Harian Bhirawa Edisi 30 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Yang dicabut izin trayeknya adalah kendaraan (bus) yang melakukan kesalahan, bukan perusahaannya,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Suroyo Alimoeso

Kamis Pahing, 30 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

30 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Memberikan Paparan kepada SKPD Pemprov dan Kabupaten/Kota di Badan Diklat Provinsi Jatim (tentatif)

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 08.00

Membuka Porseni dan Pramuka di Lapangan Desa Jogoroto Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 10.00

Rapat Dewan Pengawas Perhutani di Jakarta

Anggota DPRD Jember Dituntut 1,5 Tahun Jember , Bhirawa Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 1,5 tahun penjara kepada anggota DPRD Jember yang baru dilantik 21 Agustus 2014 lalu dalam kasus korupsi Alokasi Dana Desa atau ADD. Pada persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jember, Rabu (29/10), anggota DPRD Jember dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sukarso menjadi terdakwa dalam kasus korupsi saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa pada 2012.

Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Sukarso membayar denda Rp 50 juta dan uang pengganti Rp 61 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Jaksa menilai Sukarso telah menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala desa untuk mengambil keuntungan dari dana tersebut.

Sementara itu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaa Negeri Jember M Hambaliyanto mengatakan sesuai hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, akibat perbuatan terdakwa negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 61 juta.

“Terdakwa sudah beritikad baik dengan meni-

 ke halaman 11

Air Bengawan Solo Tak Layak Konsumsi Bojonegoro, Bhirawa Air Bengawan Solo yang sudah diolah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ternyata tidak layak dikonsumsi. Sebab bahan baku air sudah tercemar berbagai aneka limbah.

“Air Bengawan Solo yang sudah diolah PDAM tetap tidak layak dikonsumsi, karena tingkat pencemarannya sudah tinggi. Kami minta masyarakat tidak memanfaatkan air Bengawan Solo untuk air minum, tetapi kalau mandi juga keperluan lainnya masih aman,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkab Bojonegoro Tedjo Sukmono, Rabu (29/10).

Ia menyampaikan hal itu, berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo yang dilakukan di lokasi Bendung Gerak Bengawan Solo di Kecamatan Kalitidu dan di Desa Ledokkulon, Kecamatan Kota pada 8 Oktober lalu. “Pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT Laboratorium Lingkungan Pemkab Mojokerto yang sudah terakreditasi,” jelasnya.

Sesuai hasil pemeriksaan laboratorium, jelasnya, di lokasi Bendung Gerak untuk kandungan

 ke halaman 11

Jangan Simpan Nomor Pacar Saja PERAN dan keberadaan pemadam kebakaran sangatlah penting bagi masyarakat. Namun, masyarakat seringkali meremehkan atau bahkan menganggap enteng untuk menyimpan nomor telepon pemadam kebakaran.

Hal inilah yang disayangkan oleh Chandra Oratmangun selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.

Menurutnya, masyarakat seharusnya mempunyai nomor telepon penting, seperti nomor kantor pemadam kebakaran.

Sebab, suatu saat pasti membutuhkan nomor ini, di kala terjadi kebakaran. abed nego/bhirawa

Chandra Oratmangun

Sentil..

 ke halaman 11

 Banyak industri ditengarai gunakan BBM bersubsidi  Kebocoran ini sudah terjadi lama, dan tak ada tindakan tegas  Kenaikan harga BBM belum dibahas tuntas  Sebentar lagi ucapkan selamat datang SPBU asing  Sidak Puskesmas, wali kota bakal tambah jam pelayanan  Harus dibarengi dengan kualitas pelayanan

Petani Tembakau Desak Pemerintah Tolak FCTC Pamekasan, Bhirawa Ribuan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Kabupaten Pamekasan, Rabu (29/10). Mereka menyampaikan petisi mendesak pemerintah untuk menolak pengaksesan Kerangka

Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Penolakan FCTC oleh petani juga mendapat dukungan dari World Health Organization (WHO).

Ketua Dewan Pimpinan Nasional APTI Suryana menyampaikan 30 juta petani di seluruh dunia secara tegas

antara

menolak pengaksesan FCTC, dan mendukung penuh Pemerintah Indonesia untuk tidak meratifikasi FCTC. FCTC mengancam dan mengabaikan hak perekonomian petani tembakau. Salah satu ancaman pengenda-

 ke halaman 11

Petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menggelar aksi damai di Pamekasan untuk memperingati Hari Tembakau Sedunia, Rabu (29/10). Mereka mendesak pemerintah untuk menolak FCTC.

Layanan PAUD dan PNF Tetap Ditangani Menteri Hanya Dirjen Dikti yang Lepas

Dindik, Bhirawa Insan pendidikan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) akhirnya dapat bernafas lega. Ini setelah ada titik terang kedua layanan tersebut tidak akan dihapus dari tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) yang semula diubah menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenbuddikdas).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhammad Nuh mengatakan, secara resmi nomenklatur Kemendikbud tidak berubah. Mulai dari PAUD, Pendidikan Non Formal dan In-

formal (PAUDNI), Dikdas, dan Dikmen tetap sama. “Hanya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) yang pindah ke Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek),” kata Nuh saat tiba

di kampus asal dia mengajar, ITS Surabaya, Rabu (29/10).

Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menjelaskan, sebelum pengumuman kabinet kerja Presiden Joko Widodo, pihaknya pada Kamis (23/10) memberikan pertimbangan ke DPR RI terkait masalah administratif yang diubah jika nomenklatur Kemendikbud diganti.

“Saya simpel ngomongnya. Pak, kalau ini (Kemendikbud) diganti namanya, berapa miliar yang hil-

 ke halaman 11

Penilaian SKL Jadi Titik Lemah Akreditasi Jatim 3.537 Satuan Pendidikan Sudah Diakreditasi Dindik Jatim, Bhirawa Pemerintah tampaknya harus bekerja lebih keras dalam mengupayakan pemenuhan delapan standar pendidikan di Jatim.

Khususnya standar yang paling utama dari proses pendidikan, yakni Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Fakta mencatat SKL sekolah di Jatim masih sangat buruk.

Hal ini diketahui dari hasil laporan akreditasi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAPS/M) Jatim selama 2014 ini. Menurut Sekretaris BAPS/M Jatim Soeparno, dari proses akreditasi tahun ini ratarata titik terlemahnya ialah

 ke halaman 11

Miliki Varietas Pangan Eksklusif, Jatim Siap Bersaing dengan Negara Lain Malang, Bhirawa Provinsi Jawa Timur memiliki banyak varietas tanaman pangan jenis hortikultura yang eksklusif karena tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Dan ini menjadi modal Jatim untuk bersaing dengan

 ke halaman 11

Ir Hadi Prasetyo

Jadwal Pilkada Jatim 2015 Kabupaten/Kota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ngawi Kota Blitar Lamongan Ponorogo Kediri Situbondo

Berakhir Masa Jabatan Kepala Daerah 27 Juli 2015 3 Agustus 2015 9 Agustus 2015 12 Agustus 2015 19 Agustus 2015 6 September 2015

Estimasi Pelaksanaan Pilkada April 2015 Mei 2015 Mei 2015 Mei 2015 Mei 2015 Juni 2015

 ke halaman 11

Pemprov Kumpulkan 18 KPUD Bahas Pilkada Serentak November adit hananta/bhirawa

Sekretaris Dindik Jatim Sucipto memberikan sambutan dalam seminar tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah di Jatim 2014, Rabu (29/10).

Pemprov, Bhirawa Langkah cepat diambil Pemprov Jatim dalam menyikapi rencana Pilkada yang akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia termasuk Jatim.

 ke halaman 11

Rescue Boat Karya Mahasiswa dan Dosen ITS

Dilengkapi Lambung Ganda, Lebih Aman dari Benturan Seperti tak kenal puas. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)Surabaya kembali memperse bahkan karya inovatif. Kali ini yang lahir dari tangan-tangan kreatif mahasiswa dan dosen itu ialah rescue boat alias perahu evakuasi untuk bencana banjir berbahan baku plastik.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Rescue boat barang kali sudah bukan hal baru dalam dunia perkapalan Indonesia. Apalagi di daerah rawan banjir. Tim penanggulangan bencana tentu selalu siaga dengan peralatan utamanya itu untuk mengevakuasi warga maupun barang berharga milik korban bencana. Namun tidak dengan boat untuk evakuasi bencana karya mahasiswa dan dosen ITS ini. Selain bahan baku yang tak biasa, yakni dari plastik, perahu ini juga diyakini lebih aman karena desainnya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Karya yang dibuat melalui kerjasama ITS dengan perusahaan swasta CV

Pionir Mandiri Jaya ini sebetulnya baru prototipe. Spesifikasi detilnya ialah, panjang 2,3 meter, lebar 1,5 meter, tinggi 0,8 meter, dan sarat 0,25 meter. Dengan ukuran demikian, perahu ini sudah dapat mengangkut delapan orang dewasa. Prototipe tersebut telah diuji stabilitasnya di Laboratorium Hidrodinamika Jurusan Teknik Perkapalan FTK ITS. “Desain plastik rescue boat dengan sarat rendah ini sangat cocok digunakan untuk proses evakuasi korban banjir,” tutur Ir Wasis Dwi Aryawan

 ke halaman 11

Mahasiswa dan dosen ITS mencoba hasil karya mereka berupa rescue boat berbahan dasar plastik di laboratorium hidrodinamika jurusan perkapalan ITS.

SURABAYA

2

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Anggaran Pemilukada

Pemkot Belum Antisipasi Perppu 1/2014 DPRD Surabaya, Bhirawa Persiapan pemilihan kepala daerah kota Surabaya tahun depan mulai dipantau legislative. Perubahan aturan Pemilukada sebagaimana Perppu 1/2014 ternyata belum menjadi perhitungan anggaran Pemilukada pada RAPBD 2015. Meski yakin bakal mencukupi, Pemkot meminta agar Komisi A menanyakan pada KPU terkait kemungkinan perubahan anggaran.

Dalam pembahasan anggaran Pemilukada 2015 oleh Komisi A, Rabu(29/10), Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya, Soemarno , menyebut anggaran Pemilukada 2015 adalah atas usulan instansi-instansi terkait.

Bakesbangpol, lanjut Marno , hanyalah sebagai verifikator.

Ada 5 instansi yaitu Korem, Polrestabes, Polres Tanjung Perak, Komisi Pemilian Umum dan Panwaslu. Hasil Verifikasi Anggaran untuk masing-masing isntansi adalah Korem Rp 26.301.600,Polrestabes Rp10.230.887.200, Polres Tanjung Perak Rp586.370.400,KPU Rp71.610.424.140 dan PANWASLU Rp5.029.623.836.

Sedangkan untuk Bakesbang

sendiri dianggarkan 1.858.058.000. Sehingga Total seluruh anggaran adalah 92.541.665.176.

Penetapan anggaran ini adalah memakai asumsi Pilkada Langsung sesuai Undang-undang lama dan sudah dibahas bersama Komisi A DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

Terkait hal tersebut anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019, Fatkur Rohman, menanyakan bagiaman jika nantinya diberlakukan Peraturan pemerintah pengganti undangundang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

“Anggaran ini kan berasumsi UU Pilkada Langsung sebelum

munculnya Perpu, pertanyaan saya, semisal ternyata nanti Perpu ini disetujui, apakah ada implikasi terhadap anggaran APBD? Jika ada maka seharusnya kan dimasukkan dalam APBD 2015..apalagi sekarang kita sedang membahas RAPBD”,tanya Fatkur.

Soemarno menjelaskan bahwa memang betul bahwa jika Perpu ini yang diberlakukan maka akan berdampak pada penambahan anggaran beberapa item. Beliau mengusulkan agar Komisi A bisa menanyakan langsung ke KPU. “Ini adalah Ranah KPU, misalnya Pendaftaran bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota harus dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, maka harus segera bisa ditetapkan kapan pelaksanaan Pilkada 2015. Kemudian terkait Uji Publik, ini belum dianggarkan”, jelas Soemarno.

Sebagaimana disebutkan dalam Perpu, pasal 38 ayat (5),

bahwa Uji Publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Sedangkan teknis Uji Publik akan seperti apa, belum diusulkan oleh KPU. “Sebaiknya, segera pemerintah kota berkoordinasi dengan KPUD agar masalah ini bisa clear, jika memang sudah ada usulan, segera dibahas di tim anggaran dan mumpung kita pekan depan ada pembahasan RKA APBD..misal uji publik itu cukup dilaksanakan di DPRD, atau per kecamatan atau per kelurahan, akan berimplikasi pada anggaran, kita akan mengukur apakah impian kita untuk jedok APBD tepat tanggal 10 nop 2014 memungkinkan atau tidak”, tambah ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto.

Terkait hal itu pula, Herlina juga menegaskan Komisi A bakal segera memanggil KPU Surabaya untuk memastikan pengaruh p[erubahan aturan Pemilukada dengan anggaran yang akan dipergunakan.

“Minggu depan kita akan undang KPU Surabaya terakit hal ini. Misal ada perubahan signifikan untuk penambahan anggaran ya kita tambahi saja.

Kalau lebih tinggal dikembalikan, tapi kalau kurang harus menunggu PAK justru bakal rumit,” terangnya.

Persoalkan anggaran Keamanan Pada kesempatan yang sama, Wakil ketua Komisi A, Anugrah Ariyadi mempersoalkan usulan anggaran pengamanan Pilwali 2015. Meski tidak ada anggaran khusus, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri dan TNI memiliki tugas pengamanan.

Anugrah Ariyadi menyampaikan, Polri dan TNI tidak perlu meminta anggaran dalam pengamanan Pemilukada. Karena tugas utama mereka adalah mengawal keamanan negara dari konflik. Jika tetap meminta jatah anggaran pengamanan otomatis mereka akan mendapat bayaran double.

Tak Lengkapi Data, Dirut PT PWU Jatim Diusir Komisi C

PANGGUNG BIROKRASI

Videotron Milik Lentera Media Tak Disanksi Pemkot, Bhirawa Tiga Videotron di kawasan Bukit Darmo Boulevard ternyata belum mendapatkan sangsi tegas Pemkot. Padahal ke tiga reklame tersebut telah dipastikan belum memiliki izin.Seperti pantauan Bhirawa di lapangan, meski izinnya dipending Pemkot Surabaya, kenyataannya tiga videotron dari 6 videotron yang ada di Jl Bukit Darmo Boulevard depan Lenmarch Mall masih terlihat beroperasi.

Ini terlihat 3 videotron yang sebelumnya tidak beroperasi, tiba-tiba menyala terang. Tidak itu saja, 3 videotron tersebut juga memuat materi iklan komersial. Artinya, videotron tersebut sudah beroperasi.

Tentu saja apa yang dilakukan 3 videotron tersebut adalah pelanggaran.

Pasalnya kesepakatan antara Lentera Media selaku pemilik videotron dengan Pemkot Surabaya, selama tidak ada penataan taman di kawasan jalur hijau yang dipakai videotron, maka izin operasionalnya akan dipending.Q dre

Rekannya Dianiaya Security, PP Surabaya Demo Grand City Surabaya, Bhirawa Sejumlah anggota Ormas Pemuda Pancasila (PP) Surabaya melurug manajemen Grand City Mall untuk menuntut keadilan atas peristiwa penganiayaan salah seorang anggotanya.

Korban bernama Yuska akhirnya harus mendapatkan perwatan medis di Klinik Pusara karena dalam kondisi muka lebam dan luka dibeberapa bagian wajah, akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah anggota security Grand City.

Menurut Deni ketua ranting PP Kecamatan Wonokromo Surabaya, aksi yang dilakukan bersama anggota lain adalah bentuk solidaritas sesama anggota PP karena dipicu oleh kasus penganiayaan dan perampasan atribut PP yang sedang dibawa korban.

“Saat itu, kawan kami memang dalam kondisi mabuk, tetapi tidak melakukan perbuatan apa-apa, kalau ingin menegur silahkan, tetapi kalau sampai melakukan penganiayaan apalagi di borgol, ini menjadi persoalan baru, dan ternyata mereka juga sempat mengeluarkan sangkur, dan menyita baju seragam PP yang dibawa Q gat korban di tasnya,” jelas Deni.Q

“Tugasnya memang mengamankan, mereka dibayar untuk menjaga stabilitas negara, berarti kalau masih minta anggaran mereka dapat bayaran double dong,” ujarnya saat hearing pembahasan anggaran Pemilukada 2015, Rabu (29/10).

Politisi asal Fraski PDI Perjuangan ini mengungkapkan selama ini masyarakat sering bertanya soal anggaran pengamanan. Menurutnya, anggaran pengamanan untuk Polri dan TNI tidak perlu ada. “Misalkan ndak dikasih anggaran, ada ribut-ribut pasti muncul polisinya. Kalau ndak muncul dibubarkan aja polisinya,” tugasnya.

Menurutnya, APBD Surabaya tidak boleh dihambur-hamburkan karena milik warga Surabaya. Dia menyayangkan dari dulu tidak ada koreksi untuk pengganggaran pengamanan pemilukada. “Kalau melihat alurnya, mereka (TNI dan Polri) meminta anggaran, karena ada usulan permintaan yang diajukan kepada walikota, jadi itu tidak Q gat benar,” tegasnya.Q

trie diana/bhirawa

Persiapan Hari Pahlawan

Untuk menyemarakkan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 Nopember mendatang di kota Surabaya. Gabungan teater semesta rencana menggelar drama kolosal episode Laskar Putri pada 9 Nopember mendatang di Tugu Pahlawan Surabaya. Adapun berbagai persiapan mulai dilakukan seperti menggumpulkan karung gono berisi jerami ditumpuk bertuliskan ‘merdeka atoe mati’ yang sudah dipasang diberbagai titik salah satunya didepan gedung Negara Grahadi dan samping gedung DPRD Surabaya, Rabu (20/10).

Sengketa Waduk Jabung Tuban

Pemprov Tawarkan Solusi Ganti Rugi Tanaman Pemprov, Bhirawa Pembangunan Waduk Jabung Ring Dyke di Desa Mlangi Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dalam waktu dekat masih belum bisa terealisasi. Sebab proses ganti rugi yang diterima warga Desa Mlangi, yang bertahun-tahun menggarap lahan dengan status milik negara tersebut masih belum ada titik temu.

Dalam masalah ini, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) tidak bisa memberikan ganti rugi tanah, sebab status tanah tersebut tidak ada yang memiliki baik perorangan maupun institusi sehingga status tanah adalah milik negara. Untuk itu, dicarilah win-win solution yang hingga kini masih belum ada kesepakatan antara Kemen PU maupun warga yang memanfaatkan lahan tersebut.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim, Suprianto menegaskan, ber-

dasarkan pertemuan antara warga, Kemen PU dan Komnas HAM di Jakarta beberapa waktu lalu, hak warga untuk menutut ganti rugi tanah tidak bisa terpenuhi. Alasannya tanah tersebut adalah tanah milik negara.

“Warga memang tidak bisa meminta ganti rugi atas tanah, akan tetapi pemerintah mencoba akan mengakomodir penggantian atas tanaman yang telah ditanami warga untuk diadakan penggantian,” kata Suprianto, ditemui disela-sela rapat membahas waduk Jabung di Hotel Fave Surabaya, Rabu (29/10).

Tanah seluas 560 hektar ini menurut Suprianto, memang telah dikelola selama bertahun-tahun oleh warga. Mereka bercocok tanam dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian atau perkebunan yang mereka tanami.

“Untuk itulah kita memanggil pihakpihak terkait diantaranya dari Ke-

mentrian PU, perwakilan warga dan Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini mengaku, sampai saat ini yang belum mencapai titik temu adalah masalah angka ganti kerugian tanaman yang harus dibayarkan oleh Kementrian PU. Warga menuntut bahwa hasil pertenanian yang mereka kelola harus dinaikkan lima kali lipat.

“Saya mengerti keinginan warga, akan tetapi dalam aturan penggantian kerugian itu tidak ada yang mengatakan harus diganti lima kali lipat. Yang ada hanya satu kali saja. Ini yang harus dimengerti oleh warga,” tegasnya.

Untuk itu, Suprianto mengusulkan kepada warga agar mengadakan pakta integritas yang ditandatangani oleh kepala desa setempat agar memperlancar proses penggatian Q iib kerugian tanaman ini.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Hearing Komisi C bersama PT Panca Wira Usaha (PWU) sebagai salah satu BUMD plat merah mililk Pemprov Jatim terkait kinerja 2014 lalu berakhir pada pengusiran. Pasalnya, badan usaha yang dipimpin, Arif Afandi ini dinilai kurang serius memaparkan target dan kinerjanya selain tidak adanya data detail terkait aset yang dikelola PT PWU. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq menegaskan sebagai Dirut PT PWU seharusnya dia membawa data lengkap terkait kinerjanya. Mengingat banyak sekali sektor yang dikerjakan PT PWU Jatim. Selain aset juga disitu ada industri yang dikelola mulai hotel, manufactur, pelayanan atau Jasa serta persewaan gedung/bangunan..Untuk itu, pihaknya minta Dirut PT PWU Jatim untuk pulang dan bisa kembali jika data penunjang dilengkapi semua.

“Masa di hearing soal kinerja hanya membawa data satu lembar. Seharusnya yang bersangkutan bawa data detail dan data pendukung terkait aset yang dikelolanya termasuk sejumlah anak perusahaannya. Sebaliknya yang terjadi Pak Arif hanya membawa satu lembar kertas yang tak ada rinciannya sama sekali,”tegas politikus asal PKB Jatim ini, Rabu (29/10).

Sementara, anggota Komisi C Jatim, Sri Untari mengaku sangat menyayangkan sikap mantan wakil wali kota Surabaya ini yang tidak membawa data penunjang atas bisnis yang dikelola PT PWU. “Masak hanya satu lembar membawa materi bahan untuk membahas BUMD. Bahkan data asetnya juga tidak dicatat secara rinci.

Padahal kami sebagai anggota dewan harus mengetahuinya secara detail,” terang politisi perempuan ini asal Fraksi PDIP Jatim ini.

Karenanya, Komisi C akan menjadwal ulang untuk melakukan hearing dengan PT PWU lusa. Disampaikan Sri Untari, dalam rancangan kerja dan anggaran perusahaan 2015, terlalu normatif dan hanya formalitas. “Materi yang disampaikan hanya normatif. Padahal PWU memiliki 13 item bisnis yang dijalankan,” kata dia.

Seperti diketahui, hampir semua anggota Komisi C mengaku kecewa dengan sikap managemen PT PWU yang terkesan tidak serius membeber data dari aset yang Q cty dikelolahnya.Q

Gedung Museum Armada Diisi Koleksi Benda Bersejarah

Kenang Sejarah, Koarmatim Bangun Fleet House Wujud dan upaya untuk mengenang sejarah keberadaan Armada RI Kawasan Timur (Armatim) mulai dari pra kemerdekaan sampai saat ini, ditunjukkan oleh Komando Armada Maritim Timur (Koarmatim) dengan membangun Fleet House (museum armada).

Gedung Museum Armada yang berisikan koleksi benda-benda bersejarah dan foto-foto kegiatan Armatim ini, diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr Marsetio, Rabu (29/10).

Selain itu, peresmian juga ditandai dengan dengan penandatanganan prasasti.

Adapun koleksi dari Museum Armada, yakni benda bersejarah dan foto yang menceritakan tentang keberadaan Armada RI. Koleksi tersebut merupakan jejak-jejak perjuangan yang dimulai sejak zaman pra kemerdekaan, hingga saat ini yang menjelaskan kekuatan TNI AL. Mulai

dari kapal perang yang dimiliki, seperti KRI Irian, KRI Dewa Ruci, sampai kepada kapal selam yang pernah dimiliki.

Pangkoarmatim Laksamana Muda Sri Mohamad Darojatim dalam sambutannya mengatakan, bahwa pembangunan Fleet House sebagai penunjang visi dari Kasal yang menginginkan TNI AL berkelas dunia (World Class Navy). Dengan demikian, keberadaan museum ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang sejarah berdirinya Armada TNI AL dikawasan Timur.

“Museum ini dibangun sebagai sarana pencatat se-

jarah armada perang RI. Kegunaan dari museum ini, juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi sekaligus rekreasi. Terlebih untuk mengenalkan profil Korarmatim dan TNI AL kepada masyarakat,” terang Pankoarmatim.

Mengenai pembangunannya sendiri, Panglima menjelaskan, Fleet House ini dibangun dengan anggaran swadaya dari seluruh anggota Koramatim. Sehingga ada nilai tersendiri, dalam pencapaian yang dirasakan oleh para anggota.

“Pembangunan museum merupakan hasil dari swadaya seluruh anggota. Karena Museum ini dibangun sebagai bentuk persembahan kepada KASAL yang sudah memperjuangkan kemajuan TNI AL, menjadi world class navy,” katanya.

