Harian Bhirawa Edisi 4 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Untuk distribusi Raskin tahun ini tak boleh lagi disebar atau dibagi secara merata. Penerima Raskin harus terdata sesuai nama dan alamatnya, by name by address,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Mojokerto H Masud Yunus

Rabu Pahing, 4 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

4

MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menghadiri Seminar Nasional Dualisme Pengelolaan Desa di Hotel Swissbel

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Sosialisasi IPO bagi Perusahaan di Jatim di Dyandra Convention Center

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.30

Menghadiri Musprov DWP Jatim di Graha Wicaksana Praja

Sapu Angin ITS Sabet Juara SEM Asia Cetak Rekor Baru, Melaju 153 Km/Liter

ITS Surabaya, Bhirawa Satu lagi prestasi dipersembahkan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya untuk Indonesia. Di ajang Shell Eco Marathon (SEM) Asia 2015 di Manila Filipina, tim mobil Sapu Angin (SA) ITS berhasil menyabet juara I menyisihkan

peserta dari 17 negara lain.

Prestasi ini sekaligus mengabadikan posisi ITS sebagai juara keempat kali secara berturut-turut. ITS sekaligus menjadi satu-satunya tim dari perguruan tinggi Indonesia yang berhasil meraih juara pertama kategori urban concept die-

sel. Disusul Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang harus rela menempati posisi kedua dan ketiga di kategori yang sama.

“Alhamdulillah, empat kali

 ke halaman 11

istimewa

Tim Sapu Angin ITS dengan tropi juaranya dari ajang Shell Eco Marathon (SEM) Asia 2015 di Manila, Filipina.

Lahan Tol MalangPandaan Tuntas 2015 Malang, Bhirawa Proses pembebasan lahan jalan Tol MalangPandaan di dua kelurahan di Kota Malang, yakni Kelurahan Cemoro Kandang dan Madyopuro diperkirakan akan tuntas pada 2015 ini. Bahkan untuk Kelurahan Cemoro Kandang pembebasan lahannya sudah tuntas dan tinggal menunggu pembayarannya saja.

Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Cipto Wiyono mengutarakan proses pembebasan lahan proyek jalan Tol Malang-Pandaan di wilayah Kota Malang akan selesai pada 2015 ini. “Kami optimistis lahan tol Malang-Pandaan yang berada di wilayah Kota Malang selesai 100 persen pada tahun ini. Bahkan untuk yang berada di Kelurahan Cemoro Kandang tinggal pembayarannya saja,”tutur Cipto Wiyono dikonfirmasi, Selasa (3/3).

 ke halaman 11

Gubernur Minta Remunerasi Pemprov Dipercepat hilmi husain/bhirawa

Anggota Komisi XI DPR RI M Misbakhun asal Dapil Jatim 2 yang meliputi Pasuruan-Probolinggo saat reses di Kota Pasuruan, Selasa (3/3).

Anggota Komisi XI DPR RI Usulkan Tembakau Virginia Dikenakan Biaya Masuk Pasuruan, Bhirawa Anggota Komisi XI DPR RI M Misbakhun mengusulkan agar impor tembakau virginia dikenai bea masuk. Pasalnya selama ini setiap tahunnya, sekitar 150.000 ton tembakau jenis virginia didatangkan dari Amerika oleh pengusaha rokok di Indonesia.

“Kami ingin melindungi kepentingan petani tembakau di Indonesia agar mereka dapat menikmati hasil tanamannya. Tembakau yang ditanam para petani kualitasnya juga sangat bagus dan sudah terkenal di dunia. Makanya kami ingin impor tembakau virginia dikenai bea masuk,” kata M Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI asal Dapil Jatim 2 yang meliputi Pasuruan-Probolinggo saat reses di Kota Pasuruan, Selasa (3/3).

Menurutnya, dengan dikenakan bea masuk untuk tembakau impor tentu juga akan memberikan

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo minta kepada Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi agar rencana remunerasi di lingkungan Pemprov Jatim bisa dipercepat. Sebab remunerasi ini merupakan suatu aspirasi untuk memikirkan kesejahteraan pegawai.

“Di era sekarang ini remunerasi sangat penting untuk pegawai.

Karena hal ini menyangkut kesejahteraan yang mengandung transparansi. Siapa yang giat pasti kesejahteraannya meningkat. Jadi saya minta Pak Sekda untuk mempercepat remunerasi ini,” kata Gubernur Soekarwo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Evaluasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dan Kesiapan Pelaksanaan Remunerasi Provinsi Jatim di Ruang Rapat Jayabaya lantai VII Kantor

Gubernur, Selasa (3/3).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, remunerasi adalah semua yang diterima atau dinikmati oleh pegawai baik berbentuk uang tunai, pelayanan dan fasilitas lain atas tanggungan pemberi kerja sebagai imbalan untuk jasa yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Oleh karena itu, kesejahteraan pegawai akan semakin tinggi seiring meningkatnya kinerjanya.

Sementara itu, terkait akunt-

abilitas pengelolaan keuangan, mantan Sekdaprov Jatim ini minta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk lebih berkomitmen untuk meningkatkannya.

Komitmen pengelolaan keuangan oleh kepala SKPD sangat penting.

Kepala SKPD secara rutin harus memeriksa keuangan yang masuk dan keluar.

“Peran leadership 50 persen sangat menentukan kesuksesan organisasi. Jika pemimpin tersebut tidak melakukan perubahan, maka yang terjadi instansi tersebut tidak akan berubah,” ungkapnya.

Akuntansi berbasis akrual, katanya, dapat memberi gambaran

Lagi, HNSI Tolak Peraturan Menteri KP 2015

 ke halaman 11

Nangis Saat Ultah BARU pada 2015 ini, istri orang nomor dua di Pemkab Sidoarjo ini menangis menitikkan air matanya pada saat ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Ia sangat terharu mendapatkan ucapan selamat dari 2 orang cucunya yang masih Balita. ‘’Mohon doa restunya agar diberi u m u r panjang, sehat, tetap iman, sabar

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Aktivitas nelayan di Pasuruan. Para nelayan yang tergabung dalam HNSI ngotot menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 dan 2 Tahun 2015 karena dianggap menyengsarakan kehidupan mereka.

Pasuruan, Bhirawa Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) se-Jawa Timur menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan meminta mencabut Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) No 1 dan 2 Tahun 2015.

“Kami beberapa waktu lalu sudah melakukan hearing bersama membahas Permen ini dengan hasil penolakan dan untuk dicabut,” kata aggota Tim Tujuh HSNI Perwakilan Pasuruan Sucipto, Selasa (3/3).

Ia mengatakan, dalam hearing atau dengan pendapat tersebut di antaranya

 ke halaman 11

Sukardo Jabat Plt Kadis Kominfo Jatim Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menunjuk Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Pemerintahan Umum Drs H Sukardo MSi, menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jatim mulai 1 Maret lalu. Se-

 ke halaman 11

Drs H Sukardo MSi

Pengaduan Soal BPJS Masih Tempati Urutan Tertinggi di KPP Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Meski program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) telah dirilis selama satu tahun lebih, ternyata pengaduan yang masuk di Komisi Pelayanan Publik (KPP) cukup tinggi. Jika pada 2014 didominasi oleh pengaduan dari perorangan yang mengeluhkan mekanisme pendaftaran, maka pada 2015 ini pengadu juga berasal dari badan usaha yang kesulitan dalam proses mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Komisioner KPP Jatim Hardly Stefano menegaskan selain soal pendaftaran, terkait pelayanan pada fasilitas keseha-

 ke halaman 11

Oleh-oleh Tiga Mahasiswa Unitomo Sepekan Ikuti Program Jenesys di Jepang

Terpukau Masyarakat Negeri Sakura Menjunjung Tinggi Paham ‘Wa’

Nanik Trisnaeni

Sentil..  Jadi PKB siapkan kader muda disandingkan PNS harus disyukuri dengan kerjaSaiful giat Ilah  Iyalah, Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas jangan mroyeknya aja yang giat  Pimpinan Bina Marga tambahan anggaran KPKajukan berkomitmen tetap berantas korupsi  Korupsi Jangan hanya nambah realisasi di lapangan yang yang mana dulu,anggaran, jangan tumpul di atas dan tajam penting di bawah  Polisi Kades Sidoarjo penganiayatangkap juru pengairan dituntut tiga bulan penjara pengedar pil dobel L  Kapan Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih berani tangkap bandarnya?

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Indonesia. Selain karena romantisme historis yang kuat, juga karena hubungan bilateral kedua negara. Karena itu, tak jarang mahasiswa-mehasiswa Indonesia menjadikan Jepang sebagai jujukan untuk belajar. Termasuk tiga mahasiswa Universitas Dr Soetomo yang baru saja pulang mengikuti Japan-East Asia Network of Exchange for Student and Youth Program (Jenesys).

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Sepekan saja sudah cukup bagi Putri Zizi Yuliana, Erlyn Feranti dan Sandi Prawito untuk mengecap kesan luar biasa terhadap Jepang. Sebuah negara dengan peradaban teknologi yang serba canggih, namun tak pernah lupa akan akar budayanya. Mulai dari hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari, semua tak lepas dari tradisi lama yang masih terjaga.

Untuk makan saja ada tradisi yang teratur. Putri menceritakan, masyarakat Jepang tidak pernah makan langsung tancap gas hingga kekenyangan. Di sana, porsi makanan hanya sedikit namun

tersedia bermacam-macam dalam meja.

Caranya pun harus dimulai dengan minum ocha (teh), baru memakan sayur, kemudian sup miso. Setelah tiga menu itu, barulah masyarakat Jepang memakan makanan berat seperti nasi atau ikan.

“Tradisi itu bukan untuk jamuan tamu atau pesta. Tapi tradisi makan yang setiap hari dilakukan orang Jepang,” tutur Putri ditemui di kampusnya, Selasa (3/3).

Meski rasanya hambar, tapi masih cocok untuk lidah orang Indonesia. Se-

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Putri Zizi dan Erlyn Feranti berbagi pengalaman dari Jepang kepada rekanrekannya satu Prodi Sastra Jepang Unitomo, Selasa (3/3).

SURABAYA

2

Rabu Pahing 4 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gubernur Tunggu Putusan Hukum dari Kejagung RI Terkait Proses Ganti Rugi Korban Lapindo DPRD Jatim, Bhirawa Proses pembayaran ganti rugi korban Lumpur lapindo Sidoarjo yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tinggal menunggu keputusan hukum dari kejaksaan Agung (Kejagung) RI serta menteri Pekerjaaan Umum (PU), dan proses pembayaran dipastikan dilakukan sebelum berakhirnya tahun 2015.

Gubernur Jatim, Soekarwo yang juga menjabat anggota Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidorjo (BPLS) mengatakan jika payung hukum diterbitkan, maka pemerintah bersama BPLS akan segera melakukan pendataan bagi seluruh korban Lapindo.

“Yang pasti kami tidak akan tergesa-gesa memberikan ganti rugi kepada para korban lumpur Lapindo.

Sebaliknya kami akan menunggu keputusan hukum dari Kejagung RI dan Menteri PU. Hal ini sebagai antisipasi agar tidak ada bencana hukum dikemudian hari,”tegas orang nomor satu di Jatim ini, Selasa (3/3).

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim meminta pusat tidak hanya memberikan angin surga kepada gubernur. Tapi pemerintah pusat harus memiliki komitmen yang tinggi atas terselesaikannya dana gani

rugi yang kini ditengah ditunggutunggu oleh para korban lumpur Lapindo, dengan menunggu keputusan hukum di Kejagung RI serta keputusan Menteri PU. “Sebagai wakil rakyat, kami dan gubernur akan terus mengawal keputusan ini. Kasihan masyarakat disana yang sudah lama menunggu pencairan dana tersebut. Jangan sampai gubernur hanya dijadikan bemper atas keputusan pusat yang dikhawatirkan meleset dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan,”papar politisi asal Partai Gerindra Jatim ini.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini telah menyetujui adanya dana talangan sebesar Rp781 miliar. Dana ini akan diperuntukkan untuk pembayaran ganti rugi tanggungan PT Lapindo Jaya yang hingga kini memang tak kunjung mampu melakukan pelunasan.

Korban Lapindo yang menjadi tanggungan PT Lapindo Jaya sebesar 640 hektar. Dari jumlah ini, Lapindo baru mampu membayar sekitar 80 persen.

Sedangkan 20 persen sisanya hingga kini tak kunjung bisa dilunasi.

Sisa 20 persen inilah yang nantinya akan diberi oleh pemerintah. Sedangkan Lapindo akan diberikan batasan waktu empat tahun untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemerintah.

“Saya sudah ketemu Bu Mensos, prinsipnya pencarian akan dilakukan secepatnya. Saat ini tinggal Jaksa Agung yang sedang mencarikan payung hukumnya,” ujarnya Pak de Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim, Soekarwo.

Ia menambahkan, untuk proses pencairannya nanti juga langsung akan ditransfer kepada rekening korban Lapindo yang saat ini datanya sudah ada pada pemerintah pusat.

Sekedar diketahui karena tidak kunjung dibayar pemerintah telah membeli 20 persen dari 640 hektar tanah yang dibeli Lapindo akibat peristiwa lumpur Sidoarjo(Lusi). Lapindo sendiri oleh pemerintah diberi kesempatan empat tahun untuk mengembalikan uang pemerintah untuk Q cty pembelian 20 persen tersebut.Q

Atasi Banjir, Pemkot Lebarkan Saluran Air Jalan Nias

trie diana/bhirawa

Pengecatan Ulang

Untuk menjaga kebersihan dan keindahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya melakukan pengecatan ulang jalan-jalan yang catnya sudah mulai buram. Tampak petugas mengecat trotoar di sepanjang jalan Sumatra Surabaya, kemarin.

PANGGUNG BIROKRASI

Unsur Kerugian Negara Tentukan Ranah Kasus Zainal Arifin Surabaya, Bhirawa Kasus pemecatan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya Zainal Arifin, oleh pemkot ternyata masih bisa bergulir ke ranah pidana. Bila ditemukan unsur kerugian negara, berdasarkan hasil audit Badan pemeriksa keuangan(BPK) pihak pemkot Surabaya bisa melaporkan kepada pihak penegak hokum.

Terkait kasus yang membelit Zainal Arifin, apakah masuk rana hukum pidana ataukah perdata ? Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Bambang Suheryadi kepada Bhirawa mengatakan, apabila dari kasus itu ditemukan unsur kerugian negaranya, maka dipastikan perkara tersebut masuk rana pidana.

“Kita lihat, apabila dari proses pengurusan IMB yang dilakukan si X (Zainal, red) ditemukan unsur yang mengarah ke kerugian negara, jelas masuk ke perkara pidana,” tegas Bambang Suheryadi kepada Bhirawa, Selasa (3/3).

Pria yang juga menjabat sebagai Dosen Fakultas Hukum Unair ini menjelaskan, tolak ukur sebuah perkara pidana dapat dilihat dari perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan adanya kerugian Q bed negara.Q

Keuangan PDAM Surabaya Diselidiki Dewan DPRD Surabaya, Bhirawa Tak ingin kecolongan, Komisi B DPRD Surabaya akan terus menindaklanjuti sekaligus melakukan pembahasan secara detil soal keuangan PDAM Surabaya.

Penggunaan dana senilai Rp1,7 miliar rupiah untuk jasa keamanan dengan system penunjukan langsung kini dijadikan pintu masuk penyelidikan.

Seluruh jajaran Direski PDAM Surya Sembada hadir dalam rapat hearing yang di gelar di Komisi B DPRD Surabaya terkait penggunaan anggaran senilai 1,7 miliar rupiah untuk jasa keamanan selama dua bulan yang masing-masing bernilai 850 juta rupiah dengan system penunjukan langsung. (3/3/15) Eddi Rahmat sekretaris Komisi B yang bertindak sebagai pimpinan rapat mengaku jika dirinya memanggil BUMD PDAM Surya Sembada berdasarkan pemberitaan media. Hal ini dilakukan karena selama ini memang belum pernah mengetahui atau mendapatkan laporan terkait keuangan PDAM Surya Sembada yang merupakan salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya.

“Seperti yang saya katakan kemarin, saya mengetahui hal ini kan dari pemberitaan media, dan setelah saya berkoordinasi dengan kawan-kawan di komisi B, ternyata sepakat untuk dilakukan pemanggilan,” ujar politis HaQ gat nura ini.Q

Surabaya, Bhirawa Musim penghujan yang mengguyur Kota Surabaya hampir setiap harinya sehingga menyebabkan banjir, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak untuk mengatasi banjir di beberapa titik Kota Pahlawan.

Pantauan Bhirawa, salah satunya di kawasan Raya Gubeng Kertajaya, melalui Dinas Pematusan dan Cipta Karya Tata Ruang (DCKTR) membongkar saluran air di Jalan Nias untuk dilebarkan. Selain itu, saluran air memanjang searah rel kereta api ini juga diperdalam dengan cara mengeruk dengan alat berat escavator.

“Lebar saluran sungai yang semula 0,8 meter dilebarkan menjadi 2,4 meter. Selain itu juga diperdalam agar bisa menampung air lebih banyak lagi,” kata Asep Arifin ketika ditemui Bhirawa di sela pengerjaan proyek, Selasa (3/3) siang.

Sebelumnya, di kawasan tersebut jika hujan datang minimal satu jam, maka dipastikan akan terjadi genangan air hingga menyebabkan kemacetan. Asep menambahkan, pelebaran dan pendalaman saluran baru untuk atasi banjir di kawasan Gubeng Kertajaya.

“Tidak hanya perlebar saluran Jalan Nias, para pekerja juga menyambungkan saluran air di tempat ini menuju saluran air jalan Flores melewati jalan Sulawesi. Di Jalan Flores

geh/bhirawa

Antisipasi banjir Pemkot melebarkan saluran air di jalan Nias, Selasa (3/3). sendiri, para pekerja juga memperlebar Yanto pekerja lainnya mengatakan, saluran air dari tiga meter menjadi lima saluran air ini juga dibuat sebagai meter,” tambahnya. tempat serapan air dari kawasan Dengan menggunakan dua alat berat Gubeng Kertajaya. Jadi, ketika hujan escavator, pekerja berjumlah sepuluh ini besar datang maka diharapkan tidak baru mulai membangun sejak awal ada lagi banjir. Kini, para pekerja Januari kemarin. Sayangya para masih menunggu dinding saluran yang pekerja belum mengetahui target selesai telah disemen untuk kering sebelum proyek pelebaran saluran air tersebut. dilanjutkan kembali pengerjaannya.

“Kalau target selesai masih belum tahu, “Bila sudah kering akan kami lanyang jelas sampai selesai. Kalau hujan jutkan kembali pengerjaan saluran Q geh datang kami berhenti dulu,” imbuhnya. ini,” pungkasnya.Q

Efisiensikan Anggaran Pilwali, Putaran Pertama Ditaksir Rp 55 Miliar KPU Surabaya, Bhirawa Setelah pengesahan revisi Undang-undang Pilkada No 1 tahun 2015 oleh DPR RI tidak hanya berpengaruh pada teknis Pilkada, melainkan juga pada anggaran. Dari dana Pilwali Surabaya sendiri yang sudah dianggarkan pada APBD 2015 sebesar Rp 71 miliar ini, sekitar Rp 55 miliar untuk putaran pertama.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Kota Surabaya, Miftakhul Gufron. Pihaknya mengatakan bahwa masih menunggu peraturan KPU (PKPU) terdeteksi yang dibutuhkan. Setelah itu, putaran pertama ada perselisihan di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK). “ Artinya anggaran itu ada semacam cadangan untuk dialokasikan kepada perselisihan. Putaran pertama itu kita menganggarkan sekitar Rp 55 miliar, dan sisanya tidak serta merta kita kembalikan, tapi buat tahapan putaran MK. Ketika ada gugatan, kalau sudah selesai

semua baru dikembalikan ke kas Negara,” terang Gufron ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

Pria lulusan IAIN (UIN) Surabaya ini menambahkan, dana dalam proses Pilkada di putaran kedua tidak sebesar penggunaan dana di putaran pertama yang membutuhkan lebih banyak tahapan. “Yang jelas kita menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.

Seperti kampanye, kan sudah tidak diperlakukan dan dana untuk pemutakhiran data juga tidak ada (putaran kedua),” tambah Gufron yang juga selaku divisi anggaran ini.

Dia mengatakan, bahwa pembahasan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Karena, dana Pilkada merupakan bagian yang cukup krusial dalam tahapan penyelenggaraan Pilwali. Apalagi, Pilwali nanti juga mencakup dana untuk persiapan dan kampanye Q geh pasangan calon Wali Kota dan Wakilnya.Q

HUT Pemadam Kebakaran, Srikandi Baruna Unjuk Gigi

Mobil Sky Lift Jadi Andalan Pemadaman Kebakaran DENGAN menaiki tangga mobil Sky Lift, personel Srikandi Baruna, Ayu Sulistyowati, dengan cepat dan cekatan menjangkau lantai III Balai Kota lalu mengevakuasi korban yang terjebak.

Kelebihan lain dari mobil Sky Lift adalah bisa bermanuver. Korban tidak hanya bisa dievakuasi ke daratan melalui metode vertical rescue. Tetapi juga bisa diamankan di gedung lain yang posisinya aman.

Itulah simulasi yang dilakukan oleh tim andalan Dinas Pemadam Kebakaran kota Surabaya dalam menolong korban kebakaran sekaligus memadamkan api yang berkobar-kobar di Balai kota.

Seusai upacara memperingati HUT Pemadam Kebakaran Nasional, personel Dinas Kebakaran Kota Surabaya, termasuk Srikandi Baruna, melakukan simulasi pemadaman kebakaran yang terjadi di lantai III gedung Balai Kota Surabaya sebelah Barat.

Wali Kota Surabaya, Tri

Rismaharini yang juga menyaksikan simulasi tersebut menyampaikan kebanggaannya terhadap tim Srikandi Baruna yang dimiliki Dinas Kebakaran Kota Surabaya.

Menurut Wali Kota, dengan wajah kota yang disesaki banyak gedung bertingkat, Surabaya memang harus memiliki armada pemadam kebakaran canggih seperti Sky Lift.

Bertepatan dengan upacara peringatan Hari Pemadam Kebakaran Nasional, Selasa (3/3) kemarin, mobil Sky Lift dipamerkan di halaman Taman Surya.

Tidak hanya dipajang, mobil gagah yang dilengkapi tangga setinggi 55 meter itu juga menunjukkan kemampuannya dalam menangani kebakaran di gedung-gedung

bertingkat.

Menurut Wali Kota, mobil Sky Lift tersebut menjadi jawaban atas masalah yang sebelumnya dihadapi para personel Dinas Kebakaran Kota Surabaya ketika melakukan pemadaman di gedung tinggi.

“Kita memang harus memiliki ini (mobil Sky Lift).

Karena mobil ini save dan juga bisa bermanuver. Mobil ini penting untuk mengantisipasi kebakaran yang terjadi di bangunan tinggi ataupun gedung bertingkat,” tegas Risma.

Seusai simulasi, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mencoba menaiki tangga mobil sky lift bersama Ketua DPRD Surabaya. Wali Kota terlihat rileks ketika tangga mobil tersebut diangkat ke angkasa.

Sementara Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Chandra Oratmangun mengatakan, keberadaan mobil sky lift tersebut memang

sangat membantu kinerja dari personelnya. ‘’Kinerja kami sangat terbantu, terutama ketika mengevakuasi kebakaran di gedung-gedung bertingkat,’’ jelas Chandra. Bertepatan dengan momen perayaan Hari Pemadam Kebakaran Nasional ke-69 tahun, Chandra berharap Dinas Kebakaran Kota Surabaya bisa lebih bermanfaat bagi warga Kota Pahlawan.

Apalagi, Dinas Kebakaran Kota Surabaya kini memiliki peralatan yang up to date untuk mengatasi ancaman kebakaran di wilayah perkotaan. ‘’Saya juga berharap angka kebakaran di Surabaya akan turun,’’ ujarnya.

Untuk menekan potensi terjadinya kebakaran, Chandra menegaskan, personel Dinas Kebakaran Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi kepada warga di kawasan pemukiman di perkampungan tentang pentingnya upaya mencegah terjadinya kebakaran.

‘’Personel kami juga terus melakukan simulasi latihan pemadaman api untuk semakin mengasah skill dan ketangkasan mereka,’’ sambung Chandra. Selain penanganan di gedung bertingkat, Dinas Kebakaran Kota Surabaya juga melakukan simulasi pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan pemukiman warga di mana mobil tangki air 5.000 liter milik Dinas Kebakaran tidak bisa mendekat ke titik api. Asap pekat mengepul yang bersumber dari “rumah buatan” yang diletakkan di tengah-tengah halaman Taman Surya. ‘’Kalau kebakaran di kampung dan petugas sulit masuk, kita gunakan sistem riley dengan memasang pompa portable ke mobil pompa. Kita juga pakai sistem spray dengan mengurung api hingga padam seperti yang dilakukan Srikandi Baruna tadi,’’ sambung pejabat berdarah Ambon ini.Q dre

Salah satu personil Damkar melakukan atraksi di mobil sky lift.

dre/bhirawa

SURABAYA

Rabu Pahing 4 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Penyakit Infeksi Hantui Masyarakat Surabaya, Bhirawa Sebagai negara beriklim tropis, penduduk Indonesia diharapkan berhatihati dalam menjaga kesehatan. Iklim tropis yang terjadi di tanah air menjadi peluang besar bagi penyekit infeksi untuk berkembang biak secara cepat.

