Harian Bhirawa Edisi 3 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Penyelenggaraan Pilkada secara serentak pada Februari 2016, pemerintah dan KPU sudah lebih siap sehingga proses dan hasilnya akan lebih optimal,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Achmad Riza Patria

Selasa Pon, 3 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

3

FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Kunjungan Kerja ke Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf -

Kunjungan Kerja ke Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 13.00

Rapat Pembahasan Aset Pemprov Jatim di Ruang Rapat Sekdaprov

Upah Minim, Sopir Bus Damri Mogok Kerja Surabaya, Bhirawa Mogok kerja yang dilakukan Ratusan sopir dan kernet bus Damri kompak mogok kerja di pangkalan bus Damri di Jl Jagir Wonokromo, Senin (2/2).

Aksi ini dipicu minimnya upah yang diterima para mereka. Selain itu, permasalahan internal jalur dan kebijakan sepihak penghapusan fee 20% dari pendapatan sehari karena alasan merugi.

Aksi mogok ini dilakukan dengan cara memarkir seluruh bus di dalam garasi yang bertempat di Jalan Jagir Wonokromo. Selain itu, awak bus Damri juga menempelkan aneka poster di bagian depan bus. Di antara poster itu bertuliskan ‘Laporan ke BUMN laba Rp 11 triliun, dikemanakan?’, ‘Bus ini bantuan pemerintah kok bisa merugi?, serta ‘Diberhentikan oleh pimpinan karena rugi’ dan beberapa poster lainnya.

Koordinator aksi Frans Antonius Sinsu mengatakan seluruh awak bus kompak mogok kemarin.

Bus Damri seluruh rute baik yang masuk Surabaya maupun rute Sidoarjo-Tanjung Perak serta Terminal Purabaya-Terminal Oso Wilangun tidak akan berop-

 ke halaman 11

Banjir Bandang Landa Bojonegoro, Bondowoso Siaga Bojonegoro, Bhirawa Banjir bandang melanda Desa Simbatan, Kecamatan Kanor dan Desa Gondang, Kecamatan Gondang akibat meluapnya Kali Mekuris dan Kali Pancal. Akibatnya puluhan rumah warga dan puluhan hektare tanaman padi terendam air banjir.

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Bojonegoro Sukirno mengatakan banjir bandang di Desa Gondang yang terjadi sehari lalu dan sudah surut, sedangkan di

Desa Simbatan masih berlangsung hingga kini.

Banjir bandang di desa setempat, mengakibatkan sedikitnya 50 rumah warga, Puskesmas Gondang dan sekitar 5 hektare tanaman padi yang baru berusia

Anggaran Dikepras, Anggota Dewan Ramai-ramai Maju Pilkada 2015 trie diana/bhirawa

Sopir dan kernet bus Damri memilih memarkir busnya di Jl Jagir Wonokromo, Senin (2/2) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan manajemen.

Bupati Ponorogo Siap Diperiksa Terkait Korupsi DAK Ponorogo, Bhirawa Bupati Ponorogo Amin menyatakan siap diperiksa Kejaksaan Negeri setempat untuk dimintai keterangan soal keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus 2012 dan 2013 senilai Rp 8,1 miliar.

“Kalau disuruh datang ya datang, yang ditanyakan apa ya dijawab sesuai kronologi yang ada dan sesuai kenyataan yang ada,” ujar Bupati Ponorogo Amin kepada wartawan, Senin (2/2).

Menurut dia, kesiapannya dalam pemeriksaan itu karena ia merasa sebagai warga negara yang baik sehingga harus menaati proses hukum yang ada.

Ia menyatakan tidak ada persiapan khusus untuk

 ke halaman 11

Cinta Anak Yatim SELAIN kesibukan di kantornya, pejabat di Pemkab Sidoarjo ini juga punya kesibukan di bidang sosial kemanusian selepas kerjanya, yakni mengasuh anak-anak yatim piatu.

Di panti asuhan H Mansur yang ia kelola, saat ini ada 42 anak yatim piatu yang diasuh.

Untuk anak yatim piatu puteri sebanyak 40 orang, ditempatkan di Jl Diponegoro. Sedangkan anak yatim piatu putera, ditempatkan di Jl Pahlawan.

Di sampaikan perempuan kelahiran asli Sidoarjo tepatnya di daerah Babalayar itu, sejak ia pertama kali mengasuh anak yatim

 ke halaman 11

Emi Rosadah

Sentil..  Tak dihadiri KPK, sidang praperadilan BG ditunda  Alamat tersangka KPK ajukan praperadilan semua  Butuh hampir Rp 1 triliun benahi jalan rusak  Anggaran besar, di lapangan hanya tambal sulam  Pemkot didesak tertibkan supermarket jual miras  Pilih layani turis atau amankan generasi bangsa

DPRD Jatim, Bhirawa Pengeprasan pendapatan anggota DPRD Jatim oleh Menteri Keuangan (Menkeu) disinyalir membuat wakil rakyat ini tidak betah duduk terlalu lama di kursi legislatif. Mereka tertarik untuk pindah ke kursi eksekutif. Hal itu terbukti dari sejumlah wakil rakyat di DPRD Jatim yang tertarik untuk maju dalam Pilkada (Pemilukada) 2015. Hingga kini setidaknya sekitar 15 orang anggota dewan diketahui ingin running Pilkada di berbagai daerah di Jatim dan sebagian sudah mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju.

Anggota DPRD Jatim dari FKB Miftahul Ulum misalnya disebutsebut maju dalam Pilkada Jember.

Namun dia menolak jika dirinya maju Pilkada di Jember karena adanya pengeprasan anggaran dewan. Tapi sebaliknya, sebagai kader dirinya siap ditempatkan di mana saja oleh partai.

Apalagi apa yang dia lakukan demi kepentingan masyarakat dan bukan keinginan pribadi.

“Tidak benar kalau saya maju karena ada pengeprasan anggaran.

Tapi saya maju Pilkada 2015 karena dukungan dari sejumlah kalangan, bahkan hasil Muscab PKB Kabupaten Jember telah merekomen-

dasikan empat kandidat yang akan maju dalam Pilkada 2015, salah satunya adalah saya. Saat ini rekom tersebut sudah masuk ke DPW PKB Jatim dan selanjutnya akan dibawa ke DPP PKB,”tegas politisi yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim ini, Senin (2/2).

Terkait dengan koalisi, Ulum menyerahkan sepenuhnya pada partai. Tapi yang pasti pihaknya yang sudah menjabat tiga periode sebagai Ketua DPC Kab Jombang ini sudah menjalankan komunikasi dengan sejumlah parpol di antaranya

 ke halaman 11

Puluhan Perangkat Desa Tolak Pemberhentian Jabatan 10 Tahun Jombang, Bhirawa Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Paguyuban dan Kerukunan Perangkat Desa Brantas, bersama Repdem dan GMNI, Senin (2/2 ) melakukan aksi demo di depan kantor Pemkab Jombang. Mereka menolak adanya pengangkatan perangkat desa anyar dan pemberhentian perangkat desa yang belum genap usia 60 tahun.

Dengan membentangkan spanduk, puluhan perangkat desa ini terus berorasi menuntut Bupati Jombang Nyono Suharli untuk menghentikan proses pengangkatan perangkat desa. Alasannya, sesuai dengan pasal 53 UU No 6 Tahun 2014 tentang

Banjir di Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro menggenangi sekolah, jalan raya hingga rumah warga, Senin (2/2). Banjir terjadi karena air Kali Mekuris meluap.

sekitar 10 hari terendam air banjir dengan ketinggian berkisar 80 centimer.

Di lain pihak, lanjut Sukirno, banjir bandang yang melanda Desa Simbatan, Kecamatan Kanor,

 ke halaman 11

Mayoritas Sekolah Pilot Project Tak Siap Gelar UN CBT

Surabaya Belum Pastikan Kesanggupan

Dindik Jatim, Bhirawa Ada kesan tergesagesa dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dengan metode Computer Based Test (CBT) yang akan digelar mulai tahun ini.

Hal ini terlihat dari rendahnya kesiapan sekolah yang ditunjuk Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) sebagai pilot project.

Di Jatim, bahkan

lebih dari separo sekolah pilot project menyatakan tidak sanggup melaksanakan UN berbasis online ini. Sejumlah daerah sudah mengirimkan surat ketidaksanggupan ke Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Sebagian daerah lainnya juga tidak memberikan laporan

 ke halaman 11

Jatim Usulkan Jembatan Timbang Tetap Dikelola Provinsi

ramadlan/bhirawa

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku pasrah dengan rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan yang bakal mengambil alih pengelolaan jembatan timbang yang selama ini dikelola Pemprov Jatim. Menurut mantan Sekdaprov Jatim itu, kebijakan tersebut memang yang terbaik dalam urusan jembatan timbang yang selama ini masih tumpang tindih.

“Kita setuju saja jika Kementerian Perhubungan mengambil alih jembatan timbang yang ada. Dengan cara itu

Puluhan perangkat desa saat demo di kantor Pemkab Jombang, Senin (2/2). Mereka

 ke halaman 11 menolak pemberhentian masa jabatan perangkat desa 10 tahun.

 ke halaman 11

Upaya Pemkot Batu Jadikan Buah Lokal Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Lakukan Peremajaan Tanaman Apel dengan Varietas Unggul dari Australia Kasus dugaan buah apel impor mengandung bakteri merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengangkat pamor buah lokal menjadi tuan di negeri sendiri. Itu pula yang dirasakan oleh Pemkot Batu.

Supriyanto, Kota Batu Potensi buah lokal Indonesia sangatlah banyak dan dari segi kualitas, baik rasa maupun bentuknya pun tak kalah dengan buah impor yang selama ini mendominasi supermarket dan toko buah. Karena itu buah lokal punya peluang besar untuk menggilas dominansi buah impor di dalam negeri.

Tapi dalam beberapa tahun terakhir, buah lokal seolah tersingkir dari negeri sendiri. Sebaliknya, aneka buah impor merajai pasar. “Buah lokal saat ini seperti tersingkirkan dengan keberadaan buah-buahan impor. Nanas, jambu biji, srikaya, dan jeruk lokal memang mengisi lapak pedagang pasar dan PKL. Sementara buah impor justru merajai pasar, mulai supermarket

hingga pasar tradisional,” ungkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko kepada wartawan, Senin kemarin (2/2).

Serbuan buah-buahan impor tersebut sedikit demi sedikit telah menyingkirkan buah lokal dari masyarakat Indonesia. Karena itu pemerintah harus melakukan terobosan guna mengembalikan kejayaan buah lokal, agar tak kalah dari buah impor.

Kebijakan yang diambil memang tidak sekadar hanya membatasi masuknya buah impor, karena hal itu dengan sendirinya akan terpatahkan dengan kesepakatan pasar bebas Asean (MEA) dan perdagangan bebas

 ke halaman 11

supriyanto/bhirawa

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko saat panen raya jeruk Keprok Punten dan Keprok 55 di Balai Besar Penelitian Buah-buahan (eks Balitjestro) Tlekung beberapa waktu lalu.

SURABAYA

2

Selasa Pon 3 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Awas, Rencana Pembelian Armada Angkot Bisa Berujung Tindak Monopoli Dishub, Bhirawa Rencana rerouting dan perombakan manajemen termasuk pembelian armada angkot oleh Pemkot, perlu diwaspadai berujung pada monopoli moda angkutan ini. Satu indikasinya adalah pengelola armada angkutan kota termasuk penentu rute dan trayek adalah operator swasta , meskipun berada di bawah Dishub.

trie diana/bhirawa

Bangun Saluran Air

Pasca pembongkaran 100 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di jalan Sulawesi Surabaya Miinggu lalu, kawasan ini mulai dibangun tempat saluran air, Senin (2/2). Tampak petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Surabaya saat melakukan pengerukan tanah dengan menggunakan alat berat hidaulic excavator.

PANGGUNG BIROKRASI

Rako Korps Marinir Resmi Ditutup Surabaya, Bhirawa Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington secara resmi telah menutup Rapat Komando (Rako) dan Apel Komandan Satuan (AKS) Korps Marinir Tahun 2015 di Batalyon Infanteri-10 Marinir Setokok, Batam, Kepulauan Riau.

Dinas Penerangan Korps Marinir dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Surabaya, Senin, menyatakan kegiatan sejak Jumat (30/1) hingga Minggu (1/2) itu diikuti seluruh Pejabat Teras Kormar dan Pasmar, para Komandan Kolak Kormar dan Pasmar, dan para Komandan Batalyon Marinir se-Indonesia.

Selama pelaksanaan Rako dan AKS, materi yang dibahas mulai dari bidang pengawasan, personel, doktrin, validasi satuan, permasalahan satuan, kesenjataan, hingga merumuskan langkahlangkah konkret dalam menghadapi program kerja tahun 2015.

Di bidang operasi dan latihan, Dankormar menyampaikan pokok kebijakan, di antaranya meningkatkan kemampuan dasar prajurit dengan melaksanakan latihan-latihan secara berkelanjutan dan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat “basic skill” dan kompetensi anggota.

“Laksanakan penyempurnaan validasi organisasi dalam mewujudkan struktur organisasi Korps Marinir yang ideal melalui redesain dan revitalisasi organisasi satuan-satuan,” ungkap Dankormar saat menyampaikan pokok kebijakan bidang perencanaan dan anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington berpesan kepada seluruh peserta khususnya para komandan satuan agar tetap memelihara soliditas TNI, Polri, dan terhadap seluruh elemen masyarakat dimanapun para prajurit Marinir berada.

“Dengan demikian, Marinir akan selalu dicintai rakyat dan menjadi elemen pemersatu dari elemen-elemen bangsa Q ant lainnya,” katanya.Q

Indikasi ini berasal dari pernyataan terbaru pejabat Dishub Surabaya terkait rencana perubahan manajemen dan pembelian armada angkot.

Kabid Angkutan, Tundjung Iswandaru, Senin (2/2) mengatakan telah ada keputusan terkait pembelian armada angkot olejh pemkot. Keputusan mewajibkan setiap kendaraan plat kuning harus terdaftar dalam badan hukum yang terwujud dalam bentuk koperasi.

Koperasi ini , lanjut Tundjung , dikelola oleh operator besar yang masih dalam pengawasan pemkot.

Operator ini yang akan menentukan rute dan trayek serta perubahan rutenya.

“Setelah semua sudah terdaftar, maka kendaraan itu akan dibeli oleh operator. Harganya diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan kondisi kendaraan. Semua kita uji KIRnya apakah layak,” Kata Tundjung pada Bhirawa, Senin (2/2).

Tundjung menjelaskan , operator pengelola armada angkot tersebut berasal dari swasta yang saat ini dalam proses pelelangan. Ditargetkan, lanjutnya, paling lambat akhir tahun 2015 telah ada operator yang ditunjuk oleh Pemkot.

Lebih jauh Tundjung menjelaskan ,Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk melakukan rerouting

dan merombak manajemen angkutan umum terus dimatangkan. Salah satunya, Dishub sudah memutuskan bahwa setiap angkutan umum yang sudah terdaftar dalam badan hukum atau koperasi akan dibeli oleh Pemkot.

Range harganya akan ditentukan berdasarkan uji kelayakan dan kondisi kendaraan tersebut.

Pengkalsifikasian itu dijelaskan Tundjung, akan dilakukan dalam banyak tinjauan. Mulai dari yang STNKnya masih hidup atau sudah mati, izin trayeknya masih berlaku atau tidak, dan juga apa uji KIRnya masih boleh dipakai. Clustering itu akan dilakukan oleh tim khusus dan surveyor. “Nanti Dishub akan membuatkan assisment tentang pengklasifikasian itu,” imbuhnya.

Sosialaisasi ini, tambahnya, terus dilakukan pada semua pengusaha angkot. Meski masih banyak pengusaha angkutan umum yang belum pindah ke badan hukum dan menginduk di koperasi. Salah satunya lantaran takut akan kehilangan asetnya. “ Nah ini yang susah untuk menggiring pemilik angkot ini untuk beralih ke badan hukum. Menurut pemilik itu dikira nanti angkotnya dikelola pemerintah, padahal gak seperti itu,” tambahnya.

Namun, ditegaskan Tundjung, mes-

ki kendaraannya dibeli, para pemilik jasa angkutan umum itu akan terus dipekerjakan. Mulai akan dijadikan pengemudi, ataupun akan ditempatkan dalam pos-pos tertentu.

“Sebab kan sekarang banyak supir angkot itu yang sudah usia lanjut, mereka-mereka itu akan ditempatkan di dalam. Menjaga tiket angkot, atau juga atau jadi satpam diterminal-terminal,” imbuhnya.

Ia pun menyampaikan agar para pengguna jasa angkot tidak khawatir masalah gaji. Dengan managemen baru ini, maka mereka akan mendapatkan gaji bulanan. Dimana gaji bulanan itu ditentukan berdasrkan jumlah kilometer kendaraan yang dijalankan.

Sehingga di sistem yang baru akan diterapkan tahun 2016 mendatang, trayek-trayek akan dijalankan seperti konsep busway. Angkutan umum berjalan di jalur lambat, termasuk frontage road, dan akan dibuat haltehalte khusus tempat berhentinya angkutan umum. Dimana disitulah tempat calon penumpang bisa menghentikan angkutan umum.

“Jadi ada tidak ada penumpang mereka tetap jalan. Nggak usah mikir penumpang penuh atau tidak. Semakin banyak ia jalan dan kilometernya makin panjang, kan gajinya lebih banyak. lebih enak toh,” harapnya.

Tapi, Dishub pun punya aturan, bahwa gaji ini bisa berkurang dengan memberi potongan gaji jika melanggar peraturan yang dibuat. Salah satunya pengemudi tidak boleh merokok.

Mereka akan dimonitor, sehingga Q geh gerak-geriknya bisa terbaca.Q

Bahas UU 23/2014, Dewan Berharap Perkuat Fungsi Legislasi Dindik Jatim Siap Cairkan Dana BOS Pekan Ini DPRD Jatim, Bhirawa Masih adanya sikap arogansi yang ditunjukan oleh kepala daerah (eksekutif) terkait pengesahan Raperda sangat disesalkan oleh legislatif. Karenanya dalam diskusi yang akan membahas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) diharapkan mampu memperkuat kinerja dan fungsi anggota dewan khususnya masalah legislasi.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengaku jika dalam UU 23/2014 banyak sekali pasal-pasal yang harus dibahas khususnya dalam kedudukan anggota dewan sebagai penyelenggara negara namun di sisi lain sebagai unsur.

Selain itu, dalam UU tersebut disebutkan jika posisi DPRD sejajar dengan kepala daerah, tapi kenyataannya Ketua DPRD Jatim misalnya ternyata sejajar dengan Sekdaprov.

Dengan begitu fungsi dewan dipastikan tidak dapat berjalan secara optimal.

“Hal-hal inilah yang nan-

tinya akan menjadi pembahasan dalam seminar yang akan mendatangkan mendagri.

Ini karena banyak hal yang krusial yang harus mendapatkan penjelasan secara detail. Apalagi dalam UU 23/ 2014 ada beberapa pasal yang berseberangan dengan UUD 1945,”tegas politisi dari Partai Golkar, Senin (2/2) yang rencananya dalam seminar tersebut mengundang Ketua Komisi A Provinsi se-Indonesia, ketua Komisi A kab/kota seJatim dan Ketua DPRD kab/ kota se-Jatim.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim yang lain, Miftahul Ulum menegaskan dalam seminar tersebut diharapkan ada sebuah solusi yang sering menjadi batu sandungan ketika dewan melakukan pembahasan terkait perda. Mengingat terkadang dewan sudah susah membahas sebuah perdan tiba-tiba saat dilakukan penandatanganan persetujuan eksekutif dalam hal ini bupati/walikota me-

nolak memberikan persetujuan dengan alasan ada pasal yang tidak sesuai “Coba bayangkan berapa anggaran dan waktu yang terbuang sia-sia hanya gara-gara bupati/ walikota tidak memberikan persetujuan atas raperda yang telah dibahas oleh dewan selama berbulan-bulan hingga disetujui di internal dewan lewat proses paripurna hanya gara-gara ada pasal yang ditolak oleh kepala daerah.

Seperti yang terjadi di Jember dimana ada dua Raperda yang ditolak bupati karena yang bersangkutan tidak berkenan, dan jadilah rakyat dan dewan yang dirugikan,”tegas politisi asal PKB. Karenanya, dengan seminar yang mengundang Mendagri diharapkan ada sebuah kesamaan persepsi dalam melihat UU 23/2014. Selain memanfaatkan belum keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) atas UU 23/2014 yang nantinya akan merinci secara detail tentang Q cty UU tersebut.Q

PDIP Lakukan Rotasi, Anugerah Aryadi Jadi Anggota Biasa DPRD Surabaya, Bhirawa Rotasi keanggotaan alat kelengkapan Dewan dilakukan Fraksi PDIP. Sejumlah kader , baik yang bermasalah ataupun berprestasi digeser dar posisinya di komisi.

Yang paling mencengangkan, kursi wakil ketua Komisi A dialihkan dari Anugerah Ariyadi ke Adi Sutarwijono.

Rotasi keanggotaan Komisi dari FPDIP ini ditegaskan Sukadar ,ketua fraksi PDIP , Senin(2/2). Menurutnya rotasi ini merupakan tugas dari DPP berdasarkan laporan hasil evaluasi kinerja 3 bulanan.

“Di partai kami memang ada evaluasi 3 bulanan yang dilakukan oleh DPC atas kinerjanya sebagai anggota dewan, dan hasilnya disampaikan ke DPP, hasil laporan itu ternyata didapatkan rekomendasi DPP yang ditujukan kepada DPC yang kemudian diteruskan ke fraksi agar dila-

kukan penyegaran anggota yakni melaksanakan reposisi,” ucapnya.

Adapun reposisinya lanjut Sukadar, Anugerah Ariyadi digeser dari A ke komisi D, Khusnul Khotimah dari B ke komisi D, Adi Sutarwijono dari C ke komisi A, Baktiono dari D ke komisi B, Riswanto dari A ke komisi C, Budi Leksono dari D ke komisi A. Dengan demikian kursi wakil ketua Komisi A saat ini dipegang oleh Adi Sutarwijono.

Sementara Khusnul Khotimah seperti kembali ke habitatnya, karena pada periode sebelumnya ia adalah anggota Komisi D, dan selain itu perempuan ini memang ahli soal pendidikan.

Ditanya apakah reposisi ini ada kaitanya dengan sangsi peringatan keras kepada Anugerah Aryadi dan Armuji, ketua Fraksi Sukadar hanya tersenyum dan tidak bersedia Q gat memberikan keterangan.Q

Bopda Surabaya Masih Terus Dikaji

Dindik Jatim, Bhirawa Setelah lewat sebulan mengalami keterlambatan, dana Bantuan Operasional (BOS) akhirnya bias dicairkan.

Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim memastikan bantuan dari pusat akan sampai di sekolah pekan ini.

“Hari ini (kemarin) jam 10.00 dananya baru turun dari Kas Negara ke Bank Jatim. Dari bank Jatim masih harus dilaporkan dulu ke Kasda sebelum dicairkan ke sekolah,” tutur Manajer BOS Jatim Dr Sucipto saat ditemui di Kantor Dindik Jatim, Senin (2/2).

Cipto, sapaan akrab Sucipto mengatakan, seluruh dokumen untuk mencairkan dana BOS ini telah disiapkan baik Surat Keputusan (SK) dari Gubernur maupun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) juga sudah ditandtangani kabupaten/kota. Namun untuk mencairkannya, masih menunggu informasi dari Kasda sebagai acuan Dindik untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM).

“Kalau dananya sudah turun proses selanjutnya akan cepat. Maksimal empat hari sudah diterima sekolahsekolah yang berhak,” kata Cipto. Dana yang dicairkan pada triwulan pertama ini diperkirakan Cipto mencapai Rp900 miliar untuk sekolah jenjang SD dan SMP se Jatim.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi sebelumnya juga mengatakan, tahun ini dana BOS yang diterima Jatim naik tajam di banding tahun lalu. Kenaikannya cukup besar, dari tahun lalu sebesar Rp 2,7 triliun pada Tahun 2014, menjadi Rp 3,7 triliun. “Kenaikannya mencapai Rp1 triliun tahun ini,” kata dia.

