Harian Bhirawa Edisi 30 September 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan DPR terpilih,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

Selasa Pahing, 30 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

30 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Ke Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf Kunjungan Kerja di Eropa

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 14.00 - 19.00

Rapat dengan Pengawas Perhutani di Jakarta Tandatangan MoU dengan Lembaga Sensor Film di Hotel Sheraton

Calon Pimpinan Definitif DPRD Dikabarkan Ditolak DPD Demokrat Banyuwangi, Bhirawa Nama Yusieni yang disodorkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi untuk menduduki satu slot pimpinan definitif DPRD setempat, ditolak Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo. Informasinya, Yusieni ditolak karena tidak sesuai rekomendasi DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang lebih memilih Sri Utami Faktulningsih. Silang pendapat di internal Demokrat ini mengakibatkan kinerja DPRD Banyuwangi secara kelembagaan ikut terhambat.

“Usulan pimpinan definitif sudah dikirim ke Pemprov Jatim, tapi SKnya ditolak. Karena satu calon pimpinan yang diusulkan Partai Demokrat tidak dapat legitimasi dari organisasinya,” kata Pimpinan sementara DPRD Banyuwangi Joni Subagyo kepada wartawan, Senin (29/9).

Joni mendapatkan informasi ini secara lisan dari Sekretaris Daerah Jawa Timur Akmmad Sukardi. Mendengar kabar penolakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah pendekatan ke beberapa pihak untuk mendapatkan kepastian ihwal nama pimpinan yang resmi diusulkan oleh Partai Demokrat.

Bersama perwakilan dari tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi, Joni segera berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Soekarwo, dan

 ke halaman 11

Dishub Sumenep Optimistis Penerbangan Komersil Segera Terwujud Sumenep, Bhirawa Pimpinan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep optimistis penerbangan komersil yang memanfaatkan Bandara Trunojoyo segera terwujud.

“Semoga saja semuanya berjalan lancar. Hasil komunikasi terakhir kami, penerbangan komersil pesawat milik PT Trigana Air Service dengan memanfaatkan Bandara Trunojoyo bisa dilakukan pada tahun ini juga,” ujar Kepala Dishub Sumenep Moh Fadillah di Sumenep, Senin (29/9).

Untuk sementara, kata dia, pihaknya memang mengintensifkan komunikasi dengan manajemen PT Trigana Air Service untuk menjadi operator penerbangan komersial di jalur Sumenep-Surabaya (Bandara Trunojoyo-Bandara Juanda).

“Mereka yang paling siap untuk mengisi jadwal penerbangan komersial di jalur Sumenep-Surabaya. Mereka juga telah memiliki kantor perwakilan di Sumenep,” ucapnya.

Fadillah menjelaskan, pihaknya belum berani memastikan jadwal penerbangan komersial perdana di jalur Sumenep-Surabaya yang akan dilakukan PT Trigana Air Service.

“Secara teknis, kepastian jadwal penerbangan perdana itu tergantung kesiapan maskapai. Namun, Insya-Allah, bisa direalisasikan pada tahun ini atau sebelum 2015. Tunggu saja tanggal mainnya,” paparnya.

danang/bhirawa

Pelayanan yang diberikan RSUD dr Soetomo kepada pasien.

Dana Jamkesmas 3 RS di Jatim Cair Surabaya, Bhirawa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun anggaran 2013 dari Kementerian Kesehatan akhirnya cair.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan dana Jamkesmas telah cair di RSUD dr Soetomo, RSUD Bhakti Darma

Husada (BDH) Surabaya dan RSUD dr Soewandi Surabaya.

Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Anondo MPH menyatakan, pencairan dana Jamkesmas terealisasi beberapa hari lalu, padahal sebelumnya pencairan dana ini pernah dijanjikan pada April

2014. Artinya pencairan dana Jamkesmas molor dari tenggang waktu yang dijanjikan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencairan dana Jamkesmas itu, salah satunya adalah masalah audit dari BPK.

GARA-gara tulisan di media massa tentang dewan ramai-ramai gadaikan SK Pelantikan, sosok pria ini sempat beradu argumentasi dengan puterinya. Sahat Tua Simandjutak yang juga anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 dari Partai Golkar ini terpaksa menjelaskan arti gadai terhadap puterinya saat menjemput buah hatinya di sekolah. ‘’Waduh gara-gara tulisan di media tersebut, saya sempat diprotes oleh anak saya. Menurutnya SK Pelantikan kok bisa digadaikan? Terus kalau digadaikan apakah papa tidak menjadi anggota dewan lagi,’’terang Sahat menceritakan protes dari puterinya.

Bahkan, menariknya saat mobil yang ditumpangi bersama puterinya melewati

 ke halaman 11 Sahat Tua Simandjutak

Sentil..  Situasi tak menentu, DPRD Sidoarjo resah  Yang penting gaji lancar  Ribuan Kades terancam masuk bui  Gampang, bangun rumah tahanan baru  Bupati Kediri imbau masyarakat agar cinta buah lokal  Kalau sudah diakui asing baru kebakaran jenggot

Nama RS RSUD dr Soetomo RSUD Bhakti Darma Husada RSUD dr Soewandi

Total Rp 52 miliar Rp 2 miliar Rp 14 miliar

 ke halaman 11

Dindik Jatim Tarik 22 Ribu SKHUN Kejar Paket C Karena Salah Pengisian Nilai

Dindik Jatim, Bhirawa Layanan terhadap pendidikan kesetaraan benar-benar mengecewakan. Betapa tidak, setelah pembagian ijazah terlambat, pengisian Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) kejar paket C ternyata juga amburadul. Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim pun terpaksa harus menarik kembali SKHUN yang telah diterima Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Tidak hanya satu dua, tapi 22 ribu SKHUN peserta kejar paket C gelombang pertama yang sudah dibagikan ternyata keliru. Kekeliruan terjadi dalam pengisian nilai. Tidak hanya itu, nomor register SKHUN yang dibagikan juga tidak sama dengan nomor register yang ada

di ijazah siswa.

Fakta ini disampaikan oleh Ketua Forum PKBM Surabaya Imam Rochani. Pemilik PKBM Budi Utama di kawasan Karah tersebut menyebutkan, hingga kini permasalahan SKHUN yang keliru itu tak jelas

 ke halaman 11

Naikkan BBM Subsidi Tahun Ini, Pemerintahan Jokowi Siapkan BLSM Jakarta, Bhirawa Menteri Keuangan M Chatib Basri menyatakan jika kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan akhir tahun ini, pemerintahan baru Jokowi- JK nanti punya anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) cukup untuk enam bulan hingga tahun depan.

Menurut Chatib, dana BLSM enam bulan tersebut berasal dari alokasi anggaran bantuan sosial yang disediakan dalam APBN-P 2014 sebesar

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Diprotes Gara-gara Gadai

Tunggakan Jamkesmas Tahun Anggaran 2013

M Chatib Basri

Tanpa Teken SBY, UU Pilkada Tetap Berlaku Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II Abdul Muis, Direktur Bandara Udara Bambang Tjahjono dan Pemprov Jatim diwakili Kepala Dishub dan LLAJ Provnsi Jatim Ir Wahid Wahyudi, menandatangani MoU tentang Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Senin (29/9).

Anggaran Tak Turun, MoU Bandara Abdurrahman Saleh Diperbaharui

Pemprov, Bhirawa Selama 2014, Bandara Abdurrahman Saleh Malang dipastikan tidak mendapat kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat. Sebab Memorandum of Understanding (MoU) yang sebelumnya sudah dilakukan antara Pemprov Jatim, TNI Angkatan Udara dan Direktorat Perhubungan Udara di Jakarta akhir tahun lalu, harus

diperbaharui.

“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa mengucurkan anggaran pengembangan Bandara Abdurrahman Saleh Malang.

Makanya MoU ini dilakukan memenuhi permintaan Kemenkeu agar anggarannya tahun depan bisa turun,” kata Direktur Bandara

 ke halaman 11

Jakarta, Bhirawa Penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dinilai sia-sia.

Pasalnya, mayoritas anggota dewan sudah menyetujui RUU tersebut.

“SBY bisa saja tidak tanda tangan UU itu, tapi walau pun dia tidak tanda tangan UU tersebut tetap berlaku. Tidak ada pengaruh sama sekali (penolakan SBY),” kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Senin (29/9).

 ke halaman 11

PPSMS Gagas Bantuan Pendidikan

Lewat Musik, Kelurahan Pacarkembang Santuni Anak Kurang Mampu Parade musik seringkali diidentikkan dengan hura-hura dan mencari kesenangan. Tapi, anggapan itu dapat dipatahkan oleh Paguyuban Peduli Sosial Masyarakat Sejahtera (PPSMS) di Kelurahan Pacarkembang Surabaya, yang menyulap seni bermusik menjadi wadah penggalangan dana guna program bantuan sosial bagi warga kurang mampu.

Abed Nego, Kota Surabaya Bertempat di basecamp PPSMS Jl Bronggalan 12 D Surabaya, acara parade musik dan pemberian bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu, turut dihadiri oleh struktur organisasi perangkat desa yakni Lurah dan RT/ RW. Iin Trisniningsih selaku Lurah Pacarkembang Surabaya, mengaku bangga atas kegiatan yang digagas PPSMS. Menurutnya, potensi seperti ini harus dapat digali lagi, terutama tujuannya untuk kegiatan sosial bagu warga yang kurang mampu.

“Kegiatan sosial bantuan pendidikan dengan format parade band seperti

ini, perlu kita berikan apresiasi. Kita juga harus gali dan kembangkan lagi potensi-potensi yang ada di Kelurahan Pacarkembang Surabaya,” ungkap Iin dalam sambutannya kemarin.

Kreativitas anak muda dalam seni musik, tak harus ditunjukkan melalui gemerlap panggung dan bintang tamu yang mengisi acara. Namun, kreativitas seni musik dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosial untuk menolong sesama. Menurut wanita yang akrab dipanggil warganya

 ke halaman 11

abed nego/bhirawa

Lurah Pacarkembang Iin Trisniningsih saat memberikan santunan pada anak kurang mampu.

SURABAYA

2

Selasa Pahing 30 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dewan Jamin Pilkada Tak Langsung Lebih Bersih dan Transparan Gubernur Dr H Soekarwo didamping Kabandiklat Dr Saiful Rachman saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris 2014 di Islamic Center Surabaya.

hms

Gubernur Ingatkan Kades Harus Tepat Gunakan Anggaran Desa Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo mengingatkan agar kepala desa dan camat yang akan menerima dana desa sekiar Rp1,4 miliar agar hatihati dalam mengelolanya. Kesalahan sedikit saja dalam pengelolaan bisa berakibat fatal, tersangkut kasus korupsi.

Dalam paparannya saat membekali aparat pemerintah desa tentang tata kelola keuangan utamanya berbasis akrual (accrual bassis), Gubernur mengingatkan mulai tahun 2015 pertanggungjawaban keuangan Negara menggunakan metode accrual basis.

Yaitu, lanjutnya, pertangunggjawaban yang diberikan bukan lagi laporan yang dalam laporan laba ruginya melibatkan arus kas masuk dan keluar (cash basis), tapi laporan yang dalam laba ruginya tidak melibatkan arus kas masuk dan keluar (accrual basis).

“Dengan model laporan accrual basis diharapkan dapat memberikan transparansi dan akunta-

bilitas. Karenanya dengan besarnya anggaran yang diberikan oleh APBN sekitar Rp. 1,4 M per desa, maka setiap aparat Pemerintah Desa harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya,” jelasnya saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris Tahun 2014 di Islamic Center, Surabaya, Senin (29/9).

Posisi Pemerintah Desa (Pemdes) di dalam struktur pemerintahan, terangnya, adalah seperti jangkar dari eksistensi pemerintah di atasnya. Pemerintahan Desa juga merupakan wujud dari kehadiran negara yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Kades dan camat adalah kepanjangan tangan dari pemerintah di atasnya, sebab itulah jangan sampai kesalahan pengelolaan anggaran disebabkan oleh kelalaian Kades ataupun Camat. Saat kades atau camat pensiun maka harus

pensiun juga urusannya dengan segala urusan birokrasi,” tukasnya.

Terkait UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, masyarakat desa harus dilibatkan setiap perumusan kebijakan. Hal itu difasilitasi melalui musyawarah desa, yang melibatkan kades, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan warga masyarakat secara langsung. “Proses demokrasi partisipatoris mampu kita wujudkan dengan menerapkan musyawarah desa (musdes),” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badiklat, Dr Saiful Rachman menjelaskan, sosialisasi kali ini diikuti 800 kades dan 160 camat mulai 28 September-4 Oktober yang dibagi dibeberapa tempat yakni, Islamic Center, Pusdik Brimob Watukosek Porong, Vila Duta Kasih Prigen dan Warung Desa Trawas.

“Kurikulum pada kegiatan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang disusun oleh tim dari center for security and welfare studies (CSWS) Unair dan Ikatan Akuntan Q wwn Indonesia (IAI),” katanya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Sejumlah legislator menjamin pelaksanaan Pilkada DPRD akan jauh lebih murah , bersih dan transparan dibandingkan Pilkada langsung. Jaminan ini sebagai bentuk tanggapan pernyataan Wali kota Tri Rismahrini yang tidak akan maju lagi karena tak punya uang.

Agung Prasodjo anggota fraksi Golkar mengaku menyanagkan pernyataan Tri Rismaharini di depan sejumlah duta besar negara sahabat tentang mahalnya Pilkada me,lalui DPRD. Agung menegaskan sikap Risma tersebut sangat tidak etis dan siap menjamin pelaksanaan Pilkada tak langsung tanpa permainan uang.

“Pernyataan itu jelas melecehkan kami sebagai anggota dewan, karena di partai kami tidak seperti yang dia (Risma-red) tuduhkan, tetapi harus melalui proses penjaringan yang tentu melibatkan peran rakyat atau kontituen, yang kemudian diajukan ke DPP untuk dimintakan rekomendasi, jadi bukan soal puanya uang atau tidak,” tegas anggota dewan baru yang kabarnya akan menempati posisi komisi C ini.

Agung juga menyebut pernyataan Risma sebagai tuduhan langsung kepada dewan periode baru ini, sebagai pemain meoney politic. “Sebagai Wali Kota mestinya tidak mengungkapkan pernyataan seperti itu, karena secara tidak langsung menuduh bahwa dalam Pilkada tak langsung kami dipastikan akan melakukan praktik politik transaksional, pragmatis atau money politik dalam prosesnya, ini tidak etis dan tidak pantas diucapkan oleh seorang Wali Kota,” ucapnya. (29/9) Seperti yang diberitakan sebelumnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyadari kesempatannya maju dalam Pemilukada Surabaya 2015 kecil, setelah DPR-RI menetapkan Pemilukada dilaksanakan melalui DPRD . Pasalnya, ia memperkirakan untuk maju dalam pemilukada tak langsung membutuhkan banyak uang.

Risma juga mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai uang untuk bertarung dalam proses demokrasi tak langsung, karena menurutnya untuk maju dalam pemilukada langsung, biaya yang dibutuhkan relatif murah. “Kalau Pemilukada langsung biayanya lebih murah,” tutur Risma. (27/9).

Menanggapi hal yang sama, Zakaria anggota fraksi PKS DPRD Surabaya menyatakan bahwa fraksinya memberikan jaminan jika proses Pilkada tak langsung

akan berjalan bersih, terbuka dan transparan.

“Fraksi kami menjamin jika Pilkada Surabaya dilaksanakan dengan system tak langsung akan terhindar dari praktik politik transaksional, karena kami akan berupaya agar pelaksanaannya terbuka, bersih dan transparan,” jelasnya.

Hal senada juga diucapkan Vinsensius alias Awey anggota dewan asal Nasdem dan tergabung dalam fraksi Handap DPRD Surabaya yang secara tegas mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk memberikan tauladan kepada seluruh anggota dewan untuk menolak segala praktik politik transaksional.

“Seperti nyang telah di tauladanka oleh ketua umum kami yakni berkoalisi tanpa syarat, maka kami akan mengimplementasikan hal itu dalam proses Pilkada di kota Surabaya jika ternyata dilaksanakan dengan system tak langsung, maski dari pihak kami tidak pernah sepakat dan sedang berupaya untuk melakukan Yudicial Revew ke tingkat MK,” tandasnya.

Sementara Baktiono anggota fraksi PDIP yang mengaku geram mengatakan bahwa ucapan Risma yang mengaku lebih siap pilihan langsung karena biayanya murah dianggap tidak berdasar, karena pada saat diusung oleh PDIP maju sebagai Cawali bersama Bambang DH tahun 2009 dan berhasil terpilih, Risma dituding tidak mengeluarkan modal karena seluruh biaya pemenangan dan saksi menjadi tanggung jawab organisasi.

“Apa dasarnya ngomong begitu, memangnya dia (Risma-red) tau berapa biaya yang dikeluarkan terutama untuk saksi, di Pilkada tahun 2009 kemaren itu punya duit berapa dan mengeluarkan biaya berapa, lha wong duitnya cuma 60 juta plus mobil Kijang tahun lama, kalau sekarang dia ngomong soal biaya untuk Pilkada itu tidak masuk akal, karena saya yakin dia tidak tau itu, karena semua biaya pemenangan terutama untuk saksi ditanggung organisasi dengan cara patungan, itulah PDIP yang selama ini diajarkan gotong royong,” Q gat ungkapnya.Q

UU Pilkada Disahkan

PANGGUNG BIROKRASI

Bolos Sekolah, Pelajar Terjaring Razia di Warnet dan Warkop Pemkot, Bhirawa Operasi pelajar bolos sekolah semakin intensif dilakukan Pemkot Surabaya.

Senin(29/9) kemarin,enam pelajar dari SMA Negeri maupun swasta terjaring dalam razia di sejumlah warung internet dan warung kopi di daerah Pagesangan dan Jambangan. Razia tersebut dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Jambangan.

Kasitrantib Kecamatan Jambangan, Sri Indra Mulyono mengatakan, razia kali ini mendapati pelajar sedang asyik di tempat warnet dan warung kopi saat jam belajar masih berlangsung di sekolahnya.

“Keenam pelajar ini terjaring saat berada di warnet Jalan Jambangan Agung dan warkop daerah Pagesangan Asri. Para pelajar yang terjaring razia ini langsung kita bawa ke Kecamatan Jambangan untuk ditindak lebih lanjut serta memanggil orang tua dan guru masingmasing sekolahnya,” kata Sri Indra di kantor Kecamatan Jambangan saat mendata pelajar.

Dari keenam pelajar ini, tambahnya, rata-rata dari SMA Negeri favorit di Surabaya. antara lain dua pelajar dari SMAN 15, SMAN 10 ada tiga pelajar, dan SMK PGRI 14 yang terletak di Karang Pilang satu pelajar. “ Kami mendapati satu tiga pelajar yang membolos di salah satu bilik warnet, itu langsung kita Q geh angkut,’’ tambahnya.Q

Digusur PT KAI, Warga Pacar Keling Wadul Dewan Parpol Daerah Mulai Berhitung Ulang DPRD Surabaya, Bhirawa Puluhan warga Pacar Keling mendatangi gedung DPRD Surabaya, Senin (29/9). Mereka melaporkan tindakan semena-mena PT KAI yang mengambil paksa tanah warga. PT KAI dinilai mengklaim tanah warga yang sudah ditempati puluhan tahun. Parahnya, satu rumah warga Pacar Keling nomer 16 akan dieksekusi paksa dengan dalih lahan tersebut milik PT KAI. Pengambilan paksa itu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Ironisnya, PT KAI menyewa aparat untuk membantu mengosongkan rumah warga setempat. “Yang saya lihat, mereka menggunakan seragam TNI AD dan AL,” ujar Ketua Aliansi Penghuni Rumah Negara Ahmas Syafi’ie kepada pimpinan dewan yang menerimanya.

Mereka datang ke gedung dewan diterima Ketua DPRD Surabaya Armuji, yang didampingi Wakilnya, Masduki Toha dan Dharmawan.

Ahmad mengaku, pengosongan paksa rumah nomor 16 tanpa melalui putusan pengadilan. Di kawasan tersebut sekitar 600-700 rumah yang berdiri diatas tanah negara memang tidak memiliki sertifikat atau hak milik. Tapi, mereka menempati sejak tahun 1949.

“Dasarnya kita karena infrastruktur kita yang bangun, dari awal kemerdekaan kita yang ngerawat bahkan membangun rumah di atas tanah tersebut,” ucapnya.

Selain itu, PT KAI juga tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil alih dan memaksa warga mengosongkan rumahnya. Ratusan rumah itu tidak hanya berada di kawasan Pacar Keling Tambaksari, tapi juga berdiri di Tapak Siring, Jalan Gerbong dan Jalan Jokotole. Ahmad menganggap, tanah yang ditempati tanah negara yang kosong.

Dia meminta kepada PT KAI agar menggunakan aturan secara fair.

Sebab, 10 tahun terakhir PT KAI mulai mengusik ketenangan warga setempat. “Kalau cuma ngeklaim kan bisa, tapi harus ada dasar hukumnya, sebisa mungkin kami dapat hak atas tanah tersebut, bahkan kalau bisa akan kita sertifikatkan,” tandasnya.

Menanggapi pernyataan warga, Masduki Toha mengaku kecewa.

Penyebabnya, perwakilan PT KAI mangkir dari panggilan dewan. Mereka berdalih undangan diterima sangat mepet. Padahal, pihak dewan melayangkan panggilan pada Kamis (25/9) lalu. Selain itu, hearing kemarin menyangkut hajat hidup orang banyak.

Politisi asal Fraksi PKB ini menilai PT KAI kurang memperhatikan unsur kemanusiaan. “Banyak bapak dan ibuk yang sudah tua datang kesini, mereka akan menanyakan nasibnya tapi tidak ada tanggapan positif, kasihan kan mereka ini, nasibnya tidak jelas,” ujarnya usai Q gat menerima warga.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Disahkannya UU Pilkada Tak Langsung oleh DPR RI, membuat sejumlah partai mulai berhitung kekuatan. Koalisi di tingkat pusat dianggap belum tentu merepresentasikan kondisi politik di daerah. PKS dan PKB mengaku siap bila harus mengajukan sendiri calon kepala daerah tanpa memandang posisi koalisi di tataran pusast.

PKS sebagai partai perekat dalam Koalisi Merah Putih (KMP), menegaskan saat ini sedang berinisiatif untuk menginisiasi seluruh parpol yang tergabung dalam KMP. Diantaranya dengan mengusung calon dalam Pilkada di Jatim yang tersebar di 18 kab/kota, pada 2015 nanti. ‘’Sebagai partai perekat, PKS akan berinisiatif untuk melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol yang masuk dalam KMP. Diantaranya akan membicarakan soal pelaksanaan Pilkada tak langsung yang akan digelar di DPRD.’’tegas pria yang juga Anggota DPRD Jatim ini, Senin (29/9).

Bagaimana jika parpol yang masuk dalam KMP menolak untuk berkoalisi dalam mendukung Pilkada di Jatim?.

Menurut Hammy hal itu bisa saja terjadi.

Tapi semua itu belum ada eksperimen sehingga perlu dibuktikan lebih dahulu, Namun terlepas dari itu bagi PKS itu adalah hal biasa. Apalagi PKS memiliki kader yang ada di pimpinan dewan diantaranya di Kab Bondowoso, Jember, Ngawi dan Trenggalek. ‘’Jadi bagi kami hal itu hal yang lumrah dalam perpolitikan. Tapi apa salahnya kita tidak mencobanya. Yang jelas semua akan kami lakukan diantaranya dengan tetap

menjalin komunikasi dengan parpol yang ada di KMP. Kalau ada kesamaan dalam mendukung calon di 18 kab/kota, itu lebih baik,’’tegasnya.

Terkait dengan Pilkada Surabaya , hammy mengakui partainya belum final mentapkan nama calon yang bakal diusung. Posisi Tri Rismaharini yang sebelumnya digadang bakal diajukan PKS disebut masih bisa berubah mengingat partai lain dalam KMP belum tentu menyetujui.“Terkait Risma, saya tidak optimis yang bersangkutan mau dicalonkan kembali,” tegas Hammy, dikonfirmasi via seluler kemarin.

Sementara itu , Ketua DPW PKB Jatim, A Halim Iskandar mengatakan penetapan pilkada dipilih dewan dari segi peta politik, tidak menjadi masalah bagi PKB. Karena dari 38 kabupaten/kota di Jatim, PKB memiliki kursi yang dominan dan memiliki pimpinan dewan di 33 kabupaten/kota. ‘’Jadi secara kekuatan dalam mengusung kepala daerah, PKB cukup kuat.

Sehinga tak ada masalah dalam Pilkada secara tak langsung. Namun kami berharap PKB dapat berjuang dalam 2019 nanti, dimana Pilkada dikembalikan menjadi langsung atau dipilih rakyat,’’papar Halim.

Karenanya, terkait Pilwali Surabaya 2015, PKB mengaku tetap mengusung Risma. Politisi yang kerap dipanggil Gus Halim ini menegaskan dalam menempatkan Risma sebagai prioritas nama yang akan diusung PKB dalam Pilwali 2015, bukan atas dasar sistem pemilu, tapi secara personal Walikota Surabaya ini layak, sehingga berubahnya sistem pemilihan ini Q cty tidak akan mempengaruhi.Q

Pemkot Wujudkan Rumah Sahabat Anak

Bantu Anak Pecahkan Pelajaran Maupun Masalah di Sekolah Jangan buang waktu kalian dengan kegiatan tidak berguna.

