Harian Bhirawa Edisi 4 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Semoga kegiatan ini bisa membawa Desa Dringu menjadi lebih baik dan bermanfaat, desa menjadi lebih maju dan sejahtera, terutama menyangkut sarana dan prasarana desa,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 6

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari SE

Kamis Pahing, 4 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

4

AGENDA HARI INI

DESEMBER 2014

 Gubernur H Soekarwo -

Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 13.00

Menghadiri Pengukuhan KRI Bung Tomo di Dermaga Ujung Koarmatim Menghadiri Haul Langitan PP Langitan Widang Tuban

KPK Segera Periksa Bupati Bangkalan Sita Uang Rp 4 M dari Rumah Fuad Amin

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00

Jakarta, Bhirawa Penangkapan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron oleh KPK mulai menyeret ke anaknya, Makmun Ibnu Fuad yang saat ini menjabat Bupati Bangkalan. Makmun diduga ikut menikmati dan mengetahui kasus suap gas alam yang terjadi sejak 2007 ini.

Menghadiri Raker Korpri Jatim di Kantor Dipenda Provinsi Jatim

Gandeng Jepang Kembangkan SMA – SMK Jatim Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim kembali menggandeng pihak asing untuk mengembangkan pendidikan menengah di sejumlah daerah. Setelah Jerman, kali ini kerjasama kembali dilakukan dengan pemerintah Jepang.

Tawaran kerjasama ini diterima dari sejumlah perwakilan Japan Foundation saat mendatangi kantor Dindik Jatim, Rabu (3/12). Deputi Japan Foundation Hanzawa yang datang bersama tenaga ahli Bahasa Jepang Nakamura menawarkan sejumlah program terkait pertukaran pengembangan bahasa dan budaya Jepang di Jatim. Di antaranya ialah pendidikan Bahasa Jepang untuk siswa SMA-SMK di Jatim.

“Rencana awal pendidikan Bahasa Jepang ini untuk lima daerah lebih dulu. Yaitu, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto dan Malang,” kata Hanzawa.

Menanggapi tawaran tersebut, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menyambut positif. Menurutnya, ini akan menjadi peluang kerjasama yang baik antara Jatim dan Jepang dalam hal pengembangan pendidikan. “Japan Foundation datang kemari untuk meminta peta potensi pendidikan kita untuk pengembangan Bahasa Jepang. Dan kita ajukan lima daerah itu. Masing-masing daerah ada dua sekolah SMA dan SMK yang dituju,” kata Harun ditemui usai pertemuan.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memastikan akan memeriksa Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad terkait kasus suap yang dilakukan Fuad Amin Imron.

“Anaknya (Makmun) bagian dari yang menerima untuk diserahkan ke bapaknya (Fuad), mata

Jakarta, Bhirawa Pemerintah mengadakan rapat koordinasi mengenai kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, subsidi listrik dan membahas APBN P 2015. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil “Iya rapat masalah terkait salah satunya kuota BBM subsidi. Dengan ini akan mengumumkan policy ke depan,” kata Sofyan di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/12) sore.

Senada dengan Sofyan, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan hal yang sama. Menurutnya, dalam rakor kali ini membahas tentang subsidi BBM dan turunnya harga minyak dunia.

“Iya nanti akan rapat soal itu,” jelasnya.

Rakor dimulai pukul 19.00 di Kementerian Keuangan. Rakor sendiri akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Hingga berita diturunkan pukul 20.15 belum ada tanda-tanda hasil dalam rakor itu.

Sudirman hanya membenarkan pemerintah akan mengkaji ulang harga bahan BBM bersubsidi yang berlaku saat ini. Pemerintah akan segera mengambil sikap dalam waktu dekat. “Sering saya katakan, prinsipnya harga subsidi tidak boleh melampaui harga keekonomian. Jadi sudah pasti kalau kecenderungan turun terus akan ada peninjauan secara keseluruhan kebijakan subsidi,” ujar Sudirman.

 ke halaman 11

Cukup Gelar Tikar di Kantor PEJABAT di Pemkab Sidoarjo ini menaati betul larangan Menpan RB yang tidak membolehkan PNS untuk melakukan acara di hotel. Dalam kegiatan bersama dengan para pelajar SMA di Sidoarjo barubaru ini, pelaksanaannya pun cukup hanya dengan menggelar tikar sambil lesehan di ruangan tengah kantornya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) di Jl Pahlawan Sidoarjo.

Menurut pejabat yang memimpin di BPMPKB Sidoarjo ini, meski acara digelar di tempat sederhana, namun kegiatan bisa berjalan sukses dan lancar. ‘’Kita tidak ada tempat, apalagi ruangan kita di bagian atas juga sedang dipakai acara,

Ali Imron

Sentil..

 ke halaman 11

 Pernikahan usia dini di Kab Banyuwangi diklaim turun  Semoga gaya hidup bebas tak semakin meningkat  Tak dapat dana KPS, makan nasi aking  Tunggu bentar lagi ada kartu sabar  Wali kota optimistis tak ada perusahaan keberatan UMK  Bukan tak ada, pengusaha-buruh sama-sama bingung

 ke halaman 11

Perkembangan Kasus Fuad Amin  KPK telah menetapkan 3 orang

tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan. Mereka adalah Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Rauf serta Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko.  Perusahaan Antonio, yakni PT Media Karya Sentosa diketahui menjalin kerjasama dengan salah

 ke halaman 11

Rapat, Pemerintah Diprediksi Akan Turunkan Harga BBM

rantai. Pada saatnya akan diperiksa,” kata Adnan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (3/12).

Dia menambahkan, perjanjian terkait proyek jual beli gas alam pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur sudah

 ke halaman 11

Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad alias Ra Momon (kiri) dengan ayah kandungnya, Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin datang bersama dalam satu kegiatan sebelum Fuad ditangkap KPK.

Dana Kompensasi BBM Disunat Perangkat Desa

ristika/bhirawa

Praktik pemotongan dana kompensasi BBM untuk warga miskin terjadi di hampir semua desa di Kabupaten Nganjuk. Pemotongan secara masif dilakukan oleh perangkat desa

Nganjuk, Bhirawa Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itu ungkapan yang pas untuk menggambarkan nasib warga miskin di Kabupaten Nganjuk. Bagaimana tidak, dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang diterima warga miskin di Kabupaten Nganjuk banyak disunat. Pemotongan dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi antara Rp100 ribu hingga Rp 150 ribu terjadi merata di hampir seluruh wilayah. Alasannya, dana pemotongan tersebut akan dibagikan kepada warga miskin lainnya yang tidak mendapat dana PSKS.

 ke halaman 11

Proyek AMC Surabaya Masuk RPJMN Ditargetkan Beroperasi 2017 Pemkot, Bhirawa Pemerintah pusat menargetkan proyek Angkutan Massal Cepat (AMC) jenis trem di Kota Surabaya segera dibangun dan dioperasikan pada 2017.

Apalagi, proyek AMC Surabaya sudah masuk dalam Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) 2015-1019.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Bidang Transportasi Sarana dan Pra Sarana Bappenas Bambang Prihartono di acara workshop Surabaya Mass Rapid Transit (Smart) yang digelar oleh Pemkot Surabaya di lantai II Balai Kota Surabaya, Rabu (3/12). ‘’Dalam RPJMN 2015-2019, AMC Surabaya menjadi salah satu

prioritas. Jadi sudah jelas komitmen pemerintah. Karenanya, Bappenas ambil inisiatif untuk memulai. Terus terang kami sangat ingin AMC ini bisa berjalan baik dan pada 2017 nanti sudah bisa beroperasi,” tegasnya.

Dikatakan Bambang, sudah saatnya pembangunan AMC di Surabaya segera dikerjakan. Apa-

Dewan Desak Pemprov Realisasikan Pembangunan Kantor Dinas di Suramadu DPRD Jatim, Bhirawa Setelah terhenti hampir selama tiga tahun sejak 2011, DPRD Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk segera merealisasikan pemindahan sejumlah kantor dinas di kawasan kaki Suramadu. Ini karena merujuk RTRW Kota Surabaya, sepanjang kawasan Jl A Yani akan diplot menjadi kawasan bisnis.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana mengakui alasan Pemprov Jatim tidak segera membangun beberapa kantor dinas di

 ke halaman 11

Wali Kota Persilakan Polisi Panggil Kepala SKPD Malang, Bhirawa Menggelindingnya dugaan pungutan 1% di tiap SKPD di lingkungan Pemkot Malang dalam pembahasan APBD setempat 2015 di tangan Polres Malang Kota, telah diketahui oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton.

Bahkan orang nomor satu di Pemkot Malang itu mempersilakan polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

“Silakan saja, semua diusut sampai tuntas agar permasalahannya menjadi jelas.

Kami tidak keberatan polisi memeriksa para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), demi menegakkan kebenaran dugaan kasus pungutan satu persen itu,”tutur Muhammad Anton di Balaikota Malang,

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pesona Gandrung Sewu

Ajang Konsolidasi Budaya, 1.200 Penari Merahkan Pantai Boom Menjelang sore di akhir pekan lalu, Pantai Boom Banyuwangi menjadi lautan merah saat 1.200 penari Gandrung unjuk kebolehan. Menarikan tarian khas yang menjadi identitas Banyuwangi, mereka ibarat bidadari turun dari langit. Ribuan penari Gandrung itu menyuguhkan tarian elegan nan memesona. Tari kolosal itu kian memukau saat seribu selendang merah Gandrung mulai terkembang.

Diananta Putra, Kab Banyuwangi Gandrung, seni tari khas Banyuwangi yang kerap menjadi tarian pembuka di berbagai ajang. Tari ini menyimbolkan penghormatan masyarakat Blambangan kepada Dewi Sri. Melibatkan 1.200 penari Gandrung mulai tingkat SD hingga SMA, tari ini dikemas menjadi pertunjukkan tari kolosal massal nan memukau.

Pagelaran ini bukan hanya

sekadar pertunjukan tari kolosal, tapi mengandung makna konsolidasi budaya yang melibatkan banyak pihak.

“Ini juga salah satu strategi menumbuhkan kecintaan generasi muda pada seni Gandrung. Mereka tidak hanya menjadi penonton namun terlibat langsung dalam upaya pelestarian itu sendiri,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sebanyak 1.200 penari gandrung menari kolosal di Pantai Boom akhir pekan lalu.

Kali ini, Gandrung Sewu mengangkat tema ‘Seblang Subuh’. Barisan lelaki pembawa penjor mengawali pertunjukan. Mereka mantan prajurit-prajurit Blambangan

yang berusaha mengumpulkan rekan-rekan seperjuangan di masa lalu. Disusul puluhan Gandrung Marsan (Gandrung Laki-laki) masuk yang membawakan tarian

diananta putra/bhirawa

Gandrung bernuansa jenaka.

Awalnya, Tari Gandrung dibawakan oleh laki-laki atau yang kerap disebut

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Kamis Pahing 4 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Tiga PerusahaanAjukan Keberatan UMK Pemprov, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim memastikan ada tiga perusahaan padat karya di Kabupaten Mojokerto dan Gresik yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) tahun 2015.

“Ketiga perusahaan itu merasa tidak mampu membayar karyawannya dengan nilai UMK baru yang sudah ditetapkan.

Ketiga perusahaan itu ada di Mojokerto dua perusahaan, satunya di Gresik,” ujar Kadisnakertransduk Jatim, Edy Purwinarto, di Surabaya, Rabu (3/12).

Dia menjelaskan, ketiga perusahaan itu, salah satunya adalah perusahaan produsen sepatu. “Data lengkapnya saya belum dapat laporan, yang pasti perusahaan yang dari Gresik belum lengkap syarat administrasinya dan dikembalikan dulu,” katanya.

Menurut dia, pengajuan penangguhan UMK itu masih akan dibahas oleh dewan pengupahan dan selanjutnya ditindaklanjuti ke lapangan oleh tim dari Disnakertransduk Provinsi Jatim. “Jika perusahaan dipastikan tidak dapat menggaji sesuai UMK, maka akan dibahas secara bipatrit oleh pihak perusahaan dan serikat pekerja. Kedua belah pihak akan bertransaksi tentang nilai upah dan waktu kapan bisa membayar sesuai UMK,” jelasnya.

Sesuai aturan yang berlaku, batas terakhir bagi perusahaan untuk pengajuan besaran nilai UMK 2015 hingga 21 Desember. Syarat mengajukan penangguhan, diantaranya terdapat adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruh yang juga disertai beberapa administrasi seperti lampiran bukti neraca yang telah diaudit akuntan publik.

Dikatakan Edi, Disnakertransduk Jatim tidak mengetahui kondisi masingmasing perusahaan. Tetapi, melalui mekanisme penangguhan itu, Pemprov akhirnya bisa mengetahui kondisi peQ rac.hms rusahaan bersangkutan.Q

Terdakwa Umroh Abal-abal Dituntut Dua Tahun Penjara PN Surabaya, Bhirawa Nur Kusuma (48), harus pasrah dengan tuntutan dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditujukan padanya. Tuntutan dua tahun ini dirasa pantas dengan perbuatan wanita yang merupakan Kepala Cabang PT Borgo Kelana Tour And Travel Jawa Timur, atas kasus penipuan perjalanan Haji dan umroh.

Sidang yang digelar di ruang Tirta 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (3/ 12) mengagendakan pembacaan tuntutan oleh JPU. Dalam tuntutannya, Jaksa Suci Anggraeni dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan terdakwa Nur Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan kepada calon jaamh haji.

“Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan.

Meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara,” kata Jaksa Suci dihadapan Ketua Majelis Hakim Tahsin, Rabu (3/12).

Dijelaskan Jaksa Suci, tuntutan yang dibuatnya sesuai dengan dakwaan Pasal 372 dan 374 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Dalam dakwaannya, terdakwa Nur Kusuma selaku Kacab wilayah Jatim di PT Borgo Kelana Tour and Travel, secara sengaja melakukan penipuan bersama sang Direktur PT Borgo Kelana Tour yakni Abu Bakar Borgo (DPO).

Lanjut Suci, modus yang digunakan terdakwa dalam menipu korbannya yaitu dengan menjanjikan keberangkatan korbannya dalam umroh untuk calon haji.

Selain itu, terdakwa juga berjanji membawakan perlengkapan selama umroh dan mengantarkan calon jamaah haji hingga ke bandara juanda.

“Perbuatan yang dilakukan terdakwa, dinilai telah melanggar Pasal 372 dan 374 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP,” terang Jaksa Q bed Suci.Q

Langka Pupuk Jelang Musim Tanam, Petani Menjerit DPRD Jatim, Bhirawa Memasuki musim tanam Desember 2014, petani di Jatim kesulitan mendapatkan pupuk baik yang bersubsidi maupun non subsidi. Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto usai menyerap aspirasi masyarakat di Dapil V, Malang Raya, Rabu (3/12).

“Ada 4 Kecamatan di Malang Raya yang mengeluh karena kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi maupun non subsidi sudah hampir 2 bulan. Akibatnya, para petani terpaksa menunda musim tanam, padahal musim penghujan sudah datang,” ujar politisi asli Malang ini.

Diakui Agus Dono, jatah pupuk bersubsidi saat ini

memang dikurangi pemerintah. Namun anehnya, pupuk non bersubsidi juga hilang di pasaran, sehingga para petani kelabakan. “Karena itu pemerintah provinsi harus mendesak pemerintah pusat dan pabrik pupuk Indonesia supaya segera menggelontor pupuk agar tak terjadi kelangkaan di pasaran,” harapnya.

Sekedar diketahui, dalam

Rencana Kerja Alokasi Pupuk (RKAP) tahun 2014 seharusnya 11,2 juta ton untuk nasional. Namun kenyataannya hingga Mei 2014 hanya sekitar 7,8 juta ton. Itu artinya ada kekurangan sekitar 3,4 juta ton. Seharusnya pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pertanian mengkaji ulang kebijakan dalam mengalokasikan anggaran untuk pemberian subsidi pupuk.

“Kebijakan Mentan dengan nomor surat Permentan 122/ Permentan/SR-130/XI/2013 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang,” jelasnya.

Produksi pupuk bersubsidi, lanjut Agus Dono juga perlu disesuaikan dengan RDKK

(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan tambahan anggaran kepada pupuk Indonesia supaya bisa memproduksi sesuai kebutuhan riil.

“Kalau anggaran pemerintah pusat tidak mencukupi harusnya pemerintah juga berani menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pokok Pemerintah (HPP) terhadap pupuk bersubsidi. Mengingat, ongkos produksi di tingkat pabrik naik akibat kenaikan BBM, TDL dan inflasi yang otomatis mempengaruhi harga pupuk bersubsidi,” beber Agus Dono.

Kalau kelangkaan pupuk

berkepanjangan, Agus Dono khawatir dapat mempengaruhi produksi tanaman padi di Jatim. Padahal, Jatim merupakan salah satu penyokong lumbung pangan nasional.

“Kondisi ini sudah tergolong emergency. Jika tak segera ditangani maka hasil pertanian kita akan diserang oleh produk impor. Kalau sudah begini matilah nasib petani Indonesia khususnya Jatim. Untuk itu dalam keadaan emergency seperti ini, pusat harus mencari kebijakan dan terobosan untuk menyelamatkan produk pertanian kita sekaligus nasib para petani,” Q cty pungkasnya.Q

Pembagian 600 Ribu KIS Belum Jelas

trie diana/bhirawa

Sejumlah mahasiswa jurusan pendidikan khusus Universitas Negeri Surabaya menggelar drama teatrikal peringatan Hari Disabilitas Internasional di depan gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, Rabu (3/12).

Alami Diskriminasi, Penyandang Difabelitas Tuntut Pemerintah Adil DPRD Jatim, Bhirawa Memperingati hari difabelitas yang jatuh pada 3 Desember 2014, sejumlah penyandang cacat bersama mahasiswa Unesa menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Jatim. Dalam aksinya mereka juga melakukan aksi teaterikal yang menceritakan hidup kalangan difabelitas yang selalu mengalami diskriminasi. Padahal mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang normal.

Salah satu penyandangn difabel, Ledi Hana mengaku selama ini pemerintah tidak begitu memperhatikan kalangan difabelitas.

Misal terkait fasilitas umum masih banyak gedung pemerintah yang tidak memiliki akses untuk kalangan penyandang difabel. Tidak hanya itu dari segi pendidikan pun sangat terbatas. Anak berkebutuhan khusus selalu disekolahkan

di SLB (sekolah luar biasa). ‘’Padahal banyak dari mereka yang secara fisik ini memiliki kekurangan, tapi mereka bisa berprestasi. Untuk itu di hari difabelitas ini para kalangan penyandang difabel sangat berharap pemerintah bisa memberikan perhatian kepada mereka.

Tidak hanya sekedar mengeluarkan undang-undang atau peraturan daerah untuk penyandang difabelitas, tapi faktanya itu hanya menjadi macan kertas,’’tegasnya saat hearing bersama Komisi E DPRD Jatim, Rabu (3/12).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengatakan jika Jatim sudah memiliki Perda nomor 3/2013 tentang penyandang difabelitas. Sesuai amanah perda bagi penyelenggara pemerintah (instansi/lembaga) diwajibkan memberikan fasilitas, sarana dan prasaran maupun akses

bagi penyandang difabelitas selambat-lambatnya lima tahun setelah perda itu disahkan. ‘’Jika tidak aka nada sanksi administrasi bagi penyelenggara pemerintahan yang tak melaksanakan amanah Perda 3/ 2013,’’tegas politisi asal PAN Jatim ini.

Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mengakui jika pelaksanaan Perda difabelitas memang belum maksimal, karena baru tahun 2013 digedok artinya masih butuh sosialisasi. ‘’Yang pasti dari cerita para penyandang difabelitas ini, saya akan meminta Pemprov maupun Pemkot dan Pemkab untuk merealisasikan perda penyandang difabelitas, khususnya untuk fasilitas umum,’’lanjut politisi asal Q cty Partai Demokrat Jatim ini.Q

Surabaya, Bhirawa Hingga detik ini pembagian 600 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada dua daerah di Jatim,Surabaya dan Banyuwangi, belum jelas arahnya.

Kepala BPJS Regional VII Jatim Andi Afdal mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui berapa total pembagian KIS di dua daerah tersebut. ‘’Kita tidak tahu Surabaya dapat berapa dan Banyuwangi dapat berapa?’’ ujarnya.

Andi Afdal Menurutnya, belum adanya Juknis KIS menyebabkan pembagian kartu sakti di dua daerah belum jelas juntrungnya. ‘’Kita akan mudah membagikan kartu jika ada Juknisnya tapi jika belum ada kita masih kebinggungan dalam membaginya,’’ ucapnya.

Pada program KIS Surabaya dan Banyuwangi merupakan pilot projek dari pemerintah pusat. Dengan demikian sementara ini daerah lain tidak akan mendapatkan pembagian kartu KIS karena sifatnya masih uji coba. ‘’Nantinya semua daerah akan dibagikan KIS. Tapi saat ini sifatnya masih uji coba hingga daerah yang lain harus menunggu keputusan dari pusat,’’ ucapnya.

Ke depan BPJS memastikan pembagian akan tuntas dalam waktu singkat. “Saya rasa 2017 sudah bisa dibagikan secara keseluruhan keseluruh masyarakat di Jatim,” katanya.

Meskipun mendapat waktu hingga lima tahun ke depan, namun ia yakin pembagian kartu bisa tersebut bisa diselesaikan lebih cepat. “Infrastruktur di Jatim mendukung untuk itu,” ujarnya. Apalagi, pemerintah provinsi (Pemprov) mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam pembagian KIS. BPJS, menurutnya juga telah memiliki semua data yang diinginkan pemerintah.

Nama-nama warga yang ingin mendapatkan KIS sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah menentukan kreteria warga Q dna yang berhak untuk menerima KIS.Q

Surabaya Jadi Barometer Nasional Ketenagakerjaan, Rekomendasi TKI Diperketat Pemkot, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya memperketat sistem pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Terutama dalam urusan pemberian surat rekomendasi. TKI yang tidak mendapatkan surat itu dipastikan tidak bisa mengurus keberangkatannya.

Sebab, disnaker provinsi hanya meloloskan TKI yang sudah mengantongi rekomen-

dasi tersebut.

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Disnaker Surabaya, Yuni Cahyawati mengatakan, sesuai peran Disnaker Surabaya adlah menyeleksi TKI. Semua Calon TKI harus masuk penampungan di Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Hal itu harus dilakukan karena laporan TKI bermasalah pasti ada.

“ Karena di Surabaya sendiri sangat rendah se Jatim untuk CTKI. Kalau yang berangkat mungkin itu pilihan terakhirnya, atau mungkin juga diajak saudara atau temanyang sudah sukses disana,” terangnya saat ditemui Bhirawa diruang kerjanya, Rabu (3/12).

Dia mencontohkan kasus TKI yang berada di Yordania warga Lakarsantri, dirinya berangkat secara non procedural. Ketika di

Yordania ada masalah, karena tidak dibayar kompainnya ke Disnaker. “ Setelah kita cek, ternyata berangkatnya dari Bogor dan itu illegal. Kalau berangkatnya resmi tidak ada kendala, semisal mendapat rekomendasi dari Disnaker Surabaya meski berangkatnya bukan dari Surabaya,” ceritanya.

Menurut dia, perkara itu terungkap setelah seseorang melapor ke Kedutaan Indone-

sia di Yordania. Saat itu, warga Lakarsantri dilaporkan tengah disekap sang majikan. Gajinya juga tidak dibayarkan. Laporan itu langsung diteruskan ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Ternyata, warga Lakarsantri, Surabaya. Persoalannya, disnaker kota merasa tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Q geh atas nama S.Q

Lagi, Guru SD Muhammadiyah 4 Pucang Meraih Juara II ONIP Lagi, karya imajinatif guru SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya dipersembahkan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Imam Suharso SSi SPd MPd, guru matematika ini meraih juara II Olimpiade Nasional Inovatif Pembelajaran (ONIP) Matematika 2014 di Yogyakarta.

Imam berhasil membuat karya inovatif berupa pengembangan media pembelajaran yang mengusung konsep geometri yang diberi nama Rubaru Kubalima Great Effect Menurut Imam—sapaan akrabnya, inovasi berupa alat peraga berupa kepingan terbuat dari akrilik perpaduan engsel dan mur-baut untuk mata pelajaran matematika ini membutuhkan waktu dua bulan. Kepingankepingan terbuat dari bahan akrilik yang sudah dipotong dengan menggunakan sinar laser ini berbentuk persegi lima, persegi enam, persegi panjang dan kubus ini, bila dirangkai bisa membentuk rubik bangun ruas limas atau prisma. ‘’Media pembelajaran bangun ruang ini, efektifitas untuk mempermudah siswa dalam memahami bangun

ruang lebih efektifitas, dengan bahan yang lebih kuat, awat serta tidak berbahaya bila dibandingkan menggunakan media kertas karena lebih berbahaya karena harus menggunakan gunting atau silet dalam memotong kertas. Untuk media dari akrilik ini siswa tinggal merangkai saja. Dan bisa digunakan pembelajaran untuk siswa SD, SMP hingga SMA,’’ papar Imam yang gemar bermain game PES ini.