Sementara KASAL Laksamana TNI Dr Marsetio menambahkan, dirinya sa-

bed/bhirawa

KASAL Laksamana TNI Dr Marsetio saat melihat koleksi bersejarah perjuangan Armatim di Fleet House (museum armada), Rabu (29/10). ngat mengapresiasi ide yang Fleet House. Dengan adanya oleh tamu disaat adanya dilakukan oleh Pangarma- Museum Armada, akan ada kegiatan di Armada. Setim, dengan mendirikan tempat yang bisa dikunjungi kaligus sebagai wahana se-

jarah berdirinya Armatim.

“Fleet House berisikan koleksi sejarah dari berdirinya Armatim, mulai jaman pra kemerdekaan sampai saat ini. Dan saya cukup bangga serta mengapresiasikan pembangunan museum ini,” tambah KASAL. Lanjut KASAL, dengan berdirinya museum ini, apabila ada kunjungan dari VVIP, pelajar, pemuda pencinta Maritim, maka museum ini bisa dijadikan tempat untuk mengingat kembali sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, melalui perjuangan TNI AL. Oleh karenanya, pembangunan museum tidak hanya berhenti pada saat ini saja. Namun, akan terus dikembangkan sehingga koleksi dari museum ini akan bertambah. “Pembangunan museum akan dikembangkan, dengan menambah koleksi yang ada,” Q bed imbuhnya.Q

SURABAYA

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Kabid PMP – PMA Bambang Sudarto Msi memberi semangat para peserta latihan pendidikan karakter kepramukaan dan PMR.

tam/bhirawa

Pramuka Wajib Terapkan Pembelajaran Aktif Pemprov, Bhirawa Praja muda karana (Pramuka), telah ditetapkan sebagai ekstrakurikuler wajib seiring pemberlakuan Kurikulum 2013 lalu. Meski telah berlaku serentak, namun pembinaan masih terus berlangsung. Khususnya bagi pembina Pramuka yang dituntut untuk melaksanakan pembelajaran aktif.

Oleh Kepala Pusat Pendidikan Kepramukaan Kwartir Daerah Jatim Suyatno dikatakan, pembelajaran pramuka tidak dapat disamakan dengan pembelajaran di kelas pada umumnya. Sebab, seorang pembina harus paham bahwa pramuka memiliki keunikan tersendiri dalam membangun pendidikan karakter anak.

“Pramuka itu unik, pembelajarannya tidak bisa dilakukan hanya melalui tatap muka di kelas.

Melainkan harus di lapangan, memahami lingkungan secara langsung dan mengidentifikasinya,” tutur Suyatno saat mengikuti Latihan

Pendidikan Karakter Kepramukaan dan Palang Merah Remaja (PMR) di Hotel Batu Suki, Rabu (29/10).

Sejauh ini, payung hukum mengenai pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib masih bersifat sangat umum.

Hanya berupa permen dan belum menyentuh sampai pada implementasi riil di sekolah. Karena itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dan Pramuka Kwarda Jatim berinisiatif melatih para Pembina sekaligus pengurus Pramuka di sekolah untuk membeber secara detil aksi-aksi kepramukaan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan karakter.

“Kita akan melatih guru dan pengurus Pramuka dengan membreak down program-program kepramukaan secara aplikatif. Karena keutamaan dalam Pramuka adalah learning by doing,” tutur dosen Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan kegiatan Pramuka dan PMR menjadi pilihan tepat dalam mendukung

pendidikan karakter pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Harun juga membenarkan bahwa pelaksanaan Pramuka dan PMR yang terbaik adalah dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Ini akan berdampak pada pembentukan karakter disiplin dan bertanggung jawab.

Kabid Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas (PMPPMA) Drs Bambang Sudarto mengatakan, dalam latihan tersebut sedikitnya ada 262 siswa dan guru jenjang SMP dan SMA yang terlibat.

Mereka datang dari 13 kabupaten/ kota di Jatim dan dilatih untuk menguasai pengelolaan dan pembelajaran kepramukaan di sekolah.

Selain itu, para peserta yang ikut dapat membentuk gugus depan di wilayah masing-masing. “Dengan dipertemukannya pengurus Pramuka antarsekolah ini, secara otomatis akan menjadi ruang untuk saling berbagi gagasan,” tutur Q tam Bambang.Q

RAGAM INFO Suharto Wardoyo mensosialisasikan program SKTS Online ke ketua LKMK seSurabaya

25 Pejabat Ikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pariwisata Pemprov, Bhirawa Sebanyak 25 pejabat yang berasal dari beberapa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten/kota di Jatim mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pariwisata Daerah provinsi Jatim di Sekolah Tinggi Pariwisata, Bandung selama sepekan ini.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor jasa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Pasalnya parekraf berpotensi menciptakan lapangan kerja yang memberikan nilai tambah yang tinggi bagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dalam hal ini, lanjutnya, sumberdaya manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan mengingat pariwisata merupakan industri jasa yang pada umumnya melibatkan manusia sebagai faktor penggeraknya.

Untuk itu, pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan sdm pariwisata yang yang handal dan profesional baik secara kuantitas maupun kualitas dalam mendorong pertumbuhan pariwisata secara signifikan.

“Diklat kepariwisataan ini ditujukan khusus kepada level pimpinan eselon III dan IV yang bekerja pada level manejerial secara umum agar mampu melaksanakan tugas dalam membuat bahan rumusan kebijakan bidang pariwisata, bahan rumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta mengadakan evaluasi dibidang pariwisata,” katanya, Rabu (29/10).

Ia menambahkan, otonomi daerah merupakan salah satu peluang bagi daerah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi pariwisata daerah Q rac masing-masing.Q

geh/bhirawa

Gandeng LKMK Capai Target SKTS Online Pemkot, Bhirawa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terus mensosialisasikan program pengurusan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) secara on line. Kali ini menggandeng Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) se Surabaya untuk menyampaikan informasi pada ketua RT dan RWnya masing-masing.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, mengatakan program SKTS online tersebut dibuat untuk mempermudah proses pendataan warga pendatang yang tinggal di Surabaya.

“Semoga LKMK bisa menyampaikan informasi SKTS online kepada ketua RW dan ketua RT,” kata Suharto Wardoyo, Rabu (29/10) di Gedung Wanita Jalan Kalibokor.

Pihaknya menargetkan 18.000 penduduk musiman hingga akhir tahun sejak dibukanya program layanan SKTS Online pada 23 Oktober 2014 lalu. Anang sapaan akrabnya menambahkan, selain memudahkan warga karena tidak perlu datang ke kantor Dispendukcapil, program ini juga memudahkan dalam mengawasi kegiatan penduduk musiman.“Hanya cukup ambil hasilnya di kantor Kecamatan,” tambahnya.

Berdasarkan data Dispendukcapil Surabaya, jumlah penduduk musiman di Surabaya saat ini tercatat 31.851 orang. Dari jumlah tersebut, sudah ada 220 warga yang mendaftar melalui online sejak dibukanya layanan tersebut, dan sebanyak 184 pendaftar kini telah diproses di tingkat kecamatan.Dia memaparkan SKTS tersebut dirancang untuk menggantikan Kartu Tanda Penduduk Musiman (Kipem) sebagai tanda pengenal warga pendatang.

Selama ini Kipem diurus dengan menyertakan surat keterangan pindah sementara dari daerah asal, tetapi SKTS tidak memerlukannya dan hanya membutuhkan jaminan tempat tinggal di Surabaya agar warga tersebut tidak terlantar dan sembarangan tinggal di jalanan.

“Kami tidak memberikan izin tinggal di Surabaya terutama bagi warga yang tidak ada jaminan hidup seperti tempat tinggal dan pekerjaan Q geh yang tidak pasti,” imbuhnya.Q

Kemarau Tinggi, Masyarakat Diimbau Waspada Kebakaran Pemkot, Bhirawa Mewaspadai puncak musim kemarau pada bulan Oktober, Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) mencatat 103 kasus kebakaran terjadi di Surabaya. Masyarakat dihimbau agar mewaspadai kondisi lingkungan masing-masing.

Data PMK Kota Surabaya, setiap tahun pada puncak musim kemarau angka musibah kebakaran cukup tinggi, tak terkecuali pada tahun 2014. Mulai Januari hingga Oktober 2014 ini terdapat 528 kasus kebakaran, tertinggi angkanya ada pada bulan ini dengan 103 kasus.

“Tingginya kebakaran di Surabaya karena terik menyengat berbanding lurus dengan banyaknya kasus kebakaran. Ini kan kemarau tinggi jadi titik panas di tengah-tengah, ketambahan angin kencang, itu yang menyebabkan perambatan api sangat cepat,” ujar kepala PMK Surabaya, Chandra Oratmangun , Rabu(29/10) di sela operasi pemadaman rumah di daerah Ploso.

Menambahkan ,Idham Chalid ,Kabid Pembinaan dan Operasional PMK Kota Surabaya , tiap hari pada bulan ini rata rata terjadi empat sampai delapan kasus kebakaran. Terbanyak memang kebakaran alang alang atau rumput liar di lahan kosong, mencapai 60 persen. Sisanya menimpa tempat tinggal atau tempat usaha dikarenakan konsleting.

“Kebakaran terbesar memang rumput liar karena kondisi cuaca panas sehingga banyak tanaman rumput mengering sehingga mempermudah api menjalar jika ada pemicunya,” imbuhnya saat ditemui Bhirawa seusai memadamkan api di Kapasan samping ITC gang 3 No 7 .

Tingginya angka kebakaran di puncak musim kemarau ini, Idham menambahkan, PMK harus siaga menindaklanjuti semua laporan yang masuk melalui telepon ini sesuai instruksi dari Kepala Dinas PMK Kota Surabaya. Masyarakat juga mewaspadai puncak kemarau ini karena tingginya angka kebakaran akhir akhir ini.

Tingginya angka kebakaran ini bisa dilihat pada kasus yang terjadi pada Rabu (28/10/2014). Selama seharian mulai pagi hingga malam terjadi 3 kebakaran. Pukul 16.00 kebakaran di salah satu rumah di Putro Agung gang III, disusul pukul 19.00 di Depot Anda kawasan Simpang Darmo Permai dan sebuah rumah di Jl. Kelud 2.

Dan tadi di Kapasan samping ITC. “Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Hanya seorang mengalami luka bakar.

Rata rata penyebab kebakaran ini karena korsleting seperti di Jl. Kelud karena

korsleting pada kulkas pemilik rumah,” tambahnya.

Terbaru kebakaran terjadi Rabu (29/10) pukul 04.30 WIB di sebuah rumah di Ploso Timur III. Namun api bisa dijinakkan pasukan biru Dinas PMK Surabaya dengan menyemprotkan air dari tangki mobil PMK yang diturunkan ke lokasi.

Korsleting, Rumah Terbakar Sementara itu menjelang pagi hari sekitar pukul 04.00 WIB, warga Jl Ploso Timur 3 no dikagetkan dengan kobaran api dirumah no 31 yang merupakan milik salah satu warganya. Ganasnya kobaran api ini, membuat kediaman Hendry (67) dilahap oleh amukan si jago merah.

Melihat kondisi rumah dilahap si jago merah, Hendry beserta anak dan istrinya dengan dibantu warga mencoba memadamkan api yang ditengarai berasal dari kamar atas. Usaha memadamkan api ini tak berhasil, malah mengakibatkan luka bakar dan sayatan dikaki Hendry. Sekitar pukul 04.15 WIB, empat mobil PMK dikerakan guna memadamkan api yang semakin membara dirumah berukuran 8×10 meter ini.

Di tempat kejadian kebakaran (TKK) Kepala Dinas PMK Kota Surabaya, Candra Oratmangun, saat memandu anggotanya guna pembasmian api mengatakan, laporan kebakaran ini diterimanya sekitar pukul 04.05 WIB. Pihaknya pun langsung mengerahkan pasaukannya dengan dukungan penuh, mengingat rumah yang terbakar berbahan kayu dan berdekatan dengan kabel listrik.

“Petugas kami mengunakan strategi pengepungan titik api, sebagai upaya agar api tidak merembet ke rumah yang ada disebalahnya,” tuturnya kepada wartawan, Rabu (29/10).

Candra menjelaskan, dugaan sementara atas kebakaran ini adalah adanya hubungan arus pendek instalasi listrik. Oleh karenanya, Ia menghimbau warga agar dimusim kemarau yang tinggi ini, perlu waspada terhadap instalasi listrik dan pemakaian listrik yang sesuai kapasitasnya. “Musim kemarau seperti ini, warga diharap berhati-hati terhadap masalah kelistrikan. Sebab, hal ini dapat memicu terjadinya korsleting yang mengakibatkan Q geh.bed kebakaran,” urainya.Q

Bebaskan Pasung, Dinkes Siapkan Rp 4,5 M Pemprov, Bhirawa Untuk membebaskan pasung, Pemprov Jatim melalui Dinkes Jatim menyediakan anggaran Rp 4,5 miliar. Anggaran ini diberikan Dinkes Jatim untuk merawat dan mengobati 1033 pasien gila. ‘’Kita berharap dengan anggaran Rp 4,5 miliar Jatim akan bebas pasung pada akhir 2014,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengaku, saat ini Jatim berusaha keras agar 1033 pasien gila dapat segera di tangani. Jika dilihat baru 308 pasien gila yang dirawat oleh rumah sakit sisanya masih dalam proses. ‘’Untuk sisa 725 orang Dinkes Jatim masih menunggu dari rumah sakit milik provinsi seperti RSJ Menur dan RSJ Lawang untuk menampung dan merawatnya,’’ ujarnya.

Dikatakannya, untuk kapasitas ruang perawat rumah sakit jiwa milik dr Harsono pemprov belum dapat menampungnya, hal ini dikarenakan jumlah bad atau ruangan sangat terbatas. ‘’Untuk dua rumah sakit tersebut tidak mungkin dapat menampung 1000 orang pasien gila sehingga penanganannya harus bergantian,’’ ucapnya.

Menurutnya, untuk perawatan dan pengobatan pasien gila rata-rata membutuhkan waktu semala 42 hari bahkan lebih. Untuk pasien gila dengan tingkatan rendah mungkin bisa dibawah 42 hari sedangkan untuk tingkatan pasien gila berat maka bisa lebih dari 42 hari. ‘’Tapi rata-rata pasien gila yang dirawat di RSJ semala 42 hari dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit yaitu Rp 7 juta,’’ tambahnya.

Mantan Bupati Ngawi Jatim ini mengungkapkan, dalam pelaksanaannya pasien gila yang ditanggung Dinkes saat ini diikutkan dalam program Jamkesda. Program Jamkesda dilakukan karena sebelumnya pasien gila yang didaftarkan Dinkes Jatim ditolak oleh BPJS Kesehatan. ‘’Kita ditolak BPJS Kesehatan dalam mengikutkan pasien gila, disebabkan BPJS tidak hanya ingin pasien gila saja yang didaftarkan menjadi peserta Q dna BPJS melainkan keluarga pasien harus mendaftar,’’ paparnya.Q

Total BB Sabu Seberat 513,8 Gram

Polisi Amankan Tiga Pengedar Narkoba Jaringan Lapas Sidoarjo Unit I Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya, berhasil menangkap tiga residivis narkoba jaringan Lapas. Dari tangan ketiganya, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 513,8 gram, atau lebih setengah kilo gram.

Selain mengamankan sabu, petugas juga mengamankan 8 butir pil extacy, 47.28 gram ganja. Tak hanya itu, dari tangan pelaku juga berhasil didapati 2 set alat hisap sabu (bong), 3 unit handphone, 1 unit timbangan elektronik, 5 buah buku catatan transaksi narkoba, dan 1 lembar ATM. Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Agus Yulinanto menjelaskan, penangkapan ketiganya dimulai dari tersangka AT dan SH. Keduanya ditangkap di tempat kejadian perkara (TKP) Desa Ketapang, Kecamanatan Sukodono Sidoarjo. Dari tangan dua tersangka, petuga menyita 3,5

gram ganja, 8 butir ekstasi, dan beberapa poket sabu.

“Modus tersangka yakni melakukan transaksi via telepon. Apabila ada pelanggan yang meminta barang, maka tersangka mengirimkan barang tersebut,” kata Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya, Rabu (29/10).

Lanjut Agus, dari pengembangan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, petugas kembali menangkap tersangka LI yang merupakan kurir sabu. Adapun penangkapan tersangka LI, dilakukan dengan cara petugas melakukan undercover buy dan menelepon tersangka untuk mengirimkan barang. Usai disepakati, ter-

sangka LI mengirimkan sabu seberat 100 gram dan disusul dengan penangkapannya oleh petugas.

Tak sampai disitu, petugas melakukan pengembangan terhadap tersangka LI dan berhasil menemukan 300 gram sabu dikediamannya.

Masih kata Agus, dari keterangan LI, dirinya mengaku mendapat narkotika dari Jakarta, yang diantarkan melalui jasa kurir ke Surabaya.

“Ketiga tersangka ini, kita duga masih jaringan kuat dari tersangka narkoba dari Lapas. Untuk itu kami terus lakukan pengembangan,” terang Agus.

Disingung terkait jaringan Lapas manakah, Agus menjelaskan bahwa ketiganya merupakan jaringan dari Lapas Sidoarjo. Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan pengembangan narkoba di Lapas tersebut.

“Sementara ini kami masih lakukan pengembangan ter-

bed/bhirawa

Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Agus Yulinanto memperlihatkan barang bukti sabu seberat 513,8 gram, Rabu (29/10). hadap ketiga tersangka ini,” melakukan pengembangan, sangka lagi yang juga meungkapnya. dirinya juga melakukan pe- rupakan jaringan Lapas SiLanjut Agus, sementara ngejaran terhadap dua ter- doarjo. Sementara untuk kon-

sumen sabu ini, sasarannya adalah pada seluruh pengguna narkotika yang merupakan pelanggan tetap dari ketiga tersangka ini. Modus pemesanan tetap sama, yakni dilakukan via telepon seluler.

“Mereka Cuma menerima order, dan tidak bicara omset. Sebab, tergantung dari adakah pemesanan terhadap ketiganya. Ketiganya juga merupakan residivis kasus narkoba,” imbuhnya.

Dari penangkapan ketiga tersangka ini, estimasi jumlah masyarakat yang berhasil diselamatkan dari jeratan narkoba, yakni sebanyak 1.026 orang. Sebab, rata-rata tersangka dalam sekali mengkonsumsi sabu adalah sebanyak 0,5 gram.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Q bed

OPINI

4

Masa Depan Pendidikan Zaman Blusukan

Tajuk

Show of Power Parlemen SUDAH dua pekan DPR-RI membahas alat kelengkapan dewan, berupa komisi-komisi, tetapi belum berhasil.

Penyebabnya, tak lain, perebutan jatah pimpinan komisi antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Juga ada wacana meng-aktifkan sub-komisi.

Alasannya, agar dewan lebih intens terhadap pembidangan yang lebih kecil. Konsekuensinya, akan semakin banyak “pejabat” di tingkat komisi.

Tetapi bagi-bagi jabatan itu dianggap menguntungkan kelompok tertentu, dan menafikan kelompok lainnya. KMP diduga akan menggunakan asas “sapu bersih” yang dijamin UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Hal itu sudah dibuktikan pada pemilihan pimpinan MPR dan pada saat pemilihan pimpinan DPR. Asas “sapu bersih” nyata-nyata menimbulkan kegaduhan di parlemen. Situasi dalam gedung bagai di pasar sapi. Nampaknya benar seloroh presiden (alm) Abdurrahman Wahid, DPR bagai TK (Taman Kanak-kanak).

Situasi sidang MPR untuk memilih pimpinan saja tidak selesai dalam waktu dua hari. Padahal sudah ada UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, ada pula Tata Tertib.

Dalam hal pemilihan pimpinan komisi di DPR, UU MD3 mengaturnya pada pasal 97. Prinsipnya diamanatkan secara musyawarah mufakat, yakni pada ayat ke-2. Namun pada ayat (4) dibuka kesempatan untuk memilih pimpinan komisi secara voting, manakala tidak bisa bersepakat.

Problemnya lagi-lagi, keniscayaan terjadi adu kekuatan antara (KMP) dengan (KIH). Lebih lagi pada pasal 97 ayat (2) dinyatakan, “Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket …” Klausul frasa satu paket itulah yang niscaya memperhadapkan dua kekuatan besar di DPR. Juga terdapat kekuatan lain yang tercecer, tidak bisa bergabung pada dua kekuatan besar.

Siapa memiliki kawan lebih banyak, pasti akan menang.

Itu sudah dibuktikan dalam proses pemilhan Ketua DPR yang dimenangi oleh KMP. Tetapi lobi-lobi untuk pimpinan komisi tidak akan mudah. Hal itu akan berkonsekuensi pada pembahasan UU lain yang akan berujung pada adu banyaknya anggota se-kawananan. Termasuk nasib Perppu Pilkada langsung. Perppu yang telah ditandatangani oleh (mantan) Presiden SBY akan sangat ditentukan oleh KIH yang bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.

Di DPR-RI terdapat 11 komisi, dan 6 alat kelengkapan lain (diantaranya Badan Anggaran, Badan Legislatif dan Badan Musyawarah). Berarti terdapat 11 Ketua Komisi dan 6 Ketua Badan, plus 34 wakil ketua. Karena itu KIH meminta 6 Ketua Komisi dan Badan, serta 23 wakil ketua.

Jika tidak, KIH (dengan 6 fraksi, PDIP, PKB, Gerindra, PPP, Nasdem, dan Hanura) akan memboikot rapat pembentukan alat kelengkapan dewan.

Maka pembentukan komisi-kmisi di DPR tidak akan tercapai. Dalam hal bagi-bagi jabatan di komisi, sebenarnya kekuatan KMP sudah menyusut. Sepeninggal F-PPP, kekuatan KMP di DPR tinggal 45,17%. Sedangkan KIH kini memiliki 246 kursi (43,92%). Dan, perhitungan di DPR bukan berdasar jumlah kursi, melainkan jumlah fraksi.

Fungsi pimpinan komisi di DPR memang sangat strategis. Diantaranya sebagai kendali pembuatan UU. Selain itu dalam lobi-lobi dengan Kementerian terkait (mitra kerja komisi) selalu berporos pada pimpinan komisi. Begitu pula “harga” urusan kesejahteraan, pimpinan komisi berhak memperoleh lebih. Karena jabatannya itu, pimpinan komisi di DPR juga menjadi “tulang punggung” parpol-nya.

Itulah show of force berdasar kalkulasi politik di DPR. Padahal secara otomatis sebagai anggota MPR yang berwenang membuat (meng-amandemen UUD). Harus melalui perdebatan sengit dan gaduh. Sampai jungkir meja, dan walk-out individual (karena merasa tercecer aspirasinya). Debat kusir melupakan asas hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hormati dan Hargai Hak Pekerja PADA Selasa siang kemarin, ribuan buruh dan pekerja berunjuk rasa di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Para buruh mendesak Pemprov DKI agar menaikkan upah minimum propinsi (UMP) DKI tahun depan menjadi Rp3,1 juta per bulan. Alasan para buruh mengingat komponen kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang tinggi saat ini. Pekan lalu para buruh juga telah berunjuk rasa mendsak hal yang sama. Demo buruh tak hanya terjadi di Jakarta. Di sejumlah kota-kota besar lainnya di tanah air juga terjadi aksi unjuk rasa menuntut hal yang sama.

Demo buruh terkait UMP sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya. UMP akan diumumkan 1 November 2014 mendatang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, pengusaha bisa memahami tuntutan kaum buruh.

Namun Anton mengingatkan tiga hal terkait UMP. Pertama, kepentingan buruh yang menuntut peningkatan kesejahteraan.

Kedua, kepentingan pengusaha yang menuntut peningkatan produktifitas. Dan ketiga, kepentingan pencari kerja. Ketiga hal ini sejati diselaraskan dalam penentuan UMP. Sementara Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan agar mekanisme pengupahan tetap dilakukan melalui wadah tripartit. Yang melibatkan pemerintah, pengusaha dan perwakilan buruh. Catatan pentingnya adalah perwakilan buruh yang dihadirkan asosiasi atau serikat buruh yang betulbetul merepresentasikan kepentingan buruh kebanyakan.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat ditanya wartawan terkait UMP mengatakan pihaknya akan mendorong pada pemda dalam hal ini gubernur juga untuk mengambil keputusan soal itu. Hanif mengatakan dia akan terus memantau dinamikan UMP dan memfasilitasi agar agar gubernur dan dewan pengupahan daerah untuk segera mengambil keputusan terbaik bagi semua pihak. Ini merupakan respon normatif Menteri Hanif yang baru menjabat beberapa hari.

UMP memang menjadi agenda rutin, namun kerap masih menjadi polemik. Wajar saja, karena buruh memang menggantungkan hidupnya dari upah. Pengusaha juga wajar meminta buruh tak terlalu tinggi menuntut kenaikan UMP mengingat tidak mudah juga mengembangkan usaha dalam situasi saat ini.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pahing, 30 OKTOBER 2014

Suatu hari, tokoh modernisasi pendidikan negeri sakura Jepang dan pendiri Universitas Kejo, Fukuzawa Yukichi, tiba-tiba mendapat ilham yang sangat luas biasa dahsyat.

