Harian Bhirawa Edisi 31 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Dalam program ini (perumahan murah bagi PNS) kita akan membuat 1.000 unit rumah.

Namun pada 2015 ini yang menjadi tahap pertama, kita hanya mampu menyediakan 300 unit rumah dahulu,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinas Perumahan Kota Batu Budi Santoso

Selasa Wage, 31 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

31 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Rapat Paripurna DPRD Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 20.00

Menghadiri Rakerda Pramukadi RM Agis Surabaya Menghadiri Bumi Arema Bersalawat di Stadion Gajayana Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Rapat Paripurna DPRD Jatim

Dukung Penempatan Pejabat Eselon II Sesuai Kompetensi Tulungagung, Bhirawa Jaminan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi untuk menempatkan pejabat eselon II sesuai hasil uji kompetensi (assessment) mendapat dukungan dari kalangan DPRD setempat. Bahkan mereka menyetujui jika pejabat yang dari hasil uji kompetensinya dinyatakan tidak memenuhi syarat dilorot jabatannya dari eselon II menjadi eselon III. “Kalau memang tidak kompeten lagi di eselon II Wiwik Triasmoro dan hasil assessment tidak memenuhi syarat bisa diturunkan menjadi pejabat eselon III. Itu ada aturannya di UU ASN (Aparatur Sipil Negara),” ujar anggota Komisi A

 ke halaman 11

KPK Terima Kado Racun Tikus dan Obat Kuat UM Surabaya Siapkan Pusat Studi Anti Korupsi

Surabaya, Bhirawa Konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dinilai telah membuat kinerja lembaga anti rasua ini mulai loyo. Karena itu dukungan kembali mengalir.

Kali ini, para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya memberikan kado untuk KPK berupa dua buah kado. Masing-masing kado itu berisi obat kuat dan racun tikus.

Kado itu diserahkan oleh Rektor UM Surabaya Dr Sukodiono dan diterima langsung Plt Pimpinan KPK Johan Budi. Menerima kado tersebut, Johan menangkap ada hal positif. Ini dianggapnya sebagai bagian dari ekspresi mahasiswa agar KPK lebih garang lagi. Kado itu secara simbolis ingin mengingatkan KPK yang sempat slow terimbas hiruk pikuk antara KPK dan Polri.

“Kami terima dengan baik pemberian ini. Karena KPK selama ini juga ada karena terus mendapat dukungan dari masyarakat termasuk mahasiswa,” kata Johan usai menjadi nara sumber kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Senin (30/3).

Sebelum mendatangi UM Surabaya, Johan mengaku juga telah menemui kiai seJatim dengan dipelopori Gus Sholah. Dalam kesempatanitu yang dikupas juga terkait hiruk pikuk yang dipersepsikan antara KPK versus Polri. “Sebenarnya ini bukan konflik antar lembaga,” elak Johan.

Dia mengakui, gelombang pra peradilan oleh Komjen Budi Gu-

 ke halaman 11

triediana/bhirawa

Plt Pimpinan KPK Johan Budi menerima kado berisi berbagai macam racun tikus dan obat kuat sebagai simbol dukungan untuk KPK, Senin (30/3).

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Surabaya berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (30/3).

Mereka menolak kenaikan harga BBM, elpiji, TDL dan kenaikan sembako dalam waktu hampir bersamaan.

Pejabat Pemprov Cemas Menanti Mutasi Bisa Digelar Siang Ini atau Esok Hari

ahmad basir/bhirawa

Kanit Regident Polres Bojonegoro Siswoyo saat menunjukkan bukti STNK lama yang di belakangnya ada stempel bertuliskan STNK dalam proses, Senin (30/3).

Pengiriman Kertas Telat, Sebanyak 12.903 Unit Kendaraan Tak Dapat STNK Bojonegoro, Bhirawa Sampai saat ini sebanyak 12.903 unit kendaraan roda dua maupun roda empat di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang tidak mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kondisi ini terjadi karena keterlambatan pendistribusian kertas blangko STNK dari pusat.

Kanit Regident Polres Bojonegoro Siswoyo menjelaskan Kabupaten Bojonegoro mengalami keterlambatan sejak 20 Januari hingga sampai sekarang. Hal itu di karenakan adanya keterlambatan pendistribusian dari pusat. Dan sampai saat ini pihaknya masih belum bisa memastikan sampai kapan keterlambatan ini terjadi.

Pemprov, Bhirawa Kasak kusuk mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Jatim terus menggelinding. Banyak yang bertanya-tanya kapan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menggunakan kewenangannya untuk memutasi pejabat eselon II, III dan IV agar ada penyegaran di tubuh birokrasi pemprov.

Setelah beredar kabar mutasi digelar, Jumat (27/3) lalu namun tidak terbukti, kini muncul kabar lagi jika mutasi akan dilaksanakan, Selasa (31/3) hari ini. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan,

batalnya gubernur melaksanakan mutasi pada Jumat lalu karena ada agenda mendadak. Sehingga jadwal mutasi yang telah disusun harus ditunda pekan ini.

Jika mutasi benar dilaksanakan

pada hari ini, kemungkinan besar pelaksanaannya akan dilakukan pada siang hari sekitar pukul 13.00. Sebab pagi harinya pada pukul 09.00, Gubernur Soekarwo dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Jatim. Begitu pula dengan jadwal Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM juga turut dalam rapat tersebut.

Sedangkan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf dijadwalkan menghadiri Rakerda Pramuka di

Dua RS Tolak Pasien BPJS, Dewan Meradang

 ke halaman 11

Melihat Inovasi PEMKAB BanyuStudi Doktor Adminwangi mendapat tamu istrasi Publik Undip istimewa, yakni rombonProf Dr Sri Suwitri. gan mahasiswa program  ke doktor Administrasi halaman 11 Publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Senin (30/3) kemarin. Kedatangan mereka untuk melihat lebih dekat berbagai inovasi pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat.

Rombongan mahasiswa tersebut dipimpin o l e h Ketua Prof Dr Sri Suwitri Program

Sentil..  PKB Hinasiapkan sahabatkader nabi,muda LKS ditarik MenagSaiful Ilah  disandingkan  Jangan Kasus serupa terjadi, sepertinya ada pembiaran  hanya kerap muda, tapi kapabel, inovatifsengaja dan memiliki visi jelas  Bina AngkaMarga kematian ibu hamil dan bayi Situbondo masih tinggi  ajukan tambahan anggaran  Jangan Ancaman kuantitas dananggaran, kualitas generasi depan yang  hanya nambah realisasi masa di lapangan penting  Demokrasi masih didominasi kepentingan kelompok  Kades Tapi jualannya selalu kepentingan rakyat  penganiaya juru untuk pengairan dituntut tiga bulan penjara  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11

siti/bhirawa

Sutari (kanan), warga Kediri penderita tumor mulut bersama suaminya Budiono.

Pasien BPJS ini mengaku ditolak dua rumah sakit yaitu RSUD Pare dan RSU Saiful Anwar Malang untuk memeriksa kesehatannya.

DPRD Jatim, Bhirawa Dua rumah sakit di Jatim yaitu RSUD Pare dan RSU Saiful Anwar Malang diduga menolak pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) penderita tumor mulut (amelowblastoma). Pasien itu bernama Sutari (43) warga Kediri Jatim.

Suami pasien, Budiono (46) menjelaskan semula istrinya dirawat di RS Ulin Tipe A di Banjarmasin untuk ditangani penyakitnya. Karena keterbatasan peralatan akhirnya dibawa pulang dan dirawat di Kediri.

“Langsung saja saya bawa ke RS Pare untuk pengobatan. Saya berharap, istri saya menjalani CT Scan bagian kepala di laboratorium rumah sakit. Namun, ke-

48 Pulau Berpenghuni di Sumenep Belum Terlayani Kapal Perintis Pemprov, Bhirawa Ribuan warga di enam pulau di Kabupaten Sumenep sekarang bisa sedikit bergembira. Sebab sebentar lagi mereka akan terlayani tambahan dua kapal perintis baru. Jika selama ini enam pulau di Sumenep hanya dilayani dua kapal yang berlayar tiap seminggu sekali, dengan tambahan dua kapal

 ke halaman 11

Dr Ir Wahid Wahyudi MT

DAK Kabupaten Bojonegoro Rp 19,046 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 sebesar Rp 19,046 miliar turun dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp 50 miliar, disebabkan tahun lalu tidak semua alokasi DAK bisa dicairkan.

“Tahun lalu ada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bisa mencairkan DAK sebesar Rp 14 miliar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Bojonegoro Ibnoe Suyuti, Senin (30/3).

Ketika itu, katanya, SKPD tersebut tidak bisa mencairkan DAK tahap ketiga,

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Sekolah Menyenangkan Berangkat dari Lingkungan Menyenangkan

Mencoba Bangkit dari Lingkungan Kumuh dan Rawan Banjir Orangtua memilihkan sekolah untuk anaknya ibarat orang yang masuk ke toko swalayan dan ingin membeli sesuatu. Pertama, konsumen pasti akan melihat bungkusnya, menarik atau tidak, baru mereka melihat isinya. Begitu melihat isinya yang luar biasa, mereka baru akan menentukan pilihan. Jadi ‘bungkus’ ini sama seperti wujud sekolah itu terlihat kasat mata.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Saat ditanya di mana tempat paling menyenangkan bagi anak? Seorang wali murid sebuah SD swasta ternama di Surabaya menjawab tempat paling disukai anaknya adalah game zone di mal.

Jawaban itu tidak bisa disalahkan, anak siapapun akan senang diajak ke game zone dengan berbagai macam jenis permainan yang tersaji di sana. Namun, judul tulisan ini sudah terlanjur dibuat sekolah yang menyenangkan. Jadi harus sekolah yang jadi tempat menyenangkan.

Maka pertanyaan ini harus kembali ditanyakan. Kepada sejumlah anak SMA yang bergerombol di warung kopi usai pulang sekolah, pertanyaan itu dilontarkan.

Mereka menjawab di sini (warung kopi) tempat paling menyenangkan. Jawaban itu juga tidak bisa disalahkan tapi tidak sesuai yang diharapkan. Dari situ, mungkin ada yang salah dengan pertanyaannya.

Sehingga harus diganti dengan pertanyaan lain yang lebih mudah dan spesifik.

Apakah sekolah jadi tempat menyenangkan? ‘Ya’ jawab salah satu siswa SMPN 36 Surabaya Yusrizal Kamil.

Siswa yang kini duduk di kelas tiga itu mengaku senang karena bisa sekolah di mana teman-temannya juga ada di situ. Tentu saja itu bukan satu-satunya

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Penanaman pohon di halaman belakang SMPN 36 Surabaya oleh Kepala Dindik Surabaya Ikhsan. Kebun itu semula merupakan tempat sampah yang kumuh.

SURABAYA

2

Selasa Wage 31 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Satpol PP Lakukan Penindakan, 15 Toko Modern Bodong Disegel Paksa Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menindak tegas terhadap toko modern bodong, Senin(30/3). Dalam tahap awal ini, sebanyak 15 toko modern dari data 396 bodong , dirantai dan digembok oleh instansi penegak perda Pemkot Surabaya itu. Tak hanya melakukan penyegelan, aliran listrik dipadamkan serta barang yang mudah basi dikeluarkan.

Penggembokan ke-15 toko modern ini alias minimarket yang dilakukan Pemkot Surabaya ternyata hanya sebatas mengakali aturan. Kasatpol PP Irvan Widyanto menegaskan penertiban tersebut menggunakan acuan Perda No 4 Tahun 2010 tentang izin gangguan atau HO. Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, petugas Satpol PP yang melakukan penertiban toko modern akan dibagi dalam lima tim. Penyegelan toko modern akan terus dilakukan hingga sebanyak 396 toko modern yang terdata belum memiliki izin lengkap dihentikan operasionalnya sementara.

“Jadi penertiban toko modern kali ini berdasarkan perda HO yaitu No 4 tahun 2010. Dalam melakukan penertiban toko modern tidak dilakukan sekaligus.

Tapi bertahap disesuaikan dengan situasi dan kondisi,” ujar irvan saat melakukan penertiban di wilayah pusat yakni daerah Kampung Malang Tengah, Senin (30/3).

Teknis penutupan toko modern, jelas mantan Camat Rungkut, seluruh barang yang mudah membusuk akan dikeluarkan

Penyegelan Toko Modern Tahap Pertama (30/3) Wilayah Timur Indomaret Jalan Semolowaru Selatan Indomaret Jalan Gubeng Kertajaya Alfamart Jalan Gubeng Kertajaya Alfamart Jalan Bratang Binangung Wilayah Barat Indomaret Jalan Wonorejo Alfamart Jalan Balongsari Tama Wilayah Selatan Indomaret Jalan Bratang Gede Alfamart Jalan Petemon Kali Alfamart Jalan Mastrip Kebraon Alfamart Jalan Griya Kebraon Wilayah Utara Indomaret Jalan Tenggumung Baru Alfamart Jalan Kedung Mangu Wilayah Pusat Indomaret Jalan Kampung Malang Tengah Alfamart Jalan Rambang Utara Alfamart Jalan Tempel Sutorejo

geh/bhirawa

Satpol PP Kota Surabaya bersama instansi terkait menyegel toko modern dengan cara menggembok, Senin (30/3) di daerah Kampung Malang Tengah. semua. Demikian pula dengan soalan dalam penertiban toko Gresik. Dengan demikian ba- sampai digembok ini baru tahu semua karyawan diminta keluar. modern ini,” tuturnya. rang-barang tersebut bisa dijual kalau hari ini,” ujarnya.

Selanjutnya listrik dalam toko Sementara itu, Karyawan kembali.

Penempelan stiker pelangmodern dalam kondisi off. toko modern pasrah atas pe“ Saya sempat kaget karena garan hingga dua kali di pintu “Tidak boleh ada aktivitas nyegelan yang dilakukan tim tidak tahu kalau hari ini ada toko modern yang dijaganya apapun di toko modern yang Satpol PP Kota Surabaya ber- penyegelan. Otomatis barang- juga tidak ada pemberitahuan. telah kami segel sementara sama instansi terkait. Mereka barang yang mudah busuk kita Oleh karena itu, tambah Oni, karena belum melengkapi izin,” akan mengikuti instruksi dari keluarkan seadanya. Dan barang- pihaknya tidak mengetahui kata Irvan. manajemennya untuk semen- barang ini akan dibawa ke pusat,” apa persoalanya hingga toko Dijelaskannya, penyegelan tara diperbantukan di toko mod- kata Oni disela mengeluarkan modern tempatnya bekerja terhadap toko modern akan terus ern lain satu grup di luar kota barangnya pada Bhirawa. disegel Satpol PP. dilakukan sampai pemilik me- yang tetap beroperasi.

Oni membeberkan, sebelumnya “Informasi yang kami terimna lengkapi semua perizinan yang Kepala Toko Modern (Indo- pihaknya dan karyawan lain tidak dari manajemen ada izin yang disyaratkan. Dan tim penye- maret) di Jalan Kampung Ma- mendapat sosialisasi ataupun belum lengkap dan sedang di gelan Satpol PP bersama SKPD lang 2, Oni Hartanto menga- informasi apapun terkait pe- proses. Tapi tidak tahu sampai terkait dilarang membongkar takan, untuk barang-barang nyegelan oleh Satpol PP. akan di mana proses itu,” tambahnya. sendiri barang-barang di toko yang dikeluarkan dari toko dan tetapi pihaknya sudah mengeDari pantauan Bhirawa saat modern dan harus bersama- mudah busuk akan langsung tahui bahwa sudah ada penem- berlangsungnya penyegelan, sama karyawan toko modern dikirim ke toko modern lain dan pelan stiker sampai dua kali.

Irvan Widyanto Kasatpol PP ”Kami tidak ingin ada per- diserahkan ke pusat daerah “ Tapi untuk penyegelan yang Kota Surabaya geram dengan

PANGGUNG BIROKRASI

Penutupan Mini Market Harus Terjadwal DPRD Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan penertiban toko modern di kota Surabaya diminta dilakukan dengan terjadwal. Permintaan ini disampaikan DPRD, terkait penggunaan Perda baru dalam penanganan izin toko modern.

Jika sebelumnya hanya memakai acuan Perda No 7 tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perda No 4 tahun 2010 tentang izin gangguan, kini Pemkot Surabaya sudah bisa memberlakukan aturan yang baru yakni Perda no 8 tahun 2014 perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengaturan toko modern .

Ditegaskan Ketua DPRD Surabaya Armuji yang mengatakan bahwa pihaknya tetap mendukung langkah Satpol-PP dalam melakukan penertiban minimarket yang telah diketahui tak berijin, karena saat ini (awal Maret 2015) dasarnya sudah jelas yakni Perda no 8 tahun 2014 perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengaturan Q gat toko modern.Q

Anggaran Pilwali Masih Belum Jelas, Tunggu PKPU Surabaya, Bhirawa Pelaksanan Pilihan Walikota Surabaya pada Desember nanti agaknya akan terganggu kelancarannya. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini, besar nominal anggaran Pilwali Surabaya masih belum pasti. Padahal idealnya dana tersebut harusnya sudah cair saat peraturan KPU diterbitkan oleh KPU pusat.

Beberapa waktu yang lalu sempat diberitakan bahwa pemkot Surabaya sudah menganggarkan dana Pilwali sebesar Rp 100 miliar. Dimana nilai tersebut dialokasikan untuk biaya KPU sebesar Rp 71 miliar, sedangkan sisanya untuk pembiayaan pendukung, seperti keamanan dan sejenisnya. Namun ternyata dana tersebut masih belum pasti akan dikucurkan sebesar itu atau justru akan dikurangi.

Kepala KPU Surabaya Robiyan Arifin menyebutkan bahwa sampai saat ini dana belum cair.

Bahkan saat ini masih dilakukan pembahasan dengan pemkot

terkait besar nominalnya.

Terlebih dengan peraturan UU No 1 tahun 2015 pemilihan Kepala daerah yang hanya menyediakan satu putaran, ada ketentuan seharusnya ada pemotongan sekitar 30 persen. Lantaran dari dana tersebut sebesar 30 persennya adalah aloksi untuk Pilwali periode kedua.

“Iya, untuk kepastian dana Pilwali ini memang sampai saat ini belum ada. Kita juga sekarang sedang menunggu,” terangnya Senin (30/3).

Termasuk soal pemotongan tersebut, menurut Robiyan hal itu tengah menjadi pembahasan terutama adanya faktor kampanye juga dibiayai oleh biaya Pilwali yang dikeluarkan oleh APBD. “Sebab ada kemungkinan besar dana kampanye itu kan besar, sedangkan nilainya berapa belum ada kepastian.

Ketentuan itu akan dicantumkan dalam PKPU,” lanjutnya.

Sebagai pelaksana undangundang yang menganatkan Pilwali diselenggarakan Desember,

memang pihaknya kini hanya bisa menunggu PKPU yang kini sedang digodok di pusat. Namun jika dihitung mundur, maka mulai besok, maka waktu yang tersisa jelang Pilwali hanya delapan bulan saja. Tapi sampai saat iini informasi tentang PKPU yang memuat jadwal tahapan persiapan, dan juga tahapan pencalonan itu belum juga sampai di daerah.

Meski begitu, menurut Robi hal tersebut tidak akan mengganggu proses Pilwali. Sebab jika berkaca dari Pilwali sebelumnya, prosesnya hanya membutuhkan delapan bulan.

“Saya rasa nggak terlalu mepet kok, karena juga pasti mereka juga menghitung waktunya ya.

Lagipula kalau melihat Pilwali sebelumnya, pilwalinya prosesnya sekitar delapan bulan memang,” tandas pria asa Kediri. Hingga saat ini yang dilakukan KPU Surabaya adalah penguatan internal dan juga melakukan rapa setiap satu Q geh minggu sekali.Q

Ganggu Ekonomi Masyarakat, Tutup Penambangan Galian C Wringin Anom DPRD Jatim, Bhirawa Tambang galian C di Kecamatan Wringin Anom Kabupaten Gresik mengundang protes kalangan DPRD Jatim. Mereka mendesak kepada Pemprov Jatim untuk segera menutup proses ekploitasi alam itu sesegera mungkin.

Desakan ini disampikan

menyusul proses penambangan yang membahayakan warga setempat. Selain kemiringan yang mencapai 45 derajat, galian C seluas kurang lebih 4 hektare (Ha) tersebut juga hanya berjarak 1-1,5 meter dari perkampungan warga. ”Kondisinya memprihatinkan sekali. Ini karena po-

sisinya yang berada di perkampungan warga. Dengan kemiringan 45 derajat dan kedalaman lebih dari 10 meter, galian C ini rawan longsor. Sudah semestinya penambangan ini dihentikan,”tegas anggota Fraksi PKB Jatim, Kartika Hidayati seusai inspeksi mendadak (Sidak) ke lo-

kasi, Senin (30/3).

Apalagi, belakangan diketahui bahwa penambangan yang dilakukan oleh PT Semeru Harapan Mulia (SHM) tidak memiliki izin dari Badang Lingkungan Hidup (BLH) Jatim. Bukan itu saja, sejak ekplorasi dua tahun lalu, tambang yang ditengarai milik pejabat di Kabupaten

Gresik ini juga tidak pernah memberikan Corporate Social Rensponsibility (CSR) kepada warga setempat.

Padahal, tambang tersebut sudah menyebabkan kerusakan infrastruktur setempat, terutama jalan. “Akses jalan di sana rusak karena puluhan dump truk Q cty lewat setiap hari.Q

beberapa anggotanya. Sebab, anggota lainnya berada di Indomaret Kampung Malang Tengah No. 47, Surabaya.

Sedangkan Irvan sendiri berada di Indomaret Kampung Malang Tengah No. 23, Surabaya. Kemudian Irvan minta semua anggota yang ada di Indomaret Kampung Malang Tengah 47, agar ikut membantu melakukan penyegelan dan penutupan paksa.

Melihat anggotanya susah diajak koordinasi, pihaknya mengendarai motor milik salah satu wartawan untuk menemuinya langsung. Sementara arus lalu lintas juga mengalami kemacetan, karena banyak pengendara yang melintas melihat proses berlangsungnya penyegelan dan penutupan paksa Q geh dilakukan Satpol PP.Q

Koalisi Besar Pilkada Surabaya

Poros Suraboyo Siap Dibentuk Surabaya, Bhirawa Munculnya koalisi besar dalam Pilkada Surabaya akhir tahun ini mulai menguat. Partai Golkar Surabaya menyebut telah melakukan komunikasi politik secara intensif dengan tiga partai besar untuk membentuk koalisi yang disebut akan bertitel Poros Suroboyo.

Ketua DPD Golkar Surabaya, Adies Kadir, menyebut hingga saat ini pihaknya intens dan kontinyu melakukan komunikasi dengan para petinggi parpol lainnya dalam rangka Pilwali. Hal ini dilakukan untuk membahas MoU antar parpol sehingga nantinya akan mengusung figur yang benar-benar layak untuk memimpin Surabaya 5 tahun ke depan.

“Kami selama ini selalu dan terus berkomunikasi dengan elit parpol di Surabaya. Ini kami lakukan karena kami ingin membangun MoU untuk mengusung calon yang sama dan yakin menang.” ujar Adies Kadir, dikonfirmasi Senin(30/3).

Lebih lanjut anggota DPR RI ini mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin tersebut antara lain dengan Partai Gerindra, PAN, PKS dan PKB. Adapun yang berkomunikasi adalah tingkatan pucuk pimpinan.

“Sudah sering saya komunikasi dengan Pak Sutadi Gerindra, Pak Shobir PKS, Pak Syamsul Arifin untuk menentukan kriteria-kriteria figur yang nantinya dimunculkan oleh koalisi besar ini,” ungkap Adies.

Ditanya kapan batas akhir ‘launching’ koalisi besar bernama Poros Suroboyo akan muncul ke permukaan, Adies menuturkan bila tidak ada halangan diharapkan akhir April semuanya sudah beres dan Poros Suroboyo bisa langsung bekerja.

“Insya Allah akhir bulan ini sudah ada deal-deal dengan pasangan koalisi. Ini koalisi besar dan yang akan kita usung adalah calon yang optimis menang,”tandas Adies.

Ditambahkan untuk mengusung calon tersebut, pihaknya akan menggelar uji kelayakan terhadap para bakal calon yang sudah mendaftar lewat partainya. “Tapi tetap mereka akan disurvei untuk apakah mereka layak pimpin Surabaya atau tidak,” imbuhnya.

Hasil dari uji kelayakan itu akan ditawarkan jika nantinya Golkar akan melakukan koalisi dengan partaipartai lain. Hal ini dikarenakan Golkar Surabaya hanya memiliki empat kursi sehingga perlu koalisi dengan Q gat partai lain.Q

Tim Robofighter dan Roborush Juara I dan II Olimpiade Robot Dua tim robot SD Muhamadiyah 4 Pucang mengkuir prestasi internasional. Tim Robofighter dan Tim Roborush akhirnya merebut Juara I dan Juara II dalam Olimpiade Robotika Robocup Singapore Open 2015 Science Center di Singapura.

Tim Robotika SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya ini adalah satu-satunya tim yang mewakili Indonesia di Olimpiade Robotika Tingkat Asia tersebut dan menyapu bersih juaranya dalam katagori Rescue Line Primary.

Menurut Penanggung Jawab Ekstrakurikuler Robotika, Endik Styawan SSi, Tim Robofighter beranggotakan Gatra Rayhansyah (kelas 5G), Faisal Kamil (kelas 5C), Harits Aufaa dan Ananda Rizky (kelas 6 C), serta Alwansyah Muhammad (kelas 5A) .

Sedangkan Tim Roborush

dengan anggota Firman Fathoni (kelas 5C), Kaisar Nialfza (kelas 6C) dan Sultan Shafirian (kelas 5C), serta Mirza Rafi (kelas 5G).

Dua tim ini , merupakan satu-satunya Tim Robotika dari Indonesia yang diundang The Robocup Federation yang berpusat di Switzeland setelah tiap tahun aktif mengikuti olimpiade sejak 2013. ‘’Tim kami satu-satu yang mewakili Indonesia dan berhasil menyapu juara I dan II untuk katagori Rescue Line Primary. Setelah mengalahkan 60 tim robotika dari

berbagai negara, diantaranya mengalahkan Korea Selatan, China dan tuan rumah Singapura. Dan dari 16 katagori yang dilombakan kami hanya ikut satu katagori agar anakanak fokus,’’ kata Endik ketika ditemui di sela-sela mengajari ekstrakurikuler robotika.

Endik menjelaskan, setelah berhasil meraih juara I dan II, selanjutnya anak didiknya berkeinginan mengikuti olimpiade robotika yang lebih bergengsi dan akan digelar di Negara China. Hanya saja terkendala karena Indonesia tidak mempunyai Perwakilan The Robocup Federation. Sehingga untuk mengikuti olimpiade robotika yang melobi panitia agar bisa mendapatkan rekomendasi atau undangan untuk bisa ikut lomba.

