Harian Bhirawa Edisi 3 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Dengan kewenangan berlebih yang berdampak pendapatan besar ini telah menimbulkan kecemburuan antar institusi. Apalagi TNI dan Polri awalnya berada dalam payung yang sama,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Pengamat Kepolisian dari UI Erlangga Masdiana

Rabu Legi, 3 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

3

DESEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

 Wagub H Saifullah Yusuf

07.00

- 12.30

Menghadiri Hari Bhakti PU di Kantro PU Provinsi Jatim Waru Sidoarjo MoU antara Pemprov Jatim dengan AIP Prisma di Ruang Bhinaloka

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 9.00

Penyampaian LPKD Provinsi Jatim di Lantai 3 Bappeda

Omah Munir Batu Menggugat Pembebasan Pollycarpus Batu, Bhirawa Para aktivis yang tergabung dalam bendera Omah Munir di Kota Batu akhirnya angkat bicara.

Hal ini menyusul tercederainya rasa keadilan di negeri ini atas pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus Budihari Prijanto yang dinilai sebagai sebuah kesalahan besar. Jelang peringatan kematian Munir pada 8 Desember mendatang, Omah Munir menyiapkan gugatan besar terhadap kebijakan pemberian bebas bersyarat kepada mantan pilot Garuda itu.

Ditemui di Omah Munir Jl Bukit Berbunga Kota Batu, Selasa (2/12), istri (alm) Munir, Suciwati menyatakan dia siap menuntut janji dari Presiden Jokowi yang akan melakukan revolusi mental. Ia menuntut agar revolusi mental diprioritaskan kepada para penegak hukum yang saat ini menangani kasus kematian Munir.

“Tetapi kita tidak akan patah arang. Kita akan siapkan gugatan besar atau masyarakat menggugat terhadap masalah tindak lanjut pengungkapan kasus kematian Munir dan pembebasan bersyarat Pollycarpus. Meskipun dengan mental para penegak hukum saat ini, kita tahu jawaban atau hasil yang akan kita terima nanti,”sindir Suciwati, Selasa (2/12).

Gerindra Siap Pecat Fuad Amin Jika Terbukti Korupsi Jakarta, Bhirawa DPP Partai Gerindra sangat terkejut atas penangkapan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Fuad Amin merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan yang pada Pileg 2014 kemarin terpilih sebagai anggota DPRD Kab Bangkalan periode 2014-2019. Jika terbukti korupsi, Gerindra siap memecat Fuad Amin.

“Saat ini kami masih menunggu informasi lebih detil dari KPK tentang siapa Fuad Amin tersebut dan dalam konteks apa dia ditangkap. Kami akan mengutus salah satu pengurus DPP untuk secara

resmi mengecek langsung informasi penangkapan tersebut ke KPK,” ungkap anggota Dewan Pembina Partai Gerindra S Dasco Ahmad, Selasa (2/12).

Dasco melanjutkan, jika benar yang ditangkap KPK

ITS Surabaya, Bhirawa Proses pemilihan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah masuk ke tahap temu kenal bakal calon rektor. Selama tiga hari ini, ke-13 bakal calon rektor itu akan beradu visi misi selama memimpin lima tahun ke depan.

Pada hari pertama, Selasa (2/12) kemarin, ada empat bakal calon rektor mendapat urutan tampil lebih dulu. Di antaranya Dr Bambang Lelono Widjiantoro dari Jurusan Teknik Fisika, Prof Joni Hermana dari Jurusan Teknik Lingkungan, Prof Adi Soeprijanto dari Teknik Elektro, dan Dr Bambang Soemardiono dari Jurusan Arsitektur.

Pada kesempatan itu, Bambang Lelono bertekad akan memperbaiki kondisi ITS dengan cara langsung turun ke lapangan. “Kalau saya sudah terpilih jadi rektor, saya akan blusukan ke unit-unit atau jurusan untuk mencari permasalahan yang ada dan berupaya mencarikan solusinya yang terbaik,” janji pria yang saat ini menjabat dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) ini di hadapan ratusan sivitas akademika ITS. Bambang juga mengubah singkatan ITS untuk menyampaikan maksud visi misinya dengan kepanjangan Inovasi, Transparan dan Sinergi.

Tiga hal ini selanjutnya diterjemahkan dengan memberikan kesejahteraan melalui insensif kin-

 ke halaman 11

Kronologi Penangkapan Fuad Amin  Penyidik KPK AKBP Noval Baswedan meng-

 ke halaman 11

Empat Bacarek ITS Mulai Adu Visi Misi

adalah Fuad Amin yang merupakan kader Gerindra, maka yang bersangkutan tidak akan diberi ampun. Pihaknya berjanji akan segera menjatuhi sanksi pemecatan sebagai anggota Partai Gerindra begitu KPK menetapkan status tersangka kepadanya.

“Konsekuensinya status keanggotaannya di DPRD juga akan gugur. UU MD3 secara tegas mengatur bahwa

Detik-detik penangkapan Fuad Amin di rumah pribadinya di Bangkalan, Selasa (2/12) dini hari.

Warga Bersyukur, Pimpinan DPRD Bangkalan Kaget

hubungi Wakapolres Bangkalan Kompol Y Herlambang dan menanyakan keberadaan posisinya.  Senin (1/12) sekitar pukul 22.00 Kompol Y Herlambang bertemu dengan AKBP Noval Baswedan di Mapolres Bangkalan.  Sekitar pukul 23.30, setelah melakukan koordinasi lalu tim meluncur ke rumah pribadi Fuad Amin yang terletak di kampung Sak-sak, Kelurahan Kraton, Bangkalan.  Ada sekitar 40 personel yang melakukan penangkapan terhadap Fuad Amin. Itu meliputi 1 peleton Sabhara, lalu 10 Opsnal dan dari KPK sendiri. Tidak ada petugas dari Polda Jatim dan Kejati Jatim. Operasi sifatnya rahasia,

 ke halaman 11 Surabaya, Bhirawa Penangkapan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron oleh penyidik KPK membuat heboh warga Bangkalan. Pasalnya, mantan bupati dua periode ini dikenal sebagai

orang kuat di Bangkalan.

Terbukti, setelah lengser dari kursi bupati, Fuad Amin digantikan anaknya Makmun Ibnu Fuad hingga kini. Selanjutnya, Fuad Amin menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan.

Pernah Punya Selir

 ke halaman 11

Tak heran kendali atas Kabupaten Bangkalan masih dipegang keluarga ini.

Imam Buchori Cholil, Pengasuh Ponpes Ibnu Cholil menjelaskan penangkapan Fuad Amin membuat masyarakat

Sufianto Akui Sekretariat Bawaslu Jatim Tak Pernah Buat Laporan Keuangan

 ke halaman 11

SIAPA yang tak kenal Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Wajah pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini cukup tampan serta karisma yang dimilikinya menebarkan pesona tersendiri.

Dalam pergaulan, Gus Ipul juga dikenal bisa merangkul semua kalangan. Mulai kaum abangan hingga priyayi. Tak heran saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2008 dan 2013 lalu, Gus Ipul yang menjadi wakil dari Dr H Soekarwo memperoleh dukungan penuh dari banyak lapisan masyarakat.

Sebelum menjadi calon Wakil Gubernur Jatim, mantan Menteri Pem-

Fuad Amin Imron

siti/bhirawa

Ketua Bawaslu Jatim Sufianto ekpos soal mekanisme penggunaan anggaran di Bawaslu Jatim, Selasa (2/12).

Bawaslu Jatim, Bhirawa Perseteruan di tubuh Bawaslu Jatim terkait kasus dugaan penyelewengan dana hibah untuk Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 3,5 miliar dari total dana sebesar Rp142 miliar terus memanas. Dari hasil rapat pleno Bawaslu Jatim akhirnya diketahui jika Sekretariat Bawaslu Jatim tidak pernah membuat laporan keuangan secara tertulis yang disajikan oleh bendahara untuk disampaikan kepada Komisioner Bawaslu Jatim.

Ketua Bawaslu Jatim Sufianto kepada wartawan menegaskan sesuai dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 yang kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada sangat jelas mengatur adanya laporan keuangan secara tertulis yang dilaporkan secara periodik. Namun kenyataannya di Bawaslu Jatim hal itu tidak

Bangkalan bersyukur.

Meski demikian, pria yang akrab disap Rakh Imam ini meminta masyarakat tidak larut dalam euforia berlebihan.

 ke halaman 11

Provinsi Berwenang Mutasi Guru ke Daerah Lain Dindik Jatim, Bhirawa Para tenaga pendidik dan kependidikan harus siap bila sewaktu-waktu dimutasi antar sekolah antar daerah. Sebab mulai tahun depan, provinsi juga memiliki kewenangan untuk memindahtugaskan alias memutasi guru dari satu daerah ke daerah lain.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengganti UU No 32 Tahun 2004. Dalam UU tersebut dijelaskan, mutasi guru antar sekolah dalam daerah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemindahan guru lintas daerah kabupaten/kota dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Tendik) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Gatot Gunarso membenarkan adanya aturan yang baru disahkan tersebut. Namun demikian, dia masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai kewenangan itu.

“Itu masih undang-undang, kita kan masih butuh petunjuk yang lebih teknis lagi dari pusat.

Termasuk mengenai pengelolaan SMA-SMK oleh provinsi,” tutur dia saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/12).

Meski kewenangan itu dimiliki oleh provinsi, Gatot menegaskan prinsip-prinsip pemindahan tenaga pendidik dan kependidikan itu harus

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Mengenal Teluk Hijau di Banyuwangi

Pesona Pantai di Balik Bukit Cadas, Surga Baru bagi Wisatawan

Saifullah Yusuf

Sentil..  Kesenjangan kewenangan jadi pemicu konflik TNI – Polri  Akhirnya rebutan proyek  Kenaikan harga BBM picu inflasi di Sumenep  Semoga segera diluncurkan kartu diskon  Warga Bawean bingung polisi sosialisasi rambu lalin  Lebih tepat, sosialisasinya untuk rambu laut

Berjarak sekitar 90 kilometer di sebelah selatan Kota Banyuwangi, di balik untaian bukit pesisir Taman Nasional Meru Betiri, pantai itu berada. Diapit dua bukit berdinding cadas yang menjorok ke laut, pantai ini membentuk teluk kecil nan indah. Bisik deburan ombak ditambah semilir angin laut selatan membuat pelancong betah berlama-lama.

Diananta Putra, Kab Banyuwangi Kombinasi hamparan pasir putih dengan gradasi air laut kehijauan kian mengukuhkan pesonanya, ibarat surga tersembunyi.

“Air pantainya hijau karena dasar lautnya karang berpasir putih. Makanya disebut Teluk Hijau,” kata Amir, pemandu wisata di pantai tersebut, Minggu (30/11).

Teluk Hijau, demikian masyarakat menamakan

pantai itu. Harian Bhirawa bersama rombongan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berkesempatan mengunjungi pantai tersembunyi itu. Butuh waktu tempuh 2,5 jam dari Kota Banyuwangi ke Teluk Hijau. Masuk administrasi Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, perjalanan ke Teluk Hijau menawarkan sedikit sensasi adventure. Tujuh kilometer

diananta putra/bhirawa

Jernihnya air laut kehijauan di pesisir Pantai Teluk Hijau. Pantai ini ibarat surga di balik untaian bukit Taman Nasional Meru Betiri.

sebelum tiba di Pantai Rajekwesi, titik transit sebelum ke Teluk Hijau, jalanan rusak akan menggoyang tubuh.

Maklum, untuk menuju pantai harus melewati kawasan

perkebunan karet dan cokelat milik PTPN XII. Bagi wisatawan disarankan menggunakan mobil station wagon atau berpenggerak empat roda. Signal

telepon seluler tiba-tiba melemah ketika masuk kawasan perkebunan hingga Taman Nasional. “Saya senang di

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Rabu Legi 3 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pengurangan Jam Kerja PNS Perempuan

Pekerjaan Tak Mengenal Gender, Harus dengan Perhitungan Tepat Rencana pengurangan jam kerja bagi PNS perempuan harus diterapkan dengan pertencanaan dan perhitungan yang tepat. Sifat pekerjaan , terutama tugas birokrasi, yang tidak mengenal gender harus diantisipasi agar kebijakan pengurangan jam kerja ini justru bisa berdampak positif secara luas.

Pakar administrasi negara Unair, Eko Supeno, , Drs., M.Si, mengapresiasi bentuk penghargaan pemerintah kepada perempuan yang bekerja di lingkungan PNS terkait pengurangan jam kerja. Akan tetapi, pihaknya khawatir kebijakan ini akan memposisikan PNS sebagai komunitas yang salah.

“Jangan sampai jadi komoditas politik, tanpa sadar menciptakan PNS ini adalah musuh rakyat. Jangan sampai ini terjadi, tapi bisa jadi ini menimbulkan gejolak. Sebenarnya banyak yang harus pemerintah dikerjakan seperti kualitas PNS itu sendiri,” kata Eko Supeno yang juga Direktur kemahasiswaan Universitas Airlangga (Unair), ketika ditemui Bhirawa di gedung kemahasiswaan kampus C, Selasa (2/12).

Wacana pengurangan jam kerja bagi perempuan pekerja di

lingkup PNS yang diusulkan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini , lanjut Eko, bisa memunculkan kesan diskriminatif, namun diyakini dosen FISIP Unair ini berdampak positif bagi pekerja perempuan.

Menurut Eko, pengurangan jam kerja bagi PNS perempuan berdampak positif maupun negatif.

Positifnya, tambah Eko, mengapresiasi terhadap kaum perempuan yang masih mengedepankan keluarga, karena jam kerja perempuan memang jauh lebih panjang dibandingkan lakilaki. Yang kedua, mengurangi potensi-potensi konflik keluarga.

“Dan mengurangi beban arus lalu lintas karena beban dibagi jam pemulangannya. Kalau negatifnya bisa terlihat setelah kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.

Ditanya, apakah kebijakan ini nantinya tidak menimbulkan

kecemburuan sosial meeting. Apalagi limbagi perempuan yang bah kertas sekarang bekerja di swasta?, banyak,” jelasnya.

Eko mengatakan, peSelain itu, Kabid kerjaan itu tak mau Penempatan Pembitahu itu laki apa penaan dan Pengembarempuan. “Jadi pengan Tenaga Kerja kerjaan itu tak meDisnaker Surabaya, ngenal gender. ApaIrna Pawanti mengalagi kalau atasannya presiasi kebijakan peperempuan. Kebijamerintah terkait pekan ini perlu ditata, ngurangan jam kerja diatur, dan diperhibagi PNS perempuan. tungkan,” imbuhnya.

Akan tetapi, Irna meDirinya mencontohngatakan, penerapan Eko Supeno kan, semisal kalau kebijakan ini harus diada kesalahan di dalam pe- iplementasikan secara bijakkerjaan, atau ada kekurangan, sana. Sehingga program pedan itu dikerjakan oleh PNS pe- merintah berjalan dengan baik. rempuan. Dan di saat itu juga “Saya setuju saja, asal harus sudah jam pulang, apakah tidak komprehensif jangan tunggal. Kadiselesaikan saat itu juga?, rena itu salah satu untuk men“Beban kerja memang ber- ciptakan keluarga hebat berkakurang, kalau sistem penggajian rakter,” ujar Irna yang juga memitu nantinya automaticly. Se- punyai putra berusia 10 bulan ini harusnya pemerintah itu ba- pada Bhirawa di ruang kerjanya. gaimana cara meningkatkan Sementara itu respon kalakinerja PNS, kan masih banyak ngan pengusaha atas rencana ini PNS yang keluyuran di mall. Dan justru kurang pas dengan kondisi terkait pengiriman surat tidak pekerja sector swasta. Mereka harus dengan kertas, sekarang ini menganggap dengan berkurangsudah jamannya IT jadi harus nya jam kerja berdampak kepada dimanfaatkan. Kalau mau meet- produktivitas kerja yang akan ing kan bisa menggunakan E- menimbulkan gangguan terha-

dap operasional perusahaan.

Roberto Bernhardeta, Direktur Keuangan PT Berlina Tbk, menguraikan pengurangan jam kerja bisa berdampak kepada pekerja perempuan. Lantaran banyaknya pekerja perempuan yang harus rela harus bekerja lembur guna menutup kebutuhan setiap harinya.

“Untuk belanja setiap hari banyak pekerja wanita yang harus mengambil lembur, kalau hanya mengandalkan jam kerja yang resmi sangat pas-pas’an,” tegas pria berusia 39 tahun tersebut, Selasa (2/12) kemarin di Surabaya.

Ia melanjutkan, jika alasan pemerintah agar wanita lebih memperhatikan keluarga menurutnya kurang tepat. Karena dalam rumah tangga perhatian terhadap keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Yang penting bagaimana memberikan waktu yang berkualitas terhadap keluarga.

“Jika kebijakan tersebut diterapkan kepada pekerja wanita yang bekerja di Swasta tentu sangat menganggu produksi.

Contoh buruh Sampoerna, yang mayoritas adalah perempuan

jika jam kerjanya berkurang maka target produksi yang harus dicapai pada hari itu tidak bakal tercapai,” katanya.

Dampak yang lebih besar bisa terjadi PHK dalam jumlah yang besar. Terutama bagi perempuan yang ber keluarga. Karena perusahaan telah memberikan kewajibannya dengan memberikan upah, namun target produksi tidak tercapai maka perusahaan yang operasionalnya menggunakan kaum perempuan akan mengganti dengan perempuan yang masih lajang atau fresh graduate (baru lulus sekolah). Atau tetap menerima perempuan yang siap kerja dengan jam normal.

“Inikan dimulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan yang jam kerjanya berkurang.

PNS perempuan kan penghasilannya sudah cukup melimpah, berbeda dengan perempuan yang bekerja pada swasta, mereka tidak masuk bekerja maka bayarannya akan mengalami potongan yang banyak. Jadi saya usulkan kepada pemerintah, agar membatalkan rencana tersebut karena sangat merugikan banyak Q geh.wil pihak,” tuturnya.Q

Dana Desa Rp 1,4 Miliar, Pemerintah Terancam Bangkrut DPRD Jatim, Bhirawa Realisasi UU Desa dengan penggelobntoran Dana Desa sebesar Rp 1,4 miliar per desa sebagaimana pernah dijanjikan Presiden Jokowi dalam kampanyenya dipastikan sulit terealisasi. Mengingat beban APBN sangat berat, karena harus menanggung dana sebesar Rp103,6 triliun per tahun. Ini karena jumlah desa se-Indonesia mencapai 74 ribu desa.

trie diana/bhirawa

Kampanyekan Kepedulian Lingkungan

Sebanyak 25 siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Uswah Surabaya mengajak warga Surabaya untuk mengkampanyekan kepedulian lingkungan dengan menggelar drama teatrikal serta mengajak pengunjung untuk mewarnai gambar dikain putih sepanjang 400 meter di halaman Kebun Bibit Bratang Surabaya,Selasa (2/12).

PANGGUNG BIROKRASI

DPD RI Dukung Pemkot Perbaiki KBS Pemkot, Bhirawa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Emilia Contessa mendukung penuh upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memperbaiki dan mengambil alih Kebun Binatang Surabaya (KBS). ‘’Kita minta kepada teman-teman untuk ketemu dan saling sharing, terus terang masalah lingkungan terutama KBS ada di komite 2 sedangkan saya ada di komite 3,’’ kata Emilia Contessa kepada Bhirawa.

Namun menurutnya meskipun berbeda komite, ibu dari Denada Tambunan ini tetap konsisten memperjuangkan KBS dengan berkoordinasi dengan komite 2 bersama anggota lainnya. ‘’Bahkan dulu Papanya Denada, Rio Tambunan merupakan salah satu pelindung dari KBS. Apalagi dalam perjalanan waktu ada masalah hukum terkait KBS yang tidak berjalan,’’ tambahnya.

Untuk itu saat ini Emilia Contessa bersama komite 2 akan mendorong pihak penegak hukum untuk memeriksa dam memproses secara hukum sampai tuntas masalah pertukaran satwa.Menanggapi dukungan DPD RI terkait masalah pertukaran satwa, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini masih menunggu keputusan dari pihak kepolisian.Q dre

Wagub Minta Korban Lumpur Dialog dengan BPLS Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf meminta warga di sekitar Lumpur Lapindo, untuk berdialog dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Dialog ini untuk mencari solusi agar lumpur tidak makin meluber karena sudah diambang batas ketinggian tanggul.

“Warga dan BPLS harus berdialog mencari solusi yang tepat agar tidak terus meluber. Harus ada titik temu ini, kalau tidak justaru membahayakan dan akan berdampak pada orang banyak,” kata Saifullah Yusuf, dikonfirmasi, Selasa (2/12).

Sebagaimana diketahui, ketinggian lumpur Lapindo khususnya di Desa Jatirejo sudah melebihi batas. Dikhawatirkan bisa meluber sampai ke desa di sekitarnya. BPLS tidak bisa melakukan penanggulan lagi karena akses dibolkade warga. Praktis sejak tujuh bulan lalu tidak ada penanggulangan lagi.Menurut Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu ada solusi dalam waktu dekat. Apalagi, sekarang sedang memasuki musim penghujan sehingga bila dibiarkan begitu saja kondisi lumpur akan terus meninggi.

“Pemprov hanya minta segera dicarikan solusi antara BPLS dan warga.

Yang bisa dilakukan pemprov hanya bisa memfasilitasi, sebab kewenangan penanganan ada di BLPS,” kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Gus Ipul memahami, bila ada sebagian warga korban Lumpur Lapindo yang masih tidak puas dengan penanganan yang sekarang. Namun, kepentingan masyarakat luas juga hendaknya diperhatikan.

Ditegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai sepanjang ada dialog. “Hanya dengan dialog persoalan bisa selesai. Dan saya harap itu bisa dilakukan antara BPLS dengan warga lumpur Lapindo,” kata Gus Ipul.

Tak kalah pentingnya, lanjutnya, perlu segera menindaklanjuti keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan ganti rugi harus dibayar. “Kasihan masyarakat, mereka berharap bisa mendapatkan ganti rugi secepatnya,” katanya.

Sementara itu, BPLS kemarin sudah mulai perbaiki tanggul di kolam penampungan titik 21 Desa Siring, titik 25 Desa Renokenongo dan titik 35 Desa Pejarakan. Salah satu staff Humas BPLS, Hengky mengatakan, pengerjaan dilakukan untuk mengurangi debit volume lumpur yang terus Q iib meningkat di kolam penampungan.Q

Stok Darah Diprediksi Turun Surabaya, Bhirawa Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya memprediksikan stok darah mengalami penurunan lima persen saat liburan panjang 25 Desember hingga 1 Januari 2015 mendatang. Penurunan itu disebabkan, banyaknya pendonor tetap melakukan bepergian selama liburan panjang.

Kahumas UTDC PMI Kota Surabaya, Agung Trijutanto, di Surabaya, Selasa (2/12) mengatakan, penurunan akan terjadi pada liburan panjang,

meski begitu pihaknya sudah menyiapkan berbagai antisipasi agar stok terjaga aman. Salah satunya, menyiagakan atau melakukan upaya jemput bola langsung ke lokasi pendonor yakni gereja yang pada saat itu ramai. ”Memang turun stok tidak begitu banyak jika dibangdingkan pada puasa yang turunnya bisa mencapai 40 persen,” ujarnya.

Dia menuturkan, selain menjemput bola pendonor di gereja, pihaknya juga menjaring pendonor ke tempat ibadah lainnya. Tujuannya, agar stok darah di UTDC PMI Surabaya tetatp

terjaga dalam kondisi aman sehingga masyarakat yang membutuhkan darah cepat dilayaninya dengan baik.

Untuk saat ini saja, katanya, memasuki bulan Desember stok darah cukup aman, baik pada jenis darah whole blood dan PRC atau sel darah merah. Sedangkan untuk jenis darah trombosit masih dinilai kurang aman karena jumlahnya belum mencapai 300 kantong. Meski begitu, kekurangan stok darah yang belum mencapai normal akan tercukupi dengan adanya kegiatan bakti sosial yang diselengQ hms gerakan instansi pemerntah.Q

Anggota Komisi E DPRD Jatim, M Eksan menegaskan dengan diberlakukan UU Desa, dimana setiap desa direncanakan mendapatkan dukungan anggaran dari APBN masing-masing Rp1,4 miliar akan menjadi beban berat bagi negara.

Dimana dari total APBN 2015 sebesar Rp2.039, 5 triliun sudah diplot dibeberapa sector, yang sangat mungkin untuk desa tidak sampai pada angka yang dijanjikan yaitu Rp1,4 miliar. ‘’Saya pesimis bantuan dana di desa akan teralisasi. Ini sangat berat dan sangat membebani negara. Bayangkan negara harus mengalokasikan dana sebesar Rp103,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa.

Secara pribadi saya melihat ini hanya angin surga saja. Yang saya ketahui, APBN hanya menganggarkan sebesar Rp9,1 triliun untuk dibagi-bagikan ke desa se-Indonesia. Kalau dibagi setiap desa hanya mendapatkan Rp120 juta saja,’tegas politisi asal Nasdem ini, Selasa (2/12).

Dicontohkan Eksan saat dirinya turun ke desa, dimana ada kepala desa yang mengeluhkan alokasi dana yang diterima hanya sekitar Rp470 juta. Itupun proses pencairannya tidak sekaligus. “Ini karena pencairannya masih dikaitkan dengan setoran dari kepala desa itu sendiri.

Sehingga perencanaan dan pembangunannya terhambat. Apalagi nanti ada dana desa Rp1,4 miliar. Pasti ada masalah dan yang terpenting apakah janji itu dapat direalisasi,’’terangnya.

Eksan mengatakan seharusnya pemerintah mengalokasikan dana Rp74 triliun untuk perbaikan infrastruktur dan penekanan angka kemiskinan. ‘’ Janganlah memberikan janji kepada warga di pe-

desaan karena mereka berharap sekali untuk mendapatkan dana Rp1,4 miliar tersebut,”pungkasnya.

Masih Eksan , berdasarkan informasi dari Sekretaris Kabupaten Situbondo, Syaifullah bantuan dana Desa dari Pemerintah Pusat, ternyata tidak sampai mencapai Rp1 miliar lebih, seperti yang selama ini ramai diberitakan.

Menurut Syaifullah, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu, bahwa jumlah bantuan Dana Desa dari APBN dipastikan tidak sampai Rp1 miliar lebih.