Imam juga menjelaskan, satu paket media pembelajaran ini berisi bangun datar sebanyak 22. Diantaranya, bangun datar persegi panjang, segitiga sama sisi, segi tiga kaki, segi enam dan engsel serta mur dan baut. Bangun datar dari bahan akrilik ini dipotong menggunakan tehnologi laser sehingga ke 22 bangun datar

ini semuanya presisi, hal ini mempermudah siswa dalam mengkombinasikan dalam membentuk sebuah bangun.

Rubaru Kubalima ini hasil inovasi Imam yang mengedapankan asas mutu dalam pembelajaran yang meliputi, peningkatan proses perencanaan, proses penilaian, hasil pembelajaran, bimbingan dan konseling. Karya Imam ini mampu menyabet juara ke dua yang kesemua jurinya berasal dari Widyaswara P4TK Matematika, LPMP dan dosen yang kompeten di bidang ujinya masing-masing.

Sebab tak hanya pengembangan media yang dikaji Imam dalam penelitiannya, tetapi dari sisi strategi pembelajaran yang inovatif serta pemetaan gaya kognitif spasial peserta didiknya juga diteliti. Penelitiannya berjudul, Pengaruh Penggunaan Media Rubaru Kubalima Great Effect dengan Cognitive Style Spasial Terhadap Hasil Belajar Matematika, Bab Jaring-jaring Bangun Ruang Kelas V SD Muhammadiyah

trie diana/bhirawa

Juara II Olimpiade Nasional Pembelajaran Matematika, Imam Suharso SSi SPd MPd (kanan) bersama Humas SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya Edi Purnomo SAg MPsi serta para siswa kelas IV di Ruang kelas saat menunjukkan piagam dan sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Tenaga Pendidikan Matematika, Rabu (3/12).

4 Pucang, Surabaya. daya serap lulusan, yang jelas guru yang menempuh ‘’Serat dengan pengubahan diindikasikan dengan ber- S1-nya di Universitas WR makna dalam menyikapi tambahnya ilmu pengeta- Supratman dan S2-nya di kondisi real proses pem- huan, wawasan dan penga- Universitas Adi Buana Subelajaran di kelas yang ber- laman, serta perubahan rabaya ini. dampak pada peningkatan sikap dan perilaku siswa,’’ Guru berkacamata ini me-

maparkan, keberhasilannya dalam penelitiannya tidak terlepas dari dukungan program sekolahan yang dikomandani UstadzEddy Susanto SPd MPd selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sebab sekolah membiasakan staf gurunya melakukan riset dan pengembangan strategi pembelajaran yang berguna meningkatkan kualitas akademik dan karakter peserta didik. Karena guru sebagai tenaga professional mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, berahlak mulia, cakap kreatif, mandiri serta bertanggungjawab.

Sebelumnya, Imam juga meraih juara III kelompok guru kelas Sekolah Dasar (SD) dalam Lomba Kreatifitas guru tingkat nasional tahun 2013 yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 November hingga 29 NoQ fen vember 2013.Q

SURABAYA

Kamis Pahing 4 DESEMBER 2014

Wakil ketua Komisi II DPR RI H Mustafa Kamal beserta anggota DPR RI Komisi II dan pejabat lainnya saat mendengarkan penjelasan dari Dodi Andi salahsatu pegawai Dipenda Jatim yang berhasil menciptakan alat ATM Samsat Jatim di Kantor Samsat Manyar Surabaya, Rabu (3/12). trie diana/bhirawa

DPR RI Sebut Layanan Samsat Jatim Unik Pemprov, Bhirawa Untuk kesekian kalinya, Kantor Bersama Samsat Jatim mendapat pujian dan orang-orang penting negeri ini. Setelah beberapa waktu mendapatkan pujian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddi Chrisnandi, kini giliran para anggota DPR RI yang memberikan pujian serupa.

Bahkan, para anggota DPR RI dari Komisi II menyebut layanan Samsat Jatim sangat unik dan hanya ada di Jatim. Pujian tersebut dilontarkan para anggota DPR saat melakukan kunjungan kerja di Samsat Manyar Surabaya, Rabu (3/12).

“Secara umum pelayanan Samsat Jatim sangat bagus dan unik. Unik di sini artinya terobosan-terobosan yang telah dilakukan patut dicontoh provinsi lain. Sebab di provinsi lain

saya lihat belum ada seperti di Jatim. Bahkan di provinsi lain masih ada calonya karena sistemnya masih jadul,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H Mustafa Kamal.

Menurut dia, meski belum bisa dikatakan menjadi yang terbaik, tapi layanan Samsat Jatim sudah sangat baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indoensia. Berkat inovasi yang telah dilakukan seperti ATM (Anjungan Transaksi Mesin) Samsat Jatim atau Samsat Drive Thru merupakan inovasi, yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Meski memberikan banyak pujian, Mustafa masih memiliki banyak catatan merah untuk Samsat Manyar Surabaya. Seperti di ruang Samsat masih banyak orang berseliweran yang tidak memakai keplek. Untuk, Musfata memberikan usul yang masuk ke ruangan

Samsat adalah orang-orang yang ingin mengurus STNK saja.

“Seperti di bandara atau stasiun kereta api, yang boleh masuk hanya orang yang akan menumpang. Kalau disini (Samsat) yang boleh masuk hanya orang yang akan mengurus administrasi kendaraan. Yang tidak mengurus tidak boleh masuk. Ini tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti calo, copet dan lain-lain,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, layanan IKM (indeks kepuasan masyarakat) setelah masyarakat mengurus administrasi kendaraan, pilihannya seharusnya hanya ada dua saja, yaitu puas dan tidak puas. Sebab jika ada pilihan cukup puas, dalam layanan public maksud cukup puas tidak memiliki makna apa-apa. Sehingga pilihannya seharunya hanya puas dan Q iib tidak puas.Q

3

Ada 600 Ribu Warga Jatim Alami Kebutaan Pemprov, Bhirawa Sampai tahun 2014 angka penderita kebutaan di Jatim masih tinggi. Dari data yang dihimpun di Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jatim, jumlah penderita kebutaan mencapai 600.000 orang atau 1,5% dari total penduduk di Jatim.

Kepala RSMM Jatim Dyah Wiryastini menyatakan, selain 600 ribu buta, di Jatim masih banyak orang yang mengalami katarak angkanya mencapai 2,8 juta orang atau 7 persen dari jumlah penduduk Jatim.

Tingginya angka kebutaan dan katarak disebabkan karena beberapa hal seperti kontak waktu yang lama dengan cahaya ultra violet, radiasi, efek sekunder dari penyakit seperti diabetes dan hipertensi, usia lanjut.

Selain itu katarak juga dapat terjadi karena pola dan gaya hidup yang kurang sehat. Menurutnya, katarak terjadi akibat gangguan metabolisme dari lensa mata. Lensa mata yang mestinya jernih, karena metabolismenya terganggu membuat warnanya menjadi keruh. Akibatnya, sinar yang masuk tidak dapat tembus karena terhalang. ‘’Jadi terjadinya kebutaan akan terjadi manakala penyakit katarak tidak disebuhkan,’’ ucapnya.

Menanggapi pernyataan di atas, Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku, dirinya akan membantu RSMM Jatim dengan mangajukan anggaran ke gubernur untuk tahun 2015. ‘’Kita sudah mengajukan anggaran untuk melakukan perluasan bagunan rumah sakit, menambah peralahan medis dan Alhamdulliah disetujui,’’ ujarnya.

Perluasan dan penambahan alat di RSMM akan membantu kinerja dan pelay-

anan rumah sakit kepada masyarakat.

Dulu sebelum berganti nama menjadi RSMM, rumah sakit ini dikenal sebagai Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) akantetapi sekarang sudah berubah menjadi RSMM. Perunahan ini akan berpengaruh besar terhadap kemajuan dan perkembangan RSMM. ‘’Jika namanya BKMM maka Tupoksi akan terbatas sedangkan jika namanya RSMM maka Tupoksinya akan luas,’’ ucapnya.

Perlu diketahui menurut survei Kementerian Kesehatan RI penyebab utama kebutaan di Indonesia adalah penyakit katarak, glaukoma, kelainan retina, dan kelainan refraksi dan penyakit lain yang berhubungan dengan usia lanjut.

Angka kejadian kebutaan yang disebabkan oleh penyakit katarak melebihi separuh angka kebutaan nasional. Selain faktor degeneratif, kejadian katarak juga dipicu oleh iklim di Indonesia sebagai negara tropis, tingginya paparan sinar ultraviolet serta komplikasi berbagai penyakit sistemik diantaranya, penyakit Diabetes Melitus.

Selain itu masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan masyarakat di daerah subtropis. Sekitar 16 persen sampai 22 persen penderita katarak yang menjalani operasi katarak berusia di bawah 56 Q dna tahun.Q

Balitbang Bahas Mengenai Pemdes Tiga Hasil Penelitian Dipaparkan

Pemprov, Bhirawa Dalam seminar hasil kajian yang diselenggarakan Bidang Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim, Rabu (3/12). Dari ketiga hasil penelitian, kesemuanya menyoroti mengenai kinerja dari pemerintah desa yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan.

Kepala Balitbang Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc melalui Kabid Pemerintahan, Dr Turmudzi SH MM MBA mengatakan, dalam penanganan program pemerintah utamanya penanganan kemiskinan, pemerintah desa atau aparatur kelurahan merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga penelitian tersebut adalah ‘Kajian Peningkatan

Peran Kepala Desa Dalam Peningkatan Persalinan Aman Yang Menggunakan Jampersal Dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB di Jatim’, yang dipaparkan Peneliti Balitbang, Dr Ir Herrukmi Septarini MM. Selanjutnya, ‘Kajian Optimalisasi Sistem Inovasi Regional Dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Berorientasi Pada Kemiskinan di Jatim’ dan ‘Kajian Peran Pemerintah Desa/Aparatur Kelurahan terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur’ yang dilakukan bersama Balitbang dengan Universitas Brawijaya.Mengenai Kajian Penurunan AKI dan AKB, Turmuzi mengatakan, peran dukun beranak masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dukun bayi lebih telaten dan lebih memberikan jamQ rac inan pelayanan, sampai bantuan paska baru lahir.Q

dna/bhirawa

Kadinkes Jatim, dr Harsono bersama dengan Kepala RSMM Jatim Dyah Wiryastini meresmikan RSMM Jatim.

Jawa Timur sebagai bagian integral Indonesia harus mempersiapkan diri untuk memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015. Maka, diperlukan kerja inovasi dan antisipasi untuk menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) tersebut.

S

aat ini tim ekonomi yang dip impin Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo yang akrab dis apa Pakde Karwo, melakukan langkah jemput bola ke sejumlah negara maju yang memiliki potensi investasi global. Seperti United States of America (USA) alias Amerika Serikat dan Jepang.

Pada awal kunjungan di kawasan Amerika bagian utara, delegasi bertemu dengan Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity, lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan pasar dan investasi perusahaan-perusahaan dari AS ke seluruh dunia.

Pakde Karwo, mengatakan, dipilihnya kawasan ini karena Amerika Utara sangat penting dalam ekonomi global, dengan 18 persen populasi middle class dunia yang memiliki pengeluaran harian 10 sampai 100 dolar AS. “Jumlah kelas menengah Eropa

lebih besar tapi kurang diminati karena proteksi MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), maka kita datang ke mari. Misi ini sekaligus menjawab signal Dubes AS beberapa waktu lalu yang minta perhatian Jatim sebagai salah satu provinsi maju, untuk meningkatkan kerjasama, karena seolah lebih fokus di Asia Pasifik,” ujar Pakde di kantor Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity, 100 Randolph Street, Chicago, Illinois, Senin (1/12).

Menurut Pakde Karwo, Chicago sebagai salah satu kota tujuan cukup potensial karena menjadi pusat banyak perusahaan multinasional berbasis teknologi seperti Boeing , Caterpilar dan lainnya.

“Setelah mendengar paparan tentang kemudahan perizinan, terminal modern Teluk Lamong dan ketersediaan lahan, mereka sangat tertarik dan akan mensosialisasikannya pada perusahaan yang mereka payungi. Lem-

Deputy Director Office of Trade and Investment, Department of Commerce and Economic Opportunity, Daniel Goff menerima Cinderamata dari Pakde Karwo. baga ini juga akan melanjutkan untuk tingkat B to B, dengan ikut pameran

dagang di Jatim tahun depan dan melakukan pertemuan antar pengusa-

ha,” tuturnya.

Dia menjelaskan, selain men-

yasar tambahan investasi di Jatim, upaya ini juga sebagai strategi mengahadapi AFTA 2015. “Mereka tentu akan menangkap peluang karena sekarang zamannya efesiensi, dengan mendekatkan pabrik ke konsumen. Basis produksi di Jatim kelak akan digunakan untuk menembus pasar tunggal ASEAN, sekaligus kita menyerap teknologi, seperti kesepakatan dengan swasta dari Jepang soal konten dan SDM lokal,” papar Pakde Karwo Deputy Director Office of Trade and Investment, Department of Commerce and Economic Opportunity, Daniel Goff, optimis banyak perusahaan dari negara bagiannya yang tertarik berinvestasi ke Jatim.

“Kita harus pandai melihat peluang karena sekarang zamannya dari setiap produk pasarnya mengglobal.

Kami yakin banyak perusahaan kami yang tertarik, terlebih dengan adanya garansi pemerintah seperti kemudahan perizinan, ketersediaan lahan, dan sumber daya listrik,” ujarnya.

Dia menambahkan, setiap negara dan kawasan memiliki potensi dan kekhususan untuk dikembangkan.

“Sudah banyak perusahaan kami yang berkolaborasi dengan UMKM negara lain. Sekarang tinggal menunggu kesempatan mempertemukan kekuatan bisnis dari kedua Q iib* pihak,” pungkas dia.Q

Jatim Akan Kembangkan Kedelai Genetika

Senior Scientist and Genome Technologies Program Director, Southeast Asia, M Arief Budiman dari Orion Genomics (kanan), menjelaskan proses pemetaan gen tumbuhan pada Hadi Prasetyo dan Kepala Biro Adminstrasi.

PEMPROV Jatim akan mengembangkan rekayasa genetika untuk mengembangkan tanaman pangan jenis kedelai. Langkah ini dilakukan untuk mengejar produksi kedelai Jatim yang belum mencukupi kebutuhan di dalam provinsi.

Hal itu diungkapkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jatim, Hadi Prasetyo, saat berkunjung ke pusat riset dan pengembangan gen, Orion Genomics, di 4041 Forest Park Avaneue, St. Louis, Selasa (2/12).

“Sebenarnya kita mendapat tawaran melakukan penelitian bersama untuk mencari bibit unggul kelapa sawit, melalui pemetaan gen. Namun kami berpikir lebih baik mengembangkan bibit kedelai unggul, atau kopi dan jenis tanaman lain yang punya potensi ekonomi,” kata dia.

Hadi menjelaskan, hasil kedelai Jatim 337 ribu ton telah berkontribusi 30 persen dari hasil nasional, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan lokal sendiri. “Kita harus mengambil langkah cepat mengatasi kekurangan kedelai ini, salah satunya menggunakan fasilitas penelitan di sini. Upaya ini perlu untuk menemukan bibt kedelai yang berkualitas dan cocok ditanam di Jatim,” paparnya.

Menurut dia, langkah menggunakan teknologi pertanian Amerika Serukat ini merupakan salah satu strategi untuk mengatasi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 “Realistis saja, secara dana dan SDM kita belum mampu untuk berkolaborasi dalam penelitian ini. Maka kita akan memobilisasi swasta sebagai pemilik modal,

mereka akan tertarik karena hasilnya akan menguntungkan,” terang dia.

Senior Scientist and Genome Technologies Program Director, Southeast Asia, M. Arief Budiman dari Orion Genomics, mengatakan, Pemerintah Indonesia umumnya, dan Jatim pada khususnya perlu menggunakan riset genetika untuk mengatasi masalah pangan.

“Melalui pemetaan gen dapat diketahui kelebihan dan kekurangan setiap sequence DNA. Untuk kedelai, kita bisa meneliti berbagai jenis yang ada, lalu membuang kelemahannya lalu mengumpulkan kelebihannya dengan kawin silang dan menanamnya di Indonesia,” terangnya.

Dia menjelaskan, meski demikian upaya tersebut akan membutuhkan waktu dan biaya besar.”Sebagai con-

toh untuk menemukan bibit kelapa sawit unggul untuk Malaysia, kami perlu waktu lebih dari 5 tahun dan biaya puluhan miliar rupiah. Namun hasil produktivitas yang berkalilipat dan tahan penyakit, dapat menutupi biaya penelitian dengan cepat,” kata dia.

Budiman menambahkan, pembangunan SDM sektor pertanian untuk keperluan riset mutlak diperlukan oleh negara agraris seperti Indonesia.

“Jauh lebih murah bila dilakukan tenaga sendiri, meski harus membeli peralataannya. Investasi yang paling berharga untuk bidang pertanian adalah SDM, pemerintah tidak perlu segan melakukannya, karena masih banyak potensi jenis tanaman lain yang punya nikai ekonomi tingggi di Indonesia,” kata dia Q iib*

OPINI

4 Tajuk

Harga BBM Wajib Turun SELURUH dunia ber-sukaria bersama-sama. Penyebabnya, harga minyak dunia turun. Bahkan dilaporkan kantor berita Reuters, The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat), menyambut gembira. Begitu pula negara peng-ekspor minyak (OPEC) tidak akan mengurangi produksinya untuk menaikkan harga. Hal itu seolah-olah dunia ingin mengurangi penggunaan minyak bumi. Konsekuensinya, perekonomian dunia akan mengendur, terutama yang berkait dengan sektor transportasi dan distribusi.

Di dalam negeri, pemerintah wajib meng-kalkulasi ulang harga BBM non-subsidi. Juga BBM bersubsidi wajib dihitung lagi. Jika harga ke-ekonomi-an BBM non-subsidi akan turun, maka pasti harga BBM bersubsidi harus turun pula. Konsekuensinya, harga-harga barang dan jasa yang terlanjur naik juga harus diturunkan. Pemerintah berkewajiban mengendalikan harga-harga seperti situasi sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi.

Walau tidak mudah, tetapi juga tidak sulit untuk menurunkan harga. Sebab di tiap daerah terdapat TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah, tim inilah yang pernah ditanyakan oleh Jokowi kepada Prabowo, ketika debat Capres).

TPID harus bertindak cepat, terutama untuk menurunkan harga sembako (khususnya beras). Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan mengendalikan harga sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Harga minyak turun menjadi sekitar US$ 69 per-barel, dalam sepuluh hari terakhir. Diperkirakan bisa terus melorot.

Padahal sebelumnya (Juni 201) masih seharga US$ 125an per-barel. Diduga hal itu disebabkan penggelontoran minyak ke pasaran oleh AS. Pada saat sama OPEC tetap mempertahankan kuota pasokan sebanyak 30 juta barel per-hari. Jadi, dunia sedang kebanjiran (kelebihan suplai) minyak sampai 29%.

Tren turunnya harga minyak dunia sebenarnya telah terbaca sebelum presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena itu kebijakan menaikkan harga BBM dikecam. Lebih lagi target lifting minyak bumi dalam negeri bisa memenuhi target (1,3 juta barel per-hari). Kecaman didasarkan pengalaman (fakta), bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi pasti menambah penduduk miskin baru.

Seluruh dunia juga mencemaskan setiap kenaikan harga BBM. Karena itu The Fed merespons positif turunnya harga minyak bumi. Selain itu, harga minyak yang rendah akan membuat inflasi juga rendah. Di ujungnya,bisa meningkatkan produktifitas nasional (GDP, Gross Domestic Product) semua negara di dunia. Perekonomian tidak diperas oleh kenaikan harga BBM yang berkonsekuensi dengan naiknya harga barang dan jasa.

Apakah pemerintah juga akan menurunkan harga BBM bersubsidi (dan non-subsidi)? Loginya harga BBM harus turun. Hal itu pernah dilakukan oleh presiden SBY. Pada tahun 2008, ICP (harga minyak Indonesia) pernah mencapai nilai US$ 134,96 per-barel, tertinggi selama 10 tahun sebelumnya. Namun berselang 8 bulan pada tahun yang sama (Desember 2008) ICP anjlok sampai US$ 38,45 per-barel.

Saat itu (24 Mei 2008) pemerintah menaikkan harga BBM premium menjadi Rp 6.000,-(sebelumnya, sejak 1 Oktober 2005 harga premium Rp 4.500,-). Lalu pada 1 Desember pemerintah menurunkan harga premium menjadi Rp 5.500,-, tanggal 15 Desember turun lagi menjadi Rp 5.000,-, dan turun lagi menjadi Rp 4.500,- pada 15 Januari 2009.

Pada tahun 2011, DPR membatasi kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Yakni, dengan cara memasukkan harga BBM bersubsidi dalam UU Nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan APBN 2012.

Sehingga menaikkan harga BBM wajib minta persetujuan DPR. UU tersebut pada pasal 7 ayat (6A) diberikan syarat, pemerintah boleh menaikkan harga BBM bersubsidi manakala ICP sudah mencapai 15% diatas perkiraan P-APBN berturut-turut selama 6 bulan.

Rakyat Indonesia juga berhak menikmati harga BBM yang tidak memeras. Pemerintah harus jujur menghitung harga ke-ekonomi-an BBM. Jika sudah cukup dengan Rp 6.000,- per-liter, boleh jadi subsidi BBM bisa dihapus. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Bangkitkan Prestasi Olahraga Nasional PRESTASI olahraga nasional, mengalami keterpurukan paling parah. Gagal di SEA Games XXVII Myanmar, lalu gagal kembali saat berkiprah di Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan. Dua event akbar bertaraf internasional itu menjadi cermin kegagalan prestasi olahraga nasional secara berturut-turut. Dengan lantang Menpora Roy Suryo menyatakan bertanggungjawab atas dua kegagalan tersebut. Namun yang mengherankan, tak ada satu pun kata terungkap dari induk olahraga KONI maupun KOI. Kedua induk olahraga nasional ini diam seribu bahasa, seperti tak mau ikut bertanggungjawa atas terpuruknya prestasi olahraga nasional kita.

Kalau mau jujur, kedua induk olahraga ini turut menyumbang kegagalan prestasi olahraga nasional belakangan ini. Lantaran, sinergi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sering bergesekan dalam membina dan membangunan prestasi olahraga nasional.

Kedua induk yang diharapkan bisa sevisi dan selangkah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing UU No 3/2005 tentang SKN, malah sering tarik-menarik kepentingan. Keduanya berebut sebagai pihak paling berhak untuk mengurus olahraga sesuai AD dan ART masing-masing. Membuat induk cabang olahraga kebingungan.

Untuk ini Menpora Imam Nahrawi harus segera mengambil langkah cepat untuk mensinergikan kedua induk olahraga nasional itu. Jelas, untuk menyatukan KONI dan KOI kembali, harus mengamandemen terlebih dahulu UU No 3/2005 tentang SKN. Kalau belum diamandemen, kedua induk olahraga nasional itu harus dipimpin satu orang yang sama. Masalah ini, merupakan masalah pokok olahraga nasional yang harus segera diselesaikan Menporan Imam Nahrawi untuk menyatukan langkah olahraga nasional meraih prestasi kembali. Apalagi Asian Games XV 2019 mendatang, kita akan menjadi tuan rumah multi event se-Asia tersebut. Ini kesempatan kali kedua, pasca-menjadi tuan rumah Asian Games IV pada 1962 lalu.

Abdul Rachman Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pahing, 4 DESEMBER 2014

Membaca Pesan UU Pemda Baru gunaan teknologi terkini. Tidak kalah penting adalah aparatur sipil negara yang jujur dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Keduanya harus ada dan tidak boleh absen salah satunya terlebih keduanya.