Ia kemudian menuliskan ilham tersebut dalam bukunya Gakumon no Susume. Dalam bahasa Indonesia, buku tersebut kurang lebih berjudul Dorongan untuk Belajar.

F

ukuzawa Yukichi dalam bagian pengantar atau kalimat pembuka buku Gakumon no Susume tersebut menuliskan, “Sebagai jalan yang paling ampuh untuk mencapai tujuan negara adalah melalui pendidikan sebab Langit (Tuhan) tidak menciptakan seseorang dengan harkat di atas atau di bawah orang lainnya. Jika pada faktanya dalam masyarakat memang ada orang yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, maka perbedaan tersebut disebabkan yang berkedudukan tinggi telah mementingkan pendidikan, sedangkan yang rendah sebaliknya”. Kalimat pembuka tersebut sampai saat ini masing sangat dikenal masyarakat Jepang, khususnya para pelajar, bahkan dapat dikatakan sebagai ikrar pendidikan masyarakat Jepang.

Tentu tak dapat dipungkiri bahwa sejak bergulirnya Meiji Ishin atau Restorasi Meiji pada tahun 1868 sampai detik ini, Jepang mampu mencengangkan dunia. Jepang menjadi negara yang terdepan dalam aspek IPTEKS. Jepang “membongkar” sistem pendidikannya yang kuno, tradisional, dan feodal (dikenal dengan Terakoya) menjadi ala Eropa/Amerika. Seluruh masyarakat Jepang, dari level rakyat jelata sampai pejabat pemerintah sepakat bahwa pendidikan Jepang harus direformasi secara untuh dan menyeluruh yang disesuaikan dengan dunia Barat, namun tetap bernuansa kearifan kultur Jepang.

Sebenarnya, kita seharusnya tidak perlu jauh-jauh bercermin ke Jepang. Marilah sejenak mengingat ucapan founding father Indonesia, Soekarno. Suatu ketika, Soekarno secara lantang pernah berkata, “Awali langkahmu membangun negeri ini dengan mengajar”. Akhirnya, semangat dan keseriusan Soekarno yang sangat tinggi untukmemajukan bangsanya lewat pendidikan itu dirumuskan secara jelas dalam tujuan nasional Indonesia, yang dicantumkan dalam bagian preambule atau pembukaan UUD 1945.

Alinea ke-4 dari pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan kemerdakaan Indonesia, yaitu “membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

B

mudah. Wajar, karena itu strategi untuk meyakinkan para pemilih dan meyakinkan masyarakat Indonesia. Adanya banyak permasalahan kronis yang harus diselesaikan memajukan kesejahterbila kita tidak ingin aan umum; mencerdasterjerembab dalam kan kehidupan bangsa; ketertinggalan. Bedan ikut melaksanakan Oleh : berapa diantaranya ketertiban dunia yang Husamah mungkin layak kita berdasarkan kemerdesebutkan. kaan, perdamaian abadi Pertama, akses dan keadilan sosial. pendidikan. hingga saat ini banyak Soekarno sadar betul, sebawarga negara yang kesulitan mengaimana pula Fukuzawa Yukichi gakses pendidikan akibat biaya penbahwa mencerdaskan kehidupan didikan yang mahal dan tidak merabangsa, adalah salah satu tujuan tanya fasilitas pendidikan. masalah negara dibentuk atau didirikan. Penini sesuai data Kementerian Pendidididikan sudah pasti menjadi jalan kan dan Kebudayaan menyebutkan paling penting atau sangat krusial. yang menunjukkan hingga akhir Pendidikan bahkan mungkin layak tahun 2013, masih ada 3,6 juta atau dikatakan sebagai satu-satunya 4,5% penduduk Indonesia berusia 15jalan untuk mencapai tujuan itu.

59 tahun yang buta huruf (Republika, Mencerdaskan kehidupan bangsa 28/11/2013). Direktur Pendidikan secara utuh, menurut Soekarno beKesetaraan Direktorat Jenderal rarti mendorong seluruh rakyatnya Pendidikan Non formal dan Informal agar dapat mengakses pendidikan Kementerian Pendidikan dan Keseluas dan setinggi-tingginya, tanpa budayaan bahkan memperkirakan kecuali dan tanpa diskriminasi. setiap tahunnya sebanyak 880.000 Menurut Soekarno negara harus anak di Indonesia berpotensi untuk memastikan bahwa setiap manumenambah angka buta aksara. Jumsia Indonesia, tanpa memandang lah tersebut diperkirakan berasal suku, agama, jenis kelamin, status dari anak-anak di daerah terpencil sosial, dan adat istiadat dapat mengsekitar 300.000 orang dan 580.000 akses pendidikan di semua jenjang. orang anak sekolah dasar Drop Out Guna memenuhi amanat dan target di kelas 1-3 jumlahnya juga sangat tersebut maka diperlukan suatu besar mencapai 1,7% dari 1,29 juta strategi “ampuh” yang ditempuh siswa kelas 1-3 SD. dalam jangka pendek, menengah, Angka putus sekolah pun juga dan jangka panjang. Strategi yang masih sangat tinggi. Menurut diambil dan dijalankan tidak cukup Kementerian Pendidikan dan hanya bersifat pragmatis, apalagi Kebudayaan dari 100% anak yang hanya lip service untuk memoles mengikuti SD, yang berlanjut hingcitra layaknya artis. ga lulus SD hanya 80%. Sementara 20% sisanya putus di tengah jalan.

Masalah Kronis Sudah begitu, dari 80% yang lulus Adalah pasangan Joko Widodo itu, hanya 61% yang lanjut ke SMP dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang dan dari jumlah itu, yang bertahan saat ini terpilih dan dipercaya hingga lulus SMP hanya 48%. rakyat Indonesia untuk menjadi Lalu, dari angka 48% itu, yang presiden dan wakil presiden Repubmelanjutkan ke SMA hanya 21%. lik Indonesia periode 2014-2019. SeSementara dari 21% yang masuk cara praktis, masyarakat Indonesia SMA, hanya 10% yang berhasil menitipkan banyak harapan kepada lulus. Ironisnya, hanya 1,4% yang pasangan yang kebetulan diusung berhasil melanjutkan pendidikan oleh partai “katanya” merupakan ke perguruan tinggi (Berdikari penerus perjuangan dan cita-cita Online, 2014).

Soekarno (yaitu PDI Perjuangan).

Persoalan berikutnya yang sanHarapan tersebut tidak lain adalah gat mencolok mata adalah fasilitas kemajuan Indonesia ke depan, terdan infrastruktur pendidikan serta masuk dalam hal pendidikan.

SDM guru yang belum memadai Tentu saja, harapan ini bukanlah dan merata. Masih banyak sekopekerjaan yang mudah. Pekerjaan lah yang tidak dilengkapi dengan besar telah menanti Jokowi-JK infrastruktur pendidikan yang medalam hal pendidikan. Saya kira, madai, seperti ruang belajar yang pasangan Jokowi-JK juga sangat memadai, buku-buku, perpustamenyadari akan hal itu, meski pada kaan, laboratorium, dan lain-lain. saat kampanye dan debat kandidat Terlalu sering kita menjumpai seterkesan menganggap semua itu

cara langsung atau melalui berita media massa sekolah-sekolah yang tidak layak, rusak, dan hampir roboh. Kondisi ini merata di seluruh Indonesia, bahkan di ibu kota Negara kita, Jakarta.

Guru sebagai pasukan terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa juga masih menyimpan masalah.

Meskipun ribuan sarjana pendidikan diwisuda LPTK-LPTK setiap tahunnya, namun kenyataannya masih banyak daerah yang kekurangan tenaga guru. hal ini jelas menunjukkan lemahnya pola distribusi tenaga guru, sehingga menyebabkan penumpukan tenaga guru di kota besar (dan di pulau Jawa). Permasalahan guru tidak hanya terkait kuantitas tetap juga kualitas dan kesejahteraan. Beberapa penelitian memberikan kesimpulan bahwa kualitas guru di Indonesia sangat rendah, kebanyakan mengajar dengan pola lama dan sekadar gugur kewajiban.

Terlebih bagi mereka yang berstatus guru swasta, guru bantu, dan guru honorer, dimana kesejahteraan dan kualitas menjadi tantangan setiap hari. Tak heran bila banyak dari mereka yang dibebani pekerjaan sampingan untuk menopang ekonomi keluarganya.

Berbagai permasalahan pendidikan tersebut belum termasuk karakter, budi pekerti, norma, dan budaya bangsa. permasalahan tersebut belum juga termasuk rendahnya kualitas perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta (PTN/PTS). Faktanya, masalah karakter menjadi sangat mencolok akhir-akhir ini, ditunjukkan dengan maraknya tauran, bentrokan, kriminalitas, free sex, KKN, dan budaya instant. Terkait Pendidikan Tinggi, sampai saat ini kampus-kampus di Indonesia cenderung tidak dilirik oleh dunia, terlebih hasil-hasil riset dan teknologi yang dihasilkan.

Akumulasi dari rendahnya kualitas pendidikan Indonesia tersebut akhirnya dapat terlihat dari Human Development Report (HDR) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang menunjukkan bangsa yang sudah merdeka sejak 69 tahun lalu ini berada di posisi ke-108 dari 187 negara pada tahun 2013. Peringkat kita jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Nilai Human Development Index Indonesia untuk tahun 2013 adalah 0,684, termasuk dalam kelompok pembangunan manusia yang sedang.

Dosen Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang

Antara Pesta Raffi dan Jokowi

elum lama berselang, rakyat Indonesia disuguhi dua tontonan seremonial berskala nasional. Kedua even yang diabadikan media tersebut adalah pesta pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Gigi) serta pesta pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia. Kedua pesta tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang layak dijadikan bahan pembelajaran.

Pro dan kontra sama-sama menyertai dinamika penyelenggaraan pesta Raffi dan Jokowi. Hal ini tidak berlebihan mengingat keduanya publik figur yang kerap muncul di layar kaca. Sikap pro dan kontra bervariasi bentuknya mulai dari yang rasional berbekal refleksi proporsional hingga sikap emosional yang berlatar kebencian personal.

Semua ini menjadi kewajaran di tengah era keterbukaan informasi dan kebebasan berekspesi. Hal terpenting adalah muara dari apapun sikap publik adalah perbaikan kondisi dan kedewasaan bangsa ke depan.

Refleksi Pesta Raffi Pernikahan Raffi dan Gigi telah menghipnotis masyarakat melalui tanyangan salah satu TV swasta.

Tanyangan tersebut mencakup serangkaian proses mulai dari siraman serta pengajian dan midodareni pada Kamis (16/10) hingga ijab qobul dan resepsi pada Jumat (17/10). Ijab qobul disaksikan langsung oleh Dahlan Iskan (Menteri BUMN) dan Ridwan Kamil (Walikota Bandung).

Satu hikmah positif yang dapat dipetik adalah kesuksesan Raffi di usianya yang masih muda mampu tampil menjadi publik figur. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, bangsa ini menghadapi berbagai masalah terkait pemuda.

Misalnya terkait pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, kekeras-

an remaja, dan lainnya. gan tema ‘Syukuran Raffi berhasil memikat Salam 3 Jari’ diselengmasyarakat melalui garakan untuk menkemampuan akting di gantarkan Jokowilayar kaca meskipun JK ke istana kepresibanyak gosip miring denan serta menunyang mengikutinya. jukkan kedekatan Hal yang disayangsang pemimpin baru kan khalayak umum dengan rakyatnya. adalah penayangan Puncak acara Pesta salah satu TV swasta Rakyat dilaksanakan Oleh : yang berlebihan. Kritik di Lapangan Monas.

Ribut Lupiyanto banyak bermunculan Even ini menyedot dari berbagai kalangan. banyak perhatian Puncaknya Komisi Pepublik baik secara nyiaran Indonesia (KPI) langsung maupun Pusat melayangkan peringatan melalui tayangan media. Terdapat keras terhadap pihak yang meempat prosesi utama yang menjadi nayangkan tersebut. keunggulan pesta rakyat. PerTayangan tersebut dianggap tama, Jokowi-JK diarak dengan telah dimanfaatkan bukan untuk kereta kuda. Arak-arakan kirab kepentingan publik. Frekuensi diiringi berbagai kesenian, sepeti, menurut regulasi adalah milik pubReog Ponorogo, marching band, lik yang harus dimanfaatkan sebedan lainnya. sar-besarnya bagi kemaslahatan Kedua, dibagikan makanan masyarakat banyak Banyak pihak gratis sepanjang perjalanan. Menu menengarai penayangan tersebut makanan rakyat yang dibagikan dimanfaatkan dalam konteks bisnis antara lain bakso, siomay, dan pertelevisian menyangkut daya ketoprak di sepanjang jalan melalui tarik iklan yang tinggi. KPI Pusat 870 gerobak. Ketiga, diselenggaramemutuskan, tindakan penayankannya pentas rakyat dengan dua gan tersebut telah melanggar P3 panggung konser di Monas. Jokowi KPI Tahun 2012 pasal 11 ayat (1) diundang untuk konser bareng serta SPS KPI Tahun 2012 pasal 11 dengan berbagai jenis musik yang ayat (1). Berdasarkan pelanggaran ditampilkan para artis dan musisi tersebut, KPI Pusat memutuskan yang dikoordinasi Slank. Keempat, menjatuhkan sanksi administrasi dilakukan prosesi pelepasan ribuan Teguran Tertulis. Trans TV diminta lampion. Konser ditutup dengan untuk tidak menayangkan kembali pelepasan 14.680 lampion ke udara. dan tidak mengulangi kesalahan Lampion itu menandakan harayang sama untuk tayangan sejenis pan rakyat untuk kepemimpinan atau tayangan sejenis lainnya Jokowi-JK mendatang.

Prosesi pesta rakyat dalam reRefleksi Pesta Jokowi fleksi positif menunjukkan potensi Euforia kemenangan Jokowi-JK kekuatan partisipasi publik dalam yang sempat tertunda meledak dinamika demokrasi. Kehadiran pada pesta rakyat pascapelantikan. relawan ini jika dikelola dengan Pesta rakyat diklaim pelaksanaanbaik dapat menjadi modal positif nya murni dari Gabungan relawan bagi peningkatan partisipasi ke Jokowi-JK yang sudah terbentuk depan.Fenomena relawan mensejak Pilpres. Pesta rakyat denjadi tradisi baik bagi revitalisasi

demokrasi Indonesia. Relawan idelnya hadir tanpa syarat dan murni memberikan dukungan.

Kuncinya Jokowi dan PDIP benarbenar menunjukkan komitmen dan integritas menjaga independensi relawan dan mengelolanya tanpa transaksi dagang sapi.

Pesta rakyat juga tidak luput dari kritik banyak kalangan. Perayaan pelantikan dengan tema pesta dinilai kurang tepat karena dominan unsur hura-hura. Pesta ini menjadi ekspresi euforia kemenangan Jokowi yang dianggap berlebihan dan melukai wong cilik. Kesahajaan Jokowi yang selama ini ditonjolkan justru dapat ternodai dengan even ini. Hal ini diyakini dapat menjadi blunder politik yang kontra produktif.

Disisi lain pesta rakyat dinilai dapat memancing kembali memanasnya bipolarisasi politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). KMP secara manusiawi dapat tersinggung atas pesta rakyat yang dimaknai perayaan kemenangan. Kondisi ini dapat memberikan efek buruk bagi harmonisasi politik dan dukungan program Jokowi ke depan. Jokowi penting menetralisasi kondisi dan langsung menunjukkan gebrakan program dengan melupakan segala perayaan.

Segala dinamika senantiasa memberikan hikmah bagi siapa saja yang mampu berpikir dewasa. Rakyat Indonesia penting diajak untuk selalu mampu melakukan refleksi atas segala kondisi. Bagaimana dapat memetik hal positif serta menolak sisi negatif. Semua ini menjadi kunci penting menuju bangsa yang maju dan berperadaban tinggi.

Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) –Yogyakarta; Kontributor Penulis Buku PRESIDEN JOKOWI: HARAPAN BARU INDONESIA

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Hari Ini Bentuk Alat Kelengkapan Gresik,Bhirawa Meski rapat paripurna pembetukan alat kelengkapan berlangsung kamis ( 30/ 10 ) hari ini, namun hingga kini ketua DPRD belum mendapatkan daftar nama calon anggota dewan yang menempati posisi dari ketua fraksi. Bahkan F-Golkar sebagai partai yang mendapat kursi terbanyak di dewan, mengaku pasrah mengenai jatah ketua komisi.

Informasi yang di himpun Bhirawa, pembentukan alat kelengkapan terutama pada ketua komisi akan berlangsung dengan alot. Karena beberapa ketua fraksi sekarang tengah membangun koalisi, terkait merebaknya kabar bahwa F-PDIP dan F-PAN mendapat jatah ketua komisi.

Dari jatah milik F-Golkar, karena tidak mengambil jatah.

Menurut Ketua DPRD Gresik Ir Abdul Hamid pada wartawan rabu ( 29/10 ) mengatakan, bahwa memang benar besok ( hari ini ) ada rapat pari purna dalam agenda penetapan alat kelengkapan.

“Semoga bisa berjalan dengan lancar, sehingga semua bisa cepat selesai.

Namun sampai saat ini, saya belum menerima daftar anggota fraksi yang anggotanya menempati komisi. Mungkin malam ini, karena nanti ada rapat pimpinan dan ketua fraksi,’’katanya.

Rapat tersebut, salah satunya menentukan komposisi komisi dengan jumlah 11 anggota, dan satu komisi jumlah 13 anggota serta dua komisi jumlah 11 anggota dan 2 komisi jumlah 12 anggota. Juga fraksi mana yang nantinya mendapat jatah ketua komisi, karena hingga sekarang belum mendapat titik temu. Dan rapat pimpinan malam ini, merupakan final komposisi dan formasi tersebut.Q kim

Satpol PP Segel Bangunan Ilegal Gresik,Bhirawa Karena tidak ada izinnya, bangunan ruko milik H. Mansur yang berada di Jl. Veteran, Gresik terpaksa disegel oleh petugas Satpol PP Pemkab Gresik, Rabu (29/10).

Penyegelan itu dilakukan berdasarkanPerda No. 22 tahun 2000, bahwa setiap pendirian bangunan harus dilengklapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Kasi Ops Satpol PP Pemkab Gresik Agung Endro usai melakukan penyegelan mengatakan, bahwa penyegelan itu terpaksa dilakukan karena pemilik bangunan ruko H. Mansur tidak bisa menunjukan surat IMB dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPM) ketika diminta petugas.

“Karena tidak bisa membuktikan izinnya, ya langsung kita segel bersama dengan anak buah,”kata Agung.

Dikatakan Agung, menurut rencana bangunan itu hendak dibangun ruko dengan dua lantai. Setidaknya ada tujuh ruko yang hendak dibangun itu. Karena tidak ada izin IMB nya, meski bangunan itu sudah 7 persen dikerjakan, terpaksa disegel.

Sebelumnya tambah Agung, H. Mansur sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dengan izinnya itu sudah ada apa belum. Kepada petugas katanya izinnya sudah diurus. Namun, ketika diminta untuk menunjukkan. tidak bisa membuktikan.”Selama izinnya belum diurus dan keluar, tetap akan kita segel,” tegas Agung pejabat asal kota Soto Lamongan ini.Q eri

Tertibkan KTL, Petugas Gabungan Sita Barang Dagangan Kota Mojokerto, Bhirawa Satuan Lalu lintas Poles Mojokerto kota menggelar operasi di sepanjang kawasan tetib lalu lintas (KTL) Sedikitnya tercatat, empat pelanggaran berat terjadi saat penertiban, Rabu (29/ 10) kemarin. Pelanggaran yang ditemukan diantaranya, parkir di trotoar dan berjualan di atas trotoar.

Kabag Ops Polres Mojokerto Kota, Kompol Kusen Hidayat mengatakan, penetiban dilakukan bersama dengan dinas terkait. “Kita masih memberikan peringatan terlebih dahulu, besok baru akan kita lakukan penindakan. Khusus pelanggaran di trotoar KTL,” ungkap Kompol Kusen Hidayat.

Kabag Ops menambahkan, meski masih melakukan peringatan namun dalam razia yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto juga melakukan penyitaan dagangan yang berjualan di atas trotoar.

“Kawasan Tertib Lalu-lintas di Kota Mojokerto diantaranya, Jalan A Yani, Jalan Mojopahit Utara hingga Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Bhayangkara, Jalan Pahlawan dan Jalan Raden Wijaya. Pelanggaran lalu lintas ditindak berupa tipiring oleh Satlantas, sedang untuk PKL yang menindak Satpol PP,” kata Kabag Ops. Di sepajang Jalan Majapahit Selatan hingga Utara, petugas melalui microphone memberikan peringatan agar pengguna jalan maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan trotoar untuk memarkir kendaraan maupun menggelar barang datangnya. Meski diakui baru peringatan namun petugas membawa beberapa pigura dan bunga palsu yang digelar di trotoar.

Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Mojokerto, Kadiran mengatakan, razia dilakukan selain menertibkan KTL dari pelanggaran juga mengembalikan fungsi trotoar.

“Mojokerto kota kecil tapi pelanggaran lalu lintas tinggi, banyak protes dari pengguna jalan yang tidak bisa menggunakan trotoar karena digunakan untuk para pedagang menggelar barang dagangannya maupun dibuat parkir kendaraan roda dua,” ungkap Kadiran.Q kar

5

Pemkab Sidoarjo Tidak Contoh Gubernur Jatim Soal Mobil Dinas Pemkab Sidoarjo tidak sungkan dan tidak mencontoh perilaku Gubernur Jatim, Soekarwo, soal mengganti mobil dinas.Sebab mobdin dinas 18 Camat di Sidoarjo, yaitu Toyota Terios yang masih kinyis-kinyis berumur dua tahun, kemarin sudah diganti lagi dengan mobdin baru, Toyota Rush.

Padahal mobil dinas orang nomor satu di Jawa Timur saja, meski sudah berumur dua belas tahun, namun hingga saat ini tidak ganti-ganti. Ia tetap bertahan dan menikmatinya.

PNS sumber Bhirawa berpendapat, mengganti mobil dinas itu idealnya bila sudah 5 tahunan. Sebab mungkin sudah ada salah satu mesin yang sudah aus karena pemakaian, walaupun sudah rutin dalam perawatannya. ‘’Kalau masih dua tahun tapi sudah diganti, itu namanya pemborosan anggaran,’’ pendapatnya, Rabu (29/10) kemarin.

Menurutnya, pejabat di Sidoarjo memang betul-betul dimanjakan dengan mobil dinas. Ia dapat informasi, di Kab Tuban saja, pejabat setingkat eselon tiga saja masih dapat sarana transportasi berupa sepeda motor.

Padahal sarana transportasi berupa sepeda motor, di Kab Sidoarjo hanya diberikan untuk PNS kalangan staf. Malah bah-

ali kusyanto/bhirawa

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, menyerahkan kunci mobdin baru Camat kepada Camat Krian, di pendopo delta wibawa, usai upacara hari Sumpah Pemuda, kemarin. bernur Jatim, Soekarwo. Karena tidak mau dianggap aji mumpung, pakde karwo tetap bertahan dengan mobil dinas bututnya, Toyota Land Cruiser V8 keluaran tahun 2002, peninggalan mantan Gubernur Jatim, Imam Utomo.

Meski usia kendaraan sudah 12 tahun, pernah mogok saat

kan ada juga staf PNS yang tidak bersedia memakainya.

Seperti contoh di kantor BPMPKB Sidoarjo ada sekitar 4 sepeda motor yang dimasukkan gudang karena tidak ada PNS yang memakainya.

Menurutnya, mungkin Pemkab Sidoarjo bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Gu-

mendampingi Menteri dan jok mulai kempes, tapi orang nomor satu di Jawa Timur ini tetap setia menggunakan Mobdin beropol L 1711 BS itu.

Bupati Sidoarjo , Saiful Ilah, sendiri usai menyerahkan mobdin baru untuk 18 Camat ini di Pendopo Delta Wibawa, sempat berpesan agar para Camat

Kejari Buka Gudang Misterius Dalam Kasus Dugaan Korupsi Koperasi Karya Dharma Gresik,Bhirawa Kasus dugaan korupsi Koperasi Karya Dharma Gresik senilai Rp 8 milyar, yang di periksa oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

Akan segera membuka gudang misterius, yang selama ini telah di pedam.

Menurut Kasi Pidsus Wahyudiono pada wartawan rabu ( 29/10 ) mengatakan, bahwa akan membuka gudang untuk mengetahui dokumen koperasi.

Supaya bisa mengetahui, dokumen tersebut ada atau tidak.

Dalam membuka gudang, nanti akan berkordinasi dengan pemda agar gudang bisa dibuka.

Pembukaan gudang ‘misterius’ itu, terperiksa Sentot Supriyohadi dan Menik Sri Rahayu juga ikut mendampingi.

“Mereka kami anggap orang mengetahui, dari hasil pemeriksaan jaksa. Saat diperiksa Sentot mengatakan, yang me-

ngetahui dokumen tersebut adalah Menik. “Menurutnya (Menik) Pak Sentot yang tahu, makanya nanti kita cros cek bersama,’’ujarnya.

