah 100.776 siswa SD, 36.229 siswa SMP, 9.875 siswa SMK, dan 5.485 siswa SMA. “Ini memang masih tahap awal. Kita pakai istilah piloting dulu,” kata Mendikbud Anies Baswedan usai rapat koordinasi tingkat Menteri di Kemenko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) kemarin.

Anies mengatakan sisanya akan dituntaskan pada 2015 nanti.

Program ini dikebut dulu untuk mengantisipasi gejolak kenaikan BBM. Fasilitas yang diterima siswa dalam KIP akan sama dengan yang mereka dapatkan di BSM. Tak jauh beda dengan KIP, penerbitan KIS yang notabene menggantikan program bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga demikian.

Dari sebanyak 86,4 juta warga Penerima Bantuan Iuran (PBI), baru sebanyak 432 ribu yang akan menerima KIS pada awal peluncuran nantinya. Bahkan, hingga kemarin, perdebatan tentang posisi KIS dengan JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan masih muncul.

Gubernur Pecat PNS Pemprov Mafia CPNS

Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono menegaskan dengan adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini jangan sampai membuat masyarakat dirugikan. Karena saat ini di masyarakat juga disibukkan dengan BPJS yang pelaksanaannya belum tuntas hingga ke tingkat bawah. Misalnya cara pendaftaran BPJS, ternyata belum semua masyarakat ngeh dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini.

“Kita tahu selama ini program KIS belum ada aturan hukumnya.

Sementara di satu sisi pelaksanaan JKN BPJS baru sosialisasi di tingkat perkotaan, sementara di pedesaan belum semuanya selesai. Apalagi ketika kami bersama rombongan teman-teman komisi di Jakarta, BPJS masih menunggu petunjuk pelaksanaan Program KIS. Nah, untuk itu saya mengusulkan program BPJS dilanjutkan saja,’’paparnya.

Di sisi lain, pihaknya khawatir kalau program KIS dipaksakan dan tanpa didasari aturan hukum bisa bermasalah karena dianggap doble account. ‘’Selama program BPJS tidak merugikan rakyat sebenarnya diteruskan saja. Apalagi hingga sekarang keberadaan KIS belum memiliki payung hukum yang jelas,’’tandasnya.

Sedang Anggota DPR RI dari PDIP Rike Diah Pitaloka mengaku jika KIS bukan ingin mengganti BPJS yang sudah ada. Tapi hanya mengganti nama JKN menjadi KIS. Dengan begitu ke depannya tak ada lagi daerah yang mengeluarkan kebijakan baru terkait program kesehatan. ‘’Kalau JKN masih ada peluang daerah mengeluarkan kartu kesehatan lain. Karenanya dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), itu berarti program resmi pemerintah RI,’’lanjutnya. n cty, ira

Hasil Tes Pasien Suspect Ebola di Madiun dan Kediri Negatif l Sambungan hal 1 Kementerian Kesehatan RI. Meski sudah dinyatakan negatif ebola, namun Direktur RSUP dr Soedono Madiun, dr Sasongko belum berani memberikan kepastian tentang hasil yang sudah diumumkan pihak Kemenkes. Alasannya, karena pihaknya belum menerima surat resmi dari Kemenkes perihal hasil pemeriksaan laboratorium “Saya belum terima suratnya dari Kemenkes. Mungkin besok (hari ini) atau lusa (Rabu). Kalau saya sekarang menyatakan negatif, dasarnya apa. Ini sensitif sekali.

Saya sampai ditelepon oleh Pak Gubernur (Soekarwo) menanyakan hal ini,” kata dr Sasongko saat menggelar jumpa pers, Senin (3/11).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap pasien suspect ebola, tidak cukup hanya satu kali. Tapi harus diperiksa berulang sampai tiga kali. Namun diakuinya, secara klinis kondisi pasien yang dirawat yakni M sudah bagus.

“Memang secara klinis kondisi pasien sudah bagus. Tapi tetap diperlakukan khusus. Istrinya saja belum diperbolehkan masuk ruang pasien,” ujar Sasongko.

M hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) dr Soedono Madiun. Dalam pemeriksaan awal M hanya terdeteksi mengidap penyakit

malaria. Meski begitu, karena pernah tinggal di negara endemis, M dikarantina ketika dirawat di RSUP dr Soedono Madiun. Sebelumnya M sebelumnya bekerja sebagai TKI di perusahaan kayu milik Malaysia, Forest Venture di Buchanan, Montrova, Liberia (Afrika), bersama 33 orang asal Kabupaten Madiun.