Pelayanan publik Oleh: dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu A’an Efendi dari sisi pemerintah daerah dan sisi warga daerah adalah garda negara. Bagi pemeterdepan dalam pelakrintah daerah, pelayanan publik sanaan fungsi pelayanan publik adalah kewajiban dan sekaligus kepada warga negara. menjadi tolak ukur kinerja yang Pelayanan publik merupakan paling nyata. Masyarakat dapat fungsi rutin pemerintah daerah. menilai langsung kinerja pemerinPelayanan publik sangat luas dan tah daerah dari pelayanan publik bersifat terus menerus. Pelayanan yang diterimanya. Pelayanan pubpublik dimulai pada saat kelahiran lik yang baik berarti pelaksanaan sampai meninggalnya seorang angkewajiban pemerintah daerah gota masyarakat. Pada saat proses berjalan dengan baik dan tentu saja kelahiran dibutuhkan pelayanan membawa penilaian yang baik. rumah sakit bersalin yang dilanSebaliknya, penilaian buruk akan jutkan pembuatan akta kelahiran diberikan apabila pelayanan pubuntuk si anak. Kemudian berlanjut liknya jelek dan itu berarti pemepada kebutuhan akan pendidikan rintah tidak bisa melaksanakan apa yang dimulai dari sekolah dasar yang menjadi kewajibannya. Pada sampai dengan perguruan tinggi. sisi warga negara, pelayanan publik Saat dewasa dan kemudian kawin, adalah hak yang harus ia terima. pelayanan publik yang dibutuhkan Pelayanan publik yang baik dapat adalah proses pengurusan surat-surat mengurangi kebiasaan buruk warga kawin yang dimulai dari tingkat RTmasyarakat yang sering berganRW sampai dengan KUA. Ketika tung pada calo bila membutuhkan meninggal dunia masih dibutuhkan pelayanan publik dari pemerintah pelayanan publik yaitu kebutuhan daerah. Hal itu sekaligus mengakan lahan pemakaman. Bahkan urangi beban anggota masyarakat pasca meninggal dunia kebutuhan pekarena menggunakan calo berarti layanan publik belum berhenti, masih harus membayar lebih. Singkatnya dibutuhkan untuk urusan warisan. semakin baik pelayanan publik maka Inovasi diperlukan untuk mesemakin tinggi kepuasan masyarakat ningkatkan pelayanan publik yang terhadap pemerintah daerah. cepat, mudah, murah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Untuk Belajar dari Pemprov Jawa Timur melahirkan inovasi dibutuhkan Pemprov Jatim, jauh sebelum ide-ide kreatif yang dapat berasal lahirnya UU Pemda baru yang medari kepala daerah, anggota DPRD, nyeru dan mendorong daerah untuk aparatur pemerintah daerah, atau melakukan inovasi, Pemprov Jatim dari anggota masyarakat. Tidak sudah melakukannya terlebih dulu. boleh dilupakan adalah keterseBeberapa inovasi yang dilakukan diaan tenaga-tenaga handal yang oleh Pemprov Jatim yang manfaatmampu mengimplementasikan idenya sangat terasa bagi masyarakat ide kreatif itu. Tanpa tenaga-tenaga Jatim diantaranya adalah kemudahhandal maka ide kreatif hanya an melakukan pembayaran pajak menjadi angan karena tidak dapat kendaraan bermotor. dilaksanakan. Sebab itu diperlukan Pembayar pajak tidak perlu harus aparatur sipil negara yang memiliki datang ke kantor Samsat tapi bisa kompetensi tinggi dan penguasaan memilih melalui Samsat Drive Thru teknologi yang mumpuni. Inovasi yang tersedia di berbagai titik di yang handal tidak lepas dari pengSurabaya atau Samsat Corner yang

Pada tanggal 30 September 2014 yang lalu telah disahkan undang-undang pemerintahan daerah (UU Pemda) yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 2 Oktober 2014 undangundang ini telah ditempatkan pada lembaran negara sehingga sejak saat itu pula telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sekaligus mencabut berlakunya UU Pemda yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya undang-undang baru membawa harapan baru akan terselenggaranya pemerintahan daerah yang lebih baik pada masa mendatang.

Pemda sebagai Ujung Tombak UU Pemda baru membawa pesan penting bagi semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pesan itu termaktub pada bagian penjelasan umum undang-undang.

Pesan itu ditujukan baik kepada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/ kota. Isi pesan itu berupa seruan atau dorongan kepada pemerintah daerah untuk berani melakukan inovasi-inovasi yang kreatif dalam rangka memajukan dan meningkatan kemakmuran masyarakat di daerahnya serta meningkatkan daya saing daerah pada level nasional bahkan internasional.

Pesan seperti itu dapat dimaklumi mengingat pemerintah daerah adalah ujung tombak penyelenggaraan fungsi negara. Mantan Presiden Susilo Yudhoyono pada saat pidato tentang Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Daerah di depan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2009 menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan nasional (www.setneg.go.id, 20/8/2009).

Pemerintah daerah adalah institusi atau lembaga yang lebih dekat dengan warga negara dibandingkan dengan institusi pemerintah pusat.

Pemerintah daerah bersentuhan langsung dengan kehidupan seharihari warga negara. Pemerintah daerah memainkan peran vital dalam kehidupan warga negara yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, keamanan, keuangan, pertanahan, pertanian, ketenagakerjaan, transportasi, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, penanganan bencana alam, dan berbagai bidang lainnya. Pendeknya pemerintah

A

DA yang berpendapat, tradisi pemilihan pemimpin secara langsung itu berlaku di Indonesia, yakni dalam pemilihan kepala desa. Bukankah pemilihan kepala desa selama ini dilakukan melalui pemungutan suara rakyat secara langsung? Dengan demikan, kita tidak perlu mempersoalkan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota secara langsung oleh rakyat. Apa benar demikian?

Kalau kita simak The History of Java yang ditulis oleh Raffles, sebenarnya tradisi pemilihan kepala desa dulunya menggunakan sistem musyawarah mufakat.

Baru setelah kedatangan Belanda, sistem itu berubah. Awalnya, desadesa dulu dihuni oleh puluhan keluarga yang masih memiliki keterikatan keluarga alias kerabat.

Di antara 10 keluarga itu bermusyawarah dan bermufakat untuk menunjuk seorang pemimpin.

Pemimpin yang terpilih disebut PANEPULUH. Kriteria pilihan didasarkan pada usia, kecakapan, pengalaman dan kesaktian, mengingat seorang Panepuluh harus bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban warga yang dipimpinnya.

Di beberapa tempat, seorang Panepuluh disebut Danyang apabila dia orang pertama yang berdomisili di desa bersangkutan. Di desa-desa lainnya di luar Jawa, penamaan dan sebutan kepala desa disesuaikan dengan adat, budaya, dan kearifan lokal masing-masing.

Selain Panepuluh, ada lagi yang disebut PANATUS, yakni orang yang memimpin 100 kepala keluarga. Tata cara pemilihannya juga menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, diwakili oleh masing-masing kepala keluarga. Kriterianya: cukup usia, bijak dalam bertindak, memahami adat-istiadat penduduk desa yang dipimpinnya, memiliki kelebihan dalam hal kesaktian.

Ada lagi PANEWU, yaitu pemimpin sebuah desa yang telah dihuni oleh 1.000 kepala keluarga. Cara pemilihannya masih dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan kriteria jauh lebih ketat daripada kriteria seorang Panepuluh dan

tersedia di pusat-pusat perbelanjaan yang mudah dijangkau. Persyaratannya pun sangat mudah dan prosesnya sangat cepat hanya hitungan menit.

Inovasi lainnya adalah penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jatim.

Program P2T menjadikan pelayanan perizinan secara cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. Pemrosesan perizinannya pun cukup dilakukan disatu tempat saja. Dan berbagai inovasi lainnya oleh Pemprov Jatim.

Jaminan UU Pemda Baru Kehadiran UU Pemda baru membawa angin segar bagi daerah untuk terus melahirkan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. UU Pemda baru menciptakan payung hukum yang jelas sebagai dasar dilakukannya inovasi sebagaimana terdapat pada Bab XXI tentang Inovasi Daerah. Berbeda dengan sebelumnya, inovasi yang dilakukan pemerintah daerah seakan tanpa pijakan hukum yang jelas.

Dalam rangka mendorong pemerintah daerah agar lebih berani melakukan inovasi-inovasi yang kreatif maka UU Pemda baru memberikan jaminan bahwa dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Jaminan ini penting mengingat banyak aparatur di daerah disinyalir enggan melakukan inovasi karena takut inovasi yang dilakukannya berbenturan dengan aturan yang berlaku dan ujungnya terjerat perkara hukum terutama korupsi. Maklum saja sudah puluhan kepala daerah menjadi pesakitan dalam kasus korupsi yang salah satu sebabnya adalah karena inovasi yang dianggap gagal dan merugikan keuangan negara. Apakah pesan dari UU Pemda baru dapat terealisasikan?

Apakah pemerintah daerah berani melakukan inovasi-inovasi kreatif untuk memajukan daerahnya? Kita tingga saja gebrakannya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

DPR dan Budaya Tandingan Penatus. Sebab, sejuk pada landasaran orang Panewu ketika ideologi bangsa kita, meninggal dunia akan Pancasila, bukan digantikan oleh anak ideologi liberal. tertua laki-laki untuk melanjutkan estafet Budaya Tandingan kepemimpinannya.

KATA dasarnya Begitulah, dari tanding. Kata dasar tradisi inilah maka ini bisa memiliki tupara pendiri rebuplik runan: bertan ding, ini dulu merumuskan menanding, meOleh: sila ke-4 Pancasila: nandingi, tandingan, Nur Qomar, SAg Kerakyatan yang dippertandingan, memimpin oleh hikmat pertandingkan. Mari kebijaksanaan dalam buka Kamus Besar permusyawaratan/perwakilan. ArtiBahasa Indonesia (KBBI). Apa nya, apa pun yang terkait dengan makna kata tandingan? kepentingan rakyat dimusyawarahMenurut KBBI, kata tandinkan oleh orang-orang yang hikmat gan memiliki dua makna. Makna dan bijaksana dalam lembaga pertama: seimbang (sebanding, perwakilan, termasuk dalam hal sama) dengan yang lain; imbanmenentukan pemimpinnya. gan; lawan yang seimbang. Contoh Dari landasan ideologis itulah kalimat: dia bukanlah tandingan dibuat landasan operasional yakni pemain baru itu. Sedangkan UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD makna kedua: pasangan; jodoh.

1945 menyebutkan, kedaulatan Contoh kalimat: suami istri itu di tangan rakyat dan dilakukan merupakan tandingan yang harsepenuhnya oleh Majelis Permonis, sudah cocok benar. musyawaratan Rakyat. KemuKalau DPR tandingan, apa dian, dalam penjelasan umum maknanya? Kalau soal ini, tidak UUD 1945 disebutkan, kedaulatan perlu membuka kamus pun banrakyat dipegang oleh suatu badan yak orang sudah yang tahu mabernama Majelis Permusyawarakanya: ada dua DPR. DPR yang tan Rakyat, sebagai penjelmaan satu dipimpin oleh kelompok perseluruh rakyat Indonesia. Majelis tama, sedangkan DPR yang lain ini menetapkan UUD, menetapdipimpin oleh kelompok yang lain. kan Garis-Garis Besar Haluan Banyak orang juga sudah paham, Negara, dan mengangkat Kepala dalam banyak hal kita sepertiNegara (Presiden) dan wakil nya memang gemar membuat yang Kepala Negara (Wakil Presiden). namanya tandingan, terutama Ketika kemudian hendak dalam perpolitikan. Mari tengok memilih pemimpin di level bawah, catatan sejarah. Dulu, jauh sebelum dibuatlah undang-undangnya dan Indonesia merdeka, tahun 1923, harus mengacu pada landasan sebuah gerakan berbasis massa ideologis dan operasional terseterbesar pertama di Nusantara but. Nah, ketika UUD 1945 telah bernama Sjarekat Islam pecah diamendemen maka hilanglah menjadi dua, yakni Sjarekat Islam cantolan konstitusi pilkada melaPutih dan Sjarekat Islam Merah. lui DPRD. Kenapa? Karena, UUD Sjarekat Islam Merah dimotori oleh hasil amendemen telah mengSemaoen, Darsono, Tan Malaka, hapus kedaulatan rakyat dilakAlimin Prawirodirdjo berlandaskan sanakan oleh lembaga perwakilan. sosialis-komunisme, yang kemuOleh karena itu, kembali dulu ke dian bermertamorfosis menjadi PKI. UUD 1945 agaknya harus menjadi Sedangkan Sjarekat Islam Putih pilihan agar kita memiliki sistem sedimotori oleh H Agus Salim, Abbagaimana telah dirumuskan oleh dul Muis, Suryopranoto, Sekarpara pendiri republik ini. Kalaupun madji Maridjan Kartosoewirjo, kemudian harus ada amendemen berhaluan kanan yang kemudian maka amendemen harus merudipimpin oleh HOS Tjokroaminoto.

Kejadian yang sama menimpa Jong Java. Dalam kongresnya di Solo, 1922, perkumpulan ini bersepakat tidak akan ikut serta dalam aksi politik, Tetapi, pada kenyataannya Jong Java mendapatkan pengaruh politik yang cukup kuat dari Sjarekat Islam di bawah pimpinan Haji Agus Salim.

Dalam kongresnya tahun 1924, pengaruh Sjarekat Islam semakin kuat sehingga beberapa tokoh yang berpegang teguh pada asas agama Islam keluar dan membentuk Jong Islamieten Bond (JIB).

Sekian tahun kemudian, 1965, sejarah perpolitikan kita juga mencatat, Partai Nasional Indonesia (PNI) pecah menjadi dua. Satu kelompok dikenal dengan sebutan PNI Asu (Ali-Surachman) di bawah pimpinan Ali Sastroarnidjojo dan Surachman, kelompok kedua disebut PNI Osa-Usep di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwidjaja.

Masih ada lagi. Kemelut yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan puncaknya terjadi peristiwa 27 Juli 1996 membuat PDI pecah. Yang satu dikenal sebagai PDI Soerjadi, yang satunya lagi tahun 1999 mendirikan PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Begitulah, budaya tandingan sepertinya sudah menjadi bagian dari tradisi bangsa kita. Selain di bidang politik, terjadi juga di bidang lain seperti olah raga dan organisasiorganisasi massa. Mungkin saja itu tidak jelek, kalau pembentukan tandingan itu dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap kemapanan dan kemandegan. Dengan membentuk tandingan, akan tampak mana sisi negatif dan mana sisi positif dan kreatifnya.

Bagaimana kalau hal itu terjadi pada lembaga negara, seperti DPR? Sudah bisa dipastikan, pembentukan DPR tandingan akan menggerogoti kehidupan politik dan merongrong kewibawaan lembaga negara. Munculnya pimpinan DPR tandingan telah membuat kisruh tidak saja di Dewan, tetapi akan berdampak pada penyelenggaraan negara.

Penulis aktif sebagai Jurnalis dan Guru SMK NU Lamongan

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing 4 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Ada 220 Kasus Demam Berdarah Sidoarjo, Bhirawa Walau sampai awal bulan Desember ini ada 220 kasus Demam Berdarah (DB) di Kab Sidoarjo, tapi tidak sampai menelan korban satupun yang meninggal dunia. Ini karena penanganan yang cepat.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr Edi Tamat Susanto, menyampaikan, bila sampai ada penderita, warga harus cepat berobat ke Puskesmas.

Bila diperlukan, bisa dirujuk ke RSUD. ‘’Dalam tahun ini belum sampai ada penderita yang mati, ini karena penanganan yang cepat,’’ kata Edi, Rabu (3/ 12) kemarin, di kantornya.

Menurutnya, wabah demam berdarah selalu diwaspadai. Karena bila sampai telat membawa berobat, penderita bisa mati.

Seperti pada tahun 2013 kemarin, ada satu penderita yang mati, dari Desa Ganting, Kec Sukodono, karena telat membawa berobat.

Menurutnya, kasus demam berdarah juga bisa muncul pada musim kemarau.

Namun pada musim hujan, kekhawatiran muncul, akan lebih banyak lagi.

Masyarakat sekarang kata Edi, ratarata sudah banyak tahu dan sadar tentang mengurangi kasus demam berdarah.

Seperti dengan menutup, mengubur dan menguras genangan air.Q ali

Ketua Dewan Minta BK Panggil Ketua Komisi D Gresik,Bhirawa Terkait dengan pengusiran wartawan yang dilakukan Ketua Komisi D pada saat hearing pungutan liar (pungli) dengan SMPN 4 Gresik, akhirnya Ketua DPRD Gresik Ir Abdul Hamid angkat bicara. Pihaknya dengan tegas akan meminta Badan Kehormatan (BK), untuk melakukan klarifikasi kepada ketua komisi D Ruspandi Sunaryo. Sebab di nilai melanggar tata tertib ( tatib ), dalam keterbukaan dan transparasi publik.

“Saya merasa prihatin mendengar kabar tersebut, karena dulu sebelum saya jadi ketua dewan sekarang. Waktu masih menjadi ketua komisi C tidak pernah melarang wartawan ikut hearing, yang notabenya itu untuk kepentingan publik dan di tata tertib ( tatib ) dewan juga diatur. ‘’Supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, nanti BK sebagai alat kelengkapan penjaga tatib dan kode etik kedewanan, yang akan memanggil ketua komisi D untuk melakukan klarifikasi,” kata Abdul Hamid.

Dalam klarifikasi tersebut, kalau memang ditemukan adanya pelanggaran terhadap tata tertib mereka yang lebih memahami. Sanksi apa yang harus di berikan, dan rapat hearing terbuka itu sesuai dengan tatib pasal 81. Dan kalau memang rapat hearing yang statusnya adalah rapat terbuka untuk umum, bisa dinyatakan tertutup. Itu kalau sebelum rapat ada kesepakatan dari semua anggota, dan rapat itu sifatnya yang khusus saja.Q kim

Parkir Langganan Sidoarjo Dipaksakan Sidoarjo,Bhirawa Kewajiban membayar parkir langganan kendaraan di Samsat Sidoarjo dianggap tidak memiliki landasan hukum. Selain merugikan masyarakat Sidoarjo, pengelolaan parkir langganan adalah pemaksaan oleh lembaga pemerintahan kepada rakyatnya.

Ketua FPAN Sidoarjo, Bangun Winarso, Selasa (2/12) siang, membenarkan keinginan fraksinya untuk mengakhiri penerapan parkir langganan yang sudah berjalan 8 tahun itu. Pemkab Sidoarjo menggunakan dasar Perda 21/2006 tentang parkir langganan, padahal jelas bunyi Perda samasekali tidak menyebutkan kewajiban bagi masyarakat untuk membayar parkir langganan.

Pemkab membuka counter di Samsat Sidoarjo di Cemengkalang dan Krian untuk menampung dana masyarakat yang membayar parkir langganan, pihak Samsat sendiri tidak akan memproses perpanjangan STNK bila tidak lebih dulu membayar retribusi parkir yang untuk motor Rp 25 ribu dan mobil Rp 50 mobil.

Dengan pemaksaan itu bisa menghasilkan PAD Rp 27 miliar. pundipundi dari pemaksaan ini berjalan 8 tahun dan hingga kini tidak ada upaya sedikitpun Pemkab untuk menghentikan kebijakan konyol ini.Q hds

Meski Bahaya, Warga Tolak Pindah Sidoarjo,Bhirawa Pemkab Sidoarjo mengupayakan untuk mengevakuasi 18 kepala keluarga yang posisinya berdekatan dengan bibir tanggul Kedung Bendo, Tanggulangin, karena kondisi tanggul sudah sangat mengkuatirkan. BPBD Sidoarjo bahkan sudah menetapkan status siaga untuk kawasan desa ini.

Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana daerah) Sidoarjo, Ir Dwijo Prawito, Rabu (3-12) siang membenarkan status siaga sebagai langkah kawasan itu dalam kondisi siaga penuh, menyusul permukaan lumpur yang terus mendekati bibir tanggul. Ada 18 kepala keluarga yang berjarak sekitar 100 meter saja dari tanggul di titik 73. Kondisi ini perlu diwaspadai mengingat musim hujan dan luapan lumpur.

Evakuasi sudah diupayakaan dengan meminta mereka untuk tidak tinggal di lokasi itu, namun warga menolak karena merasa belum di bayar.

Titik 73 yang paling kritis sebelumnya sempat jebol sampai 4 meter. Namun sungai Ketapang yang berada di utara tanggul sudah dikeruk BPLS. Namun yang diwaspadai bukan hanya yang dekat titik 73, tetapi juga di desa Ketapang,Gempolsari yang jalurnya di utara tanggul. BPLS juga me-

hadi suyitno/bhirawa

Kondisi lumpur lapindo yang jebol perlu di waspadai karena di sekitaran tanggul jebol masik banyak pemukiman rumah warga yang tidak mau pindah. waspadai lokasi ini karena di sini masih banyak pemukiman.

Langkah berikutnya dengan melakukan penyudetan lumpur untuk dibuang ke sungai Porong. Sejak selasa kemarin, sudah dilakukan penyudetan itu. hasilnya cukup lumayan, dapat mengurangi permukaan lumpur. Status siaga ini dilakukan terus menerus sampai ancaman berkurang. Selain itu

kekuatiran rel kereta api.

Pihaknya dengan pihak terkait berusaha keras jangan sampai luberan lumpur mengancam jalur rel.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) hanya bisa pasrah untuk menangani tanggul lumpur titik 73 B Desa Kedungbendo yang jebol. Pasalnya mereka terus dihalangi oleh warga yang ada

di dalam peta area terdampak untuk melakukan aktivitas di kawasan lumpur.

Humas BPLS Dwinanto Hes ti Prasetyo mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat apaapa terkait jebolnya tanggul di titik 73 B. “Pembangunan tanggul baru tidak boleh, kalau jebol dan mengenangi rumah warga, kami yang disalahkan,” ujarnya.

Djuwito salah satu korban lumpur menanggapi tanggul jebol dengan santai. Dia tetap tidak mau BPLS melakukan pembangunan tanggul baru di sisi utara tanggul sebelum pembayaran ganti ruginya belum selesai. “Pokoknya tidak ada pembangunan tanggul baru, meskipun tanggul jebol sebelum ganti rugi lunas,” tegasnya. Q hds

Tanamkan Gemarikan Sejak Dini Sidoarjo, Bhirawa Mengingat masih kurang senangnya masyarakat Sidoarjo dalam mengolah dan memakan ikan. Padahal ikan mempunyai gizi yang sangat tinggi. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo, mengajak kepada anak-anak mulai sekolah dasar untuk gemar memakan ikan.

Kegiatan Gemar memakan ikan (Gemarikan) 2014 dilakukan bersama ratusan siswa sekolah dasar dari SDN Pucang I, II, III dan IV Sidoarjo, kemarin(3/12) di Aula Delta Mayang Sidoarjo.

Menurut Kepala DKP M. Sholeh acara yang digelar setiap tahunnya ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat, terutama anak-anak untuk senantiasa suka dan cinta makan ikan terutama ikan laut. Karena ikan laut merupakan sumber ketahanan pangan yang mengandung gizi

dan omega 3 sangat tinggi.

“Makanya kita perlu menanamkan terhadap anak-anak agar gemar makan ikan sejak dini. Dengan memperbanyak makan ikan, anak-anak akan sehat dan cerdas,” katanya.

Disamping itu, untuk mengenalkan anak-anak untuk suka makan ikan perlu diajarkan mulai dari sekarang, su-

paya para penerus/generasi bangsa gemar makan ikan secara terus menerus. “Selain mengajarkan kepada anakanak untuk gemar makan ikan, DKP Kabupaten Sidoarjo juga mengajarkan demo memasak kepada masing-masing sekolah, masing-masing mewakili 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo,” ujar Sholeh.Q ach

kariyadi/bhirawa

Wabup Hj Choirun Nissa memimpin mutasi pejabat Pemkab Mojokerto, Rabu (3/12) kemarin.

Pemkab Mutasi Tiga Kadinas achmad suprayogi/bhirawa

Anak-anak sekolah dasar agar gemar makan ikan, diawali dengan menyanyi bersama ‘Gemarikan’

Tak Dapat Dana KPS, Makan Nasi Aking Mojokerto, Bhirawa Ironi memang keberadaannya pengambilan uang KPS di kantor pos atau di kantor Kecamatan dengan mengendarai sepeda motor. Lalu membelanjakan dana kopensasi bbm itu ke pasar untuk membeli aneka kebutuhan pokok . Untuk keperluan hidup selama dua bulan ke depan.

Namun lain yang dialami mbah Lastinah (95th) warga jalan Duku

desa Seduri kecamatan Mojosari, kabupaten Mojokerto ini,dia hanya duduk sendirian,karena nenek tua ini tak masuk daftar Nominalis rek giro KPS (kartu perlindungan sosial) Sehingga dia tidak dapat jatah untuk mengambil.