Dalam lomba robotika

yang digelar tanggal 26 hingga 28 Maret 2015, tantangan yang dihadapi Tim Robotika SD Muhammadiyah 4 Pucang diantaranya membutuhkan logika dan kejelian yang kuat, serta ketelitian dalam memprogram. ‘’Anak-anak harus mampu menjalankan robotnya untuk dapat mengambil obyek-obyek yang telah ditentukan panitia. Robot anak-anak mampu menghindari halangan, mengambil obyek seperti bola dan bisa naik tanjakan. Bisa menolong ketika terjadi bencana alam, kebakaran, bisa diaplikasikan secara otomatis mengambil sampah.

Untuk merakit robot ini, saya bersama anak-anak harus melakukan riset selama dua bulan dengan beaya Rp3 juta hingga Rp4 Q fen juta,’’ papar Endik.Q

trie diana/bhirawa

Puluhan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pimpinan Cabang Surabaya berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (30/3). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga BBM, harga sembako dan kebutuhan bahan pokok.

SURABAYA

Selasa Wage 31 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Sekolah Penyelenggara UN CBT Wajib Try Out Pemkot, Bhirawa Pelatihan untuk proktor dan teknisi Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT) telah berlangsung pada 27 - 28 Maret lalu. Kini sekolah-sekolah penyelenggara UN CBT kembali harus bersiap menggelar try out UN CBT secara serentak pada 1,2,6 dan 7 April mendatang.

Imbauan ini disampaikan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud RI sebagai syarat sekolah yang akan melaksanakan UN CBT pada 13 April mendatang. Puspendik juga telah memberikan software baru untuk kegiatan try out UN CBT ini.

Kasi Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Mamik Suparmi menjelaskan, try out serantak yang digelar Puspendik ini merupakan salah satu syarat untuk menyukseskan UN CBT. “Intruksi untuk membuat simulasi UN CBT dalam bentuk try out ini baru datang tadi pagi (kemarin, red) , “ jelas Mamik ditemui di ruangannya, kemarin (30/3).

Try out UN CBT akan dibuat sama dengan ujian sebenarnya. Dari kartu tanda ujian hingga soal yang kualitasnya sama dengan UN pada 13 April mendatang.

Rencananya, try out UN CBT untuk SMA akan digelar selama empat hari, yakni pada 1,2,6 dan 7 April. Sedangkan untuk SMK akan digelar hanya dalam tiga hari, yakni pada 1,2 dan 6 April. “Untuk SMK tidak ada try out soal teori kejuruan. Jika sekolah dan siswa merasa try out yang dilaksanakan dalam satu atau dua hari cukup, maka tidak perlu melaksanakan try out selama empat hari,” jelasnya.

Menurut Mamik, selain melakukan ujia coba terhadap peserta UN CBT, try out ini juga sebagai salah satu media untuk evalusi sisten dan keseiapan sekolah dalam mengikuti UN CBT. Dimana, nantinya

dna/bhirawa

Petugas apotek memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tutup Apotek Ilegal, IAI Apresiasi Ketegasan Dinkes Surabaya, Bhirawa Keberanian Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya dalam menutup apotek yang tidak berizin dan diduga menjual obat terlarang mendapat apresiasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jatim. IAI mengapresiasi langkah dari Dinkes Surabaya karena hal tersebut dinilai dapat merugikan banyak pihak terutama pada konsumen.

Ketua IAI Jatim Abdul Rochim, menilai langkah Dinas Kesehatan Surabaya yang mencabut izin praktek bagi apotik tidak berizin adalah langkah tepat. Selain itu dugaan puluhan apotik tersebut juga menjual obat terlarang serta obat tidak resmi, pihaknya juga meminta BPOM untuk menarik obat terlarang dan tidak resmi ini.

Menurutnya jika apotik menjual obat terlarang serta obat tidak resmi, hal tersebut merupakan

tanggung jawab apoteker. Setiap isi atau obat yang dijual merupakan tanggung jawab apoteker. Tetapi dalam hal ini tidak semua apoteker bersalah dalam hal ini.

Seperti diketahui setiap apoteker harus mempunyai kompetensi dan berbagai persyaratan untuk menjadi apoteker. Diantaranya mempunyai sertifikat kompetensi serta mempunyai surat tanda registrasi apoteker.

“Apotik yang tidak berizin dan menjual obat terlarang dan obat tidak resmi biasanya tidak memiliki apoteker atau ditinggal oleh apoteker, dan pemilik modal apotik enggan melaporkan kepada dinas kesehatan jika tidak memiliki apoteker,” kata Abdul Rochim.

Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita menyatakan, sebagai pemberi regulasi dalam mendirikan apotek, Dinkes Surabaya selektif

dalam memberikan izin kepada pengelola apotek. Menurutnya, untuk mendirikan apoteker harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus memiliki satu apoteker dan dibantu dua asisten apoteker.

Selain itu juga apoteker harus memiliki timbangan obat dan harus ada penanggung jawab apotek. ‘’Tidak boleh ada penggelola yang mengelola lebih dari satu apotek,’’ ujarnya.

Menurutnya, dengan seleksi yang ketat akan membuat pelayanan dan pengelolaan apotek tidak sembarangan. Usaha apotek ini tidak sama dengan usaha lain seperti makanan karena apotek akan menentukan keluar dan masuknya obat. ‘’Jika obat yang dikeluarkan atau dijual tidak sesuai dengan aturan maka konsumen akan dirugikan dan Q dna sebaliknya,’’ ucapnya.Q

Diskriminasi Pengaduan Sengketa Tanah

RAGAM INFO

Underpass Jalan Mayjen Sungkono Surabaya Siap Dibangun Surabaya, Bhirawa Proyek terowongan atau underpass di bundaran Jalan Mayjen Sungkono dan HR Muhammad Kota Surabaya yang terintegrasi dengan proyek angkutan massal cepat (AMC) siap dibangun tahun ini.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji, di Surabaya, Senin, mengatakan Pemkot Surabaya telah mendapat izin pembangunan underpas berupa surat izin pengunaan jalan dalam bentuk hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Nomor TB.13.03.51/89 itu diterima pada 23 Februari 2015.

“Pembangunan underpass itu kewenangannya di bawah Kementerian PU-Pera.

Sehingga, harus ada izin dari kementerian tersebut yang menyatakan penggunaan lahan dalam bentuk hibah,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Erna Purnawati, mengatakan pengkajian penggarapan proyek underpass ini sudah dilakukan mulai 2012. Pengkajiannya menelan dana APBD sebesar Rp50 juta.

Selain itu, pihaknya juga melakukan lelang “detail engineering design” (DED) dengan anggaran Rp400 juta. Tahun lalu, pihaknya sudah menuntaskan UKL dan UPL yang Q ant menelan anggaran Rp50 juta.Q

Jaringan Pengedar Narkoba Wilayah Surabaya

Diduga Kesampingkan Fakta Hukum, Polda Jatim Dilaporkan ke Kompolnas RI Petugas Amankan Tiga Pelaku Beserta 12,95 Gram Sabu Surabaya, Bhirawa Diduga tidak sesuai dengan SOP penyidikan dalam suatu perkara, Polda Jatim dilaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI. Laporan ini dibuat oleh korban pengaduan sengketa tanah, Handoko Montojo Raharjo yang sekarang malah d tahan Polda Jatim.

Kasus yang bermula pada saat penjualan tanah seluas 22.500 M2 milik Mochamad Chotib dan Musthofa Chamil yang dijual kepada Wiliyanto Slamet Raharjo di tahun 1980.

Penjualan tanah ini diperkuat dengan akta kuasa No 38, 39, 41, dan 42 tanggal 6 Agustus 1980 dihadapan notaries Soetjipto.

Jual beli tanah ini diperkuat juga dengan akta jual beli yang diterbitkan oleh PPAT dalam No 217/TNDS/1991 dan No 218/ TNDS/1991 tentang hak milik tanah No 6/Greges.

Di tahun 2009 tanah milik Wiliam dijual kepada Handoko Mintojo Raharjo (pelapor) dengan bukti akta perjanjian tanggal 13 Mei 2009 No 4 dan 5. Tiba-tiba kasus jual beli tanah ini menjadi ricuh dengan kedatangan seorang bernama Faisal Rizal yang di-

duga mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya masih milik Musthofa Chamil, dan belum dijual kepada siapapun.

Atas tindak pengakuan itu, korban Handoko melaluhi Penasihat Hukum Shoinuddin melaporkan hal ini ke Polda Jatim.

Namun penyidikan yang dilakukan Polda Jatim justru berbanding terbalik. Handoko yang merupakan korban atau pelapor, kini ditetapkan menjadi tersangka dan di tahan di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng.

“Kami menduga ada diskriminasi dalam penyidikan yang dilakukan Polda Jatim. Padahal bukti-bukti kepemilikan tanah klien kami sudah diserahkan ke penyidik. Tapi penyidik mengesampingkan hal ini dan menahan klien kami yang merupakan korban,” tegas Shoinuddin, Senin (30/3).

Menurutnya, tanah seluas 22.500 M2 dibeli Handoko di tahun 2009. Pembelian tanah dibekali dengan akta perjanjian kepemilikan tanah yang dilakukan oleh Wiliyanto dan Handoko. Namun, bukti atau fakta hokum dari Handoko malah dikesampingkan oleh pe-

nyidik kepolisian. “Seoalah-olah penyidik tidak mengetahui adanya dokumen maupun akta jual beli dan kepemilikan tanah oleh klien kami,” ungkapnya.

Atas dugaan kasus diskriminasi ini, Handoko melalui Penasihat Hukumnya melaporkan Polda Jatim kepada pihak berwajib. Tak hanya itu, Polda Jatim juga dilaporkan ke isntitusi diantaranya Irwasum Mabes Polri, Kompolnas RI, Mahkamah Agung RI, Kejagung RI, Kemenkumham RI, Ketua KPK, dan Ketua Komisi Yudisial.

“Kami juga melaporkan kasus dugaan diskriminasi ini ke Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Semoga pelaporan ini dapat memberikan keadilan atas klien kami yang menjadi korban kejanggalan penyidikan,” tamdas Shoinuddin.

Dikonfirmasi mengenai laporan ke Kapolri tersebut, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono menyebut bahwa mengadu atau melapor itu merupakan hak setiap warga. “Silahkan saja melapor, yang penting ada dasar dan landasan hukumnya,” jawab Awi, Senin Q bed sore.Q

Dalami Kasus Prona, Penyidik Panggil Puluhan Warga Penjaringansari Kejari Surabaya, Bhirawa Tak hanya membuka posko pengaduan dugaan kasus pungli pengurusan sertifikat prona di Kelurahan Penjaringansari, Rungkut, Kejari Surabaya juga memanggil saksi-saksi yang merupakan warga Kelurahan Penjaringansari.

Pemeriksaan puluhan warga ini dilakukan sejak

sekolah, proktor dan teknisi wajib mengirimkan catatan permasalahan yang disampaikan via web forum setiap usai try out.

Disela-sela melaksanakan try out UN CBT dari Puspendik , sebanyak 7.561 ribu siswa SMA dan 9.408 ribu siswa SMK juga harus mengikuti try out yang digelar Dindik.

“Sebelumnya kita berencana melaksanakan try out babak penyisihan pada 28 dan 29 April. Tapi, sekarang waktunya dibuat lebih panjang, dari tanggal 4,5 dan 6 untuk babak penyihan,” ungkap Mamik.

Itu artinya, selama satu minggu full siswa dihajar try out UN CBT baik dari Puspendik maupun Dindik Surabaya.

Mamik menjelaskan, Dindik sengaja melaksanan try out di sela-sela try out yang digelar Puspendik. “Biar tidak bentrok, apalagi try out yang digelar kita (Dindik, red) ini juga dibuat seperti perlombaan,” paparnya.

Dalam try out yang digelar Dindik Surabaya sendiri akan terdapat 16 paket soal untuk dikerjakan para siswa dalam babak penyisihan. Dengan estimasi waktu 90 menit, siswa siswa SMA rencananya akan mengerjakan 60 soal siswa SMA dan 45 soal untuk siswa SMK. Soal-soal itu sudah bisa diunduh di web.dispendik.surabaya pada pukul 00.59 pada tanggal 4 April hingga pukul 16.00 pada tanggal 6 April.

Soal akan berganti setiap tiga jam sekali.

Nah, pada tanggal 7 April, 50 siswa SMA dan 50 siswa SMK yang nilaianya terbaik akan mengikuti try out babak final di SMKN Q tam 1 Surabaya.Q

dua pekan lalu . pemanggilan tersebut guna mengetahui validitas jumlah sekitar 250 pengajuan program prona di tahun 2014.

Nantinya penyidik akan mengetahui apakah dari jumlah ratusan pengajuan program prona, merupakan pemohon aslinya atau hanya perseorangan yang ikut-ikutan sebagai pemo-

hon fiktif. Selain itu, penyidik juga ingin mengetahui berapa jumlah luas tanah dalam sertifikat prona tersebut.

“Hari ini kami (penyidik) memanggil lima warga dari Kelurahan Penjaringansari.

Pemeriksaan terhadap puluhan warga sudah dilakukan sejak dua pekan lalu,” tegas Kasi Pidsus Kejari Surabaya Roy Revalino kepoada Bhi-

rawa, Senin (30/3).

Roy menjelaskan, setiap harinya penyidik bisa memanggil belasan bahkan puluhan warga yang turut dalam pengajuan program prona. Pemeriksaan terhadap puluhan warga ini merupakan pendalaman dari penyidikan kasus dugaan pungli prona. Sebab, di Kelurahan Penjaringansari dari

total 250 pengajuan sertifikat prona, pemohonya hanya sekitaran 150 pemohon.

Inilah yang sedang dicari oleh penyidik Kejaksaan untuk memvaliditas jumlah keseluruhan pemohon dalam pengajuan sertifikat prona.

Terkait penambahan tersangka baru, Roy mengaku sampai saat ini penyidik belum Q bed sampai kesana.Q

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Petugas Unit II Satreskoba Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan tiga pengedar narkoba di wilayah Surabaya. selain tu, petugas juga menyita seberat 12,95 gram narkotika jenis sabu dan23 butir pil ekstasi.

Salah satu tersangka bernama Mamad (33) warga Jl Jemur Wonosari Gang Buntu, merupakan mantan narapidana kasus pengeroyokan. Dirinya terpaksa berurusan kembali dengan aparat kepolisian dan mendekam di balik jeruji besi, karena petugas mendapati barang bukti (BB) sabu seberat 8,66 gram yang disimpan dalam plastic putih dan siap edar.

Dibekuknya bapak dua anak ini merupakan hasil pengembangan petugas dari tersangka Michael (24) warga Jl Gunung Agung Denpasar yang tinggal di kawasan Bukit Darmo Golf Regency Surabaya. dari penangkapan Michael, petugas berhasil mengamankan barang bukti pil ekstasi sebanyak 23 butir dan 1,59 gram sabu.

“Sabu seberat 1,59 gram didapati Michael dari tersangka Anis (40) warga Jl Simo Pomahan Barum Surabaya,” tegas Kanit Idik II Satreskoba Polrestabes Surabaya AKP Suhartono, Senin (30/3).

Suhartono menjelaskan, dari keterangan Michael, petugas mengembangkan kasus dan melakukan undercover buy terhadap tersangka Anis. Petugas pada waktu itu menyamar dan memesan sabu dari tersangka Anis.

Saat melakukan transaksi sabu di Jl Raya Ngagel, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka Anis.

Dari tangan Anis, lanjut Suhartono, petugas mendapati barang bukti sabu seberat 2,16 gram. Saat diinterograsi petugas, Anis mengaku mendapat sabu dari kurir yang tidak diketahuinya. Dengan sistem ranjau, Anis menjual sabu kepada tersangka Michael.

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, barulah terkuak bahwa penyuplai sabu itu adalah Mamad,” tegasnya.

Mantan Kanit Reskrim Polsek Simokerto ini menambahkan, tersangka Mamad juga pernah mendekam di penjara dalam kasus pengeroyokan di kawasan Wonocolo dan menjalni hukuman selama 9 bulan.

Kejadian yang dilakukan Mamad terjadi pada tahun 2010, dan mengharuskan dirinya mendekam di balik jeruji besi Polsek Wonocolo.

“Walau pun pernah ditahan karena kasus penganiayaan di tahun 2010, tersangka tak juga kapok berurusan kembali Q bed dengan Polisi,” tambah Kanit Idik II.Q

Jadikan Profesi Dalang Menjadi Profesional Dalang harus menjadi kerja yang professional, terutama mampu menanamkan nilai-nilai jati diri bangsa di era global saat ini. Demikian harapan disampaikan Gubernur jatim, Dr.Soekarwo pada Musyawarah Nasional ke-VI Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi), Senin(30/3).

Gubernur Jatim membuka secara resmi Musyawarah Nasional ke-VI Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) bertema “Bersama Pepadi Kita Tingkatkan Pembangunan Budi Pekerti Bangsa” di Taman Candra Wilwatikta Padaan Kabupaten Pasuruan, Senin (30/3).

Dalam sambutannya Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan, pertemuan Pepadi sangat penting dalam rangka menyamakan semangat, merumuskan, dan pemikiran antar sesama pedalang, sehingga menciptakan tontonan yang bisa

menjadi tuntunan.

“Dalam setiap pertunjukannya wayang selalu memberikan wejangan dan pemahaman yang syarat budipekerti,” kata Soekarwo.

Moderenisasi, lanjut Pakde, Jangan sampai mempengaruhi kebudayaan Jatim, khususnya seni wayang.

Karena di 38 kabupaten/ kota di Jatim punya ciri kebudayaan masing-masing.

“Jatim kaya akan seni budaya bukan hanya wayang, tapi juga ada situs-situs bersejarah dan makanan khas daerah, kita semua wajib melestarikannya,”

tutur Pakde.

Selain itu, lokasi dilaksanakannya kegiatan Munasi itu juga dipandang gubernur sangat tepat, karena Taman Candra Wilwatikta sarat nilai budaya dan mempunyai peran besar dalam perkembangan wilayah-wilayah di Jatim, karena dipercaya sebagai lokasi persinggahan Raja Mahajahit ketika akan mengunjungi daerah. “Kami berharap tempat ini dapat selalu digunakan untuk kegiatan kesenian, apakah pementasan atau rapat musyawah seperti sekarang ini,” katanya.

Sementara Ketua Pepadi Jatim, Sinarto SKar mengatakan melalui organisasi Pepadi diharapkan bisa menampung aspirasi dari anggota seperti dalang, karawitan, sinden, hingga pengrajin dibidang pedalangan.

“Jatim sangat luar biasa

dan berjalan baik di kabupaten/kota. Bahkan dari sisi perekonomian, pedalang sudah mulai membaik. Apalagi regenerasi pedalangan juga terus berjalan hingga saat ini,” katanya pada Bhirawa, (30/3).

Dalam Munas itu, Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) berharap usulan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang segera dibahas pemerintah pusat dan selanjutnya ditetapkan, sehingga setiap tahunya para seniman yang menggeluti bidang ini punya moment menggalang kebersamaan.

Keistimewaan Wayang Indonesia sebagai bentuk kesenian adalah sifat-sifatnya yang adiluhung dan edipeni, yaitu seni yang sarat dengan falsafah serta sangat indah. Wayang Indonesia mengandung nilai etika

rac/bhirawa

Gubernur Jatim Dr.Soekarwo bersama Kadisbudpar jatim dan jajaran pepadi berfoto bersama usai membuka secara resmi Musyawarah Nasional ke-VI Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi). dan estetika. Wayang Indo- sia sejak berabad-abad dan filosofis mereka. Secara batiniah pergelaran nesia sebagai bentuk drama yang lalu hingga sekarang. yang canggih di dunia (The Dalam seni pewayangan, Wayang merupakan permost complex and sophisti- penonton tidak hanya di- jalanan kerohanian untuk cated theatrical form in the suguhi hiburan menarik, memahami makna kehiworld). Wayang mempunyai tetapi juga didorong untuk dupan dalam proses menperanan sebagai tuntunan berfikir menggunakan ke- dekatkan diri pada Tuhan Q rac dalam masyarakat Indone- cerdasan, perasaan sosial Yang Maha Esa.Q

OPINI

4 Tajuk

Lomba Pemerintahan Kota BERBAGAI lomba pengelolaan pemerintahan daerah marak diselenggarakan. Berbagai Kementerian dan Lembaga Negara, berkepentingan mendorong pelaksanaan program pemerintah melalui lomba. Berbagai bidang (ke-SKPD-an) dilombakan. Begitu pula LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan NG-O (Non-Government Organisation) di luar negeri turut kerap menjadi penyelenggara lomba pemerintah kota.

Namun mesti dicermati, karena berkonsekuensi dengan biaya lomba yang harus dikeluarkan dari kas daerah.

Sebagian lomba cukup bermanfaat untuk memacu kinerja SKPD. Tetapi sebagian besar, hanyalah abal-abal. Berbagai lomba tata-kelola pemerintahan daerah, nyata-nyata telah berubah menjadi arena suap. Nominal “sumbangan,” menjadi kriteria utama untuk memenangkan “piala” dan penghargaan. Peserta lomba bagai diperas.

Semula, berbagai lomba hanya marak untuk kalangan swasta. Antaralain berupa pemberian penghargaan kepada (manajemen) perusahaan. Syaratnya, mesti memberikan komitmen “partisipasi.” Biasanya, penghargaan berupa penobatan sebagai yang terbaik. Diumumkan di sebuah hotel (gedung) mewah. Ada merek terbaik, CEO terbaik, tata-kelola manajemen terbaik, atau penjualan terbanyak. Kriteria ditentukan oleh penyelenggara, tidak bisa diganggung gugat.

Semakin banyak ragam penghargaan, penyelenggara semakin untung besar. Semakin banyak kalangan bisnis yang bisa dijaring. Pebisnis berkepentingan mengikuti lomba sebagai bahan per-iklan-an untuk membangun branding. Merek baru, atau jenis produk baru memerlukan pencitraan (pengakuan) sebagai aksi propaganda. Tujuannya, pasti akan memperoleh kepercayaan konsumen, meningkatkan omzet penjualan.

Itulah lomba “tanpa lawan.” Sehingga semua bisa menang, semua meraih piala masing-masing. Adapula pula lomba dengan melibatkan masyarakat luas melalui bukti dukungan sms. Metode ini merupakan upaya menarik partisipasi publik, biasanya dilakukan untuk kalangan pemerintahan. Seperti pernah dilakukan pada “lomba” 7 keajaiban dunia. Pemerintah (pusat) turut tergiur dengan mendaftarkan pulau Komodo.

Ternyata LSM penyelenggara tidak cukup profesional (ecek-ecek dengan program abal-abal). Banyak LSM ecekecek di berbagai negara di Eropa, berkeliaran di Asia Tenggara, mencari “mangsa” pemerintahan daerah. Tujuannya menebar berbagai janji piala. Sedangkan pemerintah daerah berkepentingan sebagai pencitraan (propaganda). Pemerintah Kota Surabaya juga pernah mengikuti program lomba serupa. Tetapi penghargaan (piala-nya) diperdebatkan.

Kini giliran Pemerintah Kota Balikpapan, coba mengikuti “tantangan” bertema Earth Hour City Challenge (EHCC).

Ajang penilaian tata-kelola pemerintahan kota, bidang lingkungan hidup dan (hemat ke-energi-an). Konon penyelenggaranya NG-O internasional, dibawahkan WWF (World Wildlife Fund) Global. Sebanyak 44 kota di berbagai belahan dunia didaftar dalam “tantang” ini.

Selain Balikpapan, Jakarta, serta Semarang turut didaftar.

Kota Balikpapan, beruntung, menempati runner-up dibawah Paris. Namun menilik program ber-label International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), patut diwaspadai.

Lebih lagi, dukungan sms yang diberikan juga beralamat (laman) Balikpapan dengan nama welovecities. Boleh jadi, ini mendekati saat pilkada.

Dus berbagai lomba pemerintahan kota, akan lebih marak ditawarkan. Tujuannya untuk membangun branding pencitraan. Terutama yang melibatkan incumbent, petahana Kepala Daerah yang mencalonkan kembali untuk periode kedua. Maka wajar, manakala BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan lebih serius meng-investigasi pengeluaran APBD. Incumbent, memang berkesempatan menggelontor kas daerah untuk kepentingan pribadi.

Maka berbagai lomba pemerintahan daerah, merupakan modus baru. Penggelontoran kas daerah untuk membangun pencitraan, dulu, lebih bermodus bantuan sosial dan hibah.

Dengan program karitatif, biasanya melibatkan “sayap” di luar SKPD. Misalnya, melalui simpul kelompok masyarakat: PKK, Kepemudaan, buruh, sampai UMKM dan PKL (pedagang kaki lima). Juga program “sayap” posyandu serta PAUD. Namun berbagai lomba dan pergerakan “sayap” politik, pasti akan terendus. BPK (dan KPK serta MK) akan selalu berpatokan pada PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terutama pasal 4. Sudah banyak yang dipergoki, dan kemenangannya (dalam pilkada) dibatalkan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

BBM Bukan Masa Depan Energi Nasional MASALAH energi tidak hanya mengenai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) karena masa depan energi nasional tidak hanya ditopang oleh minyak dan gas bumi. Sebetulnya ‘discourse’ soal energi itu lebih besar dari sekadar BBM. Masa depan kita itu bukan lagi BBM, tapi energi baru dan terbarukan serta konservasi energy.

Akibat terlalu lama mengurus BBM, Indonesia menjadi lalai membangun hal-hal yang strategis untuk ketahanan energi di masa mendatang. Betapa banyak energi dan emosi kita habis untuk hanya memikirkan BBM, padahal sebetulnya masa depan kita itu bukan lagi minyak dan gas.

Sumber daya energi yang dimiliki oleh Tanah Air seperti minyak dan gas bumi, batubara, energi baru dan terbarukan serta konservasi energi bisa membangun kecukupan energi untuk membangun listrik. Sebaiknya kita tidak buang tenaga bicara (kenaikan) BBM yang hanya berdampak jangka pendek. Sudah saatnya bangsa Indonesia mengubah cara melihat migas menjadi pemberi nilai tambah, bukan sebagai sumber pertama penghasilan negara.

Indonesia juga harus melihat BBM sebagai sumber daya energi yang sifatnya jangka pendek sehingga perlu ada kebijakan untuk membangun energi untuk masa depan, termasuk melepaskannya dari kepentingan politik. Sumber daya energi sedikit demi sedikit sudah harus mulai mengurangi komponen politik dan mulai ditumpuk komponen-komponen teknisnya.

Karena penjara politik harus segera diabaikan, itu membuat kita lupa membangun hal yang sifatnya fundamental.

