Harian Bhirawa Edisi 30 Juni 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami yakin dan tidak gentar, dengan tekat kebersamaan antara pengusaha dengan Pemprov , ekonomi Jatim akan tumbuh terus dan terus berupaya menyeimbangkan neraca perdagangan serta dapat mengisi pangsa pasar domestik yang merupakan pangsa pasar terbesar ASEAN,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattaliti

Selasa Kliwon, 30 JUNI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

30 JUNI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 Rapat di Kemenhub Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf

14.00 Rapat Pleno Persiapan Muktamar NU di PWNU Jatim 16.00 Buka Bersama di Makodam V Brawijaya 19.00 Makan Malam di Kediaman Konsul Kehormatan Maroko

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Di Ruang Kerja 16.00 Buka Bersama di Makodam V Brawijaya

MIMBAR 1436 H Rasulullah SAW bersabda: “Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”

(HR Bukhari)

Awas, Gunung Raung Berstatus Siaga Tiga Daerah Diminta Waspada Pemprov, Bhirawa Meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Raung di perbatasan Bondowoso, Banyuwangi dan Jember telah menyebabkan statusnya ditingkatkan dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III). Untuk itu masyarakat di tiga daerah itu diminta meningkatkan kewaspadaannya.

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf meminta masyarakat yang berada dekat dengan Gunung Raung untuk mengikuti prosedur keselamatan bencana. Sebab jika gunung sudah berstatus Siaga, sewaktuwaktu statusnya bisa langsung

meningkat menjadi Awas.

“Saya harapkan masyarakat di Bondowo, Banyuwangi dan Jember untuk meningkatkan kewaspadaannya, apalagi saat ini sedang bulan puasa. Kewaspadaan itu sangat diperlukan,” kata Gus Ipul, sapaan lekat

Saifullah Yusuf, Senin (29/6).

Menurut dia, soal bencana khususnya bencana gunung meletus Pemprov Jatim sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas. Seperti pemberian bantuan untuk masyarakat seperti bantuan makanan dan minuman serta bantuan kebutuhan pokok lainnya.

“Saat Gunung Kelud meletus, Pemprov Jatim sangat siap menghadapinya. Hampir tidak ada kebingungan di lapangan,

 ke halaman 11

Semburkan Lava Pijar dan Keluarkan Suara Dentuman GUNUNG Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter dari permukaan laut (mdpl) menyemburkan lava pijar pada Minggu (28/6) malam. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember Suhanan.

“Petugas kami di lapangan menyampaikan adanya semburan lava pijar atau sinar api terlihat dari puncak Raung tadi malam, dan terdengar suara dentuman yang keras,” kata Suhanan di Kantor BPBD Jember, Senin (29/6).

 ke halaman 11

Internet Umat, Internet Sehat dan Maslahat Oleh : Ir Eddy Santoso MM Kadis Kominfo Provinsi Jatim

NABI Muhammad SAW, 1400-an tahun lalu telah bersabda tentang akan lahirnya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang akan membawa umat manusia ke zaman peradaban modern seperti sekarang ini. Mari kita simak dua hadist tentang TIK ini, “Suara akan memanggil dengan namanya dan bahkan orang-orang di Barat dan Timur akan mendengarnya,” (Ibnu Hajar Haitsami, Al Qaul al Mukhtasar fi alamat al Mahdi al Muntazar) dan “Suara ini akan menyebar ke seluruh dunia dan setiap bangsa akan mendengarnya dalam bahasanya masing-masing,” (Al Muttaqi al Hindi, Al Burhan fi Alamat al Mahdi Akhir al Zaman).

Dari kedua hadist tersebut mengisyaratkan akan lahirnya era peradaban modern yang berbasis digital dan

 ke halaman 11 Jadwal Imsak

30 JUNI 2015

Untuk Surabaya dan sekitarnya Imsak : 04.09

Subuh : 04.19

Dhuhur : 11.34

Asar

Magrib: 17.25

Isyak

: 14.55

: 18.40

Aktivitas Gunung Raung mengalami peningkatan dan statusnya naik menjadi Siaga (Level III) , Senin (29/6).

Akhiri Masa Kerja, Panja LHP Keluarkan Tiga Rekomendasi DPRD Jatim, Bhirawa Panitia Kerja (Panja) telah mengakhiri masa tugasnya.

Mereka menyampaikan sejumlah hasil kerja dan rekomendasinya dalam sidang paripurna yang digelar, Senin (29/6).

Juru Bicara Panja LHP Muhammad Fawaid mengungkapkan, terdapat tiga

rekomendasi yang dihasilkan oleh Panja. “Di antaranya SDM, lalu diwajibkannya Kabid dan Kepala SKPD untuk mengikuti Bimtek agar tidak terjadi kesalahan lagi. Selain itu sistem keuangan harus terintegrasi,”jelasnya.

Dengan adanya rekomendasi tersebut Fawaid ber-

harap Pemprov Jatim bisa menindaklanjuti rekomendasi itu dalam 60 hari. “Itu juga sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK,”tegasnya.

Mengenai adanya desakan untuk mengembalikan sejumlah anggaran dari masing-masing SKPD, Fawaid

tampak masih enggan membukanya. Termasuk berapa selisih anggaran yang terjadi di masing-masing SKPD tersebut. “Kecil jumlahnya, misalnya di Dinas Pertanian itu nilainya hanya Rp 400 ribu karena keliru tiket pesawat,”urainya.

Selain itu, politisi Partai

Pendaftar Sekolah Kawasan Tak Perlu Persiapan TPA ramadlan/bhirawa

Korban Hadi Atmaji masih mendapat perawatan di RSUD Jombang akibat luka beberapa tembakan dan sabetan senjata tajam, Senin (29/6).

Peluru yang Digunakan Menembak Politisi PKB Standar Polri Jombang, Bhirawa Polres Jombang mengidentifikasi peluru yang digunakan oleh komplotan perampok untuk melumpuhkan politisi PKB Jombang, Hadi Atmaji (45) adalah jenis kaliber 38. Peluru jenis ini biasa digunakan Polri. Meski demikian utuk memastikan Polres masih menunggu hasil uji laboratorium Forensik Polda Jatim.

 ke halaman 11

Perda Desa Segera Disahkan, Aparat Desa Minta Asistensi Batu, Bhirawa Guna meningkatkan kepercayaan diri bagi para aparat desa mulai Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, Pemkot Batu segera menyiapkan asistensi bagi mereka dalam pelaksanaan RPJMDes. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan SDM Pemerintah Desa untuk menyambut pengesahan Perda Desa pada 10 Juli mendatang.

Mengantisipasi ini, Pemkot Batu memanggil semua aparat desa yang ada di Kota Batu, Senin (29/6). Bertempat di Ruang Panderman Kantor

Sentil..

 ke halaman 11

   

KPU Siap Tangani Dugaan Ijazah Palsu Calon Wali Kota PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Jika benar, segala cara dilakukan untuk kekuasaan Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas

   

AJI Serukan Perusahaan Media Wajib Beri THR Bina Marga ajukan tambahan anggaran Rajin mengkritik, jangan sampai medianya ‘lupa‛ memberikan THR Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang penting Ada Skenario Sejumlah Parpol Menjegal Pasangan SQ Namanya juga politik Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

   

Dindik Surabaya, Bhirawa ada les persiapan Calon peserta didik yang TPA,” tutur Margaakan mengikuti Peneriret, Senin (29/6). maan Peserta Didik Baru Seperti diketa(PPDB) jalur sekolah kahui, TPA merupakwasan pada 1 Juli mendaan salah satu faktor tang tak perlu repot-repot terpenting dalam melakukan persiapan Tes seleksi masuk sekoPotensi Akademik (TPA). lah kawasan selain Baik dengan les di sekolah nilai UN. Perbanmaupun datang ke bimbindingannya bahkan gan belajar. Sebab, upaya lebih besar, TPA 60 itu dipastikan tidak akan persen dan nilai UN berpengaruh apapun dalam 40 persen. mengerjakan soal.

Instrumen dalam Hal tersebut ditegasTPA ini dirancang kan Koordinator TPA dari untuk melihat potret Fakultas Psikologi Unikemampuan anak versitas Airlangga (Unair) secara alami. Kalau Margaretha Rehulina Yusuf Masruh Margaretha Rehulina. Dia sampai dipoles densekolah kawasan. Bukan alat evalmengungkapkan, les sangat gan bimbel atau les, tidak diperlukan dalam mengikuti uasi seperti Ujian Nasional (UN) potretnya justru akan buram. Les TPA. Sebab, alat ukur yang digu- maupun Ujian Sekolah (US). tidak akan membuat anak lebih “Hal ini harus kami ingatkan siap. Sebaliknya, anak akan cemas nakan dalam tes ini hanya untuk mengukur kemampuan calon setiap tahun ke orangtua maupun  ke halaman 11 peserta didik sebelum masuk ke guru di sekolah asal. Tidak perlu

Gerindra itu juga berkelit patungan itu tidak harus dilakukan. Sebab, menurutnya itu hanya merupakan kesalahan administratif. “Kalau mereka sudah bisa memperbaiki kesalahan itu dalam waktu 60 hari, ya mereka

 ke halaman 11

Telantarkan Pasien, RS Siti Hajar Akui Kesalahan DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim akhirnya memenuhi janjinya untuk memanggil RS Siti Hajar Sidoarjo terkait amburadulnya sistem pelayanan di RS tersebut yang mengakibatkan korban yakni Hery Prasetyo yang notabene anggota DPRD Jatim terkena stroke. Dalam hearing tersebut diketahui jika politisi asal Partai Demokrat ini tidak tertangani selama 48,5 jam akibat alat CT scan tidak jalan alias rusak.

Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono menegaskan seharusnya pihak RS segera merujuk pasien ke RS lainnya, bila diketahui alat CT scan yang ada rusak. Dengan begitu pasien segera tertangani. Karena penanganan gejala

 ke halaman 11

Inovasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Bojonegoro

Manfatkan Gas Metan hingga Limbah Plastik Menjadi BBM Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yang berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro tak hanya menjadi tempat pembuangan sampah yang dihasilkan oleh warga Kecamatan Bojonegoro dan sekitarnya. Dari sinilah limbah sampah plastik ini diubah menjadi BBM. Achmad Basir, Kabupaten Bojonegoro Di lahan seluas 4,75 hektare ini, kegiatan pemilahan hingga pengolahan sampah dilakukan. Tak hanya dilakukan oleh petugas TPAS, para pemulung turut memilah sampah plastik layak jual untuk mendapatkan rupiah.

Tak hanya mengolah limbah sampah plastik yang tak layak jual, tetapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bojonegoro juga mengonversi sampah plastik

menjadi BBM seperti minyak tanah, solar dan bensin. “ Limbah sampah plastik ini diolah dengan hasil akhir menjadi solar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk diesel dan mobil kendaraan pengangkut sampah,” ungkap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Nurul Azizah, Senin (29/6).

 ke halaman 11

achmad basir/bhirawa

Dua pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Bojonegoro sedang mengoperasikan alat pengelolaan konversi sampah plastik menjadi BBM di lokasi TPAS setempat, Senin (29/6).

Pemberian Hak kepada Yatim Piatu dan Warga Kurang Mampu, Hasil Kerjasama Harian Bhirawa dengan Mitra Kerja

031-5615454

Digelar Kamis, 9 Juli 2015

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 30 JUNI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Taati UU Pilkada, Pemkot Hentikan Lelang Jabatan DPRD Surabaya, Bhirawa Lelang terbuka jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya yang selama ini sudah berjalan dihentikan. Penghyentian ini merupakan implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

“Terpaksa kami hentikan, tahapannya sudah sampai seleksi administasi. Assesment sudah jalan. Tapi karena ada peraturan itu kami terpaksa hentikan,” kata Kepala Dinas Kepegawaian dan Diklat (BKD) DPRD Kota Surabaya Mia Shanti

Dewi saat rapat dengar pendapat di ruang komisi A DPRD Surabaya, Senin.

Tiga kepala SKPD yang sempat dilelang itu berada di Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan juga RSUD Soewandhi.

Menurut dia, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 di salah satu klausulnya menyebutkan bahwa kepala daerah yang akan mencalonkan kembali tidak boleh memutasi pejabat enam bulan sebelum lengser.

Tidak hanya menyaratkan tidak boleh memutasi enam

bulan sebelum lengser, lanjut dia, melainkan juga ada aturan bahwa selama enam bulan setelah dilantik, kepala daerah baru yang terpilih juga tidak boleh memutasi ataupun melakukan penganggakatan pejabat.

Dengan demikian, sampai setahun mendatang tiga instansi itu akan tetap dijabat oleh pelaksana tugas.

Selain itu, kata dia, pihaknya mengatakan bahwa meski dijabat oleh pelaksana tugas, hal tersebut tidak masalah dan tidak menyalahi aturan. Sebab dalam undang-undang Apa-

ratur Sipil Negara (ASN) tidak ada ketentuan yang menyebutkan batas maksimal PNS boleh menjabat sebagai pelaksana tugas.

Disebutkan bahwa dalam SK memang hanya satu tahun jabatan pelaksana tugas, akan tetapi masih bisa diperpanjang. Dalam ketentuan undang-undang hanya saja ada ketentuan bahwa pemkot harus melakukan evaluasi jika sudah lima tahun.

“Untuk syaratnya kepala dinas setara dengan eselon II B,” ujar Mia. Sedangkan untuk direktur RSUD Soe-

wandi, disyaratkan harus tenaga medis,seperti dokter atau dokter gigi. Ketentuan itu sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam Permenkes. Begitu juga untuk Kepala Dinas Perhubungan dan Dinas Cipta Karya minimal untuk pendidikan harus lulusan teknik.

Sebagaimana diketahui, RSUD Soewandhi dijabat oleh pelaksana tugas sejak tahun 2013, begitu juga dengan Dinas Cipta Karya.

Sedangkan untuk Dinas Perhubungan dijabat pelaksana tugas sejak awal 2015 lalu.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwidjono menyatakan bahwa dengan kondisi ini, praktis tiga instansi ini akan kosong dari kepala dinas definitif kurang lebih selama satu tahun delapan bulan. Waktu itu dihitung enam bulan sebelum lengser, dan juga delapan bulan pelaksana pilkada, dan ditambah lagi enam bulan setelah pelantikan kepala daerah baru.

“Kami menyarankan pada BKD untuk menyusun skema mutasi dengan jelas, saya menyarankan untuk

assesment ini nantinya pemkot mengambil jumlah panitia seleksi yang terbanyak yaitu sembilan orang. Dimana pemkot nantinya akan mendapatkan jatah sebesar 45 persen,” tuturnya.

Dengan begitu, lanjut dia, maka memang pemkot tidak bisa bertindak lebih jauh dan menunggu sampai proses pemilihan kepala daerah segera tuntas. Namun kendalanya, sebagai pelaksana tugas tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang bersifat straQ gat tegis.Q

Imbangi Petahana, Enam Partai Resmikan Koalisi Majapahit Surabaya, Bhirawa Akhirnya enam partai politik di Surabaya memastikan membentuk koalisi untuk menghadapi Pilkada bulan desember mendatang. Keenam partai tersebut , yakni Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, Golkar dan PAN, Senin (29/6) resmi mendeklarasikan “Koalisi Majapahit”.

“Koalisi ini merupakan proses perjuangan kami. Proses ini bukan sebentar, tapi enam bulan kami bertemu,” Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya BF Sutadi di sela-sela deklarasi Koalisi Majapahit.

Menurut dia, dibentuknya koalisi ini tidak bermaksud menjegal calon wali kota dari petahana yang rencananya akan diusung PDIP, melainkan targetnya agar Surabaya bisa melahirkan kompetisi yang memadai dan bisa seimbang.

“Kami akui calon petahana kuat dengan partai yang kuat pula. Maka kami sepakat akan siapkan calon. Setelah ini kami akan kerja keras,” ujarnya.

Enam ketua DPC yang hadir dalam acara ini di antaranya, Ketua DPC PKS Ibnu Shobir, Ketua DPC Partai Demokrat Suhartoyo, Ketua DPD Partai Golkar M. Ilyas, Ketua DPC Partai Gerindra BF Sutadi, Ketua DPC PKB Syamsul Arifin dan Ketua DPD PAN M. Surat.

Ketua DPC PKB Kota Surabaya Syamsul Arifin menilai calon petahana yang ada di Surabaya bukan malaikat yang tidak bisa dikalahkan. Menurut Syamsul, , Tri Rismaharini tetap manusia biasa yang bisa kalah.

Bahkan ia menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini prestasinya biasa-biasa saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan penghargaan yang didapat selama ini bukan dari prestasinya, tapi sengaja dibuat-buat untuk mendongkrak popularitas.

“Beberapa tahun terakhir ini banyak juga petahana yang kalah. Kami yakin di 2015 ini wali kota-nya bukan perempuan tapi laki-laki. Dengan kekompakan, kami yakin bisa menang

PANGGUNG BIROKRASI

Dewan Setuju Larangan Mudik Pakai Mobdin DPRD Jatim, Bhirawa Komisi A DPRD Jawa Timur mengimbau seluruh pejabat pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi mengikuti aturan pelarangan mobil dinas dig unakan untuk mudik dalam rangka Lebaran 2015.

“Kalau sudah ada aturan dari Gubernur dan selaku pemimpin maka PNS wajib mengikutinya,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Pelarangan tersebut, kata dia, merupakan peraturan yang wajib diikuti oleh pejabat dan PNS sehingga jika dilanggar maka aturan tegas harus dilaksanakan.

“Semua ada aturannya dan yang melanggar tentu sudah tertulis sanksinya,” tukas politisi asal daerah pemilihan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban tersebut.

Kendati demikian, secara pribadi legislator asal Partai Golkar itu menilai pelarangan penggunaan mobil dinas kurang tepat karena terlalu berisiko jika ditinggal.

“Kalau saya menilai pribadi, seharusnya tidak apa-apa mobil dinas digunakan untuk mudik. Sebab kalau ditinggal bisa rawan rusak mesinnya. Kalau sampai rusak biaya yang dikeluarkan tentu lebih Q cty.ant mahal,” katanya.Q

gat/bhirawa

Enam Partai Politik di Surabaya meresmikan Koalisi Majapahit untuk Pilkada 2015. Enam partai tersebut adalah PKB, Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan Demokrat mendeklarasikan koalisinya di Hotel majapahit, Senin(29/6). mutlak,” tegasnya. koalisi ini agar Surabaya ke depan lebih tidak mengambil sikap apapun dalam terburu-buru,”kilahnya.

Dia menambahkan, setelah deklarasi baik, dengan pemerintahan yang bisa pertemuan itu. “Karena yang namanya Sementara itu Sekretaris DPD PDIP ini parpol yang tergabung dalam koalisi menghargai kekuatan partai poilitik politisi itu kan semakin banyak menJatim Sri Untari mengaku, dia tidak ini akan menggelar pertemuanyang ada di Surabaya,” katanya. dengarkan ya semakin baik,”ucapnya. khawatir dengan adanya koalisi terpertemuan lanjutan. Pertemuan ini Sementara itu sebelumnya, Ketua DPD Sehingga, saat ditanya mengenai sebut. Menurutnya, hal itu adalah akan membahas secara teknis konsep Partai Demokrat Jatim Soekarwo. apakah Demokrat akan bergabung sesuatu yang wajar dilakukan dalam dan metode pemenangan sekaligus Soekarwo mengaku, telah mengetahui dengan koalisi tersebut atau tidak? dunia politik.”Sah-sah saja mereka siapa saja pasangan yang akan diusung. adanya rencana deklarasi koalisi yang juga Soekarwo tidak memberikan jawaban melakukan itu, karena ini bagian dari Sejauh ini ada sejumlah nama yang melibatkan partainya di tingkat Surabaya. yang jelas. Termasuk, apakah Demodemokrasi,”kata Untari. sudah mendaftar sebagai calon wali “Saya juga sudah dilapori sama Pak krat juga akan ikut melawan incumUntari menyatakan dia dan parkota (cawali) di sejumlah parpol, Hartoyo Ketua DPC Surabaya, katanya bent Tri Rismaharini, menurutnya hal tainya cukup percaya diri untuk meseperti Diretur Harian Memorandom beliau mau ikut, ya saya persilahkan itu masih belum saatnya diputuskan. ngusung calonnya dalam Pilwali SuSukoto, Ketua Harian KONI Jatim saja, yang penting dengarkan saja,”be“Tapi yang pasti kami akan tetap rabaya. “Entah siapapun itu calonnya, Dhimam Abror Djuraid, pengusaha bernya seusai sidang paripurna di berusaha mengusung kader kami kami sudah siap karena kader-kader Basa Alim Tualeka dan juga pengusaha gedung DPRD Jatim kemarin (29/6). dalam Pilwali Surabaya. Kalaupun kami memiliki semangat yang tinggi Antony Bachtiar.

Pria asal Madiun itu melanjutkan, tidak ada kader yang maju, tentunya untuk memenangkan Pilwali SuraQ gat.cty “Yang penting tujuan utama dari dia meminta kepada Hartoyo untuk tidak akan kami putuskan secara baya,”tegasnya.Q

PTK Tingkatkan Kemampuan Guru dan Dosen PDIP Turunkan Rekom Pilkada Enam daerah

riq/bhirawa

Peserta Lokakarya saat mempresentasikan hasil PTK, hasil penelitiannya tentang pemodelan bacaan bagi siswa SD ternyata sangat signifikan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa.

Surabaya, Bhirawa membekali dan meningkatkan Implementasi dari Penelitian kemampuan dosen dan guru Tindakan Kelas(PTK) ternyata untuk melakukan tindakan sebisa meningkatkan kemampuan telah melihat dan mendapatkan mengajar guru dan Dosen.Im- masalah saat proses pembeplementasi syarat penulisan lajaran di kelas. karya tulis ilmiah harus di“Ibarat dokter, guru dan dosen lakukan guru melalui Penelitian hari ini berkumpul untuk menTindakan Kelas (PTK). PTK cari obat dan ramuan yang pas merupakan jenis penelitian untuk menyembuhkan penyakit. untuk mengatasi permasalahan Setelah ditemukan, ramuan itu di dalam kelas. nanti dibawa kembali ke seMenurut spesialis pengem- kolah untuk dipraktikkan. Tenbangan LPTK USAID Prioritas tunya setelah ada keputusan Jatim, Nur Kholis, Senin (29/6) dengan melihat data secara kemarin saat dihubungi melalui kualitatif dan kuantitatif,” telepon selularnya menyngka- jelasnya. pakan, PTK sangat bagus untuk Salah satu contohnya adalah

saat seorang guru mencoba memetakan dan mengurai masalah pembelajaran dengan menggunakan metode buku besar (big book). Setelah diteliti, ternyata metode itu sangat efektif untuk memudahkan siswa dalam proses belajar.

Dan untuk meningkatkan intensitas penelitian tindakan kelas tersebut, USAID Prioritas telah memfasilitasi sebanyak 32 guru dan 32 dosen dari tujuh provinsi pada Lokakarya Kajian dan Penyusunan Laporan Pendidikan Tindakan Kelas yang digelar di Jakarta. Disana para guru dan dosen akan membahas hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PTK. “Per 1 Januari 2013 sudah diberlakukan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dimana para guru, mulai golongan kepangkatan III/a, untuk naik pangkat, harus melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), yang salah satu kegiatannya melakukan PTK,” ungkap perwakilan Pusat Pengembangan Program Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangprodik Ditjen GTK Kemendikbud), Hari Q riq Amirullah.Q

Menanti Salat Dzuhur Dibulan Ramadan ini banyak masyarakat yang memanfaatkan masjid untuk mencari berkah dengan mengaji maupun tiduran sambil menanti datangnya waktu salat. Seperti di Masjid Ampel, warga Surabaya sedang tiduran sambil menunggu salat dzuhur,Senin (29/6). trie diana/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Jelang pelaksanaan 19 Pemilukada di Jawa Timur, rekomendasi pasangan sudah mulai ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan. Dari 19 pemilukada ada 6 pasangan calon kepala daerah – wakil kepala daerah yang sudah resmi akan diusung oleh partai berlambang kepala banteng moncong putih ini. Namun, untuk mengantisipasi agar partainya tidak terpecah - belah, sanksi bagi yang tidak patuh kepada keputusan DPP juga diultimatumkan.

Sri Untari Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim menyampaikan sudah ada 6 rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang turun. Rekemendasi tersebut menurutnya sudah berdasarkan mekanisme di internal partai.

“Formatnya semuanya sudah rakercabsus. Kenapa harus rakercabsus? agar seluruh struktur partai mendengarkan langsung pembacaan rekomendasi,” ujarnya, senin (29/6) Enam pasangan calon yang sudah di rekomendasi yakni Sumenep (Busyro Kariem - Ahmad Fauzi), Kota Blitar (Samanhudi - Santoso), Kabupaten Ponorogo (Amien - Agus Widodo), Kabupaten Kediri (Harianti Maskuri) Kabupaten Blitar (Riyanto- Marheinis), Ngawi (Budi Sulistyo) Politisi yang juga Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini menandaskan ada beberapa point yang dikeluarkan dalam rekomendasi tersebut. Selain meminta DPC untuk mendaftarkan pasangan yang bersangkutan ke KPU, juga ada himbauan tegas kepada para kader PDI Perjuanga.

“Bagi yang tidak mendukung keputusan dari DPP maka bisa dikenakan sanksi. sanksinya bisa pemecatan maupun pembebasan tugas,” terangnya Dicontohkannya saat Pilwali di Kota Malang, ada kader yang tidak tunduk dengan keputusan DPP. Karenanya partai kemudian memberikan sanksi.”pak Peni tidak tunduk ke keputusan organisasi akhirnya diberhentikan dari keanggotaan partai. kami berharap untuk pemilukada kali ini tidak ada yang tidak patuh kepada keputusan partai. Semua kader harus solid. Jangan memaksakan maju kalau tidak direkomendasi,” tandasnya Untari juga menadaskan akan segera melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan mengenai rekomendasi yang belum turun. Lambatnya rekomendasi turun untuk di daerah lainnya menurutnya dikarenakan karakteristik dan dinamika politik masing - masing kota/ kabupaten sangatlah berbeda.