Keberhasilan dan kesuksesan tergantung dari diri sendiri bukan orang lain. Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada anak-anak Surabaya untuk meraih cita-citanya setinggi langit.

Dalam memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2014 yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, Kota Surabaya telah melakukan berbagai kegiatan. Seperti lomba mencari bakat anak, MTQ, Puisi, dan sebagainya.

Paling spesial pada puncak HAN 2014, yakni dilaunching Rumah Sahabat Anak yang bertempat di gedung balai pemuda.

Rumah sahabat anak ini didirikan untuk membantu anak-anak mengatasi permasalahan mereka. Misalnya, permasalahan pelajaran maupun masalah yang dihadapi di sekolah. Anakanak bisa curhat melalui telepon dengan menelpon ke

nomor halo anak Surabaya 08001111000 dan 0315462233. ‘’Pendidikan adalah jalan menuju kesuksesan. Kenapa pendidikan menjadi penting.

Negara ini bisa berhasil atau tidak, tergantung pada kalian semuanya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa prestasi anak-anak kita adalah prestasi bangsa.

Kenapa demikian karena negara ini bisa berjaya karena anak-anak kita,’’ imbuhnya.

Risma mengatakan baik buruknya sebuah bangsa tergantung dari keberhasilan anak-anak. Jika mereka salah arah, lanjut Risma maka Negara ini juga

akan salah arah. Salah satu kunci keberhasilan sebuah Negara maju adalah pendidikan.

Risma menambahkan menjadi manusia modern bukan menggunakan narkoba, merokok, pergaulkan bebas. Wali Kota perempuan Surabaya pertama ini berpesan kepada anak-anak menjadi manusia modern dengan berpikir untuk masa depan yang lebih baik. ‘’Orang tua kalian dan bangsa ini sudah menunggu keberhasilan kalian semua. Arek-arek Surabaya harus mampu bersaing dengan anak-anak dari Negara lain. Ibu yakin kita mewarisi jiwa pejuang untuk bisa bertempur melebihi anak-anak di dunia,’’ pesannya.

Keberadaan rumah sahabat anak menurut Rima sangat penting untuk mengontrol tumbuh kembang anak-anak Surabaya. Ka-

dre/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini ketika bersama siswa melakukan konsultasi permasalahan anak melalui saluran telepon. rena mereka secara tidak sadar bahwa diluar ancaman dan gangguan sangat

luar biasa, terkadang mereka bisa terjebak didalamnya. Untuk itu, melalui

Rumah Sahabat Anak dan Halo Anak Surabaya ini mampu mengarahkan me-

reka agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif.

Sedangkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (bapemas dan KB), Nanis Chairani menjelaskan bahwasanya keberadaan rumah sahabat anak ini untuk menguatkan psikologis anak. ‘’Ketika anak-anak malu untuk menceritakan masalah pribadi mereka kepada guru atau orang tua.

Mereka bisa curhat ke rumah sahabat anak bisa datang langsung atau via telepon,’’ jelasnya.

Komitmen pemkot Surabaya terhadap anak tidak hanya dalam bentuk rumah sahabat anak. Melainkan atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya berhasil membentuk kader pelopor pengerak perubahan. Mereka ini akan menjadi duta internet sehat Q dre dan konselor sebaya.Q

SURABAYA

Selasa Pahing 30 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO Belum Mendapat Pasokan Air Memasuki musim kemarau berkepanjangan warga yang ada disekitar bekas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Keputih hingga sekarang belum mendapat pasokan air bersih dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan seharihari dan terpaksa warga harus membeli air ditempat lain,Senin (29/9).

geh/bhirawa

Satpol PP saat merazia PKL Luberan pasar, Senin (29/9).

Sering Bikin Macet, Satpol PP Tertibkan PKL Luberan Pasar Pemkot, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya , kemarin, menertibkan pedagang kaki lima (PKL) liar di beberapa pasar wilayah Surabaya. Antara lain pasar Tembok, pasar Kembang, pasar Asem, pasar Keputran dan pasar Kapasari. Operasi ini di back up dari pihak Polrestabes Surabaya serta Garnisun Tetap (Gartap III).

Kepala seksi operasional Satpol PP Kota Surabaya, Joko Wiyono mengatakan, untuk operasi kali ini sasarannya PKLPKL yang membandel karena berjualan di jam-jam sibuk orang. Alhasil kemacetan di beberapa wilayah Surabaya terjadi kemacetan karena mengganggu lalu lintas.

“PKL-PKL ini kan sudah ditentukan jam-jam berjualannya yaitu sampai 6 pagi, kalau diatas jam 7 pagi berarti dia kan bandel,” kata Joko Wiyono pada Bhirawa, Senin (29/9).

Ia menambahkan, peringatan memang sudah beberapa kali disampaikan. Akan tetapi PKL-PKL yang beroperasi di pasarpasar tetap saja mengelak. “ padahal jamjam segitu kan sibuk-sibuknya pelajar berangkat sekolah dan banyak orang yang berangkat kerja. Ini sudah lama dan sering Q geh kami tertibkan,” tambahnya.Q

bed/bhirawa

Terlihat cemas, Nuri Subagyo (41) staf sekretariat dewan DPRD Surabaya saat menjalani sidang perdana kasus narkoba atas dirinya, Senin (30/9).

Nuri Subagyo Tak Ajukan Eksepsi PN Surabaya, Bhirawa Nuri Subagyo (41) staf sekretariat dewan (setwan) DPRD Surabaya, menjalani sidang perdana di PN Surabaya, Senin (29/ 9). Warga Gunungsari Indah, Surabaya itu, menjadi pesakitan dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika.

Persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Sri Herawati, mengagendakan pembacaan nota dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya, I Wayan Oja Miasta.

Mengenakan rompi tahanan warna merah, Nuri mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Oja. Dalam nota dakwaan, Jaksa Oja menjelaskan penangkapan terdakwa Nuri dilakukan oleh anggota Polsek Genteng di Jl Ketabang Kali pada hari Senin, 11 Agustus 2014, sekitar pukul 18.30 malam. Setelah memperoleh informasi bahwa ada PNS di Gedung DPRD Surabaya yang membawa sabu-sabu, anggota Reskrim Polsek Genteng kemudian membuntuti Nuri.

“Saat perjalanan pulang, terdakwa dihentikan oleh petugas Polsek Genteng hingga ditemukan narkoba jenis sabusabu,” terang Oja dalam nota dakQ bed waannya, Senin (29/9).Q

trie diana/bhirawa

Bayi Telantar Berpenyakit Khusus Diserahkan ke RSUD Dr Soetomo Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur mengakui telah menerima seorang bayi terlantar suspect HIV./ AIDS. Saat ini bayi berusia empat bulan itu telah diserahkan kepada RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk ditangtani lebih lanjut.

Kepala Dinsos Jatim, Indra Wiragana SH MHum menceritakan adanya balita terindikasi penyakit khusus ini berada di UPT, maka dirinya langsung menghadap Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum untuk melaporkan hal tersebut.

Selanjutnya, Kadinsos Jatim juga bertemu dengan Kepala RSUD Dr Soetomo, dr Dodo Anando MPH. “Akhirnya balita tersebut diserahkan ke RSUD Dr Soetomo untuk mendapatkan perawatan. Sebab, kalau berada di UPT maka perawatan kurang maksimal. Kembali lagi,

jajaran Dinsos tidak mempunyai keahlian melangsungkan perawatan terhadap penyakit yang khusus,” katanya, di Surabaya.

Ia mengakui kalau ada balita yang dirawat di salah satu UPT-nya. Namun, saat itu di UPT dilakukan perawatannya secara terisolir, dikhawatirkan bisa terkena anak-anak lainnya.

“Pegawai yang ada di UPT Dinsos Jatim tentunya tidak mempunyai spesifikasi atau keahlian dalam melakukan perawatan terhadap balita yang terkena penyakit tersebut, kata Indra di Surabaya, Senin (29/9).

Sebelumnya Indra Wiragana juga mengatakan, selama ini Dinsos Jatim juga menerima anak yang mengidap HIV/AIDS, namun anak tersebut tidak berlokasi di UPT melainkan bersama keluarganya dengan pengobatan melalui rumah sakit yang ditunjuk.

“Dinsos Jatim tetap memberikan bantuan pada anak tersebut melalui pemberian tabungan. Sebab, membantu dampak dari permasalahan

sosialnya tersebut,” katanya.

Menurutnya, penanganan yang dilakukan Dinsos selama ini untuk membantu masyarakat dari sisi sosial.

“Lain halnya bayi terlantar dengan mengidap AIDS. Meskipun terlantar, namun ada penyakit yang harus disembuhkan dan membutuhkan perawatan dimana di bidang kesehatan yang lebih mengetahuinya,” katanya.

Dikatakannya penanganan balita dan anak terlantar memang seharusnya melalui Dinas Sosial Jatim maupun Dinsos Kabupaten/kota.

Namun, hal itu berbeda ketika balita atau anak terlantar tersebut mengidap penyakit HIV/AIDS. Direktur RSUD dr Soetomo mengaku, pihaknya telah menerima bayi suspect HIV/ADIS dari Dinsos Jatim.

Menurutnya, bayi tersebut berhasil dijemput di Dinsos Jatim pada tanggal 22 September lalu. ‘’Kita berusaha sebaik mungkin untuk merawat bayi suspect HIV/ADIS, meski pendanaannya ditanggung rumah sakit secara keseluruhan,’’ tegasnya.

Stem Cell Lokal Siap Bersaing Struktur Dewan Pendidikan Dinilai Tak Independen

Beberapa peneliti sendang meneliti untuk mengembangkan stem cell.

Surabaya, Bhirawa Kendati diproduksi oleh produsen lokal, stem cell buatan dalam negeri tidak kalah dengan luar. Produk stem cell yang dihasilkan Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga dinilai peneliti dan pakar kesehatan sebagai kemajuan terbesar bagi dunia kesehatan di tanah air.

Prof Fedik Abdul Rantam, Kepala Laboratorium ITD me-

dna/bhirawa

ngatakan, selain itu stem cell lokal memiliki kualitas yang baik dan memiliki harga yang cukup terjangkau. Jika dilihat harga stem cell dalam negeri hargnya rata-rata Rp3-5 juta tergantung dari stem cell yang digunakan.

Direktur ITD UA, Prof DR dr Nasronudin SpPD menyatakan, stam cell merupakan bisnis yang menguntungkan di luar negeri.

Banyak warga Indonesia yang

memanfaatkan stam cell dari negara-negara Eropa. Jika dihitung harga stem cell luar negeri harganya sangat mahal satu serum stam cell yang diimpor di banderol Rp 36 juta.

Untuk terapi penyembuhan, biasanya menghabiskan tiga serum stem cell. Jumlah itu bisa lebih tergantung jenis dan stadium penyakit. ‘’Jadi kita memerlukan biaya yang sangat mahal jika ingin menggunakan produk stem cell luar negeri,’’ ucapnya.

Dikatakannya, sedangkan stem cell yang dikembangkan ITD, harganya bisa sepersepuluh dari stem cell impor. Ini karena memproduksi stem cell bukan murni bisnis melainkan sosial bisnis. “Harganya kisaran Rp 3,6 juta-Rp Rp 5 juta tergantung casenya. Dengan harga segitu saja lho tidak rugi. Kenapa harus mahal?

Kalau murah kan daya jangkau pasarnya semakin luas, semakin banyak yang memanfaatkan. Jika mahal, lalu siapa yang mau beli?

Kan orang-orang tertentu saja.

Jadi stem cell ini harus menjadi formula berbasis kerakyatan,” Q dna ungkapnya.Q

Gandeng KSF, Pemkot Beri Pelatihan 200 Guru SD Pemkot, Bhirawa Sekitar 200 guru Sekolah Dasar (SD) di Surabaya akan mendapatkan kesempatan pelatihan peningkatan kompetensi. Harapannya dengan mening-

Dikatakannya, untuk memperkuat dugaan ada atau tidak adanya virus HIV/AIDS pada bayi tersebut, pihak rumah sakit akan melakukan tes lab.

Tes ini nantinya akan menunjukkan apakah bayi tersebut terkena virus HIV/AIDS atau tidak. ‘’Saat ini kita tidak bisa menyimpulkan apakah dia positif atau negatif HI/AIDSnya, tapi jika dilihat dari kondisi fisiknya anak tersebut bisa saja terkena virus HIV/ AIDS,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Kepala Dinkes Jatim ini berjanji akan merawat bayi tersebut di rumah sakit hingga kondisinya siap untuk dipindahkan ke Dinsos Jatim. Menurutnya, dengan kondisi dan usia bayi yang relatif masih kecil sulit nyatanya akan dikembalikan ke Dinsos dalam waktu dekat. ‘’Mungkin membutuhkan waktu yang lama bagi bayi tersebut untuk benarbenar siap dipindahkan, akan tetapi sebagai pihak rumah sakit saya sudah menyuruh petugas untuk menyediakan box bayi untuk dijadikan tempat tidur,’’ Q dna jelasnya.Q

katknya kompetensi profesi mereka yang tentunya akan berimbas positif pada kemampuan siswa-siswi, para guru tersebut akan mendapatkan pelatihan khusus metode mengajar yang

interaktif.

Pelatihan kompetensi ini merupakan poin utama dari hasil pertemuan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dengan ketika pendiri yayasan Kartika

Soekarno Foundation (KSF), Kartika Sari Dewi Soekarno (putri Presiden pertama RI Soekarno), bersama Dubes Selandia Baru, David Taylor dan Konsul Kehormatan Se-

landia Baru untuk Jawa Timur, Hari Soenogo.

Menurut Wali Kota Risma, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyambut baik program pelatihan untuk guruQ dre guru SD di Surabaya.Q

Pengurus Baru Siap Temui Pengurus Lama

Surabaya, Bhirawa Tidak ada yang mengejutkan dalam pemilihan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Senin (29/9) kemarin. Dua jam berselang sejak pukul 13.00, rapat yang dihadiri sebelas anggota terpilih itu bulat memilih Martadi yang sejak awal diprediksi akan memimpin lembaga independen mitra Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya itu.

Keputusan ini tak urung mendapat penilaian kurang sedap dari pengurus lama. Diantaranya ialah struktur dewan pendidikan yang diprediksi tidak akan dapat berfungsi secara kritis dan independen. Oleh Mantan Ketua II Dewan Pendidikan Surabaya Isa Anshori dikatakan, orang-orang yang terpilih masuk dalam struktur pengurus adalah titipan Dindik Surabaya. Bahkan yang terpilih menjadi Ketua merupakan orang terdekat dari dindik sekaligus pansel yang memilihnya.

“Jauh-jauh hari kita sudah memprediksi, dewan pendidikan ini akan dipimpin dia (Martadi). Tidak hanya itu delapan diantara sebelas pengurus terpilih itu kan juga orang-orang dekatnya Dindik Surabaya,” kata Isa. Isa masih menyebut proses peralihan dari pengurus lama ke pengurus baru ini merupakan cara preman yang dilakukan Dindik Surabaya untuk mengambil alih dewan pendidikan. Semua telah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan keinginan dinas. Karena itu dia menganggap dari awal proses hingga saat ini masih illegal.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi memastikan proses peralihan kepengurusan tidak akan sulit. Dia akan segera menemui pengurus lama untuk meluruskan seluruh persoalan yang pernah terjadi. “Kami yakin dengan dialog dan komunikasi yang baik, semua masalah akan dapat diselesaikan,” kata dia.

Martadi mengaku, setelah membentuk struktur yang akan dilakukan adalah proses administrasi. Hal inilah yang nantinya akan melibatkan pengurus lama. Untuk itu, saat pelantikan nanti dia memastikan akan mengundang pengurus lama. Ini merupakan salah satu langkah yang dipilih untuk membangun kembali Q tam hubungan baik dengan pengurus lama.Q

Transportasi Muat Hewan Ternak Kurban Harus Diperhatikan Akibat pengangkutan yang kurang hati-hati, ditemukan ternak kurban yang terluka. Temuan ini diperoleh saat Dinas Pertanian (Distan) Kota Surabaya melakukan pemeriksaan kesehatan pada hewan ternak yang akan dijadikan kurban mendatang.

Pemeriksaan kemarin dilaksanakan di dua titik, Gunung Anyar dan Rungkut, banyak penjual sapi dan kambing yang berjejer di sepanjang jalan.

Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Surabaya, DRH Meita Irene Wowor mengatakan, ada beberapa temuan ternak sapi yang mengalami luka lecet pada bagian kulitnya. Dan dimungkinkan akibat gesekan atau benturan saat proses naik angkutan transportasi dari dae-

rah asalnya.

“Lecetnya sapi ini kan karena proses pengangkutan berdesak-desakan, sehingga mengakibatkan sapi ini lukaluka, jadi bukan penyakit,” kata Meita, Senin (29/9).

Meita menambahkan, kemungkinan karena benturan ini terjadi gesekan dengan sapi yang lainnya, ketika dinaikkan truk atau sarana transportasi lainnya. Luka lecet itu bukan penyakit kulit. “ cukup disemprot dengan antibiotik saja, biar luka lecet itu tidak dihinggapi

lalat. Jadi secara kesehatan gak masalah,” tambahnya.

Saat melakukan pemeriksaan kesehatan ternak jelang kurban di kawasan Gunung Anyar dan Rungkut, petugas mendapati beberapa ternak sapi komoditi jualan pedagang kulitnya kusam kehitaman, dan diwarnai sedikit darah. “ Lecet-lecet ini di bagian bawah tanduk dekat telinga serta paha bagian atasnya,” imbuh Meita.

Karena itu, masih kata Meita, pedagang yang membawa sapi dari daerahnya masing-masing misalnya, juga harus memperhitungkan sarana angkutan yang digunakan. Kalau jumlah ternaknya sebaiknya diperhitungkan dengan sarana angkutannya, “ agar tidak terjadi

luka-luka pada sapi seperti lecet-lecet,” harapnya.

Sementara itu, satu di antara penjual ternak sapi dan Kambing untuk Idul Adha dikawasan Gunung Anyar, Rungkut, Sujono mengatakan, bahwa luka lecet pada sapi yang dibawanya dari Kediri awalnya memang tidak terdeteksi. Karena saat dibawa seluruh sapi dalam keadaan sehat.

Tahunya waktu diturunkan dari truk angkutan sapi.

Beberapa sapi kulitnya memar-memar seperti gosong.

Ternyata akibat gesekan dengan sapi lain atau terbentur bagian bak truk. “ Sudah kita laporkan, tidak banyak kok yang lecet, kata petugasnya setelah disemprot antibiotik tidak apaQ geh apa,” ujar Sujono.Q

trie diana/bhirawa

Petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Surabaya melakukan sweeping pemeriksaan kesehatan disejumlah sentra penjual ternak kurban di wilayah Mulyorejo Surabaya,Senin (29/9).

OPINI

4 Tajuk

APBN Talangi Lumpur NEGARA, melalui APBN 2015 kini turut menanggung kerugian masyarakat akibat lumpur Lapindo. Tahun-tahun sebelumnya (sejak APBN 2010) negara telah menunaikan ganti rugi untuk wilayah luar terdampak. Namun sekarang, wilayah dalam pun ditanggung dalam APBN. Nilainya sekitar Rp 781 milyar, atau sekitar 20% sisa kerugian yang terus molor. Pemerintah luruh juga setelah PT Minarak lapindo menyatakan hands-up, angkat tangan.

Siapa bisa bersabar melebihi kesabaran korban lumpur Lapindo, Sidoarjo? Tanpa sebab dan kesalahan apapun, ribuan rumahtangga kehilangan aset kekayaan pribadi. Tragedi corporate error terbesar di dunia itu terjadi 8 tahun lalu.

Selama itu pula janji ganti-rugi terhadap hak milik yang hilang belum terealisasi secara baik. Bahkan untuk menggaransi kembalinya hak-hak masyarakat itu, sejak 7 tahun lalu (tahun 2007) telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

Hebatnya lagi, Perpres telah direvisi tiga kali untuk mengakomodasi dinamika kerugian masyarakat. Apa yang telah dilakukan pemerintah dengan Perpres? Sangat tak sebanding dengan sifat lembaga kepresidenan, yang seharusnya sakti mandraguna, full actions, exact executions. Tetapi Perpres tentang Lapindo seolah-olah hanya alat pendingin suasana.

Persis seperti misi didirikannya PT Minarak Lapindo, sering diartikan sebagai meminimalisir anarkhisme rakyat.

Selama penantian 8 tahun menuntut hak milik, masyarakat telah ribuan kali melakukan demo unjukrasa. Pada demodemo besar (sampai delegasi ke Jakarta) dihadapi dengan metode “minarak” (mendudukkan masalah) diantaranya dengan revisi Perpres. Karena pemerintah sebagai pemilik sebagian lahan juga mesti bertanggungjawab. Terutama untuk peta luar wilayah terdampak.

Sejak tahun 2007, memang terdapat pembagian beban ganti-rugi. Yakni oleh pemerintah melalui BPLS untuk area luar peta, serta oleh PT Lapindo Brantas Inc., untuk area dalam.

Area luar peta, merupakan desa-desa yang tidak terendam, tetapi secara langsung menerima dampak semburan gas bercampur lumpur. Seluruh warga desa sudah dievakuasi, walau rumah dan tanah tidak terendam. Selain karena bau asap, bahaya luberan semburan lumpur bisa terjadi setiap saat.

Tanggungan pemerintah pertama kali dijamin melalui APBN tahun 2011. Nilai ganti ruginya mencapai Rp 1,286 trilyun. Jaminan kedua tahun 2012 lalu telah diterbitkan jaminan baru ganti-rugi, melalui UU APBN Perubahan tahun 2012. Pada pasal 18, terang-terangan disebut, bahwa pemerintah akan member talangan untuk korban Lapindo sampai sebesar Rp 1,2 trilyun. Lalu pada Perubahan APBN 2013, lagi-lagi diberikan ganti rugi.

Nilainya (pada P-APBN 2013) sebesar Rp 155 milyar, akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan diluar peta terdampak di 3 desa melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Jika dihitung, pengeluaran APBN seharusnya sudah mencapai sekitar 75% dari total kerugian masyarakat. Sisanya (yang 25%, atau sekitar Rp 800 milyar) bisa diberikan oleh perusahaan grup Bakrie sebagai salahsatu pemilik proyek gas bumi Lapindo.

Konon pula, sejak tahun 2006 pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 6 trilyun lebih. Anggaran besar dari pemerintah itu diluar pengeluaran dana perushaan Aburizal Bakrie. Konon juga telah mengeluarkan dana besar dalam jumlah trilyunan rupiah. Dus mestinya, proses ganti-rugi sudah selesai. Kenyataannya, bagai jauh panggang dari api.

Penuntasan ganti rugi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK, diharapkan terealisir lebih cepat. Bahkan proses pilpres, masyarakat Sidoarjo (terutama di kecamatan Tanggulangin dan Porong), nyata-nyata mendukung pencapresan Jokowi. Hasilnya, pasangan Jokowi-JK menang telak. Ini bukan “peng-gadaian” politik oleh rakyat. Melainkan pengalaman dan fakta, bahwa pemerintah terdahulu tidak cukup cermat menangani ganti rugi akibat lumpur Lapindo.

Tetapi berapapun jumlah ganti-rugi dampak lumpur Lapindo takkan pernah sebanding. Masyarakat telah kehilangan aset budaya, serta aset sosial dan kebatinan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menyambut UU Kelautan PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan DPR bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah, menyetujui draft RUU Kelautan. Draft ini merupakan penyempurnaan yang dilakukan oleh perumus.

Kalau tidak ada aral, Panja akan mengusulkan RUU tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna DPR 29 September 2014.

Kalau semuanya berjalan mulus, UU Kelautan akan menjadi warisan penting DPR periode 2014-2019.

Beberapa hal penting dalam RUU Kelautan itu, di antaranya, adalah pernyataan bahwa perairan dalam yurisdiksi nasional meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, landas kontinen, zona tambahan, serta zona ekonomi eksklusif.

Indonesia memiliki kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Sementara pada zona tambahan, Indonesia memiliki yuridiksi. Pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat yakni menetapkan zona tambahan dari garis pangkal serta berhak mencegah dan menghukum pelanggaran.

Isu lainnya, pembangunan kelautan bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat. Pembangunan kelautan diselenggarakan antara lain melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, pengembangan sumber daya manusia, pengamanan wilayah kelautan, penataan ruang, dan budaya bahari.

RUU Kelautan ini secara ngotot diperjuangkan oleh Pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat kelautan yang tergabung dalam sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Kita berharap UU Kelautan nantinya lebih komprehensif dan yang paling penting adalah mampu menjadi acuan pembangunan kelautan. Meski kita kerap kali menyebut bahwa negara Indonesia itu merupakan “negara laut”, namun nyatanya perairan belum memberi andil bagi kesejahteraan secara signifikan.