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis premium penugasan di luar Jawa-Bali dan solar masing-masing Rp500 per liter per 28 Maret 2015. Khusus bahan bakar premium penugasan di luar wilayah Jawa-Bali, harganya naik dari Rp6.800 per liter menjadi Rp7.300 per liter. Sementara harga solar naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter. Di wilayah Jawa-Bali, harga premium nonsubsidi ditetapkan menjadi Rp7.400 per liter. Ada pun harga minyak tanah tetap Rp2.500 per liter.

Nama dan alamat di redaksi HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Wage, 31 MARET 2015

Limbah Domestik dan Kualitas Air Sungai water (air limbah dari aktifitas mandi, cuci, dapur, dll) ke saluran drainase (got) serta black water (air limbah dari toilet/tinja) yang luberan dari septic tank nya bisa masuk kesaluran drainase atau merediprediksi sekitar 60% sap dan mencemari dari total pencemaran Oleh: air bawah tanah. untuk negara negara Anjarwati Beberapa aturan yang belum melakuntuk mengendalikan sanakan pengelolaan ALDO dari kegiatan ALDO secara terpadu. bisnis seperti perkanStatus Lingkungan toran, hotel, dan pusat perdagangHidup Indonesia (SLHI) tahun an telah ada namun ini belum bisa 2012 menyebutkan bahwa sekitar menyentuh sumber ALDO yang 60% sungai yang dipantau secara lebih luas yaitu pemukiman pennasional tidak dapat memenuhi duduk. Lalu siapakah yang seharbaku mutu kelas II untuk paramusnya bertanggung jawab untuk eter BOD (Biochemical Oxygen mengelola ALDO dari permukiman Demand) dan sekitar 50% untuk penduduk? parameter Fecal Coli (Coli Tinja).

Tentunya, pemerintah lah yang Rendahnya tingkat pemenuhan seharusnya menyediakan fasilibaku mutu untuk dua parameter tas terpadu pengelolaan ALDO, ini merupakan indikasi tingginya utamanya di wilayah perkotaan pencemaran air dari sektor domesdengan kepadatan pemukiman tik. Pemerintah menyebutkan baru yang tinggi. Memang, ini bukan bisa menurunkan beban pencemarperkara yang mudah. Umumnya, an dari sektor ini sebesar 0,1 juta negara-negara maju memiliki ton atau sekitar 5,4 persen dari tosewerage (pengelolaan air limbah tal beban pencemaran. Kontributor

Rendahnya kualitas air merupakan salah satu pekerjaan rumah (PR) besar negeri ini. Sebagai contoh, Kali Brantas yang merupakan sungai terbesar di Jawa Timur, pada tahun 2014 dinyatakan tercemar berat baik di segmen hulu, tengah maupun hilir oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Sekarang KLHK).

H

al ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat sumber air PDAM di wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Sidoarjo adalah Kali Brantas segmen hilir. Tidak mengherankan kalau sering kita dengar adanya perselisihan dan saling menyalahkan diantara instansi pemerintah maupun masyarakat terkait rendahnya kualitas intake PDAM yang akhirnya mempengaruhi out put air PDAM yang dihasilkan. Selain dari pada itu, hal ini juga dapat mengancam ekositem perairan di DAS Brantas. Dengan demikian, sangat penting untuk mengetahui akar permasalahanya guna mengukur kemampuan dalam mengatasinya. Hal ini juga penting untuk memahami konsekuensi yang ditimbulkan bila permasalahan tersebut tidak dapat tertangani agar berbagai pihak lebih bisa melihat situasi ini secara obyektif.

Kontributor pencemaran air ada beberapa macam, diantaranya Air Limbah Industry (ALI), Air Limbah Domestik (ALDO), air limbah pertanian, serta erosi tanah ke dalam aliran air sungai.

Selama ini, pemerintah terlihat lebih fokus pada penanganan ALI dari pada ALDO maupun sumber pencemar yang lain. Pemerintah telah membuat berbagai aturan untuk mengendalikan pencemaran ALI, diantaranya dengan mewajibkan sumber pencemar (Industri dan kegiatan usaha lain) untuk memenuhi baku mutu ALI sebelum dibuang kesungai atau badan air lainnya.

Untuk itu, industri umumnya membangun IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) untuk mengolah ALI. Sanksi berat dapat dikenakan kepada sumber pencemar yang tidak dapat memenuhi baku mutu ALI yang dipersyaratkan.

Salah satu hasil pengendalian pencemaran dari sektor industri yang diklaim pemerintah pada periode tahun 2010-2012 adalah turunnya beban pencemaran ALI nasional sekitar 20 juta ton atau sekitar 52,3% dari total ALI. Sementara itu, ALDO, kontributor pencemaran air terbesar, belum mendapatkan penanganan secara serius. Kontribusi ALDO

B

Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tahun 2012 menyebutkan bahwa sekitar 60% sungai yang dipantau secara nasional tidak dapat memenuhi baku mutu kelas II untuk parameter BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan sekitar 50% untuk parameter Fecal Coli (Coli Tinja).

Rendahnya tingkat pemenuhan baku mutu untuk dua parameter ini merupakan indikasi tingginya pencemaran air dari sektor domestik. Pemerintah menyebutkan baru bisa menurunkan beban pencemaran dari sektor ini sebesar 0,1 juta ton atau sekitar 5,4 persen dari total beban pencemaran. Kontributor pencemaran yang lain malah jauh tidak tertangani lagi.

pencemaran yang lain malah jauh tidak tertangani lagi.

Mencermati situasi dimaksud, dapat dikatakan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah belum bisa mengatasi permasalahan pencemaran air karena belum dapat mengatasi akar permasalahan yang sangat signifikan, yaitu ALDO. Pencemaran oleh ALDO tidak hanya dihasilkan oleh mereka yang tinggal di bantaran sungai dan membuang air limbahnya langsung ke sungai, namun juga oleh hampir semua pemukiman penduduk yang mengalirkan grey

domestik secara terpadu) untuk mengelola ALDO nya. ALDO yang berupa grey water dan black water dialirkan melalui saluran perpipaan, dari pipa berukuran kecil menuju pipa berukuran lebih besar hingga menuju pipa utama yang akhirnya bermuara di IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) Komunal perkotaan sebelum akhirnya dilepaskan ke badan air.

Tentunya fungsi pompa sangat diperlukan untuk mengalirkan ALDO dari pemukiman hingga ke IPAL. Sistem ini berlawanan

arah dengan aliran air PDAM yang bersumber dari fasilitas pengolahan air bersih, dialirkan melalui pipa berukuran besar ke pipa berukuran lebih kecil hingga ke rumah rumah penduduk. Jika jaringan PDAM bisa di bangun, mestinya tidak mustahil pula untuk membangun jaringan sewerage system di perkotaan di Indonesia, meskipun dengan tingkat kesulitan yang berbeda.

Namun demikian, Indonesia belum memiliki perkembangan yang signifikan dalam penyediaan sarana pengelolaan air limbah perkotaan secara terpadu.

Hingga saat ini, Indonesia masih tergolong salah satu negara dengan tingkat penyediaan sewerage yang paling rendah diantara negara-negara di Asia. Belum ada prioritas kebijakan yang memadai untuk menangani permasalahan ini. Sebagai contoh, laporan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014 menyebutkan bahwa target pencapaian pengelolaan air limbah dengan system off site tidak tercapai karena penghematan APBN pada 1 paket kegiatan Ground Breaking Jakarta Sewerage di Satker PPLP Jabodetabek.

Untuk itu, perhatian pemerintah dalam hal ini masih sangat perlu untuk ditingkakan.

Dengan demikian, selama masalah pencemaran air oleh ALDO belum dapat tertangani, semua pihak hendaknya dapat mengerti bahwa kualitas air sungai tidak akan bisa mencapai kualitas yang dikehendaki. Sebagai contoh, PDAM tidak akan pernah bisa menghasilkan kualitas air bersih yang memadahi secara terus menerus bila sumber airnya tercemar sementara teknologi pengolahan yang digunakan tidak ditingkatkan. Selain dari pada itu, tidak usah kaget bila sering menemui kejadian ikan mabuk atau ikan mati secara masal pada saat saat tertentu karena drop nya kadar oksigen di dalam air yang dapat dipicu oleh tingginya limbah organik dari ALDO. Masyarakat juga perlu mengerti kondisi ini dengan setidaknya ikut memahami bahwa air limbah dari rumahnya yang mengalir ke got dan bermuara ke sungai atau badan air lainnya mengakibatkan situasi yang tidak dapat dihindari ini.

Alumnus Kimia FMIPA ITS, School of Environment-Griffith University Australia, Penerima Beasiswa Australia Awards 2013-2014, Staf BLH Provinsi Jawa Timur, email anjarwati@ griffithuni.edu.au

Mendiskusikan Fatwa Mati LGBT

elum lama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan salah satu fatwa nya agar negara memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi masyarakat yang terbukti sebagai bagian dari komunitsa LBGT. Bahkan tidak main-main, MUI mengusulkan hukuman mati bagi para pelaku LGBT. Fatwa hukuman mati yang dilakukan MUI bisa dikatakan sebagai keputusan yang kontroversial dan mengundang pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat.

Pada Konferensi Regional tingkat Asia, International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Intersex (ILGA) ke-4 tanggal 26-28 Maret 2010 di Surabaya, mencoba mengangkat salah satu isu yang cukup krusial yakni berkaitan dengan perjuangan serta penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi komunitas lesbian, gay, bisexual, dan trasngender yang selama ini terkesan termarginalkan dan dipersepsikan sebagai second citizen karena perilaku menyimpang yang mereka lakukan.

Keberadaan LGBT di satu sisi tidak bisa kita pungkiri sebagai bagian dari realitas sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi pada sisi yang bersamaan realitas tersebut berbenturan dengan pemahaman atas nilai-nilai sosioreligiusitas yang telah mengakar di masyarakat. Secara transendental, agama memberikan ajaran (doktrinasi) atas nilai kebenaran dan keburukan yang harus dipatuhi dan dijalankan (Sami’na wa atoqna), tanpa perlu melakukan proses pengkritisan karena nilai Ketuhanan bersifat absolut.

Dasar pemahaman ini pula yang

ra yang berdemokrasi dikontekstualkan Pancasila ini. Tafsir pada wacana LBGT, atasnya pun beryang ketika dibaca macam-macam dan dalam dialektika kebersinggungan denagamaan maka jelas gan politik kepentingmenyalahi kodrat. an, sehingga tidak Adanya fatwa ada monotafsir atas hukuman mati atas Demokrasi Pancasipelaku LGBT didasarla. Jika kemudian kan pada etika moral dikontekstualkan keagamaan (Nash Oleh: dengan persoalan Al-Qur’an) dimana Agung SS Widodo, MA LGBT tentunya akan melakukan aktivitas memicu perdebatan seks menyimpang dimana akan ada dua merupakan kejahatan wacana yang berkembang, yakni; yang menodai martabat leluhur pertama, persoalan hak dan masyarakat Indonesia. Alasan kebebasan dimana secara konstitersebut cukup beralasan mengtusi perundang-undangan (UUD ingat Indonesia meski bukan 1945) negara wajib memberikan negara agama (negara Islam), jaminan bagi setiap warga neganamun juga bukan negara sekuranya untuk berserikat dan berlar yang memisahkan agama kumpul, pun menjalakan hak-hak dari urusan negara. Indonesia kemanusiannya. Ini artinya tidak merupakan negara yang ber-

Fatwa hukuman mati atas pelaku LGBT didasarkan pada etika moral keagamaan (Nash Al-Qur’an) dimana melakukan aktivitas seks menyimpang merupakan kejahatan yang menodai martabat leluhur masyarakat Indonesia. Alasan tersebut cukup beralasan mengingat Indonesia meski bukan negara agama (negara Islam), namun juga bukan negara sekular yang memisahkan agama dari urusan negara.

Indonesia merupakan negara yang ber-Ketuhanan, dimana nilai-nilai religiusitas merupakan bagian dari dasar nilai dalam proses penyelenggaraan negara.

Ketuhanan, dimana nilai-nilai religiusitas merupakan bagian dari dasar nilai dalam proses penyelenggaraan negara.

Nalar Konstitusional Memang persoalan yang menyangkut HAM dan kemanusiaan menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai dalam nega-

boleh bagi siapapun mengganggu apalagi menyabut hak asasi setiap orang yang masih dijamin dan dilindungi oleh negara.

Kedua, persoalan konsep negara ber-Ketuhanan, dimana negara juga wajib turut serta melindungi warga negaranya yang akan menjalankan keyakinannya, termasuk didalamnya me-

negakkan nilai-nilai kebenaran (amar ma’ruf nahi munkar) yang di dasarkan pada nilai suci AlQur’an. Keduanya memang menjadi domain dari negara untuk secara konsekuan menjaga dan menegakkannya, namun demikian, satu hal yang harus dipahami ialah dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ke-Tuhanan maka sejatinya negara harus mengutamakan penyelamatan ideologi.

Memang sampai saat ini secara hukum positif tidak ada pasal yang secara khusus mempidanakan para pelaku LGBT, kalau pun ada pasalnya sebagaimana pada Pasal 285 KUHP, Pasal 81 UU No 23 Tahun 2003, maupun UU no 11 tahun 2012, lebih pada konteks penyimpangan kasus asusila seperti kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Adapun kasus penyimpangan seksual seperti hubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki (gay) atau perempuan dengan perempuan (lesbian) tidak ada.

Titik masuk inilah yang digunakan oleh komunitas LGBT untuk meminta keadilan HAM atas dirinya dan peneguhan eksistensinya di masyarakat.

Dengan bacaan sosio-religiusitas ini sekiranya sudah jelas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, namun demikian perlu kebijaksaan dalam melihat dan menelaah persoalan seperti ini, apalagi sudah menyangkut kebebasan berserikat dan hak asasi manusia.

Sehinga keputusan yang diambil benar-benar demi kemaslahatan bersama.

Peneliti Sosial-Politik, Institute For Research and Indonesian Studies (IRIS)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage 31 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Kejari Sidak Lokasi Ternak Sidoarjo, Bhirawa Untuk memastikan adanya dugaan bantuan ternak sapi yang hilang, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo melakukan kroscek kelapangan. Yakni kepada Kelompok Tani Karya Bersama dan Kelompok Tani Sejati Desa Tropodo, Kec Krian, Senin (30/3) kemarin.

Dua penyidik Kejari Sidoarjo, salah satunya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Kurniawan SH bersama Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Sidoarjo, saat kroscek kekandang ternak sapi di lokasi dua kelompok penerima bantuan dana APBN dan APBD sejak Tahun 20102012 itu, tak ditemukan bukti bahwa bantuan sapi telah dikorupsi.

Saat meninjau kandang ternak sapi milik dua kelompok ternak itu, dua penyidik Kejari Sidoarjo didampingi Kabid Peternakan DPPP, Bambang Irwanto disambut Kepala Desa Trodo Krian, H Ismail serta ketua kelompok penerima bantuan. Ada dugaan sapi-sapi itu merupakan sapi-sapi pinjaman dari orang lain.

Kepada wartawan Kasi Datun, Kurniawan mengatakan, hasil tinjau lapangan kekandang ternak sapi. Pihaknya masih menemukan bantuan sapi perah dan sapi betina yang produktif. ‘’Meski sapi-sapi itu masih lengkap. Kami tetap akan memanggil para saksi untuk dimintai keterangan,’’ tegas Kurniawan.Q

Golkar Sidoarjo Serahkan Loyalitasnya pada Agung Laksono Sidoarjo, Bhirawa DPD Golkar Sidoarjo menyerahkan loyalitasnya kepada DPP Golkar di bawah Agung Laksono. Walaupun sebagaian besar dari DPD Golkar tingkat kabupaten dan kota ikut dalam Munas Bali yang memenangkan ARB. Namun mereka berubah haluan setelah pemerintah mengakui Golkar versi Ancol.

Di bawah koordinator Sekretaris DPD Golkar Sidoarjo, Margono, mendatangi Kantor DPP Golkar di Slipi, untuk memberikan pengakuan dan loyalitasnya kepada Agung Laksono. ‘’Loyalitas ini kami berikan setelah pemerintah melalui Menkumham mengakui DPP Golkar versi Munas Ancol,’’ kata Margono. Untuk mematangkan wujud kesetian kepada Agung Laksono, para Ketua DPD berinisiatif me-

minta waktu audiensi dengan pengurus DPP di bawah Agung.

Intinya untuk meminta fatwa kepada DPP, tentang bagaimana petunjuk DPP Golkar kepada daerah menyikapi rencana Pilkada serentak.

Ingin mengetahui saja apakah yang diinginkan pusat apakah daerah mencalonkan bupati atau wakil bupati. ‘’Kalau pilihan ini diserahkan kepada pengurus daerah, maka permintaan itu akan dijalankan.

Yang penting ada pergangan bagi daerah untuk menjalankan proses Pilkada,’’ terangnya.

Seperti diketahui DPD Golkar Sidoarjo awalnya sangat loyal kepada ARB. Untuk menunjukkan loyalitasnya pengurus memasang gambar Abu Rizal bakrie (ARB) di beberapa titik lokasi. Namun seiring dengan munculnya pengakuan pemerintah kepada Munas Ancol, pergeseran loyalitas mulai bergerak. ‘’Bagaimanapun kita taat azas, apabila yang diakui pemerintah ARB maka loyalitas DPD diberikan kepada ARB. Begitu pula sebaliknya bila pemerintah menunjuk Agung Laksono,’’ ujanya.

Perpecahan Golkar di ting-

kat pusat tak berdampak terhadap Sidoarjo. Pengurus DPD Golkar Sidoarjo dalam kondisi stabil. Sebelumnya memang ada yang ikut sana ikut sini, tetapi setelah ada surat Menkumham, maka otomatis sudah selesai. Ketua Umum Golkar, Agung Laksono, telah menerima kehadiran pengurus Golkar se Jatim dengan lapang dada. Kehadiran sekretaris Gollkar se Jatim diterima dengan baik oleh pengurus DPP. Yang hadir lengkap mulai Agung Laksono, Wakil Ketum Agum Gunanjar, Ketua DPP Leo Nababan dan Sekjen DPP, Zainudin Amali.

Kedatangan DPD menemui Agung Laksono, menurut Margono, bukan wujud ketakutan.

Tak ada yang ditakutkan, ka-

Komisi C Minta Pembangunan GOR Menganti Ditunda Gresik, Bhirawa Dalam hearing Komisi C DPRD Gresik dengan Dinas PU terkait proyek pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Menganti yang menelan beaya sebesar Rp12 miliar, yang terkesan tak transparan. Anggota Komisi C mendesak agar pembangunan GOR dihentikan dan ditunda untuk tahun anggaran selanjutnya. Karena pembangunannya dinilai tak terlalu urgent dilakukan tahun ini.

Hearing anggota Komisi C, Dinas PU dan Camat Menganti ini berlangsung cukup sengit. Karena anggota dewan bersikukuh pembangunan GOR agar dipending, karena tak terlalu penting sebab pembangunan GOR Gunung Lengis juga belum selesai. ‘’Saya dan F-PDIP dengan berat hati menolak pembangunan GOR Menganti itu. Dan pembangunan GOR itu, tak memiliki motif lain selain memenuhi keinginan masyarakat. Bagaimana tidak, hanya untuk pengurukan saja APBD harus mengeluarkan anggaran hingga Rp5 milliar. Lebih baik dialihkan pada penanggulangan banjir Kali Lamong yang setiap tahun menimpa masyarakat,’’ kata anggota Komisi C DPRD Gresik, Hadi Kusono yang juga Ketua F-PDiP. Sementara Ketua Komisi C DPRD Gresik, Anwar Saddad mengatakan, agenda hearing dan dilanjutkan peninjauan lapangan (Sidak) untuk mendapatkan data riil di lapangan. Setelah itu diputuskan, apakah pembangunan itu dipending atau dilanjutkan.

Menurut Wakil Ketua Komisi C, Syafi AM, pihaknya dalam hearing meminta masukan dari SKPD. Pihaknya sangat kecewa karena selama ini Tim Pokja Perumahan Pemkab tak berjalan efektif.

Sehingga banyak pengembang yang menyepelekan, bahkan meninggalkan masalah setelah rumahnya terjual habis.

Alasanya karena tak ada Perda yang mengatur bahwa setiap perumahan harus menyerahkan Fasum.

Dari sekian ratus perumahan besar sedang dan kecil yang ada di wilayah Gresik, hanya beberapa perumahan yang sudah memberikan Fasum dan Fasosnya. Seperti Perumahan Dinari, Perumahan GKA dan Perumahan GKB itupun belum keseluruhan. Sementara Perumnas Kota Baru Driyorejo, yang lahannya ribuan hektar dan dibangun sejak tahun 1990. Namun hingga kini Fasum dan Fasos belum juga diserahkan kepada Pemkab, Terkait hal ini, dari Tim Pokja Pemkab diam saja.Q kim

rena yang ditemui adalah pengurus Golkar yang sah.

Bukankah kantor DPP Golkar memang berada di Slipi. Jadi wajar bila seluruh pengurus hadir dalam pertemuan di kantor induknya.

Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Warih Andono, Menambahkan, penjaringan dan penyaringan Cabup dan Cawabup di Pillada Sidoarjo, sejauh ini belum dilakukan. Bulan depan, mulai menyusun program penjaringan dan penyaringan.

Diakui untuk mencari jago yang bisa mengalahkan pasangan incumben Saiful-Tjip, masih sangat berat. ‘’Kami justru butuh masukan wartawan, kira-kira siapa yang dijagokan wartawan,’’ katanya balik bertanya.Q hds

Waspadai Penyakit pada Musim Pancaroba

Parkir Langganan Sidoarjo Digugat Rp 10 M Sidoarjo, Bhirawa Parkir langganan yang dijalankan Pemkab Sidoarjo digugat senilai Rp10 miliar oleh warga Kel Magersari, Kec Krian, M Sholeh. Sebab Parkir langganan dinilai tak efisien. Karena meski sudah membayar parkir langganan, tapi kenyataan masih tetap dipungut ongkos parkir walau parkir di kawasan parkir langganan.

Menurut M Sholeh yang juga pengacara itu, pihaknya mau berdamai asal Perda Nomor 2 tahu 2012 tentang parkir langganan itu dicabut. Karena tak efisien. Selama ini setiap tahun warga sudah membayar parkir langganan sebesar Rp25 ribu untuk sepeda motor dan Rp50 ribu mobil. Tapi setiap parkir ditepi jalan masih ditarik ongkos parkir lagi, walau sudah menunjukkan kartu parkir langganan. Sehingga masyarakat membayar parkir dua kali yakni membayar pada Pemkab Sidoarjo dan juru parkir. ‘’Saya minta agar Perda langganan parkir itu sebaiknya dicabut saja, agar parkir langganan tak malah memberatkan warga,’’ kata Sholeh, baru-baru ini.

Sholeh hanya tersenyum mendengar keputusan hakim, kalau PN Sidoarjo siap mengadili gugatan Sholeh itu sehingga kasus ini tak perlu dilakukan di MA. Pihak Hakim menolak eksepsi pihak tergugat, yaitu Pemkab Sidoarjo, yang menyatakan bahwa materi gugatan yang diajukan penggugat itu seharusnya masuk ranah Judicial Review, sehingga yang berwewenang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi.Q ali

5

istimewa

Pelayanan RS Ibnu Sina ini diharapkan bisa menjadi lebih baik agar bisa menjadi RS Rujukan di sekitar Gresik.

RS Ibnu Sina Gresik sebagai RS Rujukan Regional Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Harsono menandatangani MoU dukungan penguatan RS Ibnu Sina Kab Gresik sebagai RS rujukan regional dari daerah sekitar.

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (30/3). Penandatanganan MoU itu disaksikan Ketua DPRD Kab Gresik, Abdul Hamid, Kepala Bappeda Gresik Tugas Husni Syarwanto, Kepala Dinas Kesehatan Gresik, dr Soegeng, serta Direktur RSUD Ibnu Sina Gresik, dr Endang Puspitowati..

Dalam MoU itu disebutkan bahwa nota kesepahaman ini sebagai bentuk dalam penguatan RS Ibnu Sina sebagai RSt rujukan regional di Jatim. Beberapa daerah yang dibawahi RS Ibnu Sina yaitu dari Kab Lamongan, Bojonegoro, Tuban serta Gresik sendiri.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jatim, Harsono, dengan penguatan nota kesepahaman ini, pihaknya berharap agar dapat mengatasi pelimpahan dan membludaknya pasien di RSU Dr Soetomo Surabaya. ‘’Sebagai wilayah yang paling dekat dengan Surabaya, maka kami memandang Gresik merupakan daerah yang menjadi pilar penunjang Kota Metropolis,’’ ujarnya.

Ada tujuh kab/kota di wilayah Bakorwil IV yang akan dilakukan koordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Koordinasi itu terkait kapasitas Kab Gresik dalam hal ini RS Umum Daerah RSUD Ibnu Sina Gresik yang dianggap mampu untuk dijadikan sebagai RS Rujukan Regional, dengan membawahi daerah di Wilayah Pantura.

Sementara Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengatakan, dari sisi sarana dan prasarana kesehatan, Kab Gresik sudah mampu dan memenuhi yaitu dengan adanya 32

Puskesmas dan 14 RS baik milik BUMN maupun swasta di Gresik. ‘’Apalagi sebentar lagi, pembangunan RS Ibnu Sina yang berlantai V segera rampung.

Tentu hal ini akan semakin memperkuat Gresik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat,’’ ujarnya.

Sedangkan beberapa RS yang berada di wilayah Kab Gresik yaitu RS PT Semen Gresik, RS Petrokimia Gresik, RS GRHA Gresik, RS Petrokimia Diyorejo, RS Denisa Gresik, RS Muhammadiyah Gresik, RS Wates Husada Gresik, RS Islam Mabarot NU Gresik, RS Walisongo, RS PKU Muhammadiyah Sekapuk dan RS Fatma Medika. ‘’Banyaknya RS ini agar bisa memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya bekerjasama dengan BPJS agar meringankan beban biaya masyarakat terhadap pelayanan kualitas kesehatan,’’ harap Sambari yang diamini Kadinkes Jatim, Harsono.Q eri

Kota Mojokerto, Bhirawa Masyarakat Kota Mojokerto dihimbau waspada berkembangnya penyakit yang biasa berkembang di pancaroba musim. Dinas Kesehatan diminta mensosialisasikan upaya pencegahan penyakit berbahaya yang biasa menyerang pada masa peralihan musim ini.

Lontaran ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Hardiyah Santi. Politisi Partai Golkar ini mengatakan kalau musim pancaroba adalah musim panennya berbagai macam penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang berat. ‘’Tak jarang berakibat pada kematian bila tak ditangani dengan baik. Pada masa ini ada baiknya Dinkes bersosialisasi mengenai pencegahan pada masyarakat,’’ terang Hardiyah Santi, Senin (30/3) kemarin.