“Besok kita akan ke DPP menanyakan rekomendasi yang belum,” pungkasnya Dalam perebutan rekomendasi, pihaknya mengakui ada dinamika internal yang terjadi. Namun, menurutnya sejauh ini dinamika tersebut masih dalam taraf dinamika konstruktif, bukan destruktif. “Dan DPP punya cara sendiri untuk mengakomodir semua kepentingan di daerah. DPD sendiri tugasnya hanya melanjutkan aspirasi dari DPC – Q cty DPC. Yang memutuskan pusat,” ungkapnya.Q

SURABAYA

Selasa Kliwon 30 JUNI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pusyan Gatra Harus Jadi Pusat Rujukan KB di Jatim Surabaya, Bhirawa Badan Kependudukan dan Keluarga Berenacana(BKKBN) Jatim berharapa keberadaan Pusat Layanan Keluarga (Pusyan Gatra) Jatim bisa optimal dimanfaatkan menjadi rujukan pasien dari daerah. Biasanya setiap SKPD layanan KB milik kbupaten/kota mempunyai layanan KB tersendiri, namun bila keadaan tertentu bisa merujuk pada Pusyan Gatra Jatim di Surabaya.

dna/bhirawa

Pelayanan yang dilakukan Pusyan Gatra kepada masyarakat.

RAGAM INFO

‘’Kita ingin Pusyan Gatra menjadi rujukan bagi SKPD layanan KB kabupaten/kota, sehingga pelayanan Pusyan Gatra tidak hanya berputat pada Surabaya,’’ kata Kepala BKKBN Jatim, Ir Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com. Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani mengungkapkan, saat ini BKKBN berusaha merubah image Pusyan Gatra menjadi pusat layanan rujukan terakhir.

Sebelumnya, Pusyan Gatra mencari dan melayani pasien maka saat ini pasien harus datang ke Pusyan Gatra.

Menurutnya, datangnya pasien bisa difasilitasi oleh SKPD KB atau datang sendiri ke Pusyan Gatra. ‘’Jadi kita tidak perlu jemput bola melainkan hanya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien,’’ ucapnya.

Dikatakannya, BKKBN

mulai menerapkan aturan baru karena Pusyan Gatra sudah harus berkerja secara efektif. Banyak energi dan tenaga yang dikeluarkan Pusyan Gatra jika harus menjemput bola ke masyarakat, sehingga keberadaan SKPD KB di tengahtengah masyarakat tidak bekerja secara maksimal. ‘’Kita ingin SKPD KB ini yang bekerja di lapangan sehingga keberdaan mereka dapat berfungsi secara optimal,’’ tegasnya.

Wanita berjilbab ini menuturkan, sudah saatnya Pusyan Gatra dan SKPD KB di Jatim mulai berkordinasi dan bersinergi dalam melakukan pelayanan. Dengan kordinasi yang baik pelayanan Pusyan Gatra akan merata di Jatim. Kedepan dengan tantangan yang be-

rat kordinasi antara SKPD KB, Pusyan Gatra dan BKKBN turut menentukan keberhasilan pelayanan KB di Jatim.

Sementara itu salah satu masyarakat Surabaya, Ririn menilai, dengan berubahnya aturan baru pelayanan Pusyan Gatra memberikan dampak positif dan negatif.

Dampak positifnya adalah dapat memperkuat kordinasi antara SKPD KB dengan Pusyan Gatra, akantetapi dampak negatifnya adalah pelayanan KB ke masyarakat, khususnya Surabaya tidak maksimal. ‘’Setahu saya dulu pelayanan Pusyan Gatra bisa masuk ke sekolah, perguruan tinggi hingga kelompok dasa wisma. Akantetapi akir-akhir ini tidak terlihat Q dna lagi,’’ ungkapnya.Q

Pengungkapan Kasus Narkoba

RPH Ngelom Sebaiknya Dipindahkan Pemprov, Bhirawa Dinas peternakan jatim setuju untuk menyarankan pemindahan Rumah potong Hewan (RPH) Ngelom pada pemkab Sidoarjo. Hasil idak Tim Patroli Air Jatim pekan lalu ke RPH Ngelom.

Menunjukkan kondisi memprihatinkan dengan bau yang tiak sedap cukup menyengat.

Dinas Peternakan Jatim juga menilai perlunya Pemkab Sidoarjo untuk melangsungkan penutupan terhadap RPH tersebut dan memindahkannya ke wilayah lainnya yang jauh dari permukiman.

“Kalau direvitalisasi tidak akan bisa dengan kondisi seperti itu. Sebaiknya ditutup dan dipindahkan saja ke wilayah lainya,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim Ir Maskur MM melalui Kabag Kesmavet, drh Kusnoto, Senin (29/6).

Menurutnya, penanganan pengelolaan terhadap RPH memang dibawah Pemkab/kota masing-masing, sedangkan Dinas Peternakan Jatim hanya sebagai pembinaan dan fasilitasi revitalisasi saja. “Tidak mencari siapa salah atau benarnya, jika memang kondisi RPH Ngelom sudah seperti itu, Pemkab diharap bisa langsung menindaklanjutinya,” katanya.

Dijelaskannya, biasanya awalnya dalam pembangunan RPH, secara teknis pembangunannya memang sudah jauh dari permukiman. Namun seiring waktu bertambahnya jumlah penduduk juga menambah luasan permukiman. Akhirnya permukiman tersebut mendekat ke RPH tersebut.

“Seharusnya jika ke depan memindahkan RPH tersebut harus benar-benar jauh dari permukiman. Dan jangan lagi permukiman mendatangi lokasi RPH,” Q rac katanya.Q

Tiga Warga Jatim Terkena Leptospirosis Surabaya, Bhirawa Buruknya Perilaku Budaya Hidup Sehat (PHBS) membuat tiga warga di Ponorogo Jatim menderita penyakit leptospirosis. Penyakit yang disebabkan oleh kencing tikus ini dapat menyebabkan kematian. ‘’Saat ini ada tiga warga Ponorogo terkena leptospirosis, sebelumnya tahun 2014 Jatim bebas dari penyakit leptospirosis,’’ ujar Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono.

Menurut Setyo, kurang bersihnya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan turut menentukan penularan penyakit leptospirosis. Banyak masyarakat yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan sehingga membuat perkembangan tikus semakin banyak. ‘’Jika tikus banyak maka penularan penyakit leptospirosis akan semakin meningkat,’’ ucapnya.

Dikatakanya, leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis).Leptospirosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui air (water borne disease).

Urine (air kencing) dan individu yang terserang penyakit ini dapat menjadi sumber utama penularan, baik pada manusia maupun pada hewan. Kemampuan leptospira untuk bergerak dengan cepat dalam air menjadi salah satu faktor penentu utama dapat menginfeksi induk semang (host) yang Q dna baru.Q

Satgas 3 Polda Jatim Amankan Sabu Senilai Rp 900 Juta Polda Jatim, Bhirawa Sesuai dengan program 100 hari Kapolri, Polda Jatim melalui Satuan Tugas Basmi Narkoba (Satgas 3) dan Polres jajaran berhasil mengungkap 626 perkara narkoba di Jatim. dari tangkapan Polda Jatim, Satgas 3 berhasil mengamankan 450 gram sabu senilai Rp 900 juta.

Sebanyak total 626 kasus narkoba diungkap Polda Jatim dan Polres jajaran dalam kurun waktu mulai 20 April sampai 28 Juni 2015. Sementara jumlah kasus narkoba yang diungkap Satgas 3 Basmi Narkoba Polda Jatim sebanyak 57 perkara. Sedangkan Polres jajaran berhasil mengungkap sebanyak 569 perkara narkoba.

Dari 57 perkara narkoba yang diungkap Polda Jatim, sebanyak 71 orang terdiri dari 69 laki-laki dan 2 perempuan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara untuk Polres jajaran, sebanyak 726 orang terdiri dari 710 laki-laki dan 16 perempuan ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Jatim AKBP Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Satgas 3 Polda Jatim beserta Polsek jajaran berhasil mengungkap total 626 kasus narkoba. Dari pengungkapan ini, Raden mengaku barang bukti (BB) terbanyak didapati dari hasil ungkap Polda Jatim yang menyita sebanyak 450 gram sabu-sabu.

“Paling banyak BB sabu dari Polda Jatim, yakni 450 gram. Jika diuangkan, sabu ini senilai Rp 900 juta,” kata Kabid Humas Polda Jatim AKBP Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin (29/6).

bed/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim AKBP Raden Prabowo Argo Yuwono saat menunjukkan barang bukti sabu dan tersangka hasil ungkap Satgas 3 narkoba Polda Jatim dan Polres jajaran, Senin (29/6).

Raden menjelaskan, dari total 626 Sementara barang bukti yang “Semua barang bukti narkotika ini kasus narkoba, semua tersangka berhasil disita oleh Polda Jatim, didapati dari jaringan narkotika disinyalir sebagai pengguna dan yakni sabu seberat 450 gram, extacy lokal. Untuk jaringan internasional pengedar narkotika. Sementara un29 butir, daftar G sebanyak 1.250.980 masih belum ada,” tegas Raden. tuk tersangka, Raden mengaku kebutir, dan golongan IV sebanyak 10 Untuk mempertanggungjawabkan banyakan dari tersangka masih butir. Sedangkan untuk Polres japerbuatannya, semua tersangka berusia muda. “Rata-rata generasi jaran, barang bukti yang disita yakni dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 dan muda yang terjerat kasus narkoba. ganja seberat 42.359.86 gram dan 14 atau Pasal 112 ayat 2 UU RI No 35 Oleh karenanya kami (Polda Jatim) pohon, sabu seberat 13.690.806 gram, tahun 2009 tentang narkotika, selalu menggalakkan pengungkapan extacy 118 butir, daftar g 336.560 dengan ancaman maksimal hukuman kasus narkoba,” ungkapnya. butir, dan okerbaya 11.320 butir. pidana penjara 20 tahu.Q bed

Pemprov Buat Action Plan Pengelolaan Kawasan Kali Surabaya Diperiksa Lima Jam, Kankemenag Surabaya Diberondong 30 Pertanyaan Pemprov, Bhirawa Untuk menyelamatkan habitat ikan di sungai, teruitama Kali Surabaya, pemprov Jatim akhirnya bersedia untuk memfasilitasi dan mengkkordinasikan pembuatan action plan pengelolaan Kawasan kali Surabaya.

Dalam Rakor dan Workshop di Bidang Pengelolaan Suaka Ikan Kali Surabaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jawa Timur, Ir Hadi Prasetyo mengatakan, penyusunan action plan itu akan dikoordinasi dan difasilitasi Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyusunan Action Plan itu, Pemprov akan melibatkan banyak pihak, diantaranya mereka yang punya kepentingan dengan fungsi dan keberadaan Kali Surabaya yang melintasi 5 kabupatenkota di Jawa Timur.

Diantara institusi yang dipastikan akan dilibatkan dalam penyusunan Action Plan itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, termasuk dinas-dinas yang berkepentingan di semua kabupaten-kota yang wilayahnya dilintasi Kali Surabaya.

Selain itu, para kepala de-

sa, akademisi, pemerhati lingkungan, aktivis lingkungan, LSM dan beberapa perusahaan yang lokasinya berada di sepanjang Kali Surabaya.

Sementara beberapa tokoh masyarakat juga akan dilibatkan dalam penyusunan Action Plan, termasuk wakil rakyat di Jawa Timur dan Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) Indonesia yang selama ini juga sangat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan dengan kondisi Kali Surabaya.

Ketua KJPL Indonesia, Teguh Ardi Srianto menambahkan, adanya tindak lanjut berupa penyusunan Action Plan itu, organisasinya berharap akan ada ketegasan dari pemerintah pada para pelaku perusak lingkungan, khususnya di Kali Surabaya.

“Selama ini, aturan hanya tegas dan jelas di atas kertas, tapi di dalam penegakannya selalu loyo dan ompong, sehingga tidak menimbulkan efek jera untuk pelanggarnya,” ujar Teguh.

Ditambahkannya, selama ini banyak kasus pelanggaran dan pencemaran di Kali Surabaya yang tidak pernah berakhir di pengadilan, karena penegakkan hukumnya hanya palsu-palsu

dan abu-abu.

“Kalau ingin menjaga dan melestarikan kondisi Kali Surabaya, harus dimulai dari penegakan hukumnya. Ini cara yang efektif dan tidak bisa dilawan,” katanya.

KJPL dari awal sudah berkomitmen akan mengawasi dan mengawal penegakan hukum pada para pelanggar dan pelaku pencemaran di Kali Surabaya. “Upaya yang dilakukan KJPL Indonesia, diantaranya dengan mempublikasikan ke masyarakat, para pelaku perusak dan pencemar Kali Surabaya sehingga mereka punya rasa jera dan akan merubah perilakunya dari salah menuju ke tindakan yang benar,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim melalui Kasubid Wasdal Pencemaran Air BLH Jatim, Ainul Huri mengatakan, pengenaan sanksi administasi yang dikenakan pada pelanggar lingkungan terbagi beb e r a p a t a h a p m u l a i p e mberian surat peringatan pertama dari BLH kab/kota. Jika tidak dilakukan upaya maka diberikan surat peringatan kedua dan selanjutnya sampai pada penindakan hukum proQ rac ses pidana.Q

Kejari Surabaya, Bhirawa Kepala Kantor Kemenag (Kankemenag) Kota Surabaya Saifullah Anshari, Senin (29/6) menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam kasus dugaan korupsi dana operasional di Kantor Kemenag Surabaya tahun 2013-2014.

Pemeriksaan Saifullah berjalan hingga lima jam sejak pukul 10.00 pagi sampai pukul 15.00 sore. Nantinya, keterangan dari Kankemenag Kota Surabaya akan digunakan sebagai pelengkap keterangan saksi-saksi sebelumnya. Sekaligus untuk pengembangan penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus ini.

“Pemeriksaan berjalan kurang lebih lima jam. Sekitar 30 pertanyaan ditujukan untuk Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya,” kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya Roy Revalino saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (29/6).

Terkait apa saja pertanyaan yang ditujukan untuk Kankemenag Kota Surabaya ? Roy enggan merincikan hal itu.

Tapi, Roy mengaku dari 30 pertanyaan diantaranya yakni terkait pengucuran dana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) guna menunjang program-program yang ada di masing-masing seksi pada Kemenag Surabaya tahun 2013-2014.

Selanjutnya, Saifullah juga ditanya terkait adanya dugaan pemotongan dana sebesar 25% dari total anggaran yang dikucurkan senilai Rp 2,4 miliar. Lanjut Roy, Kankemenag Kota Surabaya juga ditanya terkait peruntukan dana yang dikucurkan dari APBN itu digunakan untuk apa saja.

“Intinya, dari 30 pertanyaan itu, penyidik mencoba mencari tahu terkait dugaan pemotongan dana dan unag Q bed itu digunakan untuk apa saja,” tegas Roy.Q

Kapal Tenaga Surya ITS Siap Berlaga di Jepang Kapal bertenaga surya buatan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya akan kembali unjuk gigi di ajang internasional. Kali ini kapal yang berjuluk Batharasuraya Solar Boat ITS itu akan berlaga pada kontes Yanagawa Solar Boat Festival 2015, di Fukuoka, Jepang awal Agustus mendatang.

Ketua tim Batharasuraya Muhammad Hapis menjelaskan, dalam festival tersebut terdapat tiga kategori lomba yang akan diikuti tim dari ITS. Ketiganya ialah Circular Course, Sprint, dan Slalom. Dengan kapal yang memiliki spesifikasi panjang 3,5 meter, lebar

0,8 meter dan tinggi 0,64 meter ini, Hapis optimistis kapalnya akan meluncur dengan lincah dan membawa pulang prestasi gemilang.

Bahkan, dengan fasilitas solar panel yang berkapasitas 100 watt-peak, kapal tersebut akan mampu melaju dengan

kecepatan 3 m/s atau setara dengan 5 knot. Selain itu, lambung kapal yang berbahan serat dan resin serta tambahan karbon juga membuat kapal ini menjadi lebih ringan.

“Kita sudah persiapkan seluruhnya untuk ajang kelas dunia ini. Kapal juga sudah siap diadu. Tapi ada beberapa yang harus dibenahi,” tutur mahasiswa Jurusan Transportasi Laut ITS ini.

Beberapa pembenahan yang harus dilakukan ialah terkail instalasi solar sel dan kemudi.

Rencananya, kapal Batha-

rasuraya tersebut akan dikirim ke Jepang pada 10 Juli 2015 mendatang. Sehingga saat ini tim yang akan berangkat hanya memiliki waktu sekitar satu minggu untuk melakukan pembenahan.

“Kemudian seminggu sisanya kami harus sudah melakukan uji dalam air sebelum dikirim. Persiapannya harus cepat,” imbuh salah satu dosen pembimbing kapal Batharasuraya Andhika Estiyono.

Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Prof Herman Sasongko

mengingatkan kepada tim, agar lebih bersungguh-sungguh dalam menghadapi ajang kali ini. Meski demikian, dia tidak terlalu banyak membebani peserta dengan target kemenangan. Sebab menurutnya, menang bukanlah sebuah tujuan utama dalam proses pembelajaran ini.

“Yang terpenting adalah bagaiamana cara kita mendidik mahasiswa agar mereka berkompeten dan mau berkarya di bidangnya,” ujar Herman memberi semangat tim Q tam yang akan berlaga ini.Q

tam/bhirawa

Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Prof Herman Sasongko memberi suport ke tim Kapal Batharasurya ITS yang akan mengikuti kontes Yanagawa Solar Boat Festival 2015.

4

OPINI Tajuk

LPJ APBD 2014 Disahkan SELURUH komisi di DPRD Jawa Timur memberi catatan panjang terhadap kinerja SKPD. Begitu pula fraksi-fraksi (wakil parpol) memberi warning keras terhadap kinerja anggaran pemerintah propinsi. Hal itu sehubungan dengan opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap pelaksanaan APBD 2014, yang memberi derajat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini kemunduran sistem pencatatan arus kas daerah. Namun LPJ pelaksanaan APBD 2014 tetap disahkan (Senin, 29 Juni 2015).

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, mewajibkan menyertakan audit BPK. Jadi, LPJ sebagai pelaksanaan ABPD, harus tergaransi audited. Lazimnya, tim audit BPK meng-investigasi APBD dalam dua term utama. Yakni: Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta term Sistem Pengendalian Intern. Hasil audit, diserahkan oleh BPK dalam sidang paripurna DPRD Jawa Timur (Kamis, 18 Juni 2015).

Laporan Pertanggungjawaban Gubernur terhadap pelaksanaan APBD merupakan kewajiban mandatory UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Khususnya terhadap pasal 30, 31 dan pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan: “Gubernur menyampaikan Laporan Keuangan kepada DPRD. Yakni laporan yang memuat Realisasi Anggaran (RA), Neraca, Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.”

Sedangkan domain DPRD tercantum UU 23 tahun 2014, pada pasal 100 ayat (1) huruf d. Juga pasal 100 ayat (2) dan ayat (3). Yang istimewa adalah pasal 100 ayat (4), dinyatakan, “DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.” Tetapi hak klarifikasi sebagai pelaksanaan fungsi DPRD, nyaris tidak pernah dilakukan. Boleh jadi, dianggap sudah “selesai” dengan paparan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) oleh BPK. Status opini (BPK) Wajar Dengan Pengecualian, merupakan tren yang mesti diwaspadai, terutama oleh jajaran eksekutif (Gubernur beserta seluruh pimpinan SKPD). Masih terdapat 541 kesalahan, dengan 955 rekomendasi. Termasuk saran untuk “menjewer” pimpinan SKPD. Jika masih terus mundur, bisa mengarah pada status disclaimer. Hampir pasti mengarah pada tipikor domain KPK, atau Kejaksaan.

Opini WDP APBD 2014, sebenarnya tidak berdiri sendiri.

Melainkan akumulasi “utang” perbaikan arus kas pada pelaksanaan APBD tahun 2012, dan APBD 2013. Uniknya, BPK memberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap dua pelaksanaan APBD itu (tahun 2012 dan 2013).

Tapi memang WTP saat itu di-embel-embeli tambahan frasa “dengan paragraf penjelasan.”

LPJ pelaksanaan APBD 2013, juga telah disahkan oleh DPRD Jawa Timur (periode 2009 – 2014). Bahkan dinyatakan “dapat diterima” secara aklamasi. Walau dengan saran, agar perintah perbaikan oleh BPK segera dilaksanakan. Diantara catatan (rekomendasi DPRD), adalah validasi data kependudukan, karena terdapat perbedaan antara Dinas Kependudukan dengan DAK-2 (Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan).

Secara spesial disebut, perbaikan seluruh laporan keuangan tersebut harus tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sudah harus dimulai sistem acrual (pencatatan langsung sejak awal DIPA). Kenyataannya, dalam Laporan Keuangan banyak ditemukan pelanggaran terhadap asas akuntansi. Terutama (selalu) belum dipahaminya definisi belanja barang dengan belanja modal. Konon, karena Pemprop Jawa Timur tidak memiliki tenaga (sarjana) akuntansi.

Namun yang terpenting dalam pertanggungjawaban (perhitungan) APBD, adalah per-angka-an final. Dalam hal ini mesti dicapai kesepakatan antara Badan Anggaran dengan tim perekonomian Pemprop. Tidak mudah, karena meliputi pendapatan, belanja dan sisa lebih-nya. Dalam hal ini Belanja Daerah pada pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 20, 006 trilyun lebih.

Dan sisa lebih netto Rp 252,840 milyar. Sedangkan “utang” perbaikan harus segera dilakukan tahun ini pula. Jika tidak, akan diserahkan kepada penegak hukum (Kejaksaan). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pembubaran Koperasi Papan Nama PEMBUBARAN koperasi yang hanya “papan nama” karena tidak lagi aktif diminta jangan cuma menjadi wacana melainkan direalisasikan sebagai upaya pembenahan terhadap dunia koperasi di Indonesia. Menteri koperasi dan UKM telah mengumumkan rencana pembekuan terhadap 67.241 primer koperasi atau 32 persen koperasi yang tinggal ‘papan nama’ dari 209.483 jumlah koperasi yang ada. Kebijakan Menteri untuk membubarkan koperasi yang tidak jelas lagi alamat dan aktivitasnya ini merupakan kabar baik.

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, otoritas pencabutan dan pemberian badan hukum koperasi itu masih ada pada Menteri Koperasi dan UKM. Demikian juga seperti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi. Menteri sebaiknya segera membentuk tim penyelesai sebagaimana telah dimandatkan oleh UU dan PP. Pembubaran koperasi yang sudah tidak jelas dan tidak beroperasi ini penting karena seringnya penyalahgunaan terhadap badan hukum koperasi. Banyak koperasi papan nama ini dipakai untuk pencarian program bantuan dan pinjaman baik dari pemerintah maupun sumber lain. Tidak tertibnya kelembagaan koperasi ini juga sebetulnya menjadi penghambat bagi jalannya program dukungan lainnya.

Jadi kalau ini segera dilaksanakan maka tahun depan sudah riil berapa sebenarnya koperasi yang ada, dan berapa jumlah anggota, volume bisnisnya, modal koperasi, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Bahkan, jika semua koperasi itu sudah terdata rapi dan taat menjalankan prinsip koperasi maka Indonesia akan mempunyai dunia koperasi yang mandiri, unggul dan berdaya saing tinggi. Selain itu juga akan mudah untuk melakukan merger (penggabungan) usaha koperasi menjadi lebih berskala besar karena visi koperasi yang seragam yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Kliwon, 30 JUNI 2015

Perekonomian Banyuwangi dalam Perspektif Pariwisata Selama 4 hari mulai pada tanggal 6 - 9 Mei 2015 yang lalu di Banyuwangi diselenggarakan event balap sepeda “International Tour de Banyuwangi Ijen” (ITdBI) yang diikuti para pembalap dari 27 negara. Dan pada tanggal 17 Oktober 2015 akan diselenggarakan event Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang merupakan event karnaval budaya. Meskipun dua kegiatan event tersebut berbeda tujuannya, namun dua kegiatan event tersebut dari sudut pandang pariwisata dapat digolongkan dalam daya tarik wisata event attraction.

K

egiatan wisata sekarang tidak hanya diartikan sebagai rekreasi (pleasure) menikmati daya tarik wisata site attraction alam, budaya dan minat khusus semata, namun telah berkembang dalam pengertian dan cakupan kegiatan yang lebih luas lagi baik menikmati daya tarik wisata site attraction maupun event attraction .

Penyelenggaraan event ITdBI masuk dalam agenda rutin Persatuan Balap Sepeda Internasional (Union Cycliste International) sebagai event sport tourism dan event BEC sebagai event culture tourism, dua event ini sebagai bagian dari 38 penyelenggaraan event yang masuk dalam Calender of events Banyuwangi yang rutin setiap tahun diselenggarakan, event tersebut diantaranya: International Surfing Competition, Banyuwangi Beach Jazz Festival, Jazz Ijen Banyuwangi, Festival Gandrung Sewu, Barong Ider Bumi, Festival Kuwung, Banyuwangi Batik Festival dan Rujak Soto, Seblang Bakungan, dan lain-lain. Selain itu juga beberapa waktu yang lalu ada event yang sifatnya insidentil diselenggarakan di Banyuwangi, seperti: Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Timur, Pekan Musabaqoh Tilawatil Qur’an Tingkat Provinsi Jawa Timur dan lain-lain. Penyelenggaraan event tersebut mendapat banyak perhatian dari masyarakat dan wisatawan.

Kedatangan wisatawan selain sebagai peserta dan oficial kegiatan event, banyak turis domestik maupun manca negara yang tertarik datang ke Banyuwangi, hal ini bisa dilihat dari tingginya tingkat hunian hotel “full booking” dan tingginya aktivitas perkotaan dengan lalu lalang kendaraan berplat L, W, DK, S, N, P di dalam Kota Banyuwangi.