Kenaikan ini juga diiringi dengan kenaikan jatah BOS per siswa. Diantaranya untuk jenjang SD tahun lalu Rp 580.000 per siswa per tahun, menjadi Rp 800.000 per siswa per tahun. Sedangkan SMP naik dari Rp 710.000 per siswa per tahun menjadi Rp 1 juta.

Selain pencairan BOS, kabar gembira juga diterima sekolah Surabaya lantaran Bantuan Operasional Pendidikan (Bopda) juga akan segera dicairkan. Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto mengatakan, pasca terbitnya Surat Edaran Mendagri atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka dasar untuk pencairan Bopda akan semakin kuat.

“Besok (Hari ini) kita akan bertemu dengan Pemkot dan pakar hukum untuk memastikan bahwa pencairan ini tidak ada masalah. Yang pasti Bopda akan kita cairkan,” kata dia. Sebelum SE Mendagri ini terbit, Sudarminto mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemkot dan pakar hukum, namun pencairan Bopda tetap belum bisa dilakukan lantaran dasar hukum Q tam yang kurang kuat.Q

Dicari Raja dan Ratu Dongeng di Jatim Untuk pertama kalinya Audisi Indonesia Mendongeng yang diselenggarakan Dewan Pengurus Nasional Forum Pemuda Pelopor yang juga penggagas Gerakan Nasional Indonesia Mendongeng dilaksanakan di Jawa Timur.

Kegiatan pendaftaran yang dibuka sejak 1 Pebruari dan ditutup pada 28 Pebruari akan mencari empat wakil dari Jatim yang akan diajukan dalam laga nasional. Dalam audisi juga mencari pewaris Raja dan Ratu Dongeng 2015, juga memperebutkan hadiah yang total nilainya mencapai ratusan juta.

Kegiatan yang rencananya ditayangkan disalah stasiun televisi swasta nasional ini akan menjaring peserta yang memiliki bakat dan kemampuan mendongeng.

“Mereka yang berbakat dan memiliki talenta mendongenglah yang nantinya

akan dipilih mengikuti audisi nasional,” kata Ketua Harian Forum Pemuda Pelopor Nasional, Bagus Hariyanto, Senin (2/1).

Menurutnya, Indonesia Mendongeng adalah sebuah upaya untuk mengembalikan budaya bangsa yang hampir punah. Program Indonesia Mendongeng menjadi strategi pilihan Forum Pemuda Pelopor untuk berperan aktif dalam Nation Character Building.

Ditambahkannya, di era globalisasi sudah seharusnya melahirkan dunia yang tanpa batas dan menghilangkan batas-batas, baik

batas budaya dan batas sosial bermasyarakat. Hal ini menjadi ancaman keberlangsungan budaya luhur suatu bangsa. Menilik hal itu maka diperlukan upaya untuk menjaga eksistensi budaya luhur Bangsa Indonesia sebagai identitas diri suatu Bangsa.

Di Jawa Timur, lanjutnya, pelaksanaan audisi rencananya dilaksanakan pada 14 Maret yang dipusatkan di Gedung PKK Jatim di Surabaya. Audisi ini bersifat individu atau perorangan dan terbuka untuk umum (mahasiswa, guru TK, PUD, dll), peserta berusia 17-40 tahun, mengisi formulir pendaftaran yang dapat di unduh di www.forumpemudapelopor.org dan wajib mengirimkan kepanitia selambat-lambatnya tanggal 28 Pebruari.

Dikatakannya, pada saat audisi peserta juga dapat membawa sarana pendukung mendongeng atau properti mendongeng. Materi dongeng disiapkan oleh peserta dan bersumber dari cerita rakyat yang bernilai pendidikan budi pekerti dan tidak mengandung unsur SARA, pornoaksi dan kekerasan.

Adapun kriteria penilaian, meliputi isi cerita, intonasi dan artikulasi, ekspresi, talenta, dan durasi waktu maksimal 3 (tiga) menit.

Selama tampil tiga menit dihadapan tim juri, peserta menyampaikan materi dongeng dengan cara gaya bertutur (olah vokal) disertai dengan pantomim/olah tubuh dan dapat ditambah dengan perangkat pendukung lain yang dapat memperjelas Q rac materi dongeng.Q

rac/bhirawa

Bunda Baca Jatim Bude Karwo bersama Kak Seto ketika memberikan bacaan dongeng ke salah satu peserta Festival Dongeng yang diselenggarakan Bapersip Jatim tahun 2014.

SURABAYA

Selasa Pon 3 FEBRUARI 2015

3

23 Daerah Jatim Berstatus KLB DBD Status Kejadian Luar Biasa (KLB) demam berdarah (DBD) di daerah Jatim kian meluas. Data yang dihimpun Dinkes Jatim menyebutkan, jumlah KLB mencapai 23 daerah.

Dua puluh tiga daerah ini antara lain Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jombang, Kabupaten Trenggalek,Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Sampang. ‘’Ada tiga daerah baru yang masuk dalam status KLB yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Sampang,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Harsono mengungkapkan, sebelumnya jumlah kasus di tiga daerah tersebut masih menunujukkan tren meningkat yaitu Kabupaten Bojonegoro 28 kasus, Kabupaten Blitar 31 kasus dan Kabupaten Sampang 46 kasus.

Akatetapi saat ini jumlah kasus meningkat menjadi Kabupaten Bojonegoro 30 kasus, Kabupaten Blitar 53 kasus dan Kabupaten Sampang 74 kasus. ‘’Padahal di bulan yang sama (Januari 2014, red) jumlah kasus DBD di tiga

daerah Kabupaten Bojonegoro 15 kasus, Kabupaten Blitar 17 kasusdan Kabupaten Sampang 31 kasus,’’ ucapnya.

Mantan Bupati Ngawi ini menyatakan, dari 38 daerah yang terdata di Dinkes Jatim ada lima daerah yang mendominasi kasus DBD nya yaitu, Kabupaten Sumenep 380 kasus, Kabupaten Jember 297 kasus, Kabupaten Pacitan 198 kasus, KabupatenBondowoso 180 kasus dan Kabupaten Bangkalan 160 kasus. Dimana sebelumnya Januari 2014 jumlah kasus DBD di lima daerah tersebut. Kabupaten Sumenep 50 kasus, Kabupaten Jember 155 kasus, Kabupaten Pacitan 18 kasus, Kabupaten Bondowoso 63 kasus dan Kabupaten Bangkalan 31 kasus. ‘’Untuk daerah Kota Mojokerto hingga kini tidak ada kasus DBD nya, sehingga perkembangan nyamuk aedes aegypti hampir tidak ada,’’ ucapnya.

Lebih lanjut orang nomer wahid ini mengungkapkan dari total 3.163 kasus DBD di Jatim ada 53 orang meninggal. Sebelumnya jumlah kasus meninggal akibat gigitan aedes aegypti hanya 49 orang. ‘’Kita berharap korban yang meninggal tidak bertambah,’’ harapnya.

Kasi Pemberantasan Penyakit

LINTAS PERISTIWA

Penyidik Tambah Satu Tersangka Dugaan Korupsi PT SBA Surabaya, Bhirawa Setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Jimmy Mitarsa resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi jual beli 15 kapal milik PT Sejahtera Bahtera Agung (SBA), yang diagunkan ke Bank Mandiri.

Penetapan tersangka oleh penyidik dikarenakan Jimmy merupakan rekan bisnis Eddi Gunawan Thamrin, Dirut PT SBA yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Awal mulanya, Jimmy berencana membeli 5 kapal milik PT SBA yang diagunkan ke Bank Mandiri. Sebelum mendapat izin dari pihak PT SBA, tiba-tiba Jimmy menjual 5 kapal tersebut dan beberapa sudah dipotong-potong.

“Setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan ditemukan alat yang kuat, akhirnya Jimmy Mitarsa kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kasi Penyidikan Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejati Jatim Muhammad Rohmadi, Senin (2/2) kemarin.

Mantan Kasi Intel Kejari Penajam ini menjelaskan, penyidik sudah dua kali mengundang Jimmy untuk menjalani pemeriksaan. Tapi yang bersangkutan sampai saat ini belum memenuhi panggilan Q bed yang dilayangkan penyidik.Q

Optimalkan Daging Sapi Pemkot, Bhirawa Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirikan Kota Surabaya mengembangkan usaha baru dengan mengoptimalkan penjualan daging sapi ke pasaran pada 2015.

Direktur Utama RPH Pegirikan, Nur Wahono, di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya usaha baru ini guna meningkatkan pendapatan sekaligus laba perusahaan.

“Saat ini, kami sudah menerjunkan tim khusus mencari sapi bermutu di sejumlah daerah di Jawa Timur,” katanya.

Menurut dia, ada empat daerah yang diyakini memiliki sapi dengan kualitas yang baik seperti Probolinggo, Jember, Bojonegoro dan Tuban. RPH sendiri menyiapkan sebanyak Rp300 juta tiap kali berbelanja sapi.

Untuk penjualan, kata dia, per hari RPH menargetkan sebanyak 10 ekor sapi yang bisa dijual ke pasaran. “Kami tidak seperti BUMD yang lain (dua direktur utama PD Pasar Surya dan PD Taman Satwa KBS mundur dari jabatannya.

Justru oleh wali kota tugas kami Q ant diperberat.Q

Dinkes Jatim, Setyo Budiono menyatakan, saat ini penularan penyakit DBD di beberapa daerah mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah pertumbuhan populasi nyamuk yang sangat tinggi. “Penambahan populasi nyamuk ini tidak lain karena didukung oleh faktor hujan, sehingga musim penghujan perkembangbiakan nyamuk sangat tinggi,” ucapnya.

Selain hujan faktor kepadatan penduduk di daerah juga mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti. terbukti didaerah yang padat penduduknya seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik jumlah kasus DBDnya tinggi. ‘’Jika dibandingkan dengan Blitar, Situbondo tiga daerah tersebut masih tinggi kasusnya,’’ tambahnya.

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat di Kota Surabaya. Bahkan, selama Januari 2015 ini, terjadi kenaikan jumlah kasus DBD dibandingkan pada bulan yang sama di tahun 2014 lalu.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, pada Januari 2015, jumlah kasus DBD mencapai 61 kasus. Sementara pada Januari 2014 lalu, hanya ada 36 kasus DBD yang terjadi di Surabaya.

Dari tahun ke tahun, kasus DBD selalu ditemukan dan jumlahnya fluktuatif. Dalam lima tahun ter-

Upaya masyarakat dalam mengurangi perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti. akhir, kasus DBD di Surabaya han (kelurahan Putat), menjadi paling tinggi terjadi di tahun 2010 kawasan dengan paling banyak dengan 3379 kasus. Lalu di 2011, kasus DBD. Ini dikarenakan lokaturun jauh menjadi 1008 kasus. si pemukiman yang padat dan dari Di tahun 2012, kasus DBD hasil inspeksi Dinkes Surabaya kembali naik menjadi 1091 dan juga ditemukan banyak barang kembali naik menjadi 2207 ka- bekas menumpuk yang bisa mesus di tahun 2013. Dan pada 2014 nampung air hujan. lalu, upaya-upaya yang dilakukan Kecamatan yang jumlah kasus Pemerintah Kota (Pemkot) Sura- nya juga banyak yakni Kecamabaya lewat program pemberan- tan Rungkut dan Kecamatan tasan sarang nyamuk (PSN), Bubutan. Sementara Kecamatan membuat kasus DBD turun men- Tandes dan Kecamatan Wonokjadi hanya 816 kasus. romo yang padat tahun lalu luDi Surabaya, Kecamatan Sawa- mayan tinggi, untuk tahun ini

dre/bhirawa

sudah turun. ‘’Selama Januari ini, tren nya (DBD) memang cenderung meningkat. Apalagi pada musim penghujan seperti sekarang ini. Namun, peningkatan ini belum merupakan kejadian luar biasa (KLB) dan mudah-mudahan tidak KLB,” tegas Febria Rahmanita kepada Bhirawa.

Kasus DBD memang tengah melanda Jawa Timur. Sebanyak 15 kabupaten/kota di Jawa Timur telah ditetapkan oleh Gubernur Jatim sebagai wilaQ dna.dre yah KLB DBD.Q

Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Tol Sumo

Satsus Kejati Jatim Geledah Kantor PT JMU Kejati Jatim, Bhirawa Satu BUM D milik Pemprov Jatim, PT Jatim Marga Utama(JMU) digeledah Satuan Khusus (Satsus) Pemberantasan Korupsi Kejati Jatim, Senin(2/2) .Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi proyek tol SurabayaMojokerto (Sumo) yang dilaksanakan PT .JMU.

trie diana/bhirawa

Meluber Dijalanan

Meskipun dipasang tanda larangan untuk membuang sampah di sembarang tempat namun masih saja terlihat tumpukan sampah hingga meluber dijalanan seperti di jalan Kalibokor I Surabaya, sehingga kawasan ini menjadi kumuh dan berbau,Senin (2/2).

Sistem KSU Untungkan Rumah Sakit Surabaya, Bhirawa Minimnya anggaran rumah sakit milik pemerintah , terutama untuk penambahan alat kesehatan, mulai diatasi manajemen rumah sakit dengan sistem Kerja Sama Usaha(KSU) dengan pihak ketiga. Sejumlah rumah sakit daerah telah menggunakan sistem kerja sama ini “Selain kita dapat memberikan pelayanan yang lengkap dan terbaik bagi pasien. Dengan sistem KSU ini kami dapat menghemat anggaran dan anggaran yang ada bisa digunakan untuk pengenmbangan lain sehingga pelayanann kami terhadap masyarakat dapat terus ditingkatkan,” kata Direktur RSUD dr Soetomo, Dodo Anondo MPH.

Sistem KSU adalah sistyem kerja sama di mana peralatan dimiliki oleh pihak ketiga, namun digunakan dan dimanfaatkan oleh rumah sakit dan nanti hasil atau laba dari penggunaan alat tersebut dilakukan pembagian.

Salah satu yang menerapkannya adalah RSUD dr Soetomo yang sudah sejak lama dan merasakan manfaat KSU. Dodo menjelaskan, infrastruktur, sarana prasana, dan peralatan penunjang menjadi kunci utama operasional rumah sakit. Apalagi urusannya dengan kesehatan dan nyawa seseorang harus dipertimbangkan dengan baik.

Oleh karenanya jika suatu rumah sakit ingin mengembangkan usaha atau pelayanannya,

sarana prasana dan perlengkapan penunjang juga harus berkembang. Dan jalan yang dilakukan adalah membeli atau dengan sistem KSU tersebut.

Untuk beberapa perlengkapan yang harganya masih dijangkau dengan anggaran bisa dilakukan dengan pembelian, namun yang harganya mahal dan tidak terjangkau biasanya dilakukan secara KSU. “Bukan hanya rumah sakit besar dan pusat rujukan, KSU ini juga disarankan dilakukan oleh rumah sakit didaerah agar mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal sehingga pasien tidak selalu harus dirujuk ke pusat,” imbuh Ketua Perhimpunan Rumah Sakit InQ dna donesia PERSI.Q

Dengan menumpangi dua mobil, sekitar pukul 13.00 WIB, enam orang Jaksa Satuan Khusus (Satsus) Pemberantasan Korupsi Kejati Jatim, mendatangi kantor PT JMU yang letaknya bersebelahan dengan rumah dinas Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di kawasan Puncak Permai Utara.

Penggeledahan yang dilakukan Satsus Kejati Jatim ini difokuskan pada ruangan yang terletak di lantai 2 kantor PT JMU. Seusai menggeledah di lantai 2, petugas Satsus berhasil menyita tiga kardus dan satu tas koper yang berisi dokumen. Dalam penggeledahan, petugas juga menemukan satu lembar kwitansi bukti penyerahan uang dari PT JMU ke PT NAM, berkaitan dengan pekerjaan proyek tol Sumo.

Dari data yang dihimpun Bhirawa, kasus yang membelit PT JMU ini diusut Kejati Jatim sejak tahun 2014 lalu, terkait pengerjakan proyek tol Sumo pada 2007 lalu. Kuat dugaan terjadi penggunaan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

PT JMU yang bergerak di bidang pembangunan tol adalah salah satu rekanan proyek tol Sumo. Untuk mengerjakan proyek itu, PT JMU diwajibkan mencari investor. Sebagai modal awal, PT JMU digerojok dana APBD Jatim Rp 30 miliar.

Dalam proyek ini, PT JMU menggandeng PT NAM. Dan dalam perjanjian, PT NAM diharuskan mencari investor dan biayanya ditanggung sendiri.

Namun, kenyataannya PT NAM menggunakan duit PT JMU dengan total sebesar

Rp 800 juta. Itu pun investor yang dibutuhkan tidak diperoleh oleh PT NAM. Menurut penyidik, penggunaan uang tersebut diduga menyalahi ketentuan.

Ketua Tim Satsus Pemberantasan Korupsi Kejati Jatim, Syahroli membenarkan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tol Sumo. Sayangnya Satsus Kejati belum berhasil menyita uang, dan hanya menyita dokumen-dokumen beserta bukti kwitansi penyerahan uang.

“Penyitaan ini merupakan tindaklanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami belum menyita uang, hanya menyita dokumen dan kwitansi senilai lima ratus juta lebih,” ujar Syahroli usai penggeledahanm, Senin (2/2).

Sebelumnya, informasi diperoleh menyebutkan bahwa penyitaan uang sebesar Rp 500 juta lebih akan dilakukan di kantor PT JMU. Penggeledahan ini dilakukan setelah PT NAM, rekanan PT JMU, mengembalikan uang yang diduga sebagai kerugian negara.

“Kurang lebih Rp 550 juta yang akan dikembalikan.

Namun total keseluruhan hampir satu miliar,” terang Kasidik Pidsus Kejati Jatim Muhammad Rohmadi beberapa waktu lalu.

Sementara Arifin, selaku Kuasa Hukum PT JMU mengatakan, kasus ini sebenarnya terjadi pada masa direktur lama. Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Jatim Prasarana Utama (JPU) ini, sudah Q bed dipimpin orang lain.Q

Tren Wedding 2015

Warna Menyala Bisa Jadi Alternatif Pilihan, Budaya Tiongkok Jadikan Lebih Elegan Membicarakan konsep-konsep pernikahan yang selama ini terjadi khususnya warna busana pengantin lebih banyak didominasi warna-warna lembut baik secara desain busananya maupun tata rias pengantinnya.

Warna-warna berani salahsatunya merah menjadikan busana pengantin menjadi lebih elegan.

riq/bhirawa

Namun di 2015 ini, tematema warna berani patut dijadikan salah satu alternatif agar konsep pernikahan yang hanya digelar sekali dalam seumur hidup sangat lebih berkesan baik untuk pengantin dan para tamu undangan.

Salah satu desainer gaun pesta dan pengantin yang mengusung konsep internasional Heru Willy telah memperagakan 18 busana pengantin dengan menggunakan 7 model ini mengangkat tema ‘The Grazefull Bride in Red’ dalam acara Wedding Simulation Bridal Parade 2015 di Garden Palace Hotel Surabaya.

“Warna merah menyala

menjadi salah satu pilihan warna elegan untuk busana pengantin, karena selama ini kecenderungan busana pengantin hanya seputar putih, soft pink atau off white,” ungkap Heru Willy, (Senin, 2/2).

Ia menambahkan, sesuai dengan budaya Tiongkok, warna merah merupakan simbol kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara gaun yang dibuat berasal dari bahan duchess England dilapisi tulle Itali berwarna merah Valentino sebanyak 50 meter, karena dibuat berlapislapis dalam bentuk ballgown dan panjang ekor mencapai 3 meter sehingga

memberikan kesan glamour.

Sementara bagian dada dan punggung dibuat semi transparan dari bahan tulle kulit dan organsa serta diberi aplikasi french lace atau renda perancis, yang bermotif bunga dan ukiran khas Tiongkok. “Kerah bermodel Cheong Sam sengaja saya aplikasikan untuk mempertegas ciri khas gaun China Style ini. Sebagai penyempurna, gaun ini dilengkapi dengan veil, slayer dan sarung tangan unik berbahan renda dan berwarna senada,”jelasnya.

Selain itu untuk gaun pengiring pengantin, Heru membuat model yang unik menyerupai lampion Tiongkok yang terbuat dari bahan organsa dan silk sifon sehingga memberi kesan beda. Kedua gaun tersebut dibuat dengan teknik full sehingga menempel pas dan lentur di ku-

lit dan akan memberi bentuk siluet tubuh yang bagus.

Sedangkan konsep pengantin tradisional, Ayik, mengusung rancangan kebaya dari berbagai Nusantara seperti Padang, Bali, Solo dengan konsep kebaya elegan dan warna-warna yang lebih tajam. “Tren Tata Rias Pengantin 2015 mengambil tema ‘’Kharisma Nusantara’’, dimana tata rias ini menggunakan warna-warna cerah, glamor, elagan dan fashionable,” pungkasnya.

Disamping itu tata rias ini juga menggunakan warna-warna yang berhubungan dengan alam seperti buah, air, dan tumbuhan. Juga warna-warna seperti merah, hijau, oranye, coklat dan gold. Apabila dipadukan dalam sebuah karya Tata Rias akan lebih menjadi Q riq glamour dan elegan.Q

OPINI

4

BLUD RSUD Dr Soetomo sudah Overload

Tajuk

3M Cegah Wabah DB MUSIM sedang mencapai puncaknya awal Pebruari ini.

Biasa menyebabkan banjir dan genangan air. Juga sampah nampak berserakan (terbawa banjir). Sehingga lingkungan tempat tinggal (termasuk di dalam rumah) nampak kotor.

Siang hari banyak lalat, sedangkan pada malam hari terasa lebih banyak nyamuk. Kondisi itu menyebabkan lingkungan tidak sehat, menyebabkan penyebaran demam berdarah (DB) dan tipus.

Lebih separuh wilayah Jawa Timur (dari 38 kabupaten dan kota) telah dinyatakan KLB (Kejadian Luar Biasa) terhadap penyakit demam berdarah. Jumlah korban meninggal telah lebih dari 50 orang. Pada saat sama, berbagai daerah lain di tanah air juga mengalami peningkatan kasus kejangkitan DB. Ironisnya, Indonesia belum memiliki undang-undang (UU) tentang penanggulangan wabah penyakit. Padahal wabah penyakit sudah sering terjadi.

Misalnya flu burung (pada tahun 2012). Berdasar laporan WHO (badan kesehatan dunia), di Indonesia ditemukan gejala flu burung sebanyak 99 kasus. Sebanyak 79 diantaranya tak tertolong, meninggal dunia. Itu merupakan kasus suspect terbesar di dunia, sekaligus angka korban kematian tertinggi di dunia! Sebagian terbesar tertular dari unggas, terutama ternak piaraan (ayam dan burung).

Jumlah kasus dan korban melebihi negara asal virus flu burung (di China maupun Vietnam).

Terutama kalangan yang berhubungan dengan peternakan unggas. Serangan virus (H5N1) yang membawa penyakit flu burung itu mula-mula menyerang Sumatra Utara, lalu merembet ke jawa Barat dan Jawa Tengah.

Bahkan, serangan flu burung juga telah merambah itik di wilayah Jawa Timur. Hampir seluruh daerah sudah terjangkiti virus flu burung.

Bermula dari Blitar, Kediri, Tulungagung, Mojokerto.

Di Kabupaten Kediri saja, penyebaran virus flu burung ini malah sudah dialami oleh 40% dari jumlah peternak.

Jutaan ekor unggas harus dimusnahkan. Jika de-populasi dilakukan tanpa kompensasi, pastilah peternak itik akan mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Sebagian terbesar peternak itik merupakan petani atau buruh tani dengan penghasilan dan tingkat prekonomian yang rendah.

Virus H5N1 yang menjangkiti unggas memang tergolong ber-patogenik tinggi, biasa disebut HPAI (Highly Pethogenic Avian Influenza). Dampaknya juga sangat serius. Virus Flu Burung H5N1 ini menyebabkan flu berat pada manusia dan bisa menyebabkan radang paru akut, sampai kematian.

Syukur hingga saat ini belum ada bukti bahwa penularan berlangsung dari manusia ke manusia.