Maklum, sekitar 70 persen wilayah kita adalah perairan. Indonesia adalah negara kepulauan raksasa. Dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan memiliki lebih 17.500 pulau, menjadikan Indonesia masuk dalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang hebat.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pahing, 30 SEPTEMBER 2014

Menjaga Kesaktian Pancasila Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini merujuk pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang mencoba menggulingkan kekuasaan dan mengubah dasar negara Pancasila. Selain itu, peristiwa lain yang menunjukkan kesaktian Pancasila adalah upaya pemberontakan PKI di Madiun pada 1948.

T

erlepas dari kontroversi sejarah yang masih tersisa, peristiwa tersebut juga telah memperteguh keyakinan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Kendati demikian, tentu sudah bukan saatnya lagi memosisikan Pancasila sebagai makhluk hidup ataupunspirityangberbeda dan terpisah dari masyarakat dan bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, bukan makhluk hidup yang memiliki kesaktian dan menjadi sandaran untuk melindungi bangsa dan negara. Sebaliknya, kesaktian Pancasila terletak pada penerimaan masyarakat dan bangsa terhadap kebenaran dan kesesuaian nilainilai Pancasila sebagai dasar dan bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ancaman terhadap posisi dan keberlakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara akan senantiasa muncul.

Jika pada 30 September 1965 Pancasila menghadapi ancaman nyata berupa penggantian pandangan hidup bangsa dan dasar negara melalui kekuatan bersenjata dengan menggulingkan kekuasaan yang sah, ancaman saat ini dan ke depan lebih halus bahkan tidak terlihat, namun dengan tingkat dan daya rusak yang tidak kalah berbahayanya dengan ancaman melalui penggulingan kekuasaan.

Dalam konteks bernegara, an-

S

luar bangsa Indonesia atau dari ideologi lain. Ancaman terbesar justru ada dari dalam bangsa Indonesia. Keberagaman masyarakat yang saling berinteraksi melahirkan persepsi dan caman yang paling keyakinan terhadap kuat dan berbahaya tata nilai tertentu adalah peminggiran yang memengaruhi Oleh : dan pengesampingan pemaknaan terhadap Yeny Oktarina nilai-nilai Pancasila nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggayang secara tidak saraan negara. Akibat itu, dar telah mengingkari negara dijalankan tidak nilai-nilai Pancasila. Nilai persatuan sesuai atau bahkan bertentangan Indonesia yang semula dimaknai dengan nilai-nilai Pancasila. Ancasebagai pengutamaan identitas satu man nyata yang sudah dirasakan bangsa di atas bangsa lain sehingga berbagai pihak adalah ada kelahir sikap hidup toleran terhadap pentingan-kepentingan asing, baik perbedaan di dalam kehidupan dari negara lain maupun korporasi bersama bergeser pemaknaannya internasional. Perkembangan global menjadi toleransi untuk hidup damemacu kompetisi antarnegara dan lam satu negara Indonesia, tetapi korporasi internasional. di lokasi yang berbeda.

Mereka berupaya membuka Relevansinya dalam konteks jalan untuk mengambil keuntungan ini Pancasila menghadapi ancamdengan memengaruhi hukum dan an internal yang tidak secara kebijakan negara dengan berbagai nyata mengganti pandangan hidup cara dan instrumen, mulai dari bangsa dan dasar negara, namun introduksi sistem asing sampai prosecara jelas telah membajak dan teksi dari negara. Dalam kehidupan memanipulasi pemaknaan nilaiekonomi, ini dapat dirasakan dari nilai Pancasila, baik dalam aturan kuatnya sistem ekonomi liberal maupun penyelenggaraan negara. yang didesakkan dalam berbagai Ancaman internal juga muncul dari peraturan perundang-undangan. sikap permisif masyarakat dan seTentu saja pengaruh luar yang genap penyelenggara negara. patut dipertanyakan kesesuaiannya Walaupun beberapa kalangan dengan Pancasila tidak hanya terjadi telah kembali memiliki antusiasme di bidang ekonomi, tapi juga terjadi untuk melakukan studi dan mendi bidang politik dan sosial budaya. dorong elaborasi relevansi nilaiSistem dan budaya politik yang nilai Pancasila sebagai pandangan berkembang pesat saat ini sudah hidup bangsa dan dasar negara, itu saatnya dievaluasi untuk dikembabelum menjangkau masyarakat likan ke dalam kerangka demokrasi luas. Contoh paling mudah dilihat Pancasila yang mengedepankan adalah masih maraknya politik “hikmat kebijaksanaan dalam peruang dalam berbagai hajatan musyawaratan perwakilan”. pemilu. Hal yang sama juga terjadi Ancaman terhadap Pancasila pada penyelenggara negara, belum tentu saja tidak hanya berasal dari banyak yang menjadikan nilai-nilai

Pancasila sebagai dasar dan acuan dalam pembentukan hukum dan pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan.

Ancaman di atas lebih berbahaya karena tidak mudah dikenali. Tidak ada satu kelompok pun yang dapat diberi label anti-Pancasila atau berupaya mengganti Pancasila.

Lebih sulit lagi karena sangat mungkin semua kelompok dan pandangan akan mengklaim diri sebagai paling sesuai dengan Pancasila. Akibat itu, suatu saat kita mungkin akan dikejutkan dengan kesadaran yang terlambat bahwa Pancasila memang masih diakui dalam berbagai seremoni kenegaraan, namun telah hilang dari substansi hukum dan kebijakan negara.

Menghadapi ancaman tersebut, dibutuhkan kesaktian dengan level lebih tinggi. Yang dibutuhkan bukan kesaktian berupa kekuatan sipil bersenjata atau bahkan satu pasukan khusus. Yang dibutuhkan adalah kepedulian dan komitmen setiap lapisan masyarakat dan segenap penyelenggara negara terhadap Pancasila. Baik ancaman dari luar maupun dari dalam hanya dapat dihadapi dengan cara menjaga kesaktian Pancasila yang bersumber pada kepedulian dan komitmen masyarakat dan penyelenggara negara terhadap Pancasila.

Sebesar apa pun kekuatan asing yang hendak mengendalikan hukum dan kebijakan nasional akan mudah diinsyafi dan dikembalikan ke dalam kerangka dasar Pancasila. Demikian pula dengan dinamika internal akan senantiasa dipandu oleh nilai-nilai dasar Pancasila sehingga tidak mungkin berkembang hingga terjadi pertentangan yang saling meniadakan.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

Membangun Kinerja Berbasis Nurani

etiap pegawai atau karyawan pasti mendambakan suasana tempat kerja (kantor) itu nyaman, tertib, aman, dan tentram. Namun tidak sedikit dari sekian banyak orang yang bekerja di kantor kecewa karena dambaannya tidak tercapai.

Hal ini terjadi karena sangat jarang orang yang bekerja, ketika masuk kantor tidak berdasarkan hati nurani yang berakibat tidak nyaman suasana tempat kerjanya.

Kalau kita perhatikan dengan cermat, ternyata hati nurani berasal dari dua kata yaitu: hati dan nurani.

Menurut hujjatul Islam Imam AlGhozaly, hati adalah suatu sifat yang halus pada diri manusia yang dapat mengetahui segala sesuatu dan dapat menangkap segala pengertian.

Sedangkan nurani berasal dari bahasa Arab yaitu “Nuuran” atau “Nur’aini” yang artinya cahaya atau cahaya mata. Jadi hati nurani berarti hati yang bercahaya atau hati yang dicahayai Allah. Tentu saja yang dimaksud menurut Al-Qur’an adalah cahaya hidayat atau petunjuk.

Di dalam hadits Arba’in Nawawy dijelaskan bahwa Rasulullah Saw., bersabda: “Ingatlah, bahwa di dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya, itulah yang disebut hati (kalbu). HR. Bukhori dan Muslim”.

Ketika hati manusia bercahaya, berarti hati manusia mendapat hidayah dari Allah Swt. Hati yang memperoleh hidayah, berarti otomatis manusianya terbimbing ke jalan yang benar. Setiap manusia yang hidupnya dibimbing oleh Allah (Ar-Rosyid) ke jalan yang benar, maka perjalanan hidup manusia tersebut akan sesuai dengan ramburambu agama (Al-Qur’an dan AlHadits). Ia akan mampu melihat bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah. Bukan sebaliknya, yang benar adalah batil (salah), dan yang batil adalah benar (hak). Manusia yang mempunyai hati nurani selalu memberikan hak yang menjadi hak orang lain. Siapapun dia, apakah seorang Kepala Kantor, Kepala Dinas, Anggota DPRD atau bahkan seorang Presiden sekalipun. Jangan mentangmentang dia sedang berkuasa, berbuat seenake udel, sehingga merampas sesuatu yang menjadi milik bawahan atau bahkan uang rakyatnya sendiri, dengan alasan sangat pribadi sekali, misalnya dia punya anak sedang kuliah yang membutuhkan biaya banyak atau alasan klasik, karena dia mau pensiun, lalu berbuat semaunya sehingga menerjang rambu-rambu agama, wal-wal keduwal aspal diun-

tal (istilah masyarakat tama, niatkan dalam Cirebon). Itulah bila hati bahwa bekerja hati sudah tidak nuraadalah ibadah. Secara ni lagi, karena gelap, bahasa ibadah adalah tertutup oleh berbagai sebuah penghambaan kepentingan hawa nafseorang makhluk su. Orang yang berhati kepada khaliknya. nurani, digambarkan Sedangkan menurut oleh Rasulullah Saw., Ibnu Qayyim ibadah seperti lebah madu, seadalah segala sesbagaimana dalam hauatu yang dicintai Oleh: dits yang diriwayatkan Allah yang dilakuH. Darmadi oleh Imam Al-Baihaqi kan secara lisan yakni: “Perumpamaan atau perbuatan, baik orang mukmin seperti dilakukan dengan lebah, jika ia makan sembunyi-sembunyi selalu makanan yang baik. Jika maupun terang-terangan dalam ia hinggap, selalu hinggap dengan rangka menuju ridha Allah Swt. cara yang baik. Dan jika ia tinggal di Ini berarti setiap karyawan atau sebuah batang pohon, tidak merupegawai yang akan masuk kansak itu.” (HR. Al-Baihaqi) tor hendaklah masuk kantor itu Demikianlah orang yang berhati sebagai bentuk pengabdian kepada nurani, bila mencari rizki, ia mencari Allah dan yakinlah bahwa apa yang rizki yang halalan thoyiban (baik), diperbuatnya selama di kantor akan manfaat dan di tempat yang mulia. mendapatkan balasan dari Allah Bila ia tinggal di suatu daerah, ia Swt. Dengan niat ibadah kepada tidak merugikan dan mengganggu Allah inilah seseorang yang bekerja masyarakat sekitar, bahkan sedi Kantor akan terhindar dari segala baliknya memberi manfaat pada bentuk penyelewengan. Sedangkan masyarakat sekitarnya. “Sebaikdari pengertian ibadah secara babaiknya manusia adalah yang berhasa bisa dipahami bahwa seorang manfaat bagi manusia yang lainnya” pegawai pada prinsipnya adalah begitu kata Rasulullah Saw. pelayan/abdi/hamba masyarakat.

Ketika orang yang berhati nurani Sedangkan seorang pimpinan pada itu diberi kesempatan oleh Allah suatu kantor berarti pimpinan Swt., menjadi orang yang berkuasa, pelayan/abdi masyarakat. Seorang misalnya menjadi Kepala Kantor pegawai dan pimpinannya bertuA, Kepala Dinas B, atau menjadi gas sebagai pelayan masyarakat. seorang Top Manajer di sebuah peMaka tidak pantas kalau ada serusahaan swasta, ia pasti akan orang pegawai atau pimpinanmenunaikan kekuasaannya sesuai nya yang sentiasa minta dilayani dengan bimbingan dan petunjuk oleh masyarakat. Sayyidul qaum Ilahi (Hidayah); menegakkan amakhadimuhum, begitu kata ahli nah profesi, menjunjung tinggi hikmah. keadilan, kejujuran dan berani memKedua, tancapkan Bismillahirberantas kemungkaran, misalnya rahmanirrahim dalam jiwa dan penyelewengan dana APBD, APBN, raga, mulai dari awal masuk Kantor Kas Negara atau bahkan dana sampai pulang dari Kantor. Dalam sumbangan lembaga keagamaan. sebuah hadits dinyatakan bahwa, Ia akan selalu istiqomah dengan ” setiap perbuatan tanpa diawali Islam, sehingga tidak akan mengamdengan Bismillahirrahmanirrabil atau merampas sesuatu yang him maka perbuatan itu sia-sia bukan haknya. Dan Ia akan berani alias tidak mendapatkan barakah menghukum siapapun yang berdari Allah Swt.”. Makna Bismillah salah, walaupun resikonya adalah bagi seorang Kepala Kantor atau pahit. Namun sebaliknya, bila hati Pimpinan sebuah perusahaan adanurani tidak ada pada diri manusia, lah hendaklah bekerja itu karena atau manusia yang hatinya tidak rahman dan rahim Allah. Ketika mendapatkan cahaya Ilahi. Ia akan seorang pimpinan memerintahkan berjalan tanpa aturan bagaikan atau mengambil sebuah kebijakan berjalan dikegelapan malam. Usadi tempat kerjanya seyogyanya hanya selalu menghalalkan segala didasari rahman (kasih) dan Racara, tindakannya merugikan dan him (sayang) kepada bawahannya. menyakiti orang lain. Bahkan di daBegitu juga seorang bawahan, jika lam Al-Qur’an disebutkan “Mereka melaksanakan sebuah kebijakan itu seperti binatang ternak, bahkan atau perintah dari atasannya harus mereka lebih sesat lagi” (QS. 7:179) berdasarkan rahman dan rahim.

Untuk menciptakan suasana Tanpa didasari kedua sifat tersebut Kantor atau tempat kerja yang berakan mengakibatkan ketidaksinerbasis hati nurani paling tidak dibugian antara bawahan dan atasan. tuhkan empat langkah. LangkahBahkan akan saling berbuat zhalim langkah tersebut antara lain : Perantar keduanya. Dengan menan-

capkan rahman rahim (kasih dan sayang) kepada setiap karyawan/ pegawai, insya allah akan membangun suasana kantor yang nyaman dan tentram seperti yang diidamidamkan setiap pegawai.

Ketiga, yakinlah bahwa semua karyawan atau pegawai adalah satu keluarga. Kalau diumpamakan seorang Kepala adalah bapak, bagian Tata Usaha adalah ibu, para Kepala Seksi adalah anak pertama, sedangkan staf adalah anak kedua dan seterusnya. Sebagai seorang Bapak dan Ibu harus bersikap adil kepada anak-anaknya. Apabila anak yang satu diberi fasilitas hidup maka anak yang yang lainnya juga harus diberi.

Jangan pernah orang tua bersikap diskriminatif kepada anak-anaknya.

Sebab apabila hal itu terjadi, maka akan terjadi suatu keretakan dalam sebuah keluarga, akibat prilaku orang tua yang tidak menganggap salah satu anaknya sebagai anggota keluarga alias anak tiri. Na’udzu billah min dzalik. Oleh karena itu semua unsur keluarga tersebut harus saling menguatkan dengan menjaga persatuan dan persaudaraan di antara anggota keluarga. Kalau ada anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan yang lainnya harus membantu. Dan kalau ada anggota keluarga yang mendapat nikmat yang lainnya juga harus merasakan kebahagiaan. Dengan kata lain, jangan ada dusta di antara kita.

Untuk memperkuat sebuah bangunan keluarga, maka setiap unsur keluarga memiliki sikap ngaji rasa dan tepo seliro. Keempat, mengembangkan sikap ngaji rasa di kalangan para pegawai atau karyawan di Kantor. Ngaji rasa ialah merasakan sesuatu apa yang dirasaka oleh orang lain. Tentang ngaji rasa ini Rasul Saw. pernah bersabda, ” tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri.” (HR. Bukhori dan Muslim). Menjadi anak tiri itu adalah sangat menyakitkan, maka jangan pernah menjadikan karyawan seperti anak tiri. Perlakukan mereka seperti anak sendiri. Menjadi orang terhina itu sangat menyakitkan, maka jangan pernah menghina karyawan yang lain. Seseorang akan merasakan kebahagiaan apabila dihargai orang lain, maka berilah penghargaan kepada orang lain. Dan seseorang akan merasa terhormat apabila dihormati orang lain, maka hormatilah orang lain.

Pegawai Fungsional Guru pada Kantor Kemenag Kab. Lampung Tengah, Dosen STKIP Kumala Lampung

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Selasa Pahing, 30 SEPTEMBER 2014

5

Petro Selalu Respon Tuntutan Warga Memasuki Kota Gresik terasa sekali memasuki kawasan penuh pabrik.

Udara panas campur debu cepat kotori baju. Sementara itu, dari kejauhan asap hitam tebal tampak memayung tinggi di atas lagitlangit kota yang berbatasan dengan Surabaya - Lamongan ini.

Beragam warna dan aroma bau polusi, menjadi santapan tiap hari. Mata peri dan iritasi, kerap kali terjadi akibat terkena butiran debu polusi. Itulah sebuah resiko bagi warga yang tinggal di kota penuh dengan industri.

Kendati demikian, jutaan orang tetap menggantungkan hidup dari mesin industri.

Seperti PT Petro Kimia Gresik (PT PKG). Dengan tak bermaksud menyanjung, keberadaan perusahaan pupuk berlogo kerbau sawah ini menjadi tumpuan hidup banyak orang. Bukan hanya para karyawannya yang hidup bangga karena merasa disejahterakan, tapi warga sekitar pabrik yang terdampak juga ikut merasa senang karena selalu diperhatikan.

Setiap tahun Petro selalu memberi bantuan warga terdampak melalui program Corperate Social Responsibility (CSR) yang dikucurkan dalam bentuk kegiatan. Baik untuk bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun lainnya. Untuk bidang kesehatan diantaranya berupa pengobatan rutin dan gratis bagi warga terdampak.

Sementara untuk bidang pendidikan, diantaranya berupa pemberian bea siswa dan santunan bagi orang tua murid tidak mampu. Sedang untuk infrastruktur berupa pembangunan jalan kampung, Pos Kamling dan sarana lain. ‘’Tiap tahun kami memang selalu memberikan CSR kepada warga terdampak. Jumlahnya

KELANA

PT SI Kucurkan Pinjaman Rp 600 Juta Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (PT SI ) Tbk mulai memberdayakan potensi usaha masyarakat di Kab Rembang. Secara berkesinambungan dengan mengucurkan pinjaman pada 60 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kec Bulu dan Gunem sebesar Rp600 juta yang diberikan Kadep CSR (Coorporate Social Responsility) Semen Indonesia.

Menurut Wahyudi Heru, pinjaman itu sebagai komitmen PT SI. Untuk mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan melaui program CSR. Total pinjaman modal yang sudah diberikan PT SI kepada UKM di Rembang hingga kini kepada 107 UKM sebesar Rp2,14 miliar yang terbagi menjadi empat bidang yakni industri, jasa, perdagangan dan peternakan.

Program CSR PT SI, selain memberikan bantuan melalui Bina Lingkungan.

Ada juga namanya Program Kemitraan, yaitu memberikan bantuan pinjaman terhadap UKM. Program itu diharapkan dapat mencetak pengusaha kecil yang mandiri, tangguh, berdaya saing serta mampu menyerap tenaga kerja. BUMN seperti PT SI dan UKM, harus tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. ‘’Hingga kini, PT SI mempunyai sekitar 12 ribu mitra binaan,dengan omset sekitar Rp800 milliar di bidang usaha mulai dari perdagangan, kuliner, agribisnis, industri kreatif, hingga berbagai sektor industri kecil lainnya. Mitra binaan itu tersebar di berbagai daerah, terutama di basis usaha perseroan, yaitu di Gresik dan Tuban, Jatim,’’ ujarnya kemarin.

PT SI juga memberi pendampingan, pelatihan, hingga perluasan akses pasar melalui fasilitas promosi dan pameran bagi para UKM. Karena, menurut SI, layanan modal (micro finance) harus dipadukan dengan layanan penunjang lain (micro services) seperti pendampingan, pelatihan, dan perluasan akses pasar sehingga daya saing UKM bisa terbangun di tengah semakin ketatnya kompetisi di dunia bisnis.Q kim

Hakim Vonis Lepas Anggota DPRD Gresik PN Surabaya, Bhirawa Tuntutan dua tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rahman SH kepada M Zaini anggota DPRD Gresik, dinyatakan gagal. Pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Ketua Majelis Hakim Ekowati memvonis lepas terdakwa.

Vonis lepas terdakwa, merupakan onslag van recht vervolging (putusan lepas). Hakim menilai kasus yang meyeret terdakwa Zaini bukanlah tindak pidana, melainkan kasus perdata. ‘’Melepaskan terdakwa Zaini dari hukuman, karena perbuatan yang dilakukannya masuk ke rana perdata,’’ kata Majelis Hakim Ekowati, Senin (29/9) kemarin.

Menanggapi putusan lepas terdakwa, Sunarno Edy Wibowo SH selaku Kuasa Hukum korban menyatahkan keberatan dengan putusan lepas Hakim. Menurut Bowo, putusan lepas ini hanya permainan dan akal-akalan terdakwa.

Lanjut Bowo, sebelumnya Hakim menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sudah ada. ‘’Atas putusan lepas dari Majelis Hakim, jelas klien saya merasa dirugikan.

Pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim jelas tak benar. Saya akan ajukan kasasi dan akan melanjutkan kasus ini ke rana pidana, dimana pada saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari,’’ tegas Kuasa Hukum yang akrab dipanggil Bowo.

Terpisah, JPU Nur Rahman mengaku akan mengajukan kasasi terhadap putusan lepas dari Majelis Hakim. Menurutnya, terdakwa Zaini jelas-jelas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. ‘’Kan sudah jelas, terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 378. Kenapa Majelis Hakim memutus lepas, dengan alasan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan perdata, bukan pidana,’’ ungkapnya.

Sementara Kuasa Hukum terdakwa, Sugi Santoso SH mengaku dirinya cukup senang dengan putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada kliennya. Sebab, perkara yang menyeret Zaini bukanlah tindak pidana, melainkan perdata. ‘’Apapun putusan dari Majelis Hakim, saya terima. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa perkara klien saya ini masuk ke rana perdata,’’ terang Sugi.Q bed

tiap tahun juga tak sama,’’ kata Yusuf Wibisono, Manager Humas PT Petro Kimia Gresik.

Ditambahkan Yusuf,CSR itu diberikan sebagai bentuk kepedulian Petro terhadap warga. Meski sebagai perusahaan cukup ternama, Petro selalu pro aktif terhadap apa yang menjadi tuntutan warga. Apa yang menjadi tuntutan warga akan dipenuhi sepanjang itu benar. Termasuk soal CSR, Petro selalu merespon kebutuhan yang diajukan warga. ‘’Intinya selama ini Petro sangat respon terhadap warga. Setiap kegiatan yang diajukan selalu dibantu,’’ terang Thohari MS, Lurah Kroman yang masuk ring I ini.

Tak hanya itu, agar terus mendapat kepercayaan dari masyarakat, perusahaan pupuk terbesar se Indonesia ini juga kerap kali mengadakan kegiatan sosial.

Seperti dilakukan belum lama ini. Agar bisa melihat dengan normal, Petro menggelar operasi katarak kali ke tiga bagi 50 or-

ang penderita katarak. Mereka bukan hanya berasal dari warga Gresik, tapi juga Surabaya, Lamongan, dan Sampang. Bahkan, ke depan Petro juga berencana akan mengadakan operasi bibir sumbing.

Menurut Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT PKG, Wahyudi, kegiatan sosial itu dilakukan selain untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, juga sebagai bentuk kepedulian Petro terhadap warga kurang mampu.

Dan yang patut dicontoh BUMN lain, setiap menjelang Lebaran Idul Fitri, Petro selalu memberikan santunan terhadap kaum dhuafa. Ribuan abang becak dan anak yatim piatu dikumpulkan di Gedung Sarana Olah Raga (SOR) Tri Dharma kemudian diberi bingkisan. Sehingga mereka bisa pulang dengan senang.

Sebagai BUMN, Petro juga berpartisipasi besar terhadap Pemkab Gresik sebagai mitra

kerin ikanto/bhirawa

Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Petro Kimia Gresik (PKG) Wahyudi dalam acara operasi katarak belum lama ini. pemerintah. Ini terbukti dengan dibangunnya Tugu Selamat Datang di Bunder. Pembangunan tugu yang menghabiskan dana sebesar Rp8 miliar itu semua dananya hasil bantuan dari Petro. Pemkab Gresik hanya menye-

diakan lahannya saja. ‘’Semua dananya bantuan dari Petro.

Kami hanya menyediakan lahannya saja,’’kata Ir Bambang Isdianto MM Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Gresik sebelumnya.Q eri

Situasi Tak Menentu, DPRD Sidoarjo Resah Sidoarjo, Bhirawa Aktifitas kerja DPRD Sidoarjo benar-benar lumpuh. Tak ada kegiatan bisa dikerjakan selama lebih dari satu bulan ini.

Situasi menjadi tak menentu akibat calon yang diusulkan DPC PKB untuk menjadi ketua dewan ternyata belum direkomendasi DPP PKB, padahal tiga pimpinan lain dari Gerindra, PAN dan PDIP sudah memenuhi syarat diamanatkan PP Nomor 16 tahun 2010.