Hal itu terjadi mengingat Alokasi Keuangan Negara yang ada tidak cukup memadahi, untuk menganggarkan bantuan dana Desa Rp1 miliar lebih per Desa.

Oleh karena itu, alokasi bantuan untuk Desa diperkirakan sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta.

Syaifullah menambahkan, penggunaan dana Desa tersebut nanti akan diatur melalui peraturan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu pencairan dana Desa juga tidak akan langsung dicairkan secara keseluruhan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, bahwa pencairan bantuan Dana Desa akan dilakukan tiga kali tahapan. yaitu termen pertama dan kedua masingmasing 40 persen, sedangkan 20 persen sisanya akan dicairkan pada termen ketiga.

Lebih jauh Syaifullah menegaskan, agar penggunaan dana Desa itu tepat sasaran, Pemkab sudah mempersiapkan tenaga pendamping. Tidak hanya itu, Pemkab juga akan melibatkan tenaga pendamping program partisipatif, seperti pendamping PKH Q cty dan pendamping PNPM Mandiri.Q

Proyek Box Culvert Lambat, Dewan Khawatirkan Musim Hujan DPRD Surabaya, Bhirawa Lambatnya kinerja para rekanan Pemkot Surabaya dalam mengerjakan pemasangan box culvert, membuat komisi C DPRD Surabaya geram. Pasalnya hingga musim hujan tiba, proyek tersebut belum juga tuntas. Dengan kondisi ini, maka banjir masih akan menghantui warga.

Hasil inspeksi mendadak(Sidak) dibeberapa titik dikawasan Surabaya seperti lokasi Proyek pendestrian di jalan protokol Raya Gubeng, yang dikerjakan oleh PT Cahaya Indah Madya Pratama selama 3 bulan, hingga sekarang belum kelar. Proyek sepanjang jalan 400 m. Kalau dilihat dari jumlah tenaga lapangan, maka sangat tidak mungkin proyek kelar pada tgl 06 Dessember 2014. “ Saya melihat tidak mungkin akan tuntas di kerjakan 30 orang, siang 20 orang dan malam hari 10 orang, dengan melihat kondisi pekerjaan yang masih berapa persen serta para rekanan tidak memperhatikan DED-nya,” kata Vinsensius Awey, kemarin.

Lebih lanjut politikus Partai Nasdem ini menuturkan ada beberapa titik kerjaan yang belum tuntas seperti Jln Raya Gubeng, depan Hotel Santika – Nur Pasific Family Karaoke dan Jln Genteng Besar mulai dari ujung jalan dekat Hotel Pavilion – Pasar Genteng Baru Surabaya – pertigaan Hotel Weta.

Selain belum tuntas Bahan proyek pedestrian menggunakan granit merek Casello Granito untuk sepanjang 400 m. Ditemukan minimnya perhatian kontraktor terhadap hak pengguna jalan, seperti halnya ditemukan ada 8 – 10 lubang bak kontrol dengan ukuran 1 x 1 x 1,5 m yang tidak ditutupin oleh Grill ManHole. Ada beberapa lubang bak kontrol yg hanya beralaskan potongan kayu kecil yang tidak tertutup rapat, “Parahnya lagi ada juga ditutup dari ban bekas. Ini sangat membahayakan para pejalan kaki yang melintasi area itu. Belum lagi sepanjang jalan proyek tersebut tidak ada Separator (pagar pemisah antara ruas jalan kendaraan dgn lokasi pengerjaan proyek pedestrian tsb). Itu dikawasan Jln Raya Gubeng,” tegasnya.

Sedangkan di jalan Genteng Besar yang dikerjakan kontraktor yang sama dengan pengerjaan proyek pedestrian jln Raya Gubeng yakni PT CIMP. Ditemukan hampir disemua titik lokasi pengerjaan pedestrian, saluran drainase, box culvert, pavingisasi masih banyak ditemukan tidak adanya penerapan SOP yang benar, salah satunya yg membahayakan adalah tidak adanya pagar pengaman (separator), pagar pemisah antara ruas jalan yang digunakan pengendara dengan lokasi pengerjaan.

“Banyaknya lubang-lubang bak kontrol yang tidak ditutup sementara oleh penutup yang sesuai standart. Hal ini sangat merugikan Pemkot surabaya selain tidak tepat waktu proyek ini juga tidak sesuai dengan desain yang dikeluarkan sehingga kwalitasnya Q gat tidak layak,” pungkasnya.Q

SURABAYA

Rabu Legi 3 DESEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pemda Berperan Aktif, Peserta JKN PBI Capai 14 Juta Orang Surabaya, Bhirawa Pemerintah daerah di Jawa Timur menunjukkan peran yang aktif dalam pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jatim. Hingga bulan Oktober 2014 ini setidaknya 14 juta warga tak mampu terdaftar dalam kepesertaan JKN kategori PBI yang dibiayai pemerintah daerah.

Dalam data BPJS wilayah Jatim, hingga bulan Oktober 2014 peserta kategori PBI mencapai 14.172.652 orang. Rinciannya adalah PBI Surabaya sebanyak 1.450.476 orang, Bojonegoro sebanyak 1.595.181, Madiun sebanyak 1.471.469, Kediri sebanyak 2.074.762 orang, Mojokerto sebanyak 895.612 orang, Malang sebanyak 851.118, Pasuruan sebanyak 1.310.039, Jember sebanyak 1.342.093 or-

ang, Banyuwangi sebanyak 1.241.849 orang dan Pamekasan sebanyak 1.940.055 orang.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Regional VII wilayah Jatim, Andi Afdal Abdullah menyatakan, banyaknya peserta PBI yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan disebabkan peran serta pemerintah daerah dalam mengawal keikutsertaan PBI bagi warganya yang kurang mampu. ‘’Kita bersyukur banyak ma-

syarakat yang terkaver dalam PBI karena peserta PBI semuanya akan terdaftar langsung menjadi peserta BPJS Kesehatan,’’ ujarnya.

Andi mengatakan, saat ini BPJS berupaya keras agar masyarakat di Jatim terkaver dalam program BPJS Kesehatan. Rencananya, Jatim akan mendaftarakan warganya hingga tahun 2017. ‘’Untuk nasional ditargetkan tahun 2019 tapi Jatim lebih awal tahun 2017,’’ ucapnya.

Untuk mencapai terget maka BPJS, terus meningkatkan kepesertaan, BPJS Jatim terus melakukan sosialisasi, dengan menyebar leaflet sampai ke kabupaten/kota dan kecamatankecamatan di Jawa Timur. Sementara untuk meningkatkan

layanan BPJS terus melakukan sosialisasi pada semua badan usaha termasuk akan memisahkan loket layanan pendaftaran peserta BPJS mandiri dan badan usaha sehingga tidak terjadi penumpukan dan antrian seperti sekarang.

“Untuk badan usaha akan dibuatkan loket di Kanwil BPJS di Jemursari, sementara untuk peserta mandiri akan dipusatkan di Kantor BPJS di Dharmahusada. Kita juga membuka pendaftaran lewat bank yang bekerjasama dengan BPJS,” tukasnya.

Perlu diketahui sebelumnya Komisi E Bidang Kesra DPRD Jatim mendesak kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS untuk membuka diri dan

tidak hanya membatasi calon peserta untuk mendaftar di kantor cabang BPJS. Menurut Agatha, ada tiga cara yang dapat dilakukan BPJS untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada rakyat. Pertama, meningkatkan layanan pendaftaran online yang bebas hambatan baik hambatan server yang kurang memadai juga sistem online yang mudah.

Kedua, membangun kerjasama dengan Kantor PT. Pos dan Giro dimana sudah mempunyai jaringan kantor di seluruh pelosok Jatim untuk menerima pendaftaran peserta BPJS. “Kalau dimungkinkan, setelah dilakukan pengkajian, klinik, apotik dan supermarket dapat dijadikan sebagai pos pendaftaran

peserta BPJS. Ini agar prosesnya lebih mudah,” ujarnya.

Ketiga, Komisi E, kata politisi PDIP ini, minta BPJS segera menjalin dan merealisasikan kerjasama dengan bank-bank terkait, untuk mempermudah proses pembayaran dengan sistem auto debit. Khusus bagi masyarakat misikin di Jatim yang belum masuk dalam Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta BPJS. Komisi E juga merekomendasi kepada Dinas Kesehatan Jatim segera melakukan pendataan yang berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota agar masyarakat miskin dapat segera tercover serta menjalin kerjasama dengan BPJS utamanya bagi para penQ dna derita penyakit tertentu.Q

RAGAM INFO

Importir Narkoba Tiongkok Dijerat Pasal Berlapis PN Surabaya, Bhirawa Zeng Qiuyun alias Lisa (37), tertunduk lemas usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mendakwanya dengan tiga pasal sekaligus. WNA asal Cina ini didakwa atas kepemilikan 28 butir pil ekstasi dengan berat 27,5 gram dan 4 gram zat ketamin.

Didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Ugroseno and Partners, terdakwa yang tinggal di Fuhjing Cina ini terlihat serius mendengarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Oleh JPU Djoko Susanto dan Amelia dari Kejati Jatim, terdakwa Lisa dijerat dengan pasal berlapis.

Dalam dakwaan pertama, terdakwa Lisa dijerat dengan tuduhan sebagai importir Narkoba. Perbuatan Lisa dianggap melanggar Pasal 113 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. “Dalam dakwaan ke dua, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dakwaan ke tiga melanggar Pasal 112 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika,” terang Jaksa Djoko saat membacakan dakwaannya, Selasa (2/12).

Atas dakwaan tersebut, terdakwa Lisa melalui Sendi Wenas selaku Penasehat Hukumnya dari Kantor Hukum Ugroseno and Partners akan mengajukan perlawanan. Sendi meminta kepada Majelis Hakim yang diketuai Manungku, untuk merubah Jadwal persidanganya.

“Kami ajukan eksepsi dan memohon kepada Majelis Hakim supaya jadwal persidangan selanjutnya dirubah hari,” ujar Sendi Wenas pada Hakim Manungku.

Atas permintaan itu, Hakim Manungku menunda persidangan ini dan dilanjutkan setiap hari Rabu. “Mengabulkan permintaan terdakwa, dan merubah jadwal persidangan menjadi hari rabu,” tegas Hakim Manungku.

Sekedar diketahui, peristiwa ini bermula pada 17 Juli 2014 silam, saat itu penggagalan narkotika ini dilakukan atas kerjasama Custom Narkotika Team (CNT) dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Juanda. Usai dilakukan pemantauan atas seluruh paket kiriman asal luar negeri, petugas mencurigai salah Q bed satu paket.Q

Bersihkan Daun Eceng Gondok Daun eceng gondok yang begitu suburnya tumbuh disepanjang kali Rolak Jagir Wonokromo hingga Kali Nginden Surabaya mulai dibersihkan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya, Selasa (2/12).

trie diana/bhirawa

Optimalkan Pertura sebagai Media Komunikasi Publik Produksi Pil KB Pria Molor Pemprov, Bhirawa Kemajuan teknologi yang tak bisa dibendung akhirakhir ini cenderung membuat degradasi tradisi dan nilai budaya lokal. Nilai kearifan lokal pelan namun pasti sedikit mulai ditinggalkan masyarakat, dan beralih pada media kontemporer.

Mencermati fenemona yang bisa mengancam kelangsungan budaya lokal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim berinisiatif mengadakan Workshop Pertunjukan Rakyat (Pertura) 2014, di Aula Dinas Kominfo Jatim, Selasa (2/12). Dalam workshop tersebut, dibahas perkembangan media yang saat ini sangat pesat dan harus dilakukan tindakan antisipasinya.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jatim, Harjogi mengatakan, perkembangan media sekarang sangat pesat, terbukti dengan adanya media cetak, televisi, radio bahkan yang

tengah digandrungi baru-baru ini media internet. Masyarakat di hadapkan pada pilihan yang beragam, sementara media tradisional semakin terbenam padahal itulah sebetulnya jati diri manusia Jatim.

“Setiap hari kita pasti berinteraksi dengan media, respon masyarakat pada media kontemporer begitu luar biasa sedangkan media tradisional semakin ditinggalkan. Saya yakin apabila terus didorong dan dimaksimalkan media tradisional seperti wayang dan pertunjukan rakyat yang lain akan menjadi media alternatif yang diminati,” paparnya.

Harjogi mengilustrasikan, pertunjukan rakyat dengan pasukan Infantri milik TNI yang mampu menjangkau segala medan tanpa ada kesulitan sedikitpun. Menurutnya, pertunjukan rakyat lahir dari rakyat sehingga memiliki kelebihan pada aspek kedekatan lokalitas.

“Pertura ini kalau di TNI

adalah pasukan infantrinya, masuk pada semua medan dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Ia berharap, melalui forum ini dapat merangsang pegiat seni dan budaya di daerah untuk lebih bekerja keras memotivasi dan mendidik masyarakat dengan mengemas pertura menjadi pertunjukan yang kreatif.

“Mamang perlu dikemas dengan penuh kreatifitas agar dapat menarik minat masyarakat,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang Jaringan Komunikasi Dinas Kominfo Jatim, Ambar Sulistyorini mengatakan, arti penting diselenggarakan acara ini adalah para pelaku pertura dapat meningkatkan kompetensi dalam menyajikan pertunjukan rakyat. Lebih lanjut, ia menjelaskan nantinya pertura dapat menjadi media penyalur informasi kepada masyarakat yang dapat menjangkau hingga Q iib ke pelosok desa.Q

Pasar Pemerintah Dibatasi, Pelaku Bisnis Geser Pangsa Pasar Surabaya, Bhirawa Adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, membuat bisnis per-

hotelan khususnya di Surabaya harus mencari pasar lain yang tidak berbau pemerintahan.

Menurut Public Relation Inna Simpang Hotel, Maharani Hendrasuwari, Selasa (2/12) kemarin mengungkapkan, dengan adanya

pembatasan kegiatan PNS di hotel pastinya akan sangat berdampak sekali bagi pendapatan hotel, karena di Inna Simpang saja kontribusi kegiatan PNS mencapai hingga 40 persen.

Untuk itu pihaknya akan

maintenance tamu travel agent, corporate maupun individual untuk bisa mendongkrak okupansi setelah ditinggalkan tamu government nanti. “Produk dan servis akan kami benahi sehingga bisa mendatangkan tamu di luar government

sekaligus mempertahankan tamu yang sudah menjadi pelanggan,” ujarnya.

Selain itu manajemen Inna Simpang Hotel berencana akan mencari pasar lain yang bisa mengantikan pasar pemerintahan Q riq sebelumnya.Q

Surabaya, Bhirawa Rencana produksi pil Gandarusa atau pil KB untuk pria di tengah tahun 2014 akhirnya batal. Hingga saat ini pil KB pria ini belum diproduksi massal oleh PT Indofarma.

Kepala BKKBN Fasli Jalal menyatakan, BKKBN berharap tahun 2015 pil anti hamil ini dapat diproduksi massal karena kebutuhan akan pil gandarusa sangat vital. Saat ini pil gandarusa sudah memasuki babak akhir dan akan diujicobakan kepada manusia. ‘’Sebelumnya kepada binatang tapi saat ini akan diujicobakan kepada manusia,’’ ulangnya.

Saat ini banyak dari masyarakat yang menunggu kedatangan pil gandarusa. ‘’Pil ini memiliki keunikan daripada pil-pil KB yang ada, dimana pil-pil KB yang ada semuanya dikonsumsi oleh wanita sedangkan untuk pil gandarusa yang mengkonsumsinya adalah pria,’’ ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya pil gandarusa, Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki banyak pilihan dalam menentukan alat kontrasepsi. Jika dulu yang harus menggunakan alat kontrasepsi adalah wanita maka sekarang berganti ke pria. ‘’Jadi kedepannya wanita tidak akan terbebani untuk menggunakan alat kontrasepsi tapi gantian pria yang menggunakannya,’’ ucapnya.

Sementara itu Peneliti Gandarusa dari Unair Dr Bambang mengatakan, pil KB itu nanti sejenis fitofarmaka (obat/herbal yang sudah menjalani uji pada manusia). ‘’Kami melakukan penelitian sejak tahun 1985, dan selesai tahun 2013 atau 28 tahun, tapi itu sudah percepatan, karena penelitian di luar negeri bisa sampai 100 tahun,” katanya.

Menurut dia, penelitian selama puluhan tahun tersebut membutuhkan pengorbanan dan dana yang besar, karena pihaknya menemukan tanaman itu di pedalaman Papua yang sudah dimanfaatkan masyarakat adat setempat untuk menunda kehamilan.

“Saya melakukan penelitian dalam empat fase. Fase pertama untuk orang biasa yang sifatnya umum, lalu fase kedua penelitian kepada objek, yakni pasangan usia subur (PUS),” katanya.

Untuk fase kedua, penelitian dilakukan pada 120 PUS dengan minum pil KB pria itu selama 108 hari, dan Q dna hasilnya 100 persen berhasil (tidak hamil).Q

Simpatisan Partai Curi Laptop Staf Fraksi PDIP Gedung DPRD Jawa Timur kemasukan maling. Adapun sasaran aksi pencurian ini dilakukan di ruang Fraksi PDIP. Dengan tersangka Sudirman (43) warga Jl Simogunung Barat Tol Surabaya, yang merupakan simpatisan partai PDIP. Melihat laptop miliknya hilang, korban Indarso Novi Suwita (39) warga Komplek Merpati Sidoarjo, yang juga staf fraksi PDIP Jatim ini, melaporkan kejadian ini ke Polsek Bubutan. Dilanjutkan dengan penyelidikan yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Bubutan.

Saat diintrogasi petugas, Sudirman mengaku nekad mencuri laptop di gedung wakil rakyat, setelah melihat suasana ruangan Fraksi PDIP sepi. Pria yang juga simpatisan PDIP ini, seharihartinya berada di ruang fraksi, sehingga mempunyai kesempatan untul mencuri laptop dengan cara memasukan ke dalam kaus yang dikenakannya.

Usai mendapati laptop

dan memasukannya kedalam kaus, Sudirman kemudian bergegas keluar ruangan. Sayangnya, bapak dua anak ini tidak menyadari aksi pencurian dengan membawa kabur laptop, ternyata di terekam kamera CCTV yang berada di ruang fraksi dan gedung DPRD. “Setelah melihat dan mempelajari ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV ruangan, kami melakukan penyelidikan atas kasus ini.

Diketahui, tersangka memang sering berada di gedung DPRD fraksi PDIP,” terang Kanit Reskrim Polsek Bubutan AKP Abdul Gafar, Selasa (2/12).

Lanjut Gafar, begitu tahu ciri-ciri tersangka, petugas

melakukan penyanggongan di Gedung DPRD Jatim.

Hasilnya, Sudirman muncul kembali ke DPRD Jatim yang berlokasi di Jl Indrapura Surabaya. Dia pun ditangkap dan dibawa ke Polsek Bubutan guna menjalani pemeriksaan.

“Saat diintrogasi, awalnya tersangka ngotot tidak melakukan pencurian itu.

Tapi, setelah ditunjukkan bukti rekaman CCTV ruangan, tersangka pun tidak bisa mengelak,” kata Kanit Reskrim.

Masih kata Gafar,usai dilakukan pengembangan, ternyata tersangka Sudirman menjual laptop curiannya di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya yang terkenal dengan stand IT nya. Ternyata laptop itu dijual kepada Jamal (40), warga Kapas Madya Surabaya. Oleh Jamal, laptop curian ditukar dengan uang Rp 300.000 dan sebuah HP

merek Nokia.

Tak banyak kata, petugas pun menangkap Jamal karena menjadi penadah laptop curian. Kini Sudirman dan Jamal harus menempati sel tahanan Polsek Bubutan. “Keduanya kami tetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian laptop,” jelas Gafar.

Ditambahkan Gafar, Sudirman bisa bebas keluar masuk ruang Fraksi PDIP DPRD Jatim, karena dirinya merupakan sipantisan PDIP dan sering berada di gedung wakil rakyat Jatim. “Tersangka Sudriman mempunyai akses keluar masuk gedung DPRD fraksi PDIP dengan bebas,” tegas Gafar.

Selain menangkap Sudirman dan Jamal, petugas tidak cuma mengamankan laptop curian. Petugas juga menyita uang Rp 300.000, satu HP Nokia dan kaus serta celana milik Sudir-

bed/bhirawa

Anggota Crime Hunter Sat Reskrim Polsek Bubutan memamerkan barang bukti kejahatan tersangka Sudirman dan Jamal, Selasa (2/12). man yang dikenakan ketika kerjaan Sudiarman tidak kedua tersangka yakni Suberaksi. menentu. “Saya butuh uang, dirman dan Jamal dijerat Saat ditanya, tersangka jadi saat ruang sepi dan ada dengan Pasal 363, tentang Sudirman mengaku mela- laptop, langsung saya am- pencurian dengan pembekukan pencurian karena bil,” aku Sudirman. ratan. Adapun ancaman membutuhkan biaya hidup Guna mempertanggung- pidana penjara maksimal 7 keluarganya. Apalagi, pe- jawabkan perbuatannya, tahun.Q bed

OPINI

4 Tajuk

Pemutihan Denda Pajak

Rabu Legi, 3 DESEMBER 2014

Membaca Nasib Kurikulum 2013

INSENTIF pajak senantiasa memerlukan inovasi agar pemasukan negara (dan daerah) dapat ditingkatkan. Selama 10 tahun terakhir target pemasukan negara tidak pernah tercapai (selalu lebih kecil dibanding perkiraan). Walau sebenarnya pemasukan dari sektor pajak selalu melampaui target. Namun rasio pajak masih bisa ditingkatkan karena tergolong rendah (sekitar 13%). Peningkatan diantaranya melalui intensifikasi, termasuk pemutihan (penghapusan) denda pajak.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk ketiga kalinya meluncurkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan roda dua.

Secara berturut-turut kebijakan serupa telah dilakukan pada tahun 2012 dan 2013. Hasilnya, ternyata menguntungkan semua pihak. Masyarakat pemilik kendaraan roda dua (golongan ekonomi menengah ke bawah) diuntungkan karena denda atas keterlambatan pembayaran pajak.

Pemerintah propinsi juga diuntungkan. Sebab dengan pemutihan masyarakat (wajib pajak) lebih bersemangat menunaikan kewajibannya. Dus perolehan pajak meningkat. Jadi, pemutihan denda pajak bukan sekadar bersifat karitatif (meringankan beban masyarakat). Melainkan juga inovasi intensifikasi pajak. Lebih lagi pada saat menghadapi laju inflasi (karena kenaikan harga BBM), keringanan pajak terasa sangat membantu.

Target APBD 2014 sebesar Rp 10,418 trilyun, sampai bulan September terealisasi Rp 8,229 trilyun (78,99%). Biasanya sampai akhir tahun bisa terealisir lebih dari target. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan Bea Balik Nama (BBNKB) ditargetkan mencapai Rp 8,150 trilyun. Realisasi PKB dan BBNKB sampai bulan September mencapai Rp 6,214 trilyun (76,24%).

Selain itu juga terdapat PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) yang mencapai Rp 1,7 trilyun. Dipastikan pada tahun 2015 PBBKB akan meningkat seiring kenaikan harga BBM non-subsidi solar dan bensin. Begitu pula PKB dan BBNKB naik sekitar 20% lebih. Pajak dari kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung utama,karena lebih dari 94% dari total pajak daerah. Pajaklain terdiri dari pajak rokok (Rp 537 milyar), dan pajak air permukaan sebesar Rp 31 milyar.

Dengan kebijakan pemutihan denda diharapkan capaian PKB dan BBNKB makin meningkat. Sekilas, akan terdapat potensi pendapatan daerah yang hilang. Yakni denda dan bea balik nama kedua. Ditaksir potensi yang akan hilang sebesar Rp 38,4 milyar.

Namun di balik itu juga terdapat hasil “umpan balik” berupa maksimalisasi penerimaan PKB sampai Rp 107,5 milyar.

Tahun 2013 lalu, jumlah kendaraam roda dua di Jawa Timur sudah mencapai 10,5 juta. Tahun ini diperkirakan telah sebanyak 12 juta unit. Pertumbuhan kepemilikan sepedamotor sekitar 15%. Dalam hal pertumbuhan kendaraan bermotor Pemprop Jatim bekerjasama dengan GAIKINDO (untuk roda empat),serta AISI (Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia).

Agaknya, tren kepemilikan sepedamotor oleh masyarakat dapat dianggap sebagai “pahlawan” PAD (penghasilan asli daerah). Lebih lagi, sepedamotor yang diproduksi setelah tahun 2008 rata-rata memiliki ukuran isi silinder lebih dari 100 cc. Pajaknya juga meningkat. Karena itu dianggap layak memperoleh keringanan denda. Kebijakan (inovasi) pemutihan denda PKB dan BBNKB merupakan kewenangan Gubernur.

Perda Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, mengatur kewenangan Gubernur untuk memberikan keringanan pajak. Pada pasal 66 ayat (1) Perda tersebut dinyatakan, bahwa Gubernur dapat memberikan keringanan. Bahkan sampai penghapusan pajak, dengan alasan khusus yang telah diatur (misalnya karena bencana alam).

Berdasar pengalaman dua kali kebijakan serupa, penghapusan denda pajak memang cukup jitu sebagai metode intensisifikasi. Untuk meningkatkan perolehan pajak maupun untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak. Namun Pemprop masih inovasi lain untuk meningkatkan penghasilan daerah dari pajak, melalui metode ekstensifikasi. Yakni, menggali jenis pajak yang belum pernah dipungut, tetapi reason-able sebagai potensi pajak. Misalnya, pajak atas penjualan pulsa telpon seluler. 

Kurikulum 2013 atau dikenal K.13, merupakan kurikulum pendidikan Indonesia yang pada saat ini baru memasuki tahun kedua. Kurikulum ini adalah warisan kebijakan pemerintah periode kebinet Indonesia Bersatu jilid II.

K

.13 hingga saat ini telah diaplikasikan di berbagai jenjang pendidikan dan di seluruh sekolah. Terlepas pro dan kontra dari para ahli maupun pengguna kebijakan, namun K.13 tetap berlangsung tanpa hambatan.

Hal ini terbukti dengan adanya berbagai workshop, pelatihan, evaluasi terhadap aplikasi kurikulum tersebut.