Kepala Rumah Sakit Khusus InfeksiUniversitas Airlangga (RSKI-Unair)Prof, Dr Boerhan dr, SpA(K) menyatakan, sebagian penyakit infeksi ini masuk kedalam program Millenium Development Goals (MDGs) namun sampai saat ini kasusnya masih tinggi.

Diantaranya yang tertinggi adalah HIV/ AIDS, tuberkolosis (TB), dan malaria.

“Tiga penyakit tersebut menjadi target dari MDGs tapi sampai saat ini penanganan dan program mengurangi kasus dan korban penyakit ini belum menunjukkan hasil yang positif,” jelasnya.

Untuk penykait HIV/AIDS Indonesia berada pada posisi nomor tiga sedunia untuk jumlah penderitanya. Indonesia juga menjadi negara dengan persebaran HIV/ AIDS tercepat di dunia.Dan jika sampai akhir tahun 2015 target tidak tercapai atau jumlahnya tidak menurun maka HIV/AIDS bukan lagi masuk target MDGs, tapi menjadi Suistanable Development Goals.

“Padahal target kita kan mengurangi dan menekan jumlahnya, tapi ternyata justru masih terus bertambah,” ujarnya.

Untuk tuberkolosis Indonesia juga masuk urutan kedua dunia dengan jumlah penderita yang banyak. Boerhan berharap dengan semakin berkembangnya pendidikan kedokteran dan kegiatan riset, dilengkapi rumah sakit khusus yang menangani penyakit infeksi ini penderita penyakit Q dna infeksi dapat semakin menurun.Q

Kejati Jatim Nyatakan Jimmy Mitarsa Sebagai DPO Kejati Jatim, Bhirawa Setelah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Jimmy Mitarsa, tersangka kasus dugaan penyalahgunaan agunan kapal Bank Mandiri, masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron.

Pengusaha asal Jakarta itu dinyatakan buron setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan tanpa konfirmasi lebih dari tiga kali. Surat usulan DPO terhadap buron Jimmy mitarsa dikirimkan Kejati Jatim ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. “Surat usulan buron tersangka Jimmy Mitarsa sudah kami (Kejati) sampaikan ke Kejagung RI. Kami juga minta bantuan Kejagung untuk membantu menemukan keberadaan DPO kasus dugaan penyalagunaan agunan kapal Bank Mandiri,” kata kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Selasa (3/3).

Dijelaskan Romy, setelah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, dalam statusnya sebagai tersangka korupsi di Bank Mandiri.

Keberadaan Jimmy juga tidak diketahui sehingga penyidik kesulitan untuk menjemputnya secara paksa. “Penyidik sudah mencari di alamat domisili tersangka. Namun yang bersangkutan tidak ada,” tegas Romy.

Pengusutan kasus ini oleh Kejati Jatim, dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Kasus bermula ketika Edi Gunawan Thamrin, Dirut PT Sejahtera Bahtera Agung (SBA), mengajukan kredit ke Bank Mandiri tahun 2008 lalu. 15 kapal diagunkan Edi untuk kepentingan itu. SBA berhasil dan mendapatkan kredit dari bank milik Q bed negara itu sebesar Rp 172 miliar.Q

Dirazia Trantib (keamanan dan ketertiban) Kecamatan Semampir Surabaya dipimpin M Ilyas merasia beberapa gepeng (gelandangan dan pengemis) di jalanan seperti dikawasan Pegirian Surabaya.

Tampak petugas Trantib saat menertibkan gepeng yang berada di salahsatu toko, Selasa (3/3).

trie diana/bhirawa

Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Surabaya, Bhirawa Tindak penolakan pasien oleh rumah sakit akan mendapat sanksi tegas dari Dinas kesehatan (Dinkes) Jatim.

Rumah sakit (RS) , baik swasta maupun pemerintah , di seluruh Jawa Timurt dilarang menolak pasien dengan alasan apapun.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono menegaskan, pihaknya tidak ingin rumah sakit menolak pasien dengan alasan apapun, apalagi rumah sakit milik pemerintah. Menurut Harsono, karena RS adalah penyedia layanan kesehatan yang bukan mengutamkan profit, tapi lebih pada sosial dan memberikan pertolongan pengobatan untuk masyarakat.

“Seperti apapun kondisi fisik dan ekonomi pasien, juga kondisi RS apakah sedang penuh atau tidak.

Pasien yang datang harus diterima,

tidak boleh ditolah, seHarsono tidak ingin ketidaknya diberikan perjadian penolakan pasien tolongan pertama untuk di RS terjadi kembali. menstabilkan kondisiOleh karenanya pihaknya nya,” paparnya. akan melakukan penyePria berkacamata ini lidikan dan koordinasi menjelaskan, misalkan dengan Dinkes kabupaada pasien yang datang, ten/kota setempat dan apalagi dalam kondisi akan memberikan teguparah, walaupun kamar ran tegas. atau tempat tidur sedang Bahkan jika benar terpenuh seharusnya pihak jadi akan didalami, teratau petugas medis di RS masuk untuk ijin opetetap menerima pasien, rasional dan evaluasi pememeriksa kondisinya layanan terhadap pasien dan memberikan pertoseperti apa untuk diambil dr Harsono longan pertama. Baru ketindakan lebih lanmudian jika tidak mejut.”Mulai teguran hingga mungkinkan untuk ditangani di RS sanksi pencabutan operasional bisa tersebut bisa diberikan rujukan. kami lakukan tergantung hasil penye“Entah itu diperiksa kondisinya, lidikan dan evaluasi,” ungkapnya. diberikan infus atau oksigen, dan obat Dia berharap agar kasus yang teragar kondisinya stabil dan membaik. jadi bisa menjadi pelajaran semua RS Baru kalau memang RS tidak dapat di Jatim, baik milik pemerintah menangani atau tempat tidur penuh maupun swasta. Agar nantinya tidak bisa dirujuk ke RS lain,” tegasnya. ada kasus serupa dan bahkan

Ujian Nasional, Peran PTN dan Polisi Dipersempit Menteri Pariwisata Direncanakan Hanya untuk Pemindaian dan Pengiriman Naskah Hadiri Pemilihan Raka Raki 2015 Surabaya, Bhirawa Wajah Ujian Nasional (UN) tidak akan lagi tampak garang bagi pesertanya. Selain tidak menentukan kelulusan, UN tahun ini bakal digelar tanpa pengawasan yang ketat seperti tahun lalu. Unsur Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan kepolisian tidak lagi melakukan pengawasan di lokasi ujian.

Tahun ini, PTN hanya diminta untuk melakukan pemindaian lembar jawaban UN Paper Based Test (PBT). Sedangkan kepolisian hanya diminta untuk mengawal distribusi soal dari percetakan ke kabupaten/kota.

“Kita tetap membutuhkan pengawalan polisi untuk dis-

tribusi soal. Kalau tidak, nanti di jalan ada begal bagaimana?,” tutur Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Prof Nizam.saat dihubungi, Selasa (3/3).

Nizam mengakui, pengawasan UN tidak seketat tahun lalu. Namun demikian, tidak berarti PTN dan polisi tidak dilibatkan sama sekali. PTN, selain untuk memindai LJUN juga akan diminta untuk mengawasi UN. Namun tidak lagi ditempatkan per satuan pendidikan, melainkan per daerah.

“Jadi fungsi pengawasannya hanya koordinasi. Kasihan kalau dosen harus turun ke sekolah-sekolah. Sedangkan

tugasnya di perguruan tinggi juga banyak,” tutur dia.

Terkait pemindaian, tugas ini diberikan karena ada kaitannya dengan penggunaan hasil UN sebagai pertimbangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Sehingga, pemindaian pun harus dilakukan secara cepat dan sesuai jadwal yang ditentukan.

“Paling lambat 2 Mei hasil UN sudah selesai di pindai dan disetor ke panitia SNMPTN,” tutur dia.

Dalam pembuatan soal, Nizam menuturkan, PTN juga tidak lagi dilibatkan. Tetapi, PTN tetap diberi kesempatan menjadi reviewer setelah kisiQ tam kisi soal selesai dibuat.Q

Penyelidik Lakukan Puldata dan Pulbaket

Prona Kelurahan Penjaringansari Dilidik Kejari Kejari Surabaya, Bhirawa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya pelototi dugaan penyimpangan pembuatan sertifikat gratis Program Nasional (Prona) tahun 2013 dan 2014 di wilayah Kelurahan Penja-

RSdapat meningkatkan kualitas layanannya ke masyakat. Karena sama sekali RS tidak dibenarkan menolak pasien apapun kondisinya.

“Ini juga bentuk ketegasan kami agar nantinya tidak ada kasus serupa dan lebih banyak masyarakat yang dirugikan bahkan sampai kehilangan nyawa,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Jatim Dodo Anondo menyatakan, dirinya mendukung penuh upaya Dinkes dalam memberikan sangsi kepada RS yang dengan mudah menolak pasien. Menurutnya, sebagai pelayan masyarakat RS harus berusaha keras untuk merawat dan menolong pasien yang berobat ke ruamh sakit. ‘’Jangan karena pasiennya banyak RS serta merta menolak pasien. Jika ini dilakukan maka keberadaan RStidak akan memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat luas,’’ Q dna ucapnya.Q

ringan Sari Surabaya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Roy Revalino membenarkan, tim pidsus memang sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan Prona BPN di Kelurahan Penjaringan

Sari Surabaya.

Sayangnya Roy enggan merincikan penyelidikan ini, dengan alasan Jaksa pidsus masih melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

“Kami (pidsus) memang

melakukan penyelidikan atas kasus itu. Tapi saat ini tim Pidsus masih melakukan Puldata dan Pulbaket, sehingga belum bisa membukanya secara gamblang,” terang Kasi Pidsus Kejari Surabaya Roy Revalino ke-

pada Bhirawa, Selasa (3/3).

Terkait pemeriksaan sejumlah saksi atas kasus ini, lagi-lagi Roy enggan menerangkan hal tersebut. Ia mengaku bahwa penyelidik masih melakukan penguQ bed sutan atas kasus ini.Q

Pemprov, Bhirawa Dalam waktu dekat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Pemilihan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2015. Rencananya, Menteri Pariwisata, Arief Yahya menghadiri acara puncak Penganugerahan Raka Raki Jawa Timur yang dilaksanakan, 28 Maret 2015, di Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan, Pasuruan.

Tidak seperti tahun sebelumnya, kali ini seluruh Kabupaten/Kota mengerahkan jagoannya. Sebanyak 38 pasang duta wisata dari Kabupaten/kota berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di ajang ini. Mulai minggu ke empat (23/3-28/3), raka raki akan memasuki masa karantina.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, selanjutnya raka raki akan mewakili provinsi Jawa Timur untuk mengikuti pemilihan Duta Wisata tingkat nasional dan diharapkan bisa mempromosikan objek wisata yang ada di Jawa Timur.

“Namun, ada yang beda dalam penyelenggaraan Raka Raki kali ini, karena bersamaan dengan lauching Digital Marketing Kepariwisataan di Jawa Timur,” katanya, Selasa (3/3).

Ia berharap Raka Raki Jawa Timur kali tidak hanya dijadikan promotor pariwisata, melainkan diberdayakan sebagai agen sadar wisata untuk meningkatkan pemahaman masyarakat utamanya generasi muda tentang pentingnya menjadi masyarakat sadar wisata. Hal ini mengingat potensi alam dan budaya Jawa Timur sangat menjanjikan untuk dipromosikan dari tingkat nasional hingga internasional.

Sedangkan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata (PSDP) Dra Rosmiati MM menambahkan, kalau ada perbedaan pelaksanaan raka raki pada tahun ini. “Karantina saat ini lebih banyak waktu untuk diberikan pembekalan. Biasanya teori pembekalan dilakukan secara indoor, kali ini kami lakukan secara outdoor dengan Q rac orientasi lapangan objek wisata,” katanya.Q

Tahun Ini, BLH Bakal Bangun Satu IPAL Komunal Lagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim berencana akan membangun satu instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dalam upaya menurunkan beban pencemaran mengurangi limbah domestik terutama di sepanjang Kali Surabaya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim Bambang Subandono melalui Kabid Tata Lingkungan, Dyah Susilowati mengatakan, pihaknya sudah mengklaster sepanjang Kali Brantas mulai Mlirip, Mojokerto hingga Jagir, Surabaya sebanyak 74 kluster.

“Dari lima tahun lalu BLH Jatim masih membangun 19 IPAL (termasuk satu IPAL untuk tahun ini, red). Namun, jumlah itu masih jauh dari kluster,” katanya, Selasa (3/3).

Ia mengharapkan, perusahaan yang ada di sepanjang Kali Brantas turut andil membangun IPAL Komunal pada masyarakat.

Daya tampung satu IPAL Komunal dapat dimanfaatkan 75-100 kk (kepala keluarga) dengan volume 25 m3 menggunakan sistem

aerobik buffer reaktor untuk limbah organik manusia.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta (PJT) I, Ulie Mospar Deanto mengatakan, persoalan pencemaran sungai di Jawa Timur masih didominasi oleh limbah domestik. Limbah cair dari sisa kotoran rumah tangga itu cukup tinggi yakni mencapai lebih dari 50 persen. Namun, upaya mengatasinya kini masih sulit karena belum adanya regulasi dan infrastruktur yang mendukung.

“Limbah domestik berupa air dari sisa detergen dari sabun mandi dan cuci ini masih sulit diatasi. Hingga saat ini belum ada regulasi untuk mengatur itu dan infrastruktur juga masih sangat sedikit,” katanya.

Ulie menyontohkan, di beberapa negara Eropa, se-

perti Swedia, Belanda, bahkan di Asia ada Korea Selatan telah memiliki regulasi yang mengatur limbah domestik. “Di Eropa itu tidak hanya membeli air bersih saja yang harus membayar tapi juga membuang limbah cair dari rumah juga harus membayar,” katanya.

Di sana, pengolahan limbah domestik terintegrasi.

“Ada IPAL (instalasi pengolahan air limbah) domestik yang ukurannya sangat besar untuk menampung limbah rumah tangga sebelum dibuang ke sungai.

Untuk operasionalnya, warga pun membayar harus membayar iuran tiap bulan,” ungkapnya.

Menurutnya, upaya itu bisa diadopsi di kota besar seperti Surabaya sebagai percontohan agar kualitas air sungai bisa tetap terjaga. Pasalnya, saat ini kualitas air seperti di hilir Sungai Brantas di wilayah Kali Surabaya kondisinya kurang bagus walapun sudah ada sedikit peningkatan kualitas.

Untuk mengatasi limbah domestik ini, lanjutnya, tidak

IPAL Komunal yang telah dibangun di Driyorejo, Gresik. hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dalam hal ini juga harus ikurt bertanggungjawab menjaga kelestarian dan kualitas air sungai.

“Kalau buang sampah rumah tangga saja ada iuran,

kalau buang limbah cair kenapa tidak bayar. Padahal air sungai ini menjadi air baku untuk konsumsi masyarakat, jadi kualitasnya harus dijaga bersama,” tuturnya.

Tak hanya limbah domes-

rac/bhirawa

tik dari rumah tangga. Selama ini, kata Ulie, limbah dari hotel, apartemen, dan rumah sakit juga belum terolah dengan baik. “Hanya sedikit hotel apartemen atau restoran yang mengolah

limbah cairnya. Kebanyakan langsung dibuang ke drainase dan limbahnya mengalir ke sungai,” ujarnya.

Direktur Konsorsium Lingkungan Hidup, Imam Rochani mengatakan, untuk mengatasi limbah domestik memang masih sulit. Sebagai percontohan di bantaran Kali Surabaya sejak lima tahun terakhir sudah mulai dibangun IPAL komunal untuk menampung dan mengolah limbah domestik.

IPAL komunal domestik merupakan sarana berupa sumur atau tandon yang ditanam di tanah sejumlah sembilan bak. Untuk bak pertama berfungsi sebagai penampung awal air limbah rumah tangga.

Setelah itu, disalurkan pada bak kedua dengan proses penjernihan hingga memasuki bak yang terakhir.

Pada proses di IPAL tersebut, dapat diketahui perbedaan limbah rumah tangga yang belum dan telah diolah. Pada bak satu, air masih tampak keruh dan berwarna kelabu, namun air hasil olahan pada bak kesembilan lebih tampak Q rac jernih dan bening.Q

OPINI

4 Tajuk

Minimalisir Problem UN KEMENTERIAN Pendidikan mulai mengamankan proses cetak soal UN (Ujian Nasional) tingkat SLTP dan SLTA. Boleh jadi, itu pencetakan soal yang terakhir, karena UN akan menggunakan sistem online. Materi soal UN yang mengandung unsur SARAP (Suku, Agama, Ras Antargolongan, dan Politik) tidak ditolerir. Begitu pula trauma kebocoran soal terus diwaspadai, dengan penjejakan CCTV selama 24 jam di semua percetakan.

Terdapat beberapa masalah teknis penyelenggaraan UN tahun-tahun lalu, yang tidak boleh terulang. Antaralain jawaban soal Unas SMP bocor secara masif. Biasanya, murid sableng (dengan kompetensi akademik dan moral rendah) akan mengejar jawaban soal. Ternyata sukses besar! Anak-anak sableng bias meraih rata-rata nilai Unas sebesar 9,4. Padahal biasanya dalam ulangan dan ujian di sekolah nilainya cuma 3,5 atau 4.

Sedangkan murid yang baik-baik, hanya meraih nilai UN tak lebih dari 8,5, seperti yang biasa dicapai saat ulangan dan ujian sekolah. Sehingga murid yang baik-baik kalah dalam perebutan kursi sekolah negeri maupun sekolah favorit. Akibatnya, sekolah-sekolah negeri (SMA, SMK dan MA) maupun swasta favorit diisi oleh murid-murid sableng. Setidaknya, selama 3 tahun terakhir, Unas tidak menguntungkan bagi peserta didik yang baik-baik. Juga masih merepotkan seluruh stake-holder kependidikan.

Masalah lain, adalah penyusupan altar politik dalam UN. Hari pertama Unas SMA (Senin 14 April 2014 lalu), diketahui terdapat nama salahsatu Capres (calon presiden) yang telah nyata-nyata dideklarasikan. Dalam soal mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS, terdapat pertanyaan soal dengan paparan biografi capres tertentu.

Tidak itu saja, penyusupan yang sama juga terjadi pada hari terakhir UN (Rabu 16 April 2014 lalu) pada mata pelajaran Bahasa Inggris.

Sengaja atau tidak, masuknya nama capres dalam materi soal UN bisa ber-ekses politik sangat besar. Juga tidak menguntungkan capres yang namanya dicatut dalam soal UN. Yakni, bisa dianggap melakukan kecurangan terstruktur dan masif, mencuri start kampanye. Itu akan menjadi bahan olok-olok, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Capres yang namanya dicatut dianggap tidak jujur dan menghalalkan segala cara.

Perbuatan siapa? Wajib ditelusuri. Tetapi konon, soal Unas telah dibuat sejak bulan Juli hingga Oktober 2013. Mestinya, sebelum tersaji sebagai materi soal nama capres harus diganti. Sebenarnya masih ada waktu (30 hari) untuk mengubah. Toh yang harus diganti hanya satu soal. Mengapa tidak diganti? Inilah yang menguatkan dugaan, bahwa pen-catut-an nama Capres dalam UN memang disengaja.

Andai tujuannya agar nama Capres lebih populer, pastilah dilakukan oleh oknum “brutus” (penjilat) yang sembrono. Andai tidak disengaja, seharusnya sudah diganti. Sebab, pembuat soal mestilah kaum terpelajar yang mengerti peraturan. Selain itu, soal-soal UN selalu di-supervisi oleh pejabat setingkat eselon I yang sangat mengerti “cuaca” politik nasional.

Bisa dipastikan, banyak pejabat eselon I dan II pada Kementerian Dikbud yang patut diminta pertanggungjawaban.

Bahkan dapat diancam pidana Pilpres. Dinyatakan dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Piplres, pasal 44 ayat (1): “Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional... serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.”

Masalah lainnya, menyangkut kewenangan (berdasar POS, Prosedur Operasional Standar) dan pendanaan.

Misalnya, anggaran UN tidak dapat dicairkan oleh daerah (Dinas Pendidikan) untuk termin pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Biaya pengawas se-jawaTimur, belum dicairkan sampai H-1 pelaksanaan UN. Namun siap atau tidak, pemerintah (Kemendikdasmen) terlanjur mengambil-alih UN untuk dilaksanakan terpusat. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Merindukan RUU Perlindungan Nelayan SUDAH sejak lama masyarakat pesisir menanti hadirnya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Untuk itu, dengan dimasukkannya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2016 menjadi “pengobat dahaga” nelayan.

Di dunia internasional oleh sejumlah lembaga global juga telah disetujui terkait panduan guna mengamankan perikanan berskala kecil berkelanjutan. Hal tersebut, dinilai memiliki manfaat yang penting dalam konteks ketahanan pangan dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di berbagai belahan dunia. Sedangkan di Indonesia, sayangnya belum ada aturan setingkat undang-undang yang khusus untuk melindungi dan menyejahterakan nelayan.

Sementara ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian ekosistem laut yang menjadi wilayah tangkap ikan nelayan terus berlangsung.

Aspek lainnya yang juga mendapatkan perhatian dalam RUU tersebut adalah pengakuan atas keberadaan dan peran masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal itu, dilatari oleh kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut yang tidak hanya ikan, yang terbukti aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem dan keberlanjutan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Hak-hak konstitusional nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisis juga mendapatkan perhatian ekstra, di antaranya perlindungan wilayah tangkap. Kemudian jaminan kesehatan dan reproduksi perempuan nelayan, permukiman dan sanitasi yang layak, jaminan harga ikan/garam dari pemerintah, dan ganti-untung atas terjadinya bencana ekologis.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pahing, 4 MARET 2015

Meningkatkan Konektivitas di Jawa Timur judkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan. Dimana kebijakan dan strateginya meliputi pengembangan: a. wilayah; b. struktur ruang; c. pola ruang; dan d. kawasan Oleh : Jangka Menengah strategis.

Priyambodo Daerah/Rencana Tata Kebijakan pengemRuang Wilayah Daerbangan wilayahnya ah (RPJMD/RTRWD), meliputi : a. pemantadan Teknologi Inforpan sistem perkotaan sebagai kamasi - Komunikasi. wasan metropolitan di Jawa Timur; RTRWD Provinsi Jawa Timur dan b. peningkatan keterkaitan disusun untuk jangka waktu 20 (dua kantong-kantong produksi utama puluh) tahun. Dimana strategi penadi Jawa Timur dengan pusat pentaan ruang wilayahnya berisi pengolahan dan pemasaran sebagai jabaran kebijakan penataan ruang ke inti pengembangan sistem agropolidalam langkah-langkah pencapaian tan. Strategi untuk memantapkan tindakan yang lebih nyata yang sistem perkotaan meliputi : a. menjadi dasar dalam penyusunan pengembangan ekonomi wilayah rencana struktur ruang dan rencana berbasis strategi pemasaran kota; b. pola ruang wilayah provinsi. pemantapan fungsi-fungsi perdaRencana Tata Ruang Wilayah gangan jasa berskala nasional dan Provinsi Jawa Timur mencakup internasional; c. pengembangan inperencanaan seluruh wilayah adfrastruktur transportasi dan telekoministrasi Provinsi Jawa Timur, munikasi skala internasional; d. yang meliputi daratan seluas kurang peningkatan kemudahan investasi lebih 4.779.975 Ha terdiri dari 38 untuk pembangunan infrastrukKabupaten/Kota, wilayah pesisir dan tur metropolitan; e. peningkatan laut sejauh 12 mil dari garis pantai. aksesibilitas barang, jasa, dan Dimana visi penataan ruangnya informasi antara kawasan metroadalah terwujudnya ruang wilayah politan dan perkotaan lainnya; dan provinsi berbasis agribisnis dan jasa f. pengembangan kawasan metrokomersial yang berdaya saing global politan berbasis ekologi. dalam pembangunan berkelanjutan.