Begitu pula jangkitan demam berdarah, sudah beberapa kali me-wabah, sejak puluhan tahun silam. Upaya agak masih yang dilakukan pemerintah adalah melalui iklan di media masa. Yakni, berupa gerakan 3M (Menutup, Menguras, Mengubur). Tetapi seiring “hilangnya” iklan 3M, virus dengue tampil lagi. Nyamuk aedes agepty, seolah-olah memahami “celah” UU Kesehatan, dan menyerang saat gerakan 3M mengendur.

Celah UU kesehatan tahun 2009, adalah tidak diatur secara khusus kondisi KLB. Hanya dua pasal 154 dan pasal 156 yang memasukkan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyeakit menular. Namun juga tidak rinci benar kewajiban pemerintah (dan pemerintah daerah) maupun partisipasi masyarakat. Begitu pula UU lain yang menuliskan keadaan wabah penyakit Wabah penyakit dalam UU Kesehatan tahun 2009 maupun UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terasa bagai sekadar retorika. Namun kedua UU tidak memiliki norma pengaturan (pasal) yang lebih spesifik untuk menangani penyakit yang sedang mewabah. Padahal UUD pasal 28 ayat (1) nyata-nyata meng-amanatkan hak rakyat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Karena belum ditemukannya vaksin melawan virus DB, pemerintah daerah seyogianya memasifkan program fogging (pengasapan) dan pengerukan saluran.

Sedangkan masyarakat harus semakin membiasakan diri me-manage sampah rumah tangga. Juga tetap dengan gerakan 3M. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

SDM Kelautan Tantangan Serius PERSOALAN terkait sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan merupakan tantangan yang serius bila tidak segera dibenahi pemerintah. Tantangan serius kedepan yang dihadapi pemerintah adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Sebab, SDM berkualitas akan mendongkrak pencapaian target-target pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bahwa kebutuhan SDM yang andal diperlukan dalam hal melakukan sosialisasi peraturan pemerintah, maupun dalam melakukan lobi dan tawar-menawar yang tinggi dengan negara lain. Untuk itu, pemerintah harus memikirkan penerapan pola “orangtua asuh” antara pengusaha pemula dengan pengusaha besar sehingga terjadi transfer pengetahuan dan peningkatan SDM yang berkualitas.

Ribuan pelaut berkewarganegaraan Indonesia bekerja di luar negeri yang mengindikasikan banyak dibutuhkannya pelaut RI. Pelaut WNI juga dapat ditemui di berbagai negara lainnya seperti Korea dan Hong Kong. Penggajian pelaut di luar negeri lebih baik sehingga banyak pelaut yang berupaya mencari kerja di luar. Alasan bekerja di luar negeri adalah pengalaman beroperasi di laut lepas, pekerjaan di dalam negeri terbatas, penggajian yang lebih baik. Rata-rata jumlah gaji yang diperoleh tenaga kerja sumber daya sektor kelautan dan perikanan di dalam negeri adalah sekitar Rp2,5 juta per bulan.

Hal itu, sangat berbeda dengan gaji rata-rata yang diperoleh di beberapa negara luar negeri, seperti di Jepang (rata-rata Rp7,5 juta - Rp8 juta per bulan), di Korea Selatan (Rp11 juta - Rp12 juta per bulan), dan di Taiwan (Rp10 juta per bulan). Bahkan, tenaga kerja sumber daya kelautan dan perikanan yang bekerja di Australia rata-rata bisa mencapai hingga sekitar Rp14 juta - Rp16 juta per bulan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pon, 3 FEBRUARI 2015

Membangun RSUD Rujukan Kawasan obat, dan defisit ruangan secara kronis.

Padahal penyediaan layanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah (dan pemerintah daerah).

Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik, sebagaimana Oleh : Situasi seolah-olah diamanatkan UUD Yunus Supanto kembali lagi, karena pasal 28H, dan UU beban (jumlah pasien) Kesehatan serta UU makin bertambah.

Sistem Jaminan Sosial Luas bangunan tak bertambah Nasional, juga UU BPJS. Maka sudah ditambah dengan cara yang diperlukan oleh masyarakat, gedung susun. Tetapi tak lama, adalah adanya beberapa RS yang pemandangan pasien berjubel lagi, “sekelas” dengan RSUD Soetomo. tidak hanya pada IRD (Instalasi Tentu juga harus memperbanyak Rawat Darurat), melainkan juga tenaga paramedis (dokter, bidan di ruang ICU serta ICCU dan cuci dan perawat). Tetapi untuk memdarah. Perlukah RSUD Soetomo bangun RS sekelas itu (rujukan direlokasi lagi (pada areal yang utama yang memadai) dibutuhkan lebih luas)? Itu berarti diperlukan biaya lebih dari 1 trilyun rupiah. pembangunan RS baru.

Ini tidak mungkin bisa disediakan oleh APBD Jawa Timur “Terminal” Kesehatan secara multy-years (tahun jamak Tetapi saat ini, ketersediaan sekalipun). Sedangkan kondisi lahan (di sekitar Karangmentiga sampai lima tahun mendajangan) menjadi masalah besar. tang, kondisi overload RSUD juga Apalagi untuk BLUD (Badan semakin tak terbendung. Maka Layanan Umum Daerah) yang terapi cepat untuk meng-antisipatak boleh mengambil untung si overload adalah “menyulap” besebesar-besarnya. Ini berbeda berapa RS milik Pemprop menjadi dengan pembangunan RS berkelas kembaran RSUD Soetomo.

VVIP (seperti Graha Amerta) yang Terdapat beberapa aset (berupa bertarif hotel bintang 4. Banyak RS) yang selama ini kurang makperusahaan property berminat simal penggunaannya. Antaralain, meng-ongkosi RS berkelas hotel RS Mata Undaan, serta RS Kulit mewah. Di Surabaya, rumahsakit dan Kelamin Indrapura. Kedua RS super mahal ini sudah banyak itu bisa difungsikan dan namanya bermunculan, walau penanganan diubah sebagai RSUD Dr. Soetomo fungsional tetap saja berpusat di II, dan III. RS Mata Undaan bisa RSUD Soetomo. dijadikan RSUD Dr. Soetomo II unRS Karangmenjangan, memang tuk melayani pasien dari Surabaya terlanjur kesohor di se-antero InUtara dan Bangkalan. Sedangkan donesia timur. Jika “nafas masih RS Kulit dan Kelamin Indrapura dikandung badan” setiap pasien dijadikan RSUD Dr. Soetomo III diupayakan bisa dirujuk ke RSUD untuk melayani pasien dari SuraSoetomo. Itulah upaya rujukan baya Barat dan Gresik. terakhir, jika RS di berbagai daerah sudah “angkat tangan.” Ini wajar, Obligasi Bangun RSUD sebab memang hanya di RS inilah Masih banyak aset milik Pemtersedia segala peralatan serta prop (di Surabaya dan tengah kota dokter-dokter spesialis (yang paling Sidoarjo) dapat disulap menjadi hebat) sampai profesor. Masih dita“RSUD kembaran” Dr. Soetomo. mbah status sebagai rumahsakit Diantaranya kompleks yang dikependidikan. Sehingga berbagai melola oleh Dinas Sosial. Yakni UPT tode baru, alkes baru dan obat baru, Panti Asuhan Balita, dan UPT tersedia di RSUD Dr. Soetomo.

Pembinaan Gepeng (gelandangan Boleh dibilang RSUD Soetomo dan pengemis), keduanya di Sidobagai “terminal” orang berobat, arjo. Pembangunan RSUD kemwalau cuma sakit diare atau flu baran RSUD Dr. Soetomo diatas agak lama. Bahkan di Graha lahan milik Pemprop, tentu telah Amerta, banyak pasien sekedar mengurangi biaya sampai 50%. istirahat akibat kelelahan. Diluar Setidaknya biaya pembelian layanan VVIP, RSUD Karanglahan tidak diperlukan lagi. Begitu menjangan sering kekurangan pula tidak perlu pembangunan ge-

Benarkah masyarakat (pasien) dimanjakan dengan berlakunya BPJS? Analisis (kemanjaan) ini diduga karena RSUD Dr. Soetomo, dan RSUD milik kabupaten/kota semakin dibanjiri pasien. Hal itu disebabkan, setiap pasien yang datang ke faskes tingkat pertama selalu “memaksa” minta surat pengantar rujukan (RSUD). Terutama Puskesmas dan Puskesmas pembantu di pedesaan tak kuasa menolak. Toh, biaya pengobatan sudah ditanggung BPJS, secara mandiri maupun subsidi bantuan iuran.

A

papun jenis layanan medis yang dibutuhkan wajib disediakan dan dilakukan oleh RS rujukan. Lebih lagi pasien dari daerah terdekat Surabaya (Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan serta Bangkalan), lebih suka langsung menuju RSUD Dr. Soetomo. Walau sebenarnya RS rujukan setempat di daerah masih mampu melayani.

Sehingga BLUD RSUD milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur itu menjadi jujugan rujukan. Walau harus rawat inap di selasar.

Harus diakui, secara psikologis RSUD Dr. Soetomo masih menjadi andalan masyarakat, golongan ekonomi menengah ke atas dengan layanan VVIP (Graha Amerta).

Juga andalan masyarakat miskin, dengan layanan BPJS maupun SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). RSUD Dr. Soetomo, secara image telah menjadi simbol ikhtiar terbaik untuk penyembuhan. Sehingga overload di RSUD Dr. Soetomo, mestinya direspons dengan menyediakan “RSUD Dr. Soetomo lain” di beberapa kawasan Jawa Timur.

Gejala overload di RS milik pemerintah propinsi itu, sebenarnya mulai terasa sejak 5 tahun terakhir.

Dalam laporan kegiatan operasional selalu tercatat tingkat BOR (bed occupantion rate, tingkat hunian) sekitar 70%. Meski tidak full-house benar, tetapi sudah sering pasien harus antre tempat tidur. Pasien dirawat berjejalan, sampai menempati selasar, sudah menjadi pemandangan biasa di RSUD Dr. Soetomo (Karangmenjangan) Surabaya.

Kondisi overload mengingatkan pada situasi 30 tahun lalu di rumahsakit RS khusus gawat darurat Simpang (kini berubah menjadi kompleks mall, hotel dan perkantoran). Pemandangan kumuh dan bau tak sedap keseharian yang tak menyehatkan. Setelah direlokasi menjadi satu dengan RS Karangmenjangan tapi dalam satu bangunan khusus yang memadai, keadaan menjadi lebih baik.

Setidaknya kumuh dan kotor tidak nampak lagi.

S

dung baru, karena cukup merehab gedung lama. Sehingga anggaran pembangunan RS baru bisa dicurahkan untuk pembelian alkes (alat kesehatan). Sampai hampir setara dengan yang tersedia di RSUD Dr. Soetomo Karangmenjangan.

Maka dengan anggaran Rp 1 trilyun, Jawa Timur sudah bisa memiliki empat sampai lima “RSUD kembaran” Dr. Soetomo.

Keuntungan lainnya adalah, distribusi dokter spesialis bisa dimobilisasi secara cepat, karena lokasinya berdekatan, dan tersambung akses jalan tol. Selebihnya, keniscayaan, Pemerintah berkewajiban memperbanyak dokter spesialis, sebagai tuntutan UU tentang BPJS. Kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian BPPT/Dikti).

Tentang penyediaan anggaran Rp 1 trilyun, sebenarnya tidak sulit benar. Bahkan tidak perlu menguras APBD. Melainkan dengan menerbitkan obligasi daerah.

Sejatinya, utang (pinjaman) daerah telah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 tahun 2011, khususnya tertuang dalam pasal 49. PP ini baru bisa dilaksanakan setelah 4 tahun lalu Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu Nomor 111 tahun 2011.

Berdasarkan peraturan tersebut, obligasi bisa ditawarkan untuk membiayai program yang dapat menghasilkan penerimaan.

Berdasarkan pengalaman BLUD RSUD Dr. Soetomo, penerimaan operasional dalam setahun bisa mencapai Rp 800 milyar sampai Rp 1 trilyun. Terutama dari sistem manajemen gendongngindit, antara pasien kelas 3 dengan pasien VVIP di Graha Utama.

Toh seluruh pasien telah dijamin BPJS, atau membayar tunai.

Tiada lagi pasien gratisan.

Sehingga dipastikan, penerbitan obligasi daerah untuk pembangunan RSUD Rujukan (BLUD), akan banyak diminati investor.

Hal itu terbukti dari menjamurnya pembangunan rumahsakit oleh pihak swasta, terutama untuk layanan VVIP. Padahal, seluruh pasien dari seluruh rumahsakit (dalam kondisi ke-darurat-an) pasti akan dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo. Setidaknya menggunakan dokter spesialis (dan guru besar) yang berkarir di RSUD. *) Yunus Supanto, wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik.

Ujian Nasional dan Evaluasi Nasional

epertinya, semangat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anis Baswedan, sedang menggebu-nggebu. Pasalnya, setelah mengganti kurikulum pendidikan, sekarang Anis Baswedan akan mengganti sistem Ujian Nasional (UN) menjadi Evaluasi Nasional (ENAS). Bukan tanpa alasan, akan tetapi pergantian tersebut setidaknya bertujuan untuk mengembalikan fungsi ujian tahunan tersebut. Sebab, Ujian Nasional dinilai sudah tidak layak menjadi penentu kelulusan.

Pembahasan masalah Ujian Nasional memang selalu menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.

Sebab, Ujian Nasional hanya dianggap sebagai perburuan nilai semata.

Sehingga, eksistensi pendidikan yang sesungguhnya justru terbuai oleh kepentingan ujian nasional.

Lebih tragis dari itu, Mantan Wakil Presiden Indonesia setidaknya menganalogikan Ujian Nasional dengan prinsip dagang atau bisnis.

Dalam analogi tersebut, siswa diibaratkan sebagai sebuah produk.

Apabila hasil Ujian Nasional para siswa tidak memenuhi standar.

Maka, produk tersebut dinyatakan cacat atau gagal. Sedangkan kegagalan produk tersebut diibaratkan dengan kegagalan pendidikan.

Jika seperti itu, analogi tersebut memang sangat bertolak belakang dengan eksistensi pendidikan. Sebab, sejatinya pendidikan adalah nilai-nilai tujuan pendidikan yang telah dicapai.

Bukan berarti siswa yang tidak bisa memenuhi standar kelulusan dianggap tidak memiliki peluang untuk sukses. Bisa jadi, seorang siswa yang kurang beruntung dalam memenuhi standar kelulusan memiliki nilai lebih dalam bidang lain. Seperti yang dikatakan

oleh Howard Gardner, menyambut datangnya manusia memiliki 8 Ujian Nasional, para macam kecerdasan siswa menggunakan (Multiple inteligent) cara-cara irrasional. yang berbeda-beda.

Para siswa datang Apabila Ujian Nake paranormal dan sional dijadikan tolok dukun untuk meminta jampi-jampi agar ukur kelulusan siswa atau bahkan hanya undimudahkan dalam tuk mengecek sejauh menghadapi ujian. mana keberhasilan Tidak hanya itu, para Oleh: satuan kurikulum yang siswa pun datang ke Indah Khoirotun Nisa makam para wali atautelah dicapai. Maka, siswa akan mendapatpun tokoh untuk memkan beban yang sangat inta keagungan dan keberat. Terlebih Ujian Nasional menberkahanya. Bahkan adapula yang imbulkan dampak dan mendorong merajahkan pensil dengan aksesoris siswa untuk berperilaku negatif. yang berlafadzkan islam. Tindakan Seperti kecurangan. Selain itu, semitersebut tentunya bertentangan sal dari sudut psikologisnya. Siswa dengan agama. Dalam islam, hal merasa tertekan dengan adanya tersebut sudah termasuk syirik.

Ujian Nasional. Yang parahnya lagi, Dalam menghadapi suatu perbanyak siswa mecoba bunuh diri masalahan, cobaan, bahkan dalam sebelum menghadapi ujian. menghadapi Ujian Nasional pun Karena mereka beranggapan yang menjadi tumpuan berdoa bahwa, ketika mereka tidak lulus untuk meminta pertolongan adaujian, maka mereka akan merasa lah hanya Allah yang maha Esa. sangat malu dan pupuslah masa deBukan dengan menyekutukan Alpan mereka. Dalam Undang-undang lah dengan melakukan tindakanNo. 20 tahun 2003 mengenai sistem tindakan yang tidak wajar. pendidikan nasional. Yang mana Undang-undang tersebut melalui Ujian Nasional atau peraturan pemerintah No. 19 tahun Evaluasi Nasional 2005 yang menyatakan bahwa, Santer terdengar bahwa Ujian perlu adanya standarisasi nasional.

Nasional akan digantikan denKendati demikian, yang menjadi gan Evaluasi Nasional. Menurut kontroversi sekarang adalah Ujian kabar yang ada, sistem Evaluasi Nasional dijadikan sebagai alat Nasional akan diberlakukan tahun pelaksana standarisasi nasional. ini. Ujian Nasional dan Evaluasi Nasional tentunya berbeda. Jika Mistisisme Ujian Nasional Ujian Nasional hanya berburu nilai Dalam menghadapi Ujian Nadan sebagai tolok ukur kelulusan sional, para siswa tentunya jauh-jauh siswa. Maka, ini berbeda halnya hari telah mempersiapkan diri. Baik dengan Evaluasi Nasional. secara lahiriyah maupun bathiniyah.

Evaluasi Nasional bertujuan Lahiriyah, dengan belajar sungguhuntuk memetakan pendidikan di sungguh. Sedangkan bathiniyah, Indonesia secara nasional. Yaitu, para siswa selalu berdoa dan memmengevaluasi siswa, guru dan persiapkan mental. Akan tetapi, yang satuan pendidikanya. Selain itu, terjadi sekarang ini adalah dengan Evaluasi Nasional tidak menjadikan

nilai ujian siswa sebagai salah satu indikator kelulusan. Akan tetapi sikap perilaku, moral, mengukur seberapa kualitas atau profesional guru dan sarana prasarana serta guru sebagai pendukung kompetensi sesungguhnya secara keseluruhan.

Dengan kebijakan baru dari Anis Baswedan, kita patut memberikan apresiasi yang baik. Sebab, selama ini Ujian Nasional dianggap tidak membangkitkan semangat guru dan siswa untuk berkreasi, berinovasi dan berkompetensi. Ujian Nasional saat ini pun tidak ada sistem yang mendukung adanya kejujuran dan menghilangkan kecurangan.

Dengan adanya perubahan sistem dari Ujian Nasional menjadi Evaluasi Nasional, diharapkan kebijkan baru tersebut mampu merubah citra pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Kemudian, Evaluasi Nasional harus mampu menjawab kecerdasan anak didik dan kemampuanya dalam bekerja.

Demikian pula menurut McNeil mengemukakan bahwa, evaluasi mampu memberikan 3 Informasi.

Pertama, penempatan. Dalam hal ini, penempatan berhubungan dengan level belajar. Yang mana anak tersebut dapat ditempatkan dan dapat menghadapi tantangan tanpa adanya frustasi. Kedua, mastery. Berhubungan dengan apakah anak sudah memiliki kemampuan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Dan ketiga adalah diagnosis. Yang berhubungan dengan pada bagian mana yang dirasa sulit oleh siswa. Wallahu a’lam bi al-sowab.

Sekretaris Umum di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN) dan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pon 3 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Penggorok Leher Dituntut 20 Tahun Penjara Gresik, Bhirawa Jaksa Penuntut Umum (JPU), Reza Prasetyo SH menuntut terdakwa Khoirul Anam (37) warga Dusun Gunung Sari, Desa Indrodelik, Kec Bungah dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Senin (2/2) kemarin.

Menurut pertimbangan Jaksa Reza, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana. Itu didasarkan dari keterangan saksi, dan alat bukti yang diperiksa di pengadilan. Terungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa, telah di rencanakan sebelumnya. ‘’Itu juga diperkuat kesaksian dari istri terdakwa sendiri yakni Siti Mar’atul Mahbubah, yang menerangkan sebelum terjadi pembunuhan yakni pukul 01.30 WIB dini hari. Sebelumnya terdakwa sempat menghubungi saksi sekitar jam 24.00, yang intinya akan membunuh korban Suyono. Jeda waktu satu setengah jam inilah, waktu yang digunakan terdakwa untuk berfikir bagaimana cara menghabisi korban,’’ papar Jaksa Reza.

Setelah berfikir akhirnya terdakwa mendapat kesempatan untuk menghabisi korban. Tepatnya hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 dini hari, pukul 01.30 WIB peristiwa pembunuhan itu terjadi. Korban dalam posisi tidur, kemudin terdakwa lalu mengambil balok kayu dan dipukulkan pada kepala korban sebanyak tiga kali.

Tak hanya itu, terdakwa lalu menggorok leher terdakwa menggunakan gergaji kayu hingga terdakwa tewas.Q kim

Ketua DPC PKB Siap Lawan Incumbent Kab Mojokerto, Bhirawa Ketua DPC Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Kab Mojokerto memastikan siap running dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto periode 2015 - 2020 mendatang. Ini berarti Ayni Zuhro, Ketua DPC PKB itu siap menjadi salah satu kandidat untuk melawan Mustofa Kamal Pasa (MKP) yang merupakan Calon Bupati (Cabup) incumbent.

Wakil Ketua DPRD Kab Mojokerto ini mengaku serius untuk bersaing dengan sang incumbent dalam pemilihan nanti. ‘’Saya minta doanya saja dari masyarakat, agar niatan saya untuk maju ini benarbenar terkabul,’’ ujarnya, Senin (2/2) kemarin.

Politikus berjilbab ini juga mengaku sudah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah Parpol. Salah satunya

dengan Partai Gerindra. ‘’Karena kursi PKB di legislatif masih belum cukup untuk mencalonkan tunggal, maka sudah otomatis PKB harus koalisi dengan Parpol lain.

Salah satunya memang dengan Gerindra,’’ tukasnya.

Secara hitungan matematis, PKB yang memiliki lima kursi di DPRD Kab Mojokerto masih membutuhkan lima kursi lagi untuk meraih tiket pencalonan

kariyadi/bhirawa

Ayni Zuhro kepala daerah. Dan itu bisa terpenuhi, jika PKB berhasil menjalin koalisi dengan Gerindra. Pasalnya, partai berlambang kepala garuda ini juga memiliki jumlah kursi yang sama. ‘’Kalau soal lobi politik tak hanya dilakukan dengan Partai Gerindra saja. Dengan

Ketua Dewan dan Kajari Donor Darah Gresik, Bhirawa Seperti tahun lalu, dalam menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2015. Berbagai kegiatan sosial dilakukan Komunitas Wartawan Gresik (KWG), seperti Senin (2/ 2) kemarin melakukan kegiatan donor darah yang diikuti seluruh unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda ) dan masyarakat.

Acara mulai dibuka pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB, secara bergantian dari unsur Forpimda datang ke Kantor Balai Wartawan di Jl Basuki Rahmat. Diantaranya Dandim 0817, Letkol Arm Hendro S, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Zulbahri Bachtiar, Ketua DPRD Gresik Ir H Abdul Hamid, dan beberapa perwira dari Polres Gresik.

Selain unsur Forpimda, beberapa perusahaan BUMN seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dari perwakilan PT Petrokimia Gresik juga turut serta yang diwakili hubungan masyarakat (Humas), dan beberapa masyarakat sekitar.

Menurut Sekretris HPN KWG 2015, Deny Ali, donor darah dalam rangkaian kegiatan HPN yang digelar KWG. Donor darah tak pernah tidak dilakukan, ini dilakukan karena keegiatan ini sangat mulia yang diperuntukan bagi yang membutuhkan.

Jumlah yang datang untuk mendonorkan darahnya dari tahun kemarin lebih besar dari sekarang. Dari rencana yang ditargetkan 40 orang, ternyata hingga jam yang ditentukan mencapai 70 orang.

Terpisah Ketua DPRD Gresik H, Abdul Hamid mengatakan, kegiatan positif ini harus disambut baik. Tadi juga sudah mengumumkan pada staf DPRD, pimpinan dewan dan anggota dewan.