Bukti lain dari keberlangsungan K.13 di sekolah hingga saat ini adalah adanya pendampingan oleh pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan terkait aplikasi kurikulum terhadap pembelajaran di kelas. Pendampingan tersebut dengan membentuk guru sasaran dalam satu cluster.

Guru sasaran tersebut menjadi tim yang akan mengajar di sekolah yang bukan tempat aslinya mengajar dalam satu cluster tersebut. Sehingga antar guru dapat saling melengkapi guna ketercapaian dari tujuan pembelajaran K.13. Sekilas fakta tersebut menjadi salah satu indikator berjalannya K.13 di sekolah.

Nasib Kebijakan Lama Banyak yang memprediksi bahwa K.13 tidak akan berumur lama. Hal ini disebabkan bahwa K.13 terkesan diaplikasikan secara terburu-buru, kejar tayang, tanpa persiapan yang matang.

Fakta tersebut dibuktikan oleh sejumlah pihak dengan tidak siapnya buku ajar yang digunakan sebagai pembelajaran di kelas.

Rumor pergantian kebijakan kurikulum santer terdengar seiring dengan pergantian menteri pada pemerintahan saat ini. Hal ini tak elak banyak guru yang berjuang di lapangan menjadi pesimis dengan konsep pendidikan pemerintah. Sehingga terucap dari diri seorang guru “pokoknya ngajar, terserah pemerintah mau buat kebijakan bagaimana ?”.

Dalam sebuah berita harian nasional minggu-minggu ini disebutkan bahwa K.13 akan dievaluasi pada akhir semester ganjil tahun ini. Hal ini berarti

baswedan.com dijelaskan bahwa menurut Anies pendidikan bersumber pada seorang guru. Guru adalah aktor utama dalam mensukseskan sebuah pendidikan.

Dari sebuah pemikirannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas guru yang harus diutamakan, bukan perangkat pembelajaran ataupun kurikulum yang diperhatikan. Meskipun kurikulum penting, namun persoalan bangsa saat ini adalah terkait guru. Guru sebagai orang yang paling sentral dalam pendidikan, sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.

Bila Anies konsisten dengan pendapatnya tersebut, maka beliau akan konsentrasi pada peningkatan kualitas guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sehingga kebijakan yang akan diambil terfokus seputar

Oleh : Nuruddin Musyafa’

paling tidak akan dilaksanakan bulan desember depan. Evaluasi ini akan membahas terkait K.13 dari segi pelaksanaan dan kebutuhan di sekolah.

Bila ada ungkapan “beda orang, beda fikiran”, maka akankah nasib K.13 ikut dalam hukum alam tersebut. K.13 merupakan kebijakan menteri lama, yang sekarang sudah dijabat oleh orang yang berbeda.

Sehingga bila sudut pandang yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan berbeda, maka K.13 juga akan dilakukan sebuah revisi.

Pendidikan dengan Menteri Baru Secara sekilas, bila kita me-

Bila ada ungkapan “beda orang, beda fikiran”, maka akankah nasib K.13 ikut dalam hukum alam tersebut. K.13 merupakan kebijakan menteri lama, yang sekarang sudah dijabat oleh orang yang berbeda. Sehingga bila sudut pandang yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan berbeda, maka K.13 juga akan dilakukan sebuah revisi.

mandang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2014 - 2019, Anies Baswedan, maka tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah orang yang lama berkecimpung dalam dunia pendidikan.

Salah satu hasil karyanya dalam dunia pendidikan adalah Program Indonesia Mengajar.

Program yang mengajar anak muda fresh graduate untuk mengajar di daerah terpelosok di seluruh Indonesia, yang hingga saat ini dapat dikatakan sangat sukses dijalankan.

Dalam sebuah sumber anies-

profesionlisme seorang guru.

Pembahasan nasib K.13 hingga saat ini menjadi isu paling menarik dalam dunia pendidikan. Isu akan diganti dengan kurikulum model baru santer didengungkan di berbagai tempat. Hal ini dikarenakan pergantian menteri yang memimpin kementerian pendidikan.

Mari kita analisis K.13 untuk keberlangsungan di masa mendatang. Kekuatan K.13 adalah kurikulum ini telah memasuki tahun kedua, di mana sebagian besar guru dan sekolah telah menerapkannya, sehingga layak

untuk dilanjutkan dengan dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek. Selain itu, sebagian besar guru, peserta didik, masyarakat telah mengetahui konsep besar kurikulum ini yang ingin mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global.

Kelemahan K.13 adalah hingga saat ini ada beberapa sekolah yang belum menerima buku ajar versi K.13 dari pemerintah. Ketidaktersediaan buku ini menjadi faktor penghambat dan kelemahan pemerintah dalam mengaplikasikan kurikulum. Padahal buku merupakan komponen penting dalam pembelajaran.

Secara peluang, bila K.13 tetap dijalankan maka hal ini tidak menjadi sia-sia ketika pemerintah telah menganggarkan biaya yang besar guna mensukseskan pelaksanaan kurikulum tersebut. Hal ini terlihat hingga saat ini guru-guru di sekolah antusias mengikuti workshop, pelatihan K.13, langkah selanjutnya adalah pendalaman dan pemantapan konsep.

Secara ancaman, bila K.13 tidak diseriusi oleh pemerintah dan sekolah maka akan memunculkan konsep kurikulum baru, dan otomatis guru harus belajar lagi untuk versi yang baru. Secara tidak langsung pendidikan di sekolah akan mengalami kegalauan terutama peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran. Selain itu, anggaran dunia pendidikan akan bertambah untuk aplikasi kurikulum baru.

Bila Anies menganggap bahwa keberlangsungan pendidikan yang perlu digarap pada saat ini di Indonesia adalah persoalan mengenai guru, maka kebijakan pendidikan pada periode pemerintahan kabinet kerja kiranya tidak akan menyentuh aspek kurikulum, namun seputar guru.

Ada tiga persoalan guru yang sering diungkap oleh Anies yaitu distribusi guru, kesejahteraan guru, serta kualitas guru.

Akhirnya, dalam dunia pendidikan ke depan, K.13 kiranya masih akan tetap dilanjutkan dengan perbaikan di berbagai aspek yang dianggap kurang.

Dan kebijakan lainnya adalah peningkatan kualitas guru sebagai pelaksana kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Wallahu A’lam.

Pengajar Bahasa Arab FAI - Universitas Muhammadiyah Malang

Berkeliling Wisata Alam Keluarga di Kota Santet, Banyuwangi (2 - habis)

Merasakan Sensasi Surfing dan Indahnya Pantai di Pulau Merah Setelah mengunjungi tiga objek wisata di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Kini saatnya beranjak menuju Pulau Merah yang digadang-gadang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah andalan kepariwisataan di Jawa Timur. Seperti apakah Pulau Merah atau Red Island tersebut?

Rachmat Caesar BSW, Kota Surabaya Pulau Merah saat ini masih dalam pengelolaan Perhutani yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan Pemkab Banyuwangi. Lokasinya berjarak ± 80 km dari Kota Banyuwangi.

Tidak terlalu sulit untuk menjangkau pulau tersebut. Apalagi rambu-rambu penunjuk jalan menuju lokasi sangat jelas terpampang. Bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Jika menggunakan angkutan umum dari Banyuwangi, terdapat angkutan dengan jurusan Pesanggaran, nanti turun di pasar Pesanggaran, setelah itu dilanjutkan menyewa ojek menuju Pulau Merah.

Bagaimana kalau melalui arah Jember, wisatawan bisa turun di terminal Jajag lalu ganti angkutan bis menuju Pesanggaran.

Secara keseluruhan rute yang akan dilewati dari Banyuwangi menuju Rogojampi, setelah sampai di simpang tiga lampu merah Rogojampi, lurus saja hingga menjumpai perempatan lampu merah Jajag dengan patokan ada patung macan putih ditengahnya, lalu belok kekiri (ke selatan), anda tinggal mengikuti rambu-rambu penunjuk arah Pesanggaran – Pulau Merah. Untuk tiket masuk ke Pulau Merah, murah yaitu Rp5000,- saja.

Di pulau merah yang sebe-

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

lumnya sempat disebut Pantai Ringin Pitu ini, turun dari kendaraan langsung menjumpai udara sejuk langsung menerpa.

Di lokasi tersebut terdapat batu besar yang diberikan sarung hitam putih dan ada sesajian seperti adat Bali. Memang batu tersebut merupakan saksi terjadinya tsunami setinggi 13 meter yang menerpa kawasan itu pada tahun 1994 dan mengakibatkan kerusakan cukup berarti.

Tidak jauh dari lokasi itu terlihat sudah Pulau Merah yang menjulang tinggi dengan ditutupi hijauan pepohonan.

Namun memang benar, jika diamati ternyata tanah yang ada di pulau tersebut menyerupai kemerah-merahan.

Pulau ini kurang lebih seluas 4 ha dan berbukit setinggi sekitar 200 m. Pulau ini berjarak sekitar 300 m dari garis pantai dalam keadaan pasang.

Bila air surut, menuju pulau Merah, pengunjung dapat berjalan kaki.

Daya tarik Pulau Merah bukan saja pada pulaunya, tetapi juga wilayah pantai, ombak dan pesisir di sekitarnya. Pantai landai dengan pasir putih yang bersih sepanjang 3 km memberikan pemandangan yang indah.

Apalagi gelombang ombak

Daya tarik Pulau Merah bukan saja pada pulaunya, tetapi juga wilayah pantai, ombak dan pesisir di sekitarnya. Pantai landai dengan pasir putih yang bersih sepanjang 3 km memberikan pemandangan yang indah.

pantainya sangat bagus untuk surfing, mulai dari pemula hingga profesional. Tak heran jika wisatawan asing juga berkunjung di pulau ini. Biasanya wisatawan asing biasa berkunjung di Juli hingga September untuk surfing menikmati ombak di pantai pulau Merah ini.

Tak jauh dari lokasi Pulau Merah, di sepanjang pantai juga disediakan lokasi payung berjejer rapi berwarna merah yang disewakan untuk wisatawan ingin berjemur. Dilokasi tersebut juga telah berjejer warung makanan hingga café resto yang siap memberikan pelayanan di saat perut kita sedang lapar. Seperti

sajian makanan laut ikan bakar yang ditambahkan sambal untuk menambah nafsu makan.

Selain itu, lokasi tersebut juga terdapat toilet yang dikelola kelompok masyarakat setempat.

Kebersihan juga selalu dijaga.

Kenikmatan sajian pantai tersebut tak hanya itu, tapi wisatawan juga bisa berkeliling ke pulau sekitar Pulau Merah dengan menyewa speed boad dan paket tour antar pulau, misal ke pasir hitam atau Pulau Bedhil. Tarif paket keliling ke antar pulau bisa mencapai Rp 700 ribu, sedangkan menggunakan speed boad keliling pulau merah saja Rp 20 ribu.

Di pantai ini juga dijaga life guard atau penjaga pantai yang selalu memantau dan menjaga kenyamanan wisatawan yang sedang menikmati keindahan Pulau Merah, terutama pada saat sunset atau matahari tenggelam.

Wisatawan tidak hanya bisa melihat suasana pantai, di Pulau Merah juga menyediakan persewaan perahu agar bisa berkeliling pantai. Harga sewanya termasuk tidak mahal jika dibandingkan dengan rasa nyaman, keamanan, dan keindahan dari pulau tersebut.

Jika tidak puas menikmati selama satu hari, masyarakat

setempat juga menyediakan homestay untuk bisa ditempati para wisatawan yang kurang puas dengan keindahan Pulau Merah. Untuk satu rumah isi 15 orang dengan AC seharga Rp 1 Juta, sedangkan rumah dengan fasilitas kipas angin Rp 750 ribu.

Kalau ingin cuma per kamar saja juga ada, satu kamar AC Rp 200 ribu dan kipas angin saja Rp 150 ribu.

Ketua Koordinator Penginapan, Yogi Tornando menjelaskan, saat ini memang tidak ada hiburan yang menonjol di kawasan pantai tersebut. Hal itu dikarenakan adanya kericuhan.

“Bupati akhirnya melarang adanya hiburan musik di area wisata. Sebab bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan wisatawan lainnya,” katanya.

Ia bersama kelompok masyarakat lainnya juga berusaha agar wilayah pantai bisa dikelola bersama dan memberikan pelayanan dengan baik, sehingga seiring waktu juga menambah jumlah wisatawan yang akan di pulau tersebut.

Sebab dengan cara itulah, maka kesejahteraan masyarakat juga bisa merata.

Di sisi lain, wisata pantai pulau Merah bukan tidak menghadapi permasalahan. Sebab di sekitar pulau tersebut juga tepatnya di bukit atau gunung Tumpang Pitu terdapat potensi penambangan emas. Kabarnya, saat ini eksplorasi tambang belum dijalankan sepenuhnya. Jika diizinkan tentunya pertambangan tersebut akan memberikan ancaman konservasi di sekitar bukit Tumpang Pitu termasuk pantai pulau Merah.  *

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 3 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Komisi D Hearing Tertutup Gresik,Bhirawa Akhirnya komisi D DPRD Gresik menggelar hearing, dengan beberapa sekolah yang di duga melakukan pungli. Menariknya dalam hearing tersebut, wartawan tidak boleh mengikutinya. Perlakuan ini, tentu saja tidak seperti komisi lainya yang membolehkan wartawan ikut. Dengan alasan hearing tertutup, di duga mereka melakukan main mata.

Dari pantauan Bhirawa, bahwa rapat digelar sekitar pukul 13.00 WIB. Rombongan Kepala SMP Negeri 1 Gresik datang lebih dahulu, disusul rombongan Kepala SMP Negeri 4 HM Bisri. Karena anggota Komisi D masih mengikuti paripurna pandangan fraksi, para perwakilan sekolah menunggu di ruang Komisi D lantai II. Selang satu jam, usai rapat paripurna selesai rapat hearing di gelar. Yang juga di hadiri Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik M Nadlif hadir. Wartawan kemudian masuk ruangan, mengikuti hearing tersebut. Menariknya, anggota dewan yang tergabung dalam komisi D, meminta para kuli tinta keluar ruangan dengan alasan bahwa rapat digelar tertutup.

Tertutupnya rapat komisi tersebut menjadi rasan-rasan, karena selama ini tidak ada rapat hearing dengan mitra kerja komisi yang tertutup, juga tidak semua anggota Komisi D paham. Bahkan, dua anggota Suberi dari FPD dan M Syafii dari F Gerindra mengaku tidak tahu.Q kim

Defisit APBD 2015 Rp 80 M Ditutup SILPA Gresik,Bhirawa Meski defisit APBD 2015 sebesar Rp 80 M, namun tidak membuat Pemkab Gresik resah. Sebab, defisit itu akan ditutup melalui SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) 2014. “ Sebab, defisit itu bisa kami tutup dengan SILPA di APBD tahun 2014, “ kata Sekretaris Timang (tim anggaran) Pemkab Gresik, Dr Hy Yetty Sri Suparyati MM, Selasa (2/12).

Ditegaskan Yetty, SILPA dari penggunaan APBD tahun 2014 sebesar hampir 2,3 triliun kisarannya masih mencapai diatas Rp 80 miliar.

Karena itu, jika defisit belanja pada APBD tahun 2015 sebesar Rp 80 miliar, maka defisit itu sudah tertutupi dengan SILPA di APBD 2014. “ Jadi, tidak ada masalah defisit, wong sudah tertutupi dengan SILPA, “ tutur Yetty.

Yetty menjelaskan, SILPA APBD 2014 sebesar 80 miliar lebih berasal dari beberapa sektor belanja kegiatan/progran di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Misalnya, SILPA dari sisa lelang kegiatan proyek di DPU (Dinas Pekerjaan Umum). Untuk sementara SILPA belanja kegiatan fisik berupa sisa lelang di DPU mencapai Rp 10 miliar lebih.

Padahal, masih banyak kegi-

atan di DPU yang belum rampung dan dimungkinkan masih banyak sisa anggarannya. Untuk itu, sangat dimungkinkan SILPA di DPU akan terus meningkat. Kemudian, di Dinkes (Dinas Kesehatan), Dispendik (Dinas Pendidikan), Bagian Perlengkapan, Badan LH (Lingkungan Hidup) dan SKPD lain yang menangani proyek fisik juga masih terdapat SILPA yang nilainya rata-rata hampir tidak jauh berbeda dengan DPU. “ Karena itu, kami sangat tidak khawatir dengan defisit tersebut, karena bisa ditutup dengan SILPA, “ terang Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) ini.

Lebih jauh Yetty mengatakan, mengacu pedoman Ke-

menkeu Nomor 34 tahun 2015, yang mengatur pedoman defisit APBD 2015 disebutkan, bahwa defisit belanja APBD tersebut maksimal paling tinggi mencapai 3,25 persen.

Sedangkan, defisit belanja APBD Gresik tahun 2015 di bawah 3,25 persen, yakni 3,07 persen. “ Jadi defisit belanja APBD 2015 masih dalam batas kewajaran. Sehingga, tidak perlu khawatir melanggar ketentuan, “ jelas Yetty.

Sementara itu Yetty mewant-wanti kepada semua Kepala SKPD agar cepat-cepat menyerap anggaran di APBD 2014 untuk belanja kegiatan/ program di SKPDnya. Sebab, batas penyerapan anggaran paling akhir dideadline hingga 15 Desember 2014. “ Jadi masih

Warga Bawean Bingung Polisi Sosialisasi Rambu Lalin Gresik,Bhirawa Warga Bawean belum memahami rambu rambu lalu lintas. Hal itu diketahui saat Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polres Gresik menggelar sosialisasi Operasi Zebra 201, terhadap penumpang kapal di pelabuhan Gresik.

Hampir semua penumpang kapal tujuan Bawean mengakui tidak mengetahui, karena selama ini memang tidak ada rambu rambu lalu lintas di daerahnya.

Menurut Muhajir warga kecamatan Tambak mengatakan, bahwa adanya sosialisasi ini baik. Namun seharusnya juga harus ada di Pulau Bawean, seperti di jalan-jalan protokol maupun lainya. Sehingga warga bisa menginggat dan tahu, kalau hanya sepintas seperti ini. “ Kami yakin, setelah berlayar dan sampai tujuan sudah pada lupa.

“Kami berharap setelah adanya sosialisasi oleh polisi, dari pihak Pemda yaitu Dishub Gresik dan polisi. Memasang rambu lalin di Jalan Raya Pulau Bawean, sehingga para pengendara roda dua maupun empat tahu dan sadar mentaati peraturan lalu lintas. “Tapi kalau cuman sosialisasi saja, sifatnya hanya sementara dan ingatnya juga sementara. Percuma kalau di tempat asal tidak ada, mereka tetap tidak mengerti,”ujarnya.Q kim

ada sisa waktu sekitar kurang dari setengah bulan, “ katanya.

Untuk itu, tambah Yetty, DPPKAD meminta agar kegiatan/program di masing-masing SKPD yang belum tuntas cepat dituntaskan. Sebab, anggaran dari APBD tahun 2014 efektif bisa digunakan hingga tanggal 15 Desember, atau 15 hari sebelum akhir tahun 2014.

Jika dalam kurun waktu itu anggaran tidak diserap, maka anggaran akan kembali ke Kasda (kas daerah) di Bank Jatim dan menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). “ Ya kalau tanggal 15 Desember 2014 anggaran tidak diserap, maka anggaran itu dianggap hangus dan dikembalikan ke Kasda menjadi SILPA, “ pungkasnya.Q eri

Istri PNS Sidoarjo Bantu Penghuni Liponsos

Mengambil Keputusan Cukup Lewat Teleconference Gresik,Bhirawa Pemkab Gresik melalui bagian PDTI mengadakan bimbingan teknis implementasi video teleconference. Bimbingan yang menghadirkan nara suber dari Telkom itu diikuti seluruh operator TIK se Kabupaten Gresik, bertempat di Ruang Graetha Eka Praja, Selasa (2/12).

Kepala Bagian PDTI Rini.S melalui Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono menjelaskan, saat ini memang sudah saatnya memanfaatkan tehnologi informatika, yaitu video teleconference. Beberaapa hari lalu lanjut Rini, Presiden RI Joko widodo juga menggunakan video teleconference dengan TKI di 8 negara.”Atas dasar itu, Kab Gresik yang memiliki 356 desa/kelurahan, serta wilayah kepulauan tentunya sangat mempunyai manfaat besar jika tehnologi teleconference ini bisa diterapkan di Gresik.” kata Rini.

Saat ini tambah Rini, Pemkab menggunakan perangkat lunak. Umettme yaitu layanan konference video dan kolaborasi yang mudah, berkwalitas tinggi, kaya fitur dan hemat bandwidth, dapat digunakan kapan saja dengan berbagai media secara realtime, dan tidak membutuhkan tempat khusus.Q eri

5

Kabid PUEP Sri Rukiyati saat memberikan penghargaan kepada para pemenang.

achmad suprayogi/bhirawa

Sidoarjo, Bhirawa Istri PNS di Kab Sidoarjo yang juga anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP), kembali berkunjung ke Liponsos Sidoarjo untuk menyerahkan sejumlah pakaian layak pakai, peralatan mandi dan sembako pada penghuni Liponsos, yang dikelolah oleh Dinsosnakertrans Sidoarjo.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab Sidoarjo, Nun Vino Rudi Muntiawan, menyampaikan, penyerahan bantuan ini sebagai rasa peduli pada kaum papa bersamaan dengan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-15. ‘’Sebagai kaum yang sudah diberikan rezeki dan nikmat oleh Allah SWT, tentu saja kita pantas bersbagi dengan kaum yang kurang beruntung,’’ kata Nun Vino, istri Sekdakab

Sidoarjo, disela-sela menyerahkan bantuan, Selasa (2/12) kemarin.

Turut juga dalam penyerahan bantuan, Animatus Sa’diyah istri Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Nanik Trisnaeni, istri Wabup Sidoarjo MG Hadi Sucipto.

Selain itu, DWP Sidoarjo, kata Nun, masih akan melakukan kegiatan sosialnya pada Rabu (3/12) hari ini, dengan melakukan donor darah, yang akan dilakukan oleh pengurus dan anggota, di PMI Cabang Sidoarjo, di jl raya Jati Sidoarjo.

Pada puncak acara HUT DWP, pada 17 Desember, akan dilakukan resepsi dan penyerahan bantuan bea siswa kepada putra-putri PNS golongan terendah yang berprestasi, mulai dari SD sampai SMA.Q ali

Pemkab Gelar Lomba Karya TTG Sidoarjo, Bhirawa Ratusan masyarakat dan mahasiswa serta para pelajar tingkat SMA, SMK dan MA negeri/swasta se Kabupaten Sidoarjo beramai-ramai mengikuti perlombaan Karya Teknologi Tepat Guna (KTTG) 2014 di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana(BPM PKB) Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Pengelolaan (PUEP) SDA BPMPKB Sidoarjo Sri Rukiyati SH,M.Si yang ditemui kemarin(2/12) program KTTG ini untuk mempersiapkan para pelajar dan masyarakat dalam rangka menghadapi The ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2014.

Selain itu, tujuan diadakannya lomba Karya TTG ini juga untuk menggali potensi, kreativitas dan inovasi yang

baru bagi para pelajar. Sedangkan untuk masyarakat baru pertama kali ini dilakukan.

Pemenang juara satu akan diikutkan dalam lomba tingkat nasional. “Namun untuk ikut sertanya tidak mudah, harus mengikut seleksi dulu ditingkat Jawa Timur,” katanya.

Ditambahkan pula oleh Kasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) Drian Isa Yostofa, SE M.Si kalau lomba ini telah diikuti oleh 25 kelompok dan perorangan, dengan kategori masyarakat dan kategori siswa. Mereka masing-masing diambil tiga pemenang untuk mendapatkan Tropi, Notebook dan uang pembinaan.

Sosialisasinya juga sudah dilakukan mulai bulan September 2014 lalu.

Untuk kategori siswa dimenang oleh SMAN 1 Krian, judul karya Mikroskop Digital Sederhana sebagai juara pertama.

Juara kedua SMKN III Sidoajo dengan judul karya Pembangkit LED Tenaga Kulit Pisang.

Juara ketiga oleh SMAN III Sidoarjo, judul karya Pemanfaatan Arang Tempurung.

Sedangkan untuk ketegori masyarakat/mahasiswa juara pertama diraih oleh karya yang berjudul Alat Pengupas Kulit Kedelai. Sedangkan juara kedua Alat Mini Karaoke dan yang ketiga Media Smart Jacpot Apik dalam Meningkatkan Pengetahuan Menulis.

Adapun proses kegiatannya, dari seluruhnya terpilih 12 peserta. Masing-masing 6 pemenang untuk kategori masyarakat/mahasiswa dan siswa.

“Setelah terpilih, peserta terbaik, mulai perorangan maupun kelompok. Mereka yang terpilih harap melakukan presentase terlebih dahulu atas karya-karyanya,” jelas Yosi—sapaan sehari-hari dari Isa Yostofa.Q ach

Dinsos Nikahkan Pasangan Lansia Kab Mojokerto, Bhirawa Dinas sosial kabupaten Mojokerto menggelar Pernikahan unik yang berlangsung di Panti Werdha Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Selasa (2/12) kemarin.

Seorang nenek, bernama Gipah (87) rela dinikahi Suwarno (62) yang menyandang tuna netra.

Nenek yang telah 5,5 tahun menghuni Panti Werdha beredia menikah lagi setelah sakit pinggangnya disembuhkan oleh suwarno yang berprofesi ebagai tukang pijat.

Meski digelar sederhana, resepsi pernikahan kakek-nenek penghuni Panti Werdha ini berlangsung meriah dan khidmat. Upacara pernikahan dipimpin Ketua KUA Kecamatan Sooko. Kepala Dinsos Kabupaten Mojokerto, Hariyono menjadi saksi dari mempelai putri.

Dengan keterbatasan penglihatannya, Mbah Warno (Suwarno) masih lancar mengucapkan kalimat ijab kabul. Tanpa canggung, kakek penyandang tuna netra asal Kecamatan Jatirejo ini

mencium pipi dan kening istri barunya setelah ikatan pernikahan mereka disahkan oleh penghulu. Tingkah keduanya, sontak mengundang tawa dari puluhan tamu yang hadir.