Dalam kasus ini, Kejari tidak akan menghentikan kasus ini.

Dan tetap akan tetap bergerak mengusut kasus ini. Hingga saat ini belum bisa menyimpulkan kerugian, karena masih dalam penyelidikan. Kerugian negara juga belum kami temukan, keterangan sementara tidak ada uang negara dari koperasi tersebut. Dan total 8 orang telah diperiksa, tiga orang pengurus yaitu Suryono sebagai ketua,

Kunto sebagai sekretaris dan Sentot Supriyohadi sebagai bendahara. Dua orang staf bendahara Menik Sri Rahayu dan Suyani.

Kemudian Bambang Sugati yang kini sebagai Kepala Dinsos Gresik, juga diperiksa karena menyangkut jabatannya dulu sebagai Kepala Inspektorat, telah memeriksa pengurus koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM M Najikh juga diperiksa sebagai pembina koperasi, sementara Langu Pandingira diperiksa sebagai pelapor dalam kasus ini.

Ditambahkan Wahyudiono, pada intinya kejari tetap terus bergerak. Setelah membuka gudang, di harapkan nanti bisa memdapat titik terang sehingga kasus ini, bisa dinaikkan statusnya. Bersama juga nama tersangkanya, siapapapun orangnya yang jadi tersangka pihak kejari tidak akan tebang pilih. Q kim

Bupati Apresiasi Para Pelajar Sidoarjo, Bhirawa Untuk memberikan semangat kepada para kaum muda, khususnya para pelajar yang masih duduk di bangku SMA dan SMK. Bupati Sidoarjo telah memberikan apresiasi, penghargaan berupa piala dan uang pembinaan, karena telah mensukseskan jalannya program ‘Sidoarjo Youth Festival 2014’ (SYF 2014).

Program SYF 2014 yang diprakarsai oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sidoarjo dengan menggelar berbagaimacam kegiatan, diantaranya lomba menulis cerpen, pidato bahasa Inggris (English Speech Contest), Pasukan Pengibaran Bendera Sang saka (Pasksibraka) serta donor darah.

Proses penghargaan telah diserahkan langsung oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, SH. M.Hum usai pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda ke 86, Se-

lasa(28/10) di Alun-alun Sidoarjo.

Dengan disaksikan Wakilnya MG. Hadi Sutjipto, SH MM dan jajaran Forpimda serta seluruh jajaran SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Ketua DPD KNPI Sidoarjo Ari Suryono, S.Sos menjelaskan kalau para siswa SMA sederajat, telah mendapatkan pelajaran berharga dalam SYF 2014. Pasalnya, dalam program tersebut banyak sekali kegiatan untuk memajukan para siswa.

Yakni, pelaksanaan lomba Engslih Speech Contest yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo bekerjasama dengan KNPI, langsung didatangkan juri Michael Thomas dari Australia.

Tak ketinggalan lomba menulis cerpen juga mendapatkan antusias para pelajar SMA dan SMK negeri/swasta se Kabupaten Sidoarjo. Tema yang sudah ditentukan oleh panitia ‘Sidoarjo Dimata Pemuda’ ternyata tidak menyulitkan para penulis. Wa-

laupun dari segi tata bahasa dan penempatan titik koma masih berantakan. “Namun ide-ide penggalian temanya sangat bagus sekali,” jelas Ari Suryono yang juga menjaba Kepala Kerjasama Kabupaten Sidoarjo.

Adapun nama-nama pemenang untuk lomba menulis cerpen tiga terbaik dari 40 peserta adalah, Juara I Putri Damayanti dari SMAN 2 Sidoarjo. Juara II Ananda Irma Triyanti dari SMKN 1 Buduran dan Juara III Cindy Fitriani Budi Restu dari SMAN 1 Gedangan.

Berikutnya, sebagai pemenang lomba pidato bahasa Inggris, adalah Aisha Jasmine Juara I dari SMAN 2 Sidoarjo, Natasha Lyn dari SMA Untung Suropati Juara II dan Fafli Septianarta dari SMAN 1 Waru Juara III. “Mereka masingmasing mendapatkan piala bupati dan uang pembinaan,” jelas Ari Suryono.Q ach

memanfaatkannya untuk menunjang kelancaran tugasnya.

Sehingga diingatkan agar digunakan untuk keperluan kerja, dilarang untuk keperluan selain kedinasan.

Sementara mobdin Camat yang lama, akan diserahkan pada para Sekretaris Kecamatan sebagai mobil dinasnya. Q ali

Ketimpangan Gender Masih Terjadi di Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa perempuan dan laki-laki sebagi warga negara RI, punya hak dan kewajiban yang sama di segala aspek kehidupan.

Tapi nayatanya, ketidakadilan dan ketidaksetaraan itu, masih jelas dapat dilihat bila dicermati dari angka Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indek Pembanguna Jender (IPJ) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDJ).

Khusus di Kab Sidoarjo pada tahun 2012, IPM telah mencapai angka sebesar 77,57 %, IPJ 67,89 % dan IDJ 63,40 %. ‘’Perbedaan angka IPM, ali kusyanto/bhirawa IPJ dan IDJ itu menandaAli Imron kan masih ada ketimpangan gender, ini harus jadi perhatian kita bersama, karena pada dasarnya IPM tidak akan tercapai dengan baik manakala IPJ dan IDJ tidak terdongkrak untuk naik juga,’’ tutur Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kab Sidoarjo, Rabu (29/10), disela-sela membuka up grading kepempinan bagi lembaga/organisasi perempuan se Kab Sidoarjo, di hotel Sinar Delta Mayang, Sidoarjo.

Karena itu menurutnya, kualitas perempuan harus dibenahi pada seluruh aspek kehidupan, mulai terkecil dari rumah tangga sampah di ranah publik.

Menurutnya itu akan bisa saling terkait dan jadi mata rantai dalam meningkatkan kualitas gender. ‘’Saya sebagai pribadi dan kedinasan, sangat mendukung bila ada upaya pihak yang memberi peluang seluasnya terhadap perempuan dalam ambil peran dalam pembangunan, karena itu perempuan tidak selayaknya lagi dipeta-petakan dari kehidupan sosial, apalagi diperlakukan diskriminatif dalam konteks bermasyarakat berbangsa dan bernegara,’’paparnya.

Tentang kondisi di Sidoarjo sendiri, kata Imron, peran perempuan di rana publik, memang perlu dipertajam dan dipacu lagi khusus pencapaian indek pemberdayaan gender (IDJ) yang sebesar 63, 40 % tadi.

Misal dengan keterwakilan perempuan di legislatif.

Dalam hasil Pileg tahun 2014 ini masih angkanya masih 14 % yaitu 7 orang, dari 50 anggota DPRD di Sidoarjo.

Dalam kegiatan yang diikuti lembaga /organisasi perempuan se Sidoarjo itu,menurut Imron, ini jelas masih belum memenuhi quota 30 % seperti yang diharapkan. Tapi menurutnya, masih ada persiapan dan peluang 5 tahun kedepan untuk capai 30 % yang diharapkan. ‘’ Mudah-mudahan kedepan peranan perempuan lebih adil dan setara dengan laki-laki, agar kaum perempuan bisa meningkatkan kualitas dalam lembaga/organisasi, dalam rumah tangga dan maupun ranah publik,’’ pungkasnya. Q ali

Sidak Puskesmas,Wali Kota Bakal Tambah Jam Pelayanan

kariyadi/bhirawa

Wali kota H Mas’ud Yunus menyalami pasien lansia yang antre di puskesmas Wates, kota Mojokerto, Rabu (29/10) kemarin.

Kota Mojokerto, Bhirawa Wali kota Mojokerto Mas’ud Yunus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Wates, Rabu (29/10) pagi kemarin. Sidak yang dilakukan sebelum jam masuk kerja itu dilakukan untuk mengevaluasi kepuasan dan kenyamanan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ch Indah Wahyu dan Kepala Puskesmas Wates, Walikota langsung menemui pasien yang sedang antre.

“Bagaimana Bu pelayanan di puskesmas ini, puas tidak?” tanya Walikota kepada salah satu lansia yang sedang antre berobat. Satu persatu pasien yang sebagian besar lansia itu disalami orang nomer satu di pemkot Mojokerto tesebut.

Warga mengaku merespon positif pelayanan Puskesmas induk di Kota Mojokerto itu.

Dihadapan Wali kota, Rani salah seoang warga kelurahan Wates mengusulkan penambahan jam operasional. . “Sebaiknya jam operasionalnya ditambah hingga malam. Agar pegawai yang paginya bekerja juga mendapat pelayanan di puskesmas ini,” usul pegawai swasta ini. Ia mengeluhkan harus ijin kantor dulu karena puskesmas Wates hanya buka sampai pukul 13.30 wib.

Walikota langsung merespon usulan warga tersebut. “Saya akan mengupayakan usulan (penambahan jam operasional) itu,” jawabnya. Ini juga penting untuk warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan pada malam hari.

Sehingga warga sekitar Kecamatan Magersari tidak jauhjauh ke RSUD yang terletak di Surodinawan.

Walikota memastikan sebelum menambah jam operasional, pelayanan juga harus disiapkan. “Jangan sampai nanti buka sampai malam tapi pelayanan justru menurun,” tambah Walikota.

Puskesmas Wates termasuk puskesmas yang paling banyak pasiennya. Hingga pukul 9.30 kemarin saja, dari data bagian administrasi puskesmas mencatat sudah 53 pasien yang mendaftar.

Untuk itu Walikota yang juga seorang ulama ini terus berupaya meningkatkan pelayanan agar misi Kota Mojokerto sebagai kota pelayan masyarakat dapat terwujud. Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Disdik Sumenep Tak Mampu Selesaikan Sengketa Lahan SD Sumenep, Bhirawa Sejak tahun 2010, sebanyak 47 kasus sengketa lahan Sekolah Dasar (SD) belum terselesaikan secara tuntas. Dinas Pendidikan (Disdik) setempat hanya bisa menyelesaikan sengketa lahan sebanyak 27 dari 47 gedung SD yang digugat pemilik lahannya. Bahkan, Disdik beralasan penawaran harga ganti rugi terlalu tinggi.

Kepala Disdik Sumennep, Ahmad Sadik mengatakan, pihaknya mengaku mengalami kendala dalam penyelesaian kasus sengketa lahan yang dialaminya.

Salah satu kendalanya, berada dalam nilai ganti rugi yang terlalu tinggi sehingga Dinas Pendidikan tidak mampu dengan alasan harga jauh diatas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Warga yang mengaku sebagai pemilik lahan itu mayoritas meminta ganti rugi yang sangat tinggi, yakn Rp350 ribu per meter, padahal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di daerah tersebut ratarata Rp30-Rp45 ribu per meter. Ini yang menjadi kendala kami dalam menuntaskan kasus sengketa lahan gedung SD," kata Ahmad Sadik, Rabu (29/10).

Karena permintaan ganti rugi terlalu tinggi, Disdik tidak bisa memenuhi permintaan warga, meski sebenarnya anggaran pembebasan lahan untuk sengketa gedung SD itu sudah tersedia. Tapi jika disesuaikan dengan permintaan warga, dana yang tersedia tidak cukup. "Kami tidak bisa mengikuti keinginan pemilik lahan, karena kan harus sesuai dengan NJOP, sementara permintaannya jauh diatasnya," ungkapnya.Q sul

Sulit Cabut Trayek PO Penyebab Kecelakaan Tulungagung, Bhirawa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI sulit melakukan pencabutan izin trayek perusahaan otobus (PO) jika sebagian bus yang mereka operasionalkan menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya. Pertimbangan utamanya adalah masalah lapangan pekerjaan.

“Yang dicabut izin trayeknya adalah kendaraan (bus) yang melakukan kesalahan bukan perusahaannya,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Suroyo Alimoeso, disela peresmian Terminal Gayatri Kota Tulungagung, Rabu (29/10).

Kemarin Suroyo Alimoeso meresmikan terminal tipe A itu didampingi oleh Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. Selain juga Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, Ir Wahid Wahyudi MT. Menurut Suroyo Alimoeso, pencabutan izin trayek PO membutuhkan pemikiran ya-

ng mendalam. “Kalau perusahaannya dipikir dulu dong.

Kalau busnya ada 200, kemudian pengemudinya 200 orang, kernetnya juga 200 orang, terus langganannya ada berapa ratus. Kemudian anak istrinya, coba berapa? Kalikan.

Kalau bisa untuk mengganti untuk mereka tidak apa-apa.

Itu artinya menciptakan lapangan pekerjaan tidak semudah yang dipikirkan,” jelasnya.

Suroyo Alimoeso yang mengaku bakal segera pensiun sebagai Dirjen Perhubungan Darat ini selanjutnya mengungkapkan untuk bus antar provinsi yang melakukan pelanggaran sudah pula dilakukan pencabutan izin trayek.

Kendati dalam pemberian sanksi tersebut harus dilihat

dari beberapa faktor dan kasus-perkasus.

Sebelumnya, Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Ir Wahid Wahyudi MT di tempat yang sama mengungkapkan telah memberikan surat pencabutan izin trayek pada pemilik PO Harapan Jaya terkait bus Harapan Jaya yang mengalami kecelakaan tunggal di sekitar Terminal Bungurasih, Waru, Sidoarjo, Senin (13/10) lalu.

Menurutnya, hasil dari evaluasi kecelakaan tersebut semata-mata karena faktor pengemudi. “Jadi tidak betul kalau suratnya belum sampai ke PO Harapan Jaya. Sudah kami sampaikan pada pemilik bus,” ujarnya.

Selain itu, Wahid Wahyudi kembali menegaskan hukuman untuk PO Harapan Jaya yang berkantor pusat di Tulungagung tidak hanya pencabutan izin trayek bus yang mengalami kecelakaan, tetapi juga penghentian pengembangan usaha selama 12 bulan.

“Ini artinya PO Harapan Jaya tidak boleh menambah

Waspadai Penyakit di Musim Pancaroba Bojonegoro, Bhirawa Memasuki masa pergantian cuaca (pancaroba) seluruh masyarakat di Bojonegoro diminta agar meningkatkan pola hidup sehat. Pasalnya, memasuki Pancaroba seluruh penyakit akan dengan mudah datang dan menyerang masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman (pedesaan).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Insaini menyebutkan, sejumlah penyakit yang harus diwaspadai saat ini di antaranya adalah penyakit ISPA atau infeksi akut saluran pernafasaan, merupakan penyakit yang paling diwaspadai pada waktu pergantian musim. “Itu penyakit-penyakit yang mudah timbul dan menyebar di tengah masyarakat,” ujar Insaini, Rabu (29/10).

Bahkan, lanjutnya, bukan hanya penyakit ispa, namun penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) harus diwaspadai pada musim pancaroba ini. Untuk itu, sambung Insaini, seluruh masyarakat khususnya yang tinggal di pedesaan agar berhati-hati dan meningkatkan pola hidup sehat dengan cara menjaga dan membersihkan perkarangan rumah, kamar tidur, kamar mandi, serta makanan yang akan dikonsumsi.Q bas

wed/bhirawa

Suroyo Alimoeso didampingi Bupati Syahri Mulyo dan Wahid Wahyudi melihat area Terminal Gayatri Kota Tulungagung yang diresmikan kemarin. bus selama setahun ke depan.

Termasuk tidak boleh membeli trayek. Yang ada sekarang kami akan evaluasi selama setahunm,” paparnya.

Pemberian sanksi pada PO Harapan Jaya pasca terjadinya kecelakaan yang mengaki-

batkan tujuh korban jiwa tersebut, tutur Wahid Wahyudi, harapannya agar perusahaan otobus dapat memberi perhatian pada semua unit bus yang dioperasionalkan. Terutama kelaikan kendaraan dan pengemudi.Q wed

Banyak Protes, Dewan Desak Pemkab Tunda Perubahan Arus Lalu Lintas

Pelayanan Secara Online Terancam Tidak Maksimal Malang, Bhirawa Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Saiful Rusdi, usai melakukan hearing dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rabu (29/10) kemarin, mengutarakan, pihaknya pesimis pelayanan online di Kota Malang bisa dilakukan dengan maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Saiful Rusdi, lantaran Kominfo tidak mungkin menerima kucuran anggaran yang cukup.

Karena dalam pangajuannya hanya akan disetujui Rp 10 miliar saja. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan melalui system pelayanan online Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 40 miliar.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, capaian layanan secara online yang diinginkan oleh pemkot Malang itu harus ditunjang dengan sarana yang memadai, karena itu dibutuhkan anggaran yang besar. “Kalau hanya Rp 10 miliar saja, tidak bisa diharapkan pelayanan online di Kota Malang itu bisa dilakukan maksimal. Karena untuk pelayanan online sangat dibutuhkan kecanggihan teknologi,” terang Saiful Rusdi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Teguh Mulyono, anggota Komisi A lainya.

Menurut Teguh, yang juga politisi PDI Perjuangan itu, kalau pelayanan secara online butuh dukungan anggaran, jika anggaran kecil sulit untuk diwujudkan.Q mut

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

nas/bhirawa

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, saat menjalani pemeriksaan gejala stroke gratis yang digelar di Puskesmas Batu, Rabu (29/10)

Penderita Naik, Pemkot Anggarkan Pengadaan Alat Stroke ke RAPBD Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu segera mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat pendeteksi dan penanganan pasien stroke.

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan fakta bahwa jumlah pendeita stroke di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) mengalami peningkatan hingga 10 persen per tahunnya. Apalagi pelayanan kesehaan menjadi salah satu visimisi dari Eddy Rumpoko – Punjul Santoso sebagai Walikota dan Wakil Wali Kota Batu.

Sebagai langkah awal, Dinas Kesehatan Kota Batu mengadakan pemeriksaan potensi stroke gratis. Kegiatan ini diselenggarakan di Puskesmas Batu, Rabu (29/10), dengan mendatangkan 7 dokter ahli saraf dari Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

“Kegiatan serupa (pemeriksaan potensi stroke gratis) juga dilaksanakan di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Hal ini untuk mengetahui potensi warga Kota Batu terhadap serangan stroke,” ujar Wakil Wali kota Batu, Punjul Santoso, yang ikut menjalani pemeriksaan stroke, Rabu (29/10).

Punjul mengatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu visi-misinya bersama walikota selain pendidikan, pemberantasan kemiskinan, dan pertanian. Dan melihat antusiasme warga terhadap kegiatan ini, maka dia akan menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin di Kota Batu.

Tak hanya itu, kata Punjul, selain kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan gratis ini, pihaknya juga akan mengalokasikan anggaran APBD untuk pengadaan alat medis untuk mendeteksi dan menangani para pasien stroke. “Kebetulan saat ini kami (Pemkot Batu-red) tengah melakukan pembahasan RAPBD. Kita akan memasukkan masalah pelayanan kesehatan itu ke sana. Pak Wali kota ini juga akan memahami hal ini, karena masalah kesehatan merupakan visi-misi beliau,” tambah Punjul.

Sementara, ketua Tim Dokter Saraf RSSA, dr.Eko Arisetijono, Sp.S (K) mengatakan, sudah menjadi di dunia medis bahwa pasien stroke terus mengalami kenaikan. Tiap tahun jumlah pasien stroke kenaikan 10 persen. Saat ini pasien stroke yang dilayani di RSSA saja pada tahun 2010 sudah mencapai 1000 pasien.

Itupun pasien yang ditangani di IRNA I RSSA. Padahal di RSSA masih ada paviliun, bedah, dll. “Saya yakin banyak juga pasien yang dirawat di RS lain bahwa penderita yang tidak berobat ke rumah sakit. Sehingga saya yakin jika jumlah penderita stroke bisa dua kali lipat dari angka di atas,” jelas Eko. Ia menjelaskan, tekonologi pengobatan stroke sudah berkembang. Namun demikian penderita stroke masih memiliki tiga kemungkinan.

Sembuh, mengalami kecacatan, atau meninggal dunia. Apalagi stroke tak hanya menyerang orang yang berusia 60 tahun saja. Q nas

Situbondo, Bhirawa Komisi III DPRD Situbondo meminta Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Situbondo untuk menunda perubahan arus lalu lintas dalam Kota Santri, Situbondo. Pasalnya, selain menuai penolakan sebagian warga, infrastruktur perubahan arus lalulintas masih belum memadahi. Selain itu, sejak awal diresmikan banyak menuai pri otes dari kalangan masyarakat, terutama para pedagang.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Ningsih, pihaknya mendukung perubahan arus lalulintas, namun harus tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat Situbondo secara keseluruhan. Ningsih menambahkan, banyak warga menolak perubahan arus lalu lintas tersebut, sehingga harus ditunda terlebih dahulu. “Ini karena perubahan jalur satu arah membebani warga dalam kota dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha saja,” terang Politisi wanita asal PDIP itu.

Oleh karena itu, sambung Ningsih, Komisi III DPRD Situbondo meminta Pemkab melakukan kajian secara mendetail terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat. “Terutama dibidang infrastruktur maupun dampak sosialnya. Dengan demikian perubahan arus lalulintas dapat menguntungkan masyarakat bukan malah sebaliknya, hanya segelintir pengusaha,”

tutur Ningsih lagi.

Informasi Bhirawa menyebutkan, perubahan arus lalulintas dalam kota sempat menimbulkan kerusakan jembatan jalan Cinderawasih, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo.

Bahkan, jembatan berkapasitas 8 ton yang beada di kawasan Kampung Arab itu sempat mengalami penurunan, karena tak kuat dilewati kendaraan bertonase besar.

Akhirnya setelah banyak menuai sorotan miring dari ratusan warga, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Situbondo merubah jalur kendaraan besar dari Jalan Cendrawasih menuju Jalan Akhmad Jakfar. “Sekarang jalan Cendrawasih hanya khusus dilewati kendaraan bertonase maksimal 8 ton saja. Selanjutnya arus kendaraan besar dibelokkan ke Jalan Akhmad Jakfar, timur alun-alun Kota,” tegas Totok, salah satu warga Kelurahan Dawuhan kemarin.

Tak hanya itu saja protes yang dilayangkan masyarakat, perubahan arus lalulintas ini juga sempat menuai aksi protes warga Kelurahaan Ardirejo. Puluhan warga yang mengaku jamaah Sholawat Nariyah berunjuk rasa ke Kantor Pemkab, guna meminta membatalkan perubahan arus lalulintas satu arah.

“Kalau permintaan penundaan ini tidak ditanggapi, kami akan kembali melakukan demo dengan massa yang lebih besar lagi,” tegas Anton, korlap demo.Q awi

sawawi/bhirawa

Sejumlah warga Kelurahan Ardirejo saat melakukan demo menentang perubahan arus jalan ke Pemkab Situbondo.

Penghijauan di Tulungrejo Berubah Jadi Demo Warga Maksud hati ingin melakukan penghijauan di sumber air, namun akhirnya berubah menjadi demo. Hal ini dilakukan saat 400-an warga dusun Gondang desa Tulungrejo kecamatan Bumiaji Kota Batu, Rabu kemarin (29/10).

supriyanto/bhirawa

Salah satu kawasan hutan yang disewakan kepada petani penggarap dan LMDH.

Koordinator HIPPAM dusun Gondang desa Tulungrejo Suwono mengatakan, warga mulai khawatir dengan debit air HIPPAMnya yang debitnya terus menurun.

Sehingga melakukan upaya penghijauan di areal hutan di petak Bon 15, tempat sumber air HIPPAM. Namun ternyata setelah didatangi, penyebab menurunnya sumber air tersebut karena hutan di kawasan sumber air tersebut ditebangi oleh pihak Perhutani.

Bahkan sumber air yang ada

dialirkan melalui pipa untuk mengaliri petak Bon 15 yang diusahakan untuk cocok tanam sayuran.

Saat warga datang ke lokasi sumber air, sejumlah tanaman yang nota bene banyak berfungsi menyimpan air malah ditebangi.

Akibatnya sumber air debitnya menurun. "Lha bagaimana tidak mengecil debitnya mas, wong padang njingglang (pohonnya habis,red). Kalau dibiarkan bisabisa sumbernya hilang," ungkap Suwono.

Tak hanya itu, mengecilnya sumber air tersebut, ternyata sebagian airnya dialirkan untuk membahasi kawasan hutan Bon 15 yang diusahakan untuk tanaman tumpang sari. Lahan tersebut disewakan oleh pihak Perhutani kepada petani pinggiran hutan.

"Ya kontan saja warga marah karena air HIPPAM-nya sangat kecil, sehingga tak mampu mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga dusun Gondang," tuturnya.

Terkait dengan tindakan mengambil sumber air tersebut, warga minta agar Perhutani menghentikan penggunaan air sumber tersebut untuk mengairi lahan tersebut. "Perhutani setuju, dan kami minta agar ada MoU (perjanjian tertulis), agar ketika kami masuk hutan tidak melanggar

aturan. Pak Bambang yang mewakili Perhutani tadi juga sudah setuju dan akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, aparat kepolisian Polsek Bumiaji dan Koramil setempat ternyata menemukan puluhan batang pohon pinus yang ditimbun di lahan Bon 15 yang sedang digarap tanaman tumpang sari. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kapolsek Bumiaji, AKP Sutantyo.