Anggota DPRD dua periode ini mengungkapkan saat cuaca yang berganti-ganti seperti saat ini jika tak diimbangi dengan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan baik, maka tubuh menjadi mudah terserang penyakit karena daya tahannya lemah. ‘’Meski sepele sosialisasi ini akan sangat penting,’’ cetusnya.

Sementara itu, Kadinkes Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu mengungkapkan jika pihaknya selama ini telah melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit dalam berbagai kesempatan. Seperti di Posyandu dan acara pertemuan dengan Pokmas. ‘’Sejak jauh hari kita sudah melakukannya. Dan nyatanya, Kota ini terbebas dari wabah Difteri yang ganas. Tapi ada baiknya masyarakat tetap waspada selama masa pancaroba,’’ katanya.

Menurut Indah, jenis-jenis penyakit yang umumnya menyerang kita di musim pancaroba seperti flu biasa. Itu terjadi karena daya tahan tubuh melemah karena ketidakpastian cuaca.

Lalu Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

ISPA ditandai dengan sesak nafas akut. TBC. Mungkin pada awalnya hanya batuk. Namun batuk yang terus menerus, bahkan hingga sesak nafas dan berdarah akan menimbulkan penyakit lain bernama TBC. Mudah tertular penyakit, dan demam berdarah. ‘’Percepatan dari perkembangbiakan virus dan bakteri tak bisa diprediksi karena sangat cepat dan banyak dalam waktu singkat. Dua hal itulah yang kemudian mengancam daya tahan tubuh kita saat pancaroba datang. Bila kita tak siap maka kita bisa terserang penyakit-penyakit itu,’’ katanya.

Untuk itu, lanjut Indah, ibarat perang, pancaroba merupakan musuh yang memiliki perlengkapan dan peralatan perang yang canggih.

Maka harus mempersiapkan diri dan tetap waspada ketika musim pancaroba akan datang menghampiri.Q kar

Korupsi Pajak Rp 981 Juta, Mantan Kades Ditahan Kab Mojokerto, Bhirawa Munadi (54) mantan Kepala Desa (Kades) Lolawang, Kec Ngoro, Kab Mojokerto diamankan Satuan Reserse dan Kriminal (Sateskrim) Polres Mojokerto. Pria yang juga pernah menjabat sebagai

guru olah raga ini diduga melakukan korupsi dana bagi hasil pajak desa tahun 2012 sebesar Rp981 juta.

Tindak pidana korupsi itu dilakukan, ketika Munadi menjabat sebagai Kades Lolawang. Dia disangka menya-

lagunakan jabatnnya sebagai Kades yang memiliki kewenangan memungut pajak di desanya. ‘’Tersangka sudah setahun dalam pengejaran petugas dan selalu berhasil lolos dengan alasan sakit dan

harus berobat,’’ ujar Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Soni, Senin (30/3) kemarin.

Soni mengatakan, semua barang bukti berupa satu unit kendaraan grandmax putih Uang tunai 501.500.000 su-

dah di serahkan ke Kejaksaan Negeri Kab Mojokerto. ‘’Besok tersangka akan diserahkan ke kejaksaan karena kedua pelaku sebelumnya juga sudah kami limpahkan ke kejaksaan,’’ tambah Sony. Q kar

Koperasi Sidoarjo Sudah Berstandar Kompetensi Upaya menumbuhkembangkan perkoperasian di Kab Sidoarjo terus dilakukan Pemkab Sidoarjo. Agar para manajer dan tenaga kasirnya berkompeten. Yakni melalui Bimtek dan uji SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) tahun 2014 bekerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan Deputi SDM Kementerian Koperasi dan UKM RI. Koperasi di Sidoarjo sudah terdapat 130 manajer kompeten dan 38 tenaga kasir kompeten.

Hal ini dijelaskan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM saat membuka Bimtek Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) bagi pengelola KSP maupun USP di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Senin (30/3) kemarin.

Dihadapan peserta Bimtek sebanyak 166 pengelola KSP maupun USP serta pengelola Koperasi Pondok Pesantren dan Koperasi Wanita yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Wakil MG Hadi Sutjipto mengatakan, pemerintah selalu menciptakan

dan mengembangkan iklim serta kondisi dalam mendorong pertumbuhan koperasi. ‘’Salah satu bentuknya dengan kegiatan Bimtek,’’ katanya.

Selain itu, pelatihan maupun pendidikan serta penyuluhan dan penelitian perkoperasian terus diberikan Pemkab Sidoarjo kepada pelaku perkoperasian. Tak hanya itu, fasilitas permodalan juga diberikan dengan segala kemudahannya dalam memperkokoh permodalan koperasi yang ada di Sidoarjo.

Melalui Bimtek kali ini, koperasi yang ada nantinya dapat mempertegas sasaran

achmad suprayogi/bhirawa

Wabup MG Hadi Sutjipto memberikan selamat pada anggota Koperasi yang sudah bersertifikasi. layanan yang diberikannya.

Apakah koperasi yang dikelola itu sebagai badan hukum usaha koperasi atau sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Karena mulai tahun 2016 mendatang, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan turut

memantau usaha koperasi dengan layanan non anggota.

Maka pengelola koperasi diharapkan dapat mempertimbangkan jenis usaha dan sasaran layanan yang akan dipilih. ‘’Sehingga akan tercapai sinergi antara pemerintah

dengan koperasi dalam mensejahterahkan masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo,’’ tegas Hadi Sutjipto.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab Sidoarjo, Fenny Apridawati SKM MKes mengatakan, keberadan koperasi di Sidoarjo terus meningkat. Tahun lalu ada sebanyak 1.316 koperasi, dan kini menjadi 1.321 koperasi.

Namun dari semua itu, masih ada koperasi yang dinyatakan tak sehat dalam pengelolaannya yakni sebanyak 148 koperasi. Pemkab Sidoarjo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas koperasi yang ada. Hal itu dibuktikan dengan telah disehatkannya 17 koperasi yang ada pada tahun 2013. ‘’Harapan ke depan dengan support Pemkab Sidoarjo, mudah-mudahan ke 148 koperasi yang tak sehat ini segera menjadi koperasi yang sehat,’’ harap Fenny.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkot Pangkas Dahan dan Ranting Pohon Kota Blitar, Bhirawa Banyaknya pohon yang sudah berusia tua atau sudah mati, Pemkot Blitar melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) terus membenahi pepohonan yang ada di Kota Blitar. Mulai dari perawatan pohon yang sudah tua hingga pemangkasan dahan dan ranting pohon. Guna mengantisipasi pohon tumbang saat hujan deras disertai angin.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Blitar, Pande Ketut Suryadi mengatakan bahwa meskipun sudah memasuki musim pancaroba atau peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, seringkali hujan masih mengguyur Kota Blitar.

Untuk itulah BLH Kota Blitar tetap melakukan pemangkasan ranting atau dahan pada pohon tua, diutamakan yang ada disisi Jalan Protokol. "Tujuannya untuk melindungi para pengguna jalan dari tumbangnya atau patahnya dahan pohon akibat hujan deras," kata ?Pande Ketut Suryadi.

Namun demikian Pande berharap agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dating.

Jika melewati jalan yang disisi kanankirinya banyak pohon, lebih berhati-hati khususnya pada saat hujan turun. "Selain itu turut menjaga kelestarian pohon seperti dengan tidak membakar sampah tepat dibawah pohon," ujarnya.Q htn

Jelang MEA 2015, Lemhanas Gelar Pemantapan Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan yang dikhawatirkan akan terus terkikis menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Tahun 2015 ini, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Menggelar Pemantapan di Bondowoso, bertempat di Pendopo. Senin (30/3) kemariin.

Hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara yaitu Mayjend TNI MAR (Purn) Eddy Oetomo selaku Tenaga professional Lemhanas RI yang ditugaskan ke Bondowoso, Dandim 0822 Sudrajat SH, Ketua Majelais Ulama Indonesia (MUI) Bondowoso KH Abdul Qodir Syam, yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin dengan dihadiri para Kepala Dinas, Camat dan Jajaran TNI dan PNS di Bondowoso.

Dalam sambutannya mewakili Bupati sebelum membuka acara tersebut KH Salwa Arifin mengungkapkan jika acara semacam ini harus terus dilakukan dengan melibatkan

seluruh unsure masyarakat untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, sehingga arus globalisasi yang akan segera menimpa semua Negara nantinya tidak menghilangkan nilaai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa.

“Tentu atas nama Pemkab Bondowoso kita merasa berterima kasih pada Lemhanas yang telah mempercayai Bondowoso untuk menjadi tempat diselenggarakannya acara ini, dengan harapan dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan semua unsure masyarakat,” katanya.

Sementara itu Eddy Oetomo sebagai pemateri dalam acara

tersebut mengingatkan, wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.

Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan politik “devide et impera”.

Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mem-

Pemkab Perpanjang Waktu Tanggap Bencana Kab Kediri, Bhirawa Melihat curah hujan yang masih tinggi didaerah rawan bencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memutuskan untuk memperpanjang waktu tanggap bencana tanah longsor di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Senin (30/3).

Waktu tanggap bencana ini diperpanjang hingga 20 April 2015 mendatang.

Diungkapkan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kediri Eko Setiono Masa tanggap bencana ini mundur kurang lebih 1 bulan dari target waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

"Perpanjangan masa tanggap bencana tanah longsor di Desa Blimbing karena cuaca saat ini masih turun hujan. Oleh sebab itu, para pengungsi belum berani kembali ke rumahnya masing-masing." kata Eko Setiono pada wartawan.

Dia juga mengatakan hingga saat ini rencana pemkab yang akan merelokasi para korban bencana tanah longsor saat ini masih dalam proses. Menurutnya proses tersebut baru sebatas usulan ke Kanwil Pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Timur.Q van

punyai kekuatan yang nyata.

Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan.

“Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar ‘Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia’, kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,” kata Eddy mengingatkan.

Sementara itu KH Qodir Syam sebegai pembicara dari MUI mengungkaplan jika per-

juangan kemerdekaan Indonesia juga ridak lepas dari dukungan para Ulama yang ikut andil dalam mempersatukan Nusantara, bahkan menurut Kiai yang juga ketua PCNU Bondowoso ini pada waktu itu para ulama juga telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara.

“Para Ulama waktu itu telah bersepakat dengan Pancasila, sehingga jika ada yang masih mempersoalkan pancasila dan memaksanakan menjadi Negara Islam, berarti mereka tidak paham dan tidak menghargai sejarah,” katanya.

Menghadapi MEA 2015 ini menurut KH Qodir sudaah seharusnya bangsa Indonesia khususnya Bondowoso mempersiapkan diri dengan cara menyegarkan kembali rasa nasionalisma agar tidak mudah terpengaruh paham dari luar serta tidak gampang merusak tatanan budaya yang sudah ada.Q mb7

Bupati Serahkan Bantuan Beras 12 Ton ke Korban Bencana Alam

14 Kades Habis Masa Baktinya Bojonegoro, Bhirawa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro masih menggunakan Sekertaris Desa (Sekdes) sebagai pejabat sementara atas kekosongan Kepala Desa (Kades) di 14 desa di wilayahnya. Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pemdes dan Kelurahan BPMPD, Sugeng Firmanto kepada Bhirawa, Senin (30/3).

14 desa yang menggunakan pejabat sementara yakni Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan, Desa Kedungrejo dan Desa Kauman Kecamatan Baureno, Desa Sukorejo Kecamatan Malo, Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo, Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo, Desa Semanding Kecamatan Kota, Desa Dukuh Kidul dan Desa Jampet Kecamatan Ngasem.

“Selain itu juga ada Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang, Desa Sranak Kecamatan Trucuk dan Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu. Ke 14 desa tersebut masih menggunakan pejabat sementara pengganti Kades yang habis di tahun 2014 kemarin,” tegasnya.

Untuk pengisian Kades di 14 desa tersebut sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahuinya. Sebab pihaknya sendiri masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah tersebut. “Sementara di tahun 2015 ini aka nada dua Kades yang memasuki masa purna, dua desa tersebut yakni Desa Pelem Kecamatan Purwosari dan Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo,” ujarnya.Q bas

Selasa Wage 31 MARET 2015

mut/bhirawa

Petugas gabungan operasi pajak, yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendapatan Ade Herawanto, menyegel tanah dan bangunan, yang tidak mau membayar pajak Senin (30/3) kemarin.

Operasi Gabungan Dipenda Selamatkan Rp 500 Juta Pajak Malang, Bhirawa Operasi Gabungan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Malang, terhadap wajib pajak bandel, berhasil menyelamatkan potensi pajak Setengah Miliar lebih. Para wajib pajak yang enggan menyerahkan pajaknya didatangi langsung oleh tim gabungan di tempat mereka.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Malang, Ade Herawanto, di selasela operasi gabungan Senin (30/3) kemarin, mengutarakan, potensi pajak yang nyaris hilang itu bisa tertagih oleh Dispenda, melalui operasi gabungan.

Operasi gabungan yang digelar tersebut, melibatkan Satpol PP, Kejaksaan Negeri Kota Malang, Dinas Perijinan, Kepolisian serta sejumlah instansi lainya. Tim dibagi menjadi tiga, masing-masing menyasar 10 wajib pajak.

“Operasi gabungan kali ini, sasaranya adalah 30 titik wajib pajak bandel, mereka berasal dari wajib pajak bumi dan bangunan (PBB), Baliho dan tempat kos. Ternyata potensinya masih sangat besar, mencapai lebih dari Rp 500 juta,” tukas Ade Herawanto.

Ade Herawanto, yang juga mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu, menambahkan jika operasi tersebut merupakan upaya terakhir penagihan pajak yang dilakukan oleh Dispenda. Sebelumnya, para wajib pajak telah tiga kali mendapatkan peringatan penagihan, tetapi tidak ada respon.

"Penagihan dan pemanggilan sudah dilakukan, tetapi peringatan kami tidak dihiraukan.

Terpaksa jalan tertakhir melakukan penertiban dengan penindakan, ada sejumlah lokasi yang terpaksa kami segel,"ujar Ade Herawanto.

Dalam operasi tersebut, lanjutnya, sebagian wajib pajak ada yang langsung membayar,

tetapi tim tidak ada kapasistas untuk menerima pembayaran pajak. Seluruh pembayaran pajak dilakukan melalui Bank. “Ada juga yang langsung bayar, ada juga yang janji mau segera menyelesaikan, dalam waktu dua tiga hari kedepan. Terhadap mereka yang langsung menyelesaiakan tidak kami segel, tetapi yang masih berjanji terpaksa kami segel,”imbuh tokoh D’kros itu.

Pihaknya baru akan melepas segel, jika wajib pajak benar-benar telah menyelesaikan kewajibanya, dan dibuktikan dengan kwitansi. Jika tidak ada itikat baik dari wajib pajak maka pihaknya akan meneruskan dengan proses hukum. “Jika wajib pajak membongkar segel kami sebelum melunasi pajak, maka bisa dikenai tindak pidana karena merusak fasilitas milik negara. Dan kami tidak akan main-main terhadap pengemplang pajak," katanya.

Ade, memastikan, operasi pajak dilakukan kepada seluruh wajib pajak tanpa pandang bulu. Bahkan baliho milik PT Telkom di Jalan Basuki Rahmad, terpaska juga disegel, karena tidak membayar pajak. Petugas gabungan juga melakukan penyegelan sebidang tanah di Kelurahan Jati Mulyo, Kecamatan Lowokwaru, tanah seluas sekitar 3000 meter persegi itu, atas nama Bandrio, yang bersangkutan belum membayar pajak selama 12 tahun.

Menurut dia, yang bersangkutan telah diberi surat berkali-kali tetapi tidak juga menyelesaiakan kewajibanya. Total pajak PBB yang belum dibayarkan selama 12 tahun itu berjumlah Rp.150 juta. Di tempat lain, Dispenda juga menyegel tanah dan bangunan milik Yulita di Jalan Pisang Kipas. Tanah dan bangunan Yulita terpaksa disegel lantaran tidak membayar pajak selama 11 tahun.Q mut

Kab. Madiun, Bhirawa Untuk meringankan beban masyarakat korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Dagangan Kab Madiun beberapa waktu yang lalu, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos di Balai Desa Joho Kec. Dolopo, Senin (30/3) menyerahkan bantuan beras 12 ton (12.000 Kg) beras untuk 400 Kepala Keluarga (KK) atau 30 Kg/KK dari 8 desa diwilayah Kecamatan Dagangan.

Delapan desa terdiri Desa Segulung sebnayk 75 KK, Desa. Padas sebanyak 25 KK, Desa.Ngranget sebanyak 10 KK, Desa Mendak sebanyak 60 KK, Desa Tileng sebanyak 50KK,Desa.

Ketandan sebanyak 50 KK, Desa Joho sebanyak 80 KK dan Desa Dagangan sebanyak 50 KK. Dalam sambutannya Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos mengatakan, dalam upaya penanggulangan bencana ada tiga tahapan yang harus perhatikan. Pertama, Tahap Pra Bencana. Kedua, Tahap Tanggap Darurat.

Ketiga, Tahap Pasca Bencana. Pada Tahap Pasca bencana seperti yang terjadi diwilayah Kec. Dagangan pada saat ini Bupati Muhtarom, menghimbau agar masyarakat Dagangan terutama yang tinggal di lereng Gunung Willis agar mau dan tlaten menaman pohon tegakkan yang akarnya kuat mengikat tanah.

Apabila membangun rumah, kata bupati Muhtarom, hendaknya tidak mengepras lereng gunung yang memang sudah rapuh perekatnya. Juga senantiasa memperbaiki dan merawat kondisi terasiring yang ada pada. Tidak memanfaatkan lahan pegunungan untuk menanam tamanan yang membutuhkan pengairan banyak serta perlu pemupuknan seperti tanaman padi dan sejenisnya sehingga tanah menjadi gembur dan mudah longsor.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya kita menjaga/melindungi hutan lindung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak sampau gundul dan membahayakan pemukiman kita tinggal,” papar bupati mengimbau.

Menurut Bupati Muhtarom, terkait dengan bantuan beras yang jumlahnya tidak begitu banyak yang diserahkan saat ini, diharapkan agar bantuan diterima dengan ikhlas untuk kepentingan sehari-hari. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah kepada para korban bencana alam diwilayah Kec. Dagangan.

Usai menyerahkan bantuan, Bupati Madiun H. Muhtarom bersama rombongan juga berkenan meninjau pembangunan kembali jembatan di Dusun. Blerong Desa Joho dan pembangunan jembatan darurat di Dusun. Seprahu Desa Segulung.Q dar

sudarno/bhirawa

Usai menyerahkan bantuan beras kepada korban bencana alam, Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos bersama romboingan meninjau pembuatan jembatan darura di Dusun. Seprahu Desa Segulung, Senin (30/3).

Angka Kematian Ibu Hamil dan Bayi Situbondo Masih Tinggi Hingga saat ini, angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Situbondo masih cukup tinggi. Terbukti, saat ini Situbondo menjadi salah satu Kabupaten tertinggi se Provinsi Jawa Timur. Jumlah angka kematian ibu hamil di Situbondo menempati urutan kedua setelah Kota Surabaya. Itu terungkap selama tahun 2014, tercatat 17 orang meninggal dunia, dari jumlah total 9 ribu ibu yang melahirkan.

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto saat melanching gerakan terpadu Penakib di pendopo kabupaten baru-baru ini.

Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan ini, Pemkab Situbondo telah melaunching program gerakan terpadu penurunan angka kematian ibu dan bayi (Penakib). Program ini sekaligus komitmen bersama antar Bupati Dadang Wigiarto dengan sejumlah komponen kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Pem-

kab Situbondo, Abu Bakar Abdi, mengatakan, umumnya ibu hamil meninggal dunia saat melahirkan, disebabkan karena pendarahan dan kejang-kejang. Abu Bakar mengaku, melalui program gerakan terpadu ini, pihaknya mentargetkan angka kematian ibu melahirkan berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 9 or-

ang.

Abu Bakar menegaskan, mengingat program gerakan terpadu ini mendapat bantuan dari Pemerintah Australia dan Amerika, pihaknya juga akan menyiapkan tenaga pendampingan ibu hamil sejak dari rumah hingga rumah sakit.

Lebih jauh Abu Bakar mengatakan, selain mempersiapkan tenaga medis, Pemkab Situbondo akan membentuk Desa siaga ibu hamil. Nantinya, kata Abu Bakar, setiap Desa harus memiliki data warganya yang sedang hamil. “Ini untuk memudahkan memberikan pertolongan saat

akan melahirkan,” tegas Abu Bakar.

Pengawasan ekstra ibu hamil ini tidak hanya dilakukan melalui Desa siaga, melainkan akan diteruskan hingga suami siaga.

Setiap rumah ibu hami akan diberi tanda khusus, teruma bagi mereka yang beresiko tinggi.

Masih kata Abu, saat ini ada lima faktor ibu hamil beresiko tinggi yang harus diwaspadai, yaitu usia terlalu tua maupun terlalu muda, jarak melahirkan terlalu jauh dari anak pertama dan anak kedua, ibu hamil memiliki postur tubuh kecil serta memiliki tensi darah tinggi.Q awi

JAWA TIMUR

Selasa Wage 31 MARET 2015

7

Bupati Huda Maju Pilkada Lagi KPUD Kabupaten Kediri Usulkan Tambahan Anggaran Pilkada Tuban, Bhirawa H. Fathul Huda yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Tuban akan diusung kembali oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Calon Bupati Tuban pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada akhir tahun 2015 ini atau maju beberapa bulan atau Berakhir pada pertengahan 2016.

Siapa yang akan digandeng oleh Wakil Ketua PW NU Jawa Timur ini sebagai wakil Bupati Tuban?

Hampir bisa dipastikan, meski belum ada keputusan pasti, termasuk pendaftaran di KPUD Setempat, orang yang akan mendampingi H. Fathul Huda,adalah Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si yang juga saat ini masih mendamping sebagai Wakil Bupati.

“Hudanoor (Huda-Noor Nahar.red) jalan terus, kita dan NU sudah bulat mengusung beliau berdua,” kata HM. Miyadi, S.Ag Sekertaris DPC PKB Tuban yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPRD setempat (29/3).

Sementara itu, H. Fathul Huda saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengaku menyerahkan

semua urusan pencalonan kepada internal partai pengusung dan pendukung. “Soal pencalonan itu urusan partai politik, kalau partai politik mau mencalonkan saya, ya siap-siap saja,” kata H. Fathul Huda di Pendopo Krido Manunggal (29/3) usai Deklarasi Ormas Projo.

Mantan ketua PC NU Tuban yang juga pengusaha batubara juga mengaku masih akan tetap meminta restu pada para kiai terkait pencalonanya nanti. Sejauh ini terkait restu para kiai yang dimaksudkanya, Bupati Huda mengaku para kiai masih landai dan belum berubah, itu artinya para kiai masih memberikan restu kepadanya jika kembali mencalonkan sebagai bupati.

“Para Kiai masih tidak berubah itu artinya masih mungkin untuk berangkat kembali bersama PKB dan HudaNoor Jilid dua,” katanya.

Meski PKB mengaku sudah memastikan akan mengusung HudaNoor Jilid II, saat disinggung terkait partai lain yang mungkin akan melamar untuk mencalonkan dirinya, Bupati Huda juga masih menyerahkan semua kepada para kiai.Jika memang para kiai meghendaki dan mengizinkan dirinya berangkat dengan partai selain PKB, pihaknya tentu akan melakukan hal itu, kendati kemungkinan untuk diusungan partai lain selain PKB cukup kecil. “Itu juga masih saya serahkan kepada para kiyai, kalo memang iya mengapa tidak,” pungkas H. Fathul Huda.

Akan Berkoalisi Sementara itu, PKB Kota Pasuruan akan terus menjalin komunikasi politiknya dengan partai lain. Komunikasi itu tak lain untuk mencari calon Wakil Wali

Kota Pasuruan dari partai lain.

Sekretaris DPC PKB Kota Pasuruan, Ismail Marzuki mengatakan komunikasi politik dengan partai lain akan terus dilakukan jelang Pilwali Desember 2015 nanti. "Komunikasi akan terus kami lakukan. Bisa saja komunikasi ini akan berpeluang untuk mencari calon wakil Wali Kota dari partai lain," ujar Ismail Marzuki, Senin (30/3).

Diketahui, PKB Kota Pasuruan pasti akan mengusung ketuanya yakni H Hasani sebagai calon Wali Kota Pasuruan. PKB Kota Pasuruan sudah bisa mengusung sendiri pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota lantaran sudah memiliki 10 kursi di DPRD Kota Pasuruan.

Menurut Ismail, berkoalisi dengan partai lain bukanlah untuk kepentingan sesaat melainkan untuk kepentingan lima tahun mendatang membangun Kota Pasuruan. "Dengan berkoalisi, tentu tanggung jawab membangun sebuah kota akan lebih ringan ketimbang berangkat sendiri.

Tentu semuanya dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam membangun Kota Pasuruan," kata Ismail Marzuki.

Tambahan Anggaran Sementara itu, Anggaran Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri dipastikan akan membengkak, kendati penyelenggaraan hanya dilakukan satu putaran, Sebab KPU harus harus memfasilitasi kebutuhan kampanye untuk masing-masing calon.

Saat ini Jajaran Komisioner KPUD Kabupaten Kediri sedang menyusun rancangan anggaran belanja untuk kebutuhan tersebut.

Hal ini mengacu pada Peraturan KPU yang baru , dimana dalam Per KPU ini KPUD juga harus memfasilitasi kebutuhan kampanye pada masing-masing calon.

Ketua KPUD Kabupaten Kediri Sapta Andaru mengatakan, jika masih ada pos-pos anggaran yang tidak teranggarkan, dan sekarang melaui rapat dituangkan dalam RAB penyesuaian. "Pos tersebut di antaranya Kebutuhan alat peraga

Baliho, Bilbord serta penyebarannya dan berikut pemasangannya," kata Sapta. Senin (30/3).

Selain itu juga untuk kebutuhan iklan di media massa dan debat publik, dan nantinya kebutuhan kampanye itu akan dilakukan dengan prinsip proposional dan adil. "Sedangkan rapat terbatas dan terbuka dibiayai sendiri oleh masing-masing pasangan calon," terangnya.

Dia menmbahkan dengan adanya pembengkakan biaya Pilkada ini KPUD akan mengusulkan tambahan alokasi anggaran kepada Pemkab Kediri dengan dasar Peraturan Mentri Dalam Negeri"Dengan peraturan Mendagri kita akan mngusulkan tambahan anggaran ke Pemkab Kediri," tandas Andaru.

Pilkada Kabupaten Kediri menurut jadwal akan di selenggarakan pada bulan Desember 2015, sebelumnya Pemkab Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri telah menganggarkan Rp 46, 6 Miliar untuk penyelenggaraan Pilkada diKabupaten Kediri.Q hud,hil,van

KILAS JATIM

Masyarakat Diminta Aktif Cegah Korupsi Banyuwangi, Bhirawa Bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibid Samad Riyanto, mengatakan masyarakat perlu berperan aktif mencegah korupsi. Menurut dia, keterlibatan aktif masyarakat bisa menutup celah untuk korupsi di segala sendi. "Saya mengajak masyarakat untuk care terhadap korupsi, tidak korupsi. Kemudian kita berani mengatakan 'tidak untuk korupsi'," kata Bibid di Banyuwangi, Senin (30/3).