Penyelenggaraan event tersebut mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar bagi perekonomian Banyuwangi, karena dapat mendorong tumbuhnya usaha perekonomian dan usaha pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, yang meliputi: peng-

4 Pemandian Alam; 3 Kolam Pancing, 22 Salon Kecantikan, 10 Kolam Renang, 1 Lapangan Tenis, 1 Lapangan Bulu Tangkis, 2 Pusat Kesehatan, 1 Bioskop, 1 GOR Terbuka, dan 7 Billiard. Potensi dukungan moda transporOleh : tasi terhadap pengemR. Widodo Djati bangan pariwisata di Banyuwangi sangat Sasongko usahaan daya tarik besar, seperti moda wisata alam, budaya, transportasi darat minat khusus; usaha rekreasi berupa bus terdapat terminal hiburan umum; usaha sarana dan Brawijaya dan terminal Sri Tanprasarana wisata, Hotel, restoran, jung; moda transportasi kereta rumah makan, Golf Resort; usaha api terdapat Stasiun Karangasem jasa wisata, Convention and Exdan stasiun Banyuwang Kota; hibition center, transportation, moda transportasi udara terdapat Airport, Bank, Shopping Centre, bandar udara Blimbingsari yang Biro perjalanan, dan lain-lain. melayani penerbangan citylink; Banyuwangi mempunyai podan moda transportasi laut tertensi pariwisata yang sangat dapat pelabuhan antar pulau besar untuk dikembangkan, Tanjung Wangi dan pelabuhan baik berupa daya tarik alam, penyeberangan Ketapang. budaya maupun minat khusus,

Pembangunan ekonomi di Banyuwangi sengaja dipilih dengan memadukan potensi unggulan daerah antara pariwisata dan lanskap pertanian untuk memacu banyak sektor ekonomi tumbuh, hasilnya perekonomian Banyuwangi menggeliat. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari capaian Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) naik tajam 71% dari Rp 23,56 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 40,48 triliun pada tahun 2014. lebih-lebih semakin lengkapnya sarana prasarana wisata dan jasa wisata serta terdapatnya moda transportasi. Dalam mendukung pengembangan pariwisata memang dipersyaratkan adanya usaha sarana wisata dan usaha jasa wisata, serta dukungan moda transportasi yang sudah berkembang. Berdasarkan data usaha pariwisata di Kabupaten Banyuwangi jumlah usaha akomodasi terdiri dari 3 unit Hotel Bintang, 54 unit Hotel Melati, dan 10 unit Pondok Wisata; Jumlah usaha Rumah Makan 85 unit; Jumlah Biro Perjalanan Wisata 7 unit; Usaha rekreasi hiburan umum berjumlah 75 usaha, terdiri dari : 23 Taman Rekreasi,

Geliat Perekonomian Ketika berkunjung ke Banyuwangi dapat kita rasakan denyut nadi aktivitas ekonomi terus berdenyut 24 jam mulai dari pagi hingga malam hari. Denyut nadi aktivitas ekonomi tersebut dimulai dari aktivitas kepulangan nelayan menangkap ikan, aktivitas petani di sawah ladang, aktivitas perdagangan di pasar, aktivitas pegawai perkantoran, aktivitas bisnis pertokoan, aktivitas usaha UMKM, aktivitas pelayanan usaha pariwisata yang meliputi pengusahaan daya tarik wisata, usaha rekreasi hiburan umum, usaha sarana pariwisata, dan usaha jasa pariwisata. Dan sampai tengah malampun masih dapat kita sak-

sikan aktivitas Nelayan melaut, aktivitas wisatawan dari wilayah perkotaan menuju Kawah Ijen untuk menyaksikan api biru (blue fire) dan sun rise atau aktivitas wisatawan melihat penyu hijau atau belimbing bertelur di pantai Sukamade.

Pembangunan ekonomi di Banyuwangi sengaja dipilih dengan memadukan potensi unggulan daerah antara pariwisata dan lanskap pertanian untuk memacu banyak sektor ekonomi tumbuh, hasilnya perekonomian Banyuwangi menggeliat. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari capaian Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) naik tajam 71% dari Rp 23,56 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 40,48 triliun pada tahun 2014. Begitu juga investasi di Banyuwangi juga menggeliat, peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, nilai investasi meningkat 280% dari nilai investasi pada tahun 2012 sebesar Rp 1,19 triliun menjadi Rp 3,38 triliun pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 naik 1,7 persen menjadi sebesar Rp 3,44 triliun.

Hingga awal Maret 2015 investasi yang sudah masuk Rp 586,57 miliar.

Banyak investasi baru bidang perhotelan yang masuk, sejumlah hotel dari grup besar juga sedang memproses pembangunan hotel. Pada tahun 2013 nilai tambahnya Rp 30,46 miliar, tumbuh 16% dibanding 2012 sebesar Rp 26,25 miliar.

Peningkatan investasi juga mendorong kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita Banyuwangi naik tajam 70% dari Rp 14,97 juta pada 2010 menjadi Rp 25,5 juta pada 2014. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan investasi ke Banyuwangi dengan memberikan insentif kepada investor untuk menanamkan modalnya dengan memberi insentif jemput investor. Investor yang datang Banyuwangi akan dijemput dan diantar mulai dijemput dari Bandara Blimbingsari, diantar ke kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, ke lokasi yang dituju, sampai ke hotel penginapan.

Indikator geliat ekonomi Banyuwangi lainnya secara visual dapat kita saksikan dengan melihat aktivitas pusat bisnis pertokoan, kuliner, dan lalu lalang kendaraan bermotor di jalanan sampai pukul 9 malampun masih terlihat ramai.

Pilihan pengembangan pariwisata dengan memadukan potensi lanskap pertanian untuk memacu banyak sektor ekonomi tumbuh merupakan pilihan yang tepat, karena potensi ke dua sektor tersebut di Banyuwangi sangat besar.

Peneliti Madya Balitbang Provinsi Jawa Timur

Dana Aspirasi Akhirnya Jebol di Rapat Paripurna

A

khir-akhir ini, negeri ini dihebohkan lagi dengan rencana kebijakan DPR yang akan membuat usulan kebijakan dengan sebutan Program Pembangunan Dana Pemilihan (UP2DP) atau biasa dikenal Dana Aspirasi DPR. Dana aspirasi yang dimaksud adalah dana yang diperuntukkan untuk program pembangunan daerah pemilihan anggota Dewan. Dana ini akan diberikan setiap tahun anggaran pada setiap anggota Dewan. Selain itu juga, anggota Dewan memiliki anggaran reses yang telah diatur dalam undangundang yang hampir memiliki fungsi yang sama dengan Program Pembangunan Dana Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.

Tentunya Dana aspirasi yang membuat kontroversi dimasyarakat dan pemerintah tidaklah sedikit nilainya. Jumlah yang akan dikeluarkan per anggota DPR sebesar Rp 20 Miliar/ Tahun. Dana aspirasi ini sudah di usulkan sejak tahun 2010 yang lalu, namun baru ditindaklanjuti pada tahun 2015 ini. Dana aspirasi yang katanya akan pro terhadap rakyat ini akan membuat ketimpangan pembangunan yang luar biasa. Anggaran 20 Miliar/ anggota Dewan itu akan menyebabkan ketimpangan pembangunan mulai dari Sabang hingga Merauke. Bagaimana tidak ? Dari 560 anggota Dewan yang duduk di parlemen hanya sedikit anggota Dewan yang dari luar Jawa.

Jumlah anggota Dewan yang berasal dari masing-masing wilayah dapat dirincikan sebagai berikut: Anggota Dewan dari pulau Jawa sebanyak 306 orang yang akan menyerap anggaran

hanya berpatokan sebesar Rp 6,12 Tripada jumlah anggota liun, Anggota Dewan Dewan, maka daerahdari Pulau Sumatera darah selain pulau sebanyak 121 orang Jawa dan Sumatera yang akan menyerap akan terus menjadi anggaran sebesar Rp daerah yang terbela2,42 Triliun, Anggota kang dan kemiskinan Dewan dari Pulau akan merajalela.

Sulawesi sebanyak Selain itu juga, 46 orang yang akan dana aspirasi ini menyerap anggaran Oleh : tidak sesuai dengan sebesar Rp 920 Miliar, Ramli Prayoga ranah tugas anggoata Anggota Dewan dari DPR. Karena, dana pulau Kalimantan aspirasi ini adalah sebanyak 35 orang salah satu program yang akan menyerap yang barang pasti akan bergelut anggaran sebesar Rp 700 Miliar, dengan ranah teknis. Sedangkan Anggota Dewan dari pulau Balikita ketahui bahwa DPR hanya Nusra sebanyak 32 orang yang memiliki fungsi legislasi, anggaakan menyerap anggaran sebaran dan pengawasan. Tentunya nyak Rp 640 Miliar, Anggota Detidak termasuk kepada ranah wan dari pulau Papua sebanyak teknis dalam menyalurkan ang13 orang yang akan menyerap garan program ini. Dana ini seanggaran sebanyak Rp 260 Milmata-mata untuk mencari muka iar, Sedangkan anggota Dewan kepada kontsituennya didaerah dari pulau Maluku sebanyak 7 demi pemilihan selanjutnya. Daoang yang akan menyerap anglam hal ini, DPR tidak memiliki garan sebesar Rp 140 Miliar. hak dalam proses penyaluran Dari jumlah anggaran yang anggaran melalui ranah teknis sangat pantastis itu akan terkumpemerintah. DPR hanya memiliki pul di pulau Jawa dan pulau Suhak untuk mengesahkan suatu matera. Sehingga pembangunan kebijakan. Bukan menjalankan akan terpusat, dan pembangunan kebijakan, apalagi sampai pada yang mestinya diperhatikan oleh ranah teknis program pembaanggota Dewan adalah pembangunan didaerah. Kita ketahui, ngunan di luar pulau Jawa. Sepemerintah juga sudah memlain pulau Jawa, misalnya Papua buat kebijakan-kebijakan yang dan daerah-daerah timur itulah tertuang dalam Renstra, RKP, yang diprioritaskan dalam memRPJMD, RPJP dan selanjutbuat kebijakan pembangunanya. nya pada tingkat nasional yang Bukan hanya pulau Jawa dan terkait dengan pembangunan pulau Sumatera. Karena Indodaerah maupun nasional. Karena nesia bukan hanya pulau Jawa pada dasarnya pemerintahlah dan Sumatera. Tentu proses pemyang memiliki kuasa atas teknis bagian Dana aspirasi ini tidak pembangunan. sesuai dengan asas keadilan yang Dana aspirasi yang tengah selama ini dikoar-koarkan dalam menuai pro dan kontra ini sudah Palsafah Pancasila kita. Kalau

disetujui pada Rapat Paripurna DPR yang memutuskan menyetujui Usulan Program Pembangunan Dana Pemilihan (UP2DP) untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Persetujuan ini dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan meminta persetujuan dari para peserta rapat. Lihat (http:// www.dpr.go.id/berita/detail/ id/10558) pada hari Selasa, 23 Juni 2015.

Dalam hal ini, partai politik yang tergabung dalam fraksi di DPR hanya tiga partai politik yang menolak dana aspirasi ini diantaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara fraksi yang lain tetap mendukung disahkannya dana aspirasi ini pada Sidang Paripurna selanjutnya.

Dengan demikian, partai politik dan anggota Dewanlah yang sangat membutuhkan dana aspirasi ini. Sehingga anggaran itu bisa disebarkan kemana-mana alias dikorupsi. Sehingga esensi untuk pembangunan daerah pemilihan atau dapil adalah alat untuk mengelabui rakyat atau konstituennya supaya tidak menolak usulan program ini. Kita berharap dana aspirasi ini tidak disahkan oleh DPR pada sidang paripurna selanjutnya, karena lebih banyak sisi negatifnya dibandingkan dengan sisi positifnya. Sehingga negeri yang kita cintai ini bisa menjadi lebih baik tanpa ada program-program yang tidak jelas arahnya. Semoga* Mahasiswa Gayo Lues, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Kliwon 30 JUNI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Ada Skenario Sejumlah Parpol Menjegal Pasangan SQ Gresik, Bhirawa Bursa Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik masih sepi. Meski pendaftaran Cabup-Cawabup tinggal beberapa hari, namun belum ada kandidat yang muncul. Sejauh ini hanya pasangan Cabup-Cawabup Sambari Halim Radianto-Moh Qosim (SQ) yang mengemuka, meski partai yang digunakan sebagai kendaraan belum jalas.

Bahkan, kini beredar kabar dilakangan sejumlah Parpol ada upaya menjegal langkah pasangan SQ. Agar pasangan incumbent ini tak bisa maju lagi, meski sudah mempunyai calon, sejumlah Parpol memilih tak ikut bertarung pada Pilbup yang menurut rencana digelar 9 Desember 2015 mendatang secara serentak itu. Karena tak ada lawan, pencalonan SQ akan kandas dan Pilbup terancam ditunda. Sebab, sesuai aturan, Pilbup bisa digelar minimal harus diikuti dua pasang calon kandidat.

Alasan sejumlah Parpol tak

ikut bertarung pada Pilbup 2005, selain ada yang sengaja untuk menjegal langkah SQ karena konflik kepentingan, pasangan incumbent ini kini dinilai terlalu tangguh untuk dikalahkan. ‘’Sekarang bukan moment tepat untuk mengalahkan SQ. Sebab, pasangan incumbent ini cukup kuat, apalagi soal dana. Menurut saya, hanya keajaiban dan aturan yang bisa mengalahkan SQ,’’ tutur salah satu pengurus partai enggan disebutkan namanya, Senin (29/6) kemarin.

Sehingga, karena merasa tak mampu bersaing melawan SQ, salah satu cara yang dilakukan

sejumlah partai rivalitas, memilih tak ikut bertarung meski sudah mempunyai calon untuk maju Pilbup. ‘’Sebab, kini bukan waktu yang tepat untuk melawan pasangan SQ, Apalagi saat ini masih berkuasa. Kalau tak ada lawan yang maju, SQ akan binggung. Karena kemungkinan Pilbup akan ditunda,’’ tambahnya.

Bahkan, sejumlah politisi memprediksi Pilbup Gresik sulit digelar pada 9 Desember 2015.

Justru peluang untuk ditunda cukup besar.Ini terlihat, meski pendaftaran calon lewat jalur partai sudah dekat, pada 26 Juli 2015, belum ada kandidat yang muncul.

Jika Pilbup Gresik sampai diundur dan dibarengkan dengan Pilbup tahap 2 tahun 2017, diprediksi pasangan SQ sulit menang karena sudah tak mempunyai power di pemerintahan.

Sebab, diakui atau tidak, calon petahana rata-rata bisa meme-

nangi Pilbup, karena mereka lebih dulu bisa mengendalikan massa lewat kepemimpinannya. ‘’Kecil sekali peluang SQ bisa memenangi jika Pilbup diundur dan dibarengkan Pilkada serentak tahun 2017 mendatang,’’ kata Thohirin, mantan politisi senior PDIP Gresik ini.

Menurut Thohirin, kalau Pilbup Gresik benar diundur menjadi 2017, karena peserta Pilbup tak memenuhi syarat, yakni hanya ada satu pasangan (SQ) saja, maka pasangan petahana itu akan sulit memenangi Pilbup.

Sebab, jedah dua tahun untuk penantihan Pilkada, SQ tak bisa memanfaatkan pemerintahan, memanfaatkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk menggalang kekuatan massa. ‘’Selama dua tahun itu SQ tak akan bisa lagi menarik simpati masyarakat mengatasnamakan pribadi meski itu proyek didanai APBD,’’ tegas Thohirin.

Partai Demokrat Dukung SQ Sementara itu, angin segara kembali didapat kubu SambariQosim (SQ), setelah PAN dan Gerindra. Kini giliran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kab Gresik resmi menentukan sikap, resmi mendukung SQ dalam Pilbub Gresik Desember mendatang.

Menurut Ketua DPC Demokrat Kab Gresik, Samwil, kepastian Partai Demokrat mendukung pasangan SQ. Meski hingga kini dukungan secara resmi belum dilakukan sebab dimungkinkan dukungan diberikan menjelang dibukanya pendaftaran oleh KPU. ‘’Kemungkinannya demikian, kami akan mendukung SQ pada Pilbup 2015 mendatang. Untuk rekomendasi memang bukan menjadi wewenang DPC Kab Gresik, sebab sesuai ketentuan untuk rekomendasi diberikan DPP dan diputuskan DPD Ja-

Disporabudpar Bakal Bangun Panggung Seni Terbuka

KELANA

Warga Sidoarjo Ditawari Dishub Mudik Gratis Sidoarjo, Bhirawa Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo tahun 2015 ini kembali menawarkan program mudik gratis kepada warga Sidoarjo yang akan mudik berlebaran Idul Fitri 1436 H ke kampung halaman. Warga Sidoarjo yang berminat diminta segera mendaftarkan diri ke Kantor Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo, di Jl Raya Candi Nomor 107.

Meneurut Kepala Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo, Drs Joko Santosa MM, kegiatan seperti ini rutin tiap tahun dilakukan Dinas Perhubungan Sidoarjo dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idu Fitri. ‘’Warga yang berminat silakan segera daftar, tanpa dipungut biaya apapun, pemberangkatan akan dilakukan pada Rabu (15/7) nanti pukul 09.00 WIB di Pendopo Delta Wibawa di Jl Cokronegoro Nomor 1,’’ kata Joko, Senin (29/6) kemarin.

Joko menjelaskan, mudik gratis ini rute perjalanannya diantaranya adalah Sidoarjo-Jombang-Kertosono- TulungagungTrenggalek, Sidoarjo-Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi, SidoarjoPasuruan-Probolinggo-Lumajang-Jember, Sidoarjo-Gresik-Lamongan-Tuban-Bojonegoro, dan Sidoarjo-Jombang-KertosonoNganjuk-Madiun-Ponorogo.

Khusus untuk PNS Sidoarjo yang berminat ikut dalam program mudik gratis ini, para Kepala SKPD di Pemkab Sidoarjo diminta untuk mengin formasikan kepada seluruh staf/karyawan di lingkungannya masing-masing. Disampaikan Joko, pendaftaran peserta mudik gratis ini sudah dimulai sejak 22 Juni lalu. ali

Kadindik Gresik Tegaskan Tak Ada Pungutan Liar Gresik, Bhirawa Kepala Dinas Pendidikan Kab Gresik, Mahin menegaskan, tak ada pungutan liar dalam bentuk apa pun di sejumlah sekolah di wilayah itu, setelah pihaknya melakukan cek ke sekolah yang awalnya diduga melakukan pungutan. ‘’Tidak ada, sudah saya cek ke sejumlah sekolah yang awalnya diduga melakukan pungutan liar, dan itu hanya kertas kwitansi sisa pembayaran bulan lalu, bukan pungutan yang disangkakan sebelumnya,’’ ucap Mahin di Gresik, Senin.

Ia meminta agar seluruh kepala sekolah di Gresik tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apa pun sesuai permintaan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto. ‘’Saya sudah mewanti-wanti agar setiap sekolah tidak melakukan pungutan, dan apabila mereka tetap melakukannya akan saya tindak sendiri,’’ tegasnya.

Sebelumnya, salah satu wali murid asal Desa Cerme, Giono mengaku kecewa ketika akan mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri Cerme, karena diminta pungutan sebesar Rp995 ribu, dengan alasan sebagai daftar ulang yang tidak jelas. ‘’Katanya Pak Bupati gratis dan tak ada tarikan, ini kok ditarik tanpa ada ada penjelasan rinciannya,’’ ucapnya kepada sejumlah wartawan. kim, ant

tim. ‘’Kami mendapatkan informasi demikian, namun untuk rekomnya tetap berasal dari keputusan DPD,’’ terang Samwil.

Sekertaris DPD PPP Kab Gresik, Nur Qolib mengatakan, hingga kini belum ada deal-dealan dengan PKB. Sebab, hingga kini PPP masih menunggu hasil rekomendasi dari DPW Jatim. ‘’Yang jelas kami masih menunggu rekomendasi, untuk kepastian kapan rekomendasi turun, pihaknya tak bisa memastikan.

Yang pasti, semua tergantung pada 26 Juli mendatang saat pendaftaran.

Terpisah Sekertaris DPC PKB Kab Gresik, Imron Rosyidi mengatakan, PKB hingga kini sudah melakukan pembicaraan dan negosiasi dengan PPP. Yang kabarnya tinggal Mou saja. ‘’Itu perkembangan koalisi yang telah digalang PKB,’’ Imron Rosyidi. eri, kim

achmad suprayogi/bhirawa

Kades Dukuhsari Mukholadun bersama Kelompok Tani Makmur I menanam padi menggunakan mesin.

DP3 Terapkan Agency Hayati Sidoarjo, Bhirawa Untuk mempermudah dan mempercepat proses tanam padi, serta memperkecil biaya tanam. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DP3) Pemkab Sidoarjo telah menerapkan, ujicoba penanaman padi dengan menggunakan mesin atau dikenal dengan Program Agency Hayati. Program itu dilakukan di Desa Dukuhsari, Kec Jabon dengan luas lahan sekitar 10 hektare.

Usai mempraktekkan penanaman padi dengan menggunakan mesin, Kepala Desa Dukuhsari, Mukholadun, Senin (29/6) mengatakan, kalau cara penanaman padi seperti ini diharapkan mendapatkan hasil yang banyak, dan memuaskan sesuai ha-

rapan petani. Karena prosesnya hanya mengeluarkan biaya sedikit, sekitar Rp600 ribu per petak, tak seperti yang dilakukan petani sebelumnya sekitar Rp2,5 juta. ‘’Dengan program ini, biaya sedikit hasilnya besar. Kalau berhasil akan dilakukan perluasan lahan penanaman padi yang lebih banyak lagi,’’ jelasnya.

Sementara itu, Mantri Tani Kec Jabon, Budi Eko Prastyo mengatakan, kalau program ini akan dijadikan percontohan, dengan nama Program Agency Hayati. Adapun jenis padi yang akan ditanam adalah jenis bibit padi Sera, pola teknis tanamnya dengan menggunakan mesin. Sehingga mempermudah para petani untuk menerapkannya. ‘’Di-

samping itu juga memperkecil biaya pengeluaran dimasa cocok tanamnya,’’ katanya.

Yang menarik, tanaman model meram/memasukkan bibit padi kedalam mesin ini tidak menggunakan pupuk dan obat-obat yang mengandung kimia seperti pada umumnya. Tetapi lebih menggunakan pupuk alami, seperti limbah, serbuk kayu yang di gergaji. Sedangkan untuk menangkal hama, program ini lebih menggunakan piyas (Riko Gama) jenis serangga, yang akan dipasang di sawah.

Kemudian dengan sendirinya akan menuju kebatang padi mencari hama yang bersembunyi di bawah daun. ‘’Sehingga hama itu tak sampai merusak batang dan daun padi,’’ jelas Budi. ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Mojokerto membuat gebrakan baru di biang seni. Dinas yang baru dibentuk Pemkot Mojokerto ini bakal membangun panggung seni di Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sejumlah titik di Kota Mojokerto.

Menurut Kadisporabud Kota Mojokerto, Wiwied Febriyanto, rencana itu sebagai wujud apresiasi dan memberi kesempatan berekspresi bagi para seniman Kota Mojokerto. ‘’Kami akan memfasilitasi para pelaku seni untuk berkreasi dengan menempatkan panggungpanggung atau sarana pendukung di area publik maupun RTH,’’ papar Wiwied, Senin (29/6) kemarin.

Agar bermanfaat maksimal, mantan Kabag Pembangunan itu akan menjaring aspirasi dari para pelaku seni yang ada mengenai kebutuhan sarana berkreasi. Dengan menjaring aspirasi dari para pelaku seni itu, Wiwied beralasan pihaknya tak mau hasil sarana itu mubazir lantaran tak sesuai dengan keinginan seniman. ‘’Kami jaring aspirasi dari para seniman terlebih dahulu seperti apa pola sarana yang diinginkan para seniman itu. Supaya fasilitas yang dibangun benar-benar efekif,’’ Jelasnya.

Dengan pembangunan itu, Wiwied berharap kesenian dan budaya Pemkot Mojokerto tumbuh dengan pesat. Pemkot, hanya bertindak sebagai penyokong inspirasi warganya. Maka akan menempatkan sarana prasana seni mulai dari RTH di Jl Benteng Pancasila, kawasan Jogging Track di Jl Hayam Wuruk dan sejumlah RTH seperti Taman Kehati dan hutan kota di Jl Semeru.

Menurut Wiwied, unsur seni di kota yang terdiri dari dua kecamatan ini bisa menjadi potensi wisata yang menarik, hanya saja selama ini belum digarap maksimal. Karena tak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) wisata, maka pihaknya dituntut berinovasi memunculkan kreasi seni dan budaya di luar obyek wisata. ‘’Ya kami hanya dituntut untuk jeli menghidupkan pemikiran, agar seni dan budaya jadi unsur wisata dan kebanggaan daerah,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Darto salah seorang pelaku seni di Kota Mojokerto menyambut antusias rencana itu.

Menurutnya, senimam memang memerlukan fasilitas untuk mengekspresikan kemapuannya. ‘’Seniman. Itu butuh media berekspresi. Kini kami melihat belum maksimal fasilitas bagi para seniman di Kota Mojokerto ini,’’ tambah pria yang juga Pengurus Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) ini. kar

PNS Dilarang Gunakan Mobdin untuk Mudik Kota Mojokerto, Bhirawa Seluruh PNS di lingkup Pem kot Mojokerto dilarang menggunakan mobil dinas (Mobdin) untuk mudik Lebaran. Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus melarang penggunaan Mobdin untuk mudik, hal itu, mengacu pada himbauhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mobil plat merah, menurut wali kota harus disimpan selama libur Lebaran. ‘’Pelat merah (Mobdin) itu inventaris Pemkot Mojokerto.

Jadi hanya boleh dipakai untuk

kepentingan tugas dan pelayanan saja. Tak boleh untuk keperluan keluarga atau personal, seperti halnya untuk mudik Lebaran,’’ kata Wali Kota Mas’ud Yunus, Senin (29/ 6) kemarin.

Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini menegaskan, Mobdin hanya difungsikan untuk kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi pejabat pemegang iventaris daerah maupun pejabat eselon dibawah kepala SKPD. ‘’Mobdin harus disimpan se-

lama tidak untuk kepentingan dinas. Jangan sampai menggunakannya untuk mudik atau kepentingan pribadi. Ini adalah fasilitas negara yang harus dipakai untuk menjalankan tugas,’’ tandasnya.