Sehari-hari hanya mengumpulkan kertas atau plastik di sekitar rumahnya untuk membakar ubi jalar(telo)sebagai makanannya sehari hari, sambil

Pemkab Kucurkan Dana Rp1,050 M untuk Beasiswa Gresik,Bhirawa Pemkab Gresik terus peduli terhadap dunia pendidikan. Kemarin (3/11), Wakil Bupati Moh. Qosim gelontorkan beasiswa sebesar Rp 1,050 miliar untuk 70 mahasiswa di Kabupaten Gresik.

Masing-masing mahasiswa mendapatkan beasiswa Rp 15 juta pertahun. “ Bantuan beasiswa untuk 70 mahasiswa sebesar Rp 1,050 miliar ini bentuk kepedulian Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Pak Bupati Sambari terhadap dunia pendidikan, “ kata Wabup dihadapan puluhan mahasiswa dan orangtua saat dikumpulkan di aula kantor Dispendik, Rabu (3/12).

Menurut Wabup, 70 mahasiswa tersebut merupakan sebagian kecil dari lulusan SLTA. baik SMA, SMK, MA atau sederajat pada tahun 2014 yang total jumlahnya mencapai 17.000 orang. “ Jadi, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa yang beruntung.

Wabup menjelaskan, kepedulian Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati, Sambari Halim Radianto terhadap dunia pendidikan sangat besar. Terbukti, pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015, alokasi anggaran untuk pendidikan tembus hingga 37 persen diluar gaji dari total kekuatan APBD sebesar Rp 2,3 triliun.Q eri

5

Warga jalan Duku desa Seduri kecamatan Mojosari, kab Mojokerto, sala satunya mbah Lastinah ini masi makan nasi aking karena tak dapat dana KPS.

sesekali mengorek nasi aking yang di tempatkan di tempayan sobek .

Itulah kehidupan sehari hari lstinah yang hidup sebatang kara tanpa ditemani seorang atau seekor hewan piaraanpun dirumah yang dihuni sejak 10 tahun lalu.

Diakuinya memang setiap 2 hari sekali dirinya ke pasar Mojosari yang jaraknya sekitar 1km dari rumahnya. Dengan jalan kaki sambil membawa 2 tentengan tas kresek seberat 4 kg.Namun kepasar bukan berbelanja kebutuhan pokok untuk persediaan. Akan tetapi jual karak(nasi aking kering) ke penjual katul.

Untuk setiap kg oleh penjual katul dibayar Rp2500. Jika yang dibawa 4 km berarti menerima Rp10.000. Yang Rp1 000 dibelanjakan telo yang Rp500 dibelikan kangkung. Sementara yang Rp 500 lagi disimpan sebagai tabungan didompetnya.

Karena yang Rp8000 diberikan pada pemilik karak. Kenapa begitu tanya Bhirawa? ‘’Lha wong kulo mung buruh nyade aken mawon mas,’’jelas mbah Lastinah. Camat Mojosari Aldullah langsung turun ke lapangan untuk melakukan penanganan. Setelah dihubungi Bhirawa rabu 3/12/2014.Q min

Kab Mojokerto, Bhirawa Pemkab Mojokerto melalui Wakil Bupati Hj. Choirun Nisa mengambil sumpah dan melantik 7 orang pejabat eselon II dan III dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rabu (3/12) kemarin.

Dalam mutasi kemarin, tiga Kepala dinas (kadinas) dimutasi. Yakni Kepala dispenda, Kepala BKPP, dan Kepala dinas perhubungan. Sedangkan sisanya, 2 orang pejabat eselon III. Hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan camat.

Pejabat eselon II tersebut antara lain Drs Eko Wahyono, jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, jabatan baru Staf Ahli Bidang Kesra dan SDM, Drs. Bambang Wahyuadi,M.H jabatan lama Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat, baru Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM, Drs. Teguh Gunarko, M.Si, lama Kepala BKPP, baru Kepala Dinas Pendapatan, Drs. Ec. Susantoso, M.Si , lama Kepala Dinas Pendapatan, baru Kepala BKPP, Achmad Rifa’i , lama Camat Pacet, baru Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan 2 pejabat eselon III adalah Subur Santosa,S.H, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kesehatan , baru Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat, Siti Asiah,S. KM,MM.Kes, jabatan lama Kepala Bidang Statistik Dan Informasi Data Badan Pemberdayaan perempuan Dan Keluarga berencana, baru Sekretaris Dinas Kesehatan.

Usai pelantikan Wakil Bupati Hj Choirun Nissa, menyampaikan bahwa mutasi dalam pelaksanaan tugas bagi pejabat merupakan konsekwensi dan merupakan sesuatu hal yang yang sudah dikendaki oleh Tuhan yang maha Kuasa, karena apapun yang terjadi ke depan hanya Tuhan yang tahu. “ Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang telah dilantik, semoga ditempat yang baru akan menjadi lebih semangat dalam mengemban tugas dan menjadi lebih baik,”. terang Wakil Bupati.Q kar

Pengaruh Jahat Narkoba Ancam Anak TK Peredaran narkoba di Indonesia bahkan di dunia kian mencekam.

Pasalnya, Narkoba bukan saja menembus remaja, tetapi kini sudah menyasar anak usia sekolah dasar dan Taman KanakKanak.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus narkoba di Indonesia, ditemui telah menyasar siswa SD dan TK sebagai korban atau penyalahgunanya.

Maka itu, dengan menanamkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunakan narkoba sejak dini, diharapkan akan mampu membentengi anak-anak dari ancaman peredaran narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH, mengatakan, untuk mencegah

narkoba tidak bisa jadi tanggung jawab dari aparat saja, tapi juga masyarakat. ‘’ Salah satunya peran dari pembina taman kanak-kanak dinilai sangat diperlukan dalam upaya pencegahan narkoba bagi usia dini, untuk menyelamatkan generasi penerus perjuangan bangsa,’’ ujar Supriyanto, disela-sela aksi 320 anak dari taman kanakkanak se Kab Sidoarjo, yang mengikuti kegiatan mewarnai gambar dengan tema warnai hidupmu tanpa Narkoba, di

gedung serba guna GOR Sidoarjo, baru-baru ini.

Menurut Supriyanto, melalui aksi mewarnai sejak dini itu, ia berharap anak-anak di taman kanak-kanak, akan mulai tahu sejak dini akan bahaya narkoba. Apabila sampai dipakai, maka akan bisa menghancurkan diri sendiri.

Disampaikannya, kegiatan seperti ini baru kali pertama digelar di Kab Sidoarjo. Karena merasa pentingnya acara ini, ia berharap kalau bisa kegiatan bisa digelar setahun dua kali. Sebab termasuk demi bebas narkoba tahun 2015.

Menurut Supriyanto, di beberapa kasus ada anak SD dan TK yang sudah menggunakan narkoba. Itulah mengapa guru

TK sudah harus mengetahui bentuk kamuflase narkoba serta bahayanya.

Diharapkan, mereka dengan

cara sederhana dapat terus mengingatkan murid dan para orang tuanya akan bahaya narkoba. Q ali

ali kusyanto/bhirawa

Ratusan anak-anak dari taman kanak-kanak di Sidoarjo, terlihat bersemangat mewarnai gambar yang mengambil tema warnai hidupmu tanpa Narkoba, di GOR Sidoarjo

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bupati Kunjungi Ponkesdes Dringu Probolinggo, Bhirawa Guna peningkatan kesehatan masyarakat di Kab Probolinggo, pada bangunan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Desa Dringu, Kec Dringu, Kab Probolinggo dengan dana PNPM MPD, selain meresmikannya, sekaligus melakukan audiensi dengan masyarakat mengunjungi lokasi pengobatan lanjut usia (Lansia).

Menurut Bupati Probolinggo, Hj P Tantriana Sari SE, Rabu (3/12) kegiatan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan Desa Dringu yang mencakup pembangunan infrastruktur, bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. ‘’Semoga kegiatan ini bisa membawa Desa Dringu menjadi lebih baik dan bermanfaat menjadi desa lebih maju dan sejahtera, terutama yang menyangkut sarana dan prasarana di desa utamanya pada akses jalan yang merupakan faktor infrastruktur terpenting untuk mempercepat arus perekonomian di desa,’’ ungkapnya.

Kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi sekaligus permasalahan di masyarakat serta mengetahui secara langsung kondisi masyarakat dan keadaan desa. Sehingga nantinya bisa dijadikan wadah penyempurnaan program pemerintah dalam pembangunan di desa. ‘’Saya berharap agar kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam memberikan dampak yang positif dan bermanfaat dalam pembangunan di Kab Probolinggo. Sasaran utamanya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik kesehatan maupun pendidikan,’’ ujarnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Tantri menyerap aspirasi masyarakat terkait mulai tibanya musim hujan. Di mana setiap tahun masyarakat selalu resah karena sering meluapnya Sungai Kedunggaleng di Desa Dringu, utamanya di Dusun Ngemplak, Gandekan, Bundaran dan Krajan.

Dari hasil usulan masyarakat Desa Dringu, Bupati Tantri memberikan penjelasan tentang penanggulangan banjir akan dilakukan dengan cara normalisasi Sungai Kedunggaleng berupa penggalian tanah (sedimentasi), dilanjutkan dengan pembuatan plengsengan pinggir sungai untuk mengatasi meluapnya air sungai ke rumah-rumah penduduk.

Selain itu, pentingnya tenaga medis serta fasilitas sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan kesehatan di desa serta perilaku terhadap fasilitas pelayanan, petugas kesehatan dan obatobatannya yang terwujud dalam persepsi, pengetahuan sikap dan penggunaan fasilitas yang dilakukan oleh petugas kesehatan. wap

Oknum Anggota Dewan Terancam Dilaporkan Polisi Diduga Telah Berselingkuh dengan Istri Orang Lain Kab Malang, Bhirawa Oknum anggota Komisi B DPRD Kab Malang dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Lukito Eko Purwandono, warga Desa Arjowilangun, Kec Kalipare, Kab Malang, dipersoalkan ratusan warga setempat. Pasalnya, oknum anggota dewan itu diduga melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain.

Akibat adanya dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan Lukito terhadap istri orang itu, maka ratusan warga telah menggalang tandatangan, selanjutnya melapokan Lukito ke Badan Kehormatan (BK) DPRD kabupaten setempat, yang sekaligus akan melaporkannya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, dan Polres Malang. ‘’Tidak pantas Lukito sebagai wakil rakyat telah memiliki perilaku yang tak bagus, sehingga tak bisa sebagai panutuan masyarakat. Karena perselingkuhannya itu dilakukannya dengan istri orang yang bernama Ice Trisnawati, yang kini masih istri sah Sukma Raharja. Sehingga warga geram dengan perilaku oknum anggota dewan itu,’’ terang salah satu warga Desa Arjowilangun, Kec Kalipare, Kab Malang Arif, Rabu (3/12), kepada sejumlah wartawan, dengan nada kesal.

Menurutnya, selama menjalin asmara, banyak warga yang sering mempergoki Lukito berdua bersama Ice, di rumah Ice ketika suaminya tak berada di rumahnya. Sehingga menjadi buah bibir dalam sepekan ini. Dengan ramainya masyarakat membicarakan perselingkuhan oknum anggota dewan itu, akhirnya kasus itu sampai ke telinga Sukma hingga membuatnya marah dengan Lukito.

Sementara itu, suami Ice, Sukma Raharja membenarkan, jika istrinya telah melakukan perselingkuhan dengan Lukito yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kab Malang yang diusung Partai Nasdem. Sedangkan Lukito bukanlah orang asing di lingkungan keluarga saya. Dan sebelum duduk sebagai wakil rakyat, dia pernah saya beri mandat untuk mengelola bank perekreditan miliknya. ‘’Dulu kerja dengan saya, tapi ter-

nyata kini justru telah menghianati saya,’’ ungkapnya.

Selain itu, Sukma melanjutkan, dalam proses pencalonan legislative (Caleg) pada beberapa bulan lalu. Dia juga saya bantu berupa uang ratusan juta sebagai modal untuk kemenangannya. Namun, kebaikan yang saya lakukan pada Lukito dibalas dengan air tuba, karena telah menselingkuhi istri sah saya. Sehingga dengan kasus ini, yang pasti dirinya akan mempersoalkan hingga dalam proses hukum. ‘’Dalam Minggu ini kami akan melaporkan Lukito ke Polres Malang hingga sampai ke DPP Partai Nasdem. Sebab, dirinya mempunyai ratusan saksi, yang dibuktikan dengan tandatangan warga, jika istrinya dan Lukito telah melakukan perselingkuhan,’’ papar Sukma.

Secara terpisah, Ketua BK DPRD Kab Malang, Kartala juga menyesalkan terkait informasi dugaan perselingkuhan yang dilakukan oknum anggota Komisi B DPRD Kab Malang setempat Lukito Eko Purwandono dari Fraksi Partai Nasdem. ‘’Dan jika informasi itu benar, maka telah mencoreng lembaga wakil rakyat secara umum,’’ katanya.

Ditegaskan, dirinya meminta warga Desa Arjowilangun,

HILANG STNK, Honda, th. 1997, Hitam, AG6613SM, a/n.

Mashari, Ds. Tanjung, Kalidawir-T.Agung 1904/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Hitam, AG3506RAJ, a/n.

Kaderi, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung 1905/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG4516ON, a/n.

Debi Trio Wibowo, Kel. Bago RT 2/3-T.Agung 1908/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 9675 E a/n Yuliana, Kel. Mimbaan rw 02/01, Kec. Panji, Situbondo.

1909/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5966 EV, a/n Didit Sujono, Kel. Dawuhan, rw 02/02, Kec. Kota Situbondo.

1910/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5424 EG, a/n M. Hasan, Ds/Kec. Banyuputih, rw 10/03, Situbondo.

1911/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3005 J, a/n M. Suhawan, Ds. Sliwung rw 01/01, Kec. Panji, Situbondo.

1912/IMB/BI-II/2014

Kec Kalipare, segera mengadukan kepada BK, agar kasus itu untuk segera kami proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apapun alasannya, perselingkuhan dengan istri sah orang lain adalah salah dan dosa besar. ‘’Dan bila nanti terbukti melakukan perselingkuhan, maka BK akan membuat laporan kepada partai yang mengusung Lukito. Selain sanksi yang kita berikan, Partai Nasdem pun juga akan mem-

Banyuwangi, Bhirawa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi melansir angka pernikahan usia dini di kabupaten setempat menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Fakta ini seiring kian gencarnya sosialisasi untuk mereduksi pernikahan dini yang melibatkan lintas instansi seperti PKK, penyuluh KB, KUA, guru BP sekolahan, hingga perguruan tinggi. ‘’Memang kami masih temukan pernikahan usia dini di masyarakat, tapi sekarang cederung turun,’’ kata Kepala BPPKB Banyuwangi, Muhamad Pua Jiwa, disela-sela pembekalan penundaan perkawinan usia dini, Rabu (3/12).

Mengutip data dari Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, Pua Jiwa mengatakan total jumlah pernikahan hingga Oktober 2014 sebanyak 10.086 pasang jiwa.

Dari angka itu, pasangan nikah usia di bawah 20

TULUNGAGUNG

HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG6973RAD, a/ n. Tri Joko Suwondo, Ds. Junjung, Sumbergempol-T.Agung 1907/IMB/BI-II/2014

cyn/bhirawa

Warga Desa Arjowilangun, Kec Kalipare, Kab Malang, saat menunjukkan ratusan tandatangan warga, sebagai bentuk protes. berikan sanksi pada dia. Karena ini menyangkut moral anggota dewan, yang selama ini menjadi panutan rakyatnya,’’ tandas Kartala, yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kab Malang.

Dilain pihak, Lukito Eko Purwandono ketika akn dikonfirmasi tidak berada di kantornya. Bahkan ketika dihubungi melalui HP-nya dan di SMS namun tidak ada respon. cyn

Pernikahan Usia Dini di Kab Banyuwangi Diklaim Turun

KEHILANGAN

HILANG STNK, Spd Mtr Yamaha Jupiter Z, th. 2009, Merah Hitam, AG6008TU, a/n. Simut, Ds. Krosok, SendangT.Agung 1906/IMB/BI-II/2014

Kamis Pahing 4 DESEMBER 2014

sawawi/bhirawa

Pengurus KPA bersama Dinkes Situbondo saat membagikan stiker pencegahan penyakit HIV/AIDS, diperempatan lampu merah alun-alun.

Cegah HIV/Aids, Dinkes dan KPA Sebar Stiker Situbondo, Bhirawa Guna mencegah meluasnya penyakit HIV/ AIDS, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Situbondo bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Situbondo membagikan stiker bagi pengguna jalan, kemarin. Sasarannya, para pengemudi roda dua dan roda empat yang melintas di jalan protokol Kota Situbondo dan perempatan lampu merah Alunalun Kota. Acara simpatik yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB mendapat sambutan hangat dari warga Kota Santri.

Koordinator acara Heryawan, menghimbau kepada para orang tua dan masyarakat umum agar memberikan perhatian khusus serta pengawasan yang ketat kepada anak-anaknya, sehingga tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan narkoba. ‘’Sehingga mereka (anak-anak) tak terkena penyakit HIV/AIDS, dimana hingga kini belum ada obatnya,’’ tutur Heryawan, disela-sela

memberikan sosialisasi di jalan raya kemarin.

Menurut Heryawan, dari hasil pendataan Dinas Kesehatan dan KPA Situbondo, penderita HIV/AIDS yang menimpa kalangan usia produktif (14-45 tahun) berjumlah sekitar 364 orang. Maka pada peringatan Hari AIDS ini, kita semua harus mewaspadai kepada saudara atau kerabat serta anakanak kita, agar tak terjerumus kepada pergaulan seks bebas dan Narkoba.

Pria yang kini menjabat Kasi Pencegahan Penyakit Dinkes Situbondo menambahkan, agar semua elemen masyarakat Kota Santri untuk bersatu padu menanggulangi dan memerangi penyakit HIV/AIDS. Diantaranya menyebarkan stiker dan pamlet kepada para pengguna jalan raya. Dan akan mengadakan pencerahan kepada masyarakat melalui seminar dengan mendatangkan pembicara dari ahli atau pakar masalah HIV/AIDS di Jatim. awi

tahun terdata 17,30%. Pua mengklaim jumlah ini menukik turun ketimbang 2-3 tahun lalu yang masih tercatat 20% hingga 22% dari rata-rata 11 ribuan pasangan nikah tiap tahun. ‘’Kita terus upayakan sehingga prosentasenya menurun.

Karena pernikahan dini berpengaruh terhadap total angka kelahiran,’’ ujarnya.

Bagi perempuan idealnya usia perkawinan minimal 21 tahun dan 25 tahun bagi lakilaki. Saat pasangan menginjak batasan usia ini, kata Pua, dinilai sudah siap secara fisik, mental, ekonomi, dan reproduksi. Ketika usia matang juga mencegah perceraian karena faktor ekonomi. ‘’Wanita siap untuk melahirkan dan menyandang status ibu. Biasanya kalau dibawah 20 tahun resikonya tinggi, bayi bisa lahir prematur, pendarahan dan kematian pada ibu dan bayi, perceraian ini karena belum siap menikah dan faktor ekonomi,’’ katanya. nan

SKPD Dianjurkan Hemat Anggaran Kota Kediri, Bhirawa Jarajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemkot Kediri dianjurkan menghemat anggaran. Anjuran ini menindak lanjutan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri, Jawadi Rabu (3/ 12) kemarin mengatakan, jika pengeluaran yang merupakan pemborosan harus dihentikan, hal ini sesuai SE Kemenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana.

Memang ada surat edaran dari Kemenpan sehingga Pemkot meminta SKPD untuk menghemat anggaran.

Jawadi menjelaskan, isi surat edaran itu diantaranya membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara pejabat seperti pernikahan, tasyakuran, dan sejenisnya. Kemudian tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan. Selain itu tak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah serta membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi. ‘’Salah satu bentuk efisiensi dan penghematan lainnya adalah pelaksanaan rapat kedinasan di sarana yang dimiliki pemkot bukan di hotel seperti yang selama ini sering dilakukan. Namun untuk pelaksanaanya masih menunggu petunjuk teknis. Penghematan ini penting dilakukan untuk member contoh yang baik pada masyarakat,’’ tandas Jawadi. van

Balai Besar Sungai Jatim Buka Kisi Penyaring Sampah Puluhan anggota dan pengurus HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air) daerah irigasi Sampean Lama Situbondo bersama pejabat BBS (Balai Besar Sungai) Pemprov Jatim, berkumpul di kawasan dam sluice, kemarin. Pertemuan kedua elemen itu guna untuk membuka alat kisikisi penyaring sampah, yang dipasang di Dam setempat. Ini terealisasi setelah sebelumnya puluhan pengurus HIPPA Situbondo mendatangi Kantor BBS di Surabaya.

sawawi/bhirawa

Pejabat BBS Jatim, Ahmad Fauzi, dengan didampingi Kadis PU Bina Marga dan Pengairan, Yoyok Mulyadi, saat memimpin pembukan alat kisi-kisi penyaring sampah di Dam Sluice, pagi kemarin.

Koordinator HIPPA, H Supiyono mengatakan, sejak awal volume dan debit air dari pengairan normal dan melimpah. Namun karena ada pemasangan alat kisi-kisi itu, maka distribusi air menjadi tersumbat.

Maka untuk membuang tumpukan sampah sangat memerlukan waktu yang cukup lama. ‘’Kalau satu jam saja kiriman air mati, maka dampaknya kepada petani sangat

terasa. Makanya saya meminta alat kisi-kisi penyaring sampah ini dibuka,’’ tegas Supiyono.

Mengacu pada kebiasaan lama, maka kiriman sampah maupun bangkai yang masuk ke areal sawah tak bermasalah. Soal itu, tegas Supiyono, tak menimbulkan dampak apa pun, asal kiriman air normal sehingga penghasilan petani tetap normal. ‘’Pengaruhnya

sangat besar kalau air tak bisa masuk kepada lahan pertanian. Itu karena pertumbuhan tanaman itu tak akan baik. Kalau tanaman mendapatkan kontribusi air yang mencukupi, maka petani akan mendapatkan panen satu hingga dua ton, per hektarnya. Sebaliknya kalau tak mencukupi, petani hanya panen sekitar 1 ton saja,’’ paparnya.

Sementara itu pejabat BBS Surabaya Jatim, Ahmad Fauzi menandaskan, pembukaan alat kisi-kisi penyaring sampah merupakan kesepakatan bersama HIPPA Situbondo, di Surabaya baubaru ini. Artinya, pembukaan itu karena merupakan tuntutan dari petani Situbondo, karena berdampak pada kontribusi pengiriman air ke lahan sawah mereka. ‘’Tujuan awal memang sampah ini agar

tersaring. Tetapi karena kiriman air menurut petani tersumbat, maka kita buka,’’ ungkap Fauzi di lokasi Dam Sluice kemarin.

Fauzi memastikan, pembukaan itu hanya dilakukan di Dam Sluice saja. Untuk pemasangan alat kisikisi yang diatas tetap terpasang seperti semula. Sebaliknya jika diatas ikut dibuka, maka sampah akan masuk ke aliran air Situbondo sehingga berbahaya. ‘’Kalau soal debit air sama saja karena tak berpengaruh. Namun karena menimbulkan kerugian bagi petani kita setuju untuk dibuka. Disisi lain kami mewajibkan persyaratan bagi petani, diantaranya jika ada kotoran sampah yang menumpuk maka petani harus bergotong royong untuk membersihkan,’’ pungkas Fauzi. awi

Kamis Pahing 4 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

Ambil Risiko Terlambat Demi Warga Tak Mampu Batu, Bhirawa Wali Jota Batu, Eddy Rumpoko, akan mengoptimalkan sisa waktu selama lima hari untuk melakukan penghematan terhadap APBD 2015. Meskipun penyampaian RAPBD kepada gubernur terlambat, namun wali kota memastikan APBD 2015 benar-benar bisa melayani terhadap masyarakat terutama warga kurang mampu. ‘’Karena itu saya juga mengajak kepada dewan (DPRD Batu) untuk ikut mengawasi perjalanan APBD ini. Karena sudah kita persiapkan APBD yang akan dilaksanakan tahun depan ini akan benarbenar melayani kebutuhan masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, maupun bidang-bidang sosial yang lain,’’ ujar Eddy Rumpoko, Rabu (3/12).

Teliti dan panjangnya evaluasi terhadap RAPBD ini, kata Eddy, karena pihaknya ingin menyesuaikan dengan program pemerintah pusat tentang effisiensi anggaran. Karena itu pihaknya terus melajukan pemeriksaan dan effisiendi terhadap perjalanan dinas pegawai, pengaturan SOP (Standart Opersional Prosedur, red) dan regulasinya.