Pihaknya akan memanggil pihak Perhutani dan petani penyewa untuk dimintai keterangan terkait temuan timbunan kayu pinus tersebut. Dugaan sementara, kayu-kayu pinus itu ditebang dari Bon 15 yang digarap untuk tanaman tumpang sari.Q sup

JAWA TIMUR

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

Polres Madiun Tangkap Dua Pengedar Narkoba Kab. Madiun, Bhirawa Petugas Sat Reskoba Polres Madiun, dalam waktu 1,5 jam berhasil menangkap dua tersangka pengedar pil koplo dan sabu di dua tempat yang berbeda, Selasa (28/ 10) malam. Tersangka yang ditangkap pertama adalah pengedar pil koplo.

Yakni Riyanto (30) warga Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Selang 1,5 jam, kemudian petugas berhasil menangkap Asmuni (37), warga Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, selaku pengedar Narkoba jenis sabu.

Menurut Kasat Narkoba Polres Madiun, AKP Basuki Dwi Kuntoro, selain berhasil mengamankan dua tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 35 butir pil koplo dan dua paket sabu. "Untuk tersangka Riyanto, sudah pernah ditangkap dalam kasus serupa tahun 2013 dan divonis 7 bulan penjara oleh pengadilan. Dia kita tangkap di jalan desa Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng. Saat kita tangkap, ia membawa 35 butir pil berlogo LL dalam plastik yang dimasukan dalam bungkus rokok," jelas Kasat Narkoba Polres Madiun, AKP Basuki Dwi Kuntoro, kepada wartawan, Rabu (29/10).

Barang bukti lain yang berhasil diamankan, lanjut AKP Basuki, yakni uang tunai Rp.50 ribu hasil penjualan pil koplo dan dua unit telepon genggam. "Atas perbuatannya, tersangka Riyanto kita jerat dengan pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," tambah AKP Basuki. dar

Banyak Industri Ditengarai Gunakan BBM Bersubsidi Tuban, Bhirawa Dugaan indikasi adanya penyalahguanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh Industrialisasi serta proyekproyek fisik di kabupaten Tuban semakin kuat. Hal ini ditengarai dengan maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi yang ditangkap Polres setempat serta seringnya BBM Subsidi langka.

Indikasi penyalahgunaan tersebut dilakukan, karena harga BBM bersubsidi yang didapat dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mempunyai harga yang jauh lebih murah dibanding harga non subsidi. Hal inilah yang menjadi pemicu marak-

nya aksi penimbunan BBM subsidi, utamanya jenis solar, dan digunakan untuk industri.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, Imron Achmadi, membenarkan kalau biasanya penimbun BBM bersubsidi men-

jual kembali untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih mahal. ”Pelaku industri atau pekerja proyek ya lebih senang beli BBM dari penimbun dari pada beli di SPBU. Karena beli dipenimbun jauh lebih murah,” kata Kabid Perdagangan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban (29/ 10).

Lebih lanjut diterangkan, aksi para penimbun ini pun dirasa cukup meresahkan karena berpotensi pada kesediaan BBM di Kabupaten Tuban akan berkurang. Selain itu hal ini juga tidak dibenarkan

oleh aturan-aturan yang ada. ”Kalau aturan yang ada, boleh beli BBM subsidi tetapi tidak untuk dijual kembali. Atau menggunakan BBM itu untuk usaha kecil masyarakat seperti usaha las, pertanian, atau kebutuhan nelayan,” tandasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Suharyono membenarkan kalau ada beberapa kantong-kantong lokasi penimbunan solar bersubsidi. Tetapi hal itu masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. ”Kami masih menyidiki kantong-kantong penimbunan BBM bersubsidi ter-

sebut,” ungkap AKP Suharyo.

Menurutnya, para penimbun biasanya mendapatkan BBM subsidi ini dengan beragam cara. Contohnya, yang dilakukan Nur Sodik, salah satu penimbun asal Desa Simorejo, Kecamatam Widang, yang ditangkap Polres Tuban beberapa waktu yang lalu. ”Kalau itu tersangka mengelabuhi petugas SPBU dengan berdalih beli BBM subisi untuk HIPPA yang ada di rumahnya, tetapi ternyata ditimbun untuk proyek pengerjaan waduk Jabung di Widang,” terang Kasat Reskrim Polres Tuban ini pada Bhirawa. hud

Gudang dengan SRG Mulai Beroperasi

Ormas GAIB Demo Kejaksaan Sampang Sampang, Bhirawa Kecewa terhadap lambanya pengangan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Sampang. Rabu (29/10) massa yang mengatas namakan ormas gerakan anak Indonesia bersatu (GAIB) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kejaksaan negeri Sampang.

Mereka mendesak Kajari segera menuntaskan kasus-kasus perkara korupsi.

Sebelum mendatangi kantor kejaksaan negeri Sampang, massa GAIB mendatangi komisi I DPRD Sampang menyampaikan surat pernyataan beberapa kasus korupsi yang saat ini lamban ditangani Kejaksaan, mereka mendesak anggota dewan khususnya komisi I segera mendorong penyelesaian kasus-kasus korupsi.

Habib Yusuf koordinator aksi, yang menemui komisi I DPRD Sampang, berharap kinerja DPRD sebagai wakil rakyat segera mendorong pada pihak penegakan hukum di Kabupaten Sampang khususnya kasus-kasus korupsi.

“Berdasarkan data yang kami miliki ada sejumlah kasus perkara korupsi yang ditangani kejaksaan masih belum ada kepastian hanya penetapan tersangka saja, misalnya kasus dugaan korupsi rumah tidak layak huni (RTLH), kasus pengadaan bibit di Dinas pertanian, kasus perkara pesangun dewan 19992004, kasus pengadaan mobil Damkar di BPBD dan lain-lain, hingga saat ini masih belum ada progres penegakan hukumnya,” sebut dia.

Masih dikatakan Habib Yusuf, surat pernyataan kasus-kasus dugaan korupsi yang macet ini kami serahkan langsung datanya pada komisi I DPRD untuk segera ditindaklanjuti, pihaknya memberikan surat pernyataan sikap pada komisi I DPRD yang diterima Kadir politisi PKB. lis

7

suprayitno/bhirawa

Bunda PAUD Lamongan Mahdumah Fadeli bersama Erman Syamsuddin (berkacamata) dan Bupati Fadeli meninjau kreativitas siswa PAUD.

Partisipasi Anak Usia Dini Capai 70 Persen Lamongan, Bhirawa Direktur Pembinaan Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) Erman Syamsuddin pada Kemendikbud menyebutkan angka partisipasi anak usia dini di Lamongan mencapai 70,22 persen. Meski sudah tinggi dibandingkan angka nasional, dia menyebut capaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.

Hal tersebut disampaikan Erman Syamsuddin saat menghadiri Gebyar Kreativitas Peserta dan Pendidik PAUD serta Pengukuhan Bunda PAUD di Pendopo Lokatantra, Rabu (29/10). “Dari data kami, anak usia dini Lamongan termasuk yang terbesar di Indonesia, sekitar 185 ribu. Dengan besarnya anak usia dini tersebut, maka saya kira angka partisipasi yang mencapai 70,22 persen masih perlu ditingkatkan lagi, “ ucap dia.

Dia menyebut ada dua tugas pokok dari Bunda PAUD yang harus dilakukan. Yakni memotivasi para pendidik dan tenaga kependidikan serta menggerakkan berbagai potensi yang ada, termasuk potensi adanya dana desa di tahun 2015. Selain itu, dia menyebut di Dirjen PAUD di di tahun 2015 memiliki anggaran sekitar Rp 4 triliun.

Separo dari anggaran tersebut, akan diperuntukkan bagi guru PAUD. Bupati Fadeli juga menyebut tingginya

kuantitas PAUD di Lamongan. “Secara kuantitas, PAUD sudah tinggi di Lamongan.

Namun kedepan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Karena dari merekalah akan lahir pemimpin-pemimpin baru,“ pesan dia.

Data rinci terkait PAUD di Lamongan disampaikan Kepala Dinas Pendidikan setempat, Bambang Kustiono. Dia menyebutkan jumlah lembaga PAUD baik formal maupun non formal mencapai 2.138 lembaga.

Itu terdiri dari 973 lembaga Taman Kanakkanak (TK), 1.062 lembaga Kelompok Bermain (KB), 11 lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) dan 92 lembaga Satuan Sejenis (SPS).

Sedangkan pendidik PAUD formal dan non formal ada sebanyak 6.627 orang. Terdiri dari 3.409 orang pendidik TK, 2.863 pendidik KB, 42 orang pendidik TPA dan 313 orang pendidik SPS. Sementara peserta didik PAUD mencapai 52.746 anak. Paling banyak sebanyak 30.778 anak peserta didik TK, 18.954 anak dari KB, 221 anak dari TPA dan 2.793 anak dari SPS. Bambang Kustiono menyebut alokasi bagi PAUD dari APBD mencapai Rp 9,2 miliar.

Diantaranya digunakan untuk bantuan hibah TK, bantuan Alat Peraga Edukasi (APE), serta untuk bantuan transport guru TK, KB,TPA dan SPS. yit

Jember, Bhirawa Sehari menjelang peresmian, PT.Pertani dan Bappebti mengeluarkan lima resi untuk dua komuditas gudang untuk sistem resi gudang di kabupaten Jember. "Resi gudang pertama yakni untuk komuditas jagung sebanyak 5,7 ton jagung, kemudian resi yang kedua yakni untuk komuditas gabah sebanyak 5,7 ton dengan nilai komuditas sebesar Rp 276 Miliar," ujar Kepala Disperindag dan ESDM Kab. Jember Drs.Achmad Sudiyono usai peresmian Gudan dengan sistem Resi gudang di Kabupaten Jember, Rabu (29/10).

Menurut Achmad, dengan lahirnya 5 resi di Jember, berarti sistem resi gudang di kab. Jember sudah mulai beroperasi. "Ini sangat membantu para petani yang akan tidak terpengaruh dengan kondisi harga yang merosot saat panen raya tiba.

Mereka bisa menitipkan hasil komuditasnya di gudang dan diganti dengan resi yang bisa diugunkan untuk kebutuhan operasional para petani. Mereka dapat pinjaman hingga 70 persen dari nilai komuditas yang dimiliki," kata Achmad kemarin.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Departemen Perdagangan RI. Yuli Eddy Subagyo. Menurut Yuli, resi gudang pertama terbit hari Selasa (28/ 10) sekitar pukul 17.07 untuk komuditas jagung dan yang kedua resi untuk gabah.

"Komuditas ini sudah melalui beberapa tahapan yang kemudian dikeluarkannya resi tadi dengan komuditas sebesar Rp.278 milyar," ujarnya pula.

Secara nasional, sejak ta-

hun 2009 hingga 2014, telah terbangun 117 gudang secara nasional. Dari jumlah itu, baru 88 yang sudah mendapat ijin Sistem Resi Gudang (SRG) termasuk Kabupaten Jember ini. Dari jumlah itu, sudah 70, 255 ribu ton komuditas yang memiliki resi dengan 5 komuditas. Yakni, Padi, beras, rumput laut jagung dan kopi.

"Dari data tersebut sekitar Rp.353 milyar nilai komuditasnya," terangnya.

Di Jember sendiri, gudang penyimpananya seluar 1000 M2 lebih untuk menampung 2000 ton berbagai komuditas. Selain itu gedungnya kokoh dengan berbagai fasilitas yang ada. Sehingga pemerintah memberikan klasifikasi gudang dengan Sistem Resi Gudang A. "Bukan hanya itu, bangunan Gudang di Jember terbaik di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri ada 20 resi gudang yang sudah berdiri di 18 Kabupaten di Jawa Timur. Dan Jember yang dinilai paling lengkap," tandasnya pula.

Sementara, Bupati Jember yang diwakili oleh Sekkab Sugiarto meminta kepada petani maupun kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas gudang dengan Sistem Resi gudang (SRG) ini. Karena menurut Sugiarto, sangat membantu para petani yang dihantui oleh jebloknya harga disaat panen raya.

"Solusinya ada di gudang ini. Petani disaat harga jatuh, bisa menitipkan komuditasnya di gudang dan mendapatkan resi. Petani bisa memanfaatkan gudang ini secara gratis, dan resi ini bisa diagunkan di bank untuk kebutuhan petani sendiri.

Dan petani bisa menjual komuditasnya disaat harga efi stabil," ujarnya.

BST ke-116, Petani Harus Berwawasan Bisnis Kab. Madiun, Bhirawa Petani saat ini sedang menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini tentunya membuat Petani padi mengalami kesulitan mendapatkan air untuk tenaman padi mereka. Sehingga para petani harus mengeluarkan dana tambahan yang lebih tinggi untuk mendapatkan air pertanian.

Tentunya ini juga berpengaruh pada biaya produksi padi. Untuk itu

tidak ada salahnya kalau petani mentaati pola tanam yaitu PadiPadi-Polowijo. Pola ini diyakini ampuh untuk menekan biaya produksi padi sekaligus untuk memutus siklus hama pada tanaman sekaligus mengembalikan struktur tanah pertanian.

“Yang jelas, petani juga harus berwawasan bisnis. Artinya bahwa petani Kab. Madiun harus memikirkan untung rugi. Dicontohkan, kalau saat musim panen raya harga

hasil panen padi biasanya turun, maka petani jangan langsung menjal hasil panennya, tetapi disimpan dulu nunggu harga gabah kembali stabil untuk dijual,” tegas bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos pada sarasehan pada Bhakti Sosial Terpadu (BST) Pemkab. Madiun putaran ke 116 di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kab. Madiun, Rabu (29/10).

Dijelaskan oleh bupati Muhta-

rom, untuk biaya tanam berikutnya, petani bisa memanfaatkan dana pinjaman di Bank yang suku bunganya relatif kecil. Jangan sampai petani pinjam modal di Bank harian (Bank thithil) hal ini sangat memberatkan. “Karena uang yang kita pinjam belum menghasilkan sesuatu kita sudah dikejar-kejar untuk mengembalikan/mengangsur pinjaman itu. Ya kan,”kata Muhtarom balik bertanya. dar

efi/bhirawa

Sekkab Jember Sugiarto didamping Kepala Disperindag dan ESDM Jember Achmad Sudiyono (berpeci) dan Kepala Bidang Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Departemen Perdagangan RI. Yuli Eddy Subagyo (batik) dan perwakilan dari Pertani saat meresmikan Gudang dengan SRG di Kab. Jember, Rabu (29/10).

Beli Bus dan Dua Mini Bus Baru Buat Kepentingan Kedinasan Demi kepentingan kedinasan, Pemkab Pasuruan kini memiliki bus baru.

Bus yang masih bercat kuning kinclong dan belum ada nomor polisinya tersebut merupakan pengadaan Pemkab Pasuruan 2014 dengan nilai pagu sebesar Rp 500 juta.

hilmi husain/bhirawa

Bus baru bercat kuning kinclong dan belum ada nomor polisinya tersebut masih terparkir di halaman Pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu (29/10).

Keterangan yang dihimpun Bhirawa melalui petugas Satpol PP yang menjaga di pintu masuk Pendopo Kabupaten Pasuruan menyatakan bus baru itu datang sejak tiga hari yang lalu. Kini bus baru yang bertuliskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkapasitas 29 penumpang terparkir di halaman Pendopo Kabupaten Pasuruan. “Bus masih baru, tiga hari lalu datangnya. Saat ini bus masih terparkir di halaman Pendopo Kabupaten Pasuruan,” ujar petugas Satpol PP, Rabu (29/10).

Sedangkan dari data melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Pasuruan, diketahui pengadaan karoseri

medium bus dengan chassis Isuzu NQR tersebut untuk memenuhi kebutuhan Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Pasuruan.

Untuk nilai pagu paket diketahui sebesar Rp500 juta dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp490 juta. Dari sembilan peserta lelang yang, pengadaan bus dimenangkan PT Sentra Bumi Palapa Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp 460 juta.

Tentu saja, keberadaan bus milik Pemkab Pasuruan tersebut, melengkapi dua mobil mini bus yang sudah datang sebelumnya.

Pembelian dua unit minibus

berjenis Comuter Shuttle High Roof keluaran 2014 bertuliskan Pasuruan Maslahat dengan kapasitas maksimal 16 penumpang.

Bupati Pasuruan Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan dibelinya bus maupun mini bus baru itu melalui pengadaan bertujuan untuk mempermudah transportasi SKPD maupun jajaran lainnya di Pemkab Pasuruan jika ada keperluan dinas. Di samping itu juga untuk menghemat pengeluaran anggaran keuangan.

“Para pejabat tak perlu lagi menggunakan masing-masing kendaraan dinasnya. Terlebih ketika dalam perjalanan iring-iringan mobil akan pengguna jalan terganggu. Kalau sudah ada kendaraan besar yang bisa dimuati banyak orang, malah enak dan juga menghemat pengeluaran uang,”

papar Irsyad Yusuf.

Tak hanya itu, di dalam kendaraan mini bus tersebut nantinya juga bisa saling bertukar pikiran tentang langkah-langkah yang diambil untuk pembangunan Kabupaten Pasuruan yang lebih baik. Dua bus yang sebelumnya dimiliki oleh Pemkab Pasuruan ternyata tidak layak.

“Kabupaten Pasuruan memiliki 24 kecamatan. Mengingat jarak tempuh Kabupaten Pasuruan dinilai luas, nantinya dalam perjalanann dinasnya mini bus itu bisa dijadikan ajang saling tukar pikiran. Begitupula dengan bus baru. Sedangkan dua bus baru yang sebelumnya dimiliki Pemkab Pasuruan sudah tak layak serta rencanaya akan dihapuskan lantaran mengirit biaya perawatan,” kata Irsyad Yusuf. hil

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

m ali/bhirawa

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf ketika membuka Pameran Otomotif Surabaya (POS) 2014 (29 Oktober-2 November) di Grand City Surabaya (atas). Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mencoba salah satu mobil yang dipamerkan (kiri).

Kurs JUAL

BELI

USD

12,205.00

12,083.00

SGD

9,592.86

9,490.26

EUR

15,447.87

15,291.04

JPY

11,210.62

11,096.52

GBP

19,685.44

19,483.84

Sumber: Bank Indonesia (20 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

Aspadin Harus Siap Hadapi MEA Surabaya, Bhirawa Pemprov Jatim meminta pelaku usaha yang tergabung dalam Asosisasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Kepala Bidang Standarisasi dan Desain Produk Industri Disperindag Jatim Adolf William Talakua, Rabu, mengatakan, pada saat pelaksanaan MEA tahun 2015 berlangsung maka seluruh distribusi barang dan jasa akan masuk dan keluar Indonesia dengan mudah.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Aspadin untuk mempersiapkan diri sejak saat ini dalam menghadapi kondisi tersebut,” kata Adolf William Talakua usai membuka musyawarah daerah Aspadin Provinsi Jatim, Rabu (29/10). Ia mengemukakan, dalam menghadapi MEA tahun 2015 itu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha, termasuk pelaku usaha Aspadin ini. “Namun demikian kami optimistis para pelaku usaha di Aspadin ini bisa mengatasi itu semua mengingat standarisasi yang sudah dilakukan pada produk yang dihasilkan,” katanya.

Ia mengatakan, meskipun produk Aspadin yang diproduksi tersebut sudah standar nasional, tetapi para pekerja yang terlibat di dalamnya masih belum terstandarisasi dengan baik. Q ma, ant

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5636 ET, a/n Barsi/P. Umtini, Ds. Tanjung Kamal, rw 12/02, Kec. Mangaran, Situbondo No. 1663/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 8635 F, a/n Imam Gazali, Ds. Gebangan, rw 08/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1664/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5166 EH, a/n Oesman Efendi, Kel. Mimbaan rw 23/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1665/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2009, AG6963TV a/n. Malik, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No. 1666/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki Shogun, th. 2000, Hitam, AG6105S, an. Sunawan, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No. 1667/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2009, Hitam, AG3228TI, a/n. Sri Utami, Ds. Wates, Sumbergempol-T.Agung No. 1668/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG5491TE, a/n. Eka Putri Jelitasari, Ds. Wajak Lor, Boyolangu-T.Agung No. 1669/IMB/BI-II/2014

Pertumbuhan Industri Otomotif Terus Berkembang Surabaya, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf optimistis pertumbuhan industri otomotif di provinsi ini kian meningkat pada tahun 2014, karena semakin besarnya tingkat pendapatan masyarakat pada periode tersebut.

“Saat ini Jatim memiliki lebih dari 1 juta kendaraan roda empat. Jumlah tersebut mengalami kenaikan antara 13-18 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya, ditemui pada Pembukaan Pameran Otomotif Surabaya (POS) 2014 (29 Oktober-2 November) di Grand City Surabaya, Rabu (29/30).

Dari jumlah tersebut, ungkap dia, mampu menjadikan Surabaya sebagai kota kedua terbesar setelah Jakarta untuk angka pertumbuhan penjualan kendaraan roda empat.

Oleh sebab itu, dengan di-

laksanakannya pameran yang diadakan di Grand City Surabaya diharapkan bisa mendorong seluruh pemangku kepentingan. “Agenda pameran semacam ini sangat penting bagi pemerintah,” ujarnya.

Hal itu, jelas dia, sekaligus sebagai panggung pemerintah untuk mendorong stake holders guna mengikuti segala peraturan yang berlaku. Bahkan, ajang tersebut juga membantu menampilkan sejumlah program pemerintah.

“Sementara, secara nasional pemerintah pusat yakin sektor industri otomotif tetap

tumbuh atau meningkat 8 persen dibandingkan tahun lalu. Kalau dari sisi produksi ditargetkan naik 9 persen sesuai dengan target produksi Gaikindo 1,25 juta unit hingga akhir tahun,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Operasional Dyandra Promosindo, Bambang Setiawan menyatakan, pameran otomotif itu pada tahun ini juga diadakan di beberapa kota seperti Semarang, Jakarta, Medan, Makassar termasuk di Surabaya pada hari ini. Kegiatan itu didukung potensi dan pangsa pasar industri otomotif Surabaya yang kian besar.

“Kami harap kegiatan ini dapat mendongkrak dan memberikan dinamika baru terhadap perekonomian daerah melalui dampak berkelanjutan yang diciptakan oleh pameran tersebut,” ujarnya.

POS 2014 di Surabaya ditargetkan bisa menarik minat masyarakat lebih besar dibandingkan pencapaian tahun lalu sebanyak 48 ribu pengunjung. Hal tersebut ditunjang 55 perusahaan otomotif yang ikut menjadi peserta pameran di Surabaya.

“Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam rangkaian pameran otomotif. Apalagi Surabaya adalah salah satu pilihan mengingat perekonomian di wilayah ini kian berkembang khususnya bagi industri otomotif untuk ekspansi penjualan,” katanya.

Andalkan HR-V Sementara itu salah satu industri otomotif Honda mengandalkan Honda HR-V Prototype, yang merupakan model Crossover Utility Vehicle

(CUV) pertama Honda di Indonesia. Model ini pertama kali melakukan debut di dunia dalam ajang Tokyo Motor Show 2013 pada 21 November 2013 dengan menggunakan nama Honda Vezel, dan pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2014, yang sekaligus sebagai pertamakali hadirnya HR-V Prototype di Asia Tenggara.

Honda HR-V di rancang sebagai sebuah model yang tidak hanya memenuhi semua yang dibutuhkan dari sebuah CUV, namun dapat membawa standart kualitas tinggi dan performa sporty yang menjadi cirri khas Honda. Untuk pasar Indonesia, Honda HR-V, ditawarkan dalam empat varian yang terdiri dari tipe : 1.5liter A M/T, 1.5liter S M/T dan CVT 1.5liter E CVT serta 1.8liter CVT prestige. Q ma,ant

Realisasi PAD Banyuwangi Capai 92 Persen Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi optimistis mampu memenuhi target Pendapat Asli Daerah yang dibebankan sebesar Rp 225 miliar pada 2014. Musababnya, Dinas Pendapatan Banyuwangi mencatat realisasi PAD hingga triwulan III tahun 2014 menyentuh Rp 109 miliar atau setara 92 persen dari nilai yang ditargetkan. “Secara umum kesadaran masyarakat membayar pajak tertib. Ini membantu mencapai target yang dibebankan,” kata Kepala Dispenda Banyuwangi, Soedirman, Rabu (29/10).

Pendapatan lain-lain yang sah masih berkontribusi paling besar menyumbang PAD. Realisasinya hingga triwulan III sebesar Rp 80 miliar dari target Rp 75 miliar alias melesat hingga Rp 5 miliar. Disusul kontribusi pajak daerah senilai Rp 73 miliar dari target Rp 69 miliar. Adapun target retribusi daerah ditetapkan Rp 64 miliar dan pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan sebesar Rp 15 miliar. “Realisasnya untuk retribusi baru 64 persen dan pengelolaan kekayaan daerah 84 persen,” Kabid Penagihan dan Pelaporan, Fransiska Sudarmi menambahkan.

