Harian Bhirawa Edisi 4 Juni 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Alhamdulillah dengan dilaksanakan Pilkades serentak seperti ini kita bisa meminimalisir intervensi dari pihak luar, karena masing-masing desa sudah memikirkan pelaksanaan di desanya, saya yakin hasilnya akan lebih baik,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni

Kamis Wage, 4 JUNI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

4

AGENDA HARI INI

JUNI 2015

Peringati Hari Lingkungan Hidup, Adu Kreativitas Busana Daur Ulang

 Gubernur H Soekarwo 09.00 12.30 14.00

Membuka REI di Ciputra World Menyerahkan SK CPNS di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Memberikan Pengarahan DIklat PIM II dan III di Kantor Badiklat Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00

Pasuruan, Bhirawa Puluhan pelajar se-Pasuruan Raya beradu kreativitas pada ajang lomba busana daur ulang di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/6). Lomba fesyen yang unik ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup 2015 pada 5 Juni.

Dengan mengenakan busana berbahan dasar limbah daur ulang, tatanan rambut ala model dan sepatu hak tinggi, para pelajar tak cangggung berjalan berlenggak-lenggok di atas karpet merah yang dibentangkan di Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusti.

Salah satu model cantik dari SMPN Grati Tunon, Natasha tampil cantik dengan mengenakan busana limbah daur ulang berbahan plastik bekas deterjen. Gadis berusia 14 tahun ini merasa grogi saat berlenggak-lenggok di depan dewan juri. “Awalnya sempat gemeteran dan grogi saat tampil. Tapi kuncinya adalah percaya diri. Dan Alhamdulilah bisa tampil dengan menarik. Desainnya ini membutuhkan waktu sekitar dua mingguan,” kata Natasha usai tampil lomba busana daur ulang.

Menjadi Inspektur Upacara pada Apel Seluruh Guru Maarif di Alun-alun Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 11.00 12.30

Menerima Kunker DPR RI Komis VIII di Ruang Kertanegara Menghadiri Penyerahan SK CPNS di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur

Gubernur Tunjuk Asisten IV Jabat Plt Kadisnaker Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menunjuk Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum Drs Sukardo MSi, menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim. Jabatan ini kosong setelah Dr Edi Purwinarto memasuki masa purna tugas per 1 Juni lalu.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, dipilihnya Sukardo jadi Kadisnaker karena mantan Kepala Satpol PP dan Sekretaris DPRD Jatim itu sudah biasa menghadapi para demonstran. Sebab menjabat Kadisnaker Sukardo harus siap menghadapi demonstransi yang biasa dilakukan para buruh di Jatim.

Dengan jabatan Plt ini, itu artinya Sukardo telah menjadi Plt sebanyak tiga kali. Sebelumnya, Sukardo pernah menjabat Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, dan Plt Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi

 ke halaman 11

KASN Ganti Anggota Pansel Lelang Jabatan Tulungagung, Bhirawa Anggota Panitia Seleksi (Pansel) pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkup Pemkab Tulungagung mengalami pergantian. Rektor Universitas Tulungagung Dr Eko Sugiono MM, yang sebelumnya masuk dalam Pansel kini diganti oleh Dekan FISIP Universitas Tulungagung Dr Ishworo.

Sekretaris Pansel, Indah Karunia Ratri SH, MH, Rabu (3/6), mengakui jika ada pergantian salah seorang anggota Pansel lelang jabatan tersebut. “Pengganti Eko Sugiono adalah Dekan FISIP Unita (Universitas Tulungagung) Dr Ishworo.

Sedang yang lainnya tetap,” ujarnya.

Indah Karunia Ratri tidak memungkiri jika pergantian anggota Pansel tersebut karena permintaan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). “Media lebih tahu. KASN tegas dan tidak kompromi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Eko Sugiono selain menjabat sebagai Rektor Unita, dia juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.

Masuknya Eko Sugiono dalam Pansel lelang jabatan di lingkup Pemkab Tulungagung terkesan membuat

 ke halaman 11

Tak Malu Ngepel Kantor SEORANG pemimpin memang harus bisa memberikan contoh yang baik pada bawahannya. Seperti ajaran yang terkandung dalam falsafah Jawa, Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.

Itu pula yang diterapkan Camat Tarik Aan Alifauzansyah dalam kesehariannya.

Gara-gara meja pelayanan di kantor kecamatan masih kotor, pria alumnus STPDN ini, tidak sungkan-sungkan membersihkan sendiri tanpa harus memberi Aan Alifauzansyah

Sentil..

 ke halaman 11

 Jokowi PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Siap Tanggung Sanksi FIFA   Ingat JanganPak hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas Presiden, Tanggungan yang Lain Juga Menunggu.   Sebelum Bina Marga ajukan Puasa Gaji tambahan ke-13 dananggaran Gaji Rapelan Cair   Semoga Jangan hanya nambah realisasi janjinya tidak anggaran, mbeleset ya bos.. di lapangan yang  penting  Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Anggota Dewan Berang  Ini Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara Baru Pro Rakyat   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11 hilmi Husain/bhirawa

Peserta lomba dalam ajang busana daur ulang pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2015 di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/6).

Menhub Tegaskan Bandara Bawean Belum Beroperasi Saat Mudik Pemprov, Bhirawa Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan memastikan Bandar Udara (Bandara) perintis di Bawean belum bisa beroperasi saat arus mudik dan balik 2015 karena masih dibutuhkan sejumlah penyempurnaan.

“Saya kira pada arus mudik dan balik tahun ini belum bisa digunakan karena butuh penyempurnaan,” ujarnya di sela menghadiri pembukaan Konferensi Akuntansi Internasional Airlangga 2015 di

Hotel Bumi Surabaya, Rabu (3/6).

Ia menjelaskan, penyempurnaan yang harus dilakukan ada di bagian peralatan navigasi serta perpanjangan landasan pacu di bandara yang terletak di Kabupaten

Peredaran Ijazah Palsu Disinyalir dari PTS Bermasalah

Gresik tersebut. “Alat navigasi dan landasan pacunya kurang panjang, jadi harus ada penyempurnaan terlebih dahulu sebelum dioperasikan,” ujar mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia tersebut.

Menteri kelahiran Surabaya itu juga mengakui hal tersebut yang menjadi salah satu faktor belum keluarnya izin operasional dari Kementerian Perhubungan RI.

Surabaya, Bhirawa Merebaknya kasus ijazah palsu tidak membuat heran Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) VII Jawa Timur.

Hal ini bahkan dinilai masih berpotensi terus terjadi. Khususnya dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bermasalah.

“Makanya ada beberapa PTS bermasalah di Jatim yang sudah ditutup Dikti. Takutnya seperti itu (mengeluarkan ijazah palsu),” tutur Koordinator Kopertis Wilayah VII Jatim Suprapto ketika dihubungi, Rabu (3/5).

Sejumlah PTS di Jatim yang bermasalah dan berpotensi mengeluarkan ijazah palsu seperti IKIP Banyuwangi, Universitas Bondowoso, Universitas

 ke halaman 11

 ke halaman 11

SPBG di Jatim Bakal Kena Pajak  ke halaman 11 Bandara perintis Bawean masih membutuhkan penyempurnaan di bagian peralatan navigasi serta perpanjangan landasan pacu, karena itu belum bisa beroperasi dalam melayani arus balik dan mudik Lebaran 2015.

Risma Ingin Tetap Kelola SMA/SMK

Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap berusaha untuk tetap mempertahankan sekolah gratis di Kota Surabaya terutama untuk SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ini dilakukan sebab mulai tahun depan urusan kewenangan pengelolahan pendidikan menengah diserahkan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi.

Untuk itu Wali Kota Risma mengirimkan surat kepada presiden, minta agar masih diberi kewenangan untuk bisa mengurusi SMA/SMK di Surabaya. Alasannya Pemkot Surabaya telah menggratiskan sekolah mulai SD sampai SMA/SMK. ‘’Dikhawatirkan masalah ini akan menghapus program pendidikan

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Turunnya dana perimbangan dari pusat untuk Pemprov Jatim pada 2015 hingga Rp 1,2 triliun dan salah satunya dari penghasilan pajak mencapai Rp 500 miliar, mendesak Komisi C DPRD Jatim meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Jatim untuk menggali potensi pendapatan baru. Salah satunya adalah menarik pajak dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang di Jatim jumlahnya mencapai puluhan namun hingga kini belum ada pajak yang disetorkan ke Provinsi Jatim.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renvill Antonio mengaku saat hearing

 ke halaman 11

Banyuwangi Islamic Fashion Week

Angkat Kultur Budaya Islam yang Menjadi Bagian Keseharian Warga di Ujung Timur Jatim Pemkab Banyuwangi menggelar Islamic Fashion Week (IFW) untuk mengangkat fesyen khas daerah. Yang menarik, kegiatan yang masuk agenda Banyuwangi Festival ini digelar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar.

Diananta Putra, Banyuwangi Puluhan gadis cantik berjalan berlenggak lenggok di atas catwalk berlatarkan perahu nelayan. Bukan sembarang catwalk, para model tersebut berparade fesyen di lokasi pelelangan ikan Muncar, Banyuwangi dalam sebuah gelaran Banyuwangi Islamic Fashion Week (BIFW), Senin (1/6).

Meski terik matahari sore cukup panas, namun para model fesyen muslim ini tetap anggun memeragakan baju-bajunya. Mereka terlihat luwes memamerkan baju pesta nuansa hitam putih yang bertema origami.

“Meski panas, tapi angin laut yang semilir ini membuat kami nyaman. Baru kali ini tampil di catwalk yang lokasinya di pesisir pantai. Asyik,” ujar salah satu model.

BIFW merupakan salah satu rangkaian

Banyuwangi Festival 2015. Even ini, merupakan acara fesyen muslim pertama yang masuk dalam agenda Banyuwangi Festival.

Mantan model papan atas yang kini menjadi anggota DPR RI, Arzeti Bilbina juga hadir sebagai juri dalam acara tersebut.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan dipilihnya TPI Muncar sebagai lokasi parade fesyen untuk merepresentasikan Banyuwangi sebagai kawasan pesisir yang memiliki pantai terpanjang di Jawa Timur. Muncar sendiri adalah salah satu pelabuhan ikan terbesar di Indonesia.

“Jika biasanya TPI identik dengan bau amis dan kumuh. Lewat even ini, imej

 ke halaman 11

Para model berlenggak-lenggok memamerkan aneka busana muslim karya desainer.

SURABAYA

2

Kamis Wage 4 JUNI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Perpres dan Permenkes Berbeda, Ratusan Pasien BPJS Dirugikan DPRD Jatim, Bhirawa Akibat adanya prebedaan antara Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait pelayanan kesehatan membuat ribuan pasien BPJS dirugikan. Perbedaan ini terkait dengan layanan kesehatan gratis bagi anak peserta JKN BPJS golongan Penerima Bantuan Iuran(PBI).

Dalam salah satu klausul Permenkes menyebutkan jika anak yang dilahirkan dari orangtua yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah (BPJS) gratis khusus masyarakat miskin (PIB,red) hanya sekedar didata saja, tanpa mendapatkan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.Sementara dalam Perpres disebutkan

sebaliknya.

Kadinkes Jatim, dr Harsono menegaskan pihaknya sudah berupaya melaporkan masalah tersebut ke Komisi IX DPR RI terkait tidak sinkronnya antara Perpres dan Permenkes. Akibatnya banyak pasien di daerah yang dirugikan.

Kondisi ini, lanjut Harsono pada hearing dengan Komisi E, ditambah lagi tidak ada

sosialisasi masalah tersebut ke masyarakat yang mengakibatkan rumah sakit ikut juga dirugikan karena harus menerima rujukan dari pasien BPJS tanpa terkecuali, namun di perjalanan tidak bisa mengklaim.

“Kami sudah menyampaikan masalah ini ke Komisi IX DPR RI saat berkunjung ke Jatim dan untuk segera dilakukan perbaikan regulasi yang ada. Jujur yang banyak dirugikan dengan masalah ini adalah daerah.Terutama rumah sakit yang menjadi mitra kerja BPJS tidak bisa mengklaim, akibat hal itu tidak diatur dalam Kemenkes. Termasuk soal tidak standbynya petugas BPJS yang ada di

rumah sakit selama 24 jam, membuat pasien terpaksa pulang,”tandas mantan Bupati Ngawi ini usai hearing dengan Komisi E DPRD Jatim, Rabu (3/6).

Ditanya terkait masih adanya rumah sakit yang menerapkan sistim paket terhadap pasien BPJS, menurut Harsono hal itu tidak diperboehkan. Dimana seorang pasien yang sedang sakit dan melakukan operasi harus dituntaskan, tanpa melihat pagu yang ada.

Kalaupun kemudian ada rumah sakit yang memulangkan pasien BPJS, karena anggaran yang diberikan BPJS habis, maka rumah sakit dapat dikenai sanksi.

“Sanksi bisa berupa te-

guran hingga pencabutan izin.

Baik baik rumah sakit negeri maupun swasta,”tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengaku akan menunggu hasil diskusi Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes terkait adanya perbedaan regulasi tersebut. Dari hasil tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Komisi E DPRD Jatim. Namun telepas dari itu semua seharusnya BPJS tidak menerapkan sistim paket. Artinya semua pasien BPJS yang mendapatkan pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan tuntas sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. Kalaupun diberlakukan sistim paket

tentunya tidak berbeda dengan asuransi.

“Ingat ini merupakan salah satu layanan kesehatan yang diberikan negara kepada masyarakatnya, tentunya tidak perlu ada sistim paket. Jangan sampai Kartu Indonesia Sehat (KIS) hanya sebatas lips service saja, tanpa diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadahi di masyarakat,”papar politisi asal PAN ini dengan nada tinggi.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Gunawan. Menurut politisi asal PDIP Jatim ini mendesak agar pusat segera membenahi regulasi yang ada, agar daerah tidak terjadi konflik.

Berikut jika ada rumah sakit yang memberi batasan, ada pasien di rumah sakit tapi kemudian ditengah perjalanan disuruh pulang, maka izinnya akan ditinjau ulang. Bisa dilakukan teguran hingga pencabutan izin.

“Bagaimanapun BPJS kita dukung bersama-sama agar terlaksana dengan baik. Diantaranya dengan menindaklanjuti ke DPR RI untuk dilakukan perbaikan regulasi. Selain perlu ada penyempurnaan untuk pelaksanan BPJS. Hal ini semata-mata untuk membantu masyarakat yang tidak bisa dan tidak mampu menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baQ cty ik,”urainya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Pakde Karwo Sebut Etika Lembaga Legislatif Perlu Ditata Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyebut Etika lembaga legislatif perlu ditata melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI. Etika tersebut rencananya dibuat Mahkamah Kehormatan DPR RI dalam bentuk undang-undang untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota.Menurut dia, pembuatan peraturan tentang kode etik merupakan langkah bagus yang dilakukan DPR RI. Adanya kode etik ini penting dan menarik karena bagi legislatif bisa diberikan batasan yang jelas mengenai tugas-tugas yang dilakukan.

“Untuk itu, Pemprov Jatim memfasilitasi dan iku menyukseskan kegiatan sosialisasi kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI,” kata Gubernur Soekarwo saat menerima Mahkamah Kehormatan DPR RI, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (3/6).

Dicontohkannya, Pemprov Jatim telah membuat tata tertib mengenai pelaksanaan demonstrasi. Jika terdapat demonstrasi yang anarkis, maka harus Q iib ditindak oleh kepolisian daerah.Q

Bulan ini Tak Bayar, Pemkot Minta Kejaksaan Tagih Hutang Club Deluxe Surabaya, Bhirawa Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya secara tegas mengatakan jika pihaknya hanya memberikan waktu sampai bulan ini (Juni 2015) kepada manajemen Club Deluxe n Pub untuk membayar tunggakan sewanya seniali 4,2 miliar rupiah. Jika tidak, maka Pemkot Surabaya segera meminta bantuan Kejaksaan untuk menagih atau meminta Pengadilan untuk memprosesnya secara hukum.

Untuk diketahui meskipun tercatat telah berhutang senilai 4,2 miliar terkait uang sewa sejak tahun 20112014, namun hingga saat ini Pemkot Surabaya tak bisa berbuat banyak menghadapi manajemen Club Deluxe n Pub kecuali hanya bisa menutup akses masuk yang saat ini telah dialihkan melalui Tunjungan Elekronic Centre dengan cara yang sama yakni sewa.

Namun kabar ini spontan dibantah oleh MT Ekawati Rahayu, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya yang mengatakan jika pihaknya telah beberapa kali mengirim surat Q gat tagihan sebagai langkah persuasive.Q

Giat Bersihkan Pasar Hampir satu tahun menjabat sebagai Camat Tegalsari Surabaya, Drs Sair MM masih setia dengan aktivitas paginya setiap hari dengan membersihkan tumpukan sampah bekas pedagang Keputran. Tampak Pak Camat saat menyapu jalanan,Rabu (3/6).

trie diana/bhirawa

Sepihak, Pemkot Bubarkan Organisasi Pemulung KPU Diminta Petakan Wilayah Rawan Konflik Pilkada

geh/bhirawa

Ketua PMPK Sudibyo menyerahkan laporan pada ORI Jatim, Rabu (3/6).

Surabaya, Bhirawa jabat oleh Poernomo Kasidi.

Kebijakan sepihak digulirkan Pendiriannya pun melalui surat pemkot Surabaya, kali ini ka- keputusan (SK) Wali Kota Surena berencana membubarkan rabaya No. 17 Tahun 1990.

Paguyuban Mitra Pasukan Ku“Kemudian tiba-tiba Pemkot ning (PMPK) Surabaya. PMPK, ingin membubarkan PMPK melalui Rabu (3/5) melaporkan hal ini Peraturan Wali Kota (Perwali) No. pada Ombudsmen republic In- 61 Tahun 2014. Padahal sebedonesia(ORI) perwakilan Jatim. lumnya tidak ada koordinasi terKetua PMPK Surabaya Su- kait rencana pembubaran ini,” kata dibyo mengatakan, PMPK telah dia usai melapor ke ORI Jatim. berdiri selama 25 tahun atau Sudibyo menegaskan, Perwali sejak Wali Kota Surabaya di- No. 61 Tahun 2014 itu tentang

Pencabutan Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Pembinaan Pemulung di Dalam Wilayah Kotamdya Deerah Tingkat II Surabaya. Hal itu cukup dia sayangkan. Sebab, saat ini PMPK menaungi hampir 30 ribu pemulung se Surabaya.

Dia mengaku baru tahu adanya Perwali pencabutan itu bulan Februari 2015 lalu atau empat bulan setalah Perwali diteken, yakni 24 November 2014. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali.

“Februari itu diberi tahu oleh Camat Sukolilo. Ternyata itu pembubaran PMPK, saya marah karena tidak dikasih tahu sebelumnya,” ungkapnya.

Meski tidak mengetahui persis alasan pemkot membubarkan PMPK, dia menduga hal itu terkait masalah penggunaan lahan pemkot yang dipakai mendirikan bangunan kantor PMPK di kawasan Keputih. Selain itu, secara tersirat karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Keputih telah pindah ke Benowo, maka di Keputih tidak perlu ada Q geh PMPK.Q

Usung Cabup, Parpol Mulai Pastikan Koalisi DPRD Jatim, Bhirawa Menghadapi Pilkada serentak pada 9 Desember 2015, sejumlah partai terus intens melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi. Partai Amanah Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan mengaku telah membangun

koalisi dengan partai lain di beberapa daerah.

Wakil Ketua Pemenangan Pilkada PAN Jatim, Agus Maimun menegaskan, partainya telah memastikan koalisi pada empat daerah yang menggelar Pilkada akhir tahun ini. Keempat daerah tersebut adalah Blitar, Lamongan, Ponorogo

dan Jember.

Menurut Agus ,PAN sudah jelas arah koalisinya. Bahkan sudah mengerucut pada nama calon yang akan diusung. Tapi saat ini PAN belum bisa mempublikasikan karena menunggu tahapan pendaftaran dibuka.

“Di Blitar, Lamongan, Ponorogo dan Jember PAN terus

intens menjalin komunikasi dengan partai koalisi. Bahkan siapa calon yang akan diusung pun sudah ada. Tapi untuk saat ini harus disimpan dulu agar tidak menjadi bumerang bagi PAN. Apalagi PAN akan membuka pendaftaran calon Pilkada pada bulan Juli nanti,” jelas politisi yang juga

anggota Komisi B DPRD Jatim ini, Rabu (3/6).

Agus menegaskan, jika arah koalisi dan nama calon yang akan diusung diungkap saat ini kemungkinan besar peta akan berubah karena calon lain pasti akan mendekati dan mengobrak-abrikan koalisi Q cty yang sudah dibentuk ini.Q

Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mendapat sejumlah masukan dan kritik membangun dalam upaya menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2015 secara lebih baik dan berintegritas.

Masukan dan kritik cerdas itu secara bergelombang disampaikan oleh sejumlah pimpinan media dan redaktur media baik cetak, radio, televisi dan online di Kota Surabaya yang diundang secara khusus oleh KPU Kota Surabaya dalam rangka Gathering Pimpinan Media, pada Rabu (3/6/15).

Pimpinan Media Berita.Jatim.com, Ainur Rohim menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2015 sangat berbeda dengan pelaksanaan pilkada-pilkada periode sebelumnya baik di era Orde Baru maupun di era reformasi.

Air, panggilan akrab, Ainur Rohim yang juga menjabat Wakil Ketua PWI Jawa Timur itu mengatakan bahwa peraturan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 telah berubah secara drastis.

“Pilkada serentak 2015 kali ini sangat berbeda, dan dari sisi regulasi sangat berubah total dari aturan pilkada sebelumnya. Karenanya, KPU dituntut sangat aktif untuk mensosialisasikan bukan hanya soal tahapan semata, tetapi juga seperangkat aturan yang dinilai lebih njelimet agar masyarakat lebih paham,” ungkap Air. Air juga meminta agar KPU secara lebih seksama melakukan proses pemetaan untuk semua wilayah terkait partisipasi pemilih dan juga terkait tingkat kerawanan konflik yang bakal muncul.

“KPU perlu memiliki secara utuh peta wilayah rawan konflik yang ada di Kota Surabaya. Ini perlu diingat dengan segenap aturan yang baru dan relatif njelimet itu maka potensi konflik sangat mungkin terjadi. Untuk itu bila memiliki peta wilayah rawan konflik hasil survei yang dilakukan KPU maka potensi konflik sejak awal akan bisa diminimalisir,” terang Air. Redaktur Harian Jawa Pos Firza Syahroni menyatakan pihaknya sering menemukan data penduduk yang tidak sama antara kartu penduduk dan Kartu Keluarga dengan data kependudukan yang ada di instansi terkait.

“Sinkronisasi data pemilih ini menjadi sangat penting karena hal ini juga sangat rawan bila tidak ditertibkan oleh KPU. KPU Kota Surabaya perlu secara serius untuk melakukan pendataan ulang dan melakukan verifikasi data pemilih yang telah ada. Agar bisa menghindari data pemilih ganda atau pemilih siluman yang sering dikeluhkan,” kata Q geh Oni panggilan akrab Firzan Syahroni.Q

Pedagang Pasar Loak Gembong Enggan Dipindahkan Rencana pemerintah Kota Surabaya dalam merevitalisasi PKL Pasar Loak yang berada di Jalan Kapasari dan Ngaglik ditolak pedagang. Umumnya pedagang enggan mengikuti ide tersebut karena mereka khawatir terhadap biaya sewa stan selain tempat jualan tersebut sudah berdiri puluhan tahun.

Mas’un penjual pakaian bekas dan barang elektronik ini mengutarakan ia hanya meneruskan usaha yang telah dirintis oleh almarhum ayahnya. Sepeninggal ayahnya, ia telah mendapatkan mandat untuk tetap terus berdagang elektronik dan pakaian bekas di Pasar Gembong.

“Kalau harus di pindahkan, maka saya harus menanggung biaya lagi untuk sewa stand dan ongkos berangkat ke tempat jualan. Sedangkan di tempat ini yang merupakan rumah peninggalan

almarhum kakek saya waktu merintis dan diteruskan almarhum ayah saya sudah berjalan lama. Mungkin sekitar 40 tahunan,’ ujarnya pria berusia 43 tahun tersebut, Rabu (3/6) kemarin.

Mas’un melanjutkan, untuk menaruh semua barang dagangannya pada satu stand tentu tidak bakal cukup. Untuk elektronik saja ada handy talkie, ada kamera digital, kamera analog, dan beberapa produk jualan yang dia pasar di tempatnya. Sedangkan un-

tuk bagian ruang tamu, sudah diubah menjadi tempat jualan aneka pakaian bekas.

“Kalau harus memisahkan kedua produk dagangan saya, dengan memakai dua stand maka biayanya akan sangat banyak. Kalau di rumah sendiri lebih baik, artinya saya tidak perlu membayar stand. Dan hasil penjualan cukup untuk membiayai anak dan istri. Pengawasan dan penataan manajemennya bisa lebih enak,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Muhammad Toha, penjual produk batrei HP dan berbagai alat pertukangan menuturkan bahwa dirinya tidak mau untuk berpindah.

Karena dari segi kemampuan ia sudah tidak mampu menyewa stand yang nantinya ditawarkan kepada pedagang pasar loak.

ist

Pemkot berencana akan merelokasi Pasar Loak Gembong, namun pedagang menolak.

“Kalau dalam sehari men- untuk lebih dari itu sangat sudah pasti mereka hanya dapatkan keuntungan Rp.50 jarang terjadi. Kalau peda- bertahan sebentar dan bakal ribu sudah Alhamdulillah, gang yang eberan ini di pindah, kembali lagi ke tempat se-

mula. Lebih baik, tempat tidak nyaman tetapi dagangan tetap bisa terbeli,” ucapnya.

Toha juga lebih nyaman dengan berdagang di trotoar, karena untuk bertransaksi dengan rombeng bisa lebih mudah. Dan transaksi antara teman-teman jauh lebih gampang karena tidak ada sekat antara pedagang.

“Barang yang saya terima biasanya dari bongkaran rumah, seperti alat-alat pertukangan saya dapat dari obral besar dari gudang atau pabrik.