Ia mengatakan, cara mencegah sikap koruptif terdiri atas monitoring, menyampaikan hasil monitoring, dan menanyakan langkah-langkah hukum terkait kasus korupsi. Selain itu, kata Bibid, ada dua hal yang perlu dikaji berdasarkan hasil riset yakni kerawanan korupsi dan potensi masalah penyebab korupsi. "Kerawanan korupsi ditangani preventif. Masalah penyebab korupsi kita tangani dengan preventif action. Menangani masalah pada hulu," ujarnya.

Pihaknya telah mengusulkan perbaikan sistem seperti remunerasi gaji pegawai, pengawasan diperketat, rekonstruksi moral penyelenggara negara, dan menggencarkan budaya taat aturan. "Kalau ada perbuatan korupsi silahkan melaporkan. Tapi perbuatan konkretnya apa? Apakah melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang?

Dan ada tidak bukti pendukungnya. Tanpa itu, penegak hukum manapun tidak menindaklanjuti," ia berpesan. Q nan

Jaringan Baru Mulai Diuji Coba Kota Batu, Bhirawa Jaringan pipa PDAM bantuan pemerintah pusat senilai Rp14 milyar saat ini sedang diujicobakan. Pipa sepanjang 32 km tersebut merupakan pipa distribusi dari sumber air Banyuning Bumiaji hingga Junrejo tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk pengembang perumahan baru dan kawasan bisnis di kecamatan Batu dan Junrejo yang sedang berkembang pesat.

"Banyak pengembang yang mengajukan pasang baru belum terlayani karena belum adanya jaringan. Dengan sudah terpasang, maka PDAM bisa segera ekspansi," ungkap Plt Direktur PDAM Kota Batu, Zainul Arifin Kr, kepada Bhirawa, Senin kemarin (30/3).

Lebih lanjut dikatakan dengan ekspansi tersebut, jumlah pelanggan PDAM yang saat ini mencapai 12 ribu pelanggan dapat ditingkatkan secara bertahap.

"Nantinya harus menyasar kelompok bisnis, sehingga pendapatan PDAM yang hanya Rp 680 juta perbulan bisa naik menjadi Rp 1,4 miliar perbulan atau 10 persen dari nilai investasi," tegas Jinung sapaan akrab Zainul Arifin.Q sup

nas/bhirawa

Tahun ini PNS berpangkat rendah dan masyarakat umum berpenghasilan rendah bisa mendapatkan tempat tinggal dari program rumah rumah Pemkot Batu.

Pemkot Sediakan Rumah Murah sul/bhirawa

Keluarga korban yang hilang di KMP Darma Bahari Sumekar (DBS) I, Khairul (30), warga Pulau Kangean, Kecamatan Arjasa, Sumenep.

Pemkab Diminta Tanggung Jawab Hilangnya Penumpang Kapal DBS I Sumenep, Bhirawa Keluarga korban yang hilang di KMP Darma Bahari Sumekar (DBS) I, Khairul (30), warga Pulau Kangean, Kecamatan Arjasa, Sumenep dan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kepulauan Kangean melakukan aksi unjuk rada di kantor Bupati setempat. Mereka menuntut Pemkab bertanggung jawab atas hilangnya korban yang merupakan penumpang kapal DBS I tersebut.

Korlap aksi, Nurul Iskil Firdaus menyatakan, pemkab harus bertanggungjawab atas hilangnya seorang penumpang kapal DBS I, sebab DBS merupakan salah satu kapal milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Sumekar. Kecelakaan tersebut disebabkan karena kelayakan kapal memang dipertanyakan seperti sistem keselamatan penumpang yang masih kurang. "Secara fisik kapal DBS itu memang tidak layak. Jadi, kecelakaan transportasi laut ini menurut kami merupakan disebabkan dari ketidaklayakan kapal," kata Nurul Iskil Firdaus, Senin (30/3).

Selain berorasi, mereka juga membawa poster di antaranya ‘Ganti Kapal Sumekar dengan Armada Baru’, ‘Bedakan Kapal Barang dengan Kapal Penumpang’, ‘Buka Izin Baru untuk Armada Swasta’ dan ‘Proses Secara Hukum ABK’.

"Fasilitas kapal DBS I ini memang perlu pembenahan. Jangan sampai menunggu makan korban lagi baru ada pembenahan fasilitas

keamanan kapal. Kami juga minta, tolong lah bedakan penumpang dengan barang, yang terjadi sekarang justru tidak ada bedanya," ungkapnya.

Di tengah-tengah aksi dua orang keluarga korban pingsan yakni Arfiah, kakak korban dan Dama, ibu korban. Keluarga korban itu terpaksa harus dilarikan kerumah sakit daerah untuk dilakukan perawatan. Keluarga korban dan mahasiswa itu ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep, Hadi Soetarto dan Kepala Dinas Perhubungan, Moh Fadillah. "Sebenarnya Pemkab sudah berupaya mencari korban, tapi upaya kami korban tidak ditemukan," jawab Sekda saat menemui keluarga korban dan mahasiswa.

Sekda juga memaparkan, terkait dengan kelayakan kapal DBS I, pihaknya mengaku kapal memang belum memenuhi harapan masyarakat, namun Pemkab sudah berupaya ada tambahan armada yang melayani kesejumlah kepulauan. "Kewenangan menambah alat transportasi itu sebenarnya bukan kewenangan pemkab tapi Pusat dan Propinsi, tapi kami tetap terus berupaya menambah armada," tegasnya.

Ditempat lain, Wakil Direktur PT Sumekar, Budiono menerangkan, sesuai berita acara, kejadian tersebut bukan suatu kecelakaan. Namun korban murni melompat dari kapal. Kendati demikian, pihak kapal mengaku sudah melakukan pencarian sesuai standart operasional prosedur (SOP). Q sul

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu segera menyediakan perumahan murah bagi para PNS-nya yang belum memiliki tempat tinggal. Selain itu masyarakat umum Kota Batu yang memiliki penghasilan rendah juga bisa memanfaatkan program ini agar bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak.

Ditargetkan di tahun ini ada 300 unit rumah yang disediakan untuk mereka (PNS dan warga tidak mampu).

“Dalam program ini kita (pemkot) akan membuat 1000 unit rumah. Namun di tahun 2015 ini yang menjadi tahap pertama, kita hanya mampu menyediakan 300 unit rumah dahulu,” ujar Kepala Dinas Perumahan Kota Batu, Budi Santoso, Senin (30/3).

Tossi, pangggilan akrab Budi Santoso menjelaskan, dalam program ini dipastikan harga rumah yang ditawarkan akan jauh lebih murah dari harga rumah pada umumnya. Karena pihak developer atau pengembang yang akan membangun perumahan ini tidak akan terbebani dengan membangun fasilitas umum (fasum) perumahan seperti jalan dan saluran irigasi. Karena biaya pembangunan fasum ini akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya bantuan pembangunan fasum maka biaya yang dikeluarkan pengembang dalam penye-

diaan perumahan akan berkurang. Dan dengan demikian, maka harga rumah yang dijual kepada PNS berpangkat rendah dan masyarakat umum berpenghasilan rendah bisa dikurangi.

“Mungkin harga rumah bisa ditekan hingga Rp 115 juta per unit. Harga ini sudah cukup murah untuk harga rumah dengan tipe 36,” tambah Tossi. Namun ia enggan untuk member tahu dimana lokasi rencana pembangunan perumahan itu. Hal ini dilakukan untuk mencegah aksi spekulan untuk memborong tanah untuk kemudian menaikkan harganya.

Menanggapi program penyediaan rumah ini, Walikota Batu Eddy Rumpoko mengingatkan kepada para kepala SKPD untuk melakukan pendataan yang tepat terhadap pegawainya yang memiliki pangkat rendah dan belum memiliki tempat tinggal. Hal ini harus dilakukan agar keinginan pemkot untuk menyediakan rumah layak huni benar-benar bisa dirasakan oleh warga asli Kota Batu.

“Diharapkan kepada para pimpinan SKPD untuk menyempatkan diri melihat kondisi pegawainya terutama yang belum memiliki tempat tinggal sendiri. Kemudian keberadaan mereka didata agar bisa ikut dalam program penyediaan rumah murah ini,” ujar Eddy Rumpoko.Q nas

Tumbuhkan Perajin Batik, Santri SAQA Dilatih Batik Tulis Untuk menumbuhkan (jumlah) perajin batik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo menggelar pelatihan batik tulis di aula KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo, serta terhadap santri Ponpes Syech Abdul Qodir Al-Jaelani (SAQA) Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan diikuti 50 peserta. Dari jumlah tersebut terdairi dari 20 peserta pengurus MUI Kabupaten Probolinggo, Muslimat dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Probolinggo dan 30 santri.

Menurut Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko Senin 30/3, saat ini usaha batik di Kabupaten Probolinggo mulai menggeliat dan ordernya lumayan banyak. Tetapi saat banyak order, perajin banyak yang kesulitan tenaga membatik.

Pelatihan membatik ini diberikan kepada para pemula yang ingin belajar ilmu batik. Sebelum bisa mandiri, maka mereka harus belajar kepada pembatik yang sudah ahli. Sebab jika ordernya sudah banyak, maka dibutuhkan tenaga yang banyak pula,” ujarnya.

Pelatihan ini untuk menumbuhkan pengrajin batik baru sebagai tenaga kerja di lingkungan sentra batik. Apalagi permintaan batik sudah semakin banyak.

Saat ini usaha batik sudah mempunyai pangsa pasar sendiri. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini nantinya akan tumbuh pengrajin batik baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat,” harapnya.

Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat yang diajari membatik ini bisa menjadi wirausaha baru sehingga pendapatan

dan penghasilannya bertambah.

Dengan demikian, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Lebih lanjut M. Sidik mengatakan, banyak cara dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat termasuk para santri entrepreneur di kalangan pondok pesantren (ponpes). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dengan memberikan pelatihan kerajinan pembuatan batik ikat celup bagi santri Ponpes Syech Abdul Qodir Al-Jaelani (SAQA) Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan.

Pelatihan yang diikuti 30 santriwati dan masyarakat sekitar ini digelar di asrama KH Aminuddin di bawah asuhan Hj Sa’diyah Aminuddin. Dalam pelatihan ini, para santri mendapatkan materi pembuatan batik ikat celup dari narasumber Satimin, pengusaha Batik Prabu Linggih di Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan.

Semua ini untuk mendidik santri agar menjadi seorang entrepreneurship. Setiap tahun kita targetkan agar bisa mencetak dan menumbuhkan 1.000 wirausaha baru. Dari 1.000 wirausaha baru tersebut, diharapkan ada yang berasal dari kalangan santri,” ungkapnya.

Dengan begitu maka santri memiliki minat kemauan dan kemampuan menjadi wirausahawan serta termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Setidaknya santri memiliki bekal keterampilan yang dapat dikembangkan setelah keluar dari pondok pesantren. Dengan demikian santri akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran, jelasnya.

Dikatakan pelatihan ini diharapkan mampu menggugah para santri lain di Kabupaten Probolinggo supaya berminat untuk menjadi seorang wirausaha sehingga mampu mengurangi angka

wap/bhirawa

Para santri SAQA mendapat pelatihan batik tulis. pengangguran yang dari tahun ketahun terus bertambah dan dapat menciptakan lapangan usaha baru.

Mudah-mudahan pelatihan ini bisa memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada para

santri lain agar mampu mengembangkan dan mengolah kemampuan yang dimilikinya untuk dapat menciptakan usaha baru baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, tambahnya.Q wap

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,303.00

13,171.00

SGD

9,560.87

9,465.33

EUR

14,006.73

13,865.11

JPY

10,975.17

10,861.78

GBP

19,643.21

19,443.03

Sumber: Bank Indonesia (16 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Selasa Wage, 31 MARET 2015

Pemkot Tak Lagi Keluarkan Izin untuk Hotel Bujet Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini sudah tidak lagi mengeluarkan izin untuk hotel bujet. Hal ini dikarenakan banyaknya hotel berbiaya murah atau hotel bujet di Surabaya yang mulai mengkhawatirkan para pengusaha hotel.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ketika dikonfirmasi mengakui jika tahun ini Pemkot Surabaya tidak lagi mengeluarkan izin untuk hotel bujet. Tujuannya agar para pengusaha perhotelan bisa bersaing secara sehat. ‘’Mulai tahun ini kami stop untuk pembangunan hotel bujet. Sekarang itu, banyak bangunan, seperti ruko, bera-

lih fungsi semua menjadi hotel bujet. Untuk hotel bujet yang sekarang sudah dalam proses pembangunan, silahkan diselesaikan. Tapi kami tahun ini tidak akan mengeluarkan perizinan baru,’’ tegasnya, Senin (30/3).

Risma juga mengakui bahwa hotel bujet ini memang banyak dicari masyarakat.

Hal ini dikarenakan letaknya

ditengah kota dan murah. ‘’Saya berharap juga ada perbaikan atau renovasi untuk hotel-hotel yang lama agar tidak kalau dengan hotrl bujet. Bujet hanya menang di fasilitas yang baru dan suasana yang baru,’’ katanya.

Sementara itu menurut Ketua PHRI Jawa Timur, M Sholeh, saat ini jumlah hotel bujet di Surabaya makin banyak bahkan seolah olah tidak terkontrol. Karenanya PHRI minta agar Pemkot Surabaya menghentikan izin baru untuk hotel bujet. Menurut data PHRI, tahun lalu ada 25 hotel, tahun ini akan bertambah lagi 10 hotel kebanyakan hotel bu-

jet. ‘’Kami telah mengajukan moratorium itu dua minggu lalu. Hotel bujet ini memang harus dibatasi agar ada persaingan yang sehat. Sebab untuk meningkatkan okupansinya hampir semua hotel saat ini menurunkan tarifnya,’’ kata M Sholeh.

Menurutnya okupansi hotel selama Januari-Februari 2015 hanya 35-40%. Padahal, untuk bisa mendapatkan keuntungan, okupansi hotel minimal 50%. Disisi lain, biaya operasional semakin tinggi karena upah karyawan yang naik, biaya listrik, gas, BBM dan biaya transportasi, serta adanya larangan rapat di ho-

tel bagi PNS. Hal ini mengakibatkan pengusaha mengalami penurunan laba. Tak hanya itu, sebanyak 50.000 karyawan hotel terpaksa di PHK agar pengusaha hotel bisa tetap bertahan. Pengusaha hotel melakukan banyak upaya agar tetap bisa eksis karena biaya operasional naik sedangkan tingkat hunian hotel turun. ‘’Selanjutnya kami ingin bertemu dan berdiskusi dengan walikota terkait pelaksanaan moratorium tersebut.

Tujuannya kami ingin tahu terkait pelaksanaan atau peneraparan moratorium itu,’’ kata M Sholeh. Q dre

achmad tauriq/bhirawa

VP XL East Region, Desy Sari Dewi dan Deputy CCO XL East And North, Kencono Wibowo sedang mencoba Tariff Irit Rp 0,- dari Axis saat acara Axis Brand Re-launch di GrhaXL Pemuda, Senin (30/3) kemarin.

Pertahankan AXIS untuk Lengkapi Kebutuhan Masyarakat Surabaya, Bhirawa Keputusan mempertahankan merek Axis adalah untuk memberikan layanan yang lengkap kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena Axis dan XL nantinya akan saling melengkapi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk itu PT XL Axiata. Tbk telah merelaunching Axis yang serentak dilakukan di lima kota yakni Jakarta, Bandung, Medan, Makassar dan Surabaya melalui video conference. “Peluncuran kembali merek Axis ini merupakan tindak lanjut dari proses merger dan akuisisi sebelumnya. Nah, untuk Axis baru ini, kami mengenalkan konsep Iritologi yakni gaya hidup menggunakan layanan telekomunikasi yang simple sesuai kebutuhan dengan tarif irit,” ungakp Deputy CCO XL East and North, Kencono Wibowo usai peluncuran melalui video conference di GrhaXL Pemuda Surabaya, Senin (30/3) kemarin.

Kencono menambahkan, manajemen telah memutuskan untuk mengembangkan Axis dengan target pada segmen yang sangat khusus, karena tidak semua pengguna layanan seluler akan langsung berpindah ke layanan data sesuai dengan trend yang sedang terjadi dan disinilah segmen Axis di fokuskan.

Sementara menurut Senior VP Brand Management XL, Mediko Azwar, kedua brand ini tetap dipelihara demi menggarap dua segmen pasar berbeda. Dimana XL menyasar segmentasi pelanggan menengah ke atas yang memiliki average revenue per user (ARPU) tinggi, sementara Axis untuk menengah bawah yang kelasnya recehan.

“Kanibalisasi bisa saja terjadi, tapi dengan fokus edukasi dua brand, kita harapkan sesuai dengan target segmentasi pasar dimana XL middle up dan Axis untuk segmen pasar yang irit,” ujarnya. Q riq

Menpora Imam Nahrowi saat membuka ToT dan diikuti ratusan pemuda dari seluruh Indonesia.

Menpora Dorong Pemuda Berwiraswasta

Khoirul Huda/bhirawa

Rumiatun pedagang bumbu dapur di pasar baru, Jalan Gajahmada Tuban.

Kenaikan BBM Belum Pengaruhi Kebutuhan Pokok Tuban, Bhirawa Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersupsidi Rp500 per liter jenis Solar dan Premium, belum memberikan pengaruh terhadap sejumlah harga kebutuhan pokok.

Kondisi ini terlihat di beberapa pasar tradisional di Tuban, Jawa Timur.

“Tumben sekali mas, harga barangbarang kok tidak naik, semua masih stabil,” kata Rumiatun pedagang di pasar baru, Jalan Gajahmada Tuban, Senin (30/3).

Bahkan menurut pedagang bunbu dapur itu, ada bahan makanan yang malah turun harga bersamaan dengan kenaikan harga BBM. Komuditas itu

KEHILANGAN

adalah bawang merah yang harganya sempat naik dan menembus angka Rp30.000 per kilogram, turun di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. “Bawang merah malah turun, tak pikir harganya akan semakin mahal pas BBM nail,” katanya.

Dari pantauan di pasar, dari sekian banyak bumbu dapur hanya komuditas tomat yang mengalami kenaikan harga, dari Rp5.000 per kilo menjadi Rp7.000 per kilo. Itupun menurut pedagang penyebab kenaikan bukan karena perubahan harga BBM, melainkan stok tomat dari petani yang sudah mulai berkurang.

“Tomat naik tapi bukan BBM

penyebabnya, wong ini sudah seminggu lalu, dari petaninya sudah gak ada,” terang Rumiatun. Adapun untuk sejumlah bumbu dapur seperti bawang putih masih stabil yakni Rp14.000, cabai kriting merah Rp13.000, cabai hijau Rp8.000 dan cabai rawit merah Rp28.000.

Tidak hanya bumbu dapur, daging ayam dan daging sapi juga tidak jauh berbeda keduanya juga tidak memgalami perubahan harga dan masih stabil yakni Rp24.000 untuk harga ayam potong, Rp45.000 ayam kampung. Daging sapi murni Rp90.000 per kilogram dan daging sapi campuran Rp85.000 per kilogram. Q hud

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3981 EQ, a/n Arman Fauzi, Ds. Telempong rw 02/04, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No. 640/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3766 FB, a/n Hardiyanto, Ds. Banyuputih rw 01/02, Kec. Banyuputih, Situbondo No. 641/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Mio, th. 2010, Merah Marun, AG3123RX, a/n. Agung Dwi Prasojo SE, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 642/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6431RL, a/n.

Sofyan, Ds. Tawing, Gondang-T.Agung No. 643/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK,Yamaha 1PA, th. 2013, Biru, AG6876RAG, a/n. Isnatun, Ds. Nglutung, Sendang-T.Agung No. 644/IMB/BI-II/2015

Surabaya, Bhirawa Peluang bisnis menjelang pelaksanaan MEA sangat terbuka lebar, namun peluang itu hanya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki keberanian untuk berwirausaha.

Itulah mengapa Menpora Imam Nahrowi, meminta pada pemuda Indonesia ulet dalam berdagang. Sebab, ketangguhan menjadi kunci sukses bagi semua pemuda yang jadi pengusaha. Selain itu, lanjut Menpora, pemuda harus lebih dulu tegar menghadapi segala persoalan saat memulai jadi pengusaha. “Maka, jadikan pelatihan kewirausahaan ini sebagai tempat mengasah kemampuan sebelum benar benar jadi pengusaha,” ujar Menpora saat membuka ToT (training of trainer) di Hotel Utama, Minggu (29/3) dan diikuti oleh pemuda dari seluruh provinsi di Indonesia.

Sebelumnya, Ponijan, Asdep Kewirausahaan Kemengpora RI, melaporkan ToT kali ini diikuti Pemuda seluruh Indonesia yang sudah sukses dalam berwirausaha. “Sebelumnya mereka para pemuda ini kami bina dan beri pendampingan, kini mereka sudah mampu mandiri dan jadi pengusaha, maka dari pelatihan ini kami berharap mereka bisa menularkan ilmunya kepada wirausahawan pemula,” ujar Poniman. Selain itu, sambung Poniman, selepas ToT, para pemuda ini bisa menjadi motivator bagi pemuda lain yang ingin sukses berwirausaha. Q wwn

Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah, Pedagang Belum Mengetahui Permendag Surabaya, Bhirawa Meski pemerintah telah memastikan penundaan pelarangan minyak goreng curah sampai tahun 2017 mendatang, namun kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.80/ 2014 tersebut belum sampai pada tingkat pengecer. Permendag yang rencananya mulai berlaku per 27 Maret 2015 itu mengatur tentang minyak goreng wajib kemasan, dan menggantikan Permendag No.2/2009 tentang minyak goreng sawit kemasan sederhana. Beberapa penjual minyak goreng curah yang berada di toko-

toko di dalam kampung mengaku belum mengetahui larangan pemerintah tentang penjualan minyak goreng curah yang dibungkus dalam plasti ataupun minyak goreng yang menggunakan izin PIRT (Pangan Izin Rumah Tangga) Siti penjual aneka kebutuhan dapur yang berada di Jagir Sidomukti mengaku dirinya baru mendengar informasi tentang larangan penjualan minyak goreng curah dan minyak goreng curah dalam kemasan yang mengantongi izin PIRT. Ia mengakui perbandingan harga antara minyak goreng bermerek dan curah harganya bisa selisih

Rp.3-5 ribu per liternya. “Seperti minyak goreng Gading Mas yang menggunakan izin PIRT ini di jual 121.000 per kartonnya, sedangkan untuk Bimoli, Filma dijual dengan harga Rp. 128.000. Dari segi harga memang terjadi selisih. Tetapi masyarakat melihat yang bisa disesuaikan dengan kantong,” jelas Sisi Khomariah.

Ia menambahkan, jika larangan tersebut diberlakukan dalam waktu dekat tentu berdampak terhadap omzet penjualan yang akhirnya terhenti. Sedangkan dari sisi masyarakat bisa dirugikan, karena masyarakat tidak diberikan pilihan untuk

minyak goreng dengan harga terjangkau.

“Kalau barang yang ada di sini tidak boleh dijual, memangnya pemerintah mau memberikan ganti rugi? Menjual minyak goreng dalam waktu sebulan, juga belum tentu laku.

Minimal butuh enam bulan, agar produk tersebut dapat laku terjual,” ujarnya. Sedangkan menurut Gita Hamzah, Pemilik migor Rajawali Mas mengungkapkan sejak keluarnya keputusan pada tanggal 27 Maret 2015 Rajawali Mas sudah tidak melakukan produksi. Karena memang surat tersebut sudah di terima dan sebagai produsen hanQ wil ya coba mematuhi aturan tersebut.Q

Sukses Rambah Pasar Eropa

Dishutbun Bondowoso Gandeng PTPN XII Bangun Klaster Kopi Setelah Sukses mengembangkan klaster kopi di kawasan timur Bondowoso yang saat ini bisa menembus pasar eropa, kini Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) menggandeng pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII.

PTPN XII sangat tertarik ingin kerjasama membangun kluster kopi diwilayah barat Bondowoso.

Dan sekaligus membangun kemitraan dengan petani kopi di Andungsari.

Kepala Dishutbun Bondowosom Ir,HM Erfan Gani, dengan Wakil Manager PTPN XII Blawan, ir.Ardi Irianto, serta sejumlah pejabat melakujan tilik kebun kepada petani kopi di desa Andungsari Pakem yang merupakan wilayah Barat Bondowoso.

Tilik kebun ini menurut Kepala Dishutbun Ir,HM Erfan Gani dilakukan karena PTPN XII sangat tertarik ingin kerjasama membangun kluster kopi diwilayah barat Bondowoso. Dan sekaligus membangun kemitraan dengan petani kopi di Andungsari.

“Dikawasan timur sudah

menunjukkan hasil maksimal, bahkan saat ini para petani kopi disana tidak ada ketergantungan lagi dengan tengkulak, dan di wilayah Bondowoso Barat juga memiliki potensi yang luar biasa,” kata Erfan kemarin, Senin (30/3).

Untuk upaya untuk meningkatkan ekonomi para petani kopi diwilayah barat menurut mantan Kepala Bappeda Bondowoso ini, akan di upayakan membangun kemitraan tentang pemasaran hasil panen kopi dengan kelompok tani dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani kopi.

Salah satu upaya yang akan

dilakukan nantinya adalah membangun konsolidasi dan kesadaran bersama antar anggota kelompok, sehingga nantinya jika sudah terbangun komunikasi yang baik maka pihak Pembina dari Dishutbun akan membina petani untuk meningkatkan kualitas produksi yang diharapkan bisa diterima pasar internasional seperti yang dilakukan Kelompok Petani Kopi di Sumber Wringin.

“Langkah ini juga memang sangat kita harapkan, karena dapat menjembatani hasil panen masyarakat untuk pemasarannya,” kata Erfan kemarin.

Menurutnya, kopi salah satu komoditi prospektif yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus mengurangi angka kemiskinan di

Kabupaten Bondowoso. Seperti pembangunan kluster kopi di Sumber Wingin dan sekitarnya.

Hal itu nampaknya menjadi insoirasi bagi petani di Kecamatan Pakem, sehingga ada harapan besar untuk terus membangun wilayah pedesaan dan masyarakat dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi komoditi prosfektif. ”Tentunya dengan melibatkan masyarakat secara maksimal dalam proses dari hulu sampai ke hilir,” tegasnya.