“Mbah Gipah ini awalnya merupakan pasien saya, pernah saya sembuhkan pinggangnya yang telah 4 tahun lebih sakit, saya urut 3 kali sembuh. Sebagai rasa terimakasih, akhirnya mau saya nikahi,” ungkap Mbah Warno kepada wartawan usai resepsi pernikahan.Q kar

ali kusyanto/bhirawa

Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kab Sidoarjo, kemarin, memberikan bantuan kepada warga kurang beruntung yang ditampung di Liponsos Sidoarjo.

Parkir Langganan di Sidoarjo Disurvei Sidoarjo, Bhirawa Parkir langganan yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo, keberadaannya kini tengah disurvey oleh sebuah lembaga konsultan, untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Kabag Organisasi Kab Sidoarjo, Ahadi Yusuf, menyampaikan, IKM ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di Kab Sidoarjo yang dianggap masih kurang maksimal. ‘’Kita tiap tahun melakukan IKM pada semua pelayanan publik yang ada di Pemkab Sidoarjo, tujuannya untuk bisa memperbaiki kekurangan sehingga bisa meningkat pelayanan publik yang ada,’’ jelas Yusuf, Selasa (2/12) kemarin, di kantornya.

Disampaikan Yusuf, masalah parkir langganan merupakan salah satu IKM yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo pada tahun 2014 ini. IKM lainnya tahun 2014 ini seperti pelayanan publik yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Koperasi Perindag, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan pelayanan publik di sejumlah Kecamatan. ‘’ Khusus IKM untuk parkir langganan, Insya Allah selesai pertengahan tahun ini, nanti akan kita undang Dinas Perhubungan untuk mendengarkan paparan lembaga konsultan terhadap program parkir langganan, semoga ada masukan untuk perbaikan dan membenahi kekurangan yang ada,’’ papar Yusuf.Q ali

HUT KORPRI ke - 43 dan DWP ke - 15 Dipenuhi Bakti Sosial Kegiatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke - 43 dan Darma Wanita Persatuan (DWP) ke - 15 kali ini banyak dilakukan dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khusus masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan sesama, yakni dengan bentuk Bakti Sosial.

Program bhati sosial lainnya adalah Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Pahlawan, Kunjungan DWP/berikan tali asih ke Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial), Donor Darah, Jalan Sehat, Sosialisasi UU RI No. 5 tahun 2014 dan Resepsi di Pendopo Delta Wibawa 17 Desember 2014 mendatang.

Selain itu kegaitan secara resmi diawali dengan upacara bendera hari jadi KORPRI ke 43 tahun 2014 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Alun-alun Sidoarjo, Selasa (2/ 12). Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto, SH.MM memimpin jalannya upacara bendera yang diikuti oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut.

Forum Pimpinan Daerah

(Forpimda) Sidoarjo seperti Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Drs. H. Nur Syamsuddin M.Si hadir dalam kesempatan tersebut. Ketua dan wakil ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo yang juga menjadi penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo juga hadir dalam kesempatan itu.

Sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto ditegaskan, kepada seluruh anggota KORPRI dimanapun bertugas dan berada, sejak didirikan pada tanggal 29 November 1971, KORPRI telah menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, bangsa, dan negara.

Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto juga menyampaikan bahwa dengan terbitnya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Organisasi KORPRI akan

bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI).

Untuk itu, sebagai organisasi yang merupakan bagian integral dari pemerintahan, Ia meminta fungsi-fungsi sebagaimana yang

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana kebersamaan untuk melakukan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati saat menjadi Inspektur Upacara di Alun-alun, kemarin(2/12)

tercantum dalam Undang-Undang ASN dapat diwujudkan secara bertahap dengan tetap berpedoman pada amanat Panca Prasetya KORPRI. Presiden R.I Joko Widodo berpesan kepada jajaran KORPRI untuk bisa menjadi guru dan tauladan bagi perubahan yang diharapkan seluruh masyarakat.

Selain itu, jajaran KORPRI juga diminta memahami dan me-

laksanakan penataan birokrasi yang bersih, kompeten, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih cepat lagi. “Percepat perubahan budaya kerja untuk seluruh anggota menuju pola pikir dan budaya kerja aparatur negara yang lebih gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis,”pintanya.Q ach,adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bupati Resmikan Gedung Dekranasda Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo, Hj P Tantriana Sari SE, meresmikan Dedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kab Probolinggo. Tiap-tiap ruangan yang menyediakan hasil-hasil produk unggulan Industri Kecil dan Menengah (IKM) handycraft dan furnicraft berupa kerajinan bambu, gerabah, aneka produk kulit dan batik khas Kab Probolinggo.

Menurut Bupati Tantriana, Selasa (4/12), peresmian gedung Dekranasda ini untuk membangkitkan dan membantu IKM di Kab Probolinggo dengan memberikan tempat pemasaran produk kerajinan, dan produk unggulan dengan menyediakan fasilitas tempat yang strategis dan prestisius di tengah-tengah Kota Kraksaan.

Dekranasda Kab Probolinggo sebagai wadah bagi para IKM untuk mempromosikan hasil produknya. Sehingga produk IKM dapat dikenal masyarakat luar dan khususnya masyarakat di Kab Probolinggo.

IKM di Kab Probolinggo yang jumlahnya 2.365 harus didorong dan ditampung pada tempat khusus. Sehingga karya mereka bisa dipromosikan dan dipasarkan agar lebih dikenal masyarakat.

‘Para IKM harus siap menghadapi persaingan di pasar bebas ASEAN dengan menciptakan hasil produk berkualitas, yang nantinya membentuk sebuah kawasan terintegrasi yaitu kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Para IKM harus siap menghadapi ketatnya persaingan di tahun 2015 mendatang,’’ ungkapnya.

Bupati Tantri menyatakan telah banyak mengetahui potensi dan kemampuan masyarakat. Maka para IKM akan lebih banyak difasilitasi dan diberikan informasi tentang potensi pasar, serta membantu pengembangan produk supaya lebih menarik dengan membantu memanfaatkan teknologi supaya produk yang dihasilkan dapat lebih baik dan berkualitas. ‘’Saya berharap agar Dekranasda Kab Probolinggo sebagai wadah berhimpunnya segenap pemangku kepentingan seni kerajinan, kian eksis memberikan distribusi dalam memajukan seni kerajianan di Kab Probolinggo,’’ tambahnya.Q wap

Khawatir Gagal Lelang, ULP Kumpulkan PPK Malang, Bhirawa Pelaksanaan lelang tahun 2015 mendatang diprediksi lebih rumit, karena seluruh proses lelang pengadaan barang dan jasa akan dilakukan melalui online. Jika pejabat pelaksana lelang tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dikawatirkan pelaksanaan lelang bisa gagal dan proses pembangunan Kota Malang bisa mandek.

Menurut Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Malang, Sapto Prapto, saat ditemui disela-sela sosialisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronika, di Hotel Trio II Malang, Selasa (2/12) kemarin, kegagalan lelang menjadi penyebab terhentinya pembangunan di Kota Malang.

Karena itu, pihaknya mengundang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan

lelang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di lingkungan Pemkot Malang.

Menurut Sapto, sosialisasi ini diberikan kepada panitia pengadaan terkait Standart Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan lelang. Karena ini sangat menentukan kelancaran pengadaan barang dan jasa. ‘’Setiap SKPD, tentunya memiliki program pengadaan

yang harus dilaksanakan, makanya kita Pokja, dan PPK, untuk mendapatkan pemahaman pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan SOPnya,’’ terang pria yang juga Kepala Dinas Pertanian Kota Malang itu.

Secara khusus ULP Kota Malang, mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), untuk menyampaikan prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kepada para peserta. ‘’Kami berharap, agar seluruh Pokja dan PPK, masingmasing SKPD bisa bertanya langsung dan menyampaikan semua kendala yang dihadapi, karena prosedur pengadaan barang dan jasa tahun depan itu agak sedikit rumit,’’ tukasnya.

Namun, Sapto menambahkan, Pokja dan PPK seharusnya tak usah ragu lagi, dalam melaksanakan tugasnya. Karena seluruh aturannya sudah jelas dan proses lelang dilakukan dengan cara elektronik, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronika (LPSE). ‘’Aturanya sudah jelas, SOPnya sudah tertata dengan baik, jadi tak alasan lagi pelaksanaan lelang di Kota Malang ini terlambat. Pokja dan PPK tak boleh ragu dalam menjalankan tugasnya. Apalagi seluruh persyaratan pengadaan sudah tersedia di secara online, di LPSE,’’ tuturnya.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terlebih dahulu harus diberitahukan LPSE, jika SKPD tak menyampikan ke LPSE maka lelang tak bisa dilaksanakan. Prosesnya di-

mulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), dari masingmasing unit kerja, kemudian disampaikan kepada ULP, sesuai dengan pokjanya,dan spesifikasi kebutuhan masing-masing SKPD. Sementara itu, Adi Wibowo Soedarmo, Kepala Seksi Bina Karir (LKPP) pusat menyatakan, jika pelaksanaan lelang harus terencana, yang meliputi identifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran.

Jika ini sudah dilakukan dengan baik, menurutnya tak ada persoalan dalam pelelangan, karena tujuan dari pengadaan barang dan jasa itu untuk mendapatkan barang yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat harga dan tepat sumber.Q mut

DMI Terima Bantuan Mobil Akustik

GP Ansor Minta Peran Serta Masyarakat Tuban, Bhirawa Harumnya nama Bumi Wali Tuban kembali tercoreng setelah tertangkapnya Sulistiono alias Petruk (33) warga Dusun Kepoh, Kel Panyuran, Kec Palang bandar karnopen yang kedapatan membawa obat daftar G sebanyak 102.500 butir.

Tertangkapnya Sulistiono, pengembangan dari penangkapan pengedar karnopen lain yang bernama Gendut Budiyanto (35) warga Kel Sukolilo, Kec Tuban.

Gendut ditangkap disebuah bengkel tempat kerjanya yang berada di Desa Glodok, Kec Palang pada 28 November lalu. ‘’Penangkapan Sulistiyono ini dari hasil pengembangan tersangka lain yang bernama Gendut Budiyanto. Gendut kita tangkap beberapa hari sebelum ditangkapnya Sulistiyono,’’ terang Kapolres Tuban, AKBP Ucu Kuspriyadi saat dikonfirmasi Selasa (2/12) kemarin.

Dari tangan Gendut diamankan pil karnopen sebanyak 995 butir sebagai barang bukti. Selain itu, Gendut diancam dengan Pasal 197 UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Berangkat dari banyaknya ditemukan peredaran Narkoba atau obat-obat terlarang lainnya, sangat penting didirikannya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban, untuk memberantas peredaran Narkoba di Bumi Wali.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kab Tuban Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANAS), Prasetya Bagus Wibawa Daniel.

Menurutnya, dengan adanya BNNK maka akan dapat ditekan peredaran narkoba di wilayah Tuban. ‘’Kini kita tahu bahwa peredaran Narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya semain banyak di Kab Tuban. Sehingga, sangat perlu didirikannya lembaga yang bisa menekan itu, maupun melakukan rehabilitasi pecandu,’’ terang Bagus.

Menurutnya, dampak penggunaan Narkoba di Tuban dianggap sangat memprihatinkan, karena sasaran pemakai sudah tak hanya orang dewasa melainkan dengan korban generasi bangsa atau pelajar sekolah dan mahasiswa.Q hud

Rabu Legi 3 DESEMBER 2014

khoirul huda/bhirawa

Wakil Bupati Tuban, Ir H Noor Nahar Hussain MSi didampingi sejumlah pejabat terkait saat melihat hasil tes peserta setelah ujian hari pertama selesai.

2.049 Peserta CPNS Berebut 52 Kuota sebagai Abdi Negara Tuban, Bhirawa Sebanyak 240 dari 2.049 peserta Calon Pegawi Negeri Sipil (CPNS) Selasa (2/12) kemarin mulai mengikuti ujian hari pertama yang diselenggarakan serentak di empat lokasi yang berbeda diantaranya berada di SMPN 6, SMAN 1, SMKN 1 dan SMAN 3 Tuban dengan 3 sesi ujian setiap lokasi untuk merebutkan 52 Kuota CPNS di Kab Tuban.

Menurut Kepala badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Tuban, Drs M Nurhasan MSi, terhitung mulai mulai Hari Selasa (2/ 12) hingga delapan hari ke depan, ujian CPNS 2014 akan dilaksanakan di empat sekolahan yang di tunjuk. ‘’Ini hari pertama, seluruhnya 240 di tempat sekolah yang ditunjuk. Ujian akan dilaksanakan selama sembilan hari mulai sekarang,’’ kata Nur Hasan (2/12).

Lebih lanjut diterangkan, pada hari pertama dan memasuki ujian sesi kedua sesuai hasil pemantauan BKD Tuban berlangsung tertib. Seluruh peserta yang tercatat mengikuti ujian hari ini hadir tanpa ada satupun yang mundur. ‘’Semua terpantau lancar, seluruh peserta yang ada hadir tanpa ada yang mundur, peserta juga hadir tepat waktu, bahkan lebih dari satu jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai,” jelas Nurhasan.

Pada ujian hari pertama itu, Wakil Bupati Tuban, Ir H Noor Nahar Husain MSi bersama Kadisdikpora meninjau sejumlah lokasi ujian, diman sebelumnya peninjauan juga dilaksanakan Inspektorat, Asisten Administrasi Umum Sekda Tuban, Kepala DPPKAD, dan Kepala Dinkes Pemkab setempat.

Wabup juga berkesempatan melihat hasil Tes dihari pertama ini, setelah diamati menjelaskan, pada dasarnya hasilnya baik, terutama pada nilai IQ dan Kepribadian,

akan tetapi sangat disayangkan nilai pada wawasan kebangsaan jauh dari harapan. ‘’Pada prinsipnya bagus, tapi sayang pada materi wawasan kebangsaan banyak yang kurang bagus,’’ kata Wabub Tuban ini.

Dari pantaun Bhirawa SMPN 6 Tuban, aktifitas belajar mengajar di sekolahan itu tetap berjalan tanpa hambatan. ‘’Memang tak kami liburkan, seluruh siswa beraktifitas seperti biasanya,’’ kata Kepala Sekolah SMPN 6 Tuban Zaenal Maftuhien (2/12) yang juga Sekretaris KONI Tuban.

Diterangkan, untuk fasilitas yang digunakan dari sekolahan hanya dua ruangan, yakni ruang laboraturium komputer dan satu ruangan untuk registrasi calon peserta ujian sebelum pelaksanaan ujian. ‘’Lagi pula tes hanya menggunakan laboraturium komputer, satu lagi ruangan juga laboraturium IPA, jadi tak menganggu kegiatan siswa,’’ kata Zaenal.

Sementara itu, salah seorang peserta ujian calon pegawai negeri sipil, Arida (27) warga Kec Bacar, Tuban, mengaku grogi saat akan mengikuti ujian. Dia sendiri dijadwalkan ujian bersama 19 peserta lainnya di sesi kedua. ‘’Deg-degan, tak tahu ini nanti bisa apa tidak, tapi tetap berusaha mudahmudahan lolos,’’ terangnya.

Tak jauh berbeda, pengakuan peserta lain bernama Ade (27), warga Kec Montong ini juga cukup grogi, namun, dia yakin ujian yang baru saja dia selesaikan cukup memuaskan. ‘’Ya grogi, tapi saya optimis dapat nilai cukup,’’ katanya.

Untuk diketahui, ujian CPNS 2014 tahhun ini di ikut 2.049 peserta yang sebelumnya telah melalui seleksi administrasi. Dari seleksi tersebut sebangak 801 peserta diinyatakan tak lolos dan sisanya tak menyerahkan berkas pada waktu yang telah ditentukan.Q hud

Lamongan Bhirawa Kabupaten Lamongan adalah salah satu dari 17 kabupaten/kota yang mendapat bantuan Mobil Operasional Akustik Dewan Masjid Indonesia (DMI) dari DMI Propinsi Jawa Timur.

Mobil tersebut diterimakan kepada DMI Lamongan di Pendopo Lokatantra, Selasa (2/12).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementrian Agama Lamongan Laksono pada acara Pembinaan dan Penerimaan Bantuan Mobil Operasional Akustik DMI di Pendopo Lokatantra.

“Fungsi masjid selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, dakwah, penyebaran Agama Islam dan sarana meningkatkan iman. Oleh karena itu diperlukan adanya alat komunikasi yang memadai sebagai sarana penunjangnya, “ ujar Laksono “Kami mengucapkan terimakasih kepada Ketua DMI Propinsi Jawa Timur yang telah memberikan bantuan mobil operasional akustik ini dan terimakasih kepada Bupati Fadeli yang memberikan bantuan panitia untuk kegiatan ini”, ungkap Laksono.

Ditambahkan oleh Pimpinan Wilayah DMI Propinsi Jawa Timur M. Roziqi, sebe-

lumnya telah dikirim dua orang teknisi dan satu orang supir yang dilatih selama 5 hari untuk dapat memperbaiki sound system masjid.

Selain itu juga telah disiapkan anggaran operasional selama 3 bulan di akhir tahun ini.

Bupati Fadeli sendiri yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan akan memberikan bantuan operasional selama 1 tahun pada mobil operasional akustik tersebut.

“Kami mengucapkan terimakasih pada Pimpinan Wilayah DMI Propinsi Jawa Timur atas bantuan operasional mobil akustik ini. Kami pemerintah daerah kedepannya akan memberikan bantuan operasionalnya selama 1 tahun dan dianggarkan tahun 2015”, ungkap Fadeli.

Di Kabupaten Lamongan terdapat 1.765 masjid dan lebih dari 4.500 langgar dan musholla. Mobil Operasional Akustik ini akan digunakan untuk memperbaiki sound system di seluruh masjid dan musholla di Kabupaten Lamongan sesuai permintaan secara gratis.

Acara itu dihadiri oleh Kepala KUA kecamatan seKabupaten Lamongan, ketua dan sekretaris DMI se Kabupaten Lamongan serta pengawas dan Penyuluh Agama Islam.Q yit

Kenaikan Harga BBM Picu Inflasi di Sumenep Sumenep, Bhirawa Badan Pusat Statustik (BPS) Sumenep mencatat inflasi Bulan Nopember 2014 di Kab Sumenep sebesar 1,28% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,33.

Terjadinya inflasi itu salah satu pemicunya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanggal 18 Nopember 2014.

Kepala BPS Sumenep, Suparno mengatakan, inflasi Sumenep itu lebih rendah dibanding Jatim yang mengalami inflasi sebesar 1,38% dengan IHK 115,33, dan Nasional yang mengalami inflasi sebesar 1,50% dengan IHK 116,14.

Salah satu penyebab terjadinya inflasi karena terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi yang merupakan kebijakan pemerintah. ‘’Dampak langsung adanya kenaikan BBM tanggal 18 November 2014 terjadi pada tarif angkutan dan dampak kenaikan tarif listrik di Bulan Nopember,’’ kata Suparno, Selasa (2/12) kemarin.

Selain dampak kenaikan BBM yang menyebabkan kenaikan tarif listrik, terang Suparno, inflasi juga terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,41%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,63%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,69%, kelompok sandang sebesar 0,91%, kelompok kesehatan sebesar 1,09%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,38%, kelompok transportasin komunikasi dan jasa keuangan sebesar 3,46%. ‘’Komoditas yang memberikan andil tersebar terjadinya inflasi yaitu bensin, nasi dengan lauk, beras, cabai merah, cabai rawit, gado-gado, angkutan antar kota, bahan bakar rumah tangga, obat dengan resep dan tarif listrik,’’ jelasnya.Q sul

Pengadilan Agama Kab Madiun 'Produksi' 1.430 Janda Pengadilan Agama (PA) Kab Madiun, terhitung mulai Januari- November 2014, telah 'memproduksi' 1.430 orang janda. Dengan begitu, duda yang 'diproduksi' PA yang berada di Jl Raya Madiun-Surabaya ini, juga sebanyak 1.430 orang.

Menurut Wakil Panitera PA Kab Madiun, Harun Nurasid, dari jumlah itu, terdiri dari 458 perkara merupakan cerai talak (suami yang mengajukan cerai) dan 972 perkara merupakan cerai gugat (istri yang mengajukan cerai). ‘’Ada trend kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sekitar 1.300 an perkara cerai talak maupun cerai gugat.

Tapi prosentasenya hanya pada kisaran angka 1% hingga 2%,’’

terang Wakil Panitera PA Kab Madiun, Harun Nurasid, kepada wartawan, Selasa (2/12).

Rincinya, papar Harun, pada Bulan Januari 2014, PA Kab Madiun telah memutus 45 perkara cerai talak dan 141 cerai gugat. Bulan berikutnya, Pebruari 44 perkara cerai talak dan 82 cerai gugat. Pada Bulan Maret 26 perkara cerai talak dan 86 cerai gugat, April 42 perkara cerai talak dan 83 cerai gugat, Mei 40

perkara cerai talak dan 79 cerai gugat, Juni 58 perkara cerai talak dan 100 cerai gugat.

Disusul Bulan Juli dengan 11 perkara cerai talak dan 50 cerai gugat, Agustus 60 perkara cerai talak dan 108 cerai gugat, September 41 perkara cerai talak dan 108 cerai gugat, September dengan 41 perkara cerai talak dan 112 cerai gugat, Oktober dengan 38 perkara cerai talak dan 67 cerai gugat serta November dengan 53 perkara cerai talak dan 84 perkara cerai gugat. ‘’Memang mayoritas yang mengajukan cerai adalah istrinya. Kalau mengenai alasannya, ya bermacam-macam. Ada yang karena sudah tidak ada kecocokan atau

tidak harmonis lagi, ada juga yang masalah ekonomi,’’ papar Harun.

Sedangkan mengenai nikah dini atau yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur, lanjut Harun, pada tahun ini hingga Bulan November, mencapai 41 anak. Yaitu bulan Januari sebanyak 4 permohonan, Pebruari 4, Maret 3, April 1, Mei 7, Juni 4, Juli 5, Agustus 3, September 2 Oktober 6 dan November 2 permohonan. ‘’Kalau permohonan nikah dini, yang mengajukan orang tua. Dasarnya penolakan dari KUA karena umurnya belum cukup. Mengenai alasannya, kalau yang mengajukan orang tua dari anak perempuan, biasanya karena hamil lebih dulu,’’ jelas Harun.Q dar

sudarno/bhirawa

Tampak para warga antri di ruang tunggu untuk menunggu gilirannya mengikuti sidang perceraian di kantor Pengadilan Agama Kab Madiun.

Rabu Legi 3 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

Keluarga Minta Outopsi, Makam Anggota TNI Dibongkar Kab Kediri, Bhirawa Makam anggota TNI, Kopral Kepala (Kopka) Andi Pria Dwi Harsono yang meninggal pada 12 Oktober lalu dibongkar, keluarga meminta agar jenazah di outopsi kembali, karena disinyalir kematian korban tak wajar Pengacara keluarga Korban, Abu Hanifah SH mengatakan, jika korban yang bertugas di Kodim 0812 Lamongan dilaporkan meninggal oleh pihak Kodim Lamongan karena bunuh diri, Namun pihak keluaraga tak percaya dengan laporan itu ‘’Ini kami lakukan karena saat jenasah dipulangkan tubuh korban penuh luka lebam, diataranya di muka maupun tubuh korban,’’ ungkapnya saat pembongkaran di Makam Desa Pulosari, Kel Pare, Kab Kediri Dia juga menjelaskan, Kopka Andik diadili pihak Kodim Lamongan dengan tuduhan pelecehan seksual tanpa ada bukti, sehingga mengakibatkan luka-luka yang cukup parah pada sekujur tubuhnya ‘’Ketika itu Tim diperintahkan untuk memeriksa korban terkait tuduhan pelecehan seksual, namun kebabalasan hingga meninggal dengan tubuhnya penuh luka lebam seperti itu,’’ tandas Abu Hanifah Ditempat yang sama petugas pemulasaran jenazah Edy pryambodo dari GKJW Pare saat dikonfirmasi membenarkan, dengan adanya ketidakwajaran tubuh jenasah saat dimandikan. ‘’Memang benar tubuh korban mengalami beberapa lebam dan bekas sabetan, karena nampak dadanya banyak bilur bilur berwarna merah dan juga dadanya sudah menghitam. Selain itu muka dan mulut korban nampak pecah seperti bekas pukulan,’’ ungkap Edy yang saat itu ikut memandikan jenasah.

Diketahui Kopka Andik ditemukan tewas gantung diri setelah dirinya diperiksa tim intel. Dia dituduh melakukan pelecehan saat memandikan putri Komandan Kodim 0812 Lamongan.Q van

JAWA TIMUR

Skandal Pemilihan Dirpolitehnik Jember Beredar di Kalangan Civitas Jember, Bhirawa Jelang pemilihan Direktur Politeknik Negeri Jember, situasi semakin memanas. Bahkan proses pemilihan Direktur Politehnik Negeri Jember akan berlangsung antara 1 Desember hingga 12 Desember 2014 diduga sarat rekayasa dan kepentingan oknum tertentu. Ini terkait dengan beredarnya dokumen di kalangan mahasiswa dan dosen yang bocor sejak pertengahan November lalu. Dalam dokumen itu tertuang berita acara tentang jabatan Direktur Politehnik Negeri Jember kini dan akan datang.

Dalam dokumen itu disebutkan, jabatan Direktur Politehnik Negeri Jember untuk periode 2011-2015 diberikan kepada Ir Nanang Dwi Wahyono MM dan untuk periode berikutnya yaitu periode 20152019 jabatan Direktur akan diserahkan pada Dr Ir Bagus Putu Yudhia Kurniawan MP. Bahkan dalam dokumen itu tertulis jelas tentang pembagian kekuasaan di lingkungan Politehnik Negeri Jember.

Jika jabatan Direktur Politehnik Negeri Jember untuk periode 2015-2019 mendatang dipegang Dr Ir Bagus Putu Yudhia Kurniawan MP yang kini menjadi Pembantu Direktur 1. Dalam dokumen yang berkop lembaga dan ber-

materai itu, tercantun nama saksi-saksi. Salah satu diantaranya Ir H Asmuji MM selaku mantan Direktur Periode 2006-2011 yang kini menjadi Direktur Politehnik Banyuwangi sebagai saksi. Dokumen itu dibuat tanggal 1 November 2010, jam 21.00 WIB bertempat di rumah Ir H Asmuji MM, di Jl Karimata, Jember.