Meskipun barang baru, tapi kadang kala terdapat cacat produksi akhirnya di jual secara obral. Ada pula rombeng yang menawarkan kepada saya, sedangkan untuk jenis HP atau batreinya di dapat dari hp yang jatuh, atau hp rusak yang tidak di gunakan Q wil lagi,” tutupnya.Q

SURABAYA

Kamis Wage 4 JUNI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

SPPI Akan Minta Fatwa MA Terkait PP dan Permen Tahun 2015 Surabaya, Bhirawa Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) menolak tujuh regulasi sektor kepelabuhanan tahun 2015, karena mengancam eksistensi Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan. Untuk itu, SPPI berencana akan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA) terkait hal ini.

“Kami mau minta fatwa MA. Kita harap peraturan pemerintah dan peraturan menteri perhubungan direvisi,” kata Ketua Umum SPPI, Dhany R. Agustian, Rabu (3/6/) kemarin.

Adapun tujuh regulasi sektor kepelabuhan tahun 2015 tersebut, yakni PM No 60 Tahun 2014 Jo PM 53 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar/muat dari

dan ke kapal.

Dalam Permen ini yang menjadi catatan SPPI adalah pemisahan izin perusahaan bongkar muat (PBM) dan izin badan usaha pelabuhan (BUP), PBM dilaksanakan badan usaha khusus.

Kedua, PM 11 No 11 Tahun 2015 tentang penerimaan negera bukan pajak (PNPB) Jo PP No 69 Tahun 2015, terdapat empat hal yang menjadi perhatian yakni penambahan obyek PNPB, pemisahan wilayah PNPB pelabuhan komersial dan non komersial, penyetoran langsung, dan tidak mengatur satuan mata uang.

Ketiga, PM 23 Tahun 2015 tentang peningkatan fungsi penyelenggaraan pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan. 3 isu yang berdampak pada proses bisnis perseroan, yakni pengawas aset dan pemanfaatan lahan oleh ototitas pelabuhan (OP), OP

sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban, serta pengawasan tarif dan jaminan arus barang.

Keempat, PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggara pelabuhan laut. Pada permen ini, SPPI menyikapi tentang izin BUP dibatasi 5 tahun, pembangunan , pengembangan dan pengoperasian pelabuhan oleh OP/KSOP dan KUPP. Serta, eksistensi BUMN dalam bentuk konsesi dan audit aset.

Kelima, PM 15 Tahun 2015 tentang konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dan BUP (badan usaha pelabuhan). Permen ini, BUP eksisting penugasan melalui konsesi, peralihan aset di akhir konsesi, besaran konsesi minimal 2,5%, dan hak pengelola lahan (HPL) atas nama OP. Keenam, PM 45 Tahun 2015 tentang persyaratan kepemilikan

modal BUP dibindag transportasi. Perhatian SPSI terhadap persyaratan modal BUP Rp3 triulin untuk pelabuhan kelas utama, Rp200 miliar untuk pelabuhan pengmupul, dan Rp25 miliar untuk pelabuhan pengumpul.

Dan ketujuh, PM 57 Tahun 2015 tentang penundaan dan pemanduan. Permen ini disebutkan, penyedia jasa pemanduan dan penundaan adalah OP/KUPP. Dan, pemanduan dan penundaan bisa dilaksanakan oleh BUK. Menurut dia, ketujuh regulasi sektor kepelabuhan tahun ini, praktis bertolak belakang dengan keberadaan UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, khususnya pasal 344 ayat 1 , 2 dan 3 yang mempertahankan eksistensi badan usaha milik negara (BUMN)

“Itu sudah jelas disebutkan bahwa kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh BUMN tetap diselenggarakan oleh BUMN dimaksud,” tegas Dhany.

Pada akhirnya, lanjut Dhany, serikat pekerja pelabuhan Indonesia (SPPI) mulai Pelindo I – IV menolak tujuah aturan pemerintah tersebut karena dinilai menghambat kegiatan kepelabuhan yang berdampak pada proses bisnis perseroan. Mengingat, keberadaan OP kini lebih terlihat dominan pada kekuatan otoritas secara komersial, dibanding kekuatan kewenangan birokrasinya.

“Salah satunya, kami sepakat menolak pemberlakukan untuk menyetor PNBP sebesar 5 persen. Apapun yang terjadi Pelindo I – IV tetap menyetorkan 1,75 persen,” jelasnya.

Dhany mencontohkan, atas penetapan besaran tarif PNPB pada PP No.11 Tahun 2015, Pelabuhan Tanjung Perak harus menunda sejumlah pengadaan barang dalam proses percepatan bongkar muat. Dengan demikian, upaya pemeriatah untuk menekan dwelling time (waktu tunggu) di Tanjung Perak bakal tak jalan.

“Setoran sebesar 5 persen bakal menghambat permodalan dalam menambah proyek infrastruktur. Dengan sisa anggaran pada pelayanan kapal tahun 2014, khususnya jasa pemanduan dan penundaan hanya sebesar Rp2,5 miliar, kami merombak semua yang sudah dianggarkan. Padahal, kedua jenis pelayanan itu menyumbang pendapatan besar untuk Cabang Tanjung Perak, yakni sekitar Q ma Rp230 miliar,” paparnya.Q

Pengeroyok Mahasiswa Unair Diancam Pasal pembunuhan

Tiga Jalan di Surabaya Rawan Balap Liar Polrestabes Surabaya, Bhirawa Tiga jalan utama di Surabaya dinyatakan rawan aksi balapan liar. Penegasan Polrestabes Surabaya ini sebagai bagian dari hasil Operasi Cipta kondisi 2015 yang digelar selama bulan April dan Mei lalu.

trie diana/bhirawa

Sosialisasi PKL

Kasih Trantib (Keamanan dan Ketertiban) Kecamatan Semampir Surabaya yang dipimpin M Ilyas kembali mensosialisasikan ke Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memenuhi pedestrian di kawasan Ampel Surabaya supaya tidak memadati pendestrian di sekitar pintu masuk Masjid Ampel.

RAGAM INFO

Ajarkan Sisi Humanisme Pelajar SD Sisihkan Uang Saku Untuk Rohingya Surabaya, Bhirawa Masuknya gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia mendapat perhatian serius dari kalangan pelajar di Surabaya.

Seperti di SD Luqman Al Hakim, ratusan siswa-siswi mulai dari kelas I sampai kelas VI menggalang dana bagi muslim rohingya, Myanmar, Rabu (3/6) kemarin.

Di halaman sekolah yang beralamat di Kejawan Putih Tambak, beberapa murid membawa kotakan sumbangan bertuliskan ‘Peduli Rohingya’ dan ‘Infaq Rohingya’. Murid-murid menyisihkan uang sakunya dan berebut memasukkan uangnya ke dalam kotak yang tersedia.

“Paling tidak aksi ini bisa mengurangi beban mereka (Rohingya) yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Selain itu, kami juga mengajarkan solidaritas kepedulian terhadap sesame, bukan hanya belajar saja,” kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Samsul Alam Jaga saat memimpin penggalangan dana.

Samsul Jaga menambahkan, apa yang dilakukan para siswa disekolahnya adalah untuk membentuk rasa kepedulian tingkat anak terhadap sesama manusia, dari manapun mereka berasal Q geh dan agama apa yang dianutnya.Q

Tim Pengawasan Kejagung Periksa Jaksa RW Kejati Jatim, Bhirawa Tindaklanjut pengusutan kasus Jaksa penguras uang ATM milik terdakwa, ditunjukkan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dipimpin Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung, tim pengawasan yang berjumlah lima orang itu diterjunkan langsung ke Kejati Jatim untuk memeriksa Jaksa (RW) Rahmat Wirawan (RW), Rabu (3/6).

Tim pengawasan yang dipimpin Inspektur V Jamwas Kejagung Resi Anna Napitupulu, tiba di Kejati Jatim pukul 09.00 pagi.

Pemeriksaan dilakukan terhadap Jaksa RW beserta para Kepala Seksi (Kasi) dari Kejansaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya. Sayangnya, pemeriksaan yang dilakukan di lantai 7 Bidang Pengawasan kejati Jatim berlangsung tertutup.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan bahwa memang ada tim pengawasan dari Kejagung. Tujuan kedatangan Jamwas Kejagung, yakni untuk mengklarifikasi hasil kesimpulan atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Jaksa RW. “Memang benar ada pemeriksaan dari Tim Pengawasan Kejagung. Tapi kami mohon maaf karena pemeriksaan dilakukan secara tertutup,” tegas Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Rabu (3/6).

Dijelaskan Romy, selain Jaksa RW, Tim Pengawasan Kejagung memerintakan untuk mendatangkan seluruh Kasi dari Kejari Tanjung Perak. Dari pemeriksaan di lantai 7 Kantor Kejati, terdapat Kasi-kasi dari Kejari Tanjung Perak, diantaranya seperti Kasipidum Kejari Tanjung Perak Ahmad Patoni, Kasipidsus Bayu Setyo Purnomo, Kasintel Siju, Q bed dan Kasidatun Dodik Mahendra.Q

rac/bhirawa

Satpol PP Jatim dan Satpol PP Kab Tulungagung dibantu Polres Tulungagung menertibkan para penambang pasir liar. Sejumlah barang temuan disita dan dititipkan ke Polres Tulungagung.

Satpol PP Sita Lagi Alat Penambang Pasir Pemprov, Bhirawa Penambangan pasir liar dengan menggunakan peralatan mekanik mengakibatkan kerusakan lingkungan. Menilik hal itu, Satpol PP Jatim beserta tim terkait melangsungkan inspeksi mendadak ke sejumlah titik yang ditengarai masih maraknya penambangan pasir liar di aliran sepanjang sungai Brantas.Sidak kali dimulai dari Kantor Pol PP Kabupaten Tulungagung, selanjutnya tim sejumlah 100 orang tersebut beranjak ketiga titik lokasi yaitu Desa Pulotondo, Desa Sambirobyong dan Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi melalui Kabid Penegakan Perda Perundangan, Meidy Susanto mengatakan, selama proses penegakkan perda di Kabupaten Tulungagung tidak terlalu mengalami kendala.

“Ketika di lapangan, kami menemukan mereka sedang kaget dan langsung ada yang membereskan peralatan mekaniknya sambil tergesagesa sampai dengan upaya penenggelaman alat mekanik tersebut. Kami juga tidak sempat menangkap para pelaku tersebut,” kata Meidy.

Ada 10 unit mesin penyedot pasir yang disita dan dititipkan ke Polres Kabupaten Tulungagung. Dari sepuluh unit tersebut diantaranya berasal dari Desa Pulotondo terdapat 1 unit, di Desa Sambirobyong 1 unit, dan di Desa Kaliwungu 1 unit mesin yang masing-masing terdapat ponton berisi 3 unit mesin dan semuanya ditinggalkan para penambang.

Meidy juga mengatakan, dalam melaksanakan penegakkan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 memang ada beberapa kendala. Diantaranya, lokasi yang menyulitkan petugas untuk melangsungkan penertiban.

Seperti diketahui, kalau penambangan pasir di sepanjang sungai sebenarnya diperbolehkan, asalkan harus sesuai dengan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian Usaha Pertambangan B a h a n Galian G o l o n g a n C P a d a W i l a y a h S u n g a i D i P r oQ rac p i n s i Jawa Timur.Q

Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Raydian Kokrosono mengatakan, tiga titik rawan balap liar di Surabaya yakni di Jl Demak, Jl Ngagel, dan Jl Karang Menjangan. Kawasan inilah yang dirasa sering digunakan sebagai ajang balap liar kalangan muda.

“Tiga titik rawan ajang balap liar di Surabaya adalah Jl Demak, Jl Ngagel, dan Jl Karang Menjangan. Anggota kami dan Polsek jajaran terus melakukan razia di tiga tempat tersebut,” kata Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Raydian Kokrosono, Rabu (3/6). Sebelumnya kawasan Jl Merr sering digunakan ajang balap liar, tapi sekarang bisa diminimalisir setelah dibuatkan speed trap.

Dijelaskan Raydian, balap liar merupakan fenomena yang sering terjadi di Kota Surabaya. Namun, dengan adanya Cipta Kondisi, kegiatan seperti ini dapat diminimalisir keberadaannya. Lanjut Raydian, dengan adanya Cipkon, kendaraan yang hendak digunakan balap liar dapat disita sebelum digunakan.

Raydian mengaku, kesulitan untuk menekan angka balap liar di Surabaya terjadi karena para pelaku selalu kucingkucingan dengan petugas saat hendak dirazia. Selain itu, mereka juga sering berpindah-pindah tempat untuk melakukan balap liar kembali “Bahkan para pelaku balap liar sering membahayakan dirinya sendiri untuk menghindar dari razia petugas. Mereka juga tak segan membahayakan petugas yang bertugas,” ungkapnya.

Ditambahkan mantan Kasatlantas Polrestabes Surabaya ini, selama dua bulan Cipta Kondisi, Polrestabes Surabaya beserta Polsek jajaran berhasil mengamankan247 unit kendaraan bermotor.

Razia yang dilakukan setiap hari ini, mengatisipasi terjadinya kejahatan jalanan 3C (Curat, Curas, Curanmor) terlebih kasus curanmor.

Sebanyak 58 unit kendaraan bermotor berhasil disita dari kasus curanmor. Dari barang bukti itu, sebanyak 66 kasus diungkap dan 67 tersangka diamankan.

Lanjut Raydian, Cipta Kondisi juga dirasa dapat meminimalisir kegiatan balap liar.

“Cipkon selama ini dirasa efektif mencegah kendaraan bermotor yang hendak digunakan balap liar. Jadi, sebelum digunakan balap liar, sudah kami razia dan sita,” tambahnya.

Raydian mengaku, dari total 247 kendaraan bermotor yang disita, sebagian sudah dikembalikan kepada pemiliknya.

Syaratnya adalah dengan menunjukkan kelengkapan dokumen kendaraan dan memperbaiki spek kendaraan yang dimodifikasi. “Secara keseluruhan motor yang disita ada 305 unit. 247 unit dari cipkon dan 58 kasus curanmor. Sebagian sudah kita kembalikan ke pemiliknya,” ungkapnya.

Disinggung terkait razia jelang ramadan, Raydian menegaskan, razia seperti ini akan dilakukan terus menerus. Sesuai dengan program 100 hari Kapolri, Setiap hari Polsek jajaran diharapkan melakukan razia minimal sekali dalam beberapa hari.

Selain itu, akan ada cipta kondisi gabungan rayon dan skala besar yang dilakukan setiap malam, terutama malam minggu.

“Minggu depan jelang ramadan, ada operasi untuk meningkatkan kegiatan rutin dan mengatisipasi balap liar yang dilaksanakan setelah sahur. Pada saat operasi ketupat pun, kita laksanakan kegiatan razia seperti ini,” tandasnya.

Pasal Pembunuhan Polrestabes Surabaya juga memastikan peristiwa berdarah yang menyebabkan tewasnya Aditya Yudi Hartanto (24) mahasiswa Unair Surabaya pada Selasa (2/6) dini hari adalah pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

Aditya dipastikan meninggal akibat pengeroyokan oleh kawanan pebalap liar.

Dan Polrestabes Surabaya menyiapkan dua pasal berlapis untuk pelaku pembunuhan yang menewaskan pria yang menjadi DJ salah satu diskotik di Surabaya ini.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete menegaskan, dua ancaman pasal berlapis sudah disiapkan bagi para pelaku pembunuhan terhadap korban Aditya. Pihaknya mengenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sebab, perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan jenis pembunuhan yang direncanakan.

“Kita akan terapkan dua pasal bagi pelaku pembunuhan Aditya. Karena pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) kepada para pelaku,” tegas Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete usai rilis hasil Cipta Kondisi, Rabu (3/6).

Dijelaskan Takdir, penerapan Pasal 340 dilakukan karena ada jeda waktu antara peristiwa serempetan antara mobil korban dengan motor salah satu pebalap liar dengan peristiwa pengeroyokan. Di antara jeda waktu itu para pelaku melakukan pengejaran. Lanjut Takdir, upaya pengejaran inilah yang dinilai penyidik sebagai perencanaan.

“Pada saat mobil korban menabrak mobil, bukannya ditolong, pelaku malah melakukan pengeroyokan hingga korban Q bed tewas,” ungkapnya.Q

Hati Hati, Tiga Jalan Utama Rawan Balap Liar 1.

Jl Demak kurang lebih 2 Km

2.

Jl Ngagel kurang lebih 1,5 Km

3.

Jl Karang Menjangan 500 meter

Rombongan Belajar Sekolah Baru Terbatas Tiga sekolah baru yang telah rampung dibangun Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya siap beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang. Pada tahap awal, rombongan belajar (Rombel) yang bisa diterima sekolah masih sangat terbatas.

Kabid Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih mengatakan, total sekolah di Surabaya saat ini menjadi 358 SDN dan 54 SMPN.Tiga sekolah baru tersebut satu dibangun di kawasan Sememi, yaitu SDN Sememi 2. Sementara, dua lagi dibangun di kawasan Benowo yakni SMPN 53 dan satu lagi di kawasan Bulak yakni SMPN 54.

“PPDB tahun ini sekolah baru itu siap menerima siswa

baru. Untuk SDN Sememi 2 akan menerima maksimal dua rombel, sementara SMPN 53 dan 54 maksimal menerima empat rombel,” kata dia saat dihubungi, Rabu (3/5).

Eko menjelaskan, satu rombel tingkat SDN dan SMPN berisikan 38 siswa dalam satu kelas. Artinya, satuan pendidikan baru itu maksimal boleh menerima 76 murid untuk SDN Sememi 2. Sedangkan SMPN 53 dan 54 masing-masing menerima

152 siswa.

Sementara sisa bangunan diperuntukkan untuk membangun fasilitas lainnya, seperti laboratorium, kelas baru, ataupun pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Mantan Kepala SDN Wonokusumo 4 Surabaya ini menyatakan, keberadaan sekolah baru tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. “Dindik berkewajiban untuk segera memenuhi kebutuhan belajar, seperti ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana yang memadai. Khusus untuk bangunan fisik, kami telah berkoor-

dinasi dengan Dinas PU Cipta Karya agar segera menyelesaikan sisa bangunan fisik,” ujarnya.

Eko menambahkan, para guru-guru yang memiliki kelebihan jam mengajar akan dikirim ke sekolah baru tersebut agar pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya semakin merata.

“Dindik akan menjamin kualitas sekolah tersebut,” tegasnya.

Camat Bulak Suprayitno mengatakan, saat ini di wilayah Bulak hanya terdapat satu SMPN yakni SMPN 15, dengan bertambahnya SMPN 54 sebagai sekolah baru diharapkan mampu menam-

pung layanan pendidikan di daerahnya terutama bagi warga yang ingin melanjutkan ke SMPN. Di samping itu, pembukaan SMPN 54 mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyekolahkan anakya dekat dengan rumah. Selama ini jarak yang ditempuh lumayan jauh dari SMPN terdekat yakni SMPN 15. Dengan adanya SMPN 54 warga tidak perlu lagi khawatir tentang keselamatan para putera-puterinya ketika harus melanjutkan jenjang SMPN, karena jalur yang dilewati menuju sekolah baru itu termasuk jalur ceQ tam pat.Q

4

OPINI Tajuk

Polemik Utang Indonesia BANK DUNIA (World Bank) menawarkan utang baru dengan tenor (pengambilan) empat tahun. Bersamaan dengan peringatan hari Kebangkitan Nasional (2015), tawaran utang disodorkan oleh Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim. Jumlahnya US$ 11 milyar. Andai tawaran itu diterima, maka jumlah utang Indonesia ke Bank Dunia melejit 25% dibanding selama empat tahun terakhir. Utang semakin cepat ditumpuk.

Namun jika ditanyakan erapa sebenarnya utang Indonesia (luar negeri)? Tidak ada masyarakat yang tahu pasti, karena pemerintah tidak pernah memberitahu (mem-publish). Namun sebenarnya, penyelenggara negara bisa mengurangi utang utang. Itu pernah dibuktikan pada kepemimpinan presiden Gus Dur, dan Habibie. Atau mengurangi utang dengan cara “privatisasi” BUMN untuk meng-ongkosi penyelenggaraan pemerintahan.

Utang Indonesia diperoleh dari berbagai kreditor lebih dari 20 negara, terbesar dari Jepang, disusul Singapura dan Amerika Serikat. Selain itu juga diperoleh dari organisasi internasional. Terutama dari ADB (Asian Development Bank), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development, program Bank Dunia) serta IMF (International Monetary Fund).

Jumlah utang menjadi polemik, antara (mantan presiden) SBY yang mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi tentang utang ke IMF. SBY menanggapi pernyataan Jokowi yang dimuat pada koran terbitan Jakarta (edisi 27 April) yang menyebut Indonesia masih berhutang ke IMF. Padahal, menurut SBY, Indonesia sudah melunasi utang keseluruhan pada IMF sebesar US$ 9,1 miliar pada 2006.

Masyarakat gerah, mana yang benar? Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, saat ini Indonesia hanya ber-utang ke Bank Dunia dan ADB. Sedangkan soal utang ke IMF, merupakan aset di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk special drawing rights (SDR). Apa itu SDR? Adalah semacam iuran anggota IMF yang dititipkan kepada anggota.

Iuran Indonesia tercatat SDR setara dengan US $ 2,8 miliar. SDR secara akuntansi, dicatat pada sisi debet sebagai pembiayaan. Namun sekaligus juga dicatat pada sisi kredit sebagai aset dengan nominal yang sama. Klop.

Jadi, SDR, bagai ada dan tiada. Menurut Kepala Perwakilan IMF di Jakarta, Indonesia sudah tidak memiliki utang lagi kepada IMF. Sejarah utang luar negeri Indonesia, tergolong kronis. Bermula dari diambil-alihnya utang pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Tercatat ketika terjadi peralihan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, posisi utang luar negeri Indonesia berjumlah US$ 2,1 miliar. Dalam rupiah saat itu dengan kurs Rp 235,- per-US$, setara dengan Rp 493,5 milyar. Tetapi jika “di-kurs” dengan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) saat itu, akan nampak cukup besar.

Utang Indonesia makin membubung. Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, diwariskan utang sebesar US$ 151 milyar (ada pula yang menaksir US$ 135 milyar).

Namun presiden Habibie, bisa mengurangi utang US$ 3 milyar. Sehingga pada saat Gus Dur jadi presiden, utang Indonesia sudah menjadi US$ 148 milyar. Gus Dur, mengurangi utang sampai US$ 9 milyar. Sedangkan Megawati menambah US$ 2 milyar. Dan SBY menambah US$ 150 milyar (selama 10 tahun).

Yang unik, adalah ketika Megawati Soekarnoputri, coba menghindari utang luar negeri. Sekaligus mengkreasi penjualan BUMN (Indosat) dan sumberdaya alam. Tidak sembarang jual. Misalnya terhadap gas alam dari ladang Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat. China memperoleh harga murah, tetapi dengan syarat. Yakni, re-negoisasi setiap lima tahun, membantu jalan ke desa-desa, serta komitmen wajib membantu 1,2 juta rakyat Korea Utara yang kelaparan.

Utang Indonesia saat ini (data Bank Indonesia), perakhir Pebruari 2015, hampir mencapai US$ 300 milyar.

Utang, konon, sudah memperoleh “izin rakyat” melalui DPR (dalam pembahasan APBN). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Jangan Ada Penipuan SNI BADAN Standardisasi Pendidikan (BSN) harus melaksanakan registrasi dan perekaman terhadap semua produk secara baik untuk menghindari terjadinya penipuan produk dengan label Standar Nasional Indonesia (SNI).

Langkah Ini penting karena produk yang sudah memenuhi standar otomatis akan bisa diterima semua pihak khususnya internasional. Apalagi kita akan menghadapi MEA sehingga semua barang dan jasa yang dihasilkan anak bangsa harus melalui standarisasi. Hal ini yang menjadi kepedulian Kemristek Dikti dan BSN. Tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat, semua produk harus mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Bagi produsen yang tidak memenuhi standar SNI, pemerintah akan mengambil tindakan tegas baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis.

Sangat penting bagi BSN adalah pengawasan. “Jangan sampai terjadi penipuan SNI. Kalau itu dilakukan maka produk tidak punya kepercayaan apa pun di dunia. Saya menegaskan kembali pada BSN untuk melakukan pengawasan dengan baik di samping kita permudah proses sertifikasi produk.

Dari sisi dari strategi pembangunan nasional, pihaknya ingin membangkitkan industri dan mengejar peningkatan daya saing sebab peran dari kebijakan standarisasi jelas untuk konsumen. Strategi pembangunan yang terkait dengan riset dan standar untuk mendukung peningkatan program dan tentunya peningkatan anggaran juga. Terutama anggaran untuk riset jelas naik.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Wage, 4 JUNI 2015

Peran Strategis Iptek dalam Pembangunan Maritim Sejarawan terkenal Adrian B. Lapian dalam bukunya “Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17 pernah mengingatkan bahwa pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di Indonesia telah membuktikan teknologi maritim pada era itu sangat maju dan berperan besar dalam penangkapan ikan, penyebaran logistik dan perdagangan serta untuk pertahanan dan keamanan.

B

ukti-bukti terkait hal itu dapat ditemukan dalam peninggalan berupa bangunan purbakala ataupun catatan kuno. Teknologi perkapalan dalam kejayaan masa lalu telah mewariskan beragam istilah tentang kapal. Dalam bukunya, A. B. Lapian, mencatat berbagai istilah jenis angkutan laut untuk berlayar: sampan, perahu, kapal, arumbai, bangka, jukung, galai, gobang, lancang, lepa-lepa, londe, padewakang, pencalang, pinisi, rah, soppe dan wangkang. Beragamnya jenis angkutan laut ini mencerminkan kekayaan perbendaharaan alat angkutan yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar pulau.

Bahkan alat angkutan yang tercatat itu memiliki tingkat kelaikan laut yang berbeda-beda, misalnya ada yang terbatas pada penangkapan ikan di tepi pantai saja, sampai pada pelayaran di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Pertanyaanya kemudian adalah, apakah kejayaan Nusantara masa lalu sebagai bangsa maritim hanya sebagai kenangan ataukah merupakan salah satu jati diri bangsa yang seharusnya dikembangkan untuk tujuan masa depan?

Momentum Meraih Impian Kisah kejayaan masa lalu, sesungguhnya bukan hanya hari ini saja lebih nyaring diperdengarkan.