Eddy juga telah menginstruksikan kepada semua kepala SKPD untuk menyempurnakan program kegiatan pengentasan kemiskinan. Untuk itu SKPD diminta untuk menkaji dan mengevaluasi ulang program tersebut untuk dimasukkan ke RAPBD. Meskipun membutuhkan waktu lebih namun akan berdampak besar dalam peningkatan perekonomian warga miskin. ‘’Banyak program dari SKPD yang tak terlaksana di tahun 2014 ini. Karena itu saya meminta kepada SKPD untuk menyempurnakan program kegiatan itu, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pengentasan warga miskin.

Hampir semua SKPD memiliki program ini,’’ tambah Eddy.

Untuk menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas, maka Eddy meminta agar SKPD untuk melakukan revisi terhadap program yang tidak efisien. Eddy menunjuk program yang tidak effisien tersebut seperti pengadaan perjalanan dinas dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK). Wali kota menilai anggaran yang diajukan banyak SKPD untuk kedua kegiatan ini tidak menunjukkan efisiensi.Q nas

JAWA TIMUR

Wali Kota Optimistis Tak Ada Perusahaan Keberatan UMK Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Muhammad Anton, usai membuka sosialisasi Upah Minumum Kabupetan Kota (UMK), di Ruang Sidang Balaikota Malang, Rabu (3/12) kemarin, mengatakan, pihaknya optimistis pengusaha di Kota Malang tak keberatan dengan UMK, bahkan kini belum ada pengusaha mengajukan keberatan terhadap UMK Kota Malang.

Menurut wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, meski kondisi perusahan saat ini bebannya bertambah berat, tetapi pihaknya tetap optimis pengusaha di Kota Malang mampu memberikan UMK sesuai dengan ketetapan Gubernur Jatim, yakni sebesar Rp1.882.250 atau lebih besar 18% dibanding UMK tahun 2014. ‘’Kita optimis tak ada perusahaan di Kota Malang ini yang keberatan dengan UMK, ini seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, tak ada perusahaan yang keberatan atas UMK yang telah ditetapkan pemerintah,’’ tukasnya.

Diakui Abah Anton, sebenarnya jika perusahaan memberikan upah yang lebih tinggi itu akan lebih bagus, tetapi tak bisa dipaksakan, karena kondisi ekonomi saat ini masih sedang tidak baik. Makanya antara karyawan dengan pengusaha harus ada kesamaan presepsi, sama-sama diuntungkan dengan kondisi yang ada sekarang. ‘’Iklim usaha, kini juga sedikit bermasalah, dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), sementara pekerja membutuhkan uang yang layak agar bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya dan juga keluarganya,’’

tutur wali kota yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang ini.

Pemerintah sendiri, akan terus berupaya agar iklim investasi di Kota Malang tak terganggu. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memberikan kemudahan izin bagi pengusaha yang ingin membuka usahanya di Kota Malang. Ini sangat penting untuk memacu ketersedian tenaga kerja. Karena pemerintah tak mungkin jalan sendiri menyediakan tenga kerja tanpa peran serta pihak swasta. ‘’Silahkan semua pengusaha untuk melakukan investasi di Kota Malang, kami akan memberikan kemudahan, semua perizinan tak akan dipersulit, yang penting masyarakat diuntungkan,’’ tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kota Malang Kusnadi mengatakan, pihaknya telah memberikan sosialisasi kepada 250 pelaku usaha dan perwakilan organisasi

pekerja di Kota Malang. Diharapkan tak ada persoalan diantara pekerja dan pengusaha. Makanya sosialisasi secara bersama itu perlu dilakukan.

Dijelaskan Kusnadi, jumlah tenaga kerja di Kota Malang mencapai 60 ribu orang, mereka bekerja di 1.035 perusahan yang tersebar di Kota Malang. ‘’Kami ingin semuanya berjalan normatif, tak ada gejolak, seperti tahuntahun sebelumnya sebab jika ada gejolak semua akan dirugikan,’’ tuturnya.

Terkait dengan UMK yang ditentukan sebesar Rp1.882.250, disampaikan dia sudah sangat realistis karena sudah lebih ditinggi, jika dilihat dari kebutuhan hidup layak (KHL), mayarakat Kota Malang. Sebab berdasarkan survei yang dia lakukan KHL untuk kota Malang sebesar Rp1.652.402, jadi UMK sudah lebih tinggi dari KHL. Selain memberikan so-

sialisasi kepada para pengusaha pihaknya juga akan melakukan Sidak UMK, yang akan dilakukan pada Bulan Februari mendatang. ‘’Kita ingin memastikan apakah sosialisasi ini telah dilakukan pengusaha atau belum, akan Dilakukan Sidak,’’ tuturnya.

Terkait dengan kemungkinan adanya pengusaha yang mengajukan keberatan pihaknya mempersilahkan, tetapi harus menyertakan tujuh poin, salah satunya aset perusahan dan jumlah karyawan. Tetapi pengajuan itu tak bisa serta merta untuk disetujui, karena yang berhak melakukan penangguhan hanya gubernur. ‘’Kami hanya menyampaikan saja ke Gubernur kalau persertanya terpenuhi akan kami ajukan, tetapi jika tak memenuhi persyaratan yang tak akan kami ajukan ke Gubernur, itupun batasnya hanya sampai tanggal 21 Desember saja,’’ teranganya.Q mut

Proyek Tanpa Papan Nama

Dewan Menduga Adanya Penyimpangan Anggaran

PMI Lumajang Kelebihan Stok Darah Lumajang, Bhirawa Kab Lumajang nampaknya layak menjadi contoh untuk gerakan donr darah. Betapa tidak, ketersediaan stok darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kab Lumajang menjelang akhir tahun terus meningkat. Bahkan kini kelebihan stok darah. ‘’Dari target permintaan rutin yang mencapai 1.100 kantong darah perbulannya, UDD PMI bisa menghimpun 1.200 kantong darah dari partisipasi pendonor sukarela,’’ jelas Kartika Indah Susanti Kepala TU UDD PMI Kab Lumajang.

Menurut Kartika, hal ini semakin menunjukan ketersediaan stok darah semakin hari semakin tercukupi. Kab Lumajang tak pernah mendatangkan stok atau meminta pengiriman stok dari daerah lain seperti Jember, Bondowoso dan Probolinggo. Justru malah sebaliknya. ‘’Dari penghimpunan stok darah yang per bulannya mencapai 1.200 kantong ini, bisa memenuhi permintaan dari daerahdaerah tetangga itu,’’ tambahnya.

Secara otomatis, jika daerah tetangga kekurangan stok darah, kita akan mengirimkan jika berlebih. Tingginya stok darah ini, disebabkan partisipasi pendonor yang semakin hari semakin tinggi.

Saking tingginya partisipasi pendonor di berbagai Desa di Kab Lumajang, kini muncul gerakan darah emas seperti di Kec Tempursari.

Mereka secara sukarela mendonorkan sendiri darahnya dan menghimpun untuk stok masyarakat. ‘’Tidak hanya itu saja, sosialisasi dan gerakan donor juga dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat,’’ katanya.Q yat

7

hilmi husain/bhirawa

Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah di Jatim melihat info lowongan kerja pada job fair untuk mengurangi angka pengangguran berlangsung 3 Desember hingga 4 Desember di BLK Kab Pasuruan, Rabu (3/12).

Job Fair Diserbu Ribuan Pelamar Kerja Pasuruan, Bhirawa Bursa kerja (job fair) yang diadakan Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kab Pasuruan dibanjiri ribuan pencari kerja dari berbagai daerah di Jatim, mulai dari Surabaya, Malang hingga Mojokerto sampai Madiun. Itu bukti bila jumlah pengangguran masih banyak.

Job fair yang berlangsung 3 Desember hingga 4 Desember di Balai Latihan Kerja (BLK) Kab Pasuruan di Jl Raya Rejoso menawarkan 4.043 lowongan untuk jenjang SLTP, SMA, DI-D3 hingga S1-S2. Acara dibuka mulai pukul 09.00 pagi-15.00 sore diramaikan 49 perusahaan se-Jatim.

Menurut Kepala Disnakersostrans Kab Pasuruan, Yoyok Heri Sucipto, job fair 2014 ini digelar untuk mengurangi angka pengangguran di Kab Pasuruan. Menariknya, dalam job fair ini terdapat perusahaan kapal pesiar dari Amerika. Perusahaan kapal pesiar itu membutuhkan tenaga kerja sebanyak 500 orang.

Khusus calon tenaga kerja yang akan ditempatkan di kapal pesiar, Disnakersostrans akan memberikan Drilling Skills Of English Language atau melatih kemampuan Bahasa Inggris secara sederhana. Pasalnya, untuk penempatan kapal pesiar kebanyakan wisatawan luar negeri. ‘’Jumlah 4.043 lowongan dibuka BLK Kab

Pasuruan selama dua hari. Terdapat juga 49 perusahaan dari Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Malang. Untuk stand perusahaan kapal pesiar dari Amerika merupakan satusatunya yang dibuka di BLK Kab Pasuruan setelah di Lombok,’’ tandas Yoyok Heri Sucipto disela-sela pembukaan job fair, Rabu (3/12).

Menurut Yoyok, perusahaan yang ikut dalam kegiatan job fair itu diantaranya perusahaan perbankan, otomotif, pariwisata dan sejumlah perusahaan dibidang industri. ‘’Tentunya Job Fair ini agar bisa menyerap pengangguran di Kab Pasuruan. Saat ini, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Disnakersostrans hingga November mencapai 3.283 orang. Untuk pengangguran tahun 2013 berjumlaah sebanyak 38.952,’’ kata Yoyok Heri Sucipto.

Wakil Bupati Pasuruan, Riang Kulup Prayuda berharap agar pencari kerja terus meningkatkan kualitas maupun kemampuannya. Menurutnya pencari kerja setidaknya akan bertemu dengan kebutuhan dari dunia usaha. ‘’Dengan mempertemukan beberapa peluang yang dimiliki dunia usaha setidaknya angka pengangguran di Kab Pasuruan semakin turun. Diharapkan pencari kerja meningkatkan kapabilitas dan memilki etos kerja yang baik,’’ jelas Riang Kulup Prayuda.Q hil

Kab Malang, Bhirawa Pekerjaan proyek fisik jalan maupun proyek jembatan yang dikerjakan Pemkab Malang melalui Dinas Bina Marga (DBM), yang tersebar di wilayah Kab Malang Tahun Anggaran 2014, rawan terjadi penyimpangan. Karena terdapat beberapa proyek fisik diindikasikan tak dilengkapi dengan papan nama proyek.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab Malang, Ahmad Andi, Rabu (3/12) kemarin, pihaknya telah menduga pekerjaan fisik, baik itu jalan maupun jembatan yang dikerjakan rekanan DBM, sepertinya disengaja tak dipasangi papan nama proyek, yang biasa disebutkan sumber dana, nilai kegiatan proyek, nama CV/PT, dan waktu pelaksanaannya. ‘’Kami mensinyalir, ada kongkalikong antara DBM dan rekanan. Sehingga dengan tak dipasang papan nama proyek, maka disitu kami menduga ada unsur penyimpangan anggaran,’’ tegasnya.

Selain rekanan tak memsang papan nama proyek, lanjut Andi, hal itu juga untuk menghindari pengawasan yang berbasis masyarakat. Karena tak ada pengawasan dari masyarakat, mereka akan leluasa dalam melakukan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran. Sebab, pa-

pan nama proyek itu sangat penting, karena sebagai sarana masyarakat untuk mengetahui jenis kegiatan proyek. Serta penting untuk diketahui nama kontraktor yang mengerjakan proyek jalan maupun jembatan. ‘’Papan nama proyek wajib dipasang agar tercipta transparansi penggunaan anggaran, itu aturan yang yang sudah diatur dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBD maupun APBN, atau juga yang bersumber dari dana hibah,’’ jelas Andi.

Tak adanya papan nama proyek dalam pekerjaan jalan dan jembatan, Andi menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil dinas terkait untuk dimintai penjelasan terkait sinyalemen pembiaran proyek fisik jalan dan jembatan yang tanpa dilengkapi papan nama.

Dari pantauan Bhirawa, ada beberapa proyek yang tak dilengkapi papan nama proyek, diantaranya perbaikan jalan dan jembatan di Jl Raya Jomblang, Desa Wonokerto Kec Bantur, yang kini sudah tuntas dikerjakan.

Padahal kedua proyek itu nilainya mencapai miliaran rupiah. Terutama di daerah pelosok pedesaan, yang jauh dari kota kecamatan, sehingga hal berpotensi kuat terjadinya penyimpangan anggaran.Q cyn

cyn/bhirawa

Salah satu proyek pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan kedua kecamatan, Kepanjen dan Pagelaran, yang dibangun PT Tirta Perkasa Abadi menghabiskan Rp 6,8 miliar, namun hingga akhir tahun ini belum tuntas.

Jangan Hanya PKL di Balai Rakyat yang Dibersihkan Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Gedung Balai Rakyat yang menjadi sorotan anggota DPRD Tulungagung, membuat pengelola Gedung Balai Rakyat, Heri Widodo, ikut angkat bicara. Ia mempertanyakan juga tentang keberadaan PKL di seputaran Alun-Alun Kota Tulungagung yang tidak dipermasalahkan oleh anggota dewan.

wed/bhirawa

Alun-Alun Kota Tulungagung kini lebih indah dan nyaman dengan keberadan air mancur dengan lampu sorot warna warni ketika malam hari.

“Kenapa PKL di Balai Rakyat yang baru sebulan ini kok dijadikan polemik. Padahal keberadaan PKL lainnya di Alun-Alun selama ini justru dibiarkan,” ujar Heri Widodo, pada Bhirawa, Rabu (3/12).

Dia merasa DPRD Tulungagung tidak adil dalam menyoroti keberadaan PKL di Gedung Balai Rakyat. Padahal ada PKL lainnya yang selama ini berada di halaman kantor pemerintah di seputaran Alun-Alun Kota Tulungagung.

“Bagaimana yang di Perpustakaan, atau yang di Kantor Pos dan juga di utara Masjid Agung,” tanyanya.

Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Drs H Mashut, ketika dikonfirmasi kemarin mengatakan harus ada perlakuan yang sama terhadap PKL yang mangkal di seputaran Alun-Alun. “Kalau memang tidak diperbolehkan PKL berjualan di seputar AlunAlun maka semua tidak diperbolehkan termasuk yang di Per-

pustakaan dan di Kantor Pos. Nanti kami koordinasi dengan Satpol PP,” katanya.

Diakuinya, selama ini anggota dewan lebih fokus menyoroti PKL yang berada di Gedung Balai Rakyat karena keberadaannya berdampingan dengan pintu masuk ke Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Kediaman dinas Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi. Menurut politisi asal PKB ini sudah ada kemauan dari Pemkab Tulungagung untuk membersihkan PKL di Gedung Balai Rakyat secepatnya. “Itu yang dikatakan Wakil Bupati Maryoto Birowo pada kami,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Syahri Mulyo juga tidak tinggal diam dengan sorotan DPRD Tulung-

agung terkait PKL di Gedung Balai Rakyat. Apalagi, sorotan tersebut kemudian disampaikan pula oleh sebagian fraksi dalam pandangan akhir fraksinya di rapat paripurna DPRD Tulungagung tentang Penetapan APBD 2015 baru-baru ini.

Bupati Syahri Mulyo mengatakan kendati hal itu tidak melanggar aturan, namun dia berjanji akan melakukan pembersihan PKL di Gedung Balai Rakyat paling lambat sampai akhir tahun ini.

“Ini (pembersihan PKL) dilakukan karena ada efek-efek negatif. Semisal menimbulkan keirian dari PKL yang dulu ada di Alun-Alun. Kemudian terkait pula dengan Adipura Kencana,” paparnya.Q wed

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Turnamen Sepakbola Antar SIWO PWI

DKI Jakarta Taklukkan SIWO PWI Jatim B Surabaya, Bhirawa Tim Siwo PWI Jatim B, harus mengakui keunggulan kesebelasan SIWO DKI Jakarta dengan skor telak 0-4, pada pertandingan yang digelar Rabu, (3/12) di Gelora 10 Nopember.

Namun kekalahan dari SIWO PWI Jatim B, tidak menyurutkan tekad SIWO PWI Jatim A untuk bisa meraih kemanangan saat melawan Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (4/12) besok sore di Stadion Gelora 10 Nopember, Tambaksari, Surabaya.

Pada pertandingan pertama, SIWO Jatim A harus bersusah payah untuk mengalahkan SIWO Papua dengan skor 2-0, Senin (2/12/2014) kemarin. "Maklum masih pertandingan pertama," ucap Wahyu Hidayat, kapten tim Jatim A, Rabu (3/12).

Dayat, sapaan akrabnya mengaku, Jatim A sudah menyaksikan secara langsung pertandingan Kalsel kontra Jawa Tengah (Jateng). Dalam pertandingan itu, Kalsel menang dengan skor menyakinkan 3-1.

"InsyaAllah kami sudah mengantongi plus-minus mereka. Tinggal bagaimana kami menerapkan strategi yang diberikan oleh tim pelatih," sambung jurnalis asal TVRI ini. Soal target, Dayat tegas menyebut bahwa timnya mengincar poin penuh.

"Saya kira kalau kami bisa bermain lebih kompak dan lebih disiplin lagi, InsyaAllah kemenangan bisa kami raih," tutup Dayat. Sementara itu dalam pertandingan, Rabu (3/12/2014) di Stadion Gelora 10 Nopember, tim SIWO Jatim B menyerah di tangan SIWO DKI Jaya dengan skor telak 0-4. wwn

Kamis Pahing 4 DESEMBER 2014

Dua Kandidat Bersaing Ketat Berebut Ketua KONI Kota Batu, bhirawa Dua kandidat dipastikan akan bersaing ketat dalam perebutan Ketua KONI Kota Batu periode 2014-2018 dalam Musyawarah Olah Raga Tingkat Kota (Musyorkot) kota Batu 5-6 Desember besok.

Kedua kandidat tersebut yaitu mantan ketua KONI Slamet Muksin dan Ketua Harian PSSI Zainul Arifin. Sebenarnya masih ada satu lagi kandidat yang juga dinominasikan, yaitu Sugeng Minto Basuki. Namun hingga saat ini Minto yang juga Ketua II KONI saat ini belum memastikan apakah akan ikut

berlaga dalam perebutan Ketua tersebut.

Slamet Muksin memiliki modal kuat untuk maju dengan bermodalkan posisinya yang pernah memegang Ketua KONI di era Walikota Imam Kabul. Muksin sendiri pada periode sebelumnya sempat akan mencalonkan, namun

saat itu peserta akhirnya secara aklamasi memilih Walikota Batu Eddy Rumpoko sebagai Ketua Umum.

Namun seiring dengan UU Olah Raga Nasional dan larangan pejabat publik memegang ketua KONI, Eddy Rumpoko akhirnya menunjuk Didik Machmud selaku Ketua Harian KONI. Didik sendiri tidak mungkin mencalonkan karena saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu.

Sementara itu Zainul Arifin yang memiliki kedekatan khusus dengan Walikota Batu juga

tak kalah kuat. Direktur PDAM yang jabatannya akan diperpanjang tersebut juga memiliki modal cukup kuat untuk berebut ketua. Jaringan Jinung sapaan Zainul Arifin di sejumlah Cabor juga sangat kuat.

Ketua SC Musyorkot KONI Kota Batu, Cahyono Hadi membenarkan persaingan antara dua kandidat tersebut.

Kepada bhirawa, Cahyono mengaku Musyorkot kali ini cukup memanas karena ketatnya persaingan para kandidat tersebut. "Larangan pejabat publik yang menggunakan

Over Target, PGSI Ingin Tambah Kuota Puslatda

Fino Saksono Ingin Patahkan Dominasi Duo Honda Jakarta, Bhirawa Pebalap nasional, Fino Saksono bertekad mematahkan dominasi dua pebalap Honda Racing Indonesia, Alvin Bahar dan Rio SB pada kejuaraan bergengsi "Indonesian Sentul Series of Motorsport" (ISSOM) 2015 karena selama musim 2014 keduanya dominan.

Keinginan pebalap yang tahun ini meraih predikat juara umum Divisi 4 Touring 2014 bukan tanpa alasan karena pebalap dari D'Spec Motorsport itu mengaku sudah mulai mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan musim depan.

"Tahun ini saya tidak bisa maksimal.

Bahkan, beberapa kali saya tidak bisa menyelesaikan perlombaan. Saya cukup kecewa, tapi saya akan berusaha untuk musim depan," kata Fino Saksono di Jakarta, Selasa.

Pada kelas master, Fino yang pada kejurnas musim 2014 memperkuat tim GT Radial ini harus mengakui ketangguhan Alvin Bahar, Rio SB atau bahkan Fitra Eri. Dampaknya pada klasemen akhir harus puas diposisi empat dengan raihan 29 poin dari enam seri yang dilombakan. ant

anggaran APBD/APBN sebagai ketua KONI kan juga berlaku bagi Walikota. Tetapi nggak tau lagi kalau nanti peserta tetap menginginkan pak Wali tetap jadi Ketua dan dalam menjalankan tugas diserahkan ke Ketua Pelaksana Harian," tutur pegawai kontrak yang bertugas di Kantor Desa Punten tersebut.

Rencananya pembukaan Musyorkot akan digelar di Balaikota Batu, Jum'at malam (5/12). Selanjutnya pelaksanaan Musyorkot akan digelar di Villa Tuti. sup

wawan triyanto/bhirawa

Kejurnas selam Fin Swimming bakal diikuti oleh atlet andalan beberapa provinsi.

Kejurnas Selam Piala Gubernur Jatim

POSSI Jatim Turunkan Atlet Puslatda Surabaya, Bhirawa Atlet selam yang saat ini tergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) mendapat kesempatan untuk mengeluarkan kemampuannya saat berlomba di Kejurnas Fin Swimming 2014 memperebutkan Piala Gubernur Jatim yang rencanannya akan digelar pada 20-22 Desember mendatang.

Sekretaris Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Jatim, Mierza Mutaqien mengatakan, kalau event ini adalah kesempatan bagi penyelam Jatim untuk mengetahui kekuatan lawan sebelum mereka berlaga di Pra PON 2015.

Karena beberapa provinsi seperti Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Papua,

Babel dan lainnya akan mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di Piala Gubernur Jatim. "Saya yakin penyelam nasional akan turun di kejuaraan ini, bahkan event ini bisa dimanfaatkan sebagai pemanasan sebelum berlaga di Pra PON 2015," kata Mierza, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (3/12).

Saat disinggung tentang beberapa atlet Jatim yang sempat turun di ajang Porprov di Kaltim beberapa waktu, seperti Pricilia Gunawan muapun Lucas, dengan tegas Mierza menyatakan kalau semua atlet Puslatda harus turun di Kejurnas atas nama Jatim. "Itu sudah aturan," tegasnya.

Dari data POSSI Jatim, nantinya ada 15 nomor yang dilombakan, seperti surface monofin jarak 50m,100m,200m,400m,800m, dan 1500m. Kemudian Apnea 50m, Surface Bifins 100m dan 200m, 4x100m surface monofin, 4x100m surface bifins, 4x50m surface bifins dan 4x50m surface monofin. "Dalam lomba kali ini akan diikuti kelompok yunior dan senior," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selain Kejurnas, POSSI Jatim juga menggelar Kejurda di waktu yang bersamaan.

"Tapi khusus untuk altet Puslatda hanya turun di Kejurnas," katanya. wwn

Surabaya, Bhirawa Target tiga emas yang dibebankan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, akhirnya bisa dipenuhi oleh para pegulat. Bahkan para atlet over target dengan meraih 5 emas, 2 perak, 7 perunggu saat bertanding di Kejurnas 28 November-2 Desember.

Lima medali emas itu dipersembahkan oleh Andre Kurniawan di nomor grego kelas 66 kg, Hasan Sidik (grego 59kg), Puji Prasetyo (bebas 52kg), Shintia Eka Arvenda (bebas 48kg) dan Nurhayati (bebas 63kg). Kelima atlet itu adalah mereka yang tergabung dalam Puslada.

Wakil Ketua Umum II Bidang Pembinaan Prestasi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Jatim, M Sadeli mengaku puas dengan hasil yang dicapai oleh para atlet dan ia berharap agar pada Program Puslatda 2015, KONI Jatim bisa jumlah kuota atlet gulat bisa ditambah, karena ia melihat banyak potensi atlet non Puslatda yang bisa dikembangkan.

Bahkan beberapa atlet non Puslatda juga berhasil meraih medali, seperti Aldi Wahyu (grego 71kg) dan Agus Fajar (bebas 74kg) meraih medali perak. Kemudian Krisna Eka (bebas 84kg), Habib Kusairi (bebas 84kg), Ainun Nisa (bebas 55kg) dan Pradita (bebas 130kg) berhasil menyumbangkan medali perunggu.