Satpol PP Sidoarjo patroli di malam hari merazia Miras di kafe remang-remang.

alikusyanto/bhirawa

Satpol PP Sidoarjo Kerja hingga 24 Jam Sidoarjo, Bhirawa Dalam dua tahun ini, Satpol PP Sidoarjo ternyata tak hanya kerja di siang hari saja.

Dalam satu tahun efektif ini, mereka telah kerja sampai 24 jam.Patroli, penertiban dan pengawasan tak hanya dilakukan pada siang hari saja, tapi juga sampai malam hari. ‘’Ide ini menindaklanjuti Standart Pelayanan Miniman (SPM) dari Mendagri bahwa patroli yang dilakukan Satpol PP itu minimal tiga kali sehari, ini kemudian kami terjemahkan dalam kegiatan operasional sampai 24 jam,’’ terang Kasat Pol PP Sidoarjo, Mulyawan SH, didampingi Kabid Opwas, Ridho Prasetyo SSTP, Senin (29/9) kemarin, di kantornya.

Agar kegiatan ini bisa jalan, jam kerja di Pol PP dibagi menjadi tiga shif.Kegiatan ini berjalan efektif sejak adanya tambahan personil Satpol PP yang direkrut dengan proses Bantuan Polisi PP (Banpol).

Sebanyak 107 personil.

Sehingga Satpol PP Sidoarjo tak melulu hanya menjaga Kantor Pemkab, Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Satpol PP, dan kegiatan penertiban siang hari saja, tapi kini juga bisa melakukan kegiatan patroli sampai malam hari.

Disebutkan, untuk patroli rutin dilakukan mulai Waru sampai Sidoarjo Kota. Di area itu, patrolinya berupa penertiban PKL, penertiban dan pengawasan gangguan ketertiban bahkan sampai penertiban reklame juga, yang biasanya dilakukan pada siang hari. ‘’Apalagi di sekitar GOR Sidoarjo, kalau malam hari banyak dipakai remaja minum miras, juga menertiban kenakalan remaja di tempat itu juga,’’ ujar Mulyawan.

Patroli itu, kata Mulyawan, juga dilakukan ke arah selatan kota, sampai di Pasar Baru Porong. Sebab disana banyak terjadi kenakalan remaja dan munculnya kafe remang-remang. Patroli juga dilakukan

ke arah barat kota. ‘’Malam hari di lingkar barat, anak-anak juga pernah menangkap kejahatan dengan pemberatan di lingkar barat,’’ katanya.

Meski kini ada tambahan personil sehingga bisa kerja sampai 24 jam, tapi menurutnya personil Sapol PP Sidoarjo masih kurang jumlahnya. Sehingga masih perlu tambahan tenaga lagi. Menurut Mulyawan, bila ada proses penambahan yang cukup bagus adalah dengan proses Banpol saja. Sebab menurutnya prosedur rekreutmennya gampang, seleksi terarah terukur, dan personilnya muda, fresh dan energik.

Disampaikan, dari 107 Banpol PP yang direkrut tahun ini, personilnya dibagi ke 18 kecamatan. Untuk kecamatan yang dulu termasuk eks kawedanan, dapat jatah tiga personil yakni Krian, Taman Porong dan Sidoarjo. Sedangkan 14 kecamatan lainnya dapat jatah dua personil.Q ali

Fraksi PAN dan Gerindra, Senin (29/9) kemarin, mendatangi ruang kerja Sekwan, Ir Endang Soejijanti, untuk menanyakan terkatung-katungnya nasib anggota dewan. Dalam penjelasan itu Sekwan mengatakan, surat permohonan penetapan untuk empat pimpinan dewan dikembalikan Gubernur Jatim, karena ada satu calon pimpinan yang syarat administrasinya tak lengkap. ‘’Kita semua resah, tak bisa melakukan tugas kedewanan akibat molornya penetapan pimpinan dewan,’’ kata Ketua Fraksi Golkar/PPP/PBB, Warih Andono.

Dewan yang sudah lebih satu bulan dilantik ini hanya lontang-lantung, menganggur. ‘’Jadi tak enak kalau kerja begini menerima gaji.

Dibilang makan gaji buta, juga tidak karena setiap hari anggota hadir di kantor.

Hanya sekedar hadir tanpa mengetahui apa yang dikerjakan,’’ katanya.

Tak puas mendapat jawaban dewan, mereka menggelar jumpa pers di ruangan fraksi PAN. Ketua fraksi Gerindra, Widagdo, mengeluhkan, situasi di dewan yang kini tak menentu. Sampai kapan ada pelantikan pimpinan dewan.

Ketua Fraksi PAN, Bangun Winarso, mengusulkan, supaya tiga pimpinan dewan (wakil ketua) yang sudah memenuhi syarat administrasi ditetapkan (dilantik) dulu, sedangkan satu pimpinan dengan jabatan ketua dewan dari PKB bisa disusulkan belakangan kalau syaratnya sudah dinilai leng kap. Sehingga fungsi kedewanan bisa berjalan. Masih banyak yang harus dilakukan dewan baru ini se-

perti membentuk alat kelengkapan, membuat Tatib, mengkoreksi APBD dan sebagainya.

Namun upaya ini gagal, karena Gubernur tetap tak mau mengeluarkan penetapan. Anggota dewan akhirnya menugaskan, Sekwan berkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan solusi melantik tiga pimpinan dulu.

Risikonya kalau ini ditolak maka situasi tak menentu pasti sudah di depan.

Emir Firdaus, calon pimpinan dewan, menyampaikan, kesulitan itu berawal dari PKB yang dalam pengajuan nama ketua dewan dengan surat pengantar dari DPC PKB. Dalam PP 16 sudah gamblang disebutkan kalau calon pimpinan harus dengan rekomendasi DPP (Dewan Pengurus Partai) dalam hal ini DPP PKB. Tragisnya DPP PKB yang baru mengadakan Muktamar untuk memilih ketua umumnya, itu masih didaftarkan kepengurusannya di Kementerian KUMHAM. ‘’Tak mungkin menunggu, karena setidaknya dua bulan baru bisa ke luar pengesahan pengurus baru,’’ tandasnya.

Emir meminta kearifan Gubernur Jatim untuk menerima permohonan dewan mengesahkan tiga pimpinan dulu, sedangkan yang ketua dewan Pjs, Sulamul Hadi Nurmawan dari PKB akan diusulkan setelah administrasinya selesai.

Ketua Fraksi PKB, Amir Aslichin, mengatakan, sudah koordinasi dengan DPP PKB untuk meminta rekomendasi atas nama Sulamul Hadi Nurmawan. ‘’Tetapi saya tak tahu kapan turunnya rekom itu,’’ ujarnya.Q hds

Disbudpar Promosikan Museum ke Sekolah-sekolah di Tulungagung dengan baik. Tujuannya untuk mengenalkan museum kepada masyarakat lebih dekat lagi.

Selama ini kepedulian masyarakat, khususnya para pelajar masih kurang. Padahal, di museum itu sendiri banyak koleksi benda bersejarah yang

Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim dalam mempromosikan museumnya terus berjalan dengan baik. Tim petugas dari UPT Museum Negeri Mpu Tantular terus turun lapangan melakukan untuk jemput bola ke kabupaten/ kota di Jatim.

Terakhir, Senin (29/9) kemarin Program Publikasi dan Promosi Museum dengan turun langsung di Kab Tulungagung, tepatnya di SMKN 1 Tulungagung. Beberapa guru yang hadir untuk mewakili sekolah-sekolah cukup antusias untuk membawa muridmuridnya ke Museum Negeri Mpu Tantular Jatim, di Jl Raya Buduran, Sidoarjo.

Kegiatan yang dilakukan di Gedung SMKN 1, Jl Mangun Sarkoro, Tulungagung itu dibuka langsung oleh Kabid

bisa dipelajari dengan baik. ‘’Kalau di sekolah banyak diberikan pelajaran atau teoriteorinya. Sementara di museum sebagai pembuktiannya.

Bahwa benda-benda bersejarah itu benar adanya,’’ jelas Edi Iriyanto.Q ach.adv

achmad suprayogi/bhirawa

Kabid Dikmenum Dinas Pendidikan Kab Tulungagung saat membuka acara Publikasi dan Promosi Museum, Senin (29/9) kemarin.

Dikmenum, Dinas Pendidikan Kab Tulungagung, Heru Mudjiono SPd MM. Sementara dari Tim Museum Mpu Tantular diantaranya Ka UPT Museum, Drs Edi Iriyanto, Kasi Preparasi dan Bimbingan Edukasi,

Henky dan Pemerhati Museum, Drs Himawan.

Menurut Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jatim, Edi Iriyanto kalau kegiatan seperti ini terus dilakukan. Karena kegiatannya sudah diprogram

achmad suprayogi/bhirawa

Para guru wakil dari beberapa sekolah sedang memperhatikan pemaparan para narasumber.

JAWA TIMUR

6

Selasa Pahing 30 SEPTEMBER 2014

Bupati Sumenep Dukung Judicial Review UU Pilkada PMII Jombang dan Tulungagung Tolak Pilkada DPRD Sumenep, Bhirawa Ditetapkannya Undang-undang Pilkada tak langsung oleh DPR RI mendapatkan menolakan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun sejumlah kepala daerah. Pasalnya, undang-undang yang baru itu dinilai mematikan sistem demokrasi di Indonesia.

Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan, jika aturan itu sudah menjadi undang-undang pihaknya mengaku tidak bisa menolaknya, kecuali melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan misalnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, masih ada celah yang memungkinkannya. "Kalau sudah ditetapkan dan menjadi undang-undang, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali melakukan langkah-langkah sesuai aturan, misalnya mengajukan judicial review ke MK," kata Bupati, di kantornya, Senin (29/9).

Menurut Bupati, melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pihaknya mendukung pengajuan judicial review ke MK, karena jika melihat sistem demokrasi di Indonesia, tampaknya ada kemunduran.

Kedaulatan rakyat sudah terkebiri dengan disetujuinya undang-undang pilkada tak langsung itu. "Melalui APKASI kami mendukung pengajuan judicial review ke MK. Kalau kedaulatan masih bisa ditangan rakyat kenapa mau diwakilkan kepada

sekelompok orang," urainya.

Jika pemilihan kepala daerah dilakukan di dewan, dipastikan akan mengurangi ikatan emosional dengan rakyat dan program pemerintah bisa jadi hanya serimonial saja, karena memang kedaulatan rakyat sudah diwakilkan. "Kami yakin kedekatan emosional bupati atau walikota dengan rakyat akan berkurang, bahkan akan berdampak pada program-program pemerintah," terangnya.

Selain hubungan emosional yang akan berkurang, yang harus diantisipasi oleh pemerintah saat pembahasan APBD karena dewan dipastikan mempunyai kewenangan memilih dan menghentikan bupati sehingga dimungkinkan terjadi penekanan-penekanan dalam usulan-usulan program.

"Kalau undang-undang pilkada yang baru ini benar-benar diberlakukan dan kepala daerah dipilih anggota dewan, maka pemerintah harus hati-hati saat pembahasan APBD," tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap, undang-undang pilkada itu tidak mempengaruhi pembahasan anggaran APBD dan program yang lain. "Semoga tidak

mempengaruhi pembahasan APBD dan yang lainnya," harapnya.

PMII dan KPU Sementara itu, Putusan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD mendapat protes dari kalangan mahasiswa di Jombang.

Sebanyak 9 aktifis mahasiswa dari PMII menuntut UU pilkada yang baru disahkan DPR RI dibatalkan. Dengan membentangkan poster bertuliskan matinya demokrasi, mahasiswa PMII menggelar aksinya di bundaran Ringin Contong.

Meski hanya 9 orang, mereka bertekad menggalang massa untuk menolak UU Pilkada tidak langsung. “Kita bertekad akan melakukan penggalangan massa menolak pilkada oleh DPRD. Pilkada oleh DPRD sama dengan mengambil hak rakyat,” ujar Mahmudi ketua PMII Jombang dalam orasinya.

Penolakan terhadap UU Pilkada yang telah diputuskan oleh DPR RI mulai dilakukan mahasiswa dengan turun jalan. Seperti yang dilakukan Pergerakan Mahasisawa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung, Senin (29/9). Mereka melakukan aksi dengan long marc menuju Kantor DPRD Tulungagung. Tuntutanya menolak pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Koordinator aksi, Sistupani, mengatakan PMII Cabang Tulungagung secara tegas menolak

wed/bhirawa

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII Tulungagung langsung melakukan orasi menolak pengesahan UU Pilkada saat tiba di Kantor DPRD Tulungagung kemarin. pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Alasannya untuk menjaga cita-cita reformasi. “Kami ingin hakhak politik dan demokrasi rakyat terkait pemilihan kepala daerah dipertahankan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Sampang, Syamsul Muarif, Senin (29/9) mengatakan, keputusan

RUU pilkada tidak langsung oleh DPR RI merupakan keputusan DPR yang patut kita hargai, namum rakyat tetap harus mengawal agar keputusan ini tidak kembali mundur pada sistem demokrasi orde baru yang sarat dengan sistem sentralistik.

Menurut Syamsul Muarif, kepu-

Usai Dilantik, Ketua DPRD Dikado Karangan Sampah

KILAS JATIM

Mahasiswa Asing Makin Minati IBU Malang, Bhirawa IKIP Budi Utomo (IBU) terus mendapat kepercayaan dari luar negeri. Itu dibuktikan dari banyaknya mahasiswa asing yang mengikuti program Darmasiswa. Pada tahun 2014 ini, merupakan tahun kedelapan, IBU menerima sembilan mahasiswa asing dan berbagai Negara baik Asia, Afrika maupun Eropa.

Kesembilan mahasiswa itu antara lain Takayama Asami (Jepang), Melanie Aldeon (Filipina), Napisa Wisuttipun dan Potjanan Kunkittikowit (Thailand), Rova Rabeharivelo (Magdagaskar), Zhao Qiao (China), Venessa Gorner (Jerman), Aleksandra Mikulska (Polandia), Phan Ngoc Thanh Thung/ Taufiq (Vietnam).

Selain mahasiswa yang mengikuti program Darmasiswa, terdapat pula empat mahasiswa asing yang mengikuti program belajar regular. Mereka adalah Kim Seong Hwa dan Back Seong Kyeong (Korea selatan), Tarida Dalai (Thailand) dan Amal Saber (Mesir).

Karena mengikuti program regular, maka mereka berempat kuliah di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia seperti mahasiswa regular lain mulai semester awal sampai wisuda. "Awalnya saya cinta Indonesia, setelah mengikuti Darmasiswa saya ingin memperdalam pengetahuan tentang Indonesia dengan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa regular,” kata Amala Saber.Q mut

Tuban, Bhirawa Selang beberapa saat setelah dikukuhkans Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban Periode 2014-2019, Kabupaten Tuban HM. Miyadi, S. Ag, MM langsung didemo oleh aktivis dari Komisi Perempuan Ronggolawe (KPR) dengan memberikan kado karangan bunga yang terbuat dari sampah.

Pemberian kado sebagai ucapan selamat tersebut diberikan KPR pada pimpinan DPRD Tuban tersebut sebagai simbol dari rakyat kecil. Sehingga, diharapkan para wakil rayat yang berada di gedung dewan dapat mengingat dengan rakyat yang nantinya akan tetap ingat dengan rakyat yang diwakilinya.

Kelima aktivis perempuan tersebut menuntut DPRD Kabu-

khoirul huda/bhirawa

Ketua DPRD Tuban, HM. Miyadi, S.Ag, MM saat menerima kado rangkaian bunga yang terbuat dari sampah dari para aktivis LSM KPR Tuban di kantor DPRD Tuban kemarin (29/9).

paten Tuban Priode 2014 - 2019 untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tuban. “Kami menuntut aggar anggota dewan pada Priode ini dapat mengesahkan Perda perlindungan perempuan dan anak,” kata Ketua KPR Imamul saat ditemui Ketua Dewan, Miyadi.

Menurutnya, draf Perda perlindungan perempuan dan anak tersebut telah diberikan KPR kepada DPRD Tuban sejak 2009 lalu, namun hingga kini belum disahkan menjadi Perda.

“Kami menuntut pada Priode ini draf tersebut bisa segera disahkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Miyadi, saat dikonfirmasi mengungkapkan, siapa saja yang akan masuk di gedung dewan dipersilakan. Asalkan, sesuai aturan yang berlaku.

“Siapa saja yang mau masuk ke sini silakan. Dan yang mau menyampaikan aspirasi juga silakan asalkan membawa kebaikan untuk kita semua terutama rakyat Tuban,” kata HM. Miyadi Ketua DPRD Tuban yang juga sekretaris Tanfidz DPC PKB Kabupaten Tuban.Q hud

Gerpas Minta Disperindag Lakukan Pengawasan Pembelian Garam Rakyat Sumenep, Bhirawa Belasan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Garam Sumenep (Gerpas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep. Mereka menuntut Disperindag melakukan pengawasan secara ketat terhadap harga garam rakyat yang selalu dipermainkan oleh para pengusaha.

Korlap aksi Gerpas, Ahmad Novel mengatakan, selama beberapa tahun terahir ini harga garam rakyat sangat rendah, namun peme-

tusan DPR terkait RUU Pilkada memang masih menuai kontrofersi dikalangan legislatif terkait dua opsi tersebut tentang Pilkada langsung dan Pilkada melalui DPR, tetapi pada intinya dua opsi tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni melahirkan pemimpin yang kredibel dan kapabel.Q sul,rur,wed,lis

rintah tidak pernah melakukan pengawasan secara baik sehingga meski kwalitas garam bagus, tapi harganya tetap rendah. "Harga garam rakyat saat ini anjlok, tapi pengawasan dari Disperindag sama sekali tidak ada. Ini kan sama halnya tidak memperhatikan rakyat kecil," kata Novel, Senin (29/9).

Menurut Novel, fakta di lapangan, kualitas garam rakyat dianggapnya sama meski sebenarnya berbeda, sehingga berdampak pada harga.

Padahal sesuai aturannya, kwalitas garam ada tingkatannya begitu juga

harganya. "Istilah dipemerintah kan ada kualitas 1 (KK 1), KW2 dan seterusnya, tapi ditingkat petani semuanya dianggap sama, baik itu kwalitas bagus atau kurang bagus yang itu berdampak pada anjloknya harga garam rakyat," tuturnya.

Dia menegaskan, yang mengetahui kualitas garam adalah Disperindag, namun sampai saat ini tidak ada pengawasan maupun patokan kualitas garam rakyat sehingga para petani garam rakyat terkesan menjadi korban. "Karena tidak ada pengawasan yang baik, petani garam yang

menjadi merugi," tandasnya.

Dia juga mengancam bakal melakukan aksi besar-besaran jika tidak ada respon positif dari pihak pemerintah. "Jika tidak ada reaksi dari pemerintah, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih banyak," ancamnya.

Sementara itu, kepala Disperindag Sumenep, Syaiful Bahri menyatakan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung, hanya bisa memantau serapan garam rakyat melalui asosiasi.Q sul

nas/bhirawa

Tersangka kasus dugaan korupsi PT BWR, Dwi Martono Arlianto alias Anton, keluar dari Kantor Kejari Batu usai menemui auditor BPKP.

Dugaan Korupsi PT BWR, Auditor BPKP Temui Tersangka dan Saksi Batu, Bhirawa Kemarin, Senin (29/9), para auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Surabaya melanjutkan tugasnya di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu. Mereka memanggil para pegiat usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi uang APBD di PT Batu Wisata Resources (BWR). Dalam kesempatan itu tim auditor juga menemui tersangka dalam kasus ini, Dwi Martono Arlianto alias Anton, yang juga Direktur PT BWR. Diketahui, ada 10 orang saksi dari pegiat UKM yang menerima aliran dana bantuan dari PT BWR. Tidak semua saksi dari UKM itu diperiksa auditor BPKP. Hanya saksi tertentu saja yang keterangan dan kesaksiannya dibutuhkan oleh BPKP. Dan selama saksi UKM ini diverifikasi oleh auditor secara bergilir, tersangka Anton ikut medampingi semuanya.

“Sudah tiga hari kerja ini tersangka Anton dipanggil oleh tim auditor BPKP. Keterangannya diverifikasi oleh petugas bersama dengan keterangan dari pegiata UKM yang telah

menerima dana dari PT BWR,” ujar Kasie Pidana Khusus (Pidsus) di Kejari, Jendra Firdaus.

Ia mengatakan bahwa proses verifikasi saksi dan tersangka ini berkaitan dengan pemeriksaan dokumen/berkas untuk menghitung nilai riel kerugian negara atas kasus dugaan korupsi dana APBD yang mengalir ke PT BWR. Para auditor BPKP ini sudah memasuki pekan kedua untuk menjalankan tigasnya di Kejari Batu.

Rencana awal, tim auditor BPKP ini membutuhkan waktu tiga hari sejak tanggal 24 September lalu untuk mencari dokomen/ berkas yang dibutuhkan. Namun banyaknya saksi yang ikut diperiksa membuat waktu tugas mereka menjadi molor. Diperidiksi dalam pekan ini auditor BPKP akan mengakhiri kunjungannya di Kejari Batu.

Hasil dari proses audit yang dilakukan BPKP ini sangat mempengaruhi tugas dari para penyidik Kejari untuk mengungkap kasus dugaan korupsi ini. “Hasil dari penghitungan BPKP terkait nilai riel kerugian Negara ini akan menentukan arah penyidikan yang kita lakukan.Q nas

Bupati Imbau Warga Segera Urus e-KTP Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat, diharapkan bisa terealisasi 100 persen di Kabupaten Blitar.

Hal ini seperti diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, dimana pihaknya meminta kepada semua warga Kabupaten Blitar yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP untuk segera melakukan pengurusan.

“Bagi penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP kami harapkan segera mengurus, sehingga di Kabupaten Blitar bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar wajib memiliki EKTP,” kata H Herry Noegroho, SE, MH. Lanjut H Herry Noegroho, SE, MH, dengan dimilikinya E-KTP,

akan memudahkan pendataan penduduk di Kabupaten Blitar.

Jumlah penduduk Kabupaten sebanyak 1 juta lebih tentunya setiap tahunnya akan mengalami perubahan wajib E-KTP karena usianya bertambah. “Sehingga bagi mereka yang sudah wajib mengurus E-KTP, sebaiknya segera dilakukan. Karena E-KTP sebagai data induk untuk mela-

hartono/bhirawa

H Herry Noegroho, SE, MH kukan kepengurusan administrasi lainnya,” ujarnya.

Ditambahkan Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos, Program E-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/ nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya.

Misalnya dapat digunakan untuk menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota, mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya, menyembunyikan identitas (seperti

teroris) serta memalsukan dan menggandakan KTP. “Oleh karena itu didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau E-KTP,” terang Eko Budi Winarso, S.Sos. Sedangkan fungsinya, selain sebagai identitas jati diri juga berlaku secara Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, juga untuk mencegah KTP ganda dan pemal-

suan KTP, serta terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan, utamanya pelaksanaan pembangunan Daerah dengan data penduduk yang akurat dengan syarat telah berusia 17 tahun, menunjukkan surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan, mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan foto kopi Kartu Keluarga (KK). “Berbeda dengan KTP biasa, untuk E-KTP selain terdata secara Nasional, data yang ada pada masingmasing E-KTP tidak bisa dipalsukan karena tersimpan secara elektronik,” imbuhnya.Q htn,adv

JAWA TIMUR

Selasa Pahing 30 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Wabup Siap Pimpin Aksi Tolak UU Pilkada Nganjuk, Bhirawa Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wahid Badrus, MPdI merasa prihatin terhadap keputusan rapat paripurna DPR RI yang memutuskan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil bupati produk pilihan rakyat ini menyayangkan apa yang telah berjalan secara demokratis dengan melibatkan rakyat secara langsung selama ini, akhirnya dihentikan.

"Saya sebagai wakil bupati produk pilihan rakyat jelas menyayangkan.

Suara yang kami sampaikan kok ternyata keputusannya seperti ini," kata Wabup Abdul Wahid Badrus saat ditanya Bhirawa.

Abdul Wahid Badrus secara terangterangan menyatakan, keputusan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia. Pasalnya, pemilihan langsung oleh rakyat telah berjalan dengan baik. Bahwa semula kepala daerah duduk atas pilihan rakyat dan kepala daerah itu melaksanakan tugasnya untuk rakyat. "Saya belum bisa banyak bicara soal ini karena ada proses panjang di mahkamah konstitusi. Tapi jelas ini kemunduran demokrasi," tandas Abdul Wahid Badrus.

Demikian juga perihal sisi posistif dan negatif jika pemilihan oleh DPRD dilaksanakan, Abdul Wahid Badrus belum berani berspekulasi akan baik atau justru lebih buruk dibanding pemilihan langsung. Secara pribadi, Abdul Wahid Badrus menyatakan tidak ingin mengkhianati amanat rakyat. "Selama ini tidak ada hal-hal negatif terjadi. Saya juga tidak bisa 'gebyah uyah' bahwa nanti pemilihan oleh DPRD sarat dengan money politic atau tidak," ujarnya.