Soal larangan mobil ini, ia mengaku sependapat dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kendati pun Menteri Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tak melarang para PNS dan pejabat negara

menggunakan mobdin untuk lebaran. ’’Saya cenderung sepakat dengan imbauan KPK agar properti negara yang seharusnya digunakan kepentingan tugas jangan sampai dipakai untuk kepentingan pribadi,’’ tukas wali kota ulama itu.

Wali kota pun meminta inspektorat melakukan pengawasan penggunaan Mobdin selama mudik nanti. ‘’PNS yang tetap nekat (menggunakan Mobdin) patut diberikan sanksi tegas,’’ pung-

kasnya.

Kalangan DPRD meminta wali kota menugaskan pengawasan terhadap penggunaan Mobdin untuk mudik. Inspektorat bisa diperintahkan untuk melakukan pengawasan secara teliti. ‘’Wali kota bisa mengoptimalkan peran Inspektorat. Atau juga bagian umum harus melakukan pendataan jumlah Mobdin yang digunakan para pejabat,’’ lontar Deny Novianto, anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto. kar

BPR Delta Artha Berbagi Berkah di Bulan Suci Ramadan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemkab Sidoarjo, BPR Delta Artha, turut berbagi berkah dalam Bulan Ramadan ini. Mulai Direksi dan karyawan, tak canggung-canggung untuk turun langsung ke jalan, membagi-bagikan takjil buka puasa kepada pengendara motor dan penumpang angkutan umum yang lewat di depan kantor mereka, di Jl A Yani Nomor 16, Sidoarjo, Jum at (26/6) lalu.

Tidak butuh waktu lama, kurang lebih 20 menit, sekitar 300 paket takjil untuk berbuka puasa yang berisi snack dan minuman kotak yang dibagikan itu, langsung diserbu para pengguna jalan, karena sudah mendekati tiba waktunya untuk berbuka puasa. ‘’Jangan dilihat isinya, tapi manfaatnya, karena tujuan kami memberikan sedekah takjil ini, semata-mata ingin membantu membatalkan puasa saudara kita saat berada dalam perjalanan, yang mana kebetulan waktu maghrib telah tiba,” kata Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo, Ratna Wahyuningsih SE, usai ikut mem-

bagi- bagikan takjil buka puasa, bersama para karyawan.

Menurut Ratna, pembagian takjil buka puasa ini akan dilakukan rutin tiap Jumat sore, selama dalam Bulan Suci Ramadan ini. Kegiatan seperti ini telah menjadi kegiatan rutin di BPR Delta Artha selama Bulan Ramadan tiap tahunnya.

“Kegiatan seperti ini tiap tahun telah dilakukan sebagai lembaga perbankan yang ada di Sidoarjo, kami tak hanya peduli pada nasabah saja, tapi juga masyarakat lain, ya salah satunya seperti adanya agenda kegiatan seperti ini,’’ kata Ratna.

Disampaikan Ratna, moment Bulan Ramadhan memang sangat bagus bagi kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan bagi BPR Delta Artha, kesempatan untuk melakukan kegiatan beramal itu tak akan disia-siakan.

Dalam kesempatan itu, Ratna tidak lupa menyampaikan, bah-

wa BPR Delta Artha Sidoarjo itu, bukan hanya semata-mata melayani kaum PNS di Kab Sidoarjo saja, tapi juga bisa melayani masyarakat luas. Sehingga sejumlah produk tabungan yang ada di BPR Delta Artha, bisa dimanfaatkan masyarakat luas.

Misalnya Tabungan Masyarakat Menuju Sejahtera (Tamara),

ali kusyanto/bhirawa

Anak-anak karyawan BPR Delta Artha Sidoarjo juga ikut membagi-bagikan takjil buka puasa.

ali kusyanto/bhirawa

Karyawan BPR Delta Artha Sidoarjo selepas kerja, turun ke jalan di depan kantor mereka membagikan takjil buka puasa pada pengguna jalan.

Tabungan Simpanan Pelajar (Sifajar), produk deposito dan yang terbaru produk Tabungan Bersama Masyarakat Sidoarjo (Tammasda).

Produk tabungan yang terakhir ini, kata Ratna, undian hadiah puncaknya baru setelah 3 tahun.

Yakni berupa sebuah mobil Suzuki APV. Sedangkan undian tiap tahunnya, berhadiah sepeda motor. Meski demikian, tiap bulannya juga dilakukan pengundian hadiah. Selain berhadiah uang tunai senilai Rp750 ribu juga hadiah hiburan lainnya. ali*

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dispendik Larang Pungutan P2DB Probolinggo, Bhirawa Pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) akan dilaksanakan awal Juli mendatang. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo melarang pihak sekolah untuk memungut biaya P2DB. Pasalnya, pembiayaan tersebut sudah tersedia di masing-masing sekolah, khususnya sekolah SDN dan SMPN, sedangkan untuk SLTA masih bisa namun menyesuaikan, hal ini diungkapkan Sekretaris Dispendik Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda, Senin (29/6).

Pelaksanaan P2DB sendiri dilakukan 1-4 Juli mendatang di setiap sekolah di Kabupaten Probolinggo. Selama pelaksaan P2DB, sekolah tidak diperkenankan untuk mengadakan tes ujian masuk. Karena penilaian untuk masuk pada sekolah saat ini menggunakan hasil nilai ujian dan prestasi siswa. Hanya saja, Dispendik tidak melarang sekolah yang mengadakan tes jika pendaftar melebihi kuota yang ditentukan.

Dalam proses P2DB ini biasanya sekolah melakukan trik, ada pungutan dalam setiap kali pendaftaran, seperti pembelian formulir, pembelian map dan lainnya. Tetapi hal semacam ini dilarang keras oleh Dispendik.

Sebab, untuk P2DB sendiri telah ada pos anggaran di BOS setiap sekolah. “Sekolah tidak boleh menarik biaya apapun, karena sudah ada di BOS,” ungkapnya.Q wap

Puluhan Ribu Pelajar Berebut Bangku Sekolah Bojonegoro, Bhirawa Puluhan ribu pelajar tingkat SMP, SMA, SMK hari ini akan berebut bangku sekolah melalui tes bakat atau skolastik.

Kendati masih ada 44 sekolah belum memenuhi pagu tidak merubah jadwal pelaksanaan tes skolastik di 84 lembaga pendidikan yang membuka PPDB online.

Kasi Pembelajaran Pendididikan SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Bojonegoro, Suharto, mengatakan, tes skolastik berbeda dengan ujian nasional. Diharapkan calon siswa tidak panik atau takut mengerjakannya. “Hasilnya akan diumumkan secara online pada tanggal 6 Juli mendatang,” kata Sugiharato kepada Bhirawa, Senin (29/6).

Tes skolastik diikuti sebanyak 20.318 calon siswa SMP, SMA dan SMK. Tidak berbeda dengan PPDB tahun lalu, peserta PPDB juga harus mengikuti tes skolastik.

Bagi peserta yang berhalangan hadir masih diberi kesempatan untuk mengikuti tes susulan. “Tes skolastik ini memiliki porsi 40 persen, sementara 50 persen nilai dari Ujian Nasional dan 10 persen dari nilai prestasi,” imbuhnya.Q bas

Pemerintah Harus Alokasikan Anggaran untuk Pesantren Jombang, Bhirawa Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuzi melakukan safari Ramadan ke pesantren Tambakberas dan Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Dalam kunjungannnya Cicit pendiri NU KH Wahab Chasbullah ini menegaskan bahwa pentingnya pemerintah memberikan anggaran pendidikan bagi pesantren.

Hal ini dikatakan Romarhumuzi usai memberikan kultum salat tarawih di Pesantren Tebuireng Jombang Pimpinan KH SholahudinWahid, Ahad (28/6) kemarin. Dikatakannya lembaga pendidikan pesantren lahir jauh sebelum adanya lembaga pendidikan formal dan keberadaan pesantren memiliki andil besar dalam mendidik akhlak anak anak bangsa. ”Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang didirikan jauh sebelum adanya pendidikan formal. Ada pesantren yang usianya sejak 150 tahun, 200 tahun bahkan ada yang berusia 300 tahun,” tuturnya mengungkapkan.

Meski telah ada sebelum pendidikan formal, anehnya diungkapkan Romi, pesantren selama ini tidak masuk nomenklatur pendidikan dalam kontek penganggaran. PPP

dikatakannya sudah lama mengusulkan adanya Nomenklatur anggaran untuk pesantren masuk dalam APBN, namun hingga kini usulan anggaran itu belum termuat dalam UU. “PPP akan terus memperjuangkan, karena sudah seharusnya negara turun tangan untuk memperbaiki infrastruktur pesantren dan bukan hanya hardwarenya, tetapi juga softwarenya,” tandasnya seraya mengatakan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan meskipun pesantren tidak memiliki pendidikan formal.

Mengapa pesantren harus masuk anggaran pemerintah, menurut Romi pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah, dan lembaga ini memiliki andil dalam mendidik akhlak anak anak ba-

ngsa. Banyak sekali pesantren lanjutnya, yang fasilitasnya cukup memprihatinkan.

Salah satunya adalah, satu kamar dengan ukuran 5 x 8 meter misalnya ditempati oleh 80 orang. “Begitu pula soal alat peraga semacam lab bahasa untuk menopang pendidikan santri pondok juga sangat kurang. Seperti ini tentunya memerlukan sentuhan pemerintah. Karena para ulama dan kiai saat mendirikan pesantren bukan untuk mencari keuntungan atau not for profit.

Karena itu harus ada turun tangannya Negara di pesantren,” ujarnya menambahkan.

Salah satu yang menjadi usulan PPP kepada pemerintah Jokowi JK kedepannya adalah, jika pemerintah memberikan anggaran khusus berupa Bantuan Operasioanl Siswa (BOS) untuk pendidikan formal, maka ke depan APBN juga harus ada BOS untuk santri. ”Kita akan usulkan, kalau ada BOS untuk siswa maka dalam APBN ke depan harus mengalokasikan Bantuan Operasional untuk santri,“ pungkasnya.

Dalam kegiatan Safari Ramadan kemarin, didampingi Ketua DPW PPP Jatim, Mu-

ramadlan/bhirawa

Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuzi, saat melakukan ziarah dan berdoa di makam pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari dipesantren Tebuireng. syafak Nur. Romahurmuzi juga melakukan ziarah ke makam pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari dan juga Gus Dur. Usai berdoa dan menabur bunga rombongan kemudian meninggalkan Tebuireng setelah sebelumnya berdialog dengan KH Sholahudin Wahid di dalem kesepuhan.

Selain berkunjung ke Pesantren Tambekberas dan Tebuireng, elit PPP bakal mengun-

jungi sejumlah pesantren di Jawa Timur termasuk Madura.

Kegiatan Safari dalam rangka silaturrahim kepesantren dan juga dalam rangka memasyarakatkan gagasan Islam dan Negara kepada para santri.

“Termasuk dalam rangka menghimpun dan menyerap apa yang diusulkan kiai, pengasuh pesantren, untuk kemudian sebagai dasar perjuangan PPP di parlemen,” pungkasnya.Q rur

Baut Rel Banyak yang Hilang

Kekompakan Mesti Dijaga Banyuwangi, Bhirawa Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, memanfaatkan momen Ramadan tahun ini untuk menjalin silahturahmi antar umat beragama. Tiba menjalankan ibadah umroh ke tanah suci, Bupati Anas, langsung hadir di peringatan Dharma Shanti Waisak 2559 yang digelar di Vihara Jaya Manggala Sidomukti, Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran.

Selain ke Vihara, ia melanjutkan safarinya ke tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Rogojampi, Kabat, Singojuruh, dan Songgon. "Semoga kegiatan kerukunan antar umat beragama tetap terpelihara.

Dengan segala kerendahan hati, saya meminta maaf atas segala kekurangan dalam memimpin. Namun dengan segala keerbatasan yang ada, kami tetap melangkah untuk membangun Banyuwangi agar semakin baik," kata Bupati Anas.

Berkat doa seluruh masyarakat, kata Bupati Anas, Banyuwangi yang dulunya dipandang sebelah mata, kini mampu memunculkan diri baik di kancah nasional maupun internasional. Bupati juga berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama Wabup Yusuf dalam memimpin Banyuwangi.

“Di akhir periode kami, berbagai fitnah banyak dilayangkan. Namun kami minta, kekompakan harus terus dibangun. Siapa pun pemimpinnya, Banyuwangi harus terus maju. Jangan dirusak oleh kegiatan politik yang hanya 5 tahun saja,” ujar Bupati Anas. Q nan

Selasa Kliwon 30 JUNI 2015

samsul/bhirawa

Tim gabungan menunjukkan mamin yang kedaluarsa, saat sidak.

Tim Gabungan Temukan Mamin Kadaluwarsa Masih Dijual Sumenep, Bhirawa Tim gabungan meliputi Dinas Perindustrian dan Pergadangan (Disperindag), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satpol PP Kabupaten Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap makanan dan minuman (mamin) yang dijual disejumlah toko swalayan dan mini market.

Kabid Promosi dan Perlindungan Konsumen, Disperindag Sumenep, Moh Ruslan menyatakan, tim gabungan itu melakukan sidak di jalan Urip Sumoharjo, jalan Panglima Sudirman dan jalan Zainal Arifin. Hasilnya, banyak mamin kadaluarsa yang masih dijual di toko swalayan dan mini market tersebut.

Bahkan di salah satu toko di jalan Zainal Arifin, ditemukan barang-barang yang dijual 90 persen kadaluarsa. "Kami lakukan sidak ini dalam rangka melindungi konsumen.

Disalah satu toko kami temukan 90 persen mamin yang dijual dalam kondisi kadaluarsa," kata Moh Ruslan, Senin (29/6).

Menurutnya, karena tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan, pihaknya hanya memisahkan mamin yang kadaluarsa itu dari yang lain. Agar tidak dijual kembali, tim memasukkan kedalam satu kardus dan diberi tulisan larangan membuka tanpa sepengetahuan tim itu. "Kami hanya memishkan mamin yang kadaluarsa itu, karena kewenangan kami hingga disitu, tidak boleh membawa mamin meski sudah kadaluarsa," paparnya.

Setelah melakukan sidak di tiga lokasi itu, tim kemudian melanjutkan ke pasar tradisional Anom Baru Sumenep. Di pasar induk itu, tim melakukan pemantauan terhadap sejumlah toko yang menjual makanan dan minuman itu.

Hal itu dilakukan untuk memastikan mamin kadaluarsa tidak lagi dijual di pasaran. "Kami akan terus pantau toko swalayan, mini market dan pasar tradisional selama bulan Ramadhan ini. Jangan sampai ada mamin yang sudah kadaluarsa masih dijual," tuturnya.Q sul

Probolinggo, Bhirawa Persiapan dan pengamanan arus mudik lebaran juga digelar di Probolinggo. Polres Probolinggo juga turut membantu PT KAI mengecek keamanan jalur rel kereta api, mulai wilayah kecamatan Leces hingga kecamatan Tongas, yang sering terjadi kecelakaan antara pemakai jalan dengan KA..

Bahkan kondisi rel kereta api di jalur selatan Kota Probolinggo, jurusan Probolinggo-Lumajang, sepanjang 20 Km tidak luput dari pemeriksaan. Pasalnya, di rel tersebut kerap kali terjadi kecelakaan dan memakan korban jiwa.

Pengecekan yang dilakukan petugas, tentang kondisi rel KA yang sudah tua.

Petugas memeriksa kondisi kancing, baut, dan bantalan KA, sejak Minggu (28/6) hingga semuanya selesai dilakukan. Terbukti setelah pengecekan dilakukan oleh petugas, di rel KA yang sudah tua tersebut, ditemukan kancing dan baut penahan besi itu sudah banyak yang hilang dan terlepas dari tempatnya.

Menurut Kasat Sabara Polres Probolinggo AKP Istono, Senin (29/6) mengungkapkan setelah dilakukan pengecekan di beberapa titik oleh petugas, ternyata memang banyak yang ditemukan kancing dan baut lepas dari tempatnya. “Kami menduga, banyaknya baut yang hilang ini disebabkan dari unsur kesengajaan, yaitu dicuri orang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Pihak PT KA memang telah melaporkan terjadinya kancing dan baut yang hilang dan juga kendor. Selain itu, kepolisian mengimbau calon pemudik mewaspadai jalur selatan Jorongan Probolinggo. “Harus penuh waspada. Pasalnya di sekitar perlintasan kereta api itu rawan terjadinya kecelakaan, motor tergelincir,

akibat licinnya rel kereta api di setiap lntasan," katanya.

Selain itu pula di wilayah Probolinggo ini masih banyak jalan yang melintas rel KA tidak memiliki palang pintu, akbatnya tidak sedikit dari warga yang melintas di daerah tersebut mengaami kecelakaa KA. Lebih lanjut dikatakan, guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan perlintasan rel Kereta Api (KA) saat mudik lebaran, Polres Probolinggo bersama PT. KAI melakukan survei jalan perlintasan KA yang berpalang pintu maupun yang tidak berpalang pintu.

Disinyalir, jalan yang berada di perlintasan Rel KA banyak yang berlobang dan rusak. Begitu pula alat sensor alarm peringatan di jalan perlintasan KA yang tidak berfungsi karena rusak.

Secara terpisah Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP. Hegy Renanta mengatakan, kegiatan ini perintah pimpinan agar melakukan survei atau pengececekan jalan perlintasan KA di jalur selatan dan timur. “Tujuannya agar masyarakar yang hendak mudik bisa lancar dan aman,” ungkapnya.

Mengenai jalan perlintasan rel KA yang rusak masih diinventarisir bersama dengan PT. KAI. Rencananya upaya inventarisir itu berkerjasama dengan Pemkab untuk segera dilakukan perbaikan. Sehingga saat arus mudik lebaran nanti jalan sudah bisa dilalui.

Kepala Stasiun KA Leces, Andi mengungkapkan, di wilayah sektor 9.3 Leces yang meliputi perlintasan rel KA mulai Jati Tengah Kota Probolinggo sampai Ranuyoso Lumajang terdapat 41 lintasan KA. Ada 7 berpalang pintu dan 34 tidak berpalang pintu. Daerah rawan kecelakaan ada 3 titik perlintasan yaitu Jati Tengah, Jorongan dan Clarak Leces.Q wap

Sukseskan PPDB Online, Disdik Gelar Workshop Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Situbondo menyatakan kesiapannya guna mensukseskan program PPDB (penerimaan peserta didik baru) online, yang akan serentak dilgelar mulai 29 Juni-2 Juli 2015.

Salah satu langkah untuk mendukung tersebut, Disdik Kabupaten Situbondo menggelar bimbingan tehnis (bimtek) bagi operator tehnik pendataan bagi peserta ditiap-tiap sekolah.

Menurut Kabid Dikmen Disdik Kab Situbondo, Agus Hadi Putranto, pendataan ini terkait erat dengan adanya data siswa dari luar Kab Situbondo. Ini, kata Agus HP, pihaknya harus melakukan pendataan di Disdik, baru dilanjutkan ke sekolah.

“Semua itu terkait dengan basis data UN tahun 2014-2015. Jadi kalau ada pendatang dari luar kota, tidak bisa langsung mendaftar, tetapi harus menyesuaikan data terlebih dahulu dari Disdik baru ke sekolah,” ujar mantan Kasi SMA Disdik Kab Situbondo itu.

Agus HP meminta, pendataan lulusan tahun sebelumnya tidak

bisa langsung datang ke sekolah yang dipilih, karena harus menyesuaikan dahulu pendataannya dimana basis data pada kelulusan tahun sebelumnya belum ada.

Untuk mensingkronkan persoalan ini, kata Agus HP, pihaknya mengundang operator SMA/ SMK, untuk mengawal persiapan PPDB ini dengan model workshop di Kantor PT Telkom Situbondo, baru baru ini. “Kalau pengambilan formulir itu bebas, tetapi pendataannya tetap 29 Juni-2 Juli,” papar Agus HP. Menurut Agus, perubahan pelaksanaan PPDB online yang semula bakal digelar 1-4 Juli

menjadi 29-2 Juli didasarkan pada hasil pelaksanaan PPDB Offline. Sebab, urai Agus HP, setelah PPDB offline, bayak wali murid risau karena anaknya tidak diterima oleh sekolah pilihannya. “Ini yang harus kami cermati agar bisa menenangkan situasi. Sehingga 29 Juni-2 Juli dipilih sebagai waktu yang tepat sebagi pelaksanaan program PPDB Online, di Kab Situbondo,” ungkap Agus.

Mengacu pada kondisi tersebut, kebajakan yang dikeluarkan Disdik Prov Jatim, ada ketidaksesuaian perihal penjdawalan PPDB Kab/Kota di Jatim. Dari keadaan tersebut, ujar Agus lagi, harus diantisipasi lebih awal oleh Disdik Kab Situbondo karena menyelenggarakan pendaftaran terakhir, akan diserbu siswa dari luar Kab Situbondo. “Sehingga dampaknya bisa mengurangi siswa PPDB online. Ini sebagai bagian upaya antisipasi kejadian

tersebut,” papar Agus yang meminta orang tua untuk memilih jalur PPDB Online paska tidak diterimanya di jalur Offline.

Agus juga meminta para orang tua untuk bersabar dan berhemat waktu bagi siswa yang ada diwilayah timur atau barat Kab Situbondo, untuk memilih sekolah terdekat sesuai dengan pilihannya. Agus juga menekankan kepada siswa untuk tidak salah pilih, sebab pilihan yang sudah tertulis tidak bisa dirubah saat sudah diserahkan ke pihak operator. “Kecuali jika yang melakukan kesalahan adalah pihak operator, maka bisa dirubah. Makanya jangan terburu-buru dalam mengisi formulir, karena waktu yang tersedia cukup lama yakni 4 hari,” pinta Agus.

Tiap sekolah, lanjut Agus, dalam PPDB ini tidak hanya mendasarkan pada nilai NUN semata, melainkan juga bisa didukung oleh prestasi akademik

sawawi/bhirawa

Kabid Dikmen Disdik Kabupaten Situbondo, Agus Hadi Putranto (tengah) saat memberikan pengarahan pada workhsop kesiapan pelaksanaan PPBD Online, kemarin. dan non akademik. Misalnya, jelas Agus, siswa yang memiliki piagam juara mapel, OSN dan bidang olahraga seperti piagam O2SN dan juara tari bisa ikut dilampirkan.

“Piagam yang kami terima adalah piagam yang dikeluarkan

oleh lembaga yang secara langsung terkait dengan kedinasan. Jadi tidak sembarang diakomodir, melainkan lembaga lembaga yang bekerjsama denagn Disdik. Untuk prestasi olahraga merupakan hasil kerjasama dengan KONI,” pungkas Agus.Q awi

Selasa Kliwon 30 JUNI 2015

KILAS JATIM

Mulai H-4 Sampai H+2 Truk Dilarang Beroperasi Bojonegoro, Bhirawa Guna memberikan rasa nyaman pemudik yang melintasi wilayah Bojonegoro, armada darat angkutan truk galian C atau bertonase berat dilarang beroperasi mulai empat hari jelang (H- 4) sampai dua hari setelah (H+2) lebaran. Sehingga larangan beroperasi untuk kendaraan berat serta dump truk di Bojonegoro mulai diberlakukan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Bojonegoro, Iskandar mengatakan, larangan bagi armada darat angkutan truk beroperasi sudah menjadi agenda tahunan saat momen mudik dan balik lebaran. “Larangan beroperasi truk besar tersebut guna memberikan ruang kepada pemudik pengguna jalan raya agar lebih nyaman saat pulang kampung halaman. Guna memperlancar arus lalulintas, Dishub bekerjasama dengan kepolisian,” kata Iskandar kepada Bhirawa Senin (29/6).

Selama rentang waktu itu, truk yang diizinkan untuk tetap beroperasi adalah yang mengangkut sembilan bahan pokok (sembako), kendaraan angkutan bahan bakar minyak (BBM), atau bahan bakar gas (BBG), ternak, pupuk, susu, serta barang antaran pos. “Untuk kendaraan muatan Migas dan industri di Blok Cepu yang melintas di wilayah jalur jalan raya Bojonegoro akan di berikan dispensasi kepada pihak yang mengajukan surat ijin,” ujarnya.

Selain truk pengangkut barang yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat, tidak ada toleransi.

Jika masih beroperasi truk tersebut akan dikandangkan atau ditilang oleh jajaran kepolisian bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam pengamanan di jalan raya. “Jika masih ada truk yang melakukan perjalanan selama rentang waktu tersebut, selain bahan pokok, akan dikandangkan,” imbuhnya. Q bas

JAWA TIMUR

KPUD Penuhi Rekom Panwas Hitung Dukungan Wisnu-Tomi Kab Kediri, Bhirawa KPUD Kabupaten Kediri akhirnya menghitung data dukungan Bakal Calon Pasangan Bupati dari jalur independen Wisnu Tomi Setelah mendapatkan menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Kediri setelah sebelumnya Bacalon Bupati dari jalur independent ini menolak.

Meskipun diwarnai protes dari pihak WW-Tomi karena penghitungan ini dinilai tidak fair karena penghitungan dimulai sebelum pihak WW-Tomi datang namun perhitungan tetap berjalan lancer. "Kita sudah sesui rekom dari Panwas, kita mengirimkan undangan ke yang bersangkutan pukul 09, dan kita menghitung juga ada panwaslih," kata Komisioner KPUD Syamsuri.

Lebih lanjut, Syamsuri mengatakan penghitungan ini sematamata karena karena menjalankan kewajiban untuk menghi-

tung data dukungan yang berbentuk hardcopy dari pasangan calon WW-Tomy. "Terkait ditemukannya banyaknya data dukungan yang menggunakan kartu pelajar itu, kami hanya menegaskan kita hanya melakukan kewajiban, yang jelas yang bisa digunakan adalah KTP, KK atau Keterangan Kepala Desa," kata Syamsuri.