Supaya juga ikut mendonorkan darahnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kejaksaan (Kajari) Gresik, Zulbahri Bachtiar, donor darah itu baik untuk sirkulasi tubuh. Dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.Q kim,eri

rokim/bhirawa

Ketua DPRD Gresik Ir Abdul Hamid, mendonorkan darahnya.

partai lain juga akan dilakukan,’’ ujarnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab Mojokerto, Hendra Purnomo tak menampik jika Ketua DPC PKB Kab Mojokerto sudah melamar partainya. Ini terkait dukungan saat pencalonan kepala daerah nanti. ‘’Memang sudah ada komunikasi politik dengan Bu Ayni Zuhro soal itu. Tapi soal finalisasinya, kita tunggu putusan dari DPP. Karena di Partai Gerindra soal rekomendasi bukan berasal dari DPC atau DPW, melainkan langsung dari DPP,’’ ucapnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kab Mojokerto ini juga mengatakan, di Partai Gerindra masih terbuka bagi calon siapa saja. Sebab, hingga kini partainya belum menemukan

figur yang pas untuk dijagokan. ‘’Sudah ada beberapa nama calon yang merapat ke Partai Gerindra, salah satu diantaranya Pak Bupati Mustofa Kamal Pasa. Malahan, beliaunya yang datang sendiri ke saya untuk minta dukungan partai,’’ tukasnya.

Hendra mengaku, Partai Gerindra tengah mencari sosok yang tepat untuk dijadikan jagonya. Sejauh ini, partainya masih belum merucutkan satu nama untuk dijagokan. ‘’Sesuai mekanisme partai, sebelum menurunkan rekomendasi, Partai Gerindra akan membuka penjaringan terlebih dahulu. Setelah itu, beberapa nama yang masuk, bakal diseleksi berdasarkan potensi, kapablitas dan elektabilitasnya,’’ pungkanya.Q kar

Tipu Umroh Janda, Oknum Dokter Ditahan di Lapas

Empat Terpidana Diduga Kabur Keluar Negeri Sidoarjo, Bhirawa Setelah berhasil mengeksekusi lima terpidana kasus korupsi. Selanjutnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo memfokuskan terhadap empat terpidana kasus korupsi lainnya yang diduga sudah kabur keluar negeri.

Untuk memperluas wilayah dalam memburu terpidana yang akan dieksekusi setelah perkaranya berkekuatan hokum tetap. Kejari Sidoarjo telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengejar empat terpidana itu. Setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus itu. ‘’Bahkan, salinan putusan telah diterima Kejari Sidoarjo,’’ jelas Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Sidoarjo Hartono SH, Senin (2/2) kemarin.

Menurut Hartono yang juga Humas Kejari Sidoarjo, keempat terpidana itu adalah Yakobus Musa yang tersandung kasus korupsi pengadaan lahan Puspa Agro, Desa Jemundo, Kec Taman. Agus Sukiranto kasus korupsi pengadaan lahan Gardu Induk (GI) PLN seluas 28.120 m2 di Desa Boro, Kec Tanggulangin yang dilakukan bersama Darmi sebagai bendahara Desa Buduran senilai Rp565 juta. Serta Bagus Sutjipto yang terlibat penyelewengan dana P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat).Q ach

5

ali kusyanto/bhirawa

Bagian Perekonomian Pemkab Sidoarjo menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) didapat, salah satunya untuk memonitoring keberadaan rokok-rokok illegal yang beradar di pasaran.

Dinkes dan RSUD Sidoarjo Tak Dapat Dana Hasil Cukai Sidoarjo, Bhirawa Dana Bagi Hasil Cukai Tem bakau (DBHCT) yang didapat Kab Sidoarjo tahun 2015 ini mendapat penambahan bila dibanding tahun 2014 lalu.

Dari Rp10,6 miliar kini menjadi Rp11.9 miliar.

Menurut Kasubag Pertanian Bagian Perekonomian Kab Sidoarjo, Ir Agung Sujiyanto, menyampaikan tahun 2015 ini, DBHCT itu diberikan pada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Tupoksinya.

Agung juga menjelaskan, seperti Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan, Dinsosnaker, Dinas Koperasi Perindag, Dinas Pertanian, BPMPKB dan Bagian Perekonomian. Sedangkan dua SKPD yang sudah dua tahun ini tak diberikan lagi. Yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Sidoarjo. Karena kedua SKPD itu sudah dapat dana dari pajak rokok.

Kepada SKPD penerima

DBHCT itu, Agung berharap, dana itu supaya digunakan sesuai dengan Tupoksinya masing-masing. Misalnya Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, DBHCT ini bisa dimanfaatkan untuk membangun jalan-jalan yang menuju lahan tanaman tembakau. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk membangun irigasi tersier untuk tanaman tembakau.

Disampaikan Agung, DBHCT yang didapat Sidoarjo berangsur naik ini. Sebab mulai banyak perusahaan rokok yang semakin sadar membayar pajak atau pita cukai. Perusahaan rokok mulai patuh membayar pajak, itu bisa dipengaruhi karena gencarnya sosialisasi ke desa dan kecamatan di Kab Sidoarjo yang ada perusahaan rokoknya. ‘’Juga dari hasil monevmonev yang dilakukan ke lapangan, yaitu ke pasarpasar tradisional yang diduga banyak beredar rokok illegal. Hasilnya kita la-

porkan pada bea cukai dan mereka mendatangi pengusaha rokok illegal yang ada,’’ papar Agung.

Agung juga menjelas, tahun 2012 lalu, DBHCT yang didapat Sidoarjo pernah sampai Rp16 miliar. Perolehan DBHCT yang didapat Sidoarjo yang paling tinggi. Bila dibandingkan dengan perolehan saat ini, ada penurunan sampai 50%.

Penurunan DBHCT itu, me nurut Agung, salah satunya disebabkan karena harga pita cukai rokok yang terus naik dan menjadi mahal. Sehingga pengusaha rokok yang ada di Kab Sidoarjo, khususnya yang termasuk dalam skala home industry tak mampu membeli pita cukai. ‘’Kalau mampu membeli, mungkin hanya mampu membeli setengah saja dari biasanya, atau bahkan ada yang sama sekali tak mam pu membeli, akhirnya mereka ini menjual rokoknya di pasar-pasar, tanpa ada pita cukainya,’’ kata Agung.Q ali

Kab Mojokerto, Bhirawa Seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter IS (43), warga Desa Sidokerto, Kec Dawarblandong, Kab Mojokerto, langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mojokerto, Senin (2/2) kemarin.

Dokter berjlbab ini dijeboskan ke Lapas setelah diamankan petugas Polsek Dawarblandong, Polres Mojokerto Kota.

Sebelumnya ia ditetapkam sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan umroh gratis kepada korbannya dan meraup uang hingga puluhan juta rupiah. Modus umroh gratis yang dilakukan, yakni kepada para korbannya, tersangka mengaku ada program umroh gratis untuk para janda.

Disebutkan hanya dengan membayar dana pendamping sebesar Rp5 juta hingga Rp7 juta per orang bisa berangkat umroh secara gratis ‘’Total korban yang sudah melapor ada empat orang.

Semuanya menunjukkan bukti kuitansi pembayaran,’’ terang AKP Soeharso, Kapolsek Dawarblandong.

Menurut AKP Suharso, penangkapan tersangka berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan. Bedasarkan laporan masyarakat itu, petugas langsung meluncur ke Kediri untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. ‘’Setelah dilacak, tersangka berada di Kediri. Petugas langsung berangkat untuk menangkap dan membawa ke Mojokerto,’’ tambah AKP Soeharso.

Soeharso menambahkan, pihaknya masih terus mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan itu.

Dari informasi yang dikumpulkan, diduga masih banyak korban lain yang masih belum terungkap. ‘’Kita akan terus kembangkan, karena masih berpotensi ada tersangka lain,’’ tandas Soeharso.

Selain tersangka, barang bukti yang diamankan di Polsek Dawarblandong, diantaranya tujuh lembar kuitansi, dengan rincian tiga lembar kuintansi dengan nominal Rp5 juta, dan kwitansi dengan nominal Rp6 juta, Rp7 juta dan Rp20 juta masing - masing satu lembar. ‘’Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP terkait penipuan dengan ancaman kurungan empat tahun penjara,’’ pungkas Soeharso.

Pengiriman tersangka ke Lapas Mojokerto kemarin dilakukan dengan pengawalan tiga petugas Polsek Dawarblandong. Setiba di Lapas, tersangka dilakukan pemeriksaan awal oelh petugas Lapas. Kemudian tersangka dikawal petugas Lapas masuk ke dalam sel tahanan.

Kepala Lapas Mojokerto, Urib Herunadi menjelaskan, jika status tahanan masih titipkan. Selama proses penyidikan, tesangka bisa dititipkan di Lapas dan masih menjadi wewenang penyidik dari kepolisian. ‘’Tahap awal, tersangka akan menempati ruang isolasi dulu untuk penyesuaian,’’ ujar Urib Herunadi.

Selama menjadi penahanan titipan, petugas kepolisian memilik kewenangan melakukan pemeriksaan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). ‘’Statusnya titipan dan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik kepolisian,’’ pungkas Urib Herunadi.Q kar

Pemkot Didesak Tertibkan Supermarket Jual Miras Kota Mojokerto, Bhirawa Komisi III DPRD Kota Mojokerto mengaku kecewa terkait masih maraknya penjualan Minuman Keras (Miras) di sejumlah supermarket di Kota Mojokerto. Komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini meminta agar Satpol PP menindak tegas aktifitas itu sebagai bentuk ketegasan Pemkot Mojokerto kepada supermarket yang memperjualbelikan Miras ilegal itu. ‘’Mestinya Satpol PP bertindak tegas, segera mengambil tindakan meski menghadapi pengusaha kakap sekalipun yang menjual Miras tanpa izin,’’ tegas Ketua Komisi III, Junaedi Malik, Senin (2/2) kemarin.

Menurut politisi asal PKB ini, pihaknya akan menabuh genderang perang terhadap adanya penjualan Miras. Aksi ini bagian dari perlawanan sejak jatuhnya 17 korban warga Mojokerto yang tewas akibat Miras pada Januari tahun 2014 lalu. ‘’Akibatnya sudah jelas, Miras itu membahayakan bagi masyarakat,’’ tambahnya.

Sebuah supermarket besar

di Jl Bhayangkara diketahui menjual Miras tanpa mengantongi izin. Sejumlah Miras kelas A dengan berbagai merek dipajang di rak bersama jenis minuman yang tak tergolong Miras. Miras yang dijual merupakan kelas A dengan kadar alkohol 5% ke bawah seperti bir dan bir hitam. ‘’Sejauh ini Supermarket Sanrio tak pernah mengurus izin penjualan Miras. Maka dipastikan Sanrio tak mengantongi izin penjualan Miras.

Kalau ternyata kedapatan menjual Miras, berarti telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag),’’ tandas Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo kemarin.

Lebih jauh Gaguk menjelaskan, hingga kini KPPT Kota Mojokerto hanya mengeluarkan tiga izin penjualan Miras.

Tiga izin itu diberikan kepada Carefour, toko di Jl Gajah Mada, Jl Residen Pamuji, dan Jl Majapahit. ‘’Izin dikeluarkan sudah agak lama. Setiap tiga tahun izin harus diperbarui atau diperpanjang,’’ urainya.

Terkait dengan Perda Miras, Gaguk mengatakan, meski Perda Miras sudah disahkan DPRD, namun Perda itu belum diberlakukan. Sehingga, regulasi perdagangan Miras hanya mengacu pada Permendag. ‘’Perda Miras saat ini sedang dikoreksi gubernur,’’ imbuhnya.

Meski Supermarket Sanrio tak mengantongi izin penjualan Miras, namun Gaguk mengaku pihaknya tak dapat menindak. Alasannya, lembaga yang dipimpinnya bukan lembaga penindakan. ‘’Satpol PP pun tak dapat menindak karena pelanggarannya bukan pelanggaran Perda. Silakan pihak yang berwenang melakukan penindakan atas pelanggaran aturan dari pusat,’’ kilahnya.

Sementara itu, dikonfirmasi masalah ini, Manager Supermarket Sanrio sedang tak ada ditempat dan hanya ditemui Kepala Satpam Swalayan Sanrio, Sudigno. ‘’Manager tak setiap hari ke sini. Soal perizinan, saya tak tahu. Nanti saya sampaikan ke manager,’’ ujar Sudigno.Q kar

kariyadi/bhirawa

Dokter IS dikawal petugas Polsek Dawarblandong menuju ke Lapas Mojokerto, Senin (2/2) kemarin.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Istri PNS Nekat Curi Inventaris Sekolah Kota Batu, Bhirawa Bukannya membantu tugas suami untuk menjaga keamanan barang-barang milik sekolah. Apa yang dilakukan Sulip PR (31), malah sebaliknya. Warga jalan Marsi RT 01.RW 02 Dusun Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut malah berbuat sebaliknya.

Sulip yang sehari-hari hanyalah seorang ibu rumah tangga ini malah memanfaatkan posisi suaminya yang menjadi penjaga sekolah untuk mencuri barangbarang inventaris milik sekolah tempat suaminya bekerja, yaitu di SDN Junrejo 2. Sulip mengaku berbuat nekat melakukan pencurian di sekolah tersebut untuk melunasi hutangnya. Sulip mengaku berhutang tanpa sepengetahuan suaminya.

Kenekatan Sulip ini membawanya berurusan dengan pihak kepolisian. Dia harus menghuni jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tentu saja kenekatan Sulip membuat suaminya yang sudah berstatus PNS sangat kaget. Karena dia tak mengira, justru istrinya yang menjadi aktor pencurian di sekolah yang dijaganya.

Kapolsek Junrejo AKP Joko Trisno Widodo, mengatakan awal kejadian SDN Junrejo II mulai kehilangan barangbarangnya sejak Juni 2014 yang lalu.

Barang-barang yang berhasil dia ambil, LCD merek epson, kamera digital merek canon, kalkulator merek Citizen, receifer parabola beserta remot control dan notebook, serta dan beberapa alat pecah.Q sup

Chikungunya Kembali Serang Kota Kediri Kota Kediri, Bhirawa Setelah satu bulan lalu wabah Chikungnya menyerang lingkungan Ngasinan, Desa Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri, kini wabah yang disebakan nyamuk ini kembali menyerang warga Kota Kediri, kali ini di Kelurahan Blabak yang ada di RT 16 RW 6, Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Ketua RT, Jumadi menerangkan Awalnya yang sakit hanya satu warga yang ada di dekat jalan besar, naamun saat ini penyakit chikungunya sekarang sudah menjalar pada puluhan warga, dalam waktu sekitar dua pekan. Menurutnya Penyakit itu mulai menyerang warga pada awal Desember 2014 lalu, sampai sekarang. Dan sampai saat ini, serangan nyamuk Chikunya terus menyerang warga.

"Warga yang terkena penyakit itu banyak yang mengalami kelumpuhan rata-rata hingga tiga hari. Satu RT hampir semua. Ya jumlahnya sekitar 70 %. Dan saat ini keadaan warga di sini masih dilanda penyakit menular itu," katanya.

Dia juga mengatakan , jika sudah melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah daerah , namun menurutnya hingga kini belum ada tindakan berarti dari pemerintah kota Kediri. “Sudah kami laporkan ke Kelurahan dan diteruskan ke kantor kecamatan. Tapi sampai sekarang belum ada fogging di tempat kami,” ujarnya.Q van

Save KPK-Polri Melalui Musik Keprihatinan Gusdurian Lumajang Himpun Seribu Tanda Tangan Pasuruan, Bhirawa Belasan aktivis Pasuruan melakukan aksi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri di depan gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (2/2). Aksi save KPK dan save Polri ini mendesak agar Presiden segera menyelesaikan kisruh yang terjadi di dua lembaga tersebut.

Dalam aksinya, para aktivis memainkan musik berjudul KPK vs Polri dan Satukan Langkah Demi Keutuhan Negara RI. Lantunan isi dari musik tersebut sebagai bentuk keprihatinan kisruh antara KPK dan Polri mencoreng dua lembaga penegak hukum.

“Seharusnya dua lembaga itu saling mendukung, tapi nyatanya malah kisruh. Kami minta kepada Presiden Joko Widodo supaya tegas dan cepat terhadap kasus ini. Bagaimanapun juga sikap tegas ini diperlukan agar institusi penegak hukum yakni Polri dan KPK tidak terseret dalam arus konflik dari kepentingan pihak lain yang akan melemahkan penegakan hukum,” teriak Umar Wirohadi, korlap aksi.

KPK memang lembaga yang memiliki tugas utama untuk memberantas korupsi. Namun, peran Polri juga tidak bisa disepelekan. KPK sebagai institusi harus dilindungi, tetapi oknum-oknum di KPK yang memang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus tetap diusut sampai tuntas.

Begitu juga apabila ada

petinggi Polri yang terindikasi korupsi, maka kasusnya juga harus diusut sampai tuntas.

“Pak Presiden dan wakilnya harus tegas dalam menjalankan mandat konstitusi untuk menegakkan Indonesia sebagai negara hukum dengan cara memberantas pelaku korupsi di lembaga-lembaga penegakan hukum,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga membagikan selebaran kertas intinya save KPK dan save Polri, berantas korupsi dan jangan biarkan korupsi hidup dibumi pertiwi ini.

Seribu Tanda Tangan Sementara itu, para aktivis yang tergabung dalam Jaringan Gusdurian Lumajang menggelar aksi turun ke jalan Senin (2/2). Mereka menghimpun tanda-tangan untuk penyelamatan KPK yang saat ini tengah berkonflik dengan Polri. ‘’Gerakan turun ke jalan bertajuk Save KPK ini melibatkan puluhan aktivis dan digelar di alun-alun Kabupaten Lumajang,’’ kata Andalan Ahmad Miraj, Koordinator Jaringan Gusdurian Lumajang.

Aksi ini sebagai bentuk

hilmi husain/bhirawa

Para aktivis Pasuruan memainkan musik di depan gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (2/2). Aksi save KPK dan save Polri ini mendesak agar Presiden segera menyelesaikan kisruh yang terjadi di dua lembaga tersebut. dukungan bagi gerakan Save KPK dengan target bisa mengumpulkan 1000 tanda tangan masyarakat. Aksi ini sebagai bentuk ketegasan yang senantiasa menginginkan KPK tetap ada. Aksi ini pun mengundang perhatian masyarakat yang kemudian antu-

sias membubuhkan tanda tangannya di atas kain sepanjang 10 meter yang telah disiapkan para aktivis.

Aak Abdullah Al-Kudus selaku mantan koordinator Jaringan Gusdurian Lumajang dalam kesempatan terpisah menegaskan dukungan terha-

dap KPK ini sebagai bentuk dukungan riil masyarakat yang berharap pemberantasan korupsi tetap berlanjut. "Jadi, siapapun yang berusaha melemahkan apalagi membubarkan KPK maka dia adalah musuh rakyat," tegas Aak Abdullah Al Kudus.Q hil,yat

Butuh Hampir Rp 1 Triliun Benahi Jalan Rusak Stok Darah Menipis, PMI Tulungagung, Bhirawa Perbaikan jalan beraspal yang rusak di Kabupaten Tulungagung tidak bisa sepenuhnya dapat selesai pada tahun ini.

Masalahnya, pembenahan jalan beraspal tersebut membutuhkan dana hampir Rp 1 Triliun.

“Sekarang untuk tahun ini (2015), kami hanya mendapat dana Rp 100-an miliar saja.

Dananya belum mencukupi untuk memperbaiki semunya. Ka-

lau mau semua baik setalh kami hitung besaran dana yang dibutuhkan sekitar Rp 800-an juta atau hampir Rp 1 triliun,” ujar Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung, Sutrisno ST MT pada Bhirawa, Senin (2/2).

Apalagi lanjut dia, dana yang dianggarkan ke Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya tersebut juga digunakan untuk perbaikan jembatan. “Jadi masih dibagi

wed/bhirawa

Salah satu jalan rusak di Kota Tulungagung yang sampai kini belum juga diperbaiki.

lagi untuk perbaikan jembatan.

Bukan hanya jalan,” tambahnya.

Namun demikian, menurut Sutrisno, ia tetap berusaha agar perbaikan jalan beraspal yang rusak dapat segera diperbaiki.

Utamanya jalan-jalan yang mengalami kerusakan berkategori berat atau parah. “Sudah banyak juga yang kami perbaiki. Bahkan jalannya sudah kami hot mix pula,” paparnya.

Penggunaan aspal hot mix itu dimaksudkan agar jalan bertambah mulus dan dapat bertahan lama. Apalagi lapisan aspal hot mix mencapai ketebalan 4 cm.

“Setelah jalan-jalan yang berada di pingiran sudah di hot mix semua, kami rencanakan juga jalan-jalan di dalam Kota Tulungagung nanti semua berhot mix. Saat ini kan baru sebagian jalan di kota yang berhot mix,” paparnya lagi.

Dari panjang jalan beraspal di Kabupaten Tulungagung yang mencapi 2.007 km, Sutrisno membeberkan sudah terjadi penambahan panjang jalan sepanjang 200 km. Dan kini yang mengalami kerusakan tidak terlalu banyak. “Tinggal 40% saja yang rusak,” klaimnya.Q wed

Komisi B Janji Fasilitasi PKL Pasar Tugu Malang, Bhirawa Persoalan yang mencuat antara pedagang resmi Pasar Tugu dengan para PKL, memantik perhatian Komisi B DPRD Kota Malang.

Ketua Komisi B, DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, dihadapan para PKL berjanji segera menggelar rapat dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata Kota Malang.

Rapat itu, khusus untuk membahas pedagang kaki lima (PKL) di jalan Tenes dan sekitar Pasar Wisata Tugu. Pihaknya berjanji, sebelum hari Minggu tanggal 28 Februari mendatang, sudah ada keputusan soal posisi PKL di Jl

Selasa Pon 3 FEBRUARI 2015

Tenes. Karena itu, ia meminta para PKL untuk bersabar dulu.

Menurut politisi PDI Perjuangan Kota Malang ini, penertiban PKL di Jalan Tenes untuk menindak lanjuti keluhan dari pedagang di Pasar Wisata Tugu. Penertiban kemarin untuk meredam gejolak pedagang Pasar Wisata Tugu. Dia tidak ingin ada gesekan antara pedagang dan PKL. Sementara itu, Koordinator PKL Jalan Tenes, Hermanto berharap, para PKL tetap bisa berjualan di Jalan Tenes. Jika tidak bisa, maka Pemkot Malang harus memberikan alternatif tempat lain.

Pihaknya juga sangat kecewa dengan tindakan Satpol PP yang

melakukan penertiban tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu. Padahal PKL di car free day tidak dipersoalkan, kenapa hanya dia dan teman-temannya, yang dipermasalahkan.

Sebelum ketemu dengan DPRD, para PKL bertemu dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Malang, Agoes Edy Proetanto dan Asisten I Mulyono. Agoes Edy Proetanto mengatakan, penertiban PKL di Jalan Tenes merupakan hasil rapat bersama dengan Komisi B Kota Malang, DPRD Kota Malang dan Dinas Pariwisata.

Rapat tersebut untuk menindak lanjuti keluhan pedagang Pasar

Wisata Tugu terhadap aktivitas PKL di Jalan Tenes. Pedagang meminta Pemkot Malang untuk menertibkan para PKL tersebut. Dalam rapat tersebut, meminta Satpol PP, untuk menertibkan PKL di Jalan Tenes.

Makanya minggu kemarin, pihaknya melakukan penertiban.

Agoes menuturkan, Satpol PP hanya berwenang menertibkan para PKL. Saol permintaan PKL agar tetap bisa berjualan di Jalan Tenes, Satpol PP tidak bisa memutuskan sendiri. Menurutnya, sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2000 dan SK Wali Kota Nomor 580 Tahun 2000, menyebutkan lokasi Jalan Tenes dan Jalan Semeru memang steril dari PKL.Q mut

Buka Layanan 24 Jam Bojonegoro, Bhirawa Sejumlah warga masyarakat yang membutuhkan darah dari PMI Bojonegoro, itu membuat kantor yang berada di Jalan Trunojoyo itu tak pernah sepi keluarga pasien. Lantaran, stok persediaan darah di PMI Bojonegoro terus menerus menipis.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak PMI Cabang Bojonegoro memberlakukan layanan 24 jam penuh. “Setiap hari sekitar 40 sampai 70 masyarakat mengantre minta darah,” ungkap Humas Unit Donor Darah (UDD) PMI Bojonegoro, Ali Safaat, Senin (2/2).