Dr Ir HR Abdoel Djamali MSi selaku Ketua Forum Dosen Polije menyatakan, beredarnya dokumen itu menunjukkan, kondisi internal Polije sudah tak sehat dan mirip dengan Dagelan Ludruk. ‘’Yang jelas dengan beredarnya dokumen rahasia yang beredar di kalangan civitas akademika sama dengan menunjukkan,

jika pemilihan Direktur di Poltek selama ini berbau nepotisme dan kolusi untuk kepentingan orang tertentu,’’ ujar Djamali kepada sejumlah media, Selasa (2/12).

Bersama dengan 11 dosen yang tergabung dalam Forum Dosen Polije, Djamali menjelaskan, selama ini pihak yang terlibat dalam dokumen itu sudah melakukan kebohongan publik, sehingga dirinya meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), serta Menteri Riset dan Dikti untuk mengusut skandal yang ada di Politehnik Negeri Jember. ‘’Dalam menyikapi skandal ini, kami dari forum Dosen Politehnik Negeri Jember menyatakan sikap. Bahwa tahapan pemilihan Direktur Politehnik Negeri Jember ini harus diusut sampai tuntas dan kami tak memihak kepada calon-calon direktur manapun, namun skandal ini akan kami kawal, sebagai bentuk moral dan etika profesi,’’ tandasnya.

Forum Dosen sendiri, menurut Djamali, sudah berkirim surat ke Men PAN-RB dan Menristek dan Dikti terkait skandal ini, dan langkah forum dalam

Siap Optimalkan Anggaran Rp 37 M Tahun 2015 Bojonegoro, Bhirawa Tahun 2015 mendatang UPT Bina Magra Provinsi Jatim di Bojonegoro akan melakukan rehap dan pemeliharaan jalan yang ada di wilayah kerjanya, seperti di Kab Bojonegoro dan Tuban.

Dimana anggaran sebesar Rp37 miliar lebih telah dialokasikan untuk pelaksanaan proyek di tahun 2015.

Menurut Kasi Jalan UPT Bina Marga Provinsi Jatim di Bojonegoro, Mukiyi, Selasa (2/12), dengan anggaran itu pihaknya bakal mengolptimalkan, meskipun anggarannya yang disetujui Pemprov masih jauh dari yang diajukan. ‘’Kami akan optimalkan anggaran sebesar Rp37 miliar lebih yang telah di alokasikan Pemprov Jatim di tahun 2015, anggaran yang turun itu jauh dari pengajuan yakni Rp105 miliar,’’ jelasnya.

Mukiyi juga menjelaskan, dalam pelaksaan proyek itu akan mulai dikerjakan di Bulan Januari dilakukan lelang, di Bulan Maret akan dilaksanakan kontrak pengerjaan terhadap pemenang lelang hingga akhir pengerjaan dengan batas Bulan November nanti. ‘’Setelah dilakukan lelang dan kontrak pengerjaan kemudian akan dilakukan pemeliharaan selama enam bulan kedepan,’’ terangnya.

Untuk tahun 2015 nanti jalan yang akan di rehabilitasi maupun pemeliharaan seperti di jalan yang rusak antara Ponco-Jatirogo sepanjang 42.600 meter dengan pengoptimalan sepanjang 14,5 km dengan anggaran mencapai Rp18 miliar.

Selain itu juga ada jalan jurusan PakahPonco sepanjang 39 km di dengan pengoptimalan sepanjang 5 km dengan anggaran Rp7 miliar lebih.Q bas

efi/bhirawa

Sejumlah dosen yang tergabung dalam Forum Dosen Politehnik Negeri Jember melakukan konferensi pers, sambil menunjukkan dokumen yang beredar di kalangan civitas akademika Politehnik Negeri Jember, jelang Pemilihan Direktur Politehnik Negeri Jember. mengungkap skandal jabatan di Politehnik Negeri Jember ini mendapat tanggapan dari Kementerian. ‘’Yang jelas bapak menteri sudah merespon surat yang kami kirim, dan akan memprosesnya,’’ ujarnya pula.

Sementara itu baik Dr Ir Bagus Putu Yudhia Kurniawan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon tak merespon,

di SMS juga tak dibalas. Sedangkan Ir Nanang Dwi Wahyono yang saat ini masih menjabat Direktur politehnik Jember, melalui pesan singkatnya mengatakan, dirinya berada di luar kota. ‘’Gimana kalau besok saja mas, saya masih di luar kota dan terima kasih atas perhatiannya,’’ jawab Nanang melalui pesan singkatnya.Q efi

Korban Puting Beliung Tagih Janji Bupati

Warga Ring Satu Ikuti Pelatihan Kewirausahaan Bojonegoro, Bhirawa Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Anak Perusahaan Exxson Mobil di Bojonegoro, Exxson Mobil Cepu Limited (EMCL) memberikan pelatihan terhadap 80 warga yang ada di wilayah ring satu pengeboran minyak tepatnya di Kec Gayam. Pelatihan itu dilaksanakan bekerjasama Disnakertransos dan UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jatim di Bojonegoro, Selasa (2/12).

Menurut Field Public and Goverment Affair Manager MCL, Rexy Mawardijaya, sebanyak 80 warga terbagi dalam beberapa pelatihan, yakni 20 orang mengikuti tata rias pengantin, 20 orang potong rambut, 20 orang processing hasil pertanian dan 20 orang perbaikan telepon seluler. ‘’Progam kepelatihan wirausaha ini ditujukan bagi 80 warga dari desa-desa yang ada di wilayah Kec Gayam. Tujuan untuk mendukung progam pemerintah dalam meningkatan keterampilan khususnya pemuda,’’ jelasnya.

Selain itu, untuk mendukung keberhasilan usaha bahkan juga membekali sarana pendukung kegiatan usaha meraka. Diantaranya berupa perangkat alat usaha dan pendampingan dalam menjalankan usaha. ‘’Kita juga bantu sarana pendukung seperti alat-alat keterampilannya, jadi kita tak hanya memberikan skill saja,’’ terangnya.

Selama melaksanakan proses eksploitasi Minyak dan Gas (Migas) di Bojonegoro terdapat sebanyak 900 pemuda telah dilatih, dalam rangka mendukung progam pemerintah setempat dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil.Q bas

7

ramadlan/bhirawa

Puluhan orang yang mengatas namakan FRMJ melakukan pembongkaran sebagian bangunan pemtas yang dibangun PT KAI kemarn.

Warga FRMJ Bongkar Pembatas Stasiun Kereta Api Jombang, Bhirawa Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) Selasa (2/12) mendatangi Stasiun Kereta Api Jombang. Mereka memprotes pembangunan pagar pembatas antara tanah Stasiun Kerea Api dengan Jl Raya. Aksi Protes itu diwarnai dengan melakukan perusakan pagar pembatas jalan yang baru dibangun PT KAI. Dengan berkendara motor dan sebuah mobil pick up massa menggelar orasi dan memprotes kegiatan PT KAI membangun pagar pembatas di depan stasiun. Dalam orasinya, massa menyebut langkah PT KAI Daops VII Madiun membangun pagar pembatas jalan tepat di depan Stasiun Jombang sebagai sikap arogan. Menurut massa demonstran, PT KAI telah menggusur para Pedagang Kaki Lima dan mempersempit jalan pada ruas jalan propinsi arah Surabaya Madiun. ‘’Ini merupakan bentuk sikap arogan PT KAI,’’ seru Charli, salah satu demonstran.

Aksi massa diwarnai dengan perusakan bangunan pagar pembatas jalan yang sudah dibangun sebagian PT KAI. Setelah melakukan orasi, massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) membongkar paksa bangunan pagar setinggi satu meter yang baru berumur dua hari.

Amuk massa membuat bangunan pagar

pembatas roboh. Bangunan pagar diatas ruas jalan propinsi tersebut porak poranda.

Setelah bangunan pagar pembatas roboh, massa kembali berkonsentrasi di depan pintu masuk stasiun kereta api Jombang dan melanjutkan orasi.

Ketua FRMJ, Joko Fatah Rohim mengatakan, tindakan PT KAI membangun pagar pembatas jalan sepanjang 50 meter membuat akses publik terganggu. Datangnya puluhan massa dan berdemo di Stasiun Jombang berawal dari perilaku arogan PT KAI. ‘’Kami memprotes tindakan penyempitan jalan. Ini sudah tak benar,’’ katanya ditemui di lokasi aksi.

Dikatakan Fatah, massa tak akan menggelar demonstrasi jika PT KAI Daops VII Madiun tak merugikan kepentingan publik. ‘’Pembangunan pagar pembatas sudah membuat jalan sempit. seharusnya PT KAI memperhatikan urusan dan kepentingan publik, tak seenaknya main dirikan pagar,’’ tandas dia.

Sejak Senin, di depan stasiun kereta api dibangun pagar pembatas setinggi satu meter sepanjang 50 meter. Bangunan pagar pembatas itu didirikan diatas jalan arah Surabaya - Madiun. Pagar dibangun hingga memakan jalan hingga tiga meter dan menyebabkan jalan di depan Stasiun Kereta Api Jombang mengalami penyempitan. Pondasi pagar juga dibuat dengan cara merusak aspal jalan. Q rur

Jombang, Bhirawa Warga Desa Brodot, Bandarkedungmulyo, Jombang yang menjadi korban puting beliung belum menerima bantuan untuk pembangunan rumah rusak. Sudah sepakan sejak musibah yang menimpa 138 rumah warga bantuan yang dijanjikan bupati belum juga turun.

Suji (57) salah satu warga yang menjadi korban, mengaku masih belum bisa memperbaiki rumahnya yang ambruk dan rata dengan tanah. Sehingga sejak kejadian putting beliung kemarin keluarganya terpaksa menginap di rumah saudaranya. ‘’Masih menginap di rumah saudara, karena bantuan yang dijanjikan untuk pembenahan rumah belum sama sekali turun. Jadi belum bisa memperbaiki,’’ ujarnya ditemui di rumahnya Selasa (2/12) kemarin.

Hal yang sama juga ditegaskan Efendy, yang sama sama mengungsi ke rumah saudaranya karena kondisi rumahnya juga porak poranda tak bisa ditempati. ‘’Kita berharap bantuan yang dijanjikan untuk perbaikan rumah bisa segera diturunkan,’’ katanya berharap.

Sementara itu, untuk bantuan lain berupa kebutuhan sehari hari diakuinya sudah banyak yang diberikan beberapa pihak. Salah satunya bantuan itu dari Polres Jombang.

Kepala Desa Brodot, Kec Bandar Kedungmulyo, Jombang, Fathan Aschori mengatakan, bantuan dari pe-

merintah daerah Kab Jombang untuk renovasi rumah warga belum diterima warganya. ‘’Mungkin dua sampai tiga hari lagi. Sudah ada tim survei yang datang. Mudah-mudahan tak lama lagi sudah turun,’’ ungkapnya.

Berdasarkan catatan Pemerintahan Desa Brodot, bencana angin puting beliung di Desa Brodot menyebabkan kerusakan 138 rumah dan bangunan. 20 rumah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan renovasi total. ‘’Catatan terakhir kami, ada dua puluh rumah yang membutuhkan perbaikan total,’’ kata Fathan Aschori.

Sementara itu, Jajaran Polres Jombang, mengirimkan bantuan untuk kebutuhan makanan sehari hari.

Bantuan itu berupa 70 dus Mie Instan dan minuman ringan. ‘’Kami ingin meringankan beban para korban, sementara ini baru bantuan makanan dan minuman. Disamping bantuan tenaga untuk ikut membersihkan rumah rumah yang porak poranda,’’ ujar Kabag Ops Nur Hidayat di lokasi.

Terkait bantuan pembangunan, Nur Hidayat menambahakan pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. ‘’Itu nanti ranahnya pemerintah daerah, yang jelas kita akan siapkan tenaga dari para anggota polisi untuk ikut membantu ketika melakukan perbaikan rumah penduduk,’’ pungkasnya mengatakan.Q rur

ramadlan/bhirawa

Jajaran Polres Jombang memberikan bantuan makanan dan minuman bagi korban puting beliung di Desa Brodot Bandarkedungmulyo kemarin.

Kabagops, Nur Hidyat memberikan kepada korban.

Ratusan Guru Agama Belum Terima TPP Pasuruan, Bhirawa Ratusan guru agama berstatus PNS di Kab Pasuruan mengeluh lantaran belum mendapatkan dana tunjungan profesi pendidik (TPP). Tak tanggung-tanggung, TPP yang menjadi haknya belum diterima para guru selama 19 bulan terakhir.

Koordinator Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Kab Pasuruan, Abdul Hamid menyampaikan sekitar 642 guru agama itu belum menerima TPP selama 19 bulan terakhir. ‘’Dana TPP setiap tiga bulan

sekali biasanya diterima, tapi kini tidak. Bahkan, sebagian besar guru sudah tak menerimanya hingga 19 bulan,’’ ujar Abdul Hamid, Selasa (2/12).

Menurut Hamid, besaran dana TPP yang diterima setiap guru agama di sekolahsekolah negeri itu berbedabeda sesuaikan dengan gaji pokok masing-masing guru. ‘’Memang besaran dana yang diterima tak sama, karena berdasarkan gaji pokok masing-masing guru. Kira-kira nilainya mencapai miliaran rupiah lantaran totalnya untuk

sekitar 642 guru,’’ kata Hamid.

Kepala Dinas Pendidikan Kab Pasuruan, Iswahyudi membenarkan keluhan para guru agama itu. Menurutnya, ia sudah melaporkannya ke Kementerian Pendidikan Dasar menengah di Jakarta. ‘’Mengenahi keluhan itu sudah saya sampaikan ke berbagai forum dan yang terakhir sudah lalu saya sampaikan dihadapan forum di kementerian beberapa hari lalu,’’ tandas Iswahyudi.

Tentu saja tak cairnya dana TPP guru itu dapat mempe-

ngaruhi kondisi dan mental para guru dalam proses belajar mengajar. Sehingga proses belajar mengajar akan menjadi terganggu. ‘’Masalah ini sudah kami sampaikan ke Kementerian tujuannya untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Agama. Setidaknya persoalan ini tak berlarutlarut dan mengganggu proses belajar mengajar,’’ kata Iswahyudi.

Terpisah, Kasi Madrasah di Kemenag Kab Pasuruan, Munif Armuza mengatakan tak cairnya dana TPP guru PAI itu

dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari Kemenag RI di Jakarta. Pihaknya pun sudah berkali-kali menyampaikan masalah itu ke Jakarta. ‘’Memang mereka belum menerima. Hutang kami untuk guru PAI yang PNS ada hutang 18 bulan. Kini yang di daerah hanya menjalankan perintah dari pusat untuk mengajukan usulan dana TPP yang diterima para guru.

Pencairan dana menjadi kewenangan Kemenag di Jakarta,’’ ucap Munif Armuza.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Legi, 3 DESEMBER 2014

Inflasi Jember Tertinggi, Banyuwangi Terendah Jember, Bhirawa Inflasi di Kabupaten Jember yang mencapai 1,92 persen membuat daerah yang dikenal dengan makanan khas suwar suwir menempati urutan pertama di Jatim. Sedangkan inflasi terendah Banyuwangi dengan 1,22 persen.

Salah satu pemicu inflasi di Jember yakni naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter memicu laju inflasi di Kabupaten Jember, Jatim, sebesar 1,92 persen.

“Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi di Jember di antaranya komoditas bensin, angkutan dalam kota, beras, angkutan luar kota, dan cabai rawit,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Wahyudi, Selasa (2/12).

Menurut dia, kenaikan harga premium dan solar memengaruhi harga sejumlah komoditas kelompok pengeluaran antara lain kelompok bahan makanan sebesar 1,27 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 2,38 persen.

Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,55 persen; kelom-

pok kesehatan 2,12 persen; pendidikan rekreasi dan olahraga sebesar 0,08 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,92 persen.

Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya deflasi di antaranya komoditas daging ayam ras, emas perhiasan, dan telur ayam ras karena harga sejumlah komoditas tersebut turun. “Angka inflasi di Jember pada bulan November 2014 melebihi angka inflasi Jatim sebesar 1,38 persen dan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jatim,” katanya.

Semua kabupaten/kota di Jatim mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Jember sebesar 1,92 persen, diikuti Kediri sebesar 1,66 persen, Malang dan Madiun masing-masing sebesar 1,51 persen, Probolinggo sebesar 1,31 persen. Kemudian Sumenep

sebesar 1,28 persen, Surabaya sebesar 1,27 persen, dan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 1,22 persen. Kabupaten Jember pada bulan November 2014 menempati urutan ke-15 dari 82 kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional yang mengalami inflasi.

Secara umum, terjadinya inflasi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur pada bulan November sangat dipengaruhi oleh kenaikan pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. “Kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 18 November 2014 memberikan dampak yang nyata pada kelompokkelompok yang lain,” ucapnya.

Inflasi di Malang Kepala Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, Selasa, menilai tingginya angka inflasi November cukup wajar karena banyak komponen yang terkena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hampir semua komponen kebutuhan, mulai dari pangan,

trie diana/bhirawa

Salah satu pemicu inflasi di Jember yakni naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter memicu laju inflasi di Kabupaten Jember, Jatim, sebesar 1,92 persen.

transportasi dan perumahan terkena dampak kenaikan harga BBM tersebut.

“Padahal kami menghitung kenaikan harga berbagai komoditas itu setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM atau pada periode 18-30 November 2014.

Bahkan, angka inflasi pada Desember akan lebih tinggi karena efek BBM masih terasa, apalagi ada kenaikan tarif PDAM mulai November yang dibayarkan pada Desember,” ujarnya.

Sepuluh komoditas yang mengerek angka laju inflasi Novem-

ber 2014, di anatranya adalah premium (bensin), angkutan dalam kota (angkot), cabai rawit, cabai merah (besar), angkutan antarkota, ikan laut, tarif listrik, beras, dan biaya administrasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari perbankan. Q efi,mut,ant

Tak Laku, 900 Ribu Ton Gula Jatim Menumpuk di Gudang

Kurs JUAL

BELI

USD

12,254.00

12,132.00

SGD

9,466.20

9,368.34

EUR

15,388.57

15,232.94

JPY

10,593.02

10,483.02

GBP

19,247.36

19,053.31

Surabaya, Bhirawa Industri gula di Jatim hingga kini masih menyisakan persoalan yang belum terpecahkan. Hasil produksi gula Jatim hingga kini masih menumpuk di gudang. Hingga pertengahan Oktober lalu total produksi mencapai lebih dari 900 ribu ton dan hampir seluruhnya

tidak terserap pasar dan menunggu pembeli.

“Terjadi penumpukan gula di gudang-gudang milik PG di Jatim menambah kegelisahan petani tebu. Dari harga lelang gulanya jatuh akibat tak terserap ke pasar hingga adanya rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang

Sumber: Bank Indonesia (17 NOVEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Produksi Kopi Jatim Capai 60 Ribu Ton Surabaya, Bhirawa Produksi kopi Jatim mencapai angka 56 – 60 ribu ton per tahun. Jumlah itu dihasilkan dari lahan sekiar 120 ribu hektare diantaranya 100 ribu hektare lahan kopi Robusta dan 20 hektare kopi Arabika.

Kendati produksi sudah cukup tinggi, konsumsi kopi masyarakat masih sangat rendah, yaitu hanya 0,7 kg/orang/tahun.

Untuk seluruh masyarakat Jatim, konsumsi hanya menghabiskan 20 ribu ton saja dan surplus mencapai 40 ribu ton.

“Surplus produksi kopi Jatim sekitar 40 ribu ton diekspor ke berbagai negara. Namun ternyata angka ekspor kopi Jatim mencapai lebih dari 80 ribu ton. Ini karena adanya kopi dari luar Jatim yang diekspor melalui Jatim, demi menyandang sebuah nama kopi Jatim,” Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien, Selasa (2/12). Q rac.jnr

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2127 EZ, a/n Dian Rowita, Ds. Curah Kalak, rw 01/02, Kec. Jangkar, Situbondo.

No. 1897/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3571 G, a/n Suryo Adi, Kel. Mimbaan rw 17/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1898/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda Beat, th. 2010, AG5970RX, a/n.

Oha Mahsun, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No. 1899/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2014, Merah, AG3242RAK, a/n. Retno Sulistyorini, Ds/Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 1900/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG2665RAI, a/n.

Supanut, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 1901/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, AG4583TY, a/n. Tarmudjianto, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No. 1902/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda Grand, th. 1996, Hitam, AG3392RF, a/n. Supin, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 1903/IMB/BI-II/2014

dok/bhirawa

Hasil produksi gula Jatim hingga kini masih menumpuk di gudang. Hingga pertengahan Oktober lalu total produksi mencapai lebih dari 900 ribu ton

telah menyebabkan mandegnya gula petani di gudang,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien, Selasa (2/12).

Samsul mengkhawatirkan, usulan impor gula sebesar 3,2 juta ton di tahun 2015, naik 14,28% dari impor tahun 2014 bakal menambah daftar kegeleisahan petani tebu.

Menanggapi hal tersebut, ia berharap keputusan yang diambil nantinya tepat. “Seyogyanya stok gula Jatim dihabiskan dulu, barulah kita membicarakan masalah impor gula rafinasi,” katanya.

Jika impor dilakukan, lanjutnya, sementara gula Jatim masih menumpuk, niscaya akan menambah terpuruknya nasib industri gula Jatim. Hal itu, kata Samsul, menimbulkan rasa saling curiga melanda petani, PG bahan baku tebu, PG rafinasi dan industri makanan minuman. “Diperlukan kejujuran, kearifan dan audit independen untuk menjawabnya,” ujarnya.

Jatim sebagai provinsi yang menghasilkan gula mencapai 47 % produksi gula nasional sangat berharap pada tata niaga gula yang tepat. Selama ini produksi gula Jatim yang surplus sekitar 800 ribu ton dijual ke wilayah Indonesia Timur untuk mencukupi kebutuhan gula di sana. Namun tahun 2014 ini nampaknya menjadi tahun yang berat akibat tak banyak terserapnya gula Jatim di pasar.

Kebutuhan gula nasional tahun ini sebesar 5,4 juta ton bersumber dari produksi Gula Kristal Putih (GKP) nasional sebesar 2,4 juta ton dan gula dari impor raw sugar sebesar 3 juta ton, atau konsumsi masyarakat Indonesia rata – rata mencapai 450 ribu ton per bulan. Berjalan memasuki bulan Oktober (10 bulan lewat), 4,5 juta ton gula telah dikonsumsi masyarakat.

Dari perhitungan tersebut semestinya stok gula nasional tinggal 900 ribu ton, namun kenyataannya gula masih

Hindari Jaringan SUTET, Jalur Kereta Gantung Diperpendek Kota Batu, bhirawa Rencana pembangunan kereta gantung yang digagas oleh Pemerinta Kota (Pemkot) Batu bakal berubah, sebab jalur untuk kereta gantung akan diperpendek untuk menghindari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Sebelumnya ada dua pilihan yaitu mengambil rute Jatim Park - kampung wisata Kungkuk desa Punten Kecamatan Bumiaji, saat ini Walikota Batu Eddy Rumpoko memastikan jalurnya hanya Stadion Brantas - Kungkuk.

Menurut Eddy Rumpoko, pilihan jalur pendek tersebut karena terkendala jalur SUTET yang berdiri di tengahtengan jalan Imam Bonjol yang memisahkan Jatim Park dengan Stadion Brantas.

Pilihan jalur pendek tersebut juga mempertimbangkan aspek pembiayaan.

Sebab kalau melewati SUTET, maka dibutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Belum lagi berfikir resiko keselamatan, jika harus melewati bentangan SUTET. “Kalau ambil dibawah SUTET, maka posisinya terlalu rendah. Kalau jalur kereta gantung dibangun di atas SUTET, selain beresiko, juga terminalnya perlu agak jauh karena

Eddy Rumpoko

terlalu tinggi. Sehingga biayanya tentu sangat besar,” papar Eddy Rumpoko, Selasa (2/12).

Lebih lanjut dikatakan, dengan menempatkan terminal di Stadion Brantas, maka nantinya akan terintegrasi dengan Gedung Olah Raga (GOR) yang akan dibangun di lokasi tersebut.

“GOR yang akan kita bangun, selain dilengkapi dengan fasilitas pusat kuliner dan sarana olah raga, juga akan dipadukan dengan terminal kereta gantung,” tuturnya.

Saat ditanya, apakah pembiayaannya akan didanai

APBD atau pinjaman dari pihak ketiga, ia menyatakan bahwa pembangunan kereta gantung akan dikerjasamakan dengan investor. Namun tidak sepenuhnya diserahkan investor, tetapi dengan jalan sharing.

“Ya nanti dikelola dengan cara sharing bagi hasil. Bisa saja pengelolaannya dilakukan swasta dan pemkot Batu mendapat bagi hasil keuntungannya. Tetapi bisa juga pengelolaannya dibentuk semacam korporasi pemerintah dengan pihak ketiga,” katanya.

Ditambahkan, pembangunan kereta gantung ini rencananya juga akan dibahas dengan dewan saat pembahasan APBD 2015. Karena SILPA tahun ini sangat besar, bisa saja ada yang dialokasikan untuk persiapan pembangunan kereta gantung. Sebab GOR juga dialokasikan dalam APBD 2015.

Pembangunan kereta gantung ini sudah dipromosikan dalam roadshow investmen di Kaltim beberapa waktu yang lalu. “Sudah ada pihak ketiga yang akan bekerja sama membangun kereta gantung.

Namun masih kita bahas mekanisme kerja samanya.

Yang jelas tahun depan kereta gantung akan dibangun,” tandasnya. Q sup

banyak menumpuk di gudang PG tak hanya di Jatim saja namun juga di berbagai wilayah di Indonesia yang mencapai sekitar 2 juta ton.

Selama ini, pihaknya telah melakukan perencanaan dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan di Jatim melalui kajian, audit, dan penelitian. “Kami berharap dan berdoa masalah bisa segera terselesaikan dengan baik.

Seperti gula yang kini menumpuk di Jatim dan belum bisa tersalur ke pasar menimbulkan banyak kecurigaan kepada tata niaga gula rafinasi yang merembes ke pasar konsumsi,” tuturnya.