Sugionoi 54 grego pus "Kami memberangkatkan 23 atlet di Kejurnas, 9 adalah atlet Puslatda yang semuanya meraih medali," kata Sadeli saat ditemui di SMAN 9 Surabaya, Rabu (3/12).

Ia berharap KONI Jatim bisa menambahkan kuota minimal 10 atlet, namum kalau bisa digenapkan menjadi 28 atlet, sehingga di setiap kelas ada sparing partner. "Saat ini kami kesulitas untuk mencari spring, jadi harapan saya setia kelas ada dua atlet agar bisa menjadi sparing," kata pria yang kini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 9 Surabaya itu.

Lebih lanjut mantan pegulat nasional itu menjelaskan, usai Kejurnas, para atlet sudah harus konsentrasi penuh untuk persiapan Pra PON yang digelar tahun 2015. wwn

Kemenpora Berharap Penetapan Cabang Olahraga Gubernur Minta Bonus Juara Umum PON Remaja Jakarta,Bhirawa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berharap Komite Olimpiade Indonesia (KOI) segera menetapkan cabang olahraga yang dipertandingkan pada Asian Games (AG) 2018 di Indonesia karena akan dimasukkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Deputi V Bidang Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Rabu, mengatakan sesuai dengan rencana Keppres tentang Asian Games 2018 akan ditandatangangi Presiden Joko Widodo akhir Desember.

"Minggu ini kita akan melakukan pertemuan dengan Menko Pembanguanan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani untuk membahas hal ini (keppres)," katanya di sela seminar "Evaluasi Prima dan Standarisasi Prestasi Sebagai Pondasi Sukses Asian Games 2018 di Jakarta.

Indonesia ditunjuk oleh

federasi olahraga Asia atau OCA setelah Vietnam yang memenangkan 'bidding' tuan rumah Asian Games mengundurkan diri. Dalam waktu tiga tahun, Indonesia dituntut bergerak cepat untuk mempersiapkan diri.

Selain menetapkan cabang olahraga yang akan dipertandingan, kata dia, pihaknya juga akan memantau langsung kesiapan kota yang ditunjuk menjadi tuan rumah yaitu Jakarta, Palembang dan Jawa Barat.

"Hingga saat ini belum ada laporan dari masing-masing pemda terkait dengan persiapan untuk menjadi tuan rumah. Makanya kami akan terus melakukan koordinasi," katanya menambahkan.

Gatot menambahkan salah satu laporan yang ditunggu-tunggu adalah terkait dengan pemetaan infrastruktur yang nantinya akan digunakan untuk lokasi pertandingan maupun lokasi

pendukung lainnya.

Sementara itu, Ketua KOI Rita Subowo menjelasakan saat ini pihaknya terus berupaya untuk menentukan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Asian Games 2018 di luar dari 28 cabang olimpiade. Penentuan sendiri menggunakan formula yang telah ditetapkan.

"Selain cabang olimpiade ada delapan cabang nonolimpiade yang lima di antaranya dari region Asia. Untuk Asia diputuskan wushu, sedangkan untuk Asia Tenggara diputuskan sepak takraw. Saat ini tinggal memutuskan usulan dari Indonesia sebagai tuan rumah," katanya.

Untuk cabang olahraga usulan Indonesia, kata dia, saat ini masih digodok yang salah satunya adalah pencak silat. Slot ini akan menggunakan hak yang dimiliki oleh OCA. Selain itu ada slot lagi yang akan ditentukan berdasarkan rangking. ant

Bandung, Bhirawa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta Kontingen PON Remaja I/2014 mempersembahkan gelar juara umum sebagai bonus bagi warga tatar Pasundan yang akan mengejar target Jabar Kahiji pada PON XIX/2016.

"Juara umum PON Remaja I/2014

di Surabaya menjadi bonus bagi warga Jabar, setelah itu kita akan kejar terget Juara Umum atau Jabar Kahiji pada PON XIX/2016 di Jabar," kata Gibernur Heryawan saat melepas Kontingen PON Remaja I/2014 Jabar di Gedung KONI Jalan Padjadjaran Kota Bandung, Jabar, Rabu.

Menurut dia, meski bertanding di Jawa Timur yang merupakan pesaing Jabar dalam ajang olahraga, namun tidak boleh menjadi halangan untuk menggapai juara umum.

Ia berharap gairah Jabar Kahiji pada PON XIX/2016 berimbas ke PON Remaja I Jabar yangakanturundi14cabangolahraga. ant

Dispenda Sosialisasikan Pita Cukai Peredaran produk rokok berpita cukai ilegal makin merajalela.

Dengan berlatar belakang informasi tersebut, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Probolinggo menggelar Sosialisasi yang bertemakan pengumpulan informasi dan sosialisasi pita cukai ilegal yang beredar di pasar. Tujuannya untuk mengantisipasi penyebaran produk rokok yang menggunakan pita cukai ilegal. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo, Santiyono, Rabu (3/12).

Sosialisasi yang dibuka Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pengawasan Dispenda Zainuddin ini diikuti 50 pedagang dari Pasar Tiris Kecamatan Tiris,

Pasar Krucil dan Kertosuko Kecamatan Krucil serta Pasar Wangkal dan Condong Kecamatan Gading, yang selanjutnya akan terus dilakukan di beberapa tempat

secara bergiliran hingga semuanya terlaksana.

Dalam sosialisasi ini, para pedagang mendapatkan materi tentang perijinan industri rokok dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Juga materi pemberantasan pita cukai palsu dari Satpol PP dan pita cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo.

Santiyono mengungkapkan, sosialisasi pita cukai ilegal ini memang dikhususkan kepada para pedagang di pelosok desa dengan harapan bisa memberikan tambahan pengetahuan ya-

ng lebih luas kepada masyarakat mengenai pita cukai rokok.

“Kegiatan ini untuk mengurangi beredarnya rokok tak resmi di pasar sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar segera melapor ke Kantor Bea Cukai jika dijumpai rokok yang berpita cukai palsu,” ungkapnya.

Diharapkan melalui sosialisasi ini masyarakat terutama para pedagang bisa lebih teliti dan tidak begitu saja menerima setiap produk rokok yang ditawarkan oleh distributor.

“Jangan hanya karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran lantas pedagang mau

menerima produk baru tanpa diteliti terlebih dulu. Secara kasat mata memang pita cukai rokok ilegal hampir sama dengan pita cukai yang legal,” jelasnya.

Santiyono meminta agar masyarakat maupun pengusaha rokok sadar tentang pentingnya penggunaan pita cukai legal. Pita cukai legal bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang peruntukannya bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Probolinggo.

Lebih lanut dikatakannya, maksud sosialisasi kali ini adalah agar pedagang rokok mengetahui dan memahami cukai rokok dan sanksi pedagang yang menjual

rokok polos.atau cukai palsu.

"Jual rokok polos tanpa pita cukai, tidak boleh dan dilarang pemerintah, para pedagang harus tahu mana cukai asli dan palsu " Kata Santiyono. Penghasilan dari cukai ini oleh Pemerintah dikembalikan lagi dengan sosialisasi semacam ini atau dibelikan alat-alat kedokteran untuk penyakit yang dihasilkan akibat rokok.

Kalau ada rokok yang tidak pakai cukai termasuk korupsi kalau itu diperjual belikan. "Mari bersama-sama melakoni program pemerintah ini, biar selamat dunia akhirat. Karena menjual adalah ibadah, tambahnya. wap, adv

Kamis Pahing 4 DESEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

MK Tolak Gugatan atas UU Tipikor Jakarta, Bhirawa Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonanan terdakwa kasus korupsi Zulkarnain Djabar terkait dengan pengujian UU No. 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu (3/12) kemarin.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan hal yang menghubungkan antara pelaku atau subjek dengan tindak pidana yaitu menerima hadiah atau janji, yang terletak pada pengetahuan dan pemahan yang diperoleh pelaku atau subjek melalui panca inderanya atau sekurang-kurangnya pelaku atau subjek patut menduga.

“Keduanya sama-sama merupakan pengetahuan dan pemahaman yang pertama diperoleh melalui pengalaman dan yang kedua diperoleh melalui dugaan yang patut. Dengan demikian, dugaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bukan sembarang dugaan, melainkan dugaan yang patut,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan hukum.

Dalam pertimbangan hukum tersebut, Hakim Konstitusi juga menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud bukan saja kontra produktif terkait dengan fungsi pelaku sebagai pejabat negara, akan tetapi lebih dari itu justru tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, bahkan telah melanggar hak asasi masyarakat.Q ant

GBHN Lebih Jelas Dibanding RPJP Serang, Bhirawa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) lebih jelas dalam menentukan arah pembangunan bangsa, jika dibandingkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

“GBHN perlu direformulasi karena lebih jelas dibanding RPJP, RPJM, RKP yang tidak jelas ‘output’ dan ‘outcome’ serta benefitnya. Kalau tidak mau namanya GBHN karena itu dianggap produk orde baru, ya apa namanya yang substansinya sama dengan GBHN,” kata Anggota MPR-RI Ahmad Dimyati Natakusumah dalam ‘Focus Group Discussion’ Reformulasi GBHN Tinjauan Terhadap Pe-

ran dan Fungsi MPR RI Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di Serang, Rabu (3/12).

Ia mengatakan, selama ini RPJP, RPJM yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), selama ini tidak selaras. Sehingga perlu direformulasi kembali sistem seperti GBHN karena dinilai lebih terarah, terukur dan arah kebijakan umum pemerintah itu lebih jelas.

“Ini yang perlu direformulasi oleh MPR, karena GBHN itu dulu masuk dalam konstitusi.

Sehingga kami butuh masukan semua pihak,” kata Dimyati yang juga politisi PPP tersebut.

Menurut dia, dalam RPJP, RPJM dan RKP selama ini antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak sinkron karena memiliki program sendiri-sendiri. Sehingga arah pembangunan tidak terukur, tidak terarah karena sesuai ide dan kemauan yang ada di pikiran masing-masing pimpinan daerah.

Ia mengatakan, dalam mem buat program ada beberapa yang harus diperhatikan, yakni perencanaan yang bagus, kemudian penganggaran atau ‘budgeting’, pengadaan serta

istimewa

Menlu Retno L.P. Marsudi memberikan penjelasan kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/12)

Upayakan Evakuasi 35 WNI Korban Kapal Tenggelam Jakarta, Bhirawa Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengemukakan, Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Rusia untuk menyelamatkan WNI di kapal penangkap ikan Korea Selatan (Korsel), Oryong 501, yang tenggelam di Selat Bering.

“Pagi (3/13) ini Kemenlu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mengetahui nama-nama WNI, dan langkah evakuasi,” kata Retno Lestari sebelum mengikuti Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/12).

Kedutaan Besar RI di Moskow, Rusia, menyatakan 6 WNI berhasil diselamatkan

tim SAR Rusia dari kapal penangkap ikan Korea Selatan (Korsel), Oryong 501, Selat Bering, tepatnya di lepas pantai Chukotka, Rusia bagian timur Senin (1/12) petang waktu setempat. Duta Besar Indonesia untuk Rusia Djauhari Oratmangun pada Selasa (2/12) pagi mengatakan, KBRI telah mengirim tim ke kota terdekat Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan masih mencari nama-nama WNI yang dilaporkan hilang.

“Info terakhir dari Kementerian Luar Negeri Rusia, 8 Orang termasuk 6 WNI berhasil diselamatkan tim SAR Rusia dari kapal ikan Oryong 501,”kata Djauhari Oratmangun.

Menurut Dubes RI di Rusia

PBB P-2 di Tulungagung Lampaui Target Rangsang Masyarakat dengan Berbagai Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), di Kabupaten Tulungagung, berbuah positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan, buah positif ini tak lain setelah pemerintah pusat memberikan wewenang PBB P2 dikelola langsung oleh pemkab, tahun lalu.

Terbukti, PAD Tulungagung, khususnya dari PBB P2 meningkat dan terlihat pada tahun pertama pelaksanaan pendaerahan PBB P2 yakni target PBB dalam APBD 2014 sebesar Rp 22 milliar, dan sampai bulan November terealisasi berkisar Rp 22.863.108.878 atau 103,92 dari target yang ditentukan. ‘’Alhamdulillah, target PBB P2 melampaui yang telah kita ditentukan,’’kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemkab Tulungagung Drs Eko Sugiono MM pada Bhirawa, Rabu (03/12), kemarin.

Terpenuhinya target itu, lanjut Eko, pastinya tak lepas peran serta perangkat desa yang rajin menarik PBB P2 pada wajib pajak. Sedangkan dana sebesar Rp 22,86 milliar itu yakni berasal dari 241 desa dan 14 kelurahan.

Sehingga, dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat peningkatan desa yang lunas sebanyak 14 desa.

pelaksanaannya.

FGD ‘Reformulasi GBHN Tinjauan Terhadap Peran dan Fungsi MPR RI Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional’ merupakan kerjasama MPR-RI dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Rektor Untirta Prof Soleh Hidayat mengatakan, pihaknya mendukung upaya MPRRI dalam melakukan sosialisasi empat pilar negara termasuk FGD yang membahas reformulasi GBHN. Dalam FGD tersebut pihaknya menghadirkan para dosen yang terdiri dari enam doktor di bidang hukum dan satu doktor bidang sosiologi.

“Kami menyambut baik lang kah MPR yang akan melakukan MPR ‘goes to kampus’

dalam sosialisasi empat pilar.

Kita punya kewajiban untuk mempertahankan NKRI,” kata Soleh Hidayat.

Salah seorang pemateri dari Untirta Rahmat Djajuli mengatakan, dengan amandemen UUD 1945 kewenangan MPR dikurangi, salah satunya tidak lagi menetapkan atau membuat GBHN. “Masalah ini sangat fundamental, sejak 1973 sampai 98 GBHN terbukti sudah terencana dengan baik dan presiden sebagai mandataris MPR saat itu. Dengan GBHN pembangunan terencana dengan baik, terkendali dan terevaluasi. Kare GBHN sudah dihapus, maka GBHN harus ada gantinya,” kata Rahmat Djajuli. Q ant

Tak Beri Efek Jera, Hentikan Kriminalisasi Pengguna Narkoba

Moratorium Dibarengi Fasilitasi Industri Kecil Jakarta, Bhirawa Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk melakukan moratorium izin penangkapan ikan mesti juga dibarengi dengan kebijakan memfasilitasi industri kecil pengolahan ikan di berbagai daerah di Tanah Air. “Moratorium izin kapal sangat baik dan positif jika industri pengolahan ikan dan industri rumah tangga pengolah ikan juga difasilitasi,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu (3/12) kemarin.

Menurut Abdul Halim, jika hal tersebut dapat bersamaan dilakukan, Indonesia akan menjadi produsen perikanan dan produk olahan dari beragam komoditas perikanan seperti udang, tuna, dan kerapu.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menegaskan kebijakan moratorium izin penangkapan ikan untuk kapal besar mesti diikuti dengan pemberantasan tindakan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

“Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan moratorium harus diikuti dengan pemberantasan pencurian ikan,” kata Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik.Q ant

9

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dan kesadaran warga masyarakat Tulungagung membayar PBB serta adanya peningkatan PBB P2 baik ditinkat desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. ‘’Atas keberhasilan ini Pemkab telah memberi reward kepada kelurahan, desa dan kecamatan berupa dana bagi hasil PBB P2 yang dikembalikan kepada desa sebesar 20 persen dari realisasi penerimaan,’’ jelas pria yang pernah menjabat Kepala Bagian Perekonomian iitu.

Masih kata Eko, setiap desa, kelurahan serta kecamatan penerimaan reward tersebut berbeda-beda dan tentunya sesuai realisasi serta lunas dan tidaknya saat jatuh tempo. Dan, menurutnya, pemberian reward bukan desa saja akan tetapi bagi masyarakat yang membayar lebih awal bakal mendapat undian SPPT berhadiah mulai dari door price, kipas angin, 12

adi/bhirawa

Staf Dispenda Tulungagung saat memberi pelayanan pada wajib pajak, kemarin.

itu, 35 WNI turut menjadi korban tenggelamnya kapal penangkap ikan Korea Selatan (Korsel) di Selat Bering.

Namun jumlah pasti penumpang Oryong 501 masih simpang siur. Pemerintah Rusia sendiri menyatakan Selasa (2/ 12),jumlah awak dan kru kapal sebanyak 62 orang. Sedangkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap mengtip juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Korsel mengungkapkan, jumlah awak kapal berjumlah 60 orang.

Para penumpang kapal berusia 40 tahun yang memiliki berat 1.753 ton itu terdiri dari 35 awak asal Indonesia, 13 dari Filipina, 11 warga Korsel, dan 1 inspektur asal Rusia.Q ist

Jakarta, Bhirawa Kriminalisasi para pengguna narkoba sebaiknya segera dihentikan karena sistem itu ternyata kurang mujarab untuk menekan jumlah peredaran narkotika yang tiap tahun terus meningkat.

Salah satu penyebab kecilnya jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional/BNN adalah karena masih banyak putusan pengadilan negeri yang lebih suka memenjarakan, daripada membuat putusan merehabilitasi korban tersebut, kata kepala Seksi Konsultasi Hukum BNN Eryan Noviandi yang mewakili Kepala BNN Komjen Pol. Anang Iskandar, dalam seminar nasional di Universitas Borobudur Jakarta, Rabu.

Dikatakan, jumlah pecandu yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik medis maupun sosial masih rendah yakni 18.000 orang per tahun atau sekitar 0,47 persen dari jumlah pemakainya.

Kecilnya jumlah itu, kata Eryan, terjadi masih banyaknya “dikriminalisasi “ dari putusan PN meskipun sudah ada nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Polri dan Kemenkumham bahwa para pengguna narkoba itu lebih baik direhabilitasi agar mereka menjadi baik.

“Jika dipenjara, justru mereka tidak tambah tobat, tetapi tambah pinter untuk mengakali para petugas atau orang tuanya,” katanya.

Efek jera Sementara itu, Dekan Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago mengatakan, ia mengerti tentang MoU soal rehabilitasi atau bantarisasi para pengguna narkoba. Tetapi hal itu justru tidak menyelesaikan masalah karena tidak terlihat aspek jeranya.

Di negara Singapura dan Malaysia, para pengedar dan bandar narkoba tidak diberi ampun oleh otoritas pengadilan negara itu. Mereka dikenakan pidana mati.

Tetapi di Indonesia, banyak pengedar dan bandar dihukum cukup ringan. Justru yang diputus berat para pengguna narkoba dari level tukang ojek dan kelas bawah lainnya.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu memang masih diperlukan penyempurnaan agar siapa yang memang layak untuk direhabilitasi dan siapa yang harus dipenjara berat lebih jelas.

Indonesia sering disebut sebagai “surganya” para bandar narkoba internasional karena lemahnya dalam penegakan hukum.Q ant

Pemkot Blitar Gelar Pekan Budaya Blitar Tahun 2014 Dalam rangka mendukung ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan acara Pekan Budaya dan Festival Kuliner Kota Blitar tahun 2014 selama tiga hari mulai tanggal 2-5 Desember di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar.

adi/bhirawa

Drs Eko Sugiono MM

unit sepeda, TV LCD, 4 unit mesin cici, 4 unit lemari es serta 4 unit motor. Hal ini dilakukan, yakni untuk merangsang masyarakat taat dan tepat waktu membayar pajak.

Untuk meningkatkan PAD dari sektor PBB P2, lanjutnya, kedepan akan dilakukan update data yakni mulai dari pemeliharaan basis data serta system informasi menajemen obyek pajak (Sismiop) secara bertahap. Malahan, Sismiop ini juga sudah berjalan, pada tahun pertama telah dilakukan di desa Kecamatan-Kedungwaru sebanyak 33 ribu objek pajak. ‘’Adanya pemeliharaan basis data Sismiop ini akan terdeteksi bangunan yang sebelumnya pada SPPT hanya berupa tanah, tetapi sekarang ada bangunanya sehingga SPPT tahun 2015 berdasarkan data terbaru,’’ jelasnya.

Dasar PBB P2, tambah Eko, ditangani pemerintah yakni berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan, mulai 1 Januari 2014, PBB P2 di Tulungagung dikelola pemkab yang sebelumnya dihendel oleh KPP Pratama. ‘’Perlu diketahui tahun ini jumlah wajib pajak PBB P2 ada 605.451 yang tersebar di 19 kecamatan dari 257 desa dan 14 kelurahan,’’paparnya. Q adi, adv

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Blitar, Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si, mengatakan kegiatan bertujuan untuk melestarikan budaya lokal asli Indonesia, menumbuhkembangkan kecintaan kepada budaya lokal utamanya bagi generasi bangsa, sebagai wujud nyata pelaksanaan konsep ekonomi kreatif dancermin Visi APBD Pro Rakyat dan semangat Rukun Agawe Santoso dengan tema Pekan Budaya Kota Blitar 2014 Membangun Kepribadian Yang Berkebudayaan.

“Dengan mengutamakan mendukung ekonomi kreatif di Kota Blitar, kegiatan ini dilaksanakan juga untuk hiburan masyarakat dan menjaga kelestarian budaya di Kota Blitar,” kata Drs. Tri Iman Pra-

setyono, MSi. Lanjut Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si, dalam kegiatan ini ada beberapa penampilan yang ada di antaranya mocopat, panembrono, tari kreasi, wayang kulit, drama tari, cokean, musik keroncong, daegelan, campursai, pemutaran film, festival kuliner, ketoprak pelajar dan berbagai pentas seni yang ditampilkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat Blitar bisa langsung datang di PIPP untuk menyaksikan dan menikmati hiburan masyarakat mulai jam 19.00 WIB. “Dimana nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kota Blitar bisa semakin tumbuh dan berkembang adanya kegiatan ini,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd dalam sambutan pembukaan pada Selasa malam (2/12) kemarin

hartono/bhirawa

Salah satu peserta Pekan Budaya Blitar Tahun 2014 menampilkan seni tari yang dipusatkan di PIPP Kota Blitar.

mewakili Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH mengatakan negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling majemuk, dimana keragaman Indonesia terlihat dengan jelas pada aspek-aspek geografis, etnis, sosio-kultural dan agama serta kepercayaan. Sehingga jika dirangkum secara keseluruhan, maka kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh kemajemukan suku bangsa dan bahasa, agama, kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, sistem hukum, dan sistem kekerabatan. Bahkan menyikapi hal itu, para pendiri negara (founding fathers) telah memilih “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan Nasional.

“Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai perekat dari keberagaman, dimana semboyan ini lahir sebagai refleksi atas realitas kemajemukan bangsa,” kata Drs. Santoso, MPd. Selain itu menurutnya bahwa dalam melestarikan kebudayaan selalu ada hambatan yang tidak ringan, seperti derasnya budaya asing dalam berbagai bentuk yang masuk dengan berbagai cara, keterbatasan manajemen pengelolaandan hambatan sarana dan prasarana.

“Berangkat dari itulah, saya atas nama Pribadi dan Pemerintah Kota Blitar memberikan dukungan sepenuhnya kegiatan pekan budaya ini.

Selain itu semangat dan wawasan kebangsaan perlu dan terus menerus kita perkuat, terutama pada diri generasi muda,” pungkasnya. Q htn,adv

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (1 DESEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Jelang MEA, BKP-DKP Koordinasi dengan SKPD Sidoarjo, Bhhirawa Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penguatan ketahanan pangan dalam menghadapi MEA (Masyarakat Economy ASEAN) tahun 2015. Kegiatan yang dikemas dalam workshop tersebut, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo MG. Hadi Sutjipto, SH, MM kemarin(3/12) di Aula Edotel SMKN 1 Sidoarjo. Dihadapan 100 peserta Hadi Sutjipto meminta agar para SKPD menggerakkan mitra kerjanya, koleganya untuk mempersiapkan diri.

Karena tahun depan produk apa saja dari luar negeri akan masuk ke Sidoarjo.”Siap tidak siap, tetap akan masuk, karena itu lebih baik mempersiapkan diri,” tegasnya. Lebih lanjut Hadi Sutjipto mengatakan, saat ini Sidoarjo harus mempersiapkan barang-barang yang layak untuk di jual, baik lokal maupun ekspor. Kita jangan jadi pembeli terus, barang-barang kita juga harus diekspor. Kalau soal mutu, kualitas barangbarang produk Sidoarjo ini tidak kalah bersaing dengar luar negeri. “Ternyata masih ada orang luar negeri membeli barang setengah jadi dari Sidoarjo, selanjutnya mereka tinggal mengemas dengan baik. Gitu saja sudah menjadi barang mahal, dan laku dijual,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sidoarjo Dra. Wuwuh Setyani, M.Si mengatakan kalau pihaknya ini melakukan fungsi koordinatif kepada seluruh SKPD untuk mendukung ketahanan pangan. Sehingga, sesuai arahan dari Wakil Bupati tadi sesuai kompetensi masing-masing SKPD bagaimana mendukung ketahanan pangan hingga tetap eksis. Q ach

Kamis Pahing, 4 DESEMBER 2014

Baru Dua Hari, 24.355 WP Manfaatkan Pemutihan Pemprov, Bhirawa Program Pemprov Jatim yang memberikan keringan dan pembebasan pajak daerah, untuk kendaraan roda dua dan roda tiga plat hitam serta kendaraan plat kuning diserbu masyarakat.