Strategi untuk meningkatSementara misi penataan ruangkan keterkaitan kantong-kantong nya adalah mewujudkan : a. keseimproduksi utama di Jawa Timur bangan pemerataan pembangunan dengan pusat pengolahan dan peantar wilayah dan pertumbuhan masaran sebagai inti pengembanekonomi; pengembangan pusat gan sistem agropolitan meliputi: a. pertumbuhan wilayah dalam mepemantapan sentra-sentra produksi ningkatkan daya saing daerah dapertanian unggulan sebagai penunlam kancah Asia; b. penyediaan sajang agrobisnis dan agroindustri; b. rana dan prasarana wilayah secara pengembangan sarana dan prasaberkeadilan dan berhierarki serta rana produksi pertanian ke pusatbernilai tambah tinggi; c. pemantapusat pemasaran hingga ke pasar pan fungsi lindung dan kelestarian internasional; c. pemantapan suprassumber daya alam dan buatan; d. truktur pengembangan pertanian optimasi fungsi budi daya kawasan yang terdiri atas lembaga tani dan dalam meningkatkan kemandirian lembaga keuangan; dan d. pengemmasyarakat dalam persaingan global; bangan pertanian dan kawasan e. keterpaduan program pembangunan perdesaan berbasis eco-region. berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku Peran Balitbang kepentingan; dan f. kemudahan bagi Sebagaimana diketahui, bahwa pengembangan investasi daerah serta konektivitas di Jawa Timur merupapeningkatan kerja sama regional. kan bagian dari konektivitas nasional, dan konektivitas nasional merupakan Kebijakan Pengembangan bagian dari konektivitas global. Oleh Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebab itu perwujudan penguatan Jawa Timur bertujuan untuk mewukonektivitas di Jawa Timur perlu

Dalam kamus Inggris-Indonesia “An English-Indonesia Dictionary” konektivitas berasal dari kata “Connectivity”, yaitu berkaitan dengan keterbukaan atau status koneksi.

Artinya menyambung (kan,) atau menghubungkan. Kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya bersifat menghubungkan atau adanya keterhubungan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Jadi konektivitas adalah adanya “keterhubungan atau konektivitas”.

K

onektivitas menjadi penting sebagai kata kunci pembangunan antar wilayah, antar daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beberapa pulau/kepulauan dan wilayah serta daerah yang tersebar diseluruh pelosok Jawa Timur (Trans Media, Edisi 11 Tahun 2011).

Mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki serta tantangan yang dihadapi seperti diberlakukannya Asean Economy Community atau masyarakat ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 ini, maka Provinsi Jawa Timur memerlukan transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju ke sebuah provinsi atau masyarakat yang maju. Sehingga Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama, yaitu : (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam koridor dimana salah satu koridornya adalah koridor ekonomi Jawa yang otomatis didalamnya termasuk Provinsi Jawa Timur; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected); dan (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

RTRWD Jawa Timur Suksesnya pelaksanaan MP3EI di koridor Jawa Timur sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi regional Jawa Timur (intra dan inter wilayah) dengan pasar. Konektivitas di Provinsi Jawa Timur merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Rencana Pembangunan

K

mempertimbangkan keterhubungan Provinsi Jawa Timur dengan pusatpusat perekonomian lokal, regional, nasional, dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing regional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan lokal, regional, dan global.

Konektivitas regional (Provinsi Jawa Timur) menyangkut kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola mobilitas yang menyangkut unsurunsur sebagai berikut : a. personel/ penumpang yang menyangkut pengelolaan lalu lintas manusia di, dari dan ke wilayah; b. material/ barang yang menyangkut mobilitas komoditi industri dan hasil industri; dan c. material/barang yang menyangkut lalu lintas mahluk hidup diluar manusia seperti ternak.

Sementara koridor ekonomi Jawa Timur menurut MP3EI kegiatan ekonomi utamanya adalah : makanan minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, dan alutsista.

Untuk kegiatan ekonomi tekstil yang perlu mendapat perhatian konektivitasnya adalah peningkatan konektivitas melalui dukungan pelayanan insfrastruktur berupa peningkatan efisiensi waktu angkut (waktu turnaround kapal) melalui pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan Tanjung Perak. Dan penurunan biaya angkut (Therminal Handling Charge) agar lebih rendah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Philipina, dan Thailand.

Untuk kegiatan ekonomi perkapalan yang perlu mendapat perhatian konektivitasnya adalah peningkatan konektivitas melalui dukungan pelayanan insfrastruktur berupa pembangunan dermaga, fasilitas break water, jalur akses utama, dan jalur akses terminal pada pelabuhan-pelabuhan untuk kegiatan industri perkapalan. Jadi atas dasar uraian di atas maka peran Balitbang Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan “Penelitian Peningkatan Konektivitas Moda Transportasi Dalam Rangka Meningkatkan Investasi dan Pelaksanaan MEA di Jawa Timur” yang dilaksanakan pada tahun 2015 ini menjadi sangat penting dan bernilai strategis.

Peneliti Bidang Manajemen Transportasi Pada Balitbang Provinsi Jawa Timur, alumni Rijks Universiteit Centrum Antwerpen Belgia dan L’Universite de Nantes Perancis.

Hormati Kedaulatan Hukum Indonesia

onstitusi kita sudah menggariskan bahwa negeri ini ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rumusan yang lebih pendek, Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Salah satu dalil utama dalam politik luar negeri seperti itu ialah menghormati kedaulatan negara lain dengan tanpa mencampuri urusan domestik negara lain.

Hubungan diplomasi Hubungan antarnegara dilakukan atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan, penghargaan atas kedaulatan, dan penghormatan hukum negara mitra tersebut. Pada titik itulah, kita mendukung penuh langkah-langkah pemerintah yang teguh menghukum mati para gembong narkoba, baik warga sendiri maupun warga negara asing, kendati protes mengalir deras dari berbagai penjuru. Bahkan, rencana mengeksekusi mati dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang tergabung dalam sindikat narkotika Bali Nine membuat pemerintah Australia mengeluarkan serangkaian ancaman. Begitu pula dengan Brasil yang mengancam memutuskan hubungan diplomatik akibat sejumlah warganya yang dieksekusi mati oleh Indonesia karena terbukti menjadi sindikat narkotika.

Pemerintah Indonesia bahkan telah mengambil langkah cepat dan tegas memanggil pulang Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk protes atas kesewenangan pemerintah Brasil yang mendadak tidak menerima surat kepercayaan (credential letter) Dubes RI yang penyerahannya dijadwalkan pada Jumat (20/2) waktu setempat di Istana Negara di Brasilia. Padahal, vonis mati atas sejumlah warga negara asing tersebut telah melalui proses persidangan dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung. Peninjauan kembali pun te-

ancaman boikot wisatawan, apalagi menolak surat kepercayaan duta besar, pada hakikatnya juga melanggar Konvensi Wina yang disepakati bangsa-bangsa Penolakan Grasi di dunia.

Setelah berbagai Pasal 29 konvensi upaya telah dilakutersebut menegaskan kan, namun juga tak negara mitra harus merasa mendapatkan Oleh : memperlakukan dekeadilan tidak memAtok Miftachul Hudha ngan hormat duta-duta buat para terpidana negara lain dan haberhenti berupaya. Serus menerima mereka bagai upaya terakhir, secara bermartabat. Karena itu, mereka mengajukan permohonan tidak ada jalan lain bagi pemeringrasi kepada Presiden Republik tah Indonesia untuk tetap tegak Indonesia. Secara sederhana, dapat lurus dengan keputusannya. Setiap kita pahami bahwa grasi sendiri negara berhak, bahkan harus, adalah hak presiden untuk memmembela dan menghargai kemanuberikan ampunan terhadap para siaan dengan memperjuangkan hak terpidana dengan pertimbangan hidup mereka. Namun, hukuman dan alasan yang kuat. mati atas sindikat narkoba pada Permohonan grasi pun samhakikatnya juga merupakan upaya pai ke tangan presiden. Presiden keras agar prinsip kemanusiaan Joko Widodo telah pula menoyang lebih besar tidak rusak. Kita lak permohonan grasi mereka. tak boleh menyerah dan takluk oleh Penolakan itu didasarkan pada tekanan apa pun dan dari mana pun kebijakan pemerintah untuk tegas agar tragedi kemanusiaan itu tak dalam memerangi narkoba karena makin menjadi-jadi. saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia telah Perangi bahaya narkoba menjadi negara tujuan bagi para Melihat fakta tersebut sansindikat internasional dan menjadi gat wajar bila saat ini Indonesia negara nomor tiga yang memiliki masuk dalam fase darurat bahaya penduduk dengan ketergantungan narkoba dan butuh keseriusan peterhadap narkoba sangat besar. nuh untuk menanggulangi masaKeputusan presiden Jokowi unlah ini. Meskipun dalam beberapa tuk tidak memberikan ampunan kasus melalui para aparat penegak terhadap para terpidana tersebut hukum upaya untuk penyeluduppatut diapresiasi. Setelah penolakan an narkoba ke Indonesia dapat tersebut, maka dapat dipastikan Sudigagalkan, namun barang haram kumaran dan Chan akan dieksekusi tersebut tetap saja masih bisa disesuai dengan putusan yang telah temui. Dengan berbagai cara dan dijatuhi terhadap mereka. modus baru bahkan terkadang Kondisi seperti itu pun telah distidak pernah sedikit pun terbesit ampaikan Indonesia kepada negaradalam pikiran kita cara tersebut negara yang warga mereka menjadi dapat dilakukan. Hal ini tentunya bagian dari eksekusi mati tersebut. sebanding, karena kegiatan ini Karena itulah, dengan prinsip politik telah menjadi bisnis yang mengluar negeri bebas dan aktif, Indonesia giurkan sekaligus menjanjikan. menghargai hak negara lain untuk Melihat kondisi geografis Indomemperjuangkan kepentingan warnesia yang sangat luas dan teriga mereka. Namun, itu tidak lantas diri atas kepulauan memberi ruang dilakukan dengan “mengganggu” gerak yang cukup bagi para bandar kedaulatan hukum kita. Melakukan lah dilakukan sebagai upaya untuk memastikan tidak adanya peradilan sesat atau miscarriage of justice.

dan pengedar untuk melakukan mobilitas transaksi yang empuk. Di tambah lagi, adanya bantuan dari beberapa oknum WNI yang bersedia menjadi kurir dengan iming-iming umpah selangit. Meskipun masih banyak praktek penjualan barang haram tersebut yang “kecolongan” dari perhatian aparat penegak hukum, namun tidak sedikit pula kasus yang berhasil ditangani.

Setelah Presiden Jokowi menandatangani penolakan grasi terhadap para terpidana kasus narkoba tersebut, sontak mendatangkan kemarahan, tentangan bahkan dalam bentuk ancaman dan Intervensi yang disampaikan melalui media. Hal ini langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Tony Abott. Sebagai upaya untuk melindungi warga negaranya, dalam salah satu jumpa pers ia menyatakan, untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengeksekusi dua warga negaranya.

Menurut Abott, masih ada cara lain selain hukuman mati yang dapat diberikan terhadap para terpidana kasus narkoba. Desakan untuk tidak melaksanakan eksekusi mati juga digulingkan dengan beberapa ancaman dari pemerintah Australia. Mulai dari upaya menarik Duta Besar Australia dari jakarta dan iklim buruk di bidang inventasi perekonomian.

Menteri Luar Negeri Australia Julia Bishop juga turut angka bicara.

Ia mengatakan bisa menggiring opini publik agar warga Australia tidak berwisata ke Indonesia terkhusus bali yang selalu menjadi pilihan utama berlibur warga negaranya. Aksi ini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya melalui jejaring sosial twitter dengan ajakan “Boikot Bali”.

Bahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Kimoon, meminta Indonesia membatalkan pelaksanaan hukuman mati atas sejumlah terpidana mati termasuk dua warga negara Australia.

Pengajar FKIP dan Trainer P2KK Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing 4 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Habis Rp 4,3 M, Kualitas Gedung Dinsosnaker Memprihatinkan Sidoarjo, Bhirawa Biaya yang sangat besar tak menjamin kualitas rehab gedung akan menjadi bagus. Buktinya Gedung baru Dinsosnaker Kab Sidoarjo. Meski biaya rehabnya menelan anggaran fantastis sebesar Rp4,3 miliar, ternyata masih ada kerusakan disana-sini.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, yang barubaru ini bertandang ke Kantor Dinas yang berada di Jl Raya Jati, Sidoarjo itu, karena membuka sebuah acara, sempat geleng-geleng kepala karena secara tak sengaja melihat sendiri adanya kerusakan di plafon ruang pertemuan. Di plafon ruangan pertemuan yang berwarna putih itu, sudah mulai berjamur berwarna hitam karena rembesan air hujan.

Bupati pun langsung menyatakan kekecewaannya atas mutu dan kualitas dari rehab gedung baru Dinsosnaker Kab Sidoarjo itu. Padahal gedung dinas itu, baru saja ditempati pada 7 Januari 2015 kemarin.‘’Belum apa-apa kok sudah begini,’’ ujar Bupati Saiful Ilah sambil melihatlihat keatas plafon ruang pertemuan itu.

Sejumlah staf di Dinsosnaker akhirnya juga berani menyampaikan Curhatnya atas sejumlah kerusakan di kantornya. Mereka menyebutkan, seperti kerusakan yang terjadi di kamar kecil pegawai. Menurut mereka, baru saja direhab tapi sudah ada closet untuk buang ar besar yang sudah tak berfungsi.

Kerusakan, menurut mereka juga terjadi di kamar kecil yang berada di Ruang Sekretaris Dinas, Arif Makin. Yang lebih parah lagi, plafon yang ada di dalam ruangan kepala dinas mereka, M Husni Thamrin, juga ada yang sudah ambrol.

Sebagaimana diketahui, Kantor Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo ini sebenarnya bukan gedung baru melainkan gedung lama yang direnovasi. Selama masa renovasi kantor Dinsosnaker sempat dipindah sementara menempati di gedung bekas SMAN 2 Sidoarjo yang berada di Jl Kuthuk Barat.Q ali

Bupati Tak Terpilih, Proyek Besar Terancam Mangkrak Gresik, Bhirawa Banyak mega proyek di Kab Gresik terancam mangkrak. Hal ini bakal terjadi jika Bupati Gresik Sambari Halim Radianto yang akan maju lagi dalam bursa Pilbup (Pemilihan Bupati) pada Desember 2015 mendatang gagal terpilih. Sebab, sudah menjadi tradisi selama ini, bupati yang terpilih enggan untuk meneruskan proyek bupati sebelumnya.

Diantara proyek itu Bendung Gerak Sembayat (BGS), Stadion Lengis, Pelabuhan Internasional Kalimireng di Kec Manyar dan sejumlah mega proyek lainnya. Maka sebelum lengser dari jabatannya, Sambari Halim memerintahkan masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengebut proyekproyek yang menjadi tanggung jawabnya agar selesai se-

belum 2015. Kalau tidak, maka proyek - proyek itu akan terancam mangkrak jika Sambari Halim gagal merebut kursi Bupati Gresik kali kedua.

DPU (Dinas Pekerjaan Umum) misalnya, di tahun akhir 2015 masa pengabdian Bupati Sambari Halim tengah mengebut pengerjaan proyek besar yang menelan dana hingga ratusan miliar itu. ‘’Kami memang mengebut agar

proyek stadion tuntas, sehingga sudah bisa dipakai sebelum bupati lengser per 27 September 2015, mendatang,’’ kata Bambang Isdianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) belum lama ini.

Menurut Bambang Isdianto, pasca adanya rencana Pilbup digelar serentak Bulan Desember dan enam bulan sebelum pelaksanaan Pilbup, bupati harus menanggalkan jabatan untuk mengambil cuti, bupati meminta agar proyek stadion bulan Februari 2015 harus dituntaskan dan stadion sudah bisa digunakan untuk bermain bola.

Namun, kala itu, lanjut Bam bang, DPU tak bisa mengiyakan permintaan bupati. Sebab, sangat mustahil proyek stadion itu bisa dituntaskan Bulan Februari. Sebab, berda-

sarkan skedul proyek itu baru bisa tuntas paling lambat Bulan Februari 2015, tepatnya Bupati sebelum lengser pada 27 September 2015. ‘’Ketika itu, ya saya bisa memastikan minimal Bulan Juni stadion itu bisa dilaunching,’’ tuturnya.

Selain itu, tambah Bambang, proyek besar yang jadi tanggungjawabnya adalah, proyek pembangunan Gedung WEP (Wahana Expresi Poesponegoro) tahap II. Proyek itu juga harus tuntas sebelum bupati lengser. ‘’Kami bisa pastikan WEP tahap II juga tak lama lagi akan rampung,’’ janjinya.

Sebagai Kepala DPU, Bambang juga mengkhawatirkan kalau proyek-proyek yang menjadi kebanggaan Bupati itu tak bisa rampung dikerjakan hingga akhir jabatan. Sehingga,

Polisi Sidoarjo Tangkap Pengedar Pil Dobel L Sidoarjo, Bhirawa Petugas Satuan Narkoba Polres Sidoarjo menangkap WI yang diduga sebagai pengedar pil dobel L atau pil koplo karena sudah meresahkan masyarakat setempat. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo, Ajun Komisaris Polisi Redik TB, Selasa, mengatakan WI sehari-harinya merupakan salah seorang pekerja industri rumahan di Sidoarjo. ‘’Saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2.250 butir pil koplo siap edar,’’ katanya.

Redik mengemukakan, penangkapan ini merupakan hasil dari peringatan petugas terlebih dulu terhadap pelaku.

Sebelum dilakukan penangkapan, terlebih dulu anggota melakukan lidik dan juga pengintaian terhadap pelaku. Penangkapan dilakukan saat pelaku tersebut berada di dalam rumah yang berada di kawasan Waru, Sidoarjo. ‘’Di dalam rumah itu, kami dapatkan barang buktinya juga ribuan pil koplo yang disimpan di dalam tas tersangka.

Saat ditangkap tidak ada perlawanan.

Sehingga kami dengan cepat membawa tersangka ke Mapolres,’’ katanya.

Dari pengakuan pelaku, barang tersebut didapatkannya dari temannya berinisial B di daerah Surabaya dan saat ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap tersangka B. ‘’Sudah kami sudah mengantongi identitasnya, dan anggota sudah mencari keberadaan tersangka B itu,’’ katanya.

Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Sidoarjo, dan dijerat dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 197 dengan ancaman 10 tahun penjara. ‘’Kami berharap warga masyarakat senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan kepada petugas kepolisian jika melihat ada halhal yang dianggap mencurigakan,’’ katanya.Q ant

proyek itu dikhawatirkan tak bisa tuntas.

Selain di DPU, masih ada beberapa proyek besar yang belum tuntas dikerjakan. Diantaranya, proyek pembangunan Gedung Ponek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Ibnu Sina yang menelan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Rp90 miliar lebih. Kemudian, proyek BGS (Bendung Gerak Sembayat) di Desa Sidomukti Kec Bungah yang menelan dana sekitar Rp1,6 triliun dari dana patungan APBD Gresik, APBD Propinsi dan APBN. Kemudian, proyek pelabuhan internasional yang terbentang di wilayah Kec Manyar, Bungah dan Sidayu yang diestimasikan menelan dana investasi sebesar Rp6 triliun lebih.Q eri

Pabrik Siap Hibahkan Lahan untuk Pelebaran Jl Sawunggaling

Wali Kota Perintahkan Data RTSM Divalidasi Ulang Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto akan melakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Karena, data RTSM yang kini digunakan untuk penentuan sasaran program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) merupakan data disurvei tahun 2011 lalu tanpa ada perubahan. Dikhawatir jika data tak valid dan masih digunakan maka terjadi ketidakakuratan data. ‘’Data RTSM merupakan data pokok yang akan dijadikan acuan penyaluran programprogram pemerintah pusat, seperti program Raskin, program keluarga harapan, kartu sehat, kartu Indonesia pintar dan lainnya.

Dan karena data RTSM yang digunakan saat ini hasil survey BPS tahun 2011 lalu, maka agar tak terjadi kesalahan sasaran, perlu dilakukan pemutakhiran. Perlu validasi lagi,’’ kata Wali kota Mojokerto Masud Yunus Selasa (3/3) kemarin.

Data RTSM Kota Mojokerto penerima jatah Raskin APBN sebanyak 5.205 KK (kepala keluarga). Data ini hasil survei BPS tahun 2011 silam. Sementara RTSM Kota Mojokerto penerima raskin APBD sebanyak 1.440 KK. Setidaknya data hasil validasi ulang itu akan bisa dipergunakan mulai tahun depan. ‘’Tahun ini kita masih menggunakan data lama (2011). Tapi tahun depan kita harapkan bisa menggunakan data terakhir,’’ imbuhnya.

Beberapa alasan dikemukakan Masud Yunus hingga harus memutakhirkan data RTSM. Diantaranya, angka penduduk miskin Kota Mojokerto hasil survei BPS yang bergerak naik hingga 0,17%.

Sementara, sejumlah program gratis, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, pelayanan dasar kependudukan gratis dan angkutan malam gratis diterbar tak lain untuk menekan angka kemiskinan.Q kar

5

Wali Kota Mojokerto H Masud Yunus membagi Raskin di Kel Pulorejo, Selasa (3/3) kemarin.

istimewa

Wali Kota Larang Raskin Dibagi Rata Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto H Masud Yunus tak akan memberi tolernasi terhadap pola pembagian Raskin (beras untuk masyarakat miskin) secara merata, antara penerima sasaran dan non sasaran. Jika perangkat RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga) maupun kelompok masyarakat terbukti membagi rata Raskin, Pemkot tak segan untuk mempidanakan. ‘’Untuk distribusi Raskin tahun ini tak boleh lagi disebar atau dibagi secara merata.

Penerima Raskin harus terdata sesuai nama dan alamatnya, by name by address. Pola pembagian Raskin secara merata, apa pun alasannya, adalah penyimpangan. Mereka harus bersiap-siap menghadapi aparat penegak hukum,’’ kata Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus saat penyerahan secara simbolis Raskin APBN kepada 300 rumah tangga sasaran di Balai Kel Pulorejo, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Selasa (3/ 3) kemarin.

Wali kota tak ingin mendengar ada ketua RT masuk bui gara-gara Raskin. ‘’Sanksi

penyimpangan Raskin, yakni denda Rp50 juta atau kurungan badan tiga bulan,’’ ingatnya.

Sikap tak mentoleransi pola bagi rata Raskin menurutnya dipertegas, karena kurun pengucuran Raskin lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kota Mojokerto bukan berkurang namun sebaliknya. ‘’Seharusnya, dengan berbagai program bantuan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, seperti program Raskin, angka kemiskinan menurun. Tapi kasus di Kota Mojokerto jadi aneh.

Angka kemiskinan naik 0,17%. Setelah dievaluasi, salah satu penyebabnya, warga miskin penerima sasaran Raskin tak sepenuhnya menikmati program Raskin. Akibatnya, daya beli mereka pun tetap rendah,’’ ungkap birokrat ulama ini.

Aparat kelurahan, RT, RW dan kader Raskin di setiap kelurahan, ujar Masud Yunus, akan menjadi penjaga gawang mengawasi distribusi Raskin agar tepat sasaran. ‘’Pengawasan distribusi Raskin kita serahkan pada perangkat kelurahan dan jajarannya. Kita

tak mau mendengar ada penyimpangan. Apalagi, Raskin tahun ini kita gratiskan.

Uang tebus Raskin Rp1.600 per kilogram ditanggung APBD. Ini agar masyarakat miskin benarbenar menikmati Raskin. Tak ada lagi yang kelaparan garagara tak mendapat haknya (Raskin),’’ tukas dia.

Sementara itu, distribusi Raskin APBN yang ditebar untuk Kota Mojokerto kali ini untuk jatah dua bulan, yakni Januari dan Pebruari.

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah pusat memberi jatah Raskin untuk Kota Mojokerto sebanyak 5,205 KK. Sementara secara keseluruhan rumah tangga penerima program Raskin di kota dengan dua kecamatan ini sebanyak 6.645 KK. Kekurangan sebanyak 1.440 KK ditutup dengan program Raskin yang bersumber dari APBD. Dana yang dikeluarkan untuk belanja Raskin ini sebesar Rp2,15 miliar. Setiap sasaran penerima Raskin mendapat jatah 15 kilogram per bulan.

Sedang untuk pengganti uang tebus, APBD menyiapkan anggaran Rp1, 5 miliar.Q kar

Bus Kota Sidoarjo Dikembangkan ke Gresik-Pasuruan Sidoarjo, Bhirawa Jarak pelayanan Bus Kota Sidoarjo dari terminal PorongBungurasih nantinya akan dikembangkan untuk melayani jalur Gresik dan Pasuruan lewat tol. Saat ini bantuan 30 bus dari Kementerian pusat sudah berada di pol Damri Surabaya.

Kadishub Sidoarjo, Joko Santosa, saat ditemui menjelaskan, seluruh armada bus sudah di pol Damri sebagai persiapan melayani jalur Porong-Bungurasih.

Bus merek Hino mulai dijalankan pukul 06.30 WIB hingga 18.30 WIB dengan tarif Rp5 ribu.