Sementara Ketua Panwaskab Kediri Muji Harjita membenarkan telah memberikan Rekom yang penghitungan bukti dukungan yang sudah diberikan pada KPUD kabupaten Kediri bebe-

rapa waktu lalu. Menurutnya rekom ini karena adanya laporan dari pasangan calon perseorangan terkait dengan dukungan yang distorkan pada pihak KPUD kabupaten Kediri.

"Yang jelas pihak panwaslih sudah memberikan solusi dan dasar yang kami pakai adalah UU No 8 tahun 2015 dan dalam pasal disana disebutkan tanpa ada kata kata hard dan softcopy.jadi kita menghitung dukungan yang ada dan disetor oleh bakal calon," ungkap Jita saat menyaksikan penghitungan di KPU Senin (29/06).

Muji Harjita juga menambahkan sebenarnya dukungan tersebut sudah akan dihitung oleh KPU pada tgl 15 dan 18 Juni 2015 lalu. “Namun pihak Wisnu Wardana tidak mau dan justru lapor ke Polda lantas ke Bawas dan Panwaslih kabupaten Kediri,” kata Jita yang juga mantan wartawan senior itu.Q van

irvan/bhirawa

Kondisi Penghitungan Data Dukungan di KPUD Kab Kediri. Senin (29/6).

Dishub Siapkan 15 Armada Laut

KPU Siap Tangani Dugaan Ijazah Palsu Calon Wali Kota Kota Blitar, Bhirawa Adanya isu ijazah palsu Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) pada 9 Desember mendatang, KPU Kota Blitar akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan verifikasi.

Hal ini seperti diungkapkan Komisiner KPU Kota Blitar Divisi Hukum, Pengawasan, Organisasi dan Pengembangan SDM, Mashudi saat ditemui dikantornya mengatakan hal ini untuk mengantisipasi masuknya ijazah palsu dalam bursa Pemilukada Kota Blitar 2015. “Khusus persoalan ijazah, KPU Kota Blitar dalam hal ini akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait,” kata Mashudi.

Lanjut mashudi, untuk penanganan verifikasi ijazah ini pihaknya akan bekerjasama dengan embaga yang mengetahui tentang ijazah seperti dari Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan maupun dari Kementrian Agama. “Selama ini lembaga yang berkompeten untuk melakukan verifikasi ijazah diantaranya Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan maupun dari Kementrian Agama.

Sehingga nantinya akan ketahuan jika ada ijazah yang bermasalah,” ujarnya.

Sedangkan jika ada pasangan calon yang sekolahnya diluar kota, maka KPU Kota Blitar akan mengklarifikasinya kepada Dinas atau lembaga pendidikan terkait untuk mengetahui keabsahan ijazah yang dimiliki.

“Kami siap melakuka klarifikasi persoalan ijazah ini jika memang sangat diragukan. Agar kemudian hari tidak menimbulkan masalah,” terangnya.

Beberapa hal teknis pada persoalan ijazah dikatakan Mashudi diantaranya seperti ejaan nama yang tidak sesuai dengan identitas seperti di KTP dengan identitas pada ijazah, perbedaan tempat atau tanggal lahir meskipun namanya sama dan sebagainya.Q htn

7

sawawi/bhirawa

Orang tua siswa calon peserta didik SMPN 5 Situbondo, saat menyerahkan data pada operator sekolah, pagi kemarin.

SMPN 5 Kebagian Pagu 192 Kursi Situbondo, Bhirawa Keluarga besar civitas SMPN 5 Situbondo, yang berada di Jalan PB Sudirman, optimis bakal dapat memenuhi pagu 192 kursi, pada masa pendaftaran siswa baru (PSB) tahun 2015 ini. Keyakinan itu, mengacu kepada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dimana sekolah yang kini dipimpin Herry Sofjan itu selalu dapat memenuhi pagu kursi yang ditetapkan Dinas Pendidikan (Dindik) Kab Situbondo.

Kepala SMPN 5 Situbondo, Herry Sofjan, mengatakan, dari pagu 192 kursi tersebut akan diambilkan dari penerimaan siswa baru melalui jalur PPDB Online yang mulai digelar 29 Juni hingga 2 Juli mendatang. “Kami akan mengambil dari nilai Danem tertinggi hingga terendah yang dimiliki siswa. Itu berurutan dari peringkat 1 sampai peringkat 192.

Sedangkan mulai peringkat 193 secara otomatis tidak akan diterima sebagai siswa baru SMPN 5 Situbondo,” ujar Herry, dengan didampingi Prapti, pagi kemarin (29/6).

Menurut Herry, untuk pagu lembaga sekolah yang ia pimpin tiap kelasnya diisi 32 siswa dengan jumlah 6 kelas. Jadi, lanjut mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Panji itu, jika dikalkulasi berjumlah sebanyak 192 kursi.

“Jumlah sebesar itu sama dengan pagu yang dipatok tahun 2014 lalu. Yang jelas, kami

dilarang menambah jumlah siswa melebihi pagu yang sudah ditentukan Dindik Kab Situbondo,” papar Herry.

Bagi siswa yang berasal dari luar Kab Situbondo dan lulusan tahun 2014 lalu yang berminat mendaftarkan diri di SMPN 5 Situbondo, lanjut Herry, diminta untuk melakukan pendataan terlebih dahulu di Kantor Dindik Kab Situbondo. Ini, kata Herry, juga mengacu kepada aturan sistem dan rumus yang sudah dikeluarkan Dindik Kab Situbondo.

“Termasuk bagi siswa yang mau melampirkan piagam prestasi akademik maupun non akademik harus didata dulu di Kantor Dindik Kab Situbondo.

Herry menandaskan, lembaganya sengaja tidak mengajukan jalur PPDB offline atau jalur mandiri pada PSB tahun 2015 seperti yang dilakukan SMPN 3 Besuki, SMPN 1 Situbondo dan SMPN 1 Asembagus, dengan berbagai alasan.

Namun demikian, Herry yakin, dengan banyaknya sekolah SMP favorit di Kota Santri, sebagian calon siswa baru juga memiliki prestasi dan kualitas kecerdasan yang menggembirakan. “Siswa yang mendaftar disini, kebanyakan berasal Kec Panarukan dan Kec Bungatan serta domisili terdekat di SMPN 5 Situbondo,” pungkas Herry.Q awi

Sumenep, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep menyiapkan 15 alat transportasi laut untuk lintasan Kalianget ke sejumlah kepulauan selama bulan Ramadhan ini. Dari 15 armada yang disiapkan itu, 12 armada merupakan angkutan reguler, sedangkan 3 armada merupakan angkutan insidental yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Moh Fadillah mengatakan, selama masa angkutan bulan Ramadhan ini, para calon penumpang tidak perlu khawatir kekurangan armada karena sudah disiapkan 15 armada laut dan kondisinya semuanya sudah tidak diragukan lagi.

"Total armada yang disiapkan sebanyak 15 armada dengan 3 kapal yang disediakan oleh Pemprov Jatim dalam rangka mudik dan balik gratis. Kalau untuk armada dalam angkutan reguler total ada 12 armada. Kapal itu melayani dari pelabuhan Kalianget ke sejumlah kepulauan di Sumenep," kata Moh Fadillah, Senin (29/6).

Fadillah menerangkan, dari total 12 armada itu yang melayani jalur reguler itu di antaranya, KMP Dharma Kartika melayani rute Kalianget-Sapudi-Raas-Jangkar. KMP Satya Kencana melayani rute KaliangetJangkat. KM Amukti Palapa, KM Sabuk Nusantara,

Salah satu kapal yang disiapkan.

KM Miami dan KM Maumere, masing-masing melayani rute perintis.

KM Dharma Bahari Sumekar (DBS I) melayani rute Kalianget-Kangean-Sapeken. KM Expres Bahari 3C melayani rute KaliangetKangean dan kapal cepat Mega. Sedangkan untuk rute pendek seperti KaliangetTalango disiapkan tiga armada yakni KM Karjon, KM Serbaguna dan KM Safaras Jaya. "Semua kapal itu sudah dalam kondisi siap.

Para penumpang dipastikan tidak akan menumpuk lagi di pelabuhan, karena sudah ada penambahan kapal," tegasnya.

Untuk memastikan kelayakan kapal, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak operator yang ada di kabupaten Sumenep. "Kami optimis armada yang ada itu sudah siap dan mampu mengangkut calon penumpang selama bulan puasa, lebih-lebih menjelang lebaran," imbuhnya.

Terkait dengan persediaan kapal yang merupakan program mudik dan balik gratis dari Pemprov, pihaknya hanya sebatas penerima manfaat atas beroperasinya kapal itu. Namun, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov. "Kalau yang program mudik dan balik gratis kami tidak tahu teknisnya seperti apa karena kami hanya penerima manfaat, yang tahu teknisnya langsung tetap Pemprov," pungkasnya.Q sul

sul/bhirawa

Kekeringan Mulai Merambah, BPBD Siap Droping Air Bersih Musim kemarau dan kekeringan tahun 2015 ini mulai dirasakan dan berdampak pada sejumlah masyarakat di Bumi Wali Tuban ini. Seperti di Desa Sendang, Kecamatan Senori—sekitar 55 kilometer dari Kota Tuban, saat ini sudah mulai kesulitan mendapatkan air bersih.

khoirul huda/bhirawa

Salah satu warga desa yang mencari air bersih, pada salah satu desa yang menajdi langanan kekurangan air bersih pada saat musim kemarau tiba di Wilayah Kecamatan Semanding Tuban.

Wilayah yang kekurungan air bersih ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro ini, hampir tiap tahun mendapat suplai air bersih. Penyebabnya, sumur tanah yang relatif sulit keluar airnya, juga warga yang menggali sumur, kedalamannya bisa mencapai 100 meter hingga 120 meter dirasa sangat berat bagi mereka.

“Desa Sendang, hampir tiap tahun, kekeringan,” kata Nur Hamid,warga Senori Tuban (29/6).

Guna mengantisiapasi serta mempersiapkan kesulitan air bersih, jauh hari pada musim penghujan atau pada saat air mudah didapat, Nur Hamid, yang juga

santri di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Senori ini mengakui, warga Desa Sendang, sebagian sudah mempersiapkan tandon air di rumah, tempat ibadah, juga fasilitas umum serta pendidikan. “Karena sudah menjadi kebiasaan, selian kita berhemat iar juga jauh hari sudah dipersiapkan di tandon,” terang Hamid.

Seperti yang disampikan Badan Pelangulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Tuban, sedikitnya 42 desa yang berada di tujuh kecamatan dari total 20 kecamatan di Kabupaten Tuban, terancam kekeringan. Pemerintah

Tuban telah mengantisipasi dampak kemarau 2015, terutama bantuan pangan dan air bersih.

Dari 42 desa yang terancam kekeringan bisa jadi, jumlahnya bertambah. Penyebabnya, bulan Juni ini baru awal kemarau yang diprediksi bisa mencapai bulan November 2015 mendatang. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban telah menginventarisir daerah potensi kekeringan. “Kita sudah melakukan pemetaan, selain juga telah siap,” kata Kepala BPBD Kabupaten Tuban Joko Ludiyono.

Lebih lanjut diterangkan, beberap titik hasil dari pemetaan yang berpotensi kekeringan, diantaranya di Kecamatan Senori dimana terdapat sembilan desa. Kemudian Kecamatan Grabagan terdapat enam desa, Kecamatan Parengan dengan 11 desa, Keca-

matan Semanding dengan enam desa. Selain itu ada Kecamatan Soko dengan lima desa, Kecamatan Kerek ada empat desa dan Kecamatan Montong ada dua desa.

Data tersebut dimungkinkan bisa terus bertambah, mengingat survei di lapangan masih berlangsung. Menurut mantan Camat Grabakan ini, selama awal Juli hingga November, BPBD Tuban banyak turun di lapangan. Di antaranya dengan memantau langsung kawasan yang dianggap membutuhan air atau bahkan kebutuhan pangan. “Seperti di Kecamatan Senori dan di Kecamatan Grabagan, yang selama ini menjadi langganan kekeringan jika kemarau datang, jadi, pada prinsipnya kami sudah siap, awal kemarau ini,” terang Joko Ludiyono.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

12,928.00

SGD

9,793.74

9,694.79

EUR

14,546.61

14,400.50

JPY

10,867.18

10,756.30

GBP

19,743.70

19,539.38

Sumber: Bank Indonesia (1 JUNI 2015)

RAGAM EKBIS

TPID Lumajang Pantau Inflasi Selama Puasa dan Lebaran Lumajang, Bhirawa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memantau ketat Indeks Harga Konsumen (IHK) guna menekan laju inflasi. Khususnya potensi inflasi selama ramadhan dan lebaran dengan naiknya berbagai harga komoditi di pasaran, menjadi perhatian serius pemerintah.

TPID beranggotakan instansi yang mengurus 9 sektor perekonomian, mulai dari Bagian Ekonomi, Bappeda, Dinas Pertanian, Disperindag dan lainnya. “ TPID bertugas untuk memantau laju inflasi dan faktor penyebab terjadinya menaikan inflasi,’’ kata Imam Surjadi Pelaksana Tetap (PLT) Sekda Lumajan. Salah-satunya adalah trend kenaikan harga komoditi di pasaran menjelang ramadhan, yang menjadi pemicu laju inflasi.

Menurutnya meski persoalan kenaikan harga komoditi di pasaran menjelang ramadhan tidak bisa dicegah, namun kenaikan harga ini tidak boleh dibiarkan. Jika terjadi lonjakan harga di luar kewajaran, maka harus dilakukan upaya untuk mengendalikannya. “TPID yang harus berkoordinasi untuk melakukan solusi stabilisasi harga,’’jelasnya. Diantaranya, Disperindag bisa menggelar operasi pasar dan lainnya. Dimana, komoditi tertentu yang harganya naik tinggi harus digerojok stok yang mencukupi sampai harganya stabil kembali.

Sedangkan upaya lainnya, lanjut Imam adalah, memberikan subsidi terhadap distribusi sembako ke pasaran untuk menekan harga. Sebenarnya langkah itu telah dilakukan sesuai kebijakan Gubernur Jatim yang memberikan subsidi distribusi bahan pokok sampai ke pasaran.

“Dan ini efektif sehingga harga bisa dikendalikan di saat-saat berpotensi terjadi inflasi,’’ungkapnya.

Seperti ketika harga BBM naik yang memicu kenaikan harga. Saat itu diberikan subsidi terhadap distribusi bahan pokok, sehingga harga di pasar tetap stabil. Imam Surjadi juga menjelaskan, jika inflasi Lumajang sampai akhir Mei berada pada titik aman.

Dan inflasi Lumajang tidak terlalu terdampak kebijakan pemerintah pusat, seperti kenaikan harga BBM. “Yang mendukung adalah kelancaran sarana dan prasarana transportasi yang ada serta masalah keamanan yang kondusif, ”tambahnya. Q yat

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6502 EI, a/n Sri Asyati Dra EC MM, Ds. Sumberkolak, rw 04/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1205/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4024 EY, a/n Shofiyatun, Ds. Sumberejo rw 03/01, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 1206/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6659 EF, a/n Martono, Ds. Curah Tatal, rw 01/02, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 1207/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3814 EZ, a/n Budi Riyadi, Ds. Tanjung Kamal, rw 07/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 1208/IMB/BI-II/2015

Bulan Ramadan, Perhotelan Sajikan Al Bazaar Surabaya, Bhirawa Selama bulan Ramadan, perhotelan mulai berlomba-lomba menawarkan berbagai sajian makanan untuk berbuka puasa baik untuk rombongan, perkumpulan maupun perorangan. Adapun menu yang disajikan beraneka macam mulai dari menu Timur Tengah hingga menu Nusantara.

Seperti Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya yang menggelar sajian ‘Al Bazaar’ selama Ramadan. Al Bazaar menyiapkan 2 jenis menu yakni menu Timur Tengah, menu Nusantara dan menu Asia yang bisa dinikmati di Harris Cafe di lantai 5 hotel berbintang empat ini.

“Al Bazaar menawarkan 99 item menu all you can eat dengan harga relatif terjangkau yakni Rp 99.000 nett/person. Program Al Bazaar ini berlangsung 18 Juni hingga 15 Juli 2015,” ungkap Marketing Communications Manager Harris-Pop Hotels & Conventions Gubeng, Setiawan Nanang, Senin (29/6) kemarin.

Pria yang akrab disapa Iwan itu menambahkan, setiap tamu yang berbuka puasa di sini bisa menikmati menu buka dan takjil, total menu 99 varian. “Menu yang tersaji terbagi dari 3 negara yakni Timur Tengah, Asia dan Nusantara. Untuk menu Timur Tengah, diantaranya, nasi kebuli atau biryani dengan 4 rasa yakni kambing, sapi, ayam dan ikan. Roti sawarma yang diisi ayam dan sayursayuran plus mayones,” jelasnya.

Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya menggelar sajian ‘Al Bazaar’ selama Ramadan. Al Bazaar menyiapkan 2 jenis menu yakni menu Timur Tengah, menu Nusantara dan menu Asia Sedangkan untuk Asia disajikan tepanyaki Jepang,lamien China, mie ini dibuat langsung secara live cooking. Takjil unggulan lainnya, yakni martabak bumbu kare dengan isi daging kambing dan sapi, ditambah menu serba penyetan.

Sementara itu, Executive Sous Garden Palace Hotel, Chef Achmad Zainudin, untuk takjil ada kurma, es dawet, jus, kolak kurma, bubur sumsum, jajan pasar dan lain-lain. Untuk hidangan pembuka, tersedia sup dan salad. Tak ketinggalan

teh dan kopi sebagai minuman penutup.

“Tamu bisa memilih sesuai selera, apakah memilih hidangan yang hangat atau yang menyegarkan setelah seharian menahan haus dan lapar,” pungkasnya. Q riq

Gelar Roadshow, PE Bidik 4.545 UMK Pemkot, Bhirawa Pahlawan Ekonomi (PE) mulai merealisasikan program roadshownya di 31 kecamatan se-Surabaya. Melalui program ini diharapkan mampu menjaring 4.545 usaha mikro kecil (UMK) berbasis perempuan atau keluarga.

Untuk itu, panitia memberi kesempatan kepada setiap usaha atau warga Surabaya mendaftarkan diri ikut pelatihan di tiap kantor kecamatan secara gratis. Di tiap kecamatan telah disiapkan akses pelatihan sebanyak 150 peserta, terdiri dari pelatihan creative industry, home industry, dan culinary bussines.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, Pemkot mengadakan roadshow PE agar dapat mengangkat perekonomian warga.

Pada awalnya ia mencoba menggerakkan ibu-ibu yang awalnya tiga orang. Kemudian berkembang menjadi 150 orang dan kini ada sekitar 3.000 UKM bergabung dalam pembinaan Pemkot Surabaya.

Tak hanya itu, PE dengan didukung pendekatan multi stakeholders berupaya membentuk kelompok 234 usaha utama. Untuk kelompok ini, akan dilakukan pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan, pelatihan komput-

er dan internet, gebyar penjualan, akses internet, dan akses portal PE Surabaya.

Beberapa UKM sukses mengekspor produk unggulan mereka ke daerah lain. Terkait kesuksesan PE, Risma menceritakan dulu para UKM roadshow PE menggunakan angkot untuk mengangkut produk mereka. Kemudian memakai mobil pribadi untuk mengangkut produk UKM. Mobil tersebut sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan mereka dalam mengelola UKM. Wali Kota juga mengajak para UKM untuk mengurus hak paten dalam rangka menyambut era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ia menghimbau para UKM untuk siap bersaing dengan UKM dari luar negeri yang kelak masuk saat Masyarakat Ekonomi Asean. Pemkot Surabaya memfasilitasi warganya dalam menghadapi MEA. Salah satunya melalui Rumah Bahasa, warga dapat mengakses kursus bahasa gratis.

Salah satu UMK, Yulianingsih dari Nabitha Cattering berbagi tips kesuksesan dalam pengelolaan UKM. Catteringnya dibuat tahun 2000 diawali kaki lima makanan Jepang berupa Ramen dan Teriyaki. Lalu ia diperkenalkan kepada Pahlawan Ekonomi pada 2012 pertengahan.

Pelatihan pertama yang ia ikuti yakni pembuatan nasi kotak. Melalui pembinaan Pahlawan Ekonomi, ia mendapat pengetahuan tentang makanan-makanan Indonesia.

Yulianingsih juga mendapat ilmu manajemen untuk mengelola penjualan produk UKMnya. UKM yang ia bentuk mendapat prestasi juara I kategori kuliner pada Pahlawan Ekonomi. Inovasi terbaru yang ia buat yakni Shushi Rujak Cingur Surabaya dan Shushi Pecel. Ia mengaku mendapat kenaikan omset 40% pertahun. Ia memberi tips kepada pemilik UKM agar jujur, dan mensyukuri anugerah yang ada dan berbagi dengan sesama.

Sementara itu pemilik Jack Empal Susur menceritakan UKMnya mendapatkan berbagai prestasi. Jack Empal Susur yang merupakan olahan daging ayam yang memiliki rasa seperti daging. Menurut-

Hiswana Migas Pastikan Stok BBM Aman Kediri, Bhirawa Menjelang lebaran tahun ini stok elpiji dan Bahan Bakar Minyak (BBM) diwilayah Kediri dan sekitarnya dinyatakan aman oleh Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Area Kediri. Senin (29/6) Ketua Hiswana migas mengatakan menjelang lebaran tahun ini stok untuk

elpiji ada peningkatan sekitar 20 persen, sementara untuk BBM pihak Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri mameminta adanya kenaikan stok sebanyak 10 persen “Tergantung permintaan masing-masing daerah , Pertamina siap melayani, yang jelas untuk menghadapi lebaran tahun ini BBM maupun

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2014, Putih Biru, AG2895RAI, a/n. Supartiah, Ds. Sumberejo Kulon, Ngunut-T.Agung No. 1209/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2007, Hitam, AG2064ST, a/n.

Andy Tri Wardana, Kel. Jepun-T.Agung No. 1210/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Putih, AG6821RQ, a/n.

Talisa Kurlina T A, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 1211/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, AG3453OH, a/n. Susena, Ds. Sumberingin Kidul, Ngunut-T.Agung No. 1212/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Biru, AG4621TD, a/n.

Suendri, Ds. Ringinpitu RT 03/04, Kedungwaru-T.Agung No. 1213/IMB/BI-II/2015

Selasa Kliwon, 30 JUNI 2015

Jelang lebaran, stok elpiji dan BBM diwilayah Kediri dan sekitarnya dinyatakan aman oleh Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Area Kediri.

nya, daging ayam dipilih karena memudahkan UKMnya untuk mendapatkan suplay.

Ia mengaku mendapat UKM award juara 2, juara satu Festival Rujak Uleg Surabaya, dan stan terbaik Sampoerna. Tak kalah menariknya, UKM yang ia bina berhasil mengikuti Festival Seoul Food di Korea.

Sedangkan Aminah, UKM Surabaya mengikuti Pahlawan Ekonomi pada tahun 2010. Pada tahun 2007 ia mengelola jamur tiram namun nasib berkata lain. Usaha jamur tiramnya tidak

berkembang dengan baik.

Kemudian pada tahun 2011 ia membudidayakan semanggi dan berhasil menghidupi beberapa pegawainya hingga kini. Ia mengajak warga yang tertarik membentuk UKM untuk pelatihan gratis yang dapat diakses di Kapas Krampung Plaza. Selain semanggi, UKM nya memproduksi ayam bakar kurma dan pastel. Ia mengaku mendapat pesanan dari Jakarta dan Semanggi Surabaya Barokah yang ia bentuk sekarang bisa diakses melalui bukalapak.com. Q dre

Wali Kota Tri Rismaharini ketika mengunjungi produk pahlawan ekonomi.

Pengusaha Jatim Optimistis Bisa Bersaing di MEA

elpiji dipastikan aman, Stok Elpiji juga meningkat hingga 20 persen, “ Kata David Wahyudi, Senin (28/6).

Sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri, getol melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjelang lebaran ini.

Kepala dinas Diskoperindagtamben Kota Kediri Yeti Sisworini mengatakan sidak tersebut untuk melihat ketersediaan BBM bagi konsumen menjelang lebaran nanti.

Menurutnya setiap SPBU juga akan mendapatkan pasokan tambahan “Dan untuk mengurangi antrean panjang , disepnajng jalan akan disediakan kantong-kantong BBM, sehingga konsumen mendapatkan kemudahan ketika mau mengisi BBM tanpa antri panjang” tandas Yeti. Q van

Surabaya, Bhirawa Pengusaha Jatim yang tergabung dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim yakin akan mampu bersaing dengan luar negeri saat diberlakukannya perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini.

Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattaliti mengatakan bahwa Dewan Pengurus KADIN Jatim periode 2014 - 2019 yang baru saja dilantik dengan disaksikan Gubernur Jatim, Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun 2015 ini.

“Tapi kami yakin dan tidak gentar, dengan tekad kebersamaan antara Pengusaha Jatim dengan Pemerintah Provinsi Jatim, ekonomi Jatim akan tumbuh terus dan terus berupaya menyeimbangkan neraca perdagangan serta dapat mengisi pangsa pasar domestik yang merupakan pangsa pasar terbesar ASEAN,” ujar La Nyalla Mahmud Mattaliti. Untuk itu, pengurus Kadin Jatim akan terus berupaya semaksimal mungkin melakukan konsolidasi, baik konsolidasi organisasi atau kelembagaan maupun konsolidasi wawasan dalam menjalankan fungsi dan tujuan Kadin secara efektif dan komunikatif bersama seluruh dunia usaha Jatim. Sehingga nantinya Kadin Jatim akan mampu memberikan penguatan dan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim Selain melakukan konsolidasi, Kadin Jatim juga akan terus membangun sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jatim agar pertumbuhan ekonomi kian besar. Sinergi ini, ujarnya, telah terbangun sejak lama dan akan terus dipertahankan. Karena sinergi yang baik antara pemerintah dengan pengusaha khususnya yang tergabung dalam Kadin Jatim terbukti mampu membawa perekonomian Jawa Timur tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Q ma

Omzet Penjualan Busana Muslim Naik

Manfaatkan Moment, Stok Sudah Siap Sebelum Puasa Memasuki pekan kedua Bulan Ramadan, penjualan busana muslim di beberapa toko penjual busana muslim mengalami kenaikan omzet.