Hampir setiap episode pemerintahan baru selalu menjanjikan impian hebat yang bisa direngkuh kalau bangsa ini memiliki kesungguhan dalam menggarap sektor maritim. Hanya sayangnya, impian membangkitkan kejayaan bangsa di sektor kelauatan seolah hanya isapan mimpi belaka.

Hari ini, harapan untuk mendulang kejayaan di sektor laut kembali membubung tinggi. Di bawah kendali pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan gagasan ‘poros maritim’nya telah memantik harapan baru bagi bangsa Indonesia, bahwa masa depan kita sungguh ada di laut. Indonesia

J

maritim, pembangunan maritim (konstruksi dan rekayasa), benda berharga dan warisan budaya, jasa lingkungan, konservasi hingga biodiversitasnya. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras untuk mengoptimalkan sumbersebagai poros maritim daya maritim secara Oleh : dunia telah menjadi berkesinambungan salah satu komitmen Wahyu Kuncoro SN tanpa merusak lingkunpemerintahan yang gan untuk menunjang tertuang dalam visi pepembangunan nasional merintahan baru yaitu yang mandiri, maju, “Terwujudnya Indonesia Yang Beradil dan makmur. daulat, Mandiri dan Berkepribadian Singkatnya, Indonesia dikarunia Berlandaskan Gotong Royong”. potensi maritim (transportasi laut, Beberapa pertimbangan menkapal, pelabuhan, lingkungan), dan jadikan Indonesia sebagai ‘poros kelautan (sumber daya laut) yang maritim dunia’ di antaranya karmaha besar, yang selama ini belum ena Indonesia merupakan negara dapat dimanfaatkan secara optimal kepulauan terbesar di dunia dengan untuk kesejahteraan rakyat. Poros jumlah pulau sebanyak 17.504 buah maritim yang digagas oleh pemedengan garis pantai sepanjang rintah Joko Widodo dan Jusuf Kala 81.000 kilometer persegi. Indonesia dinilai sebagai tepat sebagai visi, memiliki wilayah laut seluas dua citacita, doktrin dari sebuah bangsa pertiga dari total luas teritorialnya, besar untuk menuju Indonesia yang yakni sebesar 5,8 juta kilometer maju dan sejahtera, harus dapat persegi yang terdiri dari wilayah ditindaklanjuti dalam sebuah platteritorial sebesar 3,2 juta kilometer form dan program yang kongkrit, persegi dan wilayah Zona Ekonomi efisien dan berkelanjutan.

Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta kilometer persegi. Selain itu, IndoPeran Strategis Iptek nesia berada pada posisi strategis Kekayaan alam yang terkandung antar benua yang menghubungkan di wilayah laut Indonesia belum negara-negara dengan ekonomi diinventarisasi secara baik. Banyak maju. Dengan cakupan yang demipotensi sumber daya kelautan tidak kian besar dan luas tersebut, potensi dipahami nilai kemanfaatan dan sektor maritim dipastikan mampu ekologinya. Lebih jauh, ada kemungmemberikan kontribusi ekonomi kinan sebagian potensi sumber daya yang signifikan bagi kelangsungan kelautan negeri ini belum diketahui pembangunan nasional kini dan eksistensi keberadaannya. Jika diteke depan. lusuri lebih mendalam, terindikasi Potensi sektor maritim yang bahwa dari jumlah aktivitas riset “sangat besar” tersebut belum secara sumber daya kelautan di wilayah optimal ditransformasikan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia sumber kemajuan dan kemakmuran (NKRI) tidak terlalu banyak, hanya rakyat. Hal ini dapat diindikasikan 11 persen yang diperankan oleh dari rendahnya kontribusi ekonomi institusi dalam negeri. Negara asing sektor tersebut terhadap Produk Dojustru yang paling banyak menunjukmestik Bruto selama ini. Kontribusi kan minat dalam melakukan peneliekonomi yang berasal dari pemantian di bidang kemaritiman. faatan potensi sumber kelautan Penguasaan teknologi kelautan dari sektor perikanan (tahun 2013) oleh pakar dalam negeri sangat baru mencapai angka kurang dari krusial. Tanpa penguasaan teknologi 4 persen PDB nasional. Kontribusi Indonesia tidak akan pernah mengeekonomi maritim di sektor pertamtahui secara tepat dan komprebangan juga dicatat masih relatif hensif tentang apa dan seberapa rendah. Belum lagi bicara kontribusi banyak sumber daya yang dimiliki. ekonomi yang berasal dari potensi Ketidakpahaman ini akan menempengolahan hasil perikanan, industri patkan Indonesia pada posisi lemah bioteknologi maritim, energi, paridalam setiap forum diplomasi interwisata bahari, pelayaran, angkutan nasional. Argumen baik tidak akan laut, jasa perdagangan, industri mampu dibangun di atas fondasi ilmu

pengetahuan dan teknologi. Diplomasi untuk memperjuangkan harkat martabat bangsa tak dapat diraih jika tanpa amunisi pemahaman tentang potensi sumber daya seluruh wilayah Indonesia dan potensi manusianya.

Sebagai negara kepulauan sudah saatnya memulai secara sungguhsungguh meningkatkan penguasaan tekno-ekologinomi laut.

Dalam mengelola Negara kepulauan, Negara harus berani hadir dan mengedepankan ke-Indonesiaannya melalui teknologi dan industri yang dihasilkan oleh anak bangsa sendiri, bukan (selalu) membeli barang dan teknologi yang berorientasi murah harganya dari luar negeri. Untuk mewujudkan pembangunan poros maritime diperlukan waktu yang tidak sebentar, untuk itu Indonesia perlu memulainya dengan mengerahkan seluruh sumberdaya, termasuk bekerjasama berbagai pihak.

Dalam konteks ini, Iptek dapat memberikan kontribusi strategis paling tidak dalam bidang pengembangan ekonomi maritim, penguatan konektifitas maritime nasional, pemberantasan illegal fishing, serta penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional.

Oleh karenanya, jika kerajaankerajaan Nusantara telah berjaya dan memiliki teknologi canggih era itu, maka anak bangsa hari ini juga harus mengembangkan beberapa teknologi yang didukung oleh pemahaman akan sains untuk pembangunan Indonesia menuju poros maritim dunia.

Ketertinggalan Indonesia selama ini dalam bidang maritim sejatinya karena lemahnya inovasi iptek dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang maritime.

Riset-riset kelautan saat ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil peneliti dan kampus karena kurangnya dukungan pendanaan. Disamping itu, sarana dan prasarana penelitian di laut yang relatif mahal jadi salah satu kendala masih lemahnya iptek maritim. Malah tak jarang riset-riset illegal kapal asing di laut terjadi di luar pantauan, jadi jangan heran jika banyak produk laut di impor walaupun bahan bakunya dari laut Indonesia. Pemerintah harus berkomitmen memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.

Wallahu’alam Bhis-shawwan Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya

Memaknai Demokrasi Akal Sehat

IKA menyebut demokrasi, maka harap maklum, pada benak publik tersimplifikasi memaknainya sebagai aktivisme politik ihwal hubungan antara variabel “yang dipilih” dengan variabel “yang memilih”.

Demokrasi sejatinya lebih dari sekadar hubungan itu, tetapi yang lazim dipahami umumnya sebatas keterkaitannya dalam mendeterminasi tatanan politik.

Jadi, berkisar pada siapa yang menang (terpilih) dan siapa yang kalah (tak-terpilih). Tidak lebih dari soal menang-kalah layaknya permainan sepakbola.

Sejauh ini demokrasi dikukuhi sebagai sistem atau “jalan menuju kekuasaan” terbaik ketimbang yang lain, teokrasi, monarkhi, fasisme, otokrasi, apalagi militerisme.

Demokrasi dibayangkan angin surga untuk mewujudkan tatanan hidup makmur, damai, adil, sejahtera, dan segala cita-cita luhur. Kenyataan empiris objektif membuktikan, ternyata tidak semudah yang dibayangkan seperti idealisasi one man one vote.

Banyak syarat yang harus dipenuhi secara serentak dan sekaligus oleh para aktor demokrasi.

Hubungan antara “yang dipilih” vis-à-vis “yang memilih” tidak dilandasi akal sehat, berakibat resultan yang diharapkan justru berbanding terbalik dengan kenyataan. Pihak “yang dipilih” agar dipilih, bukan unjuk kapasitas kepemimpinan terbaik layak dipilih, tetapi menebar uang, barang, bahkan janji materi sebagai umpan. Pihak “yang memilih” untuk memilih, hanya mau memilih jika menerima uang atau barang dalam jumlah layak, bukan melakukan analisis rasional objektif terhadap berbagai pilihan.

Fenomena yang terasa mewabah di era reformasi, demokrasi dilakonkan bukan berdasar akal sehat, akal budi maupun budi luhur.

Demi melayani hasrat kekuasaan primitif yang dimotivasi akal bulus alias tipu-muslihat, sosok-sosok saling bersaing unjuk tampang berderet-deret pinggir jalan. Tak usah kaget, tak usah heran, mendapati

uang. Dianggapnya yang terpilih kemudi“yang dipilih” hanya an terbukti belepotan memancing ikan paus korupsi. Bukankah dengan umpan ikan proses demokrasi yang tuna, memancing dedijalani terelaborasi ngan umpan uang besarat korupsi meski disar demi pundi-pundi justifikasi dengan silat yang jauh lebih besar. lidah eufimistik.

Demokrasi mengikuti Era reformasi ironispola dagang “ada nya bukan merupakan uang, ada barang”, “jalan keluar” mujarab Oleh : ada uang ada pilihan, untuk mengatasi dekaAgus Iswandriyanto tiada uang tiada pidensi multidimensional lihan. Hak pilih sedan kepalsuan demokrabagai bagian hak-hak si model Orde Baru. Defundamental manusia politisasi masyarakat, (human rights) untuk memilih deparpolisasi, floating mass, militer dan atau untuk tidak memilih, dimulti-fungsi, dan segala mal-praktik sepelekan begitu semena-mena, bedemokrasi yang menjangkiti Orde rakibat demokrasi serasa musykil Baru, di era reformasi direspon menghasilkan pemimpin terbaik. berupa demokrasi transaksional ala Lantas bagaimana demokrasi pasar bebas dengan naluri primitif tidak semakin paradoksal, sehingga yang culas. tidak tergiur beralih ke jalan nonFenomena itu mengingatkan demokrasi semisal politik syariah kejeniusan futuristik dari leluhur yang ilusif atau malah kembali ke masalampau yang menisbatkan militerisme fasisme? “Akal sehat” datangnya zaman laknat “tikus adalah katakunci imperatif yang pithi anata baris”. Peramsalan tikus, wajib diinternalisasikan kepada jelas menunjuk perilaku korup atau aktor-aktor demokrasi. koruptor berbaris berderet-deret Masyarakat kita berkultur tanpa rasa malu. Saling bersaing paternalistik, keteladanan para pat-gulipat sogok-menyogok (money pemimpin yang berpolitik berpolitic), manipulasi demi kenikmadasarkan akal sehat bisa merupatan pribadi dan nepotismenya. Tak kan faktor determinan. Keteladanusah khawatir dituding melakukan an niscaya tidak hanya bermaksud kejahatan luarbiasa, semua melakumemberi contoh agar ditiru, tetapi kan hal serupa, tidak sendirian, juga layak sebagai wewenang, berbaris-baris persis tikus. menindak tegas mereka yang “Yang dipilih” berjajar pinggir melanggar prinsip demokrasi. Bila jalan memanggul pesan narsistik, proses kehadiran sang pemimpin memuja diri sendiri, mumpuni, saja belepotan money politic, nisbersih, tegas, merakyat, peduli, caya bribery dianggap lumrah, beriman, dan seterusnya. Terkekeculasan makin kreatif, mewasan artifisial, padahal bila diebah dalam berbagai bentuk yang laborasi secara fair, niscaya musmenunggangi demokrasi. tahil menyimpulkan lakon yang Ihwal siapa yang dimaksud dilaluinya tidak melalui skenario pemimpin politik, patronase yang korup. “Yang memilih” alih-alih berpengaruh untuk keteladanan, berprinsip akal sehat, bertangtidak berlebihan menunjuk top gungjawab terhadap negeri ketika figure partai politik. Selalu ada top menggunakan hak pilih, justru figure yang diistimewakan, bukan enteng-entengan memilih atas administrator biasa, yang segenap nama transaksi uang, barang, titah dan tandatangannya menenmaupun janji-janji materi. tukan kinerja perpolitikan. Antara Kini berkembang pandangan lain: Megawati Soekarnoputri (PDI bahwa hak pilih setara nilai uang, Perjuangan), Aburizal Bakrie, Akhanya mau memilih jika terima

bar Tanjung, Jusuf Kalla, Agung Laksono (Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra), Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), Amien Rais (PAN), Wiranto (Hanura), Surya Paloh (Nasdem), Sutiyoso (PKPI), Yusril Ihza Mahendra (PBB), Anis Matta, Hilmy Aminuddin (PKS), Harry Tanoesoedibjo (Partai Perindo), dan tentu saja Joko Widodo.

Sekelompok nama-nama elite itu jelas menentukan wajah demokrasi Indonesia. Layak memberi teladan hingga perilaku demokrasi diiringi akal sehat, atau sebaliknya belepotan akal bulus penuh tipu-muslihat.

Sebagai top figure partai politik, mereka memiliki privilege mudah merengkuh puja-puji dan mereguk pundi-pundi. Tetapi, tidak bisa tidak, pada saat yang sama juga melekat keniscayaan akan pertanggungjawaban atas nasib rakyat, masakini maupun masadepan keberlangsungan Indonesia.

Demokrasi kini tanpa embelembel. Di era Soekarno disebut Demokrasi Terpimpin (19591966), di zaman Soeharto disebut Demokrasi Pancasila (1966-1998).

Tanpa atributif menggelegar, demokrasi masakini marak hingar-bingar direct election (Pilpres, Pemilu, Pemilukada). Tentu saja mempertaruhkan banyak hal, terutama eksistensi dan kesinambungan nation state Indonesia.

Hasrat berkuasa kelewat-lewat yang terbaca dari sorot matanya, riskan menodai demokrasi terjerembab kepalsuan akal bulus.

Partai dengan citra ideologis semisal PDI Perjuangan yang mengusung keagungan Soekarnoisme dan partai agama yang disemangati nilai-nilai kitab suci, bukan mustahil menisbikan akal sehat tatkala tujuan nominal kekuasaan kelewat menggelegak menusuk ubun-ubun. Rasanya hanya top figure partai yang layak “berbuat banyak dan banyak berbuat” agar demokrasi dilandasi spirit akal sehat, bukan akal bulus.

Penulis adalah analis masalah politik, kebangsaan, dan demokrasi

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage 4 JUNI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Penambangan Pasir Liar di Kali Porong Masih Marak Sidoarjo, Bhirawa Penambang pasir liar di Kali Porong, Sidoarjo, hingga kini masih berlangsung.

Dalam operasi penertiban penambang pasir liar di Kali Porong baru-baru ini, Dinas Koperasi Perindag ESDM Sidoarjo bersama Satpol PP Sidoarjo berhasil menyita dua alat penyedot pasir dan menangkap lima penambang. Namun meski berulangkali dirazia ternyata tak kapok dan terus melakukan aksi penambangan liar.

Menurut Kepala Bidang ESDM Dinas Koperasi Perindag ESDM Kab Sidoarjo, Agus Sudarsono ST, operasi yang sifatnya rahasia ini, sebenarnya perlu dan harus dilakukan secara kontinyu. Sebab bila itu terealisasi, maka Insya Allah, adanya penambangan pasir liar di daerah itu bisa dieliminir.

Tetapi Agus mengakui, selama ini pihaknya hanya bisa melakukan sebanyak dua kali operasi setahunnya, sesuai dengan anggaran yang ada. Frekwensi penertiban itu dianggap masih kurang. Dan harus lebih intensif. Misalnya sebulan sekali. Maka hasilnya bisa lebih maksimal. ‘’Kedepan akan diusahakan lebih kontinyu, dan akan dianggarkan, mudahmudahan usulan ini tak ditolak agar kegiatan penambangan pasir liar di Sidoarjo bisa kita dihilangkan,’’ kata Agus.

Agus juga menjelaskan, kegiatan rutin itu untuk mengeliminir rusaknya bantaran Kali Porong akibat penambang pasir liar di daerah itu. Karena selama ini masih terus marak, maka pihaknya harus melakukan operasi penertiban.Q ali

Empat PKL Sidoarjo Pernah Dikurung Beberapa Jam di Lapas Sidoarjo, Bhirawa Sebagai daerah penyangga Kota Metropolis Surabaya sebagai pusat Ibukota Provinsi Jatim, tak bisa dipungkiri bila keberadaan Kota Delta Sidoarjo menjadi daerah jujugan kaum urban dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengadu nasib. Diantaranya, menjadi pedagang kaki lima (PKL).

Menurut data yang ada, jumlah PKL di seluruh penjuru Kota Delta ini mencapai ribuan. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Sidoarjo dalam menata PKL agar tertib. Baru-baru ini sebanyak 23 PKL, disidang Tipiring oleh Satpol PP Sidoarjo, karena berjualan di tempat dilarang. Ternyata empat PKL tak mampu membayar denda yang diputuskan hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Mereka Disidang karena melanggar Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibun) Nomor 10 tahun 2013. Sanksinya, kurungan tujuh hari atau denda pidana maksimal Rp50 juta. Hakim Fajarisman SH dari PN Sidoarjo yang memimpin siding menjatuhkan denda pada PKL mulai Rp75 ribu sampai Rp150 ribu.

Namun saat sidang Tipiring itu Hakim Fajarisman menjatuhkan denda Rp200 ribu. Keputusan tegas itu maksudnya untuk memberi efek jera pada PKL agar tak lagi mengulangi pelanggaran. Namun tak semua PKL mampu membayar denda.

Seperti diakui Sukarno (59), jualan kue leker di Jl Raden Patah. Atik (46), jualan teh dan kopi di Jl Diponegoro. Said (29), jualan pentol di Perum Taman Pinang Indah, dan Lukman (24), jualan pentol di Perum Taman Pinang Indah. Mereka mengaku pasrah, bila sampai dikurung karena tak mampu membayar denda.

Sempat merasakan beberapa jam dikurung di Lapas Sidoarjo, para saudara PKL itu berdatangan, setelah dihubungi.

Tiga saudara PKL itu pun, melunasi denda yang kurang. Sedangkan seorang PKL wanita Atik asal Madura, hanya pasrah.

Ia tidak bisa menghubungi saudara, karena ada di Madura. Karena merasa kasihan dan iba, petugas Lapas yang akhirnya membayari uang dendanya.Q ali

Pemkab Gresik Bentuk Tim Tanam Jajar Legowo

Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik, membentuk tim tanam Jajar Legowo di bidang pertanian, untuk meningkatkan produksi padi di wilayah setempat. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Rabu di Gresik mengatakan, tim ini akan mensosialisasikan kepada seluruh petani di Gresik untuk menggunakan sistem tanam Jajar Legowo dalam menanam benih padi, karena hasil panenya lebih banyak dari sistem lainnya.

Selain itu, dengan sistem ini tanaman padi akan lebih tahan kondisi cuaca, tahan hama, dan berkembangnya lebih banyak dengan peningkatan hasil panen 1 ton per hektare. ‘’Kami harapkan dengan membentuk tim ini akan menunjang swasembada pangan sesuai program dari pemerintah pusat, sebab untuk tingkat Jatim, Gresik ditarget harus mampu meningkatkan produktifitasnya dari 6,37 kuintal menjadi 6,85 kuintal,’’ katanya.

Sambari mengaku, target ini akan sulit dicapai bila menggunakan sistem biasa, namun dengan sistem Jajar Legowo, Sambari optimistis akan terjadi peningkatan yang signifikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kab Gresik, Agus Waluyo mengatakan tim ini terdiri dari tenaga profesional, sebanyak 10 regu yang mewakili 225 petani. Sistem Jajar Legowo adalah mengatur jarak tanam dan memanipulasi lokasi dari tanaman yang seolah-olah tanaman padi berada di pinggir (tanaman pinggir) atau seolah-olah tanaman lebih banyak berada di pinggir.

Agus juga mengatakan, sistem ini sudah dikembangkan di berbagai daerah dan terbukti meningkatkan hasil pertanian, sehingga diharapkan Kab Gresik mampu berkontribusi di bidang pangan nasional. ‘’Jatim ditarget surplus 5 juta ton beras dan apabila dibagi seluruh daerah, diperkirakan Gresik akan menyumbang sekitar 382 ton beras,’’ katanya, Agus mengatakan, sistem Jajar Legowo memang sangat efektif karena hasilnya sangat jelas berlimpah, dan di Gresik sebagai tahap awal sebanyak sembilan kecamatan yang menerapkan sistem itu.Q eri

5

Targetkan Pengangguran Turun Signifikan Pemkot Mojokerto Rutin Gelar Job Fair dan Pelatihan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus optimis menurunkan angka pengangguran terbuka tahun ini secara signifikan. Untuk mengikis angka pencari kerja, Disnakertrans Kota Mojokerto diminta rutin menggelar job fair maupun pendidikan dan pelatihan (Diklat). ‘’Supaya angkatan kerja di Kota Mojokerto ini memiliki pilihan dalam mencari kerja.

Dan pelatihan itu bisa menaikkan daya saing angkatan kerja asal Kota Mojokerto,’’ kata Mas’ud Yunus, disela-sela melihat stand dalam Job fair yang digelar Disnaertrans Kota Mojokerto, Rabu (3/6) kemarin.

Menurut Wali Kota, selain terbukanya lapangan kerja baru melalui job fair atau bursa kerja, juga mendorong tumbuhnya wira usaha baru dan ekonomi kreatif sehingga memberi kontribusi positif di dunia kerja. ‘’Angka pengangguran terbuka tahun lalu (2014) turun 1,26% dari posisi 5,8%. Tahun ini kami berharap penyerapan tenaga kerja akan lebih besar lagi dibanding tahun sebelumnya, hingga angka pengang-

guran bisa turun di angka 3,8%, angka itu setara angka pengangguran di Jatim,’’ urainya.

Melalui job fair, lanjut Mas’ud Yunus, kami berharap tak saja pada pengurangan angka pengangguran terbuka tapi juga angka kemiskinan. Dan meminta masyarakat, utamanya para pencari kerja untuk memanfaatkan akses besar yang memberikan informasi peluang kerja secara baik itu. ‘’Karena disinilah kita menghadirkan banyak perusahaan yang sedang merekrut karyawan pada satu tempat, disaat yang bersamaan untuk mengakomodasi kebutuhan akan tenaga kerja pada bidang tertentu,’’ tukasnya Terhadap perusahaan pe serta job fair yang digelar

dalam rangkaian Hari Jadi Kota Mojokerto ke-97 ini, wali kota memberi apresiasi. Namun ia meminta agar kelompok difabilitas bisa diakomodir. ‘’Paling tidak 1% pencari kerja yang berkebutuhan khusus bisa ditampung di masingmasing peserta,’’ katanya dihadapan Sekdakot, pengusaha serta unsur Forpimda.

Kepala Disnakertrans Kota Mojokerto, Amin Wachid mengatakan, secara keseluruhan terdapat 32 perusahaan yang turut andil dalam Job Fair yang juga digelar di tempat yang sama itu. ‘’Terdapat puluhan job categories dari 32 perusahaan industri jasa dan perbankan yang meramaikan bursa kerja gratis ini,’’ imbuh Amin Wachid.

Job fair atau bursa kerja, kata Amin Wachid, selain merupakan salah satu langkah Pemkot Mojokerto dalam memberikan kemudahan bagi pencari kerja, juga tak lepas dari keberhasilan pada dua kegiatan serupa tahun 2014

lalu. ‘’Kita terinspirasi menggelar bursa kerja ketiga setelah sukses dalam job fair pertama dan kedua. Tercatat 2.543 lowongan kerja dalam job fair kali ini. Ditarget 2 ribu lowongan kerja. Jadi melampaui target,’’ aku Amin Wachid.

Komisi III DPRD Kota Mojokerto memberikan apresiasi positif atas digelarnya job fair.

Namun komisi yang membidangi Kesra itu meminta

Disnakertrans melakukan eva luasi usai menggelar job fair. ‘’Supaya tahu kondisi berapa tenaga kerja yang terserap usai ada job fair. Dan juga Disnaertrans harus juga tahu berapa jumlah angka pencari tenaga kerja di kota Mojokerto ini,’’ ujar Junaedi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto yang kemarin hadir di helatan job fair di GOR Seni Kota Mojokerto.Q kar

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus bersama Wakil Wali Kota Suyitno melihat salah satu stand peserta job fair di GOR Seni Kota Mojokerto, Rabu (3/6) kemarin.

Khalim Minta DPP PKB Tak Prioritaskan Cawabup Berduit Daftar Cawabup, Siap Dampingi Saiful Ilah Pimpin Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Meskipun hanya dianggap kuda hitam, H Khalim, akan bekerja keras untuk disandingkan dengan incumbent Cabup PKB, Saiful Ilah. PKB harus memandang Pilkada 2015 sebagai momentum untuk melanjutkan kesinambungan partai ini memimpin Kab Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

Para pelajar dari SMPN 4 Sidoarjo bertanya akibat kenakalan remaja kepada narasumber dr Arif.

Cegah Kenakalan Remaja Dengan KIP KRR Sidoarjo, Bhirawa Kenakalan remaja kini kon disinya sudah sangat mengkawatirkan. Hampir tak ada tempat untuk berbuat baik.

Mulai dari rumah hingga ke sekolah, selalu dipenuhi dengan gangguan lingkungan masalah yang mengakibatkan kenakalan remaja.

Untuk mencegah kenakalan remaja itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM PKB), melalui Bidang KB dan KS (Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga) langsung melakukan penelitian dan turun langsung ke sekolah-sekolah, untuk memberikan penyuluhan kepada pelajar, terutama SMP tentang efeknya pergaulan bebas yang telah dilakukan.

Adapun program-program pemerintah untuk mencegah pergaulan bebas para remaja

banyak meningkatkan akses informasi tentang KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja).

