Harian Bhirawa Edisi 3 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Bangsa Indonesia saat ini sudah kehilangan arah tujuan kehidupan berbangsa dan kalaupun ada sudah menurun sangat jauh,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat

Selasa Legi, 3 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

3

MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Memberikan Pengarahan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Ruang Rapat Jayabaya

Nilai Ujian Nasional Dipatok Minimal 55 Jika Gagal, Dianjurkan Mengulang Tahun Depan

 Wagub H Saifullah Yusuf 10.00 11.00 16.00

Menerima Konjen Jepang di Ruang Kerja Menerima MNCTV Jakarta di Ruang Kerja Mengisi Diklat Kades di Bandiklat Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Menghadiri Pengarahan Gubernur tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Ruang Rapat Jayabaya

Dana Desa Tertinggal Tak Satupun Sentuh Desa di Sumenep

trie diana/bhirawa

Suasana Ujian Sekolah di SMAN 5 Surabaya, Senin (2/3). Tahun ini, pemerintah masih memberlakukan standar minimal kompetensi lulusan.

Dindik Jatim, Bhirawa Meski bukan lagi menjadi penentu kelulusan, peserta Ujian Nasional (UN) 2015 tetap tidak bisa main-main.

Karena tahun ini, pemerintah masih memberlakukan standar minimal kompetensi lulusan. Siswa bahkan perlu mengulang j i k a hasil UNnya kurang atau d i

bawah standar kompetensi.

Dalam draft Prosedur Operasional Standar (POS) UN, ada empat kategori kompetensi lulusan.

D i antaranya ialah kategori sangat baik dengan nilai di atas 85 – 100, katego-

ri baik nilai di atas 70 – 85, cukup nilai 55 – 70 dan kategori kurang dengan nilai antara nol – 54. “Jika nilainya masuk kategori kurang maka siswa silakan mengulang pada tahun berikutnya (2016) untuk perbaikan,” tutur Ketua Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Prof Nizam saat ditemui di Surabaya, Senin (2/3).

Dengan demikian, siswa yang tidak ingin mengulang UN nilainya minimal harus 55 ke atas. Meski dianjurkan untuk melakukan perbaikan, Nizam

 ke halaman 11

Sumenep, Bhirawa Meski sejumlah desa di wilayah Kabupaten Sumenep memiliki status desa tertinggal, namun tetap saja terancam tidak mendapatkan bantuan dana desa tertinggal yang dikucurkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT).

Kepala BPMP-KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep Masuni menjelaskan, saat menghadiri rapat kordinasi di Kementerian DPDT di Jakarta, dia terkejut lantaran tidak ada satupun desa tertinggal di Sumenep yang masuk dalam daftar desa penerima bantuan dana yang totalnya mencapai Rp 20 triliun tersebut. “Karenanya, saya sempat melancarkan protes sekaligus mengajukan

 ke halaman 11

Hasil Assessment Sudah Keluar, Mutasi Digelar Maret hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani menyerahkan bantuan kursi roda elektrik kepada Rahmad Hidayat di rumah dinas Wali Kota Pasuruan, Senin (2/3).

Pemkot Pasuruan Peduli Warganya yang Kurang Mampu Pasuruan, Bhirawa Rumah dinas Wali Kota Pasuruan mendadak ramai dipenuhi warga. Ratusan warga yang terdiri dari anak yatim dan kaum dhuafa di Kota Pasuruan mendapatkan santunan dari Pemkot Pasuruan.

Pemberian santunan yang merupakan program sosial ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Pasuruan ke-329.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Pasuruan Giri Prayugo mengatakan santunan yang diberikan kepada anak yatim dan kaum dhuafa adalah wujud kepedulian Pemkot Pasuruan terhadap masyarakat yang kurang mampu. “Pemberian santunan ini untuk meringankan sedikit beban kehidupan bagi anak yatim dan kaum dhuafa di Kota Pasuruan,” kata Giri Prayogo, Senin (2/3).

Adapun santunan ini diberikan kepada 100 anak yatim dan kaum dhuafa dan masing-masing mendapatkan uang tunai Rp 250 ribu. Tak hanya itu,

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan jika bulan ini atau lebih pastinya akhir Maret, dirinya akan menggelar mutasi bagi pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. Mutasi ini akan digelar seiring rampungnya proses assessment yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Hasil assessment sudah diberikan saya tadi pagi (kemarin pagi).

Jadi belum sempat lihat detil-detilnya seperti apa sebab keburu harus datang ke sidang paripurna,” kata Gubernur Soekarwo ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jatim, Senin (2/3).

Menurut dia, hasil assessment yang diberikannya kali ini lebih lengkap dibanding minggu lalu.

Sebab sudah ada nilai atau skor

setiap pejabatnya. Sedangkan sebelumnya hanya ada nama serta kelemahan dan kelebihan pejabat yang ikut assessment.

Terkait mutasi PNS pemprov, Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo mengatakan, berdasarkan aturan semua PNS yang sudah bertugas selama lima tahun dalam satu bidang harus dirolling. Hal itu tidak hanya berlaku pada pejabat tapi juga staf. “Seperti staf di Set-

wan (Sekretariat DPRD Jatim) juga harus cepat dirolling karena lebih dari lima tahun,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto mengatakan, pihaknya tidak tahu soal hasil assessment yang kini sudah di tangan Gubernur Jatim. Alasannya, assessment bagian dari dokumen rahasia dan yang tahu hanya tim assessment dan gubernur saja.

“Proses assessment tidak lewat BKD, tapi langsung dari tim assessment ke Pak Gubernur. Jadi saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Itu masuk dokumen rahasia,” kata mantan Sekretaris DPRD Provinsi Jatim ini.

Mulai 1 April, Jalan Tol Kena Pajak 10%

 ke halaman 11

Rajin Shopping Literasi ADA sebagian orang menjadikan shopping sebagai hobi. Kalau sudah hobi, barang-barang yang sebenarnya tidak begitu penting pun bisa dibeli.

Dan mal, seakan menjadi tempat yang paling menawan untuk jadi jujukan.

Itulah sekelumit gambaran yang kerap diidentikkan untuk sebagian orang yang hobi shopping. Sebagian, karena tidak semua orang demikian.

Seperti halnya Drs Hudiy o n o MSi,

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pajak Pertambahan Nilai 10% akan dikenakan pengguna tol di seluruh Indonesia mulai 1 April. Pengenaan pajak ini sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini yang dipatok sebesar Rp 1.300 triliun.

Jakarta, Bhirawa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan aturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk jalan tol.

Aturan ini akan diberlakukan mulai 1 April 2015.

“Sudah saya teken tadi (peraturannya). Mulai berlaku 1 April kalau nggak salah,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito di Istana Negara Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Sigit, hal tersebut sudah dibicarakan dengan pengelola jalan tol seperti PT Jasa Marga Tbk (JSMR) maupun dengan PT Citra Marga Nusaphala

 ke halaman 11

PTN Setengah Hati Terima Hasil UN Surabaya, Bhirawa Keputusan pemerintah menjadikan hasil Ujian Nasional (UN) sebagai pertimbangan dalam Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) belum sepenuhnya berarti.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bahkan masih setengah hati akan benar-benar menjadikannya sebagai pertimbangan atau sekadar pra syarat mengikuti SNMPTN. Hal ini berbeda dengan tahun lalu ketika nilai UN menjadi salah satu komponen penilaian dalam SNMPTN. Diungkapkan Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof Warsono, tahun

 ke halaman 11

Ingin Rapat di Hotel, SKPD Harus Lapor Gubernur Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mempersilakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim untuk menggelar rapat di luar kantor seperti di hotel. Namun dengan catatan ruangan di kantor pemerintahan tidak cukup untuk menggelar rapat karena banyaknya peserta, serta sudah memberitahukan terlebih dulu ke gubernur.

“SKPD masih bisa rapat di hotel, tapi dengan syarat ruangan kantor pemerintahan terbatas. Jadi tidak harus dipaksakan dengan menggelar rapat di ruangan milik pemerintah sendiri. Kalau memang tidak ada ruangan besar di kantor maka bisa menggelar rapat di hotel,” kata Gu-

 ke halaman 11

Kota Batu Studi Banding ke Eropa

Di Karlovy Vary Jajaki Pengembangan Optimalisasi Potensi Alam untuk Pariwisata Kota Batu terus meneguhkan langkahnya untuk go international. Beberapa waktu lalu, kota ini mendapat kehormatan mengikuti pameran Holiday Word Praha 2015 di Kota Praha Ceko. Selain itu menyempatkan mampir ke Austria.

Anas Bahtiar, Kota Batu Drs Hudiyono MSi

Sentil..  OP PKBberas siapkan muda disandingkan Saiful Ilah takkader diminati warga  Yang Jangan hanyaberas muda,berkutu tapi kapabel, dijual sih inovatif dan memiliki visi jelas  Indonesia Bina Margaalami ajukan tambahankebangsaan anggaran disorientasi  Kehilangan Jangan hanya nambahyang anggaran, realisasi di teladan lapangandalam yang pemimpin bisa memberikan penting dan berpikir bersikap  Kenaikan Kades penganiaya pengairan dituntut tiga bulan penjara harga juru beras bukan ulah kartel  Tapi Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih ulah mafi a?

Secara khusus Pemkot Batu diundang pemerintah Ceko untuk mengikuti pameran pariwisata terbesar ke dua di dunia setelah pameran wisata di Berlin Jerman. Undangan ini datang berawal saat Kedubes Ceko datang untuk menyerahkan replika patung Yesus Kanak-kanak yang ditempatkan di Gereja Gembala Baik, salah satu destinasi wisata religi di Batu pada pertengahan 2014 lalu.

Kala itu Kedubes Ceko terkesan dengan keindahan Kota Batu, kemudian mengundang Pemkot Batu untuk berkunjung ke negara yang berada di benua Eropa ini.

Gayung pun bersambut baru pada 2015.

Wali Kota Eddy Rumpoko bersama rombongan tiba di Kota Praha pada Selasa (17/2). Pada Jumat (20/2), Pemkot Batu

bertemu dengan Wali Kota Karlovy Vary, Mr Petr Kulhanek untuk menandatangani kerjasama pariwisata dan pendidikan.

Eddy Rumpoko melakukan penjajakan kerjasama terkait optimalisasi potensi alam untuk dunia pariwisata dengan Wali Kota Karlovy Vary Mr Petr Kulhanek. Dengan kontur dan potensi alam ke dua kota yang hampir sama, diharapkan Kota Batu bisa menjadi kota pariwisata internasional seperti Kota Karlovy Vary yang sudah terkenal di Eropa.

“Selain mempromosikan objek wisata yang ada di Kota Batu, kita juga mengenalkan kerajinan batik dan kuliner

 ke halaman 11

Karlovy Vary dikenal berhasil memanfaatkan potensi sumber mata air panas menjadi ikon kota. Bahkan pengelolaan sumber air panas telah disalurkan ke hotel-hotel. Keberhasilan ini yang mengadopsi Pemkot Batu untuk bekerjasama.

SURABAYA

2

Selasa Legi 3 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Terkait Penggunaan Dana 1,7 Miliar, Komisi B Segera Panggil PDAM Surabaya DPRD Surabaya, Bhirawa Tidak ingin didahului aparat hukum, Komisi B DPRD Surabaya akan segera memanggil PDAM Surya Sembada Kota Surabaya terkait penggunaan dana APBD Kota Surabaya untuk penunjukan langsung pengadaan jasa keamanan yang nilainya mencapai 17 miliar rupiah.

Setelah menjadi sorotan komisi C DPRD Surabaya, tindakan penunjukan langsung pengadaan jasa keamanan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya senilai 1,7 miliar rupiah kini juga mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Sistem penunjukan langsung terhadap penggunaan anggaran keuangan Negara (APBD) terkait pengadaan jasa keamanan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya selama dua bulan yang setiap bulannya bernilai kontrak 850 juta sehingga nilai totalnya mencapai 1,7 miliar rupiah, memang terkesan dipaksakan dan disinyalir kuat terjadi permainan.

Belakangan, Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi perekonomian merasa kecolongan dengan kasus yang mencuat di media dan telah menjadi perhatian Kejaksaan Negeri Surabaya, karena selama ini belum

pernah mendapat laporan terkait penggunaan dana APBD di lingkungan PDAM Surabaya.

Hal ini di katakan Eddi Rachmat sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, bahwa dirinya tidak mengetahui jika PDAM Surya Sembada yang merupakan salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya telah dengan yakin memakai system penunjukan langsung dalam penggunaan anggaran yang nilainya diatas satu miliar rupiah.

“Sejujurnya secara pribadi saya kaget saat membaca pemberitaan itu, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan info apalagi laporan terkait hal itu, dan tiba –

tiba sudah mulai diketahui pihak Kejaksaan,” tegas politisi asal partai Hanura ini. (2/3/15) Senada dengan Saifudin Zuhri ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eddi juga mengaku curiga dengan peristiwa yang terjadi, karena jika mengacu kepada aturan pemerintah, maka sistem penunjukkan langsung dengan nilai 1,7 miliar rupiah melebihi ambang batas yang diperbolehkan.

“Feeling saya, sepertinya terjadi ketidak beresan, karena nilai sebesar itu, sangat jelas telah melebihi ambang batas yang diperbolehkan oleh pemerintah, meskipun PDAM diberikan oto-

ritas pengelolaan keuangan, tetapi kan tetap ada koridor dan batasannya, bukan bisa seenaknya, pokoknya dalam waktu dekat akan kami panggil ke Komisi,” tandasnya.

Untuk diketahui, perusahaan jasa keamanan yang memenangkan tender tahun 2013 dan melaksanakan pekerjaaan ditahun 2014 telah habis masa waktunya pada bulan Desember tahun 2014.

Namun, proses lelang berikutnya untuk anggaran 2015 yang dilaksanakan tender pada 2014, ternyata dinyatakan gagal.

Untuk mengisi kekosongan, manajemen PDAM Surya Sem-

bada memutuskan untuk menunjuk salah satu perusahaan jasa keamanan untuk melaksanakan tugasnya pada bulan Januari dan Februari tahun 2015.

Alasannya, penunjukan langsung itu sebagai langkah mengisi kekosongan sambil menunggu selesainya proses lelang.

Kondisi yang sudah terjadi ini, ternyata diakui oleh salah satu pimpinan manajemen. Yakni, M. Iqbal, selaku mantan humas yang kini menjabat sebagai sekretaris PDAM Surya Sembada. Yang bersangkutan juga mengakui menunjuk salah satu perusahaan Q gat jasa keamanan.Q

Jangan Ada Lagi Kecurangan dalam UN Pemkot, Bhirawa Wali kota tri Rismaharini meminta agar sekolah tidak melakukan cara-cara yang melanggar aturan demi sekadar ingin sekolahnya mendapatkan nilai Ujian Nasional yang bagus. Semua bentuk kecuranagan akan diproses di ranah hukum.

trie diana/bhirawa

Makam TPU Keputih

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya setiap hari merawat Taman Pemakaman Umum (TPU) Keputih Sukolilo di kawasan Surabaya Timur, yang asri penuh dengan hijaunya rumput serta cukup menarik dan rapih. Makam ini dikelola Pemkot Surabaya yang diperuntukkan untuk semua warga Surabaya. Diantaranya Ketua DPD PDIP Jatim, Ir Sutjipto dan kalangan artis Surabaya dan warga lainnya disemayamkan di makam ini, Senin (2/3).

PANGGUNG BIROKRASI

Komisi E Minta Penarikan Obat Buvanis Spinal Dicek Ulang DPRD Jatim, Bhirawa Obat Buvanis Spinal (untuk anestesi) produk dari PT Kalbe Farma yang telah dilarang beredar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akibat adanya dugaan tertukar kemasan saat proses produksi, nampaknya menjadi perhatian serius kalangan DPRD Jatim. Apalagi sudah ada korban di RS Siloam Jakarta akibat menggunakan obat tersebut.

Agar kasus tersebut tak terulang di Jatim, ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mendesak kepada Dinkes Jatim supaya melakukan pengecekan ulang distribusi obat bermasalah tersebut bekerjasama dengan elemen terkait.

Upaya ini merupakan bagian dari upaya memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat Jatim “Walaupun sudah ada penarikan dari pihak PT Kalbe Farma, tapi itu harus dicek ulang, berapa yang sudah didistribusikan, berapa yang sudah terpakai dan berapa sisanya, “ ujarnya saat hearing dengan Dinkes Jatim, BPOM Jatim, DPD Persi Jatim, Perdatin Jatim,dan GP Farmasi Jatim di ruang Komisi E DPRD Jatim, Senin (3/3).

Politisi asal Partai Demokrat itu juga menyesalkan ketidakhadiran PT Kalbe Farma. Padahal ada beberapa informasi yang perlu diklarifikasi. Khusus kepada BPOM Jatim, komisi E juga meminta pro aktif dalam melakukan pengawasan bukan hanya obat tetapi juga produk makanan yang dikonsumsi masyarakat.

“Banyak kasus masyarakat keracunanan makanan, karena itu sudah waktunya BPOM juga membuka cabang di daerah bukan hanya di tingkat provinsi Q cty saja,” pinta Agung.Q

Pemberhentian Sekretaris Dinas Tak Pengaruhi Pelayanan Publik Surabaya, Bhirawa Pemecatan Zainal Arifin selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya tidak mempengaruhi pelayanan publik di SKPD terkait.

Kepala Dinas PMK Surabaya Chandra Oratmangun mengatakan, pemecatan anggotanya sebagai sekertaris Dinas PMK Kota Surabaya tidak mempengaruhi tugas operasionalnya. Jadi kalau semisal ada kebakaran anggotanya tetap bertugas sesuai poksinya.

“Tugas sekertariat kan bukan tugas operasional, jadi tidak pengaruh kalau adanya kebakaran terjadi,” kata Candra ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya seusai simulasi HUT Pemadam Kebakaran (Damkar) ke 96 tahun, Senin (2/3).

Perempuan berkacamata ini menyampaikan bahwa saat ini sekretaris dinas memang sudah tidak dijabat oleh Zainal. Menurut Candra surat pemecatan Zainal memang sudah diterbitkan sehingga Zainal sudah tidak bisa menduduki jabatan tersebut.

“Ya kalau sudah dipecat begitu pasti ada indikasi karena sudah melakukan pelanggaran berat. Tapi untuk apakah itu masuk pidana kita belum tahu,” pungkasnya.

Namun, meski mengamini kabar bahwa Zainal diberhentikan secara hormat, tapi ia memastikan bahwa pihaknya memastikan secepatnya akan diturunkan kebijakan pimpinan (Tri Rismaharini) terkait pengganti Zainal Arifin.

“Artinya baru empat hari dari kemarin masalah anggaran masih belum ada kendala, jadi masih aman. Mungkin dua harian ke depan sudah ada penggantinya,” ungkap Chandra.

Pasda kesempatan kemarin, Chandra kembali menegaskan pelanggaran yang dilakukan Zainal bukan ada di Dinas PMK. Zainal sendiri masih baru ada di Dinas PMK sejak September tahun 2013 lalu. Dan selama bergabung dengannya, Zainal memang tergolong bukan PNS yang banyak berulah. Hubungan dan perkerjaan yang dilakukan Zainal pun dikatan Candra sangat baik.

Perlu diketahui, pelanggaran yang dilakukan Zainal adalah masalah keuangan. Persoalan itu yang akhirnya berujung pada pemecatan dirinya dari sekretaris dinas PMK. Detailnya, Candra memang tidak menyembutkan secara detail. “Nilainya besar, tapi tidak sampai kalau hitungan miliar,” imbuhnya.

Sampai saat ini, Candra menyampaikan bahwa SK pemecatan itu sudah dikeluarkan baik dari wali kota maupun dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera (Kemen PAN). Sehingga dari segi kekuatan hukum, surat pemberhentian itu sudah sangat kuat. Dan Zainal sudah tidak bisa diberdayakan lagi di Dinas PMK maupun Q geh pemkot.Q

Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada para Kepala Sekolah dirapat kerja Kepala Sekolah (Kasek) se-Kota Surabaya di Gedung Wanita Kalibokor, Senin (2/3) kemarin.

Acara tersebut akan digelar selama empat hari. Untuk Raker hari pertama dan kedua, Senin (2/3) dan Selasa (3/3) pesertanya Kasek dari jenjang SekolahD asar (SD) negeri dan swasta. Lalu Kasek jenjang SMP pada Rabu (4/3) dan Kasek SMA/SMK pada Raker hari terakhir, Kamis (5/3). ‘’Saya berharap seluruh kepala sekolah SD baik negeri, swasta ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak usah memaksakan cara-cara yang tidak benar hanya karena ingin dianggap berprestasi, hanya karena ingin nilai bagus lalu melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan,’’ tegas Wali Kota Tri Rismaharini.

Dikatakan Wali Kota, melakukan cara curang sama saja dengan telah membohongi diri sendiri. Karenanya, Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya ini mengimbau para Kasek agar tidak usah malu bila prestasi murid-murid di sekolahnya biasa-biasa saja karena memang kenyataannya begitu. ‘’Yang malu itu saya dan pak Ikhsan (Kepala Dinas Pendidikan Surabaya). Saya tidak mau lagi dengar ada Kasek atau guru memerintahkan yang dilarang oleh peraturan. Saya kira itu ndak ada gunanya.

Itu hanya kebanggaan semu,” sambung Wali Kota Risma.

Wali Kota juga mengharapkan para Kasek dan guru mengajarkan siwa-siswinya untuk suka belajar keras bila ingin mendapatkan sesuatu, dalam hal ini nilai

ujian yang bagus.

Sebab, bila terbiasa mendapatkan hal dengan mudah, anak-anak tersebut akan memiliki mental yang buruk. Disamping itu, para Kasek, guru dan orang tua juga harus menyadari bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. ‘’Ada anak yang intelektualnya bagus, ada yang musikalitasnya bagus. Ada yang olahraganya bagus. Sekolah adalah tempat bagi mereka untuk mengembangkan multitalenta itu Tetapi yang terpenting, kita ajarkan anak-anak untuk kerja keras. Kita bekali dengan kemandirian sehingga mereka bisa survive di mananpun,’’ harap Wali Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Risma juga mengajak para Kasek untuk menyampaikan usulan yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana di sekolah. ‘’Kalau berikirim proposal, panjenengan langsung saja menyampaikan apa yang dibutuhkan. Jangan kertasnya berlembarlembar tapi usulannya cuma satu halaman,” imbuh Wali Kota.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan. Menurutnya, ada banyak hal yang dibahas dalam acara Raker Kasek seKota Surabaya.

Selain persiapan menghadapi Unas, juga dibahas tentang menyamakan persepsi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perihal Surabaya sebagai kota layak anak. “Dan kami memohon arahan dan pembekalan dari ibu Wali Kota dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujar Ikhsan.Q dre

Program Three In One, Dilatih Sampai Disalurkan ke Tempat Kerja Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus melakukan upaya untuk menjadikan tenaga kerja di Kota Pahlawan bersertifikasi,memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Salah satunya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sedang menggalakkan pelatihan dengan pola three in one.

Kabid Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Disnaker Kota Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, Disnaker Kota Surabaya sendiri sedang menggalakkan dari segi pelatihan, yang dinamai three in one. Yaitu dilatih, disertifikasi, dan ditempatkan kerja sesuai bidang masing-masing (magang).

“Sasaran pelatihan dengan pola ini lebih dikhususkan bagi mereka yangg belum bekerja. Selain itu juga ada program memberikan sertifikasi bagi mereka yang sudah bekerja. Pelatihan, memberikan sertifikasi dan penempatan kerja lebih diarahkan pada sektor pariwisata,” kata Irna saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (2/3).

Perempuan berkerudung ini menambahkan, sampai saat ini sudah ada perusahaanperusahaan yang mendaftarkan karyawannya untuk bisa memiliki sertifikasi. Paling banyak dari hotel-hotel berbintang lima sampai hotel budget di Kota Surabaya. “ Jadi setiap hotel mengirimkan paling sedikit 5-15 karyawannya untuk mengikuti sertifikasi melalui HRD (Human Resource Development)nya masing-masing dari 25 perusahaan. Mengingat MEA 2015 sudah dalam hitungan bulan lagi,” terang Irna.

Irna juga berharap, perusahaan membantu perolehan sertifikasi gratis bagi karyawannya. Mengingat masih banyak karyawan-karyawan yang ada di Kota Surabaya yang belum memiliki sertifikasi. “ Harapan kepada perusahaan untuk menyempatkan karyawannya untuk mengikutinya.

Toh, juga memanfaatkan tenaga karyawan untuk dipekerjakan,” harapnya.