Itu dibuktikan jumlah wajib pajak (WP) yang mengurus di Kantor Bersama Samsat melonjak hingga 30 persen.

“Kalau hari-hari biasa yang mengurus administrasi atau membayar pajak kendaraan di Samsat tidak terlalu ramai. Tapi saat ada program pemutihan sekarang jadi ramai. Untuk di Samsat Manyar Surabaya, mungkin jumlahnya meningkat antara 20 – 30 persen dari total hari biasa sebanyak 1.500 wajib pajak,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim, Aris Sunarya, dikonfirmasi, Rabu (3/12).

Sejak dibuka mulai 1 Desember lalu, jumlah WP yang memanfaatkan program pemutihan sudah mencapai 24.355 WP. Dengan rincian yang melakukan pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II mencapai 5.800 kendaraan, dan untuk pembebasan sanksi administrasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) mencapai 18.555 kendaraan.

Dengan banyaknya WP yang memanfaatkan pemutihan ini, Pemprov Jatim telah menerima PKB pokok total men-

capai Rp3,9 miliar. Dengan rincian, pembebasan sanksi administrasi PKB sebesar Rp3 miliar dan pembebasan BBN II sebesar Rp986 juta.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam rangka memberikan keringanan bagi masyarakat Jatim akibat kenaikan harga BBM subsidi, Pemprov Jatim membuat program keringan dan pembebasan pajak daerah, untuk kendaraan roda dua dan roda tiga plat hitam serta kendaraan plat kuning. Program ini diprediksi bakal diserbu masyarakat yang nunggak pajak. Diprediksi 511 ribu kendaraan yang nunggak pajak akan ikut kebijakan pemutihan denda pajak ini.

Kepala Dipenda Provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono SH MSi menuturkan, pembebasan denda pajak ini tidak bisa dihitung untung rugi seperti bisnis. Sebab ini merupakan bentuk keringanan pelayanan yang diberikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terhadap masyarakat Jatim,

trie diana/bhirawa

Pembebasan denda sanksi administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hari ketiga masih dipadati warga yang mengantre di loket Drive Thru Samsat Manyar Surabaya, Rabu (3/11).

yang memiliki kendaraan roda dua, roda tiga dan kendaraan plat kuning.

“Program ini diluncurkan Pak Gubernur setelah ada kenaikan BBM bersubsidi. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat kelas ba-

wah yang memiliki kendaraan roda dua, roda tiga dan kendaraan plat kuning. Sedangkan kendaraan travel yang berplat hitam tidak masuk dalam program ini,” katanya.

Pemutihan denda pajak ini, kata Bobby, bakal dilakukan

selama tiga bulan mulai 1 Desember 2014 hingga 28 Februari 2015. Dengan lamanya waktu pemberian keringanan ini, diprediksi bakal diserbu sebanyak 511 ribu kendaraan roda dua, roda tiga dan kendaraan plat kuning. Q iib

PHRI Jatim Minta Cabut KepMen Pan No 11 Tahun 2014 Surabaya, Bhirawa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur meminta pemerintah supaya segera mencabut KepMen Pan No 11 tahun 2014 tentang larangan PNS meeting di Hotel karena dinilai kontra produktif bagi bisnis perhotelan.

Adanya putusan tersebut sangat berdampak terhadap menurunnya tingkat hunian hotel. “Income hotel baik yang dipusat maupun daerah kebanyakan dari pemerintah pusat atau daerah, kurang lebih tingkat hunian (okupansi) mencapai 60 persen, sehingga kalaupun keputusan ini tetap dilanjutkan maka okupansi perhotelan di Jatim akan terjun bebas antara 60

persen hingga 70 persen,” ungkap Ketua Korwil Jatim & DI Yogyakarta, Atmantoro SH di Hotel Santika Surabaya, Rabu (3/12) kemarin.

Ia menambahkan, dengan terjun bebasnya okupansi ini otomatis juga akan berdampak terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) perhotelan juga, karena tidak menuntut kemungkinan akan banyak karyawan yang dirumahkan karena hotel sepi tamu sedangkan pengeluaran (cost) tetap dibayar meskipun hotel ramai maupun sepi. Seperti yang terjadi dibebarapa hotel di Surabaya, sebelum diberlakukannya putusan tersebut sudah banyak pihak dari pemerintah yang membatalkan acara yang

sudah direncanakan di hotel seperti Hotel Utami mengalami 10 pembatalan kegiatan pemerintah, Hotel Bisanta Bidakara 5 kegiatan dan Hotel Inna Simpang 2 kegiatan.

“Banyak SKPD-SKPD yang takut dengan adanya putusan itu sehingga membatalkan acara di hotel padahal program acara itu sudah dianggarkan oleh APBD tahun 2014 dan mereka juga sudah booking hotel serta membayar uang muka,” jelasnya. Sementara dampak putusan ini tidak hanya dirasakan hotel bintang saja tapi juga berefek kepada hotel non bintang dan juga restauran yang memiliki Meeting, Insentive, Convention dan Exhibition (MICE). “Bagi hotel non bintang

seperti hotel budget juga merasakan dampaknya meskipun hotel mereka tidak menyediakan MICE karena saat PNS dalam perjalanan ke luar kota mereka dilarang menginap dihotel baik itu hotel bintang maupun hotel budget.

Sementara banyak restauran yang mengandalkan MICE untuk menambah income juga terimbas,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan Ketua PHRI Jawa Timur, Muhammad Soleh, MICE merupakan kontribusi utama hotel dan restauran yang mencapai 70 persen. “Untuk PHRI Jatim dengan tegas menolak putusan KepMen Pan No 11 tahun 2014 dan segera dicabut karena imbasnya sangat besar bagi industri hotel, restauran

maunpun UMKM,” tegasnya.

Selain itu juga akan berpengaruh terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dari perhotelan dan restauran padahal selama ini pajak yang dibayar hotel dan restauran adalah yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. “Untuk tahun 2013 pajak yang disetorkan ke pemerintah sebesar Rp 400 miliar sedangkan tahun 2014 mencapai Rp 450 hingga Rp 500 miliar untuk hotel dan restauran di Surabaya dan hampir setiap tahun mengalami kenaikan. Tapi kami perkirakan untuk tahun 2015 pajak hotel dan restauran akan mengalami penurunan yang drastis,” tandasnya. Q riq.rac

Dewan Desak Bank UMKM Buka Layanan di Tingkat Kecamatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada Bank UMKM yang telah ditunjuk sebagai penjamin bank tani agar membuka layanan ditingkat kecamatan. Hal ini dilakukan agar dana yang telah dilakukan dan dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp225 miliar bisa tersalurkan ke para petani.

A

nggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto me negaskan saat reses di daerah pemilihan delapan Jawa Timur diantaranya Tulungagung, Kediri dan Blitar beberapa waktu lalu ternyata banyak masyarakat yang ingin bank UMKM membuka layanan ditingkat kecamatan agar masyarakat khususnya para petani bisa menikmati dana dari pemerintah provinsi Jatim tersebut.

“Dengan dibukanya layanan Bank UMKM ditingkat kecamatan, diharapkan dana yang telah dikucurkan pemerintah untuk para petani tidak hanya dinikmati kalangan masyarakat petani perkotaan, tapi juga petani di kabupaten atau

pedesaan di wilayah dapil 8,” ujarnya.

Lebih lanjut, Subianto yang juga politisi asal Fraksi Demokrat ini guna menindaklanjuti pembukaan layanan bank UMKM ditingkat kecamatan pihaknya akan melakukan hearing dan memanggil Bank UMKM. “Dalam mendirikan layanan bank UMKM ditingkat kecamatan ini pemerintah harus berdiri sendiri dan tidak boleh bergabung dengan bank pemerintah pusat seperti BRI,”ujarnya.

Ia menambahkan, guna mewujudkan dan menyalurkan Bank tani tepat sasaran bank UMKM perlu menyiapkan tenaga analisis yang andal untuk mengkaji permohonan pembiayaan dari petani. “Jika perlu, bank tersebut bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi untuk menganalisa pengajuan kredit dari petani,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah provinsi Jawa Timur telah mengucurkan anggaran untuk petani melalui bank tani dalam perda penyertaan modal dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp. 25 Miliar. “Total ada Rp225 miliar untuk penyertaan modal yang dianggarkan pada APBD 2015, nah yang Rp. 25 miliar dialokasikan untuk PT Jamkrida,” ujarnya.

Penyertaan modal, tambahnya bersifat penting karena bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD. Selain itu juga membawa dampak bagi prosentasi kepemilikan modal/sa-

ham dari masing-masing pemegang saham.

“Karena itu, pernyertaan modal adalah hal yang sangat strategis bagi pemerintah daerah maupun BUMD. Terutama dalam kaitan-

nya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”tegasnya.

Untuk kemudahan itu pula, Soekarwo mengaku memberi kelonggaran pinjaman bagi para

petani. Selain bunga yang kecil. Mereka juga tidak akan dibebani dengan jaminan. Sebab, beban tersebut akan ditanggung Pemprov Jatim sendiri melalui PT Jamkrida. Q cty*

Komisi E DPRD Jatim Ajukan Raperda Penanggulangan HIV/AIDS Kartika Hidayati

Tingginya angka penderita virus HIV yang menjadi penyebab penyakit AIDS membuat Komisi E DPRD Jawa Timur prihatin. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, sebab berdasarkan data yang dirilis Komisi

Penanggulangan Aids (KPA) pada peringatan Hari AIDS se-Dunia kemarin, tercatat penderita HIV di Jatim mencapai 18.210 penderita atau nomor dua tertinggi setelah DKI Jakarta. Sementara yang sudah positif mengidap AIDS jumlahnya 8900 orang atau nomor dua setelah Papua.

Demi menekan laju penderita HIV/AIDS, Komisi E berinisiatif mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur. Hal itu dikemukakan anggota Komisi E, Kartika Hidayati.

Menurutnya, Jatim perlu punya regulasi penanggulangan HIV/AIDS agar langkah-langkah antara SKPD dan pemerintah daerah bisa komprehensif, seiring sejalan serta

lebih terprogram dengan memaksimalkan potensi yang ada, baik itu pemuka masyarakat maupun agama. Untuk itu perlu ada perda yang menjadi payung hukumnya.

“Komisi E akan usulkan Raperda penanggulangan HIV/AIDS pada tahun 2015 mendatang. Ini penting, agar penanggulangan virus mematikan ini bisa lebih maksimal dan terencana,”papar politisi perempuan PKB Jatim itu.

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono mengaku geram dengan tingginya angka penderita HIV/AIDS di provinsi Jawa Timur. Terlebih, virus mematikan itu telah menyerang siswa SMP seperti yang terjadi Banyuwangi dan Situbondo yang notabene adalah daerah pemilihan

politisi Partai Demokrat bergelar dokter ini.

Karena itu, sebagai Ketua komisi E yang baru, Agung mendeklarasikan perang terhadap virus HIV/ AIDS. Karena itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memerangi penyakit ini dengan cara bersama-sama mengkampanyekan pencegahan virus HIV/ AIDS secara rutin.

“Saya geram dengan tingginya angka penderita HIV/AIDS. Jangan sampai anak-cucu kita terjangkit penyakit mematikan ini. Karena itu saya nyatakan perang terhadap virus HIV/AIDS,”tegas politisi kelahiran Banyuwangi ini.

Dalam waktu dekat, Agung berjanji akan memanggil pihak

Dinkes Jatim agar segera melakukan pendataan terhadap pengidap HIV/AIDS agar penularan lebih luas bisa dicegah. Selain itu, penerintah juga bisa memberikan pengobatan yang maksimal kepada mereka yang sudah terlajur positif HIV/AIDS. “Tokoh masyarakat dan pemuka agama juga harus dilibatkan. Saya akan usulkan kepada MUI dan ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah agar pada khotbah sholat Jumat disisipkan sosialisasi dan kampanye penanggulangan HIV/AIDS. Saya kira di daerah, omongan kiai dan ustad lebih didengar masyarakat. Karena itu peran aktif mereka sangat kita harapkan,”pungkas politisi berlatar aktivis HMI ini. Q cty*

Kamis Pahing 4 DESEMBER 2014

SAMBUNGAN

Dana Kompensasi BBM Disunat Perangkat Desa

KPK Segera Periksa Bupati Bangkalan

l Sambungan hal 1

terjadi sejak 2007. Dalam hal ini, Makmun diduga ikut serta menerima uang suap bersama Fuad. “Diindikasikan begitu (menerima), terkait ini (proyek gas alam),” terang Adnan.

Seperti diketahui, penyidik KPK menangkap Ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan dua periode, Fuad Amin Imron di rumahnya di Bangkalan, Selasa (2/12) sekitar pukul 01.00.

Dari tangan Fuad Amin, KPK menyita tiga koper besar berisi uang yang dijadikan barang bukti. Penangkapan terkait kasus suap gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan.

Sementara itu pasca ayah kandungnya ditangkap, Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad alias Ra Momon juga ikut raib. Dia tidak muncul di rumah dinas dan kantor bupati sejak Selasa kemarin.

Menurut informasi, Ra Momon berada di Jakarta ikut memantau kondisi ayahnya yang diperiksa secara meraton di kantor KPK. Saat ditelurusi keberadaan Ra Momon melalui orang dekatnya, mereka mengaku tak mengetahuinya. Nomor telepon pribadinya aktif, namun tak diangkat-angkat.

Bolosnya putera Fuad Amin dibantah oleh Wakil Bupati

Praktik pemotongan dana PSKS dilakukan oleh perangkat desa atau Ketua RT dari masing-masing desa. Seperti yang terjadi di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso, di mana sejak pagi warga miskin penerima dana PSKS rela antre di Balai Desa setempat untuk mendapat uang sebesar Rp 400 ribu untuk November-Desember. Namun, setelah menerima uang Rp 400 ribu dari petugas Kantor Pos, langsung dipotong Rp 100 ribu oleh perangkat desa di tempat.

“Jadi, saya ya hanya bawa pulang Rp 300 ribu,” ujar Damin, salah satu warga Desa Mlorah penerima PSKS, Rabu (3/12).

Meski ada yang rela dana bagiannya dipotong, namun tetap saja banyak warga yang kecewa.

Salah satunya Sujarwo yang mengaku kecewa karena pemotongan dana PSKS ini, menurut dia ada unsur pemaksaan. Bahkan warga juga diancam tidak akan diberi bantuan PSKS lagi jika tidak mau dipotong. “Saya masih butuh uangnya, makanya saya terpaksa mau dana PSKS bagian saya dipotong,” keluh Sujarwo.

Di tempat lain, di Desa Gondang Legi Kecamatan Prambon pemotongan dana PSKS juga menimpa warga miskin. Padahal sebelumnya ratusan warga saling berdesakan dan berebut mendahului untuk mengambil jatah kompensasi kenaikan harga BBM dari petugas Kantor Pos sebesar Rp 400 ribu.

Setelah menerima uang Rp 400 ribu dari petugas Kantor Pos, warga ramai-ramai menyetorkan uang potongan sebesar Rp100 ribu kepada Ketua RT masing-masing warga yang sudah menunggu di Balai Desa. Pengurus RT maupun perangkat desa berdalih uang potongan Rp100.000 tersebut sifatnya sukarela untuk diberikan kepada ratusan warga lainnya yang tidak menerima kompensasi BBM. Kepala Desa Gondanglegi Tajwid mengatakan pemotongan dana PSKS memang sengaja dilakukan setelah mendapat persetujuan warga yang menerima dana. Besaran uang yang dipotong dari warga Rp 100 ribu untuk diberikan kepada warga miskin lain yang tidak dapat dana kompensasi BBM tersebut.

Menurut Tajwid, di Desa Gondanglegi, ada sekitar 1.000 warga yang tergolong miskin yang telah diajukan untuk menerima kompensasi kenaikan harga BBM. Namun daftar dari pusat hanya 471 orang saja. Akibatnya lebih dari separo warga miskin di Desa Gondaglegi tidak dapat jatah PSKS. “Untuk meredam emosi warga miskin yang tidak menerima, terpaksa menempuh kebijakan pemotongan seperti ini agar warga lain yang tidak menerima uang dari pemerintah tetap bisa mendapat bagian meski hanya Rp100 ribu setiap orang,” jelasnya.

Tajwid berharap, dalam pembagian PSKS selanjutnya pemerintah melakukan pendataan lagi atau menggunakan data baru yang sudah diajukan para kepala desa. Sebab data yang digunakan pemerintah saat ini tidak valid, karena ada warga mampu yang tetap menerima. Bahkan ada juga yang sudah meninggal dunia tapi namanya tetap terdaftar. Sementara ada ratusan nama warga miskin yang justru tidak mendapat bagian. “Jika data lama ini tetap dipakai dalam pembagian kompensasi BBM mendatang, para perangkat desa khawatir mereka yang nanti akan dimusuhi dan diprotes oleh masyarakat,” kata Tajwid.

Pemotongan dana PSKS juga terjadi di desa-desa lainnya di kabupaten Nganjuk, di antaranya di Desa Kwagean dan Desa Tempel Wetan Kecamatan Loceret. Kemudian di Kecamatan Berbek dan Kecamatan Gondang juga terjadi pemotongan massal dana PSKS. Sejumlah warga dari Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan mendatangi Mapolres setempat. Mereka melaporkan dugaan pemotongan dana penerima PSKS. Sebab, dana yang diterima oleh warga tidak utuh. Setiap warga hanya menerima Rp 300 ribu. Padahal, seharusnya setiap warga menerima Rp 400 ribu sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Penerima dana PSKS datang ke Mapolres untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut didampingi oleh LSM CIDEs. Mereka langsung masuk ke ruang SPK untuk melaporkan dugaan pemotongan dana PSKS. “Saya bersama warga ke sini untuk melaporkan adanya kasus dugaan pemotongan dana PSKS yang dilakukan oknum perangkat desa,” terang Direktur LSM CIDEs Mathur Husyairi. n ris, geh

Rapat, Pemerintah Diprediksi Akan Turunkan Harga BBM l Sambungan hal 1

Dia belum bisa mengatakan secara spesifik soal kemungkinan harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan akan dilakukan terlebih dahulu.

Harga minyak saat ini anjlok di bawah 70 dollar AS per barel, jauh dari asumsi APBNP 2015 sebesar 105 dollar AS per barel. Meski harga minyak dunia terus turun, Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sejak Selasa (18/11) pukul 00.00. Harga baru untuk premium adalah Rp 8.500 dari sebelumnya Rp 6.500 per liter.

Sedangkan solar Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 5.500 per liter. Sejak pengumuman kenaikan itu, demo penolakan dari berbagai elemen masyarakat terus terjadi. Protes kenaikan itu hingga memakan korban jiwa. n ins

Cukup Gelar Tikar di Kantor l Sambungan hal 1

jadi kita manfaatkan tempat yang ada. Bagaimana lagi, kita kan harus menaati larangan Menpan itu,’’ kata Kepala BPMPKB Kab Sidoarjo Ali Imron belum lama ini.

Menurut Imron, meski acara dilakukan dengan lesehan, sekitar 100 anak-anak SMA yang jadi pesertanya, enjoy-enjoy saja. Disampaikan Imron, baru tahun ini kegiatan semacam ini dilakukan secara sangat sederhana. Padahal kegiatan tiap tahun ini menurut mantan Camat Sidoarjo Kota ini, sangat penting. Sebab tujuan kegiatan itu di antaranya ingin agar anak-anak muda di Sidoarjo tidak sampai melakukan kekerasan pada anak-anak, juga membentengi diri mereka dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. n ali

l Sambungan hal 1

Bangkalan Mondir Rofi’i. Alasan Makmun hingga kini tidak bisa ditemui, karena sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota.

“Beliau sedang di luar kota,” tegas dia. Namun, Mondir enggan menjelaskan agenda Makmun keluar kota tersebut.

Mondir juga memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Bangkalan diklaim tetap berjalan meski Ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin ditangkap KPK. Rabu kemarin sejumlah pejabat di lingkup pemkab setempat bahkan melaksanakan rapat seperti hari biasa. “Tadi kami sudah melakukan rapat, tidak ada yang terganggu,” ujarnya.

Menurutnya, dugaan korupsi yang dialamatkan merupakan perbuatan pribadi Fuad Amin. Masyarakat pun diminta menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. “Semuanya kami serahkan kepada KPK untuk proses hukumnya. Pemerintahan di sini tetap jalan pasca ada itu (penangkapan Fuad Amin),” tegasnya lagi.

Akan Sita Aset KPK terus menghitung uang dalam tiga koper besar yang berhasil disita dari rumah Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron di Bangkalan. Setelah dihitung uangnya mencapai Rp 4 miliar. “Sekitar Rp 4 miliar,”

kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Rabu (3 /12).

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan total uang yang disita saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron sekitar Rp 4 miliar. Namun, menurutnya total tersebut masih akan bertambah. Karena KPK masih mengirim orang untuk ke rumah Fuad Amin di Bangkalan.

“Yang terbaca di media kan sampai Rp 4 miliar. Tapi yang fixed nanti di Pengadilan, karena kalau tidak salah kita kemarin baru kirim orang kesana, ada kemungkinan ada penemuan lain,” kata Adnan kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta kemarin.

Menurut Adnan, ada kemungkinan jumlah uang akan bertambah karena di rumah Fuad ditemukan banyak uang.

Apalagi, lanjutnya, penerimaan uang yang dilakukan Fuad terjadi sejak 2007. “Tahunnya tidak tahu, tapi agreement-nya sejak 2007. Perjanjian 2007 berarti sudah lama ya,” terang Adnan.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terkait suap jual beli gas alam cair untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan. Dari penangkapan ini, KPK berhasil mengamankan uang Rp700 juta dari ajudan Fuad yang bernama Rauf serta tiga koper besar yang akhirnya

satu BUMD di Bangkalan, yakni PD Sumber Daya. Kerjasama itu adalah membangun jaringan pipa dan pengelolaan gas dari blok eksplorasi West Madura Offshore untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Bangkalan dan Gresik. n Pada 2007, Fuad Amin selaku Bupati Bangkalan menandatangani kontrak kerjasama eksplorasi antara BUMD di Bangkalan yakni PD Sumber Daya dengan perusahaan swasta, PT Media Karya Sentosa. Kontrak kerjasama itu dilakukan untuk membangun jaringan pipa dan pengelolaan gas dari blok eksplorasi West Madura Offshore. Kontrak tersebut, sejatinya bertujuan untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Bangkalan dan Gresik. Namun, dalam kenyataannya, pembangunan PLTG maupun pembangunan jaringan pipa gas untuk kedua daerah itu, masih belum direalisasikan Sumber : KPK

diketahui berisi uang.

Uang itu diduga berasal dari pihak swasta untuk diberikan kepada Fuad terkait suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan. KPK telah menemukan ada indikasi pencucian yang dilakukan oleh mantan Bupati Bangkalan itu.

KPK juga mengisyaratkan akan segera menjerat Fuad dengan pasal pencucian uang serta menyita aset-asetnya.

Kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan ini terungkap setelah KPK melakukan OTT pada Selasa (2/12) dini hari. KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Ketua DPRD Bangkalan Fuad

Proyek AMC Surabaya Masuk RPJMN l Sambungan hal 1

lagi, AMC diyakini bisa mengurai kepadatan lalu lintas di Kota Surabaya dan sudah dicita-citakan warga Surabaya, termasuk oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Karenanya, Bambang berharap workshop yang digelar di Balai Kota ini merupakan gelaran workshop terakhir terkait pembangunan AMC Surabaya. ‘’Saya berharap workshop ini yang terakhir sehingga pembangun­ an AMC bisa segera diwujudkan.

Kita jangan kehilangan momen.

Kita harus sama-sama tekad. Kami tidak ingin rencana pembangunan monorel di Jakarta yang belum ada progress nya, juga terjadi di Surabaya,’’ sambung dia.

Sementara Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiyatmoko menegaskan bahwa Kemenhub siap mendukung penuh pembangunan AMC di Surabaya.