Selanjutnya M pulang ke Indonesia karena dipulangkan paksa ketika baru bekerja selama 5 bulan, pada 22 Oktober lalu. Pemulangan M dan rekan-rekannya atas kerjasama badan kesehatan dunia WHO, Pemerintah Liberia dan Pemerintah Indonesia, karena di Liberia dinyatakan sebagai negara endemis ebola.

Dari catatan WHO, virus Ebola telah merenggut 4.555 nyawa di dunia. Bahkan pada Agustus 2014, virus ini telah merenggut 1.600 nyawa di Afrika. Di antaranya merenggut nyawa penduduk Guyana, Sierra Leone dan Liberia.

Di Kediri juga dilaporkan, meskipun Balitbangkes selesai memeriksa sampel darah GN dan dinyatakan negatif, RSUD Palem Pare tetap melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pasien.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa organ dalam pasien.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Palem Pare, dr Hernowo Wilujeng mengatakan

11

kondisi pasien saat ini menunjukkan ke arah penyembuhan, hal ini ditandai dengan tidak adanya pendarahan pada kulit, gusi dan organ lainnya “Pemeriksaan lanjutan ini untuk memastikan bahwa kondisi pasien benar-benar stabil,” katanya pada wartawan, Senin (3/11) Dijelaskan dr Hernowo, pemeriksaan lanjutan untuk memeriksa dan memastikan fungsi jantung, liver dan peradangan tenggorokan sebagai mana gejala awal pada saat masuk RSUD. “Pasien masih mengeluhkan batuk, namun dalam intensitas jarang, mungkin akibat radang tenggorokan,” terang dr Hernowo Diketahui GN telah empat hari menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Palem, Pare karena diduga mengidap virus ebola. Kementerian Kesehatan RI juga ikut turun tangan dengan melakukan uji laboratoriom kepada pasien.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dr Harsono mengatakan, dari hasil uji lab Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan, kedua pasien dinyatakan bebas ebola. “Jadi kita tidak perlu khawatir akan penularan penyakit ebola karena Kemenkes telah menjamin hasil ujinya,’’ ucapnya. n dar, mb2, dna

l Sambungan hal 1

Pemecatan harus diterima lelaki yang terakhir berpangkat IIIB ini, karena telah terbukti menjadi mafia calo rekrutmen CPNS di lingkungan Pemprov Jatim. Eka diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 880/1419/212.5 Tahun 2014 tertanggal 7 Oktober 2014.

“Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dikenal yang namanya pemberhentian tidak hormat. Namun diganti dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau dalam bahasa kasarnya memang dipecat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Budianto, Senin (3/11).

Menurut Akmal, kesalahan Eka dinilai sudah terlampau berat dan tidak bisa dibina lagi. Oleh karena itu, setelah melalui pertimbangan yang sangat matang, gubernur akhirnya mengeluarkan sanksi paling berat bagi PNS yaitu pemecatan.

“Pelanggaran yang dilakukan Eka Purnama ini di antaranya adalah melanggar disiplin pegawai dengan tidak masuk hingga batas maksimal yakni tiga bulan berturut-turut.

Dalam peraturan yang ada, jika PNS tidak masuk kerja tiga bulan berturut-turut sanksi terberatnya adalah dipecat,” kata Akmal.

Tidak hanya itu saja, lanjut Akmal, penyebab Eka sering tidak masuk

kerja karena dia juga masuk dalam lingkaran mafia penipuan penerimaan CPNS. Eka yang juga mantan staf di BKD Provinsi Jatim ini sedikitnya telah menipu tujuh orang calon pendaftar sebagai CPNS. “Dari laporan yang saya terima, rata-rata uang yang telah dikeluarkan oleh korban untuk Eka ini di atas Rp 50 juta setiap orang.

Para korban ini datang ke BKD dan melaporkan kejadian yang telah menimpa mereka. Setoran uang yang telah korban berikan ke Eka jumlahnya besar,” ungkapnya.