Menurut Fransiska, berbagai strategi telah dikerjakan buat memacu capaian PAD. Misalnya sosialisasi dan penertiban yang intens. Setiap tahun target PAD yang dibebankan selalu naik seiring realiasasi yang positif. Tahun 2013, realisasi PAD Banyuwangi mencapai Rp 220 miliar. Ia optimistis target PAD bisa terealisasi dalam tempo dua bulan ke depan.

Dalam hal pajak daerah, Soedirman menyoal sikap wajib pajak yang kerap meminta keringanan nominal pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan. Masalahnya, wajib pajak yang demikian justru pemilik aset tanah dengan luas ribuan meter persegi. Pemilik tanah seluas 4.945 meter

persegi dengan NJOP Rp 103 ribu per meter persegi misalnya, terang-terangan minta keringanan PBB. “Padahal PBBnya cuma Rp 509 ribu tiap tahun. Tanah seluas itu pasti pemiliknya orang kaya, saya enggak mau kasih keringanan,” ujar Soedirman.

Contoh lain, kata dia, pemilik tanah 8.830 meter persegi dengan NJOP Rp 335 ribu per meter minta keringanan PBB. Masalah semakin runyam saat proses jual beli tanah tidak mencerminkan nilai transaksi sebenarnya. Menurut Soedirman, modus ini kerap melibatkan oknum notaris PPAT untuk memanipulasi angka Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang wajib dibayarkan kepada pemda dari transaksi tanah tersebut.

“Agar bayar BPHTB tidak besar. Ini jadi masalah dan menghambat realisasi PAD, di sini banyak praktik seperti ini,” ujarnya. Q nan

Antisipasi Peningkatan Petikemas

Pelindo III Tambah Fasilitas dan Peralatan Surabaya,Bhirawa Realisasi arus petikemas dilingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menunjukkan peningkatan, sepanjang triwulan III tahun 2014 tercatat 3.174.574 Teus atau setara dengan 2.603.135 Box. “Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 5% dibandingkan periode yang sama tahun 2013 lalu, dimana tercatat 3.013.609 Teus atau setara dengan 2.479.319 Box” ungkap Edi Priyanto Kepala Humas PT Pelindo III (Persero).

Dari total data arus petikemas tersebut, arus petikemas domestik sampai dengan triwulan III tahun 2014 pada Termi-

nal dan Pelabuhan di lingkungan PT Pelindo III (Persero) tercatat sebanyak 1.817.805 Teus atau setara 1.679.970 Box. Realisasi arus petikemas triwulan III tersebut menunjukkan peningkatkan sebesar 7% apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2013 lalu, tercatat 1.706.152 Teus atau setara dengan 1.587.953 Box. Lebih lanjut ia mengatakan berdasarkan data yang dihimpun Pelindo III, arus petikemas domestik masih mendominasi total petikemas,yakni sebesar 57% (dalam satuan Teus) dan 64% (dalam satuan Box) dari total arus petikemas di pelabuhan terminal yang dikelola PT Pelindo III.

Terjadinya dominasi petikemas domestik dibandingkan internasional disebabkan karena peningkatan arus petikemas pada beberapa pelabuhan di wilayah Pelindo III diantaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Kotabaru (Batulicin), Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Lembar serta Pelabuhan Maumere disebabkan oleh adanya tren kontainerisasi.

Sedangkan realisasi arus petikemas internasional sampai dengan triwulan III tahun 2014 tercatat sebanyak 1.356.768 Teus atau 923.165 Box. Q ma

achmad basir/bhirawa

puluhan pelanggan hadiri undangan PT PLN Area Bojonegoro, dalam acara temu pelanggan bersama memajukan kelistrikan Indonesia di hotel aston setempat.

Konsumsi Listrik Tumbuh 13,36 Persen Bojonegoro, Bhirawa PT PLN (Persero) Area Bojonegoro mencatat, pertumbuhan konsumsi listrik diwilayah kerjanya meliputi Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan selama Januari hingga akhir September 2014 mencapai 13,36 persen. Humas PT PLN Area Bojonegoro, Widianto mengatakan, sampai dengan akhir bulan September total pemakaian listrik ditiga kabupaten tersebut mencapai 1.981.431.810 Kwh (kilo watt hour).

“Jika dibandingkan tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 13.36 persen,” kata Widianto kepada Bhirawa usai acara temu pelanggan di Hotel Aston, Rabu (29/ 10). Menurutnya, factor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi listrik diantaranya, pertumbuhan sektor industri diwilayah pantura Tuban dan Lamongan, pembangunan sektor migas di Kabupaten Bojonegoro dan peningkatgan rasio elektrikasi. “Rasio elektrifikasi atau prosetas kepala keluarga yang telah berlistrik di kabupaten Bojonegoro sebesar 72,95 persen, Tuban 70,95 persen dan La-

mongan 82,43 persen. Dibanding tahun 2013 dengan rasio elektreifikasi rata-rata naik 2,13 persen,” ujarnya.

Dikatakan, untuk konsumsi listrik terbesar masih didominasi pelanggan tarif industri meliputi semen Indonesia dan semen holcim sebesar 1.171.589.789 kwh.

Untuk mengantispasi hal tersebut, PT PLN Area Bojonegoro menyediakan cadangan daya sebesar 860 MVA (Mega Volt Amhere). “ Daya terpasang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk tiga Kabupaten.Saat ini daya maksimal pada baru sekitar 360 MVA, sehingga masih terdapat surplus daya 500 MVA,” imbuhnya. Selain itu, PT PLN area Bojonegoro juga melaksanakan kegiatan sosial seperti pendistribusian air bersih diwilayah kekeringan, donor darah dan pengajian umum. Kami tumbuh bersama pelanggan oleh karenanya pihaknya ingin semkin mempererat komikasi dengan pelanggan,sesuai dengan tema hari listrik nasional (HLN) ke 69 tahun ini ”Bersama memajukan kelistrikan Indonesia”. Q bas

Dishutan Tak Batasi Peternak Masuk Hutan Batu, bhirawa Musim kemarau yang berkepanjangan membuat persediaan hijauan (rumput maupun daun) pakan ternak mulai sedikit. Kondisi ini membuat Dinas Kehutanan dan Pertanian (Dishutan) memberikan kemudahan kepada peternak untuk mencari rumput di hutan. Sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian (Dishutan), Arif As Sidiq mendengar keluhan dari para peternak yang mengaku kesulitan untuk mencari pakan ternak, karena rumput di sekitar sudah mulai mengering karena kemarau panjang. Sehingga salah satu alternatifnya adalah mencari rumput di hutan.

“Pakan ternak memang menipis karena tanahnya kering, sehingga pertum-

buhan rumput juga kurang bagus. Alternatifnya peternak mencari rumput di hutan, karena di dalam banyak rumput dan semak yang cukup,” terang Arif As Sidiq, Rabu (29/10). Selain menanam rumput di teras ladang, petani juga menanam rumput di pinggiran hutan dan sungai dalam hutan. Sehingga kalau akses mereka ke hutan dibatasi, maka akan mengancam ketersediaan pakan hijauan ternak. “ S a y a sudah komunikasikan dengan pihak Perhutani, prinsipnya tidak ada masalah. Tentunya Perhutani juga mengharapkan mereka juga ikut menjaga hutan. Jangan justru ikut andil merusak hutan,” tegas Arif.

Dari pantauan bhirawa, sejumlah kawasan hutan

memang dimanfaatkan untuk menanam rumput, seperti di kawasan hutan desa Tlekung, wilayah lereng gunung Panderman, Coban Talun, dan gunung Banyak.

Umumnya petani menanam rumput gajah.

Tak hanya di wilayah kota Batu, di kawan hutan Pujon juga banyak dimanfaatkan peternak untuk menanam rumput gajah.

Rumput dari kawasan hutan ini merupakan sumber utama pakan hijauan ternak, khusus peternak sapi perah. “Kalau sampai dilarang masuk hutan, maka otomatis ketersediaan pakan ternak sangat tidak mencukupi. Saat ini saja masih harus membeli jerami dan tebon jagung untuk memenuhi pakan ternak,” ungkap Majid, peternak asal Pujon. Q sup

OLAHRAGA

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

LINTASAN

Banten Optimistis Tiga Besar Kejurnas Junior Tangerang, Bhirawa Tim basket Banten optimistis meraih posisi tiga besar pada Kejurnas Junior 2014 yang digelar di sebuah lapangan di BSD City, Kota Tangerang Selatan.

"Bila dilihat dari hasil pertandingan awal dan peta kekuatan lawan, maka target juara dapat diraih," kata pelatih putri tim basket Banten Eben Hermanus di Tangerang, Rabu.

Pengprov Perbasi Banten menggelar Kejurnas U-15 dan U-18 pada 28 Oktober 2014 hingga 5 November 2014 pada dua arena terpisah.

Sedangkan tim yang sudah bertanding berasal dari 10 provinsi yakni dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Papua Barat dan Jawa Tengah serta tuan rumah Banten.

Eben mengatakan kekuatan lawan seimbang dengan tim tuan rumah meski DKI Jakarta, Sumut dan Jatim dalam laga pamungkas lebih unggul.

Namun target tersebut optimistis diraih oleh tim putra U-18 karena mampu menumbangkan Sulteng dengan skor 75-50.

Demikian pula tim putri tuan rumah U-15 dapat menjungkalkan DKI Jakarta dengan skor 62-40 pada pertandingan hari pertama.

Meski begitu, katanya, bahwa tim Jabar dan Jatim untuk putri dianggap tangguh dan mereka lebih banyak pengalaman dan jam bertanding.

Padahal sebelumnya, ketua Panpel Kejurnas Junior 2014, Wawan Mulyana mengatakan Kejurnas U-15 putra diikuti tim dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Sedangkan untuk putri U-15 diikuti tim dari Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Wawan mengatakan Kejurnas U-18 putra diikuti Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Q ant

Kirim 17 Pemanjat, FPTI Jatim Incar Empat Emas Surabaya, Bhirawa Keberhasilan pemanjat Jatim meraih tiga medali emas di Kejurnas tahun lalu, menjadi tolok ukur bagi Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jatim untuk bisa meraih empat emas di Kejurnas yang akan digelar di Nanggroe Aceh Darussalam, 31 Oktober hingga 6 November 2014 mendatang.

Untuk merealisasikan target tersebut, pelatih tim panjat tebing Jatim Ronald Novar Mamarimbing akan mengirimkan 17 atlet yang selama ini

berlatih di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim.

Pada Kejurnas kali ini Jatim mengandalkan nomor "speed world record" menjadi salah

satu tumpuan mengejar medali emas, selain nomor "boulder" (jalur pendek) putra dan "lead" (rintisan) putri. "Persiapan anak-anak sudah maksimal, baik dari sisi fisik maupun teknik. Kami berharap mereka bisa memenuhi target empat medali emas," katanya, Rabu (29/10).

Saat disinggung mengenai pesaing terberat Jatim, mantan atlet nasional itu menyebut Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan

DKI Jakarta. "Dalam berbagai kejuaraan, kami sudah sering ketemu dan tahu kekuatan masing-masing," katanya.

Selain persiapan teknis, lanjut Ronald, pihaknya juga mengantisipasi faktor nonteknis, terutama cuaca, yang bisa mengganggu kondisi fisik atlet.

Sementara itu, Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid berharap para atlet mampu mengembalikan kejayaan prestasi panjat tebing Jatim seperti beberapa

tahun lalu.

Sebelum jeblok pada PON 2012 di Riau, atlet panjat tebing Jatim selalu mendominasi berbagai kejuaraan tingkat nasional dan menjadi tulang punggung kekuatan tim Indonesia di ajang internasional. "Saya yakin target empat medali emas di kejurnas kali ini bisa dicapai. Panjat tebing tetap menjadi salah satu cabang olahraga andalan Jatim pada PON 2016 di Jawa Barat," katanya. Q wwn

Batalyon Infanteri-5 Marinir Juarai Lomba Renang Laut

PB PSI Incar Medali Perak Sea Games Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Squash Indonesia (PB PSI) mengincar dua medali perak dari beregu putra-putri dan satu perunggu dari individu pada cabang olah raga squash di pesta olah raga Asia Tenggara, SEA Games 2015, di Singapura.

"Nanti akan diperebutkan lima emas di cabang olah raga squash, namun kami incar dua perak dari beregu putra-putri dan perunggu dari individu," kata Manajer tim Pelatnas squash SEA Games PB PSI Sandy Suryo di Jakarta, Rabu.

Sandi mengatakan target yang kami persembahkan tidak mau berlebihan karena saat ini Malaysia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang terkuat serta rangking pertama dunia dalam cabang olah raga squash.

"Tim Putri Malaysia sudah menjadi rangking pertama dan putranya masuk dalam sepuluh besar sehingga membuat kami kesulitan untuk menargetkan emas namun bila Tim Merah Putih sudah masuk final maka lain ceritanya," katanya.

Dia mengungkapkan bahwa Tim Squash Malaysia telah melakukan pembinaan yang serius dan di dukung sepenuhnya oleh pemerintah.

"Tim Putri Malaysia Nicol David pernah menjadi juara dunia tujuh kali berturutturut dengan pembinaan yang sangat dini serta baik dan Indonesia sudah sangat ketinggalan," katanya.

Dia mengatakan atlet kami sudah mulai pemusatan latihan sejak awal Mei tahun ini agar setiap atletnya memiliki kemampuan yang sempurna dan bisa mempersembahkan yang terbaik untuk negara.

"Kami melihat potensi, kemampuan dan jam terbang atlet kami dan saya yakin optimistis bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia," katanya.

Dia mengatakan PB PSI akan menurunkan empat atlet putra dan empat atlet putri untuk nomor beregu dan individu.

"Nantinya akan dimainkan dua tunggal putra-putri dan untuk beregu putra-putri dengan komposisi tiga pemain satu cadangan," katanya.Q ant

9

Pemain Arema Cronus saat sesi latihan dan diharapkan tidak menghiraukan hasil pertandingan tim lain.

Ceo Arema: Jangan Hiraukan Hasil Tim Lain Malang,Bhirawa CEO Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, Iwan Budianto, menginstruksikan seluruh pemain dan tim pelatih tidak menghiraukan hasil pertandingan tim lain, bahkan harus fokus pada pertandingan terakhir babak delapan besar meladeni Semen Padang.

"Pertandingan terakhir ini ibaratnya laga final karena akan menentukan lolos tidaknya Arema ke babak selanjutnya (semifinal) Liga Super Indonesia (LSI) 2015. Kami harus memenangkan pertandingan ini, meski hanya dengan hasil imbang, kemungkinan besar Singo Edan sudah lolos semifinal," kata Iwan Budianto di Malang, Rabu.

Untuk bisa fokus pada pertandingan dan meraih kemenangan, katanya, pemain maupun pelatih jangan melihat atau menghiraukan hasil pertandingan tim lain karena yang terpenting semua pemain harus fokus pada kemenangan dan lolos ke semifinal.

Dari perjalanan selama musim kompetisi, Arema menorehkan prestasi terbaiknya, mulai dari juara paruh musim wilayah barat LSI, juara pada akhir kompetisi wilayah barat dan lolos babak delapan besar, serta juara putaran pertama babak delapan besar. "Kami inginnya selalu terbaik. Dari juara wilayah barat, juara delapan besar dan tentunya juara ISL," tegas Iwan.

Melawan Semen Padang, katanya, Arema diharapkan bisa melanjutkan tren juara tersebut. Saat ini Arema masih berada di puncak klasemen delapan besar grup K dengan 10 poin, diikuti Semen Padang dan Persipura yang sama-sama menorehkan sembilan poin.

Arema bisa keluar menjadi juara grup K babak delapan besar jika mampu meraih tiga poin dari Semen Padang. Bisa saja hanya imbang, namun di pertandingan lain Persipura Jayapura kalah atau imbang dari Persela

Lamongan. Namun, jika kalah atau imbang, dan Persipura menang atas Persela, tren posiitf Arema akan terhenti, bisa jadi Arema gagal lolos ke semifinal.

Sementara itu pelatih Arema, Suharno mengatakan Arema dan Semen Padang samasama memiliki peluang lolos, sehingga laga terakhir ini memiliki tensi yang tinggi. Dalam pertandingan ini, tim menang adalah tim yang bisa tenang dan lepas dari beban.

"Kami memang butuh kemenangan, tapi kami tidak boleh tegang dan terbebani, harus bermain tenang, sekalipun dituntut menang.

Dalam pertandingan yang memiliki tensi tinggi, menit-menit awal dan menit-menit akhir merupakan waktu yang paling rawan, sehingga anak-anak harus fokus sepanjang 90 menit pertandingan," tegas Suharno.

Dari persaingan tiga tim yang memiliki peluang lolos semifinal di grup K, yakni Arema Cronus, Semen Padang, dan Persipura Jayapura, sebenarnya Arema yang paling sulit lolos ke semifinal, meski saat ini tim berjuluk Singo Edan itu berada di puncak klasemen grup K, dengan 10 poin, namun perjuangan Arema tidak mudah.

Dari sisi peluang, Persipura yang paling mudah lolos ke semifinal karena Persipura melawan Persela Lamongan. Meskipun bermain di Lamongan, Persipura diprediksi bakal menang di pertandingan tersebut, sebab Persela bermain tanpa beban dan tanpa kepentingan karena tidak mungkin lolos ke babak selanjutnya.

Sedangkan Arema harus bertandang ke markas Semen Padang dan tim tuan rumah juga berpeluang lolos ke semifinal, sehingga tim berjuluk Kabau Sirah itu akan tampil ngotot untuk meraih kemenangan karena tiga poin yang bisa menjamin Semen Padang lolos.

Bahkan, Semen Padang lebih diuntungkan karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Q ant

Surabaya, Bhirawa Batalyon Infanteri-5 Marinir menjuarai kompetisi renang laut pada lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Korps Marinir tahun 2014 di Pantai Marina Ancol, Jakarta Utara, Rabu.

Siaran pers yang diterima Antara dari Dinas Penerangan Korps Marinir menyebutkan lomba renang laut dengan jarak tempuh 600 meter itu dibuka Inpsketur Korps Marinir Kolonel Marinir Bambang Priambodo mewakili Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington.

Kegiatan itu disaksikan Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Purwadi, Komandan Kontingen Pasmar1 Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto, para asisten Pasmar-1, Wadan Kontingen Letkol Mar Sumantri, dan para komandan di satuan Pasmar-1.

Lomba itu diikuti 15 tim/ batalyon yaitu enam tim dari Pasmar-1 Surabaya, enam Tim dari Pasmar-2 Jakarta dan tiga Tim dari Brigif-3 Marinir Lampung. Masingmasing tim/batalyon beranggotakan 50 perenang meliputi Danyon, Pasi Ops, satu Danki, dua Danton, 10 Bintara, dan 35 Tamtama.

Saat aba-aba (komando) start dimulai, seluruh peserta masuk ke laut dan berenang menuju tengah laut sejauh 300 meter, setelah sampai di jarak 300 meter, para perenang putar balik berenang menuju garis fin-

ish di bibir pantai.

Ketika para perenang sedang berlomba, suporter dari Pasmar-1 dipimpin Letkol Mar Irpan Surya Ali Nasution yang berada di bibir pantai meneriakkan yel-yel dan lagu-lagu untuk membangkitkan semangat bertanding bagi para perenang.

Setelah diadakan penghitungan waktu, prajurit "Srigala Putih" dengan Komandan Batalyon Letkol Marinir Rudi Harto Marpaung itu berhasil menyabet juara pertama dengan catatan waktu 14 menit 10 detik 32 seconds.

Selanjutnya, juara kedua direbut oleh Batalyon Infanteri-1 Marinir dengan catatan waktu 14 menit 16 detik 57,5 seconds, dan Batalyon Infanteri-3 Marinir harus puas sebagai juara ketiga dengan catatan waktu 14 menit 58 detik 90 seconds.

Untuk kategori perorangan, juara pertama direbut Praka Mar M. Saifudin dari Yonif-5 Mar dengan catatan waktu 11 menit 58 detik 23 seconds, lalu juara kedua diduduki Pratu Mar Agus Tri W dari Yonif-5 Mar dengan waktu 12 menit 32 detik 11 seconds.

Sementara itu, Praka Mar Suyitno dari Yonif-1 Mar harus puas sebagai juara ketiga dengan catatan waktu 12 menit 38 detik 77 seconds.

Juara Menembak Selain cabang renang laut, lomba Binsat Korps Marinir 2014 juga mempertandingkan cabang menembak, dayung, kebut gunung dan halang rintang. Q ant

Persela Incar Kemenangan Lawan Persipura Jayapura, Bhirawa Persela Lamongan mengincar kemenenangan perdana dalam laga delapan besar Liga Super Indonesia (LSI) ketika menjamu Persipura Jayapura, Papua, di Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur, Rabu sore.

"Kami inginkan kemenangan saat menjamu Persipura sore ini," kata Asisten Pelatih Persela Lamongan Didik Ludianto ketika dihubungi dari Jayapura, Papua, Rabu.

Ia mengatakan Pelatih Eduard Tjong dan pemain Persela Lamongan berkomitmen untuk memberikan hasil positif dilaga akhir delapan besar menjamu tim asal Papua itu.

"Laga akhir ini, kami ingin berakhir dengan "happy ending", " katanya.

Mengenai laga tersebut tidak lagi mempengaruhi klasemen sementara grup dan Persela dikabarkan akan melepas pertandingan itu untuk membantu Persipura lolos ke babak selanjutnya, Didik mengatakan informasi tersebut tidak benar.

"Isu itu tidak benar. Persela adalah tim yang profesional, kami telah berkomitmen untuk mengakhiri laga dengan poin penuh dari Mutiara Hitam," katanya.

Sementara untuk kesiapan pemain, Didik yang sempat mengambil alih pelatih kepala saat Gomes de Olivera didepak oleh Persela pada musim lalu itu mengatakan bahwa semua pemain siap hanya ada satu-dua pemain yang dikabarkan kurang fit.

"Nanti rapat terkahir sebelum laga dimulai, kami akan menentukan pemain-pemain yang akan turun menghadapi Persipura," katanya.

Didik juga menyampaikan bahwa Persipura merupakan tim yang kuat meskipun pada babak penyisihan lalu Persela sempat mengalahkan tim yang saat itu dilatih Jacksen F Tiago.Q ant

Pemkab Lumajang Segera Sinkronkan SKPD dengan Kabinet Kerja Pemkab Lumajang segera melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap postur Kementerian di era kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berubah, setelah kini terbagi 34 Kementerian dan Kementerian Koordinator. Sejumlah kementerian digabungkan dan ada juga yang dipisah. Dan perubahan ini akan berdampak terhadap konfigurasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintahan Daerah. ‘’Postur kementerian pasti akan mengubah konfigurasi SKPD di daerah, termasuk di Pemkab Lumajang,’’ jelas Wakil Bupati Lumajang Drs H Asat Malik, Mag Lebih lanjut As’at Malik mengungkapkan pihaknya hingga saat ini masih mempelajarinya. ‘’Karena ada bagian-bagian yang bisa digabungkan,’’katanya. Otomatis akan mengubah infrastruktur yang ada di bawah akan membutuhkan penyesuaian juga.

Namun demikian, pihaknya ma-

sih menunggu juklak (petunjuk pelaksanaan, red) dari pusat terlebih dulu. ‘’Saya melihat nantinya postur SKPD juga berpotensi berkurang juga,’’ tambahnya. Dicontohkannya, penggabungan kementerian satu dengan lainnya, dan pemecahan Kementerian dengan digabu-

Wakil Bupati Lumajang Drs As’at Malik

Ketua Bappekab Lumajang Ir Indah Amperwati

ngkan dengan Kementerian lainnya akan memiliki konsekwensi perubahan sistem tata kelola structural pemerintahan di bawah. Misal, Kebudayaan diga-

bungkan kembali dengan Pendidikan dasar dan Menengah, ‘’Ini bagaimana nantinya, ya ditunggu saja. Tidak repot kok,’’imbuhnya.

Karena kalau postur SKPD bisa

digabung saja atau dipecah.

Menyangkut apakah ada perubahan nomenklatur anggaran untuk SKPD, yang saat ini nota keuangan RAPBD Tahun 2015 telah diajukan ke DPRD Kabupaten Lumajang untuk dibahas, Asat Malik Wabup menyampaikan, masih akan dikonsultasikan. ‘’Karena pembahasan yang sudah berjalan, jelas tidak mungkin di rubah,’’bebernya.

Ataupun kalau pun bisa berubah, tidak mungkin bisa persis sama 100 persen. ‘’Di daerah-daerah pembahasan RAPBD sudah banyak yang hampir selesai,’’ terangnya.

Namun, lanjut Wabup Lumajang, pihaknya mengaku tidak mau berandai-andai terlebih dulu dan tetap memilih untuk menunggu petunjuk dari pusat saja. ‘’Hanya saja, yang jelas nantinya tidak akan ada ego sektor karena

dibawah sudah berjalan,’’paparnya. Apalagi masih ada Perubahan APBD di akhir tahun pelaksanaan yang masih bisa disesuaikan. ‘’Kalaupun nomenklatur tidak berubah saat ini, Perubahan APBD mendatang masih bisa dirubah,’’ungkap Asat Malik Wabup.