Perlu diketahui, sepanjang 2013-2014, Dinas Tenaga Kerja telah memberikan Q geh sertifikasi kepada 866 orang peserta pelatihan.Q

Pakai Metode CBT, Usek Jadi Lebih Mudah Metode computer based test (CBT) yang akan digunakan dalam Ujian Nasional (UN) mendatang lebih dulu dirasakan oleh siswa-siswi SMAN 18 Surabaya dalam melaksanakan Ujian Sekolah (Usek). Kekhawatiran akan kesulitan dan grogi ternyata tidak terjadi sama sekali selama ujian berlangsung.

Para siswa justru menganggap ujian dengan program CBT ini lebih gampang dan cepat dibandingkan dengan mengerjakan soal secara paper based test (PBT).

Seperti diakui Zulfa Ainur Rifki, siswa kelas 12 IPS I ini bisa menyelesaikan soal Pendidikan Agama dan PPkn cukup dalam waktu 30 menit. Padahal, sekolah memberikan waktu mengerjakan soal selama 1 jam.

“Iya tidak usah urek-urek di atas kertas. Tinggal klik saja,” ungkap Zulfa ketika ditemui usai mengikut Usek CBT di sekolahnya Jl Bibis Karah, Senin (2/3).

Lebih cepat menggunakan metode CBT ini karena

siswa tidak perlu ribet memulai ujian dengan menuliskan nama dan nomor.

Hanya dengan mengetik user name dan passport name, siswa sudah bisa langsung mengerjakan soal sebanyak 40 butir tersebut. Selain itu, siswa juga tidak perlu repot mengarsir jawaban di atas kertas.

“Saya pernah menghitung waktu. Satu arsiran jawaban bisa sampai lima menit.

Kalau arsirannya tidak tebal nanti tidak terbaca komputer,” ungkapnya. Tak hanya itu, arsiran yang berlebihan juga bisa menyebabkan kertas jawaban robek dan rusak.

Berbeda dengan metode

CBT. Para siswa cukup mengeklik jawaban yang benar.

Jika siswa ingin merubah jawabannya, maka siswa bisa kembali mengeklik nomor soalnya dan menggantinya dengan jawaban yang diinginkannnya.

“Kalau sudah yakin semua jawaban. Kita tinggal submit all. Tekan enter dan jawaban sudah terkunci tidak bisa dirubah lagi,” jelas Zulfa.

Hal yang sama dialami siswa kelas 12 IPA V, Shinta Laraswati. Dia mengerjakan soal hanya butuh 45 menit.

“Sudah tidak bisa hadap kanan, kiri, belakang, depan lagi. Karena harus benarbenar fokus,” kata Shinta.

Dalam ujian CBT ini, peserta harus pandai mengestimasi waktu. Sebab, server secara otomatis akan mengingatkan batas waktu pengerjakaan soal. Jika waktu habis, server memberi tanda finish dan akan

berhenti secara otomatis.

Kepala SMAN 18 Surabaya Suwandie mengatakan, di sekolahnya ada 219 siswa kelas XII yang mengikuti Usek CBT. “Satu hari dibagi tiga sesi karena kita cuma punya tiga lab komputer,” ungkap Suwandie.

Sesi pertama dimulai mulai pukul 08.00 hingga 10.00, kemudian dilanjutkan pukul 10.00 hingga 12.00. Untuk sesi ketiga dari pukul 12.00 berkahir pukul 14.00. Begitupula dengan soalnya. Pihak sekolah membuat soal dengan enam tipe. Sehingga baik waktu ujian atau sesudahnya, siswa tidak bisa memberi bocoran. Sedangkan untuk mata pelajaran yang diujikan. Dalam satu sesi siswa mengerjakan dua mata pelajaran.

“Usek CBT ini memang cukup cepat dan sederhana.

Ini hasil Usek anak-anak sudah ada,” ungkap Suwan-

tam/bhirawa

Siswa SMAN 18 Surabaya mengikuti ujian sekolah menggunakan metode Computer Based Test. Metode ini sesungguhnya baru akan digunakan saat UN mendatang. die. Di ruang guru, ada be- pada 7 April mendatang. alat dilarang dibawa dalam berapa guru yang langsung Oleh karena itu, ketika kelas.

“Kalau waktunya pelajaran melihat hasil nilai siswanya. masuk kelas, siswa hanya Suwandie menambahkan, boleh membawa kartu pe- sains kita sudah siapkan jika Usek CBT ini memang serta Ujian. Barang lainnya kertas coretan di atas meja dikonsep dan dipersiapkan seperti handphone, catatan, komputer siswa masinguntuk menempuh UN CBT kertas, flashdist dan alat- masing,” jelasnya.Q tam

SURABAYA

Selasa Legi 3 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Balita di Jatim Semakin Sehat Surabaya, Bhirawa Gizi balita di Jatim dari tahun-ketahun mengalami perbaikan. Data yang dihimpun Dinkes Jatim menyebutkan jumlah pravelensi kasus gizi buruk Jatim tahun 2014 mengalami penurunan.di tahun 2014 prevelensi gizi buruk sebanyak 2 persen, sedangkan kasus gizi kurang pravelensinya 10,3 persen. Sedangkan tahun 2013 jumlah pravelensi kasus gizi buruk Jatim sebanyak 2,2 persen dan kasus gizi kurang pravelensinya 9,9 persen. ‘’Ini berarti ada perbaikan gizi, dari kasus gizi buruk menjadi gizi kurang,’’ ujar Kepala Seksi Gizi Dinkes Jatim, Heru Nugroho.

Heru mengungkapkan, naiknya gizi kurang disebabkan karena banyak dari penderita gizi buruk sudah beralih ke gizi kurang. Menurutnya, dari tahapan penetapan gizi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu gizi buruk, gizi kurang, gizi cukup dan gizi baik. ‘’Untuk kasus gizi buruk di Jatim sudah tuntas sedangkan untuk gizi ku-

rang masih dalam proses penanganan,’’ ucapnya.

Pria asli Salatiga Jateng ini menyatakan, penyebab terjadinya gizi buruk dan gizi kurang disebabkan dua faktor yaitu kurang asupan makanan bergizi dan terjadi infeksi pada balita. Untuk kurang asupan makanan, tergantung dari pola asuh orang tua dalam memberikan makanan kepada balita sedangkan infeksi terjadi karana adanya penyakit dalam tubuh balita. ‘’Kebayakan kasus gizi buruk dan kurang gizi disebabkan karena salah pola asuh atau kurangnya asupan makanan bergizi,’’ ucapnya.

Bapak dari tiga anak ini mengatakan, untuk mengatasi kasus gizi buruk dan gizi kurang, Dinkes dan Puskesmas menerapakan dua strategi penanganan yaitu jangka pendek dan panjang.

Strategi jangka pendek dengan cara memberikan Makanan Pendamping ASI (MPASI) berupa biskuit dan memberikan makanan tambahan berupa susu kepada bayi yang dirawat jalan di Puskesmas.

Sedangkan strategi jangka panjang dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada para ibu yang memiliki balita gizi buruk dan kurang. ‘’Kita berharap dengan stategi ini kasus gizi buruk dan kurang gizi di Jatim akan turun,’’ pintanya.

Menurutnya, jika dilihat saat ini Jatim sudah mencapai target Millennium Development Goals (MDG’s), dimana untuk kasus gizi buruk di Jatim angkanya sudah dibawah 3,6 persen. Untuk Jatim penanganan kasus gizi buruk dibeberapa kabupaten/ kota sudah baik, tinggal dua daerah yang belum mencapai MDG’s yaitu Pasuruan dan Surabaya. Untuk kasus gizi buruk Pasuruan prevelensinya 4,1 persen, sedangkan Surabaya 3,7 persen. ‘’Dua daerah ini yang nantinya harus menjadi bidang garap utama dalam menurunkan kasus gizi buruk di Jatim,’’ tegasnya.

Ditanya mengapa Surabaya masih tinggi kasus gizi buruknya, Heru menuturkan, kasus gizi buruk tidak hanya disebabkan karena

Pemberian asupan makanan yang tepat menghidarkan anak dari kasus gizi buruk. tidak dan majunya pereko- anak. Di Surabaya banyak asupan makanan yang bernomian daerah,melainkan orang yang ekonominya ma- gizi kepada anak. disebabkan karena faktor pan tapi terkadang orang ‘’Jika semua orang tuanya asupan dan infeksi pada tua lupa untuk memberikan bekerja dan tidak perhatian

pada anak,maka anak akan mengalami gizi buruk. Hal ini banyak terjadi di kota-kota Q dna besar,’’ terangnya.Q

Pengusutan Dugaan Korupsi Dana PKBL Rp 93 Miliar

RAGAM INFO

Rebutan Puncak Kelud Masih Berlanjut DPRD Jatim, Bhirawa Dua Pemkab di Jatim, yaitu Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri tampaknya akan saling gugat di pengadilan atas sengketa kepemilikan puncak Gunung Kelud. Menyusul adanya pencabutan SK Gubernur terkait siapa yang memiliki hak untuk pengelolaan pucak Kelud.

Kepala Bakorwil Madiun, Siswo Heru Toto saat dikofirmasi membenarkan adanya saling gugat antar Pemkab tersebut.”Saya mendengar Pemkab Kediri sudah akan menyiapkan gugatan. Mereka tetap yakin kalau puncak gunung Kelud itu masuk diwilayah Kediri. Mereka memiliki dasar dan penghitungan batasbatas sendiri,”ungkap mantan Sekretaris KPU Jatim ini, senin (2/3).

Meski demikian Siswo berharap kedua Pemkab Kediri maupun Blitar mengurungkan niatnya untuk saling gugat karena masalah batas pengelolaan untuk puncak Gunung Kelud masih bisa dibicarakan dengan baik-baik.

“Pemprov harus turun dan mencari jalan tengahnya. Kalau perlu kedua kabupaten tidak mengelola puncak Kelud dan pengelolaannya diambil alih oleh Pemprov saja,”terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Purnomo mengaku akan segera meninjau kondisi Kelud bersama Pemprov jatim untuk mengetahui sejauh mana pucak Kelud itu berada. Setelah itu, akan dilakukan pertemuan bersama pejabat di dua pemkab tersebut.

“Paling tidak di sana dewan akan memediatori persoalan ini agar jangan ada konflik terbuka. Mengingat proses musyawarah mufakat masih terbuka lebar,”akunya.

Selain itu, lanjut politisi asal golkar ini setelah dilakukan pembahasan secara internal, dewan segera melaporkannya ke pusat untuk diambil sebuah kebijakan yang tentunya tidak merugikan keduaQ cty belah pihak.Q

15 Perusahaan BUMN Diminta Kesaksian Kejati Jatim, Bhirawa Penyidikan kasus dugaan korupsi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Garam oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, berlanjut pada pemeriksaan sejumlah saksi. Senin (2/3) kemarin, penyidik pidana khusus (pidsus) memanggil 15 saksi perusahaan BUMN sebagai pemasok dana PKBL.

Pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan pukul 09.00 WIB di lantai 5 ruang pidsus Kejaksaan, berjalan tertutup. Adapun 15 perusahaan yang dimintai kesaksian terkait pengucuran

dana PKBL, diantaranya adalah PT Angkasa Pura, PT Pertamina, PT Pelindo, PT Krakatau Steel, PT Bank Mandiri, dan PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, penyidik pidsus Kejaksaan melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi PKBL, dengan memanggil saksi-saski dari perusahaan BUMN. Adapaun saksi dari persuhaan BUMN yang diminta keterangan, yakni Supriyadi dari PT Angkasa Pura, Ana Yudiastuti dari Pertamina, dan Abu S dari PT TELKOM. “Kelima belas perusahaan milik BUMN ini, merupakan pemasok dana

PKBL yang seharusnya diperuntukkan bagi petani garam ,” terang Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Senin (2/3).

Dijelaskan Romy, pemanggilan saksi dari perorangan di perusahaan BUMN ini, tiada lain diminta keterangan terkait proses pengucuran dana untuk program PKBL petani garam.

Setiap perusahaan memberikan bantuan berupa uang, yang nantinya akan dikumpulkan menjadi satu dan diserahkan ke PT Garam guna penyaluran ke petani garam.

Namun, dana bantuan dari 15 perusahaan ini diduga tidak disalurkan oleh PT Garam ke petani garam.

Sebanyak Rp 93 miliar ditetapkan sebagai kerugian negara atas kasus yang terjadi sejak 2008 sampai 2010.

Status KLB DB Akan Dicabut April Surabaya, Bhirawa Sumenep, Jember, Dinas Kesehatan JaBangkalan, Pacitan, tim berharap bisa Bondowoso, Ponorogo, mencabut status KeTrenggalek, banyuwajadian Luar Biasa ngi, Kediri, Ngawi, (KLB) untuk demam Jombang, Tulungberdarah (DB) di Jaagung, Probolinggo, tim pada April 2015 Nganjuk, Pamekasan, nanti. Prediksi ini lanbojonegoro, Mojokerto, taran curah hujan pada Lamongan, Madiun, bulan April sudah tuBlitar, Kota Kediri, run shingga perkemPasuruan, Madiun, Kodr Harsono bangbiakan nyamu Aeta Madiun, Magetan, des Aygepty ikut turun.

Kota Blitar, Kota Batu. ‘’Kita memprediksi bulan April Sedangkan pada bulan Januari nanti curuh hujan turun se- lalu jumlah kasus KLB di daerah hingga status KLB di beberapa Jatim mencapai 28 kasus. daerah diperkirakan akan ber‘’Saya berharap jumlah KLB kurang,’’ kata Kepala Dinkes dapat turun meskipun tidak Jatim, dr Harsono. semua daerah dinyatakan staHarsono mengungkapkan, tusnya KLB,’’ ucapnya. sampai saat ini 2 Maret 2015 Menurut orang nomer wahid jumlah KLB kasus DB di ka- ini mengungkapkan, selama bupaten/kota Jatim mencapai bulan Maret dan April, diha26 daerah. Diantaranya adalah rapkan kabupaten/kota tetap

waspada dalam mengatasi penyakit demam berdarah. Banyak kasus demam berdarah disebabkan karena tidak baiknya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu faktor cuaca juga mempengaruhi perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti.

Nyamuk Aedes aegypti akan cepat berkembang biak pada genangan air yang terjadi selama hujan. Jika hujannya rutin dan terus menerus bibit nyamuk Aedes aegypti akan sulit berkembang biak, akan tetapi jika hujannya tidak rutin (Satu hari hujan, dua hari tidak, red) akan mempercepat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. ‘’Nyamuk Aedes aegypti akan senang dengan genangan air yang tenang sehingga kondisi ini yang harus diwaspadai oleh Q dna semua orang,’’ tegasnya.Q

Polda Jatim Didemo Massa

Puluhan Aktivis Bangkalan Tuntut Kejelasan Pengusutan Kasus Mathur Polda Jatim, Bhirawa Puluhan aktivis mahasiswa berdemo di depan Mapolda Jatim, Senin (2/3) kemarin. Mereka mempertanyakan belum tuntasnya pengusutan kasus penembakan aktivis antikorupsi,

dna/bhirawa

Mathur Khusairi , dan ditangguhkannya penahanan Kasmo, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, tersangka kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur.

Di depan pintu utama Mapolda, mahasiswa memben-

tuk mimbar bebas dan berorasi. Belasan poster bertuliskan kritik dan dukungan terhadap pengusutan kasus penembakan aktivis dibentangkan. ‘Jangan sampai ada transaksional kasus penembakkan aktivis’ begitu bunyi

salah satu poster.

Muhammad Tasir selaku koordinator aksi, mengatakan, semula warga dan aktivis Bangkalan senang karena kasus penembakan aktivis langsung ditangani Polda Jatim, bukan Polres

Bangkalan. Harapannya, kasus cepat terungkap. Tapi, nyatanya hingga kini kasus ini masih jadi misteri.

“Ada apa dengan Jatanras Polda Jawa Timur? “ tegasnya saat orasi di depan Mapolda Q bed Jatim, Senin (2/3).Q

“Seharusnya dana PKBL yang harus diserahkan ke petani garam, nilainya 4 persen. Sedangkan PT Garam mendapatkan 2 persen dari penyaluran dana itu. Namun, diduga dana tersebut tidak disalurkan oleh PT Garam,” tegas Romy.

Ditambahkan Romy, keterangan dari saksi nantinya akan memperkuat dugaan penyalagunaan yang dilakukan oleh PT Garam. Terkait adanya dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh 15 perusahaan itu, Romy mengaku penyidik akan melakukan pendalaman.

“Keterlibatan 15 perusahaan BUMN ini, akan didalami oleh penyidik pidsus,” tandas mantan Kasi eksekusi dan eksaminasi kejati Jambi ini.Q bed

Kerugian Negara Sementara Rp 500 Juta

Penyidik Kejati Percepat Penuntasan Kasus Dugaan Pungli Tera SPBU Kejati Jatim, Bhirawa Tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berupaya keras melakukan perhitungan kerugian negara atas kasus dugaan pungli tera SPBU. Sebanyak 11 kardus berisi kuitansi hasil penyitaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Madiun, menjadi PR bagi tim pidsus.

Percepatan penuntasan kasus ini ditunjukkan juga dengan permintaan keterangan dari saksi ahli dari ahli hukum pidana Universitas Arilangga (Unair) Surabaya.

Tujuannya ialah untuk memperoleh keterangan terkait perbuatan melawan hukum dari tersangka Hadi Witomo (HW). Kemudian akan dicocokkan dengan perhitungan kerugian negara dari tim penyidik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, Kejaksaan sudah bersurat kepada saksi ahli hukum pidana dari Unair. Nantinya, saksi ahli akan diminta keterangan terkait modus dugaan tarikan restribusi tera SPBU yang melebihi ketentuan. Keterangan ini hanya memperkuat penyidikan yang dilakukan tim pidsus.

“Penyidik pidsus masih sibuk melakukan perhitungan kerugian negara. Kerja keras penyidik untuk menuntaskan kasus ini terlihat dari perhitungan kutansi yang disita dari UPT Madiun,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Ariznyanto kepada Bhirawa, Senin (2/3).

Mengenai perhitungan kerugian negaranya, Romy mengaku kerugian sementara hasil perhitungan penyidik mencapai Rp 500 juta. Perhitungan ini dimulai sejak dilakukan retribusi tera SPBU di tahun 2007 sampai 2012.

“Hasil perhitungan sementara, penyidik mendapati Rp 500 Q bed juta sebagai kerugian negaranya,” terangnya.Q

HUT Damkar ke-96

Fokuskan Layanan di Gang Sempit dan Gedung Bertingkat Mengusung tema ‘Pantang Pulang Sebelum Padam Walaupun Nyawa Taruhannya’ Pemadam Kebakaran (PMK) kota Surabaya memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran ke - 96.

geh/bhirawa

Srikandi Baruna, pasukan khusus pemadam kebakaran Kota Surabaya yang semua personelnya perempuan, berlatih vertical rescue di Balai Kota Surabaya, Senin (2/3).

Perayaan ini akan digelar di Balai Kota Surabaya pada hari ini, Selasa (2/3) dengan berbagai simulasi penanganan mengatasi kebakaran. Selain itu, Wali Kota Tri Rismaharini yang menjadi inspektur upacaranya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya, Chandra Oratmangun mengatakan, Pada acara ini Dinas Kebakaran akan menampilkan mobil ranger kecil 500 liter yang biasanya dipakai untuk memadamkan kebakaran di lokasi sempit.

Juga ada mobil sky lift.

Mobil canggih nan gagah yang dilengkapi tangga setinggi 55 meter dan bisa menjangkau gedung hingga lantai 12 ini sangat bisa diandalkan untuk menolong korban kebakaran yang terjadi di bangunan tinggi atau gedung bertingkat.

“Setelah upacara yang menjadi isnpektur Bu Wali ( Tri Rismaharini), akan ada defile atau mobil-mobil penanganan bencana mulai dari DKP, Linmas, Satpol PP, Basarnas, PMI, dan Relawan, serta mobil milik PMK sendiri,” terang Chandra pada Bhirawa seusai gladi bersih di Balai Kota,

Senin (2/3).

Perempuan yang mengemban tugas bertarung melawan Kobaran Api ini menuturkan, HUT Damkar ke 96 ini mengfokuskan pada pemukiman yang padat penduduk yang menyulitkan petugas disaat memadamkan api. “ Maka dari itu, kami pakai portable pam sama realy slang (slang sambung) dan direct fast (tekanan kencang). Slang sambung ini sampai satu kilometer masih bisa menjangkau,” pungkasnya.

Selain itu penanganan di pemukiman padat penduduk, Chandra menambahkan, juga mengfokuskan pada penanganan kebakaran di gedung-gedung bertingkat. Selain penanganan api, juga dilakukan cara penanganan pada korban.

“Dan ada 12 Srikandi yang unjuk gigi memainkan peranan pemadaman api dengan vertical rescure dengan badan terbalik. Teman-teman Srikandi Baruna yang akan jinakkan api. Kita akan tunjukkan bahwa semua bisa. Mereka ini sigap karena sudah terlatih menangani pemadaman di berbagai lokasi. Mereka ini juga berani, bonek (bondo nekad) semua,” tegasnya.

Chandra menambahkan, saat ini pihaknya masih belum berencana untuk mengajukan anggaran lagi untuk pengadaan mobil skylift.

Hal ini dikarenakan harganya yang dianggap sangat mahal. Dengan harga Rp22 miliar, anggaran itu sebaiknya digunakan untuk penambahan kendaraan tangki air. Saat ini, jumlah ken-

daraan tanki air di dinas kebakaran sebanyak 56 unit.

“Kalau soal kebutuhan sebenarnya kita butuh mobil tangki air. Mobil ini akan menyuplai air yang akan disemprotkan untuk pemadaman. Kalau Skylift kami belum terlalu butuh karena kasus kebakaran di tengah kota tak terlalu banyak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Sudarmanto mengatakan, tiap tahun pihaknya terus melakukan peremajaan kendaraan. Jumlah kendaraan yang diremajakan, tiap tahun bervariasi. Tahun ini, pihaknya akan meremajakan sebanyak tiga unit kendaraan. Tahun lalu seQ geh banyak empat unit.Q

OPINI

4 Tajuk

Waspada Begal Motor SITUASI kejahatan perampokan bagai kembali ke masa sebelum dekade 1970-an. Begal marak! Tetapi rakyat tak segan membalas setimpal. Pelaku begal dibakar hiduphidup. Namun kewaspadaan mesti ditingkatkan, terutama oleh jajaran Kepolisian. Begitu pula pemerintah wajib menyediakan lampu PJU (penerangan jalan umum).

Modus pepet rampas, tidak hanya dilakukan di arena sibuk lalulintas di tempat ramai. Kini juga dilakukan di tempat sepi, di jalan yang tidak dilengkapi penerangan. Aksi ini dilakukan oleh kelompok penjahat bernyali ciut (penakut) dan pengecut. Pem-begal-an biasa dilakukan di tempat sepi, misalnya akses jalan tol atau bypass. Juga jembatan di atas jalan tol. Modusnya, korban dikeroyok, dipukul dengan senjata tajam atau diancam dengan senjata api.

Dalam keadaan syok, lemah (sampai sekarat) korban dirampok habis, termasuk menggondol kendaraan korban.

Ciri-ciri pelaku tindakan pembegalan, rata-rata anak muda (berusia dibawah 30 tahun). Pemuda yang digolongkan sebagai pemalas dan “pemimpi.” Sangat mungkin dilakukan dibawah pengaruh miras atau narkoba. Kejahatan dilakukan karena tidak memiliki pekerjaan tetapi berkeinginan memiliki sesuatu barang.

Berdasar catatan polisi, pelaku begal biasanya bertato.

Namun ciri yang paling khas adalah, bahwa pe-begal tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Sehingga patut diduga telah menyandang penyakit sosial atau residivis.

Bahkan mungkin pula bagian dari geng motor. Tengara pengalaman sebagai residivis dan geng motor, terbukti dari “ketrampilan” menghilang setelah ber-aksi. Hal itu juga menandakan, bahwa pelaku begal telah mempelajari situasi wilayah. Termasuk periode sepi, ditambah gelap.

Maraknya aksi begal, juga menuntut kerja keras kepolisian. Sudah beredar sms berantai berupa himbauan kewaspadaan terhadap aksi perampokan disertai kekerasan.

Isi sms: Kepolisian Jawa Timur akan menyelenggarakan razia besar-besaran, sampai di tingkat Polsek (kecamatan).

Kinerja kepolisian ini patut diapresiasi.