Dalam aksinya, Eka dan mafianya selalu mengaitngaitkan nama Akmal Boedianto selaku Kepala BKD Provinsi Jatim. Oleh karena itu, tak heran jika korban Eka bukan hanya dari masyarakat kelas bawah yang tergiur ingin jadi CPNS, tapi juga kelas atas yang masih percaya tipu daya Eka. Untuk itu, jelas mantan Sekretaris DPRD Provinsi Jatim ini, Pemprov Jatim tidak ragu-ragu lagi untuk memecat Eka. Selain ketika bertugas di Dinas Kominfo Jatim, saat di BKD Jatim Eka juga melakukan aksi penipuan CPNS bersama oknum PNS yang lain.

Akmal mengatakan, setelah dipecat, Eka tidak akan mendapat uang pensiun. Sebab masa baktinya belum sampai 20 tahun dan usianya belum genap 50 tahun. “Berdasarkan Undang-Undang ASN dia tidak dapat uang pensiun,” tegasnya. n iib

Merger Kebudayaan, Tunggu Petunjuk Pusat l Sambungan hal 1

dalam satu institusi yang menanganinya. Apalagi, lanjut Suli, saat ini Kementerian Pendidikan di era Presiden Jokowi telah berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen). Lebih jauh Sukardi menjelaskan Pemprov Jatim akan mengikuti petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

Namun jika ingin mengubah nomenklatur harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi harus diubah, jika melihat kondisi pemerintahan sekarang.

“Kalau mau mengubah SKPD ya harus mengubah PP 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi. Dan saya kira PP tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang yang banyak perubahan di kementeriankementerian,” kata mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi

Umum ini.

Terkait siapa pejabat yang bakal mengisi posisi kepala SKPD jika bidang kebudayaan tersebut bergabung ke Dinas Pendidikan Jatim ? Sukardi tidak mau menjawabnya. “Kalau itu soal perorangan saya tidak bisa jawab. Itu hak Gubernur Jatim,” tandasnya.

Terkait perubahan nomenklatur ini, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki memberikan respon positif.

Menurutnya, kebudayaan sangat tepat jika digabungkan dengan pendidikan sebagaimana yang sudah dilakukan lebih dulu oleh pusat. Sebab, jika kebudayaan menempel pada pariwisata, kenyataannya justru kebudayaan itu mati.

“Kita jangan mereduksi makna kebudayaan dengan menjadikannya sebagai warisan leluhur yang hanya dipertontonkan dan dimuseumkan. Kalau pemaknaan budaya seperti itu, makna budaya akan mati di masyarakat,” kata dia.n n iib, tam

Pemprov Terancam Kekurangan 17 Ribu PNS l Sambungan hal 1

Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto, untuk mencari tahu seluk beluk kebijakan moratorium tersebut. Sebab Pemprov Jatim akan mendapatkan masalah cukup pelik jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

“Kita masih belum tahu, moratorium seperti apa yang dimaksud Pak Menteri (Menpan dan RB). Makanya kita cari tahu dulu bagaimana maksudnya. Jika benar dilakukan, kan kasihan masyarakat yang ingin menjadi PNS harus menunggu lama rekrutmennya,” kata Gubernur Soekarwo, Senin (3/11).

Jika kebijakan tersebut resmi dilakukan, jelas Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, solusi paling gampang dan cepat adalah memanfaatkan teknologi informasi sebagai

pengganti PNS. Selain itu, juga melatih PNS yang sudah ada untuk diberikan pelatihan dan kemampuan tenaga teknis.

“Kita sudah tidak buka lagi PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Kalau benar-benar butuh tenaga teknis untuk IT, terpaksa kita manfaatkan tenaga outsourcing.

Kalau tidak bisa, ya kita latih tenaga K2 (kontrak) yang sudah ada untuk dilatih,” ungkapnya.

Untuk diketahui Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan akan menghentikan sementara penerimaan calon pegawai negeri baru. Pemerintah akan mengkaji jumlah pegawai negeri sipil yang efektif untuk mendukung kinerja instansi pusat serta daerah. Pengkajian tersebut untuk mengetahui jumlah kebutuhan yang tepat di instansi pusat dan daerah sehingga tidak terjadi ledakan jumlah pegawai. “Ada hal yang

sedang kami kaji sesuai dengan instruksi Wapres Jusuf Kalla yakni dilakukan moratorium PNS selama lima tahun ke depan. Kami sedang mengkaji berapa sebenarnya rasio yang tepat untuk jumlah birokrat dibandingkan dengan jumlah penduduk,” kata Yuddy.