Sementara itu, Ir Indah Amperawati Masdar, Msi Kepala Bappekab Lumajang menyatakan, perubahan konfigurasi SKPD di Pemerintahan Daerah menyesuaikan perubahan Postur Kementerian baru, secara kelembagaan masih ditunggu petunjuknya terlebih dulu. ‘’Yang jelas menunggu petunjuknya dari Pusat,’’katanya.

Seraya menegaskan tidak akan merubah nomenklatur anggaran yang saat ini sudah masuk tahapan pembahasan di DPRD Kabupaten Lumajang. Q yat, adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Pabrik Bakar Hutan Disanksi Sita Aset Jakarta, Bhirawa Kepala Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf, perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan tidak cukup dipenjarakan, tetapi diikuti sanksi penyitaan aset perusahaan tersebut.

“Aset-aset perusahaan perkebunan yang melanggar perundang-undangan tersebut disita, sehingga menimbulkan efek jera dan mengurangi kerugian negara dan masyarakat,” katanya usai peluncuran Buku Paduan Praktis Pengenalan Sektor Kehutanan Bagi Kalangan Perbankan di Jakarta, Rabu (29/10) kemarin.

Ia menjelaskan, selama ini, perusahaan-perusahaan yang melakukan perluasan perkebunan dengan membakar lahan dan hutan telah menimbulkan malapetaka kabut asap, kekeringan dan lainnya bagi masyarakat.

“Aset-aset perusahaan perkebunan yang dijaminkan kepada perbankan dapat rampas untuk negara, perusahaan tersebut harus membayar kompensasi kerusakan hutan akibat aktivitas perusahaan tersebut,” ujarnya.Q ant

Pelaku Bully Dikenai Pasal Pornografi Cemarkan Nama Baik Presiden Jokowi Jakarta, Bhirawa Pelaku “bullying” atau penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo yang sudah ditahan pihak Mabes Polri akan dikenakan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

“Pasal yang dikenakan adalah pasal 29 pornografi, ancaman hukuman 12 tahun penjara,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Kamil Razak di Mabes Polri, Rabu (29/10) kemarin.

Kamil mengatakan pelaku bully dengan inisial MA ditangkap setelah ketua tim kuasa hukum Joko Widodo, Henry Yosodiningrat, melaporkan perbuatan tersangka berinisial MA ke pihak kepolisian pada 27 Juli 2014 kemudian MA ditahan

pada Kamis, 23 Oktober 2014.

“Henry Yos mendapatkan info yang berisi penghinaan kepada Jokowi dari temannya kemudian melaporkannya,” kata Kamil.

Kamil mengatakan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, pihak kepolisian langsung melakukan pelacakan terhadap pelaku pembuat dan pengedit foto pornografi itu.

Sedangkan barang bukti yang disita atas penangkapan MA adalah akun jejaring sosial Facebook milik tersangka.

Kamil mengatakan belum

antara foto

Presiden Joko Widodo menyalami warga ketika akan mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Sinabung, Karo, Sumut, Rabu (29/10). Kunjungan Presiden Joko Widodo ke sejumlah lokasi pengungsian tersebut untuk melihat langsung kondisi pengungsi sekaligus memberi bantuan.

Kunjungan Jokowi Disambut Antusias Medan, Bhirawa Kedatangan Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, menarik perhatian masyarakat.

Ketertarikan itu terlihat dari kehadiran ratusan masyarakat ke Lanud Soewondo Medan, Rabu, yang menjadi lokasi pendaratan pesawat yang dinaiki Presiden Joko Widodo dan rombongan.

Khairani, warga Desa Kedai

Durian, Kecamatan Delitua mengatakan, awalnya ia berencana membawa cucunya ke salah satu pusat keramaian di Jalan Mongonsidi Medan.

Namun ketika melintasi Lanud Soewondo, ia mendapatkan informasi jika Presiden Joko Widodo akan mendarat untuk berkunjung ke Karo.

Disebabkan ingin melihat langsung Presiden Joko Widodo, ia sengaja berhenti untuk berkumpul dengan mas yarakat lainnya.

Manfaatkan DBHCHT

BLH Kota Blitar Beri Pelatihan Pemanfaatan Sampah Anorganik Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Blitar menyelenggarakan Pelatihan Pemanfaatan Sampah Anorganik, Selasa-Rabu, tanggal 28-29 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar.

Pada kesempatan itu juga Pemerintah Kota Blitar menyerahkan bantuan dua belas mesin jahit kepada lima kelompok dari perwakilan. Pemberian bantuan ini, diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan dan juga sebagai peluang usaha untuk kelompok masyarakat.

Dalam pelatihan yang diikuti oleh 73 peserta itu, dihadirkan praktisi yang telah berpengalaman dalam mengelola sampah dari Bank Sampah Bina Mandiri Kota Surabaya. Pande Ketut Suryadi. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar menyebutkan melalui kegiatan ini diharapkan ada peningkatan ketrampilan masyarakat dan guru Pendidikan Lingkungan Hidup dalam daur ulang sampah anorganik.

“Kami memandang perlu untuk melakukan pelatihan daur ulang sampah anorganik untuk masyarakat dan tenaga pendidik lingkungan, sehingga dapat mengolah sampah agar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi,” kata Pande.

Ditambahkan Pande, kekhawatiran kita terhadap kondisi lingkungan yang semakin mem-

mengetahui motif dibalik aksi tersangka melakukan penghinaan di jejaring sosial kepada Presiden Jokowi.

“Motifnya belum diakui oleh tersangka namun diduga ada kelompok yang sengaja melakukan hal tersebut,” kata Kamil.

Kamil menambahkan bahwa tersangka melakukan edit foto secara langsung dan memuat gambar-gambar tidak pantas mengenai Presiden Joko Widodo.

Kamil mengatakan saat ini pihak kepolisian sedang menangani kasus pencemaran

nama baik tersebut.

“Ada tiga kasus lagi yang kami tangani tapi belum dirilis,” kata Kamil.

Sebelumnya MA ditangkap kepolisian Mabes Polri karena diduga melakukan tindak pencemaran nama baik dan pornografi setelah memuat gambar Presiden Joko Widodo.

MA yang merupakan pekerja rumah makan di Ciracas, Jakarta Timur, sampai saat ini belum mengajukan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo. Q ant

Kenaikan Harga BBM Belum Dibahas Tuntas

Ibas Pertanyakan Penyusunan Kabinet Jakarta, Bhirawa Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan tidak mengkritik Kabinet Kerja Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, tetapi ingin bertanya siapa yang menyusun kabinet itu.

“Saya tidak mengkritik dalam arti setiap warga negara, sebagai wakil rakyat dan juga saya sebagai rakyat, tentunya memiliki hak untuk bertanya,” kata Ibas sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono di Jakarta, Rabu (29/10) kemarin.

Menurutnya, bertanya bukan berarti mengkritik karena banyak pertanyaaan yang berkembang di media, maupun di kalangan masyarakat, siapa yang menentukan penyusunan kabinet tersebut.

“Kami mengetahui itu hak prerogratif presiden dan kami hargai sepenuhnya, tapi tolong juga bisa dijelaskan kepada masyarakat bagaimana proses penyusunan kabinet secara transparan dan terbuka kepada masyarakat,” katanya.

Putra bungsu mantan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono itu menuturkan perubahan nomenklatur, penyusunan dan pengurangan kementerian serta penambahan lembaga tertentu harus dijelaskan kepada publik.

“Alangkah baiknya jika Presiden Jokowi menjelaskan ke publik. Kami tidak mengkritik, itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan,” kata Ibas seolah menegaskan.Q ant

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

prihatinkan sedikit terobat dengan adanya program dan kegiatan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah Kota Blitar sudah memprogramkan kegiatan penataan, pelestarian, pengawasan dan pemulihan lingkungan. Swasta juga telah banyak berperan dan yang menggembirakan meningkatnya sikap peduli dan berbudaya lingkungan dari kelompok masyarakat.

Pemerintah Kota Blitar berupaya untuk mengelola dana DBHCHT sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus secara riil membawa manfaat yang besar kepada masyarakat. Peraturan dimaksud di antaranya mulai dari undang – undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, peraturan menteri keuangan tentang penggunaan DBHCHT dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBHCHT, dan surat edaran tentang prioritas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. DBHCHT berusaha dikelola Pemkot Blitar dengan tertib, baik tertib anggaran, tertib administrasi, tertib program, maupun tertib waktu.

Penggunaan DBHCHT adalah

htn/bhirawa

Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs Santoso, MPd saat menyerahkan bantuan peralatan mesin jahit kepada kelompok masyarakat.

bagian dari amanah UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007.

Selain untuk Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai, DBHCHT juga digunakan untuk digunakan untuk mendanai kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial.

Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/ PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Blitar, Mariyoto mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar,” kata Mariyoto.

Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya.

Mariyoto menambahkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, Masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

“Silahkan urus ijinnya.

Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis,” imbuhnya. Q htn,adv

“Saya ingin melihat langsung (Presiden Joko Widodo) karena pilihan kita,” katanya.

Secara pribadi, Khairani berharap banyak terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dikenal merakyat dan sederhana. Sedangkan Suci, salah seorang mahasiswa PTS di Medan, mengaku sengaja datang ke Lanud Soewondo setelah mengetahui rencana kedatangan Presiden Joko Widodo melalui media massa.Q ant

Jakarta, Bhirawa Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, dalam waktu dekat tugasnya adalah mengembalikan subsidi BBM kepada yang berhak.

Juga menjaga volume BBM subsidi dan memperbaiki metode pembatasan BBM subsidi. Akan dibangun unit unit besar penyimpanan BBM, demi masa depan, walaupun dalam kondisi sulit.

“Tentang kenaikan harga BBM, hingga saat ini belum ada pembaha san kenaikan harga. Kebijakan untuk itu Sudirman Said masih menunggu pengarahan Presiden,” jelas Sudirman Said menjawab wartawan usai acara serah tirima jabatan, kemarin, di loby kantor KemenESDM. Lebih jauh Sudirman memaparkan, dalam menjalankan tugas barunya di KemenESDM, kejujuran akan dijadikan acuan dalam bekerja. Dia bersama jajarannya akan berupaya memba ngun kembali kepercayaan masyara kat pada Kemen ESDM yang sempat menurun. Sumbatan sumbatan yang selama ini menghambat, harus dikikis agar semua sektor bisa berfungsi maksimal.

“Presiden minta dalam waktu sesingkat singkatnya bisa menggelon torkan kartu sehat, kartu pintar, pronas dan lain lain. Agar manfaatnya bisa cepat dirasakan masyarakat yang membutuhkan,”cetus Sudirman.

Sementara itu Menko Perekonomi an Sofyan Djalil menegaskan; Wacana untuk mengurangi besaran subsidi BBM dengan menaikkan harga, belum ditetapkan. Sebab anggaran tahun ini sulit diubah, karena kenaikan harga BBM belum masuk dalam perubahan anggaran.

“Tahun ini semua anggaran pemerintah sudah given.

Jadi jika ada perubahan anggaran, masuk APBN Perubahan. Sedang APB-P baru dilaku kan awal tahun depan. Sisa tahun ini tidak banyak dilakukan. Anggaran sudah fix, tapi 2015 akan ada perubahan APBN-P, sesuai dengan visi dan misi Presiden,”papar Sofyan. Q ira

LBH Gugat Pasal 245 UU MD3 Jakarta, Bhirawa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengajukan uji materiil atas Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) yang dianggap merupakan satu bentuk tindakan anggota DPR untuk mendapatkan kekebalan hukum.

“Pasal ini berisi tentang pemberian kekhususan kepada anggota DPR dalam proses peradilan pidana,” ujar pengacara publik LBH Ichsan Zikry sebelum proses persidangan dimulai di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (29/10) kemarin.

Dalam Pasal 245 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) menyebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan terkait penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sementara itu pada ayat (2) diatur dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan”.

“Artinya anggota DPR kalau mau diperiksa polisi harus ada ijin dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah ijinnya ini yang kita permasalahkan,” kata Ichsan.

Pasal 245 Diskriminatif Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah menyatakan bahwa perumusan Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) memiliki kecenderungan untuk melindungi anggota DPR terhadap semua jenis tindakan hukum.

“Perlindungan dalam Pasal 245 UU MD3 ini telah melanggar prinsip non-diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” tegas Roi dalam sidang mengenai aturan penyidikan anggota DPR di Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Roi kemudian menegaskan bahwa terlepas dari jabatannya, anggota PDR adalah warga negara yang harus bertanggung jawab di depan hukum.

Roi juga menyoroti dampak dari pengaturan pada pasal 245 UU MD3 terhadap pemenuhan hak korban atas keadilan.

“Pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Penundaan proses penyidikan akan kemudian melanggar hak korban untuk mendapatkan keadilan,” ujar Roi.Q ant

Hadapi MEA 2015, Pemkab Gelar Pameran UKM Dalam rangka menghadapi MEA 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menggelar kegiatan Pameran UKM selama 4 hari mulai tanggal 28 hingga 31 Oktober 2014 di Lapangan Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi dan membantu memasarkan produk unggulan serta menumbuhkan rasa cinta produk Daerah.

Bupati Kediri dr.Hj. Haryanti Sutrisno dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Drs. H.Masyukri, MSi mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan para pelaku UKM. “Sehingga dapat memberdayakan UKM dengan produk yang berdaya saing tinggi dan unggul akan bisa segera tercapai,” ungkapnya Dia berpesan kepada para pelaku UKM agar terus melakukan

inovasi- inovasi produk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 mendatang, apabila UKM kita tidak melakukan inovasi – inovasi yang bermuara pada peningkatan daya saing produk akan ketinggalan dari produk luar Negeri.

“Maka mulai sekarang para pelaku UKM mau tidak mau harus berbenah,” jelasnya.

Ditambahkannya semakin banyak UKM yang berkembang maju maka kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat.

“Melalui pameran UKM akan

membantu para pelaku usaha memasarkan produknya agar dikenal masyarakat luas,” terangnya.

Sementara dalam pameran tersebut pengunjung Pameran selain dapat melihat langsung produk unggulan daerah dan bazaar sembako murah juga dapat menyaksikan berbagai kesenian tradisional daerah “Nantinya yang akan ditampilkan selama pameran tersebut antara lain Jaranan,Tiban,Rebana dan Elektone, dan ini adalah salah satu budaya Kediri,” tandasnya. Q adv

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

Miliki Varietas Pangan Eksklusif, Jatim Siap Bersaing dengan Negara Lain l Sambungan hal 1

negara lain.

“Jatim memiliki banyak jenis dan varietas tanaman pangan sebagai produk eksklusif, seperti salak dan nanas yang tidak dimiliki oleh negara manapun di belahan dunia ini. Oleh karena itu, Jatim jangan berkecil hati untuk bersaing dengan negara lain,” kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim Ir Hadi Prasetyo di sela-sela pembukaan acara Good Agriculture Practice (GAP) dan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Jatim di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10).

Hadi mengatakan varietas tanaman hortikultura yang eksklusif ini harus dipertahankan dan diupayakan ke depan menjadi heritage Jatim. Apalagi, dari sisi geoekonomi dan geososial, pada 2030 hingga 2040 nanti, dunia akan mengalami subkrisis dan dunia sangat menggantungkan pangannya dari Indonesia .

Oleh karena itu, katanya, Indonesia harus memperbaiki manajemen mutu dan manajemen mutu ini bukan sebagai gayagayaan, tapi bagaimana bersinergi dengan lingkungan dan efesiensi karena produkproduk yang dipasarkan nanti harus berstandardisasi, salah satunya adalah GAP. Menyinggung strategi Jatim dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar bebas Asean 2015, Hadi mengatakan untuk memulainya masih memakai produk tanaman pangan dan hortikultura karena kedua komoditas tersebut yang paling siap bersaing dalam waktu jangka pendek ini.

Setelah itu, katanya, baru masuk pada strategi pengolahan dan pada ak­ hirnya mencapai teknologi tinggi. “Dengan tahapan-tahapan dan komoditas yang ada saat ini dan terus dikembangkan, saya yakin Jatim akan menguasai pasar dan warga Jatim tidak akan kekurangan pekerjaan,” katanya.

Saat ini, penduduk Jatim mencapai sekitar 39 juta jiwa dan sudah banyak melayani (memasok) kebutuhan untuk warga Indonesia Timur, bahkan sudah 26 provinsi yang mengandalkan pasokan bahan pangan dari Jatim. Dan, kondisi itu akan terus berkembang serta meluas, karena itu penduduk Jatim tidak akan kekurangan pekerjaan kalau mau me­ nerjuni dan menekuni dunia hortikultura.

“Oleh karena itu, GAP yang sekarang kita kenalkan bersama produk-produknya sekaligus turunannya yang sudah menjadi pangan olahan ini sangat penting, bahkan menjadi kunci pengusaan pasar Asean ke depan,” ujarnya. n mut

Anggota DPRD Jember Dituntut 1,5 Tahun l Sambungan hal 1

tipkan uang Rp 61 juta itu sebelum pembacaan tuntutan dan uang itu sudah kami simpan di rekening penampungan uang kerugian negara,” katanya.

Subhan, pengacara Sukarso, mengatakan kliennya tidak bersalah dan menilai dakwaan jaksa selama di persidangan tidak terbukti. Karena itu ia meminta majelis hakim tindak pidana korupsi untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan jaksa.

Mengenai pernyataan itu, Hambaliyanto mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan hak dari terdakwa melalui pengaca­ ranya, namun jaksa tetap pada tuntutan semula. Sidang lanjutan kasus tersebut dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim akan digelar di Jember, Kamis(30/10).

Kini Sukarso yang dilantik menjadi anggota DPRD Jember pada 21 Agustus 2014 lalu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. n efi

Jangan Simpan Nomor Pacar Saja l Sambungan hal 1

“Imbauan bagi masyarakat, jangan hanya menyimpan nomor telepon pacar, atau teman tapi mesra saja. Tapi, wajib menyimpan dan mempunyai nomor telepon pemadam kebakaran,” tegasnya.

Istri dari Pudjo Bintoro ini menjelaskan, menyimpan nomor telepon pemadam kebakaran itu tidak ada ruginya. Suatu saat dan seketika mungkin, masyarakat dipastikan akan sangat membutuhkan nomor ini. Sebab, peristiwa kebakaran dapat menghabiskan berbagai objek dengan waktu singkat. “Jadi, jangan hanya nomor pasangan saja yang dihapal. Nomor PMK juga donk,” kelakarnya kepada Bhirawa belum lama ini.

Adapun nomor Kantor PMK yang dapat disimpan, lanjut penggagas Srikandi Baruna berani penghalang api ini, yakni nomor 031-3533844 (Surabaya Pusat). Atau, bisa ke nomor piket 031-3529624. Masih kata Chandra, semua nomor ini siap siaga dan dapat dihubungi kapan pun.

Sementara mengenai biaya, Candhra menegaskan tidak memungut biaya dalam penanganan peristiwa kebakaran.

“Masyarakat jangan khawatir. Untuk penanganan kebakaran, tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis..tis..tis,” ungkapnya.

Di akhir perbincangan, Chandra mengimbau agar masyarakat dapat melakukan pencegahan dini terhadap bahaya kebakaran. Apabila masyarakat tidak paham dengan penanganan awal kebakaran, segeralah telepon nomor kantor pemadam kebakaran. n bed

SAMBUNGAN Layanan PAUD dan PNF Tetap Ditangani Menteri l Sambungan hal 1

ang,” kata Nuh. Uang yang hilang ini akan dipakai untuk mengganti papan nama sekolah jenjang SD,SMP, SMA/SMK. Jumlahnya se-Indonesia mencapai 220 ribu lembaga. Selain itu, akan ada perubahan stempel kedinasan, bed seragam sekolah dan pegawai.

“Akhirnya saat pelantikan Menteri Pendidik­an baru, namanya tidak diubah. Tetap Kemendikbud,” kata dia.

Seperti diberitakan Bhirawa Rabu kemarin masa depan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal kian mencemaskan pasca kabinet baru pemerintahan Presiden Jokowi resmi dibentuk. Kedua jenis layanan pendidikan tersebut dikhawatirkan bakal ditiadakan lantaran nomenklatur dalam Kementerian Pendidikan semakin dipersempit.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) telah berganti menjadi Kementerian Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah (Buddikdasmen). Dalam perubahannya, secara tegas kementerian yang sebelumnya mengurusi masalah pendidikan menjadi lebih sempit. Yakni

Prof Muhammad Nuh

hanya pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI – SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/MA/ SMK). Sementara PAUD dan pendidikan non formal hingga kini tak ada kejelasan.

Hal senada juga diungkapkan Kabid PNFI dan Nilai Budaya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Abdun Nasor. Dari hasil rapat koordinasi perdana dengan Kemendikbud pimpinan Anies Baswedan itu memastikan tidak ada penghapusan Dirjen ke­cuali Dirjen Dikti. Sehingga Dirjen PAUDNI sejajar dengan Dirjen Dikdas, dan Dirjen Dikmen.

Sedangkan untuk kebudayaan juga akan ditangani khusus satu direktorat, yakni Dirjen Kebudayaan yang sebelumnya

ditangani langsung oleh Wamendikbud Bidang Kebudayaan.

“Ini sekarang rapatnya masih berlangsung. Dirjen PAUDNI tetap ada,” tutur dia.

Dengan tetap adanya Dirjen PAUDNI, secara otomatis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM), serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tetap akan eksis. Nasor menambahkan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai penghapusan bantuan sosial untuk Program Kecakapan Hidup dan Keaksaraan Fungsional. “Tidak ada lagi bantuan sosial. Tapi pemerintah tetap akan mengupayakan dua program tersebut terlaksana meski tanpa bansos seperti sekarang,” imbuh dia.

Bahkan jika melihat anggaran untuk PAUDNI tahun depan juga terjadi peningkatan. Sebagaimana periode sebelumnya, lanjut Nasor, PAUD formal alias TK dimungkinkan tetap menjadi satu dalam urusan Dirjen PAUDNI. Sebab, hingga kemarin tidak ada pembahasan dalam rapat yang menyinggung secara khusus mengenai TK. “TK akan tetap masuk dalam program-program PAUDNI,” ungkap dia.tam

Petani Tembakau Desak Pemerintah Tolak FCTC l Sambungan hal 1

lian tembakau adalah larangan penggunaan bahan tambahan, termasuk penggunaan cengkeh dan penerapan kemasan rokok polos (packaging).

“Jika pengendalian tembakau diterapkan, dampaknya akan negatif bagi kondisi sosial dan ekonomi masyakarat yang sudah menanam tembakau secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka,” katanya, Rabu (29/10).

Suryana menjelaskan, Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan upaya-upaya dalam melindungi sektor tembakau nasional dan memperjuangkan akses pasar produk tembakau Indonesia di pasar internasional.

Bahkan, APTI memiliki keyakinan bahwa Pemerintah Indonesia akan memenangkan kasus sengketa dagang di World Trade Organizaton (WTO), terkait kebijakan kemasan rokok polos yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

“Jika kebijakan WTO kita diamkan, maka Indonesia juga akan

terkena dampaknya, dan terpaksa menerapkan kebijakan kemasan rokok polos,” ungkap dia.

APTI berharap, Presiden Jokowi memandang industri hasil tembakau secara objektif dan bijaksana seperti pemerintahan sebelumnya yang konsisten menolak pengaksesan FCTC dan melawan kebijakan-kebijakan eksesif yang merupakan turunan dari pedoman FCTC. “Jangan sampai kedaulatan rakyat dikalahkan oleh kepentingan perdagangan internasional. Pak Jokowi dan JK perlu dukung rakyat dan petani tembakau,” ungkap dia.

FCTC sendiri merupakan produk perjanjian internasional yang diterbitkan atas dorongan dan prakarsa badan dunia WHO. Regulasi ini diadopsi Majelis Ke­ sehatan Dunia pada 21 Mei 2003, dan mulai diberlakukan pada 27 Februari 2005. FCTC lebih banyak mengatur masalah tata niaga, seperti pengurangan pasok­ an, pembatasan industri, standar produk, CSR, dan pajak.

Sekjen DPN APTI Budidono menambahkan APTI juga menyoroti kondisi petani tembakau di negara-negara penandatanganan FCTC saat ini yang dalam perkembangannya mengancam keberadaan petani tembakau secara sistematis. “Adapun pedoman FCTC yang kami nilai eksesif antara lain, larangan penggunaan bahan tambahan termasuk penggunaan cengkeh dan penerapan kemasan rokok polos,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyambut gembira berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam melindungi sektor tembakau nasional, serta dalam memperjuangkan akses pasar produk tembakau Indonesia di pasar internasional.

APTI percaya pemerintah Indonesia akan kembali memenangkan kasus sengketa dagang di WTO terkait kebijakan kemasan rokok polos yang diterapkan oleh peme­ rintah Australia. “Bila kami diamkan tentunya kebijakan inipun dapat dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia,” imbuhnya. n din

Air Bengawan Solo Tak Layak Konsumsi l Sambungan hal 1 Biological Oxygen Demand (BOD) 8,53 mg/liter, sedangkan yang diperbolehkan 3 mg/liter. Sedangkan kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) 21,680 mg/liter, yang diperbolehkan 25 mg/liter.