Dijelaskan, untuk mendukung aktifitas ekonomi produktif masyarakat, khususnya di Kecamatan Pakem sangat dipandang perlu adanya perhatian dari Pemerintah dibidang pembangunan infrastruktur. Sebab, saat ini kurang mendukung. Q mb7

OLAHRAGA

Selasa Wage 31 MARET 2015

9

Bidik 10 Besar Porprov

LINTASAN

Kota Batu Andalkan Tinju Karate dan Bridge

Jelang Laga di Fina Four

Samator Benahi Tiga Sektor Surabaya, Bhirawa Tim bola voli putra Samator masih berambisi untuk bisa mempertahankan gelar Proliga 2015, agar bisa merealisasikan target tersebut tim yang dilatih oleh Ibarsyah Danu Tjahyono itu mulai melakukan evaluasi dan pembenahan di tiga sektor.

Selama berlaga di putaran satu dan dua, ada beberapa evaluasi titik kelemahan yang harus dibenahi sebelum berlaga di final four yang digear di GOR C-Tra Arena Bandung 3-5 April.

Tiga sektor tersebut yakni block, receive, dan ketiga service. "Ketiga faktor itu sangat vital dan kami harus melakukan pembenahan agar bisa bermain maksimal di final four nanti," kata Ibarsyah, Senin (30/3).

Di laga final four nanti ada empat yang bertanding, yakni Jakarta BNI 46, Jakarta PLN Elektric, Jakarta Pertamina Energi dan Samator Surabaya. Semua tim akan melakoni 3 pertandingan secara berturut-turut, yaitu Jumat, Sabtu dan Minggu, sehinga membutuhkan stamina yang fit. Q wwn

Kota Batu, Bhirawa Kota Batu membidik 10 besar dalam Porprov V mendatang. Untuk merealisasikannya, Kota Batu mentargetkan untuk mendulang 6 Emas 8 Perak 8 perunggu.

Ada 3 Cabor yang menjadi andalan lumbung medali, yaitu Tinju, Karate dan Bridge.

Bahkan dengan menerjunkan 7 atlet tinju, KONI berharap kontingen tinju bisa menjadi juara umum. "Ya kita harapkan seluruh medali emas tinju bisa kita ambil. Setidaknyatidaknya ada peluang untuk meraih 4 emas," ungkap Ketua

KONI Kota Batu, Zainul Arifin Kr saat ditemui disela-sela Raker Perwosi di PLUT, Senin kemarin (30/3).

Lebih lanjut dikatakan, pada Porprov lalu, Kota Batu meraih 3 emas, 8 perak dan 8 perunggu. Diharapkan, peraih medali perak bisa meningkat prestasinya dan dapat menggondol medali emas.

Selain ketiga cabor tersebut, cabor lain yang berpeluang mendapat medali yaitu cabor Wushu, Atletik, Panahan, Catur, Taekwondo, Selam dan Renang, serta Panjat Tebing dan Balap Sepeda.

"Dari 9 cabor tersebut diharapkan bisa menyumbang medali emas, perak maupun perunggu. Sebab cabor-cabor tersebut dalam Porprov lalu menyumbang medali," tutur Jinung sapaan akrab Ketua KONI. Sedangkan cabor lainnya diharapkan dapat memperbaiki peringkat, yaitu Sepak Bola,

Futsal, Tenis Meja, Bilyard dan Sepak Takraw. "Untuk Paralayang memang dipertandingkan, tetapi sifatnya hanya exebition. Hal ini karena hanya diikuti 8 daerah dan ini baru pertama kalinya dipertandingkan," tegasnya.

Saat ini KONI Kota Batu terus melakukan monev untuk mengecek kesiapan atlet dan peluang memperoleh medali di masing-masing cabor. Selain itu juga seluruh atlet diwajibkan mengikuti medical chek up, termasuk tes V2MX untuk mengetahui daya serap masing-masing atlet dalam menye-

Perwosi Bukan Hanya Urusi Senam

Gerak Jalan Sadar Pajak Dihibur Duo Virgin dan Monata Malang, Bhirawa Gerak jalan sehat sadar pajak III, yang bakal digeber pada tanggal 5 April 2015 mendatang, dipastikan bakal meriah, pasalnya selain hadiah yang disiapkan cukup besar berupa dua buah mobil dan 10 motor, serta ratusan hadiah hiburan, peserta juga akan dihibur oleh Duo Virgin, Orkes Melayu (OM) Monata, Unggu serta d’kros Band.

Gerak jalan sehat tersebut, dipastikan bakal menyedot perhatian masyarakat Kota Malang. Sebab panitia juga mengemas sebagai kegiatan pesta rakyat, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Malang yang ke 101.

Humas Panitia Yosep Ananda, kepada Bhirawa, Senin 30/3 kemarin, mengutarakan, jalan sehat itu, dikemas dengan bentuk Konser Gebyar Sadar Pajak. Kegiatannya akan dimulai pagi hari, dan berakhir pada malam hari. Karena itu, panitia memperkirakan akan berjalan lebih meriah dibandingkan dengan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya.Q mut

Kota Batu, Bhirawa Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (Perwosi) diharapkan lebih berperan aktif dalam menelorkan dan membina bibitbibit atlet wanita di Kota Batu.

Karena saat ini dari 140-an atlet kontingen Porprov, hanya 20 persen saja atlet wanita.

"Perwosi itu selalu diidentikkan dengan senam. Padahal ruang lingkup Perwosi untuk pembinaan calon atlet wanita dari berbagai cabor. Image ini harus dihapus dengan meningkat peran sertanya dalam pembinaan atlet," kata Wakil Walikota Batu Punjul Santoso saat memberikan pengarahan dalam Raker Perwosi di PLUT, Senin kemarin (30/3).

Ditambahkan, peran Perwosi sangat penting utamanya dalam mendampingi para atlet wanita

karena banyak diantara keluarga atlet yang belum memberi dukungan optimal bagi anaknya.

"Tanpa dukungan keluarga tentu sangat sulit. Apalagi masih banyak keluarga yang melarang putrinya memilih profesi sebagai atlet," tegas Punjul.

Sementara itu Ketua Perwosi Kota Batu, Wibi Punjul Santoso mengaku, Raker diperlukan untuk menyusun program kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu dalam raker kali ini, Perwosi juga mengundang KONI agar program Perwosi bisa sejalan dan mendukung program kerja KONI. "Periode lalu kepengurusan Perwosi kan sempat vakum. Dan saat ini kita terus berbenah, sehingga ke depan Perwosi bisa lebih berperan lagi," tandas Ny Wibi.Q sup

Jaring Pemain Muda, Araya Golf Gelar Turnamen Malang, Bhirawa binaan dari KOMenyambut hari jadi Kota NI Kota Malang Malang yang ke 101, Araya dan Persatuan Golf and FC akan mengaGolf Indonsia Kodakan Turnamen Golf Walita Malang,” tekota Cup, ini merupakan rang wanita yang event yang ke 12. Even termurah senyum sebut telah diselenggarakan tersebut kepada sejak tahun 2004. Tujuan Bhirawa, Senin turnamen tersebut, untuk (30/3) kemarin. menghasilkan bibit-bibit Laila sapaan muda pegolf amatir yang akrabnya menantinya diharapkan mamnambah kan, turpu menjadi pegolf profesionamen tersebut nal. menggunakan deMarketing manager Araya ngan format 18 william/bhirawa Golf and FC, Nurlaila Indriaholes stroke play ni, menguraikan jika proon Handicap SysNurlaila Indriani gram tersebut adalah bentem 36 sebagai tuk sumbangsih Araya Golf terhadap pemenang turnamen. Sedangkan perkembangan olahraga golf di Malauntuk kategori juara kompetisi akan ng. Karena program ini bukan hanya dibagi menjadi dua yakni Over all Best dari proyek Araya, tetapi lebih mengeGross (Trophy Bergilir & Tetap) dan depankan kerjasama dengan KONI all Best Net (Trophy Bergilir & Tetap).

Kota Malang dan PGI Kota Malang. “ Berbagai kelas digelar mulai dari “ Tujuan utama, adalah menghasilMen Flight A Member (Hcp 1 - 15), kan pegolf amatir yang nantinya dapat Men Flight B Member (Hcp 16 – 36), berkiprah di golf profesional. Jadi Men Flight A Guest (Hcp 1 - 15), pegolf amatir ini mendapatkan pemMen Flight B Guest (Hcp 16 – 36),

Senior Flight, Ladies Flight. Setiap peserta akan menunjukkan keterampilan dalam Man Longest Drive, Ladies Longest Drive, Nearest to the pin,” ujarnya.

Turnamen golf ini mentargetkan 175 pegolf peserta dengan pembagian 40% member Araya Golf dan 60% Non Member. Sedangkan untuk biaya pendaftran dan registrasi paling lambat Jum'at, 17 April 2015 pukul 15.00, dan Turnamennya di mulai tanggal 18-19 April 2015. “ Biaya yang harus dikeluarkan peserta untuk member berkisar Rp.500 ribu, sedangkan untuk yang non member di patok harga Rp.800 ribu. Dengan biaya pendaftaran biaya tersebut akan mendapatkan Green Fee, Caddie fee, Cart Fee, Insurance; Breakfast & Lunch and Gala Dinner, Souvenir,Grand Prize dan Lucky draw yang akan di undi pada saat acara gala dinner pada tanggal 19 April 2015,” jelasnya.

Turnamen ini terbuka untuk seluruh pegolf amatir se Jawa Timur, yang memperebutkan thropy bergilir dari Walikota Malang. Q wil

Wawali Batu saat memberikan pengarahan dalam raker Perwosi.

PENYALAHGUNAAN dan peredaran gelap Narkoba yang merupakan masalah yang krusial yang ada di Indonesia dan butuh Reaksi cepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Salah satu kegiatan yang dilakukan BNNK Trenggalek untuk mewujudkan Trenggalek bebas Narkoba adalah memberikan sosialisasi terhadap organisasi swasta HIMPAUDI dan IGTKIdi Kecamatan Watulimo.Kegiatan Sosialisasi P4GN di Instansi Swasta yang digagas BNN Kabupaten Trenggalek ini dilakukan untuk menjangkau semua kalangan Se-Kabupaten Trenggalek.

Turut hadir dan membuka acara advokasi ini, Kepala UDPK Kecamatan Watulimo, “Jauhari”, SPd, MM. Dan dilanjutkan sambutan dari Kasie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto,

Karateka Jatim Rebut Empat Emas

Persip Siap Jajal PSIS Semarang Pekalongan, Bhirawa Persip Kota Pekalongan, Jawa Tengah, siap menjajal kekuatan PSIS Semarang pada pertandingan uji coba pada Jumat (3/4) di Stadion Kraton Pekalongan.

General Manajer Persip Pekalongan, Aam Ichwan, di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa saat ini manajemen masih menunggu turunnya izin dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan polres setempat.

"Pertandingan uji coba Persip melawan PSIS ini juga sebagai pemantapan para pemain untuk menghadapi kompetisi Divisi Utama," katanya.

Menurut dia, sambil menunggu turunnya jadwal kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia, tim berjuluk Laskar Kalong akan memanfaatkan menjajal kekuatan PSIS Semarang.Q ant

ngan merebut 7 emas, 2 perak dan 10 perunggu, kemudian posisi ke II PB inkai 6 emas, 7 perak, 5 perunggu, dan ke III PB KKI 6 emas, 1 perak, 6 perunggu.

Jatim mengirimkan 28 karateka, terdiri dari 15 karateka putra dan 13 karateka putri. 28 karateka tersebut, empat diantaranya dari Puslatda Jatim. ”Fokus kami adalah peningkatan prestasi. atlet-atlet yang sudah ada terus ditingkatkan kemampuannya dan lebih banyak ikut dalam kejuara-

an,” kata Ketua Umum FORKI Jatim, Totok Lucida, Senin (30/3).

Lebih lanjut ia mengatakan, hasil dari Piala Mendagri menjadi tolok ukur kemampuan karateka Jatim dalam Kejurnas Pra PON di Sumatera Utara berlaga di Pra PON. Selama enam bulan, harus dimanfaatkan maksimal untuk berlatih. Harapan kita, pada PON Jabar 2016, Forki Jatim bisa mengikuti di semua kelas,” ungkapnya. Q wwn

BNNK Trenggalek Laksanakan Tes Urine di Lingkungan Kerja Pabrik Gondorukem BNNK Trenggalek melaksanakan Tes Urine Bagi kalangan Swasta, Kali ini BNNK Trenggalek melakukan tes urine di pabrik Gondorukem trenggalek dengan peserta 50 orang karyawan Pabrik Gondorukem, Tes Urine ini dilakukan di balai pertemuan Pabrik Gondorukem Trenggalek Tema dalam tes urine kali ini adalah “Peran Serta Swasta Dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Swasta Bebas Narkoba” Senin, (23/3).

Tes urine di Pabrik Gondorukem Trenggalek dilaksanakan dalam rangka penyusunan kebijakan peran serta swasta dalam menciptakan lingkungan kerja swasta bebas narkoba Dengan peserta Sebanyak 50 orang karyawan turut mengikuti Tes Urine menunjukkan peran serta swasta dalam menciptakan lingkungan kerja swasta bebas narkoba. Kegiatan ini di sambut bangga oleh karyawan Pabrik Gondorukem.

Kegiatan tersebut, merupakan kegiatan rutin dalam upaya pemberantasan Narkoba yang dilakukan BNN Trenggalek di

tahun 2015 yang nantinya akan menyasar ke seluruh Kampus maupun Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Trenggalek.

Secara keseluruhan tes urine ini berjalan lancar dan tertib. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menunjukkan bahwa kalangan swasta mampu untuk andil dalam memerangi bahaya Nakoba.Karena Peran Serta Swasta Dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Swasta Bebas Narkoba sangatlah besar.

Q wek.adv

sup/bhirawa

BNNK Trenggalek Lakukan Advokasi P4GN di HIMPAUDI dan IGTKI Kecamatan Watulimo

Kejurnas Piala Mendagri 2015 Surabaya, Bhirawa Harapan pengurus Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Jatim agar para atlet tidak pulang dengan tangan hampa di Kejurnas Piala Mendagri 2015, akhirnya terwujud. Karateka Jatim berhasil merebut 4 emas dan 3 perunggu.

Pada kejuaraan yang digelar di Kampus Universitas Terbuka di Tangerang Selatan 26-28 Maret, DKI Jakarta berhasil meraih juara umum de-

rap oksigen.

"Kita terus pantau kondisi latihan di masing-masing cabor, termasuk perkembangan kesehatannya. Sehingga begitu dikirim ke Banyuwangi kondisinya sudah 100 persen," kata Jinung.

Ditambahkan, untuk 6 cabor yang menggelar prakualifikasi, ada 3 cabor yang lolos final yaitu Sepak Bola, Futsal dan Catur. Yang tidak lolos yaitu Bola Basket dan Volley Ball indoor (tidak ikut). Dan untuk Silat baru menggelar prakualifikasi bulan April nanti.Q sup

SE. Pada pembukaan Advokasi kali ini Kepala UDPK Watulimo Mengatakan, Dengan adanya pencerahan narkoba kita dapat mengantisipasi secara dini bahaya daripada narkoba serta dapat memilah pergaulan positif dan negatif dalam lingkungan pekerjaan, upaya lain agar terhindar yakni dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sambutannya Kasie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto, SE Mengatakan, “Sosialisasi Anti Narkoba di Organisasi Swasta merupakan bentuk preventif agar tidak menjadi korban.

Melalui kegiatan inibisa mengetahui, memahami, dan mengerti tentang bahaya narkoba. Sehingga dapat meminimalisir tingkat Penyalahgunaan Narkoba di berbagai kalangan,” ungkapnya.

Penyampaian materi P4GN kali ini di sampaikan oleh Staf Pencegahan BNNK Trenggalek Zaenul Adib.

“Terkait dengan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Organisasi Swasta merupakan salah satu pilar bangsa yang memiliki potensi kuat sebagai pelaku dalam rangka mengakselerasikan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya dalam bidang Pencegahan baik dalam lingkungan keluarga maupun di Instansi tempatnya bekerja,” ungkap Zaenul Adib.

Q wek.adv

BNNK Trenggalek Lakukan P4GN di Kalangan Kesehatan BNNK Trenggalek tak henti hentinya melakukan proses pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba di berbagai kalangan. Kali ini BNNK Trenggalek melakukan advokasi P4GN pada 40 orang pegawai di Puskesmas Panggul Kecamatan Panggul, Trenggalek pada Rabu (25/3).

Kegiatan advokasi ini bertujuan untuk menyusun Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang akan dilaksanakan di lingkungan PUSKESMAS Panggul, selain itu juga bertujuan untuk membentengi terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kesehatan maupun di masyarakat sekitar.

Hadir dalam kegiatan, Kasie Pencegahan Trikoranto, SE yang bertindak sebagai narasumber yang memberikan

paparan mengenai Kebijakan dan Strategi Menciptakan Lingkungan Bersih dari Penyalahgunaan Narkotika.

Kita menyadari bahwa bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga Preseiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mendeklarasikan “Indonesia darurat Narkoba” dan BNN RI mencanangkan program Penyelamatan para korban penyalahgunaan narkoba dengan merehabilitasi 100.000 pecandu di tahun 2015.

Pada sesi sharing, peserta terlihat antusias untuk menyampaikan usulan dan masukan terkait penyusunan kebijakan P4GN yang akan diterapkan di lingkungan PUSKESMAS Panggul.

Diharapkan dengan adanya upaya semacam ini dapat memberikan pemahaman lebih bagi instansi pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan juga sering kali menangani pasien yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.

Tim penyuluh BNNK Trenggalek juga menekankan kembali akan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.Q wek.adv

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Wage 31 MARET 2015

Menuju Parlemen Modern Butuh Gedung Baru

KILAS NASIONAL

Demokrasi Masih Didominasi Kepentingan Kelompok Jakarta, Bhirawa Peneliti senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan kepentingan politik kelompok yang saling memaksakan kehendak lebih dominan dalam demokrasi Indonesia daripada “check and balance”.

“Benar, dalam demokrasi diperlukan ‘check and balance’ agar terjadi keseimbangan dan saling mengontrol. Namun, yang terjadi sejak Orde Lama hingga saat ini, lebih dominan kepentingan politik kelompok,” kata Karyono Wibowo ketika dihubungi di Jakarta, Senin (30/3) kemarin.

Menurut Karyono, semua kegaduhan politik yang terjadi pada awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan indikator elit politik semakin terjebak di dalam ruang konflik yang sejatinya kontraproduktif.

Karyono mencontohkan sejumlah kegaduhan politik di dalam eksekutif maupun dalam hubungannya dengan legislatif seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan perpanjangan kesepahaman dengan Freeport.

Dalam hubungan dengan DPR muncul masalah calon kepala Polri, konflik KPKPolri hingga hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly.

“Dan kini muncul gerakan aksi demontrasi yang mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Padahal, usia pemerintahan masih seumur jagung, belum genap satu semester,” tuturnya.

Menurut Karyono, hal tersebut mengisyaratkan belum terbangun sinergitas antarlembaga negara, lembaga pemerintahan dan elit politik dalam membangun bangsa ini. Hal tersebut mengindikasikan belum terbangun komitmen antarlembaga negara dan pemerintahan dalam menegakkan Nawacita.

“Sudah saatnya Presiden Jokowi dan Wapres Kalla menegaskan kembali seluruh aparatur pemerintahan untuk menggunakan Nawacita sebagai pedoman dalam mebuat dan melaksanakan kebijakan,” katanya.

Karyono mengatakan semua lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat perlu mendukung terwujudnya Nawacita. Q ant

Hina Sahabat Nabi, LKS Ditarik Menag Jakarta, Bhirawa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya akan segera menarik buku lembar kerja siswa (LKS) yang berisi tentang penghinaan terhadap sahabat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab.

“Kemarin saya sudah menginstrusikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang membawahi madrasah untuk sesegera mungkin menarik buku tersebut, lalu memantau dan mengusut siapa yang ada di balik pengadaan buku itu,” kata Menag di Jakarta, Senin (30/3) kemarin.

Diberitakan, terdapat LKS berisi penghinaan terhadap khalifah kedua umat Islam di madrasah sekitar Jambi.

Buku ajar terbitan Rahma Media Pustaka itu menggambarkan garis keturunan Umar. Namun sahabat nabi itu diwakili dengan pencitraan gambar yang mirip anatomi babi di halaman 12.

Padahal, garis keturunan di atas Umar dicitrakan dengan bentuk hati. LKS mencatumkan sumber gambar berasal dari laman ihadist.blogspot.com yang diakses pada 18 Desember 2014 pukul 13.55 WIB. Lukman mengatakan buku yang dirasa meresahkan masyarakat dengan isi ajaran bertentangan dengan paham mayoritas umat Islam Indonesia maka perlu perhatian. Bahkan buku terindikasi kuat menghina sahabat nabi perlu ditarik. Lebih lanjut, Kemenag akan membawa perihal LKS itu ke ranah hukum agar tidak terjadi peristiwa pelecehan serupa.

“Oleh karenanya, saya meminta penegak hukum agar menindaklanjuti temuan itu dan membawanya ke proses hukum agar kemudian hari tidak menjadi preseden (contoh awal). Karena itu bukan hanya meresahkan masyarakat tapi juga memberikan pendidikan yang kurang baik bagi siswa-siswi kita,” katanya. Q ant

Di tengah keresahan rakyat tercekik beban kenaikan harga kebutuhan hidup, para wakil rakyat di DPR RI menuntut diteruskannya rencana pembangunan gedung baru. Alasannya gedung lama yang dibangun Presiden Soekarno itu, sudah tidak representatif lagi. Kapasitasnya sudah tidak mampu menampung penghuni yang terus bertambah banyak, kini mencapai sekitar 5.000 orang.

“Untuk meningkatkan kinerja anggota DPR, perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Untuk membangun Parlemen Modern, butuh berbagai sarana penunjang. Seperti perluasan kapasitas ruangan, pening katan kualitas SDM dengan berbagai peralatan modern yang diperlukan,” cetus Ketua BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR RI Roem Kono, usai pembukaan pressgathering wartawan koordinatoriat parlemen, bertajuk “Sinergi DPR dan Media, Mewujudkan Parlemen Modern”

di Cipanas-Bogor, akhir pekan.

Lebih jauh Roem Kono membandingkan kinerja anggota DPR dengan BPK dan MA. Kinerja DPR lebih berat karena mewakili dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sementara di BPK dan MA punya proteksi dan ruang kerja besar dengan kelengkapan kerja yang memadai. Menggapai rencananya, DPR sudah melakukan kajian, penelitian untuk modernisasi. Namun anggaran untuk gedung baru belum dipastikan, karena DPR masih menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015. Da-

lam Renstra nanti, akan ditemukan besar kecilnya dana yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru tersebut.

Pada pembukaan acara, Ketua DPR RI Setyo Novanto membeberkan rencana Modernisasi DPR. Disebutkan ada 3 indikator Parlemen Modern; Pertama, adanya komunikasi yang transparan. Kedua, masyarakat harus bisa dengan mudah meng-akses website anggota DPR. Ketiga, DPR harus membuka ruang komunikasi yang berkaitan dengan pengaduan rakyat.

“Website itu harus bisa diakses rakyat untuk mengetahui apa kerja wakilnya di DPR, rekam jejak anggota dsb. Sedang ruang komunikasi juga harus terbuka luas agar rakyat yang mengadu bisa brkomunikasi langsung dengan para wakilnya di DPR,” lanjut Setyo Novanto.

Keinginan membangun gedung baru itu sudah menge-

ira/bhirawa

Gedung DPR/MPR lama yang dibangun Presiden Soekarno dinilai sudah tidak representatif lagi karena tidak mampu menampung penghuni yang terus bertambah. muka sejak lama dan tertunda pada 2011 lalu. Gedung lama di Senayan seluas 80 ribu m2 ini dibangun Presiden Soekarno sejak April 1965, rampung pada 1983. Terdiri atas gedung

Nusantara I, II, III, dan IV dengan sekitar 5 ribu orang penghuni. Ada 3 lembaga negara dalam komplek parlemen itu yakni DPR RI, MPR RI dan DPD RI. Q ira

Latihan PPRC TNI Antisipasi Radikalisme Jakarta, Bhirawa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di gelar di Poso, Sulawesi Tengah, sejak 22 Maret hingga 31 Maret 2015 untuk mengantisipasi munculnya kelompok radikalisme di Indonesia.

“Saya mensinyalir di Poso, seolah-olah kelompok radikal itu nyaman di sana. Saya khawatir orang-orang yang pergi ke Irak dan Suriah, akan pulang dan bermarkas di Poso.

Untuk itulah TNI latihan besar-besaran di sana,” ujar Moeldoko saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Menurut Moeldoko, latihan tersebut sengaja digelar berkaitan dengan isu terorisme yang sedang diantisipasi oleh pemerintah, khususnya setelah beberapa warga negara Indonesia diketahui bergabung dengan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Panglima TNI kembali menegaskan, bahwa ISIS adalah sebuah ancaman yang harus dikelola dengan baik oleh semua instansi negara karena jika tidak ditangani dengan

antara foto

Sejumlah personil TNI AD memeriksa rumah warga untuk memastikan telah kosong dan mengungsi di desa Ueralulu, Poso Pesisir, Poso, Sulawesi Tengah, Senin (30/3). Sekitar 900 kepala keluarga yang berada di pegunungan biru yakni dusun Tamanjeka, dusun Malelei, desa Ueralulu dan desa Masani terpaksa diungsikan mulai hari ini sampai Selasa (31/3) sekitar 10.00 wita, pada saat pelaksanaan Latihan Tempur Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dimulai. tepat, paham ISIS dapat menjadi ancaman faktual yang merusak nasionalisme. Selain mengantisipasi berkembangnya paham ISIS, Moeldoko mengatakan, latihan di Poso juga bertujuan untuk mem-

berantas kelompok radikalisme pimpinan Santoso di Sulawesi Tengah.

Ia mengatakan, prajurit TNI telah diinstruksikan untuk bertindak tegas terhadap pelaku teror jika ditemukan di

KPK Hadapi Tiga Gugatan Praperadilan Tersangka Korupsi Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadapi tiga gugatan praperadilan dari tiga tersangka korupsi lembaga antisuap tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Gugatan praperadilan pertama diajukan oleh mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo yang menjadi tersangka kasus dugaan pemberian suap proyek bensin tetraethyl lead (TEL) yang terkait dengan PT Pertamina pada 2004-2005 atau yang lazim disebut korupsi Innospec.

Praperadilan kedua datang

dari gugatan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013.

Sedangkan gugatan ketiga dari mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo dalam perkara dugaan penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak Badan PT BCA. Ketiga sidang praperadilan akan dipimpin tiga hakim yang berbeda yaitu sidang Suroso akan dipimpin hakim Suyadi,

Kuasa hukum tersangka korupsi haji Suryadharma Ali, Humphrey Djemat (tengah), Johnson Panjaitan (kiri) dan Andre, menunjukkan berkas pengajuan praperadilan sebelum berlangsungnya sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (30/3) kemarin.