Sama dengan Pakde Karwo, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM juga mengatakan, bakal memanfaatkan SDM yang sudah ada jika kebijakan moratorium lima tahun resmi diberlakukan. Sebab pemprov tidak bisa menambah PTT lagi setelah 2010 lalu.

“Mau tidak mau, suka tidak suka kalau Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan moratorium, daerah ya harus taat.

Kalau tenaga kurang kita gunakan TI untuk menggantikannya. Kalau tidak bisa gunakan TI akan kita latih PNS

agar bisa menguasai tenaga yang dibutuhkan,” katanya.

Sementara Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto menambahkan, meski kebijakan moratorium yang dikeluarkan Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi masih sebatas wacana, namun cukup memunculkan kekhawatiran. Sebab, seperti di Pemprov Jatim saat ini berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan BKD masih kekurangan 12 ribu PNS. “Kalau moratorium sampai lima tahun pasti akan membawa dampak negatif dan dapat mengganggu kinerja pemerintahan. Seperti pemprov dalam hasil pemetaan masih kekurangan 12 ribu PNS. Jika setiap tahun ada seribu lebih PNS pemprov yang pensiun, maka ada lima ribu PNS yang tidak bisa digantikan. “Artinya, kalau dihitung total 12 ribu ditambah

lima ribu, maka selama lima tahun pemprov bakal kekurangan 17 ribu PNS,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Akmal, jika Kemenpan dan RB ingin mengeluarkan kebijakan tersebut, alangkah baiknya jika mengajak bicara secara komprehensif terlebih dulu kepada pemerintah daerah. Jangan sampai langsung sepihak memutuskan kebijakan yang akibatnya bisa berdampak kurang baik bagi pemerintahan.

“Saya sudah komunikasi dengan Kemenpan. Dalam waktu dekat BKD akan mengundang Pak Menpan untuk menghadiri Rakor Kepegawaian di Jatim. Nanti kita akan bahas dan tanyakan langsung ke Pak Menpan soal wacana tersebut.

Mungkin kalau Pak Gubernur setuju, rakor tersebut bakal diselenggarakan pada 19 November nanti,” jelasnya. n iib

Petani Didandani Layaknya Kerbau, Berharap Hasil Bumi Melimpah l Sambungan hal 1

hidupan masyarakat lokal Banyuwangi. Kerbau bukan ternak pada umumnya yang dikonsumsi dagingnya. Tapi kerbau adalah mitra petani untuk menggarap sawah dan berupaya mendapatkan kemakmuran,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menghadiri ritual itu.

Selain di Desa Alasmalang, Kebokeboan juga digelar di Desa Aliyan.

Ritual digelar setiap 10 Muharram sejak abad ke-18 Masehi. Alkisah, masyarakat setempat dilanda pageblug (wabah). Salah seorang sesepuh desa saat itu, Buyut Karti, berinisiatif melakukan ritual selamatan dan menganjurkan warga desa membajak

sawah menggunakan kerbau. Hasilnya pageblug lenyap.

Ritual Kebo-keboan diawali kenduri desa yang digelar sehari sebelumnya. Warga bergotong royong mendirikan sejumlah gapura berbalut janur yang digantungi hasil bumi di sepanjang jalan desa sebagai perlambang kesuburan dan kesejahteraan.

Esok paginya, warga menggelar selamatan di empat penjuru desa, yang dilanjutkan ider bumi. Para petani yang didandani kerbau lalu berkeliling desa mengikuti empat penjuru mata angin. Saat berkeliling desa inilah, para ‘kerbau’ itu melakukan ritual layaknya siklus bercocok tanam, mulai dari membajak

sawah, mengairi, hingga menabur benih padi.

Para petani itu diyakini kerasukan roh gaib. Mereka berjalan seperti kerbau yang sedang membajak sawah.

Dengan peralatan bajak di pundak, mereka berkubang, bergumul di lumpur, dan bergulung-gulung di sepanjang jalan yang dilewati.

Atraksi ritual Kebo-keboan ini sangat menarik warga. Sejumlah warga yang datang ke lokasi untuk mendapatkan berkah dari benih padi yang sengaja ditebarkan. Seperti halnya tingkah Mbah Sapurat (56) yang saat itu berebut benih padi di Desa Aliyan yang tercecer di jalan.

“Tiap tahun saya pasti ikut berebut benih padi yang ditebar di acara ini

untuk saya tanam lagi di sawah.

Dan Alhamdulillah, panen saya pun hasilnya juga bagus dan melimpah,” ujar Sapurat.