Meski kemudian RUU Pilkada telah disahkan, Abdul Wahid Badrus berharap, MK akan membuka mata dengan melihat realitas kondisi masyarakat. “Saya siap jika harus memimpin aksi menolak UU Pilkada. Karena hak-hak politik rakyat untuk memilih pimpinan daerah telah dirampas oleh elit politik,” tegas Abdul Wahid Badrus.Q ris

7

Ribuan Kades Terancam Masuk Bui Jika Kades Tak Siap Mental Kelola Dana Desa Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Pusat pada tahun 2015 mendatang resmi merealisasikan anggaran untuk desa, yaitu yang bersumber dari APBN sebesar Rp 9,06 triliun. Dengan dana yang langsung mengucur ke desa, maka pemerintah desa (pemdes) mempunyai otonomi sendiri dalam melakukan pembangunan desanya masing-masing.

Namun yang dikhawatirkan, kata Badan Pekerja ProDesa Kabupaten Malang Kusaeri, Senin (29/9), kepada Bhirawa, jika pemerintah langsung memberikan anggaran desa melalui rekening kepala desa (kades) dan tanpa ada pelatihan terlebih dahulu terkait bagaimana cara mengelola anggaran desa, maka yang akan terjadi ratusan dan bahkan ribuan kades terancam akan masuk penjara. Karena sebagian kades tidak memiliki skill dalam mengelola dana desa tersebut.

“Apalagi dana desa yang akan dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat itu besarannya mencapai Rp 1 miliar lebih. Sehingga kades harus

diberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan anggaran, agar tidak terjebak dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkannya,” terangnya.

Menurut Kusaeri, selama ini banyak kasus yang terjadi di banyak kabupaten terkait dana pembangunan desa yang dilewatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yakni sering dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah (pemilukada). Sehingga pembangunan desa selama ini tidak maksimal, karena dana untuk pembangunan desa melalui pemerintah daerah.

“Dengan keberadaan dana yang langsung mengucur ke

desa secara teoritis semestinya bisa menyelesaikan problem yang ada sebelumnya.

Sehingga dengan dana mengucur langsung ke desa, maka pembangunan desa akan lebih maksimal karena tidak ada intervensi dari pemerintah daerah,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, desa mengelola dana sendiri, maka desa telah ditempatkan sebagai subjek sesungguhnya dari pembangunan karena mendorong perangkat desa dan masyarakat aktif memegang peranan pembangunan. Sebab, merekalah yang memahami secara utuh persoalan dan kebutuhan desa. Namun selama ini, meski sudah otonomi daerah, implementasinya harus diakui baru berhenti pada level kabupaten.

Saat ini yang harus diantisipasi, tegas Kusaeri, yaitu dana desa justru akan menciptakan problem baru, terutama terkait kapasitas manajerial dan kesiapan mental, khususnya kepala desa. Dan sisi lainnya, manajemen ter-

kait dengan kesiapan kepala desa dalam mengelola dana dan menentukan pembangunan sehingga dana yang menjadi kewenanganya tidak siasia. Dan jika kades salah dalam penggunaan dana desa tersebut, maka akan berakibat fatal. Sehingga kepala desa bisa dijerat UndangUndang (UU) Korupsi, dan akan berakhir dipenjara.

Ia juga mengaku, pemilihan kepala desa selama ini sangat padat modal hingga mendorong perilaku koruptif dengan memanfaatkan posisi yang didudukinya. “Untuk itu, pemerintah dan aparat penegak hukum sudah seharusnya turun langsung untuk melakukan pengawasan. Karena dana desa sangat strategis dalam mendorong terwujudnya kemandirian dan pembangunan desa,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang Sudarsono mengatakan, sebenarnya dana desa yang akan dikucurkan

Staf BKD Diduga Jadi Calo CPNS

langsung oleh pemerintah pusat itu bukan sebagai anggaran baru. Sebab, dana desa yang selama ini dikucurkan yaitu lewat nomenklatur lain.

Seperti pada pos sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang pos anggarannya melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).

Namun, jelas dia, semua anggaran untuk pembangunan desa selama ini baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) mengucur lewat Pemkab. Sehingga posisi desa masih termarginalkan karena masih sebatas menjadi objek dan pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban sepenuhnya bergantung pada bupati. “Selain mematikan daya inisiatif desa, pengelolaan dana juga berpotensi tidak tepat sasaran,” tegasnya.Q cyn

hilmi husain/bhirawa

Kab Malang, Bhirawa Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Kabupaten Malang, saat ini dimanfaatkan oleh banyak calo CPNS, baik dari pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sendiri maupun dari masyarakat umum yang mengaku dekat dengan Bupati Malang. Sedangkan para calo tersebut telah menjanjikan kepada peserta untuk bisa meloloskan ujian hasil tes CPNS. Sedangkan untuk bisa lolos menjadi PNS, para calo itu meminta imbalan uang sebesar Rp 150 juta-Rp 200 juta, dari semua bidang yang kini dibutuhkan oleh Pemkab Malang.

Sementara, uang yang ditawarkan calo tersebut harus diberikan seusai mengikuti tes tulis, dan tidak boleh diangsur.

Ironisnya lagi, calo CPNS tersebut juga ada dari oknum staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku penyelenggara pendaftaran CPNS. Dan staf BKD itu telah berkeliling pada peserta CPNS untuk menawarkan dan menjanjikan bisa meloloskan sebagai PNS. “Namun, saya harus disuruh membayar Rp 200 juta,” kata salah satu peserta CPNS asal Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebut saja Anis (bukan nama sebenarnya), karena tidak mau disebut namanya, Senin (29/9), kepada Bhirawa.

Ia menjelaskan, dirinya ditawari staf BKD Kabupaten Malang ketika memasukkan berkas persyaratan untuk mendaftar sebagai CPNS di Kantor BKD. Meski sebelumnya dirinya juga sudah mendaftar melalui website CPNS di internet. Saat itu oknum BKD itu mengajak ke kantin yang berada di lingkungan Kantor Pemkab Malang, yang berada di Kota Malang, dan dia langsung menawarkan kepadanya bahwa dia sanggup membantu untuk meloloskan hasil tes ujian CPNS.Q cyn

Ratusan warga Dusun Kalitengah Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan menggelar aksi unjuk rasa di pabrik produsen Farmasi Pandaan, Senin (29/9).

Air Sumur Bor Berkurang, Warga Demo ke Pabrik Produsen Farmasi sawawi/bhirawa

Sejumlah warga asal Pulau Madura saat menurunkan sapi di dermaga Pelabuhan Kalbut, kemarin. Pemandangan seperti ini rutin terjadi menjelang perayaan Idul Adha.

Sapi Pulau Madura Serbu Situbondo Situbondo, Bhirawa Menjelang perayaan hari Raya Iduladha 1435 H ini menjadi momen kebahagaiaan tersendiri bagi pemiliki maupun pedagang sapi asal Pulau Garam Madura, yang memiliki jarak dekat dengan perairan laut Situbondo. Tak pelak, wilayah Kabupaten Situbondo masih tercatat sebagai tujuan utama pedagang sapi asal kepulauan Sepudi Madura, dalam memenuhi kebutuhan daging pada perayaan idul Adha tahun ini.

Pemandangan tersebut terbukti pada sore kemarin (29/9), dimana ratusan ekor sapi diturunkan di Pelabuhan Kalbut, Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Tidak seperti hari biasanya, menjelang lebaran qurban pengiriman sapi asal Kepulauan itu tercatat mengalamai peningkatan sebesar 30 persen lebih banyak dari hari-hari biasanya. “Tiap menjelang perayaan Idul Adha, biasanya mengalami permintaan yang lebih besar dari pelanggan/

pembeli di Situbondo,” kata Suyono, salah satu pedagang sapi kemarin.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kata dia, begitu tiba di pelabuhan Kalbut, ratusan sapi ini harus dilempar ke laut dari atas perahu kapal. Ini karena, ujar Suyono, tidak adanya persediaan jembatan untuk menurunkan sapi, sebagaimana layaknya pelabauhan lain di Indonesia.

Begitu tiba dilaut, sambung dia, para pekerja pelabuhan harus kejar-kejaran dengan sapi. “Sapi yang dilempar dari atas perahu kemudian dibawa ke tempat penampungan sambil menunggu pembeli datang,” terangnya.

Suryadi, salah seorang pekerja pengangkut sapi mengatakan, menjelang hari Raya Idul Adha harga sapi melonjak 40 hingga 50 persen dari harga sebelumnya. “Rata-rata harga sapi yang dibawa dari pulau Sepudi, Madura dijual seharga 3 juta hinga 15 juta rupiah,” pungkas Suryadi, kemarin.Q awi

Pasuruan, Bhirawa Ratusan warga Dusun Kalitengah Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan menggelar aksi unjuk rasa di PT Merck Sharp Dome Pandaan. Massa yang sebagian besar dari bapak-bapak serta ibu-ibu menuntut agar pabrik produsen Farmasi tersebut memberikan kompensasi berupa air bersih dan tenaga kerja bagi warga sekitar.

Massa melakukan orasi sambil membawa beragam poster bertuliskan hujatan dan tuntutan. Sangking jengkelnya, warga juga ada yang membawa keranda jenazah.

Salah satu pengunjuk rasa, Dwi Susilo mengatakan sejak tiga bulan yang lalu, warga dipusingkan dengan mencari air bersih.

Pasalnya, hal tersebut merupakan imbas dari pabrik produsen farmasi yang membuat air sumur bor di Dusun Kalitengah.

“Tak ada itikad baik dari pihak pabrik produsen farmasi terkait kompensasi air bersih. Begitupula untuk rekruitmen tenaga kerja, seharusnya pimpinan perusahaan mengutamakan warga setempat. Tapi kenyataaanya, sebagian besar dari luar Pasuruan,” kata Dwi Susilo, Senin (29/9).

Usai melakukan orasi, perwakilan warga yang diwakili Kepala Dusun, Sukaryanti melakukan pertemuan dengan perwakilan perusahaan. Manager Safety and Enginering perusahaan, Anton menampung aspirasi warga untuk disampaikan ke pimpinan.

Ia pun menjanjikan untuk melakukan pertemuan dengan warga secepatnya terkait kelanjutan kompensasi air bersih. “Hasilnya, pihak perusahaan menjajikan akan melakukan pertemuan pada minggu depan untuk membahas kelanjutan air bersih,” jelas Dwi Susilo.Q hil

Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK Mengajar Siswa SD Gedung Lapuk Disangga dengan Tiang Penyangga Bambu Untuk membangkitkan inspirasi anak-anak SD, Walikota Batu Eddy Rumpoko dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu Ny Dewanti Rumpoko mendaftarkan diri ke Tim Inspirasi pimpinan Anis Baswedan sebagai relawan. Tugas relawan Tim Inspirasi yaitu untuk mengajar siswa SD dalam sehari. Seperti yang dilakukan Ny Dewanti Rumpoko yang mengajar siswa kelas 1 hingga 6 di SDN Gunungsari 1 Kota Batu, Senin kemarin (29/1).

Mulai pagi hingga siang, Ny Dewanti mengajar melalui slide.

Suaranya sampai parau usai mengajar.

"Ternyata mengajar siswa SD itu berat. Dibutuhkan tenaga yang powerfull, karena anak-anak suaranya keras sekali dan sering berisik," ungkap dosen Psikologi Unmer Malang dengan nafas berat.

Dikatakan, kalau mengajar mahasiswa bekalnya teori dan metode mengajar sudah cukup.

Tapi kalau mengajar anak SD harus didukung tenaga yg powerfull, kalau tidak mau akan kalah dengan suara anak-anak.

"Kelas sebelah misalnya pelajaran menyanyi, terus saya me-

ngajar matematika yang butuh serius. Jadinya kan suara saya harus keras kalau tidak kan kalah dengan suara anak-anak di kelas sebelah," tuturnya.

Oleh karena itu, Dewanti meminta masyarakat menghormati para guru, khususnya guru SD karena di tangan merekalah anakanak Indonesia bisa baca tulis dan berhitung. "Guru SD itu peletak dasar pendidikan bagi anakanak, sehingga tugasnya sangat berat," tegasnya.

Oleh karena itu ketika dia didaftarkan oleh anaknya, maka dia langsung mengiyakan. "Saya didaftarkan Ganis sebagai relawan di Tim Inspirasi, saya lang-

sung sambut dengan suka cita.

Karena saya ingin memotivasi anak-anak untuk menggantungkan cita-cita mereka setinggi langit," kata Dewanti.

Ternyata anak-anak di SDN 1 Gunungsari memiliki berbagai cita-cita yang tinggi dan mulia, ada yang ingin menjadi guru SD, tentara, polisi, dan ada juga yang tetap pingin meneruskan bertani seperti orang tuanya.

"Saya ingin kerja di kantol buk," teriak Nanda dengan suara lantang. Karena tak bisa mengucapkan R, maka teman-temannya langsung bersorak.

Tim Inspirasi digagas oleh Anis Baswedan untuk memotivasi anak-anak SD. Mereka yang mendaftar sebagai relawan tersebut ada yang berasal dari kalangan profesional maupun fresh graduate.

Lapuk Disangga Bambu Sementara itu, walaupun anggaran untuk pendidikan terus ditingkatkan, namun tak menjamin kondisi sekolah di kota Batu cukup bagus. Seperti gedung SDN

Gunungsari 1 kecamatan Bumiaji Kota Batu.

SDN yang terletak di dusun Brumbung desa Gunungsari tersebut salah satu bangunannya rusak bagian atapnya.

Gedung yang dipakai untuk ruang guru dan perpustakaan harus diberi tiang penyangga dari bambu apus karena penopang bagian plafonnya sudah rapuh. Tak hanya plafon, keramik lantainya juga retak dan mengelupas, sehingga membahayakan keselamatan siswa.

Menurut Kasek SDN Gunungsari 1, Kayun, saat ujian Ebtanas Mei lalu ada angin besar dan menyebabkan plafon melengkung sehingga esoknya dipasang tiang penyangga dari bambu. "Kayaknya sudah lapuk, begitu ada angin kencang, plafonnya melengkung," terang Kayun kepada Bhirawa, Senin kemarin (29/9).

Ditambahkan kondisi bangunan ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan, namun perbaikan belum bisa dilakukan karena Dana Alokasi Khusus (DAK) ta-

supriyanto/bhirawa

Ketua tim penggerak PKK Ny Dewanti Rumpoko saat mengajar di kelas 6 SDN Gunungsari 1 Kec Bumiaji Kota Batu. hun ini belum turun. "Nggak tahu kok DAK-nya belum cair, harapannya sih cepat cair sebelum musim hujan tiba," keluh Kayun.

Untuk menjaga keselamatan siswa, ruang kantor guru semen-

tara menempati ruang kelas 1, sedangkan ruang kerjanya dipakai untuk ruang belajar kelas 1.

"Khawatir juga mas, kan sekarang anginnya kencang," tukasnya.Q sup

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (29 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

riq/bhirawa

Lukman Siregar-Direktur PT Asuransi Umum Mega, Dumoly Freddy Pardede-Deputi Komisioner Pengawas IKNB, Hasnul Suhaimi-Presiden Direktur XL dalam acara penandatanganan kerjasama Mega-XL Proteksi Diri dalam penyediaan layanan asuransi kecelakaan diri yang sederhana, mudah dan ekonomis di Jakarta.

Operator Selular Sediakan Mini BTS dan Asuransi Surabaya, Bhirawa Operator selular tahun ini semakin gencar melayani kebutuhan komunikasi pelanggan seperti Telkomsel yang menyediakan solusi cepat berupa T-Zone, layaknya mini BTS dimana pelanggan sudah tidak lagi berebut sinyal dengan pelanggan lain.

“T-Zone mulai dikenalkan ke pasar sejak Juni 2014. T-Zone memiliki banyak keuntungan jika pelanggan berlangganan terutama untuk penggunaan telepon atau sms di lokasi rural, tidak terjangkau jaringan bahkan kepadatan di kota sekalipun,” ungkap General Manager Account Management Jawa Bali-Roeswandi, Senin (29/9).

Ia menambahkan, kehadiran inovasi ini sekaligus merespon keresahan pelanggan saat berada di daerah rural atau pinggiran yang jauh dari jaringan maupun di daerah yang tingkat trafik komunikasinya tinggi.

Pelanggan cukup berlangganan CUG (Close User Group) FEMTO tanpa membayar biaya sewa bulanannya (150K atau 275K). Begitu berlangganan CUG FEMTO, untuk telepon dan SMS ke sesama CUG FEMTO gratis selama 1 bulan.

T-Zone juga memberikan pilihan paket berlangganan mulai dari Small Device yang bisa digunakan untuk 4 orang hingga Large Device untuk 8 orang. Biaya bulanan untuk Small Device mulai Rp 200 ribu, Rp 300 ribu dan Rp 500 ribu. Sedangkan Large Device mulai Rp 400 ribu, Rp 600 ribu dan Rp 1 juta.

“Paket-paket yang kami tawarkan termasuk paket rental memberikan keleluasaan pada pelanggan untuk memilih sesuai kebutuhan. Benefit yang diperoleh pelanggan sesuai dengan besaran biaya pelanggan,” ujarnya. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2004, Merah, AG5538SK, a/n. Suwito, Ds. Plosokandang-T.Agung No. 1459/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5137 FE, a/n Nurul Ani Hidayah, Ds. Talkandang rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 1460/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6115 EM, a/n Heru Purnomo, Ds. Sumber Anyar rw 01/01, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 1461/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6055 ED, a/n Ds. Juglangan, rw 04/05, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1462/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6181 EO, a/n Asmariyanto, Ds Sumber Anyar rw 02/01, Ke. Banyuputih, Situbondo.

No. 1463/IMB/BI-II/2014

Selasa Pahing, 30 SEPTEMBER 2014

Lahan Pertanian Susut, Distan Tingkatkan IP Pemprov, Bhirawa Penyusutan lahan pertanian di hampir seluruh daerah di Jatim, membuat Dinas Pertanian akan berupaya untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP). Sebab setiap tahunya terjadi ratarata pernyusutan lahan produktif mencapai 1.000 hektar.

Peningkatan IP yang dimaksudkan yaitu, jika dulunya hanya bisa melangsungkan sekali atau dua kali tanam, nantinya bisa menjadi tiga kali tanam. “Wilayah yang berpotensi ditingkatkan indeks pertanamannya yakni di wilayah DAS Bengawan Solo dan Brantas,” kata Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian (Distan) Jatim, Ahmad Nurfalakhi, Senin (29/9).

Untuk wilayah di DAS Bengawan Solo yang potensial ditingkatkan indeks pertanamannya meliputi Bojonegoro dan Lamongan. Di wilayah itu, tahun lalu indeks mencapai 1,8 kali kini indeks pertanaman ditarget 2,3 kali. “Hal itu bisa dilakukan karena sudah ada Bojonegoro Barrage dan Sembayat Barrage serta didukung pembentukan embung-embung,” urainya.

Sedangkan di daerah aliran Sungai Brantas, lanjut dia, indeks pertanaman padi tahun lalu 2,1 kali dalam setahun. Pemerintah menargetkan bisa indeks pertanaman meningkat hingga 2,5 kali tahun ini. Sedangkan peningkatan indeks pertanaman di daerah aliran Sungai Brantas bisa menambah lahan tanaman padi setara 400.000-500.000 hektare.

“Untuk menaikkannya indeks pertanaman butuh suplai air lebih banyak. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan agar melakukan perbaikan dan penambahan waduk, embung, serta jaringan irigasi yang dibutuhkan,” katanya.

Nurfalakhi mengatakan, berkurangnya penyusutan lahan sawah

trie diana/bhirawa

Penyusutan lahan pertanian di hampir seluruh daerah di Jatim, membuat Dinas Pertanian akan berupaya untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP).

produktif itu terjadi pasca dikeluarkannya UU 41/2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Namun disisi lain di berbagai daerah masih terjadi pembebasan lahan untuk perluasan industri dan pembangunan perumahan, khususnya di berbagai kota penyangga kota Surabaya, seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto dan Jombang.

“Kalau pembukaan industri dan perumahan di Mojokerto sebagian besar tidak menggunakan lahan sawah produktif. Justru Sidoarjo yang sebagian besar menggunakan lahan

sawah produktif,” ujarnya. Memang, dari seluruh kota penyangga Surabaya, penyusutan lahan sawah terbesar terjadi di Sidoarjo. Hal ini ditengarai karena minimnya lahan kering tak berproduksi disana. Kalaupun ada, lahannya tidak luas dan harganya juga cukup mahal.

“Pembebasan lahan sawah untuk perumahan menjadi pilihan. Dan sebenarnya ini harus dicegah. Namun semuanya kembali ke daerah masing-masing karena Pemprov tidak memiliki kewenangan untuk melarang.

Kewenangannya berada di tangan

APBJ Akan Bawa Batik Jatim Go Internasional Pemprov, Bhirawa Keragaman batik di Jatim dengan ciri khasnya yang dinamis akan coba dibawa oleh Asosiasi Perajin Batik Jatim (APBJ) ke tingkat internasional. Hal ini bukan mimpi di siang bolong atau terkesan sombong, namun merupakan tekad kuat insan perbatikan Jatim.

Ketua APBJ Jatim Putu Sulistiani mengaku, tidak akan mudah mewujudkan ini. Namun dengan difasilitasi oleh pemerintah bukan tidak mungkin keinginan ini akan terwujud. “Dengan peran pemerintah dan pengingkatan kualitas batik asli Jatim, kita yakin ke depan kita akan mampu berbicara di tingkat internasional,” kata Putu, saat menggelar Jumpa Pers di Surabaya, Senin (29/9).

Putu menambahkan, untuk menunjang keinginan ini APBJ akan mengukuhkan diri pada 2 Oktober 2014 mendatang yang bertepatan dengan hari batik nasional. Pengukuhan akan dilakukan Ketua Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional) Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo.

“Disamping untuk menyatukan perajin batik, kami juga akan melakukan sosialisai pentingnya para perajin ini untuk meningkatkna kualitas batik, agar lebih dihargai bukan saja di regional tapi ke tingkat internasional,” jelas pemilik galeri batik Dewi Saraswati ini.

Wanita asal Singaraja Bali ini menuturkan, di Jatim ada sekitar

zainal ibad/bhirawa

Ketua APBJ Jatim Putu Sulistiani didampingi pengurus APBJ saat memberikan keterangan pers.

300 lebih perajin batik. Untuk itu ke depan dia akan mengajak seluruh perajin batik ini untuk bergabung sebagai anggota asosiasi. “Hal ini akan mempermudah koordianasi, baik untuk pelatihan, pengembangan dan yang lebih penting adalah akses permodalan” katanya. Dalam acara pengukuhan nanti, APBJ akan menampilkan berbagai keragaman batik dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Juga akan ditampilkan pula batik kuno yang konon sudah berusia lebih dari 100 tahun, serta banyak lagi acara lain yang meriah.

“Acara ini juga menandai kesiapan kita dalm menyongsong era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang. Kegiatannya sendiri akan dilakukan di Taman Budaya Jatim di Jalan Genteng Kali Surabaya,” pungkasnya. Q iib

Stok Pupuk Subsidi Aman Hingga Akhir Tahun Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro menjamin stok pupuk bersubsidi untuk kebutuhan pertanian hingga akhir tahun bakal tercukupi, karena menerima tambahan stok pupuk bersubsidi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Menurut Kepala Disperta Bojonegoro, Ahmad Djupari persediaan pupuk bersubsidi jenis urea saat ini mencapai 29.007 ton, pupuk SP 36 sebanyak 9.143 ton, pupuk ZA sebanyak 9.565 ton, pupuk Phonska sebanyak 22.640 ton, dan pupuk petroganik sebanyak 12.496 ton.

“Kebutuhan pupuk bersubsidi

untuk musim tanam kemarau hingga musim hujan mendatang telah disiapkan dan cukup untuk kebutuhan hingga akhir tahun nanti. Bahkan kita mendapatkan tambahan stok dari Pemprov,” katanya, Senin (29/9).

Untuk persediaan pupuk itu disalurkan melalui kios pupuk resmi yang berada di sejumlah kecamatan di Bojonegoro. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi itu disalurkan melalui kelompok tani yang tersebar di tingkat desa.

“Harga pupuk urea di tingkat petani saat ini mencapai Rp100 ribu per sak. Sedangkan, pupuk ZA se-

harga Rp 80 ribu per sak dan pupuk Phonska seharga Rp120 ribu per sak,” jelasnya Selama musim kemarau ini para petani banyak yang memilih menanam palawija di lahan pertaniannya di antaranya jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Namun, banyak pula petani yang memilih membiarkan lahan sawahnya tidak tergarap. “Banyak lahan pertaniaan sekarang ini tak produktif karena tidak mendapatkan persediaan air karena kekeringan di sejumlah daerah karena musim kemarau,” imbuhnya. Q bas

Bupati,” tegasnya.

Walaupun kewenangan tidak pada provinsi, ia mengaku provinsi akan berupaya semaksimal mungkn untuk menekannya. Dan hal ini akan menjadi konsentrasi provinsi, utamanya Dinas Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan Jatim.