Semestinya, tambahnya, gula rafinasi diperuntukkan mencukupi kebutuhan industri makanan dan minuman saja. Namun, diperkirakannya kini gula rafinasi memang beredar di pasar, terutama wilayah Indonesia Timur yang sebelumnya menjadi pasar gula Kristal milik petani di Jatim. Q rac,jnr

Dunia Periklanan Tak Penuhi Target Surabaya, Bhirawa Perubahan iklim politik selama 2014 nampaknya berpengaruh pada bisnis periklanan di Indonesia. Bahkan Target belanja iklan tahun ini tidak dipatok terlalu tinggi. Penyebabnya, kondisi ekonomi dan politik dinilai tidak stabil yang berimbas pada minat belanja iklan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Harris Thajeb mengatakan, pada tahun ini kinerja perusahaan periklanan memang tidak sesuai harapan. Dari target pertumbuhan belanja iklan yang masuk sebesar 18%, realisasinya hingga oktober hanya dikisaran 8% sampai 20% dengan nilai Rp 147 triliun.

“Sampai Desember 2014 saya perkirakan belanja iklan akan mencapai sekitar Rp 150 triliun. Memang tidak sesuai target karena memang kondisi perekonomian dan perpolitikan tahun ini kurang stabil,” terang Harris Tadjeb Ketua P3I. Menurutnya, dari angka Rp 124 triliun tersebut, sumbangan iklan terbesar ada pada media televisi, yakni dengan 66 persen. Kemudian media cetak sekitar 30 persen. Sisanya ada di radio dan digital. “Di digital masih kecil tapi saya optimis akan terus tumbuh ke depannya karena saat ini sudah banyak sekali media online,” paparnya.

Sementara Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jatim Haries Purwoko menegaskan, industri periklan di Jatim terus di pacu kinerja pada akhir tahun ini. Peningkatan kinerja P3i Jatim sebagai upaya menghadapi dengan terbukanya berbagai ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, termasuk MEA, maka peluang dan tantangan di masa depan akan lebih dahsyat “Persaingan kita di tahun depan bukan lagi dengan industri periklanan lokal. Kita menghadapi pendatang-pendatang asing yang membawa cita rasa kreatifitas dan inovasi yang tinggi, prasana teknologi yang lebih canggih, dan tentu strategi pemasaran yang lebih jitu,” ungkap Ketua Umum P3I Jatim, Haries Purwoko saat dikonfermasi terkait industri periklanan di Jatim.

Menurut Haries, tantangan kedepan untuk meningkatkan kinarja P3i Jatim yakni , harus para pelaku usaha periklanan agar memacu lebih kencang , memiliki kualitas layanan baik dan melahirkan ide, kreatifitas, inovasi dengan cita rasa yang lebih tinggi. Q ma

Kembangbiakkan Semut Rangrang, Raih Rp 2 Juta Perbulan Semut rangrang atau semut merah besar biasanya sangat menganggu, namun jika dikembang biakan hewan dengan nama latin Oecophylla cukup menguntungkan, karena banyak penghobi maupun peternak burung yang membutuhkan untuk pakan.

ist

Warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur berhasil meraup untung jutaan rupiah dari pengembangbiakan semut rangrang atau semut merah besar untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak burung berkicau.

Sejumlah warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur berhasil meraup untung jutaan rupiah dari pengembangbiakan semut rangrang atau semut merah besar untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak burung berkicau.

Turmudzi (35), salah satu peternak semut rangrang di Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Selasa, mengatakan hingga kini dirinya mendapat keuntungan lebih dari Rp2 juta per bulan dari usaha yang dia geluti sejak enam bulan lalu. “Keuntungan saya peroleh dari hasil penjualan kroto atau telur semut rangrang ke pedagang pakan burung

ataupun lainnya,” tutur Tumrmudzi, Selasa (2/12). Ia mengaku hanya bermodalkan 10 toples untuk wadah koloni semut rangrang yang didapat dari perburuan di kebun atau hutan sekitar desanya. Setelah koloni terus berkembang dan bertelur, kroto yang dihasilkan dikumpulkan lalu dijual setiap dua pekan sekali.

“Awalnya, hasilnya tidak terlalu besar. Dalam satu kali panen yang saya lakukan di dua pekan pertama, kroto yang terkumpul hanya sekitar satu kilogram dengan harga jual Rp100 ribu,” paparnya menggambarkan awal usaha yang dia geluti.

Kini setelah hampir enam bulan berjalan, jumlah koloni yang dia kumpulkan telah berkembang menjadi 80 toples. Ia menaruh seluruh toples wadah puluhan koloni semut rangrang di dalam satu ruang besar bangunan semipermanen bekas kandang ayam.

“Siapapun bisa mengembangkan bisnis budidaya kroto ini. Awalnya dulu saya cuma coba-coba, sekarang menjadi sampingan yang menghasilkan,” ujarnya.

Sarang atau koloni semut rangrang penghasil kroto di dalam satu toples bisa mencapai lebih dari satu, yang terdiri atas sarang pusat, sarang telur, dan sarang satelit. Di sarang pusat inilah, lanjut dia, berdiam ratu semut yang jumlahnya antara 2-6 ekor per-koloni. “Ratu rangrang berukuran paling besar berwarna oranye dan tanpa sayap. Sedang

yang besar bersayap itu adalah calon ratu yang menghasilkan telur atau kroto” imbuhnya.

Dari awal hanya sekitar 10 Toples, Turmudzi kini memiliki 80 toples berisi penuh koloni rangrang. Jika dari 10 toples ratarata menghasilkan sekitar satu kilogram kroto setiap masa panen, maka rata-rata hasil penjualan yang dia dapat mencapai kisaran Rp1 juta per dua pekan sekali. “Saya bermimpi dalam setahun ke depan, toples rangrang ini sudah berjumlah ribuan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi,” tutur Turmudzi.

Senada dengan Turmudzi, peternak atau pembudidaya semut rangrang yang lain, Ridwan, mengaku tertarik melakukan terobosan usaha tersebut setelah mengetahuinya besarnya permintaan kroto di pasaran. Q wed,ant

OLAHRAGA

Rabu Legi 3 DESEMBER 2014

Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I

LINTASAN

Persiba Tawari Kontrak Lima Pemain Timnas U-19 Balikpapan, Bhirawa Persiba Balikpapan menawari kontrak berjangka empat tahun kepada lima pemain Juara Piala AFF U-19 tahun 2013, kata Sekretaris Umum Persiba Irfan Taufik, Selasa.

Kelima pemain itu adalah striker Septian David Maulana, gelandang asal Persiraja Banda Aceh Hendra Sandi Gunawan, bek Febly Gushendra, bek Ricky Fajrin Saputra serta striker Miftahul Hamdi yang juga asal Persiraja.

"Musim depan, tahun 2015, kami serius membangun tim dengan para pemain muda," katanya.

Irfan menambahkan bahwa saat ini komunikasi dengan para pemain tersebut sedang dilakukan intensif. Pengurus berharap Desember ini juga sudah terjadi kesepakatan antara manajemen dengan para pemain tersebut.

Meski demikian, berapa nilai kontrak yang ditawarkan, Irfan menolak menyebutkan.

"Sebab target kami Desember ini skuad sudah komplit, mulai dari pelatih hingga pemain," kata Irfan.

Meski demikian, tambah Irfan, rekrutan pemain berikutnya, selain yang juga sudah diperpanjang kembali kontraknya, tergantung kebutuhan dari taktik dan strategi pelatih yang akan ditetapkan segera.

Sebagai penggawa tim nasional, Septian dan kawan-kawan tersebut tidak diragukan lagi keterampilannya dalam mengolah si kulit bundar.

Hendra Sandi bahkan punya naluri mencetak gol selain menjadi pembagi bola.Q ant

Tenis Kursi Roda Ramaikan Temu Olahraga Temanggung, Bhirawa Eksibisi tenis kursi roda meramaikan "Temu Olahraga Penyandang Disabilitas" dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat nasional di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa.

Koordinator Temu Olahraga Penyandang Disabilitas dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) "Kartini" Temanggung, Sartono mengatakan dari lima cabang olahraga yang digelar dalam kegiatan ini, tenis kursi roda masih dalam eksebisi.

"Dalam eksebisi ini sebenarnya akan diikuti para atlet dari Solo dan Bantul Yogyakarta, namun atlet dari Solo berhalangan hadir sehingga hanya atlet dari Bantul yang bermain," katanya.

Ia menyebutkan sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Temu Olahraga Penyandang Disabilitas ini, yakni bulu tangkis, catur, tenis meja, bocce, dan sepak bola kelimaan.

Atlet tenis kursi roda dari Bantul, Yulianto mengatakan hingga sekarang belum banyak turnamen tenis kursi roda.

Ia mengatakan selama ini turnamen tenis kursi roda baru berlangsung di Jakarta, yakni Pusrehab Cup dan DKI Cup. "Kami berharap lebih banyak digelar turnamen jenis olahraga ini sehingga bisa mengukur kemampuan kami yang selama ini lebih banyak berlatih," katanya. Q ant

GOR Judo Masih Belum Siap Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja tinggal tujuh hari, namun GOR Judo yang berada di Kertajaya Indah Timur-Surabaya masih belum siap untuk menggelar yang dilaksanakan di Surabaya-Sidoajo 9-16 Desember itu.

Saat ini renovasi yang dilakukan di GOR JUdo hanya sebatas mengecat tembok dan membenahi tribun. Sedangkan fasilitas utama seperti tatami (matras) masih menggunakan yang lama dan belum diganti.

Selain itu fasilitas kamar mandi dan atap juga belum diperbaiki.

Padahal Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman dan beberapa pengurus saat berkunjung ke GR Judo Bulan September lalu sudah menyatakan kalau tatami tidak memenuhi syarat, demikian juga dengan kamar mandi, lampu dan beberapa fasilitas lain harus perlu perbaikan.

Ketua Umum Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI), Kombes Pol Kombes Pol Drs Yoyok Subagiono saat dikonfirmasi membenarkan kalau faislitas di GOR Judo harus perlu perbaikan, terutama tatami yang kondisinya sudah melar dan sangat membahayakan atlet. "Saya sudah informasi ini ke KONI Jatim dan sampai saat ini renovasinya hanya pengecetan dan perbaikan tribun," katanya, Selasa (2/12).

Sebenarnya pihak PJSI sudah mengajukan pembelian

190 lembar tatami baru buatan Jerman ke KONI Jatim, namun hingga saat ini belum juga terealisasi. "Kalau belum dibelikan, terpaksa kami harus meminjam tatami miliki PJSI pusat, karena kondisi tatami milik Jatim itu sudah tidak layak untuk bertanding, bahkan bisa membahayakan atlet, selain itu fasilitas lain juga perlu perbaikan," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Polda Jatim itu.

Pada kesempatan itu, Yoyok juga mengaku bangga dengan perjuangan pejudo Jatim yang berhasil merebut 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu di Kejurnas Makassar minggu lalu.

Dua emas itu dipersembahkan oleh Dewinda Ariani (48kg) dan Yuliati (52kg). Untuk medali perak, Vika Irma (70kg) dan Yoga Hayu (100kg). Sedangkan Theresia Selvi (-57kg) dan M Fauzy Antoni (-55kg) menyumbangkan dua perunggu. "Jatim di Kejurnas berada di peringkat ketiga, sedangkan juara umum milik Jabar," katanya.

Seperti diketahui, pada Bulan September, Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman dan jajaran pengurus melaku-

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman saat melihat fasilitas kamar mandi di GOR Judo pada Bulan September lalu. kan sidak ke venue. Salah satunya GOR Judo, hasilnya Tono melihat ada beberapa fasilitas yang harus diperbaiki dan beli baru. "Tatami harus diganti baru dan fasilitas kamar mandi harus direno-

vasi," katanya saat itu.

Demikian juga dengan salah satu pengurus PB PJSI, Henry Yuzano menjelaskan kalau tatami masih layak pakai namun kurang bagus untuk pertandingan. Selain terlalu

Sidoarjo Dominasi GJPMS 295.

Sedangkan juara kedua ditempati oleh Sanusi yang juga warga Wonoayu, Sidoarjo (292,5) dan peringkat ketiga Marilan asal Mulung Driyorejo, Gresik (287). Untuk kategori perorangan putri, Hanik Sularwijayanti asal Magersari, Mojokerto didapuk sebagai juara setelah mengumpulkan nilai wawan triyanto/bhirawa 277. Sedangkan Kadispora Jatim, Dr Sugeng Riyono didampingi Kabid Pengembangan juara kedua Olahraga Rekreasi , Hartiin saat mengumumkan pemenang lomba Gerak Mistiani Kapas Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya 2014.

Madya-Surabaya (265,5) dan Surabaya, Bhirawa tempat ketiga Ninik Hariyanti asal Warga Sidoarjo berhasil mendomiKrian, Sidoarjo (265). nasi gelar juara lomba Gerak Jalan Sementara untuk beregu umum, Perjuangan Mojokerto-Surabaya Gaz Rock I dari Keboharan, Krian, (GJPMS) 2014. Di kelompok peroraSidoarjo memperoleh nilai tertinggi, ngan putra juara pertama direbut yakni 569.5. Sedangkan di posisi Sofwan Abidin warga Gagang Kepuhkedua ditempati Dimitra asal Tarik, sari, Balongbendo dengan total nilai Sidoarjo (288) dan Remas Baitur-

NTB Kirim 23 Atlet di PON Remaja Surabaya Mataram, Bhirawa Nusa Tenggara Barat mengirim 23 atlet dari sembilan cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 9-15 Desember 2014.

Keberangkatan para atlet asal NTB dilepas Gubernur NTB TGH Zainul Majdi didampingi Ketua KONI NTB H Andy Hadianto, Ketua Kontingen PON NTB Remaja HMS Kasdiono, di Kantor Gubernur, Selasa.

9

Dalam sambutannya, Gubernur TGH Zainul Majdi memberi dorongan kepada seluruh kontingen, khususnya para atlet muda yang mewakili cabang olahraga di PON Remaja Surabaya, untuk tidak pantang menyerah dan menyelesaikan pertandingan dengan penuh kehormatan.

"Tidak boleh ada kata kalah, tidak boleh ada kata menyerah. Jadi kalau kita bertanding, sekali kita sudah turun melangkah, maka jadilah pemenang. Kalaupun mi-

salnya kita belum bisa jadi pemenang yang pertama, setidaknya kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan penuh kehormatan," kata Zainul Majdi.

Untuk itu, secara khusus gubernur mengimbau para atlet PON Remaja untuk bersungguh-sungguh dalam bertarung dan berkompetisi di ajang yang pertama kali digelar di Indonesia tersebut.

Ia mengingatkan bahwa kesungguhan hati para atlet dalam bertarung di PON Re-

maja adalah sesuatu yang lebih penting dari sekadar perolehan medali.

"Semua medali itu penting, tapi bagi saya, yang lebih penting adalah kesungguhan hati dari adik-adik semua untuk bertarung dan berkompetisi," ucap gubernur.

Selain itu, gubernur juga mengatakan bahwa para atlet muda yang mewakili NTB di ajang PON Remaja I tersebut, merupakan harapan bagi prestasi olahraga NTB di masamasa yang akan datang.Q ant

rohim dari Driyorejo, Gresik (277,5).

Juara di kelompok perorangan masing-masing mendapat hadiah Rp 5 juta, juara II mendapatkan Rp 3 juta dan Rp 1.5 juta untuk juara III. Sedangkan untuk beregu umum, juara pertama mendapatkan masing-masing Rp 10 juga, Rp 7 juta untuk juara II dan Rp 5 juta untuk juara III. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Dr Sugeng Riyono mengaku pelaksanaan untuk tahun ini berlansung cukup bagus, karena jumlah peserta tahun ini mencapai 10.396, sedangkan 2013 diikuti 9.287 atau naik 10%/. "Tapi saya melihat memang harus ada inovasi agar peserta tahun depan bisa lebih banyak lagi," katanya.

Inovasi yang akan dilakukan yakni memberikan kesempatan kepada pelajar setingkat SMA untuk mengikuti lomba. Karena selama ini banyak peserta yang masih berstatus pelajar mengikuti lomba di kelompok perorangan. Sayangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan usia mereka boleh ikut lomba tapi tidak mungkin bisa juara.

"Tahun depan kami upayakan para pelajar setingkat SMA bisa mengikuti di kelompok beregu. Namun kami harus melakukan komunikasi dengan pihak keamanan atau dinas pendidikan," kata Sugeng Riyono. Q wwn Perorangan Putra: 1. Sofwan Abidin (Balongbendo, Sidoarjo) 2. Sanusi (Wonoayu, Sidoarjo) 3. Marilan (Driyorejo, Gresik) Perorangan Putri: 1. Hanik Sularwijayanti (Mojokerto) 2. Mistiani (Kapas Madya, Surabaya) 3. Ninik Hariyanti (Krian, Sidoarjo) Beregu Umum: 1. Gaz Rock I (Krian, Sidoarjo) 2. Dimitra (Tarik, Sidoarjo) 3. Remas Baiturrohim (Driyorejo, Gresik) TNI/Polri 1. Kodikdukum II 2. Yonif 500 Raider 3. AAL

lembek, sudut antara penghubung tatami sudah ada yang tidak terhubung dengan baik, sehingga bisa mengakibatkan kaki atlet terjepit diselanya.

Jika itu terjadi maka atlet bisa terkilir.Q wwn

Turnamen Sepakbola Antar SIWO PWI

Jatim Kalahkan Papua 2-0 Surabaya, Bhirawa Tim SIWO Jawa Timur (Jatim) A sukses meraih tiga poin perdana Turnamen Sepakbola Antar SIWO PWI setelah menaklukkan SIWO Papua dengan skor 2-0 pada pertandingan yang digelar di Gelora 10 Nopember, Selasa (2/12).

Dua gol SIWO Jatim dicetak oleh Marthin Setia Budi melalui sundulan kepala. Pada awal babak Jatim A sempat kesulitan untuk mencetak gol. Dua peluang diperoleh Kuntoro Ridho dan Sidik Tualeka. Tapi tak dapat dikonversi menjadi gol. Hingga jeda pertandingan, kedua tim bermain imbang tanpa gol.

Baru pada babak kedua, serangan anak asuh Lulut Kistono menjadi lebih hidup.

Masuknya Jonathan menjelang turun minum babak pertama, terbukti berhasil menghidupkan serangan Jatim A. Alhasil Jatim A berhasil memenangkan laga setelah Marthin mencetak dua gol di laga ini.

"Pada babak pertama, anak-anak kurang tenang. Sehingga finishing-nya kurang maksimal. Kami bersyukur karena anak-anak bermain lebih baik di paruh kedua," ucap Lulut usai pertandingan.

Pada pertandingan kedua, Kamis (4/12/ 2014) lusa, Jatim A akan berhadapan dengan SIWO Kalimantan Selatan (Kalsel).

Mahdian Noor dan kawan-kawan menang meyakinkan atas SIWO Jawa Tengah (Jateng) dengan skor 3-1, Selasa sore. Kalsel yang diperkuat para pemain senior, berhasil menyudahi babak pertama dengan kedudukan 2-0. Dua gol dicetak Mawardi dan Rahmad Aidi.

Pada paruh kedua, Kalsel memperbesar kedudukan lewat gol Burhani Yunus.

Sedangkan gol tunggal Jateng diceploskan Ahmad Faishal. "Jika melihat permainan Kalsel, mereka tim bagus. Tapi saya yakin, bila teman-teman kompak, kami bisa menang," tutup kapten Jatim A, Wahyu Hidayat. Q wwn

Sepanjang Desember 2014 Parade Seni dan Budaya Mewarnai Bumi Lumajang Sepanjang Bulan Desember 2014 ini, beragam kegiatan kesenian dan budaya akan ditampilkan di Kabupaten Lumajang. Rangkaian unjuk kemampuan para pegiat seni ini difasilitasi Pemkab Lumajang melalui peringatan harjalu (Hari Jadi Lumajang) ke-759. Drs Eddy Hozainy Kabag Humas Pemkab Lumajang mengatakan berbagai kegiatan kesenian dan budaya sudah antri untuk digelar guna memuaskan apresiasi dan animo masyarakat. ‘’Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum Desember merupakan Bulan Seni dan Budaya bagi masyarakat Lumajang,’’jelas Eddy Khozainy. .

Menurutnya, kegiatan seni dan budaya ini tidak hanya dikhususkan untuk masyarakat Lumajang saja. Karena, seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak masyarakat dari daerah lain dan wisatawan mancanegara yang akan hadir untuk melihat kemeriahan ini. . ‘’Kegiatan kesenian dan budaya yang akan ditampilkan, merupakan kesenian dan budaya khas Kabupaten Lumajang yang selama ini terus dilestarikan,’’ tambahnya. Bahkan, seni dan budaya yang ditampilkan merupakan ikon seni dan buda Kabu-

paten Lumajang. ‘’Ini karena Kabupaten Lumajang saat ini menggebu untuk memperkenalkan kekayaan khazanah seni dan budayanya. Demikian juga dengan para pegiat seninya,’’ paparnya. Contohnya, diawal pembuka ditampilkan parade jaran kencak yang akan diikuti 200 kuda berikut pawang dan penarinya. ‘’Berikutnya ada karnaval seni dan budaya daerah, batik kontes yang diikuti pegiat design motif batik Lumajangan dan tampilan peragaan batik hasil design pesertanya,’’ungkapnya.

Lebih lanjut Eddy mengatakan juga digelar lokakarya tari glipang rodhat. Termasuk juga Lumajang bersama yang menampilkan kolaborasi seni tradisional dan modern, ziarah situs biting, sendratari kolosal Bumi Lamajang, prosesi puncak peringatan Harjalu di Alun-Alun. ‘’ festival tembang tradisional, festival tari glipang rodhat, Candil dan masih banyak even seni dan budaya lainnya,’’ungkapnya. Eddy Hozainy memastikan Bulan Seni Budaya Desember merupakan momentu Peringatan Harjalu Ke-759 akan semarak seperti tahun-tahuhn sebelumnya. Hanya saja perbedaannya adalah, kalau tahun sebelumnya yang menggagas dan pelaksanaanya adalah Pemkab Lumajang.‘’Tahun ini, masyarakat yang mengagas dan menjadi pemestasnya. Pemkab Lumajang memfasilitasi mereka,’’tandasnya. Artinya, Bulan Seni dan Budaya Tahun 2014 ini, dari, oleh dan untuk masyarakat Lumajang sendiri. Yang pasti, kesenian tradisional yang ada di

Kabag Humas Setda Lumajang Drs Eddy Khozainy Lumajang hingga modern akan ditampilkan. Termasuk pesta kembang api dari partisipasi masyarakat.. Hal itu disesuaikan dengan tema Bulan Seni-Budaya dalam memperingati Harjalu Ke759 kali ini, yakni Lumajang Berseri. Lumajang Berseri artinya Bersama, Seiring, Seirama. Hal

dayat/bhirawa

Kesenian Jaran Kencak, salah satu yang ditampilkam pada parade Seni dan Budaya Lumajang di bulan Desember 2014. itu mengandung maksud bahwa seluruh potensi masyarakat dikumpulkan dulu. Seluruhnya ditampilkan untuk mengangkat potensi seni dan budaya yang di

gadhang-gadhang untuk lebih dikembangkan.’’Tetapi prinsipnya kegiatan ini akan diselenggarakan secara sederhana tapi meriah,’’tukas Eddy. Q yat,adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

F-PAN Intensif Bahas Calon Pimpinan KPK Jakarta, Bhirawa Fraksi PAN di DPR akan intensif membahas kelanjutan seleksi calon pimpinan KPK untuk menentukan sikap dari hasil masukan berbagai pihak, kata Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy. “Kami mau percepat rapat internal, karena masih ada waktu hari Rabu dan Kamis. Masukan dari pimpinan KPK dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR menjadi masukan utama,” kata Tjatur di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Tjatur mengatakan ada masukan dari Panitia Seleksi calon pimpinan (capim) KPK kepada Komisi III DPR yang meminta capim KPK dipilih DPR saat ini sebelum masa jabatan Busyro Muqqodas habis pada 10 Desember 2014.

Menurut dia apabila hal itu tidak dilakukan maka dikhawatirkan ada gugatan dari beberapa pihak terkait putusan KPK dimasa depan.

“Pansel minta dipilih saat ini karena kalau tidak maka dikhawatirkan ada gugatan di pengadilan terhadap putusanputusan KPK,” ujarnya.

Dia menjelaskan amanah UndangUndang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan DPR wajib memilih calon pimpinan KPK yang diajukan presiden.

Tjatur menegaskan DPR tidak bisa mengelak dari konstitusi dan dalam waktu tiga bulan sejak nama capim diterima dari presiden harus dipilih DPR. “Ini kan waktunya mendesak karena tanggal 5 Desember 2014 DPR sudah reses,” katanya.Q ant

Kesenjangan Kewenangan Jadi Pemicu Konflik TNI - Polri Ketua fraksi partai Hanura MPR RI Sarifuddin Sudding menilai, konflik antara TNI dengan Polri pada dasarnya adalah perebutan lahan bisnis. Yang dilandasi dari sangat minimnya tingkat kesejahteraan mereka. Konflik yang timbul dari kecemburuan atas besarnya kewenangan Polri dibanding kewenangan TNI. Apalagi sejak dipisah dengan TNI, Polri mendapat anggaran tersendiri.

Tak jauh beda, nara sumber pengamat Kepolisian dari UI Erlangga Masdiana menilai kewenangan Polri yang berlebih menjadi salah satu yang menimbulkan konflik selama ini antara Polri dengan TNI. Dibanding TNI, kewenangan berlebih Polri antara lain pembuatan SIM, ijin pengawasan umum / fungsional, ijin registrasi kendaraan bermotor, ijin bahan peledak.

Semua perijinan tersebut berpotensi pendapatan uang yang besar.

“Dengan kewenangan berlebih yang berdampak pendapatan besar ini telah menimbulkan kecemburuan antar

institusi. Apalagi TNI dan Polri awalnya berada dalam payung yang sama,” ungkap Erlangga dalam diskusi kenegaraan di MPR RI bertema “Menggali Akar Masalah TNI - Polri”.

Menurut Erlangga, persoalan TNI Polri harus dianalisis secara jernih. Dulu di jaman Orba, Polisi masuk dalam jajaran ABRI, walau sering menjadi korban institusi Polisi tidak mengeluh. Namun ketika Polri lepas dari TNI dalam UU 2/2002, Polri men dapat sejumlah kuasa perijinan.

Sementara TNI hanya memiliki sedikit sumber, kewenangan baru Polri sangat

antara foto

Anggota MPR Fraksi Hanura Sarifuddin Suding (tengah) bersama Pengamat Kepolisian Erlangga Masdiana (kiri) dan Pengamat Militer Hari Priyantoro (kanan) memaparkan akar permasalahan perselisihan TNI - POLRI dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/12). melimpah. Hal yang kontras ini telah menimbulkan banyak masalah.