Tradisi Kebo-keboan sejak 2014 ini telah masuk dalam agenda Banyuwangi Festival yang merupakan agenda pariwisata daerah yang berisi beragam acara wisata. Dengan masuk Banyuwangi Festival, memaksa pemda untuk bisa menampilkan suatu atraksi budaya lokal yang berkelas.

“Ini sebagai upaya agar budaya lokal terus membumi, rakyat pun bisa bangga,” kata Bupati Anas.

Festival Kebo-keboan sekaligus mendukung model pengembangan agrotourism yang memadukan pertanian dan pariwisata.*

12

Selasa Pahing, 4 NOVEMBER 2014

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Karapan Sapi Tradisional Memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Tema: Melalui Karapan Pelestarian Budaya Tradisional Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Timur TahunSapi 2014sebagai sebagai Upaya Pintu Gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Daerah Madura dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Masyarakat Jawa Timur Lebih Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Sapi-sapi Tangguh dari Madura di Piala Presiden 2014 Arena pacu sejauh 180 meter di Stadion R Soenarto Hadiwidjojo Pamekasan, menjadi uji ketangguhan bagi sapi-sapi Madura yang berlaga pada Piala Presiden 2014, Minggu (19/10).

S

api jantan berjuluk Sonar Muda milik H Samsudin dari Bangkalan, berhasil memenangi pertarungan karapan sapi yang digelar dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Jatim ke-69. Sosok Sonar Muda yang berotot dan berpostur ramping, melesat kencang menyisihkan 23 sapi petarung pada babak grand final perebutan piala bergengsi itu.

Sebuah mobil Daihatsu Grand Max pick-up 1.300 cc dibawa pulang H Samsudin atas keperkasaan Sonar Muda yang berhasil melibas lawan-lawannya. Samsudin juga memboyong piala bergilir Presiden RI, piala tetap, dan uang transpor.

Sedangkan si Cabe Rawit milik Mat Sahit dari Sampang, menempati juara 1 golongan kalah, dan harus puas dengan hadiah motor Suzuki Thunder 125 cc, piala tetap, juga uang transpor pergi-pulang. (drawing pertandingan lihat tabel) Tak hanya sapi Madura jantan yang tampil dalam pelestarian warisan budaya tradisi masyarakat

Madura. Sapi betina Madura juga mendapat porsi lewat Festival Sapi Sonok. Sapi-sapi betina itu beradu kecantikan, layaknya seorang perempuan pesolek dengan dandanan menawan. Tanduknya dipoles warna-warni, bulunya disemir, lehernya dikalungi perhiasan, perut dan bagian kepala dipenuhi dengan ragam hiasan. Setelah tampil cantik, sapi-sapi itu berjalan mengikuti irama pemusik Saronen dan joki di papan catwalknya.

Aksesoris yang menempel di tubuh sapi betina ini disesuaikan dengan daerah asalnya, yakni Pamekasan, Sumenep, Sampang.

Khusus Kabupaten Bangkalan tak memiliki komunitas sapi Sonok, sehingga tak pernah tampil mengikuti festival ini.

Kembali ke Tradisi Laga karapan sapi di Madura, kini tak lagi dijumpai praktik kekerasan penyiksaan terhadap sapi.

Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pamekasan sepakat menolak kara-

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum melepas Piala Presiden 2014 Karapan Sapi Madura kepada Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Drs Ec Jonathan Judianto MMT saat upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-69 di Gedung Negara Grahadi.

pan sapi dengan praktik kekerasan, dan melaksanakan instruksi Gubernur Jatim tentang larangan pelaksanaan karapan sapi dengan

Konsul Jenderal AS di Surabaya Joaquin F Monserrata bersama istri, Mrs Michaela Monserrata didampingi Kepala Bakorwil IV Jonathan Judianto, ketika menyaksikan grand final karapan sapi Piala Presiden 2014 yang dihelat di Stadion R Soenarto Hadiwidjojo Pamekasan belum lama ini.

kekerasan.