Strategi mengintensifkan pertanaman padi, kata dia, diprediksi menjadikan produksi padi di Jawa Timur tahun ini 12,1 juta ton. Setelah dikonsumsi untuk kebutuhan domestik maka masih terjadi surplus padi 4,2 juta ton. Q rac

Bupati Kediri Imbau Masyarakat Agar Cinta Buah Lokal Kab Kediri, Bhirawa Kabupaten Kediri memiliki buah lokal yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi, untuk itu perlu peningkatan penanamannya serta teknologi pendukungnya agar dapat berproduksi optimal, sehingga dapat meningkatkan ekonomi serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menghimbau pada masyarakat agar tidak ikut membeli dan menyajikan buah-buah import yang saat ini membanjiri pasar lokal, daerah maupun nasional , hal itu sebagai wujud membantu dan mendukung pembangunan pertanian di wilayahnya masing-masing karena prioritas pembangunan nasional 2015. “Banyak buah kita yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi seperti durian, alpokat, mangga podang gunung, sawo, pisang, nanas madu kelud, rambutan dan masih banyak buah lainnya perlu ditingkatkan penanamannya” kata Bupati.

Menurutnya kecintaan terhadap produk pangan lokal sangat membantu kesejahteraan para petani sehingga kemandirian pangan di Kabupaten Kediri dapat terwujud. “Jangan sampai suatu saat nanti buah lokal maupun makanan tradisional yang bernilai tinggi tersebut menjadi barang langka di daerah sendiri.” Ungkapnya.

Untuk itu, dalam pencapaian hal tersebut perlu dukungan camat terhadap pembangunan pertanian seperti perbaikan irigasi, pembangunan embung-embung, demplot, penelitian dan diklat serta penggalakkan penanaman buah lokal tersebut, “Jika perlu sejak dini anak-anak petani dan masyarakat dibiasakan dan dididik untuk menyukai dan menanam buah lokal yang mempunyai rasa, nilai gizi dan nilai ekonomi tinggi sehingga pada saat dewasa nanti mereka bisa merasakan hasilnya.” terangnya Diketahui penggalakan penanaman buah lokal dalam menghadapi Program Pembangunan 2015 saat ini sudah terealisasi 99,02 % dan diakhir tahun 2014 diharap bisa tercapai 100%. Q mb2

Kenalkan Masakan Asia, Datangkan Chef Asal Malaysia Masakan Asia terutama Malaysia saat ini mulai digemari oleh para pecinta kuliner di Surabaya, melihat peluang inilah beberapa hotel mulai mendatangkan secara langsung chef asal negeri jiran.

riq/bhirawa

Chef Jamsari Mohamad membuat masakan khas Malaysia dalam sesi cooking class.

“Kami selalu menyajikan hidangan khas dari negara tertentu setiap bulan. Namun pada September ini, Sheraton mengangkat tema Malaysia’s Best Food Festival dengan menyajikan masakan Asia yang tidak kalah enak dengan masakan negara Eropa,” ungkap Humas Sheraton Surabaya- Etty Soraya, Senin (29/9).

Ia menambahkan, selain menyajikan hidangan khas suatu negara sesuai tema, juga ditampilkan kesenian negara tersebut seperti musik dan tarian, sehingga tamu seolah dibawa ke negara tersebut. Tamu juga bisa menyaksikan atraksi pembuatan teh tarik dan bisa mengikuti cooking

class kreasi Chef Jamsari Mohamad dari Sheraton Imperial Kuala Lumpur secara langsung.

Untuk itu pihaknya memperkenalkan masakan Malaysia dan mengajak para pencinta kuliner untuk berwisata kuliner menikmati bermacam hidangan khas Malaysia yang menjadi favorit di negara itu. “Tamu bisa memilih sesuai selera sambil menyaksikan hiburan yang akan membuat mereka merasakan atmosfir seolah berada di Malaysia,” katanya.

Menu yang disediakan dalam moment ini adalah nasi lemak, betis kambing masak biryani, rendang Ayam Malaysia dan mee seam, juga acar sebagai pelengkap.

“Jika acar di Indonesia hanya berupa irisan mentimun yang dipotong memajang, acar Malaysia terdiri dari irisan acar dan nanas, Namun rasanya sama asam,” ujarnya.

Selai itu menurut Chef Jamsari, kuliner Malaysia memiliki sedikit kesamaan dengan kuliner Indonesia karena masih serumpun. Bumbu masakan negeri jiran ini juga menggunakan rempah-rempah seperti yang biasa digunakan di Indonesia seperti sereh, lengkuas, namun rasanya lebih kuat. Juga ada beberapa menu yang menggunakan bahan susu, kacang mente dan kismis. Misalnya Nasi Biryani yang cenderung menggunakan susu daripada santan.

“Kuliner Malaysia mendapat pengaruh dari Melayu, Cina dan India yang merupakan mayoritas di negara tersebut. Tak heran masakannya juga memiliki sentu-

han perpaduan ketiga etnis ini.

Dan Orang Malaysia lebih menyukai masakan berlemak seperti Nasi Lemak dan kari juga suka yang agak asam. Karena mereka kurang suka yang pedas-pedas seperti orang Indonesia,” pungkasnya.

Sedangkan Grand Darmo Suites Surabaya menyediakan Mongolian Barbeque hasil olahan Sous Chef Aria. “Kami mengajak tamu untuk menikmati barbeque dengan suasana santai dan nyaman,” ujar Humas Grand Darmo SuiteSteviana Tan. Jika kebanyakan barbeque berupa daging panggang, Mongolian Barbeque menggunakan bahan kombinasi daging dan sayuran. Sehingga tamu dapat memilih sendiri bahan yang disukai mulai dari bahan utama berupa daging sapi segar, ayam atau seafood kemudian tinggal menunggu diolah. Q riq

OLAHRAGA

Selasa Pahing 30 SEPTEMBER 2014

9

Sepak Bola Berbagi Emas

LINTASAN

Surabaya Juara Umum Popda Surabaya, Bhirawa Kontingen Surabaya tetap menjadi yang terbaik di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) dengan mempertahankan juara umum. Sayangnya event ini sempat ternoda karena cabang olahraga (Cabor) sepak bola terjadi kericuhan saat pertandingan final.

ali/bhirawa

Bupati Saiful Ilah memberikan penghargaan pada 2 atlit Taekwondo asal Sidoarjo yang meraih emas pada kejuaraaan Internasional di Yogjakarta tahun 2013 lalu.

Dua Atlet Sidoarjo Juara Internasional Taekwondo Sidoarjo, Bhirawa Dua atlet Taekwondo berprestasi asal Sidoarjo, menerima penghargaan dari Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dalam rangkaian upacara memperingati HAORNAS ke-31 Tahun 2014 di Alun-alun Sidoarjo, baru-baru ini.

Dua atlet Taekwondo tersebut, yakni Fadel Bimasakti serta Yohanes Febrianto Bagas Wicaksana, adalah peraih medali emas pada kejuaraan internasional di Yogyakarta tahun lalu.

Sebagai penghargaan, atlit berprestasi tersebut mendapatkan uang pembinaan dari Pemkab Sidoarjo. Q ali

Atlet Tapanuli Utara Perkuat Sumut di Kejurnas Tarutung, Sumut, Bhirawa Sebanyak 15 Karateka Wadokai Tapanuli Utara dipastikan ikut memperkuat kontingen Sumatera Utara (Sumut) pada Kejuaraan Nasional memperebutkan Piala Kapolri III tahun 2014 di Jakarta pada 7-9 Oktober 2014.

“Mereka merupakan atlet berprestasi yang telah berhasil merebut medali emas pada seleksi tingkat daerah Sumut, 31 Agustus 2014 di Medan,” kata Ketua Umum Wadokai Taput Rudi Sitorus di Tarutung, Senin.

Dalam seleksi tingkat daerah Sumut tersebut, kata dia, Pengcab Wadokai Taput keluar sebagai juara umum setelah menyabet 15 medali emas, sembilan perak dan lima perunggu.

Sehingga, lanjutnya, atas keberhasilan para karateka cabang Wadokai Tapanuli Utara pada seleksi itu, mereka dipastikan ikut memperkuat kontingen Sumut pada Kejurnas dimaksud.

Rudi menjelaskan para karateka yang akan memperkuat kontingen Sumut itu, yakni, Alwan Rae Hutagalung (kelas -35 pra pemula), Anisa Salsabila (-47 cadet putri) dan Sherin Simanjuntak (-54 cadet putri).

Selain itu, Febiola Simanjuntak (+54 cadet putri), Edon Simamora (+70 cadet putra), Herawati Simamora (-49 junior putri), Wina Putri Sihombing (-59 junior putri), Yanti Simanjuntak (+59 junior putri), Frans Dody Simanjuntak (-76 junior putra).Q ant

Jambi Siapkan Lifter Kejuaraan di Thailand Jambi, Bhirawa Pengurus provinsi (Pengprov) Pabbsi Jambi mempersiapkan tiga lifternya untuk mengikuti Kejuaraan internasional angkat besi junior di Thailand pada 6-10 Oktober 2014.

Pelatih Angkat besi Jambi, Raden Aman Mulyadi di Jambi, Senin, mengatakan dua atlet putra dan seorang putri yang sedang disiapkan ke ke kejuaraan tetsebut.

Ketiga lifter junior Jambi adalah atlet yang berhasil meraih medali emas di kejuaraan nasional tahun ini dan berdasarkan surat Pengurus Besar (PB) Pabbsi yang menawarkan kepada Pengrov Pabbsi Jambi untuk mengikuti kejuaraan internasional tersebut.

Ketiga lifter Jambi yang akan dikirim ke Thailand adalah Ikbal Taufik yang akan diturunkan pada kelas 94 kg dan M Daniel untuk kelas 62 kg putra, sedangkan Kinantty Saputri diturunkan pada kelas 75 kg ke atas putri.Q ant

wawan triyanto/bhirawa

Surabaya kembalali menjadi juara umum Popda. Pertandingan bola voli yang digelar di halaman GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik.

Jadwal final sepak bola antara Surabaya melawan Gresik digelar pada Hari Minggu sore (28/9) di Stadion Petrokimia Gresik, namun hingga pertandingan babak kedua berakhir kedudukan masih 0-0, sehingga untuk menentukan juara harus dilakukan adu penalti.

Saat adu penalti Gresik sudah unggul 3-1 dan menyisahkan dua penendang, namun karena situasi sudah gelap dan lampu stadion tidak menyala maka wasit menghentikan pertandingan. Kondisi ini memicu protes kedua tim karena sama-

sama dirugikan. Rencanannya adu pinalti itu digelar pada Hari Senin (29/9).

Saat dihubungi melalui telepon genggamnya Kabid Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim Harris Ramadhan MM, menjelaskan kalau sudah dilakukan mediasi antara kedua tim. "Kemungkinan juara bersama, tapi ini rapat masih berlangsung," katanya, Senin (29/9).

Semetara Surabaya juara umum setelah meraih 64 emas, 40 perak, 31 perunggu, peringkat kedua Gresik 22 emas, 12 perak, 12 perunggu,

Kota Malang 16 emas, 14 perak, 19 perunggu, Siodarjo 14 emas, 24 perak, 22 perunggu sedangkan Kota Blitar di peringkat lima dengan 10 emas, 13 perak dan 11 perunggu.

Emas Surabaya terbanyak diraih di Cabor panahan 19 emas, 13 perak, 10 perunggu, gulat 8 emas, 4 perak, 3 perunggu, renang 9 emas, 11 perak, 5 perunggu dan senam 8 emas, 2 perak dan 3 perunggu.

Lebih lanjut Haris menjelaskan, nantinya para juara itu akan kembali menjalani program seleksi untuk menentukan siapa yang akan dikirim ke Pekan Olahraga Wilayah (Popwil) di Nusa Tenggara Timur (NTT). "Kami hanya mengirimkan atlet terbaik karena targetnya juara umum Popwil dan mengirimkan atlet sebanyak-banyaknya ke Popnas Jabar 2015," katanya. Q wwn

Peserta Napak Tilas Mayangkara Membeludak Lamongan Bhirawa Gerak Jalan Napak Tilas Mayangkara tahun diikuti oleh setidaknya 2.754 peserta. Peserta napak tilas perjuangan perjuangan Batalyon Mayangkara ini naik dibanding peserta tahun lalu yang mencapai 2.700 peserta.

Dari data Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat, peserta tahun ini terdaftar sebanyak 306 regu. Terdiri dari regu umum putra 201, regu umum putri 14, pelajar putra 62 dan regu pelajar putri sebanyak 29.

Sedangkan tahun lalu pesertanya mencapai 300 regu. Setiap regunya sendiri terdiri dari 7 orang ditambah 2 orang sebagai cadangan.

“Di awal-awal pendaftaran sepertinya pesertanya tidak akan terlalu banyak. Namun menjelang penutupan ternyata pesertanya membludak hingga kami harus membuatkan nomor peserta dari print out, “ ujar Wawan, salah satu panitia.

Mengambil start dari Gedung Mayangkara di Kecamatan

suprayitno/bhirawa

Salah satu peserta Gerak Jalan Napak Tilas Mayangkara dari Regu Wartawan Lamongan.

Mantup, peserta diharuskan menempuh jarak sepanjang 22 kilometer menuju garis finish di depan Pendopo Lokatantra.

Tidak sedikit peserta yang berguguran di tengah perjalanan karena kelelahan dan mengalami kram pada kaki.

“Tahun ini sepertinya lebih berat mas. Mungkin karena cuaca yang snagat panas. Tadi ada beberapa peserta dari pelajar yang berhenti karena mengalami kram, “ ujar Andik, salah satu peserta.

Gerak jalan itu digelar rutin setiap tahun untuk menaptilasi perjuangan Batalyon Mayangkara yang dikomandani Jarot Subiantoro saat melawan penjajah pada peride tahun 1945 hingga 1955. Kala itu, mereka bermarkas di Desa Mantup.

Tidak sekedar berjalan kaki, panitia juga memberikan penilaian untuk peserta terbaik.

Penilain meliputi ketepatan waktu, disiplin baris berbaris dan juga dilihat kekompakan dan semangat mereka.

“Terima kasih kepada para peserta gerak jalan perjuangan mayangkara. Semoga semangat pasukan kuda putih (lambing batalyon mayangkara), menjadi inspirasi kita semua dalam membangun Lamongan, “ pesan Bupati Fadeli sesaat sebelum memberangkatkan peserta.Q yit

suprayitno/bhirawa

Salah satu jenis pesawat aeromodelling milik peserta dijajal Bupati Fadeli.

Kejurda Aeromodelling Digelar Lamongan Bhirawa Setidaknya sebanyak 16 tim perwakilan dari kabupaten/ kota di Jatim ambil bagian dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Aeromodelling di Lapangan Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Lamongan Fadeli.

Menilik prestasi Aeromodelling Lamongan, Fadeli dalam kesempatan itu berpesan pada jajarannya agar mencukupi sarana dan prasarana mereka. Sehingga ketika Lamongan nantinya ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), cabang olahraga (Cabor) ini semakin mantap persiapannya.

Cabor Aeromodelling Lamongan memang memiliki prestasi yang cukup baik. Diantaranya pernah menyabet 2 medali emas saat Kejurda tahun 2013 dan meraih 3 medali perak di Porprov. Belum lagi prestasi saat mengikuti berbagai event di luar provinsi.

“Semoga dalam penyelenggaraan event-event berikutnya agar dilaksanakan di tempat-tempat wisata Lamongan. Seperti Waduk Gondang, atau WBL sehingga turut mempromosikan destinasi wisata di Lamongan, “ kata Fadeli.Q yit

Pertina Usulkan Tinju Masuk PPLP Jabar Bandung, Bhirawa Pengda Pertina Jawa Barat mengajukan cabang olahraga tinju masuk program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Jabar.

"Cabang tinju sudah masuk Pekan Olahraga Pelajar sehingga perlu dipertimbangkan untuk masuk program di PPLP Jabar," kata Sekretaris Umum Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Jawa Barat, Asep Suryana di Bandung, Senin.

Ia menyebutkan tinju merupakan cabang olahraga pokok yang mempertandingkan banyak nomor dan otomatis banyak medali yang diperebutkan.

Selain itu, cabang itu sangat memungkinkan berkembang di kalangan sekolah sehingga program

PPLP bisa bergulir dan sinergis.

Ia menyebutkan dari sisi potensi atlet tinju Jabar cukup besar, juga pelatihnya cukup banyak tersedia.

"Pengalaman tim remaja Jabar berlaga, bertanding maksimal dengan teknik bagus, namun ketahanan fisik mereka perlu ditempa seperti program di PPLP, ini sangat mendesak," kata Suryana.

Pihaknya sudah mengusulkan agar tinju masuk PPLP sejak setahun lalu, namun hingga saat ini belum ada respon dari otoritas terkait.

Sebagai perbandingan, kata dia, sejumlah daerah seperti Jatim, Jateng dan Riau telah memasukan tinju sebagai program di PPLP dan hasilnya cukup maksimal dan sulit disaingi daerah lain.

Untuk program PPLP, Asep mengaku sudah memiliki formulasi sebagai acuan pembentukan wadah itu. Pasalnya selama ini, Jabar terbilang sulit menyiapkan atlet junior ketika ada event kejuaraan.

"Di Kejuaraan Tinju Amantir Yunior dan Youth XVII di Tangerang 21-27 September 2014 lalu, Jabar meraih dua emas, enam perak dan empat perunggu.

Hasil ini cukup maksimal karena kita memasukan delapan atlet di final, meski hanya dua yang meraih medali emas," kata Asep Suryana.

Ia menyebutkan dari tujuh atlet yang mempersembahkan medali merupakan atlet yang akan memperkuat Jabar pada event Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2015 di Jabar.Q ant

Pimpinan DPRD Kota Blitar 2014-2019 Resmi Dilantik Setelah disulkan tiga nama calon Pimpinan DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto sebagai Ketua, Drs. Slamet sebagai Wakil Ketua dan Totok Sugiarto sebagai Wakil Ketua akhirnya dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Senin (29/9) kemarin.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Blitar tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kota Blitar masa jabatan 2014 -2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Blitar sementara, Drs. Slamet.

Diungkapkan Drs. Slamet, setelah dilaksanakannya pelantikan Anggota DPRD Kota Blitar masa jabatan tahun 2014-2019 beberapa waktu lalu dan telah diumumkannya Pimpinan Sementara, maka guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD pasal 377 ayat 4 Bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Sehingga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.410/606/011/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kota Blitar periode 2014-2019 dilaksanakannya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Pengadilan Negeri Blitar.

“Sesuai dengan mekanisme serta tahapan penetapan Pimpinan DPRD Kota Blitar dengan

turunnya SK Gubernur Jatim, akhirnya secara resmi saat ini Pimpinan DPRD Kota Blitar telah dilantik,” kata Drs. Slamet.

Lanjut Drs. Slamet, penetapan Pimpinan DPRD Kota Blitar ini sesuai dengan urutan jumlah suara Partai Politik terbanyak di Kota Blitar, dimana urutan pertama dari PDIP Perjuangan dengan mendapatkan porsi Ketua DPRD Kota Blitar oleh Glebot Catur Arijanto, SH, kedua Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Blitar yang langsung diisi dirinya sebagai wakil Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua yang dijabat oleh Totok Sugiarto.

“Usulan Pimpinan ini sudah sesuai dengan mekanisme perolehan Parpol, dimana suara terbanyak berhak menduduki sebagai Ketua DPRD Kota Blitar

yang kembali dijabat oleh Glebot Catur Arijanto,SH,” ujarnya.

Secara terpisah Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH mengatakan pihaknya dalam waktu dekat segera melakukan agenda pembentukan alat kelengkapan Dewan seperti KomisiKomisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan serta lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Anggota DPRD Kota Blitar, dimana sebagai syarat harus terbentuknya Pimpinan DPRD Kota Blitar secara definitif.

“Alat kelengkapan Dewan akan segera dibentuk untuk melengkapi tugas-tugas sebagai Anggota DPRD Kota Blitar, yang sebelumnya ditetapkannya Tata Tertib sebagai acuan penyusunan alat kelengkapan Dewan,” kata Glebot Catur Arijanto, SH.

hartono/bhirawa

Tampak Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto sebagai Ketua, Drs. Slamet sebagai Wakil Ketua dan Totok Sugiarto sebagai Wakil Ketua pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (29/9) kemarin.

Sementara perlu diketahui dalam pelantikan Pimpinan DPRD Kota Blitar dihadriri Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, Wakil Walikota Blitar, H Purnawan

Buchori, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), dimana prosesi pengambilan Sumpah Jabatan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar H. Zaeni, SH, MH. Q htn, adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Jasa Kontruksi Siap Hadapi MEA Jakarta, Bhirawa Menghadapi pasar bebas ASEAN yang berlaku mulai akhir 2015 tahun depan, pemerintah telah mempersiapkan Badan Usaha Jasa Kontruksi Nasional (skala besar) untuk bekerja sama dalam joint venture dengan Badan Usaha Jasa Kontruksi ASEAN. Dalam kerjasama ini Indonesia bisa mengambil manfaat selain peningkatan modal juga teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pasar tunggal ASEAN jangan dipandang sebagai ancaman masuknya pelaku usaha dari ASEAN ke Indonesia. Tetapi harus dianggap sebagai peluang usaha guna memperluas pasar Indonesia ke sesama negara ASEAN,” papar Menteri PU Djoko Kirmanto pada malam penghargaan Kontruksi Indonesia, di Jakarta.

Djoko Kirmanto yakin, Indonesia akan mampu bersaing dalam MEA. Sebab beberapa Badan Usaha Jasa Kontruksi Nasional telah berpengala man melaksanakan kerja kontruksi di berbagai negara. Bukan hanya di negara ASEAN seperti di Malaysia, Filipina, Myanmar, Brunai. Tetapi juga di negara Timur Tengah. Dari pengala man tersebut membuktikan tenaga kerja kontruksi Indonesia memiliki daya saing kompetitif yang tinggi di ASEAN. Event tahunan Kontruksi Indonesia antara lain lomba pekerja kontruksi, foto kontruksi, karya tulis media cetak, karya tulis ilmiah terkait kontruksi, karya kontruksi dan kinerja proyek kontruksi.

Pemenang lomba karya tulis artikel, juara pertama Wahyu Kuncoro SN (Harian Bhirawa-Surabaya), juara dua Izzul Mutho (Indopos-Com) juara tiga Abdul Muslim dan Eko Aditya (Investor Daily). Q ira

Uji Materi MD3 PDIP Ditolak MK Posisi Ketua DPR Hak Anggota DPR Jakarta, Bhirawa Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU 17 No 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Menurut MK, susunan pimpinan DPR tak bertentangan dengan UUD ’45.

“Menurut MK, dalam materi UU dibentuk setelah pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945, perubahan UU itu sudah diagendakan. Setelah pemilu telah lazim dilakukan, MK perlu mengingatkan perubahan UU MD3 tiap 5 tahun sekali tidak akan membangun sistem yang ajaib,” kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan putusan, Senin (29/9) kemarin.

Menurut dia, pembentukan UU MD3 tidak dilakukan setiap 5 tahun sekali. Saat MPR bersidang maka DPR dan DPD berfungsi jadi anggota MPR. Setiap keputusan MPR, maka ketetapan anggota

DPR juga.

“Pengaturan mengenai fungsi antara lembaga negara justru akan menyulitkan, pasal 2 ayat 1 UUD. Tata cara pimpinan DPR diatur dalam tatib DPR, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil,” terang Patrialis.

“Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan DPR terpilih,” tambah Patrialis.

Soal komposisi ini yang disoal PDIP, mereka sebagai pemenang pemilu tak otomatis mendapat kursi DPR. ý”Hal tersebut bukanlah diskriminasi, dalam putusan

sebelumnya karena perbedaan ras, suku, dan agama, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas permohonan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum,” tuturnya.

Sementara itu ditegaskan Ketua MK Hamdan Zoelva, majelis hakim menolak uji materi PDIP. “Mengadili menyatakan menerima eksepsi pihak terkait untuk sebagian sepanjang kedudukan hukum pemohon.

Menolak eksepsi pihak terkait mengenai permohonan para pemohon prematur. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” tutupnya.

Sementara di lain pihak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap meyakini semua pasal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau UU MD3 konstitusional.

Tak ada pasal yang melanggar termasuk posisi pimpinan

DPR. Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku sangat menghormati putusan MK nanti atas uji materi UU MD3. Menurutnya sudah kewenangan MK menguji sengketa atau gugatan produk undang-undang yang diajukan.

“Pasal mana yang dilanggar?

Bagaimana diatur? UU MD3 mengatur tidak serta merta pemenang pemilu mendapat kursi pimpinan

Wagiman Minta Amien Jalan Kaki ke Jakarta Sleman, Bhirawa Warga Malang, Jatim, Wagiman (38), Senin siang mendatangi rumah Amien Rais di Sleman, Yogyakarta, untuk meminta mantan Ketua MPR itu menepati janji berjalan kaki sampai Jakarta bila Joko Widodo menang dalam pemilu presiden.

“Dulu Pak Amien Rais pernah berjanji akan jalan kaki ke Jakarta jika Joko Widodo atau Jokowi menang Pilpres. Sekarang saya menagih janji dan mengajak bersama-sama jalan kaki ke Jakarta,” kata Wagiman.

Namun ajakan Wagiman yang juga punya nadar akan jalan kaki dari Malang sampai Jakarta jika Jokowi menang Pilpres tersebut tidak bisa bertemu dengan Amien Rais, karena menurut penjaga rumahnya, tuan rumah tidak sedang di rumah.

Wagiman sendiri sudah memulai nadarnya berjalan kaki Malang-Jakarta sejak 21 September, dan setelah sepewkan berjalan kaki, hari ini tiba di wilayah Kabupaten Sleman.