Dalam operasionalnya nanti keberangkatan bus tak boleh lebih dari 10 menit. Setiap 10

menit harus berjalan. Tidak ada penumpang atau ada penumpang, bus harus berangkat setelah menunggu 10 menit. Tak ada toleransi waktu. ‘’Walaupun tak ada penumpangnya, bus harus jalan setelah 10 menit. Nanti ada petugas yang mengatur soal keberangkatan itu,’’ terangnya.

Bus yang di desain 45 penumpang duduk dan 44 penumpang berdiri itu menggunakan pintu otomatis yang digerakkan sopir.

Jalan tengah kota Sidoarjo mulai Porong sampai Bungurasih dinilai layak untuk dilewati armada ini. Sudah lama jalan di Sidoarjo dilayani Bus Damri lama melayani jalur Pasar Larangan-Jembatan Merah.

Bus kota ini nantinya akan melayani jalur Sidoarjo-Gresik hingga Pasuruan.

Infrastruktur jalan sudah tak masalah. Target angkutan masal ini untuk menekan lalu lintas jalan, para pelajar atau pegawai diharapkan menggunakan bus daripada naik motor. Bus ini nanti bukan berhenti di Bungurasih saja tetapi akan menuju Perak, Surabaya. ‘’Tapi itu nanti, setelah Porong-Bungurasih sudah berjalan efektif,’’ tuturnya.

Joko menandaskan, konsep bus kota ini melayani daerah Gerbangkertasusila. Namun tahap awal setelah proyek ini selesai di Sidoarjo, akan dikembangkan ke Gresik dan Pasuruan. Yang paling dulu adalah Gresik. Ini melihat animo masyarakat yang lebih mengarah ke utara Sidoarjo. Bus kota yang dimulai di Surabaya sebagai pilot project dari pembangunan transportasi Gerbangkertasusila. Manajemen bus ini memberikan kepastian waktu, sehingga masyarakat bisa dengan tepat merancang kegiatannya karena bus yang berangkat selalu dalam keadaan on time.

Anton, warga Buduran, menga takan, bus ini sebenarnya menjadi solusi dari ganasnya begal yang saat menjadi musuh masyarakat. Dengan naik bus, minimal perasaan aman di jalan, selain waktunya tepat juga keamanan lebih terjamin.Q hds

Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah pabrik di Jl Sawunggaling, Kec Taman, menghibahkan lahannya untuk pelebaran jalan antara Kletek-Pasar Induk Puspa Agro. Sebuah Ruko juga sudah menyisihkan lahan bagian depannya untuk proyek pelebaran itu, tinggal bagaimana pemerintah merespon pelebaran itu.

Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, meminta Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo, untuk cepat menyusun program pelebaran jalan, karena kemacetan parah di pertigaan Kletek yang menuju Sukodono sudah sangat parah. Konsumen enggan belanja di Puspa Agro karena jarak dari Kletek-Puspa Agro yang berjarak 1,2 km harus ditempuh 1,5 pada jam sibuk pagi, siang dan sore hari. Berarti untuk pulang pergi butuh 3 jam.

Belum perjalanan pulang dari Kletek menuju rumah atau pasarnya.

Sejak berdirinya Puspa Agro atau empat tahun terakhir ini, pasar induk terbesar di Indonesia itu mati suri. Tidak bergerak bisnisnya, bukan karena faktor produknya tetapi lebih disebabkan waktu tempuhnya.

Pedagang butuh waktu cepat, buah atau ikan harus cepat sampai ke tujuan dalam keadaan segar. Karena pertimbangan waktu, akhirnya pedagang atau konsumen memilih ke pasar lain untuk kulakan.

Pemprov dan Pemkab memang pernah menyusun rencana besar untuk mendukung pengembangan Puspa Agro dengan membangun akses jalan, dari Puspa Agro ke Kletek (utara) ataupun

dari Kletek ke Sukodono (selatan). Ruas Jl Sawunggaling yang sempit sudah lemah daya dukung jalannya. Ada satu kawasan industri ditambah bertebaran pabrik besar sepanjang jalan itu membuat kemacetan sudah menjadi pemandangan biasa.

Untuk memperlebar Jl Sawunggaling, pernah ada rencana untuk melebarkan jalan yang ke Sukodono dengan box culvert untuk menutup sungai sebagai jalan. Anggarannya sangat besar karena itu hingga kini semua program pelebaran akses jalan belum terealisasi.

Kendala menjadi besar bagi Puspa Agro, setelah manajemen pasar ini membangun divisi baru untuk trading (perdagangan), beroperasinya pusat karantina ikan yang dikelolah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelebaran Jl Sawunggaling dibutuhkan anggaran besar, karena banyak rumah warga yang harus dibebaskan.

Berulangkali pedagang dan masyarakat berkeluh kesah soal jalan, mereka menganggap keberadaan Puspa Agro makin menambah beban kemacetan lalulintas. Lebar jalan yang tujuh meter membuat arus Lalin terasa sesak. ‘’Kalau saja ada perbaikan akses jalan tentu pelaku usaha di sini semakin bergairah.

Menurut Muchibuddin, pernah ada rencana membuat jalan tembus di sisi timur Puspa Agro menuju jalan tol. Semoga semua harapan mendapat tanggapan dan dampak ekonominya bisa dinikmati pedagang dan masyarakat luas.Q hds

10 Kecamatan di Sidoarjo Rawan Peredaran Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Sidoarjo baru-baru ini mengundang 10 UPTD Cabang Dinas Pendidikan, untuk mengikuti workshop tentang penyusunan kebijakan bagi lembaga pendidikan di Sidoarjo.

Dari 18 Kecamatan di Kab Sidoarjo yang diundang hanya UPTD Cabag Dinas di 10 Kecamatan saja.

Alasannya, karena di 10 Kecamatan ini para pelajar dianggap rawan dalam dalam pemakaian Narkoba.

10 kecamatan itu, yakni Kec Tarik, Waru, Sedati, Gedangan, Buduran, Balongbendo dan Taman. ‘’Para pelajar disana memang belum memakai tapi rawan, begitu laporan yang kami terima dari seksi pemberantasan BNNK Sidoarjo,’’ terang Kasi Pencegahan BNNK Sidoarjo, Muklis, Selasa (3/3) kemarin.

10 kecamatan itu dianggap rawan dalam peredaran Narkoba, sebabnya salah satu diantaranya karena dekat dengan perbatasan dengan luar daerah. Selain itu juga karena ada prasarana umum yang menjadi pintu masuk kedatangan orang dari berbagai daerah ke Sidoarjo, yakni Terminal Purabaya yang berada di Kec Waru.

Menurut Mukhlis, para pelajar SMP itu meski belum menggunakan Narkoba tapi sudah memakai pil koplo.

Laporan dari masyarakat ini sudah banyak.

Masyarakat kini tak takut-takut lagi melapor. Juga akan dilakukan upaya preventif pada pelajar di SD. Meski belum sampai memakai Narkoba tapi dicegah agar mereka jangan sampai jadi kurir Narkoba, karena disuruh pengedar atau bandar Narkoba untuk mengantarkan pada pembelinya. ‘’Sebab anak-anak kecil biasanya tak dicurigai,’’ kata Mukhlis.

Karena pentingnya masalah ini, 10 UPTD Cabang Dinas Pendidikan itu diajak melakukan MoU masalah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kab Sidoarjo. ‘’Harapannya, dengan MoU ini, UPTD Cabang Dinas Pendidikan bisa mendorong lembaga sekolah yang berada di bawah wilayah naungan UPTD Cabang Dinas Pendidikan, bisa mencanangkan lingkungan sekolah yang bebas Narkoba,’’ papar Mukhlis.

Selanjutnya, kata Mukhlis, penyuluhan Narkoba yang dilakukan di sekolah masing-masing itu, kedepan harapannya agar bisa masuk dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah yang bersangkutan.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Guru GTT Dapat Honor dari Bansos Probolinggo, Bhirawa Guru tidak tetap (GTT) yang mengajar di sekolah swasta Kota Probolinggo, pada tahun ini bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik) dalam urusan gajinya. Honor tenaga pendidik non-PNS itu sekarang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset (DPPKA). Karena perubahan penempatan pos anggaran tersebut, otomatis ada perubahan istilah penggajian sekaligus tata cara administrasi pencairannya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Hendro Suroso Selasa (3/3) menegaskan, gaji bagi guru swasta yang diberikan Dinas Keuangan disebut bantuan sosial (bansos). Jadi, para guru tidak tetap itu berstatus penerima bansos.

Kata Hendro, lembaga swasta yang menaungi guru tidak tetap mengajukan proposal ke Dinas Keuangan, selanjutnya anggaran bansos akan diturunkan.

Dinas Pendidikan bertugas memverifikasi data yang diajukan lembaga.

“Kita upayakan nilainya sama dengan gaji yang diterima tahun kemarin. Memang ada perubahan untuk tahun ini.

Anggaran guru swasta bukan lagi di kita, tetapi di Diknas berupa bansos," terang Hendro.Q wap

Jadi PNS Harus Disyukuri dengan Kerja Giat Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko meminta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus bekerja dengan maksimal untuk mengabdikan diri melayani masyarakat.

Lulus PNS dikatakanya harus disyukuri dengan bekerja giat.

Demikian yang dikatakan, Bupati saat memberikan pengarahan kepada 220 CPNS di ruang Bung Tomo pemkab Jombang, kemarin. Nyono juga meminta agar para CPNS ini selalu taat dan selalu meningkatkan ibadah. “Menjadi CPNS adalah anugerah dari Allah SWT oleh karena itu harus disyukuri yakni dengan kita bekerja dengan giat,” ujarnya berpesan.

Bupati juga meminta CPNS

yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan test CAT ini, telah menjalani pemberkasan untuk mendharma bhaktikan diri untuk Kabupaten Jombang, serta siap ditempatkan dimana saja. ”Di manapun ditempatkan harus tetap menjalankan tugas dengan senang.

Demi pengabdian kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Drg.Budi Nugraha Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabu-

paten Jombang menjelaskan jumlah peserta yang dinyatakan lulus dan saat ini mengikuti pengarahan dan persiapan pemberkasan berjumlah 220 peserta yang terdiri dari 145 perempuan dan 75 laki-laki.

Secara rinci terdiri dari 33 Orang CPNS dari formasi guru, 66 Orang dari formasi tenaga kesehatan dan 121 Orang formasi tenaga teknis/ administrasi lainnya. Sebelumnya ditempat yang sama pada Senin (16/2/15) yang lalu, sebanyak 220 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini juga mendapat pengarahan dari Sekda Ita Triwibawati terkait persiapan pemberkasan. Q rur

Tanjakan Tajam Akan Dibuat 3 Lajur Kota Batu, Bhirawa Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu merencanakan akan melebarkan jalan dan jembatan Jurang Susuk di pintu perbatasan Giripurno dengan kecamatan Karangploso. Pasalnya jalan tersebut sangat sempit, padahal jalannya berupa turunan dan tanjakan yang begitu tajam.

Hal ini membuat lalu lintas di Jalur Lintas Utara tersebut sering macet. Bahkan banyak kendaraan bermuatan berat yang mogok saat berjalan beriringan.

Untuk mengurangi resiko kemacetan, jalan tersebut akan dibuat 3 lajur, yaitu 2 lajur untuk kendaraan yang akan naik dan 1 lajur untuk kendaraan yang turun.

Menurut Kadis Pengairan dan Bina Marga, Arif As Sidiq, saat ini masih mendata dan mengkaji jalan akses masuk kota Batu mana saja yang perlu dilebarkan. Rencananya penyusunan perencanaan pelebaran jalan dan jembatan tersebut baru akan diusulkan di PAK mendatang dan pembangunannya baru dilaksanakan tahun 2016.

"Ada beberapa jalan tanjakan yang sempit dan menjadi penyebab utama kemacetan. Selain Jurang Susuk, jalan lain yang yang menanjak tajam dan berbahaya yaitu jalan raya Pandanrejo di dekat jembatan Kali Lanang," tutur Arif kepada Bhirawa, Selasa kemarin (3/3).Q sup

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli saat memberikan pengarahan kepada 220 CPNS yang telah dinyatakan lulus administrasi dan CAT di ruang Bung Tomo pemkab Jombang.

Pengobatan Gratis PWI Jatim Diikuti 700 Warga

Dewan Sidak Pokmas Provinsi Langgar Aturan Sampang, Bhirawa Ditengarai menyalahi aturan, pekerjaan proyek kelompok masyarakat (pokmas) APBD Provinsi Jawa Timur di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kota, dilakukan sidak Komisi III DPRD Sampang ke lokasi pekerjaan, Selasa (3/3).

Hasil sidak ditemukan pekerjaan proyek tersebut dikerjakan melewati tahun anggaran dan tak dilengkapi papan kegiatan dilokasi. Di lokasi pelaksanaan proyek pokmas berupa saluran tersebut tidak ada papan nama, kemudian selain itu pekerjaan tersebut anggaran tahun 2014, tetapi baru dilaksanakan tahun ini mulai bulan Februari 2015. Hal ini sudah melanggar aturan yang ada.tegas Auliya Rahman wakil ketua komisi III DPRD Sampang yang turun langsung ke lokasi pekerjaan.

Menurut Auliya Rahman, pihaknya turun ke lokasi pekerjaan proyek Pokmas Provinsi yang lokasinya berada di Kabupaten Sampang. “Kami banyak menerima laporan warga terkait amburadulnya proyek pokmas, tetapi saat kami turun ke lokasi, benar proyek tersebut baru dikerjakan mulai bulan Februari 2015.

“Bahkan kami menemukan indikasi sejumlah proyek Pokmas yang berada di Kabupaten Sampang diduga banyak kejanggalan, hasil sidak kami ini salah satu bukti pelaksanaan proyek Pokmas sumber APBD Provinsi lemah pengawasannya. Oleh sebab itu dalam waktu dekat, kami akan melaporkan temuan ini langsung pada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditindak lanjuti,” tegas politisi Partai Demokrat itu.Q lis

Rabu Pahing 4 MARET 2015

khoirul huda/bhirawa

Para penyandang masalah kesejahteran sosial(PMKS) yang banyak berkeliaran di area wisata religi (Makam Sunan Bonang) dan tempat wisata lain di kabupaten Tuban.

KPR Nilai Pemkab Tak Serius Tangani PMKS Tuban, Bhirawa Karena tidak ada anggaran untuk modal usaha bagi pengamen, gelandangan dan pengemis atau penyandang masalah kesejahteran social (PMKS) yang terjaring razia petugas gabung, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Tuban mengaku kesulitan membina mereka.

Karena faktor itulah, mereka memilih kabur setiap diberikan pembinaan. Seperti yang disampikan oleh Kepala Dinsosnaker Tuban, Nur Janah. “Saat diberi pembinaan hari pertama itu sangat tertib, namun hari kedua mereka (Pengamen) sudah tidak mau kembali lagi, belakangan diserahkan ke kami lagi oleh Satpol PP karena terjaring razia lagi,” kata Nur Janah (3/3).

Menurutnya, pembinaan yang diberikan berupa pelatihan keterampilan kerja mandiri, motifasi hingga mengaji dan tata cara sholat yang benar, dengan harapan pengamen atau pengemis mencari nafkah dengan jalan lain. “Kita juga memberikan motivasi dan kesadaran buat pengamen agar mereka tidak mengamen lagi, pelatihan kerja agar mencari nafkah yang lebih baik dari itu," terang Nur Janah.

Saat disinggung, terkait pemberian modal usaha, mantan Camat Kerek ini mengaku tidak tidak ada pos anggaran untuk itu.

Anggaran yang ada sifatnya untuk pembinaan

bukan permodalan. “Tidak ada uang saku setelah selesai pembinaan, apalagi modal usaha, langkah pembinaan itu untuk mental dan pelatihan saja, baklan pada tahun kemarin (2014.red), bulan oktober anggaran kita sudah habis,” kata Nur Janah.

Di tempat terpisah, Nunuk Fauziyah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban saat dikonfirmasi menilai kalau pemerintah setempat tidak ada keseriusan dalam menanganai para PMKS. “Kalau seperti itu, berarti konsepnya Dinsos tidak matang dan tidak ada keseriusan, ngurusi PMKS itu butuh keuletan,” kata Nunuk Faiziyah (3/3).

Mantan Ketua KPR Tuban yang saat ini menjadi Tim Ahli serta penasehat KPR juga mengungkapkan, dalam penanganan PMKS membutuhkan waktu yang lama, selain merobah pola pikir mereka juga bagaimana para PMKS ini bisa mandiri dan mampu memiliki pekerjaan.

“Ini yang diurusi adalah manusia, kalau ada target 3-6 bulan para PMKS tersebut harus bisa mandiri dan bekerja, berarti itu proyek.

Selian itu setelah ada pelatihan, seharusnya ada pendamping yang profesional pada bidangnya, kalau ditangani sendiri oleh mereka (Dinas.red), saya kok pesimis,” terang mantan ketua koorp perempuan pergerakan mahasiswa islam (PMII) cabang Tuban ini.Q hud

Lamongan, Bhirawa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan Pundi Amal PT Surya Citra Televisi (SCTV) dan Pemerintah Kabupaten Lamongan, mengadakan bakti sosial pengobatan umum, gigi dan pemberian obat-obatan gratis di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro Lamongan, Selasa (3/3) pagi.

“Pengobatan dan pemberian obat-obatan gratis ini merupakan wujud kepedulian PWI kepada masyarakat, terkait dengan Hari Pers Nasional dan HUT ke 69 PWI,” kata Ketua PWI Jatim, Akhmad Munir, di depan 700 warga Kecamatan Solokuro, yang antusias mengikuti bakti sosial di Balai Desa Payaman.

Dalam bakti sosial tersebut, sebanyak empat dokter umum, tiga dokter gigi, tiga apoteker dari Pundi Amal, dibantu dua dokter umum, apoteker dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamongan, melayani warga dengan sabar.

Bakti sosial, dititik beratkan pada pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan edukasi kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Lamongan Fadeli menyatakan, bagi masyarakat Payaman, adanya pengobatan gratis menjadikan warga menjadi lebih sehat. Dikatakan, warganya disentuh oleh dokter saja sudah merasa sembuh, apalagi diberikan obat, maka mereka menjadi jauh lebih sehat.

Fadeli menyebut kegiatan

pelayanan jemput bola seperti di Payaman itu mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat. Karena itu, dia sudah memerintahkan kepada satuan kerja terkait agar memperbanyak kegiatan pelayanan jemput bola.

Kabupaten Lamongan, menurut Fadeli, merupakan penghasil beras terbesar di Jawa Timur. Dengan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 1,028 juta ton. Karena itu predikat sebagai lumbung pangan akan terus dipertahankan.

Sementara itu, Ketua Pundi Amal SCTV, M Risanggono mengatakan, pemeriksaan oleh dokter Pundi Amal dan pengobatan gratis bisa dilakukan, berkat bantuan dari pemirsa dan para dermawan. “Kami support kegiatan ini, karena kami juga sebagai bagian dari PWI. Kegiatan ini juga bisa terlaksana karena difasilitasi dengan sangat baik oleh Bapak Bupati,“ ujarnya.

Dalam acara bakti sosial Bupati memberikan sembako kepada warga kurang mampu serta tas dan alatalat sekolah kepada pelajar sekolah dasar (SD). Bakti sosial, selain dilaksanakan di Payaman, juga diadakan di Desa Pelangwot, Kecamatan Laren pada Rabu (4/ 3) dan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Lamongan pada Kamis (5/3). Desa Pelangwot merupakan kawasan di bibir Sungai Bengawan Solo. Sedangkan Desa Weru, merupakan daerah pesisir yang diprioritaskan untuk pemeriksaan dan bantuan obat-obatan gratis.Q yit

suprayitno/bhirawa

Bupati Lamongan Fadeli meninjau pengobatan gratis bersama Ketua PWI Jatim Akhmad Munir dan Ketua Pundi Amal SCTV M Risanggono di Balai Desa Payaman/Solokuro.

61 Pejabat Pemkab Dilatih Bimtek Anjab Sedikitnya 61 pejabat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo dilatih bimbingan tehnis (bimtek) analisis jabatan (anjab), kemarin. Kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo tahun 2015 itu, dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Pemkab Situbondo, selama dua hari. Tampil sebagai pembuka acara Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto dengan didampingi Asisten III Setkab, Suhartono serta Kabag Organisasi Rizky Winahyo.

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH bersama perwakilan Kemendagri RI pada acara Bagian Organisasi beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati Dadang, bimtek anjab merupakan bagian dari proses manajemen SDM yang digunakan untuk mendapatkan informasi jabatan yang disajikan secara sistematis. Sedangkan manfaatnya, kata orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu, sebagai pondasi penataan kelembagaan,

tata laksana dan rekruitmen serta bahan evaluasi jabatan. “Outputnya untuk menghasilkan kelas dan nilai jabatan,” ujar Bupati Dadang yang diamini Asisten Bidang Umum, Suhartono, kemarin.

Di sisi lain, Kabag Organisasi, Rizky Winahyo menandaskan, tujuan bimtek anjab untuk menya-

makan persepsi dalam menentukan pola dan standar dalam penyusunan jenis jabatan dan uraian jabatan serta analisis beban kerja. “Selain itu, untuk memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman yang akan menghasilkan analisa jabatan dan analisa beban kerja pada SKPD berikut kegunaan dan manfaatnya,” papar mantan Kabag Perekonomian Setkab Situbondo itu.

Masih kata Rizky, bimtek anjab ini sangat bersesuaian dengan langkah penetapan 9 program percepatan reformasi birokrasi yakni program peningkatan SDM aparatur pemerintahan. “Ini karena SDM merupakan dimensi yang paling penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan, terutama me-

nyangut gerak dan aktivitas kelembagaan dan penempatan SDM yang tersusun dan terstruktur,” jelas mantan Sekretaris BPMP Kabupaten Situbondo itu.

Dalam pelaksanaan bimtek kemarin, lanjut Rizky, pihaknya mendatangkan penyaji dari konsultan MCS Jakarta dan pejabat struktural Pemkab Situbondo.

Adapun metode bimtek, urai Rizky, menggunakan sistem pemaparan materi, diskusi, tanya jawab dan asistensi dan fasilitasi. “Kami berharap, setelah pelaksanaan bimtek ini para peserta dapat menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja dimasingmasing SKPD,” pungkas mantan Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Situbondo itu.Q awi

JAWA TIMUR

Rabu Pahing 4 MARET 2015

7

Cabup Independen

KILAS JATIM

Harus Kumpulkan 150 Ribu Dukungan

Bupati Gelar Safari Pendidikan Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bersama Kepala Dinas Pendidikan Dra HJ Endang Hardiyanti MM melaksanakan safari pendidikan bertempat SMP Negeri 2 Tapen dengan dihadiri ratusan guru dan Kepala Sekolah dari Kecamatan Tapen, Botolinggo, Cermee, Prajekan, Sempol dan Sukosari.

Dalam sambutannya di hadapan para pegiat pendidikan tersebut Bupati mengungkapkan, pihaknya sangat mengutamakan bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan pengalokasian APBD Kabupaten Bondowoso yang saat ini mencapai Rp 1,6 Triliun, anggara pendidikan mencapai Rp 600 miliar atau hampir mencapai 50 persen dari anggaran yang ada. “Bondowoso itu masih menempatkan pendidikan pada posisi prioritas, sehingga anggaran yang kita berikan mencapai Rp 600 Miliar,” ungkapnya.

Alokasi dari anggaran Pendidikan menurut Bupati akan digunakan untuk pembangunan gedung dan rehab gedung yang rusak, Bantuan bidang pendidikan keagamaan, Tunjangan kesehatan guru dan pembangunan perpustakaan. “Tentu saja selain untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan berupa pembangunan gedung dan pemberian fasilitas lain, kita tidak melupakan untuk peningkatan SDM guru,” kata Bupati kemarin.Q mb7

Warga Temukan Granat Aktif Pasuruan, Bhirawa Warga Sidogiri Kabupaten Pasuruan digemparkan dengan penemuan granat aktif di Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton.

Granat berbentuk nanas peninggalan belanda tersebut ditemukan di dasar sungai setempat. Penemu granat itu adalah seorang kuli rosokan, Zakaria, warga Dusun Suko Desa Sukorejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Selasa (3/3).

Zakaria mengatakan ketika itu ia mengira bahwa granat itu merupakan benda besi bekas. Karena saat ditemukan kondisinya granat itu dipenuhi dengan lumpur berbentuk lonjong. “Sempat saya bawa ke rumah. Setelah saya amati dengan detail besi bekas ini bukanlah besi bekas seperti biasanya. Karena aneh, saya pun membawanya ke perangkat desa,” ujar Zakaria.