Polda Metro (Jakarta), secara khusus menggelar razia pada jam malam, mulai pukul 21:00 sampai pukul 03:00 dinihari. Pengemudi tidak ditanya SIM maupun STNK, karena tujuannya memberantas kejahatan jalanan. Sasaran razia adalah orang-orang yang membawa senjata api ilegal, senjata tajam, bahan peledak, narkoba dan premanisme.

Dalam tiga hari, hasilnya sudah mencengangkan. Razia serupa juga dilakukan oleh Polda Jatim.

Namun Pemerintah (dan Pemerintah Daerah) wajib pula meningkatkan kinerja keamanan jalan. Misalnya melalui kinerja Dinas Perhubungan. UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, me-wajibkan pemerintah tak lena memelihara kapasitas dan fasilitas jalan. Ada jalan milik negara, jalan propinsi serta jalan milik kabupaten dan kota. Juga jalan (tol) milik kalangan usaha.

Pada pasal 23 ayat (1) UU Lalulintas dinyatakan, “Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Frasa kata “keamanan, keselamatan dan ketertiban,” merujuk pada penyediaan sarana lampu PJU (Penerangan Jalan Umum).

Karena urgensinya, penyediaan lampu PJU diulang lagi pada pasal 25 ayat (1). Yakni, “Setiap jalan yang digunakan untuk lalulintas umum wajib dilengkapi dengan perlengakapan jalan berupa ... (pada huruf d) alat penerangan jalan.” Ini tupoksi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pemilik jalan. Selain wajib pula ditambah kerapnya patroli polisi.

Beberapa ruas jalan arteri utama di Jawa Timur yang rawan pem-begal-an diantaranya adalah bypass Krian Sidoarjo), lepas tol Suramadu (sisi Bangkalan), dan Raya Perak (sisi barat dan timur). Sedangkan beberapa jembatan penghubung juga rawan. Antaralain jembatan di atas tol, Karah-Jambangan (Surabaya). Sejak lama jembatan ini menjadi lokasi kejahatan pem-begal-an.

Selain kewaspadaan semua pihak, seyogianya kelompok begal segera mengakhiri aksinya, sebelum dibakar hidup-hidup. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pemerintah Harus Gencarkan Diversifikasi Pangan PEMERINTAH harus gencar mendorong program diversifikasi pangan agar masyarakat tidak terlalu bergantung dengan beras sebagai makanan wajib sehari-hari. Jika tidak terlalu bergantung pada beras, maka ketika produksi gabah menurun tidak membuat resah masyarakat, dan harganya tidak melambung.

“Selama beras tersedia tidak masalah mengkonsumsinya, tetapi ketika pasokannya berkurang jangan beras yang “dihakimi”, kita harus biasakan ketika beras tidak ada, bisa mengonsumi pangan lain selain beras.

Diversifikasi pangan bisa menjadi alternatif ketika produksi beras menurun akibat gagal panen atau permasalahan lainnya, sehingga masyarakat tidak fokus pada satu jenis makanan pokok saja. Seperti halnya program “one day no rice” yang dilakukan Pemerintah Depok perlu diapresiasi karena mendorong mengurangi konsumsi beras saat produksi beras dalam negeri menurun. Tetapi kan tidak semua orang bisa menjalankan program ini, maka ketika beras itu tidak ada jangan hakimin beras.

Secara segi nutrisi, mengonsumsi nasi lebih bagus daripada terigu atau roti, karena ada beberapa orang yang alergi terhadap gluten yang ada di dalam roti, seperti di anak-anak Autis di luar negeri menghindari mengonsumsi roti Ada sumber pangan pokok lainnya yang bisa dijadikan pengganti beras ketika produksinya sedikit, seperti jagung, sagu, ubi, dan kentang.

Bahwa untuk mendapatkan sumber energi tidak harus disuplai dari beras, tetapi juga tidak masalah jika ada yang mengonsumsi nasi tiga kali dalam sehari selama masih tersedia. Kecuali bagi mereka yang diabetes atau ada faktor lain yang dominan sehingga perlu mengurangi konsumsi nasi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Legi, 3 MARET 2015

Fasilitas Menyusui Wanita Pekerja dalam memerah ASI terpaksa menggunakan gudang, mushola, ruangan yang tidak terpakai, bahkan toilet yang jelas tidak membuat nyaman dalam memperjuangkan pemenuhan ASI terhadap bayi mereka. usui, yang berbunyi Sebenarnya, pebahwa “Pengurus nyediaan fasilitas Tempat Kerja dan Oleh: me nyusui bagi ibu penyelenggara tempat ElyaSugianti pekerja tidak memsarana umum harus butuhkan biaya yang mendukung program mahal. Minimal terASI Eksklusif”. Yang dapat ruangan tertutup seukuran dimaksud tempat kerja dalam PP kamar mandi yang didalamnya ini adalah perusahaan, perkanterdapat kursi sofa untuk metoran milik pemerintah, pemerinnyusui bayi atau memerah ASI, tah daerah, dan swasta, termasuk wastafel untuk mencuci tangan, lembaga pemasyarakatan. dan lemari es untuk menyimpan Sedangkan yang dimaksud peASI perah. Namun, penyediaan nyelenggara tempat sarana umum fasilitas yang tidak mewah ini meliputi hotel dan penginapan, belum bisa atau sangat sulit untuk tempat rekreasi, terminal angdisediakan hingga saat ini. kutan darat, stasiun kereta api, Bandar udara, pelabuhan laut, Perlu Langkah Nyata pusat-pusat perbelanjaan, gedung Banyaknya peraturan yang olahraga, lokasi penampungan diterbitkan oleh pemerintah baik pengungsi, dan tempat sarana dalam bentuk undang-undang umum lainnya. maupun peraturan pemerintah terhadap pemberian ASI di IndoBelumTerealisasi nesia belum menjamin sepenuhSebagai wujud pelaksanaan PP nya terhadap pemenuhan hak-hak ASI Nomor 33 tahun 2012 terseibu dan bayi. but, selanjutnya pada tahun 2013, Oleh sebab itu perlu tindakan Kementerian Kesehatan menernyata yang harus segera dilakubitkan Permenkes No. 15 Tahun kan oleh pemerintah terutama 2013 tentang tata cara penyediaan pemerintah daerah sebagai perfasilitas khusus menyusui dan panjangan tangan Pemerintah atau memerah air susu ibu.

Pusat. Langkah-langkah nyata Banyaknya dukungan politis yang diperlukan agar tercipta pemerintah yang dengan tegas calon-calon generasi penerus menjamin hak-hak ibu menyusui bangsa yang berkualitas adalah ini, belum sepenuhnya dapat teresebagai berikut. alisasikan. Buktinya, hingga saat Pertama, perlu diterbitkan ini, masih banyak tempat kerja perda, karena jika hanya undangbaik pada instansi pemerintah undang maupun peraturan pemermaupun swasta belum memberiintah saja belum cukup kuat di kan fasilitas menyusui bagi ibu daerah. Selama ini, JawaTimur pekerja. belum memiliki perda khusus Demikian halnya dengan pertentang pemberian ASI dan pekantoran di JawaTimur, dari nyediaan fasilitas menyusui di hasil survei singkat yang penulis tempat kerja. lakukan pada instansi pemerinPenerbitan perda dirasa sangat tah Provinsi Jawa Timur, diduga dibutuhkan untuk penguatan bahwa dari sembilan instansi peterbitnya undang-undang atau merintah yang disurvei, hanya ada peraturan pemerintah tentang satu instansi yang menyediakan pemberian ASI dan fasilitas mefasilitas khusus menyusui untuk nyusui di tempat kerja. Banyupegawai negeri wanita yang mewangi adalah salah satu daerah nyusui. yang sudah menerbitkan perda Rendahnya fasilitas menyusui yang menjamin pemberian ASI pada tempat kerja, membuktikan dan kewajiban penyediaan fasilibetapa hak-hak ibu menyusui tas menyusui, yaitu perda tentang belum didukung penuh. Selama pelayanan kesehatan reproduksi, ini, pekerja wanita dalam memdimana pada perda ini mewajibberikan ASI kepada bayinya atau

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi. ASI terbukti dapat meningkatkan intelegensi dan perkembangan motorik bagi bayi. ASI juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan mencegah bayi terhadap berbagai penyakit infeksi, seperti diare, ISPA, pneumonia dan penyakit infeksi lainnya.

S

ampai sekarang, pentingnya pemberian ASI bagi bayi oleh ibu yang bekerja, baik di swasta maupun di pemerintahan belum didukung sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait. Hak-hak ibu dan bayi ini seringkali terabaikan, terutama bagi wanita yang bekerja. Sebagian besar dari mereka tidak bisa menyusui bayinya hingga genap dua tahun, tentunya dengan beragam alasan.

Sebenarnya, pemerintah sendiri telah memberikan dukungan kepada ibu menyusui yang bekerja dengan menerbitkan peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008; PER 27/ MEN/XII/2008; 1177/Menkes/PB/ XII/2008 tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Bahkan, dalam UU 36/2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 pasal 128 disebutkan bahwa“(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan kecuali atas indikasi medis, (2) Pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas khusus di tempat kerja dan tempat sarana umum”.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang di atas, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif.

Dalam pasal 30 ayat 1 PP tersebut, dengan tegas memberikan dukung an kepada ibu pekerja dalam penyediaan fasilitas meny-

M

kan seluruh kantor baik instansi pemerintah maupun swasta menyediakan fasilitas menyusui, bahkan mengancam bagi pelanggar atau orang yang menghalanghalangi pemberian ASI kepada bayi dengan denda Rp5 juta.

Di Makasar, penerbitan perda tentang pemberian ASI dan kewajiban penyediaan fasilitas/ruang menyusui terbukti dapat meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif.

Kedua, perlu adanya sanksi yang tegas bagi semua instansi baik instansi pemerintah maupun swasta yang tidak menyediakan fasilitas/ruang menyusui. Ataupun bagi siapa pun yang menghalanghalangi pemberian ASI ibu kepada bayinya. Sanksi dapat berupa sanksi denda atau pidana.

Ketiga, perlu pembentukan konselor ASI untuk memberikan edukasi kepada semua ibu menyusui. Khususnya ibu pekerja tentang bagaimana menyusui yang benar. Bagaimana tata cara memerah dan menyimpan ASI ditempat kerja. Bagaimana tata cara memberikan ASI perah kepada bayi dan tantangan menyusui bagi ibu pekerja. Materi edukasi dapat disampaikan dengan memberikan penyuluhan ataupun membuka kelas konsultasi maupun pemberian leaflet, booklet ataupun buku panduan menyusui dan pumping ASI. Keempat, perlunya pembatasan peredaran susu formula. Gencarnya pemasaran susu formula menghambat suksesnya pemberian ASI eksklusif. Pemerintah harusnya tegas dalam menerapkan peraturan yang telah diterbitkan tentang pembatasan susu formula.

Dalam PP ASI No.33 Tahun 2012 disebutkan bahwa pemberian susu formula hanya diperbolehkan dengan alas an indikasi atau kondisi medis, serta ketika ibu bayi tiada. Dalam PP tersebut produsen/distributor susu formula dilarang melakukan kegiatan yang menghambat pemberian ASI eksklusif, seperti memajang, memberikan potongan harga, memberikan contoh/sampel, memberikan informasi melalui telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada alat perlengkapan bayi, serta menyebarkan brosur, leaflet, poster.

Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur

Mempersoalkan Independensi Media

edia massa, sebagai sumber informasi dan hiburan, telah menempati bagian penting dalam kehidupan di era yang serba teknologi ini. Manusia hidup bersama dengan media, dan dalam prosesnya juga dibombardir berbagai hal dan informasi oleh media.

Media sanggup memberikan berbagai macam hal baru bagi para penggunanya, bahkan dalam beberapa fenomena, media massa juga mempunyai sifat yang dapat mengubah serta mengarahkan situasi sosial dari masyarakat penggunanya. Media mampu menimbulkan adanya audiens atau konsumen dalam jumlah banyak,, mampu menyamakan opini dan kepercayaan serta sikap dari penggunanya.

Agenda Setting Media Media massa dalam memproduksi sajian informasinya tidak dapat kita pungkiri bahwa mereka menggunakan teori agenda setting media. Media dengan alasan tertentu berkuasa untuk menetukan sajian mana yang mereka anggap diminati oleh masyarakat. Kemudian membuat berita tersebut menjadi fokus utama yang diperbicangkan. Pada kenyataannya media sangatlah berperan untuk menciptakan situasi sosial tertentu dalam masyarakat berdasarkan apa yang mereka beritakan. Hal tersebut dapat terjadi karena efek komunikasi massa yang dilakukan oleh media bersifat luas dan heterogen. Berita yang sama dapat dinikmati oleh beberapa orang dari tempat yag berbeda, sehingga pengaruhnya sedemikian luas.

Salah satu berita yang menjadi topik hangat bahasan media beberapa waktu terakhir ini adalah berita politik perseteruan dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri. Media dengan agenda settingnya yang menganggap berita tersebut sedang diminati oleh masyarakat, maka mereka

opini tersebut dapat menghadirkan beritadikondisikan seperti berita yag berkaitan apa yang diinginkdengan perkembanan. Persuasi yang gan masalah tersebut dilakukan oleh media setiap harinya. Tanpa massa dapat kita likita sadari sebenarnya hat pada bagaimana media memiliki peran mereka menayangbesar untuk memkan perseteruan KPK buat berita mengenai dan Polri secara draperseteruan politik matis. Sehingga ketersebut kemudian Oleh: mudian masyarakat menjadi fokus utama Lenny Luthfiyah terpengaruh dalam yang diperbincangkan kondisi untuk memioleh masyarakat. Kehak akibat efek afektika media menayangtif yang mereka terima. kan pemberitaan secara berulangMedia massa mampu menulang kita kemudian menganggap ciptaan animo masyarakat melabahwa persoalan tersebut amatlah lui pembentukan empati. Elemen penting untuk disimak. masyarakat yang telah memiliki kepercayaan terhadap idealisme Kepentingan dan Keberpihakan tertentu akan sangat mudah Secara langsung ataupun tidak terpengaruh. Mereka mungkin langsung media massa dengan samenunjukkan reaksi yang cukup jian informasi yang diberikan buresponsif melalui media sosial kan hanya menyentuh sisi kognitif maupun gerakan massa secara suatu khalayak. Mereka bukan sukarela untuk membela kelomhanya bertambah pengetahuanpok yang mereka yakini secara nya terhadapa informasi tersebut secara pribadi kebenarannya. tetapi juga mempengaruhi secara Unsur Keberpihakan media efektif. Informasi yang diberikan massa dalam menyajikan berita oleh media dapat memberikan pekhususnya dalam bidang politik rubahan terhadap apa yang dirasapada masa pemerintahan saat kan, disenangi atau dibenci suatu ini agaknya daat kita lihat dari khalayak. Efek informasi yang awal dimulainya proses pemilu. disampaikan oleh media massa Ketergantungan yang tidak bisa tidak ahanya berhenti disitu saja. dilepaskan antara politik dan meSeperti apa yang disampaikan dia dapat kita rasakan pada beoleh Jalaluddin Rakhmat bahwa berapa pembertiaan media dalam efek informasi yang disajikan oleh kasus perpolitikan, seringkali media massa juga dapat mempengterdapat unsur kepentingan dan aruhi khalayak secara behavioral. keberpihakan secara tersamar Efek ini merujuk pada perilaku pada kelompok tertentu. nyata yang dapat diamati.

Efek kognitif inilah yang keIndependensi Media mudian menjadi sasaran bagi Media kita anggap sebagai sejumlah arus kepentingan, sebuah intitusi yang menyajiterutama ketika mereka ingin kan berita berdasarkan fakta melibatkan masyarakat sebagai sebenarnya yang terjadi. Tetapi unsur strategis yang mendesak. apakah informasi yang disajikan Mereka yang berkepentingan pabenar-benar sesuai fakta yang ham betul bahwasanya apa yang sebenarnya?. Bisa jadi informasi disajikan oleh media mssa mamyang disajikan memang nyata, pu menciptakan opini tertentu akan tetapi masih mungkin dimasyarakat. Pada gilirannya

untuk dibumbui dengan aroma persuasif agar menarik perhatian para pembaca serta tidak menutup adanya kepentingan tertentu untuk menggerakkan opini masyarakat pada suatu kondisi yang diinginkan.

Jika benar yang terjadi adalah demikian maka independensi media dewasa ini patut untuk dipertanyakan. Layakanya sebuah media yang ideal adalah bagaimana mereka tidak memihak pada satu institusi atau kepentingan manapun. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sebuah media massa berkaitan dengan apa yang disajikan dapat dipertahankan. Karena idealnya sebuah media massa adalah mereka yang menyajikan informasi secara aktual dan faktual tanpa adanya bumbu tendensi kepentingan tertetentu.

Masyarakat pengguna media massa dewasa ini mulai tumbuh menjadi audiens aktif seiring dengan perkembangan zaman. Mereka mulai mengatahui bagaimana memilih dan menggunakan media.

Jika pada saat ini beberapa media dinilai oleh masyarakat cenderung menggunakan unsur keberpihakkannya pada suatu kepentingan atau kelompok tertentu dalam menyajikan informasi yang diberikan, maka bukanlah suatu ketidakmungkinan jika pada suatu saat nanti mereka akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Jika kemudian muncul sebuah media baik elektronik ataupun cetak yang dapat menjaga independensi mereka dalam menyajikan sebuah berita maka masyarkat yang sudah teredukasi dengan baik akan beralih untuk menikmati sajian informasi yang diberikan oleh media tersebut.

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Aktivis Laskar Ambisius Aliansi Mahasiswa Bidik Misi (AMBISI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi 3 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

OP Beras Tak Diminati Warga Beras yang Dijual Bulog Berkualitas Jelek Kab Mojokerto, Bhirawa Operasi Pasar (OP) beras murah yang digelar Perum Bulog dan Disperindag Kab Mojokerto ternyata kurang diminati masyarakat. OP yang digelar di Pasar Legi dan Pasar Niaga Kec Mojosari, Senin (2/3) pagi kemarin tak banyak didatangi warga masyarakat hingga selesainya kegiatan. Diduga, sepinya peminat OP beras karena kualitas beras yang dijual tidak baik.

Dari pantauan di dua pasar kemarin, OP yang digelar mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB ini tak banyak mendapat respon warga. Padahal, saat itu Bulog menyiapkan beras sebanyak 2 ton dengan harga hanya Rp7.200 per kilogram.

Warga sebenarnya sudah ada yang datang hendak membeli.

Namun mereka kembali lagi setelah mengetahui beras yang akan dibeli tak sesuai harapan. ‘’Berasnya jelek, kuning dan meniran,’’ kata Salianah, salah seorang calon pembeli.

Menurut ibu muda ini, kualitas beras OP sama dengan beras Raskin yang dijual Rp1.600 per kilogram. ‘’Kalau kualitasnya seperti ini dijual dengan harga Rp7.200 per kilogram itu kemahalan. Karena biasanya saya beli dipasar sini hanya Rp5 ribu per kilo,’’ katanya.

Terpisah, Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) II Surabaya Selatan, Budi Ganesh Siantara tak menampik jika beras yang dijual dalam OP kualitasnya kurang baik. Ini lantaran, Bulog hanya menjual beras kualitas

medium. ‘’Ini kan beras stok pemerintah kelas medium, jadi kualitasnya masih jauh jika dibandingkan dengan beras jenis premium yang dijual di pasaran,’’ ujarnya sembari berjanji akan segera melakukan evalusi.

Hal serupa juga dikatakan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab Mojokerto, Musta’in. Ia juga mengakui jika OP pertama hasilnya masih jauh dari harapan.

Sebab, jika dilihat dari minat beli masyarakat, jumlahnya masih minim. ‘’Di pasar raya, beras hanya terjual sebanyak 700 kilo saja, sedang di pasar niaga terjual 610 kilo,’’ tandasnya.

Musta’in juga menjelaskan jika OP ini digelar untuk meringankan beban warga akibat naiknya harga beras dipasaran. Diharapkan, dari OP ini warga terbantu, dan tak lagi mengeluh dengan mahalnya bahan pangan ini. ‘’Kalau memang warga masih belum merespon dengan baik, maka kita akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Perum Bulog, agar OP ini benarbenar diminati dan membawa

KELANA

Petani di Jabon Rugi Miliaran Rupiah Sidoarjo, Bhirawa Akibat tak bisa tanam selama lima tahun karena lahan sawahnya seluas 800 ha terendam air hujan, petani di tiga desa yakni Desa Balongtani, Desa Kupang dan Desa Jemirahan, di Kec Jabon, diperkirakan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Menurut Kapala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Sidoarjo, Ir Nurwatiningsih, akibat lahan sawahnya terendam air bila musim hujan, selama itu petani hanya bisa panen sekali tiap tahunnya.

Solusinya, menurut Nurwatingsih, sungai yang mengairi persawahan di tiga desa itu harus dinormalisasi. Agar air hujan yang merendam lahan sawah, bisa segera mengalir. ‘’Kata petani mereka sudah mengirimkan surat berkali-kali, tapi belum ada tanggapan dari dinas terkait,’’ kata Nurwatingsih.

Dirjen Sarana dan Prasarana Kementrian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto, yang baru-baru ini datang ke Kab Sidoarjo, meminta masalah yang dihadapi petani di Kec Jabon itu agar diprioritaskan lebih dulu oleh dinas terkait dan dibantu Kodim 0816 Sidoarjo.

Gatot menekankan, bagaimana caranya agar lahan sawah seluas 800 ha itu bisa mulai ditanami pada 2015 ini.

Karena sayang lahan seluas itu kalau tak dimanfaatkan untuk menunjang program pusat untuk swasembada pangan nasional itu. Maka sebanyak 200 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dikerahkan Kodim 0816 secara manual ikut membantu Dinas terkait dalam menormalisasi sungai yang mengairi sawah di tiga desa di Kec Jabon itu. Q ali

Digagas Ada Dinas Kominfo di Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Agar maksimal dalam menyebarkan informasi pada masyarakat, terutama informasi pembangunan di Kota Delta ini, Kabag Humas dan Protokol Kab Sidoarjo, Mahmudi Ali, mempunyai gagasan, peningkatan SKPD dari berbentuk Bagian menjadi Dinas Kominfo.

Menurut Mahmudi, kini jumlah penduduk di Kab Sidoarjo sudah mencapai angka 2.1 juta jiwa. Di Jatim, jumlah ini nomor dua setelah Kota Surabaya. Tentu saja jutaan jiwa penduduk Sidoarjo ini perlu mendapat informasi maksimal tentang berbagai kebijakan dan kegiatan di Pemkab Sidoarjo. ‘’Kalau saya rasakan selama berstatus Bagian, dalam hal penyebaran informasi pada masyarakat masih kurang maksimal. Karena selama masih berstatus Bagian yang berada di lingkup sekretariat, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan masih ada hambatan dan kendala,’’ tutur Mahmudi Ali, Senin (2/3) kemarin.

Lebih lanjut, Mahmudi menjelaskan, lain lagi bila sudah berstatus menjadi Dinas, maka kebijakan untuk penyebaran informasi pada masyarakat menjadi hak otonomi sendiri. Sehingga jadi kreatif dalam memberikan informasi pada masyarakat. Selain itu bila ada program pusat yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi pada daerah bisa lebih nyambung, dan tidak seperti selama ini karena harus masuk lebih dulu ke Dinas Perhubungan.

Mantan pegawai di era ada Departemen Penerangan itu, juga menerangkan di Kotamadya Malang saja yang wilayah kecamatannya hanya ada tiga, tapi SKPDnya sudah berstatus Dinas. Padahal di Kab Sidoarjo harus membawahi 18 kecamatan, tapi kini SKPD nya hanya berstatus Bagian di Sekretariat Pemkab Sidoarjo.Q ali

kerin ikanto/bhirawa

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa turut membagikan beras dalam operasi pasar di Pemkab Gresik. manfaat positif bagi warga,’’ tukasnya.

Penyaluran Raskin di Gresik Terbaik se Jatim Sementara itu, penyaluran Beras untuk warga Miskin (Raskin) di Kab Gresik terbaik se Jatim. Bahkan, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memuji keberhasilan

Pemkab Gresik atas keberhasilannya menyalurkan Raskin.

Selain kualitasnya bagus, penyalurannya juga tepat waktu.

Hal ini disampaikan Khofifah saat memberikan sambutan pada penyerahan Raskin tahun 2015 di Kel Bedilan, Kab Gresik, Senin (2/3). Pada kesempatan itu Khofifah secara simbolis ikut membagikan Raskin kepada

sejumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Namun, sebelum membagikan kepada RTSPM, Khofifah membuka kemasan Raskin yang akan dibagikan.