“Meskipun tidak terucap, namun tersirat, kewenangan berlebih Polri ini harus dibagi.

Misalnya fungsi penga manan

selayaknya diberikan pada TNI. Konflik yang diakibatkan oleh berebu tan lahan penghasilan, akan terus ada jika tidak segera diselesaikan.

Perlu ada perubahan UU 2/ 2002 secepatnya Dalam arti

KPK Dalami Peran Orang Kuat di ESDM Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran “orang kuat” di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani lembaga tersebut.

“Kita ingin mendalami siapa saja bisa saja bukan anak presiden tapi orang-orang yang punya cukup kekuatan di Kementerian ESDM, tapi ini masih didalami, terlalu prematur,” kata Ketua KPK Abraham Samad di sela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/12).

KPK setidaknya menangani tiga perkara dugaan tindak pidanan korupsi terkait sektor energi yaitu kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal Energi Sumber Daya Mineral dengan tersangka mantan Sekjen ESDM Waryono Karno.

Kemudian, korupsi terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 Kementerian ESDM untuk tersangka mantan Ketua Komisi VII dari fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pada sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Jero Wacik sebagai Menteri periode 2011-2013.

Ketiga tersangka tersebut belum ditahan oleh KPK. “Kasus di ESDM itu kan punya rangkaian panjang, itu satu. Kedua, KPK berkeinginan sangat berhasrat bernafsu untuk membuka mengurai benang yang cukup rumit di Kementerian ESDM agar supaya kita bisa membongkar korupsi yang di situ secara utuh. Itu intinya. Jadi kita butuh waktu yang cukup lama,” ungkap Abraham.Q ant

bukan perubahan tehnis tetapi perubahan secara keseluruhan,” ujar Erlangga.

Disebutkan, perubahan itu harus memuat pengertian, bahwa urusan keamanan tidak hanya bisa diselesai kan Kepolisian saja. Keamanan sifat nya strategis dan terkait dengan ancaman keamanan negara, Ini harus diserahkan kepada TNI. Misalnya pengamanan sumber daya ikan laut, yang tidak bisa ditangani Kepolisian selayaknya diserahkan kepada TNI saja.

Erlangga lebih jauh, Polri kini memiliki pasukan khusus (Brimob) yang karakternya dimiliki TNI. Pertikaian yang terjadi selama ini lebih sering antara Brimob dengan TNI. Di sinilah persoalannya, Brimob punya senjata yang imbang dengan senjata yang dimiliki TNI. Perlu pengkajian yang mendalam, agar TNI Polri tetap rukun tidak konflik. Q ira

Ulama Tolak Ubah Batas Usia Nikah Jakarta, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menolak mengubah aturan batas usia nikah perempuan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bamus Sepakati RUU MD3 Masuk Prolegnas Jakarta, Bhirawa Rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional 2014.

“Hasil rapat konsultasi pengganti Bamus menyepakati bahwa nanti siang rapat paripurna akan mengesahkan RUU MD3 menjadi Prolegnas 2014 dan RUU MD3 menjadi usul DPR RI,” kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Ruang Rapat Pansus B, DPR RI, Jakarta, Selasa (2/12) kemarin.

Agus berharap seluruh fraksi sepakat RUU MD3 masuk Prolegnas 2014 agar bisa dibahas secepatnya dan seluruh unsur bisa bersinergi.

Sementara itu menurut dia terkait usul DPD, akan dibicarakan setelah rapat paripurna Senin siang dan dibacarakan lebih rinci.

“Itu (usulan DPD) dalam rangka pelaksanaan UU itu sendiri tidak terkait dengan apa yang disahkan dalam rapat paripurna nanti siang,” ujarnya.

Agus mengatakan usul DPD itu akan dibahas lebih lanjut setelah rapat paripurna Selasa siang yang agendanya memasukkan RUU MD3 dalam Prolegnas 2014 dan diusulkan menjadi inisiatif DPR RI. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah disampaikan laporan resmi hasil pleno Baleg secara resmi memahami dan mengapresiasi usul DPD. Menurut dia permasalahan tersebut sangat terkait dengan teknis sehingga beberapa hal yang disampaikan tetapi tanpa mengesampingkan aspirasi DPD. “Sementara waktu diprioritaskan terlebih dahulu terkait dengan kesepakatan yang ada diinternal DPR,” katanya.Q ant

Rabu Legi 3 DESEMBER 2014

antara foto

Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung (tengah) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12).

Duet ARB – Akbar Kembali Pimpin Golkar Denpasar, Bhirawa Duet Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung menyatakan kesediaannya dan menerima dukungan DPD I-DPD II untuk dicalonkan kembali pada musyawarah nasional ke IX Partai Golkar.

“Mengenai dukungan dari saudara semua, Saya sangat terharu atas permintaan dan memilih saya untuk memimpin Partai Golkar untuk lima tahun kedepan. Bismillah, saya bersedia dan menerima dukungan saudara,” kata Ketum DPP PG Aburizal Bakrie dalam sam-

butan usai mendengarkan pandangan dan pendapat dari DPD I dan II di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Aburizal berjanji akan mengakomodasi generasi muda Golkar dalam kepengurusannya.

“Dalam kepengurusan, 70 kepengurusan adalah kaum dan 30 persen keterwakilan perempuan,” kata Aburizal.

Lebih lanjut Aburizal menambahkan, dirinya bersama Akbar Tanjung (sebagai bakal calon Ketua Dewan Pertimbangan Golkar) telah berdiskusi soal keinginan DPD I dan II. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Dewan

Pertimbangan Akbar Tandjung yang menyatakan bersedia untuk berduet bersama-sama Aburizal Bakrie memimpin Partai Golkar 2014-2019.

“Tadi pak Aburizal Bakrie sudah memberikan catatan penting bahwa siap menjadi ketum DPP PG 2014-2019 dan bersedia juga untuk terus dengan saya.

“Maka dengan ucapan bismilah saya menerima dan siap untuk bersama-sama ARB lagi,” kata Akbar Tandjung.

Lebih lanjut Akbar Tandjung juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta munas yang telah menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban ketua Umum DPP PG. Q ant

DPR Minta Penjelasan Pembebasan Pollycarpus Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta pemerintah menjelaskan alasan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

“Itu hak pemerintah tapi harus dijelaskan secara terbuka kepada publik, kenapa fasilitas khusus diberikan kepada Pollycarpus pembunuh lain lebih ringan tidak dikasih,” kata Benny di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.

Benny mengatakan jangan sampai ada spekulasi liar di publik terkait pembebasan bersyarat Pollycarpus.

Menurut dia, dirinya tidak mau jika kebijakan itu terjadi karena ada intervensi dari Timses Jokowi dulu yang sering dikaitkan dalam pembunuhan aktivis HAM Munir yang melibatkan Polly.

“Apabila pemerintah sudah menjelaskan secara terbuka silakan publik menilai. Kalau tidak nanti banyak spekulasi janganjangan karena tekanan tokoh tertentu yang kebetulan menjadi ketua timsesnya Jokowi dulu (dalam Pilpres 2014),” ujarnya.

Menurut dia banyak orang yang membunuh namun mengapa hanya Pollycarpus yang mendapatkan perlakuan khusus.

Dia mengatakan pemerintah harus menjelaskan kebijakan

itu karena kalau tidak maka masyarakat akan mencari penjelasan sendiri.

“Apabila tidak dijelaskan nanti ada semacam abuse kekuasan di situ,” katanya.

Benny mengakui jika pembebasan bersyarat adalah hak dari pemerintah namun dirinya menyayangkan jika pemerintah harus membebaskan Pollycarpus dan yang dibunuh adalah tokoh besar.

Sebelumnya Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, resmi mendapat pembebasan bersyarat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (29/11).Q ant

“Kesenjangan yang terlalu tidak menentukan batas jauh dengan usia dewasa usia bagi pihak yang akan (baligh) menurut ajaran Is- melangsungkan pernikalam banyak menimbulkan han,” kata Ibnu Sina. kerusakan yang terjadi di Dia mengungkapkan batadalam masyarakat, seperti san umur nikah berdasaradanya perzinakan Islam adalah an, seks bebas sudah cukup umur atau fenomena untuk menikah hamil di luar ni(baligh), yakni pikah yang seringkirannya telah kali pada gilimampu memperrannya menimtimbangkan mana bulkan ekses neyang baik dan magatif meningkatna yang buruk. nya aborsi di kaIbnu Sina melangan remaja ngungkapkan wanita,” kata bahwa awal baligh Amidan Syahberah Ketua MUI KH secara yuridik beAmidan Syahberusia 12 tahun unrah saat memberi ketera- tuk laki-laki dan 9 tahun ngan sebagai Pihak Terkait untuk perempuan, sedangpengujian UU Perkawinan kan batas akhirnya masih di Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan di ka(MK) Jakarta, Selasa (2/12) langan ulama. kemarin.

Menurut Imam Abu HaMenurut Amidan, dengan nifah yakni mencapai usia angka batas minimal 16 18 tahun untuk laki-laki dan tahun untuk usia kawin 17 tahun untuk wanita, wanita, maka ekses-ekses sedangkan sebagian ulama negatif yang terjadi di mas- Hanafiyah yaitu apabila yarakat seperti itu bisa di- seorang telah mencapai usia antisipasi.

15 tahun bagi laki-laki dan “Oleh karena itu, penga- wanita. turan batas minimal 16 Pengujian UU Perkawitahun usia perkawinan da- nan yang mengatur batas lam UU Nomor 1 tahun usia nikah perempuan ini 1974 tidak perlu diperma- diajukan oleh Indri Oktasalahkan dan tidaklah ber- viani, F.R. Yohana Tatntentangan dengan UUD tiana W., Dini Anitasari, 1945,” kata Amidan.

Sa’baniah, Hidayatut ThoyHal yang sama juga di- yibah, Ramadhaniati, dan ungkapkan Rais Syuriah Yayasan Pemantau Hak Pengurus Besar Nahdlatul Anak (YPHA).

Ulama (PBNU) KH Ahmad Mereka mengajukan uji Ishomuddin bahwa frasa 16 materi Pasal 7 Ayat (1) yang tahun bagi wanita dalam berbunyi “Perkawinan hanPasal 7 ayat (1) UU 1974 ya diizinkan bila pihak pria tidak perlu diubah karena mencapai umur 19 (semsudah disetujui pembuat bilan belas) tahun dan pihak UU di DPR dan para ulama wanita sudah mencapai usia di Indonesia.

16 (enam belas) tahun.

Menurut Ahmad Ishomu“Pasal 7 Ayat (2) berbunyi, ddin pertimbangan usia “Dalam hal penyimpangan nikah minimal 16 tahun dalam ayat (1) pasal ini bagi wanita pertimbangan- dapat minta dispensasi kenya antara lain kebebasan pada Pengadilan atau peremaja yang luar biasa. jabat lain yang diminta oleh “Meningkatkan batasan kedua orang tua pihak pria pernikahan menjadi 18 ta- atau pihak wanita.” Pehun itu mirip dengan me- mohon berpendapat bahwa nunda-nunda pernikahan, aturan tersebut telah mesementara pernikahan me- lahirkan banyak praktik rupakan solusi atau jalan perkawinan anak, khusukeluar dari pergaulan bebas snya anak perempuan, medan perzinahan,” katanya. ngakibatkan perampasan Sedangkan Sekretaris Ma- hak-hak anak, terutama hak jelis Hukum dan HAM PP untuk tumbuh dan berkemMuhammadiyah Ibnu Sina bang.

Chandranegara juga meMereka mengacu pada minta majelis hakim MK Pasal 28 B dan Pasal 28 C untuk menolak permohonan Ayat (1) UUD 1945. Pepengujian UU Perkawinan mohon meminta MK menyang mengatur batas usia yatakan batas usia menikah nikah. untuk perempuan minimal “Alquran secara konkrit 18 tahun. Q ant

Bupati Kediri Perintahkan Tindak Tegas Perusak Lingkungan Saat musim hujan datang, beberapa warga di wilayah Kabupaten kediri merasakan keresahan akan terjadinya air bah dari lereng kelud yang mengancam lahan pertanian mereka. Untuk itu Bupati Kediri mengimbau agar selalu menjaga konservasi lahan dan lingkungan Tak hanya itu Bupati Kediri Haryanti Sutrisno juga mengingatkan agar pejabat diwilayah yang rawan bencana untuk menindak tegas bagi perusak lingkungan, sebab konservasi lahan dan lingkungan cukup penting untuk menjaga keseimbangan alam pada musim penghujan “Saya perintahkan semua Camat dan Kades untuk menindak tegas terhadap pelaku perusakan tersebut,” kata Bupati Haryanti Sutrisno Sementara itu di sisi lain

pada saat musim hujan tiba seperti saat ini warga dilereng Guunung Kelud, mengadakan kerja bakti secara rutin dengan melakukan kegiatan penghijauan dan mem

bersihkan gorong-gorong dan Dam Penahan.

Ketua Rt 1 Rw 1 Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras , Kecamatan Ngancar, Kabuapten Kediri Samiran mengatakan jika warga dusun ini kesadarannya cukup tinggi sehingga setiap Jum’at dan Sabtu selalu melakukan kegiatan Kerja Bakti “Warga disini sadar bahwa suksesnya penghijauan dengan tumbuhnya tanaman penahan air dan gorong-gorong lancar mengalirkan air serta Dam Penahan yang selalu terpelihara terjaga dengan baik akan dapat menghin-

darkan lahan pertanian dari bencana air bah dari lereng Gunung Kelud” terang Samiran Dan warga juga berharap Penghijauan yang dilaksanakan jararan Pemerintah Kabupaten Kediri dan masyarakat di kawasan Gunung Kelud akan dapat mengurangi resiko air bah Kelud yang akan menimpa desanya.

“Semoga penghijauan seperti itu tidak hanya sekali itu saja dan selalu dilakukan berkelanjutan selama musim penghujan. dan warga siap membantu untuk pelaksanaannya” tandasnya. Q adv

Haryanti Sutrisno

Rabu legi 3 DESEMBER 2014

Sufianto Akui Sekretariat Bawaslu Jatim Tak Pernah Buat Laporan Keuangan l Sambungan hal 1

pernah dilakukan hingga sampai berakhir di lembaga penegak hukum. ‘’Laporan keuangan ini menjadi penting karena dengan laporan keuangan secara tertulis dapat dilakukan rapat evaluasi keuangan secara periodik. Sehingga melalui rapat evaluasi tersebut pengelolaan anggaran dapat dikontrol, baik oleh Kepala Sekretariat sebagai atasan langsung bendahara maupun oleh jajaran pimpinan Bawaslu Jatim,’’tegas Sufianto yang ditemui di kantornya, Selasa (2/12).

Tapi yang terjadi menurut Sufi, panggilan akrab Sufianto sebaliknya. Meski pihaknya sudah sering mengingatkan soal pembuatan laporan keuangan dan diminta lewat upaya internal, namun hingga saat ini laporan keuangan yang resmi belum juga diselesaikan sampai pada pemeriksaan oleh Pola Jatim terkait penyelewengan dana hibah untuk Pilgub Jatim sebesar Rp 3,5 miliar. ‘’Atas kondisi ini Bawaslu berpendapat hal itu merupakan musibah pengelolaan keuangan yang harus diterima sebagai konsekueni lembaga yang menjalankan perintah UU. Di sisi lain kasus ini diduga akibat tindakan terencana yang dilakukan oleh oknum dari tim keuangan yang mengelola APBD Jatim pada saat Pilgub Jatim 2013 yang tidak mematuhi prosedur dan mekanisme terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,” tambahnya.

Untuk diketahui Polda Jatim tengah membidik dugaan korupsi dana hibah di Bawaslu Provinsi Jatim. Hal itu terkait dalam penggunaan dana hibah Pilgub Jatim dari APBD Jatim 2013 yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya senilai Rp 3,5 miliar dari total anggaran mencapai lebih dari Rp 142 miliar. Selain dibidik Polda Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim sebagai SKPD yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran dana hibah pemprov juga telah melakukan pemeriksaan di Bawaslu Jatim. Kabarnya kasus ini mencokot nama Sekretaris Bawaslu Jatim Aru dan Bendahara Gatot Sugeng Widodo. Namun demikian pihak aparat kepolisian masih memeriksa para saksi yang juga melibatkan sejumlah anggota Panwaslu kab/kota.

Untuk itulah, lanjut Sufi pihaknya menghormati, mengapresiasai dan mengikuti prosedur yang berlangsung di Polda Jatim. Ini sebagai upaya penegakan hukum dan konsekuensi pihaknya sebagai warga negara yang taat hukum.

Sementara terkait dengan rekrutmen Panwaslu di 16 kab/kota yang Desember 2014 ini habis masa jabatannya, menurut Sufianto akan segera dilakukan. Keputusan ini dibuat setelah dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Jatim, di mana dalam waktu dekat ini akan segera dibentuk tim seleksi. ‘’Yang pasti dalam waktu dekat ini kami akan menginventarisir calon anggota tim seleksi dan kemudian ditetapkan jadwal rekrutmen Panwaslu di 16 kab/kota di Jatim,’’paparnya. n cty

Empat Bacarek ITS Mulai Adu Visi Misi l Sambungan hal 1

erja berdasarkan tata kelola yang baik dan memegang teguh prinsip akuntabilitas.

Sedangkan Joni Hermana saat tampil langsung mengutarakan tagline-nya Janji Joni, ITS Rumah Kita Bersama. Ia yakin bahwa ITS bisa menjadi besar kalau semua sivitas akademika mampu menjadikan ITS sebagai rumah bersama. Baik untuk kalangan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra ITS. “Dua kata kunci yang harus diutamakan untuk memuwujudkan itu semua adalah Teamwork dan Leadership,” tandasnya mengingatkan yang tidak kalah antusias disambut para pendukungnya.

Joni lebih memilih adanya kesetaraan antara dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam hak bersuara yang sesuai porsi. Sehingga komunikasi yang bersumber dari berbagai arah dapat tercapai. “Jadi dengan demikian, mereka akan merasa nyaman, bebas berkumpul, berkarya dan berprestasi,” imbuh mantan dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ini.

Sementara Adi Soeprijanto yang maju urutan ketiga berjanji akan menjadikan ITS menjadi tempat yang nyaman bagi dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswanya. Kenyamanan bagi dosen bisa dilakukan melalui upgrading remunerasi, memperhatikan kepangkatan, peluang studi lanjut, dan pengembangan karir. Kenyamanan bagi tenaga pendidik juga bisa melalui upgrading remunerasi, pengembangan karir dan kesempatan studi lanjut.

Di urutan terakhir, Bambang Soemardiono mengatakan, mengelola perguruan tinggi itu sama halnya dengan mengelola kota kecil. Di mana terdapat elemen sosial, budaya, ekonomi, dan ada konflik di dalamnya. n tam

Pernah Punya Selir

l Sambungan hal 1

bangunan Daerah Tertinggal ini pernah sempat mencicipi sebagai aktor, dengan memerankan sosok Raja Majapahit dalam film kolosal Laksamana Cheng Ho. Dalam perannya tersebut, Gus Ipul mengaku sangat menikmatinya.

“Jelek-jelek begini saya pernah main film kolosal yang ditayangkan secara serial oleh salah satu televisi swasta nasional.

Yaitu Laksamana Cheng Ho yang waktu itu perannya dimainkan Yusril Ihza Mahendra. Seneng juga main film, banyak tantangan-tantangannya terutama harus berakting dengan baik,” katanya.

Dari semua adegan yang diperankan sebagai sosok Raja Majapahit, kata Gus Ipul, menjadi seorang raja ternyata enak. “Ternyata meski bohongan, menjadi raja itu enak. Punya selir banyak. Aslinya juga mungkin enak kalau punya selir banyak,” katanya tertawa lebar.

Meski enak punya selir, bapak empat anak ini mengaku cukup memiliki istri satu saja, yaitu Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf.

“Alhamdulillah saya memiliki istri yang sangat cantik, mengerti kondisi suami sebagai wakil gubernur yang sering keliling Jatim.

Istri saya itu luar biasa,” pujinya. n iib

SAMBUNGAN Gerindra Siap Pecat Fuad Amin Jika Terbukti Korupsi l Sambungan hal 1

setiap anggota legislatif yang dipecat oleh partainya maka secara otomatis akan kehilangan status keanggotaannya di DPRD,” terangnya.

Untuk diketahui KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan yang juga Ketua DPRD Bangkalan di rumah pribadinya di Bangkalan, Selasa (2/12) dini hari.

Pada operasi kali ini, KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang Rp 700 juta dan surat berharga dalam sebuah koper dan tas besar. Penangkapan dan penggeledahan ini berlangsung sekitar 30 menit.

Ketika ditangkap Fuad Amin kooperatif dan tidak melakukan perlawanan. Fuad Amin beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Jakarta.

Dasco menambahkan, di berbagai forum internal partai, berulangkali Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto mengingatkan kepada kader Gerindra bahwa partai akan bersikap sangat tegas jika ada kader yang terjerat kasus korupsi. Hanya ada satu opsi bagi mereka yang korupsi, yaitu dipecat dengan tidak hormat.

Khusus untuk anggota legislatif baik di tingkat pusat lanjut Dasco, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota, mereka juga terikat dengan pakta integritas yang diteken pada saat pendaftaran sebagai caleg terdahulu. “Isi pakta integritas tersebut adalah kesiapan

untuk dipecat dengan tidak hormat jika terjerat kasus korupsi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami merasa tidak perlu menunggu sampai kasus ini berkekuatan hukum tetap untuk menjatuhkan sanksi, namun jika kelak di pengadilan dia tidak terbukti bersalah maka namanya akan direhabilitasi dan status keangotaannya akan dipulihkan,” paparnya.

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, dalam waktu dekat Majelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra akan menggelar sidang terkait kasus ini. Sesuai Anggaran Dasar Partai Gerindra penjatuhan sanksi pemecatan adalah kewenangan Majelis Etik dan Kehormatan. “Kami mendukung agar KPK mengungkap kasus korupsi tersebut secara tuntas dan menangkap siapapun juga yang terlibat,” tuntasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat geram dengan kader Partai Gerindra yang ketahuan korupsi. Prabowo menyatakan, Gerindra harus jadi partai pembela rakyat. “Harus beri contoh.

Kalau @Gerindra mau hantam koruptor, masa kader @Gerindra korupsi,” katanya melalui akun Twitter, @Prabowo08.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertindak tegas terhadap status keanggotaan Fuad Amin. “Cita cita @Gerindra adalah mewujudkan cita cita 17 Agustus 1945. Wujud, bentuk dan perilaku kader @Gerindra harus

dalam kerangka ini,” katanya melalui akun Twitter, @Prabowo08. “Kader @Gerindra harus yakin akan Pasal 33 UUD 1945.

Kader @Gerindra harus cinta tanah air. Tidak boleh ada niat untuk mencuri dari bangsa.”

Menurut Prabowo, tuntutan agar kader Partai Gerindra harus bersih bukan atas keinginannya, melainkan kehendak rakyat. “Ini adalah tuntutan dari rakyat. Bukan tuntutan dari saya. Rakyat mendambakan pemimpin yang baik, bersih, tidak maling dan tidak korupsi,” ujarnya. “Perilaku kader @Gerindra harus baik, jangan sombong, jangan petantang petentang. Semakin kuat, harus semakin rendah hati. Semakin sopan.”

Kasus Suap Gas Ketua KPK Abraham Samad menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap satu oknum TNI AL bersama dengan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin.

“Ini kita masih dalam proses, ada 3-4 orang yang diamankan, ada 1 oknum TNI AL, 1 (orang) swasta, 1 (orang) penyelenggara negara. Bukan backing tapi orang yang diduga terlibat,” kata Abraham Samad di selasela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut Abraham Samad, ketiganya sudah ada di gedung KPK Jakarta sejak Selasa kemarin. “Tapi sekarang masih dalam proses pemeriksaan, jadi kita belum bisa menyimpul-

11 jadi tidak terlalu banyak petugas yang dilibatkan.

n Sesampai di rumah Fuad Amin, tim melakukan penggerebekan.

Tetapi, pintu rumah terkunci. Akhirnya, petugas membuka paksa pintu rumah itu. n Selasa (2/12) sekitar pukul 00.30, setelah pintu berhasil dibuka, Fuad Amin yang diketahui berada di dalam rumah langsung ditangkap. Saat ditangkap, Fuad Amin tidak melakukan perlawanan. n Sekitar pukul 01.00 bersama barang bukti berupa tiga koper (termasuk uang tunai Rp 700 juta), Fuad Amin dibawa ke Jakarta.

Sumber : Polres Bangkalan

kan. Saya terikat untuk tidak boleh menyampaikan secara gamblang. Tapi (intinya mereka) terdiri dari penyelenggara negara, swasta, dan satu TNI AL,” tambah Abraham.

Oknum TNI AL tersebut menurut Abraham akan diserahkan ke peradilan militer.

“TNI AL ini akan kita serahkan karena dia akan tunduk pada peradilan militer tapi pangkatnya tidak terlalu tinggi, mungkin sersan, atau apalah gitu.

Tapi bukan perwira,” jelasnya.

Penangkapan Fuad Amin di rumah pribadinya di Bangkalan dilakukan cukup ketat. Sebab dia merupakan tokoh berpengaruh di Bangkalan. Menurut Wakil Polres Bangkalan Kompol Yanuar Herlambang yang turut melakukan pengamanan di TKP, proses penangkapan Fuad Amin melibatkan ratusan anggota Polres Bangkalan, satu unit Satuan Intel dan satu unit Satuan Reskrim.

“Pada saat KPK melakukan penangkapan Fuad Amin, satu Peleton Sabhara Polres Bangkalan, satu Unit Satuan Intel dan satu unit Sat Reskrim ikut mengamankan di sekitar TKP,” kata Waka Polres Bangkalan Kompol Yanuar Herlambang.

Penangkapan terhadap

Warga Bersyukur, Pimpinan DPRD Bangkalan Kaget l Sambungan hal 1

“Penangkapan ini tentunya membuat kita sangat bersyukur kepada Allah. Kepercayan masyarakat Bangkalan terhadap hukum tumbuh lagi. Bahwa hukum masih bisa ditegakkan,” kata Rakh Imam, Selasa (2/12).