Karena takut, seorang perangkat desa Sukorejo itu langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sesaat kemudian, petugas kepolisian langsung ke lokasi untuk memastikan benda aneh berbentuk nanas tersebut. Kapolsek Pohjentrek AKP Sumarno menyampaikan bahwa benda aneh itu merupakan granat yang masih aktif.Q hil

Pemerintah Dituntut Jadi Pelopor Organik Batu, Bhirawa Pengembangan sistem pertanian organik di Kota Batu, selain untuk meningkatkan pendapatan petani dan mutu produk pertanian, juga untuk media pendidikan bagi seluruh warga dan wisatawan dalam belajar pertanian yang sehat. Karena itu seluruh instansi/kantor pemerintah di kota ini disarankan untuk ikut menanam sayur organik dengan menggunakan media polibeck atau pot plastik.

Dalam sebulan kemarin, Ketua tim percepatan program pertanian organik, dr Endang Triningsih sudah bertemu dengan petani, pedagang dan konsumen. Hal ini dilakukan agar terjadi kerja sama dari semua pihak dalam menyukseskan program pertanian organik.

“Petani harus sungguh-sungguh mengembangkan pertaniannya. Pedagangnya harus fair dalam menjual produk pertanian organik. Konsumennya harus membiasakan mengkonsumsi sayur organik. Dan pemerintah harus menjadi contoh untuk pengembangan pertanian organik," ujar Endang, Selasa (3/3).

Ia memberi contoh harga sayur organik dan non organik yang dijual di Pasar Besar Malang. Seikat sawi organik dijual Rp5500, sedangkan yang non organik dijual Rp3500.Q nas

Jember, Bhirawa Calon Bupati (Cabup) Jember yang menempuh jalur Independent, dalam Pilkada Bulan Desember mendatang, dipastikan harus bekerja ekstra keras. Pasalnya, sesuai dengan kesepakan DPR RI, jika untuk menjadi calon Bupati melalui jalur Independent, maka harus memperoleh dukungan minimal 6,5 persen dari total jumlah penduduk kabupaten/kota, yang melangsungkan Pilkada.

Hal ini diungkapkan oleh komisioner KPU Jember Achmad Hanafi kepada sejumlah media, Selasa (3/3) siang.

"Jika dulu Calon Independent cukup mengumpulkan 75 ribu dukungan masyarakat, maka saat ini, agar bisa menjadi Calon Indpendent, dukungan yang dibutuhkan mencapai 150 ribu dukungan," ujarnya.

Menurut Hanafi, naiknya jumlah dukungan bagi Calon Independent, diakibatkan oleh naiknya jumlah kursi dari Calon Bupati yang akan berkompetisi melalui jalur Partai Politik. Hanafi menyebutkan, sesuai dengan revisi UndangUndang Pilkada Tahun 2015, untuk maju sebagai Calon Bupati melalui jalur Independent, maka harus memperoleh dukungan antara 6,5 hingga 10

persen dari total penduduk, sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing Kabupaten dan Kota.

Untuk Kabupaten Jember, Hanafi melanjutkan, minimal harus mengantongi dukungan sebanyak 6,5 persen jumlah penduduk, atau setara dengan 150 ribu dukungan masyarakat, yang dibuktikan dengan E-KTP. PKB Gelar FAPT Sementara itu, tim Desk Pilkada Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Jember memulai kerjanya. Berdasarkan informasi, tim ini menggali latar belakang dan kesiapan Bakal Calon Bupati (Bacabup) Jember tadi dengan cara fiet and proper test (FAPT) terhadap 4 Bacabup yang terjaring saat

Muscab, beberapa waktu lalu.

Ketua Tim Desk Pilkada PKB Jember, KH. Abdullah Syamsul Arifin mengatakan, dalam kegiatan fit and proper test itu, masing-masing Bacabup dimintai penjelasannya, terkait visi misinya dalam membangun Jember ke depan.

Bacabup juga akan diminta untuk melengkapi administrasi, yang menjadi syarat untuk maju sebagai Bupati.

"Kami tidak ingin, saat rekomendasi telah dijatuhkan kepada salah satu Bacabup, ternyata adminstrasinya tidak lengkap atau bermasalah," ujar KH. Abdullah Syamsul Arifin yang biasa disebut Gus Aab. Selain itu tandas Gus Aab, Bacabup akan dinilai kesiapannya, dari persiapan secara mental, fisik, maupun dari segi logistik. Sama halnya dengan partai lainnya, PKB tentu menargetkan menang saat Pilkada. Sehingga, PKB tidak ingin Cabup yang direkom ternyata tidak siap dari segi finansial. "Persiapan logistik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan seluruh mesin politik dan komponen lainnya,

dalam rangka meraih sukses saat Pilkada nanti," tandasnya.

Gus Aab juga menjelaskan, Tim Desk Pilkada tidak memiliki kewenangan untuk mencoret atau menentukan siapa Bacabup yang akan direkom. Sebab, persoalan itu merupakan wewenang dari DPP. "Sehingga seluruh hasil dari fit and proper test itu akan diserahkan kepada DPW dan DPP PKB, sebagai bahan pertimbangan siapa yang nantinya bakal direkom," ungkapnya pula.

Tolak Eksploitasi Tambang Ada persyaratan menarik yang harus dipatuhi oleh Cabub yang akan diusung oleh PKB nanti. Siapa pun calon yang bakal diusung nanti, harus memiliki visi-misi peduli terhadap lingkungan. "Kerusakan yang diakibatkan oleh ulah oknum tidak bertanggung jawab inilah, yang dituding sebagai faktor utama terjadinya berbagai bencana alam, khsususnya di Kabupaten Jember," ujar Sekretaris Dewan Suro DPP PKB, Syaiful Bahri Anshori, saat menghadiri acara dialog publik, siang kemarin.

Menurutnya, visi kepedulian terhadap lingkungan merupakan visi PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga, sudah menjadi syarat mutlak bagi seluruh Bacabup, yang nantinya akan diusung oleh PKB, untuk memiliki visi dan misi yang peduli terhadap lingkungan.

"Di Jember, terdapat potensi tambang yang sungguh luar biasa. Potensi tadi harus benar-benar dijaga, jangan sampai dihabiskan untuk kepentingan sesaat, yang ujung-ujungnya anak cucu rakyat Jember yang dikorbankan," katanya.

Menurut Syaiful, tidak ada dalam sejarah, daerah yang melakukan aktivitas eksploitasi tambang, masyarakatnya menjadi sejahtera. Justru yang terjadi, lingkungan menjadi rusak. Sementara yang akan menanggung kerugian atas kerusakan tadi, adalah masyarakat. "Jika nantinya Cabup dari PKB menang dalam Pilkada, maka seluruh elemen Nahdlatul Ulama, bakal turut mengawal kebijakan-kebijakan yang menyangkut kemaslahatan rakyat Jember," harapnya pula.Q efi

Rapatkan Barisan Bahas Evaluasi Kegiatan Migas

ristika/bhirawa

Tanaman pisang berjajar di jalan sepanjang 1,2 Km di Desa Waung Kecamatan Baron yang rusak parah.

Warga Tanam Pisang di Jalan Nganjuk, Bhirawa Lagi-lagi warga protes karena buruknya infrastruktur jalan di Kabupaten Nganjuk.

Kali ini terjadi di Desa Waung Kecamatan Baron, di mana jalan sepanjang 2,2 Km rusak parah, sehingga warga setempat terpaksa menanam pohon pisang di tengah jalan tersebut.

Menjadi jalur perekonomian warga Desa Waung, jalan sepanjang 2,200 Km tidak pernah dilakukan perbaikan. Sehingga jalan penghubung antar desa ini sudah rusak lebih dari tiga tahun banyak ditanami pohon pisang. Padahal warga mengandalkan jalan tersebut sebagi satu-satunya penghubung antara Desa Waung dengan Desa Kemlokolegi.

Menurut Sumono (54) ketua RW 04, Dusun Waung, tuntutan warga kepada pemerintah sangat sederhana, yakni segera memperbaiki jalan desa tersebut. Bagi anak-anak sekolah jalan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju SMPN 1 dan SMPN 2 Baron.

"Jalan desa ini juga sebagai akses perekonomian warga, ketika jalan rusak warga bingung akan menjual hasil buminya, padahal warga sini juga tertib bayar pajak," ujar Sumono.

Hal senada juga diungkapkan Kades

Waung, Mohamad Heru Fahmi yang mengungkapkan alasan warga yang nekat menanam pohon pisang di tengah jalan Desa Waung. "Ini salah satu ungkapan kekecewan warga, karena jalan penghung desa ini rusak selama 3 tahun dan pihak desa juga sudah berusaha mengajukan permohonan kepada Dinas PU Binamarga untuk segera memperbaiki jalan," terang Heru.

Heru juga menerangkan, jalan Desa Waung yang rusak awalnya sepanjang 2,2 Km, pada tahun 2014 sudah diperbaiki sepanjang 1Km. Namun hingga saat ini 1,2 Km belum mendapat perbaikan dari pemerintah. "Pengajuan kami untuk mendapat perbaikan jalan sepanjang 2,2 Km akan tetapi baru direalisasi 1 Km saja Sementara 1,2 Km masih rusak parah," ujar Heru dengan nada jengkel.

Kades Heru juga mengaku dirinya sempat menanyakan ke Dinas PU Binamarga Kabupaten Nganjuk, tetapi pihak pemerintah desa diharuskan mengajukan ulang di PAK Perubahan di tahun 2015. Itupun, menurut Kades Heru belum ada kepastian Dinas PU Binamarga untuk memperbaiki jalan Desa Waung. Kades Heru berharap agar pemerintah daerah secepatnya membangun jalan Desa Waung yang rusak agar warga bisa beraktifitas seperti biasa.Q ris

Bojonegoro, Bhirawa Menindaklanjuti hasil rapat evaluasi penyelesaian proyek Migas Banyu Urip pada tanggal 20 januari 2015. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan migas oleh Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) di Blok Cepu,Kontraktor lokal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) serta tim konten lokal dan instansi terkait, diruang angling Dharma Selasa (3/3).

Sekretaris Daerah Bojonegoro, Soehadi Moeljono mengatakan, saat ini kegiatan di EMCL sudah hampir selesai dan mulai mengurangi kegiatan yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja serta dampak lain yang ditimbulkan. “Bahkan, kemungkinan sampai saat ini masih ada permasalahan yang belum bisa dituntaskan, ” kata Soehadi Moeljono, diruang Angling Dharma.

Oleh karena itu, pihak pemkab ingin tahu gambaran secara langsung dari EMCL, setelah pekerjaan ini selesai, ada tidak pekerjaan yang masih bisa dikerjakan masyarakat sekitar yang mungkin berhubungan dengan Migas. “Selain itu, banyak munculnya kekhawatiran yang sampai saat ini belum selesai dan belum ada tindaklanjut,” imbuhnya.

Sehingga, Pemerintahan Bojonegoro baik eksekutif maupun legislatif merasa wajib untuk memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan percepatan produksi Migas di Bojonegoro. “Perlu ada penjelasan dari EMCL terhadap tuntutan-tuntutan yang disampaikan para kontraktor lokal beberapa wak-

tu lalu,” ucapnya.

Sementara itu Kontraktor lokal ring 1 blok cepu meminta kepada Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL) agar memberikan list nama kontraktor lokal yang harus diajak ber KSO oleh kontraktor nasional yang memenangkan tender di Blok Cepu.

Demikian iktu disampaikan salah satu kontraktor lokal Ring 1 Blok Cepu, Rachmad Aksan saat melakukan rapat evaluasi penyelesaian permasalahan proyek migas Banyu Urip di Blok Cepu. Rachmad Aksan juga mengatakan, jika Exxon Mobil Cepu Limites (EMCL) harus memberikan list nama kontraktor Ring 1 yang harus dipilih sebagai rekanan oleh kontrakor nasional pemenang tender.

“Kami juga akan siap menyerahkan nama-nama kontraktor lokal Ring 1 yang bisa dijadikan rekanan kontraktor nasional kepada EMCL,” katanya.

Sementara itu Vice President Public and Government Affairs EMCL, Erwin Maryoto mengatakan, jika pihaknya juga menerima masukan konten lokal namun dengan syarat jika list nama kontraktor lokal yang diberikan juga harus memenuhi persyaratan. “Sehingga saat ada worksop dan pelatihan kontraktor wajib hadir agar bisa mendaftarkan perusahaanya di list rekanan yang bisa diajak ber KSO oleh kontraktor nasional,” ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapaten Bojonegoro, Mitroatin, Vice President Public and Goverment Affairs Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL), Erwin Maryoto.Q bas

Pembangunan BO Lebihi Target, Dinas Kembali Kucurkan Rp 11 M Pembangunan Block Office (BO) Perkantoran Terpadu Pemkot Batu baru mencapai 8,73 persen. Walau begitu capaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan 7,3 persen. Sekda selaku Ketua Tim Monitoring Pembangunan BO, Widodo, mengaku optimis pembangunan akan rampung Desember mendatang sesuai kontrak kerja dengan PT Borobudur.

"Ini kan pekerjaannya melebihi target 1,4 persen dari yang kita tetapkan. Jadi saya optimis pembangunan BO tepat waktu," tegas Widodo saat meninjau pembangunan BO bersama Wawali Batu Punjul Santoso, Selasa kemarin (3/3).

Lebih lanjut dikatakan, walaupun melebihi target, Tim terus mendorong pihak kontraktor untuk menambah tenaga kerja agar terjadi percepatan pembangunan.

Pekerjaan untuk di gedung A berlangsung 24 jam dibagi 2 shift.

Masing-masing shift ada 200 pekerja.

Sedangkan untuk pekerjaan pondasi dan pemasangan tiang

bekerja hanya sampai jam 10 malam. "Kalau di gedung kan bisa 24 jam karena tidak terpengaruh hujan. Untuk yang pemasangan pondasi dan tiang memang belum bisa full 24 jam," tegasnya.

Sedangkan terkait dengan keluhan kontraktor atas keterlambatan pemilihan warna keramik lantai dan ACP (pelapis dinding), Widodo mengaku hari ini akan diserahkan. Sehingga pihak rekanan bisa langsung melakukan pemesanan. "Sudah kita sepakati warna keramik dan ACP-nya.

Sehingga bisa langsung dipesan agar warna dan motif keramiknya sama," tukasnya.

Sementara itu, Kadis Cipta

Karya dan Tata Ruang, Arif Setyawan, mengatakan pihaknya akan segera mencairkan 7,3 persen dari nilai kontrak Rp 173 milyar dengan uang muka 15 persen atau sekitar Rp 11 milyar.

"Jadi pembayarannya berdasarkan capaian pekerjaan. Pencairannya kita hitung dari nilai kontrak dikurangi dengan uang muka. Jadi dicairkan sekitar Rp 11 milyar," tutur Arif.

Ditambahkan, pihak rekanan memang mengajukan sesuai capaian pekerjaan yaitu 8 persen.

Namun pihaknya hanya menyetujui mencairkan 7,3 persen saja sesuai target yang ditetapkan.

Artinya nilai pencairan tersebut masih dibawah capaian pekerjaan. Arif mengaku terus memantau dan meminta laporan pekerjaan setiap minggu, sehingga dapat dimonitor kinerjanya. "Kita menempatkan staf juga di sini lokasi proyek kok," kata Arif.

Dalam peninjauan tersebut diketahui untuk gedung A masih

dilakukan pekerjaan pemasangan instalasi air, listrik, telpon dan AC. Sedangkan untuk B masih dalam taraf pemasangan pondasi. Gedung C masih melakukan pemasangan paku bumi.

Sementara untuk gedung D dan E sudah menyelesaikan pondasi dan saat ini sedang melakukan pengecoran tiang beton. "Pekerjaan terus dikebut, kalau cuaca bagus tentu pekerjaan akan lebih cepat. Mudah-mudahan cuaca segera membaik," kata Arif.

Viewnya Bagus Wawali Punjul Santoso menyempatkan melihat lokasi ruangan yang akan ditempati yaitu di lantai 5 sayap sebelah kiri. Ruangan tersebut bisa melihat langsung lereng gunung Arjuno dan hamparan kota Batu di sisi Utara.

Sementara untuk ruang Wali Kota berada di sayap kanan menghadap langsung gunung Panderman dan Masjid.

Di depan kantor Wali Kota

Wawali Batu saat meninjau pembangunan BO. maupun Wawali adalah ruang terbuka yang nantinya akan dibuat taman untuk ruang tunggu tamu. "Wah bagus viewnya. Kalau lagi istirahat bisa melihat lereng gunung Arjuno. Selain itu juga bisa memantau keluar masuknya pegawai karena ruang parkir ada di sisi kiri Gedung A," ungkap

supriyanto/bhirawa

Punjul.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan Wawali bersama Tim Monitoring BO dan Kadis Cipta Karya meninjau satu persatu ruangan di masing-masing lantai.

Wawali mengingatkan agar para pekerja senantiasa menjaga keselamatan kerja.Q sup

EKONOMI - BISNIS

8

Wali Kota Duga Beras Dijual di Luar Daerah

Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (20 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Beras OP Tak Diminati Malang, Bhirawa Kelangkaan beras di Kota Malang, telah terjadi selama dua pekan lebih, tak pelak harga beras di pasaran membumbung tinggi. Wali Kota Malang Muhammad Anton, mencurigai jika ada pihak-pihak yang dengan sengaja menjual beras ke luar daerah. “Saya kok curiga, jangan-jangan beras yang biasa dijual di Kota Malang dijual ditempat lain. Kalau ini yang terjadi berarti ada upaya penghilangan beras dari Kota Malang,”tutur Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu, Selasa (3/3). Spekulan beras, lanjut Abah Anton mulai bermain-main untuk mengambil keuntungan. Bisa jadi harga di luar Kota Malang lebih mahal sehingga mereka memilih menjual beras ke luar Kota.

Padahal warga Kota Malang sendiri masih membutuhkan.

“Semua kemungkinan bisa terjadi, mengapa di gudang kok banyak yang kosong. Kami curiga ada apa ini. Biasanya stok beras dio Kota Malang selalu ada, tidak sampai habis

seperti yang terjadi sekarang ini,”tutur Abah Anton.

Berdasarkan laporan dari stafnya, dari delapan gudang beras yang di sidak Senin (2/3) kemarin, hanya ada satu gudang yang memiliki stok lebih dari 60 ton. Beberapa gudang diantaranya malah kosong tidak ada aktifitas. Untuk itu, pihaknya memerintahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang, untuk melakukan investigasi lanjutan bekerjasama dengan pihak Kepolisian. “Investagasi sampai tuntas, kami ingin di Kota Malang ini tidak ada permainan beras, karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan beras. Makanya semua upaya akan dilakukan agar stok beras kembali aman,”imbuh Walikota yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang itu.

Meski di beberapa gudang masih kosong, tetapi pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik menghadapai situasi seperti ini. Karena pemerintah memiliki tangung jawab untuk menyediakan

Sajito

OJK-DPRD Jatim Perangi Kecurangan Keuangan Surabaya, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Komisi C DPRD Jatim akan terus memerangan indikasi kecurangan keuangan yang terjadi di kalangan birokrasi. Seperti molornya penyelesaian proyek yang menelan dana miliaran rupiah.

Deputy Penindakan Keuangan OJK Sajito dan Ketua Komisi C bidang keuangan DPRD Jatim Thoriqul Haq mengaku geram terhadap ulah pejabat atau kepala daerah yang memiliki proyek namun belum selesai hingga masa jabatannya berakhir.

“Otomatis yang kejatuhan bola panas adalah penggantinya, pasalnya dana yang ada sudah dikeluarkan bahkan mungkin sudah dipakai oleh pekabat terdahulu,” ungkap Sajito, Selasa (3/3).

Thoriq membenarkan kalau hal semacam itu sering terjadi, contohnya usaha Multi Level Marketing (MLM) terutama dari luar negeri yang banyak merugikan masyarakat. Terbukti banyak pengaduan yang dilayangkan ke DPRD Jatim.

“Makanya memang sangat penting ada nya kerja sama ini,” ungkap Thriq.

Pasa kesempatan tersebut OJK dan komisi C DPRD Jatim akan berupaya memberantas bank titil yang masih marak di masyarakat. Q ma

sawawi/bhirawa

Operasi Pasar (OP) yang digelar Disperindag dan ESDM kabupaten Situbondo sepi peminat. Meski demikian, harga beras dipasaran terus merangka naik, termasuk komoditas cabe.

SURABAYA

BOJONEGORO

HILANG STNK a/n Ismail jl Tambak Lumpang 17 Sby, Nopol L 5845 ZQ, Noka : MH1JFD239EK284025, Nosin : JFD2E3293092 No. 437/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol S 5673 CU, a/n Siswanto, Jl Mastrip Ledok Wetan Bjn No. 455/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4448 BE, a/n M.Nurkholis, Ds/Kec Ngambon Bjn No. 456/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4217 DY, a/n Alim Mustofa, Gang Kacangan Kec Malo Bjn No. 457/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5823 DG, a/n Paini, Ds Rowoanyar, Desa Glagah Wangi Sghwrs Bjn No. 458/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6269 CD, a/n Agung Setiawan AKS, Ds Mojorejo Kec Kapas Bjn No. 459/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3505 DN, a/n M.Pujiyanto, Ds Tapelan Kec Kapas Bjn No. 460/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4619 DY, a/n Pipit Dwi I, Ds Sumberarum Kec Dander Bjn No. 461/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3265 CC, a/n Abdul Ghoni, Ds Piyak Kec Kanor Bjn No. 462/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3544 BH, a/n Salma Dewi, Jl Panglima Sudirman Kauman Bjn No. 463/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2036 CU, a/n Slamet Riyanto, Jl Munginsidi Sukorejo Bjn No. 464/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3566 DU, a/n Sakim, Ds Beged Kec Gayam Bjn No. 465/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 1130 UA, a/n Nurul A, Sumberrejo Bjn No. 466/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5595 CW, a/n Supardi, Jl Munginsidi 25/6 Sukorejo Bjn No. 467/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2973 DW, a/n Sri Setyowati, Gang Irigasi Klangon Bjn No. 468/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3162 DU, a/n Kiki Widya Safitri, Ds Tanjung Kec Ngasem Bjn No. 469/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6064 CB, a/n Roni Jaya, Ds Mojorejo, Kec Ngraho Bjn No. 470/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4616 DA, a/n Romianto, Jl Lettu Suyitno Campurejo Bjn No. 471/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2678 CR, a/n Baghawd Yudhgo A, Jl Mas Widji Banjarsari Bjn No. 472/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5938 CI, a/n Suharijati, Jl Kapten Ramli Ledok Kulon Bjn No. 473/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6426 A, a/n KH Arisma, Ds Semen Pinggir Kec Kapas Bjn No. 474/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5744 BY, a/n Wit Suharto, Ds Sumodikaran Kec Dander Bjn No. 475/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda Beat, th. 2011, Hitam, AG6025R, a/n.

Sunarsih, Ds. Sumberejo Kulon, Ngunut-T.Agung No. 438/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG6759RAD, a/n.

Kasmini, Ds. Jabon RT 03/04, Jatimulyo, Kauman-T.Agung No. 439/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Vega R, th. 2013, AG3054RAD, a/n. Srikah, Ds. Kromasan, Ngunut-T.Agung No. 440/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, AG2294RAD, a/n. Eny Harty Astuty, Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo, RT 002, RW 001, Kel. Kenayan-T.Agung No. 441/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2008, Hitam, AG2105, a/n.

Antik Tri Wahyuni, Kel. Karangwaru-T.Agung No. 442/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2009, Hitam, AG4147TZ, a/n.

Suwito, Ds. Geger, Sendang-T.Agung No. 443/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2781 ES, a/n Ambari, Kel. Mimbaan rw 10/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 444/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 9018 F, a/n Agus Mundir S.Ag, Ds. Wringin Anom, rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 445/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2102 EY, a/n Moch. Zainal Achyar H, Ds. Jetis rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 446/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2948 FB, a/n Fitriatun, Ds. Tenggir rw 01/02, Kec. Panji, Situbondo No. 447/IMB/BI-II/2015

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 2325 AV, a/n Moh.Agus F,Ds/Kec Ngasem 2/1 Ngasem Bjn No. 448/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4169 AN, a/n Dian Dwi W, Sidorejo 6/1, Kec Sukosewu Bjn No. 449/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2473 DT, a/n Djahuri, Ds Jatiged 1/ 1, Kec Sumberrejo Bjn No. 450/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2658 DC, a/n Kasrun, Ds Kedungrejo 20/1, Kec Baureno Bjn No. 451/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4279 CD, a/n Edy Suharto, Ds Tikusan, Kec Kapas Bjn No. 452/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3752 CK, a/n Eli Maulidiyah, Jl Hasanudin Kauman Bjn No. 453/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3689 CN, a/n Samusi, Ds Jatiblimbing Kec Dander Bjn No. 454/IMB/BI-II/2015

Tak Diminati Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Situbondo terus melakukan pemantauan harga dengan cara menggelar Operasi Pasar (OP) di sejumlah pasar tradisional, sejak kemarin (3/3). Saat ini saja harga beras masih cukup tinggi hingga mencapai 10.500 rupiah per kg. Sayangnya beras Sayangnya beras OP itu tidak diminati masyarakat, mengingat beras yang dijual jenis IR 36. Padahal beras dijual hanya Rp 7.200 perkilo gramnya. “Ini lebih murah ketimbang harga beras yang sama di pasaran yang mencapai Rp 7.800,” ujar salah satu petugas OP kemarin. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Situbondo, Tutik Margiyanti, melalui Kabid Perdagangan Agustiyono, menandaskan, selain beras, harga cabe rawit mengalami naik turun, akhir-akhir ini.