Khofifah memuji penyaluran Raskin di Gresik yang tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran dan sudah mencapai 100%. ‘’Dibanding rata-rata pen-

BKD Harus Tingkatkan Pengawasan Kota Mojokerto, Bhirawa DPRD Kota Mojokerto mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Mojokerto meningkatkan pengawasan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama ini dewan melihat tingkat kedisiplinan PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto masih diwarnai perilaku nakal pegawai.

Desakan legeslatif ini muncul menyusul ditemukannya tujuh orang PNS yang dijatuhi sanksi oleh BKD. Bahkan satu diantara tujuh orang pegawai yang melanggar itu, pada tahun 2014 lalu diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat.

Pelanggaran yang dilakukan PNS bisa terjadi karena dia

belum paham terkait aturan disiplin PNS. Kondisi ini menuntut peran BKD untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi aturan disiplin PNS. ‘’Kemampuan dan integritas PNS itu berbeda-beda. Peran BKD untuk menambah kemampuan PNS dalam mematuhi aturan,’’ tandas politikus asal Kel Wates ini.

Kepala BKD Kota Mojokerto, Agus Endri menyebutkan ada tujuh PNS melanggar disipilin.

Suliyat juga menjelaskan, pelanggaran dilakukan oknum nakal selama menjalankan tugas di tahun 2014 bervariatif. Meliputi tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 46 hari dalam setahun, bercerai dengan istri/ suami sebelum mendapatkan

izin kepala daerah, serta melakukan pelanggaran berat. ‘’Mereka yang melanggar terdapat satu orang eselon III (setingkat Kabid), tiga orang staf dan tiga orang pegawai fungsional,’’ imbuhnya. Namun mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) ini enggan membeber identitas PNS nakal itu. ‘’Mereka bertugas di beberapa SKPD. Namun masalah ini menjadi kewenangan BKD dan Pemkot, karena berkaitan dengan kepribadian seseorang. Namun pada prinsipnya atas pelanggaran itu mereka sudah dijatuhi sanksi tegas,’’ katanya didampingi Kabag Humas dan Protokol, Heryana Dodik Murtono.Q kar

Si ‘Penjual Obat Kuat’ itu Ketua DPRD Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Sepintas gayanya seperti penjual obat kuat. Mencangklong tas kulit dan nongkrong di sembarang tempat, siapa yang menyangka kalau “penjual obat” itu adalah Ketua DPRD Sidoarjo, H Sulamul Hadi Nurmawan atau yang akrab disapa Gus Wawan.

Usia tokoh muda NU ini masih sangat muda, 38 tahun. Matangmatangnya usia untuk menjadi tokoh politik, cerdas, energik.

Meskipun dia bukan tipe orang yang pongah. Kebersahajaan dan kesederhanaan tercermin dari keseharian. Ketika jarang atau dibilang tak pernah wakil rakyat nongkrong di ruang akuarium (tempat wartawan mangkal), Wawan sering hadir di tempat itu untuk sekadar mengobrol dengan wartawan. Mengajak diskusi wartawan tentang berbagai hal soal pembangunan Sidoarjo. ‘’Ayolah, saya minta masukan wartawan apa yang harus dilakukan wakil rakyat untuk membangun Sidoarjo,” ujarnya.

Uniknya, Wawan, kadang duduk sendirian mengapit tas sambil mengutak-atik ponselnya di badukan di kantor belakang DPRD. Kadang di badukan itu, ia bersila berbicara santai dengan awak pers. Gayanya terlihat seperti bakul obat kuat saja. “Malah ada yang bilang saya seperti penjual obat,” tu-

hadi suyitno/bhirawa

Gus Wawan

turnya sambil terkekeh-kekeh.

Wawan memang bukan tokoh baru. Dia menjadi anggota DPRD periode 2009-2014. Kariernya menanjak pesat setelah PKB Sidoarjo memenangkan Pemilu 2014 dengan 13 kursi.

Anak dari mantan Ketua PC NU Sidoarjo, H Abdy Manaf, ditunjuk DPP PKB menjadi Ketua DPRD Sidoarjo 20142019. Karakter Wawan yang sederhana membawa perubahan besar pada gaya kepemimpinan di dewan. Hubungan antara legislatif dan eksekutif terjalin sangat harmonis.

Sebagai Ketua DPRD, Wawan, kerap hadir pada kegiatan seremonial pemerintahan. Dia selalu mengusahakan hadir di acara formal. Misalnya dalam kegiatan terakhir saat pesta karnaval di Sidoarjo dalam pe-

ringatan HUT Sidoarjo. ‘’Di situ tugas saya hanya tersenyum, melambai-lambaikan tangan dan tepuk tangan, tapi saya harus hadir di acara itu,’’ terangnya. Ia suka mendapat pertanyaan, tugasnya apa hadir di acara seremonial itu ? ‘’Tugas saya, ya tersenyum dan melambaikan tangan he he he,’’ tuturnya santai.

Malah lebih celaka, penampilannya yang santai dan jauh dari kesan pejabat penting, malah ada yang meminta tolong untuk mengambil gambar foto orang lain untuk foto selvie dengan Bupati Saiful Ilah.

Iapun meladeni permintaan orang yang tak dikenalnya untuk nampang dengan bupati itu.

Rupanya peminta foto tadi tak mengenal Wawan. Tentu saja seperti biasanya wawan cuek dengan kondisi seperti itu, iapun mengabadikan foto jepret – jepret. ‘’Menyenangkan orang itu kan baik,” ujarnya singkat.

Nasib sial belakangan juga dirasakan, saat mobil dinasnya, Toyota Camry 2.400 CC mengalami tabrakan beruntun dalam iring-iringan mobil pejabat saat merayakan malam tahun baru. Belum selesai mobilnya diperbaiki, muncul lagi petaka lain tatkala mobil pribadinya Honda Accord 2014 yang terserempet body sampingnya serta bagian bawah kap mesin.Q hds

yaluran Raskin di Jatim yang hanya 46% dan nasional yang hanya 45%, Gresik adalah yang terbaik karena sudah menyalurkan Raskin 100%,’’ katanya memuji.

Karena ketepatan Pemkab Gresik menyalurkan Raskin itu, serta dampak Operasi Pasar (OP) beras oleh Bulog, maka kenaikan beras di Gresik hanya sekitar Rp500 sampai Rp600. ‘’Penyaluran Raskin kepada 77.75 RTSPM serta OP memang sangat berpengaruh terhadap kestabilan harga beras di Gresik,’’ ujar Khofifah.

Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Mohammad Qosim menyatakan, kenaikan harga beras di Gresik tak terlalu mencolok. ‘’Kini produksi beras di Gresik mencapai 279 ribu ton per tahun, sedangkan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 125 ribu ton per tahun. Masih ada sisa kelebihan produksi yaitu 244 ribu ton,’’ Jelas Qosim.

Sementara Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Witono yang menyertai kunjungan Menteri Sosial di Kab Gresik menyatakan, rasa terima kasih kepada Pemkab Gresik yang telah melaksanakan penyaluran Raskin dengan baik dan sudah mencapai 100%. Rasa terima kasih Witono juga disampaikan kepada Pemkab Gresik yang telah memproduksi beras melebihi kebutuhan, sehingga bisa dialihkan kepada kabupaten lain.Q kar.eri

Partai-partai Jajaki Koalisi untuk Lawan Incumbent Gresik, Bhirawa Setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan bakal calon bupati yang akan maju pada Pilbub Desember mendatang, untuk bersaing melawan calon incumbent Sambari Halim Radianto dan M Qosim. Beberapa partai yang mempunyai kursi di DPRD Gresik mulai tancap gas dengan menjajaki koalisi guna meloloskan calonnya untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari informasi yang dihimpun, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kab Gresik mulai menjajaki koalisi dengan berbagai partai. Diantaranya, menjalin komunikasi dengan DPD PPP dan DPC Demokrat Gresik, bila berhasil. Bisa dipastikan dan ditebak maka koalisi yang terbangun di pusat seperti KIH, KMP, akan dimentahkan oleh daerah dengan kepentinganya sendiri.

Menurut Ketua DPC Gerindra Kab Gresik, Munawar Susanto, partainya kini mulai melakukan komunikasi dengan beberapa partai. Sebab untuk mengusung calon bupati (Cabub) dari persyaratan yang ditentukan kurang. Sehingga harus melakukan lobi-lobi koalisi dengan partai lain. Dan sampai saat ini sifatnya masih penjajakan, dan belum melakukan deal-dealan dengan partai manapun.

Komunikasi koalisi sudah dilakukan dengan PPP dan Demokrat namun belum final. Selain melakukan koalisi, Partai Gerindra juga fokus melakukan persiapan penjaringan Cabup yang akan diusung.

Mengenai adanya koalisi KMP di pusat masih menunggu petunjuk pusat, apakah itu berlaku di daerah atau tidak. Namun kalau berlaku harus kongkrit.

Sementara Pengurus DPD PPP Gresik, Khoirul Huda mengatakan, meski sudah mengusung salah satu calon dari dari kader PPP sendiri yang notabenya juga merupakan Ketua DPD PPP Gresik. Namun hingga kini, partainya belum memastikan koalisi dengan siapapun. Kalau pun ada komunikasi dengan partai Gerindra itu masih bersifat personal, bila secara kelembagaan belum ada. Sebab hingga kini PPP masih mematangkan persiapan di internal, kalaupun nanti terjadi koalisi tentunya dengan visi dan misi yang sama.

Terpisah Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemilu DPC PDIP Gresik, Mujid Ridwan yang juga calon Ketua DPC mengatakan, partainya kini belum membahas Pilbup.

Karena untuk Juknis Pilbup masih menunggu pelaksanaan konggres April mendatang, penetapan siapa yang menjadi Ketua DPC Gresik. Setelah itu baru fokus pada Pilbup, yang pasti tahun ini PDIP pasti berdeda dengan tahun lalu. Yang pasti PDIP telah siap menantang incumbent, ini dilakukan agar masyarakat Gresik bisa lebih sejahtera.Q kim

Ultah Kab Gresik, PNS Berpakaian Khas Tradisional Tak seperti biasanya, warna-warni busana karyawati Pemkab Gresik tampak mencolok saat melaksanakan apel pagi di Halaman Kantor Bupati Gresik, Senin (2/3) kemarin.

Beragam corak serta warna busana dikenakan para PNS yang sedang berbaris melaksanakan apel pagi. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau, ungu, coklat, serta berbagai warna ikut menghiasi lapangan tempat apel yang biasanya didominasi satu warna yaitu warna kheki warna seragam khas PNS. Apel kali ini tak ada seragam atau Pakaian Dinas Harian (PDH).

Dalam rangka memperingatan Hari Ulang Tahun Pemkab Gresik yang ke 41 dan Hari Jadi Kota Gresik yang ke 528. Penampilan para PNS ini betul-betul sangat berbeda.

Perbedaan penampilan sangat tampak dan semakin menambah keanggunan manakala balutan kurosi (kudung sarung) khas Gresik berpadu dengan warna pakaian. Dengan pakaian khas Gresik ini,

khusus Hari Senin ini seakan memberikan kesan berbeda. ‘’Hari ini tampak indah, cantikcantik dan feminin,’’ ungkap Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim saat memimpin apel pagi.

Tak hanya para PNS perempuan, PNS laki-laki, juga diwajibkan berpakaian khas Gresik warna putih serta memakai terompah dan berpeci.

Ada keseragaman warna yang

kerin ikanto/bhirawa

Ketua kelompok Manula Kelurahan Dukuh Menanggal, Endah (kanan) mendapat penjelasan mengenai pencegahan osteoporosis dari petugas. dikenakan PNS laki-laki yaitu semuanya berbusana warna putih. Namun ada keleluasaan bagi PNS laki-laki yang bukan pejabat yaitu memakai pakaian khas Gresik yang lain

yaitu busana koko warna putih dan bawahan hitam serta wajib berkopiah.

Kebag Humas Pemkab Gresik, Suyono mengatakan pemakaian busana khas Gresik ini

berlaku mulai Senin hingga Rabu atau selama tiga hari kerja. Pemakaian seragam ini merujuk surat edaran Bupati Gresik Nomor 025/200/437.31/ 2015 tertanggal 18 Pebruari 2015. ‘’Ruang lingkup pemakaian busana khas Gresik ini mencakup seluruh PNS di wilayah Pemkab Gresik,’’ ujar Suyono.

Banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Hari Ulang Tahun Pemkab Gresik yang ke 41 dan Hari Jadi Kota Gresik yang ke 528. Diantaranya kegiatan pertandingan olah raga, pagelaran busana adat manten khas Gresik, bazaar murah dan pameran ekonomi kreatif, kirab budaya, tasyakuran dan resepsi dan yang paling akhir akan ditutup dengan Istighotsah yang dilaksanakan pada akhir Maret.Q eri

JAWA TIMUR

6

Selasa Legi 3 MARET 2015

2018, Pilbup Bareng Pilgub Jatim

KILAS JATIM

IPHI Gelar Musda Pertengahan Maret Lamongan, Bhirawa Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Lamongan berencana menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada 15 Maret mendatang. Itu sebagaimana disampaikan Ketua IPHI Lamongan KH Abdus Salam saat beraudiensi dengan Bupati Fadeli di ruang kerja bupati, Senin (2/3).

Dikatakan oleh KH Abdus Salam, sebenarnya masa kepengurusan IPHI Lamongan sudah berakhir pada September tahun 2014. Namun karena ada satu dan lain hal, IPHI baru akan menggelar Musda di tahun ini. KH Abdus Salam di kesempatan itu juga menampaikan apresiasinya kepada Fadeli karena telah membantu merenovasi Gedung IPHI. Selain itu, Pemkab Lamongan juga rutin memberikan bantuan dana kepada IPHI. Agenda Musda sendiri akan memilih pengurus baru IPHI Lamongan untuk masa bhakti lima tahun mendatang.

Dalam Musda nanti, direncanakan akan dihadiri setidaknya oleh 290 undangan di Pendopo Lokatantra Lamongan.

Bupati Fadeli berpesan agar jajaran pengurus menjaga kekompakan. Karena dengan kekompakan, jalannya organisasi dapat berlangsung dengan baik sehingga member manfaat bagi anggota. “Semoga bantuan yang kami berikan kepada IPHI dapat bermanfaat, bukan hanya kepada IPHI namun juga kepada ummat,“ ujar Fadeli.Q yit

Tulungagung, Bhirawa Warga Tulungagung pada tahun 2018 mendatang tidak hanya memilih pasangan bupati dan wakil bupati baru, namun juga sekaligus memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Pemilihan bupati (Pilbup) dan pemilihan gubernur (Pilgub) saat itu dilaksanakan secara bersamaan.

Demikian diungkapkan Ketua KPU Tulungagung, Suprihno Spd MPd pada Bhirawa, Senin (2/3). “Sesuai rencana Pilbup Tulungagung 2018 dilaksanakan secara bersamaan dengan Pilgub Jatim,” ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan Pilbup dan Pilgub secara bersama itu sesuai dengan aturan dalam Rancangan UU tentang Perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Wali Kota yang telah disahkan DPR RI pada tanggal 17 Februari 2015 lalu.

Dalam rancangan UU itu disebutkan Pilkada serentak dimulai Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018 dan serentak secara nasional tahun 2027.

Pekan lalu KPU Jatim sudah pula berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota seJatim terkait rancangan UU Pilkada yang telah disahkan itu. Rapat berlangsung di Pasir Putih Situbondo.

Suprihno

wed/bhirawa

Diakui Suprihno, dengan adanya aturan pelaksanaan Pilbup Tulungagung dan Pilgub Jatim tahun 2018 dilaksanakan bersamaan dapat berimplikasi pada jabatan

Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung yang bakal diisi oleh pelaksana tugas (Plt) bupati saat jabatan Bupati Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Drs Maryoto BirowoMM berakhir 30 April 2018 mendatang.

Hal yang sama dikatakan anggota KPU Tulungagung lainnya, Suyitno Arman SSos MSi. “Sudah dipastikan dalam tahun 2018 bakal ada Plt bupati di Tulungagung. Ini karena masa berakhir bupati dan wakil bupati saat ini pada tanggal 30 April 2018. Sementara pelaksanaan Pilbup dan Pilgub baru dilaksanakan kemungkinan pertengahan tahun atau jelang akhir tahun 2018,” paparnya.

Suyitno Arman menyebut masa tugas Plt bupati tersebut

Belum Ada Kepastian, Harapan Pemkab Makin Tipis

Pemkab dan DPRD Bangkalan Tarik Ulur Pembiayaan Pilkades Bangkalan, Bhirawa Meski sudah ditetapkan mengenai pembiayaan Pilkades oleh pemerintah pusat melalui permendagri no 112 tahun 2014 tentang desa, tidak serta merta dijadikan acuan mutlak oleh pe merintah Bangkalan, sehingga pelaksanaan pilkades serentak di Bangkalan sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Undang-undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan Pemilihan kepala desa di tiap kab/kota di biayai oleh APBD, sehingga calon kepala desa tidak di pungut biaya apapun untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Ismed Effendi, kepala dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui telepon selulernya.

Mengatakan, Raperda saat ini sudah dimasukkan ke DPRD Bangkalan. “Pemkab menunggu bagaimana keputusan DPRD," ungkapnya.

Ketua Pansus Pilkades Nurhasan mengatakan, Pemkab saat ini mengajukan tiga opsi untuk pembiayaan pilkades serentak di Bangkalan. “Pembiayaan pilkades selain dibiayai APBD dan APBDES juga harus dari partisipasi calon, seponsor dan dana lain yang tidak mengikat,” ungkap Nurhasan.

Lebih lanjut anggota komisi C dari fraksi PPP ini mengatakan, sampai saat ini pansus pilkades dengan segenap upaya akan menolak apa yang ditawarkan Pemkab, karena ini amanat undang undang.

“Amanat undang-undang tidak bisa ditawar karena akan mencidrai konstitusi,” kata dia.Q mb8

tidak akan berlangsung lama.

Kemungkinan empat bulan saja. “Ini sesuai keinginan pemerintah dan DPR yang menghendaki agar jabatan Plt kepala daerah tidak terlalu lama,” tuturnya.

Secara terpisah, Sekretaris KPU Tulungagung, Drs Mohammad Mafachir MSi ketika dikonfirmasi hasil pertemuan koordinasi anggota KPU seJatim baru-baru ini mengungkapkan intinya KPU Jatim memaparkan dan menjelaskan terkait pelaksanaan rancangan UU Pilkada yang telah disahkan DPR RI. “Yang mengemuka terkait pasangan calon kepala daerah yang ternyata tetap berpasangan. Selain juga persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2015,” bebernya.Q wed

nurkholis/bhirawa

Aksi demo di depan kantor disdik Sampang.

MDW Desak Bupati Copot Kadisdik Sampang, Bhirawa Maraknya indikasi pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan di Kabupaten Sampang membuat masyarakat geram. Kekecewaan masyarakat ini disampaikan langsung melalui aksi demonstrasi yang tergabung dalam LSM Madura Development Wacth (MDW) ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang. Mereka menuntut kepala Dinas pendidikan Sampang Heri Purnomo segera dicopot dari jabatannya, Senin (2/3).

Dalam orasinya, para anggota LSM yang sebagian juga terdapat wali murid tersebut menyerukan kebobrokan dan kebusukan para oknum yang memanfaatkan berbagai angaran yang dipotong Dinas Pendidikan untuk kepentingan yang tidak jelas.

"Pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh operator website www.padamunegri sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu perorang, pemotoangan tunjangan guru daerah terpencil yang nilai tunjanganya sama dengan gaji pokok mereka, di potong sebesar Rp 650 ribu perbulan setiap guru, untuk potongan Tunja-

ngan Profesi Guru di potong Rp 300 ribu perorang," terang Tamsul ketua LSM MDW dalam oransinya, Senin (2/3).

Tamsul juga menegaskan, tudingan pemotongan tunjangan beberapa guru tersebut merupakan pengakuan dari para guru itu sendiri yang tidak ingin namanya disebutkan.

“Data-data ini berdasarkan pengakuan para guru yang kami lakukan ivestigasi sendiri, bahkan jika pihak dinas keberatan atas data ini maka laporkan saja kami ke penegak hokum,” kata Tamsul.

Sementara itu, Mahrus salah satu orator aksi, menuding kualitas pendidikan di Sampang sangat memprihatinkan. Sebab, dengan adanya pemotongan-pemotongan tersebut membuat para guru tidak berkerja dengan maksimal.

“Oleh sebab itu, sudah sepantasnya Bupati Sampang segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Sampang Heri Purnomo agar dunia pendidikan di Sampang lebih baik, bahkan pada saat aksi inipun, kepala Dinas pendidikan tidak bisa menemui kami untuk menjawab indikasi pungli tersebut,” kata Mahrus.Q lis

Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berharap Lapangan Sumber di Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban bisa cepat dikerjakan, selain untuk penyerapan tenaga kerja juga sebagai penambahan PAD Tuban.

Akan tetapi harapan Pemkab tersebut masih belum segera terwujud, karena tampaknya pengerjaan proyek tersebut masih simpang siur sampai sekarang, meski uji produksi telah selesai dilakukan pada 2013 lalu.

“Kami belum bisa memastikan kapan akan melakukan pengeboran deliniasi (untuk mengetahui berapa cadangan gas yang ada di sumur)," kata Field Manager Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ), Yuinzar H Dipodiwirdjo (2/3).

Yunizar menjelaskan saat ini pihaknya tengah dilakukan evaluasi ulang di Lapangan Gas Sumber. Evaluasi meliputi hasil pengeboran satu sumur yang ada di sana dan evaluasi hasil seismik yang telah dilakukan. "Karena apa? karena kita juga belum menemukan cadangan terbukti. Jadi setelah di evaluasi ada kemungkinan kita perlu mengebor lagi sumur deliniasi untuk menghitung total cadangan yang ada di sana," terang Yuinzar

H Dipodiwirdjo.

Pada sisi lain, Operator Blok Tuban, JOB PPEJ saat ini mulai melakukan proses Eksplorasi di Sumur Karang Mudi. Sumur Karang Mudi 1, berada di Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. "Sekarang kita tengah melakukan eksplorasi di Sumur Karang Mudi satu," lanjut Yunizar.

Eksplorasi yang dilakukan merupakan upaya menemukan cadangan baru untuk penunjang produksi. Selain itu saat ini operator juga melakukan pengembangan Lapangan Sukowati yang ada di Kabupaten Bojonegoro. "Juga melakukan pengembangan Lapangan Sukowati yang ada di Kabupaten Bojonegoro," beber Yunizar.

Diterangkan pula, baik eksplorasi ataupun pengembangan lapangan dilakukan untuk menekan produksi yang terus menurun. Saat ini produksi minyak mentah di blok Tuban hanya sekitar 23 Barel per hari (Bph). "Karena secara alamiah sumber daya alam kita kian habis, hal yang bisa dilakukan perusahaan saat ini adalah menekan laju perununan produksi. Baik itu dengan melakukan cadangan baru atau memasang pompa di sumur-sumur yang produksinya melemah.Q hud

Dua Sekolah Siap Gelar UN Online Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka memanfatkan teknologi sebagai fasilitas yang disediakan dan kemampuan yang dimiliki, Dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bondowoso siap menggelar Ujian Nasional (UN) dengan system online. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Dra Hj. Endang Hardiyanti, MM saat ditemui Bhirawa di Pendopo Kabupaten, kemarin.

Menurutnya, saat ini sebanyak 2 SMK yang memenuhi syarat untuk menggelar UN online, yaitu SMKN 1 Bondowoso dan SMKN 2 Tapen.

Karena saat ini hanya dua sekolah tersebut yang memiliki fasilitas computer dan jaringan yang baik, sehingga dia memastikan UN berbasis komputer ini akan terlaksana dengan baik di Bondowoso. “Ada dua sekolah yang akan ikut UN online. Ada beberapa persyaratan yang telah dipenuhi diantaranya memiliki laboratorium

komputer dengan jumlah minimal sepertiga dari peserta ujian,” kata Endang Hardiyanti kemarin.

Menurut Endang, sebelum menentukan kedua sekolah tersebut layak, telah ada sosialisasi dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) ke Bondowoso. Dinas Pendidikan optimistis kedua sekolah tersebut mampu menjadi contoh agar sekolah lain bisa menerapkan system ujian berbasis online.