“Alhamdulillah, kesadaran masyarakat telah terbangun, sehingga tak ada lagi praktik-praktik

Joki karapan sapi tak lagi memegang Rekeng, alat pemukul bergerigi paku untuk memacu kecepatan lari sapi. Kesadaran masyarakat Madura mulai tumbuh untuk berlaga seperti tradisi awal.

kekerasan dalam karapan sapi,” kata Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Drs Ec

Jonathan Judianto MMT. Sebelumnya, pemilik sapi karapan selalu menyiksa sapinya yang berlaga. Di antaranya dengan menggarukkan paku pada tubuh sapi, yang disebut rekeng. Atau dengan mengoleskan balsam pada mata, dan menyiramkan air cabai pada dubur sapi, agar sapi berlari kencang di arena pacu.

Praktik kekerasan itu menjadi sorotan para ulama dan pecinta hewan di Madura. Apalagi banyaknya protes dari luar negeri yang menyaksikan langsung kekerasan di tiap even karapan sapi Madura.

Jonathan menegaskan, selama dua tahun ini sosialisasi terus digemakan ke masyarakat, sehingga tercapai kesadaran masyarakat untuk menggelar karapan sapi kembali ke tradisi awal. Sebagaimana sejarah awal karapan sapi Madura pada 1300, di masa Pangeran Katandur (Syech Achmad Baedawy).

Ketika itu, masyarakat Pulau Sapudi Kecamatan Sumenep, setelah musim panen melakukan adu balap sapi sebagai hiburan.

Karenanya, Sumenep merupakan cikal bakal lahirnya karapan sapi di Madura. Lambat laun adu kecepatan sapi ini menjadi kebudayaan karapan sapi yang terus dilestarikan, dan hingga kini Madura adalah satu-satunya tempat adu balap sapi di dunia.  *

Sapi jantan Madura adalah sapi petarung. Sosok kepalanya mirip banteng Jawa. Bentuk dada atasnya lebar dan turun menyempit, seperti aliran air yang mengucur ke bawah. Karapan sapi selain melestarikan seni budaya Madura, juga untuk menjaga keturunan (gen) sapi Madura agar tidak punah.

Drs Ec Jonathan Judianto MMT

Bangunlah Madura dengan Basis Kultur BAGI masyarakat Madura, karapan sapi tak hanya sekadar pesta rakyat yang digelar rutin setiap tahun. Karapan sapi juga bukan sekadar warisan budaya tradisi yang turun temurun.

“Karapan sapi adalah prestise dan kebanggaan yang mengangkat martabat pemilik sapi, serta mengharumkan Pulau Madura sebagai wilayah yang memiliki budaya yang berbeda dengan mayoritas budaya di Tanah Air,” ungkap Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Drs Ec Jonathan Judianto MMT. Terbangunnya Jembatan Suramadu, kata Jonathan, dinilai mampu menggairahkan Pulau Madura untuk berkembang pesat lewat pembangunan berbasis kultur. “Pulau Madura, kaya dengan materi budaya yang siap dijual ke wisatawan manca maupun lokal. Materi yang berbasis kultur itu telah tersedia di semua kabupaten di Madura. Tinggal dikemas sesuai tuntutan zaman dan digarap dengan kesungguhan,” tambah dia.

Dicontohkannya tradisi karapan sapi yang punya daya jual tinggi dan selalu menjadi daya tarik wisata. Karapan sapi itu idealnya digelar tiap bulan dalam bentuk eksibisi (bukan lomba).

Asal waktu, tanggal, dan ada kepastian tempat, sehingga biro perjalanan bisa mengatur jadwal kedatangan wisatawan yang dibawanya ke Madura. Dengan demikian, akan mengangkat infrastruktur pendukung wisata lain, misalnya meningkatkan okupansi hunian hotel, atau mengatrol pasar pernik-pernik kerajinan rakyat.

“Sayangnya, Pamekasan tidak memiliki stadion yang representatif untuk karapan sapi,” lanjut Jonathan yang juga mantan Sekretaris KPU Jatim 20092014.

Stadion karapan sapi di Madura saat ini memiliki landasan pacu untuk adu kecepatan lari sapi sejauh 180 meter. Menurut dia, idealnya landasan pacu (runway) berja-

rak 220 meter, sehingga lebih longgar bagi sapi dalam berlari kencang. Dengan jarak 180 meter sekarang ini, acapkali menjadi sumber yang memicu protes pemilik sapi karapan. “Landasan pacu 180 meter itu puncak-puncaknya sapi berlari kencang. Di situlah sumber konflik dan sumber protes dari pemilik sapi karapan sehingga perlu arena pacu 220 meter,” ujar dia.