Ikut hadir dalam acara kemarin, Direktur Logistik dan

Pengembangan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Candra Purnama. Dalam paparannya, Candra mengatakan, tantangan dalam pembangunan AMC jenis trem adalah penertiban bangunan di kanan-kiri jalur trem.

Apalagi bila trem yang diterapkan merupakan double track. “Ini membutuhkan peran aktif pemerintah daerahnya. Perlu sosialisasi dan duduk bersama,’’ ujarnya.

Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan dalam sambutannya mengatakan, menyikapi perban­ dingan jumlah antara kendaraan umum dengan kendaraan pribadi yang berbeda jauh, penyediaan angkutan massal di Kota Surabaya perlu untuk segera direalisasikan.

Hendro membayangkan, kotakota di Indonesia nantinya bisa terhubung satu sama lain dengan angkutan massal cepat yang akuntabel, juga penyediaan infrastruktur sebagai penunjang. ‘’Bila sudah seperti itu, tidak hanya akan berdampak positif pada kelancaran lalu lintas.

Tetapi juga akan memberikan kemanfaatan pada bidang ekonomi dan sosial,’’ jelas Hendro.

Mantan Kepala Bappeko Kota Surabaya ini menegaskan, realisasi angkutan massal cepat di Surabaya menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga Pemkot Surabaya.

Karena itulah, workshop tersebut dimaksudkan untuk bisa me­ rangkul semua stake holder yang terlibat, mulai dari kementerian hingga dinas di Pemkot Surabaya. ‘’Tidak mungkin Surabaya berdiri sendiri, tetapi juga harus ada link-link (keterkaitan) dengan kota-kota lain seperti ketersediaan angkutan kota. Intinya ini jadi PR bersama untuk kita wujudkan,’’ sambung Hendro Gunawan.

Selain dari kementerian, agenda workshop tersebut juga dihadiri oleh Konsulat Jenderal di Surabaya, perwakilan BUMN, pejabat Pemprov Jatim, kalangan DPRD Surabaya dan juga kalang­an akademisi. n dre

Wali Kota Persilakan Polisi Panggil Kepala SKPD l Sambungan hal 1

Rabu (3/12) kemarin.

Menurut dia, semua orang di hadapan hukum memiliki kesamaan, baik pejabat maupun masyarakat biasa. Makanya jika pihak yang berwajib memeriksa pejabat setingkat kepala SKPD pihaknya tidak mempermasalahkan.

Dikatakannya pemeriksaan terhadap warga negara itu sah-sah saja untuk mencari kebenaran. Tetapi yang perlu dipahami, kata dia tidak semua yang diperiksa oleh petugas itu bersalah. “Jangan dipersepsikan semua orang yang diperiksa oleh petugas itu bersalah, buktinya dulu ada pejabat yang diperiksa terkait dengan pemba­ngunan Kota Malang dia akhirnya juga dinyatakan tidak bersalah,”tuturnya.

Namun demikian, lanjutnya, jika ada pejabat yang bersalah pihaknya mempersilakan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut, sehingga mendapatkan keadilan yang seadiladilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Untuk diketahui dua orang pejabat Pemkot Malang telah dipanggil Polres Malang Kota untuk dimintai

keterangan terkait dengan kasus pungutan 1% APBD Kota Malang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Jarot Edi Sulistiyono, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Tri Widayani Pangastuti.

Sebenarnya Polres Malang Kota telah memanggil tiga orang, tetapi kala itu Kusnadi belum bisa hadir di Mapolresta Malang. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu baru akan hadir di Mapolresta pada Kamis (4/12) hari ini. “Kami tetap ingin hadir. Sebagai pihak yang dipanggil penyidik, kemarin memang masih ada acara, dan kami sudah memberitahukan belum bisa hadir. Tetapi Kamis (4/12) kami pastikan akan datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik,”ujar Kusnadi.

Kusnadi mengatakan mencuatnya kasus pungutan 1% APBD itu, pihaknya sama sekali tidak tahu menahu. Bahkan ketika ada kabar telah ada kesepatan pembayaran 1%, pihaknya juga tidak ikut menyepakati, dan tidak menyetor uang.

“Apapun yang akan ditanyakan akan kami jawab, yang jelas pada saat proses itu kami sedang berada di Ja-

11

karta, jadi tidak tahu ada kesepakatan pungutan satu persen, dan saya juga tidak menyetor karena memang tidak ada uang untuk menyetor,”ujarnya.

Sebelumnya Malang Corruption Watch (MCW) meminta penyidik Polres Malang Kota serius dalam menangani kasus dugaan tarikan 1% dari tiap SKPD dalam pembahasan APBD Kota Malang. Jangan sampai kasus dugaan tarikan tersebut menjadi ATM bagi polisi.

Wakil Koordinator Badan Pekerja MCW Hayyik Ali Muntaha menilai, selama ini polisi kurang serius dalam menangani kasus dugaan korupsi di Kota Malang. Banyak kasus dugaan korupsi yang dilaporkan MCW ke Polres Malang Kota, penanganannya terbengkalai. Misalnya, kasus dugaan korupsi peng­ adaan buku kurikulum di VEDC dan kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Kedungkandang.

“Kasus dugaan korupsi jembatan Kedungkandang malah dihentikan penyelidikannya. Padahal, kasus itu sudah lama kami laporkan ke Polres. Jangan sampai kasus satu persen ini hanya menjadi ATM bagi polisi,” katanya. n mut

Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Rauf serta Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko. Fuad dan Rauf diduga sebagai pihak penerima suap, sedangkan Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap.

Fuad dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementera Antonio Bambang Djatmiko yang diduga sebagai pemberi suap dikenai Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b serta Pasal 13 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. n cty, bed, ira

Dewan Desak Pemprov Realisasikan Pembangunan Kantor Dinas di Suramadu l Sambungan hal 1

sepanjang kawasan kaki Suramadu, karena waktu itu harga tanah di sana cukup mencekik leher.

Karena itu pembangunan Kantor Peternakan (Disnak) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dibatalkan, meski Tim Appraisal sudah turun. ‘’Memang seharusnya pada 2015 ini, seluruh rencana Pemprov Jatim untuk membangun kantor dinas akan segera direalisasikan. Mengingat kawasan tersebut perkembangannya cukup pesat.

Dengan begitu kantor dinas tidak lagi dipusatkan di Jl A Yani yang sudah menjadi kawasan padat,’’lanjut politisi PKS, Rabu (3/12).

Lebih lanjut ditambahkan Yusuf, jika persoalan lahan bisa dilakukan koordinasi dan perhitungan ulang sehingga didapatkan harga yang baru yang tentunya tidak memberatkan APBD. Apalagi harga lahan di Jl A Yani sekarang ini cukup mahal, dan dipastikan dapat dilakukan tukar guling dengan pihak ketiga.

Humas Badan Pengembangan Kawasan Suramadu (BPWS) Faisal Yasir Arifin menegaskan pada 2015 ini, BPWS akan mengembangkan rest area seluas 40 ha di kawasan kaki Suramadu di wilayah Bangkalan. ‘’Prinsipnya, kami akan terus berupaya merealisasikan pembangunan Madura dengan menggandeng ulama, kiai, LSM dan sudah barang tentu yang mutlak adalah kerjasama de­ngan empat kabupaten di Madura,”ujarnya.

Ditanya tentang hubungan BPWS dengan Pemkab Bangkalan yang hingga kini belum harmonis, Faisal menegas-

kan, komunikasi intensif dengan Bangkalan terus dilakukan. “Bahkan, kemarin DPRD Kab Bangkalan beraudiensi dengan kami tentang pembangun­ an Madura, khususnya di kawasan kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) di Bangkalan,”tukasnya.

Seperti diketahui, rencana Pemprov Jatim memindahkan kantor Dinas Peternakan (Disnak) dari Jl Ahmad Yani ke kawasan kaki Suramadu, sudah ‘harga mati’. Waktu itu, Tim Appraisal sudah diturunkan untuk proses tukar guling lahan Disnak.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah memberikan kepastian jika dalam waktu dekat Pemprov Jatim segera merealisasikan pembangunan kantor Disnak di kawasan kaki Suramadu.

Terkait dengan proses tukar guling lahan Disnak, gubernur akan bersikap hati-hati. Jangan sampai proses tukar guling menguntungkan pihak lain. Karena itu, lahan penggantinya di sekitar kawasan Suramadu harus memiliki nilai plus dan dapat mendukung keberadaan Suramadu. ‘’Saat ini kami masih mempelajari proses tukar guling.

Tapi yang pasti kami mendukung di sekitar kawasan Suramadu untuk menjadi sebuah unit centre,’’jelas Pakde Karwo.

Selain memindahkan kantor Disnak, Pemprov Jatim berencana membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sepanjang kaki Suramadu. Dalam RTH akan dilengkapi taman, tempat bermain dan jogging track. ‘’Dengan begitu ma­ syarakat sekitar dapat memanfaatkan RTH untuk tempat bermain anak-anak serta tempat olahraga bagi orang dewasa,’’paparnya. n cty

Gandeng Jepang Kembangkan SMA – SMK Jatim l Sambungan hal 1

Selain mengajukan lima daerah, Harun juga menawarkan kepada pihak Jepang agar tidak sebatas pengembangan Bahasa Jepang. Melainkan juga pendampingan kurikulum hingga link and match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Jepang. Saat ini, kata Harun, Jatim telah memiliki 200 sekolah rujukan yang juga membangun kerjasama dengan pihak asing, yakni Jerman.

“Kita sudah punya 200 sekolah rujuk­

an. Kita berharap kerjasama ini tidak sekadar pengembangan Bahasa Jepang.

Tetapi lebih ke arah pendidikan vokasional yang arahnya juga bekerjasama dengan DUDI,” kata Harun.

Harun mengatakan, kerjasama ini selanjutnya akan diproses dan ditindaklanjuti sampai ada penandatang­ anan Memorandum of Understanding (MoU) resmi antara Dindik Jatim dengan Japan Foundation. “Ini masih komunikasi awal untuk menentukan sasaran dan program. Selanjutnya akan kita buat MoU yang resmi,” tutur

alumnus Lemhanas 2008 itu.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, sejauh ini kerjasama dengan pihak Jepang telah dijalin. Namun masih dalam skala kecil, yaitu antara sekolah dengan sejumlah industri di Jepang. Misalnya antara SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Jember dengan Teekay Corporation, sebuah asosiasi perusahaan penangkapan dan pengolahan ikan di Jepang.

Kerjasama itu, lanjut dia, dilakukan untuk membina 70 siswa SMK mulai

dari pelatihan hingga magang di Jepang.

Pelatihan awal dilakukan selama empat bulan di Jakarta untuk pembekalan mental, budaya dan Bahasa Jepang. Selain itu juga fisik dan keterampilan penangkapan ikan di Jepang.

Usai dilatih empat bulan, para siswa itu selanjutnya dikirim ke Jepang untuk magang selama tiga bulan. “Standar untuk mengikuti program ini, siswa harus sudah memiliki sertifikat keselamatan diri dan orang lain di kapal. Sebab, selama magang di Jepang mereka juga langsung mendapat gaji,” pungkas Hudiyono. n tam

Ajang Konsolidasi Budaya, 1.200 Penari Merahkan Pantai Boom l Sambungan hal 1

Gandrung Marsan. Lambat laun, Gandrung berkembang dan banyak dibawakan perempuan. Penari Gandrung perempuan pertama adalah Gandrung Semi.

Pertunjukan kolosal dilanjutkan lewat adegan munculnya Gandrung Semi diikuti ribuan penari Gandrung berkostum merah yang menghambur dari berbagai arah mata angin lantas menyatu di satu titik. Serempak, ta­ rian khas Gandrung tergelar dengan indahnya.

Tari kolosan disisipi teatrikal perebutan posisi sebagai gandrung,

antara laki-laki dan perempuan.

Fragmen ini pun dikisahkan berlangsung hingga subuh. Begitu adzan subuh berkumandang, mereka tersadar akan kesalahannya. Kedua belah pihak memohon ampun pada Yang Maha Kuasa. Mereka menyadari bahwa menjadi Gandrung adalah suratan tangannya, jadi harus dijalani, dan tak perlu diperebutkan.

Tiap penari Gandrung membawa sapu lidi yang menyimbolkan permohonan ampun kepada Yang Maha Kuasa. Ribuan penari itu mengembangkan kipas kuning di­ iringi kemunculan Dewi Sri di tengah para penari. Kemunculan Dewi Padi

sebagai pamungkas pertunjukan tari kolosal saat hari memasuki senja.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan gelaran kolosan ini sebagai ikhtiar menjaga seni dan budaya Banyuwangi. Bukan hanya pertunjukan, tapi bagian konsolidasi budaya lintas generasi yang melibatkan bibitbibit penari gandrung di kalangan pemuda. “Gandrung sudah ditetapkan sebagai warisan budaya,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi Yanuar Bramuda mengatakan Festival Gandrung Sewu sudah digelar untuk kali ketiga dan tahun ini mengangkat tema ‘Seblang Subuh’.

“Tema Seblang Subuh mengandung makna permohonan ampun kepada Yang Maha Kuasa,” katanya.

Ajang ini merupakan salah satu dari puluhan agenda kegiatan dari perhelatan Banyuwangi Festival 2014. Pekan lalu, juga telah digelar Banyuwangi Ethno Carnival yang mengusung tema ‘The Mistic Dance of Seblang’.

Puteri Pariwisata 2014 Syarifah Fajri Maulidiyah, turut hadir. “Saya tidak menyangka Banyuwangi yang kota kecil, tapi bisa mengemas pertunjukan sebagus ini. Tarian dan musiknya rancak, penarinya kompak dan atraktif, kostum merah menyala yang dikenakan pun cantik,” ujar Fajri. *

12

Kamis Pahing, 4 DESEMBER 2014

Road Show Minat Baca Perpustakaan Nasional RI di Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, 29 November 2014

Deputi 1 Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI Welmin Sunyi Ariningsih saat menunjukkan plakat cenderamata didampingi anggota DPR RI Eko Patrio dan Wakil Bupati Mojokerto Dra Hj Choirunisa, MPd (atas). Pembicara talk show minat baca, dari kiri Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Dr Indra Tri Kurniawan, MSi, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jatim Drs Sudjono, Anggota DPR RI Eko Patrio, Deputi 1 Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI Welmin Sunyi Ariningsih dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto dr Hk Ikfina Fatmawati (kanan).

Talk Show Minat Baca Perpusnas RI

Revolusi Mental Bisa Diawali dengan Membaca Membaca bukan hanya membuat kaya akan pengetahuan saja, namun mampu membuat karakter menjadi jauh lebih dewasa. Dari sebuah bacaan dapat mengenal berbagai macam nilai positif, sehingga dapat membentuk kesadaran emosional dan moral sedari dini. Bacaan pun dapat membentuk karakter diri.

“

Revolusi mental diperoleh dari kegiatan membaca yang mampu membentuk kar akter,” kata Deputi 1 Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI Welmin Sunyi Ariningsih saat menjadi pembicara pada Talk show minat baca yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, Sabtu (29/11) yang lalu.

Wakil Bupati Mojokerto Dra Hj Choirunisa, MPd saat membuka acara talk show minat baca.

Dalam kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Mojokerto Dra Hj Choirunissa tersebut juga menghadirkan pembicara lain seperti Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM , DPR RI dari Komisi X Eko Patrio, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto dr Hj Ikfina Fatmawati dan Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Dr Indra Tri Kurniawan, MSi Di hadapan para peserta talk show, Welmin mengingatkan rendahnya minat baca masyarakat mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia. Sebab dengan rendahnya minat baca, tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, sehingga pada ahirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia.

“Ternyata Negara-negara maju itu lebih unggul di sumber daya manusianya. Budaya membaca mereka telah mendarah daging dan sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan sehari harinya. Untuk mengikuti jejak mereka dalam menumbuhkan minat baca sejak dini perlu kita tiru dan kita terapakan pada masyarakat kita, terutama pada tunas-tunas bangsa yang kelak akan mewarisi negeri ini,” kata Welmin lagi.

Senada dengan Welmin, anggota DPR RI Komisi X Eko Patrio menambahkan perdaban suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan di dapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun

tulisan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan semakin tinggi peradabannya.

“Budaya suatu bangsa biasanya berjalan seiring dengan budaya literasi, faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh membaca yang dihasilkan dari temuan-temuan para kaum cerdik pandai yang terekam dalam tulisan yang menjadikan warisan literasi informasi yang sangat berguna bagi proses kehidupan social yang dinamis,” jelas Eko lagi.

“Dengan semakin mudahnya media untuk mendapatkan informasi bacaan maka sudah seharusnya kita tingkatkan minat baca kita,” pesan Eko. Sementara itu, pembicara lain Kepala Badan Perpustkaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya bahwa pengenalan perpusta-

kaan serta mendorong minat baca harus ditanamkan pada anak sejak usia dini dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan, misalnya koleksi yang baru, tempat bermain, free wifi, lomba minat baca serta acara dalam mendukung minat anak ke Perpustakaan.

“Kami selalu mendorong teman-teman perpustakaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjungnya,” jelas Sudjono. Dalam acara talk show yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat tersebut, Sudjono mengingatkan bahwa bila sebelumnya membaca identik dengan buku atau media cetak saja, maka di zaman sekarang yang sudah serba digital, membaca tidak lagi terpaku pada membaca kertas karna segala informasi terkini teleh tersedia di dunia maya/ internet dan media elektronik lainnya. Q why*

Tingkatkan Minat Baca Butuh Kreativitas Meningkatkan minat baca bagi anakanak, baik di rumah maupun di sekolah diperlukan kreativitas orang tua dan guru agar anak senang membaca. Agar dapat memicu anak senang dengan buku-buku bacaan, formula jitu dan menyenangkan, perlu diterapkan di rumah dan di sekolah.

“Agar anak senang membaca buku,

perlu pendekatan yang menyenangkan, jangan anak hanya diberitahukan, kalau membaca buku itu baik, membaca buku itu akan menambah ilmu, itu cara yang membosankan dan sangat kuno,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto dr Hk Ikfina Fatmawati saat menjadi pembicara talk show minat baca

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto dr Hk Ikfina Fatmawati saat menjadi pembicara talk show minat baca.

kemarin. Menurut Ikfina, perlu cara-cara kreatif dan inovatif untuk mengajak anak suka membaca, tentunya, harus menyenangkan. Pada dasarnya, kata dia, kesukaan anak membaca karena anak memang suka terhadap buku.

“Jadi, potensi itu sudah ada, tinggal untuk memunculkan minat suka membaca itu perlu dorongan yang kreatif. Kalau cuma diberitahu membaca itu baik, menambah ilmu, dari dulu juga begitu, berikan anak sebuah kepuasan dalam membaca,” jelas Ikfina.

Menyikapi menjamurnya dunia hburan dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Ikfina mengingatkan perlu adanya teknologi berbasis digital dan online agar masyarakat dan anak khususnya, dapat dengan mudah mengakses buku-buku secara mudah dan yang terpenting tidak membosankan.

“Karena kompetisi dunia digital yang bersifat mendidik dengan dunia hiburan yang belum tentu memberikan edukasi semakin ketat, jadi, kita harus mendorong dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini kompetisi kita. Teknologi ini bisa dipakai dengan aplikasi yg sederhana, mudah mudahan dapat diterapkan dimana-mana,” ucap Ikfina. Di samping itu, dia mengatakan, pemerintah juga harus menyelenggar-

Kabid Publikasi Promosi Perpustakaan dan Jasa Kearsipan Bapersip Jatim Titi Asrining Wijati (kiri) saat menjawab pertanyaan peserta talk show.

akan kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak, untuk membuat taman bacaan didesa dan dikota.

“Taman bacanya, tidak di isi dengan buku mata pelajaran.” Nah, terkait dengan menumbuhkan minat baca anak dengan cara yang menyenangkan itu, biarkan anak-anak dapat mengakses buku-buku selain buku mata pelajaran.

“Awalnya memang untuk memberikan stimulus agar mereka senang membaca, berikan mereka buku-buku yang dapat memupuk kecintaan kepada bangsa dan negara,” pesannya. Q why*

Menumbuhkan Minat Baca Anak Sejak Dini Menumbuhkan minat baca memang bukan hal yang mudah pada anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan guru memiliki tanggung jawab untuk membantu anak didik. Mereka sangat berperan dalam menumbuhkan minat membaca anak khususnya di usia dini. Menurut Kepala Bapersip Jatim Drs Sudjono, MM, minat baca sebaiknya harus distimulasi sejak anak masih usia dini. Karena usia seorang anak sejak 0-5 tahun itulah saat usia keemasan mereka. Pada masa ini, bila anak dididik secara benar maka semua potensi dan kecerdasan yang terdapat pada diri si anak akan terstimulasi dan itu sangat mempengaruhi bagi masa depan mereka kelak.

“Sekitar 80 persen otak kanan berkembang pada periode ini, sehingga pada masa emas ini sangat menentukan dalam pembentukan karakter, kepribadian dan pengembangan intelegensi permanen anak,” ujarnya. Di usia emas inilah anak mampu menyerap berbagai informasi dengan cepat.

Untuk itulah peran orang tua pada masa emas tersebut sangat dominan. Orang tua hendaknya dapat menjadi sahabat sekaligus guru bagi anak agar di usia emas ini potensi anak dapat dioptimalkan. Sayang sekali bila kita harus kehilangan moment di saat

perkembangan periode kritis ini. Orang tua yang memiliki interest lebih mengenai kebutuhan anak pada periode ini akan berpengaruh positif pada pertumbuhan mereka. Hal terpenting yang harus ditanamkan pada anak untuk menumbuhkan minat baca lanjut Sudjono adalah memberikan contoh atau kebiasaan membaca yang rutin dilakukan setiap hari.

“Walaupun hanya 10 menit, tetapi konsisten dilaksanakan dengan suasana yang menyenangkan. Sayangnya, situasi yang terjadi sekarang adalah para pendidik, baik itu orang tua dan guru jarang memberikan contoh dan menjadikan membaca menjadi suatu kebiasaan,” tuturnya dengan nada prihatin. Kondisi yang ada lanjut Sudjono, justru orang tua hanya menyuruh anak membaca tanpa mereka memberikan contoh terlebih dahulu. Padahal hakikatnya anak juga sebagai peniru ulung, yang mencopy paste sebagian besar kata-kata, sikap dan perilaku orang dewasa.

“Namun di satu sisi kondisi ini tidak dapat disalahkan juga, karena mungkin dahulunya para pendidik kita sejak kita kecil, belum membiasakan membaca sebagai aktivitas rutin. Sehingga kita pun tidak terbiasa untuk mencintai buku,” tuturnya bijak. Q why*

Anggota DPR RI Eko Patrio, Kepala Bapersip Jatim Drs Sudjono, Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Dr Indra Tri Kurniawan, MSi bersama peserta talk show minat baca.

Beberapa narasumber talkshow sedang berfoto bersama dengan sebagian peserta.

Tips Meningkatkan Minat Baca 1.Bangunlah Motivasi Minat Membaca Meningkatkan minat baca harus dimulai dengan motivasi diri dalam membaca. Misalnya kesadaran bahwa dengan membaca, pandangan kita menjadi terbuka terhadap hal-hal baru yang tidak kita ketahui sebelumnya.

2. Mulailah Membaca Sesuatu yang Kita sukai Membaca buku seolah sebagai hal yang berat dan membosankan.

Padahal membaca bisa diawali dengan bacaan yang ringan dan menyenangkan. Misalnya memulainya dari cerita fiksi seperti cerpen dan novel, dan bisa berlanjut buku motivasi dan pengembangan diri atau buku lain yang diminati.

3. Menyisihkan waktu yang tepat dan nyaman untuk Membaca Setiap orang yang punya momentum baca yang tepat: ada yang suka membaca saat jam pelajaran kosong saat sekolah, atau lagi istirahat di sekolah, ada juga yang nyaman membacanya membaca saat perjalanan, beberapa saat sebelum tidur, dan saat di perpustakaan.

4. Minta Seseorang Merekomendasikan Buku Ini juga salah satu cari yang efektif nih untuk lebih ‘memaksa’ diri ini untuk segera mulai membaca.

Karena buku yang direkomendasikan biasanya punya nilai lebih yang akan membuat kita lebih semangat membacanya.

5. Membaca Seperlunya Saja Membacalah seperlunya saja, tak usah berlebihan.

Keperluan orang itu tergantung dari hasratnya masing-masing untuk memperoleh informasi. Makin perlu anda terhadap informasi, maka sudah pasti kuantitas dan kualitas membaca anda pun pasti akan makin banyak dan baik.

Para pembicara saat berfoto bersama seusai acara talk show minat baca.

Peserta dan membicara sedang menikmati pentas seni tari.