Selain itu menurutnya, Pihak

Dinas Pendidikan Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Bapak Harus selaku kepala dinas, juga telah melakukan supervisi ke Bondowoso dengan melihat langsung persiapan pelaksanaan UN termasuk melakukan pengecekan ke sekolah yang akan melaksanakan secara online. “Pelaksanaan UN Online ini selain disetujui oleh pusat, juga sudah dilakukan pengecekan langsung oleh Dinas pendidikan Jawa Timur,” ungkapnya.Q mb7

khoirul huda/bhirawa

Sumber di Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban yang kejelasan, meski uji produksi telah selesai dilakukan pada 2013 lalu.

SMABA Gelar Music Talent dan Debat Lingkungan Langkah SMAN Asembagus atau lebih dikenal dengan sebutan SMABA dengan menggelar kegiatan music talent dan debat lingkungan, patut untuk ditiru sekolah menengah atas lain yang tersebar di Kota Santri, Situbondo. Pasalnya, banyak sisi manfaat dan keunggulan dalam acara pencarian bakat seni dan kecerdasan anak ditingkat SMA tersebut. Selain itu, kegiatan positif tersebut juga untuk melatih keberanian siswa secara dini saat tampil dihadapan umum.

sawawi/bhirawa

Salah satu atraksi memukau yang disuguhkan peserta lomba musik talet dan debat lingkungan hidup di SMAN I Asembagus, Kabupaten Situbondo, kemarn.

Menurut Kepala Sekolah SMABA, Misyari A. Ghani, music talent merupakan kegiatan tahunan SMA Negeri 1 Asembagus. Untuk tahun 2015 ini, ujar Misyari, kegiatan music talent dilaksanakan dengan sistem berbeda, di mana kali ini diadakan bersamaan dengan kegiatan Debat Lingkungan. “Ini merupakan langkah kombinasi bagus untuk membentuk suatu tema ‘Harmonisasikan HAM dan Manusia dengan Un-

taian Nada’,” ujar Misyari, Senin kemarin (2/3).

Kegiatan tersebut, sambung Misyari, merupakan kegiatan yang memiliki sisi manfaat besar bagi seluruh siswa SMABA. Selain untuk mengasah kembali bakatnya dalam seni, juga untuk memberikan tambahan kecerdasan dibidang penguasaan lingkungan hidup.

“Di debat Lingkungan, para siswa dari kelas X dan XI berpar-

tisipasi dalam lomba tersebut.

Dimana masing-masing kelompok yang terdiri dari 3 orang saling beradu argument sehingga menemukan titik kebenarannya,” papar Misyari.

Pria yang kini menyandang sebagai Ketua MKKS SMA itu menambahkan, kegiatan yang mendapat apresiasi ratusan siswa itu selain memiliki dampak positif juga dapat mengembangkan dan menunjukkan bakat-bakat siswa dan juga bermanfaat bagi pengembangan lingkungan sekolah yang akan menuju ke sekolah adiwiyata tingkat Propinsi Jawa Timur.

“Ini momen yang sangat bagus dalam meningkatkan kecintaan siswa kepada lingkungan hidup yang asri, bersih, indah dan hijau.

Ini sangat bersesuaian karena,

saat ini kami sedang mengikuti seleksi sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jatim,” terang Misyari.

Adapun juara untuk lomba debat diraih kelas X MIPA 4 yang menyisihkan kelas XI MIPA 2.

Kegiatan debat ini di laksanakan selama 3 hari, kata Misyari, dengan menggunakan sistem gugur dalam babak penyisihannya.

Sedangkan untuk music talent, sambung dia, dari 10 band yang tampil, tersisa 6 band yang berhak tampil dalam puncak acara seni SMAN 1 Asembagus yakni Pagelaran Aksi dan Kreasi Seni (PAKSI) ke-26 yang akan dhelat 28 April 2015 mendatang. “Dalam PAKSI kali kami akan menampilkan semua kegiatan ekstrakurikuler mulai dari tari, musik, pramuka, PMR dan pencinta alam,” pungkas Misyari.Q awi

Selasa Legi 3 MARET 2015

KILAS JATIM

Pemkot Batu Bebaskan Lahan Sekitar Sumber Kota Batu, Bhirawa Untuk menjaga kelestarian sumber air dan sekaligus mengamankan potensi sumber air, Pemkot Batu membebaskan lahan di sekitarnya. Tahun lalu, Pemkot Batu melakukan pembelian lahan sekitar sumber Ngesong di desa Bumiaji seluas 6.000 meter persegi.

Lahan tersebut dibeli Pemkot Batu menggunakan anggaran APBD tahun 2014 sebesar Rp 1,4 milyar. "Pembebasan lahan tersebut berdasarkan usulan PDAM Kota Batu. Tujuannya agar bisa dilakukan konservasi lahan untuk kelestarian sumber air tersebut," ungkap Kepala DPPKAD, Edi Murtono, kepada Bhirawa, Senin (2/3).

Lebih lanjut dikatakan, selain sumber Ngesong, tahun ini Pemkot Batu juga akan membebaskan lahan di sekitar sumber air Kali Gondok di desa Junrejo.

Pembebasan lahan seluas 4.000 meter persegi tersebut atas usulan PDAM Kota Batu dan Kades Tlekung. "Untuk sumber Kali Gondok ini sekarang dimanfaatkan HIPPAM. Ke depan akan dimanfaatkan juga oleh PDAM Kota Batu untuk menambah debit air," tegas Edi. Lebih lanjut dikatakan, selain untuk mengamankan sumber air Kali Gondok, pembelian lahan tersebut juga untuk mengamankan sumber air dibawahnya yang jumlahnya banyak. Di bawah sumber Kali Gondok, ada sumber air Sumber Dandang yang dimanfaatkan untuk air baku PDAM Kabupaten Malang. Selain itu juga ada sumber air kecilkecil lainnya yang dimanfaatkan HIPPAM. Ditambahkan, lahan di sekitar sumber Kali Gondok ini berupa hutan bambu dan sebagian ladang. "Konturnya terjal, sehingga tanaman bambu ini digunakan untuk mengamankan lahan agar tidak longsor. Jadi pembelian lahan ini untuk keperluan konservasi dan sekaligus untuk mengamankan aset sumber air dari penguasaan pihak lain," tukas Edi.Q sup

JAWA TIMUR

Sidak Belum Temukan Indikasi Penimbunan Malang, Bhirawa Operasi Pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang, belum berdampak signifikan. Pasalnya di sejumlah toko dan penujual beras di Kota Malang, harga beras masih sangat tinggi, yakni berkisar antara Rp 9500, sampai dengan Rp 10.000 untuk beras ukuran medium.

Guna memastikan tidak ada penimbunan Disperindag Kota Malang, menggelar inspeksi mendadak (sidak), Senin (2/3) kemarin di gudang distribusi beras. Diseperindag belum menemukan indikasi penimbunan. Sejumlah gudang ditemukan dalam keadaan kosong.

“Kita ingin memastikan jika tidak ada penimbunan, bahkan ada beberapa gudang yang kosong tidak ada stok beras. Kalaupun ada jumlahnya masih tergolong wajar, sesuai dengan kebutuhan yang

mereka jual setiap hari,” ujar Tri Widyani Pangastuti, Kepala Disperindag Kota Malang, kepada wartawan.

Pihaknya lantas merinci dari hasil sidak yang dia lakukan, di UD Angger, Distributor beras di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, hanya ada stok sedikit. Bahkan berdasarkan pengakuan pemiliki gudang Lilik Sugiarto, pihaknya tidak berani mendatangkan beras karena harganya memang tinggi.

"Stok beras kosong karena

harga beras dari pabrik mahal, sehingga distributor tak mau membeli beras. Akibatnya terjadi kekosongan stok, kalau kami memaksa ambil beras dengan harga mahal dikawatirnya tidak ada yang beli," tutur Lilik Sugiarto.

Kekosongan beras juga terjadi di UD Pari kesit, di Jalan Kolonel Sugiono, gudang yang berdiri sejak tahun 1970 itu, kosong sudah dua Minggu tidak ada aktifitas. Seorang karyawan bagian adminsitarasi Eli Tiani, mengaku jika sudah tidak beraktifitas selama dua pekan terakhir.

Sejak harga beras naik, kata Eli, gudangnya tidak beroprasi. Ini desebabkan pasokan yang minim. Aktifitas gudang sama sekali tidak ada. Pihaknya berharap pemerintah segera mengatasi persoalan beras sehingga gudangnya

beroprasi lagi. “Kami menggantungkan hidup dari gudang beras ini, kalau gudangnya tidak beroperasi maka bisa mengancam mata pencaharian kami. Makanya kami sangat berharap harga beras segera turun,”tutur Eli Tiani.

Kondisi sedikit berbeda terlihat PT. Taruna, yang bersebelahan dengan UD Pari Kesit, di PT Taruna tampak masih ada aktifitas karyawan. Bahkan saat tim dari Diseperindag bersama dengan petugas Kepolisian melakukan sidak karyawanya sedang menurunkan beras jenis mentari, yang didatangkan dari Pasuruan dan Kediri.

Budianto, salah satu pemilik PT. Taruna mengatakan, stok beras yang dimiliki itu tidak sebanding dengan kebutuhan beras yang dipesan oleh pelanggannya. Kalau saja sekarang ini masih ada stok

beras belum ada order yang diterimanya.

“Kami menunggu order saja, kalau belum ada order ya beras kami masih ada. Nanti akan langsung kita kirim jika sudah ada yang order. Sebab sejak kanaikan harga beras beberapa hari belakangan ini pelanggan kami banyak yang menunda pesanan,” tukasnya.

Kembali kepada Kepala Disperindag, terkait dengan adanya indikasi penimbunan beras, Disperindag masih belum bisa memastikan. "Besok akan kita lakukan sidak lanjutan untuk membuktikan apakah ada penimbunan beras, atau tidak," tutur Tri Widyani Pangastuti.

Jika ada pelanggaran, sambung Yani, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian, guna dilakukan penyelidikan.Q mut

Pemkab Targetkan Jadi Lumbung Padi

Suara Mengambang Kalahkan Incumbent Kab Malang, Bhirawa Prediksi masyarakat Kabupaten Malang terkait Calon Bupati (Cabup) Malang, jika Rendra Kresna yang sekarang menjabat Bupati Malang yang juga mencalonkan kembali sebagai Calon Bupati (Cabup) Malang, periode 20152020, tidak ada lawan yang kuat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, untuk melawan incumbent.

Namun apa yang diprediksikan masyarakat kabupaten setempat tersebut tidak sama dengan hasil survey dari lembaga Lingkaran Survey Indonesia (LSI). Sebab, dari hasil survey itu, Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang Rendra Kresna yang sedianya akan diusung oleh Partai Golkar, tercatat kalah dengan suara mengambang atau swing voter.

Peneliti LSI Ardian Sopa, Senin (2/3), kepada Bhirawa, mengatakan, dari 17 nama bakal calon bupati (bacabup), Rendra Kresna memang unggul di segala lini, tapi masih kalah dengan suara swing voter. Sementara, dari hasil survey yang dilakukan terdapat nama di antaranya urutan pertama saat ini masih Rendra Kresna, kedua Subhan yang kini menjabat Wakil Bupati Malang, dan urutan ketiga M Geng Wahyudi yang pada Pilkada Kabupaten Malang pada 2010 juga ikut bertarung melawan Rendra, yang kini juga kembali mencalonkan Bupati Malang melalui PDIP. Dijelaskan Ardian, tehnik survey yang kita lakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 440 orang dengan sistem wawancara tertutup. Sedangkan margin error atau toleransi kesalahan dalam penelitian itu sebanyak 4,8 persen.

Sedangkan masyarakat yang mempunyai hak pilih yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden.Q cyn

7

hilmi husain/bhirawa

Puluhan warga antre untuk membeli beras jenis IR 64 Medium Rp7.300 saat operasi pasar yang diselenggarakan Disperindag Kabupaten Pasuruan di Pasar Gondangwetan, Senin (2/3). Operasi pasar ini untuk meminimalisir harga komodisi beras yang semakin melambung tinggi di pasaran.

Kab Kediri, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Kediri mentargetkan Kabupaten Kediri bisa menjadi lumbung padi sebagai upaya mendukung ketahanan pangan secara nasional. Pemkab mentargetkan dalam satu hektar mampu mengasilkan 10 ton padi dalam sekali panen.

Dengan mendapatkan Program Pengembangan Optimis Lahan di Kabupaten Kediri dapat di harapkan target kabupaten Kediri menjadi lumbung padi ini mampu terealisasi. Bupati Kediri Haryanti Sutrisno mengatakan, jika tahun ini produktivitas hasil panen petani di Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan luar biasa. "Dibandingkan tahun sebelumnya yakni dalam satu hektar menghasilkan 9 koma 4 ton, padahal tahun sebelumnya hanya 8,3 ton per hektar" kata Bupati Kediri.

Menurut Bupati, pihaknya akan meningkatkan kesejahteraan petani salah satunya

dengan mengajak para petani untuk selalu berinovasi dan mengelola pertanian sesuai dengan formulasi yang benar. "Terutama dalam pemberian pupuk dengan formulasi yang cukup dan adanya sinergitas antara petani dan pemerintah diharapkan kedepan dalam satu hektar bisa menghasilkan 10 ton padi," unkapnya.

Menurut Bupati, pihaknya saat ini sedang menggenjot pembangunan pertanian untuk memperkuat kemandirian pangan menuju swasembada pangan dengan program perbaikan irigasi tersier berpola PPIP yaitu kegiatan yang bersifat partisipatif aktif petani mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawabannya. "Untuk itu tolong kepada kelompok tani dan Hippa yg menerima bantuan saluran tersier ini harus betul-betul dikerjakan seefisien mungkin namun tetap tidak mengurangi kekuatan dan kualitas bangunan." harapnya.

Q van

Operasi Pasar, 7,5 Ton Beras Ludes Pasuruan, Bhirawa Melambungnya harga beras di pasaran membuat Pemkab Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar operasi pasar. Operasi pasar yang bekerja sama dengan Perum Bulog Sub Divre Malang langsung diserbu puluhan warga.

Pantauan di lapangan begitu operasi pasar komoditi beras dibuka di pasar Gondangwetan, warga langsung berdatangan. Seakan tak memperdulikan terik matahari panas, masyarakat yang mayoritas ibu-ibu terus berdatangan dan terlihat antrian yang makin mengular untuk membeli beras berjenis IR 64 medium.

Tentu saja dalam hitungan dua jam, total beras yang mencapai 7,5 ton dalam operasi pasar tersebut ludes terjual. “Harga beras di operasi pasar ini sangatlah murah. Alhamdulillah, lumayan membeli disini ada kembaliannya dan bisa buat beli minyak goreng ataupun keperluan lainnya,” kata Azizah, warga kecamatan Gondangwetan, Senin (2/3).

Wanita yang berumur 47 tahun ini rela mengantri selama sejam lebih bersama buah hatinya yang berumur dua tahunan demi mendapatkan harga beras yang jauh lebih murah dari harga pasaran. “Operasi pasar ini membantu kebutuhan sehari-hari keluarga kami. Apalagi, harga yang ditawarkan di bawah harga pasaran yang kini terus melonjak naik tajam,” paparnya.

Ia bersama warga lainnya hanya berharap agar pemerintah dalam hal ini, Pemkab Pasuruan untuk dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok. “Yang kami inginkan adalah harga bahan pokok seperti beras lebih stabil,

tidak terus naik seperti saat ini. Makanya kegiatan operasi pasar ini kami berharap agar terus dilakukan pada bulan-bulan sekarang,” tandas Mariyam, warga Pasrepan.

Dalam operasi pasar ini, Disperindag menerjunkan 1 tim khusus yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya operasi tersebut.

Tim berasal dari staf Disperindag, Satpol PP dan Kecamatan serta dari Bulog itu sendiri. Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Edi Suwanto menyampaikan operasi pasar ini dilaksanakan untuk meminimalisir harga komodisi beras yang semakin melambung di pasaran. Kegiatan yang dilakukan selama tujuh hari berturutturut mulai tanggal 2-6 Maret 2015 di wilayah tujuh lokasi di Kabupaten Pasuruan menyediakan total beras IR 64 Medium mencapai 52,5 ton.

“Setiap harinya kami menyediakan 7,5 ton beras jenis IR 64 medium. Per kilonya kami jual Rp7.300. Harga segitu sangatlah murah bila dibandingkan dengan harga pasaran saat ini yang mencapai Rp 10.000 per/kgnya,” ujar Edi Suwanto.

Menurutnya, tujuh lokasi operasi pasar itu terletak di pasar Gondangwetan, Grati, Winongan, Lekok, Nguling, Wonorejo dan Rembang. Beras yang dijual ke warga merupakan beras cadangan pemerintah berkualitas sedang.

“Pertama di buka di pasar Gondangwetan, dalam hitungan dua jam langsung habis di serbu warga. Pembelinya pun kami batasi, setiap orang hanya bisa membeli 10 kg/per orang. Jika memaksa membeli lebih, kami menolaknya,” jelasnya.Q hil

van/bhirawa

Pemerintah Kabupaten Kediri mentargetkan Kabupaten Kediri bisa menjadi lumbung padi sebagai upaya mendukung ketahanan pangan secara nasional.

PENGUMUMAN Dengan akta, tanggal 27 Pebruari 2015, No. 87, dibuat dihadapan IRAWATI NJOTO, SH., Notaris di Surabaya, telah didirikan PT. KLASIK MULTI USAHA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang ke dalamnya dimasukan aktiva dan pasiva dari CV. CLASSIC MULTI CORPORATION berkedudukan di Waru - Sidoarjo, yang anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam akta tanggal 28 Mei 1993, No. 224, dibuat dihadapan LILIK RUSJDI, SH., Notaris di Surabaya, dan dirubah dengan akta tanggal 25 Nopember 2014, No. 64, dibuat dihadapan IRAWATI NJOTO, SH., Notaris di Surabaya, keberatan dan/atau sanggahan dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, selambat-lambatnya 60 hari sejak pengumuman ini.

Perkantoran dan Perusahaan Wajib Sediakan Ruang Menyusui Pemerintah kabupaten Jombang bakal mewajibkan seluruh perkantoran dan perusahan menyediakan ruang Laktasi atau ruang menyusui bagi ibu untuk memenuhi hak anak. Kewajiban ini seperti yang ada dalam usulan yang disampaikan eksekutif saat pembahasan 5 raperda bersama DPRD, Senin (2/3).

ramadlan/bhirawa

Salah satu rang menyusui yang disediakan pemerintah kabupaten Jombang untuk mendukung pemberian hak anak.

Dalam Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dijelaskan, bahwa seluruh tempat kerja seperti perusahaan dan perkantoran baik pemerintah maupun swasta diwajibkan menyediakan ruang untuk menyusui, atau memerah ASI. “Dalam rangka melindungi dan menjamin pelaksanaan inisasiasi menyusu dini dan pemberian ASI maka perlu dilakukan penjaminan dan perlindungan,” ujar Bupati Nyono Suharli dalam nota penjelasannnya kemarin.

Dikataknnya, dari sisi kesehatan, ekonomi dan agama, ASI lebih utama dari susu Formula. SI seharausnya diberikan sejak lahir dan hingga minimal 6 bulan kedepan. “Pentingnya pemberian ASI ini untuk meningkatkan derajat ksehatan ibu dan anak. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan memberikan nilai ekonomis kepada masyarak dengan mengurangi konsumsi susu formula,” tandas Nyono menambahkan.

Karenanya sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kewa-

jiban penyediaan ruang menyusui dan juga melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pemberian ASI di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan. ”Termasuk tempat kerja dan tempat atau sarana umum penting dilakukan,” pungkasnya.

Menanggapi usulan ini, Ketua Komisi D, dewi Puspita Sari mengatakan bahwa kewajiban untuk menyediakan ruang menyusui diakuinya sangat penting. Namun untuk pelaksanaan itu, pihaknya akan memanggil kesiapan SKPD dan stake holder lain untuk pengayaan materi raperda. ”Kita masih memerlukan pembahasan untuk itu, nanti kita akan bahas dengan memanggil SKPD, untuk kesiapannya,” ujarnya usai paripurna.

Sedangkan terkait kesiapan

pemkab menyediakan ruang menyusui ini, politisi democrat ini sangat mendukung namun harus dilihat kemampuan anggaran.

“Untuk menyiasati mungkin diawali dari perkantoran milik pemerintah, kemudian merambah pada ruang public lainnya, seperti pasar dan terminal,” tandas Dewi.

Di samping mengajukan Raperda ASI, eksekutif juga mengajukan empat Raperda lain yakni raperda penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang, yang recananya di suntik APBD sebesar Rp 5,5 miliar, Raperda perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga asing, raperda tentang pengendalian pencemaran udara dan raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan RSUD Ploso.Q rur

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (20 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Harga Elpiji Tidak Sesuai Bandrol Bojonegoro, Bhirawa Tak hanya dipusingkan oleh lonjakan harga beras, akhir-akhir ini harga elpiji bersubsidi kemasan 3 kg yang beredar di masyarakat Kabupaten Bojonegoro dijual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer sekitar Bojonegoro, mencapai Rp 19-20 ribu per tabung, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah setempat berkisar Rp16 ribu per tabung.

“Kalau menjual ke konsumen sesuai HET, akan rugi karena lokasi agen lumayan jauh dari tempatnya. Jadi terpaksa harganya dinaikkan,” kata Tutik, pengecer elpiji di Kecamatan Kota Bojonegoro, Senin (2/3).

Menurutnya,pemerintah hanya menentukan HET untuk di agen, jadi harga di pedagang eceran terserah mematok berapa. Ia mengaku kalau harga Rp19 ribu dirasa tak mahal, sebab banyak di pedagang eceran lain mematok harga jauh di atas itu “Ada teman saya yang menjual Rp 20 ribu sampai dengan Rp 21 ribu per tabung, lah mau bagaimana lagi, kami mengambilnya dari pangkalan juga sudah mahal, belum lagi biaya ongkosnya,” imbuhnya.

Menurut dia, para pengecer elpiji di Bojonegoro umumnya menjual elpiji kemasan 3 kilogram dengan harga di atas HET karena mereka mendapatkan elpiji kemasan 3 kilogram itu dengan harga tinggi di tingkat pangkalan.

Ia berharap semoga tidak terjadi kelangkaan gas tabung elpiji 3 Kg karena hal itu bisa menyulitkan masyarakat. “Sudah harga naik, kalau stoknya susah juga kasihan masyarakat kecil,” pungkas Sudah pasti, kenaikan harga elpiji kemasan 3 Kg, ini dikeluhkan oleh sejumlah konsumen terutama ibu rumah tangga. Kini mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli gas tabung hijau ini.

Salah satu ibu rumah Tangga, Diah mengaku kebingungan mengatur jatah uang belanja jika harga tabung elpiji dan kebutuhan lain terus merangkak naik. “ Harga elpiji yang sudah naik, kini harga beras ikut naik. Apalagi harga premium naik Rp 200 pasti akan membuat harga komoditas lain ikut naik,” ucap Diah warga Klangon Kecamatan Kota. bas

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda Spacy, th. 2011, AG4257OB, a/n.

Sunari, Ds. Pojok, Campurdarat-T.Agung No. 428/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2006, Putih Merah, AG2118SE, a/n. Komariaji, Ds. Suwaluh, Pakel-T.Agung No. 429/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam Merah, AG5734SY, a/n. Sumini, Ds. Macanbang, Gondang-T.Agung No. 430/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Honda Civic, th. 1990, Hitam, Nopol S1975WG, a/n. Taufiqurahman, Ds. Kepanjen-Jombang No. 431/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Mitsubisi Pick Up L300, th. 1988, Coklat, AG8661P, a/n. Drs Budi Harsono, Kel. Turi RT 1/1, Kec. Sukorejo-Blitar No. 432/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4876 GA, a/n Samiyanto, Kel. Dawuhan rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 433/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4997 GA, a/n Mokhlis/Kusmayadi, Ds. Sumber Anyar rw 01/03,Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 434/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4021 ES, a/n Mega Kartika Dewi, Ds. Arjasa rw 02/02, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 435/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4980 EU, a/n Harunian Dewanto Ir H, Ds. Olean rw 04/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 436/IMB/BI-II/2015

Selasa Legi, 3 MARET 2015

Penurunan BBM dan Cabe Picu Deflasi Jatim 0,52% Pemprov, Bhirawa Dampak penurunan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti harga bensin dan holtikultura berdampak positif pada perkembangan ekonomi di Jatim. Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat, dalam sebulan terakhir seluruh kota di Jatim mengalami deflasi 0,52 persen.

Kepala BPS Jatim, M Sairi Hasbullah mengakui bahwa sentimen positif pertumbuhan ekonomi Jatim ini terjadi setelah sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM), cabai rawit, cabai merah, angkutan dalam kota mengalami penurunan dalam kurun waktu Februari.