Peningkatan akses pelayanan PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) KRR, peningkatan kualitas PIK KRR serta peningkatan kualitas jaringan keterpaduan program. Kegiatannya berupa siaran, Talk Show dan konseling pada remaja baik langsung maupun tak langsung melalui elektronik.

Kepala Bidang KB dan KS, Henny Kristianya SPd MPd saat memberikan penyuluhan di SMPN 4 Sidoarjo mengatakan kalau pergaulan remaja sudah sangat mengkawatirkan. Hasil kajian yang dilakukan Pemkab Sidoarjo terhadap masalah pergaulan bebas remaja masih tergolong tinggi. Remaja yang telah melakukan pacaran dengan berpegangan tangan mencapai 90%, bahkan yang berani

melakukan hubungan seksual telah mencapai 24%.

Meski sebagaian remaja telah menyadari resiko bila melakukan hal-hal yang terlarang, akan mengancam masa depannya, bahkan sampai dikucilkan masyarakat. Namun sebagian besar aktivitas remaja yang berpacaran dan melakukan pegangan tangan masih mencapai 90%, berciuman 80%.

Dihadapan 300 pelajar SMPN 4 Sidoarjo, Henny menjelaskan, ada pergaulan yang lebih dari itu juga tak sedikit, menyerempet aktivitas yang berbahaya. ‘’Seperti meraba bagian tubuh lawan jenis yang sensitive sebanyak 62%, berpelukan 70%, meraba alat kelamin lawan jenis 46%, melakukan oral seks 29%, petting 33%, hingga ada yang sudah berani melakukan hubungan seks sebanyak 24%,’’ jelasnya.Q ach

Khalim mengaku optimis karena sebelum mendaftar Cawabup PKB, Jumat lalu, sudah kordinasi dengan Cabup, Saiful Ilah. ‘’Saya diminta Pak Saiful untuk cepat daftar karena hari itu merupakan hari terakhir pendaftaran. Pak Saiful waktu itu menghubungi Ketua Desk Pilkada (panitia pendaftaran), Imam Rahmat untuk menunggu pendaftaran saya,’’ ucapnya.

Sehingga Khalim segera berangkat ke Sekretariat Desk Pilkada, sore hari atau dua jam sebelum pendaftaran ditutup. Ketua PAC PKB Gedangan yang mantan anggota DPRD, terus terang mengaku tak memiliki uang untuk ikut dalam Pilkada.

Dibanding sembilan pendaftar Cawabup PKB, diakui pula dirinya yang paling minim finansialnya. Namun demikian Khalim bertekad akan menyurati DPW dan DPP PKB, agar dalam mengeluarkan rekomendasi tidak didasarkan pada uang.

Mars PKB, bahwa partai ini membela yang benar. Bukan membela yang bayar. Jangan sampai partai ini jadi cibiran karena lebih memprioritaskan Cawabup yang mempunyai banyak uang.

Khalim sudah menyiapkan redaksinya untuk diserahkan ke Sekretariat DPW dan DPP PKB. Dalam lima tahun ke depan, kepimpinan bupati benar-benar diuji apakah mampu mempertahankan keberhasilan, atau mungkin lebih baik.

Persentase keberhasilan itu harus diatas 90%, setidaknya prestasi Pak Saiful harus bisa menyamai Wali

Kota Surabaya, Tri Rismaharini . Periode ke depan adalah saatnya bupati dibantu wakilnya yang visionir, mampu membuat terobosan dalam bidang investasi, kerakyatan, pelayanan luas kepada masyarakat Sidoarjo.

Sementara Rabu (3/6) kemarin, tujuh partai mendeklarasi Koalisi Sidoarjo Bersama (KSB), sayangnya pengurus yang hadir tak lengkap. DPD PAN hanya ketuanya, Imam Sugiri, yang hadir sementara sekretarisnya, Zainul Lutfi, tak pernah hadir dalam rapatrapat KSB. Demokrat juga begitu, hanya sekretarisnya, Dwi Cahyono Putro, yang hadir. Ketuanya H Sarto, tak hadir. PDIP juga ketuanya Tito Pradopo. Gerindra juga demikian saja, Sekretarisnya saja yang hadir, Bambang. Dipastikan Koalisi ini tak lekat karena tak dibarengi dengan stempel partai perlambang mewakili institusi partainya.

Ketua Partai Demokrat Sidoarjo, H Sarto, mengaku tak berminat untuk bergabung dengan KSB. Walaupun hanya memiliki empat kursi, namun PD dipastikan akan mendaftarkan calonnya dalam Bulan Juli mendatang ke KPU Sidoarjo. ‘’PD Tak perlu berisik, yang penting saat mendaftar nanti sudah ada orangnya,’’ ujarnya.

Dengan siapa PD berkoalisi, Sarto, mengatakan, sudah ada partai yang ikut bersamanya. Syarat harus memiliki 10 kursi untuk mengusung, sudah diperhitungkan. Kemungkinan PD berkoalisi dengan Gerindra atau PKS.Q hds

DPRD Bentuk Pansus LHP BPK - RI 2014 berikat sangat mepet, selanjutnya akan diagendakan dengan gelar rapat bersama dengan SKPD terkait.

Ditambahakan Asroin Widiyana yang juga politisi senior dari Partai Golkar ini, pihaknya akan berkunjung ke BPK Provinsi Jatim guna identifikasi masalah, analisis

DPRD Kab Gresik sepakat membentuk Pansus untuk menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2014. Diputuskan Ketua Pansus, Asroin Widyana, Wakil Ketua (Wafiroh Maksum) dan Sekretaris Abdullah Safi’i, dengan jumlah anggota berjumlah 26 orang. Dalam rapat internal dewan di ruang paripurna DPRD. Menurut Wakil Ketua DPRD, Nur Saidah yang memimpin sidang paripurna Pansus ini, untuk menyikapi LHP hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas keuangan Pemkab Gresik Tahun 2014, ternyata sebagian besar masih banyak masalah dari masa lalu.

Hasilnya kembali dilaporkan tahun ini belum dituntaskan pemerintah dan Pansus nanti akan membedahnya. ‘’Kinerja Pansus kami harap bisa bekerja maksimal, agar anggaran kinerja APBD tahun 2015 bisa maksimal. Begitu

juga dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kinerjanya masih asal-asalan.

Saya tak hafal tadi apa saja yang di rekomendasikan, yang pasti hampir semua karena anggaran APBD banyak yang tak terserap,’’ ujarnya.

Sementara Ketua Pansus, Asroin Widyana mengatakan, Pansus telah menerima sejumlah temuan BPK. Diantaranya pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB, yang dinilai kurang tertib. Kedua, soal pencatatan aset tetap yang diperoleh dari dana BOS

dan evaluasi atas pengelolaan keuangan. Selain itu juga meneliti dengan seksama rekomendasi dari BPK. Baik terhadap tunggakan maupun temuan baru pada anggaran APBD 2014, karena DPRD menginginkan supaya kinerja pemerintahan menjadi baik.Q kim.adv

rokim/bhirawa

Asroin Widiyana tak tercatat dengan semestinya. Juga temuan di Dinas PU, terkait molornya pengerjaan proyek tak tepat waktu.

Atas temuan temuan ini, Pansus terlebih dahulu akan melakukan konsultasi ke Depdagri. Selanjutnya pekan depan akan melakukan audensi dengan BPK perwakilan Jatim.

Dan Pansus akan bekerja maraton karena waktu yang di

rokim/bhirawa

Sidang paripurna pembentukan Pansus LHP.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bacakan LKPJ, Fadeli Beber Statistik Lamongan, Bhirawa Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Bupati Fadeli kemarin membacakan nota penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2014. Ini merupakan agenda lanjutan dari yang sudah dilakukan sebelumnya, yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2014 dan Akhir Masa Jabatan.

“Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi Lamongan. Dengan kondisi yang kurang menguntungkan, pertumbuhan ekonomi Lamongan mencatatkann perkembangan yang luar biasa dengan capaian 7,01 persen,“ ungkap Fadeli.

Ditambahkannya, angka pertumbuhan ekonomi tersebut selaras dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 yang mencapai 72,25. Dengan naiknya IPM itu berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 71,42.

“Atas capaian tersebut di atas Kabupaten Lamongan mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu atas kinerja pemerintahan yang dinilai terbaik,“ imbuh dia.Q yit

300 TKI Ilegal Dipulangkan Lumajang, Bhirawa Kabupaten Lumajang nampaknya harus berbenah dalam hal penanganan pengiriman tenaga kerja. Hal ini menyusul adanya data yang menyebutkan Lumajang rawan pemberangkatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Mereka yang bekerja secara non prosedural atau illegal ke luar negeri, karena modus pemberangkatannya sulit dipantau.

Baik untuk mencegah calon TKI agar mengurungkan niatnya bekerja ke Negara tujuan, maupun untuk menangkal aksi para pengerah tenaga kerja ilegalnya. ‘’Selama 2015 ini saja, sebanyak 300 TKI illegal telah dipulangkan dari luar negeri,’’ kata kata Ismail, SH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lumajang.

Ke-300 TKI asal Kabupaten Lumajang ini, dideportasi dari Malaysia selama kurun 5 bulan terakhir dan dipulangkan secara bertahap. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 kemarin, maka angka ini mengalami peningkatan. ‘’Selama tahun 2014 juga terdata sebanyak 400 orang TKI illegal yang dipulangkan atau dideportasi dari luar negeri,’’ tambahnya.

Sementara tahun 2015, di paruh tahun saja sudah menembus angka 300 TKI ilegal. Mereka berasal dari berbagai Desa di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Lumajang. ‘’Di luar negeri kebanyakan sebagai tenaga kasar, seperti buruh di pabrik, kuli bangunan, instalatir, di perkebunan dan lainnya,’’ ungkapnya.Q yat

Sebelum Puasa, Gaji ke-13 Cair Bojonegoro, Bhirawa Kabar gembira bagi PNS se Kabupaten Bojonegoro, tidak sabaran menanti pencairan gaji 13 dan rapelan kenaikan gaji PNS tahun ini. “Tanggal pastinya belum tahu. Tapi, gaji ke 13 kemungkinan sebelum Ramadan di bulan Juni ini,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Bojonegoro, Ibnu Suyuthi kepada Bhirawa, Rabu (3/6) kemarin.

Menurutnya, masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Biasanya diawali surat pencairan yang diteken Menpan & RB, Yuddi Chrisnandi. “Yang pasti bulan depan cair. Tahun ini sudah dialokasikan dana sebesar Rp 80 miliar lebih yang akan diperuntukkan bagi 11.764 PNS di Bojonegoro,” jelasnya.

Ia merinci gaji ke-13 maupun rapelan kenaikna gaji PNS itu dianggarkan Rp 80 miliar lebih dari APBD Bojonegoro tahun 2015.

Saat ini, dana gaji ke-13 sebesar Rp 53.839.994.677 dan untuk rapel kenaikan gaji PNS dianggarkan sebesar Rp 27.955.116.841.

“Dana tersebut sudah disiapkan di kas daerah. Setiap PNS akan mendapatkan gaji ke-13 sebesar sesuai dengan gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Sedangkan untuk rapel kenaikan gaji dana sebesar enam persen yang akan dibayarkan pada bulan ini,” imbuhnya.Q bas

Kamis Wage 4 JUNI 2015

Jelang Pilkada, KPUD Situbondo Gelar Sosialisasi Pencalonan Parpol/Non Parpol Situbondo, Bhirawa Mendekati pemilihan kepala daerah tahun 2015, KPUD Kabupaten Situbondo kembali melakukan sosialisasi pencalonan kepada partai politik dan non partai politik (parpol) pagi kemarin (3/6).

Acara sosialisasi yang dilaksanakan di gedung PKK Kabupaten Situbondo, diikuti oleh seluruh parpol, Camat se-Situbondo dan kalangan BUMN dan BUMD. Sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab dan Panwaslih juga ikut serta dalam acara sosialisasi kemarin.

Salah satu anggota KPUD Situbondo, Marwoto, mengatakan kali ini lembaganya menyelenggarakan sosialisasi dan evaluasi serta pelaporan.

Agar lebih detail, ujar Marwoto, nanti KPUD akan menyebar pedoman tehnis secara jelas kepada stakeholder di Pemkab Situbondo. “Dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan kami berharap suksesnya pilkada langsung di Kab Situbondo. Nanti juga akan diperjelas alur dukungan perseorangan dan parpol serta gabungan beberapa parpol,” tegas Marwoto.

Sementara itu anggota KPUD Situbondo, Divisi Penyelenggaraan, Sosialisasi Pendaftaran Pemilih, Badrus SH, mengaku tahapan persiapan sudah berjalan dan kini

memasuki tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan Pilkada ini, sebut Badrus, dikupas juga materi tentang pencalonan. “Kami berharap dengan melibatkan kalangan BUMN dan BUMD dalam acara ini, nanti pada pilkada tahun 2015 ada perhatian dan konsentrasi dari masyarakat sehingga hasilnya merata,” ungkap Badrus.

Badrus juga menandaskan, dalam pilkada Kab Situbondo yang dijadwalkan pada 9 Desember 2015, dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

Salah satu langkah yang dilakukan agar pilkada berjalan sukses, KPUD Situbondo mengundang BUMN dan BUMD dalam kegiatan sosialisasi tahapan pemungutan suara.

“Kami minta nanti ada wujud

perhatian dari BUMN BUMD. Artinya dimasing-masing BUMN dan BUMD ada sebuah ajakan sehingga membuat suasana pilkada bergairah,” papar Badrus.

Adapun untuk tehnis pencalonan meski tidak secara mendasar diungkap, lanjut Badrus, langkah sosialisasi ini menjadi pengetahun awal tentang proses pencalonan cabupcawabup, baik dari calon perseorangan maupun parpol.

“Nanti proses alurnya akan saya sampaikan setelah tahapan ferivikasi selesai dan penggalangan dukungan dari pasangan perseorangan,” kata Badrus lagi.

Untuk tahapan pencalonan perseorangan, lanjut Badrus, KPUD sudah melakukan pengumuman dimedia, baik massa maupun elektronik.

Termasuk diantaranaya, sebut dia, soal pengumuman jumlah dukungan pasangan perseorangan serta tempat yang melayani pendaftaran.

“Sesuai jumlah agregat yang ada, maka calon perseorangan harus memberikan penggalangan dukungan sebanyak 7,5 persen dari jumlah penduduk Situbondo, yakni sekitar 50.335 bukti dukungan,” ujar Badrus.

sawawi/bhirawa

Marwoto, salah satu anggota KPUD, memberikan materi sosialisasi kepada pengurus parpol, Camat dan BUMD se-Situbondo, diruang PKK, kemarin.

Mengacu kepada hasil konfimasi ke KPU RI, sambung Badrus, jumlah penduduk Kab Situbondo sesuai data Dinas Kependudukan, yang sudah diserahkan Ke Kemendagri maka datanya berjumlah 671.396 orang. Sementara ketentuan sesuai dengan SK KPU berdasarkan PKPU no 9, urai Badrus, disebutkan dari

jumlah penduduk 250.000 harus menyertakan dukungan 10 persen. Sedangkan jika jumlah daftar pemilih sejumlah 500.000 sebesar 8,5 persen dan 500- 1 juta sebesar 7,5 persen. “Terakhir pemilih diatas 1 juta harus menyertakan bukti dukungan, sebesar 6,5 persen,” pungkas Badrus.Q awi

Tujuh Kandidat Bersaing Duduki Dirut PDAM Sampang, Bhirawa Tujuh orang peserta calon direktur Parusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Trunojoyo Kabupaten Sampang, bersaing merebut kedudukan tertinggi di PDAM Sampang, dengan mengikuti rangkaian seleksi tes tulis di aula Pemkab Sampang, Rabu (3/6).

Para calon Dirut yang bersaing di rangkaian seleksi tes tulis, masing-masing Afadly Malaut, Chairul Anwar, Yazid Solihin, Ahmad Fauzan, Amir Mahmud, Khairul Anwar dan Alan Kaisan.

Agus Utomo Kasubag dan Proda Bagian Perekonomian Pemkab Sampang saat dikonfirmasi tentang perekrutan calon direktur salah satu perusahaan daerah (Perusda) tersebut mengatakan, dari 7 perserta, ada satu calon yang mengunkhoirul huda/bhirawa

Evakuasi pengendara sepedah motor terperosok di Jalan Desa Mentoro yang dilakukan oleh warga setempat.

Jalan Penghubung Desa Rusak, Anggota Dewan Berang Tuban, Bhirawa Hampir enam bulan jalan penghubung Desa Mentoro, Kecamatan Soko Kabupaten tak diperbaiki karena longsor, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban berang, setelah kerusakan jalan tersebut memakan korban.

Korban jalan rusak tersebut kali ini, Sampur, warga Dukuhan Lambangan, Desa Mentoro, seorang pengendara sepedah motor, terjun bebas di jalan tersebut. Dari keterangan sejumlah, warga peristiwa serupa tidak hanya satu kala ini, tapi beberapa kali pengendara juga sudah jatuh akibat jalan tersebut. "Korban yang terjadi di sini tidak hanya sekali, tapi sudah tak terhitung siapa saja yang terperosot di sini (jalan, red)," kata Nyamiah warga setempat.

Sedang wakil rakyat yang berang menerima laporan tersebut adalah Warsito, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, mengecam pemerintah (Pemkab) Tuban tak serius menangani kerusakan jalan itu. "Sampai saat ini, tidak ada upaya dari

Pemerintah melalui Dinas terkait untuk memperbaiki jalan atau membuat jalan darurat. Bahkan, Pemerintah juga tidak membuat rambu-rambu bahaya di sekitar jalan yang longsor tersebut. " Kata Warsito.

Saat ini, menurut Warsito upaya yang dilakuman warga setempat hanya memberi tanda bahaya. Tak hanya itu, warga juga memblokir jalan dengan memasang bambu serta mengalihkan kendaraan roda dua untuk lewat jalur aternatif. "Tak jarang warga luar Kecamata yang putar balik sepadah, lantaran takut lewat jalan itu," terang Warsito, politisi asal partai Keadil;an Sejahtera (PKS) Ini. Diterangkan pulan, dangan putusnya jalan tersebut yang juga sangat mengganggu perekonomian warga sekitar. Pasalnya sudah 6 bulan ini kendaraan roda 4 pengangkut logistik buat warga tidak bisa lewat. "Sekarang bahkan motor gerobak yg biasanya mendistribusikan LPG 3 kg ke toko-toko juga sudah tidak bisa lewat sini, sehingga warga pun ikut terkena imbasnya," terangnya. Q hud

durkan diri yaitu peserta dari Kecamatan Tambelangan. "Setelah tes tulis ini nantinya akan di lakukan tes wawancara yang akan diambil 3 terbaik," jelasnya.

Lanjut Agus, materi yang diujikan kemarin sebanyak 100 butir antara lain tentang materi umum, wawasan kebangsaan, terkait PDAM dan mengenai hitung-hitungan angka yang harus diselesaikan selama dua jam lamanya. Sedangkan Tim penguji terdiri dari DPRD, Sekda dan UTN," imbuhnya.

Masih kata Agus, sesuai target, sebelum bulan Ramadan, Sampang sudah memiliki Dirut PDAM yang baru. "Jika tanggal 8 nanti dilakukan tes wawancara, maka 15 hari lagi sudah muncul nama dirut PDAM yang baru," pungkasnya.Q lis

Dua Oknum PNS Dilaporkan ke Inspektorat Kota Kediri, Bhirawa Dua Oknum PNS kota Kediri berinisial KRY yang berdinas di Kelurahan Ringginanom Kecamatan Kota Kediri dan AD yang berdinas di BPBD kota kediri, dilaporkan ke Inspektorat Kota Kediri. Laporan itu terkait dugaan penipuan menjadikan PNS di lingkungan Pemkot Kediri.

Rabu (3/6).

Pendamping pelapor Damin warga Pesantren kota Kediri mengatakan , Dua oknum PNS tersebut dilaporkan karena menipu dengan cara dapat memasukan ke pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah asal membayar uang puluhan juta rupiah.

Menurut Damin kejadian penipuan tersebut terjadi pada tahun 2010 lalu, korban dijanjikan untuk masuk PNS dengan membayar sejumlah uang. "Kajadadianya tahun 2010, katanya bisa memasukan ke PNS diknas namun membayar 60 juta per orang," ungkap Damin.

Menurutnya dengan tawaran tersebut akhirnya disetujui oleh salah satu tetangga Damin yang bernama Imam Sayuti (Korban) dan akhirnya Imam Sayuti memasukan 2anaknya dan satu keponakanya untuk menjadi PNS dan membayar 180 juta pada oknum PNS tersebut, namun hasilnya tak pernah ada.

"Ditunggu beberapa tahun tidak ada kejelasan akhirnya saya dan pak Imam meminta uang kembali namun hanya dijanji janji terus," jelas Damin yang mengantar surat laporan ke inspektorat dan berharap uang dikembalikan oleh Oknum tersebut.Q van

Pemkab Diminta Hapus Retribusi Jual Beli Hewan Ternak Untuk meramaikan pasar hewan Srengat, Komisi II DPRD Kabupaten Blitar menyarankan Dinas Peternakan untuk menghilangkan restribusi pada pedangan dan pembeli di Pasar Hewan Terpadu, Kendalrejo Srengat.

hartono/bhirawa

Pasar Hewan Terpadu Srengat saat dipergunakan sebagai lokasi kontes ternak sebagai salah satu upaya meramaikan Pasar Hewan Terpadu Srengat beberapa waktu lalu.

Hal ini seperti diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Sutoyo, menurut anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini untuk dapat meningkatkan animo masyarakat agar mau melakukan transaksi di Pasar Hewan Tepadu Srengat maka salah satu caranya dengan menghilangkan retribusi bagi pedangan dan penjual. “Jika melihat kondisinya pasar hewan Srengat cukup sepi, sehingga harus ada solusi atau cara strategis agar kembali bisa ramai dengan menghapus retribusi salah

satu caranya,” kata Sutoyo.

Lanjut Sutoyo, Dinas Peternakan bisa meniadakan retribusi di pasar hewan terpadu ini selama tahun 2015, kemudian setelah dilaksanakan selama tahun ini bisa diadakan evaluasi untuk melihat animo masyarakat. “Jika nantinya terlaksana penghapusan retribusi ini, maka bisa segera dievaluasi kembali apakah ada peningkatan atau tidak para pedagang ternak yang melakukan transaksi jual beli,” jelasnya.

Sutoyo menambahkan pasar hewan terpadu Srengat dibangun

dengan biaya lebih dari Rp. 5 miliar, namun sampai saat ini masih dalam upaya pengoptimalan fungsi pasar hewan ini.

Bahkan menurutnya menarik masyarakat untuk berdagang di pasar baru tidak semudah memindah pasar seperti yang ada di Kecamatan Wlingi.

“Dinas Peternakan Kabupaten Blitar harus bisa terus mengadakan kontes binatang ternak yang beraad di pasar hewan, sehingga pasar hewan terpadu Srengat menjadi ramai dan dapat digunakan masyarakat melakukan transaski di pasar ini,” imbuhnya.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, Mashudi juga berharap pasca dibangunnya pasar hewan terpadu Srengat ini

bisa segera dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat khususnya para pedagang hewan ternak. Bahkan dengan adanya fasilitas baru ini bisa memudahkan baik para pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi termasuk menaikan maupun menurunkan hewan ternak karena semua fasilitas pendukung sudah disipakan.

“Akan kami evaluasi kembali, namun kami berharap dengan adanya fasilitas ini memudahkan para pedagang yang berada di wilayab Blitar barat untuk melakukan transksi jual beli hewan ternak. Selain itu setiap pasar memang ada jadwalnya sendiri dengan system pasaran masingmasing pasar hewan,” kata Mashudi.Q htn

Kamis Wage 4 JUNI 2015

KILAS JATIM

Angkat Formasi Khusus 33 Dokter Lamongan, Bhirawa Pendidikan dan Latihan (Diklat) Orientasi Tugas Kedinasan kepada 403 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi ditutup Bupati Fadeli kemarin di Pendopo Lokatantra). Peserta diklat itu adalah pegawai honorer dan formasi khusus tenaga dokter.

Disebutkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat Ismunawan, seharusnya ada 404 orang peserta diklat. Namun salah seorang peserta dari formasi tenaga guru meninggal dunia. Peserta diklat yang berlangsung dalam 8 gelombang ini terdiri dari 370 CPNS pegawai honorer k-2 dan 33 CPNS dari formasi khusus dokter. Setiap gelombang diklat berlangsung selama tiga hari.

Rincian peserta diklat itu terdiri dari 237 orang CPNS dari tenaga guru, 88 CPNS tenaga kesehatan, 16 CPNS penyuluh pertanian dan 62 orang CPNS tenaga teknis. Selama diklat, mereka menerima materi dari Badan Diklat Pemprov Jatim, Kodim 0812 Lamongan, pejabat struktural Lamongan dan akademisi. “Di antara materi yang diberikan adalah terkait disiplin dan manajemen kepegawaian, tugas pokok fungsi pegawai, tata naskah dinas dan sistem informasi kepegawaian, “ kata Ismunawan.

Untuk sistem informasi kepegawaian, lanjut Ismunawan, sudah diaktifkan aplikasi kenaikan gaji berkala dan fitur pensiun sertashort message service (SMS) gateway. Dengan aplikasi dan fitur tersebut, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai otomatis diproses oleh sistem tersebut. “Melalui SMS gateway, pegawai yang menerima kenaikan gaji berkala dan proses pensiun akan secara otomatis menerima pemberitahuan pesan pendek oleh sistem ini, “ jelas Ismunawan.Q yit

JAWA TIMUR

Peta Politik Bondowoso Bergeser Signifikan Bupati Pantau Langsung Pilkades Serentak, Imbau Jaga Kebersamaan Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bersama Wakil Bupati Drs KH Salwa Arifin didampingi Asisten I Drs H Agung Tri Handono, SH MH dan Kabag Tata Pemerintahan Aries Agung melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar pada 171 se- Bondowoso.

Dalam pelaksanaan pemantauan tersebut Bupati bersama rombongan mendatangi langsung tempat pemungutan suara yang rata-rata dilakukan di halaman Kantor desa atau bagi yang tidak memungkinkan di gelar di lapangan terbuka untuk memudahkan pemilih dalam melakukan antrean dan pencoblosan.