“Saat ini komoditas tersebut mengalami kenaikan sekitar 32 persen dari harga sebelumnya,” terang Yon, panggilan akrab Agustiyono, kemarin.

Sementara itu Bulog Sub Divre Tulungagung sudah melakukan OP beras sejak Jumat (27/2) lalu, namun harga beras di Kota Marmer masih relatif tinggi. Penurunan harga akibat OP tersebut baru dikisaran Rp 200 perkilogram. Q mut,awi,wed

Wagub Larang Masyarakat Beli Elpiji Tak Sesuai HET Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf minta agar masyarakat tidak membeli LPG (Elpiji) 3 kg yang harganya tak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Gubernur Jatim Drs H Soekarwo tertanggal 28 Januari 2015 dan mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2015.

“Para pembelinya jangan mau kalau melebihi Rp16 ribu untuk LPG 3 kg. Karena penentuan HET itu sudah dipertimbangkan Pak Gubernur termasuk tambahan ongkos angkutnya,” kata Saifullah Yusuf, dikonfirmasi, Selasa (3/3). Untuk pengawasan pangkalan-pangkalan LPG agar tidak menjual LPG di atas harga berdasarkan HET yaitu Rp16 ribu, Pemprov Jatim memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengawasan dan sidak ke pangkalan-pangkalan yang terdapat di masing-masing kabupaten/kota.

“Karena kami hanya menunggu laporan dari pemerintah kabupaten/kota,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Jatim, Dewi J Putriatni, dikonfirmasi secara terpisah.

Meskipun begitu, Dewi menjelaskan, menurut UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk urusan minyak bumi dan gas dari hulu ke hilir merupakan wewenang dari pemerintah pusat sehingga dapat dikatakan pengawasan dan penindakan harga LPG 3 kg dilakukan oleh Pertamina sedangkan pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan.

“Kami sebetulnya ingin melakukan operasi pasar tapi ragu-ragu mungkin akan memanggil pertamina untuk berkoordinasi tentang pengawasan harga LPG di pangkalan mau

dieceran,” ujanya.

Sementara itu Assistant Manager External Marketing Operation Pertamina Region V, Heppy Wulansari, mengatakan akan memberikan sanksi berupa peringatan secara tertulis hingga pengurangan stok LPG yang diberikan kepada setiap pangkalan LPG di seluruh Jatim, apabila terbukti menjual LPG melebihi HET yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Jatim.

“Kami harap masyarakat membeli LPG langsung kepada pangkalan-pangkalan yang tersedia di setiap kecamatan tidak membeli kepada pengecer yang ditakutkan harganya melebihi dari HET,” ujarnya. Sedangkan untuuk melakukan pengawasannya masyarakat diminta juga turut aktif untuk melakukan pengawasan dengan melaporkan ke call center Pertamina di no (021) 500.000 (bebas pulsa). Selain itu tidak menutup kemungkinan akan segera dilakukan operasi pasar untuk memantau harga LPG di pasaran. Operasi pasar tersebut kata Happy dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama-sama dengan Dinas ESDM, Pertamian, dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

“Sejauh ini untuk LPG 3 kg tidak ada kelangkaan akan tetapi jika memang ada potensi kelangkaan LPG Pertamina juga akan melakukan operasi pasar secara seleQ iib ktif,” ujar Heppy.Q

XL Bagikan 6.500 Kartu 4G Gratis

KEHILANGAN

TULUNGAGUNG

kebutuhan pokok warganya.

“Kebutuhan beras di Kota Malang ini harus tercukupi, makanya kita akan meminta kepada pihak Bulog untuk terus melakukan operasi pasar.

Karen animo masyarakat untuk mendapatkan beras Bulog sangat besar,”tuturnya. Itu terlihat dari beberapa tempat operasi pasar yang di lakukan, seperti di Pasar Besar, Pasar Dinoyo, Pasar Kebalen, serta Pasar Bunut, pihak Bulog menambah jatah operasi dari yang direncanakan. Abah mencontohkan untuk operasi pasar didepan Pasar Besar akhir pekan kemarin, dari rencana 7 ton, ternyata penujualan mencapai 7,5 ton. Ini sama dengan yang dilakukan di Pasar Kebalen Senin 2/3 lalu. Jumlahnya cenderung lebih banyak dari yang direncanakan semula.

“Biasanya kalau operasi pasar, peminatnya tidak melampaui target yang direncanakan tetapi dalam operasi kemarin, di semua tempat-rata melebihi target, hingga 500 Kg, ini menunjukan jika animo masyarakat tinggi,”timpalnya.

Rabu Pahing, 4 MARET 2015

ahmad tauriq/bhirawa

Pelanggan antre menukarkan kartu lama dengan kartu 4G XL di salah satu XLCenter di Surabaya.

Surabaya, Bhirawa Mempermudah akses dan menikmati layanan 4G LTE di Surabaya yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu, PT. XL Axiata Tbk (XL) telah menyediakan 6.500 kartu 4G untuk ditukarkan dengan kartu lama secara gratis di XL Center Pemuda, Marina dan HR. Muhammad Surabaya.

Bagi pelanggan yang ingin menukarkan kartunya cukup dengan membawa handphone yang sudah di support 4G, dan pelanggan akan mendapatkan kartu 4G dengan nomor yang sama. “Sei-

ring berkembangnya layanan data di Indonesia dan mulai bermunculan gadget yang sudah support 4G, kami pun menyediakan kartu 4G XL untuk pelanggan yang ingin menukarkan kartu lamanya.

Untuk tahap awal, sebanyak 6.500 kartu kami sediakan untuk warga Surabaya,” ungkap Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi, Selasa (3/3). Ia menambahkan, bahwa penukaran kartu ini gratis untuk mereka yang sudah menggunakan handphone 4G dan tidak ada perubahan nomor maupun pulsanya. Q riq

Masih Impor, Produksi Kedelai Jatim Nomor Satu di Indonesia Produksi kedelai saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga kini, kedelai masih dipasok dari impor. Meskipun kurang, produksi kedelai di Jawa Timur masih nomor satu di Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, di Jawa Timur masih membutuhkan kedelai impor meskipun produksi kedelai lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. “Jadi Jawa Timur masih yang terdepan,” katanya, Selasa (3/3).

Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) 2014, Sairi menjelaskan kalau produksi kedelai di Jawa Timur mencapai 355,46 ribu ton biji kering. Dibandingkan dengan produksi kedelai tahun 2013 (ATAP) terjadi kenaikan produksi sebanyak 26 ribu ton atau naik 7,89 persen. Kenaikan produksi kedelai tersebut disebabkan naiknya luas panen sebesar 4,26 ribu hektar atau naik menjadi 2,02 persen dari tingkat produktivitas sebesar 0,90 kuintal per hektar atau naik 5,47 persen.

Di jelaskannya, realisasi produksi kedelai Jatim pada subround I (Januari-April 2014) sebesar 63,06 ribu ton

biji kering. Bila dibandingkan dengan SR I 2013 (64,84 ribu ton biji kering) terjadi penurunan sebesar 1,78 ribu ton biji kering atau turun 2,75 persen. Penurunan produksi pada SR I 2014 terhadap SR I 2013 karena adanya penurunan luas panen sebesar 5,89 ribu hektar (-13,07 persen), sedangkan tingkat produktivitas naik sebesar 1,71 kuintal per hektarnya(11,88 persen).

Untuk produksi kedelai SR II 2014 terjadi kenaikan sebesar 12,18 ribu ton biji kering (11,12 persen) dan pada SR III 2014 juga terjadi kenaikan produksi sebesar 15,60 ribu ton biji kering (10,06 persen), bila masing-masing dengan produksi kedelai pada subround yang sama tahun 2013 (year on year).

Realisasi produksi kedelai SR II 2014 di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, ada yang mengalami kenaikan atau penurunan bila dibandingkan dengan sub round yang sama tahun

sebelumnya. Penurunan produksi kedelai yang paling besar terjadi di Kabupaten Blitar yang mengalami penurunan sebesar 4,90 ribu ton biji kering (-37,22 persen), disusul kabupaten Lamongan turun 1,1317 ribu ton biji kering (-5,79 persen, dan kabupaten Bojonegoro turun 891 ton biji kering (-22,90).

Sementara beberapa kabupaten/kota yang menyumbang peningkatan terbesar terhadap produksi kedelai pada SR II 2014 antara lain Banyuwangi naik 3,92 ribu

ton biji kering, kabupaten Bangkalan naik 3,48 ribu ton biji kering, Kabupaten Jember naik 2,44 ribu ton biji kering, dan Kabupaten Sampang naik 2,298 ribu ton biji kering.

Sementara sebelumnya epala Dinas Pertanian Jatim, Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT melalui Kabid Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jatim, Ir Achmad Nurfalakhi mengatakan, kalau kedelai di Jatim masih belum swasembada. Q rac

rachmat caesar/bhirawa

Di Jawa Timur masih membutuhkan kedelai impor meskipun produksi kedelai lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya.

Rabu Pahing 4 MARET 2015

LINTASAN

Pelatih Persita Evaluasi Pemain Berbagai Lini Tangerang, Bhirawa Pelatih Persita Tangerang, Banten, Bambang Nurdiansyah, melakukan evaluasi terhadap kinerja pemain berbagai lini menjelang kompetisi Divisi Utama yang rencananya digelar awal April 2015.

"Bila kurang latih tanding, maka tidak dapat mengetahui titik kelemahan pemain untuk dapat diperbaiki," kata Bambang Nurdiansyah di Tangerang, Selasa.

Menurut dia, dirinya fokus membina pemain muda agar mereka diberi kesempatan masuk tim berlaga pada Divisi Utama PSSI 2015.

Para pemain muda tersebut diantaranya Zikri Akbar, Hendri Rivaldy, Angga Wijaya dan Dhika Denhas adalah hasil pembinaan Persita U-21.

Untuk mengisi waktu lowong menjelang Divisi Utama, pihaknya telah menyusun jadwal latih tanding dengan Pelita Bandung Raya (PBR) dan Persija Jakarta merupakan tim Indonesia Super Leage (ISL) dengan level lebih tinggi dari Divisi Utama.

Namun pihaknya akan mengabarkan kepada manajemen agar pertandingan persahabatan dengan PBR dilakukan jadwal ulang bertanding di Cimahi, Jawa Barat.

Padahal sebelumnya Persita pernah merencanakan latih tanding dengan PBR tapi batal karena jadwal ISL dimajukan PT Liga Indonesia.Q ant

OLAHRAGA

9

Bekasi Ingin Kelola GOR Seperti Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Ingin tahu lebih jelas tentang bagaimana cara mengelola stadion dengan baik. Walikota Bekasi bersama jajarannya mengunjungi langsung ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Walikota Bekasi Dr. Rahmad Effendi memimpin langsung study banding ke Kabupaten Sidoarjo, Selasa (3/3). Tiba di Kabupaten Sidoarjo, orang nomer satu di Kota Bekasi Jawa Barat tersebut, disambut langsung Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto, SH, MM di Stadion GOR Gelora Delta, Jl. Pahlawan Sidoarjo.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bekasi Rahmad Effendi yang didampingi Sekda Bekasi Drs. Rayendra Sukarmadji, M.Si berharap masukan dari Kabupaten Sidoarjo soal pengelolaan stadion.

Diantaranya soal besaran tarif, maupun mekanisme peruntukkan sewa. Semua itu saya harapkan dapat diketahui. "Karena untuk mempersiapkan selesainya pembangunan stadion Patriot Kota Bekasi yang telah memasuki tahap kedua dalam pembangunannya," katanya.

Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto mengatakan ka-

lau pengelolaan stadion Gelora Delta Sidoarjo di lakukan langsung oleh Pemda Sidoarjo.

Ia mengatakan, wacana pengelolaan GOR kepada pihak swasta pernah ada. Akan tetapi rencana tersebut tidak terjadi.

Pasalnya, kekhawatiran akan sulitnya pinjam pakai GOR serta mahalnya tarif sewa GOR menjadi pertimbangan.

Untuk itu, kerjasama pengelolaan kepada pihak swasta tidak dilakukan. "Hal tersebut demi mengedepankan fungsi sosial terhadap pembangunan GOR Sidoarjo itu sendiri," katanya.

Makanya, Ia berharap kepada Kota Bekasi, nantinya dapat mengelola sendiri stadionnya. Sehingga pelayanan kepada masyarakat terhadap fasilitas olahraga dapat dilakukan oleh Pemkot Bekasi dengan baik. "Segala kebijakan sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemkot Bekasi demi kemajuan olah raganya," jelas MG Hadi Sutjipto.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Wabup MG Hadi Sutjipto saat memberikan penjelasan kepada rombongan Walikota Bekasi.

Atlet Indonesia Penyesuaian Masih Ada Venue yang Belum Layak Pakai Lapangan All England Geliat Persiapan Porprov Banyuwangi (1-Bersambung)

ngunan. "Kekurangan lain untuk kolam renang adalah papan loncat untuk start dan papan skor elektronik," kata Ayub Hidayat, Wakil Ketua I KONI Banyuwangi, Selasa (3/3).

Sedangkan untuk venue atletik yang juga bersebelahan dengan GOR Tawangalun, perbaikan yang dilakukan wawan triyanto/bhirawa yakni tribune, peFasilitas kolam renang harus direnovasi karena panjangnya nambahan gravel, kurang 10 cm, sedangkan tribune penonton masih dalam taraf perbaikan sarana lompat jauh, lemppembangunan. ar lembing dan line Surabaya, Bhirawa untuk lari. "Perbaikan lainnya, Pelaksanaan Pekan Olahraga yakni perawatan rumput di tengah Provinsi (Porprov) kurang empat lapangan, pasir untuk lompat jauh bulan lagi, namun hingga kini masih dan pembuatan sarana untuk pemaada venue yang belum layak pakai nasan," terang Ayub. dan sedang di renovasi. Pemkab Venue Cabang Olahraga (Cabor) Banyuwangi berjanji semua sarana tenis lapangan juga akan digelar di dan prasarana sebelum multieven kompleks GOR Tawangalun dengan dua tahunan itu digelar. enam court terdiri dari tiga indoor Beberapa venue yang saat ini dan sisanya out door. Dari enam masih dalam proses renovasi, kolam lapangan itu, empat sudah siap renang, atletik, Stadion Diponegoro, pakai, sedangkan sisanya tenis lapangan dan bola voli pasir. tinggal pengecatan Sedangkan yang sudah siuap pakai lantai (flexi floor).

Gor Tawangalun untuk bola voli, "Kalau untuk pebride di balai perikanan, panjat ngecatan lantebing di Taman Blambangan dan tai paling lain-lainnya. butruh Untuk venue renang berada satu waktu kompleks di GOR Tawangalun harus sekitar direnovasi karena panjangnya kurad u a ng 10 cm, padahal idealnya harus ming50m. Selain itu tribune penonton gu," kasaat ini juga dalam taraf pembata Ir Edy

Mulyono Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Dinas PU Binamarga Cipta Karya dan Tata Ruang Banyuwangi.

Butuh Rp 6 Miliar Lebih lanjut Edy Mulyono menjelaskan, Pemkab Banyuwangi menyiapkan anggaran Rp6 miliar untuk renovasi. Dana renovasi semua venue yang dilakukan lewat penunjukan langsung (PL) mencapai kisaran Rp 2 miliar. "Seperti untuk perbaikan kolam renang, tenis indoor, downhill, bmx dan cross country. Nilainya di bawah Rp 200 juta," jelasnya.

Sedangkan untuk pembangunan yang dilakukan lewat lelang, Edi mengungkapkan bahwa dana yang dikeluarkan sekitar Rp 4 miliar. "Kalau total sekitar Rp 6 miliar untuk renovasi venue. Tapi kalau rinciannya, saya tidak hafal," paparnya.

Sebelumnya Ketua Umum KONI Banyuwangi Bambang Wahyudi, berani menjanjikan kalau semua venue sudah siap pakai dan selesai direnovasi pada Bulan April. Ia mengaku optimis semua renovasi venue itu bisa selesai pada Bulan April, karena Bupati Banyuwangi Azwar Anas sudah mengumpulkan seluruh kepala dinas agar bekerja agar multieven dua tahunan itu bisa dilaksanakan dengan baik.

Bahkan dengan tegas Azwar Anas menolak rencana KONI Jatim untuk menggelar Porprov di Banyuwangi dan Jember. "Bupati pernah mengatakan, lebih baik Porprov tidak usah digelar di Banyuwangi kalau melibatkan daerah lain," kata Bambang. Q wwn

Jakarta, Bhirawa Atlet-atlet bulu tangkis Indonesia menyesuaikan lapangan bertanding di Barclaycard Arena Birmingham Inggris Senin malam waktu setempat menjelang turnamen Yonex All England Open 2015, Selasa hingga Minggu (8/9).

"Tidak ada latihan khusus karena untuk pemantapan teknik sudah dipersiapkan sebelumnya. Latihan hari ini hanya penyesuaian lapangan saja," kata Manajer Tim Indonesia pada All England 2015 Ricky Soebagdja seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di Inggris, Senin waktu setempat.

Ricky mengatakan 24 wakil Indonesia dalam lima nomor pertandingan, baik atlet yang telah menyelesaikan pertandingan Jerman Terbuka 2015 maupun atlet yang berangkat dari Tanah Air, siap bertanding.

"Seminggu lalu saya telah berpesan kepada para atlet dan pelatih agar mereka dapat fokus," katanya.

Pada Selasa, babak kualifikasi turnamen berhadiah total 500 ribu dolar AS itu akan berlangsung mulai pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 19.00 WIB. Atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang akan mengikuti babak kualifikasi turnamen tingkat Super Series

Premier itu antara lain Simon Santoso dan Dinoysius Hayom Rumbaka pada nomor tunggal putra, Bellaetrix Manuputty dan Millicent Wiranto pada nomor tunggal putri, dan Markis Kido/Agripinna Primarahmanto Putra pada nomor ganda putra.

Kemudian, Dina Fitriani/ Nadya Melati dan Suci Rizki Andini/Maretha Dea Giovani pada nomor ganda putri, serta Kevin Sanjaya Sukamuljo/Greysia Polii, Marcus Gideon Fernaldi/Nitya Krishinda Maheswari, dan Agrippina Primarahmanto Putera/Rizki Amelia Pradipta pada nomor ganda campuran.Q ant

Hasil Munas Taekwondo Indonesia Digugat ke Baori Jakarta, Bhirawa Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PB TI), 16-17 Februari digugat ke Badan Arbritase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) oleh beberapa pengurus provinsi yang tidak bisa menyalurkan aspirasinya.

Salah satu pihak yang mengajukan gugatan adalah Pengprov Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diwakili oleh Ketua Harian Pengprov TI NTT Ary Moelyadi. Gugatan tersebut dikirimkan langsung ke Kantor BAORI di lantai 11 Gedung KONI Jakarta, Selasa.

Pengajuan gugatan itu, kata dia, didasarkan karena yang hadir pada munas yang akhirnya menetapkan kembali Marciano Norman sebagai ketua bukan dari pengurus provinsi yang sah. Wakil yang hadir adalah Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) dadakan. Padahal kepengurusnya baru akan berakhir 2016 nanti.

"Kami menilai hasil munas cacat hukum. Kami merasa dizalimi oleh PB TI karena kami merangkap jabatan di YUTI dan UTI Pro. Setelah itu, kami dibekukan dan digelar Musorprovlub untuk memilih kepengurusan baru.

Jelas Musorprovlub tidak sah karena kami tidak melanggar organisasi," kata Ary Moelyadi usai mengajukan gugatan.

Menurut dia, dalam pasal 28 AD/ ART PB TI memang ada larangan rangkap jabatan. Namun, yang dimaksud pasal itu adalah dilarang merangkap jabatan dengan olahraga bela diri yang lain.Q ant

BNNK Trenggalek Lanjutkan Sosialisasi Narkoba di Kalangan Siswa SDN1 Gandusari MELANJUTKAN program kegiatan sosailisasi dan diskusi di lingkungan sekolah Dasar, BNNK Trenggalek melalui seksie Pencegahannya kembali melaksanakan kegiatan tersebut di SDN 1 Gandusari selama dua hari ini (2-3/03), Pencegahan BNNK trenggalek kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Diskusi di lingkungan Sekolah Dasar. Kali ini SDN 1 Gandusari menjadi sasaran dari giat tersebut. Mengingat wilayah Kecamatan Gandusari disinyalir merupakan wilayah yang rawan narkoba. Dengan mengusung tema upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah anak-anak dari pengaruh peredaran gelap narkoba, setidaknya siswa diberikan kesempatan untuk mengetahui informasi yang benar tentang narkoba dan juga menyampaikan banyak hal terkait permasalahan narkoba yang mengancam generasi muda.

Pada kegiatan tersebut, BNN menghadirkan beberapa narasumber. Diantaranya Mohammad Tohari dari Disnakertransos Pemkab Trenggalek dan dr. Rizal Alexander L dari Puskesmas Gandusari.

Agar para siswa tidak jenuh dalam menerima semua informasi yang disampaikan narasumber, Tim Penyuluh BNNK Trenggalek juga memberikan beberapa game yang menghibur.

Selama sosialisasi para siswa sangat antusias

mengikuti giat tersebut dengan memanfaatkan sosialisasi tersebut sebagai ajang untuk aktif bertanya baik kepada narasumber, guru pendamping terkait permasalahan narkoba.

Diharpakan dengan adanya kegiatan seperti ini, siswa menjadi lebih banyak tau tentang bahaya narkoba, bagaimana mengenali penyalahgunakan dan bagaimana cara mencegahnya. Selain itu, mereka juga diajarkan untuk mengetahui, bagaimama cara menolak apa bila ada orang yang ingin mengajak untuk menyalahgunakan narkoba.

Selama sosialisasi para siswa sangat antusias mengikuti giat tersebut dengan memanfaatkan sosialisasi tersebut sebagai ajang untuk aktif bertanya baik kepada narasumber, guru pendamping terkait permasalahan narQ wek. adv koba.Q

Dinoysius Hayom Rumbaka

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Pahing 4 MARET 2015

Perintah Presiden di Rapim TNI-Polri

Utamakan Pencegahan Terorisme Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri serta institusi lainnya mengutamakan pencegahan dalam penanganan masalah terorisme, sehingga perlu dukungan data-data intelijen.

Waspadai Modus Baru Perekrutan ISIS

“Dalam penanganan terorisme, utamakan pencegahan, jangan sampai sudah kejadian baru penanganan,” kata Presiden Jokowi, dalan jumpa pers usai memberi pengarahan kepada peserta rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian/ Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK) Jakarta, Selasa (3/3) kemarin.

Presiden Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Rapimnas TNI-Polri di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Presiden menyebutkan deSelasa (3/3). ngan mengutamakan pencegawajiban kita bersama unTNI/Polri yang profesional, pangan.” Ia menyebutkan han maka perlu dukungan Widodo mengingatkan tetema Rapim kali ini adalah tuk menyelesaikan dan bermoral dan modern. peran intelijen seperti pen- rorisme masih akan menjadi memperbaikinya,” ujarnya.

“Kami laporkan bahwa sinergi TNI/Polri sebagai carian data dan informasi di ancaman tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negaraSementara itu Wakapolri pada Rapimnas TNI-Polri penggerak revolusi mental. lapangan.

Komjen Pol Badrodin Haiti ini juga akan diteken ke- “Dengan tema ini, TNI-Polri Presiden menyebutkan da- negara lain di dunia.

“Saya kira tidak hanya Inmengatakan Rampim TNIsepakatan bersama antara akan saling bantu mengulam pengarahan itu dirinya Polri 2015 merupakan moTNI dan Polri terkait de- atkan dan mewujudkan remenyampaikan berbagai tan- donesia tapi juga negara lain, mentum strategis untuk ngan pendidikan dasar ber- volusi mental yang dekat dan tangan yang dihadapi TNI- semua menghadapi mazhab mengimplementasikan sama selama enam minggu dipercaya masyarakat,” ucapPolri baik bidang politik, yang sama terkait terorisme terutama ‘Islamic State of sembilan agenda prioritas bagi Taruna TNI dan Taruna nya. Badrodin menyebutkan keamanan dan ekonomi. yang telah dijabarkan Akpol, sebagai upaya untuk rapim itu diikuti 246 pati TNI “Perlu dijaga stabilitas ke- Iraq and Syria’ (ISIS),” tutur dalam RPJMN 2015-2019. mempererat hubungan dan dan Polri yang terdiri dari 119 amanan agar target pertum- Presiden Jokowi. Presiden Program itu menjadi dasar ikatan psikologis yang di- orang pejabat utama Mabes buhan ekonomi dan pem bangu- menyebutkan adanya tanarah kebijakan TNI-Porli di bangun dari dasar sehingga TNI dan Pangkotama. Dan nan infrastruktur dapat dicapai. tangan yang harus dihadapi bidang operasional, pemnantinya akan melekat dan 122 orang pejabat utama Itu garis besar yang saya sam- Indonesia ke depan.