Sementara itu, DO 4,18 mg/liter yang diperbolehkan minimal 4 mg/ liter, tembaga (Cu) 0,1412 mg/liter, yang diperbolehkan 0,002 mg/liter, dan cobalt (Co) 0,0849 mg/liter, yang diperbolehkan 0,2 mg/liter.

Selain itu, untuk kandungan

besi (Fe) 0,1268 mg/liter, mangan (Mn) 0,2333 mg/liter, seng (Zn) 0,0937 mg/liter, yang diperbolehkan 0,05 mg/liter. Sementara itu, hasil pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo di Desa Ledokkulon, Kecamatan Kota, untuk BOD 4,14 mg/liter, COD 10,072 mg/ liter, DO 4,51 mg/liter, tembaga (Cu) 0,1412 mg/liter, cobalt (Co) 0,0849 mg/liter, besi (Fe) 0,1268 mg/liter, mangan (Mn) 0,3811 mg/ liter, seng (Zn) 8,0937 mg/liter.

“Secara bersamaan air Kali

Pacal di Kecamatan Temayang, juga dilakukan pemeriksaan dengan hasil juga telah terjadi pencemaran,” katanya, menegaskan.

Yang jelas, menurut dia, tercemarnya air Bengawan Solo di daerahnya tersebut, kalau dikonsumsi untuk air minum berbahaya bagi manusia. “Meskipun sudah diolah tetap berbahaya bagi kesehatan manusia. Sejauh mana bahayanya, yang tahu persis Dinas Kesehatan (Dinkes),” ucapnya, menegaskan. n bas. ant

11 7. Jember

25 September 2015 Juni 2015

8. Gresik

27 September 2015 Juni 2015

9. KotaSurabaya 28 September 2015 Juni 2015 10. Trenggalek

4 Oktober 2015

Juli 2015

11. Mojokerto

18 Oktober 2015

Juli 2015

12. Kota Pasuruan 18 Oktober 2015

Juli 2015

13. Banyuwangi

21 Oktober 2015

Juli 2015

14. Sumenep

25 Oktober 2015

Juli 2015

15 Malang

26 Oktober 2015

Juli 2015

16 Sidoarjo

1 November 2015

Agustus 2015

17 Blitar

31 Agustus 2016

Oktober 2015

18. Pacitan

21 Februari 2016

November 2015

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim

Pemprov Kumpulkan 18 KPUD Bahas Pilkada Serentak November l Sambungan hal 1

Rencananya, November nanti Pemprov Jatim bakal mengumpulkan 18 KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) penyelenggara Pilkada di Jatim.

Tak hanya KPUD, Pemprov Jatim juga bakal mengumpulkan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Bagian Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), Bagian Pemerintahan, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

“Rencananya akan kita kumpulkan di Malang pada awal November nanti. Akan kita bahas rencana Pilkada serentaknya. Kalau Pilkada langsungnya kan sudah pasti dilaksanakan. Kalau serentak ini kan perlu persiapan dan belum pernah dilakukan se-Indonesia,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim Suprianto dikonfirmasi, Rabu (29/10).

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, munculnya keputusan KPU Pusat yang bakal menyelenggarakan Pilkada serentak seluruh Indonesia sekitar Desember 2015 mendatang langsung disikapi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Selain akan melakukan konsolidasi dengan KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), gubernur juga menyiapkan 18 pejabat Pemprov Jatim yang akan menduduki posisi Plt (Pelaksana Tugas) bupati/ wali kota. Pengisian Plt dari pejabat pemprov ini dilakukan karena kepala daerah tidak diperbolehkan diperpanjang masa jabatannya. Keinginan Gubernur Jatim Soekarwo untuk menyiapkan Plt untuk 18 kab/kota yang melaksanakan Pilkada serentak ini didukung penuh oleh DPRD Jatim.

Dewan menyarankan Plt tidak saja dapat diambil dari pejabat eselon II di

lingkungan Pemprov Jatim, tapi bisa juga diambil dari pejabat di lingkungan kab/kota eselon II seperti Sekdakab atau Sekdakot.

Terkait pengisian 18 Pj (Penjabat) bupati/wali kota, Suprianto menjelaskan yang berhak memutuskan adalah Gubernur Jatim. “Setahu saya, untuk pemilihan Pj itu hak gubernur. Tapi untuk jelasnya nanti saya cari dasarnya. Apakah hanya gubernur yang memutuskan, atau ada persetujuan Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” ungkapnya.

Sebab, lanjutnya, jika melihat keputusan pelantikan bupati/wali kota adalah melalui surat keputusan Mendagri.

Sedangkan Pj merupakan pengganti bupati/wali kota yang masa tugasnya sudah berakhir dan belum ada pengganti definitifnya.

“Nanti ini kan ada kekosongan jabatan, makanya yang mengisi bukan Plt, tapi Pj. Kalau Plt sifatnya hanya sementara dan kepala daerahnya masih menjabat. Contohnya, kepala daerahnya cuti naik haji, maka harus ada yang jabat Plt. Selain itu, kalau hanya Plt fotonya tak ikut dipasang di deretan mantan bupati atau wali kota, sedangkan Pj dipasang fotonya,” paparnya.

Sedangkan untuk syarat penunjukan Pj, jelasnya, adalah seorang birokrat dengan posisi eselon II yang bisa diambilkan dari pemprov maupun kabupaten/kota.

Namun, jika Pj tersebut diambilkan dari daerah, dikhawatirkan akan ada ketidaknetralan Pj tersebut.

“Yang netral ya dari pemprov karena tidak ada kepentingan sama sekali.

Pemilihan Pj ini harus dari birokrat, tidak boleh dari anggota DPRD atau dari partai. Untuk posisinya eselon II baik itu eselon IIa maupun eselon IIb. Jadi nanti kepala biro bisa jabat Pj kalau Pak Gubernur menghendaki,” jelasnya. n iib

Penilaian SKL Jadi Titik Lemah Akreditasi Jatim l Sambungan hal 1

dari sisi SKL. Sementara untuk tujuh standar lainnya, seperti standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan umumnya sudah baik.

Dijelaskan Soeparno dari jenjang SD/MI titik terlemah paling tinggi ada di SKL dan sarana prasarana (sarpras).

Sedangkan yang tertinggi di standar pembiayaan. “Mungkin karena sudah dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga pembiayaannya sudah tidak ada masalah,” tutur dia, Rabu (29/10).

Sedangkan untuk jenjang SMP, pemenuhan standar paling rendah juga di SKL, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sarpras. Sedangkan pemenuhan standar yang tertinggi adalah pembiayaan dan standar isi.

Sementara di tingkat SMA yang paling rendah ada di standar sarpras dan tertinggi ada di standar isi dan penilaian. Jenjang SMK yang paling rendah penilaiannya adalah SKL, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan. Nilai paling tinggi di pembiayaan. “Untuk PLB, paling rendah ada di sarpras, yang tertinggi di standar isi, penilaian, dan proses. PLB ini mulai dari SDLB, SMPLB, hingga SMALB,” tandasnya.

SKL itu sendiri, menurut Soeparno sangat penting karena menjadi faktor penentu keberhasilan peserta didik.

Sikap, kecerdasan, pengetahuan, keimanan dan out come pendidikan lainnya itu diukur dalam SKL. “Kita menilai langsung dengan visitasi ke sekolah. Kita bisa melihat bagaimana lingkungan dan budaya di sekolah itu terbangun,” kata Soparno.

Lebih lanjut Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik)

Surabaya ini mengatakan, tahun ini BAP S/M Jatim telah menuntaskan akreditasi sebanyak 3.537 lembaga.

Akreditasi tersebut dilakukan untuk satuan pendidikan yang baru mengajukan akreditasi.

Sementara sekolah yang akan melakukan reakreditasi masih menunggu kuota tahun berikutnya dari Kemendikbud.

Secara rinci, akreditasi dilakukan untuk 2.053 lembaga, SMP (477), SMA (146), SMK (259), dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) sejumlah 50 lembaga. Sementara, dari kuota anggaran Kemenag diperuntukan bagi 412 lembaga MTs dan 160 MA di Jatim.

Meski SKL sekolah-sekolah di Jatim masih sangat buruk, Soeparno mengaku secara umum kualitas satuan pendidikan di Jatim sudah cukup bagus. Terbukti, dari 3.537 sekolah yang diakreditasi, hanya enam sekolah yang gagal akreditasi. Enam sekolah tersebut terdiri dari lima SD

dan satu SMP. “Ini menunjukkan sekolah-sekolah di Jatim telah melaksanakan delapan standar pendidikan. Meskipun masih ada satu standar yang masih memerlukan pembenahan,” tutur dia.

Saat ini,lanjut dia, masih ada 6.515 sekolah yang belum terakreditasi. Sedangkan pada 2015 mendatang, sekolahsekolah yang memerlukan reakreditasi mencapai 8.531 sekolah. “Kita memang butuh kuota akreditasi yang sangat besar. Karena itu, kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintah pusat saja. Kami berharap kabupaten/kota juga ikut aktif dalam melaksanakan akreditasi mandiri,” tutur dia.

Sejauh ini, komitmen untuk percepatan akreditasi di Jatim baru ditunjukkan Dindik Jatim melalui pembiayaan operasional BAPS/M. Selain itu, Dindik Jatim juga telah membangunkan gedung untuk BAPS/M. “Kantor BAPS/M semacam ini menjadi satu-

satunya kantor BAPS/M di Indonesia. Banyak BAPS/M di provinsi tidak punya kantor,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Dindik Jatim Sucipto menambahkan, kuota akreditasi untuk Jatim termasuk yang terbanyak bila dibandingkan provinsi lain. Menurutnya, kuota akreditasi nasional berjumlah 21.000 lembaga, sebanyak 3.537 di antaranya diperuntukkan ke Jatim. “Tapi kuota ini masih kurang jika dibandingkan dengan lembaga yang belum akreditasi maupun yang akreditasi ulang,” kata dia usai membuka acara seminar.

Mengatasi persoalan akreditasi di Jatim itu, lanjut Sucipto, Kemenag maupun Dispendik kabupaten/ kota harus menjalankan Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) di masing-masing daerah. Anggarannya bisa dialokasikan melalui APBD untuk akreditasi mandiri. n tam

Dilengkapi Lambung Ganda, Lebih Aman dari Benturan l Sambungan hal 1

MSc PhD, dosen penggagas perahu inovatif ini.

Karena itu, menurutnya, perahu tersebut akan tetap dapat digunakan tanpa khawatir mengalami kandas.

Selain itu, perahu ini dibuat dengan desain lambung ganda (double hull).

Sehingga jika terjadi benturan yang menyebabkan sobeknya lambung luar, maka rescue boat masih bisa mengapung tanpa khawatir akan tenggelam. Untuk meningkatkan kekuatan kapal terhadap benturan maka dilakukan pengisian busa pada lambung ganda.

Ini berbeda dengan rescue boat yang dimiliki BPBD maupun Basarnas saat ini. Umumnya rescue boat itu terbuat dari camburan fiber glass dan karet. Dengan menggunakan material

tersebut, perahu sangat rentan bila mengalami benturan. Kerentanannya bahkan dapat mengakibatkan perahu pecah jika mengalami hantaman keras. “Kalau sudah tidak terpakai, bahan dasar semacam ini tidak dapat didaur ulang lagi,” kata dia.

Berbeda dengan bahan plastik jenis HDPE (High Density Poly Ethylene). Bahan tersebut tidak mudah pecah, bahkan mampu bertahan dengan temperatur tinggi mencapai 120 derajat celcius. “Kalau pun pecah, bahan plastik juga masih bisa didaur ulang,” tutur dia.

Wasis menegaskan bahwa karya tersebut sangat aman. “Bahan yang ringan dan juga bentuknya seperti kotak menambah keamanan pada perahu ini,” terang dosen Jurusan Teknik Perkapalan ITS tersebut.

Tak hanya itu, Wasis menyatakan bahwa karya tersebut juga lebih murah dibandingkan dengan rescue boot biasa. Menurutnya, inovasi buatan kampus ini bisa lebih murah sampai 25 persen.

Karya ini sendiri merupakan sebuah inovasi yang tepat guna bagi masyarakat. Dengan adanya perahu tersebut juga bisa membantu industry yang membuat plastik. Keuntungan lain dari adanya perahu tersebut yakni bisa didaur ulang secara terus menerus. “Sangat berbeda jauh dengan perahu yang menggunakan bahan fiber glass, meski ringan tapi bahan tersebut hanya untuk sekali pakai,” tutur Wasis.

Yang cukup lama dari proses ini, menurut Wasis, adalah membuat cetakannya. Perahu ini sendiri dibuat

melalui sebuah cetakan yang sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari panjang, lebar, dan tinggi kapal semuanya sudah ditentukan terlebih dahulu lewat pembuatan cetakannya. Pembuatan cetakannnya sendiri bisa menghabiskan waktu selama seminggu. Namun untuk produksi kapal, per harinya bisa sampai mencapai enam buah kapal.

Perahu buatan kampus ITS ini juga sudah dikirim ke Bojonegoro untuk persiapan menghadapi banjir dari sungai Bengawan Solo. ”Sudah kami kirim beberapa ke sana (Bojonegoro), mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” ujar laki-laki yang memakai kacamata tersebut.

Ia pun memberikan bocoran bahwa ke depan akan mencoba membuat perahu yang memiliki ukuran hingga sepuluh meter.*

UTAMA

12

Kamis Pahing 30 OKTOBER 2014

Short Course Manik-manik Diskop dan UMKM Jatim

Asyiknya Njlimet Membuat Aksesoris Wanita Wanita, selalu identik dengan perhiasan dan berbagai aksesoris untuk mempercantik penampilan diri. Tidak ada kata tua atau muda, semua wanita ingin tampil cantik dan menarik. Barang kali itu yang menjadi alasan, produk aksesoris wanita tak ada matinya di pasaran.

Potensi itu tampaknya juga dibaca oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jatim dalam mengupayakan lahirnya wira usaha - wira usaha baru. Aksesoris yang dibuat dengan kerajinan tangan memang bukan pekerjaan mudah. Selain njlimet, butuh ketelitian tinggi dan kesabaran ekstra untuk merangkai berbagai bahan yang dibutuhkan dalam membuatnya.

Seperti pengalaman pertama membuat manik-manik yang dialami Yusiningsih. Dia adalah anggota Ikatan Istri Keluarga

Besar (IIKB) PTPN X, yang kini suaminya bekerja di Pabrik Gula Merican, Kediri. Baru melihat sebagian perkakas di hadapannya, dia langsung berkomentar jika pekerjaan membuat manik-manik ini akan susah. “Ini pasti njlimet banget. Tapi kita ini perempuan, sudah terbiasa dengan urusan rumah tangga yang njlimet.

Jadi sudah terlatih,” katanya sambil bercanda saat ditemui di Auditorium Dinkop dan UMKM Jatim, Rabu (29/10).

Tanpa banyak cas-cis-cus, sejumlah alat yang sudah terse-

dia langsung diraih Yusningsih.

Ada tiga jenis tang yang dia gunakan, tang potong, tang cucut dan tang pelintir. Selain itu, ada pula kawat dan manik-manik yang siap dirangkai untuk menjadi aksesoris. “Mau buat bros untuk kerudung,” tutur dia sambil kembali njlimet.

Ketua IIKB PTPN X Nastiti Subiyono mengatakan, langkah yang dilakukan Dinkop dan UMKM Jatim untuk melahirkan wira usaha baru sudah sangat tepat. Bahkan selaras dengan misi IIKB PTPN X yang juga sedang fokus di sektor industri kreatif dalam membina anggotanya.

“Kita ingin para anggota ini dapat membantu ekonomi keluarga tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Tetap di

adit hanata utama/ bhirawa

Kabid UMKM Diskop dan UMKM Jatim Achmad Basuki bersama Ketua IIKB PTPN X Nastiti Subiyono melihat produk aksesoris manik-manik yang dijadikan contoh latihan.

kan jika ada anggota yang membutuhkan konsultan untuk mendirikan usaha baru, pihaknya pun siap memfasilitasi. Tidak hanya itu, Basuki juga membeber segala fasilitas yang dapat diak-

ses oleh wira usaha baru. Diantaranya pengurusan badan hukum dan hak merek secara gratis. “Kalau ibu-ibu mau buat badan hukum dan hak merek akan kita faQ tam silitasi, Gratis,” tegasnya.Q

Alot, Penetapan UMK Pasuruan Deadlock

Para buruh berebut foto Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat unjuk rasa buruh terkait UMK di depan Pendopo Kabupaten Pasuruan tahun lalu.

Pasuruan, Bhirawa Penetapan UMK Kabupaten Pasuruan melalui rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan berakhir deadlock. Alotnya rapat penetapan UMK Kabupaten Pasuruan dikarenakan belum ditemukan kesepakatan antara perwakilan buruh dengan pengusaha terkait besaran UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2015. Mereka masih ngotot menentukan besaran UMK yang diusulkan.

hilmi husein/ bhirawa

Jamaah Haji Meninggal Asal Kota Batu Bertambah Batu,Bhirawa Satu lagi jamaa’ah haji asal Kota Batu meninggal dunia saat di tanah suci, yakni Soliki Sarip Untung, 79 tahun, warga Dusun Dresel RT:03/ RW:08 Kota Batu. Hal ini menambah haru suasana kedatangan jama’ah haji Kota Batu di depan Kantor Kementrian Agama, Jl.Sultan Agung Kota Batu, Selasa (28/10) malam.

Pada pertengahan bulan Oktober lalu diberitakan bahwa seorang jamaah haji dari Kota Batu mening-

rumah, tetapi punya penghasilan,” kata dia.

Tawaran kerjasama yang diberikan Dinkop dan UMKM Jatim menurut Nastiti sangat menjanjikan. Tidak hanya untuk melatih anggota menjadi kreatif, tetapi juga ada tindak lanjut yang jelas. “Kita senang sekali dapat membangun kerjasama ini. Orientasinya jelas, tidak hanya sesaat saja terus kelar,” tutur dia.

Kabid UMKM Dinkop dan UMKM Jatim Achmad Basuki menegaskan, pelatihan ini hanya dilakukan secara singkat. Namun demikian, bukan berarti sepulang dari pelatihan ini semua sudah selesai dan hilang.

Kerjasama yang sudah di bangun tersebut, kata dia akan terus dilakukan tindak lanjut. Bah-

gal dunia ditanah suci karena sakit.

Saat itu yang meninggal adalah Irfan Abdullah,74th, warga Jalan Panderman No 52, RT 08, RW 06, Kelurahan Sisir, Kota Batu. “Dengan demikian jumlah jamaah haji Kota Batu yang meninggal dunia ada dua orang,”ujar Kepala Kantor Kementrian Agama Kotra Batu, H.Drs.Jamal, M.Pd.I, Rabu (29/10).

Kedua jamaah yang meninggal ini tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 44. Dengan demikian jumlah

jamaah kloter ini yang berhasil pulang sebanyak 433 jamaah, dari 435 jamaah yang berangkat. Sedangkan dari kloter 43 yang berhasil pulang tak berkurang, yakni 80 jamaah.

Diketahui, tahun ini jumlah jamaah haji dari Kota Batu mencapai 525 orang. Saat di asrama haji SukoliloSurabaya, deteksi ada 10 orang jamaah mengalami gangguan kesehatan. Sehingga waktu berangkat ketanah suci masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Q nas

Anggota dewan pengupahan dari unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Pasuruan mengusulkan dari UMK Kabupaten Tahun 2014 sebesar Rp2.190.000 naik menjadi Rp2,7 juta pada UMK Kabupaten Tahun 2015. Naiknya UMK tersebut berdasarkan putusan Gubernur Jatim. Dalam putusannya menyebutkan, kenaikan nilai upah buruh selain mengacu pada inflasi 5,5 persen juga mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5-6 persen. Hanya saja, usulan itu ditolak oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menganggap nilai UMK tersebut terlalu besar. Apindo hanya mengajukan agar UMK Kabupaten Pasuruan berada pada kisaran Rp1,8 juta. “Kami sangat

keberatan dengan pengajuan UMK Rp1,8 juta. Karena besaran UMK itu mengaju pada UMK 2014. Itu suatu penurunan,” ujar Wahyudi, perwakilan SPSI di Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan, Rabu (29/10).

Beratnya penetapan UMK Kabupaten Pasuruan menurut pihak Apindo dikarenakan adanya sejumlah perubahan dalam Surat Edaran Gubernur bernomor 560/ 20059/031/2014. Dalam surat edaran tersebut mengharuskan tentang perubahan tiga item seperti sewa kamar kos diubah menjadi kontrak rumah sederhana, harga listrik saat ini dipatok Rp120 ribu dan tambahan transportasi pulang-pergi.

Sedangkan, Ketua Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumu-

si) Pasuruan, Suryono Pane juga belum memutuskan berapa besaran UMK 2015 yang akan diusulkan. Iapun menginginkan agar kepastian besaran UMK disamakan dengan gaji PNS. “Tentu tak adil jika gaji buruh masih harus survey pasar. Untuk gaji PNS dan pejabat asal kelihatan. Itu tak adil.

Jadi, persoalannya banyak perusahaan tak mampu bayar UMK tetapi tidak mau mengajukan penangguhan,” jelas Suryono Pane.

Meski berakhir alot, kedua pihak telah menyepakati tiga hasil survey yang dilakukan di tiga pasar untuk menghitung besaran KHL yakni Pasar Sukorejo, Bangil dan Pandaan. Pembahasan tentang penetapan UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2015 akan dilakukan pada 30 Oktober 2014 besok.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan, Yoyok Heri Sucipto mengaku penentuan besaran UMK tiap tahunnya kerap menimbulkan konflik antar pengusaha dan buruh. Sedangkan besaran kenaikan KHL maksimal sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya. Q hil

Pameran East Java Healty Tahun 2014

Wagub Jatim Saifullah Yusuf didampingi Kepala Dinkes dr Harsono Ketua Persi Dodo Anondo membuka acara East Java Healty.

Dinkes Jatim Helat East Java Healty Untuk menghadapi AFTA dan MEA, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim menggelar acara East Java Healty yang berlangsung mulai 29 Oktober - 2 November 2014 di Grand City Mall Surabaya.

A

cara yang diikuti oleh seluruh ru mah sakit dan UPT Dinkes se Jatim diharapkan dapat menjadi sarana bagi rumah sakit untuk eksis dalam menghadapi AFTA dan MEA. ‘’Saya yakin melalui East Java Healty, rumah sakit akan menunjukkan banyak inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono. Menurut Harsono, dalam East Java Healty rumah sakit tidak hanya memamerkan produk atau fasilitas kesehatan yang dimilikinya melainkan lebih pada aspek kopetisi antar rumah sakit.

Dalam kompetisi ini diharapkan rumah sakit dapat bertarung secara sehat tujuannya agar rumah sakit dapat berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu pelayanan. ‘’Kompetisi ini jangan diartikan sebagai ukuran untuk menentukan rumah sakit mana yang terbaik, melainkan pada peningkatan mutu dan kualitas pelayanan,’’ ucapnya.

Dikatakannya, saat ini rumah sakit di Jatim harus memberikan layanan dan fasilitas yang memuaskan kepada masyarakat, hal ini untuk men-

Wagub Jatim Saifullah Yusuf meninjau stand pameran di acara East Java Healty.

gurangi jumlah pasien lokal pergi berobat ke luar negeri. Jika dilihat banyak pasien lokal yang berduit pergi keluar negeri untuk berobat, jika ini terus dilakukan maka rumah sakit lokal akan rugi dan pada akhirnya gulung tikar. ‘’Kedepan kita tidak ingin pemberlakukan AFTA dan MEA membuat rumah sakit lokal gulung tikar, sehingga kita (rumah sakit lokal, red) harus berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu dan pelayanan dengan rumah sakit asing,’’ terangnya.

Ketua Perserikatan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jatim, dr Dodo Anondo MPH mengaku pihaknya berharap kegiatan East Java Healty dapat dimanfaatkan maksimal oleh rumah sakit. Banyak terobosan-terobosan

dan pelayanan atau fasilitas baru yang dihadirkan dalam East Java Healty. ‘’Saya yakin kegiatan ini akan dapat menarik minat masyarakat luas baik lokal maupun luar. Sehingga pada akhirnya nanti akan memberikan daya tarik bagi masyarakat luar untuk berobat ke Jatim,’’ ucapnya.

Menanggapi pernyataan di atas, Wagub Jatim, H Saifullah Yusuf mendukung penuh acara East Java Healty. Dengan perkembangan dan kemajuan rumah sakit di Jatim sayang jika keberhasilannya tidak terekspose atau ditunjukkan ke luar. ‘’Saya mengapresiasi East Java Healty karena kegiatan ini dapat menjadi motor dalam menjadikan Jatim sebagai wisata kesehatan,’’ yakinnya. Q dna