Untuk diketahui Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap penyidik KPK di­ pimpin AKBP Novel Baswedan.

Amin yang sebelumnya menjabat Bupati Bangkalan dua periode diduga terlibat suap suplai gas dan pembayaran ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rakh Imam mengatakan, selama ini masyarakat Bangkalan nyaris putus asa terkait beragam kasus yang terjadi di Bangkalan.

Katanya, setiap kasus apapun yang melibatkan keluarga Fuad Amin sepertinya hilang ditelan bumi.

Artinya, dengan penangkapan ini akan membuka kembali kepercayaan masyarakat Bangkalan.

Dia juga berharap, penangkapan Fuad Amin ini, merupakan tonggak awal untuk membersihkan Kabupaten Bangkalan yang dikenal rapi dalam modus korupsi.

“Kami memang pernah beberapa kali melaporkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Fuad Amin dan antek-anteknya. Mungkin KPK sedang mencari waktu yang tepat. Dan Alhamdulilah sekarang terbukti,” katanya.

Selain Fuad Amin, Rakh Imam berharap KPK juga menangkap antek-antek mantan Bupati Bangkalan itu. Menurutnya, dalam menjalankan modus kejahatan tindak pidana korupsi, Fuad Amin tentu tidak sendirian. “KPK serius. Semua antek-anteknya juga harus ditangkap. Karena Fuad Amin

tidak sendirian. Tentunya, KPK lebih paham. Dan kami siap mendukung KPK,” pungkasnya.

Untuk diketahui Rakh Imam sendiri merupakan rival politik dari Fuad Amin. Dia meresa dijegal ketika mencalonkan sebagai Bupati Bangkalan berhadaphadapan dengan Makmun Ibnu Fuad, beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya, Rakh Imam gagal sebagai calon Bupati Bangkalan.

Sementara itu Pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan mengaku kaget mendengar kabar ditangkapnya Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin oleh KPK, Selasa (2/12) dini hari. Sebab, sebelumnya tidak ada desas- desus soal rencana penangkapan tersebut.

Bahkan, di kalangan DPRD sendiri tidak ada masalah dan berjalan sebagaimana seperti biasa.

“Saya gemetaran dan kaget ketika mendengar beliau ditangkap KPK dini hari,” terang Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman.

Menurut Fatkurrahman, selama Fuad Amin mejabat Ketua DPRD Bangkalan tidak ada masalah. Tak hanya itu, dia juga tidak mendengar soal rencana penangkapan terhadap Fuad Amin sebelumnya. “Kalau kabar burung sudah lama, tapi kalau soal rencana penangkapannya, saya tidak tahu. Saya baru dengar sesaat setelah penangkapan,” ucap politisi PDIP tersebut.

Meski demikian, dia yakin kinerja DPRD tidak akan tersendat dengan peristiwa penangkapan Fuad Amin. Berbagai kebijakan strategis yang diperlukan tetap akan berjalan karena akan ditangani pimpinan DPRD yang lain. “Karena saat dilantik kita bersama-sama, sebagai pimpinan dewan. Jadi, saya pastikan kiner-

ja DPRD tidak akan terganggu,” pungkasnya.

Sebelum ditangkap KPK, Fuad Amin yang menutup masa jabatannya sebagai bupati pada Maret 2013 sudah sering tersandung berbagai masalah. Dia sempat dituduh kelompok Gerakan Muda Madura (Gemura) menggunakan ijazah palsu saat maju sebagai calon bupati pada 2008 lalu.

Tidak hanya sampai pemalsuan, Fuad Amin juga dituduh sering melakukan korupsi selama menjabat. Tuduhan itu berawal saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR, dan sempat dilaporkan ke Mabes Polri pada 2003 silam. Namun, kasus ini menghilang dari permukaan dan tak pernah terungkap hingga Fuad Amin mengakhiri masa jabatannya. Tuduhan yang dilontarkan Gemura tersebut bukan tanpa bukti, saat berorasi di sekitar Istana, mereka menunjukkan bukti audit BPK bernomor 64/R/XIV.12/12/2006 yang mensinyalir penguapan dana pengungsi Sambas.

Masih pada masa pencalonannya sebagai Bupati Bangkalan, Fuad Amin dikabarkan sempat berselisih dengan pesaing beratnya, Imam Buchori Cholil. Namun, isu tersebut sempat dibantah.

Pada pemilihan Bupati Bangkalan periode 2013-2018, Fuad Amin mencalonkan puteranya RKH Imam Buchori Makhmud Ibnu Fuad sebagai salah satu calon.

Sedangkan pesaing beratnya terjegal masalah di KPUD Bangkalan, alhasil Pilbup hanya diikuti dua calon saja. Amin mengaku sempat ingin mengajukan istri mudanya sebagai cabup. Namun niat tersebut diurungkan sendiri karena takut kalau-kalau malah lepas, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut maksud komentar tersebut. n cty, bed

Fuad Amin rupanya tak mengikutsertakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Dipimpin oleh AKBP Novel Baswedan, tim KPK melakukan OTT dan hanya berkoordinasi dengan kepolisian di Bangkalan.

Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto mengakui penangkapan yang dilakukan KPK terhadap Fuad Amin, sama sekali tidak melibatkan Korps Adhyaksa. Menurut Romy, penentuan tim gabungan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, merupakan kewenangan dari KPK. “Kejaksaan tak mendapat koordinasi dari KPK terkait operasi tangkap tangan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Kebanyakan tim berasal dari instansi kepolisian,” terang Romy.

Fuad Amin merupakan ayah kandung Bupati Bangkalan saat ini, Makmun Ibnu Fuad dan sempat menjabat dua kali sebagai Bupati Bangkalan. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memastikan penangkapan Fuad Amin diduga atas kasus suap pembayaran suplai gas BUMD. “Menyangkut pembayaran ke BUMD. Mengenai suplai gas,” jelas Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. n bed, cty

Omah Munir Batu Menggugat Pembebasan Pollycarpus l Sambungan hal 1

Ditambahkan Direktur Omah Munir Salma Safitri, Menteri Hukum dan HAM saat ini telah kehilangan fakta sejarah atas kasus kematian Munir. Sang menteri lupa jika kasus Munir ini bukan merupakan kasus kriminal biasa. Tetapi kasus kriminal yang direncanakan untuk membungkam aktivis pejuang HAM, Munir.

Salma menilai dalam penyelesaian kasus Munir ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa.

Karena jika hanya didasarkan pada yurisid formal, pembebasan Pollycarpus tidak menyalahi prosedural. Tetapi hal ini justru menghilangkan rasa keadilan bagi Munir dan para aktivis pembela Munir.

“Jika Menteri Hukum dan HAM menyatakan tidak memenuhi permintaan bebas bersyarat Pollycarpus adalah melanggar HAM, maka kita juga menuntut mana rasa keadilan bagi kami,”ujar Salma Dengan kenyataan ini maka para pegiat/aktivis Omah Munir merasa tercederai dengan keputusan pemerintah. Untuk itu mereka saat ini tengah menyusun gugatan masyarakat terhadap kebijakan ini. Apalagi terpidana Pollycarpus merupakan aktor lapangan dalam kasus Munir. Adapun dalang dari pembunuhan Munir sampai saat ini belum

pernah terungkap. “Bahkan para jenderal yang telah disebutkan dalam persidangan, saat detik ini belum pernah tersentuh oleh hukum,”pungkas Salma.

Terpisah Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Choirul Anam menilai pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus tidak hanya mencederai keadilan bagi korban dan sahabat Munir, namun juga merusak rasa keadilan publik dan demokratisasi di Indonesia.

“Pembebasan Pollycarpus menjadi kado pertama dari pemerintahan Jokowi. Namun, pembebasan Pollycarpus adalah kado buruk. Keberanian dan komitmen Jokowi terhadap HAM pun dipertanyakan. Pembebasan untuk Pollycarpus mencerminkan Jokowi gagal mengonsolidasi aparaturnya untuk konsisten dan komitmen terhadap HAM,” katanya.

Choirul pun menganggap pembebasan Pollycarpus sebagai pertanda buruk bagi pemerintahan Jokowi. Kasus bebasnya Pollycarpus juga adalah awal dari kegagalan komitmen Jokowi. Choirul pun meminta Jokowi mengevaluasi pembebasan Pollycarpus. Bahkan, kata dia, Jokowi harus membatalkannya serta menghentikan semua proses pemberian remisi untuk ke depannya. n nas

Provinsi Berwenang Mutasi Guru ke Daerah Lain l Sambungan hal 1

atas dasar pemerataan mutu pendidikan.

Artinya, jika di satu daerah kekurangan guru dan daerah lain berlebih, maka hal itu bisa dijadikan salah satu alasan untuk melakukan mutasi. Ini erat kaitannya dengan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di daerah. Namun demikian, mutasi juga harus mempertimbangkan faktor kemanusiaan seperti jarak tempat tinggal dan keluarga.

“Kita tidak bisa memindah guru seenaknya sendiri. Bagaimana pun juga faktor kemanusiaan ini akan

mempengaruhi kualitas guru dalam mengajar. Apalagi memindah atas dasar like and dislike, itu jelas tidak boleh dilakukan” kata dia.

Kecuali, lanjut Gatot, jika pemindahan dalam rangka promosi. Misalnya dari guru menjadi kepala sekolah di daerah lain. Hal ini harus dilakukan karena berkaitan dengan pengembangan karir.

Selain dua faktor tersebut, mutasi guru juga membutuhkan rekomendasi dari daerah setempat. Karena itu, untuk melaksanakan UU ini, provinsi membutuhkan kerjasama dengan daerah.

“Kita akan mengajak bicara dulu dengan

daerah. Kita akan melihat kebutuhan dan kekurangan masing daerah,” tutur dia.

Sebagai dasar pertimbangan pemindahan guru antar daerah, yang dapat dijadikan acuan utama ialah Data Pokok Pendidik (Dapodik) yang dimiliki oleh provinsi. Dalam Dapodik, jumlah guru di Jatim jenjang SMA negeri mencapai 20.459 orang dan MA negeri 4.932 orang.

Sedangkan guru SMK negeri di Jatim mencapai 23.854 orang.

Sementara itu, Kabid Tendik Dindik Surabaya Yusuf Masruch mengaku akan siap jika memang hal itu telah tertuang dalam aturan perundang-

undangan. Namun demikian, pemindahan guru harus benar-benar mempertimbangkan letak geografis dan pemerataan mutu pendidikan.

Saat ini, di Surabaya sendiri terkait formasi guru telah sesuai dengan kebutuhan.

Namun ada juga beberapa guru bidang studi yang jumlahnya berlebih. Misalnya guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan guru kimia. “Yah mau bagaimana lagi. Kalau ini sudah aturan yah harus kita ikuti. Meskipun dalam praktiknya nanti guru harus dipindah ke daerah yang jauh, ya guru harus siap juga,” tutur dia. n tam

Pesona Pantai di Balik Bukit Cadas, Surga Baru bagi Wisatawan l Sambungan hal 1

sini karena tidak ada signal telepon.

Tenang, tidak diganggu orang yang telepon tiap hari,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas di sela-sela berkunjung ke Teluk Hijau.

Dari titik transit di Rajekwesi, ada dua alternatif menuju Teluk Hijau.

Menggunakan jasa perahu nelayan bertarif Rp 35 ribu per orang pergi pulang. Opsi lain meneruskan perjalan darat dengan risiko kontur jalan menanjak yang rusak berat. Teluk Hijau dan Pantai Rajekwesi sejatinya hanya dipisahkan bukit berdinding cadas. Rombongan Bupati Anas memilih menggunakan jasa perahu motor tempel untuk menuju Teluk Hijau. Memecah hempasan gelombang laut selatan memacu adrenalin.

Lima belas menit selepas Pantai Rajekwesi dengan memutar bukit, surga tersembunyi itu tersingkap: Teluk Hijau. Ombaknya relatif sedang dengan air pantai kehijauan. Boleh dikata Teluk

Hijau tidak tergarap optimal. Teluk Hijau belum dilengkapi infrastruktur pendukung semacam gazebo atau kursi malas untuk pengunjung.

Kepada kelompok Masyarakat Ekowisata Rajekwesi Model Desa Konservasi, Bupati Anas meminta supaya disediakan infrastruktur tambahan tersebut. “Pemda tidak menarik retribusi. Jadi penghasilan dari turis yang ke sini bisa untuk membeli kursi santai. Dari sewa-sewa kursi santai ini hasilnya kan tetap masuk ke masyarakat,” ujar Bupati Anas.

Di balik Teluk Hijau, wisatawan bisa menyusuri jalan setapak ke Pantai Batu Karang. Batu karang bukan pantai berpasir layaknya Rajekwesi atau Teluk Hijau. Di sepanjang garis pantainya hanya terhampar bebatuan cadas dengan air pantai jernih kehijauan. Bila wisatawan belum puas menikmati gugusan pantai di wilayah itu, disarankan menambah tujuan ke Pantai Poncomoyo, 40 menit memecah gelombang laut selatan dari Teluk Hijau.

Pemandu biasanya menawarkan jasa paket susur Pantai Teluk Hijau, Poncomoyo ditambah snorkeling sebesar Rp 125 ribu per orang. Di Rajekwesi, masyarakat menyediakan homestay bertarif kisaran Rp 100 ribu per orang dengan kompensasi makan 3 kali sehari. Adapun karcis masuk ke area Taman Nasional Meru Betiri bertarif Rp 125 ribu per orang untuk turis asing, Rp 5 ribu bagi turis domestik, dan roda empat ditarik Rp 10 ribu. Retribusi ditarik oleh pengelola Taman Nasional Meru Betiri .

Selain kendaraan pribadi, wisatawan bisa menggunakan angkutan umum bus Damri dari Terminal Jajag ke Rajekwesi. Pelancong juga bisa memakai jasa paket travel wisata yang makin banyak di Banyuwangi. Paket travel ini biasanya langsung ke beberapa tujuan seperti Gunung Ijen, Baluran, Pulau Merah, Teluk Hijau, Plengkung dan destinasi lain. “Tiap orang tarifnya Rp 250 ribu,” kata Amir.

Tahun anggaran 2015, Bupati

Anas merencanakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan dari Desa Kandangan hingga Rajekwesi. Jika kondisinya mulus, ia yakin kian banyak wisatawan berminat berkunjung ke gugusan pantai indah di balik untaian bukit Meru Betiri tersebut. Bupati hanya meminta agar masyarakat ikut menjaga kebersihan pantai.

“Saya masih lihat banyak sampah.

Saya minta agar disediakan banyak tempat sampah dan masyarakat ikut menjaga kebersihan,” ujarnya.

Kepala Dinas PU Jasa Marga dan Cipta Karya Banyuwangi Mujiono, mengaku telah menganggarkan duit Rp 5 miliar dalam APBD 2015 buat mengaspal jalan sepanjang 7 kilometer itu. Ia berharap ada sharing dana dari Taman Nasional dan PTPN XII. “Kalau ada bantuan dana, minimal kami menghemat Rp 2 miliar. Ini kan juga demi masyarakat, jadi saya harap PTPN XII dan Taman Nasional ikut mengucurkan dana,” ujar Mujiono. *

UTAMA

12

Rabu Legi, 3 DESEMBER 2014

Divonis 2 Tahun dan Didenda Rp 2 Miliar

Keluarga Busrin Temui Presiden Pasuruan, Bhirawa Tak terima dengan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp2 miliar membuat keluarga Busrin (58) pelaku penebangan mangrove akhirnya mencari keadilan dengan mendatangi Presiden RI Jokowi. Selain itu, pihaknya juga akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Keluarga Busrin yang didampingi Yayasan Bantuan Hukum Bela Keadilan (YBHBK) Probolinggo antara lain istri Busrin, Susilowati, (60) bersama anak sulungnya, Wiwin Darmawan (17), saudaranya Sumiarsih (40) dan menantunya Tohir (35) pergi menggunakan mobil Pregio dari Probolinggo ke Jakarta menggunakan mobil Pregio.

“Hukuman yang dijalani suami saya tak adil sekali.

Kami minta agar suami saya bebas. Hanya karena cuma ngambil tiga batang saja untuk penyangga pohon pisang di rumah kena vonis 2 tahun penjara dan denda Rp2 miliar,” ujar Susilowati, dalam bahasa Madura saat ditemui di Alun-Alun Kota Pasuruan, Selasa (2/12).

Busrin yang sehari-hari bekerja sebagai pencari pasir sebelumnya menjadi penopang perekonomian keluarganya. Selama suaminya

dipenjara, Susilowati harus ekstra bekerja keras dengan pinjaman uang dari tetangganya untuk memenuhi ke-

butuhan belanja sehari-hari.

Sebelum berangkat ke Jakarta, keluarga Busrin akan ke Surabaya dahulu untuk menemui pimpinan DPRD Provinsi Jatim dan Gubernur Jatim, Soekarwo. Kedatangan mereka sama yakni mencari keadilan. “Di Surabaya kami akan menemui pimpinan DPRD Jatim dan Pakdhe Karwo. Kemudian kami akan berangkat ke

Jakarta untuk menemui ketua MA dan juga Presiden Jokowi,” kata Jumanto, Ketua YBHBK. Keluarga Busrin rencananya juga akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan berkasnya, akan diserahkan ke PN Probolinggo. “Setelah berkas ini diserahkan ke PN kemudian kami mengajukan PK,” kata Jumanto. Q hil

anas bahtiar/bhirawa

Suasana pembagian dana bantuan PSKS di Kantor Kelurahan Temas, Selasa (2/12).

Warga Kota Batu Enggan Ambil Dana PSKS hilmi husein/bhirawa

Keluarga Busrin akan berangkat ke Jakarta menggunakan mobil meminta keadilan ke Presiden RI, Jokowi, Selasa (2/12).

Kejari Sumenep Tahan Dua Tersangka PNPM Sumenep, Bhirawa Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menahan dua tersangka berinisial Fer dan Mur dalam kasus kasus dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pedesaan Desa/Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep , Selasa (2/12).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Roch. Adi Wibowo mengatakan, dua tersangka kasus dugaan korupsi dana PNPM itu dipanggil paksa oleh tim penyidik dan terhitung sejak Selasa (kemarin, red) hingga 20 hari kedepan merupakan tahanan Kejari.

“Dua tersangka itu kami

panggil paksa. Terhitung hari ini, status mereka tahanan kejaksaan dan sekarang mereka masih kami periksa di ruang penyidik,” Roch Adi Wibowo, dikantornya, Selasa (2/11).

Adi menyatakan, dalam d u g a a n p e n y e l e we n g a n dana bergulir simpan pinjam khusus perempuan itu, dua tersangka memanfaatkan kelompok lain yang tidak mengajukan proposal. Dua tersangka sengaja membuat proposal sendiri, kemudian diajukan dan uangnya dimanfaatkan sendiri.

“Dua tersangka itu menggunakan kelompok lain yang tidak mengajukan pro-

posal. Kelompok itu dibuatkan proposal, kemudian diajukan untuk mendapatkan dana. Setelah cair, dana yang seharusnya digulirkan di masyarakat, namun oleh tersangkan diambil sendiri” terangnya.

Dia menegaskan, dana PNPM pedesaan Desa Talango tahun 2009 hingga 2011 berupa simpan pinjam sebesar Rp 2 miliar lebih itu raib dari kas Unit pelaksana kegiatan (UPK). Hasil audit internal pengurus PNPM Provinsi Jatim bersama PNPM Sumenep, dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari dua tersangka itu untuk tersangka Fer sebesar Rp 1,1

milyar dan tersangka Mur sebesar Rp 600 juta.

“Dua tersangka itu kami jerat pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18, pasal 3 juncto pasal 18, dan pasal 8 juncto pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomot 31 tahun 1999. Dengan ancaman hukumannya maksimal seumur hidup,” tegasnya.

Sebelumnya, Fer dan Mur merupakan mantan bendahara PNPM Pedesaan Desa Talango, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari pada bulan Maret 2014 berdasarkan keterangan 34 saksi dan alat bukti berupa surat atau dokumen penting lainnya. Q sul

Batu,Bhirawa Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melakukan jemput bola agar pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kota Batu bisa tersalurkan 100 persen, ternyata tidak berjalan dengan baik. Bahkan warga enggan untuk mengambil dana tersebut.

Pada hari pertama pembagian PSKS, Selasa (2/12), pembagian dilaksanakan di delapan desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Batu. Menyusul hari kedua, pembagian dilaksanakan di desa/ kelurahan di Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. “Kita bagi dana bantuan PSKS ini dengan langsung mendatangi setiap desa dan keluarahan. Harapannya, akan lenbih memudahkan bagi warga miskin untuk mendapatkan dana bantuan ini. Akan menjadi lebih sulit bagi mereka jika pembagian ini dilaksanakan di Kantor Pos Batu yang terletak di pusat kota,”ujar Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Kadinsosnaker), Eko Suhartono, Selasa (2/12). Ditambahkan Camat Batu, Aries, bahwa di wilayahnya ada 2.637 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai penerima bantuan PSKS. Jumlah tersebut terbagi di 8 desa/kelurahan yang ada di kecamatan tersebut.

Dan RTS paling banyak terdapat di

Kelurahan Temas yang mencapai 586 RTS. Kemudian RTS terbanyak berikutnya ada di Desa Pesanggrahan sebanyak 499 RTS. Tak heran pembagian PSKS di kedua tempat ini menghabiskan banyak waktu, dan membuat jadwal pembagian di desa selanjutnya menjadi molor.

Diketahui, untuk pembagian PSKS di Kecamatan Batu ini, petugas Kantor Pos mendatangi kantor balai desa secara bergiliran. Secara berurutan, pembagian itu dilaksanakan di Desa Oro Oro Ombo, Temas, Sisir, Ngaglik, Sidomulyo, Sumber Rejo, Songgokerto, dan Pesanggrahan. Praktis desa Pesanggrahan yang mendapatkan nomor urut terakhir mendapatkan waktu pembagian menjelang sore. “Desa Pesanggrahan juga memiliki RTS cukup banyak yakni 499 RTS,”tambah Aries.

Meskipun Pemkot sudah mengupayakan jemput bola, namun pembagian bantuan PSKS ini tetap tidak bisa mencapai 100 persen. Banyak warga yang tidak datang untuk mengambil dana bantuan tersebut. Seperti di Desa Oro Oro Ombo, jumlah warga yang tidak mengambil haknya mencapai 25 RTS. Setidaknya, di hari pertama pembagian PSKS kemarin, ada 100 dana bantuan yang tak tersalurkan pada RTS. Q nas

Kinerja Balegda DPRD Jatim Selama 2015

Usulkan Raperda Inisiatif 19, Pemprov Ajukan 8 Raperda Program Legislasi Daerah Provinsi (Prolegda) Jawa Timur Tahun 2015 telah ditetapkan pada Rapat Paripurna, 10 Nopember 2014. Hal tersebut sudah sesuai dengan amanat Perda tentang pembentukan perda yang mengharuskan penetapan prolegda dilakukan sebelum APBD ditetapkan.

P

rogram Legislasi Daerah merupakan ha sil koordinasi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jatim, Ahmad Heri mengatakan dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan secara terarah, bertahap, terpadu dan efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan skala prioritas kewenangan daerah berdasarkan perundangundangan. “Dalam keadaan tertentu DPRD Jatim atau pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengajukan rencana Peraturan Daerah diluar program legislasi daerah. Dengan catatan bisa mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. Termasuk menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain,” terang Ahmad Heri.

Politisi asal Partai Nasdem ini, juga mene-

gaskan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama alat Kelengkapan Perda.

Dijelaskannya, usulan Raperda yang ditetapkan dalam Raperda berjumlah 37 usulan yang terdiri dari 19 raperda usulan DPRD dan 8 usulan pemerintah provinsi. Pada masa sidang ke-1, DPRD mengusulkan 8 raperda dan pemerintah mengusulkan 2 raperda untuk dibahas. Selanjutnya pada masa sidang ke-2 DPRD mengusulkan 6 Raperda dan pemerintah mengusulkan 3 raperda untuk dibahas.

Terakhir, pada masa sidang ke-3 DPRD mengusulkan 5 raperda untuk dibahas.

Sementara itu, Wakil Ketua Balegda DPRD Jatim, Irwan Setiawan, mengatakan prolegda yang ditetapkan telah melalui tahapan pembahasan mulai dari usulan dari masing-masing komisi. “Kemudian Balegda melakukan kompilasi usulan raperda dari komisi-komisi tersebut. Balegda telah menyampaikan kepada masing-masing komisi bahwa sesuai amanat UU, Program Legislasi Daerah harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),’’papar politisi asal PKS Jatim ini.

Lanjut Irwan, Raperda usulan DPRD diantaranya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan Petani dan Nelayan, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2012-2032, dan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Sedangkan Raperda usulan pemeritah diantaranya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No-

RAPERDA USULAN DPRD JAWA TIMUR 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perlindungan Petani dan Nelayan.

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Penyelenggaraan Kearsipan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Perlindungan HIV/AIDS Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nommor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032.

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Keprotokoleran Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perlindungan Situs Sejarah dan Benda Purbakala.

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perlindungan Kekayaan Seni dan Budaya Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Lumbung Penyangga Pagan Desa Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Pengelolaan Barang Daerah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Pemberdayaan Kepemudaan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Mutu Pelayanan Kesehatan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan.

mor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pendirian PT. Jatim Infrastruktur Logistik.

Selain itu, Prolegda tahun 2015 yang termasuk dalam akumulatif terbuka yaitu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

Penetapan prioritas pembahasan yang kemudian ditetapkan dalam prolegda adalah Raperda yang belum sempat dibahas pada masa keanggotaan sebelumnya (warisan prolegda 2009 – 2014), berkaitan dengan revisi Perda, Raperda berkaitan dengan berubahnya karena peraturan yang lebih tinggi telah berubah, Raperda baru sebagai penguatan kepada hak hak rakyat dan perlindungan sosial, Raperda yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. “Kami juga masih akan menunggu terkait dengan adanya perubahan istilah dari balegda dan prolegda.

Balegda rencananya akan berubah menjadi Bapemda (Badan pembentukan Perda) sedangkan prolegda berubah menjadi Propemda (Program pembentukan perda). Q cty*

USULAN RAPERDA PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR 1. Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Timur.

2. Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014.

3. Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Upaya Kesehatan 4. Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Pendirian PT Jatim Infrastruktur Logistik 5. Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 6. Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Timur.

7. Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 8. Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jatim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Jawa Timur Anggaran 2016.