“Kita juga mempunyai binaan dan pembangunan bisa terbawa pada pelak- Mabes Polri, termasuk para paikan di rapim,” kata Jokowi. kekuatan guna mewujudkan sanaan tugas nanti di la- Kapolda. Q ant Sebelumnya Presiden Joko program yang menjadi ke-

KILAS NASIONAL

MUI Publikasikan Lima Fatwa Selama 2014 Jakarta, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempublikasikan lima fatwa yang telah dibahas pada tahun 2014 terkait isu terkini, yaitu tentang narkoba, denda haji, penyamakan kulit, tanah wakaf serta fatwa lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.

“Fatwa-fatwa ini terkait isu terkini dan menjadi diskusi hangat,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin di kantornya Jakarta, Selasa (3/3) kemarin.

Terkait narkoba, Maruf mengatakan sejumlah hukuman berat termasuk hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar, dan penyalah guna narkoba merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

“Sejumlah kelompok terkait narkoba itu harus dihukum yang sangat berat karena dampaknya lebih dahsyat,” kata dia.

Selanjutnya terkait denda/dam haji, Maruf mengatakan MUI merekomendasikan agar jamaah haji baik yang menunaikan ibadah haji secara tamattu dan qiran untuk membayarkannya secara kolektif.

“Jika membayarkan sebelum melangsungkan haji dalam bentuk simpanan itu juga boleh,” katanya.

Kemudian, untuk fatwa penyamakan kulit dikatakannya sejumlah hasil olahan kulit hewan dari babi dan anjing masuk kategori najis. Sedangkan dari selain hewan haram boleh atau halal dipakai.

Sementara untuk tanah wakaf, MUI memandang tanah ini bisa ditukar/ dialihfungsikan.

“Tanah wakaf tidak boleh ditukar dialihfungsikan kecuali lewat syarat seperti pertukaran benda wakaf diganti dengan yang lebih memiliki maslahat,” katanya.

Terakhir, untuk masalah lesbian, gay, sodomi dan pencabulan termasuk dalam perbuatan haram. Khusus untuk sodomi, Maruf mengatakan perbuatan itu perlu dihukum berat.Q ant

Daerah Diminta Siapkan Dana Pendamping Raskin Palembang, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa minta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dana pendamping dalam penyaluran beras bagi rakyat miskin karena pendistribusiannya tidak sampai ke masyarakat penerima.

“Pendistribusian beras untuk masyarakat miskin hanya sampai ke titik distribusi seperti kantor kelurahan dan tidak langsung ke penerima,” katanya kepada wartawan setelah meninjau dan memantau pendistribusian beras rakyat miskin di Palembang, Selasa.

Ia mengaku khawatir dengan tidak sampainya penyaluran beras kepada masyarakat penerima akan membuat ongkos pengambilan dibebankan kepada masyarakat miskin.

“Mungkin saja harga beras lebih dari yang ditetapkan sebesar Rp1.600 per kilogram dengan alasan ongkos pengambilan,” kata dia.

Sehubungan dengan itu, ia meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menganggarkan dana pendamping dalam penyaluran beras bagi masyarakat kurang mampu itu.

“Bila perlu dianggarkan melalui APBD perubahan supaya beras yang disubsidi pemerintah tersebut berjalan lancar,” ujar dia.Q ant

Pemberangkatan PRT Tak Perlu Lewat Jakarta Jakarta, Bhirawa Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyarankan, agar pemberangkatan Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke luar negeri dilakukan oleh Pemda asal PRT. Bukan dipusatkan di Jakarta, seperti yang selama ini telah diberlakukan. Jika pemberangka tan PRT bisa dilakukan Pemda, beaya pemberangkatan bisa ditekan lebih murah. Karena percaloan pemberang katan PRT bisa di berantas.

“Asal tahu, untuk membayar calo di Jakarta, seorang PRT harus memba yar sekitar Rp6 juta. Belum lagi beaya beaya lain yang Anis Hidayah diperlukan selama dalam pelatihan. Seorang calon PRT luar negeri bisa menghabiskan Rp30 juta per orang,” tutur Anis dalam diskusi forum legislasi tentang RUU Perlindungan TKI di pressroom DPRRI Pembicara lainnya, dari fraksi Hanura Djoni Rolindrawan, pemerhati sosial ketenagakerjaan Juliaman Saragih dan dari BP2TKI Teguh Hendro Tjahyono.

Anis Hidayah lebih jauh, minta pemerintah memperbaiki dan meleng kapi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan peralatan yang memadai. Agar BLK bisa memberikan pelatihan keahlian para PRT dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan pasar. Dengan ke ahlian itu PRT bisa menjadi tenaga kerja formal yang dilindungi UU. Tidak lagi hanya jadi tenaga kerja informal tanpa perlindungan, seperti yang selama ini terjadi.

Dia mengingatkan, industrialisasi migrasi selama ini modus utamanya adalah perdagangan manusia.

Kejahatan kemanusiaan ini masuk kategori kejahatan luar biasa, yang tidak ditoleransi dunia internasional.

Yang perlu diteladani kata Anis adalah PRT asal Filipina. Disana negara melengkapi calon PRT dengan ke-ahlian berbagai bidang sebelum di berangkatkan. Sehingga PRT Filipina di manca negara jadi tenaga kerja formal yang dilindungi UU. “PRT Filipina diwajibkan memiliki facebook atau twitter, sehingga peme rintah Filipina bisa mengawasi dan melindungi mereka setiap saat. PRT asal Filipina pada umumnya selain memilikikeahlian, juga menguasai bahasa Inggris dengan baik. Sehingga gaji mereka biasanya lebih tinggi dibanding PRT asal negara lain,” ungkap Anis. Q ira

Pemerintah mewaspadai modus baru yang dilakukan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria untuk merekrut anggota baru yaitu melalui kegiatan wisata.

“Ada modus baru yaitu melalui tour tertentu, setelah itu mereka menghilang. Ini salah satu modus yang kami waspadai,” kata Menkopolhukam Tedjo Eddy Purdijatno di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian/ Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK) Jakarta, Selasa (3/3) kemarin.

Tedjo menyebutkan pihak kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki data terkait modus baru itu.

Menurut dia, informasi terkait modus itu sudah ada dan ketika mereka kembali akan dicek kembali.

Ketika ditanya apakah ada data agen-agen perekrut itu, Tedjo mengatakan memang ada beberapa orang Indonesia yang keluar negeri kemudian mereka menghilang.

“Itu kami waspadai, data dari BIN dan Polri sudah masuk,” katanya.

Menurut dia, jumlah tidak terlalu penting, yang perlu adalah kewaspadaan. “Kami tangkal melalui Imigrasi,” katanya.

Menurut dia, pihaknya mewaspadai orang yang keluar negeri namun tidak jelas ke mana tujuan dan maksudnya, terutama yang ke Timur Tengah.

Ketika ditanya apakah akan ada pembatasan pengiriman pelajar khususnya ke Timteng, Tedjo mengatakan tidak ada.

“Mereka kan jelas di sana sebagai pelajar, terdata dengan baik di kedutaan kita yang ada di sana,” katanya.

Mengenai permintaan Presiden Jokowi agar penanganan terorisme mengutamakan pencegahan, Tedjo mengatakan perlunya pembinaan melalui agama dan budaya sebagai salah satu upaya pencegahan.

“Salah satunya lewat pendidikan budaya, agama dan sebagainya,” katanya. Q ant

Pimpinan KPK Berkomitmen Tetap Berantas Korupsi Jakarta, Bhirawa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki dan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menyampaikan komitmen keduanya di hadapan para pegawai KPK. “Tadi saya tidak ikut penuh (pertemuan itu), tapi intinya Pak Ruki dan Indriyanto memberikan penjelasan-penjelasan sekaligus beliau berdua menyatakan komitmen untuk terus di KPK dan terus untuk bertugas menjalankan amanat Undang-undang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di gedung KPK di Jakarta, Selasa (3/3).

Pada Selasa pagi, pegawai KPK melakukan aksi untuk menentang pelimpahan kasus Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan dan meminta pimpinan KPK terbuka

mengenai strategi pemberantasan korupsi.

Setelah melakukan aksi sekitar satu jam, selanjutnya para pegawai bertemu dengan Ruki dan Indriyanto secara tertutup di ruang auditorium KPK. Ketua Wadah Pegawai KPK Faisal menyatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah hal.

“Pertama, Pak Ruki menghargai sikap pegawai KPK dan kedua kepentingan pribadi harus dipinggirkan untuk kepentingan lebih besar, yaitu pemberantasan korupsi,” kata Faisal melalui pesan singkat.

Hal lain yang dibahas adalah mengenai kasus BG. “Untuk putusan praperadilan BG KPK mungkin kalah, tapi tidak untuk kasus-kasus lainnya, suatu saat kita akan melawan balik,” tambah Faisal.

Artinya, pertemuan itu belum menjawab semua tuntutan pe-

antara foto

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi damai di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3). Aksi yang diikuti seluruh pegawai KPK tersebut menolak putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan dan meminta untuk mengajukan upaya hukum PK atas putusan praperadilan kasus BG.

gawai KPK. “Tapi kami tetap menghormati pimpinan KPK. Dalam beberapa hari ke depan kami tetap memantau kebijakan pimpinan KPK terkait tuntutan kami,” ungkap Faisal. Bila pimpinan dinilai belum memenuhi harapan, ia berencana untuk bertemu dengan para komisioner KPK lain untuk kembali mempertanyakan tuntutan.

“Mengenai adanya opsi mosi tidak percaya, kami di internal belum memikirkan sampai sejauh itu. Bagi kami, selama pimpinan KPK masih berada dalam rel pemberantasan korupsi, kami pegawai KPK pasti akan mendukung sepenuhnya,” jelas Faisal.

Dalam aksinya, terdapat beberapa pamflet dengan gambar tangan menyerupai pistol dari jari telunjuk dan jari tengah menunjuk ke depan dan tiga jari sisa menutup. Pamflet itu dibawa dan ditempelkan di beberapa lokasi di gedung KPK dengan beberapa variasi tulisan.

Pertama bertuliskan “Kita perangi korupsi: Kalau kamu lelah berjuang di kantormu, jangan kamu berani datang ke sini. Dari dulu keluarga kita adalah keluarga pejuang. Lawan!” Pamflet kedua bertulis “Pergilah! Kau lawan itu! Mamak sudah rela kau harus mati dalam perjuangan! Lawan!”

Pamflet ketiga adalah “Satu Luka perasaan maki puji dan hinaan tidak mengubah sang jagoan menjadi mahluk picisan.

Lawan! yang merujuk pada petikan puisi Rendra. Q ant

Polri Akan Hentikan Usut Kasus Adnan-Zulkarnain Jakarta, Bhirawa Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengisyaratkan bahwa Polri akan menghentikan sementara kasus yang membelit dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

“Kasus-kasus kita pending dulu,” kata Badrodin di STIK, Jakarta, Selasa (3/3) kemarin.

Pasalnya, menurut dia, kasuskasus tersebut masih dalam

tahap penyelidikan sehingga belum ditemukan unsur pidananya. Selain untuk kasus Adnan dan Zulkarnain, pihaknya juga berencana menghentikan kasus pemberitaan Tempo untuk sementara. “Termasuk yang itu (Tempo). Kasus yang dalam proses penyelidikan, diupayakan untuk tidak diteruskan. Tapi kalau kasus yang sudah masuk penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Kendati demikian, untuk

pengusutan kasus yang menjerat dua pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tetap akan dilanjutkan karena sudah masuk tahap penyidikan. Sementara untuk penanganan kasus yang melibatkan penyidik KPK Novel Baswedan, pihaknya belum bisa memastikan.

“Kalau kasus Novel masih dalam pembicaraan, apakah akan dilanjutkan atau tidak,” ujarnya.Q ant

Interkoneksi Infrastruktur Gas Ditarget Selesai 2019 Pemerintah menargetkan interkoneksi infrastruktur gas yang menghubungkan sumber dan konsumen akhir bakal selesai terbangun secara keseluruhan pada 2019.

Menteri ESDM Sudirman Said di sela peninjauan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar gas milik PT Pertamina (Persero) di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (3/3), mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun cetak biru pembangunan infrastruktur dan neraca gas di Bogor, Jabar.

“Semua kami bahas di Bogor, mulai dari alokasi, infrastruktur, aggregator, hingga harga. Dalam jangka waktu 45 tahun ke depan, seluruh infrastruktur sudah terkoneksi secara lengkap dan gas bisa termanfaatkan dengan maksimal,” katanya.

Saat ini, menurut dia, an-

tara sumber dan konsumen gas tidak terkoneksi, sehingga gas yang merupakan sumber energi murah dan bersih tidak termanfaatkan dengan maksimal di dalam negeri.

Ia mengatakan, pemerintah mengidentifikasi lima permasalahan pemanfaatan gas yang harus diatasi yakni terkait regulasi, infrastruktur, pasokan, harga, dan kesiapan masyarakat.

Pemerintah juga telah membentuk Komite Gas yang berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

“Kalau memang diperlukan tim seperti halnya listrik, mungkin saja dibentuk,” katanya.

Interkoneksi infrastruktur gas yang menghubungkan sumber dan konsumen akhir bakal selesai terbangun secara keseluruhan pada tahun 2019 mendatang.

Menurut Sudirman, pemerintah juga akan konsisten menerapkan kebijakan gas, sehingga memberikan kepastian pada investor.

“Kami juga sudah bertekad menghilangkan ego sektoral dan ‘vested interest’, sehingga optimis menyelesaikan permasalahan-permasalahan ya-

ng dulu sepertinya sulit teratasi,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja menambahkan, dalam pertemuan di Bogor, pihaknya menyusun kembali neraca dan cetak biru infrastruktur gas terutama dikarenakan adanya program pembangunan pembangkit listrik berbahan gas sebesar 13.000 MW yang merupakan bagian program 35.000 MW. “Kami ‘update’ lagi,” ujarnya.Ia juga mengatakan, program 35.000 MW tersebut bakal mempercepat rencana impor gas alam cair (LNG) yang sebelumnya diproyeksikan pada 2019.

“Kami sedang hitung kebutuhan impornya. Tapi, bakal lebih cepat dari 2019,” katanya. Q ant

Rabu Pahing 4 MARET 2015

SAMBUNGAN

11

Lahan Tol MalangPandaan Tuntas 2015

Sapu Angin ITS Sabet Juara SEM Asia

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

Sedangkan untuk Kelurahan Madyopuro akan selesai pembebasan lanhannya pada tahun ini juga. Termasuk pembayaran kepada pemilik lahan. Karena sitem pembayaranya akan dilakukan langsung melalui rekening pemilik lahan.

Cipto Wiyono lantas merinci dari dua kelurahan itu, untuk Kelurahan Madyopuro ada 152 bidang tanah yang dibebaskan dan Kelurahan Cemorokandang ada 87 bidang tanah. Pemkot Malang hanya memafasilitasi sedangkan untuk negosiasi harga langsung kepada pemilik lahan.

Pria asal Ternggalek itu mengatakan, proses pembebasan lahan sekarang tinggal menunggu proses pembayaran pembelian lahan ke masyarakat. Pihaknya berharap tidak tertunda lagi sehinga pembangunan Tol Malang-Pandaan ini bisa segera dilakukan.

Menurutnya, pembayaran pembelian lahan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sebenarnya, proses pembayaran dijadwalkan pada 2014. Tetapi, ada kendala teknis sehingga baru dilakukan pada 2015 ini.

Rencananya, jalan tol Pandaan-Malang membentang sepanjang 38,488 kilometer.

Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 363,86 hektare. Jalan tol tersebut melintasi tujuh kecamatan, 33 desa dan kelurahan, di tiga kota dan kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Direncanakan terdapat lima interchange di jalan Tol Malang-Pandaan tersebut, salah satunya di Kota Malang. Tol ini sangat diharapkan oleh Pemkot Malang, karena diyakini bisa mengurangi angka kemacatan yang selama ini terjadi di Kota Malang.

Diperoyeksikan setelah tol MalangPandaan itu tuntas, akses jalan dari Kabupaten Malang menuju ke Kota Surabaya tidak lagi melintasi Kota Malang. Demikian halnya untuk masyarakat Kota Malang, yang hendak menuju Surabaya, melalui Pandaan tidak lagi melalui akses jalan di Singosari.

Selama ini, tutur Cipto Wiyono, kemacetan acap kali terjadi pada jam-jam tertentu.

Utamanya pada jalur arah dari dan ke Surabaya, kondisi seperti ini tidak boleh terjadi terus menerus karena akan terjadi kejenuhan. “Macet tidak boleh terjadi terus menerus, meskipun sebagai kota besar tidak mungkin membatasi jumlah kendaraan, sementara akses jalan tidak bisa dilebarkan.

Jadi harus ada alternatif jalan seperti jalan Tol Malang Pandaan yang direncanakan itu,”tuturnya. n mut

Anggota Komisi XI DPR RI Usulkan Tembakau Virginia Dikenakan Biaya Masuk l Sambungan hal 1

tambahan pendapatan bagi negara. “Usulan saya bea masuk sekitar 15 persen. Untuk nilai nominal dana yang didapatkan dari bea masuk itu, masih belum diketahui. Tapi tinggal menghitung saja,” tandas Misbakhun.

Diyakininya, masalah tembakau ini akan menjadi salah satu bahasan prioritas dalam persidangan DPR RI mendatang. Termasuk juga akan membawa masalah penetapan bea masuk tembakau impor itu dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Untuk diketahui dalam APBNP 2015 target penerimaan cukai tembakau ditingkatkan mencapai Rp 136,12 triliun, naik 22.23% dibandingkan APBNP 2014.

Kenaikan sangat besar ini dikhawatirkan akan mengakibatkan ambruknya industri tembakau skala kecil menengah. Pemerintahan disebut-sebut hanya menjadikan petani tembakau dan industri kretek sebagai bancakan untuk mengisi kas pemerintahan.

Sementara sisi lain industri modal asing dimanjakan dan bahkan diberi fasilitas dan insentif.

Padahal tantangan yang dihadapi petani tembakau dan industri kretek sangatlah berat, terkait ASEAN Economic Commmunity (AEC) pada akhir 2015 mendatang, menghapus secara menyeluruh bea masuk impor tembakau, hasil olahan tembakau dan penerapan standardisasi produk tembakau melalui rezim ASEAN. n hil

Nangis Saat Ultah l Sambungan hal 1

agar bisa momong cucu, anak dan bapak (Wabup MG Hadi Sucipto),’’ ujar Hj Nanik Trisnaeni, usai perayaan ulang tahunnya di pendopo belakang Kabupaten Sidoarjo belum lama ini.

Menurut perempuan kelahiran asli Sidoarjo itu, perayaan ulang tahunnya pada tahun ini sangat spesial. Sebab dilakukan di tempat yang sangat sakral. Yakni di Pendopo Delta Nugara atau di pendopo belakang Kabupaten Sidoarjo.

Karena itu ia mengucapkan banyak terima kasih pada Bupati Saiful Ilah dan Sekda Vino Rudi Muntiawan atas kesempat­ an yang diberikan untuk memakai tempat itu. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian para pejabat dan staf saat ulang tahunnya kali ini.

Karena itu ia menyampaikan permohon­ an maaf bila ada tutur kata dan sikapnya yang tidak berkenan. Sebagai istri pejabat, ia tidak lupa juga mohon doanya agar bisa sukses dalam mendampingi Ketua TP PKK Sidoarjo Ny Animatus Sadiyah mengurus PKK Kab Sidoarjo sampai akhir jabatan pada 2015 ini. “Yang tak kalah pentingnya adalah bisa sukses membantu membawa masyarakat Sidoarjo bisa makmur dan sejahtera,’’ kata ibu 3 orang putera itu. n ali

Tim ITS yang berhasil menang dalam ajang Harvard National Model United Nations (HNMUN) 2015 di Harvard University Amerika Serikat.

Gubernur Minta Remunerasi Pemprov Dipercepat l Sambungan hal 1

utuh terhadap posisi keuangan daerah. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan secara efisiensi.

Manfaat laporan keuangan berbasis akrual adalah dapat menilai kinerja posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas. Manfaat lain, yakni dapat menilai akuntabilitas pengelolaan terhadap seluruh sumber daya entitas serta penyebar­an sumber daya tersebut.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menjelaskan, jika SAP berbasis kas menuju akrual pendapatan belanja dan pembiayaan akan diakui dan dicatat pada saat kas diterima/dikeluarkan. Sedang­ kan, dalam SAP berbasis akrual menjelaskan, bahwa pendapatan belanja dan pembiayaan akan

diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/ dikeluarkan.

Pakde Karwo menyampaikan langkah-langkah menjaga laporan keuangan daerah. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan komitmen pengelolaan keuang­ an yang profesional dari seluruh pimpinan SKPD. Pembinaan secara berkesinambungan dari PPKD (Pejabat Pembina Keuangan Daerah) terhadap semua SKPD serta pengembangan yang berkesinambungan terhadap SDM pengelola keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan.

Namun demikian, ia mengaku masih ada permasalahan sistem akuntasi berbasis akrual ini. Staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan tidak memiliki latar belakang terutama pendidikan akuntansi atau keuang­an daerah.

“Harus diakui pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan bukanlah orang akuntansi. Akan

tetapi, orang yang memiliki ilmu di bidang Sosial Politik (Sospol) yang dididik dan dilatih untuk menjadi akunting,” terangnya.

Permasalahan lain, sistem informasi yang digunakan masih berbasis kas menuju akrual. Kebutuhan data/dokumen untuk dasar pengakuan dan pencatatan yang ada belum sesuai serta banyak pejabat dan staf yang menjalankan tugas rangkap secara fungsional.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH, MM menambahkan, sekarang ini Pemprov Jatim sedang serius mempersiapkan remunerasi. Mulai sasar­ an kinerja pegawai, kelas jabatan, evaluasi jabatan dan lain-lain agar sesuai harapan.

“Semuanya sudah on the right track. Insya Allah nanti sekitar Juli akan kita lakukan uji coba ukuran kinerjanya. Kemudian pada Januari 2016 remunerasi bisa dilakukan. Petunjuk Pak Gubernur, semua persiapan harus dimatangkan dengan baik,” katanya. n iib

Pengaduan Soal BPJS Masih Tempati Urutan Tertinggi di KPP Jatim l Sambungan hal 1

tan baik pada tingkat primer di puskesmas, klinik, dan dokter pribadi maupun fasilitas kesehatan pada tingkat lanjutan juga kerap menjadi keluhan masyarakat.

Selain kondisi pelayanan yang belum optimal, saat ini BPJS Kesehatan disinyalir mengalami masalah keuangan yang disebabkan karena jumlah iuran kepesertaan yang diterima jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah biaya perawatan medis peserta yang harus dibayarkan oleh BPJS kepada penyedia layanan jasa medis. “Untuk mengatasi permasalahan keuangan tersebut, Menteri Kesehatan telah menyampaikan rencana kenaikan besaran iuran kepesertaan,”tegas Hardly, Selasa (3/3).

Meski demikian, tambahnya pihaknya telah menyampaikan empat poin permasalahan serta rekomendasi perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan ke depan, di antaranya di beberapa kantorkantor BPJS Kesehatan jumlah pendaftar melebihi kapasitas pelayanan pendaftaran. Selain itu sistem online seringkali terkendala secara teknis, masih ditemukan adanya praktik-praktik percaloan serta lembaga-lembaga kemasyarakatan / sosial yang berkeinginan menghimpun kepesertaan, tidak diperbolehkan oleh BPJS Kesehatan.

Selain itu, menurut Hardly kepesertaan yang didaftarkan badan usaha / peserta penerima upah sistem, mekanisme dan prosedur masih dianggap rumit.

Kantor cabang atau unit usaha

yang tidak memiliki dokumen perizinan usaha setempat, tidak diperbolehkan melakukan pendaftaran, dan harus didaftarkan oleh induk badan usaha.

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) / Non Goverment Organization (NGO) masih kesulitan mendaftarkan peserta penerima upah. Dan BPJS Kesehatan tidak responsif dan proaktif dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pendaftaran peserta penerima upah. “Bahkan soal sosialisasi yang dilakukan kepada badan usaha lebih mengedepankan janji-janji dan ancaman akan adanya sanksi, namun bukan memberikan solusi atas kendala dan permasalahan yang dialami badan usaha yang akan mendaftarkan peserta penerima upah,”paparnya. n cty

Lagi, HNSI Tolak Peraturan Menteri KP 2015 l Sambungan hal 1

hadir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jatim, anggota DPRD Jatim dan pengurus HNSI Jatim dengan tegas menolak pemberlakuan Permen KP tentang pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat harimau. “Alasan penolakan Permen ini nantinya akan menimbulkan keresahan di masyarakat, di antaranya di bidang perekonomian yang akan mengalami penurunan sehingga angka kriminalitas meningkat,” katanya.