Selain itu, penurunan tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, solar, semen dan kentang juga memberi andil terbesar terjadinya deflasi di Jatim.

“Pada Februari ini Jatim menjadi satu dari 70 kota di Indonesia yang mengalami

DEFLASI DI WILAYAH JATIM Kab/Kota

Deflasi

Banyuwangi Surabaya Probolinggo Kediri Malang Sumenep Jember Madiun

1,2 % 0,42% 0,42% 0,83 % 0,57 % 0,56 % 0,54 % 0,51 %

deflasi. Di Jatim, semua kota Indeks Harga Konsumen (IHK)-nya mengalami deflasi,” terang Sairi, di Kantor BPS Jatim, Senin (2/3).

Meski semua kota sedang mengalami deflasi, namun angka tertinggi justru pada Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 1,2 persen. Di bulan yang sama, Kediri juga berhasil mengalami deflasi sebesar 0,83 persen, disusul Malang 0,57 persen, Sumenep 0,56 persen, Jember 0,54 persen, dan Madiun sebesar 0,51 persen.

“Sayangnya deflasi terendah justru terjadi di Surabaya dan Probolinggo yang keduanya mencatat 0,42 persen dalam kurun waktu yang sama,” katanya.

Sairi menambahkan, ada beberapa sektor yang terimbas terjadinya deflasi. Di antaranya adala sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi hingga 2,23 persen.

Disusul kelompok bahan makanan sebesar 1,36 persen.

“Namun justru di sektor sandang mengalami inflasi sebesar 0,69 persen, diikuti makanan jadi, minuman,

trie diana/bhirawa

Sentimen positif pertumbuhan ekonomi Jatim ini terjadi setelah sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM), cabai rawit, cabai merah, angkutan dalam kota mengalami penurunan dalam kurun waktu Februari.

rokok, dan tembakau sebesar 0,37 persen,” paparnya.

Inflasi ini juga terjadi pada sektor perumahan, air, listrik, bahan bakar, dan gas elpiji yang baru-baru ini mengalami kenaikan. Masing-masing kelompok tersebut mengalami inflasi sebesar 0,30 persen disusul sektor kesehatan 0,24 persen, dan terakhir pendidi-

kan dan wahana rekreasi sebesar 0,8 persen.

“Komoditas yang memberi andil terhadap terjadinya inflasi yakni beras. Meski begitu sebenarnya pasokan beras di Jatim itu surplus. Selain itu penyebab inflasi terjadi karena tarif listrik, mobil, emas, sepeda motor, anggur, kue basah, dan tarif parkir,” im-

buhnya. Ia mengatakan, dalam dua pekan terakhir harga beras nasional memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini karena sejumlah daerah penghasil padi seperti Jatim belum memasuki masa panen raya.

Ditambah tingginya permintaan beras dari luar pulau Jawa sangat tinggi. rac

Sinergi dan Konvergensi Publikasi Kunci Kehumasan Surabaya, Bhirawa Tantangan kinerja kehumasan atau public relations (PR) kini semakin meningkat di era pesatnya pemberitaan media yang didukung kecanggihan teknologi informasi. Karenanya, sebaiknya para pengampu PR aktif bersinergi antar instansi untuk meningkatkan efektivitas meraih pemberitaan di media massa.

Mantan Kahumas PT Pelindo lll yang kini general manager Terminal Petikemas Semarang (TPKS), Iwan Sabatini, di Surabaya, Senin (2/3) saat berbagi pengalamannya tentang trik efektif mendapatkan pemberitaan.

Salah satunya ialah dengan aktif mengadakan atau

mengikuti acara yang menghubungkan antar instansi terkait. “Sebuah acara tentunya akan lebih bernilai berita jika tidak hanya dihadiri oleh satu sumber berita, namun ada beberapa sekaligus.

Pada peresmian Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) beberapa waktu lalu misalnya, TPKS mengadakan acara dengan menggandeng unsur maritim lainnya, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Bea Cukai, dan Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan,” jelas Iwan.

Selain itu TPKS juga aktif memfasilitasi dialog antara stakeholder ekspor-impor dengan instansi pemerintah

terkait. “Hal ini juga sebagai bentuk pelayanan kepada pengguna jasa,” imbuh GM yang memimpin TPKS menerima penghargaan kategori “Pelayanan Prima Utama” Tahun 2014 dari Kementerian Perhubungan.

Iwan juga mengingatkan bahwa seorang staf PR harus bekerja profesional dengan tetap berperan bak sahabat dengan wartawan.

“Harus terbuka untuk diskusi dalam jumpa pers, tidak ingkar janji bertemu, dan ramah senyum” pesannya. .

Pengalaman serupa disampaikan oleh Ida Parwati yang berpengalaman selama 20 tahun sebagai pembaca berita di sebuah stasiun televisi nasional. ma

Surabaya, Bhirawa Telkomsel menjalin kemitraan dengan BlackBerry menawarkan layanan musik digital melalui BBM Shop yang menawarkan musik, aplikasi, permainan dan layanan yang tersedia untuk dapat dibeli langsung dari BBM di ponsel Android atau BlackBerry. “Dengan kerjasama ini, pelanggan Telkomsel dapat dengan mudah membeli NSP favorit mereka atau lagu dalam format MP3, langsung melalui BBM. Kerjasama ini membuka cara baru, yang nyaman untuk pengguna kami bisa membeli produk-produk digital dari Telkomsel,” ungkap VP Digital Lifestyle, Telkomsel, Marina Kacaribu, Senin (2/3).

Ia menambahkan, BBM merupakan aplikasi pesan yang memiliki jumlah pengguna dalam jumlah besar di Indonesia dan kehadiran BBM Shop juga semakin meningkatkan ketertarikan pengguna. Apalagi setelah peluncuran versi terbaru dari BBM Shop Desember

2014 lalu, telah mendapatkan 1 miliar kunjungan pengguna global di Bulan Januari 2015.

Ini merupakan suatu bukti bahwa pengguna BBM sangat antusias untuk mengikuti pembaharuan dari aplikasi pengiriman pesan favorit mereka yang dapat menunjang komunikasi. Untuk itu pihaknya akan menggunakan kanal baru ini untuk menawarkan produk-produk digital kepa-

da jutaan pelanggan yang merupakan pengguna BBM. Sementara menurut SVP Emerging Solutions, BlackBerry, Matthew Talbot, pihaknya sangat senang dapat memberikan konten lokal untuk pengguna BBM setianya di Indonesia. “Pengguna BBM di semua platform dapat mengunduh beragam konten dari BBM Shop, termasuk stiker, wallpaper dan aplikasi terintegrasi dengan BBM,” jelasnya. riq

dok dispora jatim

Dispora Jatim kembali bekerjasama dengan PT MPM untuk memberikan pelatihan otmotif roda dua.

Dispora Jatim Cetak Telkomsel Luncurkan Layanan Musik Digital Wirausahawan Otomotif

Telkomsel menjalin kemitraan dengan BlackBerry menawarkan layanan musik digital melalui BBM Shop yang menawarkan musik.

Surabaya, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim terus berupaya untuk mencetak pengusaha dari kalangan pemuda. Tahun ini SKPD yang berada di Jalan Kayoon Surabaya itu kembali bekerja sama dengan PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Sidoarjo untuk memberikan pelatihan dibidang otomotif kepada 30 peserta lulusan SMK. Pelatihan ini didasari karena minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor roda dua sangat tinggi, bahkan hingga saat ini jumlah produksi juga semakin meningkat. Menurut Kepala Dispora, Dr Sugeng Riyono, pelatihan ini bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang terampil di dunia otomotif terutama sepeda motor. Mereka diharapkan bisa membuka usaha untuk menyerap tenaga kerja.

“Peranan pemuda sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi, sebab mereka sebagai subjek pembangunan yang diharapkan mampu melaksanakan perubahan,” katanya, Senin (2/3).

Sebelumnya Dispora Jatim juga sudah melakukan penandatanganan Memorandum of Un-

derstanding (MoU) dengan pihak PT MPM dengan tujuan agar peserta bisa mengikuti kegiatan pelatihan mulai dari materi tulis dan praktek magang selama tiga bulan. Selama mengikuti magang peserta yang dari lulusan SMK atau SMA yang memiliki sertifikat dibidang otomotif akan mendapat pelatihan langsung dari tenaga ahli dari PT MPM yang berpengalaman. “Saya berharap peserta bisa memanfaatkan pelatihan ini dan menyerap ilmu,” kata Sugeng Riyono.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Aktifitas Pemuda Dispora Jatim Didik Dwiyanto menjelaskan, Program Pelatihan Keterampilan Tingkat Pratama di Bidang Perbengkelan Otomotif (Roda Dua) akan dibagi dalam dua tahap, yakni pertama training yang dilaksanakan selama enam hari di Penginapan Remaja Jalan Dukuh Kupang Surabaya dan di Bengkel MPM Sidoarjo.

Kemudian tahap kedua magang selama kurang lebih 3 bulan di bengkel binaan PT MPM yang berada di kabupaten/kota di dekat tempat tinggal peserta. wwn

Panen Raya Massal dan Percepatan Tanam 2015

Dukung Swasembada Pangan Nasional, Targetkan 64 Ribu Hektare Mengantisipasi kelangkaan pangan, melonjaknya harga beras dan mendukung program swasembada pangan, Pemkab Bondowoso, Jatim melalui Dinas Pertanian bersama Kodim 0822, melaksanakan panen raya dan percepatan tanam di Desa Cindogo Kecamatan Tapen, Senin (2/3) kemarin.

mb7/bhirawa

Dandim bersama Kabid Usaha Tani Dinas Pertanian saat Panen raya dan Percepatan Tanam yang saat itu juga memberi peralatan Produksi pertanian.

Selain dihadiri Dandim 0822, Letkol Sudrajat, Kepala Dinas Pertanian H Hindarto SP Msi, Ir.Winarto.Msi Kabid Usaha Tani, hadir juga Camat Tapen, Danramil, PPL, Kepala Desa, kelompok tani, dan instansi lainnya di lahan milik Kelompok Tani (Poktan) Fajar Makmur desa Cindogo.

Kepala Dinas Pertanian H Hindarto SP, Msi didampingi Kabid Usaha Tani, Ir Winarto, MSi mengatakan, untuk panen raya dibulan pertama saat ini ada sekitar 1400 hektar dengan percepatan masa tanamnya. Sehing-

ga pasca panenm hasil panen langsung dipindah serta dilakukan pengolahan lahan untuk tanam berikutnya. Pihak Dinas Pertanian juga langsung memberikan bantuan peralatan produksi pertanian untuk percepatan penanaman baru diantaranya berupa hand traktor, mesin pompa air serta peralatan untuk panen. Sehingga saat panen tersebut menjadi lebih cepat karena menggunakan teknologi canggih.

“Untuk periode satu tahun di tahun 2015 ini, target tanam akan naik 10 %, dari 61 ribu hektar

menjadi 64 ribu hektar, untuk mempercepat proses tanam kita juga serahkan bantuan peralatan hingga panen yang merupakan hibah dari APBD”, katanya.

Menurutnya, mulai bulan Oktober lalu sampai dengan Maret 2015yang merupakan musim hujan adalah target untuk musim tanam pertama sebanyak 47 hektar. Sedangkan sampai dengan akhir Pebruari ini sudah tertanam 34 hektar dan masih ada sisa 13 ribu hektar. “Sedangkan untuk memenuhi target 64 ribu hekter,kita akan melaksanakan pada bulan Maret hingga Oktober 2015 sebanyak 18 ribu hektar, sehingga target tanam 64 ribu hektar akan tercapai,” Jelasnya.

Ditambahkan, target pangan untuk tahun 2015 ini sebanyak 380 ribu ton gabah kering giling, sedangkan pada tahun 2014 ke-

marin sudah mencapai 350 ribu ton, upaya ini dilakukan dengan memaksimalkan musim hujan.

“Gerakan percepatan tanam yang melibatkan semua unsur, Dinas Pengairan, kelompok tani dan anggota TNI Kodim 0822 Bondowoso, sehingga sinergitas Dinas Pertanian dengan semua unsur tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan target swasembada pangan tahun 2015 secara Nasional,” imbuhnya. Ditempat yang sama, Dandim 0822 Bondowoso, Letnan Kolonel Sudrajat, usai melaksanakan panen bersama, kepada sejumlah wartawan mengatakan, sesuai dengan perintah Pimpinan mulai dari Panglima TNI hingga Pangdam, Kodim 0822 selalu siap mengawal dan membantu masyarakat petani meningkatkan produksi pertanian. mb7

Selasa Legi 3 MARET 2015

LINTASAN

Manajemen Persita Fokus Bina Pemain Muda Tangerang, Bhirawa Manajemen Persita Tangerang, Banten, fokus membina pemain muda agar mereka diberi kesempatan masuk tim berlaga pada Divisi Utama PSSI 2015.

"Kalau tidak diberikan tanggung jawab dan kesempatan maka mereka tentu tidak percaya diri," kata Asisten Manajer Persita Daniel Ramdani di Tangerang, Senin.

Menurut dia, pihaknya mengajak pelatih Bambang Nurdiansyah untuk merekrut sejumlah pemain muda agar berani tampil di lapangan hijau.

Sedangkan pada pemain muda tersebut diantaranya Zikri Akbar, Hendri Rivaldy, Angga Wijaya dan Dhika Denhas adalah hasil pembinaan Persita U-21.

Para pemain tersebut biasanya berlaga "antarkampung" tapi setelah menjalani seleksi yang baik dan diberikan kesempatan ada perubahan.

Seleksi pemain Persita U-21 dilakukan pada 29 kecamatan, mereka berasal dari masing-masing desa kemudian mengikuti berbagai turnamen di Jabotabek.

Namun untuk memperkuat tim pada Divisi Utama, maka perlu pendamping pemain senior agar dapat membimbing terutama masalah mental bertanding.

Daniel mengatakan mental pemain muda itu masih labil dan sering "demam panggung" bila berlaga, seperti ketika pertandingan uji coba dengan Persiram Raja Ampat, Papua Barat dan Barito Putra.

Dia menambahkan setelah beberapa kali uji coba terdapat perubahan dan memiliki kemajuan dalam taktik, fisik maupun mental.

"Kami lebih baik melahirkan pemain bintang dari pada membeli pemain dengan kontrak mahal, hal itu sejalan dengan program pembina Persita," katanya.

Bahkan saat ini mereka sudah mampu berebut bola di udara dengan pemain senior, karena sebelumnya hanya menunggu di bawah dan membuka peluang kecolongan gol bila terjadi dekat penjaga gawang.Q ant

OLAHRAGA

9

Arema Jaga Mental di Bali Island Cup Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, terus berupaya menjaga mental juara pemainnya sebelum melakoni kompetisi resmi Liga Super Indonesia (LSI), dengan mengikuti turnamen Bali Island Cup, 13-17 Maret 2015.

Media Officer Arema Sudarmaji di Malang, Senin, mengatakan selain mengikuti Bali Island Cup untuk mengisi kekosongan akibat ditundanya "kick off" LSI, Arema juga diagendakan melakoni sejumlah pertandingan persahabatan dengan beberapa tim lokal, di antaranya salah satu tim asal Blitar.

"Ada beberapa rencana per-

tandingan pramusim. Untuk keikutsertaan dalam turnamen pramusim, ya yang di Bali, sedangkan agenda laga uji coba dengan Sriwijaya masih menunggu kepastian dari pelatih," kata Sudarmaji.

Ia mengatakan dalam turnamen di Bali, Arema dijadwalkan menghadapi tiga tim. Ketiga tim itu, Bali United, Persija Jakarta, dan Pelita Ban-

dung Raya (PBR).

Asisten Pelatih Arema Joko Susilo mengaku tampil dalam suatu turnamen akan menghadirkan keuntungan tersendiri dalam hal menjaga mental juara.

Ia mengharapkan pemain bisa menjaga mental juara mereka, meski gelar juara dalam turnamen bukanlah tujuan utama.

"Alhamdulillah kami bisa memenangkan beberapa turnamen pramusim, tapi kami tidak boleh puas dengan meraih tiga gelar juara sekaligus dalam turnamen pramusim itu. Meski targetnya bukan juaranya, tapi kami tekankan

agar pemain selalu mengejar hasil terbaik, sebab mental menang harus tetap terpatri dalam dada setiap pemain," katanya.

Arema memutuskan tampil di turnamen Bali Island Cup 2015 yang digagas Bali United.

Sebanyak empat tim ikut ambil bagian dalam turnamen yang dihelat pada 13-17 Maret 2015. Selain Arema dan Bali United, Persija Jakarta, dan Pelita Bandung Raya juga ikut meramaikan persaingan turnamen itu.

Sebelum melakoni turnamen pramusim di Bali Island Cup tersebut, Arema juga bakal menjajal kekuatan Persija

Jakarta di ajang uji coba yang rencananya digelar Sabtu (7/3) di Stadion Kanjuruhan Kepanjen.

Jadwal laga Arema di ajang Bali Island Cup 13-17 Maret 2015 adalah: Jumat, 13 Maret 2015 : 15.00 WITA Bali United Pusam vs Persija Jakarta 20.00 WITA Arema vs Pelita Bandung Raya Minggu, 15 Maret 2015: 15.00 WITA Persija Jakarta vs Pelita Bandung Raya 20.00 WITA Bali United Pusam vs Arema Selasa, 17 Maret 2015: 15.00 WITA Persija Jakarta vs Arema 20.00 WITA Bali United Pusam vs Pelita Bandung Raya. Q ant

Satklak Prima Kekurangan Tim Monitor Pelatnas Jakarta, Bhirawa Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas kekurangan tim monitor untuk pelatihan nasional pada 33 cabang olahraga yang bertanding di SEA Games XVIII/2015 di Singapura.

"Saya merasa kurang, tim moneter saya hanya delapan orang padahal yang diawasi ada 33 cabang olahraga," kata Ketua Satlak Prima Suwarno di Jakarta, Senin.

Suwarno berharap di surat keputusan (SK) Prima yang rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat, sejumlah pejabat di Satlak Prima dapat ditempatkan pada tim monitor.

"Begitu ada SK, saya akan sebar anggota Prima apa pun jabatannya untuk membantu monitor sehingga kontrol 33 cabang bisa lebih baik.

Kalau delapan, hanya numpang lewat saja, peninjauannya tidak tajam," kata Suwarno yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KONI Pusat.

Saat ini, Prima yang beranggotakan 76 orang dirasa perlu dilakukan strukturisasi, terutama pada tim

monitor.

Ia juga menginginkan tambahan pada posisi wakil karena selama ini ia hanya dibantu satu wakil namun sudah tidak aktif lagi karena aktivitas bidang politik, hukum dan keamanan.

Namun demikian, Suwarno berharap ia bisa dibantu oleh tiga wakil yang sudah dikantongi nama-namanya, yakni Bosar Napitupulu, Mayjen (Purn) Toni Setyabudi Husodo dan mantan pebulu tangkis profesional Taufik Hidayat.

"Mudah-mudahan Taufik bisa membantu terutama dalam memotivasi atlet, Pak Bosar membantu administrasi dan keuangan, dan Pak Toni berkaitan dengan operasional," kata Suwarno.

Selain tim monitor, Suwarno juga mengatakan Satlak Prima saat ini hanya memiliki dua personil administrasi yang mengurusi masalah logistik dan peralatan sehingga Prima sedikit kewalahan saat proses pengajuan peralatan dan perlengkapan akhir tahun lalu.Q ant

Daud Yordan Belum Rencana Datangkan Sparring Luar

Daud Yordan

Semarang, Bhirawa Juara tinju kelas ringan (61,2 kilogram) WBO Asia Pasifik Daud Yordan belum berencana mendatangkan 'sparring partner' dari luar negeri untuk menghadapi pertarungan perebutan gelar di Palembang, Sumatera Selatan, April mendatang.

"Saya masih memanfaatkan petinju lokal setempat untuk 'sparring' setiap hari dan belum ada rencana mendatangkan petinju dari luar negeri," kata Daud Yordan ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Senin.

Menurut petinju dengan rekor bertarung 33 kali menang (24 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah tersebut, petinju dari sasananya yaitu Kayong Utara, Kalimantan Barat, menjadi teman latih tanding dirinya untuk persiapan menghadapi pertarungan mendatang.

Petinju kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, 10 Juni 1987 tersebut, menyebutkan, dalam satu minggu latihan dengan mitra latih tanding sebanyak tiga hari dan setiap harinya berlatih sebanyak delapan delapan ronde.

"Jadi saya rata-rata berlatih dengan 'sparring partner' setiap minggunya rata-rata 24 ronde.

Selebihnya saya gunakan latihan untuk fisik seperti lari, 'jogging', dan lain sebagainya," katanya.

Daud Yordan bakal mempertahankan gelarnya pada pertarungan di Palembang, Sumatera Selatan, April 2015.

Pertarungan di Palembang itu merupakan pertarungan perebutan gelar juara WBO Asia Pasifik, bukan merebut gelar juara dunia WBO. Ketika ditanya soal lawan yang akan dihadapi pada pertarungan perebutan gelar mendatang, dia mengatakan, sampai kini belum ada karena masih dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh manajemen.

"Belum ada informasi untuk lawan yang akan saya hadapi pada pertarungan mendatang. Masih dalam proses negosiasi manajemen," kata petinju yang merebut gelar juara WBO Asia setelah mengalahkan petinju Filipina Ronald Pontilas di Pontianak, Kalbar, dengan KO ronde kelima.

Sebelum menjadi juara kelas ringan WBO Asia Pasifik, Daud Yordan sempat merebut gelar juara dunia kelas ringan IBO setelah menang atas petinju Argentina Daniel Eduardo Brizuela di Australia, 6 Juli 2013. Kemudian, sempat mempertahankan gelar tersebut dengan mengalahkan petinju Afrika Selatan Sipho Taliwe juga di Australia, 6 Desember 2013.Q ant

Stadion Jakabaring Palembang rencananya akan ditambah kapasitas duduknya, demi mendapatkan jatah sebagai lokasi pembukaan kejuaraan olahraga terbesar di Asia yaitu Asian Games 2018.

Kapasitas Jakabaring Dinaikkan Demi Pembukaan Asian Games Jakarta, Bhirawa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana menambah kapasitas tempat duduk Stadion Jakabaring Palembang demi mendapatkan jatah sebagai lokasi pembukaan kejuaraan olahraga terbesar di Asia yaitu Asian Games 2018.

"Jakabaring saat ini hanya berkapasitas 40 ribu seat (kursi). Kalau kita ingin menjadi lokasi pembukaan harus dinaikkan minimal 55-60 ribu seat," kata Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin.

Menurut dia, proses penambahkan jumlah kursi untuk stadion yang saat ini menjadi markas klub Indonesia Super League (ISL) Sriwijaya FC akan dilakukan tahun ini. Sesuai dengan rencana, jumlah kursi stadion akan ditambah sekitar 20 ribu kursi.

"Konsultan dari IAGOG (Incheon Asian Games Organizing Committee) juga sudah melihat secara langsung kondisi stadion yang berada dikompleks Jakabaring Sport City ini," katanya menambahkan.

Tidak hanya merenovasi stadion kebanggaan warga Sumatera Selatan itu. Pemerintah provinsi juga akan

melakukan renovasi dan penambahan fasilitas pada beberapa lokasi pertandingan yang ada. Saat ini ada 18 lokasi pertandingan yang berada dikompleks Jakabaring Sport City.

Meski belum mendapatkan kepastian berada jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Palembang, renovasi, kata dia, juga akan dilakukan secepatnya karena lokasi pertandingan juga akan digunakan untuk test event maupun kejuaraan bertaraf internasional lainnya.

"April 2017 test event akan dilakukan.

Makanya kita harus bergerak cepat. Waktu kita tidak lama untuk mempersiapkan semuanya," katanya menegaskan.

Pria yang juga seorang politisi itu menegaskan, persiapan kejuaraan empat tahunan itu harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini dilakukan agar berkah yang diterima Indonesia tidak menjadi musibah karena persiapan yang kurang.

Demi mensukseskan Asian Games 2018, pihaknya bahkan menggandeng Incheon Asian Games Organizing Committee (IAGOG) sebagai konsultan.

Bahkan tim ini juga sudah diajak menghadapi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.Q ant

Sumut Juara Umum Kejurnas Inkanas 2015 Bandung, Bhirawa Kontingen Sumatera Utara menjadi juara umum para Kejurnas Karate Inkanas VI/2015 di GOR C-Tra Arena Cikutra Kota Bandung yang berakhir Minggu (1/3).