Sesampai di Sleman ini dimanfaatkan Wagiman untuk menagih janji Amien Rais dan mengajaknya berjalan kaki bersama sampai Jakarta.

Wagiman, bapak empat anak yang berprofesi sebagai pedagang makanan keliling inipun mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu dengan Amien Rais.

“Hingga saat ini Amien Rais belum memenuhi janjinya itu, saya berharap janji tersebut dapat diwujudkan dan bukan hanya omong kosong saja,” katanya.

Gagal mengajak Amien Rais untuk bersama-sama berjalan kaki ke Jakarta, Wagiman kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta seorang diri.

“Saya tidak mau menunggu hingga bertemu Amien Rais, karena khawatir tidak akan tepat waktu. Saya menargetkan pada 14 Oktober sudah sampai Jakarta,” katanya. Q ant

DPR. Nah kita melihat itu lebih demokratis, tidak bertentangan dengan pasal mana pun,” ujar Hidayat. Q det

Hamdan Zoelva

UMKM Butuh Politik Hukum Integratif

Ricuh, DPR RI Tunda Pengesahan RUU DOB Jakarta, Bhirawa DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru (RUU DOB) dan menyerahkan pengesahannya kepada anggota DPR periode 2014-2019.

“Dengan berbagai pertimbangan maka kami amanatkan untuk dilanjutkan pada periode berikutnya dan jika kami lanjutkan kami tidak bisa memberi jaminan untuk ke depannya” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar di Jakarta, Senin (29/9) kemarin.

Penundaan pengesahan RUU DOB itu memicu kericuhan di depan Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan. Sejumlah orang perwakilan dari berbagai daerah seperti Papua, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sumatera melakukan orasi menuntut disahkannya RUU DOB. “Sahkan UU DOB sekarang juga, hidup Indonesia,” teriak mereka.

Aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan satuan keamanan internal DPR bersiaga dengan membentuk barikade di depan pintu masuk gedung tersebut.

Terlihat pula aparat kemanan yang bersiaga di belakang para perwakilan dari daerah. Aparat tersebut berada di halaman Gedung Nusantara II. Sementara itu melalui layar televisi yang terpasang di luar gedung terlihat anggota dewan yang saat ini masih berada di ruangan rapat paripurna masih membahas RUU DOB tersebut.

Dalam sidang itu sejumlah anggota dewan melakukan interupsi, sebagian menginginkan agar DPR mengesahkan RUU DOB dan sebagian yang lain menolak pengesahan. Q ant

Selasa Pahing, 30 SEPTEMBER 2014

istimewa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bertemu dengan para pengusaha Jepang di ruang Takane, Hotel Ritz Carlton Kyoto, Jepang, Senin (29/9) kemarin.

SBY Ajak Pengusaha Jepang Tingkatkan Investasi Jepang, Bhirawa Rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (29/9) ini berakhir, setelah ia dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bertemu dengan para pengusaha Jepang di ruang Takane, Hotel Ritz Carlton Kyoto, Jepang.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yasuo Fukuda, dan sekitar 15 pimpinan atau CEO perusahaan besar asal Jepang yang berinvestasi di Indonesia antara lain dari Mitsubishi, Panasonic, dan Sharp itu, Presiden SBY menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberlangsungan hubungan yang baik di antara Indonesia dan Jepang.

Presiden SBY menyampaikan bahwa penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa

yang memiliki kemampuan daya beli yang semakin meningkat tentu membutuhkan pangan, energi dan kebutuhan lainnya. Tidak berlebihan bila studi McKenzie 2 (dua) tahun lalu menunjukkan, bahwa investasi dari negara-negara sahabat dan Indonesia sendiri mencapai sekitar 500 milliar dollar, dan pada tahun 2030 diprediksi akan meningkat menjadi 1,8 triliun dollar AS. “Angka 1,8 triliun dollar AS ini tidak mungkin hanya dipenuhi dari dalam negeri saja karena kami hanya bisa memenuhi 50% saja. Jadi, Indonesia perlu suntikan dana dari negara lain termasuk Jepang sekitar 1.000 triliun dollar AS,” papar SBY. Menurut Kepala Negara, dana sebesar 1,8 triliun itu dibutuhkan untuk pembangunan di beberapa bidang, yaitu infrastruktur, transportasi, pangan, bahan-

bahan industri, telekomunikasi, jasa termasuk jasa perbankan dan asuransi, serta pos-pos lain bidang ekonomi yang akan meningkat dengan tajam.

“Demikian juga dengan sektor perdagangan, saya kira perdagangan timbal balik dimana Indonesia mengimpor barang dan jasa dari Jepang dan sebaliknya,” ujar SBY. Presiden SBY juga menyampaikan, bahwa diantara 250 juta rakyat Indonesia, ada 55 juta consuming class, yang diperkirakan akan mencapai ham pir 3x lipat sekitar 140-150 juta pada 2030. Inilah peluangpeluang yang ditawarkan kepada pengusaha Jepang.

Seusai bertemu dengan pengusaha Jepang itu, Presiden SBY dan rombongan dijadwalkan akan kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Kansai, di Osaka, Jepang, pada pukul 19.30 waktu setempat. Q ist

Tim Investigasi Diminta Fokus Bongkar Mafia BBM Jakarta, Bhirawa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak tim investigasi bentrokan anggota Polri-TNI di Batam, Kepulauan Riau, lebih memfokuskan membongkar praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) ilegal.

“Kompolnas mengingatkan tim investigasi Polri-TNI yang saat ini masih bertugas di Kepri agar tetap fokus penyidikan pada mafia BBM,” kata Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan di

Jakarta Senin (29/9) kemarin.

Edi mengatakan masalah penembakan anggota TNI sebagai akibat dari proses penegakan hukum di tempat kejadian perkara penggerebekan BBM ilegal.

Lebih lanjut, Edi mengingat tim investigasi gabungan itu harus mengutamakan penelusuran praktik BBM ilegal tersebut.

Pasalnya, rangkaian kasus penembakan terhadap anggota TNI merupakan sebab akibat penggerebekan lokasi penam-

pungan BBM ilegal.

“Kami mengamati Polri-TNI justru menjadi korban adu domba dari mafia BBM,” tegas Edi seraya menambahkan akibat praktik BBM ilegal di Batam Kepri itu negara dirugikan triliun rupiah setiap bulannya.

Sebelumnya, anggota Brimob Polda Kepri terlibat bentrokan dengan anggota TNI usai menggerebek lokasi penimbunan BBM ilegal di Batam Kepri pada Minggu (21/9) malam.Q ant

Jakarta, Bhirawa Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Agar UMKM memiliki daya saing, ditengah liberalisasi ekonomi dewasa ini. Mengingat UMKM Indonesia masih banyak terken dala oleh rendahnya mutu, skill, daya saing, modal, dan teknologi.

“UMKM adalah sektor penting dalam perekonomian nasional, sangat fleksibel dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun pertumbuhan UMKM ini belum mendapat perhatian yang semestinya. Padahal sektor ini kontribusinya terhadap PDB Nasional pada 2013 mencapai 57% per tahun,” ungkap polítisi Golkar Ade Komarudin dalam diskusi dan launching bukunya berjudul “Politik Hukum Integratif UMKM” di pressroom DPR RI. Hadir Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad.

Ade Komarudin menekankan, perlunya penanganan secara serius berbagai permasalahan yang masih mendera UMKM. Melalui kebijakan politik hukum yang mampu mengatur, melindungi dan mengembangkan UMKM. Dibutuhkan politik hukum integratif UMKM, agar bisa membuat mereka tetap leading di kancah ekonomi global yang liberal ini.

“Politik hukum UMKM adalah kebijakan mendasar dalam mengatur dan mengelola sektor usaha kecil menengah, agar berkembang.

Sejalan dengan sila ke 5 Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” cetus Ade. Disebutkan, sejak Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, telah banyak peraturan perundangundangan yang dikeluarkan untuk pembinaan UMKM. Namun kenyataannya masih terkendala.

Sebab peraturan perundangan tidak terintegrasi dan masih sektoral. Selain tidak adnya lembaga yang mampu melakukan integrasi program dan koordinasi kebijakan. Sehingga tidak efektif dalam pengembangan daya saing.

Sebagai contoh, lanjut Ade, aturan yang menyangkut pembiayaan atau permodalan bagi UMKM, tersebar di UU Koperasi, UU BUMN, dan UU PT. Aturan tersebut saling tumpang tindih dan kerap bertentangan. Ironisnya, masing masing memiliki binaan UMKM sendiri sendiri. BUMN misalnya, diberi kewenangan mengucurkan bantuan dana ke sektornya. Kementerian Koperasi juga memiliki binaan sendiri. Peraturan perundangan yang menyebar dan sektoral, mengakibat kan pembinaan UMKM menjadi parsial.

Tidak terarah dengan baik, bahkan sebagian menjadi penghambat daya saing UMKM. “Pemerintah dan DPR harus melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap seluruh peraturan perunda ngan yang ada. Peraturan daerah dan pusat yang berkaitan dengan UMKM harus diperbaiki.

Eksekutif dan legisla tif harus mengkritisi semua aturan yang ada, agar bisa mengajukan amandemen atau revisi UU tersebut. Serta melakukan inisiatif terhadap RUU yang diperkirakan akan memban tu pengembangan daya saing UMKM, “ tandas Ade. Kedepan, Indonesia harus punya sebuah arsitektur politik hukum UMKM Nasional yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih, seru Ade. Ini penting sebagai peraturan induk (umbrella legislation) bagi peraturan perundangan.

Ataupun peraturan pusat dan daerah. Badan Pembina Hukum Nasio nal (BPHN) berperan penting, untuk mengarahkan politik hukum bagi UMKM yang sesuai dengan kebutuhan.

“Perlu ada lembaga yang mampu mengkoordinasikan semua kebijakan dan implementasi aturan di lapangan yang melibatkan semua kementerian, “ papar Ade. Q ira

Pemkab Lumajang Rehab Tiga Pasar Tradisional Senilai Rp 8 Miliar Pemkab Lumajang akan merehab tiga pasar tradisional untuk mengoptimalkan perekonomian masyarakat melalui sektor perdagangan. Guna kepentingan ini, telah dipersiapkan menyiapkan anggaran Rp8 Miliar lebih.

“Ketiga pasar adalah Pasar Ranuyoso, Pasar Baru Lumajang Tahap III dan Pasar Tempeh yang beberapa waktu lalu terbakar,’’kata Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Lumajang Ir Sudiono. Sesuai perencanaan rehabilitasi ketiga pasar itu telah dijadwalkan untuk dikerjakan tahun 2014 ini.

“Dengan perincian untuk rehabilitasi Pasar Baru Tahap III dianggarkan kurang lebih Rp. 6 Milyar,’’ tambahnya.

Untuk Rehabilitasi Pasar Ranuyoso, masih kata Sudiono, dianggarkan Rp1 Milyar lebih.

Sedangkan Pasar Tempeh yang baru terbakar dibangun kembali dengan anggaran sekitar Rp900 juta.

Lebih lanjut Sudiono mengungkapkan untuk rehabilitasi Pasar Tempeh bisa jadi ada penambahan karena anggaran ini untuk toko bagian depan saja.

“Sedangkan untuk kios dan los bagian dalam yang terbakar dalam pengajuan,’’ paparnya.

Dalam rehabilitasi pasar tradisional ini, untuk Pasar Ranuyoso yang sempat mengalami penundaan, saat ini telah selesai dan tinggal pelaksanaan fisik-

nya saja. ‘’Sedangkan rehabilitasi Pasar Tempeh, saat ini juga telah dilaksanakan kontrak SPK (Surat Perintah Kerja) bagi pelaksananya,’’jelasnya.

Meski sebelum dilakukan kegiatan pemugaran, terjadi kendala karena kebakaran bebrapa waktu lalu untuk Pasar Tempeh.

“Namun, dalam pekan-pekan ini juga akan direalisasikan pelaksanaan rehabilitasi untuk Pasar Tempeh,’’ paparnya.

Pemugaran Pasar Tempeh, masih kata Sudiono, secara teknis yang diketahuinya, adalah perbaikan toko di bagain depan saja. Untuk kios dan los di bagian dalam yang terbakar, nantinya akan dilakukan tin-

dak-lanjut.

“Cuma tergantung dari SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Pasar. Apakah nanti bisa menghitung dari berapa los yang ada,” paparnya. Nanti direlokasi kemana sementara waktu untuk kelangsungan kegiatan pedagang di sana. Jika nantinya anggaran penambahan untuk rehabilitasi kios bagian dalam Pasar Tempeh bisa dialokasikan Tahun 2014, maka sebelum pekerjaan dilaksanakan harus dilakukan relokasi terhadap para pedagangnya terlebih dulu. “Artinya, sementara harus melakukan pengosongan,’’ ujar Sudiono. Sementara

yat/bhirawa

Drs Sudiono itu, rencana rehabilitasi Pasar Baru Lumajang Tahap III yang akan dikerjakan tahun ini, akan dilakukan renovasi kurang lebih 44 los yang mencapai 4 Blok. Q yat, adv

Selasa Pahing 30 SEPTEMBER 2014

SAMBUNGAN

PDIP: Pilkada DPRD Justru Menguntungkan Kami

Dindik Jatim Tarik 22 Ribu SKHUN Kejar Paket C

Jakarta, Bhirawa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak khawatir pilkada melalui DPRD akan menghilangkan upaya mereka meraih posisi kepala daerah. Sebab, PDIP merasa memiliki raihan suara signifi­ kan di level DPRD provinsi maupun kota/ka­ bupaten untuk mengusung kepala daerah.

“Justru itu (pilkada lewat DPRD) meng­ untungkan,” kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP Achmad Basarah, Senin (29/9).

Basarah membantah kritik mereka ter­ hadap pilkada tidak langsung dianggap se­ bagai kekhawatiran hilangnya kesempatan meraih posisi kepala daerah. Mereka meng­ klaim sudah mengkritik pilkada langsung sebelum blok partai pengusung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta terbentuk. “PDIP mengusung pilkada langsung itu jauh sebelum dibentuk blok koalisi Prabowo atau Jokowi-JK,” kata pendiri Baitul Muslimin Indonesia ini.

Basarah mengatakan tidak tertutup ke­ mungkinan PDIP membangun kerjasama politik dengan partai pendukung Prabowo dalam meraih posisi kepala daerah.

Hal ini menurutnya dimungkinkan lan­ taran tensi politik yang terjadi di level nasional tidak selamanya sejalan dengan realitas politik di daerah. “Koalisi permanen di tingkat pusat belum tentu terjadi di daerah,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Ger­ indra, Fadli Zon memaparkan sederet kelebihan pilkada dipilih wakil rakyat. Fadli mengatakan, pilkada melalui DPRD sangat demokratis karena sesuai sila ke-4 Pancasila dan amanat konsti­ tusi UUD 1945. “Artinya, keputusan yang diambil DPR sudah tepat. Ini merupakan kemenangan demokrasi Pancasila dan kemenangan rakyat,” kata dia.

Dia mengatakan, masyarakat di daerah tak akan terpecah dalam konflik. Tak akan ada lagi pembangunan daerah yang terbengkalai karena kepala daerahnya sibuk mengurus konflik dan korupsi untuk mengembalikan modal kam­ panye. “Era demokrasi liberal di mana kepala daerah dapat terpilih karena faktor uang sudah berakhir,” terangnya.

Pilkada melalui DPRD, lanjut Fadli, dapat memudahkan proses pengawasan permainan uang. KPK dan kepolisian bisa memonitor setiap anggota DPRD. n cty, rol

ujungnya. “Setelah kami cek, SKHUN itu ternyata banyak kesalahan. Nilai UN peserta di SKHUN berbeda dengan nilai yang diumumkan oleh Dindik Jatim,” tutur Imam saat ditemui di kantornya Senin, (29/9).

Imam menjelaskan, ketika di­ rinya menerima SKHUN tersebut dia langsung melakukan kroscek pada lembar keterang­an kelulu­ san yang diberikan oleh Dindik Jatim. Dari lembar tersebut ternyata nilainya banyak yang tertukar. Yakni nilai Bahasa Indonesia tertukar dengan nilai Bahasa Inggris. Nilai Bahasa Indonesia dituliskan di kolom nilai Bahasa Inggris, dan begitu pula sebaliknya. Namun ternyata kejadian ini bukan hanya terjadi di Surabaya. Melainkan juga di semua PKBM di Jatim.

Dishub Sumenep Optimistis Penerbangan Komersil Segera Terwujud l Sambungan hal 1

Ia tidak ingin kegagalan rencana pener­ bangan komersil perdana yang memanfaat­ kan Bandara Trunojoyo beberapa waktu lalu, terulang. Sebelumnya, penerbangan komersil perdana yang memanfaatkan Bandara Trunojoyo, yakni jalur Sumenep-Surabaya, dijadwalkan pada 18 Agustus 2014. Namun rencana itu batal ka­rena ketidaksiapan in­ frastruktur Bandara Trunojoyo. n sul, ntr

Calon Pimpinan Definitif DPRD Dikabarkan Ditolak DPD Demokrat l Sambungan hal 1

internal Partai Demokrat untuk meminta ketegasan. Selain menjabat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo juga menduduki posisi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Pasca dilantik pada 21 Agustus lalu, menurut Joni, hanya DPRD Banyuwangi yang belum membentuk alat kelengkapan dewan di Provinsi Jawa Timur. Musa­ babnya, unsur pimpinan definitif belum terbentuk. Alat kelengkapan dewan yang dimaksud seperti badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, badan legislasi, dan komisi. “Kami berharap jangan sampai mengganggu kepentingan publik. Kami sudah maksimal, jadi jangan salahkan kami,” Joni menegaskan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Banyu­ wangi Wendriawanto, mengaku belum tahu ihwal penolakan SK Yusieni oleh Gubernur Soekarwo. Dimintai tanggapan panjang lebar ihwal penolakan SK ini, mulutnya terkunci. Bahkan Wendriawanto baru men­ dengar kabar penolakan dari wartawan.

“Saya belum terima surat penolakan, saya nggak tahu kalau ada penolakan. Dari Fraksi Demokrat juga belum pernah diun­ dang rapat fraksi,” ujarnya. n nan

Diprotes Gara-gara Gadai l Sambungan hal 1

toko gadai, sang pu­teri langsung menun­ juk. ‘’Apa seperti itu pa tokonya, ada tulisan gadai laptop, HP dan motor,’’jelas politisi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Jatim sambil tertawa.

Menurutnya, seharusnya media menulis apa adanya. Artinya soal SK Pelantikan tidak ditulis gadai, namun sebagai jaminan.

Sehingga persepsi orang yang membaca, khususnya masyarakat awam tidak terje­ bak dengan tulisan tersebut. Sebab tulisan gadai akan menimbulkan dugaan yang bermacam-macam.

Selain itu, tegas Sahat gara-gara tulisan tersebut hingga detik ini tidak ada satupun anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar yang mengajukan pinjaman di Bank Jatim. Padahal dirinya siap memberikan persetujuan dengan menandatangani surat pernyataan yang sudah disediakan pihak bank. ‘’Barangkali dari tulisan tersebut, semua anggota saya tidak ada satupun yang mengajukan pinjaman ke Bank Jatim,’’paparnya.

Dijelaskan Sahat, pinjam uang ke Bank Jatim merupakan hak setiap anggota de­ wan. Bahkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pinjaman. Tidak saja di Bank Jatim, tapi di semua bank. Dan ke­ betulan setiap anggota dewan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman hanya dengan jaminan SK Pelantikan. ‘’Jadi saya kira hak mereka mengambil pinjaman dan tidak perlu diprotes,’’katanya santai. n cty

l Sambungan hal 1

Karena adanya kesalahan tersebut, dia dan segenap Ketua PKBM di Jatim segera me­ lapor. Terkait hal ini, pihaknya sangat menyayangkan adanya kekeliruan dalam pencetakan blanko SKHUN tersebut. Ka­ rena pembagian SKHUN ini sudah ditunggu para lulusan sejak dua bulan yang lalu. “ Dari pengumumannya saja sudah terlambat, sekarang ijazah dan juga pembagian SKHUN pun terlambat. Banyak peserta yang mulai resah lantaran hingga kini belum menerima ijazah dan SKHUN nya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Pen­ didikan Non Formal Informal (PNFI) Dindik Jatim Abdun Nasor membenarkan terjadinya penarikan lembar SKHUN dari PKBM di seluruh Jatim, khususnya untuk program pa­ ket C. Namun hal itu telah

diatasi dengan menarik seluruh SKHUN yang telah berada di PKBM. Saat ini, pihak Dindik sendiri juga masih menunggu hasil perbaikan yang sudah dia­ jukan sejak awal bulan ini.

“Kami ini hanya menerima master dan mencetaknya saja.

Proses penilaian hingga menjadi master file ditangani oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspen­ dik) Balitbang Kemendikbud.

Kami hanya menerima saja,” ungkapnya.

Nasor optimistis persoalan ini akan segera teratasi. Pasalnya, saat ini proses cetak ulang un­ tuk lembar SKHUN yang keliru sudah dilakukan. Jika sudah se­ lesai cetak, tidak lama lagi akan diberikan kepada seluruh PKBM di Jatim. “Penarikan hanya un­ tuk SKHUN paket C gelombang pertama. Yang lainnya tidak masalah,” pungkasnya. n tam

Dana Jamkesmas 3 RS di Jatim Cair l Sambungan hal 1

Menurutnya, pencairan dana Jamkesmas terganjal karana total anggaran yang akan diba­ yarkan Kemenkes kepada sejum­ lah rumah sakit pelat merah di daerah tidak sesuai. ‘’Dari hasil audit ditemukan bahwa anggaran yang sehar­ usnya dibayarkan Kemenkes kepada rumah sakit jumlahnya relatif lebih besar. Hal ini yang menyebabkan BPK turun tangan dalam menentukan berapa total anggaran yang akan dicairkan Kemenkes untuk membayar utang dana Jamkesmas ke ru­ mah sakit di daerah,’’ papar Dodo yang juga Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jatim ini, Senin (29/9).

Mantan Kepala Dinkes Jatim ini mengungkapkan, pencairan dana Jamkesmas sebesar Rp 52 miliar nantinya akan digu­ nakan untuk membayar utang ke produsen obat dan membeli beberapa peralatan medis yang penting di antaranya endoscopy

dan X-ray di bagian radiologi.

Menurutnya, ada salah alat yang berusia sepuluh tahun, tapi tetap tetap digunakan karena tak punya alternatif lain. Padahal, alat medis seperti X-ray dengan usia dan kemampuan yang sudah terbatas tidak bisa digunakan secara maksimal.

Jika dibandingkan dengan tingkat kedatangan pasien di RSUD dr Soetomo yang tinggi, alat tersebut tidak mampu me­ layani semua permintaan. Bila dipaksakan melakukan pemer­ iksaan lebih dari 100 pasien, hasilnya sudah tidak lagi akurat. ‘’Kita bersyukur dana Jamkes­ mas ini cair sehingga dapat menutupi utang dan membeli peralatan medis,’’ ucapnya.

Ke depan ia berkeyakinan dengan dicairkannya dana Jam­ kesmas akan memperkuat layan­ an rumah sakit kepada pasien.

Pihaknya, sadar dengan beralih­ nya akreditasi rumah sakit dari utama menjadi paripurna men­ jadi tanggung jawab besar bagi rumah sakit untuk senantiasa

memperbaiki layanan.

Sementara itu Kepala Dinas kesehatan Surabaya drg Febria Rachmanita mengaku, dirinya lega dana Jamkesmas 2013 un­ tuk dua rumah sakit yakni BDH dan RSUD dr Soewandi telah cair. Menurutnya, dana tungga­ kan Jamkemas oleh Kemenkes di dua rumah sakit milik pe­ merintah ini sangat besar yaitu RSUD dr Soewandi sebesar Rp 14 miliar dan RSUD BDH sebesar Rp 2 miliar.

Lebih lanjut Febria berharap dengan cairnya dana Jamkesmas dapat memperlancar pelayanan di dua rumah sakit tersebut.

Sebelumnya pihaknya bingung untuk mencari dana tambahan karena pelayanan kepada pasien di dua rumah sakit ini sangat be­ sar. Jumlah pasien di dua rumah sakit ini per harinya mencapai 1.000 orang lebih. ‘’Penambahan pasien ini semakin bertambah sejak diberlakukannya program JKN atau BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat,’’ ujarnya. n dna

Tanpa Teken SBY, UU Pilkada Tetap Berlaku l Sambungan hal 1

Margarito melanjutkan, apap­ un yang disampaikan SBY terkait UU Pilkada tidak bernilai hu­ kum. “Karena itu, jangan ditang­ gapi serius. Dia tak tanda tanda tangan 1.000 kali pun tidak akan pengaruh,” tukasnya.

Dia menilai, pernyataan SBY menolak UU Pilkada lebih ber­ nilai politis dibandingkan hu­ kum. Dugaannya, SBY ingin partai pendukung pilkada lang­ sung yakni PDIP, Hanura, dan PKB, senang.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonusa Esa Unggul, Irman Putra Siddin sependapat dengan Margari­ to Kamis. Irman mengatakan, RUU Pilkada merupakan usu­ lan pemerintah yang dikepalai oleh Presiden SBY. “Nggak bisa menolak karena sudah disetujui oleh SBY. Dimana UU ini meru­ pakan usulan pemerintah yang notebene SBY sudah menyetujui, jadi tidak bisa presiden menolak (tanda tangan),” ungkapnya.