Suryadharma Ali dipimpin hakim Tati Hardianti, sedangkan Hadi Purnomo dipimpin hakim tunggal Baktar Jubri Nasution.

Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Girsang mengatakan KPK menyiapkan tiga tim hukum untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, KPK menambah personil tim hukum untuk menghadapi praperadilan dengan bantuan dari jaksa.

“Kalau sidang praperadilannya hanya satu perkara, tidak perlu penambahan tenaga jaksa, cukup dihadapi biro hukum. Ini kan sidang praperadilannya saja sudah empat dan hampir bersamaan.

Jadi jumlah fungsional biro hukum tidak memadai. Itu alasannya mengapa ada tenaga tambahan, bukan masalah kemarin kalah,” kata Chatarina.

Ia mengatakan, saat ini tim Biro Hukum KPK hanya 11 orang sehingga tidak memadai untuk menghadapi sejumlah gugatan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka korupsi.Q ant

lapangan. Bahkan, dirinya tak segan memerintahkan prajurit jika anggota jaringan teroris bersikap tidak kooperatif.

“Kalau mereka melawan dan menggunakan senjata api saat berhadapan dengan pra-

jurit, tanpa segan-segan, kita sikat!,” tegas Moeldoko.

Sementara itu, Panglima TNI melakukan peninjauan kesiapan pelaksanaan puncak latihan PPRC TNI yang berlangsung pada Selasa (31/3) di posko Komando Pengendalian (Kodal) PPRC Bandara Kasiguncu, Kabupaten Poso, Senin sore.

Panglima TNI juga melakukan teleconference dengan jajaran Satgas PPRC. Rencananya, pada Selasa pagi (31/3), Panglima TNI yang didampingi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi dan jajaran pangkotama akan menyaksikan secara langsung latihan puncak PPRC TNI 2015.

Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yang akan diselenggarakan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada 22-31 Maret 2015 melibatkan sebanyak 3.222 personel TNI. Latihan PPRC di Poso mengambil tema ‘PPRC TNI melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dengan melaksanakan penindakan awal untuk menghancurkan agresor guna merebut kembali Poso Sulteng dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI’. Q ant

Pemerintah Siap Evakuasi 4.000 WNI dari Yaman Jakarta, Bhirawa Terkait dengan situasi yang semakin memburuk di Yaman, menyusul operasi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi, Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan pesawat milik TNI Angkatan Udara (AU) untuk melakukan evakuasi terhadap sekitar 4.000 WNI yang tinggal di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi mengemukakan, sejak 1 Maret lalu, sudah dilakukan evakuasi secara bertahap terhadap WNI yang berada di Yaman, dan sampai saat ini sudah 148 WNI yang berhasil dievakuasi.

“Namun, karena terjadi perubahan yang sangat drastis dalam waktu 1,2 hari ini, ada beberapa rencana evakuasi sudah kita persiapkan

semuanya,” kata Retno kepada wartawan yang mencegatnya seusai mengikuti sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3) sore.

Menlu menjelaskan, rencananya pemerintah akan memakai pesawat TNI AU untuk menjemput para WNI kita yang akan dievakuasi.

Tapi utamanya pesawat itu yang akan mengeluarkan WNI keluar Yaman, setelah itu kita dipulangkan ke Indonesia.

“Rencana evakuasi sudah sangat matang, tentunya kita melibatkan banyak sekali koordinasi dengan kementerian/lembaga yang ada disini, tentunya Panglima TNI dan sebagainya, karena menyangkut masalah pesawat. Semuanya sudah siap,” tegas Retno.Q ist

Tingkatkan Produksi Hasil Pertanian, PKG Terus Berinovasi Sebagai produsen pupuk terlengkap dan terbesar di Indonesia, PT Petrokimia Gresik (PKG) telah mendukung program pemerintah utamanya melalui penyediaan pupuk berkualitas, produk-produk inovasi, serta berbagai pengawalan teknologi pertanian.

Beberapa produk yang diluncurkan diantaranya produk inovasi baru, yaitu Petro Biofeed, Petro Chick, dan benih jagung hibrida Petro Hi-Corn. Petro Biofeed dan Petro Chick, merupakan probiotik untuk sapi dan unggas. Probiotik ini mengandung penghasil zat anti-mikroba pathogen, penyeimbang mikroflora rumen, dan meningkatkan kemampuan mencerna protein sehingga dapat mengurangi bau pada kotoran. Kedua probiotik ini akan meningkatkan nafsu makan dan pada akhirnya dapat menambah berat atau bobot.

Produk Petro Hi-Corn (varietas Bima 14 Batara), merupakan benih unggul yang lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki

potensi produksi pipilan kering 12,9 ton/ha. Potensi ini, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya berkisar 5 ton/ha. Selain itu juga, produk inovasi PKG berupa Petro Chili (benih cabai merah unggul), Fitrice (beras dengan indeks glikemik rendah), Petro Kalsipalm (pupuk mikro majemuk untuk sawit), dan NPK Kebomas nitrat tanpa klor untuk tembakau.

Produk inovasi ini, merupakan bentuk diversifikasi bidang usaha yang telah lama dikembangkan oleh PKG. Tujuannya, agar usaha PKG dapat mencakup seluruh sub sistem sektor pertanian. Hal ini, juga merupakan bentuk dukungan penuh PKG terhadap ketahanan pangan nasional. Tidak hanya

produk inovasi, PKG juga menyelenggarakan pelatihan anak petani remaja.

Kegiatan ini, adalah ajang pertemuan dan kompetisi anak petani untuk menampilkan inovasi dan kreativitasnya dalam menggunakan produk PKG pada komoditi pangan. Kompetisi ini diikuti 10 tim, yang berasal dari 10 kabupaten di 6 (enam) provinsi, yaitu Jawa Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Bali. Karena khawatir, dengan menurunnya angkatan kerja petani setiap tahunnya.

Manager humas PT Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono mengatakan, beberapa produk andalan tersebut diharapkan bisa menumbuhkan pendapatan para petani. Selain inovasi produk unggulan, PKG juga memberikan pelatihan dan pameran setiap tahunnya. Kegiatan ini diselenggarakan di Petro Agrifood Expo

(PAE) ke-12 yang dilaksanakan di Kebun Percobaan (Buncob), Kompartemen Riset PKG. Tujuannya untuk mengekspose berbagai produk hasil riset PKG, dan hasil pertanian dengan berbagai produk olahannya. PAE, juga merupakan obyek wisata agro untuk menarik minat pengunjung terhadap sektor pertanian sekaligus untuk memperkenalkan Buncob PKG dengan segala sarana dan prasarananya.

Kegiatan ini, merupakan bagian dari pembangunan industri berkelanjutan (sustainable industry) dimana PKG tidak hanya sekedar fokus pada kegiatan industrinya saja. Namun juga turut berperan aktif dalam memajukan sektor pertanian, dengan menyajikan berbagai produk inovatif dan berkualitas, memberikan pengawalan teknologi, serta mendukung gerakan petanipetani berprestasi. Semuanya, untuk mendukung program ke-

Produk Petro HiCorn (varietas Bima 14 Batara) merupakan benih Jagung unggul lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki potensi produksi pipilan kering 12,9 ton/ha. kim/bhirawa

tahanan pangan nasional. Sekaligus untuk memajukan sektor pertanian agar menjadi sektor yang menjanjikan dan menguntungkan.

Lebih lanjut menurut Yusuf Wibisono, sektor pertanian menurut BPS bisa menyerap 38 juta tenaga kerja atau 34,6%, dari to-

tal tenaga kerja Indonesia.

“Sudah seharusnya sektor ini mendapat perhatian dan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk PKG, karena telah berperan pada dalam pemenuhan kebutuhan pangan 240 juta jiwa penduduk Indonesia,” ungkapnya berharap. Q kim

Selasa Wage 31 MARET 2015

Dukung Penempatan Pejabat Eselon II Sesuai Kompetensi l Sambungan hal 1

DPRD Tulungagung Drs Wiwik Triasmoro, Senin (30/3).

Soal Bupati Syahri Mulyo yang sudah pula berkomitmen tidak akan menempatkan pejabat eselon II yang tidak lulus uji kompetensi ke jabatan yang lebih rendah, Wiwik Triasmoro tidak mau berkomentar. Dia lagi-lagi menyatakan jika memang ada pejabat eselon II yang tidak lulus uji kompetensi maka jabatan yang bersangkutan bisa dilorot. “Kami belum lama ini sudah ke Kemenpan menanyakan soal UU ASN,” tambahnya.

Dalam UU ASN pasal 118 ayat (4) disebutkan berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pejabat pimpinan tinggi dapat dipindahkan pada jabatan lain atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti diberitakan, Bupati Syahri Mulyo menjamin pejabat eselon II yang tidak lulus uji kompetensi yang baru saja dilakukan di Badiklat Provinsi Jatim tidak akan sampai dilorot dari jabatan di eselon II. “Ya kita harus fleksibel ya. Kalau tidak lolos (uji kompetensi) di staf ahli atau apalah. Kita tidak terlalu keras,” ujarnya.

Rencananya, begitu ada hasil assessment pejabat eselon II lingkup Pemkab Tulungagung, Bupati Syahri Mulyo bakal segera melakukan penataan dan pelantikan pejabat eselon II sesuai hasil rekomendasi dari Badiklat Provinsi Jatim. “Setelah itu, jabatan eselon II yang lowong diisi oleh eselon III melalui promosi terbuka dan ini prosesnya dilakukan oleh Pansel (Panitia Seleksi),” katanya.

Sementara itu, kebanyakan pejabat eselon II yang baru saja menyelesaikan uji kompetensi menyatakan pasrah. Mereka pasrah apakah nantinya akan digeser atau tidak dari jabatannya begitu hasil uji kompetensi sudah berada di tangan Bupati Syahri Mulyo.

“Pasrah sajalah. Yang penting kami sudah melakukan uji kompetensi. Semuanya nanti terserah bupati,” ujar salah satu di antaranya. n wed

Pengiriman Kertas Telat, Sebanyak 12.903 Unit Kendaraan Tak Dapat STNK l Sambungan hal 1

“Kita belum bisa memastikan kapan akan didistribusikan, sebab keterlambatan ini dari pusat.

Sementara ini terdapat 12.903 unit kendaran yang belum me­nerima STNK,” jelasnya, Senin (30/3).

Disampaikan Siswoyo, dari keterlambatan pengiriman kertas STNK ini, pihaknya melakukan antisipasi agar pemilik kendaraan bisa tetap mengoperasionalkan kendaraan seperti biasa . Salah satunya memberikan stempel di STNK lama yang bertuliskan STNK dalam proses sehingga diminta pemilik kendaraan tidak khawatir. “Pemilik masih bisa menggunakan ken­daraan tanpa harus takut, sebab kita memberikan bukti bahwa pemilik kendaraan telah mengurus STNK,” tegasnya.

Selain keterlambatan STNK juga terdapat keterlambatan pelat nomor polisi. Di mana sekarang ini tercatat sebanyak 867 unit ken­daraan roda empat yang belum memiliki pelat Nopol (Nomor Polisi). Itu terhitung sejak 28 Januari hingga sekarang. “Selain STNK, keterlambatan pendistribusian juga terjadi pada pelat Nopol kendaraan roda empat yang kini berjumlah 867 unit,” terangnya.

Pihaknya juga telah memberikan bukti kepengurusan terhadap Nopol kendaraan dengan memberikan surat yang diberikan stempel pelat Nopol masih dalam proses, untuk itu pemilik juga tidak perlu khawatir jika terjadi operasi dari Satlantas. Pemilik kendaraan bisa menunjukkan surat tersebut sebagai buktinya.

“Kita harap secepatnya untuk STNK dan pelat Nopol bisa segera dikirim agar bisa diberikan kepada pemilik kendaraan.

Jika sudah datang nanti masyarakat akan diberitahu supaya bisa mengambilnya di kantor Samsat Bojonegoro,” ujarnya.

Sementara itu salah satu pemilik ken­daraan bernama Athok warga Desa Sumber­tlaseh Kecamatan Dander Bojonegoro mengaku terkejut dengan adanya bukti yang diberikan pihak Samsat saat dirinya mengurus STNK mobilnya. “Saya terkejut hanya menerima selembar kertas yang diberi stempel STNK masih dalam proses. Saya pikir hanya saya saja, ternyata semua yang mengurus STNK diberlakukan sama,” ungkapnya.

Dia berharap STNK yang asli secepatnya bisa jadi agar tidak ada penundaan mendapatkan STNK meskipun sudah ada bukti selembar kertas sebagai bukti surat jalan. n bas

Melihat Inovasi l Sambungan hal 1

Menurut Sri Suwitri kedatangannya bersama seluruh tim ke Banyuwangi karena kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini dianggap memiliki beberapa program pelayanan publik yang inovatif dan menarik.

Ia menyebutkan beberapa program inovasi itu, seperti bayi lahir langsung dapat akta kelahiran, program anak Tokcer, beasiswa bagi siswa miskin berprestasi, dan program Siswa Asuh Sebaya (SAS). “Kami ingin melihat secara langsung bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan bagaimana implementasinya,” katanya.

Sri Suwitri melanjutkan, mahasiswa S3 pada program Doktor Administrasi Publik Undip memang diharuskan menemukan sesuatu yang baru selama menjalani proses perkuliahan terkait kebijakan dan manajemen publik.

Salah satu caranya dengan mencari berbagai inovasi pelayanan publik dari berbagai wilayah, baik di dalam maupun di luar negeri. “Hasil inovasi yang kita dapatkan nantinya akan dibahas bersama dan digodok lagi untuk disempurnakan jika masih ada yang kurang,” katanya.

Nantinya selain menjadi produk akademik, hasil yang didapatkan dari kunjungan ini, akan disusun sebagai laporan kepada peme­ rintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebiijakan terkait pelayanan publik. “Ini juga salah satu tugas kita sebagai akademisi untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Saya kira program inovasi pelayanan publik di Banyuwangi bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain” ujarnya. n nan

SAMBUNGAN Pejabat Pemprov Cemas Menanti Mutasi l Sambungan hal 1

RM Agis Surabaya.

Siangnya, ketiga pejabat penting di pemprov tersebut tidak ada agenda alias kosong. Kemungkinan besar jadwal kosong tersebut bisa dipakai untuk menggelar mutasi. Analisa ini sangat masuk akal, sebab sebelumnya Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soe­karwo, dalam sebuah diskusi ringan dengan beberapa wartawan mengatakan mutasi bisa saja dilakukan pada siang hari, tidak melulu pagi hari seperti mutasi sebelumnya.

Meski begitu, informasi lain yang didapat Bhirawa menyebut jika mutasi akan digelar, Rabu (1/4). Alasannya sangat sederhana. Berdasarkan tradisi, mutasi di lingkungan Pemprov Jatim selalu digelar pada Jumat atau Rabu. Tidak ada makna khusus dalam tradisi tersebut, namun hanya mengikuti kebiasaan gubernur sebelumsebelumnya yang sering menggelar mutasi pada Jumat atau Rabu.

Dari semua pejabat yang di­ mintai konfirmasi soal kapan mutasi digelar Pakde Karwo, tidak ada yang berani memastikannya. Soal waktu mutasi sekarang ini benarbenar menjadi hak prerogratif Gubernur Jatim yang tidak bisa diketahui oleh orang banyak.

“Itulah bedanya mutasi zaman Pakde Karwo dengan gubernur sebelumnya. Jika era sebelum Pakde Karwo banyak orang dekat gubernur

yang tidak masuk dalam Beperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) mengetahui proses mutasi, siapa yang dimutasi hingga waktu kapan mutasi itu digelar. Makanya informasi itu mudah bocor. Kalau sekarang infonya sangat terbatas.

Hanya orang-orang Baperjakat yang mengetahuinya. Bahkan Baperjakat itu pun katanya tidak semuanya. Gubernur mengendalikan penuh mutasi ini,” ungkap sumber Bhirawa.

Sementara itu, tidak segera digelarnya mutasi ini ternyata mengundang kecemasan di kalangan pejabat Pemprov Jatim, khususnya yang telah mengikuti assessment atau uji kelayakan/kompetensi. Se­perti yang diketahui, semua pejabat eselon II dan III telah mengikuti assessment di Badan Diklat Provinsi Jatim.

Khusus untuk eselon II, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi pernah mengatakan, mayoritas pejabat eselon II kini menempati posisi tidak sesuai dengan keahliannya. Pernyataan Sekdaprov Jatim tersebut ternyata membuat para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) cemas.

Mereka khawatir jika dimutasi lagi, khususnya yang kini tengah duduk di posisi yang dianggap ‘basah’.

“Salah satu tujuan assessment adalah untuk menempatkan posisi sesuai dengan keahliannya. Dan sekarang banyak posisi kepala SKPD yang diduduki tidak dari orang-orang yang memiliki keah­

lian itu. Makanya banyak pejabat pemprov yang harap-harap cemas menanti mutasi. Mereka khawatir kalau ikut target mutasi. Meski mutasi adalah hal yang wajar, tapi kalau sudah dapat posisi empuk biasanya pejabat tersebut tak ingin dipindah. Tak hanya pejabatnya saja, tapi juga para staf,” kata sumber Bhirawa yang lain.

Terkait siapa pengganti tiga pejabat eselon II yang bulan ini memasuki masa pensiun, juga masih menjadi teka-teki. Tiga pejabat yang bulan ini memasuki masa purna tugas itu adalah Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim Dr Harun MSi, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim Harjogi SH, MSi dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon SH. Dari tiga pejabat tersebut, posisi yang paling menjadi sorotan adalah Kepala Dindik Jatim. Beberapa nama muncul menjadi kandidat kuat pengganti Harun. Dua nama yang paling santer disebut-sebut adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim Dr H Jarianto MSi dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim Dr Saiful Rachman MM, MPd. Dua pejabat tersebut disebut-sebut layak menjabat Kepala Dindik karena keduanya adalah mantan pejabat yang pernah duduk Dindik Jatim. n iib

KPK Terima Kado Racun Tikus dan Obat Kuat l Sambungan hal 1

nawan telah menyita energi dan perhatian KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, saat ini KPK sudah mengambil langkah-langkah mengirim surat ke Mahkamah Agung (MA) agar diterbitkan Surat Edaran MA. Surat itu bertujuan untuk menjelaskan penetapan status tersangka tidak dijadikan objek pra peradilan Sementara itu, Rektor UM Surabaya Dr Sukodiono menuturkan, masingmasing kado memiliki maksud untuk KPK. Racun tikus sebagai simbol alat untuk memberantas koruptor dan obat kuat agar KPK segera kembali melaksanakan tugasnya memberantas korupsi seperti semula.

Dalam kesempatan itu, Sukodiono juga memgutarakan maksudnya untuk mendirikan pusat studi anti korupsi di kampus yang dia pimpin. Selain untuk wadah belajar mahasiswa, ini juga sebagai dukungan konkrit kampus dalam rangka pemberantasan korupsi. “Kita akan segera lakukan MoU dengan KPK untuk mendirikan pusat studi ini. Nanti yang terlibat adalah mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Hukum,” pungkas dia.

Tolak Kenaikan BBM Sementara itu sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasionalis (FMN) Cabang Surabaya melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Koordinator Aksi Front Mahasiswa Nasional Cabang Surabaya Hery Se­ tyawan mengatakan di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, rakyat secara beruntun dipaksa menerima ber-

bagai kebijakan yang tak pro rakyat.

Kenaikan kebutuhan pokok saat ini khususnya beras, telah membuat rakyat Indonesia semakin sengsara.

Ironisnya kebijakan yang tidak populis tidak berhenti begitu saja. “ Rakyat sekarang seperti menelan pil pahit atas naiknya harga BBM per 28 Maret lalu. Pemerintah JokowiJK tidak henti-hentinya membuat masyarakat Indonesia sengsara,” kritik Hery di sela aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (30/3) siang.

Pemerintahan Jokowi, menurut Hery, melalui keputusan Menteri ESDMN No 2486/K/12/MEM/2015 telah menaikkan harga BBM per 28 Maret 2015 pukul 00.00. Harga bahan bakar minyak jenis bensin naik menjadi Rp 7.400 dan jenis solar naik menjadi Rp 6.900. “ Ini jelas di luar logika untuk menyejahterakan rakyat. Bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau harga BBM tiap bulannya mengalami kenaikan dan ketidakpastian,” tambah Hery.

Padahal kenaikan BBM akan berbanding lurus dengan kenaikan inflasi dan kenaikan harga sembako yang saat ini tidak mampu dikendalikan pemerintah. “ Ujung-ujung rakyat yang menjadi korban atas kebijakan yang tidak berpihak ini,” ujarnya.

Yang lebih mengherankan lagi, kenaikan BBM itu ditempuh saat harga minyak mentah dunia di kisar­an 51,03 dollar AS per barelnya. Dengan harga minyak bensin yang dipatok Rp 6.800 per liter dan solar Rp 6.400 saja per liter, pemerintah sebenarnya telah meraup untung yang tinggi. Namun tetap bersikukuh menaikkan harga BBM dengan alasan kurs rupiah anjlok.

“ ini adalah blunder Jokowi yang mencoba menetapkan kebijakan harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar yang berubah-ubah tiap bulan.

Sehingga gagal memberikan kestabilan harga di dalam negeri,” bebernya.

Selain menaikkan harga BBM, FMN Cabang Surabaya mencatat saat ini rezim Jokowi juga akan segera menaikkan harga gas elpiji 3 kg menjadi Rp 43.000 sampai dengan Rp 45.000 dari harga sebelumnya yang hanya sebesar Rp 16.000. “ Dampak kenaik­ an harga BBM dan gas elpiji tentu saja akan menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat lainnya,” tambahnya.

Di lain pihak, pengamat ekonomi Ikhsan Mojo mengatakan pemerintah jangan hanya memikirkan kepenting­ annya sendiri dengan menaikkan harga BBM, elpiji dan Tarif Dasar Listrik dalam waktu hampir bersamaan.

“Pemerintah harus memperhitungkan daya beli masyarakat.

Apapun alasannya, menaikkan harga BBM seenaknya bisa berbahaya dan memicu konflik di masyarakat. Ka­ rena dampak ekonomi kenaikan BBM pada daya beli masyarakat, sangat besar. Hal itu juga menjadi beban bagi masyarakat,” kata Ikhsan Mojo.

Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang dijanjikan pemerintah melalui Mensos Khofifah Indar Parawansa tidak jelas juntrungnya.

Ikhsan modjo menilai, kebijakan pemerintah menaikkan lagi harga BBM setelah dalam kurun waktu dua minggu, tidak tepat dan membingungkan. n tam. geh

Dua RS Tolak Pasien BPJS, Dewan Meradang l Sambungan hal 1

inginan itu sirna karena pihak rumah sakit menolaknya dengan alasan mereka hanya mempunyai peralatan CT Scan untuk bagian kepala ke bawah. Jadi harus menjalani CT Scan di laboratorium rumah sakit dengan membayar sebesar Rp 150 ribu. Padahal kami adalah pasien BPJS,” terangnya kepada wartawan, Senin (30/3).

RSUD Pare lalu merujuk ke RSU Saiful Anwar Malang. “De­n gan menggunakan BPJS, saat tiba di rumah sakit Malang bukannya langsung ditangani, namun justru harus menunggu kabar untuk bisa ditangani. Sampai sekarang ini tidak jelas kapan istri saya bisa ditangani menggunakan BPJS,” keluh Sutrisno.

Menanggapi masalah ini, anggota Komisi E DPRD Jatim Herry Prasetyo, melemparkan kesalah­an kepada BPJS. Dia menilai, masalah

ini terjadi karena BPJS kurang menyosialisasikan ke masyarakat tentang hal yang jadi tanggung jawabnya.

“Kasihan rumah sakit selalu disalahkan masyarakat. Padahal rumah sakit sudah memberikan pelayanan maksimal. BPJS seha­rusnya yang bertanggungjawab ka­rena selaku penjamin kesehatan bagi masyarakat,” jelas politisi asal Partai Demokrat ini.

Masalah ini seharusnya tidak terjadi lagi apabila pihak BPJS ke­sehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik mulai soal pendaftaran sampai bagaimana mekanisme kerja antara pihak BPJS dengan rumah sakit.

Atas fakta tersebut, katanya, Komisi E DPRD Jatim akan memanggil BPJS untuk diminta keterangannya.

“Sudah lama masyarakat mengeluh akan pelayanan yang ditanggung BPJS. Mereka kurang transparan untuk itu,” pungkasnya.

Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono mengatakan pihaknya meminta BPJS yang pa­l ing bertanggungjawab atas masalah ini, bukannya rumah sakit yang disalahkan. ‘’Dalam masalah ini rumah sakit tidak bisa disalahkan pasalnya pihak rumah sakit hanya menjalankan prosedur pelayanan saja. Yang patut di­ salahkan adalah BPJS karena tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki sistem rujukannya,’’tegas.

BPJS seharusnya menjemput bola kepada masyarakat untuk meng­ akses langsung pelayanannya dalam memberikan kesehatan kepada masyarakat. “ BPJS sejatinya sama dengan asuransi kesehatan karena masyarakat membayar. Masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang bagus. Bukannya dipersulit untuk mendapatkan kesehatan.

BPJS ke depan harus dievaluasi kinerjanya,”ujarnya. n cty

11 48 Pulau Berpenghuni di Sumenep Belum Terlayani Kapal Perintis l Sambungan hal 1

nanti diharapkan intensitas kedatangan kapal perintis akan semakin lebih padat.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT menuturkan, dua kapal yang selama ini melayani rute kepulauan ini, satu kapal berangkat dari Surabaya, lantas menuju ke enam kepulauan dan melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Sedangkan satu lagi berangkat dengan rute sebaliknya.

“Biasanya, satu kapal berangkat dari Surabaya, satu lagi berangkat dari Banyuwangi. Total perjalanan 14 hari, jadi satu pulau itu hanya disandari kapal selama tujuh hari sekali. Nanti setelah ada tambahan dua kapal lagi, mungkin intensitasnya lebih banyak,” kata Wahid dikonfirmasi, Senin (30/3).

Menurut dia, dengan penambahan dua kapal lagi, enam kepulauan itu diharapkan bisa disandari kapal perintis maksimal tiga hari sekali. Enam kepulauan itu yakni, Pulau Masalembu, Keramaian, Raas, Sapudi, Sapeken dan Kangean.

“Kalau kapal sering bersandar, warga kepulauan tidak akan kekurang­a n bahan pokok,” ungkapnya.

Selain menambah jumlah kapal, pemerintah juga akan mendalamkan dan memperlebar pelabuhan yang ada di kepulauan. “Karena tidak mungkin hanya meng­ andalkan kapal perin-

tis, dengan dermaga yang lebih dalam diharapkan kapal-kapal swasta bisa sandar,” katanya.

Menurut Wahid, empat kapal perintis ini sebenarnya belum ideal karena baru enam pulau yang bisa terlayani. Padahal di Jatim, saat ini terdapat 48 pulau berpenghuni yang selama ini belum terlayani kapal perintis.