Ali Safaat permintaan akan darah dengan pemasukan darah dirasa tidak sebanding. Sebab perharinya perdonor yang datang minim, sehingga stok yang tersedia di Markas PMI hanya sekitar 10 sampai 20 kantong saja. “Sehingga kita melakukan terobosan-terobosan, untuk memenuhi permintaan,” jelasnya.

Ditambahkan, sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur, setiap masya-

rakat yang menginginkan darah diminta mengganti Rp 360.000. Dana tersebut sudah sesuai aturan dan peruntukan dalam pemenuhan darah. Dengan kondisi seperti itu, lanjut Ali Safaat, tentunya akan memberikan dampak bagi warga masyarakat yang membutuhkan darah dari PMI Bojonegoro.

Sebagai sarana operasional, pihak PMI Cabang Bojonegoro cukup terbantu dengan mobil dan bus donor.

“Kami terus berupaya agar kebutuhan masyarakat termasuk instansi seperti rumah sakit, bisa terpenuhi.

Sosialisasi dan jemput bola juga sudah dilakukan,” imbuhnya.

Untuk itu, Ali Safaat mengimbau agar masyarakat serta para pendonor darah meluangkan waktu untuk donor darah di kantor-kantor atau gerai layanan donor darah PMI. “Kami mengimbau warga masyarakat serta pendonor darah agar dapat meluangkan waktu mendonorkan darahnya.

Stok persediaan darah kami menipis,” pungkas.Q bas

bas/bhirawa

Petugas saat melakukan pengecekan kantong darah yang berada di dalam lemari penyimpanan stok darah.

Tipu PNS, Sindikat Penipuan Berkedok Investasi Online Disel Jajaran Reskrim Polres Situbondo kembali berhasil mengungkap kasus sindikat penipuan berkedok investasi online, kemarin. Kali ini, modusnya yang dijalankan pelaku cukup unik karena sambil mengajak korban bergabung bisnis online. Para korban sebelumnya diiming-imingi sejumlah penghasilan yang sangat menggiurkan.

sawawi/bhirawa

Kapolres AKBP Hadi Utomo beserta jajaran Reskrim saat paparan penanganan sejumlah kasus pidana dilingkungan Polres Situbondo.

Sejumlah pelaku spesialis penipuan bisnis online yang berhasil dibekuk polisi ini di antaranya bernama Agus Hermanto, warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Bondowoso. Pelaku yang masih berusia 34 tahun itu ditangkap polisi di rumahnya, sekitar pukul 11 siang kemarin. “Dia kami tangkap saat bersembunyi di rumahnya,” ujar salah satu polisi kemarin.

Polisi mengungkap penipuan berkedok bisnis via internet ini ini setelah sebelumnya menerima laporan dari salah seorang korbannya bernama Muhammad Munir. Korban yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo itu mengaku tertarik ikut bisnis online bernama SKB alias Sukses Makmur Bersama.

Diungkapkan Munir, untuk bergabung dengan bisnis online ini, tiap warga atau calon nasabah harus membeli akun Pin seharga 300 ribu rupiah. “Tak hanya itu, para calon korban juga dibebani biaya administrasi sebesar 300 ribu rupiah. Pelaku selanjutnya menjanjikan hasil 100 persen kepada korban selama dua pekan lamanya,” ujar Munir, di hadapan polisi.

Namun setelah korban membeli pin, lanjut Munir, hasil yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada. Akibat kejadian ini, setiap korban mengaku mengalami kerugian mencapai 10 juta rupiah.

Mendapati laporan korban ini, polisi kemudian melakukan sera-

ngkaian penyelidikan. Hasilnya dari tangan tersangka, Agus Hermanto, polisi berhasil mengamankan laptop, dua unit modem serta 4 ATM. “Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah buku catatan,” urai Kasubbag Humas Polres Situbondo, AKP Wahyudi.

Wahyudi menambahkan, tersangka Agus Hermanto, kini langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan, guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Saat ini, polisi masih mengembangkan penyidikan, untuk mengungkap kemungkinan masih ada korban lainnya,” pungkas Wahyudi.Q awi

JAWA TIMUR

Selasa Pon 3 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

Pemkab Keluhkan Masuknya LSM Luar Sampang, Bhirawa Pemkab Sampang, mengeluhkan sejumlah LSM luar Sampang tanpa ada kolerasi dan koordinasi masuk ke Kabupaten Sampang. Masuknya LSM atau Ormas tersebut sering kali menakutnakuti dan meminta data laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sampang, tanpa ada korelasi terhadap permintaan data tersebut, Senin (2/2).

Bupati Sampang KH. Fannan Hasib dalam kesempatan forum diskusi dengan sejumlah wartawan dan LSM, membenarkan bahwa belakangan ini pihaknya menerima laporan atau surat dari LSM atau ormas di luar Kabupaten Sampang. “Terkait kondisi tersebut saya selaku kepala daerah akan terus berkoordinasi dengan semua pihak, bahkan saya langsung mengintruksikan pada badan kesatuan bangsa dan politik (Bakesbangpol) Sampang untuk langsung berkoordinasi dan merespon persoalan tersebut,” kata Bupati.

"Berdasarkan laporan dan surat yang masuk, sejumlah LSM atau Ormas yang masuk ke Kabupaten Sampang di antaranya LSM Gafatar, LSM Bongkar, dan ada juga semacam ormas yang diduga ada aliran berideologi baru, dengan model mengirim buku dan bendera berlambangkan arab saudi, dan semua itu masih dikaji apakah nanti secara ideologi menyimpang atau tidak, namun pada intinya kondisi ini mau ditolak atau tidak, tergantung dari hasil kajian tim.

Oleh sebab itu, SKPD terkait seperti Bakesbangpol harus mengkaji dan berkoordinasi pihak-pihak terkait di Kabupaten Sampang,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Heru ketua Aliansi Jurnalis Sampang (AJS), dalam kesempatan forum Bupati Sampang bersama wartawan dan LSM di Kabupaten Sampang. Ia mengatakan kondisi maraknya LSM atau Ormas luar yang masuk Kabupaten Sampang, menjadi PR tersendiri bagi Pemkab Sampang.Q lis

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Vega, th. 2010, Merah Marun, AG6357RL, a/n. Jumiati, Dsn. Rowoubeng RT 03/13, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 225/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam Merah, AG3407RH, a/n. Wiwin Choirun Ni’mah, Ir, Ds/Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 226/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda Revo, th. 2009, Warna Hitam, Nopol AG5039TU, a/n. Novita Dia Wayasari, Dsn. Dwi Wibowo, Ds. Ngujang, Kedungwaru-T.Agung No. 227/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2010, Merah Hitam, AG2498RA, a/n. Sukatri, Ds. Gedangsewu, Boyolangu-T.Agung No. 228/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hitam, AG4676TZ, a/n.

Minto, Ds. Boro, Kedungwaru-T.Agung No. 229/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hijau, AG6441RL, a/n.

Saropah, Ds. Padangan, Ngantru-T.Agung No. 230/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, AG5071OL, a/n. Hendi Yusteja, Ds. Jatimulyo, RT 004, RW 004, Kauman-T.Agung No. 231/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2003, Hitam, AG3667TH, a/n.

Hendi Yusteja/Budi Astuti, Ds. Jatimulyo RT 004, RW 004, Kauman-T.Agung No. 232/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Beat, Merah, th. 2010, AG6188TY, a/n. Karyatik, Blimbing RT 03/05, Rejotangan-T.Agung No. 233/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Spd Mtr Minerva, th. 2013, Perak, AG3628RAA, a/n. Rohadiono, Perum Bumi Mas V-5 RT 03/RW 08, Ds. Tunggulsari-T.Agung No. 234/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3168 EU, a/n Supraminingsih, S.Pd, Ds. Besuki, rw 05/01, Ds. Besuki, rw 05/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 235/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5016 F, a/n Moch. Saleh, H. Ds. Gudang, rw 06/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 236/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2242 FB, a/n Budhi Rahardjo, Kel. Patokan, rw 01/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 237/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 430 UE, a/n Adi Wibawa, Ds. Asembagus, rw 04/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 238/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2433 EY, a/n Feri Rengga Ramadhan, Ds. Klampokan, rw 01/03, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 239/IMB/BI-II/2015

7

Sroedji Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional Jember, Bhirawa Bupati MZA Djalal menyatakan Alm. Letkol. (Inf) Moch. Sroedji Jember layak dan akan diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati Djalal saat bertemu dengan keluarga Almarhum Letkol (inf) Moch.Sroeji. Di Pemkab Jember, Senin (2/2) siang.

Selain itu, untuk mengenang 100 tahun kelahiran Letkol.

Moch.Sroedji yang jatuh 1 Februari 1915, Bupati menggelar napak tilas perjuangan alm yang akan dilesenggarakan hari Minggu 8 Februari 2015 yang dengan start di Desa lKarang Kedawung Mumbulsari.

"Kebetulan tanggal 8 Februari ini pas gugurnya beliau saat bertempur dengan penjajah belanda," ujar Irma Devita Purnamasari cucu dari alm Letkol. (Inf) Moch Sroedji Jember kepada Bhirawa kemarin. Selain itu, ujar Irma,

Bupati akan menggelar lomba karya tulis tentang Moch.

Sroedji dan Seminar Nasional yang akan digelar akhir Februari nanti.

Irma menuturkan respon Bupati Djalal sangat positif terhadap sosok dan figur kakeknya. Beliau kata Irma sangat antusias untuk memperjuangkan sosok Moch. Sroedji ini untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. "Ini moment yang pas untuk mengusulkan kembali kepada pemerintah agar alm mendapat gelar pahlawan nasional.

Karena masyarakat Jember membutuhkan sosok seorang pejuang yang akan menjadi panutan," katanm Irma.

Menurut Irma, alm Letkol.

(Inf) Moch sroedji sudah 2 kali diusulkan untuk menjadi Pahlawan Nasional, tapi tidak berhasil. Dengan adanya respon dari Bupati Jember ini, Irma berharap pengajuan gelar Pahlawan Nasional dapat disetujui oleh pemerintah.

"Kami bukan mengkultuskan kakek saya sebagai manusia, tapi kami ingin semangat dan ketauladanan beliau terhadap kecintaannya terhadap tanah air menjadi suri tauladan masyarakat utamanya generasi muda. Karena kami melihat saat ini, banyak generasi muda mengenal para pahlawan dari luar, yang itu belum tentu susai dengan kepribadian kita," tandasnya singkat.Q efi

efi/bhirawa

Bupati Jember MZA Djalal saat menerima buku tentang Letkol (Inf) Moch Sroedji dari Anak dan Cucu Letkol (Inf) Moch. Sroedji di Lobby Bupati (2/2).

Semua PNS Wajib Ikuti Screening

khoirul huda/bhirawa

Para aktivis PMII Cabang Tuban saat melakukan orasi di Depan Kantor Polres Tuban.

PMII Ngeluruk Polres, LMND Datangi Kantor DPRD Tuban Tuban, Bhirawa Sejumlah aktivis mahasiswa dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Tuban melakukan aksi unjuk rasa di tempat yang berbeda dan issu yang diusung juga berbeda.

Seperti halnya PMII Cabang Tuban, para aktivis pergerakan ini nglurug di Mapolres setempat sebagai reaksi adanya perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri yang saat ini lagi berseteru. "Kita ingin menyikapi adanya konflik KPK dan Polri, juga menyoroti kinerja 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi yang terkesan lembek,” jelas Ketua Umum (Ketum) PC PMII Tuban, Fatkhurrahman, dalam orasinya dari Universitas Sunan Bonang (Unang), Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo menuju ke Mapolres Tuban yang masih berada di jalan yang sama.

Dalam orasinya para aktivis meminta Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas. Supaya dua lembaga ini bisa kembali bekerja untuk penegakan hukum. "Kami meminta Komjen BG tidak dilantik, karena hal inilah yang menjadi penyebab kisruh antara KPK dan Polri, selain itu juga harus dihentikan upaya-upaya kriminalisasi para pimpinan KPK karena diduga kuat terkait dengan penetapan tersangka BG,” kata Fatkhurroman.

Organisasi kemahasiswaan yang dilahirkan oleh para aktifis yang beridologi ahlussunah wal jama'ah ini juga mengingatkan petugas mengenai pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Serta menuntut adanya sikap tegas dari kepemimpinan Polri apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. "Polri harus menjaga citra di tengah masyarakat, jangan sampai dibenci oleh masyarakat karena adanya oknum-oknum yang justru ikut melanggar hukum,” tegas Fathur.

Selain itu mereka juga mengingatkan supaya pimpinan Polri melakukan pengawasan ketat sampai ke daerah sehingga terbebas dari citra sebagai lembaga terkorup.

Usai melakukan orasi, mahasiswa kemudian ditemui langsung Kapolres Tuban, AKBP Guruh Arief Dharmawan.

Perwira yang baru beberapa minggu bertugas

di Kabupaten Tuban ini menyatakan siap menerima masukan dari pihak manapun, termasuk mahasiswa. "Terima kasih atas masukan dan kritikan kepada kita, untuk penegakan hukum, termasuk terhadap anggota sendiri tentu akan kita lakukan,” tegas Guruh.

Dia juga meminta supaya mahasiswa membantu mereka untuk ikut melaporkan semua tindak kejahatan. Terlebih apabila kejahatan itu dilakukan oknum petugas kepolisian. "Jadi yang salah itu oknum, bukan kepolisiannya,” terang Kapolres.

Tolak Freeport Sementara di tempat terpisah, para aktivis mahasiswa dari LMND Tuban menolak rencana pembuatan Smelter Freeport di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Aksi yang dilakukan sekitar tujuh mahasiswa ini dilakukan di bundaran Patung Letda Sutjipto, Tuban. Lokasinya tidak jauh dengan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Mereka melakukan aksinya dengan membentangkan spanduk, serta selebaran kepada pengguna jalan yang melintas di jalan setempat. "Kita menolak rencana pembangunan Smelter Freeport yang akan dilakukan di Gresik,”Kata Ketua LMND Tuban, Zaenal Syafii (2/2) di sela aksinya.

Para aktivis LMND ini menilai keberadaan Freport di Indonesia, dan juga akan berada di Kabupaten Gresik ini akan merugikan Indonesia. Karena sedikit memberikan kontribusi dan hanya mengeruk sumber daya alam.

"Kita tidak dapat apa-apa dari keberadaan freeport di Indonesia selama ini,” ujar Zaenal.

Dia menjelaskan, rencana pembangunan Freeport di Jawa Timur merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Selebihnya, dia juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut beberapa undang-undang yang dinilai liberal, dan tidak menguntungkan bangsa Indonesia.

"Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut UU liberal, seperti hal UU No 25 tentang penanaman modal, UU nomor 22 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta UU Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba dan lainnya,” tandas Zaenal.Q hud

Batu, Bhirawa Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu yang berumur di atas 35 tahun wajib menjalani screening atau pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini sengaja digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk mendeteksi dini adanya PNS Batu yang memiliki penyakit regeneratif. Pemkot tak ingin kinerja pemerintahannya terkendala adanya pegawai yang absen akibat penyakit ini.

Diketahui penyakit regeneratif ini biasa menyerang kepada orang yang tidak menerapkan pola hidup sehat. Penyakit tersebut antara lain, diabetes, stroke, jantung, hipertensi, kolesterol. Dua bulan lalu pemkot sempat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan.

Namun saat itu sifatnya tidak wajib dan hanya dimanfaatkan oleh mereka yang merasa memiliki gangguan kesehatan saja.

“Saat itu hasil yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersebut cukup mengejutkan. Banyak PNS Batu yang dinyatakan mengidap penyakit regenerative ini. Karena itu kita merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan kepada PNSD secara menyeluruh, sebagai upaya deteksi awal terhadap gangguan kesehatan,” ujar Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, usai memimpin kopi morning atau rapat internal SKPD, Senin (2/2).

Untuk memaksimalkan partisipasi PNS dalam screening kesehatan ini, maka Pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) sengaja melakukan sistem jemput bola.

Untuk itu Dinkes telah berkordinasi dengan 6 puskesmas yang ada di Kota Batu untuk melaksanakan program ini pada 4-18 Fabruari nanti.

Punjul menambahkan bahwa Pemkot sengaja memasukkan program pemeriksaan kesehatan ini kepada program

Dinas Kesehatan. Dengan demikian tidak ada pungutan biaya bagi mereka yang berniat memeriksakan kesehatannya. Namun jika ada PNS yang teledor dan ketinggalan mengikuti program ini, maka yang bersangkutan harus menunggu rolling pemeriksaan di SKPD tersebut selanjutnya.

“Masing-masing puskesmas akan mempersiapkan sebuah tim yang terdiri dari 3 petugas medis dan paramedis. Nantinya mereka akan mendatangi setiap SKPD untuk melakukan screening kepada para PNS yang ada di sana,” jelas Sekretaris Dinkes Batu, dr.Sri Hartati.

Sementara, Data di Dinkes Kota Batu diketahui bahwa bulan kemarin jumlah penderita Demam Berdarah (DB) yang dirawat di rumah sakit sebanyak 10 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dari bulan yang lalu yang sebanyak 18 penderita. "Meskipun jumlah penderita sudah menurun, tetapi kami akan tetap waspada. Karena saat ini masih berada dalam musim penghujan. Akibatnya ancaman terhadap penyebaran penyakit DB masih tinggi," ujar Sri Raharti.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan masyarakat untuk terus menurunkan jumlah penderita DB. Yaitu, menguras bal mandi, menutup kaleng dan drum yang berisi genangan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi sebagai sarang nyamuk DB. Lantas menaburkan bubuk abate di bak penampungan air. Selain itu bisa juga warga memelihara ikan yang bisa mengkonsumsi jentik nyamuk DB. “Dari 10 pasien DB yang dirawat di rumah sakit, saat ini sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak ada yang sampai meninggal dunia," pungkas Sri Raharti.Q nas

nas/bhirawa

Para PNS di Kota Batu dituntut untuk menjaga pola hidup sehat untuk menjamin terjaganya kinerja pemerintahan.

Tak Lagi Menempuh Dua Kilometer untuk Air Bersih Kawasan hutan dan perbukitan di Dusun Pasinan Desa Durikedungrejo/ Ngimbang membuat kawasan ini minim sumber air bersih. Saat musim kemarau datang, mereka harus menempuh jarak 2 kilometer untuk mencari air bersih di Telaga Duri.

suprayitno/bhirawa

Air bersih dari program bantuan Pamsimas saat dicoba Bupati Fadeli.

Siang itu Sriyono (43), warga Dusun Pasinan sedang bermain dengan putranya ketika Bupati Fadeli meresmikan proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di dusunnya. Dia menuturkan air bersih dari proyek yang baru selesai dibangun itu begitu besar manfaatnya bagi sekitar 70 kk warga Dusun Pasinan. Karena selama ini, dusunnya memang tidak memiliki sumber air bersih

yang meamdai.

Sehingga ketika musim kemarau menjelang, dia bersama warga dusun lainnya harus naik ke atas menuju dusun sebelah untuk mencari sumber air bersih.

Biasanya, sumber terdekat adalah di Telaga Duri yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumahnya. “Sekarang masyarakat Pasinan sudah tercukupi kebutuhan air bersih dari proyek ini. Bukan hanya untuk kebutuhan mandi

dan mencuci, air ini juga kami manfaatkan untuk memasak dan minum, “ ujar Sriyono.

Meski tandon air didirikan tepat di sebelah tugu masuk dusun yang berjarak 1 kilomter dari perkampungan, warga tidak perlu membawa jerigen untuk mengambil air.

Karena selain mendirikan tandon air, proyek itu juga sekaligus membangun jaringan air melalui pipa hingga ke rumah setiap warga di Dusun Pasinan.

“Besar harapan saya, dengan adanya pembangunan air bersih ini warga Dusun Pasinan tidak perlu lagi merasa resah ketika kemarau datang. Sehingga petani dapat beraktifitas di sawah tanpa

khawatir anaknya kekurangan air bersih, dan anak-anak kami bisa bersekolah dengan ceria,“ kata Fadeli seusai mencoba air bersih dari proyek Pamsimas tersebut.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Moch. Wahyudi menyebutkan, di tahun anggaran 2014, selain di Dusun Pasinan, juga dibangun proyek Pamsimas di 10 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp 2,220 miliar.

Selain itu juga ada proyek air bersih sejenis di 34 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp 4.819.162.000. Sedangkan di tahun ini, kembali dianggarkan sebesar Rp 4.828.311.000 proyek air bersih di 28 lokasi dan kegiatan Pamsimas di 10 lokasi senilai Rp 2.220.000.000.Q yit

OLAHRAGA

8

KONI Jatim Terima Anggaran Rp 208 M

LINTASAN

Sulsel Belum Pastikan Tampil di Kejurnas Remaja Makassar, Bhirawa Tim atletik Sulawesi Selatan belum bisa memastikan menurunkan atlet terbaiknya menghadapi Kejuaraan Nasional Remaja dan Junior di Jakarta, Maret 2015.

Pelatih Atletik Sulsel, Danil Lius di Makassar, Senin, mengatakan masih menunggu kesiapan anggaran dari Pengprov PASI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel untuk tampil pada ajang tahunan tersebut.

"Kami belum dapat kepastian apakah tetap bisa ikut atau tidak di kejurnas Jakarta. Kami sebagai pelatih tentu berharap bisa diberangkatkan demi peningkatan prestasi Sulsel," katanya.

Mengenai keterlibatan atlet di kejurnas remaja 2015, kata dia, memang lebih penting. Sebab kejuaraan ini sekaligus diputuskan sebagai bagian dalam babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat 2016.

Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kemampua atlet sambil menunggu rekoemndasi dari Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sulsel.

Ia menjelaskan, meski kejuaraan ini untuk tingkat remaja-junior namun jika ada atlet yang bisa memenuhi catatan waktu yang ditetapkan maka otomatis bisa berlaga di PON Jabar 2016.

"Ini salah satu ajang yang juga masuk hitungan PB PASI dalam menentukan atlet ke PON Jabar 2016. Intinya kejuaraan ini menjadi peluang atlet untuk bisa memperkuat tim di PON," katanya.

Pada pelaksanaan Kejurnas Remaja 2014, tim atletik Sulawesi Selatan mengirimkan 11 pelari terbaiknya diantaranya Juanda, Muhammad Hidayat (100-200meter putra), M Ilham Pratama (100-200meter putra), Michael (8001.500 meter putra), Bastian serta Muhammad Asdar di nomor lompat jauh.

Sementara untuk putri masing-masing Fitri,Yurmi Patampang (1.5005.000meter), Sinta Paelongan(400meter) Hasruni serta Nasirah di nomor 800 dan 1.500 meter putri.

Khusus Juanda dan Hasruni mengikuti kategori junior. Sementara sisanya bersaing pada kategori remaja.

Sulsel juga sukses merebut satu medali perak yang dipersembahkan Michael Anatotopy di nomor 800 meter putra remaja.

"Soal berapa atlet yang kita libatkan tentu tergantung kesiapan anggaran.

Kami sebagai pelatih hanya berupaya fokus meningkatkan kemampuan atlet," ujarnya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim kini bisa bernafas lega, setelah Pemprov Jatim mengucurkan anggaran Rp208 Miliar. Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya Rp120 miliar.

Timnas sepak takraw Indonesia bakal mengukur kemampuan dalam ajang internasional di Malaka, Malaysia.

Timnas Ukur Kemampuan di Ajang Internasional Malaysia Makassar, Bhirawa Timnas sepak takraw Indonesia akan mengukur kemampuan dalam ajang internasional di Malaka, Malaysia, 5-9 Februari 2015.

Ketua Bidang Pelatihan dan Pertandingan PB PSTI Saleh Gottang di Makassar, Senin, mengatakan keterlibatan atlet di ajang tersebut sebagai persiapan sebelum berlaga di SEA Games Singapura, Juni 2015.