Pilihan yang sudah diambil DPR, yakni mengembalikan pilkada ke DPRD, adalah sama halalnya dan sama baiknya dengan pilkada dipilih secara langsung. Karena UU Pilkada ini pada dasarnya tidak menyang­ kut tentang jantung kehidupan berbangsa dan bernegara. “Maka otomatis SBY harus merampung­ kan proses pengesahan yang sudah diselesaikan bersama itu,” ujar lulusan Universitas Hasa­ nuddin (Unhas) Makassar itu.

Diberitakan sebelumnya, Paripurna RUU Pilkada harus diputuskan melalui mekanisme voting pada Jumat 26 September.

Hasilnya, 135 anggota dewan meng­ inginkan pilkada langsung dipi­ lih rakyat. Sedangkan yang setuju pilkada lewat DPRD ada 226.

Sementara itu Wakil Sekre­ taris Jenderal Partai Amanat Na­ sional, Teguh Juwarno, mengim­ bau Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tidak menggunakan kekuasaan­

nya dalam penyelesaian polemik UU Pilkada. “Memang kita di­ hadapkan pada dilema, apalagi levelnya sudah presiden yang kita tahu sudah memiliki otoritas dalam berbangsa dan bernegara, tapi dia juga Ketum partai. Kita percaya Pak SBY akan memisah­ kan itu,” kata Teguh.

Anggota Komisi V DPR itu berharap hakim Mahkamah Kon­ stitusi (MK) bisa bersikap indepen­ den, objektif, dan profesional. Jika memang ada elemen masyarakat yang menggugat UU Pilkada yang baru disahkan tiga hari lalu itu.

“Sehingga rujukan mereka adalah UUD 1945,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ bangunan versi Suryadharma Ali, Dimyati Natakusumah, menilai rencana Partai Demokrat menga­ jukan judicial review UU Pilkada merupakan hal yang menggelikan.

Sebab, justru pemerintah yang pertama kali menginginkan Pilka­ da melalui DPRD. “Intinya kalau pemerintah melakukan judicial review itu lucu,” ujar dia.

Beri Putusan Terbaik Sekretaris PWNU Jatim, Dr Muzakki mengatakan setiap warga negara diberi ruang untuk melakukan mekanisme legal formal, termasuk yang kurang sepakat dan akan mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK. Apa yang terjadi di parle­ men adalah mekanisme politik sehingga ketentuannya didasar­ kan pada institusi politik.

“Ada ruang lain yaitu hukum melakui MK untuk melakukan judicial review terhadap keputus­ an proses politik. Nah kemudian apakah hasil proses politis itu disahkan oleh MK atau justru dibatalkan, kita tunggu saja,” kata Muzakki.

Problemnya adalah kalau mengacu pada UUD maka ke­ duanya adalah konstitusional karena ada demokrasi perwakil­ an dan demokrasi langsung, jadi dua-duanya sah. “Proses judicial review itulah yang nanti akan

menjadi ketentuan akhir,” im­ buhnya.

Lantas bagaimana jika Presi­ den selaku user menolak UU Pilkada tak langsung? Kembali Muzakki menyatakan bahwa se­ mua pihak termasuk Presiden harus percaya kepada MK, kar­ ena kalau tidak percaya pada legal formal final, lalu kita harus percaya pada siapa lagi. “Kita juga tidak perlu berandai-andai karena presiden ke depan anti pilkada tak langsung sehingga dikhawatirkan MK akan mem­ batalkan UU Pilkada tak lang­ sung. Saya kira apa yang terjadi di MK kita berikan ruang otoritas kepada hakim MK untuk memu­ tuskan,” pungkasnya.

Terpisah, pengacara senior asal Surabaya, Trimoelja D Soerdjadi menilai kontroversi pilkada lang­ sung atau oleh DPRD tidak akan pernah selesai, karena masingmasing pihak punya argumentasi yurisdiksi sendiri-sendiri. “Saya berpendapat, sebaiknya pilkada dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh DPRD sebab itu lebih demokratis,” dalihnya.

Dia menyebut, dengan segala kekurangannya pilkada lang­ sung jauh lebih baik daripada dipilih oleh DPRD. “Saya tidak bisa membayangkan muncul pemimpin seperti Tri Rismaha­ rini, Jokowi dan Ahok, andaikata pilkada melalui DPRD. Selain itu sekali hak pilih telah diberikan kepada rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya, hak itu tidak boleh begitu saja di­ cabut,” lanjutnya.

Trimoelja mencontohkan, jika dirinya oleh negara telah diberikan hak milik atas sebidang tanah.

Hak itu kemudian tidak bisa begitu saja dicabut kembali oleh negara. Ada prosedur yang harus ditempuh, dan harus ada ganti rugi. “Ini merupakan kemunduran bagi demokrasi dan pencerdasan kehidupan berpolitik. Karena rakyat tidak lagi dilibatkan secara langsung untuk menentukan pili­ hannya sendiri,” kata Trimoelja. n cty, okz, ins

11 Naikkan BBM Subsidi Tahun Ini, Pemerintahan Jokowi Siapkan BLSM l Sambungan hal 1

Rp 5 triliun dan APBN 2015 yang telah disepak­ ati sebesar Rp 5 triliun.

“Jadi kalau dinaikan harga BBM akhir tahun ini pemerintahan baru punya anggaran BLSM Rp 10 triliun,” ujar Chatib di Jakarta, Senin (29/9).

Ia menjelaskan, ang­ garan Rp 5 triliun dalam APBN-P 2014 tidak bisa dialihkan ke tahun depan karena sudah dialokasi­ kan pula anggaran den­ gan besaran yang sama.

Menurut dia, anggaran tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak sementara dari kebi­ jakan tersebut. Apalagi jika harga BBM dinaik­ kan akhir tahun ini, ang­ garan yang dialokasikan menjadi dua kali lipat ditambah tahun depan.

“Belajar dari pengalaman sebenarnya cuma cukup tiga bulan BLSM untuk sementara. Tahun lalu waktu kami naikin BBM 44 persen juga tiga bulan,” katanya.

Dalam APBN 2015, Chatib mengungkapkan, kuota BBM bersubsidi sepakat dipatok sebesar 46 juta kilo liter. Namun tambahan kuota dimung­ kinkan jika realisasinya melampaui batas yang ditetapkan. Sehingga, ia berharap pemerintahan baru nanti lebih fleksi­ bel dalam menentukan arah kebijakan energi, khususnya terkait den­ gan pengendalian BBM bersubsidi. “Kami berhasil sepakat tidak mengunci kuota BBM bersubsidi.

Tapi kalau pemerintahan baru ingin tambah itu, silakan ke DPR,” kata Chatib.

APBN 2015 Disahkan Sementara itu Ran­ cangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2015 disahkan menjadi undang-undang setelah disepakati 286 orang anggota parlemen yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ja­ karta, Senin (29/9).

Ketukan palu yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Par­

tai Keadilan Sejahtera, M. Sohibul Iman, selaku pimpinan sidang Rapat Paripurnadi parlemen kemarin menandakan pengesahan rancangan itu menjadi UU APBN Tahun 2015 yang akan di­ gunakan oleh pemerintah baru Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk setahun men­ datang.

Beberapa pokok pent­ ing yang disepakati da­ lam UU APBN 2015 itu, antara lain asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 3 bulan 6 persen, dan asumsi nilai tukar Rp 11.900 per dolar AS. Selain itu, harga In­ donesia Crude Oil Price (ICP) sebesar 105 dolar AS per barel dan target lifting minyak 900 ribu barel per hari. Adapun lifting gas sebesar 1,24 juta barel setara minyak per hari.

Sedangkan kuota BBM bersubsidi untuk tahun depan disepakati sebesar 46 juta kiloliter dan biaya cost recovery sebesar 16 miliar dolar AS. Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.793,6 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun. Penda­ patan negara tersebut sebagian besar berasal dari pendapatan dalam negeri Rp 1.790,3 triliun yang terdiri atas pen­ erimaan perpajakan Rp 1.380 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 410,3 triliun, dan hibah Rp 3,3 triliun.

Sedangkan, belanja negara yang sebesar Rp 2.039,5 triliun terdiri atas belanja pemerin­ tah pusat Rp 1.392,4 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp 647,309,9 triliun dan be­ lanja non K/L sebanyak Rp 791,4 triliun. Defisit anggarannya pun Rp 245,9 triliun, atau 2,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Target ini turun Rp 11,7 triliun dari yang diusul­ kan dalam RUU APBN 2015 sebesar Rp 257,6 triliun, atau 2,32 persen dari PDB. n Ira, ins

Anggaran Tak Turun, MoU Bandara Abdurrahman Saleh Diperbaharui l Sambungan hal 1

Udara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Per­ hubungan Bambang Tjah­ jono, ditemui usai penanda­ tangan MoU di Hotel Bumi Surabaya, Senin (29/9).

Menurut dia, Bandara Abdurrahman Saleh tahun ini seharusnya mendapat anggaran sebesar Rp 58 miliar untuk pengemban­ gan bandara. Namun kar­ ena suatu hal, anggaran tersebut tidak bisa turun dan akhirnya ditunda tahun depan sebagai gantinya.

MoU ini ditandatangani antara Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II Abdul Muis, Direktur Bandara Udara Bambang Tjahjono dan Pemprov Ja­ tim diwakili Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi. MoU itu tentang penggunaan ber­ sama Pangkalan TNI Ab­ durrahman Saleh Malang untuk bandar udara.

Dijelaskan, sejak 2007 hingga 2014 Pemerintah Pusat telah mengucurkan anggaran sebanyak Rp 197 miliar untuk pemba­ ngunan Bandara Abdur­ rahman Saleh. “Setelah ada perbaharuan MoU

ini, pembangunanya akan kita lanjutkan lagi tahun depan,” ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, Bandara Abdurrahman Saleh sudah melayani penerbangan sebanyak delapan flight. Rincian­ nya enam pesawat Boing 737, satu pesawat airbus dan satu pesawat ATR 72.

“Perkembangan bandara ini sangat bagus. Permint­ aannya selalu meningkat,” kata Bambang.

Panglima Komando Op­ erasi Angkatan Udara II Abdul Muis menambahkan, kerjasama antara TNI Ang­ katan Udara dan Dirjen Perhubungan Udara ini sangat bagus. Kedua belah pihak bisa saling mengun­ tungkan satu sama lain.

“Jadi kalau di daerah ada bandara militer, se­ lama bisa digunakan un­ tuk penerbangan umum ya dilakukan kerjasama.

Jadi tidak perlu mem­ bangun bandara baru.

Ini namanya optimalisasi bandara. Begitu juga se­ baliknya, jika bandara umum dibutuhkan untuk penerbangan militer akan saling bekerjasama,” ung­ kapnya. n iib

Lewat Musik, Kelurahan Pacarkembang Santuni Anak Kurang Mampu l Sambungan hal 1

dengan sebutan Bu Iin ini, pihaknya berterima kasih dengan adanya pa­ guyuban yang dibentuk pemuda RW 8 Kelurahan Pacarkembang.

Dengan menyantuni 39 anak kurang mampu di tujuh RT di Kelurahan Pac­ arkembang, Iin mengharapkan kegiat­ an sosial ini dapat menjadi contoh bagi kelurahan lainnya. Jadi, musik tak hanya diidentikkan dengan kesenang­ an semata. “Musik dapat difungsikan sebagai sarana sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu,” terang­ nya sembari merasakan kebanggaan terhadap kreativitas warganya.

Masyarakat yang turut menyaksi­ kan acara ini, tak hanya mendapatkan

hiburan musik saja. Tapi, kegiatan ini memberikan pandangan luas kepada masyarakat bahwasanya lewat seni musik, para pemuda karang taruna Kelurahan Pacarkembang dapat memberikan bantuan sosial di bidang pendidikan.

“Kegiatan seperti ini dapat diada­ kan setiap tahunnya. Oktober nanti, bertepatan dengan Hari Sumpah Pe­ muda, kami akan mengadakan kegiat­ an sosial seperti ini lagi,” katanya.

Selain kegiatan sosial melalui PPSMS, Kelurahan Pacarkembang juga sering mengadakan kegiatan sosial melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Jenis kegiatan­ nya yakni sosial, olahraga, ekonomi, dan pembangunan baik melalui Pem­

kot atau BKM. Mengenai UKM yang ada di Kelurahan Pacarkembang, Iin mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang membangun sentra UKM yang ditargetkan 2015 dapat beroperasi.

Melalui sentra UKM, nantinya po­ tensi usaha-usaha kecil milik warga, dapat menghasilkan karya yang bernilai jual ekonomi. Lanjut Iin, keseriusannya dalam membangun UKM ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukannya dengan Pemkot Surabaya untuk mengadakan pelatih­ an lewat PKK, BKM, dan Bapemas.

“Tahun depan, rencananya sentra UKM Kelurahan Pacarkembang dapat beroperasi,” imbuhnya.

Sementara, Puji Agung selaku Ketua PPSMS menambahkan, pa­

guyuban yang dibentuk 30 April 2013 itu, difokuskan pada kegiatan musik dan kegiatan sosial bagi warga kurang mampu. Para pemuda RW 8 dilatih untuk mengembangkan bakat seni musiknya agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan cara mebuat event-event musik, hasil dari kegiatan ini disisikan untuk mem­ bantu warga Kelurahan Pacarkem­ bang yang kurang mampu.

“Anggota kami ada 72 orang, dan kami latih untuk mengembangkan bakatnya supaya berguna bagi dirinya dan orang lain. Tujuan kami ingin membangun generasi muda yang peduli akan sekitar, dan menjauhkan mereka dari pergaulan negatif,” pung­ kas Puji. *

12

Selasa Pahing, 30 SEPTEMBER 2014

Syukuran setahun pemerintahan Bupati Jombang, Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko – Hj. Munjidah Wahab dilakukan dengan sederhana di pendapa kabupaten, ditandai dengan pemotongan tumpeng disaksikan Komandan Kodim dan Kapolres Jombang (kiri). Bupati Jombang, Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko didampingi Kapolres AKBP Ahmad Yusef dan Kepala Dinas Perhubungan Drs Imam Sujianto, saat menerima piala WTN (atas).

Banyak Prestasi, Tetap Kerja Keras Usia pemerintahan Bupati Jombang, Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko dan Wakil Bupati, Hj. Munjidah Wahab, memang baru setahun. Namun soal prestasi, sudah sederet penghargaan dan piala yang diterima Pemkab Jombang dibawah nahkodanya, baik yang diterima dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

D

iawal pemerintahannya, Kabupaten Jom bang meraih penghargaan tertinggi dari Kementrian Kesehatan RI. Pemkab Jombang dinilai sukses meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Peduli Tingkatkan Air Susu Ibu (Gepita ASI).

Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, dinilai terbaik se Indonesia. Kampanye yang terus digelorakan PKK bersama stakeholders dengan tajuk “Menuju Kabupaten ASI”, mampu merangkul dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sukses di bidang kesehatan kemudian diikuti bidang pangan. Kabupaten Jombang dinilai layak mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi berupa Adhikarya Pangan Nusantara (APN), berkat kerja keras yang luar biasa dalam mewujudkan ketahanan pangan berlandaskan sumberdaya domestik.

Dan, penghargaan demi penghargaan baik skala regional maupun nasional itu terus menyapa Kabupaten Jombang silih berganti. Seperti Parasamya Purnakarya Nugraha di bidang pemerintahan, dari JPIP bidang inovasi pendidikan dan masih banyak lainnya.

Bahkan berkat tangan dingin Bupati Nyono Suharli, dua penghargaan bergengsi untuk pertamakalinya diraih Kabupaten Jombang pada tahun ini.Dua penghargaan tersebut adalah Piala Adipura Kencana untuk katagori kota sedang dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari

Kementrian Perhubungan.

Kabupaten Jombang dinilai layak meraih piala Adipura Kencana karena manajemen pengelolaan sampah yang baik dan penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang bagus.

Salah satunya adalah RTH Keplaksari. Selain itu, adanya program pengendalian dampak iklim dan kegiatan Adiwiyata menambah nilai pencapaian Adipura Kencana.

Sementara penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang diterima dari Kementrian Perhubungan, karena Jombang dinilai mampu membangun sistem transportasi publik yang baik. Selain itu, adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam berlalulintas, sehingga terciptanya ketertiban lalulintas.

Selain dua penghargaan bergengsi tersebut, satu prestasi lainnya yang tak kalah moncer dan sudah menjadi ‘langganan’ Kabupaten Jombang setiap tahunnya adalah sertifikat opini Wajar Tanpa Penggecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun ini WTP berhasil dipertahankan pemerintahan Nyono Suharli dan Hj. Munjidah Wahab.

Sertifikat opini WTP ini diberikan atas prestasi pengelolaan APBD Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang dinilai layak mendapat WTP, karena pengelolaan keuangan yang baik, sehingga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Penyerahan sertifikat WTP diberikan langsung Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Bisri kepada Hj. Munjidah Wahab, Wakil Bupati Jombang.

“Semua penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Jombang ini merupakan buah kerja keras semua pihak, termasuk partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membantu pemerintah daerah. Karena itu, saya atas nama pribadi maupun kepala daerah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak,” tutur Bupati Nyono Suharli kepada Bhirawa kemarin. “Saya pikir, tanpa kerja keras, dedikasi yang tinggi dari aparat pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, semua pencapaian dan penghargaan yang kita peroleh ini mustahil kita dapatkan.

Karenanya, penghargaan demi pengharghaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Jombang ini saya dedikasikan untuk seluruh masyarakat Jombang,” tambah bapak dua anak ini.

Selain itu, jelasnya lagi, penghargaan demi penghargaan yang diraih Pemkab Jombang juga tidak lepas dari kekompakan Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) serta dukungan para tokoh masyarakat. Mereka mendukung penuh program-program pemerintah daerah, dengan memberi contoh di lapangan serta mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan di daerah.

Meski tiga penghargaan bergengsi tahun ini sudah diraih, bupati tetap mengingatkan semua pihak, khusus para kepala SKPD untuk tidak terlena. Ia tetap mengintruksikan seluruh jajarannya agar tetap bekerja keras dan mendedikasikan pengabdiannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jombang.

Bupati juga mengingatkan agar konsep PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) dalam melayani masyarakat tetap dipegang teguh semua kepala SKPD dan jajarannya, dengan melaksanakan sistem pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Sehing-

ga masyarakat Jombang secepatnya bisa semakin sejahtera.

Menyinggung penataan birokrasi dalam setahun pemerintahannya, Bupati Nyono Suharli, mengakui masih ada kekurangan dan belum maksimal. Karena itu, untuk mewujudkan visi misinya, yakni “Jombang Sejahtera untuk Semua” ia akan terus melakukan pembenahan, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan maksimal dan efektif.

“Saya sudah sering sampaikan bahwa piala atau penghargaan bukanlah tujuan utama dari kerja keras yang sudah kita lakukan. Tapi ada tujuan yang jauh lebih mulia, yakni bagaimana kerja keras kita ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Jombang,” tegas bupati.

Karena itu, tambah bapak dua anak ini, ia sudah mengintruksikan kepada seluruh jajarannya agar tetap bekerja keras dalam menjalankan tugasnya, dengan mengedepankan profesionalitas dan tanpa cela. “Saya yakin kalau mereka bekerja keras, prestasi pasti akan diraihnya,” pungkas suami Ir Tjaturina ini.

Dijelaskan, dalam tahun pertama pemerintahannya ada beberapa sektor yang menjadi prioritas. Antara lain, bantuan Mobil Siaga Desa (MSD) untuk masing-masing desa dan perbaikan infrastruktur terutama perbaikan jalan poros antar desa. Dua sektor ini menjadi prioritas dengan tujuan untuk meningkatkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperlancar lalulintas ekonomi masyarakat di pedesaan. Q rur*

Mobil Siaga Desa untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Wakil Bupati Hj. Munjidah Wahab menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK yang diberikan langsung Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Bisri atas prestasi pengeleloaan APBD.

Tuntaskan Perbaikan Jalan 300 Km Bupati Jombang, Nyono imal 80 persen lebih. SisanSuharli menargetkan perya bisa dilakukan pada tahun baikan infrastruktur jalan berikutnya harus kita seleraya sepanjang 300 kilosaikan,” imbuhnya seraya meter bisa tuntas pada mengatakan dengan menyetahun pertama kepemimsuaikan dengan kemampinanya bersama Wakil puan APBD. Bupati Nyono Bupati Hj Mundjidah Wamengakui kemampuan hab. Hal ini disampaikan APBD Jombang terbatas Bupati usai melakukan isdan tidak bisa digunakan tighosah dan doa bersaseluruhnya untuk perbaikan ma dalam rangka satu infrastruktur. Karenanya, pitahun kepemimpinannya di haknya akan mengusulkan pendopo kabupaten setprogram Multi Years, denempat, Rabu (25/9). gan persetujuan DPRD. Nyono mengatakan, “Kita yakin banyak invesDrs Ec Nyono Suharli pada kepemimpinannya tor yang mau membantu Wihandoko perbaikan Insfratruktur memujudkan program ini. jalan memang menjadi prioritas disamping Siapapun yang mau memberi talangan dulu program Mobil Siaga Desa dan penggelon- akan kita mintakan persetujuan DPRD,” doran dana 500 juta untuk desa. Untuk tandas Ketua Golkar ini serya mengataerbaikan infrastruktur jalan ini, dikatakan- kan kekuatan APBD Kabupaten Jombang nya dari evaluasi yang telah dilakukan, hing- 2014 sebesar Rp1,8 triliun menambahkan. ga kini sudah selesai 42 persen.

Disamping perbaikan Infrastruktur, Bu“Ini memang menjadi menjadi prioritas, pati mengungkapkan, untuk program priormakanya harus bisa diselesaikan, dari itas sesuai dengan janji saat kampanye pilkaevaluasi kini baru 42, 39 persen, “ujarnya da tahun lalu, adalah pemberian mobil siaga mengungkapkan. Nyono berharap, pada desa dan anggaran 500 juta untuk desa. tiga bulan terakhir, beberapa program pri- “Alhamdulillah untuk mobil desa sudah 50 oritas khususnya perbaikan infrastruktur persen, juga anggaran desa juga sudah dijalan sepanjang 300 kilometer bisa tuntas. gelontorkan. Kita berharap apa yang men“Mudah mudahan tiga bulan kedepan jadi program mensejahterakan masyarakat paling tidak kita harapkan bisa selesai min- bisa tercapai,” pungkasnya. Q rur*

Sebanyak 306 desa / kelurahan di Kabupaten Jombang bakal menerima Mobil Siaga Desa (MSD) dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Kendaraan jenis ambulance ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan masyarakt desa. Penyerahan MSD ini dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan masing-masing desa. “Untuk hari ini, serentak sebanyak 81 desa menerima Mobil Siaga Desa, sebelumnya secara bertahab telah diserahkan, 17 Mobil, kemudian 20 dan 35 desa telah menerima lebih awal. Jadi hingga saat ini sudah ada 153 Mobil Siaga Desa yang telah diserahkan,” ujar Alimuddin Asisten III bidang pemerintahan pemkab Jombang mengatakan.

Pada tahun ini, pemerintahaan kabupaten telah menganggarkan untuk pembelian kendaraan operasional MSD bagi 306 desa. Rinciannya 153 kendaraan dipenuhi pada tahun anggaran 2014. Dan sisanya sebanyak 153 akan dipenuhi pada PAK.” Mobil ini merupakan aset kecamatan dan dipinjamkan ke desa dalam jangka waktu tertentu. “Jadi untuk pengawasan tetap berada di pihak kecamatan,” tandas Alimuddin.

Bupati Nyono Suharli menyerahkan secara simbolik Kunci Mobil Siaga Desa kepada Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo dan beberapa desa lainnya di ruang Bung Tomo.

Bupati Jombang, Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko yang menyerahkan secara langsung kendaraan desa kepada kepala desa

Kendaraan Mobil Siaga Desa yang siap didistribusikan ke desa-desa di seluruh Kabupaten Jombang.

berpesan agar Mobil Siaga Desa bisa benar benar manfaat membantu pelayanan kepada masyarakat. “Saya tahu ada kepala desa yang telah menerima lebih dulu, mengantar langsung warganya ke RSUD. Dan mungkin BBMnya juga beli sendiri. Inilah sebuah pengabdian semoga bisa lebih bermanfaat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga berpesan agar para kades bersedia merawat, memelihara serta menggunakan MSD dengan sebaik baiknya. “Kalau dilihat dari segi harga mobil yang mahal maka saya minta mobil ini dirawat dan digunakan sebaik baiknya. Khusunya untuk melayani masyarakat desa, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya mobil siaga desa ini,” tambahnya. Anggaran untuk pengadaan 153 kendaraan desa pada tahun ini sebesar Rp27, 3 miliar. Untuk setiap mobil jenis APV, pihaknya mendapatkan harga sebesar Rp 169 juta per mobil.” Harga ini sudah kita konsultasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah ( LKPP),” tandas Kabag Perlengkapan, Endah Tri Sektiwati. Q rur*