Kondisi ini tidak terlepas dari kesiapan pedagang dalam membaca peluang bisnis yang terjadi setahun sekali, dengan melakukan penyetokan berbagai pernak-pernik muslim yang di cari pembeli.

Penjualan busana muslim di beberapa toko penjual busana muslim mengalami kenaikan omzet.

Yanti, penjual pakaian muslim di Pasar Pucang, Surabaya mengatakan stok di tokonya di tambah ketika hari pertama memasuki puasa. Karena memang sudah banyak masyarakat yang mencari kebutuhan ibadah yang baru, seperti jenis mukena dengan keluaran terbaru, hijab dengan perpaduan warna yang menarik.

“ Begitu puasa mulai, kita sudah menambah stok karena ada masyarakat yang mengikuti perkembangan mode. Terutama untu paaian muslim dan segala pernakperniknya. Termasuk hijab dengan perpaduan dua warna yang biasanya di gemari oleh para remaja putri,” jelasnya ketika sambil menunjukkan jenis hijab yang dijual, Senin (29/6) kemarin.

Yanti mengakui, penjualan pada Bulan Ramadan meningkat sampai dengan 50 persen bahkan sampai 100 persen. Permintaan tersebut tida datang dari perorangan saja, tetapi ada pula mereka yang membeli dari kelompok pengajian. “ Untuk hari biasa di luar bulan puasa, saya biasanya menyiapkan sekitar 5 kodi kalau di total sekitar 100 paai9an. Tapi pada saat puasa seperti saat ini, kami menyiapkan lebih dari jumlah tersebut, bisa mencapai 500 potong,” terangnya.

Senada dengan Yanti, Dian, pedagang lainnya di Darmo Trade Center Surabaya mengungkapkan, bulan puasa baju mus-

limah yang lebih casual banyak yang memesan. Ia mendatangan berbagai jenis baju muslimah dari Bandung dan Jakarta hanya untuk memenuhi kebutuhan fashion orang di Surabaya. “ Masyarakat ini lebih senang dengan mode terbaru, terutama bagi kaum hawa. Kita memang persiapkan lebih banyak dari hari biasanya. Sedangkan kebutuhan fashion bagi pria memang tidak terlalu banyak, jika di hitung perbandingannya sekitar 80-20 persen. Untuk yang kaum adam, biasanya lebih condong kepada baju koko, songok, dan sajadah. Jadi variasi bentuk stylenya memang masih terbatas,” ujarnya. Q wil

Selasa Kliwon 30 JUNI 2015

KILAS AREMANIA

Gaji ke-13 Disediakan Anggaran Rp14 Miliar Kota Batu, Bhirawa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkot Batu bisa tersenyum lega.

Pasalnya tanggal 9 Juli mendatang, gaji ke-13 mereka akan segera dicairkan.

Untuk pembayaran gaji ke-13 ini, Pemkot Batu menyediakan anggaran sebesar Rp 14 miliar, untuk membayar sekitar 4900 PNS. Kepala DPKAD, Edi Murtono, mengatakan, pembayaran gaji ke-13 ini paling lambat 9 Juli dana itupun sudah masuk ke rekening PNS. “Jika tidak ada masalah, tanggal 9 Juli cair. Intinya sebelum lebaran kami berikan,” katanya.

Mantan Kepala Dinsosnaker itu menjelaskan, tidak ada kenaikan anggaran gaji dari tahun lalu. Sebab, jumlah pegawai di Pemkot Batu tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya.

Tak hanya gaji ke-13, tunjangan lainlain sesuai aturan kepegawaian juga akan dicairkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13 tersebut.

“Tunjangannya juga segera dicairkan, maklum momen Lebaran pasti banyak kebutuhan,” terang Edi Murtono. Kalau PNS bisa tersenyum bahagia, tidak demikian halnya dengan tenaga honorer daerah atau tenaga kontrak. Sebab mereka tidak mendapat pemberian gaji ke-13.

“Gaji ke-13 hanya untuk PNS dan tidak berlaku untuk pegawai honorer daerah (tenaga kontrak). Karena memang aturan hukumnya tidak ada untuk memberi gaji ke-13 bagi mereka,” tukasnya. Terkait dengan hal itu, sejumlah honorer mengaku agar diberi hak yang sama, yaitu mendapat gaji ke-13.

“Lebaran kali ini kan bareng dengan tahun ajaran baru. Jadi kebutuhan honorer juga sangat tinggi, karena ada yang harus mendaftarkan anaknya di sekolah yang baru,” ungkap Heri.Q sup

AJI Serukan Perusahaan Media Wajib Beri THR Kab Malang, Bhirawa Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, menyerukan kepada perusahaan media untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya. Dan selain itu, AJI juga membuka Posko Pengaduan THR bagi pekerja media.

“Kami membuka Posko Pengaduam THR, untuk menerima pengaduan dari pekerja media terkait pemberian THR. Sebab, THR merupakan hak normatif yang harus diberikan oleh pihak pengusaha kepada seluruh pekerjanya,” jelas Ketua AJI Malang Hari Setiawan, Senin (29/6), kepada sejumlah wartawan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, lanjut Hari, pengusaha wajib membayarkan tunjangan, baik dalam bentuk uang, ataupun yang disertakan dengan bentuk lain. Mereka yang berhak memperoleh tunjangan meliputi pekerja yang berstatus karyawan tetap dan berstatus kontrak , juga termasuk di dalamnya jurnalis yang berstatus koresponden, kontributor, dan semacamnya.

“Dirinya juga mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan media yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam kurun waktu 30 hari sebelum Lebaran, untuk tetap memenuhi hak THR para pekerjanya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 Permenaker Nomor 4 Tahun 1994,” ujar Hari.

Menurut dia, pemberian THR kepada jurnalis adalah kewajiban perusahaan media, bukan kewajiban narasumber, pejabat pemerintah, pihak swasta atau pihak-pihak lainnya. Kewajiban itu harus dibayarkan pihak pengusaha kepada karyawannya paling lambat 7 hari sebelum perayaan hari raya Idul Fitri.

Bagi perusahaan yang tak sanggup membayar THR, wajib melaporkan ke Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan selambat-lambatnya dua bulan sebelum Lebaran.Q cyn

ADD Dipastikan Cair Sebelum Lebaran Kota Batu, Bhirawa Walaupun bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat ditolak oleh Pemkot Batu, namun pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD akan segera dicairkan sebelum lebaran.

Kabag Pemerintahan Kota Batu, Sulianah, mengatakan pencairan ADD tinggal menunggu penyelesaian RPJMDes, APBDes dan RKPDes. “Saat ini berbagai pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) kita gelar. Nanti masing-masing Desa akan kita berikan asistensi dalam pembentukan Perdes mulai 3 Juli,” terang Sulianah kepada bhirawa, Senin (29/6).

Diharapkan dalam waktu seminggu, Perda Desa sudah bisa ditetapkan, sehingga pencairan ADD bisa dilakukan sebelum lebaran. “Kita akan terus dampingi agar seluruh Perdes bisa segera kelar karena pencairan ADD akan dilakukan serentak, sehingga pembentukan Perdes di semua desa/kelurahan harus selesai,” tutur Sulianah.

Sementara itu Kades Pandanrejo Abdul Manan menegaskan bahwa seluruh perangkat desa telah diberikan pelatihan teknis pengelolaan keuangan.

“Pengelola keuangan sudah mendapat pelatihan secara teknis, sehingga secara umum kita sudah siap untuk mengelola ADD maupun Dana Desa. Kan ini bukan pertama kalinya kita mengelola ADD,” kata Manan saat ditemui usai rapat koordinasi pembentukan Perdes di ruang Panderman, Senin (29/6).

Dikatakan, saat ini pihaknya mendapat pelatihan tentang pembentukan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Dengan pelatihan ini diharapkan kemampuan perangkat desa dan BPD dalam pembentukan Perdes semakin meningkat. Q sup

MALANG RAYA

9

Anggaran Pembahasan Raperda Dipangkas Dialihkan untuk Membiayai Reses Anggota DPRD Kota Malang, Bhirawa DPRD Kota Malang berpikir rasional, tidak mungkin mampu, menyelesaikan 40 raperda menjadi Perda. Oleh karenanya, anggaran yang awalnya dialokasikan untuk pembahasan raperda dialihkan ke pos lain.

Ketua Komisi A, DPRD Kota Malang, Sulik Sulistiyowati, kepada wartawan Senin (29/6) kemarin menuturkan, pengurangan alokasi anggaran untuk membahas Raperda ini akan dilakukan saat pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2015 ini.

Menurut Politisi Partai Demokrat itu, di APBD 2015 ini DPRD Kota Malang mendapat alokasi dana sebesar Rp 2,6 miliar. Anggaran sebesar itu untuk membahas 40 Raperda yang diajukan oleh Pemkot Malang dan masuk program legislasi daerah. Artinya, untuk mem bahas satu Raperda dialokasikan dana sebesar Rp 65 juta. Namun, menurut dia, pada tahun ini hanya mampu membahas dan mengesahkan 15 – 20 Raperda saja. Karena itu, sebagian dana untuk membahas Raperda akan dipangkas untuk kemudian dialihkan ke pos anggaran dana reses DPRD Kota Malang.

Lebih jauh dikatakan dia, pada tahun ini, ada tiga kali masa reses, anggarannya juga terbatas. Anggaran itu digunakan untuk makan, minum sampai sewa gedung untuk bertemu konstituen.

Sulik lantas menambahkan, untuk sekali reses dialokasikan hanya sebesar Rp 18 juta saja. Karena itu, anggarannya bakal ditambah dengan mengambil dari alokasi untuk pembahasan Raperda. Sebab jika tidak dialihkan sedang dananya tak terserap, malah men-

cahyono/bhirawa

Bupati Malang H Rendra Kresna (kanan) saat melakukan panen raya padi, di Desa Sutojayan, Kec Pakisaji, Kabupaten Malang

Pemkab Malang Ubah Lahan Kosong Jadi Produktif Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya mengubah lahan kosong yang ada di wilayahnya untuk menjadi lahan produktif. Upaya itu dibuktikan dengan digelarnya panen raya padi dalam program Optimalisasi Lahan Pertanian 2015, yang dipusatkan di Desa Sutojayan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Bupati Malang H Rendra Kresna, Senin (29/6) pagi kemarin, seusai melakukan panen raya, menegaskan kesungguhan Pemkab Malang mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Malang.

“Lahan kosong akan kita dijadikan sebagai lahan produktif,” ujarnya.

Misalnya, lanjut dia, lahan kosong nantinya dijadikan sebagai tanaman aneka bahan pangan, selain tanaman

padi. Dengan meningkatkan tanaman pangan, maka Kabupaten Malang diharapkan bisa menjadi salah satu daerah di Jawa Timur, sebagai lumbung pangan.

“Saya mewakili Pemkab Malang bersyukur telah memiliki petani yang masih setia dan semangat tinggi dalam mengelola di bidang pertanian, serta tidak meninggalkan dunia pertanian,” papar Rendra.

Sementara itu, Perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Siti Armadiah, yang juga kepala Desa Sutojayan mengatakan panen raya padi di wilayah Desa Sutojayan membuktikan kalau para petani juga ikut mendukung Program Optimalisasi Lahan 2015.

Disebutkan, lahan pertanian padi seluas 110 hektare, telah terbagi dua kelompok,

yakni Gapoktan Podojoyo I telah memanen padi seluas 50 hektar , dan Podojoyo II memanen padi seluas 60 hektar.

Sedangkan petani di Desa Sutojayan ini bisa menghasilkan produksi padi seberat 8 ton per hektar.

“Target kami pada panen periode berikutnya ada kenaikan jumlah produksi padi seberat 0,3 ton per hektar,” terangnya.

Di kesempatan itu, Siti juga menambahkan, dalam panen raya padi yang dilakukan Bupati Malang, Gapoktan Kecamatan Pakisaji telah diberikan bantuan oleh Pemkab Malang yakni berupa 1 unit mesin combaine harvester, 4 unit hand traktor, 2 unit pompa air, pembangunan jaringan irigasi 460 meter Rojotimur, dan saprodi atas lahan seluas110 hektar senilai Rp 132 juta. Q cyn

GOR Kota Batu Gagal Dibangun Tahun Ini

Dukung Tol Malang-Pandaan Pemkot Siapkan Jalitim Malang, Bhirawa Guna mendukung keberadaan tol Malang-Pandaan, pemkot Malang telah menyiapkan Jalan Lingkar Timur (Jalitim).

Rencana tersebut sudah masuk DED, dan proposalnya akan segera disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Wali Kota Malang Muhammad Anton, kepada Wartawan Senin (29/6) kemarin mengatakan Jalitim menjadi prioritas pembangunan kawasan Malang Timur, sebelum Tol MalangPandaan selesai dibangun.

Menurut Walikota yang kerap disapa Abah Anton ini, pemkot Malang telah menyiapkan lahan sepanjang Kelurahan Madyopuro hingga Tlogowaru, yang berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Proyek Jalan lingkar Timur ini, lanjut Abah Anton seluruh-

nya akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, dengan dana APBN, dan akan direalisasikan pada tahun 2016 mendatang.

“Lahan sudah kita siapkan, DED sudah kelar dan segera kita ajukan ke Pemerintah Pusat, kita harapkan tahun 2016 sudah mulai realisasi,”tutur Abah Anton.

Karena proyek ini merupakan proyek mendesak, yang harus dilakukan. Setelah nanti jalan tol Malang-Pandaan selesai salah satu pintu masuknya ada di Kelurahan Madyopuro.

“Dalam waktu dekat Tol Malang-Pandaan, akan selesai karena pembebasan lahan di Madyopuro sudah kelar,”tambah Abah Anton.

Jalitim, difungsikan untuk kendaraan yang bertujuan di Kabupaten Malang. Mereka tidak harus melintasi jalanan yang padat di Kota Malang.

jadi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) APBD. “Daripada jadi SILPA kan tidak bagus, lebih baik dipakai untuk bertemu konstituen.

Coba bandingkan dengan dana aspirasi DPR RI,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban mengakui tahun ini ada 40 Raperda yang diajukan oleh Pemkot Malang. Namun tidak semuanya akan dibahas dan disahkan oleh legislatif.

Menurut Yaqud ada skala prioritas, peraturan daerah yang mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Tahun ini mungkin hanya 15 – 20 Raperda saja yang akan dibahas.

Dewan kata Yaqud, sudah menyelesaikan 4 Raperda yang disahkan menjadi Perda. yakni Raperda tentang Jasa Retribusi Pelayanan Umum, Penanaman Modal, Pajak Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Di tempat terpisah Tahir Bugis, dari Malang Corruption Watch (MCW) mengemukakan, pihaknya pernah melakukan penelitian di awal 2015 lalu.

Hasilnya, reses dewan tak pernah maksimal dan lebih bersifat konsolidasi politik bagi kader partai daripada menjaring aspirasi masyarakat.

Padahal setiap tahun anggaran untuk reses terus naik yakni Rp 1,59 miliar pada 2012, naik menjadi Rp 1,7 miliar di 2013 dan menjadi Rp 2,1 miliar pada 2014 lalu.

Tahun ini dana reses mencapai Rp 2,4 miliar. Q mut

“Jalitim mengurangi kemacetan, karena pintu Tol ada di Madyopuro, tanahnya sudah disiapkan, secara teknis sudah tidak ada masalah tinggal realisasinya saja,” imbuh Abah Anton. Selain proyek Jalitim Abah juga menyampaikan, jika pemkot Malang akan segera menyelesaikan rencana pembangunan jembatan Tologomas.

Jembatan ini, diproyeksikan untuk mengurai kemacetan di Dinoyo, karena kawasan Dinoyo tingkat kepadatanya sudah sangat tinggi. Upaya rekayasa lalulintas tampaknya sudah tidak mungkin lagi dilakukan.

“Selain Jalitim kita ingin agar jembatan Tlogomas segera direalisasikan, karena kondisi kemacetan di Dinoyo sudah tidak mungkin lagi diatasi dengan rekayasa lalu lintas,”tambah Abah Anton.Q mut

Batu, Bhirawa Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kota Batu senilai Rp 20 miliar terpaksa dibatalkan pelaksanaannya di tahun ini dan anggarannya dialihkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Selain itu, pengadaan mesin pemilah sampah senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan SDN Sumber Brantas 2 senilai Rp 429 juta juga tak bisa direalisasikan di tahun ini.

Diketahui, dalam APBD 2015 jumlah pendapatan ditetapkan sebesar Rp 752,3 miliar. Namun dalam PAK jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi Rp 720,3 miliar. anas bachtiar/bhirawa “Jadi dalam PAK ini ada Punjul Santoso penurunan pendapatan APBD senilai Rp 31 miliar,”ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, Senin (29/6).

Meskipun ada penurunan dalam pendapatan di APBD, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu tetap mengalami kenaikan. Dalam APBD tahun ini jumlah PAD ditetapkan Rp 80,1 miliar. Namun realisasi yang tercatat dalam PAK jumlah PAD Kota Batu mengallami peningkatan menjadi Rp 87,9 miliar.

“PAD ini diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lainlain PAD yang sah,”jelas Punjul. Untuk pajak daerah ada peningkatan dari Rp 57 miliar menjadi Rp 65 miliar.

Sedangkan retribusi daerah tidak mengalami kenaikan atau tetap sebesar Rp 6,8 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah juga tetap sebesar Rp 2,7 miliar.

Kenaikan juga terjadi dalam belanja hibah pada APBD Kota Batu. Karena di tahun ini Pemkot Batu juga harus menyediakan Dana Desa yang diambilkan dari APBD. Sesuai dengan kebijakan Pemkot, tahun ini Kota Batu tidak mengambil bantuan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 6,4 miliar. Namun bantuan tersebut tetap diberikan dengan mengambil dari APBD Kota Batu. Dengan adanya kebijakan itu pula maka belanja hibah di tahun ini mengalami peningkatan. Dari penetapan belanja hibah pada APBD sebesar Rp 56 miliar, maka dalam PAK jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 61 miliar.Q nas

Ramadan, Pengunjung Jatim Park Turun

Pengelola Pilih Lakukan Pemeliharaan Sambut Libur Lebaran Saat bulan puasa, angka kunjungan wisata ke kota Batu mengalami penurunan cukup drastis. Dampaknya sejumlah pengelola menawarkan sejumlah paket kunjungan untuk menarik wisatawan.

Kalangan perhotelan misalnya, menawarkan paket menginap dengan harga diskon, serta tambahan menu berbuka puasa dan sahur. Hal yang sama juga dilakukan pengelola obyek wisata Jatim Park Group memberi diskon khusus selama bulan puasa.

Menurunnya kunjungan wisata di bulan puasa dimanfaatkan oleh pengelola hotel dan tempat wisata untuk melakukan perawatan.

Jatim Park Group misalnya melakukan pengecekan dan perawatan alat permainan modern di Jatim Park I dan II. Hal yang sama juga dilakukan oleh pengelola BNS dan sejumlah hotel dengan melakukan perawatan rutin dan pengecatan.

“Kita lakukan perawatan rutin dan pengecekan berkala.

Sebab sebelum bulan puasa, sejumlah obyek wisata Jatim Park dipadati pengunjung.

Langkah ini penting agar berbagai permainan modern tersebut kondisinya baik,” ungkap Marketing Manajer Jatim Park Group, Titik A Riyanto kepada bhirawa, Senin kemarin (29/6).

Lebih lanjut dikatakan, pengecekan ini penting karena untuk memastikan wahana permainan modern yang ada siap dioperasikan selama libur lebaran.

“Saat libur lebaran, kita prediksi seluruh obyek wisata yang dikelola Jatim Park Group dipadati pengunjung. Tentunya kita ingin memastikan

supriyanto/bhirawa

Pengelola objek wisata Jatim Park memilih melakukan pemeliharaan untuk menyambut libur lebaran semua bisa dioperasikan dengan baik demi keselamatan pengunjung,” tegasnya.

Ditambahkan, pengecekan dan perawatan memang sudah dilakukan secara berkala. Namun karena saat ini kunjungan wisatawan sedang low season, maka dilakukan perawatan secara menyeluruh. “Tak hanya

wahana permainannya, tetapi juga taman-taman dalam obyek wisata, termasuk mengecat ulang taman di depan Jatim Park II,” tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan pengelola Hotel Palemsari Sugeng. Dikatakan, tingkat hunian hotel memang turun drastis. Sehingga se-

luruh pengelola hotel melakukan pemeliharaan kamar dan taman.

“Bulan puasa memang tingkat hunian menurun drastis, sehingga kita lakukan pengecatan kamar, perbaikan bed dan lainnya, sembari mem persiapkan menyambut libur lebaran,” terang Sugeng.

Dijelaskan, saat ini pemesanan kamar untuk libur lebaran sudah mulai meningkat.

Umumnya pemesanan tersebut dilakukan oleh rombongan keluarga yang sedang mudik atau keluarga yang ditinggal mudik pembantunya.

“Berdasarkan informasi dari teman-teman pengelola hotel, banyak pemudik yang sudah pesan kamar. Tetapi ada juga keluarga yang tidak mau repot saat ditinggal mudik pembantunya dengan memilih tinggal di hotel selama lebaran,” tandas mantan Sekretaris PHRI Kota Batu tersebut. Q sup

OLAHRAGA

10

Selasa Kliwon 30 JUNI 2015

Pasca Kegagalan di Porprov

LINTASAN

Juara 10-K Bhayangkara Diborong Putera-Puteri Mulia Jayapura, Bhirawa Juara lomba lari 10 kilo meter dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2015 yang ke-69 di tingkat Polres Puncak Jaya diborong puteraputeri asal Mulia.

Lomba lari yang digelar Sabtu (27/6) pagi itu mengambil rute dengan start dari Lapangan Trikora Kota lama dan finish di lapangan Alun-alun Kota Baru Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Rute lomba 10-K melewati Jalan Silas Papare selanjutnya menuju Kampung Muliambut, Usir, Jalan Pagaleme, Jalan belakang PT Modern melewati Pos 751, dan menuju depan Kodim 1714/PJ hingga ke garis finish.

"Start dibuka oleh Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis Sarimin Karrong sekitra pukul 08.50 WIT, yang diikuti oleh 105 peserta lomba yang terdiri dari 79 putra dan 26 putri," kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Kombes Pol Patrige di Kota Jayapura, Senin pagi.

Sekitar pukul 09.55 WIT, para peserta lomba, khususnya yang meraih juara I lari 10 KM tiba di garis finis Alun-alun Kota Baru Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

"Kira-kira sejam kemudian, Putra Tendison Enumbi menyentuh garis finis dan berhak meraih juara satu, disusul oleh Manus Wonda dan Agungi Kogoya, diperingkat kedua dan ketiga," katanya.

Sementara untuk, juara harapan I, diraih oleh Putra Etiron Gire, harapan II oleh Riki Tuwolon, harapan III oleh Mendirow Enumbi, dan harapan IV oleh.

Poirow Towolom.Q ant

Desak PBSI Surabaya Gelar Kompetisi Surabaya, Bhirawa Kegagalan bulu tangkis Surabaya merealisasikan target enam emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V di Banyuwangi, mendapat sorotan tajam dari pemilik klub. Mereka berharap pengurus Pengkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Surabaya untuk segera berbenah dan menggelar kompetisi.

Porprov V yang digelar di pertengahan Juni lalu menjadi sejarah buruk bagi prestasi bulu tangkis Surabaya karena hanya mampu menyumbangkan dua emas. Bandingkan dengan Porprov IV Madiun yang bisa meraih enam medali emas.

Edi Sabarudin dari Klub

Citra Raya Unesa melihat, pola pembinaan yang dilakukan pengurus harus segera dirubah. "Liat saja, dalam setahun hanya ada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya dan Piala KONI Surabaya. Padahal untuk bisa mencari bibit atlet harus banyak kejuaraan.

Kalau ingin mendapatkan at-

let bagus pengurus harus menggelar kompetisi secara rutin," kata Edi Sabarudin, Senin (29/6).

Hal lain yang menjadi sorotan Edi adalah komunikasi antara pengurus PBSI Surabaya dengan pemilik klub juga kurang bagus. Padahal ujung tombak pembinaan ada di klub. "Ada kesan pengurus takur dikritik. Kalau klub tidak diperhatikan bisa-bisa prestasi semakin habis," kata mantan Sekretaris PBSI Jatim itu.

Lebih lanjut Edi menjelaskan, kemrosotan prestasi bulu tangkis Surabaya bisa dilihat saat pelaksanaan O2SN baik ditingkat SD, SMP maupun

SMA. Pada event yang digelar oleh Dinas Pendidikan Jatim itu, Surabaya gagal merebut emas. "Event O2SN itu digelar sebelum Porprov, kalau pengurus jeli maka bisa belajar dari kegagalan itu," katanya.

Saat disinggung kekuatan bulu tangkis Surabaya melemah setelah ada dua atlet yang dipanggil masuk Pelatnas, ia dengan tegas menolak anggapan itu. "Justru ini menunjukkan kalau Surabaya tidak punya atlet pelapis, kalau pembinaan berjalan dengan baik maka kemampuan atlet pelapis dengan utama tidak jauh berbeda," terangnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Jhoni Bambang dari

Laporan Pengaturan Skor di Bareskrim Terus Berjalan

Sulsel Tetap Waspadai Wakil Pulau Jawa Makassar, Bhirawa Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulawesi Selatan tetap memberikan kewaspadaan terhadap sejumlah tim dari Pulau Jawa pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON), 20 September 2015.

Pelatih Selam Sulsel, Thamrin Taba di Makassar, Senin, mengatakan sejumlah tim yang dinilai berpotensi menghambat tim Sulsel bisa lolos dan berlaga di PON XIX Jawa Barat 2016 yakni Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Sementara untuk wakil dari luar pulau Jawa, dirinya memilih Sumatera Selatan sebagai tim yang juga penting untuk tidak dianggap remeh.

"Dari beberapa pertemuan kami di kejurnas lalu, tiga wakil Pulau Jawa itu memang masih menjadi tim yang selalu merepotkan. Namun kita tetap optimistis bisa bersaing dan lolos ke PON 2016," katanya.