Dalam Permen tersebut, lanjutnya dianggap memberatkan industri pengolahan ikan maupun para nelayan karena penggunaan alat seperti pukat hela dan tarik serta trawl atau pukat harimau yang dilarang. “Meskipun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan toleransi tentang peraturan tersebut hingga September, kami tetap dengan tegas menolaknya,” ujarnya.

Menurutnya, peraturan menteri tersebut secara hukum masih lemah karena banyak pihak yang masih menolak dan ingin agar peraturan itu dicabut atau diubah agar tidak menyengsarakan masyarakat. “Selain tentang penangkapan ikan dalam peraturan

tersebut juga mengatur tentang penangkapan udang, kepiting, dan lobster. Kepiting betina atau kepiting telur sekarang sudah tidak boleh lagi diekspor, hasilnya para pengusaha mengalami penurunan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, HNSI se-Jatim akan berangkat ke Jakarta untuk berbicara langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan atas keresahan yang timbul karena peraturan yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti tersebut. “Kami akan menyusul ke Jakarta untuk berbicara langsung dengan Bu Susi, namun kami masih menunggu anggota DPR yang melakukan masa reses di beberapa tempat,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunda dua kebijakan baru bagi nelayan. Soekarwo berharap Menteri Susi mengkaji kebijakan itu dari sisi efektivitas sebelum diberlakukan.

“Akhir pekan lalu surat permohonan penundaan sudah kami kirim, intinya agar mengkaji kebijakan itu dulu, karena nelayan belum ada pilihan kalau peraturannya langsung diberlakukan,” jelas Pakde Karwo, panggilan karibnya.

Dua kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan bertelur, sekaligus melarang ekspor bibit ketiga jenis hewan tersebut. Lalu Peraturan Menteri KP No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Jika dua kebijakan itu langsung diberlakukan, akan mengundang resistensi dari kalangan nelayan, khususnya di Jatim. Apalagi, kata Soekarwo, penggunaan alat pukat hela dan pukat tarik sudah akrab di kalangan nelayan karena telah diterapkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya.

Atas kebijakan menteri Susi, nelayan Jatim melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jatim sempat menggelar aksi penolakan. Mereka menilai, kebijakan Menteri Susi justru membunuh mata pencaharian nelayan.

HNSI Jatim menyebut, sebanyak 1,025 juta nelayan di Jatim masih menangkap ikan menggunakan pukat tarik. Jika kebijakan itu dipaksakan, bisa dipastikan 1,025 juta nelayan di Jatim kehilangan pekerjaan. n hil

berturut-turut (kategori) urban concept diesel (ITS) jadi juara 1,” ungkap Ketua Jurusan Teknik Mesin ITS Bambang Pramujati yang turut menyertai tim bertanding, Selasa (3/3).

Ajang yang digelar empat hari sejak 26 Februari hingga 1 Maret 2015 ini merupakan kompetisi dalam merancang dan membangun kendaraan dengan efisiensi maksimal bahan bakar. Bambang menuturkan, persaingan dalam kompetisi ini cukup ketat. Sedikitnya ada 17 negara di seluruh Asia dengan total ada 129 tim yang ikut berlaga.

Tahun ini, ITS mengikutsertakan dua tim untuk dua kategori. Masing-masing beradu pada kategori prototype dan urban concept. Sayangnya, untuk kategori prototype ITS harus puas berada di posisi keempat di bawah tim dari Jepang, Thailand dan Arab Saudi dengan perolehan laju 151 km/liter.

Sementara di kategori urban concept diesel, ITS unggul sekaligus dengan mencetak rekor baru 153 km/liter melebihi rekor yang diperoleh tahun lalu. Inilah yang akhirnya menobatkan ITS sebagai juara I SEM 2015 kategori urban concept diesel. Perolehan ITS di ajang SEM ini bukanlah kali pertama.

“Sejak 2012 ITS sudah rutin menjadi juara I di kategori serupa di ajang yang sama. Namun dengan rekor yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” terang Bambang.

Dari sekitar 29 tim dari perguruan tinggi Indonesia yang berlaga di SEM 2015, hanya ITS yang mampu mengibarkan Sang Saka Merah Putih di podium juara. Ke depannya, Tim Sapu Angin ITS akan terus berbenah dalam segala bidang. Se­ telah SEM 2015, mereka harus bersiap lagi untuk ajang Student Formula Japan 2015 yang akan dihelat September 2015 mendatang di Prefektur Shizuoka, Jepang.

Raih Penghargaan di AS Sementara itu mahasiswa ITS lainnya juga meraih penghargaan dalam kompetisi Harvard National Model United Nations (HNMUN) 2015 di Harvard University Ame­ rika Serikat, pada 12-15 Februari. “Dua dari 10 anggota tim, yaitu saya dan R

Aditya Brahmana (jurusan Teknik Informatika ITS) berhasil merebut gelar The Best Social Venture Challenge,” kata anggota tim ITS Yabes David Losong di Surabaya, Selasa (3/3).

Mahasiswa dari jurusan Teknik Mesin ITS itu mengakui tim mahasiswa ITS tidak menyangka hasil itu, karena ajang simulasi sidang Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang bergengsi itu baru pertama kalinya diikuti.

Apalagi, Aditya dan Yabes berhasil menyisih­ kan sekitar 3.000 mahasiswa dari 70 negara di dunia. Mereka berdua dianugerahi satu dari lima penghargaan yang diperebutkan dalam kompetisi tersebut.

Dengan perolehan itu, keduanya menempatkan nama ITS di posisi puncak di antara pemenang lainnya dalam kompetisi yang digelar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Dalam ajang itu, keduanya meng­angkat proyek sosial berupa pemberdayaan petani dan peternak di Desa Mojosari, Kabupaten Mojokerto untuk membuat vermikompos berbahan dasar cacing tanah dan limbah kotoran sapi.

“Vermikompos tersebut kami jadikan pupuk untuk meningkatkan produktivitas jagung saat kemarau,” ujar mahasiswa angkatan 2011 itu tentang karya yang menjadi juara dalam salah satu cabang dari kompetisi HNMUN itu.

Menurut Yabes, juri sangat terkesan dengan proyek mereka karena berhasil mengubah hal yang jorok menurut orang banyak, menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi. “Orang bule itu tertarik dengan hal-hal yang menjijikkan, tapi bisa menghasilkan uang. Pesaing berat kami adalah tim dari negara-negara di Amerika Latin yang sangat ambisius,” katanya.

Ada tiga tim ITS yang maju di kategori SVC. Bahkan, dua di antaranya berhasil masuk ke babak final, tetapi hanya satu yang akhirnya dapat juara. “Kami tidak mainmain dalam mempersiapkan kompetisi simulasi sidang yang mendekati sidang aslinya di PBB itu, bahkan ITS HNMUN Club telah mempersiapkan diri sejak Oktober 2014,” katanya. n tam

Sukardo Jabat Plt Kadis Kominfo Jatim l Sambungan hal 1

bab sejak saat itu, Haryogi SH, MSi yang sehari-hari menjabat kepala SKPD tersebut memasuki masa purna tugas.

Mengawali tugasnya sebagai Plt Kadis Kominfo Jatim, Sukardo langsung menggelar apel pagi yang diikuti seluruh pegawai, Selasa (3/3). Dalam kesempatan tersebut, dia meminta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kominfo untuk melakukan kerjasama yang baik selama dirinya menjabat Plt. “Saya berharap semua PNS di lingkungan Kominfo Jatim dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan tetap disiplin masuk kerja. Harus ada perubah­ an mindset pegawai, tidak bisa seenaknya saja dan meningkatkan kinerjanya,” ungkapnya.

Menurut Sukardo, ia mendapat tugas baru tersebut mulai 1 Maret hingga sampai dilantiknya pejabat yang definitif. “Tugas saya sesuai dengan tupoksi yang menyangkut komunikasi

dan informatika, agar kegiatan di Dinas Kominfo Jatim tidak stagnan dan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Setelah Sukardo, mulai per 1 April nanti gi­ liran dua pejabat lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaoen SH yang juga pensiun.

Berikutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim Dr Edi Purwinarto, lalu Direktur Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya dr Dodo Anondo, Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang Dr Budi Rahaju. Kemudian Kepala Dinas Kehutanan Gatot Soebektiono, Kepala Biro Umum Riang Sudarmanto, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Warno Harisasono.

Selebihnya pejabat eselon II yang menjabat wakil direktur di beberapa rumah sakit milik Pemprov Jatim. n iib

Terpukau Masyarakat Negeri Sakura Menjunjung Tinggi Paham ‘Wa’ l Sambungan hal 1

lain tradisi makan, Putri juga kagum dengan budaya tertib masyarakat Jepang. Selama sepekan mengikuti program beasiswa itu, dia nyaris tak pernah mendengar bunyi klakson mobil di jalan. Selain karena rendahnya jumlah kendaraan, kondisi ini juga tercipta atas budaya tertib dan saling menghargai satu sama lain.

Budaya-budaya tersebut, diakui Putri karena masyarakat masih me-

megang teguh paham ‘Wa’. Sebuah paham yang mengajarkan tentang keharmonisan hidup. Untuk mencapai keharmonisan itu, masyarakat harus bisa saling menghargai tanggung jawab masing-masing dan hak orang lain. “Tentu saja ini menjadi pelajaran penting untuk masyarakat kita. Paling tidak untuk saya sendiri,” kata dia.

Tidak sibuk menikmati budaya masyarakat Jepang. Putri juga belajar banyak hal di sana. Di antaranya membuat taman zen. Sebuah taman yang

dibuat dari bebatuan. Selain itu juga belajar membuat haiku (puisi Jepang) dan menulis huruf kanji. “Program beasiswa ini memang untuk mengenalkan budaya Jepang lebih dalam kepada mahasiswa yang sedang belajar tentang Jepang,” tutur dia.

Putri mengatakan, beasiswa ini ia peroleh dari Konjen Jepang. Tak mudah untuk memperolehnya. Dia harus melewati serangkaian seleksi. Di antaranya membuat naskah berbahasa Jepang tentang apa yang ingin dipela-

jari dari Jepang. Setelah itu, ada pula tes wawancara Bahasa Jepang. “Saya berangkat bersama 50 mahasiswa dari Indonesia,” tutur dia.

Selain Putri, Sandy juga memiliki pengalaman menarik selama di sana.

Sandy menemukan sebuah toilet berusia ratusan tahun. Di toilet itu, wisatawan datang tidak untuk buang hajat, melainkan hanya foto bersama. “Itu toilet yang unik. Karena tidak ada pemisah untuk pria dan wanita. Jadi saya juga bingung mau memakainya,” tutur dia.*

UTAMA

12

Rabu Pahing, 4 MARET 2015

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama perwakilan Dewan Kesenian Jatim usai rapat bahas penyelamatan situs Trowulan di Ruang Kertanegara.

Ketua Dekranasda Jatim Dra Hj Nina Kirana Soekarwo MSi menyerahkan potongan nasi tumpeng HUT Dekranasda ke-35 pada Kepala Disperindag Provinsi Jatim Ir Warno Harisasono M.Eng di Kantor Dekranasda Provinsi Jatim.

Bude Karwo Minta Dekranasda Jatim Terus Eksis Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo MSi meminta, di usianya yang ke-35 tahun, Dekranasda Jatim terus eksis memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama perajin-perajin Jatim.

“

Diusianya yang ke-35, saya yakin eksistensi Dekranasda Jatim bisa dirasakan masyarakat luas. Semoga Deksranasda Jatim bisa terus berkontribusi pada perajin,” harapnya seusai memotong tumpeng HUT Dekranas ke-35 di Kantor Dekranasda Provinsi Jatim

Jalan Kedungdoro Nomor 86-90 Surabaya, Selasa (3/3).

Menurut istri Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ini, keberadaan organisasi kerajinan daerah semakin hari eksistensinya lebih dikenal oleh masyarakat luas dan hasilnya bisa mengakomodasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas terutama untuk para perajin.

Bude Karwo sapaan akrab Nina Kirana Soekarwo, memaknai HUT ke-35 Dekranasda Jatim ini sebagai wadah untuk berhimpun sekaligus berkumpulnya pegiat-pegiat kesenian dan budaya seluruh Jatim.

“Melalui Dekranasda ini, para perajin di Jatim bisa terakomodasi hasil kerajinannya. Mudah-mudahan Dekranasda ke depan bisa lebih baik dan maju. Salah satu upaya yang dilakukan, pengurus harus mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin,” ungkapnya.

Ketua Harian Dekranasda Jatim,

Ir Warno Harisasono MEng menambahkan, kinerja penjualan produk IKM di Showroom Dekranasda Provinsi Jatim pada 2014 mencapai Rp1.182.544.700 dengan volume item produk sebanyak 19.218 produk. Jumlah ini meningkat sebesar 42,15 persen dibanding nilai penjualan 2013 sebesar Rp831.905.650 yang terdiri dari 22.427 item produk.

Target omset penjualan pada tahun 2015 adalah Rp1,5 miliar atau meningkat 25 persen dibanding omset 2014. Sementara, omset penjualan pada Januari-Pebruari 2015 mencapai Rp184.294.800. “Diperkirakan, puncak omset penjualan bulanan akan terjadi pada lebaran tahun 2015 nanti,” jelasnya.

Untuk anggota IKM yang memasarkan produk melalui showroom Dekranasda sampai dengan sekarang terdiri dari 678 IKM dengan total kerajinan sebanyak 20.218 item produk. Q iib*

Gubernur Pertahankan Trowulan sebagai Cagar Budaya

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menegaskan akan mempertahankan kawasan Trowulan Mojokerto sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, jika ada perusahaan yang berusaha membangun pabrik atau perusahaan di kawasan tersebut tidak akan diizinkan dan meminta perusahaan tersebut cari tempat lain.

“Saya bertanggung jawab penuh kawasan tersebut. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak mudah menerima tekanan dari manapun. Untuk menjaga jati diri bangsa, sejarah Majapahit harus dipertahankan,” ungkap Gubernur Soekarwo, ketika menerima audiensi rombongan Dewan Kesenian Jatim dan para penggiat pelestari cagar budaya, di Ruang Kertanagera Kantor Gubernur Jatim, Selasa(3/3).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, ada tiga hal yang akan dilakukannya untuk melindungi kawasan Trowulan. Pertama, akan mengirim surat ke Bupati Mojokerto dan akan mengundang pimpinan dewan untuk menjelaskan posisi Trowulan. Karena DPRD juga harus memahami, dan mencarikan solusi jika ada tuntutan dari perusahaan yang akan membangun pabrik.

“Mungkin dicarikan lokasi lain sebagai pengganti. Selama ini prosedur yang dilakukan sudah benar hanya karena kesalahan perda dari sisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Mojokerto yang diperuntukan kawasan industri. Tapi saya tidak setuju di kawasan cagar budaya itu dibangun pabrik,” jelasnya, Selanjutnya, berkaitan dengan surat dari Kemendagri No 430/ 123/PUM perihal : penetapan kawasan cagar budaya di Trowulan Mojokerto, Pakde Karwo memerintahkan Kepala Disbudpar Jatim Jariyanto untuk melakukan pembenahan secara struktural, dengan membuat konsep surat ke Dirjen Kebudayaan, untuk menjelaskan bahwa cagar budaya tidak bisa dipindah, dan diharapkan untuk menelaah kembali keputusan untuk mencabut Trowulan sebagai cagar budaya.

“Tidak bisa memindah Majapahit ke tempat lain, Majapahit tempatnya ya di Trowulan. Yang bisa dipindah pabriknya ke tempat lain. Menghadapi intrik-intrik itu biasa, tidak perlu terlalu gelisah terhadap intimidasi, justru harus sbangga dianggap sebagai orang penting, tapi harus tetap hati-hati menghadapinya,” ungkapnya. “Kita tidak ingin melakukankonfrontasi tapi menegakkan melaui budaya musyawarah mufakat, namun tetap teguh mempertahankan substansinya bahwa kawasan Trowulan sebagai cagar budaya, tentunya dilengkapi dengankajian dan hasil penelitian, dan saya tidak setuju jika dibangun pabrik, apalagi ijin mendirikan bangunan belum keluar,” katanya lagi.

Menurut Wakil Ketua Dewan Kesenian Prov Jatim Taufik Hidayat, ada beberapa dari kalangan masyarakat yang melakukan pengrusakan cagar budaya, hal itu bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak mengetahui peradaban dunia. “Padahal kalau cagar budaya ini dikembangkan dan dikemas menjadi paket wisata yang menarik bisa mendatangkan devisa negara,” ujarnya. Q iib

130 Ribu Masyarakat Jatim Pelajari Bahasa Jepang

Bude Karwo meninjau kerajinan khas Jawa Timur pada acara peringatan HUT Dekranasda Ke-35.

Bude Karwo didampingi Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf melihat salah satu batik yang dipamerkan di showroom Dekranasda.

Pemprov, Bhirawa Jumlah masyarakat Jatim yang berminat mempelajari Bahasa Jepang ternyata cukup banyak. Dari total 800 ribu masyarakat Indonesia yang bisa berbahasa jepang, 130 ribu orang diantaranya berasal dari Jatim.

“Masyarakat Jatim cukup banyak yang belajar bahasa Jepang.

Jatim berada di urutan kedua, setelah Jawa Barat,” kata Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang untuk Indonesia, Mr Noburu Nomura, saat berdialog dengan Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf, di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

Menurut dia, masyarakat Indonesia yang berminat mempelajari

Bahasa Jepang cukup banyak.

Bahkan, Indonesia menempati urutan kedua dunia setelah China yang menempati urutan pertama. “Ada sekitar 800 ribu warga Indonesia yang bisa berbahasa Jepang. Ini menunjukkan masyarakat Indonesia gemar dengan bahasa Jepang, khususnya dari Jatim,” ujarnya. Q iib

Revisi Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Lindungi Hak Masyarakat Miskin Lewat Penyediaan Pengacara Pembahasan Raperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin terus dimatangkan. Komisi A DPRD Jatim, mendorong agar revisi Perda 9/2012 ini tuntas dan benar-benar membela kepentingan masyarakat miskin yang sedang tersandung kasus hukum.

K

Dr Suhar Adi, SH MH

Kriteria Miskin Perlu Diluruskan Penegasan Kreteria Miskin sangat diperlukan, agar bantuan hukum yang diberikan pemerintah Provinsi tidak berbenturan. Sehingga, warga miskin yang mendapat bantuan hukum benarbenar mendapatkan haknya.

Dr Suhariadi, Ketua Peradi Jawa Timur yang juga sebagai tenaga ahli Fakultas Hukum Unair menyampaikan dasar hukum menyertakan penjelasan atau keterangan terhadap Raperda mengenai perubahan perda yang terbatas mengubah materi adalah pasal 19 dan 29 Peraturan Menetri Dalam Negeri Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sementara itu, Aan Efendi tenaga Ahli dari Fakutas Hukum Unej (Universitas Jember) menandaskan perubahan terhadap perda nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya atau asas lex superior derogate legi inferior. Q cty*

etua Komisi A, Freddy Poernomo menan daskan masyarakat miskin selalu menem pati posisi terendah untuk mendapatkan perlindungan hukum, meski disatu sisi setiap warga negara berhak atas perlindungan dan perlakukan yang sama dihadapan hukum.

Untuk itu, Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim secara bersama-sama melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Perubahan perda tersebut digagas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum, sebagaimana pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

“Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dimana penerima bantuan hukum adalah perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum yang secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional

beracara,” terang Freddy.

Politisi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Bojonegoro ini menandaskan dengan memberikan bantuan hukum, maka pemerintah sudah menempatkan posisinya untuk mengayomi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Karena dalam ketentuan asas bantuan hukum, harus berkeadilan, adanya persamaan kedudukan dalam hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, efisinesi, efektifitas dan akuntabilitas.

“Dengan begitu, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,” urai dia.

Pada kesempatan yang sama Islan Gatot Imbata anggota Fraksi PDI Perjuangan sangat berharap pemberian bantuan hukum yang diwujudkan dalam perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur bisa menjamin bantuan yang diberikan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh kepentingan masyarakat.

“Sehingga terpenuhi perlindungan terhadap hak asasi manusia,” kata Islan Gatot.

Disampaikan Islan, pemberian bantuan hukum diberikan pada masyarakat tidak mampu hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap.

“Dimana bantuan hukum tersebut diberikan pemerintah secara cuma-cuma,” ujar dia.

Karena mengunakan APBD dalam memberikan batuan hukum, maka lembaga pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tu-

Himawan Estu

Perbaiki Regulasi Aturan Sementara itu, Kabiro Bantuan Hukum, Himawan Estu menegaskan keinginan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, ternyata saat ini masih saja terganjal kebutuhan regulasi aturan. Dimana dalam usulan atau inisiatif DPRD Jatim, ada upaya perubahan Perda bantuan hukum.

“Sejumlah usulan dilakukan dengan penyempurnaan draf, dimana disetiap klausulnya tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada,” urai dia.

Untuk itu, dalam perda nantinya tidak berbenturan dengan aturan diatasnya. Dalam rumusan Peraturan Pemerintah (PP) pemberian bantuan hukum disalurkan pada lembaga bantuan hukum (LBH) yang sudah terakreditasi oleh pemerintah. “Sehingga, upaya pemberian bantuan hukum tidak berbenturan dengan kepentingan lainnya, khususnya ke-

pentingan anggaran yang dipersiapkan melalui APBD,” tegas mantan dosen Fak. Hukum di Universitas Airlangga Surabaya ini.

Ditambahkan Himawan Estu, upaya Pemerintah Provinsi untuk memberikan layanan terhadap masyarakat miskin sangat serius. Dimana, Pemprov Jatim dibawah kendali Gubernur Soekarwo akan memberikan bantuan hukum pada masyarakat hingga perkaranya berkuatan hukum tetap.

Disampaikan Himawan Estu, peraturan daerah inisiatif DPRD Jatim tersebut terben-

gasnya kepada gubernur dengan tembusan ke DPRD. “Dimana beban anggaran menjadi tanggungan APBD yang diberikan pada lembaga pemberi bantuan hukum melalui mekanisme hibah,” tandas dia. Untuk itu, Pemprov Jatim dan dewan Jatim memberikan batasan pada pemberi bantuan hukum untuk tidak menerima atau meminta sesuatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang tuk setelah undang-undang tentang bantuan hukum oleh pemerintah pusat disahkan.

Dalam perjalanannya, akhirnya DPRD Jatim mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang akhirnya disahkan menjadi Perda nomor 9 tahun 2012 untuk memberikan bantuan hukum bagi warga miskin di Jawa Timur. “Meski dalam perjalanannya terkendala beberapa regulasi, tetapi saat ini, Biro Hukum Pemprov sesegera mungkin melakukan komunikasi intensif dengan DPRD Jatim, agar kebutuhan amanah perda tersebut segera bisa dijalankan sesuai keingginya bersama,” terang Himawan. Mantan akademisi Unair ini, juga menandaskan guna menjalankan amanah perda tentang bantuan Hukum, pihaknya (Biro Hukum) akan mengandeng seluruh jajaran Fakultas Hukum di berbagai universitas di Jatim untuk bisa memberikan bantuan hukum. Bukan itu saja, lembaga Pemprov Jatim ini, juga mengandeng lembaga bantuan hukum yang memang konsentrasi terhadap persoalan penegakan hukum bagi warga miskin.

terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya. Agar tidak berbenturan pemberian dana hibah, dirinya menggingatkan agar lembaga bantuan hukum diingatkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat. “Harus ada koordinasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara APBD provinsi dengan APBN untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” tegasnya. Q cty* Untuk itu, Pemprov akan menemui DPRD Jatim untuk menemukan formulasi khusus, terkait kebutuhan verifikasi lembaga bantuan hukum dan universitas yang bisa digandeng Pemprov Jatim untuk bisa memberikan bantuan hukum di masyarakat.

“Karena memang, masyarakat tidak perlu lagi merasa kesulitan mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Untuk itu, saya berharap bisa mengandeng kampus maupun lembaga bantuan hukum yang posisi mereka berdekatan langsung dengan masyarakat,” tegas Himawan. Terkait banyaknya persoalan rakyat miskin yang sering kali berbenturan dengan kepentingan pemerintah, seperti kasus sengketa tanah negara, Himawan menegaskan pihaknya akan menempartkan porsi profesional dalam penanganan kasus tersebut. “Ini pentingnya menempatkan hukum diatas segalanya, sehingga pendidikan masyarakat terhadap pentingnya bantuan hukum bisa bermanfaat.

Karena itu, kita mengedepankan profesionalitas,” terang dia. Q cty*