Rombongan Bupati pertama kali mendatangi desa Curahpoh Kecamatan Curahdami, dalam melakukan pemantauan tersebut Bupati memastikan jika pelaksanaan berjalan demokratis serta prosedur dan aturan yang ada dilaksanakan secara benar, sehingga bupati memantau mulai dari proses penyerahan undangan masingmasing pemilih untuk ditukar dengan surat suara dan melakukan pencoblosan hingga terjaminnya netralitas panitia penyelenggara.

“Alhamdulillah dengan di-

laksanakan serentak seperti ini kita bisa meminimalisir intervensi dari pihak luar, karena masing-masing desa sudah memikirkan pelaksanaan di desanya, saya yakin hasilnya akan lebih baik,” kata Bupati di Curahdami.

Selanjutnya Bupati beserta rombongan bergerak ke wilayah Kecamatan Tenggarang dan menuju desa Lojajar yang pelaksanaannya dilaksanakan di lapangan desa karena halaman kantor desa yang sempit setelah melakukan pemantauan seluruh proses Bupati kemudian bergerak menuju desa Koncer yang lokasinya juga di Kecamatan Tenggarang.

“Kita akan usahakan melakukan pemantauan di seluruh Kecamatan, karena dalam melakukan pemantauan ini kita berbagi tugas bersama pihak Kepolisian dan Jajaran Kodim yang juga menerjunkan anggotanya untuk melakukan pe-

mantauan dan membantu keamanan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati menghimbau kepada seluruh calon yang bersaing untuk siap menerima segala resiko baik itu menang ataupun kalah, karena dalam setiap pemilihan pasti ada yang memang dan ada yang kalah.

“Saya tentu juga berharap kepada siapapun yang terpilih untuk berusaha merangkul berbagai pihak yang bersaing agar niat baik bersama untuk membangun desa bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Asisten I Pemkab Bondowoso Drs H Agung Tri Handono SH MH yang dikonfirmasi Bhirawa usai menerima laporan hasil penghitungan pada seluruh desa yang menggelar Pilkades di Sabha Bhina yang merupakan Sekretariat Panitia Kabupaten mengungkapkan jika hampir seluruh desa pelaksana dilakukan secara transparan dan tidak ada persoalan apapun, sehingga pihaknya memastikan jika penetapan calon terpilih akan sesuai jadwal yaitu H + 7 serta pelaksanakan pelantikan akan berjalan serentak. “Memang ada riak-riak kecil dalam ben-

Timbulkan Kerusakan, Warga Paowan Segel Tower Seluler

Bupati Kukuhkan Satgas Radikal Kab. Madiun, Bhirawa Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Madiun yang lebih sejahtera, semua unsur dan elemen masyarakat harus menempatkan diri dan memberikan kontribusinya secara nyata dan positif dengan berorientasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau kolompok tertentu.

Demikian ditegaskan Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos saat mengukuhkan anggota Satgas Kotra Radikal dan Deradikalisasi di Kabupaten Madiun di pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, Rabu (3/6). Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Satgas Kontra Radikal dan Deradikalisasi ini sebagai wadah dan media untuk silaturahmi dan sharing informasi – komunikasi antar elemen masyarakat di Kabupaten Madiun dalam upaya mencegah dan menanggulangi masuknya bahaya faham ISIS dan berbagai Faham Radikalisme di Kabupaten Madiun.

Hal itu, sekaligus untuk memberikan pemahaman, pencerahan dan sekaligus pemantapan terhadap Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Mempertahankan Pancasila dan Nilai-nilai Luhur Bangsa di Kabupaten Madiun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dikukuhkannya Satgas Kontra Radikal dan Deradikalisasi ini diharapkan dapat menambah semangat dalam menciptakan kerukunan dan kebersamaan. Seiring dengan hal dimaksud, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda serta peran para pelaku pembangunan di Kabupaten Madiun, khususnya Satgas Kontra Radikal Dan Deradikalisasi yang mencerminkan dari semua elemen secara cerdas dapat mengambil prakarsa untuk menguatkan rasa solidaritas diantara sesama Generasi Bangsa. ”Dengan demikian, sehingga kita mampu mengawal proses pembangunan dan demokratisasi di Kabupaten Madiun ke arah yang lebih baik, dan dapat mewujudkan ketahanan bangsa, baik ketahanan di bidang geografi, demografi, SDA serta ketahanan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (atau populer dengan istilah ASTAGATRA),” tegas bupati Muhtarom.

Adapun tema kegiatan ini adalah ’Membangun Demokrasi yang Berwawasan Pancasila dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Sebagai Upaya Mencegah Faham ISIS dan Radikalisme Lainnya di Kabupaten Madiun’.Q dar

7

sawawi/bhirawa

Puluhan warga Dusun Nangkaan, Desa Paowan, Kec Panarukan, Kab Situbondo saat menyegel tower operator seluler, kemarin.

Situbondo, Bhirawa Ratusan warga asal Dusun Nangkaan, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, ramai-ramai melakukan penyegelan pada sebuah tower seluler nasional, kemarin. Langkah penyegelan terpaksa dilakukan warga setempat, karena dipicu oleh pe-

ngelola tower yang nekat melakukan perbaikan. Menurut warga, perbaikan tower tersebut selain mengganggu juga kerapkali menimbulkan kerusakan terhadap barang elektronik milik masyarakat setempat.

Tak hanya itu saja yang dituntut warga, sejak awal pendirian tower banyak masalah yang

merugikan warga. Misalnya saja, sebut Sahwari, salah satu tokoh masyarakat Desa Paowan, warga yang berdekatan dengan lokasi tower dibohongi oleh pengelola tower. Bahkan, sejak tower berdiri, banyak warga di sekitar merasa dibohongi dan merasa dirugikan oleh pihak pengelola tower.

Pengamatan Bhirawa, penyegelan yang disertai dengan aksi unjuk rasa tersebut, bermula dari janji sosialisasi yang tak pernah terealisasi. Bahkan selama ini warga yang bermukim disekitar tower banyak dirugikan. Terbukti, imbuh Sahwari, semua perangkat elektronik yang dimiliki oleh warga banyak yang rusak akibat timbulnya radiasi dan sambaran petir dikala hujan.

“Kami warga disini minta kejelasan pada pengelola, agar memperhatikan keluhan yang selama ini dialami masyarakat setempat,” teriak Sahwari yang disambut pekikan ratusan warga lain.

Sebagai perwakilan dari warga Dusun Nangkaan, lanjut Sahwari, pihaknya menuntut adanya kejelasan dari pihak pengelola tower, agar memperhatikan warga yang berada disekitar pendirian jaringan seluler tersebut. Sebab, aku dia, selama ini banyak perangkat elektonik warga yang rusak, akibat dari tower tersebut.

“Misalnya saja tv, radio, pompa air banyak yang mati disambar petir, dikala hujan turun. Yang jelas, sampai kini tidak ada kepedulian dari pihak pengelola tower,” kata Sahwari yang diamini Umar dengan raut wajah kesal, kemarin.

Menurut Sahwari, yang membuat warga bertambah geram, pengelola tower tidak pernah menepati janjinya kepada warga. Bahkan tower yang awalnya dijanjikan berdiri setinggi 42 meter, ternyata tingginya melebihi kesepakatan. ”Sejak saat itu pihak pengelola tidak pernah menemui warga untuk membicarakan masalah kelanjutan tower yang sudah berdiri sekitar 4 tahunan itu,” terang Sahwari.Q awi

tuk protes diantaranya di Kecamatan Cermee ada satu pihak yang minta hitung ulang, tapi itu menurut saya akan segera teratasi dan tidak akan mengganggu tahapan,” katanya.

Lebih jauh agung mengungkapkan jika masyarakat Bondowoso ternyata banyak menginginkan perubahan kepemimpinan, hal ini terbukti dengan banyaknya Calon kepala Desa baru yang terpilih mengalahkan Incumbent, tentu hal ini menurutnya adalah bentuk demokratisasi yang semakin dewasa di Bondowoso tanpa adanya intimidasi dan intervensi. “Ketika masyarakat sudah menginginkan perubahan maka siapapun tidak bisa menghalangi termasuk dalam Pilkades ini,” ungkapnya.

Dalam pantauan HM. Syaeful Bahar MSi pengamat Politik Bondowoso yang juga Dosen pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, peta politik di Bondowoso akan mengalami pergeseran yang cukup signifikan, karena saat ini ada banyak incumbent yang tumbang, bahkan ada salah satu kecamatan yaitu Binakal yang seluruh Kades Incumbent

tumbang, sehingga dengan adanya pemimpin baru maka arah politik baik itu untuk Partai Politik maupun Pilkada maka akan mengalami perubahan.

“Para Incumbent itu kan rata-rata di koordinasikan oleh satu pentolan politisi yang ada di Bondowoso, tentu ketika hamper sebagian incumbent kalah, maka arah politik akan berubah tergantung siapa yang ada di belakang calon itu termasuk pemodalnya,” ungkapnya.

Fakta ini menurut Baharpanggilan akrabnya- bisa terlihat pada beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Binakal 7 Kepala Desa baru, Kecamatan Tegalampel hanya 2 Incumbent yang menang sedangkan 5 lainnya baru, Kecamatan Paguan hampir seluruh Incumbent tumbang dengan 7 desa ada Kepala Desa Baru. “Data yang saya miliki dari 171 Desa yang menggelar Pilkades ini sebagian besar incumbent tumbang, tentu ini marupakan angin segar untuk meningkatkan pendidikan politik yang baik pada masyarakat,” katanya.Q har

Pasca Kebakaran, Pembangunan Pasar Srimangunan Digelontor Rp 6,9 Miliar Sampang, Bhirawa Pasca kebakaran pasar Srimangunan Sampang lantai 2 blok c2 tahun 2014 lalu, kini pemerintah Sampang mulai melakukan pembangunan fisik dengan nilai anggaran Rp 6.958.000.000 APBD 2015. Sementara ratusan pedagang yang kios dan lapakntya terbakar, hingga saat ini masih menempati, bangunan tempat penampungan sementara (TPS) di halaman parkir Pasar Srimangunan yang dibangun tahun lalu dengan nilai kurang lebih 2 miliar.

Di lokasi pekerjaan proyek terpampang papan kegiatan, kegiatan pembangunan pasar Srimangunan Sampang lantai 2 blok c2, dimulai pekerjaan 12 mei 2015, nilai Rp 6.958.000.000,00 APBD Kabupaten Sampang tahun 2015, pelaksana PT. Duta Ekonomi.

Bambang, kabid aset Dispendaloka Sampang saat dikonfermasi, pihaknya masih belum bisa memastikan bangunan (TPS) akan dilelang atau dihibahkan, sebab saat ini masih ditempati pedagang korban kebakaran, penghapusan tersebut bisa dilakukan setelah

pekerjaan proyek pembangunan pasar srimangunan lantai 2 blok c2 selesai 100 persen.

Berdasarkan data Dispendaloka, kebakaran pasar Srimangunan lantai 2 blok C 2 pada bulan agustus 2014 lalu, dibangun tempat penampungan sementara sebanyak 416 unit yang meliputi 127 pemilik kios dan 289 pemilik lapak.

Sementara Haryono Abdul Bari pembina pusat kajian pengembangan pembangunan pemuda madura (PUSAKA MUDA), sejak awal pasca kebakaran pemerintah daerah membangun TPS dengan nilai Rp. 2.015.000.000 dinilai menghambur-hamburkan anggaran saja, dan tidak jelas manfaatnya.

“Bahkan sejak awal pembangunan TPS, pihaknya sempat melaporkan pada kejaksaan negeri Sampang, karena ada dugaan pembangunannya terindikasi mark up dan berbau korupsi.

Namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ada tindaklanjut.ucap Haryono yang juga, mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu.Q lis

nurkholis/bhirawa

Pembangunan Pasar Srimangunan Sampang 2015.

Bupati Resmikan Penampungan Air Bersih Desa Benowo Kepedulian dan bantuan dari Perusahaan kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Kelud masih terus mengalir. Kali ini giliran warga Desa Besowo Kecamatan Kepung yang menerima bantuan berupa tempat Penampungan Air Bersih, yang diresmikan oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Peresmian Penampungan air Bersih.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengharapkan masyarakat turut serta dalam merawat sumber air bersih ini agar kebutuhan air bersih di Desa Benowo tidak ada kendala, dan mampu bertahan selama munkin. “Saya harap masyarakat desa Besowo bisa memelihara dan menjaga sumber air bersih ini. Pipa paralon jenis AW memang khusus untuk air siap minum dan harus ditanam supaya awet. Kalau sampai ada

pipa yang kelihatan, saya minta agar segera ditutup dengan tanah lagi supaya kita bisa memperoleh air bersih ini bertahun-tahun,” kata Bupati dalam sambutannya.

Menurutnya, merawat sumber air itu lebih sukar daripada membangun, sebab merawat butuh ketelatenan dan kesabaran. Selanjutnya pembagian air yang 1900 meter itu menjadi sekitar 460 pipa supaya diatur dengan adil dan karena pengambilan air

memakai BBM atau listrik. "Jadi tidak bisa gratis. Harus ada iuran dan mungkin ada sisa sedikit kalau sewaktu-waktu ada perusahaan datang bisa dijadikan dana untuk hiburan.” tambah dr.

Hj. Haryanti Sutrisno.

Ucapan syukur dan terima kasih disampaikan oleh Sumaryono selaku Kepala Desa Besowo, kepada pemerintah daerah yang memfasilitasi perusahan Toyota Astra dan tim Auto2000 atas untuk memberikan CSR nya ke desa tersebut.

“Saya atas nama warga Desa Besowo mengucapkan terimakasih pada Penkab dan Perusahaan yang telah memberikan fasilitas dan akses kepada warga untuk mendapatkan air bersih. Kepada Bupati saya juga meng-

ucapkan terimakasih yang memberikan bantuan instrastruktur kepada desa kami.” ungkap Sumaryono.

General Manager PT. Toyota Astra, Bayu Hariatmata menjelaskan, kedepannya bantuanbantuan dari Toyota Astra tidak hanya sampai disini saja. “Terima kasih kepada masyarakat desa Besowo, karena kami diperkenankan untuk melakukan CSR di sini,” kata dia.

"Bantuan dari kami tidak akan berhenti sampai disini, kalau ada apa-apa kami siap membantu.

Semoga sumber air bersih di Desa Besowo ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga dijaga dengan baik supaya mampu bertahan lama.” jelas Bayu. Q van,adv

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs

Kamis Wage, 4 JUNI 2015

Bulan Mei

JUAL

BELI

USD

13,058.00

12,928.00

SGD

9,793.74

9,694.79

EUR

14,546.61

14,400.50

JPY

10,867.18

10,756.30

GBP

19,743.70

19,539.38

Sumber: Bank Indonesia (1 JUNI 2015)

RAGAM EKBIS

Telkom Luncurkan Kampung UKM Digital Surabaya, Bhirawa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mendukung program pemerintah untuk kemajuan UKM Indonesia. Salah satu program pengembangan UKM yang saat ini tengah berjalan yakni Roadshow Program BAGUS Indonesia.

Sebuah gerakan untuk membina aspirasi Satu Juta UKM di seluruh Indonesia. Program BAGUS Indonesia sendiri berupa kegiatan edukasi langsung untuk memperkenalkan manfaat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada pelaku UKM.Kini, Telkom kembali meluncurkan program Kampung UKM Digital.

Dalam program ini, Telkom menyasar wilayah urban atau kampung dimana masyarakatnya merupakan kumpulan beberapa pelaku UKM. “Konsep Kampung UKM Digital adalah pemanfaatan TIK secara komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis yang berjalan dalam satu kampung, sehingga para pelaku UKM yang ada semakin maju, mandiri dan modern,” ungkap Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Muhammad Awaluddin.

Di Kampung Keranggan terdapat 200-an warga yang menjalankan bisnis snack atau makanan ringan ; kripik pisang, enye singkong, opak, rengginang, dan lain-lain. Model produksi dan pemasaran yang dijalankan masih tradisional, dihimpun di galeri Koperasi Cipta Boga.

“Melalui program Kampung Keranggan Goes Digital ini, diharapkan pemasaran produk yang selama ini mengandalkan off-line, kini bisa dilakukan on-line. Pelaku UKM Kampung Keranggan dapat memanfaatkan aplikasi yang disediakan Telkom, seperti BosToko, Jarvis-Store, blanja.com dan www.smartbisnis.co.id ,” lanjut Awaluddin. Q ma

KEHILANGAN SURABAYA KEHILANGAN STNK a/n Vivi Ardianti Munir Jln. Asemrowo Kali 77 Surabaya, Nopol : L 4699 XH, Noka : MH1JF5128BK377192, Nosin : JF51E235822 No. 1039/IMB/BI-II/2015

NTN Jatim Meningkat 1,01% Surabaya, Bhirawa Nilai tukar nelayan (NTN) Jatim meningkat 1,01 persen pada bulan Mei 2015 menjadi 105,47 dibandingkan 104,41 pada bulan April lalu, karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami kenaikan sebesar 1,56 persen.

“Sementara indeks harga yang dibayar nelayan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah di Surabaya, Rabu (3/6). Menurut dia, komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima nelayan di antaranya ikan tongkol, ikan lemuru, rajungan, ikan layang, cumi-cumi, ikan cakalang, dan udang.

Lalu, ikan layur, ikan kerapu, dan ikan kurisi.

“Berikutnya, komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima nelayan seperti ikan swanggi, ikan kuniran, ikan teri, ikan kembung, ikan belanak, dan ikan tembang. Ada pula ikan gerot-gerot, ikan mas, ikan kapasan, dan ikan baronang,” paparnya.

Di sisi lain, jelas dia, komoditas utama yang mengalami kenaikan indeks harga yang dibayar ne-

layan adalah bawang putih, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, solar, telur ayam ras, gula pasir, tomat sayur, ikan lemuru, dan sewa perahu tanpa motor. Kalau 10 komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar nelayan misalnya beras, jeruk, ikan pindang tongkol, umpan, dan ikan tongkol. “Contoh lainnya kentang, minyak goreng, buncis, kemiri, dan ikan bandeng,” ucapnya.

Perkembangan NTN bulan Mei 2015, tambah dia, terhadap bulan Desember 2014 (tahun kalender Mei 2015) mengalami kenaikan sebesar 2,82 persen. Sementara perkembangan year-on-year bulan Mei 2015 terhadap bulan Mei 2014 mengalami penurunan sebesar 1,03 persen.

“Dari enam provinsi

Nilai tukar nelayan (NTN) Jatim meningkat 1,01 persen pada bulan Mei 2015 menjadi 105,47 dibandingkan 104,41 pada bulan April lalu.

Kabupaten Sumenep Inflasi 0,43 Persen Sumenep, Bhirawa Menurut Suparno, kelompok Bulan Mei 2015, dari 7 ke- pengeluaran yang terjadi deflalompok pengeluaran, 5 kelom- si adalah kelompok transportapok mengalami inflasi, satu si, komunikasi dan jasa keuankelompok terjadi deflasi dan gan sebesar 0,08 persen. Sedansatu kelompok relatif stabil. gkan kelompok pendidikan, reKepala Badan Pusat Statistik (BPS) KabupaINFLASI DI JATIM ten Sumenep, Suparno Kabupaten/Kota Inflasi mengatakan, kelompok Banyuwangi 0,55 persen pengeluaran yang mengalami inflasi di bulan Kota Probolinggo 0,46 persen Mei ini adalah kelompok Kota Malang 0,45 persen bahan makanan sebesar Sumenep 0,43 persen 1,24 persen, kelompok Kota Surabaya 0,39 Persen makanan jadi, minuman, Jember 0,39 persen rokok dan tembakau 0,51 Kota Madiun 0,34 persen persen, kelompok peruKota Kediri 0,21 persen mahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,07 persen, kelompok sandang 0,20 kreasi dan olahraga relatif stapersen, kelompok kesehatan bil. “Dari 8 kota IHK di Jawa 0,50 persen.

Timur, Sumenep mengalami in“Pada bulan Mei 2015, Sume- flasi tertinggi ke 4 setelah Banep mengalami inflasi sebesar nyuwangi, Kota Probolinggo dan 0,43 persen, Jawa Timur infla- Kabupaten Malang,” tuturnya. si 0,41 persen dan Nasional Suparno Memaparkan, komujuga mengalami inflasi sebesar ditas yang memberikan andil ter0,50 persen,” kata Suparno, besar atas terjadinya inflasi di diruangan kerjanya, Rabu (3/6). antaranya bawang merah, cabai

merah, telur ayam ras, rokok kretek, udang basah, bayam, daging ayam ras, daging ayam kampung dan bawang putih.

“Sedangkan komuditas yang memberikan andil besar terhadap terjadinya deflasi antara lain beras, cabai rawit, angkutan antar kota, daun bawang, kacang hijau, kacang panjang, kentang, tongkol, teri dan telor ayam kampung,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Mei 2015) Sumenep terjadi deflasi 0,02 persen, Jawa Timur inflasi 0,78 persen, dan Nasional mengalami inflasi sebesar 0,42 persen.

“Sedangkan dari tahun ke tahun (Mei 2015-Mei 2014), Sumenep mengalami inflasi sebesar 6,83 persen, Jawa Timur inflasi 6,69 persen, dan Nasional juga mengalami inflasi sebesar 7,15 persen,” pungkasnya. Q sul

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2571 EY, a/n Sumo Djiharjo, Kel. Mimbaan, rw 13/04, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1040/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2053 FA, a/n Saiful Bahri, Ds. Kedunglo, rw 02/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1041/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3822 ET, a/n Zainur Rasidi, Kel. Mimbaan rw 13/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1042/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2753 EL, a/n Andik Sulistiono, Ds. Olean Selatan, rw 05/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 1043/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4533 EI, a/n Ludfi Frengki, Ds. Landangan, rw 06/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1044/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3803, EI, a/n Rahmad, Kel. Mimbaan, rw 11/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1045/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda NF100, th. 2001, Hitam, AG3408RR, a/n. Siti Rukayah, Ds/Kec. Gondang-T.Agung No. 1046/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam Merah, AG4028RP, a/n. Pemkab Tulungagung-T.Agung No. 1047/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK,Honda NC11b3C A/T, Merah, AG6835RS, a/n. Istikomah, Ds. Punjul, Karangrejo-T.Agung No. 1048/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NC11A3CA/T, Putih Hitam, AG2018OF, a/n. Dwi Wahyuni, Ds. Gamping, Campurdarat-T.Agung No. 1049/IMB/BI-II/2015

di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN pada bulan Mei 2015, empat provinsi mengalami kenaikan NTN sementara dua provinsi lainnya mengalami penurunan NTN,” tuturnya.

Ia menyebutkan, kenaikan NTN tertinggi terjadi di Provinsi Jatim yang mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen. Lalu diikuti Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,63 persen, Provinsi Banten sebesar 0,41 persen, dan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,3 persen. “Provinsi yang mengalami penurunan NTN terbesar adalah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang mengalami penurunan sebesar 0,53 persen dan diikuti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,06 persen,” katanya. Q rac,ant

Jelang Puasa

Disperindag Pastikan Pasokan Elpiji Aman Bojonegoro, Bhirawa Masyakat Bojonegoro kini tidak perlu resah karena kekurangan Elpiji 3 kg menjelang bulan suci ramadan maupun Idul Fitri. Karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro memberikan jaminan pasokan elpiji aman.

“Saat ini Bojonegoro mendapat jatah tabung elpiji 3 Kg sebanyak 8.456.330 tabung, sedang tahun lalu hanya 7.700.000 tabung. Dengan adanya tambahan pasokan ini kami berharap kebutuhan masyarakat akan Elpiji 3 Kg dapat terpenuhi,” kata kepala Disperindag Kabupaten Bojonegoro,Basuki kemarin (3/6).

Menurut dia, selama ini pasokan elpiji di Kabupaten Bojonegoro relatif normal karena dilakukan pengawasan ketat kepada pemilik agen resmi. Sebab, katanya, dikhawatirkan kuota elpji itu dilarikan ke luar daerah sehingga terjadi kelangkaan di pasaran setempat. “Kami bertindak

tegas terhadap agen resmi yang melakukan penyelewangan dengan menjual ke luar daerah,” ujar Basuki mantan kabag kesra pemkab setempat.

Ia menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan elpiji di pangkalan maupun di agen. Dengan ditambahnya

kuota pasokan tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saat ini, harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di tingkat agen resmi Rp16.000. Namun, harga gas elpiji tiga kilogram di tingkat pengecer antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Q bas

Terlihat tumpukan elpiji disalah satu agen di wilayah Bojonegoro.

Stok beras di salah satu gudang milik Bulog Probolinggo melimpah.

Stok Beras Bulog Probolinggo Capai 30 Ribu Ton Probolinggo, Bhirawa Bulog Sub Drive VIII Probolinggo,yang membawahi Probolingo kabupaten dan kota serta wilayah kabupaten Lumajang, menyakinkan bahwa stok beras untuk wilayahnya aman hingga 9 bulan kedepan termasuk penyedian kebutuhan beras untuk harisaya idulfitri 2015 ini.

Hal ini diungkapkan Kepala Sub Bulog Probolinggo Faisal. Menurutnya pengadaan beras tahun 2015 ini yang sudah berjalan dapat dilaksanakan dengan baik, hingga saat ini stok beras yang ada digudang miliknya mencapai 30 ribu ton. Dengan stok yang ada tersebut maka tidak akan kuatir akan kekurangan beras diwilayahnya, termasuk pada hari raya nanti yang biasanya permintaan akan beras cukup tinggi, di 3 daerah di wilayahnya.

Untuk kota Probolinggo sendiri, setiap bulannya membutuhkan beras sekitar 3.630 ton. Bulog sendiri selama ini mendapat pasokan beras dari para rekanan (mitra bulog red) maupun petani yang ada diwilayahnya sebanyak 700 ton.

Dari pasokan beras tersebut terbanyak dari para mitra dan petani yang ada di wilayah Lumajang, sebab

luas pertanian yang ada di Probolinggo masih kalah luas dibanding Lumajang.

Selain itu pula jumlah Mitranyapun lebih banyak yang ada diLumajang, sudah barang tentu pasokan berasnya lebih besar, katanya.