"Timnas hanya akan tampil dalam nomor beregu di ajang tersebut. Kami tentu berharap seluruh atlet yanag diturunkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya sekaligus meraih prestasi maksimal," kata Sekretaris Umum PSTI Sulsel tersebut.

Pada kejuaraan dunia di Malaka 2015 itu, timnas Indonesia bergabung dalam Grup B bersama Singapura, Tiongkok, dan tuan rumah Malaysia. Dari Grup A dihuni tim kuat Thailand, Jepang, Korea Selatan dan Myanmar.

Mengenai peluang timnas di ajang tersebut, dirinya mengaku cukup optimistis dapat menjaga persaingan merebut prestasi. Pihaknya juga meminta seluruh atlet tetap fokus karena kualitas lawan yang memang cukup berat.

"Timnas hanya diwakili tim putra di ajang itu. Soal peluang, kami tentu

Pemain Arema Tak Diberi Jatah Libur Panjang Malang, Bhirawa Usai meraih dua gelar pramusim, yakni Surya Citra Media 2015 dan Inter Island Cup 2014 di Stadion Jakabaring Palembang, pemain Arema tidak diberi jatah libur karena Rabu (4/2) seluruh pemain harus mengikuti agenda latihan rutin.

Media Officer Arema Sudarmaji, Senin, mengatakan pelatih Suharno tidak memberi kesempatan pemain libur panjang karena "kick off" kompetisi resmi Liga Super Indonesia (LSI) sudah semakin dekat, sehingga harus mematangkan teknik dan kerangka pemain yang diproyeksikan untuk mengarungi LSI 2015.

"Februari ini 'kick off' kompetisi resmi sudah dimulai, sehingga pelatih menginstruksikan pemain langsung mengikuti latihan rutin. Setelah dari Palembang, hanya besok (Selasa, 3/ 2) libur dan Rabu (4/2) mulai latihan lagi untuk mempersiapkan kompetisi resmi, apalagi target yang dibidik manajemen adalah juara LSI 2015," ujarnya.

Pemain dan pelatih Arema bakal tiba di Malang dari Palembang sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung menuju Pendopo Kabupaten Malang diterima Bupati Malang, Rendra Kresna. Tiga piala yang berhasil

Selasa Pon 3 FEBRUARI 2015

direngkuh Singo Edan selama pramusim di bawa serta dan diserahkan Rendra Kresna, selaku Dewan Penasehat Arema.

Selain beraudensi dengan Dewan Pembina, pemain dan pelatih bersama jajaran manajemen Arema juga akan mengikuti konvoi mulai dari pintu masuk Kabupaten Malang dari arah Pasuruan, bahkan Aremania (suporter) Arema akan menunggu di Pasuruan hingga Lawang.

Konvoi tiga trofi pramusim yang diraih Arema akan diarak mulai dari Lawang menuju Pendopo Kabupaten Malang. "Seluruh pemain, pelatih maupun official Arema memang kita arahkan langsung menuju ke Pendopo Kabupaten Malang, tidak menuju mess dulu karena sekitar pukul 15.00 WIB, sudah ditunggu pak bupati," ujar Sudarmaji.

Sementara Aremania, katanya, sebagian besar juga diinstruksikan untuk menunggu di pendopo agar arakarakan (konvoi) tidak terlalu panjang dan mengganggu arus lalu lintas.

"Kami minta koordinator wilayah (korwil)-korwil untuk tidak semuanya menunggu pemain dan official Arema di Lawang atau Pasuruan, tapi langsung di pendopo," ucapnya.Q ant

optimistis melihat pencapaian atlet pada sejumlah kejuaraan sebelumnya," katanya.

Lebih jauh, Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PB PSTI) juga mengagendakan pelaksanaan kejuaraan nasional usia dini 2015 sebagai upaya memunculkan bibit baru yang dapat memperkuat timnas kedepan.

Mantan Ketua Harian PSTI Sulsel itu menjelaskan, pelaksanaan kejurnas usia dini itu juga dikarenakan tidak masuknya cabang sepak takraw dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2015.Q ant

Menurut Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung, anggaran dari Pemprov Jatim meningkat karena KONI memiliki sejumlah angenda yang membutuhkan uang cukup besar, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V di Banyuwangi, tryout cabang olahraga (Cabor) untuk persiapan PON Jabar 2016 dan penambahan cabor di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda).

"Banyak program yang membutuhkan anggaran cukup besar. Tahun 2015 ini ada Porprov dan cabor-cabor mulai banyak try out sebagai persiapan PON 2016, " kata Erlangga Satriagung, Senin (2/2).

Untuk penyelenggaran Porprov V Banyuwangi juga menelan anggaran cukup besar karena jumlah Cabor yang dilombakan maupun dipertandingkan lebih banyak dari Porprov IV Madiun 2013. Kemudian jumlah atlet di Puslatda juga bertambah banyak."Ada cabor yang atlet Pusltadanya berkurang ada juga yang bertambah. Cabor-cabor yang sebelumnya belum masuk Pusltada tahun ini ada yang masuk seperti golf, " ucap Erlangga.

Total, lanjut Erlangga, jumlah atlet Pusltada 2015 kini bertambah menjadi sekitar 600 atlet. Sedangkan tahun sebelumnya, kuota Pusltada hanya dihuni 450 atlet, "Otomatis juga membutuhkan tambahan biaya karena jumlah atlet Pusltada sekarang juga sembakin banyak, " ucapnya.

Sementara Ketua Bidang Perencanaan Anggaran KONI Jatim Aliadi Ika menyebutkan beberapa pos cukup menyedot biaya. Salah satunya, program try out luar negeri, "Uji coba luar negeri butuh biaya tidak sedikit.

Seperti atleltik dan renang try out ke luar negeri beberapa bulan, " ucapnya.

Terkait anggaran Porprov 2015 di Banyuwangi, Aliadi mengatakan, sudah dialokasikan bantuan dana sekitar Rp 18 Miliar. Jumlah ini juga meningkat dibandingkan anggaran Porprov dua tahun sebelumnya di Madiun sekitar Rp 12 Miliar, "Ada tambahan lima cabor baru yang dipertandingkan nanti, jumlah peserta lebih banyak, " tandasnya. Q wwn

Aji Ingin Main Cepat Surabaya, Bhirawa Strategi klub Spanyo yang mengandalkan speed and power bakal diterapkan oleh Pelatih Timnas U-23 Aji Santoso. Maklum mantan Kapten Persebaya itu penah menempuh pendidikan kepelatihan di negara Catalan itu.

Pelatih asli Malang itu menginginkan anak asuhnya bisa bermain dengan mengalirkan umpan pendek dengan passing-passing akurat untuk menembus pertahanan lawan.

Sistem permainan ini juga diterapkan oleh Klub Barcelona yang selama ini mengandalkan umpan-umpang pendek. Ia berharap anak asuhnya bisa menyesuaikan strategi itu.

"Saya mau sirkulasi bolanya cepat, passing bola-bola bawah, passing di antara lawan dan pasing ke depan," jelas Aji, Senin (2/ 2).

Gaya Aji ini hampir sama tatkala ia masih menjabat sebagai headcoach Persebaya. Saat itu Persebaya memiliki dua winger yang memiliki speed dan drible cukup baik yakni Mat Halil dan Anang Ma'ruf."Itu sedikitsedikit sudah mulai saya berikan kepada mereka. Karena ini juga banyak pemain yang baru," terang pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang ini.

Selama menjalani pemusatan latihan tahap kedua di Kota Udang, Timnas U-23 sudah dijadwalkan melakoni dua pertandingan uji coba.

Garuda Muda akan meladeni Timnas Suriah U-23, Sabtu (14/2), dan Malaysia, Selasa (17/2) mendatang. Q wwn

Sosialisasi Anti Narkoba BNNK Trenggalek di UDPK Durenan GUNA menciptakan dunia pendidikan bebas Narkoba, di kalangan dunia pendidikan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNK Trenggalek, melaksanakan kegiatan DIPA seminar tentang pemberdayaan masyarakat di lingkungan kerja swasta dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bagi Guru dan tutor PAUD di UDPK kecamatan Durenan pada Sabtu, (31/15) pukul 09.00 hingga selesai.

Seminar dengan tema “Pentingnya Pengenalan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sejak dini”, yang digelar di UDPK Durenan Trenggalek ini dibuka oleh Bapak Mulyatno selaku Penilik PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) UDPK Kecamatan Durenan, selanjutnya penyampaian materi oleh Kepala BNNK Trenggalek, I Made Arjana, S.H., M.H. dan Kepala Puskesmas Karangan dr. Tita Riskana.

Seminar sekaligus sosialisasi ini diikuti tak kurang dari 50 orang peserta itu diharapkan dapat menambah pemahaman akan pentingnya Upaya Pencegahan Narkoba Sejak Dini.

“Mari kita bersama sama untuk mem-

berantas narkoba, Mari kita bersama sama perangi Narkoba sejak dini, Dengan menanamkan pengertian anti narkoba sejak dini maka Indonesia diharapkan bisa bebas Narkoba.” Tegas Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana dalam sambutannya, kemarin.

Nara sumber yang sekaligus sebagai Kepala Puskesmas Karangan, dr. Tita Riskana mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka mengukur presentase Kalangan pendidikan negeri maupun swasta yang hidup sehat serta mencegah penyalahgunaan Narkoba agar bisa diatasi sejak dini. Q wek. adv

Aji Santoso

Selasa Pon 3 FEBRUARI 2015

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Tak Dihadiri KPK, Sidang Praperadilan BG Ditunda

Sekneg Paparkan Program Prioritas

Sidang praperadilan penetapan status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda hingga Senin (9/2) pekan depan.

Jakarta, Bhirawa Kementerian Sekretaris Negara memaparkan program-program prioritas dalam Rencana Strategis kementerian tersebut dalam kurun waktu 2014-2015-2019, yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI. “Program utama yang kami prioritaskan, pertama meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan teknis dan administratif kepada Presiden,” kata Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (2/2) kemarin.

Dia menjelaskan pelayanan teknis dan administrasi kepada presiden terkait penjadwalan dan teknis acara kepresidenan.

Selain itu, menurut dia terkait pengelolaan aset istana dan layanan teknis kenegaraan, dan komunikasi publik presiden.

“Kami juga menjalankan peningkatan kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam dukungan substansi kepada presiden dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Program prioritas kedua menurut dia peningkatan konsistensi regulasi dan kebijakan secara horizontal dan vertikal. Ketiga ujar Pratikno yaitu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara.

“Kementerian Sekneg memiliki tugas dan fungsi dasar memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara,” tuturnya.

Pratikno menjelaskan program prioritas itu harus ditopang reformasi birokrasi dengan penataan organisasi, tugas dan fungsi serta SOP dalam Perpres Nomor 81 tahun 2010 dan Permen PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010. ant

“Memutuskan sidang ditunda seminggu ke depan. Dan akan dilanjutkan pada Senin 9 Februari 2015,” kata Hakim Rizaldi Saprin di ruangan sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/ 2) kemarin.

Penundaan tersebut dikarenakan pihak termohon yakni KPK tidak memenuhi panggilan untuk hadir di persidangan perdana. Kuasa hukum Budi Gunawan, Frederich Yunadi sempat memohon izin kepada hakim untuk membacakan permohonan gugatan di muka persidangan. Namun hakim Saprin menolak permohonan tersebut.

“Kalau permohonan sudah dibacakan, berarti pemeriksaan sudah dimulai,” kata hakim. Sementara pihak termohon yang akan dilakukan pemeriksaan tidak hadir pada sidang hari ini.

Kuasa hukum juga sempat meminta penundaan sidang dipersingkat dari yang ditetapkan tujuh hari menjadi tiga

Komisi II Usul Pilkada Serentak 2016 Jakarta, Bhirawa Komisi II DPR RI mengusulkan penyelenggaraan pemilhan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada secara serentak pada Februari 2016.

“Penyelenggaraan pilkada secara serentak pada Februari 2016, Pemerintah dan KPU sudah lebih siap sehingga proses dan hasilnya akan lebih optimal,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Achmad Riza Patria di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (2/2).

Menurut Riza, panggilan Achmad Riza Patria, Panitia Kerja RUU Pilkada di Komisi II DPR RI pada Senin ini menyelenggarakan rapat finalisasi penyusunan RUU Pilkada.

Ia menjelaskan, dalam RUU Pilkada tersebut ada beberapa hal yang prioritas pembahasan, salah satunya soal jadwal pelaksanaan pilkada serentak.

“Dari hasil musyawarah dengan Pemerintah dan KPU, KPU menyatakan lebih siap menyelenggarakan pilkada serentak pada Februari 2016,” katanya.

Dari hasil musyawarah tersebut, kata dia, skema penyelenggeraan pilkada serentak akan dibagi menjadi tiga tahap yakni pada Februari 2016, pertengahan 2017, dan tahun 2018.

Menurut Riza, dipilihnya usulan penyelenggaraan pilkada serentak pada Februari 2016, selain KPU sudah lebih siap, pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menggantikan sementara kepala daerah juga tidak terlalu lama bertugas.

“Jika pilkada secara serentak diselenggarakan pada Februari 2016, ada sekitar 240 kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini meyakini, draf RUU Pilkada akan selesai difinalisisasi pada hari ini dan selanjutnya akan langsung di bawa ke Bamus. ant

Menaker Minta Praktisi TIK Miliki Sertifikasi Jakarta, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta para pekerja, praktisi, dan ahli yang menggeluti bidang teknologi informasi dan komunikasi melengkapi diri dengan sertifikasi kerja sehingga kemampuannya diakui secara internasional.

“Pada era globalisasi ini sertifikasi menjadi syarat utama bagi para pekerja TIK. Percepatan program sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi dan daya saing para Pekerja TIK di Indonesia,” kata Menaker usai Sosialisasi Sertifikasi Tenaga kerja Industri Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 di Jakarta, Senin (2/2) kemarin.

Menaker mengatakan peluang kerja yang tersedia di bidang TIK masih sangat terbuka namun seringkali banyak lowongan kerja di perusahaan ditingkat nasional maupun internasional yang belum terisi karena tidak sesuainya kompetensi dan minimnya sertifikasi kerja yang dimiliki pekerja.

“Pemerintah terus mendorong agar peluang kerja yang terbuka ini harus segera dipenuhi. Namun jangan lupa bagi para pencari kerja dan lulusan perguruan tinggi yang di bidang TIK agar melengkapi diri dengan sertifikasi kerja,” kata Hanif.

Sertifikasi dibidang TIK itu harus disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sudah diakui secara internasional agar mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain di kawasan ASEAN saat MEA 2015 diberlakukan.

“Peranan sertifikasi kompetensi sangat penting sebagai bukti otentik atas kompetensi kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan,” kata Hanif. ant

9

hari karena batas waktu persidangan praperadilan hanya tujuh hari. Namun lagi-lagi hakim menolak permohonan tersebut.

Hakim menilai persidangan akan dilanjutkan Senin depan agar bisa optimal melakukan persidangan tanpa ada hari yang terpotong.

“Kalau sidangnya dimulai Senin kita bisa melanjutkan sidang di hari Selasa, Rabu dan seterusnya,” ujar hakim Sementara hakim menilai sidang baru ditetapkan dimulai ketika pemeriksaan sudah dilakukan.

“Waktu ketentuan penyelesaian perkara praperadilan selama tujuh hari terhitung sejak permohonan dibacakan,” kata hakim. Sidang sempat tertunda selama tiga jam lebih dari yang dijadwalkan seharusnya pada pukul 09.00 WIB. Frederich sebelumnya mengatakan akan tetap melanjutkan persidangan meski di persidangan yang dilanjutkan selanjutnya KPK tidak

hadir lagi.

“Ya tetap kita lanjut, walaupun tidak ada KPK. Itu berarti mereka tidak menggunakan haknya,” kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menghadiri sidang praperadilan yang diajukan oleh calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan karena materi gugatan berubah.

“KPK hari ini tidak bisa hadir karena ternyata materi gugatan praperadilan dari pihak penggugat berubah (bertambah) dan itu baru sampai ke KPK, Kamis (29/1) malam,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (2/2).

“Sebenarnya hari Senin, 26 Januari 2015 tim biro hukum KPK sudah hadir, namun ternyata gugatan dicabut dan ternyata Kamis malam KPK baru menerima perubahan gugatan tersabut. Dalam sidang berikutnya, KPK siap hadir,” tegas Johan.

Budi Gunawan mengajukan praperadilan karena tidak menyetujui penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi

istimewa

Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan saat memberi penjelasan kepada sejumlah wartawan terkait transaksi-transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain pernah menyatakan bahwa pengajuan praperadilan Budi Gunawan salah alamat.

“Praperadilan sesungguhnya sesuai hukum acara, pene-

tapan orang menjadi tersangka di penyidikan itu bukan domain praperadilan. Praperadilan itu untuk salah tangkap atau salah tahan. Kalau proses penyidikan itu kan di proses hukum, lantas kepada tersangka diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum kalau misalnya di dalam penyidikan ada salah tangkap, salah tahan itulah praperadilan namanya,” ungkap Zulkarnain. ant

ASN Wajib Lapor Harta Kekayaan Menpan-RB : LHKASN Paling Lambat Tiga Bulan Jakarta, Bhirawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mewajibkan seluruh aparatur sipil negara untuk melaporkan harta kekayaan pribadi yang dimilikinya.

istimewa

Presiden Jokowi menjawab wartawan seusai membuka Raker Kemlu 2015, di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (2/ 2) kemarin

Dubes Harus Jelaskan Eksekusi Terpidana Narkoba Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, para duta besar (Dubes) Indonesia di negara sahabat, bahwa mereka juga memiliki tugas untuk menjelaskan kebijakan pemerintah melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap warga asing terbukti bersalah terlibat dalam kejahatan narkotika dan obatobatan (narkoba).

“Tugas dubes-dubes kita untuk menerangkan, untuk menjelaskan, kenapa hukuman mati itu dilakukan. Karena hukuman positif kita memang ada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai memberikan pembekalan pada Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Kementerian

Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/2).

Presiden menegaskan, bahwa eksekusi hukuman mati terhadap narapidana narkoba itu sudah diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan. Karena itu, menurut Presiden Jokowi, sosialisasi kebijakan hukuman mati itu perlu dilakukan agar negara lain dapat mengerti dan menghormati aturan itu.

“Para duta besar Indonesia di luar negeri harus bisa menyampaikan secara baik kenapa hukuman mati itu dilakukan,” tegas Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Ret-

no LP Marsudi mengatakan rapat kerja yang bertema “Diplomasi Untuk Rakyat: Meneguhkan Kehadiran Negara dalam Politik Luar Negeri” itu bertujuan untuk menyelaraskan langkah dan strategi diplomasi dan politik luar negeri Indonesia.

Menurut Retno, pembekalan dan interaksi akan dilakukan oleh para menteri, pejabat, dan pemangku kepentingan terkait kepada para perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Dengan pembekalan yang sifatnya konkret diharapkan para diplomat akan dapat bersuara satu dan melangkah dalam satu gerak untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia,” kata dia. ist.ant

“Kami buat terobosan untuk dipatuhi seluruh jajaran aparatur sipil negara guna memberantas korupsi,” kata Yuddy Chrisnandi di KemenPan-RB, Jakarta, Senin (2/2) kemarin.

Aturan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri PanRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), maka seluruh aparatur sipil wajib menyampaikan harta kekayaannya.

Ia mengatakan, aturan ini tidak hanya diperuntukkan pegawai negeri yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (esolon I dan II), tetapi juga diterapkan bagi pegawai esolon III, IV, V bahkan para staf.

Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, indikasi korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat eselon I dan II, tetapi bisa juga terjadi di eselon III, IV dan V. “KemenPanRB sudah berkoordinasi dengan KPK terkait aturan pelaporan harta kekayaan untuk aparatur sipil negara,” kata Yuddy.

Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang sejak lama.

Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dan juga pada Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib bagi penyelenggara negara.

“Perlu diingatkan kembali kepada seluruh instansi pemerintah untuk memerangi KKN, maka surat edaran ini diharapkan bisa men cegah semua potensi-potensi korupsi,” katanya.

Yuddy Chrisnandi menegaskan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) harus sudah disampaikan, paling lambat tiga bulan setelah kebijakan ditetapkan.

“Kebijakan ini sudah diterapkan dan KemenPanRB sudah menyelesaikan laporannya pada akhir Januari, untuk instansi lain paling lambat tiga bulan setelah dijalankan,” kata Yuddy Chrisnandi.

Yuddy menjelaskan selain harus disampaikan paling lambat tiga bulan, untuk pejabat yang baru diangkat batas waktu maksimal satu bulan setelahnya , baik mutasi atau promosi.

Kemudian, bagi pejabat yang berhenti dari jabatannya, laporan kekayaan maksimal satu bulan setelah tidak aktif.

Apabila aparatur sipil negara tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali (penundaan atau pembatalan) pengangkatan dalam jabatan struktural serta fungsional.

“Sanksi pelanggaran sudah disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku,” tutur Yuddy.

Laporan tersebut dibuat lebih sederhana, dan disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

APIP diingatkan bahwa para pejabatnya diminta wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi LHKASN, karena jika terjadi pelanggaran, sudah ada petugas yang berwenang menanganinya. Yuddy mengatakan kebijakan ini akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai tolak ukur tingkat kualitas birokrasi. ant

Abaikan Tanggungan, Ditjen Penjarakan Wajib Pajak Jakarta, Bhirawa Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melakukan tindakan memenjarakan Wajib Pajak (WP) berutang pajak Rp 6 miliar karena dinilai mengabaikan peringatan dan penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan instansi pemerintah itu.

“Tindakan itu kami lakukan kepada WP dengan inisial SC, sebagai penanggung pajak sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Tiga (PMA 3) bernama PT GDP,” kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Dadang Suwarna, Senin (2/2).

Menurutnya, saat ini WP tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, dalam istilah Ditjen

Pajak penahanan tersebut sama dengan eksekusi penyanderaaan. Sebelumnya Ditjen Pajak sudah melakukan penyitaan, pemblokiran rekening hingga pencegahan bepergian ke luar negeri.

Namun setelah masa pencegahannya berakhir, SC kembali aktif melakukan perjalanan ke luar negeri. Bahkan tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Untuk itu, pihaknya merasa cara negoisiasi tak berhasil maka upaya terakhir berupa penyanderaan (gijzeling) terhadap penanggung pajak ini harus dilaksanakannya. Dan tindakan itu terpaksa dilakukan bagi WP karena yang bersangkutan masih membandel.

“Padahal, kami sebagai bagian dari Ditjen Pajak akan selalu mempercayai itikad

baik WP dalam melunasi utang pajaknya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, semakin baik dan nyata itikad WP untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif

(hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh WP tersebut. Apalagi selama tahun 2014 hingga 26 Januari 2015, Ditjen Pajak telah memproses 568 usulan pencegahan

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dadang Suwarna sedang memberikan keterangan terkait penangkapan SC.

terhadap penanggung pajak yang mencakup 498 usulan pencegahan penunggak pajak selama tahun 2014.

Mereka terdiri dari 422 WP badan dan 76 WP orang pribadi berdasarkan tagihan pajak sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 3,47 triliun.

Sedangkan untuk 2015 ada 70 usulan pencegahan atas 57 WP badan dan 13 WP orang pribadi berdasarkan tagihan pajak sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 299,69 miliar.

“Kami mengimbau bagi WP yang memiliki utang pajak dan bagi Penanggung Pajak untuk segera melakukan komunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal tersebut dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya, khususnya perilaku yang kooperatif dalam proses penagihan pajak yang nyaman bagi WP,” katanya. riq

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs

Okupansi Hotel di Batu Merosot 60%

JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

Minta Larangan PNS Rapat di Hotel Ditinjau Ulang

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Kota Batu, bhirawa Pengelola hotel di Kota Batu mulai merasakan dampak yang signifikan atas larangan PNS untuk menggelar rapat di hotel.

Pasalnya, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tersebut membuat tingkat okupansi hotel di Kota Batu menurun hingga 60 persen.