Kapal perintis sendiri merupakan kapal milik pemerintah yang pembiayaannya juga disubsidi oleh pemerintah. “Dengan penambahan kapal dan perluasan dermaga, kami berharap perekonomian di ke­ pulauan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Wahid berharap, 48 pulau yang selama ini belum dilalui kapal perintis minimal setiap pulaunya ada dermaganya. Supaya ada kapal-kapal rakyat yang bisa bersandar dan bisa menjadi solusi jika ada keadaan darurat. “Mi­ salnya jika ada warga yang sakit dan segera bisa dirawat di Surabaya atau ada yang mau melahirkan ope­ rasi, jika ada dermaga kapal bisa bersandar dan membawanya,” ungkapnya.

Dengan tidak adanya dermaga itu, lanjutnya, wajar jika ada ombak tinggi lebih dari dua meter, warga kepulauan terisolir. Akibatnya harga bahan pokok melonjak tinggi karena tidak ada suplai.

“Kami berharap dua kapal perintis dari pemerintah ini bisa terealisasi tahun ini melalui APBNP 2015,” tandasnya. n iib

DAK Kabupaten Bojonegoro Rp 19,046 Miliar l Sambungan hal 1

karena ada berbagai persyaratan administrasi yang gagal dipenuhi. “Sesuai ketentuan karena daerah tidak bisa mencairkan DAK, maka alokasi di tahun berikutnya dikurangi,” ujarnya.

Ia menyebutkan alokasi DAK 2015 bagi daerahnya sebesar Rp 19,946 miliar tersebut, berdasarkan Ketetapan Presiden No 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN 2015.

“Belajar dari pengalaman tahun lalu, sudah seharusnya tahun ini semua SKPD harus lebih intensif dalam memproses pencairan DAK,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada semua SKPD agar segera mencairkan DAK tahap pertama, karena sudah ada alokasi DAK sebesar Rp 5,7 miliar yang masuk ke kas daerah.

Sesuai ketentuan, lanjut dia, pencairan DAK dilakukan dalam tiga tahap berdasarkan

realisasi pelaksanaan program di lapangan 30 persen, 45 persen dan 25 persen.

Mengenai alokasi pemanfaatan DAK 2015, ia menyebutkan Dinas Pendidikan (Dindik) untuk pengembangan pendidikan SMP/SMPLB Rp 7,216 miliar. Selain itu, pelayanan rujukan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Padangan, dan RSUD Sumberrejo masingmasing mendapat Rp 1,1 miliar.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan infrastruktur air minum Rp 4,5 miliar, Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Rp 1,7 miliar dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Rp 2,271 miliar. Ia menambahkan bisa saja besarnya DAK 2015 bertambah, tapi semuanya bergantung keputusan pemerintah pusat. “Kalau ada tambahan DAK nantinya akan masuk di dalam APBD Perubahan 2015,” ucapnya. n bas

Mencoba Bangkit dari Lingkungan Kumuh dan Rawan Banjir l Sambungan hal 1

alasan. Karena jika hanya pengaruh teman, orangtuanya pun tidak akan setuju dia bersekolah yang tak jelas kualitasnya.

Zainal Arifin, orangtua Yusrizal meng­ atakan sekolah ini dulu terkenal sebagai sekolah pinggiran. Kumuh dan sering diistilahkan tenggelam dalam lumpur saat musim hujan tiba. “Sekarang sudah tidak demikian. Perkembangan sekolah cukup baik dan cepat. Bahkan sudah jadi sekolah adiwiyata,” kata Zainal.

Jika tidak demikian, Zainal mungkin juga berpikir ulang memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Seperti kutipan di atas ‘Orangtua memilihkan sekolah untuk anaknya ibarat orang yang masuk ke toko swalayan dan ingin membeli sesuatu. Pertama, konsumen pasti akan melihat bungkusnya’. Ungkapan itu ditulis Munif Chatib dalam bukunya ‘Sekolahnya Manusia’. Tulisan itu mengawali bab tentang sekolah-sekolah yang berhasil melompat dari keadaan terpuruk dan berhasil sukses.

Bagian buku itu persis seperti di­ alami SMPN 36 Surabaya. Koordinator

Penelitian dan Pengembangan SMPN 36 Surabaya Yekti Handayani mengakui, langkah utama yang dilakukan untuk mengubah imej sekolah ialah dengan mengubah wajah sekolah itu sendiri. Di antaranya membangun budaya peduli lingkungan yang diekspresikan dengan berbagai macam aksi. “Kita memiliki gerakan zero sampah yang bekerjasama dengan pengelola kantin. Mereka diimbau tidak menjual makanan yang menyisakan limbah,” kata Yekti.

Dia mengakui, sekolah itu semula dipandang sebelah mata. Lingkungannya kumuh dengan sampah yang menumpuk di halaman belakang. Namun sejak 2011 lalu, kesadaran membangun sekolah berbudaya lingkungan mulai tumbuh de­ ngan konsep sekolah adiwiyata. Mulanya, sekolah meminta Dinas Kebersihan setempat untuk mengangkut sampah yang sudah ada sejak 1996. “Saat dibersihkan, volume sampah yang diangkut mencapai 15 truk,” kata dia.

Setelah dibersihkan, pihak sekolah lalu membuat aturan untuk guru dan siswa agar membawa tempat minum dan makan sendiri saat di sekolah. Yekti menghitung, jika siswa di SMPN 36 saja

jumlahnya mencapai 900 anak, lalu setiap anak membeli minuman dengan bungkus plastik dua kali dalam sehari, maka limbah plastik dari minuman itu bisa ditekan sampai 1.800 biji.

Sampah bukan satu-satunya persoalan, karena ancaman banjir setiap musim hujan juga mengintai. Pihak sekolah pun berinisiatif membuat lubang biopori. “Ada 363 lubang biopori di sekolah ini,” kata dia. Selain untuk resapan, biopori juga untuk wadah sampah organik yang selanjutnya disulap menjadi pupuk organik. “Di belakang sekolah yang dulu tempat sampah itu sekarang jadi kebun sekolah. Hasil kebun dijadikan sebagai echopreneur,” kata dia. Tahun lalu, sekolah ini berhasil mewakili Surabaya sebagai peserta seleksi sekolah Adiwiyata tingkat nasional mewakili Surabaya.

SMPN 36 Surabaya bukan satu-satu potret sekolah yang bangkit. SDN Rungkutkidul III Surabaya mengalami hal yang sama. Sekolah itu hanya berbatasan satu tembok dengan Pasar Pahing Rungkut Kidul. Persis di belakang stan penjualan ikan dan sayuran. Sekitar tujuh bulan lalu, Sri Utami ditugaskan memimpin sekolah itu. Begitu memasuki hari pertama, Utami merasa mau pingsan. Bau tak sedap sep-

erti bangkai menyeruak hingga ke kelas dan ruang kepala sekolah. “Saya sampai mau pingsan waktu itu,” tutur dia.

Utami semula tak sadar jika bau tak sedap itu muncul secara alami dari limbah pasar. Berkali-kali kantor dia bersihkan baunya tetap saja menempel. Lalat pun berterbangan di halaman dalam jumlah besar. “Saya lalu diingatkan para guru kalau itu ternyata bau dari pasar,” akunya.

Dari situ, Utami pun berpikir apa yang akan dilakukannya. Dia pun membicarakan keluhannya ke Ketua Rukun Warga. “Alhamdulillah ada tindakan. Pasar langsung dibersihkan dan bau mulai berkurang,” tutur dia.

Sekolah yang berdiri di lingkungan kumuh bagi Utami adalah tantangan baru.

Dia pun memulai berbagai upaya untuk menciptakan sekolah yang lebih menyenangkan dimulai dari lingkungannya. “Ini harus didukung dengan kesadaran semua, guru, siswa dan wali murid,” kata dia.

Siswa mulai diajarkan kesadaran bersih dengan permainan operasi semut. Mereka berjalan dari pintu gerbang sekolah sambil menengok kanan-kiri. Kalau ada sampah, mereka bertanggung jawab untuk membersihkannya. *

UTAMA

12

Selasa Wage, 31 MARET 2015

75 Persen Usaha di Surabaya Tak Berizin Surabaya, Bhirawa Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyatakan sebanyak 75 persen usaha di Kota Surabaya tak berizin atau izinnya tidak sesuai peruntukannya. “Modus yang dilakukan pengusaha sangat banyak. Bisa saja ketika mereka mengajukann usaha peruntukannya untuk pergudangan, tapi berikutnya dibuat usaha. Ini kan jelas tidak benar,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri, usai sidak di PT. Anugrah Beton Indonesia, di daerah Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Senin (30/3).

Khusus untuk PT Anugrah Beton Indonesia, kata dia, berdasarkan laporan yang diterimanya perusahaan itu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Proses perizinan yang dilakukan baru berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). “Perda itu dibuat untuk ditaati. Kalau memang syaratnya tidak lengkap, ya, saya minta dinas terkait segera meng-

hentikannya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Syaifudin juga mempertanyakan pengawasan pihak Kecamatan Kenjeran. Selain PT Anugrah Beton Indonesia, di daerah tersebut juga ada PT Merak Jaya Beton yang bergerak di bidang serupa.

“Khusus untuk PT Merak Jaya Beton kelihatannya sudah lama beroperasi. Kalau kejadian seperti ini terus dibiarkan, ya kita yang rugi karena potensi pemasukan

LINTAS PERISTIWA

PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor pajak hilang,” katanya.

Sebagai kota jasa dan perdagangan, Pemkot Surabaya tidak menyambut baik dengan meyiapkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan, misalnya soal Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk pendirian usaha di kecamatan. “Kita akan teliti semua usaha yang ada di Surabaya,” cetusnya.

Anggota Komisi C lainnya, Mochammad Machmud, meminta agar pihak Kecamatan Kenjeran melibatkan instansi terkait seperti badan lingkungan hidup (BLH) dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) ketika ingin menertibkan usaha yang tidak memiliki izin di wilayahnya. “Satpol PP saja selama ini kerap dibuat repot oleh pengusaha ketika hendak menertibkan. Apalagi ini hanya kecamatan,” kata Machmud.

Sementara Camat Kenjeran, I Gede Yudhi Kartika menyatakan pihaknya sudah memanggil PT Anugrah Beton Indonesia. Menurut dia, pemanggilan terakhir dilakukan pada 11 Desember 2014.

Meski demikian, Yudhi mengaku belum tahu apakah usaha pembuatan bahan material itu sudah dimulai atau belum. “Pada saat kita undang mereka menunjukkan proses izin UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang mereka miliki. Kalau keluhan dari warga belum ada,” kata Yudhi.

Kepala Bidang Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya Novi Dirmansyah memastikan jika PT. Anugrah Beton Indonesia, di daerah Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran sudah mengajukan beberapa syar-

at perizinan, misalnya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).

“Pengajuan surat SKRK sudah dilakukan pada tanggal 14 April 2014,” kata Novi Dirmansyah.

Selain izin SKRK, menurut Novi, mereka juga sudah mengajukan UKL-UPL ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya. Izin UKL UPL tersebut diterbitkan pada 12 Maret 2015. “Dari catatan kami, izin yang belum dimiliki ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” katanya.

Disinggung soal dampak polusi bagi warga, Novi mengaku tidak tahu. Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, PT Anugrah Beton Indonesia hingga kini belum beroperasi. Apalagi, dalam draf mereka sudah ada kesepakatan yang dibuat antara warga dengan pihak perusahaan jika dikemudian hari terjadi sesuatu. “Kesepakatan itu berlaku mulai dari saat

kontruksi hingga perusahaan beroperasi,” ujar Novi.

Menurut Novi, jika memang anggota dewan ingin mengetahui perusahaan beton di wilayah tersebut yang belum mengantongi izin salah satunya adalah PT Merak Jaya Beton. Bahkan pihaknya sudah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindaknya. “Untuk merak jaya beton, kita tinggal menunggu langkah dari Satpol PP,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Manajemen Lalu-lintas Dishub Surabaya, Ruben Rico menyatakan pihaknya akan membuat surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait. Jika mereka diketahui tidak menjalankan Amdal Lalin, pihaknya akan mengeluarkan teguran satu, dua dan tiga.

“Jika setelah itu tidak ada respon, baru kita akan mengeluarkan Bantib,” katanya. Q gat,ant

Jelang Ujian Nasional

PT KAI Perpanjang Rute KA Ekonomi Bojonegoro Surabaya, Bhirawa PT KAI Daop 8 Surabaya memperpanjang rute KA Ekonomi Bojonegoro yang awalnya hanya sampai Surabaya Pasarturi, mulai 1 April 2015 relasinya akan sampai ke Stasiun Sidoarjo, kata Manager Humas PT KAI daop 8 Surabaya, Sumarsono. “Tujuan memperpanjang relasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam beraktitas, khususnya warga Sidoarjo yang akan menuju Surabaya sampai ke Bojonegoro atau sebaliknya,” ucapnya dalam keterangan persnya di Surabaya, Senin (30/3).

Ia mengatakan KA ekonomi yang mendapat subsidi dari pemerintah ini berkapasitas 420 tempat duduk, dan sesuai aturan untuk tiket relasi SidoarjoSurabaya sebesar Rp5 ribu, Sidoarjo-Bojonegoro sebesar Rp10 ribu, dan untuk Surabaya-Bojonegoro tarifnya sebesar Rp5 ribu. “Dalam sehari, KA ini berangkat dari Stasiun Sidoarjo dua kali dengan rincian satu kali dengan relasi sampai Bojonegoro dan satu kali berakhir di Surabaya pasarturi,” katanya.

Sumarsono mengatakan, alasan diperpanjangnya relasi KA ekonomi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman, nyaman dan murah. Sebab, tingkat okupansi KA menuju Surabaya selalu tinggi sehingga dengan diperpanjangnya relasi atau rute bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk beraktivitas. Q wil.ant

Pelaksanaan Pilkades Serentak Belum Jelas Bangkalan, Bhirawa Sampai saat ini, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangkalan belum bisa dipastikan pelaksanaannya, padahal Perda Pilkades sudah selesai di bahas dan di setujui oleh DPRD Bangkalan. “Meski Perda Pilkades sudah di ketok oleh Dewan tapi pelaksanaannya belum bisa dipastikan hari dan bulannya mas”, ungkap Ismed, Kepala Bapemas Bangkalan, (30/3), hal ini tidak terlepas masih banyak persiapan yang perlu di selesaikan baik oleh Pemkab ataupun pemerintahan desa.

Lebih lanjut ia mengatakan, belum ada desa yang mengajukan pelaksanaan Pilkades beserta besaran anggaran pembiayaan Pilkades “Desa secara admenistratif harus mengajukan anggaran untuk Pilkades sehingga itu bisa diajukan ke APBD”, ujarnya Kesepakatan pembiayaan Pilkades akan dibiayai penuh oleh ABPD, disatu sisi sangat merepotkan bagi pejebat di tingkatan desa, hal ini tidak terlepas dari persyaratan yang begitu rumit, “Pejabat ditingkat desa harus membuat proposal pengajuan dana Pilkades, disesuaikan dengan banyaknya DPT bahkan sampai SPJ-nya”, lanjut Ismed Dalam Perda Pilkades diterangkan, besaran anggaran Pilkades di sesuaikan DPT yang ada, DPT yang tidak mencapai Seribu anggarannya maksimal 42 juta, “ini Pagu yang sudah kita sepakati”, ujar Ismed di ruang kerjanya.

Pemerintahan Desa sebagai pelaksana Pilkades harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, “Kepala desa harus jeli dan pintar dalam mengelola anggaran dan pembuantan SPJ, karena ini uang APBD sehingga. Pelaporannya harus rinci” katanya. Q mb8

Ribuan Pelajar Lakukan Salat Istighosah

Jombang, Bhirawa Ribuan pelajar tingka SMA/SMK/MA di Kabupaten Jombang mengikuti istighosah dan doa bersama di Masjid Jami’ Baitul Mukminin. Istighosah dan doa bersama digelar dalam rangka menghadpi Ujian Nasional yang bakal digelar mulai 14 April mendatang. Kegiatan Istighosah dan doa bersama diawali dengan sholat Hajat dan Sholat dhuha yang dipimpin langsung Ketua MUI Jombang, KH Cholil Dahlan. “Semoga Kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi ujian nanti, dilancarkan rejekinya serta selamat dalam meghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat,”kata KH.Cholil Dahlan usai memimpin sholat dhuha dan hajat.

Usai sholat sunah, sekitar 2000 pelajar muslim khusuk mengikuti istighosah dan khataman Alquran. Hadir dalam cara doa bersama itu Bupati Nyono Suharli Wihandoko, Wakil Bupati Hj.Mundjidah wahab, Kepala Kemenag Jombang H.Barozi, serta Jajaran pejabat Pemkab Jombang.

Dihadapan para siswa yang mengikuti doa bersama, Bupati Nyono Suharli berharap para siswa yang akan menghadapi unas dapat diberikan kesehatan serta kecerdasan dalam menjalankan ujian. “Mudah-

ramadlan/bhirawa

Ribuan Pelajar tingkat SMA/MA/SMK di Jombang mengikuti doa bersama dan istighosah. Doa bersama dalam rangka menghadapi Ujian Nasional diawali sholat hajat yang dipimpin Ketua MUI Jombang KH Cholil Dahlan juga diikuti seluruh guru dan juga Bupati Nyono Suharli W dan Wakil bupati Hj Mundjidah Wahab.

mudahan seluruh peserta UN di Jombang lulus semuanya,” ujar Nyono di sela acara.

Bupati Nyono Suharli Wihandoko berharap dalam pelaksanaan unas di Jombang bebas dari kecurangan. Untuk menjamin soal ujian nasional tidak bocor, pihaknya melakukan pengawasan ketatmulai dari distribusi naskah hingga pembagi-

an kepada peserta ujian. “Sebab kami menjaga dengan ketat. Mulai dari distribusi naskah sampai pembagian ke siswa, bahkansampaipadasetiapruangujian,” tandas Bupati mengatakan.

Berdasarkan data dari Dinas pendidikan kabupaten Jombang jumlah peserta Unas tahun 2015 ini sebanyak 5.686 pelajar

48 Jam Hilang di Air Terjun

Dua SMKN 13 Asal Malang Meninggal Pasuruan, Bhirawa Dua pelajar SMKN 13 Malang yang hilang saat terjatuh di air terjun Coban Baung, di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu (28/ 3) sore akhirnya ditemukan di aliran Sungai Baung Dusun Gunungsari Desa Kertosari Kecamatan Purwosari dalam kondisi tak bernyawa lagi. Jasad Reza Ardiyansyah (17) ditemukan pada Minggu (29/3) pukul 23.00 WIB. Sedangkan Arif Hidayat (17), ditemukan Senin (30/3) pukul 10.00 WIB. Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana menyampaikan keduanya ditemukan oleh tim SAR gabungan selama proses pencarian sekitar 48 jam atau dua hari. Jasad mereka ditemukan di aliran sungai baung tepatnya di Dusun Gunungsari, Desa Kertosari Kecamatan Purwosari.

“Awalnya jasad Reza Ardiyansyah, kemudian jasad Arif Hidayat. Mereka kami temukan sudah tidak berbusana lagi. Jenazahnya pun ditemukan 3 KM dari pusat air terjun Coban Baung,” ujar Bakti Jati Permana, Senin (30/3) sore.

Dua pelajar asal SMK 13 Malang dikabarkan terjatuh dan hilang di air terjun Coban Baung, Sabtu (28/3) sore. Dua pelajar itu adalah Reza (17) warga Sengkaling, Malang dan Sarip (17) warga Wonogiri, Jawa Tengah.

Informasi dilapangan menyebutkan dua pelajar itu datang ke kawasan air terjun Baung bersama tujuh orang temannya usai menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL) di wilayah Lawang, Kabupaten Malang. Kedua korban bersama beberapa temannya terlebih dahulu menyempatkan bermain ke salah satu temannya yang tinggal di wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

Saat dirumah temannya itu, Reza dan Sarip kemudian keluar rumah untuk pergi ke air terjun Coban Baung, yang lokasinya tidak jauh dari rumah milik temannya. Namun, naas bagi keduanya, diduga hendak

mengabadikan suasanya indah di tebing air terjun mendadak dari kedua korban ada yang terpeleset.

Kemungkinan temannya yang berada di sampingnya tersebut berusaha menolong.

Namun juga ikut terjatuh dari tebing air terjun dengan ketinggian kurang lebih 70 meteran. Saat ditemukan, lanjut Bakhti, kondisi kedua jasad itu sudah mulai membengkak lantaran sudah berisi air. Tubuh korban pun terdapat sejumlah luka yang diduga akibat benturan bebatuan. “Kondisi jenazahnya mulai sulit dikenali. Itu karena di tubuh mereka terdapat pembengkakan. Q hil

hilmi husein/bhirawa

Tim SAR melakukan penyisiran di seputaran air terjun Coban Baung, di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Senin (30/3).

SMA, 8.438 pelajar SMK dan 5.302 Peserta MA. “Atas namapribadi dan Pemerintah Kabupaten Jombang saya berharap anakanak dapat lulus semuanya seratus persen”, pungkas Bupati Nyono Suharli yang diamini oleh seluruh siswa dan guru dari jajaran dinas pendidikan dan kementrian agama kabupaten Jombang. Q rur

50 Pegawai Pemkab Bangkalan Diperiksa KPK Bangkalan, Bhirawa Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada 50 orang pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin, terkait kasus suap gas dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron. “Pemeriksaan digelar di Mapolres Bangkalan dengan meminjam tempat di sini (sejumlah ruangan di Pemkab Bangkalan),” kata Kapolres Bangkalan AKBP Soelistijono, Senin (30/3).

Ruangan Pemkab Bangkalan yang digunakan pemeriksaan itu antara lain Ruang K3I, Ruang Serbaguna dan sejumlah ruangan kepala bagian. Ke-50 orang pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan itu diperiksa tim penyidik KPK secara bergantian, sehingga mereka pun masuk ruang pemeriksaan secara bergantian. “Ada 50 orang yang diperiksa hari ini,” kata petugas yang mengamankan pemeriksaan pegawai Pemkab Bangkalan oleh tim penyidik KPK itu. Pemeriksaan hari Senin (30/3) merupakan hari pertama, karena sesuai dengan rencana akan berlangsung selama dua hari. Pada hari kedua (31/3), tim penyidik mengagendakan memeriksa sebanyak 62 orang.

Dengan demikian, total pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan yang diagendakan diperiksa KPK sebanyak 112 orang. Para pegawai itu diduga yang pernah berhubungan, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron yang kini menjadi tersangka kasus suap migas dan tindak pidana pencucian uang.

Salah seorang tim penyidik KPK menjelaskan pemeriksaan secara serentak ini dilakukan, karena berkas penyidikan hendak dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secepatnya.

Pada pemeriksaan pertama, kali ini, terlihat juga sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Bangkalan. Salah satunya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljoni.

Kasus suap Fuad Amin terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko dan perantara penerima suap yaitu Rauf serta perantara pemberi suap yaitu Darmono pada 1 Desember 2014.

Selanjutnya pada Selasa 2 Desember 2014, KPK menangkap Fuad di rumahnya di Bangkalan. Fuad Amin saat menjabat sebagai Bupati Bangkalan mengajukan permohonan kepada BP Migas agar Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan Ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas pantai Madura Barat di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO). Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura memiliki hak diprioritaskan mendapatkan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit berbahan bakar gas (PLTG) karena berguna untuk pengembangan industri di sekitar kawasan Jembatan Suramadu, kebutuhan kawasan industri dan kebutuhan rumah tangga warga Bangkalan. Q mb8,ant

Kabupaten Tuban Pilot Project KIT Pemprov Jatim Pemilik hewan ternak di Tuban dalam waktu dekat ini akan ‘dimanjakan’ oleh pemerintah. Pasalnya, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tuban dijadikan pilot project penggunaan kartu identitas ternak (KIT) untuk seluruh peternak sapi.

Ir. Maskur, MM

“Tuban ini sebagai pilot project KIT. dan kedepan ini akan diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur,” Kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ir. Maskur, MM pada sosialisasi kegiatan penerapan kartu ternak sapi dan kerbau Kabupaten Tuban 2015 di gedung Korperi Tuban(30/03).

Menurutnya, kartu ternak tersebut berisikan pemilik, jenis ternak, asal ternak, dan berbagi informasi lain terkait ternak

tersebut. Kartu tersebut sebagai bukti sah kepemilikan ternak, dokumen penting untuk mutasi ternak, dan memudahkan pelayanan kesehatan untuk ternak.

Selain itu, juga para petani ternak juga akan mendapatkan IB atau kawin suntik secara gratis.

“Jadi manfaat dari kartu ternak ini sangat besar sekali. Yang paling penting data ternak di Tuban itu mudah terdeteksi. Sehingga, dapat dengan mudah ternak tersebut berasal dari mana,” te-

rang Pria kelahiran Tuban ini Lebih lanjut, Maskur mengatakan, untuk dana pilot project identitas ternak tersebut sebesar Rp 790 juta. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana tersebut merupakan stimulasi. “Kami berharap nantinya pemerintah kabupaten (Pemkab) dapat melanjutkan program ini. Dan Bupati Tuban telah berjanji akan menjalankan program ini dengan baik,” Harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tuban, ir. Hery Prasetyo saat dikonfirmasi juga mengungkapkan dari tahun

2010 populasi sapi potong mencapai 160.537 ekor, sapi perah 1.323 ekor. Tahun 2011 sapi potong 187.803 ekor, sapi perah 1.323 ekor, tahun 2013 populasi sapi potong 313.401 ekor dan sapi perah 1.791 ekor. “Kalau kami lihat memang terus berkembang dengan baik populasinya. Dari jumlah itu, sapi yang keluar dari Tuban setiap bulan rata-rata mencapai 165 ekor,” Kata ir. Hery Prasetyo Diterangkan pula, sapi yang boleh dijual ke luar daerah dari Tuban hanya sapi silang dengan bobot 400 kilo gram (Kg), dan sapi putih bobot 300 Kg. Namun demikian, khusus sapi putih, pemerintah menghimbau untuk

tidak terlalu banyak dijual keluar dengan alasan populasi sapi tersebut yang kian menyusut.

Sementara produksi daging per bulan di Bumi Wali ini mencapai 1.153.187 Kg dengan alokasi kebutuhan perbulan mencapai 1.088.593 Kg. Dengan rata-rata potong hewan 8 ekor per hari. “Karena kami belum memiliki RPH modern pemotongan hewan itu masih belum tersentral. Jadi pemotongan ada yang di Rengel satu ekor/ hari, Jatirogo dua ekor/ hari. Selain itu ada beberapa tempat Potong Hewan Sementara (TPHS/ rumah jagal) satu ekor/ hari,” Terang mantan Kadis Pertambangan & Energi ini. Q hud