“Jumlah stok beras yang kami milik ini akan terus bertambah dan berkurang, sebab pengadaan beras akan berakhir hingga akhir tahun, paling tidak kalau panen raya sudah mulai berkurang, sedangkan kurangnya stok yang ada akibat dari kami terus melayani kebutuhan beras bagi masyarakat miskin (beras raskin) di 3 derah tersebut,” kata Faisal, Rabu (3/6).

Dalam pengadaan beras ini mendapatkan dukungan dari kepala daerah yang ada, seperti halnya kota Probolinggo mendapatkan dukungan dari wali kota yang terus melakukan peningkatan produksi padi organik yang makin diminati oleh petani kita untuk mengurangi biaya produksi dimana pupuk semakin mahal. Dikabupaten Probolinggo dan Lumajang mendapat dukungan dengan pemerintah daerah memfasilitasi untuk membeli gabah milik petani dengan harga yang ada dari pemerintah. Q wap

Gelar Festival Akik, Promosikan Obyek Wisata Kabupaten Jember Festival batu akik yang digelar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, diharapkan mampu meningkatkan promosi wisata daerah setempat, kata Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember, Sandi Suwardi Hasan.

dok/bhirawa

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember, menggelar festival batu akik di Pasar Tegalboto yang diikuti sebanyak 40 orang yang membuka lapak batu akik.

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember, menggelar festival batu akik di Pasar Tegalboto yang diikuti sebanyak 40 orang yang membuka lapak batu akik di pasar tersebut.

“Saat ini sedang ‘demam’ batu akik, sehingga banyak warga yang rela blusukan ke sejumlah daerah hanya untuk membeli batu akik,” kata Sandi Suwardi Hasan di sela memantau kegiatan festival di Pasar Tegalboto Jember itu, Rabu (3/6).

Untuk itu, pihak Kantor Pariwisata memanfaatkan momen-

tum tersebut dengan menggelar Festival Batu Akik di Jember karena beberapa batu akik di daerah setempat diburu sejumlah kolektor. “Kegiatan festival ini juga mengangkat potensi batu akik khas Jember, sehingga para penggemar batu akik dari luar daerah bisa berburu dan mengenal batu akik khas daerah ini,” tuturnya.

Menurut dia, beberapa lokasi yang memiliki potensi batu akik yakni di kawasan Bandealit, Puger, dan Pegunungan Hyang Argopuro karena batu

akik di daerah tersebut memiliki keunikan tersendiri. “Banyak penggemar dan kolektur batu akik yang berburu akik Jember, sehingga festival batu akik diharapkan juga menjadi salah satu ajang promosi wisata akik Jember,” katanya.

Festival Batu Akik yang digelar 3-7 Juni 2015 diikuti oleh 40 kolektor dan penjual batu akik dari berbagai daerah seperti Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Bali.

Sandi mengatakan Pasar Tegalboto sudah lama tidak digunakan sebagai pasar tempat transaksi penjual dan pembeli, sehingga pasar tersebut terkesan mati suri. “Dengan digelarnya festival batu akik di

Pasar Tegalboto, mungkin pasar ini bisa digunakan kegiatan festival yang bisa mendongkrak potensi wisata seperti festival jajanan, festival burung berkicau, festival bunga, dan festival cokelat,” paparnya.

Salah seorang pengunjung festival, Yakub, mengatakan festival batu akik dapat menambah wawasan masyarakat tentang batu akik khas Jember, sehingga para penggemar batu akik tidak perlu blusukan kesana-kemari untuk mencari batu akik yang bagus. “Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dilakukan secara berkesinambungan, sehingga banyak penggemar batu akik yang singgah ke Jember,” katanya. Q efi,ant

Kamis Wage 4 JUNI 2015

KILAS AREMANIA

Hari Ini, Wawali Batu Terima Anugerah Veteran Kota Batu, Bhirawa Wakil Walikota Batu Punjul Santoso akan dianugerahi Bintang Legiun Veteran karena jasa-jasanya dalam memperhatikan dan memperjuangkan nasib veteran dan janda veteran.

Penganugerahan Bintang Legiun Veteran tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan Pengurus DHC LVRI Kota Batu di Balai Kota setempat, Kamis (4/6) hari ini.

Wawali Batu Punjul Santoso mengatakan, veteran dan janda veteran merupakan orang-orang yang berjasa dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia, sehingga perlu mendapat perhatian dan penghargaan. Sehingga sudah sewajarnya kalau Pemkot Batu memberikan sedikit tunjangan, serta fasilitas kantor dan mobil operasional.

“Masih banyak anggota veteran dan janda veteran yang hidupnya kurang berkecukupan. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan mereka,” tegas Punjul.

Dikatakan, apa yang diberikan pemerintah saat ini belum seberapa dibanding dengan pengorbanan mereka dalam perjuangan kemerdekaan. Q sup

MALANG RAYA

Dewan Khawatir, Dishub Santai Dampak Kemacetan Pasar Dinoyo Terpadu Malang, Bhirawa Pemkot Malang diminta untuk segera merealisasikan jalan tembus Tunggulwulung-Tlogomas agar bisa mengurangi kemacetan di kawasan Dinoyo. Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono kepada sejumlah wartawan, Rabu (3/6) kemarin, mengatakan Pemkot Malang, harus segera membuat kebijakan jalan tembus, sebelum kemacetan semakin parah.

“Dewan mendorong Pemkot Malang segera merealisasikan jalan tembus Tunggulwulung menuju Tlogomas untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan Jalan MT Haryono,”tutur Arif Wicaksono.

Sebab kata dia, kondisi kemacetan di kawasan Dinoyo diperkirakan akan semakin padat apabila Pasar Terpadu Dinoyo beroperasi.

Karena saat ini saja tingkat kepadatan lalulintas sudah sangat tinggi. Apalagi, lanjut dia rencana pembangunan jalan tembus itu sudah lama digagas tetapi sampai seka-

rang belum ada tindak lanjut dari Pemkot Malang. Bahkan rencana pembangunan jalan tembus Tunggulwulung-Tlogomas sudah dibahas sejak 2009.

“Rencananya sudah lima tahun yang lalu, tapi sampai sekarang tidak ada perkembanganya. Sekarang kami mendorong Pemkot Malang untuk merealisasikan pembangunan jalan tembus itu,”timpal Arif yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota.

Malang itu. Dikemukakan Arif, sebenarnya Pemkot Malang sudah dua kali membuat

studi kelayakan atau feasibility study (FS) jalan tembus Tunggulwulung-Tlogomas. FS pertama dibuat pada 2009 dan pada 2014 Pemkot Malang kembali membuat studi kelayakan rencana pembangunan jalan tembus itu.

“Kami juga tidak tahu kenapa sampai sekarang masih belum ada tindak lanjut jalan tembus itu. Kami berharap ada keseriusan Pemkot Malang, lebih serius membuat jalan tembus untuk mengurai kemacetan di Kota Malang,”tukas Arif.

Diakui dia, untuk membuat jalan tembus, dibutuhkan dana. Ini tukasnya, menjadi kendala utama bagi Pemkot Malang untuk merealisasikan pembangunan jalan tembus.

Sebab, dalam pembangunan jalan tembus itu juga harus ada pembebasan lahan. Namun demikian, pihaknya dalam pembahasan perubahan

anggaran keuangan (PAK) APBD 2015 ini, DPRD akan mencoba mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan tembus TunggulwulungTlogomas. Apalagi masih ada sisa anggaran yang mungkin bisa digunakan untuk anggaran jalan tembus.

“Hitungan saya, masih ada sisa anggaran sekitar Rp 150 miliar dari APBD 2014. Kami akan mencoba untuk mengalokasikan pembangunan jalan tembus Tunggulwulung-Tlogomas,”ujarnya.

Bahkan jika Pemkot serius, pihaknya juga bisa mengusulkan anggaran dari pemerintah pusat melalui DPRRI agar pembangunan infrastruktur di Kota Malang bisa dibantu APBN. Ia menjelaskan, jalan tembus Tunggulwulung-Tlogomas itu dapat mengurai kemacetan di kawasan Dinoyo dan Soekarno-Hatta (Soehat). Me-

Suami Dipidana Korupsi Istri Aniaya Anak Sendiri Batu, Bhirawa Setelah sang suami menjadi pesakitan dalam kasus korupsi anggaran di Pemerintah Desa Tlekung, kini ganti Siti Munawaroh (SM), 44 th, yang ditangkap petugas kepolisian akibat dugaan kasus penganiyaan. Munawaroh tak bisa menahan tangis ketika dalam pelimpahan kasusnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, penyidik memutuskan untuk menahan ibu satu anak warga Desa Tlekung ini.

Kasus yang menimpa satu keluarga ini semakin ironis, karena Munawaroh ditangkap petugas karena telah melakukan penganiayaan terhadap Rangga (R), 8 th, yang tak lain adalah anaknya sendiri.

“Dalam berkas hasil penyidikan di kepolisian, tersangka tega melakukan penganiayaan karena korban (anaknyared) telah mencuri uang miliknya sebesar Rp 250 ribu,”ujar Kasie Pidana Umum Kejari, Suprin T Abdullah, Rabu (3/6).

Diketahui, suami Munawaroh yang berinisial Mwt adalah seorang Perangkat Desa di Desa Tlekung. Namun tahun lalu Mwt terganjal kasus korupsi di Desa Tlekung hingga harus menjadi pesakitan di balik jeruji besi. Akibatnya, SM harus menghidupi anaknya, R, seorang diri.

Dalam upayanya menjadi orangtua tunggal, nampaknya SM tak memiliki cukup kesabaran. Apalagi ketika mengetahui uang simpanannya sebesar Rp 250 ribu hilang. Iapun langsung menuduh R yang taka lain adalah anaknya sebagai pencurinya. Bahkan tak cukup memarahi, SM juga menganiaya anaknya hingga mengalami luka di kepala. Beruntung kasus ini diketahui bibi korban yang bernama Rusmiati. Iapun langsung mengamankan korban dan mengadukan kasus ini ke polisi. Q nas

nurutnya, kendaraan dari Soehat bisa melintasi Candi Panggung menuju Tunggulwulung dan menembus Tlogomas.

“Kalau ada jalan tembus, kendaraan yang hendak ke Batu maupun Surabaya tidak perlu lewat Dinoyo,”tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Handi Priyanto ketika dikonfirmasi memastikan jika pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo tidak terlalu berdampak kemacetan, karena sudah dilengkapi amdal lalu lintas.

Amdal lalin dikeluarkan Dishub pada 2012 sejak awal pembangunan pasar tersebut.

Senyampang pengelola pasar mematuhi rekomendasi Dishub soal rekayasa lalu lintas, maka kemacetan tidak akan terjadi. Namun demikian untuk jangka panjang keberadaan jalan tembus sangat dibutuhkan. Q mut

Pertanian Kota Batu Dapat Sertifikat Organik

Program Bedah Rumah Diswakelolakan ke Warga Kota Batu, Bhirawa Pemkot Batu kembali mencanangkan program bedah rumah di tahun 2015.

Sedikitnya 600 unit rumah rencananya bakal dibedah dalam tahun ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang dikerjasamakan dengan pihak TNI, bedah rumah tahun ini akan kembali diswakelolakan ke warga penerima sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Apalagi nilai bantuan yang diberikan tidak sebanyak tahun lalu. Kalau sebelumnya tiap unit rumah mendapatkan kucuran Rp 37 juta, maka tahun ini perunit rumah hanya dibantu Rp 15 juta.

“Kita sedang memverifikasi usulan rumah-rumah yang akan dibedah dalam program ini. Staf Bagian Kesra turun ke lapangan untuk mencocokkan data usulan desa/kelurahan dengan kondisi riil di lapangan,” ungkap Kabag Kesra Setda Kota Batu Teguh Wijayanto kepada Bhirawa Rabu kemarin (3/6) kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya mendapat alokasi anggaran Rp 9 milyar, sehingga nilai bantuannya Rp 15 juta perunit dan dikerjakan secara swakelola.

“Kita rencanakan kembali swakelola karena saat dikerjasamakan, masyarakat seakan pasrah ke TNI. Padahal kita harapkan program ini untuk memupuk jiwa gotong royong di antara warga masyarakat,” tutur Teguh. Lagi pula dengan anggaran yang hanya Rp 15 juta perunit tergolong minim, sehingga dibutuhkan bantuan masyarakat sekitar penerima program.

“Tahun lalu, sisa program bedah rumah yang belum tuntas akhirnya selesai dengan pengerjaan secara gotong royong.

Sehingga tahun ini masyarakat mengusulkan agar kembali diswakelolakan saja,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, program bedah rumah selalu dianggarkan tiap tahun oleh Pemkot Batu. Diharapkan dengan program ini tidak ada rumah hunian warga yang tergolong rumah tak layak huni. Dengan rumah yang sehat dan layak huni, maka Walikota Batu berharap tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kota Batu semakin meningkat. Q sup

9

anas bachtiar/bhirawa

Mantan Ketua Banggar DPRD Batu, Suliyadi, memenuhi panggilan dari penyidik Kejari Kota Batu, Rabu (3/6) kemarin.

Dugaan Korupsi Dana Roadshow

Mantan Ketua Banggar Diperiksa Kejari Batu Batu, Bhirawa Setelah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan anggaran kegiatan Roadshow Balikpapan atau Investment Exhibition Balikpapan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu melakukan penyidikan mendalam terhadap para saksi.

Rabu (3/6) kemarin, Kejari memeriksa Tim Anggaran (Timgar) dan Badan Anggaran (Banggar) yang ikut menyusun dan mengesahkan anggaran yang digunakan untuk roadshow.

“Dalam agenda hari ini (kemarin-red), kita melakukan pemeriksaan kepada dua orang saksi, yakni Ketua Banggar dan Sekretaris Banggar di DPRD Batu. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kita telah memeriksa anggota Timgar Pemkot Batu,” ujar Kasie Intelijen Kejari Batu, Agung Wibowo, Rabu (3/6).

Ditambahkan Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batu, Jendra Firdaus, dalam upaya melakukan penyidikan mendalam kepada para saksi

pasca penetapan tersangka, pihaknya berupaya untuk mengetahui mekanisme penyusunan dan perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2014.

Karena itu pihaknya langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Timgar Pemkot Batu.

“Saat itu yang kita periksa adalah Sekda Kota Batu Widodo sebagai ketua Timgar, Ketua BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Edi Murtono, dan juga Enny Rachyuningsih sebagai Kepala Bappeda,”ujar Jendra.

Dalam pemeriksaan timgar tersebut, katanya, hampir semua data maupun keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik bisa diberikan oleh para saksi dari eksekutif ini.

Dan sebagai tindak lanjutnya, kemarin penyidik melanjutkan penyidikan dengan memanggil anggota dewan yang saat muncul kasus dugaan penyelewengan anggaran ini menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Banggar di DPRD. Mantan Ketua Banggar

DPRD, Suliyadi, membenarkan jika dirinya telah dipanggil ke Kantor Kejari sebagai saksi.

Namun posisi Suliyadi sebagai Ketua Banggar saat ini sudah digantikan oleh Cahyo Edi Purnomo yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Batu. Dengan demikian selain memanggil Suliyadi, penyidik Kejari juga akan memanggil Cahyo Edi Purnomo sebagai ketua Banggar yang baru.

Suliyadi memastikan bahwa Roadshow Balikpapan ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun.

Maksudnya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang disertai perencanaan yang matang datau bukan merupakan kegiatan ‘dadakan’ (insidental).

“Kita, 25 anggota dewan juga ikut kegiatan Roadshow ke Balikpapan. Tapi di Balikpapan kita melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD kota setempat dengan menggunakan anggaran sendiri. Kita juga pulang ke Kota Batu terlebih dulu dan tidak bersama rombongan pemerintah kota,”ujar Suliyadi.Q nas

Polisi Bekuk Pamen Polisi Gadungan Kab Malang, Bhirawa Petualangan seorang perwira menengah (pamen) polisi gadungan yang mengaku dari Markas Besar (Mabes) Polri bernama Ramdhani, warga Perumahan Banjar Arum, Blok A/ 82, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, berakhir di tangan anggota polisi dari Polres Malang. Selain mengaku pamen polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dia juga melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 500 juta milik korban Numan Toyib, warga Kota Malang.

Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat, Rabu (3/ 6), kepada sejumlah wartawan membenarkan jika Ramadhani yang mengaku anggota intel Mabes Polri itu, merupakan tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 500 juta milik Numan Thoyib.

“Dalam menjalankan aksinya, pelaku selalu bersemangat dan mengaku sebagai perwira polisi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, awalnya pelaku mendatangi korban dan

menawarkan jasa membantu menyelesaikan sengketa tanah yang telah dialami korban. Dan tersangka mengaku bisa menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga korban percaya dengan pengakuan tersangka. Setelah uang diserahkan, kasus yang dijanjikan terus bergulir. Bahkan, korban yang berperkara kalah di pengadilan. Merasa ditipu, korban akhirnya melaporkan tersangka ke polisi dan tersangka ditangkap di rumahnya, pada 30 Mei 2015.

“Saat kami lakukan pemeriksaan, ternyata tersangka ini merupakan residivis kasus penganiyaan, dan selain itu tersangka juga merupakan makelar kasus. Dan sudah beberapa kali keluar masuk tahanan dengan kasus yang sama, yakni penipuan dan penggelapan.

Serta modusnya sama yaitu mengaku sebagai anggota intel dari Mabes Polri berpangkat AKBP,” ungkap Wahyu. Dari pengakuan tersangka, lanjut dia, Ramandhani mengaku baru pertama kali melakukan penipuan. Sedangkan uang hasil

cahyono/bhirawa

AKP Wahyu Hidayat penipuannya telah habis digunakan untuk sewa mobil dan biaya operasional. Dari empat kasus yang ditangani tersangka, dua kasus diantaranya kalah dan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

“Sehingga atas perbuatan tersangka tersebut, Ramdhani yang mengaku pamen polisi gadungan itu, akan kita ancam pidana empat tahun kurungan penjara. Karena telah melanggar Pasal 378 dan 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan,” tegas Wahyu. Q cyn

Kota Batu, bhirawa Akhirnya lahan pertanian kota Batu mendapat pengesahan sertifikat organik dari Lembaga Organik Seloliman (LEPSOS). Sertifikat nomor 111-LSPO-005IDN-05-15 untuk ruang lingkup Tanaman Hortikultura tersebut diberikan kepada Unit Kampung Wisata Tani (KWT) Organik jalan Wukir no.79 Temas Kota Batu.

KWT yang diresmikan tahun 2013, luas sekitar 2800 m2, terdiri dari 2000 m2 untuk lahan pertanian dan sisanya untuk kolam treathmen air agar air yang digunakan tidak mengandung timbal berat.

Menurut Lurah Temas Aditya Aditama menerangkan pengelolaan KWT sesuai Peraturan Menteri Pertanian dan SNI 6729-2013 tentang Pengelolaan Pertanian Organik.

Di antaranya terkait perlakuan terhadap air irigasi yang harus ditreathmen karena air yang masuk ke lahan tersebut banyak mengandung timbal dan sisa-sisa pupuk.

Air ditreatmen melalui 4 kolam, yaitu kolam ke-1 enceng gondok, kolam ke-2 koral, arang, ijuk dan kolam ke- 3 apu-apu. Sedang kolam ke-4 untuk penampungan air.

“Sudah diuji di laboratorium Unibraw, residu logam beratnya sudah tidak muncul, sehingga layak untuk pertanian organik,” tuturnya.

Sedangkan untuk menggunakan pupuk kandang, dan sisa-sisa panen dikembalikan ke lahan sebagai pupuk. Untuk pengendalian hama dan penyakit, KWT menggunakan metode penyehatan tanah dan menyeimbangkan ekosistem di lahan, sehingga tidak ada organisme yang dominan.

“Hasilnya sangat bagus, dari 50 batang tomat bisa panen 100 kg. Saat ini ditanami sayur mayur dan bunga,” kata Adit.

Sementara itu Walikota Batu Eddy Rumpoko saat sarasehan usai penyerahan sertifikat ke Gapoktan KWT mengaku bangga dan berterima kasih atas keinginan kuat Gapoktan se Kota Batu untuk bertani secara organik.

“Saya kaget kok pakai sertifikat. Saat saya ingin pengembangan pertanian organik, saya hanya bertujuan agar hasil produksi pertanian sehat dan bersih, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi. Saya belum berfikir disertifikasi,” ungkap Eddy. Oleh karena itu, Eddy menyatakan akan men dorong pemanfaatan produksi pupuk organik di kota Batu untuk mendorong terwujudnya pertanian organik.

Dia juga mengatakan sampah di TPA Tlekung juga akan diolah secara optimal untuk pupuk organik. Q sup

supriyanto/bhirawa

Walikota Batu saat menerima sertifikat pertanian organik dari Lurah Temas untuk diserahkan kepada Gapoktan KWT.

Panwaslu Ingatkan Bacabup Jalur Independen Kab Malang, Bhirawa Maraknya aksi penggalangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kabupaten Malang oleh tim sukses Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang independen atau non partai masih dalam kondisi wajar. “Jika ada penggalangan dukungan melalui KTP, itu hal yang wajar, tapi harus melalui dengan beberapa ketentuan.

Dan bila dalam mencari dukungan pada warga yang memiliki hak suara, lalu dengan cara melawan aturan maka Panwaslu akan memberikan sanksi,” Ketua Panwaslu Kabupaten Malang M Wahyudi, Rabu (3/6) kemarin.

Sanksi yang akan diberikan nanti, tegas Wahyudi, jika terbukti ada tindak pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan dukungan. Tim sukses agar tidak melakukan manipulasi data jika nanti menyetor fotokopi KTP dan tandatangan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Panwaslu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan atas dukungan berupa KTP dan tandatangan warga, akan meminta bantuan kepada masing-masing Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), agar untuk memperketat pengawasan dan pemantaun disetiap gerakan yang dilakukan oleh tim sukses bacabup,” paparnya.

Seperti ketika masuk pada tahapan verifikasi faktual dukungan KTP yang prosesnya cukup berat. Sebab, Panwaslu harus memastikan dukungan warga itu by name, by address atau nama dan alamat harus jelas dan sesuai dengan yang adan pada data di KTP. “Pengalaman pada periode lalu, banyak dukungan KTP yang dipalsukan, seperti anggota TNI/Polri yang KTP-nya dibuat dukungan tanpa persetujuan pemiliknya. Sehingga hal itu melanggar aturan KPU,” ungkaprnya.

Untuk itu, pihaknya berharap, agar ketika penjaringan dukungan KTP, para bacabup independen sudah harus bersih pada tingkatan hulu, sebelum nanti diserahkan kepada KPU. Dengan begitu, akan mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh bacabup dan tim sukses Karena Panwaslu tidak mau kecolongan lagi seperti Pemilukada 2010 silam, yang banyak KTP dipalsukan. Q cyn

OLAHRAGA

10

Kamis Wage 4 JUNI 2015

LINTASAN

KONI Jabar Pantau Atlet di SEA Games Jakarta, Bhirawa Tim Satuan Tugas (Satgas) "Jabar Kahiji" KONI Jabar berangkat ke Singapura untuk memantau atlet Jabar yang berlaga pada ajang SEA Games 2015.

"Jumlah atlet Jabar yang berlaga 97 orang, termasuk belasan manajer, official dan mekanik. Kami memastikan penampilan para atlet Jabar bisa maksimal," kata Humas dan Promosi KONI Jabar Kiki Nurjaman ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Tim KONI Jabar berangkat pada Rabu, dan langsung melakukan pemantauan di beberapa lokasi cabang olahraga yang telah mulai dipertandingkan.

Rencananya rombongan dari Jabar itu akan bertemu dengan sejumlah atlet Jabar yang menjadi kontingen SEA Games 2015 pada Kamis (4/6). Kebetulan pada hari itu tidak ada pertandingan yang diikuti atlet Jabar.

"Selain berkumpul dan memberikan motivasi, juga akan menyerahkan 'uang cendol' bagi atlet," kata Kiki.Q ant

Wali Kota Padang Pastikan Bonus Atlet Cair Padang,Bhirawa Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah memastikan bonus atlet yang turun pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2014 akan cair.

"Kita sebenarnya sudah berkomitmen untuk menyerahkan bonus atlet secepatnya, namun masalahnya tersandung masalah kelengkapan anggaran," kata dia di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu.

Dia mengatakan anggaran yang disiapkan sebelumnya tidak mencukupi, sehingga pada perubahan anggaran 2015 dimasukkan tambahannya.

Dia menyebutkan pada APBD 2015 telah dianggarkan bonus atlet sebesar Rp3 miliar, namun tersebut tidak mencukupi karena dari total medali yang diperoleh Kota Padang seharusnya bonus yang diberikan Rp5 miliar.

"Kita tentu tidak dapat membayar sebagian uang yang ada untuk atlet, sebab akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka nantinya," kata dia.

Dia mengatakan untuk menambah alokasi untuk bonus atlet tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD Padang, sehingga dapat kesepakatan bahwa kekurangannya dianggarkan dalam APBD Perubahan.

"Sebelumnya kita juga meminta bantuan pada pihak ketiga, namun tidak mencukupi. Untuk itu, kekurangannya dialokasikan dalam APBD Perubahan," kata dia.

Dia menambahkan, total perolehan medali Kota Padang pada Porprov di Dharmasraya 2014 yakni 107 medali emas, 87 medali perak, dan 84 medali perunggu.Q ant

Tommy Sugiarto

Menpora Minta Timnas U-23 Tetap Semangat Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta punggawa timnas sepak bola U-23 tetap bersemangat meski dalam laga perdana takluk 2-4 dari Myanmar di Stadion Jalan Besar Singapura Selasa malam (2/6).

"Saya melihat usaha mereka sudah maksimal dan luar biasa. Memang permainan Myanmar mungkin di atas kita tetapi ini bukan sesuatu yang harus disesali," kata Imam saat ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu.

Menpora menyatakan kekalahan tersebut bisa menjadi momentum timnas U-23 untuk bangkit meraih kemenangan sehingga bisa memperbaiki posisi di grup.

"Saya akan mendorong anakanak untuk terus bersemangat karena masih ada pertandingan selanjutnya untuk bisa dimenangkan," kata Menpora.