Sumber: Bank Indonesia (28 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Kenaikan SHPR Tidak Pengaruhi Kondisi Pasar Surabaya,Bhirawa Harga Properti Residensial (SHPR) Sekunder di lima wilayah Kota Surabaya (Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, Surabaya Utara dan Surabaya Timur) pada triwulan IV-2014 mengalami kenaikan sebesar 4,53%. Meski demikian, kondisi pasar residen pada triwulan IV-2014 masih terlihat cukup aktif, terutama di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Barat.

Hal tersebut didorong oleh kenaikan harga tanah yang tercatat relatif lebih tinggi pada triwulan IV-2014 yang sebesar 5,15%. Tercatat kenaikan harga properti residensial untuk tipe menengah atas mencapai 4,54% sedangkan kenaikan harga rumah tipe menengah mencapai 5,53%.

Kenaikan terbesar untuk rumah sekunder tipe menengah atas terjadi di Surabaya Pusat yang mencapai 5,55%.

Pada daerah ini, sebagian besar masyarakat mencari hunian sekunder untuk dikembangkan sebagai fungsi komersial bukan residen, karena di wilayah ini terdapat banyak kegiatan komersial sehingga memiliki harga yang tinggi.

Pada rumah sekunder tipe menengah, kenaikan terbesar terjadi di Surabaya Barat yang mencapai 4,74%. Untuk sebagian besar, rumah sekunder tipe menengah atas lebih banyak diminati, sedangkan rumah sekunder tipe menengah banyak permintaan khusus dari agen untuk membeli rumah sekunder untuk dibangun menjadi rumah baru.

Kenaikan harga rumah sekunder tidak terlalu berbeda dengan kenaikan harga rumah pembuatan baru (Replacement Cost Of New/RCN). Q ma

Selasa Pon, 3 FEBRUARI 2015

General Manager Seulawah, Wien Sukariadi, mengakui, pendapatan hotel dan restoran yang dikelola turun sampai 60 persen dalam bulan Januari. Dampak kebijakan itu bakal sangat terasa pada bulan Maret-Juni. Dimana saat itu, kegiatan rapat-rapat Instansi Pemerintah biasanya meningkat. Jika larangan ini terus diberlakukan, maka bukan tidak menutup kemungkinan hotel di Indonesia kolaps dan gulung tikar.

Sebab kegiatan konvensi masih menjadi andalan utama hotel, khususnya hotel di Kota Batu. Semenjak dicanangkan Kota Batu sebagai kota konvensi, maka hampir semua hotel, baik kelas melati maupun bin-

tang melengkapi diri dengan ruang rapat atau hall.

“Jumlah tamu wisatawan dan peserta rapat PNS sama banyaknya. Hotel tidak bisa hanya mengandalkan tamu wisatawan, karena mereka kebanyakan menginap saat week end antara 1 sampai 2 hari saja,” tuturnya. Sementara kegiatan rapat biasanya digelar di hari efektif, sehingga bisa menutup kekosongan tamu di saat tamu sepi. “Instansi pemerintah yang menggelar rapat di Kota Batu kan tidak hanya Pemkot Batu, sejumlah pemda kab/kota dan provinsi juga sering menggelar rapat di sini,” tegasnya.

Dengan menggelar rapat di Kota Batu, maka mereka yang berasal dari luar daerah akan

Surat edaran Menpan RB membuat tingkat okupansi hotel di Kota Batu menurun hingga 60 persen.

mengginap antara 1 hingga 2 hari. Belum lagi kalau ada yang menggelar pelatihan, maka bisa berlangsung hingga 5 hari. Ditambahkan, kegiatan rapat instansi pemerintah memiliki andil yang cukup besar untuk mendongkrak

pendapatan hotel, yaitu berkisar antara 40 hingga 50 persen tiap tahunnya. Menurutnya, guna menarik kunjungan, pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan, fasilitas lebih baik, banyak diskon, dan pangsa pasar fokus sama

BBM Turun Belum Pengaruhi Inflasi Pemprov, Bhirawa Turunnya harga BBM beberapa waktu yang lalu belum berpengaruh terhadap harga barang dan jasa imbasnya inflasi Jatim pada Januari 2015 sebesar 0,20. Sementara nasional pada periode yang sama mengalami deflaasi 0,24 persen. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah mengatakan, mengatakan, pada Januari alam kurun waktu 13 tahun mulai 2003-2015 telah terjadi dua belas kali inflasi satu kali deflasi dan pada Januari 2015 merupakan inflasi terendah Menurut Sairi, dari delapan kota Indeks Hrga konsumen (IHK) di Jatim, pada Januari 2015 tiga kota mengalami inflasi dan lima kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Surabaya 0,41 persen, diikuti Banyuwangi 0,08 persen dan terendah di Malang 0,04 persen.

“Terjadinya inflasi di Jatim

tidak semata-mata kegagalan pengendalian harga oleh pemerintah, namun ada fenomena yang menarik, yaitu angkutan udara terutama Garuda yang mendapatkan keuntungan dengan frekuensi yang tinggi. Perubahan relatif harga tiket pesawat Garuda 83 persen,” katanya, Senin (2/1). Kelompok pengeluaran yang mengalami Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan 1,36 persen, diikuti sandang 1,16 persen, kesehatan 1,11 persen, perumahan, air, lustrik, gas dan bahan bakar 1,05 persen. Kemudian makanan jadi minuman dan rokok inflasi 0,74 persen dan terendah pada kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga 0,20 persen. Kelompok yang deflasi terjadi pada transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 3,01 persen.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya infla-

si adalah angkutan udara, tariff keretaa api, daging dan telur ayam ras, tukang bukan mandor, beras, emas perhiasan, sewa rumah, wortel dan upah pembantu rumahtangga. Tarif angkutan udara dan kereta api naik setelah diberlakukannya peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 tahun 2014 tentang tarif batas bawah angkutan udara sekurang-kurangnya 40 persen dari tarif batas atas.

Serta pengalihan subsidi untuk Kereta api ekonomi jarak jauh dan jarak sedang ke kereta api (KA) lokal dan KA komunter Sementara, lanjutnya, deflasi tertinggi di Jatim yaitu berada di Sumenep 0,27 persen diikuti Jember 0,24 persen, Probolinggo 0,20 persen, Kediri 0,19 persen dan deflasi terendah di Madiun 0,05 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran, enam mengalami inflasi. Q rac

travel dan coorporate.

Namun, jelas dia, usaha tersebut belum mampu menarik kunjungan. Sebab Kota Batu merupakan kota wisata keluarga, dimana ramainya hanya saat week end dan musim liburan sekolah. Q sup

Kota Jiang Men Jajaki Kerjasama dengan Kota Malang Malang, Bhirawa Kota Malang selalu menjadi daya tarik untuk dikunjungi dan dijadikan pilihan investasi. Geliat perdagangan yang terus tumbuh kembang, membuat investor tidak ragu untuk berinvestasi. Kota adengan predikat kota pendidikan, kota industri dan pariwisata ini, diam-diam mampu menarik minat pemerintah dan pengusaha kota Jiang Men Provinsi Guang Dong China untuk menjajagi kerjasama dengan kota Malang.

Kepala Bagian Humas Kota Malang, Nur Widianto, mengutarakan jika Perwakilan Pemerintah Kota Jiang Men, dipimpin Wu Gang, diterima Walikota Malang H. Moch. Anton, Senin 2/ 1 kemarin di rumah dinas Walikota Jalan Ijen 2 Malang. Dalam pertemua tersebut, ada tiga hal yang hendak disasar dalam kunjungan kerjasama tersebut.

Pertama untuk menjalin persahabatan, kedua dalam rangka kerjasama perdagangan dan pendidikan serta yang ketiga penjajagan investasi. Telah dinyatakan oleh Wu Gang pimpinan rombongan, dari Jiang Men. Wali Kota Malang, Abah Anton, menyambut positf kunjungan dari delegasi kota Jiang Men tersebut. Menurut Anton.

“Ada, banyak hal yang bisa dilakukan penjajagan kerjasama, satu di antaranya terkait dengan penanganan pendidikan,” katanya, Senin (2/2). Q mut

Badan Diklat Provinsi Jatim

Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik

Dana Desa untuk Memacu Perekonomian dan Pembangunan Keputusan pemerintah pusat untuk memberikan dana APBN kepada seluruh kepala desa, harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Selain itu aparat desa juga harus mampu mengelola keuangan agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

D

emikian disampaikan oleh Gubernur Ja tim DR H Soekarwo pada pembukaan Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, di Badan Diklat Provinsi Jatim Jl Balongsari Tama Tandes Surabaya, Senin (2/2).

Menurut pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu, posisi pemerintahan desa dalam stuktur pemerintah seperti ‘jangkar’ dari eksistensi pemerintah di atasnya. Pemerintahan desa berada paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. “Industri kecil di desa merupakan potensi yang wajib dikembangkan karena pasti berdampak positif,” katanya dihadapan 400 kepala desa.

Terkait dengan UU Desa, Pakde Karwo minta para kepala desa saat merumuskan kebijakan harus melalui musyawarah desa melalui Badan Perwakilan Desa (BPD), atau bisa dengan warga masyarakat secara langsung. Karena, pembangunan berkelanjutan, berpusat pada rakyat, inklusif dan partisipatoris (masyarakat diajak merumuskan). Selain itu, Pakde juga berpesan agar kepala desa lebih peduli dengan masyarakatnya, dan mendorong potensi desa termasuk industri kecil.

Saat memberi arahan, Gubernur menuturkan, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa perlu ada penguatan peran kepala desa dan perangkat desa serta mekanisme pengawasan pemerintah desa, penguatan organisasi dan institusi desa termasuk lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

Selain itu juga perlu mengoptimalkan ang-

garan desa dalam kontek hak dan kewajiban masyarakat desa dalam rangka kesejahteraan warga desa. Termasuk dalam penataan manjemen BPD, BUMD, inisiasi dan penguatan kerjasama antar desa dalam koordinasi kecamatan, kontekstualisasi peraturan pemerintah dengan kondisi alamiah dan kondisi social ekonomi desa, penguatan insfrastruktur desa, penguatan pendanaan program khususnya untuk mendukung optimalisasi potensi desa.

Untuk itu UU Desa harus dipandang sebagai suatu skenario masa depan. Desa memiliki status otonom terhadap pemerintah daerah dan terhadap pemerintah pusat. Namun otonomi desa tidak bisa diartikan sebagai kemerdekaan bagi desa dari otoritas pemerintahan di atasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Pusat melalui APBN 2015 mengucurkan anggaran sebagai dana desa yang terbagi di 30 daerah di Jawa Timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten ditambah satu Kota Batu. Total anggaran dana desa dari pemerintah pusat Rp1,16 triliun dan harus dibagi sebanyak 7.722 desa sehingga per desa ratarata mendapat Rp150 juta.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim Dr Saiful Rachman, MM, M.Pd mengatakan, diklat ini untuk meningkatkan kapasitas SDM para Kepala Desa supaya dapat melaksanakan tugas dan kewenangan lebih baik, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desanya.

Untuk putaran pertama tahun 2015, diklat yang berlangsung tgl 1 - 7 Pebruari ini diikuti 640 orang peserta, yang terdiri dari Kepala Desa Kabupaten se Jatim dan Kota Batu.

Dilaksanakan di dua tempat yaitu di kampus Badan Diklat Jatim di Surabaya dan di Jl Kawi Malang. Acara pembukaan dihadiri oleh Direktur Center for Secutiry and Welfare Stud-

Peserta diklat pengembangan kapasitas SDM Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik tahun 2015.

ies (CSWS) FISIP Unair, beberapa Kepala SKPD di lingkungan Prov Jatim, Kepala Biro Humas, para nara sumber, fasilitator, dan undangan lainnya. Q wwn*

ist

Didampingi Kepala Badiklat, Dr Saiful Rachman, Gubernur memukul Jatim, Dr H Soekarwo saat memukul gong sebagai tanda dimulainya diklat pengembangan kapasitas SDM Kepala Desa.

Gubernur Jatim Soekarwo saat menyapa peserta diklat pengembangan kapasitas SDM Kepala Desa.

Selasa Pon 3 FEBRUARI 2015

Upah Minim, Sopir Bus Damri Mogok Kerja l Sambungan hal 1

erasi dan berkumpul di pangkalan Jalan Jagir Wonokromo. “Kami menuntut upah layak dan komisi yang sekarang dipotong harap dikembalikan menjadi 20 persen. Kami meminta maaf kepada masyarakat Surabaya jika aktivitasnya terganggu akibat tidak adanya bus yang beroperasi,” katanya.

Frans menjelaskan untuk golongan IIC yang sudah kerja belasan tahun, hanya mendapat gaji Rp 2 juta per bulan. Itu sudah termasuk tunjangan. “Tidak hanya itu, komisi 20 persen dari pendapatan per hari tiap armada sekarang dipotong menjadi 10 persen,” ungkapnya.

Abdul Khonis, perwakilan sopir Bus Damri jurusan Bungurasih-Osowilangun atau P8 menjelaskan total jumlah bus Damri yang melayani rute P8 sebanyak 17 buah. Meski armada cukup banyak, P8 termasuk jurusan yang menghasilkan penumpang dengan jumlah besar. Khonis mencontohkan, tiap hari dia rata-rata menghasilkan setoran bersih Rp 700 ribu hingga Rp 1,3 juta. Setoran ini merupakan setoran bersih di luar biaya solar dan honor kernet.

Karenanya saat dilakukan pertemuan untuk menghapus fee 20 persen, maka para sopir langsung menolaknya. “Manajemen berdalih merugi, padahal bus saja dibelikan oleh pemerintah, setoran kami juga selalu baik, masak alasan merugi,” imbuhnya.

Total bus Damri di Surabaya mencapai 254 bus dengan total karyawan mencapai 576 orang.

Damri selama ini melayani beberapa rute yaitu Bungurasih-Osowilangon lewat tol (P8), Bungurasih-Tanjung Perak lewat tol (P4), BungurasihJoyoboyo (E1), serta Bungurasih-Tanjung Perak lewat Jalan Darmo (P1 dan PAC). Selain itu juga Bungurasih-Jembatan Merah lewat tol (P5), Jembatan Merah-Sidoarjo lewat tol (P3), BungurasihJuanda dan Juanda-Bunder Gresik. “ Tolong pemerintah harus tegas di sini.

Dan saya perwakilan para sopir memohon maaf pada masyarakat karena tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik,” ucap Korlap aksi, Supari yang masuk dalam golongan 2B dengan masa kerja 20 tahun ini.

Terpisah, General Manager (GM) Perum Damri cabang Surabaya Purwanto membenarkan adanya rencana penghapusan fee bagi pengemudi ini. Menurut dia, penghapusan ini semata karena perusahaan terus merugi setelah jumlah penumpang terus menurun.

Ditambah lagi ada kenaikan gaji tiap tahun. “ Saat ini, tiap hari jumlah penumpang Damri hanya 8 ribu penumpang atau mengalami penurunan sekitar seribu penumpang tiap tahunnya. jadi penghapusan fee itu hanya untuk tiga jalur saja, yaitu P8, P3, P4,” kata Purwanto saat ditemui di kantor Perum bus Damri Jalan Raya Kalirungkut.

Dengan minimnya penumpang, manajemen berharap tidak perlu kernet sehingga fee bagi sopir yang biasanya untuk menggaji kernet tidak perlu lagi diadakan.

Sementara itu aksi mogok kerja di depo Damri Jalan Jagir membawa dampak bagi calon penumpang yang berada di Terminal Oso Wilangun, Surabaya. Sebab ketika ditunggu terlalu lama, tidak ada satu pun bus Damri beroperasi di terminal tersebut. n geh

Bupati Ponorogo Siap Diperiksa Terkait Korupsi DAK l Sambungan hal 1

SAMBUNGAN Banjir Bandang Landa Bojonegoro, Bondowoso Siaga l Sambungan hal 1

karena meluapnya Kali Mekuris saat ini masih berlangsung. “Banjir di Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, masih berlangsung dengan ketinggian air berkisar 40-50 centimeter di jalan raya dan rumah warga,” jelas dia, Senin (2/2).

Ia menjelaskan banjir di Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, karena air Kali Mekuris melimpas di atas tanggul sepanjang sekitar 100 meter, yang kemudian merendam sejumlah rumah warga dan areal tanaman padi.

“Kami bersama masyarakat saat ini berusaha menutup tanggul dengan karung yang diisi pasir dan tanah untuk mencegah agar air Kali Mekuris tidak melimpas,” paparnya.

Ditanya berapa kerugian banjir di dua desa di daerahnya, ia mengaku belum tahu, sebab banjir masih berlangsung.”Yangjelastidak ada korban jiwa,” tandasnya.

Sesuai data di BPB setempat, sebelumnya, telah terjadi lima kali kejadian banjir bandang yaitu di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Desa Klino, Kecamatan Sekar, Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Desa Karangsono dan Sendangrejo, Kecamatan Dander, dan Desa Beji, Kecamatan Kedewan. “Lima kali ke-

jadian banjir bandang itu terjadi selama Januari,” ucapnya.

Sementara banjir bandang yang terjadi di sekitar lereng Gunung Ijen kawasan Jampit menyebabkan ratusan KK Desa Sempol, Kecamatan Sempol, Bondowoso terpaksa mengungsi ke lapangan desa.

Namun, Camat Sempol Tjagar Alam SSos memastikan jika akibat dari banjir bandang tersebut belum ada informasi adanya korban jiwa. “Sementara ini belum ada laporan adanya korban. Tapi kami masih melakukan pendataan dan penyisiran,” kata Camat Sempol Tjagar Alam kemarin.

Meski genangan air mulai surut, pihaknya tetap meminta warga untuk tetap di lokasi lapangan Kalisat milik PTP XII. Karena derasnya hujan yang terjadi dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan yang membahayakan terhadap keselamatan warga. “Kami khawatir ada banjir susulan karena daerah hulu dilaporkan masih hujan,” tutur Tjagar.

Informasi yang dihimpun di lapangan, air mulai memasuki rumah warga kemarin sekitar pukul 16.00 dengan ketinggian sekitar 50 cm. Karena debit air makin tinggi dan deras, ratusan KK mengungsi.

Air yang menggenangi rumah warga akibat hujan inten-

l Sambungan hal 1

kin seluruh jembatan timbang di Indonesia memiliki standar yang sama dan tidak ada yang tumpang tindih antara daerah satu dengan daerah lainnya,” kata Gubernur Soekarwo, Senin (2/2).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, pengelolaan jembatan timbang memang tidak bisa dipotong-potong. Harus ada satu kesatuan dan standar yang sama di tiap jembatan timbang di semua provinsi.

Tidak boleh ada perbedaan kebijakan di tiap provinsi, karena dampaknya akan dirasakan di semua daerah.

“Masalahnya itu ketika kebijakan antara Provinsi Jawa Tengah atau Jogjakarta berbeda dengan Jatim. Di lain pihak kendaraan barang yang melebihi muatan tertentu diperbolehkan jalan, sementara di Jatim tidak boleh. Itu yang jadi masalah,” ungkapnya.

Pakde Karwo memberikan usul, jika pengelolaan jembatan timbang masih tetap dikelola oleh provinsi, kebijakan yang bakal dikeluarkan jembatan timbang harus dibahas di Kementerian Perhubungan, agar semua jembatan timbang memiliki kebijakan sama. Sebab selama ini, kebijakan di jembatan timbang

banjir bandang di kawasan lereng Gunung Ijen, Bondowoso.

Dia juga menambahkan, ada banyak kawasan hutan milik Perhutani yang telah beralih fungsi menjadi lahan garapan warga ,yang berakibat tidak adanya area resapan hujan.

“Ada proses penggundulan hutan artinya ada perubahan peruntukan yang banyak digunakan untuk lahan pertanian.

Akhirnya, tidak ada resapan untuk air hujan, sehingga ketika intensitas hujan tinggi air akan menggerus lahan itu dan menyebabkan banjir seperti yang terjadi kemarin,” kata Chuk.

Sekitar 600 orang personel TNI, kepolisian, dan anggota masyarakat bekerja bakti di Kecamatan Sempol yang menjadi korban banjir bandang.

Mereka terdiri berasal dari Komando Distrik Militer 0822, Satuan Batalyon 514, dan Kepolisian Resor Bondowoso.

“Mereka bekerja sejak jam tujuh pagi tadi,” kata Komandan Kodim 0822, Letnan Kolonel Arhanud Sudrajat.

“Kami terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso, Jika hujan lebat berkepanjangan, kami siap mengantisipasi,” tambah Sudrajat.

Hendri Widatono, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan,

masih dibahas dan diputus di daerah, sehingga ada perbedaan kebijakan.

“Demi kepentingan masyarakat luas khususnya kelancaran distribusi barang, kita setuju kalau jembatang timbang ditarik pusat.

Kita tidak akan nggendoli. Namun alangkah baiknya jika jembatan timbang tetap dikelola provinsi, tapi semua keputusan atau kebijakannya bersumber satu, yaitu dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sehingga tiap daerah tidak ada perbedaan kebijakan,” katanya.

Pakde Karwo juga mengakui tidak masalah meski Pemprov Jatim sudah mengeluarkan uang banyak untuk membuat jembatan timbang di Jatim menjadi yang terbaik di Indonesia. “Tidak masalah.

Retribusi yang diterima juga bukan masuk sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) tapi kembali untuk biaya operasional,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, penetapan lokasi, pengoperasian dan penutupan jembatan timbang menjadi kewenangan pemerintah

pusat. Begitu juga dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga menetapkan isi yang sama.

Namun, lanjut Wahid, dalam UU 22 Tahun 2009 yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan dijelaskan, pengoperasian jembatan timbang bisa dilimpahkan ke provinsi. Dengan dasar itulah semua jembatan timbang di Indonesia sekarang dikelola provinsi.

“Nah, dengan adanya undangundang baru berupa UU 23 Tahun 2014 yang sekarang masih belum ada PP-nya, kita juga berharap nanti PP-nya juga sama. Yaitu tetap melimpahkan kewenangan pengoperasian jembatan timbang ke provinsi. Namun ada beberapa catatannya,” ungkapnya.

Catatan yang dimaksud Wahid adalah, semua kebijakan nantinya bersumber dari pemerintah pusat.

Sehingga provinsi tidak menerbitkan kebijakan sendiri-sendiri seperti yang sekarang terjadi. “Sekarang tiap provinsi memiliki Perda sendirisendiri. Makanya aturan di Jawa Tengah, Bali Jogjakarta berbeda dengan yang ada di Jatim. Dan itu sangat membingungkan kendaraan angkutan barang,” jelasnya. n iib

Puluhan Perangkat Desa Tolak Pemberhentian Jabatan 10 Tahun Desa, bahwa perangkat desa baru diberhentikan ketika telah berusia 60 tahun. “Seharusnya bupati paham ini, jangan memerintahkan pengangkatan perangkat hanya berdasarkan omongan saja,”ujar Sutrisno salah satu pendemo dalam orasinya.

Di samping menolak pemberhentian dan pengangkatan perangkat baru, aksi pendemo ini juga menuntut dicairkannya Tunjangan Perangkat Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) yang selama ini tidak diberikan.” Kami juga meminta tunjangan perangkat yang selama ini dipending segera dicairkan,”imbuh perangkat lain.

Sementara itu, beberapa perwakilan perangkat yang diterima Bupati Nyono Suharli bersama Wabup Hj Mundjidah Wahab, Sekda Ita Purba-

Cinta Anak Yatim

l Sambungan hal 1

piatu mulai sekitar 1980-an sampai sekarang, jumlah anak yatim piatu yang dirawat mencapai 200-an anak lebih. ‘’Anak yatim piatu yang saya asuh itu keluar masuk, dan Alhamdulilah banyak yang sukses,’’ kata Emi Rosadah, yang saat ini dipercaya jadi penasihat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Sidoarjo itu.

Menurutnya, kalau sudah bicara masalah hak dan kesejahteraan anak yatim piatu, semua akan dilakukan. Bahkan ia tidak takut dipecat dari PNS atau dipenjara sekalipun untuk menyampaikan kebenaran terkait hak dan kesejahteraan anak yatim. ‘’ Kalau itu betul-betul memang haknya anak yatim piatu, saya tidak takut untuk berbicara. Untuk apa takut, saya hanya takut pada Allah,’’ ujar perempuan yang lahir pada 1955 itu.