Selain kualitas atlet yang potensial, ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap menjadi salah satu poin keberhasilan tim Pulau Jawa.

Peluang untuk lolos khususnya bagi tim DKI Jakarta dan Jawa Barat juga akan semakin besar karena status keduanya yang akan bertindak selaku tuan rumah.

Jawa Barat akan tampil sebagai tuan rumah untuk nomor selam kolam. Sedangkan untuk nomor selam laut akan dilaksanakan di Pulau Pramuka Jakarta.

"Kami memilih untuk lebih meningkatkan progran latihan agar bisa bersaing dan mendapatkan tiket tampil di PON 2016," jelasnya.

Menghadapi pra-PON 2015, tim selam Sulsel telah menyiapkan sebanyak enam atlet yakni Caleb nandito, Muhammad Fadil,Siti Irmayanti, Istiqomah Ramadhani, Niken, dan Nur Ainun yang akan tampil di sejumlah nomor kualifikasi.Q ant

Federasi Taekwondo Indonesia Provinsi Sumsel proyeksikan 22 atlet ke pra kualifikasi PON di Semarang.

FTI Sumsel Proyeksikan 22 Atlet ke Pra PON Palembang, Bhirawa Federasi Taekwondo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan memproyeksikan 22 atlet ke pra kualifikasi Pekan Olahraga Nasional di Semarang, November 2015.

Ketua Umum Federasi Taekwondo Indonesia (FTI) Sumsel, Darusman Oesman di Palembang, Minggu, mengatakan, ke22 atlet ini merupakan para peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi di Lubuklinggau, belum lama ini.

"Rencananya akan digelar seleksi daerah bagi ke-22 atlet ini usai lebaran untuk menentukan siapa yang akan dikirim ke pra-PON. Tapi, melihat per-

kembangan juga, jika dana memadai ada kemungkinan semuanya akan dibawa ke Semarang," kata dia.

Ia menerangkan, FTI Sumsel berambisi meraih tiket PON Jabar tahun 2016 sebanyakbanyaknya untuk mencapai target meraih medali pada ajang multi cabang olahraga paling bergengsi di Tanah Air. "FTI belum berani menargetkan emas, tapi setidaknya dapat meraih medali, entah perak atau perunggu. Beberapa atlet sudah menunjukkan peningkatan penampilan sejak dibina setelah PON Riau tahun 2012," kata dia.

Cabang olahraga taekwondo

merupakan salah satu andalan Sumatera Selatan, karena berhasil menyumbangkan satu medali emas pada PON XVIII tahun 2012 di Riau atas nama Rizal Samsir.

Seiring dengan kepindahan Rizal ke provinsi lain, FTI Sumsel enggan menargetkan emas pada PON Jabar mendatang.

Sementara ini, organisasi ini lebih fokus pada pembinaan atlet taekwondo terbilang belum merata di Sumsel, karena hanya terkonsentrasi di beberapa kabupaten/kota.

"Nanti di PON Papua pada 2020, di sana barulah taekwondoin Sumsel diharapkan berbicara," kata Darusman.Q ant

Sulsel Matangkan 10 Atlet Hadapi Popnas 2015 Makassar, Bhirawa Tim atletik Sulawesi Selatan terus mematangkan kemampuan sebanyak 10 atlet yang akan diturunkan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII di Jawa Barat, September 2015.

Pelatih Atletik Sulsel Danil Lius di Makassar, Senin, mengatakan 10 atlet yang ada saat ini merupakan hasil seleksi ketat dan pantauan dari beberapa kejuaraan sebelum-

Klub Satriya, menurutnya kondisi pengurus PBSI Surabaya kurang begitu kondusif sehingga berdampak pada pembinaan. Terutama masalah komunikasi dengan klub. "Saya berharap aspiras klub itu di bawa ke Musyawarah Cabang (Muscab) tahun depan," kata Jhoni Bambang yang juga menjabat sebagai Bidang Organisasi PBSI Surabaya.

Seperti diketahui pada Porprv Banyuwangi, PBSI Surabaya membawa 13 atlet yang tediri dari 8 putra dan 5 putri dengan mengusung target enam emas. Atlet itu diambil dari klub Hi-Qua Wima, Suryabaja, Suryanaga, Citra Raya Unesa dan Djarum. Q wwn

nya. Para atlet itu akan tampil di sejumlah nomor pertandingan Popnas 2015.

"Untuk cabang atletik memang ada 10 atlet yang kami persiapkan.

Para atlet ini kami harapkan bisa bersaing dan merebut prestasi maksimal untuk Sulsel," katanya.

Ia menjelaskan Tim Sulsel pada dasarnya memiliki banyak atlet yang dinilai layak tampil di Popnas.

Namun demikian, pihaknya hanya

bisa memilih 10 di antaranya karena berdasarkan kuota yang diberikan pihak penyelenggara.

Untuk peluang Sulsel pada ajang olahraga remaja terbesar di Indonesia tersebut, dirinya mengaku cukup optimistis. Catatan waktu yang diraih sejumlah atlet pada setiap latihan juga mengalami kenaikan yang tentunya semakin membuka peluang berprestasi.

"Atletik itu olahraga terukur

sehingga bisa kita lihat peluang setiap atlet. Kami tentu berharap seluruh atlet yang diturunkan bisa meraih hasil terbaik,"jelasnya.

Sementara itu, kontingen provinsi Sulawesi Selatan sejak awal hanya berani menargetkan bisa menembus posisi 10 besar pada pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII di Jawa Barat pada 2015.Q ant

Jakarta, Bhirawa Laporan polisi pengaturan skor dalam kompetisi sepak bola nasional periode 20002015 oleh seseorang berinisial BS terus berjalan, kata kuasa hukum BS dari LBH Jakarta, Muhammad Isnur.

"Ada, ada koordinasi terus dengan kepolisian," kata Isnur saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan BS sebagai pelapor melanjutkan laporannya dengan memberikan bukti-bukti tambahan untuk mendukung laporan pengaturan skor di kompetisi sepak bola nasional, termasuk rekaman dugaan pengaturan skor timnas U23 di SEA Games 2015 Singapura.

"Iya kita nambahin bukti tambahan. Semua yang kita punya sudah kita serahkan, itu (dugaan rekaman pengaturan skor SEA Games) juga kita serahkan ke kepolisian untuk kepolisian mendalami," kata dia.

Isnur juga berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil para saksi.

Di samping itu ia juga berharap pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indone-

sia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga turut terlibat dalam menangani kasus mafia bola.

"Harusnya mereka menyambut baik keterangan atau pernyataan (para saksi) yang diungkapkan ke publik. Harusnya mereka memberikan respon yang aktif, memanggil meminta pemain pelatih yang bersaksi datang," kata Isnur.

Seseorang berinisial BS yang mengaku sebagai pelaku "match fixing" melaporkan dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola Indonesia di ajang nasional dan internasional ke Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (16/6) sore.

BS yang didampingi sejumlah anggota lembaga bantuan hukum tersebut melaporkan adanya tindak pidana penyuapan di beberapa kasus persepakbolaan Indonesia dalam kurun tahun 2000 hingga 2015.

Dalam laporan polisi yang dibuat pukul 15.00 WIB Selasa 16 Juni 2015 itu disebutkan penyuapan periode 2000-2010 menggunakan dana APBD. Sedangkan dana penyuapan periode 2010-2015 berasal dari investor Malaysia berinisial DAS.Q ant

PSSI Harap Sidang PTUN Selesai Sebelum Lebaran Jakarta,Bhirawa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengharapkan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pulo Gebang Jakarta Timur terkait Surat Keputusan Menpora Nomor: 01307 tentang Pembekuan PSSI agar dapat selesai sebelum lebaran.

Dalam sidang lanjutan yang dijadwalkan Senin (29/6) merupakan pertemuan Kemenpora dan PSSI untuk yang kesembilan kalinya. Adapun agenda untuk sidang adalah pengajuan saksi yang akan dihadirkan oleh pihak tergugat, dalam hal ini Kemenpora.

"Kami siap saja mau berapa pun atau siapa pun saksinya.

Kami maunya cepat selesai sidang sebelum lebaran agar pemain, ofisial, dan para pelaku sepak bola hatinya lebih tenang," kata Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan seperti dilansir tim media PSSI di Jakarta, Senin.

Menurut Aristo, PSSI masih tetap dan selalu optimis dengan hasil sidang nanti, asalkan Menpora mau tunduk terhadap hasil keputusan sidang PTUN. "Kami selalu optimis. Ya mudah-mudahan saja kalau PSSI yang menang, mau atau tidak Menpora tunduk dengan hasil keputusan sidang PTUN nanti"," katanya.

Sebagai contoh, kata Aristo saat ini putusan sela sudah ada tetapi kegiatan yang dilakukan Kemenpora melalui Tim Transisi masih tetap berjalan dengan mengedarkan surat kepada klub-klub Divisi Utama untuk mengikuti Piala Kemerdekaan.

"Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen Tim Transisi Tommy Kurniawan yang saya tidak tahu kapabilitasnya dan hubungannya di sepak bola. Anda bisa melihat dan menilai sendiri, ujarnya.Q ant

Junior Indonesia Juara Grup Setelah Kalahkan India Jakarta, Bhirawa Tim bulu tangkis junior Indonesia memastikan diri sebagai juara grup D Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia 2015 setelah mengalahkan tim India 4-1 dalam pertandingan yang digelar di Bangkok, Thailand, Senin.

"Hasil ini sesuai perkiraan, kami menang. Kami tadi mengkhawatirkan partai ganda putra, tapi bisa menang.

Justru kami kecolongan poin pada partai tunggal putri," kata Manajer Tim Indonesia dalam Kejuaraan Junior Asia Umar Djaidi seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Umar mengaku yakin tim junior Indonesia mampu menang dan mengambil poin pada pertandingan berikutnya.

"Sekarang, saya tinggal membuat anak-anak lebih fokus lagi," kata manajer asal Klub Mutiara Cardinal Bandung itu.

Pasangan ganda putra Andhika Ramadiansyah/Yahya Adi Kumara membuka kemenangan untuk tim Indonesia setelah mengalahkan pasangan Madathil Ramachandran Arjun/Shetty Chirang Chandrashek-

har dalam waktu 52 menit dengan 2114, 19-21 dan 21-17.

Namun, Greogria Mariska yang turun pada partai tunggal putri gagal menambah keunggulan bagi tim Merah-Putih. Gregoria kalah dari Pardeshi Shriyanshi dalam rubber game dengan skor 15-21, 21-11, 16-21.

Pada partai tunggal putra, Firman Abdul Kholik mampu menyumbang poin bagi Indonesia setelah menaklukkan tunggal putra India Sen Chirag dengan skor 15-21, 21-14, 21-8.

"Pada game pertama lawan tidak gampang dimatikan. Dari serangan dan pertahanan lawan juga bagus.

Sementara ketika ambil pola serangan dan tidak tembus, emosi saya keluar sehingga strategi saya justru terganggunya," kata Firman selepas pertandingan.

Pasangan ganda putri Apriani Rahayu/Nisak Puji Lestari menentukan kemenangan Indonesia setelah mengalahkan ganda putri India Wadkar Karishma Sandeep/Jayakumar Malavika dengan skor 21-13, 21-19.

Pada partai terakhir, ganda campuran Beno Drajat/Yulfira melengkapi poin bagi Indonesia dengan menundukkan asangan Madathil Ramachandran Arjun/Garg Kuhoo 21-11, 21-14.

Tim junior Indonesia akan menghadapi tim yang menempati peringkat kedua grup B pada putaran perempat final.

Grup B Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia 2015 diisi oleh tim Jepang, Thailand, Nepal, Vietnam, dan Mongolia.

Tim junior Indonesia pada Kejuaraan Junior Asia 2015 terdiri dari atlet-atlet pemusatan pelatihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dan atlet-atlet pilihan dari sejumlah klub bulu tangkis di Indonesia.

Atlet-atlet junior putra yang masuk dalam tim Indonesia itu antara lain Firman Abdul Kholik, Enzi Shafira, Panji Ahmad Maulana, Vega Vio Nirwanda, Muhammad Fachrikar, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, Yahya Adi Kumara, Yanthoni Edy Saputra, Andhika Ramadiansyah, Rinov Rivaldy, Beno Drajat, Zulfauzi Habibi, dan Fachriza Abimanyu.

Sedangkan atlet-atlet junior putri yaitu Gregoria Mariska, Ruselli Hartawan, Made Deya Surya Saraswati, Rika Rositawati, Nisak Puji Lestari, Jauza Fadhila Sugiarto, Apriani Rahayu, Marsheilla Gischa Islami, Ramadhani Hastiyanti Putri, Yulfira Barkah, dan Syifa Fauziah.Q ant

Peringati HANI, BNN Trenggalek Bagi Takjil DALAM rangka memperingati hari anti international narkotika (hani) tahun 2015 jumat 26/6 BNN kabupaten Trenggalek malakukan bagi bagi liflet anti narkoba dan bagi bagi takjil gratis bagi penguna jalan di seputar alun alun kabupaten Trenggalek.

Dibantu personil dari polres Trenggalek dan duta anti narkoba BNN kabupaten Trenggalek acara tersebut berjalan lancar masyarakat tampak antusias menerima selebaran informasi gratis yang di bagikan kepala BNN Trenggalek I Made Arjana SH MH juga turun langsung ikut membagikan takjil.

Saat diwawacara dilokasi I Made Arjana

mengatakan bahwa megaton ini merupakan bentuk aksi BNN kabupaten Trenggalek. ‘’Sedangkan tajil ini bagikan kepada masyarakat . BNN bersama dengan hani kali ini bertepatan dengan bulan puasa sehingga kesempatan buat kami untuk berbagi pada masyarakat,’’ ungkap kepala BNN kabupaten Trenggalek.

Dengan momen hani kali ini,kata Pak Made— demikian ketua BNN Trenggalek dipanggil, mari bersama hidup sehat tanpa narkoba bersama kita selamatkan pengguna narkoba karena penguasa narkoba lebih baik direhabilitasi dari pada di penjara. Q wik, adv

Selasa Kliwon, 30 JUNI 2015

Internet Umat, Internet Sehat dan Maslahat l Sambungan hal 1 TIK ini akan terus berkembang sampai akhir zaman.

Jika masih ada yang mendikotomi dengan pertanyaan bukankah TIK itu lahir/diciptakan oleh bukan kaum muslim, sebaiknya dibuka kembali tentang literatur fakta sejarah, bahwa peradaban Islamlah yang telah melandasi (cikal bakal) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa pada abad ke-16 Masehi. Antara lain oleh intelektual cendikiawan muslim Ibn Rusyd (1120-1198 M), pemikirannya melahirkan gerakan averroisme hingga melahirkan reformasi dan seratus tahun kemudian abad ke- 17 lahirlah gerakan rasionalisme di benua biru tersebut.

Pemikir–pemikir Islam lainnya seperti Al Farabi, Ibnu Sina dan yang lainnya sebagai peletak dasar ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, kedokteran, aljabar dll telah menginspirasi kaum intelektual sesudahnya sehingga melahirkan tatanan zaman serba teknolgi tidak terkecuali internet yang sekarang telah menjadi atmosfir di muka bumi ini.

Interconnection-Networking (Internet) artinya sistem global jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan Transmission Control Protocol-Internet Protocol (TCP/IP). Sekilas mereview sejarah internet, pertama kali pada1969 Amerika Serikat mengembangkannya untuk kepentingan militer. Setelah melalui penelitian dan pengembangan teknologi informasi komunikasi hingga saat ini, internet telah digunakan oleh 39% penduduk dunia yang mencapai 7,1 miliar (data International Telecommunications Union 2013).

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, mengutip dari berbagai sumber, jumlah pengguna internet di Indonesia sampai saat ini berjumlah hampir 74 juta orang. Jumlah ini tentu akan terus bertambah seiring dengan Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Jika masih ada yang pro dan kontra tentang internet dan produknya ini, mari kita lihat kajian fiqih yaitu hukum sesuatu itu asalnya mubah (boleh), ada yang selamanya menjadi mubah dan hukum mubah bisa berubah hukum seperti haram.

Nah, internet ini bisa tetap mubah (boleh) sepanjang digunakan untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT, bahkan dapat menjadi ladang pahala jika diaplikasikan untuk dakwah dan kemaslatan umat . Namun apabila internet justru disalahgunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT, maka pasti menjadi haram. Sebab perbuatannya seperti menipu, manipulasi dan cybercrime lainnya melalui internet, sebab fisiknya mengupload-mendownload-membuka-melihat, data gambar pornografi apalagi dengan perbuatan itu bisa menjerumuskan ke dalam perzinaan dan kekejian lainnya.

Jadi sehat tidaknya, maslahat atau mudarat penggunaan internet semata-mata yang paling utama adalah penggunanya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo antara lain telah membuat aplikasi software nawala untuk memblokir situs-situs porno.

Kementerian Kominfo bekerjasama dengan stake holders lainnya membendung pengaruh buruk yang diakibatkan oleh intenet. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, demikian di tangan umat Islam sendirilah, TIK itu menjadi maslahatmanfaat atau mudarat maksiat akibat salah menggunakannya. Senyampang, masih di bulan Ramadan, waktu yang tepat untuk instropeksi dan saling menasihati. *

Perda Desa Segera Disahkan, Aparat Desa Minta Asistensi l Sambungan hal 1

Balaikota, mereka diberikan pembekalan ter­hadap rencana penetapan Perda Desa.

Adapun tugas pemberian pembekalan itu diberikan pada Bagian Pemerintahan Pemkot Batu, BPKAD, dan Bappeda.

“Dalam pertemuan dengan para aparat desa tadi, mereka menyampaikan adanya beberapa kendala dalam pengelolaan anggaran dan RPJMDes. Untuk itulah mereka meminta untuk diadakan asistensi yang nantinya akan dibimbing oleh Bappeda,”ujar Kabag Pemerintahan Pemkot Batu Suliyanah, Senin (29/6).

Ia menjelaskan bahwa pada 9 Juli mendatang akan dilakukan uji publik terhadap Perda Desa yang akan diselenggarakan di Balai Desa Punten. Adapun sehari berikutnya Perda Desa akan diberlakukan setelah ditetapkan oleh dewan.

Untuk menyiapkan Aparat Desa terhadap pelaksanaan perda ini, Rabu (1/7) esok, asistensi mulai dilaksanakan di wilayah Kecamatan Junrejo. Kemudian menyusul Kamis (2/7), pelaksanaan asistensi di Desa Bumaiji, dan terakhir di Kecamatan Batu pada Jumat (3/7).

Dalam asistensi ini, masing-masing desa diminta membuat Rencana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemkot menuntut agar perangkat desa bisa membuat perencanaan dengan semaksimal mungkin. Karena pada tahun ini, Desa di Kota Batu tidak mendapatkan bantuan dana desa dari APBN. “Tidak diambilnya bantuan dana desa ini sesuai dengan permintaan Wali Kota Batu agar tahun ini Pemkot Batu menunda dulu pengambilan bantuan dana desa. Untuk itu wali kota juga meminta agar aparat desa berhati-hati dalam membuat perencanaan pengelolaan ADD sehingga bisa maksimal,”papar Suliyanah.

Tahun ini total anggaran ADD di Pemkot Batu mencapai Rp 16 miliar. Anggaran ini akan dibagikan kepada 19 desa yang ada di Kota Batu. Adapun ADD terendah diperoleh Desa Punten yakni sebesar 450 juta.

Sedangkan ADD tertinggi sebesar Rp 772 juta diperoleh Desa Sumber Brantas.

“Besar kecilnya bantuan ADD ini ditentukan oleh beberapa indikator. Di antaranya luas wilayah desa, jumlah penduduk, dan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut,”pungkas Suliyanah. n nas

11

SAMBUNGAN Awas, Gunung Raung Berstatus Siaga l Sambungan hal 1

sebab semuanya sudah ber-SOP. Begitu juga dengan masyarakatnya juga patuh terhadap SOP tersebut, sehingga tidak ada korban jiwa,” ungkapnya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim memberikan beberapa rekomendasi kepada masyarakat di sekitar Gunung Raung dan pengunjung/wisatawan/pendaki terkait statusnya naik menjadi Siaga (Level III) Senin kemarin.

“Masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah yang ada di puncak Gunung Raung dalam radius 3 km dari pusat kawah aktif,” kata Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan.

Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Raung tetap tenang, tidak men­ dengarkan isu-isu tentang letusan Gunung Raung. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) selalu berkoordinasi de­ ngan Pemprov Jatim (BPBD) dan Pemkab Banyuwangi, Bondowoso dan Jember (BPBD kabupaten) tentang aktivitas Gunung Raung.

“Pemda senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Raung di Kp Manggaran, Ds Sumber Arum, Kecamatan Songon, Kabupaten Banyuwangi atau dengan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi di Ban­dung,” imbaunya.

Pihaknya bersama BPBD Ka-

bupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Jember telah menyusun Rencana Kontijensi (Rekon) sejak 2012 terkait Gunung Raung tersebut.

“Tapi untuk tahun ini, kami akan update lagi Rekon-nya,” tuturnya.

Pihaknya akan mengundang lagi tiga pemangku kepentingan di tiga BPBD kabupaten itu dalam minggu ini. Wilayah yang terdampak terkait ancaman letusan Gunung Raung ada di Banyuwangi yakni enam kecamatan (18 desa), Bondowoso dua kecamatan (4 desa) dan Jember satu kecamatan (3 desa).

“Kami sudah kirim 120 ribu masker untuk tiga kabupaten/ kota itu, dan masih ada stok 200 ribu masker,” katanya.

Makanan siap saji juga siap dikirim dalam waktu dekat untuk buffer stock. “Kami juga sudah terjunkan empat orang BPBD Jatim dari Bidang Kedaruratan dan Logistik, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Pusdalops pada hari ini (kemarin, red). Ini untuk melakukan koordinasi,” pungkasnya.

Sementara itu, PVMBG Badan Geologi telah menetapkan status Siaga Gunung Raung, berlaku sejak Senin (29/6) pukul 09.00. Kenaikan status ini didasarkan pada pengamatan visual yaitu adanya strombolian semakin intensif, adanya suara gemuruh, kepulan abu vulkanik setinggi 300 meter, dan suara dentuman keras yang terdengar kira-kira sampai 20 kilometer.

Gunung Raung juga menge-

luarkan semburan api yang terlihat dengan jelas dari pusat pengamatan Gunung Api Senggon di Kabupaten Banyuwangi. Seismisitas gunung juga mengalami peningkatan dengan tremor makin tinggi amplitudonya dengan rata-rata 21 milimeter dari sebelumnya hanya 10 milimeter.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Kepala PVMBG M Hendrasato telah melaporkan peningkatan status Siaga tersebut kepada Kepala BNPB Syamsul Maarif dan mengambil langkahlangkah antisipasinya.

“Begitu pula Kepala BNPB Syamsul Maarif telah meminta jajaran BNPB melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Kabupaten di sekitar Gunung Raung yaitu Bondowoso, Banyuwangi dan Jember,” kata Sutopo sesuai press release yang diterima Bhirawa kemarin.

Rencana kontinjensi menghadapi erupsi Gunung Raung agar dikaji ulang dan disiapkan jika sewaktuwaktu ada peningkatan aktivitas gunung lebih lanjut. BPBD agar menjaga agar tidak ada aktivitas masyarakat di radius 3 km dari puncak kawah. Pendakian dilarang di dalam radius 3 km.

Dalam sejarah letusan Gunung Raung pernah meletus pada 1939, 1941, 1943, 1945, 1953, 1956, 1961, 1973, 1989, dan 2012. Hujan abu menyebar hingga Bali dan Surabaya. n iib

Semburkan Lava Pijar dan Keluarkan Suara Dentuman l Sambungan hal 1

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Raung dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III) sejak Senin pukul 09.00 karena aktivitas gunung api tersebut mengalami peningkatan.

Menurut dia, BPBD Jember melakukan pemantauan terhadap aktivitas gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi tersebut seiring dengan peningkatan statusnya menjadi Siaga.

“Sejumlah sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan warga terutama antisipasi terjadi semburan abu vulkanik Gunung Raung seperti masker sudah didistribusikan di tiga kecamatan yang terdampak erupsi Raung yang beberapa waktu lalu saat statusnya naik menjadi Was-

pada,” katanya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember Mahmud Rizal mengatakan semburan lava pijar Gunung Raung tersebut jatuh di kaldera, sehingga tidak sampai ke permukiman warga. Gunung Raung juga dilaporkan telah mengeluarkan gemuruh dan suara dentuman keras yang terdengar kira-kira sampai 20 kilometer Minggu (28/6) sekitar pukul 20:00 WIB. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bondowoso Hendrik Widotono mengatakan Senin dini hari kemarin sempat terjadi hujan abu yang diduga dari Gunung Raung.

“Dentuman suara yang keras itu sampai terdengar hingga Kecamatan Pujer yang berjarak sekitar 20 kilometer. Gunung Raung juga mengeluarkan semburan api yang terlihat dengan jelas dari pusat

menghadapi TPA sehingga hasilnya semakin buruk. Itu sebabnya, panitia TPA tidak pernah memberikan dokumen soal ke siswa. Di samping agar tidak dijadikan acuan tahun berikutnya, juga agar tidak disalahgunakan lembaga bimbel. “Terus terang saja, soal-soal TPA kita diincar bimbel-bimbel. Kita sengaja tidak berikan supaya tidak dikomersilkan,” kata dia.

Margaret mengakui dalam soal TPA tahun ini tidak banyak terjadi perubahan. Tim yang mengerjakan tetap Fakultas Psikologi Unair dan direview oleh Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi). Komposisinya tetap 185 soal dengan rincian, 65 soal verbal, 60 soal numerikal dan 60 soal figural. Soal-soal tersebut

harus selesai dikerjakan dalam waktu 104 menit. “Meski waktunya sudah kita batasi, ada kemungkinan selesainya berbeda. Sebab, 104 menit itu murni untuk mengerjakan soal. Tidak termasuk penjelasan dari instruktur,” kata dia.