Dalam pertandingan tesebut, empat gol kemenangan Myanmar dicetak oleh Si Thu Aung (2 gol), Shine Tura, dan Lwin Kyaw Zin. Sedangkan sepasang gol untuk Garuda Muda dicetak oleh Abduh Lestaluhu dan Ahamad Nufiandani.

Kekalahan ini membuat Indonesia menghuni posisi juru kunci Grup A sedangkan Myanmar bercokol di puncak klasemen dan unggul agresivitas gol atas tuan rumah Singapura yang menang 1-0 atas Filipina.

Pada laga selanjutnya, Evan Dimas dan kawan-kawan akan melawan Kamboja pada

Tommy: Stamina Kunci Saya Kalahkan Lin Dan Jakarta, Bhirawa Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Tommy Sugiarto mengatakan kunci permainannya mengalahkan pemain Tiongkok Lin Dan terletak pada stamina dalam pertandingan babak pertama Super Series Premier BCA Indonesia Open 2015.

"Memang dia pemain besar, tapi sekarang situasinya berbeda, di lapangan dari segi stamina itu saya lebih unggul," kata Tommy seusai bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Rabu.

Tommy mengatakan ia memperhatikan perubahan kondisi Lin Dan pada "game" kedua yang sudah mulai kehilangan ritme dan tidak bisa mengikuti kecepatan bermain dari anak Icuk Sugiarto tersebut.

Setelah set pertama yang dimenangkan pemain terbaik nomor dua dunia tersebut dengan skor 19-21, Tommy langsung meninggalkan Lin Dan di set kedua dengan skor 21-8.

Setelahnya Tommy sempat memimpin dengan skor 11-2 pada "game" ketiga, namun pemain Tiongkok tersebut sempat mengejar dengan selisih dua poin lewat skor 16-14.

"Saya sangat kehilangan fokus saya saat dia mulai menyusul.

Tapi saya berusaha untuk fokus, tetap tenang dan tidak terburuburu. Saya coba mengembalikan ritme bermain saya," kata Tommy.

Selain itu pemain kelahiran Jakarta 27 tahun silam tersebut juga mengatakan keyakinan menjadi kunci kemenangannya.

"Karena saya yakin, di india saya pernah mengalahkan dia," kata Tommy.

Ia mengaku sempat kaget setelah pengundian memunculkan namanya akan langsung bertanding dengan Lin Dan di babak pertama.

"Setelah 'drawing' keluar memang sangat kaget, Lin Dan punya nama besar. Semua orang rasanya mengecilkan saya. Tapi setelah saya mengalahkan Lin Dan, orang tidak bisa meremehkan saya lagi," kata Tommy.Q ant

Sabtu (6/6).

Aji Optimistis Lolos Semifinal Pelatih timnas U-23 Aji Santoso mengaku tetap optimistis anak asuhnya masih berpeluang lolos ke babak semifinal SEA Games 2015 meski dalam laga perdana takluk 2-4 dari Myanmar di Stadion Jalan Besar Singapura.

"Myanmar mencetak gol dengan memaksimalkan kesalahan individu pemain dan tidak melalui permainan kombinasi. Tentu kami perlu bermain lebih baik dan mengurangi kesalahan," kata Aji seperti dilansir tim media PSSI di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan bahwa situasi yang terjadi pascakekalahan tersebut memang tidak bagus, namun ia tetap meng-

apresiasi penampilan anakanak yang sudah memberikan kemampuan yang maksimal.

"Timnas U-23 akan belajar dari kekalahan itu. Masih ada tiga pertandingan lagi, saya yakin kami masih mampu lolos ke babak semifinal," kata pelatih asal Malang tersebut.

Sementara itu, gelandang timnas U-23 Evan Dimas mengaku kekalahan ini membuat dirinya dan seluruh tim akan introspeksi serta siap bangkit di laga-laga berikutnya.

"Myanmar tampil lebih bagus. Namun kami harus semangat dan lupakan kekalahan ini," kata Evan Dimas.

Sedangkan bomber timnas U-23, Muchlis Hadi Ning meminta maaf kepada rakyat Indonesia belum bisa mempersembahkan kemenangan di laga perdana ini.

"Mohon maaf, untuk per-

tandingan ke depannya harus lebih baik lagi dan juga mudahmudahan bisa kembali ke jalur kemenangan," kata Muchlis.

Dalam pertandingan tesebut, empat gol kemenangan Myanmar dicetak oleh Si Thu Aung (2 gol), Shine Tura, dan Lwin Kyaw Zin. Sedangkan sepasang gol untuk Garuda Muda dicetak oleh Abduh Lestaluhu dan Ahamad Nufiandani.

Kekalahan ini membuat Indonesia menghuni posisi juru kunci Grup A sedangkan Myanmar bercokol di puncak klasemen dan unggul agresivitas gol atas tuan rumah Singapura yang menang 1-0 atas Filipina.

Pada laga selanjutnya, Evan Dimas dan kawan-kawan akan melawan Kamboja pada Sabtu (6/6) mendatang.Q ant

Tim Bridge Indonesia Lolos ke Kejuaraan Dunia Jakarta, Bhirawa Tim bridge senior Indonesia lolos ke kejuaraan dunia di Chennai, India, 26 September - 10 Oktober setelah tampil gemilang pada kejuaraan "50th Asian Pacific Bridge Federation (APBF) Championship 2015" di Bangkok, Thailand, 21-31 Mei. "Keberhasilan ini sudah sesuai target. Semoga kami bisa melanjutkan hasil positif ini di kejuaraan dunia nanti," kata Dewan Pembina PB GABSI Michael Bambang Hartono seperti yang dilansir tim media PB GABSI di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, lolosnya tim senior ke kejuaraan dunia tidak diraih dengan mudah karena pada kejuaraan di Thailand yang merupakan pijakan untuk level banyak tim yang tidak boleh diremehkan. Hanya saja, tim Indonesia yang diperkuat oleh pemain berpengalaman mampu bermain gemilang.

Pada "50th Asian Pacific Bridge Federation (APBF) Championship 2015" tim senior Indonesia diperkuat oleh Henky Lasut, Eddy Manoppo, Denny Sacul, Bert Toar Polii, Munawar Sawirudin dan Michael Bambang Hartono mampu mengalahkan tim Hongkong dengan 14,20 - 5,80 VPs dan berhak medali emas.

Selain berhasil mengalahkan Hongkong, kemenangan

ist

Tim bridge senior Indonesia berharap bisa melanjutkan ke kejuaraan dunia setelah berhasil pada kejuaraan "50th Asian Pacific Bridge Federation (APBF) Championship 2015. tim Indonesia juga tidak lepas dari kekalahan Taiwan, yang menjadi saingan terdekat Indonesia, dari Australia dengan 8,66 - 11,34 VPs. Kemenangan Indonesia atas Hongkong juga sangat dramatis, karena ditentukan pada board No. 19 (2 boards terakhir) setelah pasangan Denny - Berce di Open Room kontrak 3NT + 2, sementara di Close Room pasangan Henky - Eddy menggagalkan kontrak 4S - 2 dari pemain Hongkong.

"Pertandingan round terakhir sangat menegangkan, karena kami ketinggalan dari Taiwan di round 11 dan round 12 dan Hongkong juga bermain bagus waktu lawan ka-

mi di round terakhir. Selanjutnya tentu kami harus lebih giat berlatih agar bisa mencapai target sebagai juara dunia," kata salah satu atlet, Hengky Lasut.

Sementara itu, Ketua Umum PB GABSI Ekawahyu Kasih mengatakan, kekuatan Indonesia pada cabang olahraga bridge memang pantas untuk dibanggakan. Bahkan, Indonesia juga menjadi pelopor terbentuknya federasi bridge Asia Tenggara yakni South-East Asia (SEA) Bridge Federation. Federasi yang diketuai Michael Bambang Hartono, sementara Handojo Susanto didaulat sebagai Sekretaris Jendral.Q ant

Lima Ganda Campuran Indonesia Maju Ronde Kedua Jakarta, Bhirawa Lima pasangangan pebulu tangkis Indonesia nomor ganda campuran berhasil lolos ke ronde kedua babak utama "Super Series Premier BCA Indonesia Open 2015" yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Rabu.

Lima pasangan tersebut ialah Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja, Riky Widianto/Puspita Richi Dili, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, Andrei Adistia/Vita Marissa, dan Praveen Jordan/ Debby Susanto.

Tiga tempat Indonesia di ronde kedua babak utama BCA Indonesia Open 2015 sebelumnya sudah diamankan oleh pasangan Edi/Glo-

ria, Riky/Puspita, dan Tontowi/Liliyana yang bermain pada Selasa (2/6) malam.

Sedangkan dua tempat lagi dimenangkan oleh pemain muda Andrei Adistia/Vita Marissa yang berjuang ke babak utama dengan meraih dua kemenangan di babak kualifikasi dan Praveen Jordan/Debby Susanto yang berlaga pada Rabu.

Andrei Adisti/Vita Marissa menang dalam "game" cepat yang berlangsung selama 23 menit melawan pasangan asal Amerika Serikat Phillip Chew/Jamie Subandhi dengan skor akhir 21-12 21-18.

Sedangkan Praveen Jordan/Debby Susanto juga melaju dengan mulus ke ronde

kedua, setelah mengalahkan pasangan Jerman Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich lewat dua set berdurasi 34 menit dengan skor akhir 2116 21-17.

Dua pasangan muda lainnya Edi/Gloria dan Riky/ Puspita juga mendapatkan kemenangan mudah dengan mengalahkan masing-masing lawannya dalam pertandingan dua set.

Edi/Gloria mengalahkan pasangan Prancis Gaetan Mittelheisser/Audrey Fontaine dengan skor 22-20 2116, dan Riky/Puspita mengalahkan pasangan Jerman Michael Fuchs/Birgit Michels dengan skor 21-19 21-16.Q ant

Kamis Wage, 4 JUNI 2015

Gubernur Tunjuk Asisten IV Jabat Plt Kadisnaker l Sambungan hal 1

Jatim. Ditanya sampai kapan Sukardo menjabat Plt Kadisnaker, Pakde Karwo enggan menjawabnya. “Itu nanti saja,” katanya singkat.

Dikonfirmasi mengenai jabatan barunya ini, Sukardo mengakui mendapat tugas Plt Kadis­ naker sejak 1 Juni lalu. Ia menceritakan, pada Senin (1/6), usai apel pagi, dirinya dipanggil Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, dan diberikan tugas baru tersebut.

Usai mendapat amanah itu, sekitar pukul 10.00 WIB dia langsung menuju kantor Di­ snakertransduk Jatim untuk berkenalan dan menggelar rapat bersama staf yang diikuti sekitar 60 pegawai. Dalam rapat yang berjalan santai itu, Sukardo memastikan ingin bekerja dengan baik dan melanjutkan program-pro­ gram yang sudah ada dan berjalan.

“Saya akan melanjutkan program-pro­ gram yang sudah ada bisa berjalan dengan baik. Sebagai Plt juga tidak ada perbedaan tupoksi maupun kewenangan dengan pe­ jabat definitif. Makanya saya akan segera meninjau UPT-UPT dan bidang yang dimi­ liki Disnaker dan memastikan semuanya bekerja dengan baik,” ungkapnya.

Sukardo juga memastikan pelatihanpelatihan tenaga kerja yang selama ini ber­ jalan di Disnaker bisa berlangsung dengan baik. Khususnya dalam mempersiapkan SDM dengan keterampilan yang mumpuni bisa diterima bekerja di dalam negeri dan luar negeri. “Bismillah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik,”pungkasnya. n iib

KASN Ganti Anggota Pansel Lelang Jabatan l Sambungan hal 1 unsur internal Pemkab Tulungagung menjadi empat orang, kendati ia diambil dari unsur perguruan tinggi (eksternal).

Sesuai aturan dalam UU ASN No 5 Tahun 2014, anggota Pansel lelang jabatan yang anggotanya berjumlah tujuh orang, maka tiga orang diambilkan dari internal dan empat orang selebihnya dari eksternal.

Dengan digantinya Eko Sugiono sebagai anggota Pansel, saat ini anggota Pansel terdiri dari Sekda Tulungagung Ir Indra Fauzi MM, Kepala BKD Kabupaten Tu­ lungagung Indah Karunia Ratri SH, MH, Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Drs Hendry Setyawan MSi, Dekan FISIP Unita Dr Ishworo, dua dosen dari Univer­ sitas Brawijaya (Unibraw) Malang dan satu orang dari Badan Diklat Provinsi Jatim.

Sementara itu, dari Kantor DPRD Tulung­ agung, Sekretaris Komisi A DPRD Tulung­ agung Drs Wiwik Triasmoro, mempersoalkan proses pengumuman lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemkab Tulungagung. Dia mengatakan pengumuman adanya lelang jabatan tidak diumumkan secara terbuka.

“Mana ada media yang memuat pen­ gumuman lelang jabatan. Pansel hanya mengumumkan di website milik BKD. Kalau diumumkan di web BKD itu bukan pengumuman terbuka,” tandasnya.

Wiwik menyebut Komisi A DPRD Tu­ lungagung bakal melakukan kunjungan ke KASN di Jakarta terkait persoalan Pansel le­ lang jabatan di lingkup Pemkab Tulungagung itu. “Sudah kami jadwalkan untuk ke KASN. Rencananya pekan depan,” tuturnya.

Anggota Fraksi PDIP itu juga mengung­ kapkan tidak hanya masalah peng­umuman yang dipersoalkan Komisi A, tetapi juga banyak persoalan lainnya. Termasuk keang­ gotaan Pansel yang dinilai masih kurang tepat. “Kami pun sudah mengagendakan untuk memanggil seluruh anggota Pansel lelang jabatan,” tandasnya lagi. n wed

Tak Malu Ngepel Kantor l Sambungan hal 1

perintah pada bawahannya. ‘’Saya bersihkan sendiri di hadapan bawahan saya, akhirnya mereka punya rasa malu. Dan selanjutnya meja pelayanan untuk masyarakat selalu bersih tidak berdebu,’’ kata Camat Tarik Aan Alifauzansyah saat mengenang ketika ia masih menjadi sebagai Sekcam Sukodono belum lama ini.

Kebiasaan memberi contoh bawahan tanpa harus memberi perintah pada bawah­ an, saat ini juga masih tetap ia lakukan pada bawahannya di Kecamatan Tarik.

Terkadang bila ia lembur sampai malam, melihat ruang pelayanan kotor, ia tak cang­ gung untuk mengepelnya sendiri.

Menurut pejabat yang tinggal di Perum Villa Jasmine Suko, Sidoarjo itu, perilaku seorang pemimpin tak lepas juga dari kehidupan di ru­ mah tangganya. Kalau ia suka membersihkan rumah, bisa jadi kebiasaan ini akan berlanjut juga pada tempat kerjanya.

Diakui pria kelahiran Sumbawa, NTB itu, untuk memberi contoh yang baik pada bawahan itu tidak mudah. Tidak bisa dalam seketika bisa mengubah perilaku bawahan.

Tetapi seorang pemimpin menurutnya ja­ ngan mudah menyerah. ‘’Karena itu penting demi kebaikan sebuah lembaga,’’ ujarnya.

Di Kec Tarik saat ini, kata pria kelahiran 1975 ini, ia sedang punya kebiasaan untuk belajar secara otodidak ilmu –ilmu terapan seperti masalah pertanian. Menurutnya, ke­ tika ia masih jadi Sekcam di Kec Sukodono dulu, masyarakat yang datang ke kantor kecamatan menurutnya lebih banyak yang minta pelayanan soal administrasi. Karena, masyarakat di kec itu dianggap kehidupan­ nya sudah semi perkotaan.

Tetapi lain dengan kehidupan masya­ rakat di Kec Tarik, yang menurutnya masih bernuansa pedesaan. Sehingga, masyarakat yang datang minta pelayanan di Kec Tarik, juga masih lebih banyak yang minta pelayanan konsultasi untuk bisa mening­ katkan ekonomi dan kesejahteraan.Salah satunya masalah pertanian. “Karena SDM yang bisa memberikan konsultasi masalah ini terbatas, saya juga harus ikut mem­ bantu melayani mereka. Selain tahu dari baca-baca buku pertanian ini, saya sendiri juga dikit –dikit tahu, karena saya dulu anak seorang petani,’’ ujarnya. n ali

11

SAMBUNGAN Menhub Tegaskan Bandara Bawean Belum Beroperasi Saat Mudik l Sambungan hal 1

Sebelumnya, Kepala Dinas Per­ hubungan dan Lalu Lintas Angku­ tan Jalan Provinsi Jawa Timur Ir Wahid Wahyudi mengatakan bahwa Bandara Bawean terancam belum beroperasi saat musim arus mudik 2015 karena terganjal pada proses verifikasi dari Kementerian Perhubungan RI. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab belum tu­ runnya hasil verifikasi dan memi­ lih menunggu dari pusat. Menurut dia, sebuah kerugian besar jika hingga musim arus mudik Leba­ ran 2015 Bandara Bawean belum bisa dioperasikan karena ditunggu masyarakat, khususnya warga se­ tempat yang berniat pulang ke kam­ pung halaman. Nantinya, di Ban­ dara Bawean akan dipergunakan pesawat jenis Grand Caravan Susi Air yang berangkat dari Bawean ke Surabaya dan sebaliknya sebanyak dua kali dalam sepekan. Tarif tiket pesawat berpenumpang 12 orang tersebut sebesar Rp 249 ribu per penumpang.

Sementara itu tim verifikasi kelayakan dari Kementerian Perhubungan kemarin sedang me­ ninjau bandara perintis di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik untuk menilai kelayakan bandara yang terletak di pulau terluar wilayah tersebut. “Saat ini tim verifikasi dari Kemenhub sedang melaku­ kan peninjauan di Pulau Bawean, dan hasilnya kami masih belum dapatkan, nanti kalau ada kabar lanjutan akan saya beritahu,” ucap Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Gresik Andy Hendro Wijaya Rabu kemarin.

Dikatakannya, berdasarkan rapat terakhir, kendala yang ada pada Bandara Perintis Pulau Bawean terletak pada izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), yang masih perlu mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkung­ an Hidup (BLK) Provinsi Jawa Timur. “Kalau dari sisi udara, bandara ini sudah sangat layak dan bisa dioperasikan, namun demikian kita masih menunggu se­ mua masalah beres sebelum secara resmi dioperasikan,” katanya.

Andy mengaku selalu pro ak­ tif dengan semua pihak terkait permasalahan bandara, dan di­ rinya sangat ingin bandara ini bisa segera dioperasikan untuk menun­ jang transportasi masyarakat di wilayah pesisir. Sebab, selama ini masyarakat masih harus meng­ gunakan kapal untuk menuju Pulau Bawean, dan selalu terken­ dala apabila cuaca dan gelombang tidak bersahabat. “Penyelesaian bandara dari sisi Pemkab Gresik sudah beres, termasuk masalah pembebasan lahan dan pembangu­ nan beberapa pendukung lainnya, oleh karena itu kita harapkan bisa segera dioperasikan,” ujarnya.

Sementara itu, rencananya Bupati Gresik Sambari Halim Radianto beserta Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf akan meninjau bandara Pulau Bawean pada Minggu (7/6), untuk melihat hasil akhir dari pembangunan bandara ini. “Kita semua ingin bandara ini sudah bisa dioperasi­ kan sebelum lebaran, sehingga

Peringati Hari Lingkungan Hidup, Adu Kreativitas Busana Daur Ulang l Sambungan hal 1

bisa dimanfaatkan untuk keper­ luan arus mudik 2015,” ujarnya.

Lelang Trem Surabaya Pada kesempatan yang sama, Kementerian Perhubungan juga menyatakan proyek pemban­ gunan alat Angkutan Massal Cepat atau AMC berupa trem di Kota Surabaya tahun ini masih memasuki tahap penyelesaian studi kelayakan. “Tahun ini masih menyelesaikan studi sam­ bil membangun infrastrukturnya.

Sedangkan pekerjaan lelang, san­ gat kecil untuk dilakukan tahun ini, mungkin tahun depan,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Johan di Surabaya kemarin.

Diketahui, Pemkot Surabaya bersama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia sebagai operator trem dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT) Surabaya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman alias MoU. Dalam MoU tersebut, Ke­ menhub dan Pemkot Surabaya sebagai pelaksana dan penang­ gung jawab proyek, sedangkan KAI sebagai operator trem.

Rencananya proyek jalur trem Surabaya akan membentang sepa­ njang 17 km yang menguhubung­ kan wilayah Surabaya Selatan dan Utara yakni dimulai dari Wonokromo, Pandegiling, Em­ bong Malang, Kedungdoro, Pasar Blauran, Pasar Turi, Indrapura, Rajawali, Jembatan Merah, hing­ ga Tugu Pahlawan. Jalur trem tersebut bakal memiliki 29 titik pemberhentian. n iib, kim

Risma Ingin Tetap Kelola SMA/SMK l Sambungan hal 1

gratis SMA dan SMK di Sura­ baya,’’ katanya, Rabu (3/6).

Besarnya perhatian Risma akan dunia pendidikan tak lepas dari asumsinya bahwa bangsa dan negara ini bisa sukses jika pendidikannya baik.

Dia menyadari bahwa ke de­ pan, persaingan sekolah sudah bukan antar kota atau provinsi saja, melainkan sudah men­ cakup antar negara. Untuk itu, seluruh komponen pendidikan di Surabaya harus disiapkan semaksimal mungkin.

Selain memberikan perha­ tian tingkat sekolah menengah, Risma juga memberi perhatian lebih pada jenjang SD. Menurut dia, fase SD adalah fase krusial di mana kapasitas otak siswa harus diisi dan dimanfaatkan untuk hal-hal positif.

Pembekalan ilmu yang kom­ plet menjadi salah satu syarat membentuk karakter anak bangsa yang tangguh. Sebagai upaya penguatan sektor SD, Risma sudah menyiapkan ang­ garan Rp 46 miliar khusus un­ tuk pembenahan fisik bangun­ an sekolah.

Seperti diberitakan pera­ lihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi masih menjadi persoalan di Surabaya. Alasan yang mem­ beratkan masih berputar-putar soal anggaran. Sebab, selama ini Surabaya telah mampu menggratiskan seluruh biaya pendidikan hingga 12 tahun.

Sehinga merasa perlu menda­ pat pengecualian. Sayang, harapan tersebut dipastikan akan pupus. Sebab, peralihan pengelolaan SMA/SMK telah ditetapkan dalam Undang-Un­ dang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Di­ nas Pendidikan Kota Surabaya Sudarminto mengatakan ada kekhawatiran masyarakat akan pengalihan kewenangan kepada pemerintah daerah ini. ‘’Mereka khawatir jika sekolah menengah ditangani pemerintah daerah, sekolah akan menarik dana dari masyarakat,’’ katanya.

Kekhawatiran itu muncul ka­ rena pemerintah daerah mengu­ rusi banyak sekolah menengah dengan wilayah yang luas.

Di Jawa Timur sendiri menu­

rut Sudarminto ada 38 kota dan kabupaten. Kalau kewenangan­ nya tetap seperti yang lama, Pemkot Surabaya lebih fokus.

Pengalihan kewenangan pen­ gelolaan pendidikan menengah merupakan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga Pemkot Sura­ baya hanya berharap Surabaya mendapat perlakuan khusus.

Selama ini Surabaya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 449 miliar atau 30 persen dari APBD Kota Surabaya untuk peningkatan kualitas pendidikan sesuai Undang Un­ dang Sisdiknas. ‘’Bu Wali sudah mengirim surat kepada presiden dan Men­ teri Pendidikan agar Surabaya mendapat perlakuan khusus untuk masalah ini,’’ katanya.

Menurut Sudarminto alokasi anggaran itu diperuntukkan hingga 2016. Sehingga kemung­ kinan agar tetap gratis, Pemkot Surabaya akan menghibahkan biaya pendidikan kepada Pem­ prov Jatim. ‘’Hibah itu masih memungkinkan untuk dilaku­ kan, kami akan bicarakan masalah ini dengan Pemprov Jatim,’’ katanya.n dre

Berbeda dengan peserta SMPN 1 Bangil yang me­ makai gaun dari daun pisang dan jerami kering , model cantik bernama Rafa Ta­ sya Kamila (13) mendadak pingsan saat tampil. Spon­ tan saja, para dewan juri maupun guru pembim­bing langsung menolongnya.

“Anak didik kami tadi awalnya belum makan. Dita­ mbah lagi karena capek dan grogi sehingga saat tampil langsung pingsan.

Ini pembelajaran untuk peserta lainnya jangan sam­ pai seperti anak didik kami ini,” tandas Eka Hamida, guru pendamping SMPN 1 Bangil.

Sekitar 63 peserta dari kalangan pelajar dan ma­ hasiswa mengikuti lomba busana daur ulang itu seba­ gai rasa untuk menumbuh­ kan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya

sampah dan kebersihan ling­ kungan di sekitarnya. “Keg­ iatan ini tak lain agar para pelajar maupun masyarakat lebih peduli dengan sampah.

Utamanya sampah non or­ ganik. Karena selain ber­ manfaat, cara seperti ini juga memiliki makna dan nilai ekonomi jika dikemas dengan menarik,” tandas Kepala BLH Kabupaten Pasuruan Muchaimin.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf berharap kepada se­ luruh masyarakat di Ka­ bupaten Pasuruan supaya menjaga kebersihan ling­ kungan, yakni dengan tidak membuang sampah sem­ barangan. “Harus dimulai dengan hal yang sederhana untuk peduli lingkungan.

Yakni mulai dari keluarga kita sendiri wajib memupuk pemahaman bahwa ling­ kungan itu harus dijaga.

Selanjutkan kita serukan kemasyarakat luas,” jelas Irsyad Yusuf. n hil

SPBG di Jatim Bakal Kena Pajak l Sambungan hal 1

bersama Dipenda Jatim beberapa waktu lalu, me­ mang ada potensi pajak yang diambil dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) men­ galami penurunan. Hal ini sebagai imbas dari naiknya BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang membuat daya beli masyarakat menurun.

Akibatnya PKB, baik mobil atau motor juga mengalami penurunan pula. Untuk itu perlu mencari potensi pajak baru yang dapat menambah pundi-pundi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Jatim. ‘’Saya sudah minta Dipen­ da Jatim untuk mengkaji dan menganalisa berdirinya SPBG di Jatim yang jumlahnya cukup banyak ini. SPBG se­ bagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor ini memiliki potensi cukup besar dalam menyumbang­ kan pajak. Karena itu, perlu dilakukan pembicaraan lebih dahulu dengan Perusahaan Gas Negara (PGN),’’tegas politisi asal Partai Demokrat (PD), Rabu (3/6).