Jonathan juga menilai disain stadion saat ini kurang memberi dukungan bagi penyelenggaraan karapan sapi. Sebaiknya, lanjutnya, stadion karapan sapi memiliki tribun yang berputar, sehingga wisatawan asing tidak kepanasan menikmati adu kecepatan lari sapi, dan penonton tidak tumpah ruah di lapangan.

Kepala Bakorwil IV yang membidangi wilayah Pulau Madura, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya ini, berharap stadion nantinya juga memiliki ruang pamer untuk sapisapi Madura, dan ruang untuk memutar film tentang sejarah karapan sapi dan budaya-budaya yang tersebar di Pulau Madura.

Dengan fasilitas itu, sebelum wisatawan menyaksikan pertarungan adu cepat lari sapi, mereka disuguhi materi tadi. Sehingga, wisatawan yang melihat karapan sapi akan pulang berkesan mendalam tentang karapan sapi dan keanekaragaman budaya Pulau Madura.

Menurutnya, pada malam harinya wisatawan disuguhi sparkling Madura, sebuah sajian budaya dalam bentuk tari atau tonil Madura. Sehingga dengan demikian, wisatawan yang berkunjung ke Madura sangat berkesan.

Apalagi disediakan juga leaflet atau booklet, serta pemandu wisata untuk memahami karapan sapi dan budaya-budaya Madura.

“Saatnya untuk direncanakan sungguh-sungguh materi budaya Madura itu untuk membangunan Pulau Madura,” katanya mengumbar gagasan pembangunan Madura berbasis kultur. *

Di Kabupaten Sumenep, kirab Piala Presiden RI 2014 Karapan Sapi diterima Wakil Bupati Sumenep M Soengkono S dari Kepala Bakorwil IV Jonathan Judianto.

Rombongan pemusik Saronen dan joki sapi Sonok bergerak, mengiringi langkah sapi betina yang didandani tampil cantik, gemulai, dan dihias aneka aksesoris khas dari tempat asalnya, yakni Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Kirab Piala Presiden RI 2014 Karapan Sapi ketika mampir di Kabupaten Sampang diterima Wakil Bupati Sampang H Fadilah Budiono.

Kepala Bakorwil IV Jonathan Judianto menyerahkan Piala Presiden RI 2014 kepada juara 1 golongan menang dari Bangkalan.

Swasembada untuk Dhuafa

DALAM rangkaian memperingati Hari Jadi Provinsi Jatim ke-69, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan bekerjasama dengan delapan UPT Pemprov Jatim di Pamekasan menggelar kegiatan bakti sosial untuk masyarakat dhuafa. Mereka berswasembada menghimpun 200 kantong sembako, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk warga Pamekasan.

“Kegiatan bakti sosial ini berasal dari dana swadaya teman-teman sesama PNS di Pamekasan. Kami urunan untuk berbagi

peduli pada masyarakat dhuafa dalam rangkaian Hari Jadi Pemprov Jatim. Berbagi itu indah, sekaligus untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah kesehatan dan berbagi kebahagiaan dengan warga Pamekasan, ” kata Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Drs Ec Jonathan Judianto MMT. Kegiatan bersama antar PNS dilakukan dengan menggelar acara olahraga bersama, yakni tenis meja, balap karung, bola voli, dan jalan sehat sejauh 5 km. Untuk jalan sehat, pesertanya juga melibatkan anggota

Kepala Bakorwil IV Jonathan Judianto bersiap mengibarkan bendera start, didampingi Sekretaris Bakorwil Muhyi SSos, MSi dalam acara jalan sehat memperingati Hari Jadi Provinsi Jatim ke-69 di Pamekasan.

keluarga diikuti sebanyak 400 peserta.

Berhadiah door price sepeda gunung dan hadiah-hadiah hiburan, yang dibagikan dalam suasana semarak di kantor Bakorwil Pamekasan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pemprov Jatim yang terlibat dalam kegiatan bersama ini adalah UPT Balai Pemberantasan Penyakit Paru (BP4) dari Dinas Kesehatan, Panti Sosial Remaja Terlantar (PSRT) dari Dinas Sosial, UPT PSAW dari Dinas Pengairan, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Dinas Peternakan, Bina Marga, dan Meterologi.  *

Kegiatan jalan sehat dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Jatim ke-69 di Pamekasan, digagas Kepala Bakorwil IV Jonathan Judianto (tengah), menjelajahi Kota Pamekasan sejauh 5 km dan diikuti sekitar 400 peserta.