Sejauh ini, persiapan TPA baik untuk masuk ke jenjang SMP dan SMA kawasan sudah siap dalam bentuk cetakan. Naskah soal ini telah disimpan dengan standar rahasia soal negara. Sehingga, soal TPA ini tidak bisa dibobol atau bocor. “Tesnya juga akan diawasi dengan ketat. Satu ruang satu pengawas dari mahasiswa dan didampingi dosen,” kata dia.

Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan TPA ini akan dilaksanakan pada 5 Juli

untuk SMP dan 6 Juli untuk SMA. Tempat tes akan dilaksanakan di sejumlah sekolah. “Tempatnya belum kita pastikan. Yang jelas, sekolah-sekolah di wilayah Surabaya pusat akan jadi prioritas. Jika kurang, tempatnya akan bergeser ke wilayah terdekat,” kata dia.

Yusuf mengingatkan, calon peserta didik harus benar-benar mengetahui lokasi TPA masing-masing sebelum hari H pelaksanaan. Ini agar mereka tidak kehabisan waktu saat pelaksanaan tiba. “Khususnya bagi siswa dari luar kota. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya selalu bermasalah saat tes berlangsung karena tidak tahu lokasi,” kata dia.

Untuk mengetahui itu, bagi siswa luar kota bisa ditanyakan saat verifikasi di sekolah. n tam

Peluru yang Digunakan Menembak Politisi PKB Standar Polri l Sambungan hal 1

“Dari peluru yang sudah diangkat dari tubuh korban, dugaan sementara itu adalah kaliber 38 mm. Tapi bisa juga berasal dari senjata rakitan. Tetapi kaliber 38 itu memang standar milik Polri,” ujar Kapolres Jombang AKBP Sujarwoko, Senin (29/6).

Namun pihaknya mengaku belum bisa memastikan, sehingga masih menunggu hasil uji lab forensik dari Polda Jatim. “Kini peluru yang sudah dikeluarkan itu masih di uji di lab Polda Jatim,”imbuhnya.

Sementara itu, terkait gambaran pelaku perampokan dengan penembakan terhadap Wakil Sekretaris PKB Jombang Kamis lalu itu, Kapolres mengatakan

bahwa gambaran pelaku kini sudah menuai titik terang. Hal itu berkat adanya CCTV atau kamera pengintai yang ada di Bank Jatim Jalan Wahid Hasyim Jombang.

“Mudah-mudahan pelakunya segera tertangkap,” kata mantan Kapolres Trenggalek ini membeberkan.

Seperti diketahui, perampokan dengan kekerasan menimpa Hadi Atmaji politisi PKB yang juga dikenal sebagai Bos Cleaning Service. Korban dirampok di depan rumahnya di Puloasri Asri Blok L/8-10, pada Kamis (25/6) sekitar pukul 11.00 sepulang dari mengambil uang di Bank Jatim Jalan Wahid Hasyim Jombang.

Saat turun dari mobil, tibatiba dua orang berhelm teropong langsung menghadang. Sembari

l Sambungan hal 1

tidak harus mengembalikannya. Tapi kalau sudah lewat, baru harus dikembalikan,”kilah Fawaid.

Sementara itu, anggota Panja LHP lainnya Achmad Heri membenarkan adanya selisih anggaran itu. Namun, lagi-lagi menurutnya anggaran tersebut tidak harus dikembalikan oleh semua SKPD. “Seperti kasus Balitbang yang mengembalikan Rp 1,4 miliar, itu tidak semua mengalaminya. Walaupun, selain Balitbang ada juga yang diwajibkan mengembalikan,” bebernya. Sayang, saat ditanya mengenai SKPD mana saja yang harus mengembalikan anggaran itu, Heri mengaku lupa.

Ketua Panja Sri Untari mengungkapkan, Pemprov Jatim harus menindaklanjuti semua rekomendasi tersebut.

“Batas waktunya sampai 60 hari. Kami juga meminta kepada gubernur untuk memberikan sanksi kepada Kepala SKPD yang kinerjanya tidak beres. Mengenai bentuk sanksinya itu terserah gubernur,”ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan akan menanggapi serius rekomendasi itu. Namun, terkait dengan rekomendasi untuk merekrut tenaga akuntan baru, menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan.

“Kalau merekrut tenaga baru tidak mungkin dan terlalu rumit, karena harus ada persetujuan dari Mendagri dan MenPAN. Karena itu, Pemprov Jatim mengunakan tenaga yang sudah ada untuk dididik akuntansi.

Dan mereka ini bersertifikat,” tegas Soekarwo.

Soekarwo yang juga Ketua PA GMNI ini, menambahkan selama ini, tenaga akutansi yang dimiliki Pemprov Jatim sudah sangat profesional.

Meski, mereka berasal dari berbagai latar belakang akademi. “Ya tidak semuanya berlatar belakang akutansi. Ada di antara mereka yang insinyur atau berpendidikan hukum. Tetapi oleh Pemprov disekolahkan akuntansi, sehingga PNS yang diterjunkan untuk ikut mengawasi penggelolaan keuangan mempunyai profesionalisme,” tegas dia. n cty

pengamatan Gunung Api Senggon di Kabupaten Banyuwangi,” ujarnya.

Ia menjelaskan gunung api itu juga mengalami peningkatan aktivitas sejak 24 Juni 2015 yang terdeteksi oleh satelit BMKG yang ditandai adanya tujuh titik api di pusat dan sekitar kawah Gunung Raung. “Minggu (28/6) pagi aktivitas gemuruh mulai meningkat dan sekitar pukul 10.00 terjadi hujan abu tipis dan terasa pedih di mata. Hujan abu dirasakan warga di Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, dan di sekitar Kecamatan Sumber Wringin,” katanya.

Atas peningkatan aktivitas itu, langkah-langkah yang diambil oleh BPBD dan aparat Polsek serta Koramil di wilayah Kecamatan Tlogosari dan Sumber Wringin melakukan koordinasi dan memantau secara intensif di lapangan. n efi, har

Pendaftar Sekolah Kawasan Tak Perlu Persiapan TPA l Sambungan hal 1

Akhiri Masa Kerja, Panja LHP Keluarkan Tiga Rekomendasi

menodongkan pistol, komplotan perampok yang berjumlah empat orang tersebut berusaha merebut tas yang dibawa korban. Hadi melawan, terjadilah aksi saling tarik tas berisi uang.

Karena Hadi melawan, pelaku menyabetkan senjata tajam ke tangan korban. Dengan darah bercucuran, Hadi berlari untuk menyelamatkan diri. Sekitar 200 meter arah barat rumahnya, Hadi roboh bersimbah darah karena diterjang timah panas yang ditembakkan kawanan perampok.

Akibat perampokan itu, tas hitam berisi uang Rp 250 juta pun dengan mudah dibawa kabur pelaku. Korban kini masih terbaring di RSUD Jombang karena luka beberapa tembakan dan sabetan senjata parang. n rur

RS Siti Hajar Sidoarjo mendapat sorotan dari DPRD Jatim menyusul dugaan ditelantarkannya pasien yang mengalami stroke, Hery Prasetyo akibat alat CT scan di rumah sakit tersebut rusak.

Telantarkan Pasien, RS Siti Hajar Akui Kesalahan l Sambungan hal 1

stroke tidak lebih dari 4 jam. “Saya berharap hal ini menjadi koreksi bersama agar ke depan tidak terjadi lagi kasus seperti ini,”tegas politisi asal Partai Demokrat, Senin (29/6).

Anggota Komisi E DPRD Jatim yang lain, Anisa Sjakur dalam pertemuan tersebut sudah sepakat ada evaluasi yang dilakukan secara berkala. Selain perlu adanya peningkatan pelayanan, dalam masalah ini juga tidak perlu saling menyalahkan. “Yang terpenting kasus ini sebagai pembelajaran bagi kita semua agar tidak terulang kembali ke depannya,”tambah politikus asal PKB ini.

Sementara dari pihak RS Siti Hajar melalui Direkturnya dr Hidayat mengaku tidak mendengar kabar tersebut. Hal itu diketahuinya setelah ada laporan dari bawahannya jika pasien yang bernama Hery Prsetyo sebenarnya sudah mendapat penanganan sejak awal masuk. Saat kejadian, pasien datang pukul 08.30 dalam posisi tidak sadar dan ngorok yang kemudian dirujuk di IGD

RS Siti Hajar. “Tapi pada visite I, kondisi posisi detak jantung pasien lemah dan tensi tidak teraba sehingga secara diagnosa telah diberikan obat stroke,”akunya kepada dewan.

Namun saat itu pihak RS tidak bisa melakukan CT scan karena alat yang ada sedang rusak. “Kami sudah mencoba ke keluarga untuk dilakukan rujukan, tapi keluarga menolaknya,”tandasnya.

Bambang Heriyanto, salah satu keluarga pasien mengaku keluarga menolak dirujuk karena menghormati pihak rumah sakit.

“Seharusnya pihak rumah sakit tidak perlu menawarkan, namun langsung merujuk ke RS lainnya. Jujur kami di sini sangat tidak paham dengan hasil diagnosa yang ada,”papar adik ipar dari Hery Prasetyo.

Terpisah, Kadis Ke­ sehatan Jatim dr Harsono berjanji akan melakukan visitor di seluruh rumah sakit yang ada di Jatim, dengan harapan agar pelayanan mereka kepada seluruh pasien sesuai dengan Standar Operasi Pelayanan (SOP) yang ada.

Dengan begitu tidak ada kabar lagi ada pasien yang dianaktirikan. n cty

Manfatkan Gas Metan hingga Limbah Plastik Menjadi BBM l Sambungan hal 1

Nurul menceritakan perihal alat semi portable berbahan bakar gas metan pemrosesan sampah dengan teknologi yang diterapkannya. Teknologi ini bermula pada 2013 akhir yang mampu mengonversi sampah plastik menjadi bahan bakar dengan metode destilasi sederhana.

“Alat semi portable yang digunakan itu rakitan sendiri, dalam hal ini oleh DKP setempat,” ujarnya.

Tahap pembuatannya, bahan baku berupa plastik bekas yang sudah di­ pilah lalu dimasukkan ke dalam tabung yang sudah disediakan di atas tungku pembakaran melalui gas metan selama 6 jam. Dalam suhu tinggi plastik akan menguap sebelum dipisahkan.

“Sampah plastik yang dibakar

selama lima jam akan menguap, dari uap inilah nanti akan dipisah menjadi minyak tanah. Selain itu menjadi solar hingga bensin dan gas,” jelas Ketua Patrol 21 DKP, Pujiono.

Total ada empat tabung hasil destilasi, makin ke ujung makin besar daya bakarnya. Dan daya tampung tabung pembakaran hanya mampu untuk 10 kilogram plastik yang sudah dipilah. “ Untuk 10 kilogram plastik bisa menghasilkan 5 liter BBM yakni terdiri dari 3 liter solar, kemudian 1 liter minyak tanah dan 1 liter bensin. Setiap hari bisa menghasilkan 5 hingga 10 liter BBM, namun hal itu tergantung bahan baku yang ada,” imbuhnya.

Sistem kerjanya, di mana konversi sampah plastik dipanaskan di atas suhu 400 derajat C hingga berubah

jadi uap. Pada suhu tersebut, plastik akan meleleh dan kemudian berubah menjadi gas. Pada saat proses tersebut, rantai panjang hidrokarbon akan terpotong menjadi rantai pendek.

Selanjutknya proses pendinginan dilakukan pada gas tersebut sehingga akan mengalami kondensasi dan membentuk cairan. Cairan inilah yang nantinya menjadi bahan bakar, baik berupa bensin maupun bahan bakar diesel. “ Alat atau mesin pirolisis yang digunakan terdiri atas saluran pemasukan atau intake manipul dari besi. Fungsinya memasukkan sampah plastik ke dalam tangki reaktor, bagian mesin paling besar di atas tungku pembakar,” terangnya.

Tak hanya itu bahan bakar limbah sampah, gas metan hasil pembakaran

bisa langsung dialirkan, sehingga lebih ekonomis. Sementara gas metan ini kini disalurkan untuk aktivitas dapur mereka yang bermukim 500 meter dari TPA Banjarsari. Diakui pemanfaatan gas metan ini masih minim karena hanya memenuhi kurang lebih 5 rumah tangga dan 3 unit warung yang berada di lokasi TPAS Banjarsari.

“Sementara memang kami gunakan sendiri untuk keperluan di TPAS dan beberapa rumah warga. Karena proses masih sangat terbatas,” imbuh mantan Camat Kalitidu.

Dengan menggunakan gas metan hasil pemrosesan sampah ini, penggunaan elpiji bisa dikurangi atau bahkan tidak diperlukan sama sekali sehingga mengurangi pengeluaran warga sekitar yang menggunakannya.*

UTAMA

12

Selasa Kliwon, 30 JUNI 2015

Daging Celeng Resahkan Pedagang dan Pembeli Surabaya, Bhirawa Penemuan daging celeng berlabel daging sapi impor membuat resah pedagang di Pasar Center Wonokromo atau Darmo Trade Center (DTC). Sebab, mereka khawatir konsumen tak lagi berminat membeli daging sapi. Sedangkan konsumen juga bingung bedakan daging sapi dengan daging celeng.

Pedagang di Wonokromo DTC, Faridah (45) menyayangkan pemberitaan yang menyebutkan daging celeng itu berasal dari pasar center tersebut. Padahal, polisi menemukan daging babi di Pasar Mangga Dua Jagir Wonokromo. Jarak kedua pasar tersebut hanya 500 Meter .

“Khawatirnya kan pembeli mengira daging itu beredar di

Pasar Wonokromo DTC. Karena umumnya warga mengetahui Pasar Wonokromo ya di DTC ini,” kata Faridah saat ditemui Bhirawa, Senin (29/6) kemarin.

Perempuan asal Madura itu mengaku memiliki pelanggan tetap. Pelanggan pun tak khawatir dengan kualitas barang dagangannya karena Faridah langsung mendapatkan daging sapi dari

peternak. Dalam sehari, Faridah mampu menjual daging sapi sebanyak 25 hingga 30 Kg, dengan harga terkini yakni Rp100 ribu per Kg.”Apalagi ini menjelang lebaran biasanya pembeli membeludak, khawatirnya pembeli lari mencari daging sapi di pasar lainnya,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Simpen, pedagang daging yang juga berada di Pasar Wonokromo DTC ini mengkhawatirkan pelanggannya kabur. Sebab, menurut perempuan paruh baya ini konsumen mengira daging haram tersebut beredar di pasar yang sudah beberapa tahun berjualan di depan terminal Wonokromo ini. “Padahal

daging celeng itu beredarnya di pasar Mangga Dua,” terang Simpen. Kedua pedagang daging sapi itu pun berharap pemerintah serius menangani temuan daging babi. “Kalau pemerintah tidak bertindak, khawatirnya masyarakat menghindari untuk membeli daging sapi, sehingga kami akan merugi,” ungkapnya.

Salah satu pembeli daging sapi di pasar Wonokromo (DTC), Hamidah bingung lantaran tidak bisa membedakan antara daging sapi dengan celeng. Sebab, memang tidak pernah mengetahui langsung perbedaan daging tersebut.

“Kalau saya pilih agen langganan saja, khawatir kalau di tempat lain tidak bisa di percaya daging

asli dan tidaknya,” katanya.

Peredaran daging celeng terungkap saat polisi menyelidiki penjualan daging di pasar Mangga Dua Jagir, Wonokromo, Jumat 26 Juni lalu. Polisi menemukan dua orang penjual daging menjajakan barang dagangannya lebih murah sekitar Rp10 ribu sampai Rp20 ribu dari tempat lain.

Sementara, adanya temuan tersebut maka Dinas Peternakan Jatim mengharapkan pengawasan lebih ketat lagi dari Pemkab/kota. Diakui kalau memang Kementerian Pertanian RI sudah mencurigai adanya peredaran daging celeng berlabel daging sapi impor, sebelum dilakukan penangkapan terhadap pene-

Kejaksaan Tunda Umumkan Tersangka Kasus PIK

LINTAS PERISTIWA

Pegadaian Belum Terima Gadai Jaminan Batu Akik Ngawi, Bhirawa PT Pegadaian (Persero) menyatakan belum menerima batu akik sebagai barang yang layak dijadikan jaminan untuk transaksi gadai di manajemen kantor setempat, meski harga batu akik saat ini melonjak tinggi. Hal itu salah satunya diungkapkan oleh Kepala PT Pegadaian (Perseto) Cabang Ngawi, Sri Yuli Astutik, dalam menyikapi fenomena penjualan batu akik yang harganya menyamai bahkan melebihi harga emas. “Pegadaian belum bisa menerima batu akik sebagai jaminan. Hal itu karena akik belum memiliki nilai standar,” ujar Sri Yuli Astutik, di Ngawi, Senin (29/6).

Selain itu, Pegadaian juga belum memiliki peralatan dan tenaga ahli yang mumpuni untuk menaksir harga dan jenis dari batu akik yang ada di pasaran.

Melihat fenomena penjualan batu akik dan penggemarnya yang luar biasa, PT Pegadaian (Persero) saat ini sedang melakukan kajian terhadap batu tersebut apakah layak atau tidak sebagai barang investasi yang dapat dijadikan jaminan. “Selama ini, Pegadaian hanya menerima gadai perhiasan jenis berlian dan emas saja. Itu karena kedua jenis perhiasan tersebut sudah mempunyai standar harga di pasar internasional,” terang dia. Sementara, pecinta batu akik di Ngawi, M Rizal, menilai, batu mulia akik layak untuk dijadikan perhiasan investasi yang bisa digadaikan layaknya logam mulia. Q ris.ant

muan tersebut.

“Di Pemkab/Kota juga ada tenaga pengawas veteriner dan dokter yang juga dimaksimalkan untuk pengawasan diderahnya. Seharusnya di Pemkot juga harus ada pengawasannya,” katanya.

Kepala Dinas Peternakan Jatim melalui Kabag Kesmavet, Kusnoto menjelaskan kalau penjualan daging babi tidak dipermasalahkan apabila produk itu tidak dicampur dengan produk peternakan, seperti daging sapi, daging ayam, daging kambing, dan yang lainnya. “Karena niatnya dicampur dengan daging sapi, maka terjadi penipuan dan pelanggaran. Hal itu harus dikenakan sanksi,” katanya. Q geh.rac

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf di dampingi Kasdam V Brawijaya menerima DPD RI di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim.

DPD RI Usulkan Rancangan UU Wawasan Nusantara Pemprov, Bhirawa Arus globalisasi bisa berdampak pada terkikisnya rasa nasionalisme bangsa.

Untuk mencegah hal itu terjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat ini tengah merancang Undang-Undang Wawasan Nusantara ke DPR RI. Anggota DPD RI Afnan Hadikusumo saat melakukan sosialisi rancangan Undang-Undang (UU) Wawasan Nusantara di Pemprov Jatim menyatakan rancangan UU ini atas inisatif DPD RI. Afnan yang juga Ketua Panitia Perancang UU DPD RI mengatakan bahwa UU ini sangat penting karena DPD

RI melihat tantangan masyarakat ke depan sangat berat. “Beberapa saat ke depan kita akan masuki era globalisasi, ini akan memungkinkan banyaknya arus barang maupun tenaga kerja asing yang akan masuk ke wilyah negara kita, maka kita perlu mebnagun ideolosgi bangsa ini melalui UU Wawasan Nusantara,” jelas Afnan, di saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Jatim, Senin (29/6).

Selain itu, Afnan melanjutkan, ada persoalan yang sangat mendasar di dalam negeri sendiri yakni persoalan agama, suku dan ras yang berpotensi

menimbulkan disintegrasi bangsa.

Ia mengatakan, pihaknya mengusulkan rancangan UU Wawasan Nusantara karena keprihatinan DPD RI melihat tantangan ke depan berat sekali dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi itu memungkinkan pihak luar masuk ke Indonesia, baik perdagangan hingga ketenagakerjaan. “Karena P4 sudah hilang, maka dibutuhkan payung hukum untuk penguatan ideologi bangsa dalam mengadapi globalisasi. Payung hukumnya namanya UU Wawasan Nusantara.

Ideologi sudah kuat, mau menghadapi globalisasi siap,” jelasnya. Q iib

Kab. Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan, Kabupaten Madiun, lagi-lagi menunda untuk mengumumkan nama tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan penyimpangan sisa dana program Peningkatan Industri Kerajinan (PIK) 2012 senilai Rp 105,1 juta, Senin (29/6). Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mejayan, Wartajiono Hadi, mengatakan, tertundanya pengumuman penetapan nama tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan sisa dana PIK, karena masih terkendala adanya sistem administrasi.

“Memang secara fisik, kita sudah memiliki du alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Namun, secara formil, penyidik harus menyiapkan administrasi untuk penetapan tersangka,” terang Kasi Pidsus Negeri Mejayan, Wartajiono Hadi, kepada wartawan, Senin (29/ 6). Sebelumnya, penyidik kejaksaan berdalih jika lambatnya pengumuman penetapan nama tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan sisa dana PIK 2012, karena terbentur sistem perbankan. Karena untuk mengetahui rekening yang berkaitan dengan kasus tersebut harus melalui prosedur yang panjang.

“Karena padaawal penyidikan, pelaku memang enggan memberikan buku rekening tabungan BRI kepada tim penyidik. Saya pernah mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berada di Kediri. Namun prosesnya malah disuruh ke OJK Pusat,” tambah Wartajiono Hadi.

Ketika disinggung siapa nama pejabat di Pemkab Madiun yang terlibat dalam perkara ini, Hadi belum berani memberikan keterangan.”Kalau soal itu jangan dulu. Saya tidak ingin mendahului. Ditunggu saja minggu depan,” pungkas Hadi. Q dar

Sembilan Fraksi Akhirnya Sahkan Raperda APBD 2O14 Jadi Perda Setelah melalui beberapa pembahasan, sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akhirnya mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

J

uru bicara Fraksi PKB Jatim, Kartika Hi dayati mengatakan Fraksi PKB Jatim menyetujui raperda PAPBD 2014 menjadi perda. namun sebelumnya Fraksi PKB memiliki beberapa catatan. Ia menjelaskan catatan pertama yaitu terkait optimalisasi potensi pendapatan daerah, fraksi PKB meminta untuk dilakukan harmonisasi pajak yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, peningkatan intensif jasa pungut, kemudahan mekanisme bagi wajib pajak, serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kedua untuk optimalisasi belanja daerah, Fraksi PKB meminta agar perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan publik, bukan hanya bersifat inkremental saja.

Ketiga meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan serta penyusunan anggaran, bukan hanya melibatkan fisik saja tapi yang terpenting adalah mengakomodasi aspirasi dan partisipasi publik.

Keempat meningkatkan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) dalam kaitan pelaksanaan dan pelaporan APBD, tentu dengan mengintensifkan sistem pengendalian intern.

Dengan demikian, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban dimasa depan benar benar berkesesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Dengan kesadaran dan komitmen bersama dapat menjalankan tata kelola pemerin-

tahan yang baik bersih, serta menerapkan sistem akutansi berbasis akrual yang berdasarkan pada masyarakat miskin,”ujarnya.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi PDIP Jatim, Drs. Sugeng Pujianto menyatakan fraksi PDIP dapat menyetujui raperda tersebut menjadi perda disimpulkan bersama eksekutif anggarannya yaitu bahwa pendapatan daerah tercapai 20 triliyun 772 milyar 483 juta 892 ribu 730 rupiah. Sedangkan belanja daerah provinsi Jatim anggaran 2014 sebesar 20 triliyun 6 milyar 319 juta 305 ribu 425 rupiah.

Untuk Silpa tahun anggaran 2014 sebesar 252 milyar 840 juta 497 ribu 107 rupiah.

Adapun catatan yang perlu diperhatikan yaitu untuk laporan keuangan pihaknya meminta kepada pemerintah pemprov Jatim agar melakukan pembenahan intern yaitu tentang perbaikan sistem arus kas kedepannya berharap pencatatan keuangan sesuai akutansi pemerintah (SAP) yang berbasis acrual.

“Dengan penerapan berbasis acrual, juga didukung dilakukan sistem rewards and punishment, dan juga perlu dilakukan sanksi yang tegas kepada SKPD yang tidak tertib dalam sistem akutansi,”ujarnya.

Sementara itu Juru bicara Fraksi PAN Jatim, M. Zainul Lutfi mengatakan Fraksi PAN Jatim menyetuji raperda tersebut menjadi perda. namun sebelumnya perlu diperbaiki dan dicatat oleh pemprov Jatim.

Catatan pertama yaitu Fraksi PAN mendorong pemprov Jatim untuk lebih siap menerapkan sistem akutansi pemerintah berbasis akrual. “Dengan adanya niat pembenahan pada keuangan dapat membuat sistem akutansi lebih transparan dan akuntabel,”ujarnya.

Kedua untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak pihaknya meminta kepada pemprov jatim untuk membuat program - program dan inovasi yang lebih dan lebih mendekatkan kemudahan dan akses layanan pajak dan penggunaan instrument yuridis penagihan pajak lebih masif dan terukur.

“Dengan adanya transparansi laporan keuangan pihaknya berharap kinerja keuangan daerah provinsi Jatim berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim,”ujarnya.

Terpisah juru bicara FPKS, Irwan Setiawan mengingatkan kembali kepada Pemprov Jatim bahwa manajemen pengelolaan keuangan

daerah yang baik dan berkualitas tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tapi juga taat azas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Jatim. “Dalam prinsip politik anggaran daerah, APBD yang baik dan ideal adalah APBD yang dapat memberikan solusi bagi persoalan dasar dan krusial yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Jatim secara keseluruhan,”papar pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Karena itu, Laporan LHP BPK ini harus menjadi perhatian serius kita semua, khususnya jajaran eksekutif agar di tahun anggaran berikutnya manajemen pengelolaan keuangan daerah ada perbaikan yang lebih baik. “Manajemen pengelolaan tahun anggaran 2015 akan menjadi ujian pertama bagi Pemprov Jatim, karena pada tahun ini secara resmi manajemen pengelolaan keuangan daerah akan menerapkan manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Semoga dengan perbaikan yang serius dan berintegritas, opini WTp akan dapat kita raih kembali pada LHP tahun anggaran 2015,”paparnya. Q cty*