Hal senada juga diungkap­ kan Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq. Diharap­ kan dengan ditariknya pajak dari SPBG, maka dapat menu­ tup berkurangnya pendapa­ tan Jatim dari PKB. Apalagi melihat kondisi ekonomi yang belum stabil yang berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat tentunya akan membuat sejumlah pemban­

gunan yang digagas Pemprov Jatim juga turun.

Padahal, tambah poli­ tikus asal Lumajang ini, PKB selama ini memberi­ kan kontribusi sangat besar terhadap PAD Jatim. Kar­ enanya, kalau PKB terus mengalami penurunan, maka dapat dibayangkan sejumlah program pemban­ gunan di masyarakat ikut tersendat. ‘’Selain kita men­ cari potensi pajak baru, kita juga minta ke pemerintah pusat untuk menganalisa secara detil untung ruginya menaikkan BBM terhadap ekonomi kerakyatan,’’lanjut pria yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim ini.

Seperti diketahui, akibat turunnya dana perimbangan membuat PAPBD 2015 Ja­ tim mengalami defisit. Kar­ ena itu sejumlah program pembangunan yang tidak mendesak dilakukan penin­ jauan ulang. Di antaranya terkait pembangunan in­ frastruktur terpaksa di­ lakukan pembayaran secara multi years. Namun untuk program kerakyatan misal­ nya program padat karya tetap dilaksanakan. ‘’Memang kita terpaksa harus memilah-milah sejum­ lah program pembangunan akibat minimnya PAPBD 2015. Dan yang pasti kami eksekutif dan legislatif sepa­ kat untuk mendahulukan proyek pembangunan untuk masyarakat,’’lanjut Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar. n cty

Peredaran Ijazah Palsu Disinyalir dari PTS Bermasalah l Sambungan hal 1

Darul Ulum Jombang, Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STAI) Tulungagung dan sejumlah PTS lainnya. Di Surabaya, Suprapto belum melihat ada PTS yang diindikasikan meng­ eluarkan ijazah palsu. Akan tetapi dia mengingatkan agar melihat potensi pengeluaran ijazah palsu oleh PTS yang sedang berkonflik.

“Biasanya yang konflik rektor sama pemilik yayasan.

Di tengah konflik itu, ban­ yak pihak memanfaatkannya untuk mengeluarkan ijazah palsu,” tutur dia.

Suprapto tidak menutup mata hanya PTS bermasalah yang berpotensi mengeluarkan ijazah palsu. Karena selain PTS, percetakan juga memiliki peluang tingggi. Artinya, bu­ kan PTS yang mengeluarkan ijazah tersebut namun pihak asing yang kemudian men­ cetak ijazah palsu. Karena, tidak dapat dipungkiri ada PTS yang sering memprak­ tikkan jual beli ijazah palsu.

“Ijazah palsu itu bermacam

macam. Dikeluarkan PTS yang mahasiswa tidak lulus atau bisa juga dikeluarkan PTS yang tidak punya ma­ hasiswa,” tutur profesor asal ITS ini.

Suprapto menambahkan, Kopertis tidak bisa berbuat banyak dalam pencegahan ijazah palsu ini. “Kita hanya bisa menunggu laporan dari masyarakat,” tandasnya.

Karena sejak terbitnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI No 184 Tahun 2001, Koper­ tis tidak punya kewenangan banyak. Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa PTS diberi otonomi untuk melaksanakan berbagai tindakan termasuk dalam hal ijazah.

Dihubungi terpisah, Pe­ merhati pendidikan tinggi Yayasan Lembaga Peduli Pen­ didikan Indonesia (YLPPI) Murpin J Sembiring meng­ atakan, maraknya kasus ijazah palsu sebenarnya bisa dideteksi dan disikapi dengan mudah. Selama ini, Kopertis telah memiliki SDM dosen yang ditempatkan di sejumlah

PTS tersebut.

Sayangnya, keberadaan dosen yang mayoritas bersta­ tus PNS itu tidak bisa efektif melakukan pengawasan, gagal memberikan data ke Kopertis.

Bahkan, tidak jarang di antara mereka ikut terbawa arus di PTS penempatan.

“Sebenarnya Kopertis bisa dengan mudah mengetahui PTS mana yang tidak sehat di Jatim maupun Kopertis lain di Indonesia. Dari mana bisa tahu? Ya dari dosen Kopertis yang ditempatkan di PTS itu.

Jadi sebenarnya Kopertis pu­ nya banyak instrumen untuk menertibkan,” papar Murpin yang juga Rektor Universitas Widya Kartika (Uwika) Sura­ baya itu.

Tidak efektifnya penga­ wasan Kopertis atas PTS, kata Murpin, membuat banyak kampus swasta semakin liar.

“Banyak PTS yang menerap­ kan kuliah jauh atau kelas jauh. Padahal ini jelas-jelas dilarang. Faktanya masih banyak PTS memberlakukan hal ini. Ijazahnya sih asli, tapi proses perkuliahan jarak jauh

ini yang bisa dibilang palsu,” ungkapnya, lagi.

Antar Kopertis, menurut Murpin, sebenarnya bisa berk­ oordinasi terkait maraknya kelas jauh. Namun ini juga tidak jalan. Dia mencontoh­ kan keberadaan PTS di Jatim yang mengadakan kelas jauh bagi PNS Pemprov atau Pem­ kab di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Indone­ sia Timur. Di daerah Papua, misalnya.

“Banyak pejabat PNS di Papua ikut kuliah kelas jauh.

Kuliahnya di Papua, tapi kampusnya di Surabaya. Ko­ pertis Papua lapor ke saya soal ini. Tidak tahu kapan kuliahnya, tahu-tahu peja­ bat di Papua itu rombongan ke Surabaya untuk wisuda,” pungkas Murpin.

Sebelumnya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mu­ hammad Nasir mengimbau gubernur untuk menertibkan dan memeriksa kembali ijazah yang dimiliki oleh para PNS. “Saya minta Bapak Guber­ nur dan Wakil Gubernur bisa

melakukan penertiban dan pengecekan kembali ijazahijazah pegawainya untuk mencegah terjadi pemalsuan gelar,” katanya.

Nasir menilai, maraknya peredaran ijazah palsu de­ ngan munculnya universi­ tas-universitas yang tidak memilki izin saat ini meresah­ kan masyarakat. Pemalsuan ijazah, kata Nasir, merupakan tindakan tidak terpuji kar­ ena hal tersebut menyangkut masalah moral.

Selain mengimbau untuk memeriksa ijazah PNS, Nasir juga meminta semua rektor mengecek ijazah dosen mer­ eka. Bahkan, Nasir sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua rektor terkait instruksi tersebut. “Jika ditemukan, langsung ditin­ dak,” tuturnya.

Hal ini sangat penting kar­ ena menurutnya, dosen meru­ pakan pengajar, sehingga pe­ meriksaan ijazah ini bertujuan agar tidak terjadi pembodohan yang dilakukan oleh dosendosen yang tidak memiliki gelar yang sah. n tam

Angkat Kultur Budaya Islam yang Menjadi Bagian Keseharian Warga di Ujung Timur Jatim l Sambungan hal 1

itu ingin dihilangkan. TPI kami sulap menjadi tempat yang bersih dan layak sebagai salah satu tujuan wisata yang menawan,” ujar Anas.

Selain itu, kata Anas, Pemkab Banyuwangi ingin membangkitkan semangat kebaharian ke seluruh masyarakat Banyuwangi. Mengingat potensi maritim Banyuwangi yang sa­ ngat besar. “Ikhtiar kami agar daerah yang dulunya terbelakang, ke depan menjadi bersih dan potensi-potensinya terangkat. Termasuk akan melakukan penanaman 200 pohon trembesi di sekitar TPI Muncar, sehingga tempat

ini nyaman dikunjungi dan tidak pa­ nas. Seperti pelabuhan di Korea yang teduh dan asri.

Dijelaskan Anas, Banyuwangi terus berkomitmen untuk mengangkat fesyen khas daerah. Seperti menge­ nalkan kain batik Banyuwangi ke kancah nasional dan internasional, lewat Indonesia Fashion Week (IFW) di Jakarta, maupun Banyuwangi Batik Festival yang digelar di daerah. Kini, Banyuwangi juga ingin dikenal sebagai daerah maju yang tetap menghayati kultur budaya Islam yang dipegang oleh mayoritas warganya.

“Kami akan selalu mencari cara untuk menampilkan keunikan daerah.

BIFW kami angkat untuk merep­ resentasikan kultur budaya Islam yang menjadi bagian dari keseharian warga di ujung timur Jawa ini. Selain itu,sekarang Indonesia menjadi salah satu kiblat mode muslim dunia, kita ingin di Banyuwangi juga muncul desainer fesyen muslim yang bisa go nasional,” kata Bupati Anas.

Sementara itu, salah satu pe­ menang lomba desain, Muhammad Hariyono mengatakan, dia senang sekali bisa ambil bagian dalam event ini. Meski persiapannya kurang dari seminggu, pria berusia 25 tahun ini merasa surprise terpilih sebagai juara pertama. “Saya hanya punya waktu

5 hari untuk mendesain baju pesta muslimah. Inspirasinya saya dapatkan dari karya Koko Tozai, salah satu desainer kelas dunia,” tutur desainer asal Banyuwangi yang akrab dipanggil Yoyo ini.

Khusus untuk desainnya kali ini yang bertema origami, Yoyo men­ gaku awalnya dia menemui kesulitan dalam hal penempatan lipatan dan jahitannya yang harus pas dan detil.

Maklum, tema origami ini nyaris mirip dengan model lipatan kertas asal ne­ geri Sakura. Ke depan Yoyo berharap, event semacam ini akan terus ada, dan dia berjanji untuk terus terlibat di dalamnya.*

UTAMA

12

Kamis Wage, 4 JUNI 2015

Pembangunan Waduk Gongseng Terancam Terhenti Terkendala Pembebasan Lahan Pemprov, Bhirawa Masalah pembebasan lahan yang belum beres sampai saat ini membuat pembangunan Waduk Gongseng di Bojonegoro terancam terhenti. Karena hingga saat ini proses pembebasan lahan masih belum ada jalan penyelesainnya.

Kepala Dinas PU Pengairan Jatim, Ir Supaad MSi melalui Kepala Bidang Pembangunan, Rudi Novianto, sampai saat ini pembebasan lahan milik PT Perhutani belum juga bisa diatasi. Sehingga proyek penampungan air bagi masyarakat itupun terbengkalai.

Dijelaskannya, pembebasan lahan belum bisa dilakukan karena PT Perhutani meminta pengganti sama atas lahan tersebut. Sementara, Pemprov Jatim belum bisa menyiapkan lahan tersebut.

“Jadi proyek ini terhenti karena regulasi. UU mensyaratkan bahwa harus ada pengganti yang sama pemanfaatan atas lahan itu. Baik luas dan posisi lahan

maupun juga tegakan. Ini yang sulit. Kami sudah beberapa kali menemui Kementrian PU dan Kementrian Kehutanan atas masalah ini. Tetapi tetap tidak ada hasil,”katanya, Rabu (3/6).

Terakhir, Gubernur Jatim Soekarwo, kata Rudi juga sudah berkirim surat kepada presiden perihal pemanfaatan lahan itu.

Namun hasilnya juga nihil. “Pak Gubernur sudah menyiasati dengan mengajukan pinjam pakai atas aset PT Perhutani itu. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Mungkin karena belum ada regulasi yang mengatur model seperti ini,”katanya.

Rudi menjelaskan, pihaknya

LINTAS PERISTIWA

Inspektorat Proses Aduan Dugaan Penipuan CPNS Kediri, Bhirawa Kantor Inspektorat Kota Kediri, Jawa Timur, memroses aduan terkait dugaan penipuan yang dilakukan pegawai pemerintah kota itu saat tes penerimaan calon pegawai negeri sipil 2010. “Kami sudah terima aduannya dan saat ini masih proses. Ada tahapan-tahapan memrosesnya, misalnya memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” kata Sekretaris Inspektorat Kota Kediri, Syaiful Choiri di Kediri, Rabu (3/6).

Ia mengatakan, masalah aduan itu memang bisa ditindaklanjuti, namun untuk indisipliner pegawai masih memerlukan beberapa pemeriksaan. Yang bersangkutan juga belum diketahui pasti, apakah bekerja di tempat yang sama atau sudah pindah. Laporan itu dilakukan karena korban yang bernama Imam Sayuti, warga Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, mengaku sudah tidak mempunyai jalan keluar. Korban bertemu dengan dua orang pegawai pemkot yang mengaku bisa memasukkan anaknya menjadi PNS di Pemkot Kediri. Kedua PNS itu adalah AND dan KAR. Keduanya saat ini masih sebagai PNS aktif di Pemkot Kediri.

Kejadian itu, lanjut dia, terjadi pada 2010. Mereka mengaku bisa menjembatani menjadi PNS dengan menyerahkan sejumlah uang. Pada akhirnya, ada kesepakatan dimana korban menyerahkan uang sebesar Rp180 juta.

Uang itu tidak diserahkan secara tunai, melainkan diangsur. Uang sebesar Rp180 juta itu diangsur beberapa kali, yakni sebesar Rp25 juta sampai Rp30 juta, hingga uangnya terkumpul dan mencapai Rp180 juta.

Antara korban dengan oknum PNS tersebut juga menyepakati, dimana uang akan dikembalikan jika tidak lolos menjadi PNS. Namun, pada saat pengumuman anak mereka tidak lolos seleksi menjadi pegawai negeri, sehingga korban meminta uangnya dikembalikan. Namun, uang korban tidak kunjung dikembalikan.

Bahkan, pernah ada beberapa kali pertemuan antara kedua belah pihak dan sudah ada kesepakatan untuk mengembalikan, tapi sampai sekarang belum.

Kedua pegawai itu, membuat surat pernyataaan sanggup mengembalikan uang. Bahkan, PNS yang bernama KAR sampai menjaminkan sertifikat tanahnya sebagai jaminan untuk mengambalikan uang korban pada 2012, namun sampai saat ini juga belum terealisasi.

Syaiful berharap, masalah ini bisa diselesaikan bersama dan dicarikan jalan keluarnya, dan diharapkan tidak sampai ke ranah hukum. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan jika ingin menyerahkan masalah itu ke polisi. “Ini masalah di luar kedinasan, tapi karena menyangkut PNS kami proses. Kalau bisa, ini diselesaikan kekeluargaan,” katanya.

Syaiful mengatakan sampai saat ini aduan tersebut masih dalam proses pemeriksaan. Inspektorat juga masih mengagendakan untuk memanggil kedua oknum PNS tersebut. Q van,ant

Maket pembangunan Waduk Gongseng, sayangnya proses pembangunan terancam terhenti karena terkendala masalah pembebasan lahan.

ngotot terhadap penyelesaian waduk tersebut karena sifatnya yang mendesak. Waduk tersebut

dibangun untuk mengembalikan fungsi waduk Pacal yang telah berkurang debit airnya.

Saat ini, waduk peninggalan Belanda tersebut debit airnya berkurang banyak. Dari semula 40 juta m3 menjadi 22 Juta m3.

Akibatnya, proses irigasi lahan pertanian di wilayah Bojonegoro terganggu. Petani yang semula bisa menanam padi dua kali dan polowijo sekali dalam setahun, kini hanya mampu menanam sekali saja dalam setahun. Itu karena tidak semua lahan teraliri air.”Itu sebabnya dibangun waduk Gongseng dibangun. Bila waduk ini selesai, maka bisa menampung hingga 20juta m3 air.

Kekuatan itu (Gongseng dan Pacal) akan mampu mengaliri 16000 hektare (Ha) lahan sawah petani di wilayah Bojonegoro,”urainya.

Alasan lain adalah karena pembangunan waduk Gongseng sudah berjalan sekitar 6%. Selain akses jalan masuk, Pemprov Jatim juga sudah menyiapkan infrastruktur penunjang.

“Membangun waduk itu bukan

perkara mudah. Harus ada kajian matang menyangkut kondisi cekungan, geologis hingga DEDnya. Di luar itu, proyek ini juga harus mendapat sertifikasi dari komisi keamanan bendungan.

Nah, waduk Gongseng ini sudah jalan semua. Tinggal membangun infratstruktur utama,”paparnya.

Meski begitu, Rudi mengaku terus melakukan upaya pendekatan kepada pemerintah pusat.

Satu di antaranya adalah pendekatan politis yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

“Mudah-mudahan segera ada jalan keluar. Sehingga waduk bisa selesai,”katanya.

Selain membangun Waduk Gongseng di Bojonegoro, saat ini Pemprov Jatim juga tengah menyiapkan empat waduk lain di tempat berbeda. Di antaranya waduk Tukul di Pacitan, waduk Bendo di Ponorogo, waduk Tugu di Trenggalek, serta waduk Bajul Mati di Banyuwangi. Q rac

Bareskrim Polda Gerebek Pabrik Pupuk Anorganik Sidoarjo, Bhirawa Tim gabungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur menggerebek pabrik pupuk anorganik CV DTM di Desa Lemujud, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. “Kami telah menggeledah pabrik pupuk anorganik di Krembung yang proses pembuatannya menyimpang dari Standar Nasional Indonesia (SNI),” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Yazid di Sidoarjo, Rabu (3/6).

Dalam penggerebekan yang didasarkan laporan polisi LPA/659/V/2015/Bareskrim pada tanggal 28 Mei 2015 itu, petugas menemukan pupuk anorganik merk Zamrud 18-10-15-2-6-2+1TE dan hendak dikirim ke Medan sebanyak 23 ton.

Untuk barang bukti yang disita antara lain 500 karung (25 ton) pupuk NPK Zamrud, 10 karung phosphat (50 kg / karung), 10 karung dolomite (50 kg/karung), lima karung limbah penyedap rasa (50 kg/ karung), dua unit mesin, dua kompor, satu kg zat pewarna, dan 100 karung kosong, “Kami juga menangkap pemilik CV DTM, LD (44), asal Tulangan, Sidoarjo, Jatim. LD ditetapkan sebagai tersangka setelah kami memeriksa saksi pelapor, penangkap, RT, karyawan, mandor, dan bagian administrasi,” katanya.

Didampingi Kasubdit Tipiter AKBP Maruli Siahaan, ia menjelaskan CV DTN

abed nego/bhirawa

Tim gabungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur saat menggerebek pabrik pupuk anorganik CV DTM di Desa Lemujud, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur.

telah membuat pupuk anorganik dengan merk Rosela, namun pupuk anorganik dengan merk Zamrud tidak sesuai dengan standar SNI. “Pembuatan pupuk anorganik dengan merk Zamrud itu menggunakan bahan dasar antara lain dolomite, phosphat, limbah padat, dan penyedap rasa yang dicampur, lalu dimasukkan mesin granola untuk dijadikan

butiran-butiran dan dimasukkan mesin molen untuk pewarnaan,” katanya.

Ia menambahkan tersangka dijerat dengan pasal 60 Ayat 1 huruf f juncto Pasal 37 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman dan atau Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Sanksinya, pidana penjara paling

Nenek Penderita Tumor

Lega Setelah Dioperasi dan Berharap Hidup Normal Probolinggo, Bhirawa Nasiya kini bisa lepas dari beban yang membelenggu hidupnya, karena tumor yang bersarang ditubuhnya sudah berhasil diangkat. Kini warga Dusun Langai 1, Desa Bulang, Kecamatan Gending berharap bisa hidup normal setelah menjalani proses operasi.

Sebelumnya nenek berusia 55 tahun itu hanya bisa pasrah dengan tumor seberat 15 kg ditubuhnya, karena ia takut menjalani operasi.

Tapi setelah dibujuk oleh Camat Gending Muhamad Ridwan, Nasiyah pun mau menjalani proses operasi di RSUD dr Soetomo Surabaya.

Muhamad Ridwan, AP. MM menceritakan, kondisi nenek empat cucu 6 bulan lalu kondisi sangat parah karena tumor yang menyerangnya sudah membesar, dengan volume kurang lebih 15 kilogram. Ia tak mampu untuk berdiri dan hanya terbaring ditempat tidur. Untuk duduk saja ia harus dibantu oleh anak dan suaminya.

Berbagai upaya dilaku-

kan oleh pihak kecamatan, setiap sebulan sekali Ridwan harus rayu Nasiya dan keluarganya agar mau dioperasi dengan biaya gratis dan tidak akan sakit. Entah apa yang menjadi dia bulan Mei kemarin tepatnya 2 minggu yang lalu dia mau dioperasi. Tanpa pikir panjang dan takut berubah pikiran maka kami bersama dinas kesehatan Kabupaten Probolinggo membawanya ke dr.Sutomo Surabaya.

Tidak menunggu lama maka tumor yang tidak ganas yang bersarang di tubuh sang penderita sudah diangkat, bahkan saat ini keadaannya mulain sehat, untuk mengenatui sejauh mana perkembangannya pihaknya sedang melakukan kontrol ke dokter seminggu 2 kali, katanya.

Sri Wahyuni (32), anak kedua Nasiya, saat saat mendapingi Muhamad Ridwan mengatakan, saat itu Ibu selalu sesak jika bernafas. Kalau malam selalu merintih kesakitan. Dengan diopesarinya kemarin itu

maka dia hidup normal kembali seperti sedia kala, bahkan sudah bisa beraktifitas.

Nasiya sudah mengidap tumor sejak sebelas tahun yang lalu. Namun, waktu itu masih kecil dan masih mampu beraktifitas. Sekitar lima tahun yang lalu, perutnya mulai membesar, sehingga oleh tetangga, ibu dikira hamil. Meski membesar, ibu enggan dioperasi.

Pasalnya ia trauma dengan kejadian yang menimpa tet-

angganya, yang waktu itu meninggal setelah menjalani operasi tumor.

“Sekitar 2007 aparat desa sudah membawa saya untuk menjalani pengobatan, tapi saya takut dioperasi setelah ada tetangga yang meninggal setelah operasi tumor,” katanya. Sejak itu, ia hanya periksa ke mantri kesehatan, itu pun dua tahun yang lalu, kemudia juga menjalani pengobatan alternatif atau paranormal. Q wit

Nasiya kini bisa lepas dari beban yang membelenggu hidupnya, karena tumor yang bersarang ditubuhnya sudah berhasil diangkat.

lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar,” katanya Sebelumnya (2/6), petugas Ditreskrimsus Polda Jatim juga telah membongkar gudang penimbunan pupuk bersubsidi di Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Jombang, yang diselewengkan dengan modus memindahkan jatah pupuk untuk daerah tertentu ke daerah lain. Q ali,ant

PKB Gresik Siap Pecat Pengurus Jadi Panwascam Gresik, Bhirawa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik, Jawa Timur siap memecat pengurusnya yang menjadi panitia pengawas kecamatan (Panwascam) karena akan menodai independensi pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung di wilayah setempat, Desember 2015. “Sesuai aturan, kalau mau jadi PPK atau Panwascam harus keluar atau mengundurkan diri dari partai. Jadi ini sudah jelas aturannya,” ucap Wakil Ketua DPC PKB Gresik Ainur Rofiq, di Gresik, Rabu (3/6).

Ainur mengaku, sebelumnya beredar kabar bila salah satu pengurusnya telah terpilih jadi PPK di wilayah Menganti, Kabupaten Gresik. Ia mengakui, pengurus yang dimaksud adalah berinisal MM, namun demikian, Ainur menegaskan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya di kepengurusan DPC PKB sejak 2009.

Ainur mengatakan dirinya telah melakukan pengecekan terhadap surat pengunduran diri MM, dan pada kepengurusan 2013-2018 nama yang bersangkutan sudah tidak ada lagi.

“Sudah kami cek ke PAC dan memang sudah tidak ada nama MM dalam kepengurusan. Ini membuktikan kalau yang bersangkutan telah keluar dari PKB lebih dari lima tahun lalu,” ucapnya. Q ant

Merehabilitasi Korban Narkoba

BNN Kota Malang Razia Tempat Kos Kota Malang, Bhirawa Mengimplementasikan program pemerintah untuk merehabilitasi pada 100 ribu pengguna narkoba, BNN Kota Malang melakukan razia ke sejumlah tempat kos yang ada di kota ini.

Dan ketika razia berlanjut ke kawasan Ranugrati, Kelurahan Sawojajar, ditemukan dua orang yang dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Razia ini merupakan operasi gabungan dalam upaya pencegahan dan penertiban narkoba. Adapun temuan adanya pengguna narkoba itu bermula saat petugas memasuki kamar salah satu penghuni kos yang berinisial YW. Dalam pengakuannya, TW bekerja sebagai LC di tempat karaoke.

Saat kamarnya digrebek, YW ketahuan sedang bermesraan dengan kekasihnya, CD, warga Blimbing.

Dan sebelum didatangi petugas, CD sempat bermalam di tempat kos pacarnya tersebut. “Dan setelah dites urine, ternyata diketahui bahwa keduanya positif menggunakan narkoba jenis sabu,”ujar Kepala BNN Kota Malang, AKBP Hennry Budiman, Rabu (3/6).

Dengan adanya hasil tes tersebut, Unit Satreskoba Polres Malang Kota langsung melakukan penggeledahan. Di dalam kamar, petugas mendapati barang bukti berupa alat hisap bong dan sisa sabu. Dari alat hisan yang ditemukan, diduga bahwa keduanya telah melakukan pesta sabu.

“Saat ini keduanya dibawa ke kantor BNN untuk diperiksa lebih lanjut. Jika memang mereka memiliki sindikat, langsung ditindak kepolisian. Kami juga akan cek seberapa parah penggunaannya. Jika korban, maka akan kami rehabilitasi, karena itu wajib,” jelas Hennry Budiman. Diketahui, kos yang berada di RT 3/RW 1 Ranugrati tersebut banyak dihuni pasangan muda-mudi. Pemilik kos enggan berkomentar mengenai hal itu.

Namun salah satu penghuni kos di Sawojajar, Icha, menyatakan bahwa razia tersebut sangat baik untuk dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu iapun sangat mendukung upaya petugas dalam melakukan operasi tersebut. Q mut