Sumut menjadi juara umum setelah mengumpulkan 14 medali emas, 10 perak dan 14 perunggu. Sumut yang juga merupakan daerah kelahiran Inkanas menyisihkan juara bertahan Jawa Barat.

Jabar gagal mempertahankan juara umum yang telah digenggam tiga kali berturut-turut. Kontingen tuan rumah hanya meraih 13 medali emas, 17 perak dan 23 perunggu. Sedangkan DKI Jakarta di peringkat ketiga dengan 12 emas, satu perak dan delapan perunggu.

Keberhasilan Sumut merebut titel juara umum kejurnas karate Inkanas Piala Kapolri VI/2015, tidak terlepas dari kegemilangan mereka di dua kategori, kadet dan junior.

Pada kategori Kadet, Sumut menjadi peraih medali emas terbanyak dengan

raihan empat emas, empat perak dan satu perunggu. Begitupun di kategori junior dengan raihan tujuh emas dan satu perunggu.

Sementara itu, Jabar berjaya di kategori senior dengan raihan lima emas, tiga perak dan tiga perunggu.

Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Dewan Guru Inkanas, Ellong Tjandra mengaku, pada gelaran kejurnas kali ini muncul beberapa kejutan. Bahkan titel juara umum yang biasanya diraih Jawa Barat, kini direbut oleh kontingen Sumatera Utara.

Menurut dia banyak kejutan yang terjadi pada kejurnas kali ini. Banyak muncul atlet-atlet baru yang cukup berpotensi. Tidak hanya dari lima provinsi yang selama ini menjadi kekuatan Inkanas seperti Jabar, Sulsel, DKI Jakarta, Sumut dan Jatim.

"Termasuk keberhasilan Sumut merebut juara umum pada kejurnas kali ini. Dan ini menandakan pembinaan di setiap daerah sudah mulai membaik," kata Ellong Tjandra.Q ant

Polri Gelar Kejurnas Piala Kaporli Jakarta, Bhirawa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar Kejuaraan Nasional Institut Karate Do Nasional (Kejurnas Inkanas) Piala Kapolri Ke-6 yang berlangsung sejak Minggu - Selasa (13 Maret 2015) di Jakarta.

"Kejurnas ini dalam rangka mempersiapkan Kejurnas FORKI Piala Mendagri sekitar akhir Maret 2015," kata Kepala Korps Lalulintas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Condro Kirono yang mewakili Wakapolri sekaligus Ketua Umum PB INKANAS Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti melalui keterangan tertulis di Jakarta Senin.

Condro yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana, menyampaikan turnamen Kejurnas Inkanas 2015 untuk mempersiapkan atlet kadet, junior dan

Under-21(U-21).

Condro mengungkapkan kejuaraan Inkanas Ke-6 akan mempertandingkan tujuh kategori perlombaan dengan total 70 kelas.

Kategori usia yang dipertandingkan yakni Pra Pemula, Pemula, Kadet, Junior, Senior, U-21 dan anggota TNI/POLRI. "Tercatat 1.100 peserta berasal dari 30 provinsi di Indonesia," ungkap Condro.

Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan Kejurnas Karate Do Inkanas juga bertujuan mengantisipasi atau mengimbangi perkembangan Karate Dunia termasuk penerapan peraturan pertandingan baru.

Selain itu, memantapkan Karate masuk Cabang Olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade Jepang 2020.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Kenaikan Harga Beras Bukan Ulah Kartel Jakarta, Bhirawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan di Jakarta bahwa kenaikan harga beras yang terjadi beberapa bulan belakangan tidak ada kaitannya dengan ulah kartel atau mafia beras.

“Pedagang besar dan pengusaha penggilingan memang berpotensi menjadi spekulan. Namun, tidak bisa dikatakan kartel, karena tidak ada sifat-sifat yang seperti itu,” kata Komisioner KPPU Syarkawi Rauf, Senin (2/3) kemarin.

Dia berpendapat pihak-pihak tersebut bisa disebut sebagai kartel apabila mereka memang terbukti melakukan koordinasi atau persekongkolan untuk menentukan produksi, harga, dan wilayah penjualan beras. Namun, hal tersebut belum bisa dibuktikan karena dalam kondisi saat ini, kenaikan harga beras di tiap wilayah berbeda, ungkapnya.

“Kecenderungan sifat-sifat kartel di situasi ini tidak ada, karena kenaikan harga di tiap wilayah berbeda. Di Jakarta 30 persen, Jawa Barat 10 persen. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi lebih rendah,” tukas Syarkawi. Dengan struktur jalur suplai beras yang oligopolis, pedagang besar dan pengusaha penggilingan memang berpotensi menjadi kartel, namun ia enggan menilai hal tersebut lebih jauh.

Di antara jalur suplai beras, pedagang besar dan pengusaha penggilingan dilakukan oleh sedikit orang, jauh lebih kecil daripada petani, pengepul, dan pengusaha grosir atau eceran.Q ant

Zulkifli Dinilai Simbol Perubahan PAN Jakarta, Bhirawa Pengamat politik dari PolcoMM Institute Heri Budianto menilai terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN melalui voting menunjukan kader partai itu menginginkan adanya perubahan.

“Saya melihat dengan kemenangan ini karena internal PAN ingin perubahan,” kata Heri melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (2/3) kemarin.

Menurut dia, jargon yang dibawa Zulkifli Hasan untuk perubahan PAN mampu menarik simpati para pemilik suara.

Kemenangan ini sekaligus menunjukkan kedigdayaan dan pengaruh tokoh utama PAN Amien Rais.

Amien Rais yang secara total menggalang dukungan untuk Zulkifli Hasan dinilai mampu menggoyahkan dukungan kepada Hatta Rajasa.

“Saya melihat Amien Rais memainkan total dukungan kepada Zulkifli Hasan, bahkan dalam pidatonya juga sempat ‘menyerang’ Hatta Rajasa,” ujar dia.

Heri memandang pemilihan Ketua Umum PAN ini sekaligus mengubah mekanisme aklamasi dengan pemungutan suara, di mana hal ini menunjukan bahwa PAN kian dewasa dalam membangun demokrasi internal.

“Terpilihnya Zulkifli Hasan juga mempertahankan tradisi Ketua Umum PAN tetap dipegang satu periode,” kata dia.

Pada Minggu (1/3) malam Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2015-2020 mengalahkan calon petahana Hatta Rajasa dalam Kongres IV PAN di Nusa Dua, Bali.

Dalam penghitungan suara yang dilangsungkan di Nusa Dua, Bali, Zulkifli Hasan mendapat 292 suara. Sementara pesaingnya Hatta Rajasa mendapat 286 suara.Q ant

Indonesia Alami Disorientasi Kebangsaan Jakarta, Bhirawa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai konflik yang sering terjadi di antara elemen bangsa karena bangsa Indonesia saat ini mengalami “disorientasi” kebangsaan secara kolektif serta serta “dis-trust” di antara anak bangsa.

istimewa

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada siswa-siswi SMA Taruna Nusantara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/3)

Soal Eksekusi Terpidana Mati Narkoba

Presiden Jokowi Tegaskan Jangan Coba Intervensi Jakarta, Bhirawa Meskipun mendapat protes dari sejumlah negara, termasuk sejumlah lembaga internasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ia tidak akan memberikan pengampunan atau grasi untuk pengedar narkoba.

Saat menerima kunjungan sekitar 300 siswa SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3), Presiden Jokowi mengatakan, setiap hari ada kurang lebih 50 orang generasi muda yang meninggal karena narkoba. Kalau dikalikan per tahun ada 18.000 orang mati karena narkoba.

“Ada 4,5 juta yang harus direhabilitasi, 4,5 juta pada tahuntahun kemarin kita hanya mampu merehabilitasi 18.000 orang.

Tahun ini saya targetkan langsung

5 kali minimal 100.000 yang bisa direhabilitasi,” ungkap Presiden seraya mengakui, target tersebut kalah cepat dengan banyaknya generasi muda yang menjadi korban narkoba.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, kita harus yakin hal ini bisa diselesaikan. Karena itu, hukumnya harus tegas. Eksekusinya juga harus tegas. “Setuju anakanak?” tanya Presiden, yang langsung dijawab, “Setuju” oleh para siswa SMA Taruna Nusantara itu.

Presiden menegaskan, tidak ada pengampunan untuk pengedar narkoba. Ia juga tidak akan memberikan grasi untuk pengedar narkoba. Demikian juga terhadap permintaan dari sejumlah negara maupun lembaga internasional.

Sebelumnya di awal pidatonya, Presiden Jokowi mengajak para

siswa Sekolah Menengat Tingkat Atas (SMTA) di tanah air, terutama siswa-siswa SMA Taruna Nusantara, agar berpikir positif (positive thinking), dan bersikap optimistis terhadap masa depan.

“Negara ini, kalian harus yakin itu. Kita masih memiliki sumber daya manusia relatih jauh lebih baik,” kata Presiden Jokowi.

Diakui Presiden Jokowi, masih banyak kekurangan dan tantangan di negara ini, seperti masih adanya 28 juta penduduk miskin, di samping 7,2 juta penduduk yang harus dicarikan lapangan pekerjaan. Namun, dengan perkembangan yang ada, termasuk target pertumbuhan dari 5,1% menjadi 5,7%, Presiden Jokowi mengajak anak-anak untuk tetap memandang masa depan dengan optimistis. Q ist

Nasdem Cabut Hak Angket Jakarta, Bhirawa Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) perintahkan fraksi Nasdem DKI untuk mencabut hak angket terkait kejelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

“Atas instruksi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kami sampaikan bahwa Nasdem mengundurkan diri dari panitia hak angket di DPRD,” kata Sekertaris Jenderal Nasdem Patrice Rio Capella ketika menggelar jumpa pers di Jakarta, Senin (2/3) kemarin.

Ia menjelaskan hal ini terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai APBD Jakarta yang dananya tidak realistis atau berlebihan sudah sampai pada penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak berwenang terkait.

“Kalau sudah ada yang menangani kasusnya maka menurut kami hak angket sudah tidak diperlukan

lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan kejanggalan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ibu Kota periode 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan ‘e-budgeting’ yang kami sepakati di paripurna yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD (Dewan Perwakilan R a k y a t Daerah),” kata Basuki.

“Di situ angka saja sudah selisih cukup banyak sampai Rp12 triliun.

Mereka pun waktu mem-

Program mFish Dukung Maksimalkan Produktivitas Nelayan PT XL Axiata Tbk (XL) mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan meluncurkan layanan yang segera diimplementasikan dan ditujukan untuk membantu masyarakat nelayan terkait dengan program pembangunan ekonomi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.

Program tersebut adalah mFish yang merupakan aplikasi berbasiskan teknologi selular yang akan membantu memaksimalkan produktivitas nelayan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut Indonesia.

“Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang berlimpah. Kebetulan sekali, perhatian pemerintah pada sektor kelautan juga terus meningkat, termasuk pada masyarakat nelayan.

“Kami pun merasa perlu untuk ikut mendukung pembangunan di sektor ini melalui ranah teknologi informasi,”

Selasa Legi 3 MARET 2015

ungkap Wakil Presiden Direktur XL, Dian Siswarini, Senin (2/3).

Ia berharap layanan aplikasi m-Fish ini bisa membantu masyarakat nelayan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas, menjaga ekosistem wilayah tangkapan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup mereka.

Sedangkang program ini pertama kalinya dikenalkan di Pantai Pondok Perasi Ampenan, Lombok, di hadapan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara, Wakil Gubernur Propinsi Nusa

Wakil President Direktur XL Axiata, Dian Siswarini (pojok kiri) saat menghadiri peluncuran program mFish yang disaksikan Menkominfo, Rudiantara (dua dari kanan).

Tenggara Barat (NTB) H. Muh Amin dan Wakil Presiden Direktur XL, Dian Siswarini.

Sementara pada tahap awal, mFish masih berbasis pada sistem operasi android dengan teknologi jaringan 3G, yang dapat diadaptasi ke jaringan 4G, dimana fitur aplikasi ini menyediakan akses informasi yang dibutuhkan oleh para nelayan.

“Adapun akses informasi yang dbutuhkan seperti kondisi prakiraan cuaca, info ketinggian pasang surut, peta permukaan laut secara lebih tepat dan akurat, lokasi pencarian ikan dan plankton, nilai komersial dari ikan yang akan ditangkap,” ujarnya.

Selain itu juga secara real time, aplikasi ini mendapatan data dari NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) untuk mendeteksi data keberadaan plankton yang sekaligus bisa menjadi cara mendeteksi keberadaan ikan. Bahkan juga memiliki sejumlah fitur antara lain e-wallet, panduan menjaga lingkungan, dan juga Social Media di dalamnya.

Dan untuk langkah awal dan pilot project, sementara lokasi penerapan mFish baru akan mencakup beberapa wilayah perikanan di Indonesia, yaitu antara lain Lombok, Karimun Jawa, Demak, serta Tegal.

“Dalam jangka waktu 6 bulan kemudian, Kendari di Sulawesi Tenggara juga akan menjadi tempat penerapan, selanjutnya cakupan wilayah penerapan akan terus diperluas,” jelasnya.Q riq

buat angka ini pun salah. Meng-’crop’nya pun salah. Kita juga akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) lakukan audit juga untuk yang 2015, yang 2014 sedang dilakukan audit, kalau (APBD) 2012-2013 sudah ada auditnya,” tutur Gubernur yang karib dengan sapaan Ahok.Q ant

“Bangsa Indonesia saat ini sudah kehilangan arah tujuan kehidupan berbangsa dan kalaupun ada sudah menurun sangat jauh. Bangsa Indonesia juga sudah kehilangan kepercayaan di antara lembaga dan diantara warga negara,” kata Arief Hidayat pada diskusi “Istilah Empat Pilar” di Gedung MPRE/ DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Arif HiArief Hidayat dayat, bangsa Indonesia, terutama setelah era reformasi, lebih banyak membangun politik tapi mengabaikan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam konstitusi negara.

Jika mencermati konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, menurut dia, karena bangsa Indonesia jauh meninggalkan dasar negara dan ideologi negara.

“Bangsa Indonesia sudah mengalami disorientasi kolektif soal kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah bangsa Indonesia juga terjadi ‘distrust’, di antara anak bangsa,” katanya.

Guru besar bidang hukum dari Universitas Diponegoro Semarang ini menegaskan, bangsa Indonesia harus membangun kultur hukum dan politik serta paradigma yang sama soal konstitusi dan ideologi negara, sehingga jika muncul konflik mudah diselesaikan.

Arief menjelaskan, Indonesia sejak merdeka pada 1945 hingga terwujudnya tujuan negara Indonesia yakni mewujudkan bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur, maka Indonesia harus terus menggunakan politik hukum dasar yakni Pancasila dan UUD 45.

“UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara, bisa berubah tidak mudah berubah.

Ibaratkan cambuk, UUD 1945 adalah pangkal cambuk yang berubah sedikit tapi ujungnya yakni aturan perundangan di bawahnya bisa berubah menyesuaikan dengan konstitusi dan perkembangan zaman,” katanya.

Arief Hidayat menjelaskan, elemen bangsa Indonesia jika berbeda pendapat, seharusnya hanya pada tataran implementasi, bukan sampai pada ideologi negara. Karena itu, jika ada perbedaan pendapat pada tataran implementasi, maka solusinya harus dikembalikan kepada ideologi negara.

“Jika elemen bangsa Indonesia paradigmanya terhadap ideologi negaranya sama, maka kalau ada perbedaan pendapat, dapat segera di atasi,” katanya. Q ant

Selasa Legi 3 MARET 2015

SAMBUNGAN

11

Dana Desa Tertinggal Tak Satupun Sentuh Desa di Sumenep

PTN Setengah Hati Terima Hasil UN

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

usulan agar desa tertinggal di Kabupaten Sumenep bisa masuk daftar desa tertinggal penerima bantuan pemerintah pusat tersebut,” jelas Masuni, Senin (2/3).

Menurut Masuni, anggaran desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebesar Rp 20 triliun itu akan dikucurkan mulai April nanti. Sayangnya, tidak ada satupun desa di Sumenep yang tercatat dalam daftar 33 ribu desa tertinggal dan 7.600 desa sangat tertinggal se-Indonesia.

“Karena tidak masuk daftar, saya ngotot agar pemerintah pusat memasukkan desa tertinggal di Sumenep untuk mendapatkan bantuan triliunan rupiah tersebut. Jika tidak dapat, maka bukan salah kami jika kemudian masih banyak warga Sumenep yang kabur bekerja sebagai TKI dan TKW ilegal,” tandasnya.

Menurut Masuni, desa-desa di wilayah kepulauan sebenarnya layak mendapat kucuran dana dari Kementerian DPDTT. Sebab, sebagian sarana dan prasarana jalan kondisinya banyak yang memprihatinkan, termasuk di bidang pendidikan dan kelistrikan. “Saya akan minta izin Pak Bupati untuk berangkat lagi ke Jakarta dan mendesak Kementerian DPDTT memasukkan Sumenep dalam daftar desa tertinggal penerima bantuan,” katanya berjanji.

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Sumenep Mohamad Ramli mengatakan, pemerintah pusat menyiapkan anggaran untuk pembangunan desa sebesar Rp 20 triliun. Semula anggaran untuk menggerakkan pembangunan desa hanya Rp 9 triliun. Namun kemudian ada penambahan sebesar Rp 11 triliun dari kompensasai BBM sehingga total menjadi Rp 20 triliun.

“Saya belum tahu apakah tambahan Rp 11 triliun itu sasarannya untuk pengemba­ ngan desa keseluruhan atau ada perlakuan khusus terhadap desa tertinggal. Kalau anggaran dari Pemerintah Pusat untuk desa di Sumenep yang semula untuk menggerakkan pembangunan desa saat ini justru mendapat tambahan dana dari kompensasi BBM.” ungkap Ramli Agar peruntukan dana desa benar- benar tepat sasaran, Pemdes jelas Ramli akan menunggu regulasi lebih lanjut, sebelum membentuk Tim khusus. Tim Khusus yang akan dibentuk, nantinya bertugas mengawal dana desa mulai dari pencairan hingga pemanfaatannya. n sul

Pemkot Pasuruan Peduli Warganya yang Kurang Mampu l Sambungan hal 1

Pemkot Pasuruan juga memberikan bantuan kursi roda kepada Fala Amelia dan kursi roda elektrik kepada Rahmad Hidayat.

Wali Kota Pasuruan H Hasani menyampaikan bahwa santunan tersebut memang belum mampu menyelesaikan masalah, akan tetapi merupakan motivasi untuk selalu meningkatkan kualitas hidup dengan memajukan usaha serta meningkatkan pendidikan, baik diri sendiri maupun anak dan keluarga.

Diharapkan bantuan ini dapat menjadi jembatan untuk mengatasi semua masalah.

“Yang jelas kegiatan ini sebagai usaha kepada rakyat untuk peduli kepada sesama, khususnya anak yatim dan kaum dhuafa.

Bantuan ini hendaknya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif,” ujar Hasani.

Kepada anak-anak yatim dan kaum dhuafa yang memperoleh santuan, Hasani berpesan agar mereka tidak bersedih dan berkecil hati. “Sekali lagi jangan sampai sedih dan berkecil hati, sebab masih banyak saudara, bapak ibu yang peduli terhadap kalian. Tunjukkan semangat dan buktikan bahwa kalian mampu berbuat baik dengan keterbatasan yang dimiliki,” pesan Hasani.

Salah satu penerima santunan, Samiyati (64) berterima kasih kepada Wali Kota Pasuruan yang telah peduli terhadap warganya yang tidak mampu. Iapun mendoakan Wali Kota Pasuruan mendapatkan rejeki berlipat ganda. “Terima kasih bapak Wali Kota Pasuruan. Bantuan uang tunai ini sangatlah bermanfaat bagi saya. Uang ini nanti langsung saya kasihkan kepada anak saya untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari. Saya berdoa agar Bapak Wali Kota Pasuruan diberi rejeki yang banyak,” kata Samiyati, kaum dhuafa warga Kecamatan Penggungrejo. n hil

Rajin Shopping Literasi l Sambungan hal 1

PNS eselon tiga yang akhir-akhir ini juga rajin shopping. Bukan shopping untuk menghambur-hamburkan uang dengan membeli barang-barang yang tidak penting. Tetapi shopping untuk berburu literasi yang kelak akan dia jadikan referensi untuk mengerjakan tugas akhir dari kampus. Ya, pria yang kini duduk sebagai Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Jatim itu tengah berusaha keras mengejar gelar doktornya di Universitas 17 Agustus, Surabaya. “Hampir satu minggu sekali saya ke sini (toko buku), cari-cari literasi untuk bahan disertasi.

Target saya tahun ini bisa rampung,” tutur Hudiyono.

Tiap kali shopping, selalu saja ada buku yang bagus untuk dibeli. Kandidat doktor bidang Ilmu Administrasi ini mengaku harus benar-benar serius mengerjakan disertasi­nya. Karena waktu sebenarnya sudah banyak dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas kantor. “Kan harus usaha kalau mau selesai. Tidak bisa cuma duduk-duduk saja,” tutur alumnus Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Jogjakarta ini.

Hudiyono merasa sangat bersyukur bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Sebab, sepanjang perjalanannya menempuh pendidikan tidaklah mudah.

Saat SMA, dia sudah harus nyambi be­ kerja. Termasuk saat mengambil sarjana strata satu di Unesa. Namun di luar dari itu, keberhasilannya ini juga tak lepas dari doa serta dukungan orangtua dan istri.

“Kalau dipikir-pikir konsep sekolah sambil bekerja itu bagus. Kita jadi lebih mandiri dan berkarakter,” tutur dia. n tam

trie diana/ bhirawa

Sosialisasi persiapan UN 2015 di Kantor Dindik Jatim, Senin (2/3).

Hasil Assessment Sudah Keluar, Mutasi Digelar Maret l Sambungan hal 1

Begitu pula dengan rencana mutasi yang bakal digelar bulan ini, Akmal mengaku tidak mengetahui detilnya seperti apa, sebab hal itu adalah hak gubernur. Namun dia membeberkan jika lelang terbuka akan dibuka setelah dilakukan rolling.

“Nanti itu rolling dulu baru ada

lelang jabatan. Yang pasti hingga April nanti ada tiga pejabat yang pensiun. Yaitu Pak Harjogi (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), Pak Harun (Kepala Dinas Pendidikan) dan Bu Bibing (Ratnadi Ismaoen Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat),” paparnya.

Untuk panitia seleksi lelang jabatan, Akmal mengatakan, saat

ini masih dimintakan persetujuan di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Pihaknya mengaku tidak tahu kapan persetujuan itu turun.

“Ada lima orang pansel. Tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena belum ada persetujuan. Nanti kalau sudah pasti saya sebutkan orangnya,” ungkapnya. n iib, cty

Ingin Rapat di Hotel, SKPD Harus Lapor Gubernur l Sambungan hal 1

bernur Soekarwo dikonfirmasi, Senin (2/3).

Seperti diketahui, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, disebutkan PNS dilarang rapat di luar kantor, termasuk di hotel. Dengan adanya larangan ini, SKPD pemprov tidak ada yang berani menggelar rapat di hotel.

Hanya ada beberapa kegiatan yang melibatkan ratusan peserta yang digelar di hotel.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrap Soekarwo, masalah ini sudah disampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pekan lalu di Maluku.

“Yang perlu menjadi catatan

utama adalah surat harus dilayangkan sebagai pemberitahuan, dan gubernur bisa mengambil kebijakan. Rapat silakan di hotel, tapi ya itu tadi, kalau memang ruangan di kantor tidak cukup,” katanya.

Menurut dia, kalau rapat tidak diperbolehkan sama sekali di luar kantor dan terpaksa menyewa tenda disertai pendingin (AC) maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal ketimbang menyewa ruangan di hotel. “Apalagi rata-rata ruangan di kantor memang tidak dipersiapkan untuk rapat dengan banyak,” kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Sementara itu, terkait SE Kemenpan lainnya, yakni Nomor 10/2011 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja, Pakde Karwo menekankan efektivitas ketimbang aspek efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

“Sebagai hal yang menarik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu, diminta oleh

undang-undang untuk lebih efisiensi dan efektif. Tapi sebagai kritikal, kita sebagai pemerintahan adalah bagaimana menempatkan soal efektivitas dulu dari pada efisiensi,” ujarnya.

Ia menyampaikan, mengurus masyarakat di tingkat bawah itu tidak menganut sistem efisiensi, tetapi upaya itu harus dilakukan dengan cara efektif, terutama yang kalah dalam pertarungan liberalisasi.