Hak-hak anak yatim piatu, menurutnya perlu dibantu untuk diperjuangkan. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa membantu mereka karena mereka memang tidak punya siapasiapa lagi. Menurut Emi yang saat ini bertugas di Dispendukcapil Sidoarjo itu, orang mungkin tidak peduli dan tidak tahu bagaimana kondisi anak yatim. Tapi bila sudah merasakan mengasuh anak yatim, pasti tahu susahnya kehidupan mereka. Mereka tidak bisa sekolah karena ditinggal mati orangtuanya.

Karena kecintaannya dengan anak yatim, Emi sempat mengungkapkan, ia tidak takut untuk minta izin ke atasan. Misalnya ketika harus mencari seorang anak yatim yang hilang. Ia harus tetap mencari, karena menurutnya itu sudah menjadi kewajibannya. “Beruntung pimpinan saya kala itu punya rasa sosial yang tinggi, jadi saya diizinkan,’’ katanya. n ali

sitas tinggi yang turun sejak pagi di kawasan hulu Sempol sehingga membuat anak sungai di kawasan pintu masuk wisata Gunung Ijen tak mampu menampung sehingga meluber ke permukiman warga.

Sementara itu, Humas Perum Perhutani KPH Bondowoso Sunaryo mengatakan, banjir yang menggerus permukiman warga di Desa Kalisat dan Sempol diakibatkan tingginya intensitas hujan yang terjadi. Pihaknya tidak menampik bahwa air berasal dari kawasan gunung Suket yang merupakan kawasan hutan gunung lindung. Namun, Sunaryo menegaskan, kondisi gunung Suket memang bukanlah hutan dengan pepohonan melainkan semak belukar.

“Banjir itu menurut saya karena intensitas hujan yang tinggi. Kalau dilihat memang dari gunung Suket yang masuk kategori hutan lindung. Kondisinya memang seperti itu, siklusnya setiap 5 tahun pasti kebakaran, tapi kebakaran itu juga cepat tumbuh karena ilalang saja,” kata Sunaryo.

Salah satu pegiat lingkungan Bondowoso Chuk S Widarsa menuding banyaknya areal hutan yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian, ditengarai menjadi penyebab

Jatim Usulkan Jembatan Timbang Tetap Dikelola Provinsi

menghadapi pemeriksaan tersebut, termasuk soal penasihat hukum yang siap mendampinginya di sela pemeriksaan. Ia hanya memastikan akan hadir tepat waktu sesuai surat panggilan yang akan dilayangkan Kejaksaan Negeri Ponorogo kepadanya.

Kepala Kejaksaaan Negeri Ponorogo Sucipto menyatakan, rencana pemeriksaan Bupati Ponorogo Amin tersebut merupakan tindak lanjut dari penyebutan nama Amin oleh satu tersangka dan satu saksi dalam kasus dugaan korupsi DAK tersebut. Tersangka yang menyebut nama Amin adalah Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih.

Melalui kuasa hukumnya Indra Priangkasa, Wabup Yuni Widyaningsih, menyatakan pertemuannya dengan tersangka Nur Sasongko yang merupakan Direktur CV Global Inc sebelum ada lelang DAK, merupakan perintah dari Bupati Amin.

“Kami harus memanggil Bupati Amin untuk klarifikasi. Supaya jelas, supaya tahu ujungnya kasus ini,” kata Sucipto kepada wartawan. n adi

l Sambungan hal 1

11

l Sambungan hal 1

wati serta anggota Komisi A DPRD di Ruang Surodiningrat dan juga pihak kejaksaan mewakili pengacara negara belum menemukan titik temu. Perwakilan perangkat malah meninggalkan forum saat Bupati Nyono akan menjelaskan terkait tuntutan sebagian perangkat.

Bupati Nyono mengatakan bahwa perangkat desa yang masa jabatannya habis sebelum 15 Januari 2014 maka sesuaiaturanmemangharusdiberhentikan.

Dan itu kewenangannnya kepala desa. “ Masa jabatan 10 tahun itu pengangkatannya berdasarkan Perda No 2 Tahun 2000 maka memang sudah habis masa jabatannya,”ujarnya seraya mengatakan pihaknya sesungguhnya sudah berusaha mencari cantolan bagaimana masa jabatan perangkat desa itu bisa 60 tahun namun tidak bisa.

Bupati menambahkan, bagi jaba-

tan perangkat desa dengan usia 60 tahun adalah perangkat desa yang masa jabatannya belum habis pada saat diterbitkannya Perda baru yang sudah menyesuaikan dengan UU No 6 Tahun 2014. “ Kita tidak kaku, semunya kita kembalikan ke desa, kita hanya memproses,”tandasnya.

Terkait tunjangan perangkat yang dituduhkan adanya penyimpangan sejak 2011, bupati membeberkan bahwa tidak ada penyimpangan TPAPD karena hasil temuan BPK jika tidak memberhentikan perangkat yang telah habis masa jabatannya dan terus diberi tunjangan malah salah. “Alhamdulillah hasil BPK kita Wajar Tanpa Pengecualian. Kita pertahankan supaya tidak cacat di situ, anggarannya TPAPD masih ada di DPPKAD, tidak ada penggelapan atau korupsi,”pungkasnya. n rur

dan Kedaruratan Badan Pe­ nanggulangan Bencana Daerah Bondowoso, mengatakan kemarin mereka bekerja memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang rusak. “Sementara BPBD membuat dapur umum,” katanya.

Salah satu yang menjadi perhatian BPBD adalah pemenuhan air bersih. “Setelah banjir bandang, 130 rumah terdampak kesulitan mendapat air bersih, karena instalasi air bersih rusak,” kata Hendri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep mencatat, sedikitnya 327 rumah dan 80 hektare sawah terendam banjir akibat hujan. Dari 327 rumah itu tersebar di 4 desa yakni Pajagalan, Kolor, Pabian dan Marengan Daya, masing-masih kecamatan Kota Sumenep.

Kepala BPBD Sumenep, Koesman Hadie mengatakan, hasil pendataannya sebanyak 327 rumah yang terendam banjir itu terbanyak di Kelurahan Pajagalan yakni 155 rumah, disusul Desa Kolor sebanyak 146 rumah, Pabian 10 rumah dan Marengan Daya 7 rumah.

“Ratusan rumah itu terendam air karena terjadi hujan deras di sekitar Kota Sumenep, tapi tidak sampai lama,” kata Koesman Hadie kemarin. n bas, mb7,sul

Anggaran Dikepras, Anggota Dewan Ramai-ramai Maju Pilkada 2015 l Sambungan hal 1

PDIP, Nasdem, Hanura dan Demokrat. Untuk Gerindra tidak terlalu inten karena Gerinda sendiri akan maju dalam Pilkada 2015 dengan mengantongi 9 suara dari 10 suara yang dibutuhkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E dari FPAN Suli Da’im mengaku dirinya dicalonkan partainya untuk maju dalam Pilkada Ponorogo.

Namun demikian dia lebih memilih menunggu hasil survei yang telah dilakukan di internal partainya sejak dua minggu lalu.

“Memang kami tengah menunggu hasil survei yang dilakukan di internal partai. Terlepas dari itu semua kalau memang rakyat menghendaki saya maju, sebagai wakil rakyat saya akan maju,”tegas pria asli Lamongan ini.

Dengan majunya Suli Da’im sebagai Cagub Ponorogo nantinya akan bersaing ketat dengan Sugiri Sancoko yang juga anggota DPRD Jatim dari FPDemokrat.

Kabarnya Sugiri mendapat dukungan penuh dari partainya dan siap maju dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim M Eksan dari Fraksi Nasdem Jatim mengaku namanya muncul berdasarkan hasil survei partai dan pihaknya sudah membangun komunikasi dengan sejumlah pihak. “Yang pasti kemanapun partai meminta, sebagai kader partai saya siap ditempatkan di manamana,”paparnya berse-

mangat.

Seperti diketahui, selain Miftahul Ulum, anggota F-PKB DPRD Jatim yang bakal maju di Pilkada adalah Badrut Tamam di Sumenep dan Makin Abbas di Lamongan. “Mereka memang memiliki potensi maju di Pilkada, bahkan sebagian sudah direkomendasi oleh DPC PKB setempat. Namun keputusan akhir tetap ada di DPP yang juga mengacu hasil survei,” jelas Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar.

Daerah lain yang banyak diperebutkan anggota DPRD Jatim yakni Pilkada Kabupaten Ponorogo. Setidaknya ada tiga anggota dewan Jatim yang akan maju.

Di antaranya, Sugiri Sancoko dari FPD, Suli Daím dari FPAN dan Nur Sucipto dari FGerindra.

Nama-nama lain yang digadang-gadang maju di Pilkada serentak di Jatim yang mengemuka ke publik adalah Ketua FPKS DPRD Jatim Yusuf Rohana maju di Pilkada Kabupaten Mojokerto, dr Agung Mulyono anggota FPD DPRD Jatim maju di Pilkada Banyuwangi.

Kemudian Ketua FPDIP DPRD Jatim Suhandoyo maju di Pilkada Lamongan, Edi Paripurna anggota FPDIP maju di Kabupaten Pasuruan, Gatot Supriyadi anggota FPDIP maju di Kabupaten Mojokerto, Gunawan anggota FPDIP maju di Kabupaten Malang dan Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Soenarjo dari FGerindra maju di Kota Blitar. n cty

Mayoritas Sekolah Pilot Project Tak Siap Gelar UN CBT kesanggupan sampai batas yang ditentukan habis pada 30 Januari lalu. Termasuk Kota Surabaya yang lebih dulu mempersiapkan UN CBT juga tak lebih siap dari daerah lain.

“Sampai saat ini belum ada separo sekolah pilot project yang memberikan report ke kita terkait kesiapan. Ada juga yang mengirim report tapi intinya tidak sanggup,” kata Kabid

Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas Dindik Jatim Bambang Sudarto saat dihubungi, Senin (2/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, di Jatim terdapat 198 sekolah yang dinominasikan sebagai sekolah pilot project pelaksana UN CBT. Sekolah yang dinominasikan itu bisa melanjutkan untuk melaksanakan UN CBT jika memberi jawaban ke Puspendik dan Dindik Jatim terkait kesiapan paling lambat pada 30

Januari. “Kalau tidak memberi kesanggupan berarti dinyatakan tidak sanggup,” kata Bambang.

Bambang menuturkan, sekolah yang tidak sanggup tersebar di sejumlah daerah. Dia mencontohkan di Kabupaten Pacitan, dari tiga sekolah yang ditunjuk hanya dua SMK yang sudah siap. Selain itu, Kota Madiun dari enam sekolah yang ditunjuk, dua SMA yang tidak siap. Surabaya yang kuotanya paling banyak, yakni 26 sekolah, tidak lebih dari

lima sekolah yang sudah memberi jawaban kesiapan.

“Kami menganggap ini wajar karena sosialisasi yang diberikan dari pusat sangat mepet waktunya. Karena itu kami berharap ada kelonggaran waktu dari Puspendik,” kata Bambang.

Kasi Kurikulum Dindik Jatim Eka Ananda menambahkan, waktu yang diberikan Puspendik untuk mengumumkan sekolah pilot project tidak lebih dari tujuh hari dari batas waktu

yang ditentukan. Data sekolah sasaran itu baru diterima pada 23 Januari melalui email.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengakui ketidaksiapan sekolah-sekolah di Surabaya. Hal ini didasari sejumlah alasan, selain sarana-prasarana juga karena faktor SDM. “Yang paling penting SDMnya. Kesiapan mental siswa dan guru yang mengawasi itu harus disiapkan betul. Karena itu untuk tahun ini mungkin Surabaya tidak dulu,” kata Ikhsan. n tam

Lakukan Peremajaan Tanaman Apel dengan Varietas Unggul dari Australia l Sambungan hal 1

dunia. Berbagai langkah konkrit untuk memberdayakan petani, khususnya petani buah harus segera diambil.

Pemkot Batu sendiri dalam 10 tahun terakhir sudah berupaya melakukan peremajaan tanaman apel dengan berbagai varietas unggul dari Australia.

Selain itu juga melakukan terobosan dengan mengubah pertanian anorganik menjadi pertanian organik, agar kesuburan tanaman apel tetap terjaga dan kualitas buahnya kembali membaik.

Tak hanya itu, untuk budi daya jeruk, Pemkot Batu juga telah membagikan puluhan ribu bibit jeruk Keprok 55 kepada petani. Varietas jeruk Keprok 55, dikenal memiliki rasa dan kualitas daging buah yang tak kalah dengan jeruk impor asal Tiongkok dan Amerika.

“Untuk mengembangkan tanaman buah lokal memang tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan daerah

semata. Perlu dukungan total dari pemerintah pusat, melalui berbagai penelitian untuk menghasilkan varietas unggul agar kualitasnya tak kalah dari buah impor, serta dukungan permodal­ an bagi petani,” tegasnya.

Ditambahkannya, untuk mengembalikan kejayaan buah lokal memang tak cukup hanya dengan adanya ketersediaan bibit, tetapi butuh kemampuan petani dalam budi daya tanaman buah dan sarana produksi. Pemerintah juga perlu menjamin pemasaran buah lokal melalui piranti aturan perundang-undangan, seperti kewajiban bagi supermarket menjual sekian persen buah lokal di etalasenya.

Namun demikian hal yang tak kalah pentingnya adalah mengubah perilaku masyarakat terhadap buah lokal. Sebab diakui atau tidak, masyarakat kita merasa lebih bangga mengonsumsi buah impor dibanding buah lokal. Buah apel misalnya mereka memilih buah apel Washington daripada apel Anna, pada-

hal kedua buah apel itu rasanya hampir sama dan sama-sama berwarna merah.

Demikian juga durian, masyarakat lebih memilih durian Bangkok diban­ding durian lokal, walaupun harga durian Bangkok berlipat-lipat dibanding durian lokal yang saat ini rasa buahnya tak kalah dengan durian asal negeri Thailand tersebut. “Pemerintah memang perlu menggalakkan kembali kampanye cinta buah-buahan Indonesia agar konsumsi buah lokal meningkat. Untuk Kota Batu sendiri, kita sudah berkali-kali melakukan gerakan cinta buah lokal, terutama jeruk dan apel,” tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo. Menurut Cahyo, pemerintah sudah seharusnya mengintensifkan pengembangan buah lokal melalui upaya penelitian untuk menghasilkan varietas unggul, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas buahnya. Sebab jenis buah-buahan di Indonesia sangat

banyak dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan buah impor.

“Pasar bebas sudah di depan mata, sehingga pemerintah sudah seharusnya melindungi petani dengan cara memberdayakan mereka agar bisa menghasilkan produk pertanian yang bagus dan tak kalah dari produk pertanian negara lain,” tegas Cahyo.

Khusus untuk buah-buahan khas kota Batu, yaitu buah apel dan jeruk Keprok Punten dan Keprok 55, rasa buahnya tak kalah dibanding buah sejenis dari luar negeri. Dia mengakui bahwa buah-buahan asal Kota Batu tersebut kalah dari sisi penampilan dan kemasannya, sehingga perlu dicari solusinya. “Dewan akan mendukung langkah-langkah Pemkot Batu dalam pengembangan tanaman buah-buahan. Tak hanya apel dan jeruk, buahbuahan lain perlu juga dikembangkan, seperti strawberry, pisang, durian dan lainnya,” tandas Cahyo.*

12

Selasa Pon, 3 FEBRUARI 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Diklat Ritel Modern, Managemen Simpan Pinjam dan Diklat Audit Laporan Keuangan

di Aula UPT Diklat Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

MEA Bukan Ancaman Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan melakukan revitalisasi koperasi. Hal itu untuk mendorong pelaku usaha koperasi dan UMKM di Jatim agar mampu untuk bersaing dengan produk-produk impor. Karena pada 2015 ini Indonesia sudah masuk pada pasar bebas Asean atau disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

U

ntuk menghadapi MEA, Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM akan terus menggenjot para anggota koperasi dan UMKM agar mampu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Salah satunya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para anggota koperasi,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr A Mudjib Afan M Kes seusai membuka Diklat Ritel Modern, Managemen Simpan Pinjam dan Diklat Audit Laporan Keuangan di Aula UPT Diklat Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Senin (2/2).

Menurutnya, MEA tidak perlu ditakuti dan bukanlah ancaman bagi pelaku usaha, justru hal tersebut merupakan peluang bagi pelaku bisnis koperasi dan UMKM. Dan ini bisa dibuktikan, para pelaku koperasi dan UMKM di Jatim sudah banyak yang hasil produksinya memiliki kualitas ekspor dan siap untuk bersaing di tingkat Internasional.

Tentunya, lanjut Mudjib, para pelaku bisnis dari kalangan koperasi dan UMKM harus lebih menyiapkan diri dan jeli menangkap peluang. Sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing untuk menembus pasar ekspor. Karena itu produk yang dihasilkan pelaku bisnis koperasi dan UMKM kualitas produknya harus dijaga, kemasan maupun mereknya juga harus disiapkan dengan teliti. Sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan pasar. Di sisi lain pemerintah juga akan sepenuhnya mendukung para pelaku bisnis koperasi dan UKM mulai dari

proses produksi sampai pemasaran.

“Di antaranya melalui pelatihan, kemudahan perizinan, permodalan hingga promosi,” paparnya.

Disebutkan Mudjib, pelaku usaha koperasi di Jatim tercatat ada 32 ribu koperasi dan 6,8 juta pelaku UMKM. Dan ditambah lagi Koperasi Wanita (Kopwan) sebanyak 8.506 yang tersebar di 38 kota/kabupaten di Jatim.

Dari jumlah itu diasumsikan 10 persen para pelaku itu sudah mampu untuk melakukan ekspor. Sehingga dengan kondisi itu sudah bisa menjadi modal awal yang bagus untuk bersaing di MEA. Sementara dari data yang sekarang dimiliki, sudah tercatat ada 266 UMKM yang produksinya diekspor ke berbagai negara.

Dikatakan Mudjib, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim kini telah memiliki program pelayanan prima. Pelayanan prima tersebut salah satunya menyangkut dengan pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM kepada masyarakat. Seperti keharusan mengubah sikap SDM yang bergerak di bidang ritel dan hal itu juga sudah dilakukan oleh toko-toko modern. “Harus bersikap senyum, ramah, dan bersikap lembut kepada konsumen,” ujar dia.

Di kesempatan itu, ia juga menegaskan keseriusan Pemprov Jatim dalam meningkatkan SDM kepada anggota dan pengurus koperasi agar mampu bersaing dengan produk-produk impor. Selain melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang koperasi, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan modal kepada koperasi sebesar Rp 25 juta.

Bantuan modal kepada koperasi tersebut adalah program Gubernur Jatim Dr H Soekarwo (Pakde Karwo)

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Dr A Mudjib Afan MKes saat memotong tumpeng untuk menandai agar pelaksanaan Diklat bisa berjalan lancar.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr A Mudjib Afan MKes saat memberikan ucapan selamat pada peserta Diklat.

dan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Jusuf (Gus Ipul), mulai sejak periode pertama menjabat hingga dilanjut ke periode kedua sekarang ini.

“Untuk bisa bersaing di MEA, para pelaku usaha koperasi dan UMKM di Jatim harus mengubah penampilan (performance).

Sehingga dengan mengubah penampilan, maka diharapkan produk yang diproduksi mampu bersaing dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk impor,” kata Mudjib.

Ia juga mengaku, ada sejumlah persoalan yang muncul dalam usaha koperasi, namun hal itu tidak menjadikan masalah yang serius, dan kini sudah dilakukan inventarisasi. Dan dalam jangka

cahyono/bhirawa

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Dr A Mudjib Afan MKes (tengah) didampingi Kepala UPT Diklat Koperasi dan UMKM Karanglo Agus Pudji Walujo saat pembukaan Diklat.

pendek nanti ada dua persoalan segera diberikan solusinya untuk menghadapi MEA. Pertama, selu-

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Dr A Mudjib Afan MKes menyematkan kartu peserta secara simbolis.

ruh produk harus sudah mengantongi hak paten. Dan yang kedua dengan mengoptimalkan bantuan

modal yang disiapkan Pemprov Jatim melalui pinjaman di Bank Jatim. cyn*

Kepala UPT Diklat Koperasi dan UMKM Karanglo Agus Pudji Walujo saat memberikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.

Hadang Produk Impor, Harus Berpacu dengan Kemampuan Daya Saing meningkatkan pengetahuan, pemaUNIT Pelayanan Teknis haman dan keterampilan pada ketiga Pendidikan dan Pelatihan (UPT bidang tersebut. Targetnya mereka Diklat) Dinas Koperasi dan akan memiliki kompetensi dalam UMKM Pemprov Jatim Karanmengelola koperasi, dan mampu glo, Kecamatan Singosari, untuk mengembangkan koperasi Kabupaten Malang kembali sesuai dengan peraturan, kaidah dan mengawali Diklat khusus unetika koperasi,” jelasnya. tuk anggota dan pengurus Selain peserta nantinya akan memikoperasi dan UMKM di bulan liki kompetensi dalam mengelola kopkedua 2015. Pelatihan yang erasi dan UMKM, lanjut Agus, produk diikuti 90 peserta se-Jatim ini Agus Pudji diharapkan akan lebih meninWalujo S Sos, MSi mereka nantinya diharapkan mampu bersaing dengan produk impor. Karena gkatkan kemampuan peserta pada 2015 ini masuk pada perdagangan bebas dalam mengelola koperasi untuk menghAsean. Sehingga diperlukan kemampuan para adapi pasar bebas Asean yakni Masyarakat anggota dan pengurus koperasi dan UMKM Ekonomi Asean (MEA) 2015. dalam mengelola bisnisnya agar mereka tidak Kepala UPT Diklat Dinas Koperasi dan menjadi penonton di negaranya sendiri.

UMKM Pemprov Jatim Karanglo Agus Pudji Dengan masuknya MEA, kata dia, menWalujo S Sos, MSi menjelaskan pelatihan jadi tantangan tersendiri pada Dinas Kopdan pendidikan dibagi dalam 3 kelas. Dan erasi dan UMKM sehingga Pemprov Jatim mereka akan mengikuti Diklat selama lima tak henti-hentinya memberikan pelatihan dan hari, sejak 2-6 Februari 2015. Dalam pelatiketerampilan kepada pelaku usaha di bidang han tersebut peserta akan menerima materi koperasi dan UMKM yang selalu diselengyakni terkait bagaimana mengelola ritel modgarakan di UPT Diklat Koperasi dan UMKM ern, serta bagaimana memahami manageKaranglo ini. “Setelah peserta selesai Diklat men simpan pinjam terapan, dan bagaimana diharapkan akan mampu meningkatkan daya melakukan audit laporan keuangan. saing, baik dari sisi produk yang dihasilkan “Yang jelas tujuan Diklat tersebut untuk

maupun peningkatan SDM,” tuturnya.

Terkait dengan peningkatan kemampuan dan daya saing, maka tidak ada kata tidak, maka koperasi dan UMKM harus berpacu dalam beberapa hal. Di antaranya menyangkut peningkatan SDM yang kompeten, meningkatkan kualitas produk, melakukan efisiensi usaha, dan meningkatkan kemitraan usaha. Dengan begitu, pelaku usaha koperasi dan UMKM akan mampu bersaing dengan produk impor.

Ditegaskannya untuk menghadapi MEA 2015 koperasi harus memperkuat ideologi koperasi kepada anggota. Dan yang paling penting adalah memperjelas visi dan misi koperasi. Selain itu juga harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan koperasi sebagai entitas bisnis modern. Dibarengi juga dengan membangun kultur kreatif, inovatif dan nilai tambah dalam kerangka meningkatkan daya saing koperasi.

“Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah menerapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi sejati, memberikan nilai tambah yang luar biasa pada anggota sehingga membangun loyalitas, komitmen anggota terhadap koperasi, dan yang terakhir memperkuat jaringan kemitraan koperasi dengan stake holders,” pungkas Agus. cyn*

Pengajar dari Widyaiswara memberikan materi kepada peserta Diklat.

Para peserta mengikuti kegiatan pembukaan Diklat. Diklat yang diikuti 90 peserta ini akan digelar mulai 2-6 Februari 2015.