Karena itulah pihaknya meminta adanya sebuah kejelasan dalam konsep desentralisasi, yang mana kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota bisa semakin diperjelas.

“Ini harus jelas dalam pengaturan dan perlu diusulkan oleh para pakar APPSI untuk mempercepat pembangunan. Caranya dengan meletakkan gubernur sebagai rentang kendali pergerakan pembangunan daerah,” tandasnya. n iib Kegiatan PNS Pemprov Jatim di hotel masih diperbolehkan digelar tahun ini, dengan catatan ruangan di kantor pemerintah tidak cukup menampung peserta serta memberitahukan terlebih dulu ke gubernur.

Mulai 1 April, Jalan Tol Kena Pajak 10% l Sambungan hal 1

Persada Tbk (CMNP). “Sudah dibicarakan dengan pengelola jalan tol seperti Jasa Marga,” imbuhnya.

Menurut Sigit, dengan kebijakan ini akan membuat tarif tol akan kembali naik. Namun kenaikannya dibarengi dengan perubahan tarif tol yang dilakukan pengelola jalan tol. “Akan naik, tarifnya akan naik bersamaan dengan perubahan tarif dari Jasa Marga. Kan mereka juga mau naik­k an tarif, nah bersamaan dengan itu,” ujarnya.

Kenaikan tarif jalan tol ini disebut-sebut imbas keinginan Pemerintahan Jokowi yang te­ ngah bernafsu memenuhi target penerimaan pajak tahun ini yang dipatok Rp 1.300 triliun. Banyak cara yang ditempuh, salah satunya pengenaan pajak untuk barang

dan transaksi.

Padahal tahun-tahun sebelumnya, barang serta transaksi biasanya tidak dikenakan pajak, namun pada tahun ini akan dikenakan. Hal yang akan dikenakan pajak, di antaranya PPN sebesar 10 persen pada jalan tol yang rencananya dilakukan pada 1 April 2015.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Abdul Gani Ghazali mengakui sudah menerima surat dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perihal kebijakan tersebut. “Kalau tol kena PPN 10%, itu suratnya Menteri Keuangan (Bambang) kepada Pak Menteri (Basuki) kena 10 persen,” ucap Abdul di Kantor Kementerian PUPR. Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki

Hadimuldjono menyebut bahwa aturan PPN 10 persen untuk jalan tol sudah lama dibahas.

Namun, baru diberlakukan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Itu bukan mengenakan, tapi itu sebenarnya dulu sudah dikenakan, tapi ditunda. Tapi, itu sebenarnya memang wajib pajak, bukan karena pemerintahan mau kenakan pajak, nggak. Itu aturan lama yang belum dieksekusi,” ucap Basuki di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.

Basuki menambahkan, ketika itu alasan penundaan aturan PPN 10 persen dikarenakan ada surat dari masing-masing Direktur Jenderal (Dirjen) kementerian terkait. “Itu ada surat dari para Direktur Jenderal, bukan surat dari Menkeu untuk menunda itu,” jelasnya. n ira

ini UN hanya menjadi pertimbangan. Sehingga tidak ada persentase khusus yang ditetapkan untuk digunakan dalam SNMPTN. “Bisa saja dipakai 10 persen, 20 persen atau bahkan nol persen. Sebab ini tidak ada ketentuannya,” tutur Warsono usai mengikuti sosia­ lisasi persiapan UN di Kantor Dindik Jatim, Senin (2/3).

Warsono mengakui, PTN memang masih setengah hati menerima hasil UN ini. Karena penggunaan UN dalam SNMPTN sebenarnya tidak mutlak. Meski demikian, Warsono menegaskan bahwa UN merupakan pra syarat mengikuti SNMPTN. Artinya, siswa yang tidak mengikuti UN, atau mengikuti namun nilainya tidak memenuhi standar kompetensi minimal yang sudah ditentukan maka tidak akan diterima di PTN. Siswa yang nilainya di bawah standar kompetensi minimal ini memang dianggap telah lulus. Namun, pihak PTN tetap tidak bisa menerima siswa dengan kategori demikian. “Memang sama seperti tidak lulus UN. Tapi sekarang bahasanya diperhalus menjadi tidak memenuhi standar kompetensi,” tegas dia.

Pertimbangan hasil UN untuk SNMPTN ini, lanjut Warsono, bisa digunakan untuk melihat korelasi antara nilai sekolah dengan nilai UN. Jika nilai sekolah ternyata lebih tinggi diban­

dingkan nilai UN, atau sebaliknya, itu artinya muncul korelasi negatif.

Korelasi negatif ini bisa berarti sekolah sengaja mengatrol nilai siswa atau faktor lain. “Meskipun sebenarnya jika sekolah mengatrol nilai siswa tidak ada gunanya. Ka­ rena kompetisi itu akan muncul di antara siswa satu sekolah saja,” tutur Warsono.

Warsono melihat, saat ini pemerintah tengah memberi kepercayaan yang tinggi terhadap sekolah untuk menentukan kelulusan siswa melalui Ujian Sekolah (Usek) dan rapor. Namun demikian, pihak PTN sampai saat ini masih distrust terhadap pelaksanaan Usek itu sendiri.

Terpisah, Wakil Rektor I Universitas Airlangga Prof Achmad Syahrani mengakui hingga saat ini tidak ada turunan petunjuk untuk mengatur hal teknis terkait penggunaan nilai UN dalam SNMPTN. Termasuk berapa persen nilai UN akan dijadikan patokan.

“Sampai saat ini saja kita juga belum dapat surat edarannya. Kemarin kita hanya terima dari sumber yang tidak resmi. Itupun dikirim melalui telepon selular,” kata dia.

Terlepas itu, Syahrani mengaku siap menggunakan nilai UN sebagai pertimbangan dalam SNMPTN. Hanya saja secara spesifik, pihak Unair belum membahasnya. “Surat resmi dan petunjuk teknisnya saja kita belum punya. Jadi kita tidak bisa memastikan,” kata dia. n tam

Nilai Ujian Nasional Dipatok Minimal 55 l Sambungan hal 1

menuturkan status siswa tetap lulus dari satuan pendidikan. Sebab, mulai tahun ini pemerintah telah menghapus klausul UN sebagai syarat kelulusan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005.

“Kalau tidak diperbaiki juga tidak apa-apa. Tapi nilainya akan kurang selamanya, dan perbaikan itu akan lebih bermanfaat,” tutur dia.

Jadwal perbaikan ini akan dilaksanakan tahun depan bersamaan dengan UN tahun ajaran 20152016. Setelah mengikuti perbaikan, siswa akan mendapat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) baru. “Meskipun sudah masuk kuliah, bisa saja ikut perbaikan,” tutur dia.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Kemendikbud Ari Santoso menambahkan, penghapusan fungsi UN sebagai syarat kelulusan merupakan usaha untuk menghilangkan tekanan terhadap siswa dan sekolah. Karena selama ini, tak sedikit daerah menjadikan keberhasilan UN ini sebagai capai­ an politik. “Kita tidak perlu bangga dengan pendidikan semu yang baik hanya di atas kertas.

Tahun ini kita dorong untuk mengutamakan nilai-nilai kejujuran di UN tanpa tekanan,” tutur Ari. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik)

Jatim Harun mengatakan, meski status siswa dinyatakan lulus, namun secara eksplisit siswa tetap saja seperti tidak lulus. Sebab, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga tidak mau menerima siswa dengan nilai di bawah standar kompetensi lulusan. “Ini sudah kita tanyakan sebelumnya ke pusat.

Tapi jawabannya hanya menunggu petunjuk selanjutnya,” tutur Harun.

Harun menilai positif adanya standar minimal kompetensi lulusan ini.

Sebab, peserta ujian tidak akan main-main. Namun demikian, semua aturan dan prosedur UN harus dituangkan dalam POS. Termasuk perbaikan UN bagi siswa yang menerima nilai dengan kategori kurang. Sehingga jelas, nilai UN ini fungsinya untuk apa saja. Apakah hanya untuk pemetaan pendidikan atau untuk fungsi-fungsi lain.

“Sampai sekarang POS-nya masih dalam bentuk draft. Dan kita sampaikan apa adanya ke daerah,” tutur Harun.

Alumnus Lemhanas 2008 itu mengaku karena POS belum disahkan, hingga saat ini ada beberapa persiapan yang macet. Di antaranya pembuatan Surat Keputusan (SK) kepanitian UN dari gubernur dan bupati/ wali kota. “Tetapi secara keseluruhan, persiapan sudah kita lakukan baik untuk UN yang paper, maupun komputer,” pungkas Harun. n tam

Di Karlovy Vary Jajaki Pengembangan Optimalisasi Potensi Alam untuk Pariwisata l Sambungan hal 1

yang kita miliki. Di antaranya, kita kenalkan minuman berbahan apel yang telah kita olah menjadi minuman wine.

Dan kita mendapatkan apresiasi dari para turis yang datang dalam pameran wisata tersebut,”ujar Eddy Rumpoko kepada wartawan, Senin (2/3).

Selama ini Karlovy Vary adalah kota spa yang sangat terkenal di Ceko.

Terletak 130 km di sebelah barat Praha, Karlovy Vary dikenal dengan air mineralnya yang digunakan untuk perawatan spa. Nama Karlovy Vary diambil dari nama Raja Bohemia dan penguasa Romawi Kuno, Charles IV, yang mendirikan kota tersebut pada 1370.

“Kita ingin belajar pada kota ini tentang bagaimana memadukan potensi alam untuk wisata kesehatan. Perawat­ an spa di sana menggunakan sumber

terapi alami yang dilengkapi layanan rehabilitasi terapi fisik dan olahraga, program diet, hingga pendidikan kesehat­ an yang diprogram secara khusus dan menyeluruh,” ujar pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu.

Dilihat dari kontur dan potensi alam, antara Kota Batu dan Kota Karlovy Vary memiliki banyak kesamaan. Karlovy Vary merupakan kota kecil yang ada di ketinggian atau pegunungan. Kota ini hanya memiliki luas 50 km2 dan memiliki banyak mata air seperti di Batu. Namun di Kota Karlovy Vary pemanfaatan sumber mata air sudah dikelola secara optimal dan profesional. Bahkan potensi sumber mata air panas yang ada di kota ini sudah menjadi ikon kota. “Dengan begitu hotel di sana memiliki daya tarik sendiri dari pemanfaatan sumber mata air panas yang ada,”tambah Kepala Bappeda Batu M Chorri yang juga ikut

dalam rombongan.

Telah banyak kota di Eropa dan Asia yang telah menjalin kerjasama dengan Kota Karlovy Vary. Dan tidak semua kota bisa bekerjasama dengan Karlovy Vary, terutama dalam pengembangan dunia wisata. “Sudah ada 7 kota di Eropa dan Asia yang telah bekerja sama dengan Karlovy Vary. Dan semoga Kota Batu akan menjadi kota ke delapan yang menjalin kerjasama dengan kota tersebut,”tambah Chorri.

Sebelum bertolak ke Tanah Air, rombongan Pemkot Batu singgah di Negara Austria. Di negara ini mereka mengunjungi pabrik pembuatan kereta gantung terbaik di Eropa, Dopplemyr. Sudah ratusan tahun pabrik ini terkenal sebagai pembuat kereta gantung yang berkualitas.

“Kita ingin mengajak kerjasama Doppelmyr untuk membuat kereta gantung di Kota Batu. Dengan keberadaan

kereta gantung ini, diharapkan para wisatawan akan lebih mudah untuk menikmati keindahan alam Kota Batu sekaligus menuju objek-objek wisata yang ada,”ujar Eddy Rumpoko.

Sebagai tindaklanjut dalam realisasi pengadaan kereta gantung, dalam Maret ini utusan dari Doppelmyr akan mengunjungi Kota Batu. Mereka akan mengkaji dan mengukur potensi alam yang ada, sebelum kemudian menentukan lokasi pembangunan kereta gantung.

Untuk tenaga pembangunan kereta gantung, Kota batu akan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM). Me­ reka akan didiklat terlebih dahulu di Dopplemyr Austria, untuk kemudian melaksanakan pembangunan kereta gantung. “Cara seperti ini akan jauh lebih murah dibandingkan kita harus mendatangkan semua pekerja dari Austria,”pungkas Eddy. *

UTAMA

12 Rugikan Nelayan, Dewan Soroti Pembangunan Jembatan Kenjeran

Surabaya, Bhirawa Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyoroti pembangunan jembatan di Jalan Kenjeran, karena berdampak kerugian bagi para nelayan di dua kelurahan yakni Sukolilo dan Kenjeran atas.

Anggota

Selasa Legi, 3 MARET 2015

Komisi C DPRD Surabaya Riswanto, di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya menilai kompensasi sebesar Rp300 ribu yang akan diberikan oleh pihak kontraktor menurutnya sangat tidak layak dan manusiawi. “Sebab hal itu tidak sebanding dengan biaya pembangunan yang mencapai Rp207 miliar menggunakan dana APBD,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya berjanji akan membantu para nelayan terdampak untuk menerima kompensasi yang sesuai. “Warga itu, tadi menyampaikan ada yang minta Rp5 juta dan ada yang minta Rp1 juta, tapi faktanya yang terealisasi di lapangan, warga hanya menerima kompensasi Rp300 ribu saja,” katanya. Riswan-

to menuturkan komisi C akan mengkaji ulang tentang sosial ekonomi yang diberikan oleh pemkot kepada para nelayan untuk mendapatkan nilai kompensasi yang ideal. Sehingga dengan adanya kajian sosial ekonomi tersebut, harapan semua warga terdampak untuk menerima nilai yang ideal bisa tercapai.

“Kami memang belum tahu berapa angka idealnya, karena itu kan harus diadakan kajian sosial ekonominya dulu. Soalnya ini kan juga baru dengar pendapat (hearing) pertama yang dilakukan. Nanti setelah dilakukan kajian, bisa tahu berapa angka idealnya, yang terpenting harapan warga bisa terpenuhi,” ujarnya. gat,ant

Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti pembangunan jembatan di Jalan Kenjeran, karena berdampak kerugian bagi para nelayan di dua kelurahan yakni Sukolilo dan Kenjeran atas. trie diana/bhirawa

LINTAS PERISTIWA

PNS Tuban Keluyuran

Dewan Minta Inspektorat Ambil Tindakan Tuban, Bhirawa Razia oleh petugas gabungan dari Satpol PP dan Inspektorat ternyata tidak membuat efek jera, buktinya masih banyak PNS di lingkungan Pemkab Tuban yang sering keluyuran pada saat jam kerja. DPRD Tuban meminta agar instansi terkait untuk mengambil tindakan.

Zadiem Effisiensi

Target Rp 11 Miliar

Dipenda Pilah Pajak PBB yang Berkategori Macet Batu,Bhirawa Pemkot Batu memastikan tidak akan kehilangan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena pemkot segera menerbitkan peraturan wali kota (Perwali) terkait pengelompokan potensi pajak PBB yang tahun ini mencapai Rp 13 miliar.

Hal ini sekaligus menghapus rumor tentang wacana penghapusan PBB yang terlanjur beredar di masyarakat Kota Batu. “Saat ini kita telah menyebarkan sebanyak 93.000 SPPT. Untuk mempercepat SPPT diterima oleh yang berkewajiban, maka pemberian SPPT kita lakukan langsung di Kantor-Lantor Desa dan Kelurahan,”ujar Kepala Dipenda Batu, Zadiem Efisiensi, Senin (2/3).

Dari potensi PBB yang mencapai Rp 13 miliar, Zadiem menargetkan akan terpenuhi sebesar Rp 11 miliar. Karena dari potensi yang ada tersebut, di antaranya ada yang bertatus diragukan, dan ada pula yang berstatus macet.

Zadiem menjelaskan, bahwa potensi PBB yang ada di kantornya merupakan potensi yang dihitung sejak tahun 1996.

Dalam hitungan tersebut juga termasuk pelimpahan piutang pajak yang sebelumnya masih dikelola Kabupaten Malang, saat Kota Batu masih bergabung dengan kabupaten tersebut.

Dan dari kondisi tersebut, maka status piutang pajak yang ada dikelompokkan dalam tiga kategori. Yaitu, pajak yang lancer, kurang lancer, diragukan, dan macet. Lamanya jangka waktu tahun pajak dan penagihannya, tak menutup kemungkinan banyaknya potensi pajak PBB di Batu yang mengalami kemacetan.

Namun bukan berarti potensi pajak yang macet ini langsung tidak ditagih oleh Dispeda. Karena mereka masih menunggu hasil putusan dari DPRD yang kini masih membahas masalah pajak PBB ini.

Dari hasil pembahasan itu nanti akan diterbitkan Perwali untuk mengatur pengambilan PBB dari masyarakat.

“Dari perwali itu akan kita ketahui, maka potensi pajak yang masuk kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Di Perwali itu juga akan diatur apa yang harus dilakukan terhadap potensi pajak yang macet tersebut,”jelas Zadiem.

Dengan adanya perwali ini, kata dia, sekaligus menghapus rumor tentang wacana penghapusan pajak PBB. Apalagi rumor tersebut telah terlanjur beredar di kalangan masyarakat. Dan di tahun ini, Dispenda Kota Batu tetap optimis bisa mendapatkan pemasukan sebesar Rp 11 miliar dari pajak PBB. nas

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto mengatakan, tidak yakin jika tenaga PNS di Pemkab Tuban jumlah masih kurang. Karen setiap hari terlihat banyak terlihat PNS berada di pasar maupun warung saat jam kerja.

“Saya tidak yakin kalau tenaga PNS Tuban kurang. Itu terbukti masig ditemukan PNS keluyuran pada kerja, itu membuktikan kinerjanya tidak bagus,” kata Agung Suprianto Polisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Tuban ini. Selama ini pihak Badan Kepehawaian Daerah (BKD) setempat juga kerap mengadu ke Komisi A, Terkait kekurangan tenaga PNS itu. Namun jika masih ditemukan PNS keluyuran pada jam kerja sudah jelas membuktikan, PNS tidak ada pekerjaan karena masih punya kesempatan keluyuran diluar kantor.

“Harusnya dimaksimalkan saja kinerja mereka, percuma jika ditambah kalo kinerjanya tak bagus sama saja, memberi gaji orang keluyuran,” kata

Agung. Ketua Komisi A DPRD Tuban ini juga menghimbau pada Inspektorat kabupaten setempat, selaku pihak yang memiliki otoritas pembinaan terhadap PNS, bertindak tegas serta memberikan tindakan yang menimbulkan efek jera agar aksi malas-malasan dan keluyuran

itu tidak terulang lagi. “Harapan kami Inspektorat bertindak tegas. Tidak menunggu dan dibiarkan berlarut-larut, karena ini akan sangat merugikan bagi masyarakat” pungkasnya.

Sejumlah warga mengaku sering melihat para abdi negara itu ada di pasar dan tempat-tempat perbelanjaan ataupun di warung makan. “Sudah biasa mas, jam 9 pagi sudah banyak yang andok (mangkal) di warung makan, pakai seragam dinas lagi,” Kata Edy Purnomo karyawan pada salah satu perusahan yang juga lagi makan. hud

Khoirul Huda/bhirawa

Para abdi negara (PNS.red) di Kabupaten Tuban yang mencari makan di salah satu warung pada jam-jam kerja.

Gubernur Minta Risma Kaji Ulang pembangunan Trem DPRD Jatim, Bhirawa Keinginan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk membangun trem dari Wonokromo hingga Perak memantik reaksi keras dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Karenanya, orang nomor satu di Jatim ini minta Risma mengkaji lebih mendalam dan rinci terkait proyek transportasi massal tersebut.

“Saya minta Bu Risma untuk mengkaji ulang dan mendalam rencana untuk pembangunan trem

mulai dari Wonokromo hingga Perak. Mengingat jalan-jalan yang dilalui adalah merupakan jalur padat kendaraan. Khusus jalur tengah mengalami kemacetan mulai jam 6.00 sampai jam 9.00. Sedang sore antara jam 16.00 sampai jam 19.00,”tegas Pakde Karwo-panggilan akrab Soekarwo usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/3).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wah-

junianto mendukung penuh keinginan Pakde Karwo tersebut. Karena memang di jalur tersebut merupakan jalur padat lalu lintas. Untuk itu pihaknya tidak bisa membayangkan kalau sebagian jalur di wilayah tersebut diparuh untuk trem, maka dipastikan akan semakin macet total. Apalagi selama ini tidak ada solusi yang dilakukan Wali Kota Surabya jika dibangun trem.yang melintas dari arah utara ke selatan. cty

Wagub Dorong Kades Kuasai TI Surabaya, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengingatkan kepala desa untuk paham dan menguasai teknologi informasi (TI) agar dapat memaksimalkan potensi-potensi di desanya sekaligus optimalisasi kinerja perangkat desa. “Sudah saatnya kepala desa menguasai teknologi informasi dan tidak boleh ketinggalan,” ujarnya, saat pengarahan Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa Yang Baik Tahun 2015 di Surabaya, Senin (2/3).

Menurut dia, penguasaan teknologi informasi sangat penting, mengangkat desanya karena bisa memanfaatkan potensi seperti usaha kreatif dan UKM yang menjadi andalan warga, kemudian kuliner, keunikan flora dan fauna, iklim, dan objek wisata yang menjadi daya tarik desa. “Kalau semua bisa masuk dalam ‘website’ (laman) maka akan diketahui dunia luas, yang efeknya mengundang wisatawan hadir.

Dampaknya tentu menyejahterakan masyarakat desa,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Selain itu, teknologi informasi juga bermanfaat memperbarui informasi data desa kapan saja melalui sistem dalam jaringan (online), antara lain data kependudukan, kelahiran, kematian, kondisi tanah, air, cuaca dan lainnya. “Namun, tentu untuk keperluan tersebut, kepala desa harus menganggarkan dana untuk perangkat ‘hardware’ (keras) maupun ‘software’ (lunak) dalam anggaran desa,” tukasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjutnya, kata dia, Kades bisa merekrut staf khusus yang menangani teknologi informasi agar setiap saat memperbarui data desa di laman. Sementara itu, Diklat Kades digelar dengan harapan dapat mengimplementasikan dengan baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni kepala desa sebagai pelaksana diamanati mengelola pemerintahan, aset desa sekaligus APBD Desa demi mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.

Sesuai dengan diberlakukannya tersebut, desa akan mendapat kucuran dana untuk pembangunan sebesar 10 persen dari APBN yang bila dirata-ratakan setiap desa se-Indonesia akan mendapat dana sekitar Rp1, 4 miliar.

“Penggunaan dana harus sesuai pertanggungjawaban karena diharapkan memberikan transparansi dan akuntabilitas,” kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut. wwn,ant Saifullah Yusuf

Diterjang Banjir Bandang, Petani Tuban Panen Dini Banjir bandang yang menerjang dan menenggelamkan area persawahan di Desa Kapu, Kecamatan Merakura, dan Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban membuat para petani didaerah setempat terpaksa memanen dini. Padahal idealnya padi itu bisa dipanen satu hingga dua minggu lagi.

Khoirul Huda/bhirawa

Para petani yang terpaksa melakukan panen dini, setelah padinya diterjang banjir bandang dan bercampur lumpur.

Ranti, salah seorang petani yang menggarap lahan di Desa Kapu,Kecamatan Merakurakkalau lahan padi di daerah tersebut sudah kebanjiran dua kali dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya sebagian besar tanaman padi roboh dan bercampur lumpur. “Masih kurang sekitar sepuluh hari atau dua minggu lagi mas, tapi kalo gak segera dipanen bisa rusak dan busuk, wong keren-

dem air campur lumpur,” Kata Ranti, Senin (2/3).

Akibat panen dini itu, petani dipastikan akan merugi, sebab kualitas padinya tidak akan sebagus panen normal.

Namun begitu, hal itu tetap dilakukan karena jika tidak segera dipanen kerugian yang akan ditanggung petani akan lebih besar lagi.

“Itunganya ya rugi, soalnya kualitas padi pasti tidak sebagus panen usia normal, kalo

idealnya padi itu 95 hari. Ini baru delapan puluhan hari sudah kita panen, sebagian saja masih hijau bulirnya belum kuning,” terang Petani itu.

Sementara Itu Ahmad, warga lain yang juga tengah memanen padi mengaku, banjir yang menerjang lahan pertanian di Desa Kapu yang sebagian besar siap panen merupakan banjir kiriman dari wilayah Semanding dan Grabagan,akibat hujan lebat dua har berturut-turut.

“Dua kali diterjang banjir, pertama hari hari sabtu kemaren, terus tadi malam, di Desa Sumurgung juga banyak yang kena banjir, soalnya daerah sana itu yang jebol tanggulnya,” katanya. hud