Harian Bhirawa Edisi 30 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

“Pada 2015, penerbangan Garuda akan ditingkatkan menjadi dua kali dalam sehari. Ini merupakan berkah bagi Pemkab Jember untuk selalu menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454

Wakil Bupati Jember Kusen Andalas

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Pon, 30 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

30 DESEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf Menunaikan Ibadah Umrah

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

Lembaga PNFI Lebih Banyak Andalkan Bansos Dindik Jatim, Bhirawa Larangan memberikan bantuan sosial dan hibah mulai dikhawatirkan sejumlah pengelola lembaga pendidikan non formal. Maklum, bansos merupakan salah satu tumpuan yang diandalkan lembaga tersebut agar tetap beroperasi dan mendidik warga belajar dari keluarga tidak mampu.

Seperti diungkapkan pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Saraswati Surabaya Ida Komang. Menurutnya, sayang sekali jika pemerintah mengehentikan bantuan sosial yang selama ini telah digulirkan. Misalnya dalam bentuk Program Kecakapan Hidup (PKH) yang diberikan ke LKP untuk melatih keterampilan warga belajar dari keluarga kurang mampu.

Di LKP yang bergerak di bidang tata busana itu, Ida mengaku tahun ini mendapat jatah PKH untuk 15 warga belajar. Bansos yang diterima dari program tersebut sebesar Rp 1,7 juta per warga be-

 ke halaman 11

siti/bhirawa

Komisi E DPRD Jatim sidak ke Kantor Pos Besar Kebonrojo untuk mengecek pendistribusian tiga kartu sakti Jokowi, Senin (29/12). Hasilnya pendistribusian ketiga kartu di Surabaya baru mencapai 20% atau sekitar 15 ribu dari total 65 ribu penduduk miskin di Surabaya.

Baru Terdistribusi 20%, Dewan Pesimistis Kebijakan Kartu Sakti Jokowi Tepat Sasaran

Pencarian Pesawat AirAsia QZ 8501

Tumpahan Minyak Diduga Avtur Ditemukan di Pulau Belitung Surabaya, Bhirawa Tim pencari dari TNI AU menemukan benda mencurigakan yang diduga jejak dari pesawat AirAsia QZ 8501. Ditemukan tumpahan minyak yang diduga merupakan avtur dari pesawat hilang.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma TNI Hadi TJahjanto mengatakan, benda yang diduga jejak dari pesawat AirAsia rute Surabaya-Singapura ditemukan di sebelah barat Pulau Belitung. “Baru saja ditemukan benda mencurigakan seperti minyak yang diduga avtur. Sedang diselidiki. Pesawat yang di sekitar

Jangan Mudah Terpancing TANTANGAN kelompok radikal Islamic State of Iraqy and Syria (ISIS) lewat Youtube memantik reaksi sejumlah kalangan. Salah satunya pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jatim.

Lembaga ini meminta anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU agar jangan mudah terpancing dengan tantangan ini.

“Jangan terpancing dengan tantangan ISIS, karena kami sudah lama melakukan deteksi terhadap jejaring kelompok garis keras itu, gaya mereka suka menantangnantang begitu,”

 ke halaman 11

dua Superpuma, dan satu GN 295,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat milik AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 8501 hilang kontak setelah berangkat dari Surabaya menuju Singapura, Minggu (28/12) pagi. Belum dapat disimpul-

 ke halaman 11

Beri Dukungan, JK Sambangi Keluarga Penumpang Surabaya, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendatangi posko Crisis Center di Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Senin (29/12). JK datang didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah.

Rombongan Wapres masuk ke ruangan Crisis Center sekitar pukul 15.10. Di tempat tersebut, JK bertemu dengan keluarga penumpang pesawat AirAsia QZ 8501 rute Surabaya - Singapura. JK melakukan dialog dengan keluarga penumpang. Pertemuan tersebut digelar tertutup.

Usai pertemuan tersebut, JK mengatakan, dialog dengan keluarga ini untuk memberikan dukungan kepada

trie diana/bhirawa

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendatangi posko Crisis Center di Terminal 2 Bandara Juanda di Sidoarjo, Senin (29/12). JK datang didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah untuk memberikan dukungan kepada keluarga penumpang pesawat AirAsia QZ 8501 rute Surabaya-Singapura.

Tiga Warga Kota Mojokerto Jadi Korban

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Janji Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa jika tiga kartu Jokowi masing-masing KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah didistribusikan ke beberapa kab/kota sebagai pilot project ternyata hanya isapan jempol belaka. Buktinya, dari hasil sidak mendadak Komisi E DPRD Jatim ke Kantor Pos Besar Kebonrojo mendapati kenyataan jika pendistribusian ketiga kartu ini masih mencapai 20 persen atau sekitar 15 ribu dari total 65 ribu penduduk miskin di Surabaya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengaku pesimistis tiga kartu tersebut dapat

 ke halaman 11

area mengarah ke titik tersebut,” ujar Hadi, Senin (29/12).

Benda mencurigakan tersebut ditemukan oleh tim pesawat Superpuma milik TNI AU. Pencarian hari kedua, kata Hadi, pihaknya menerjunkan enam pesawat. “Kemarin kita kerahkan tiga pesawat, hari ini (kemarin) enam pesawat.

Dua Hercules, satu Boeing 737,

kariyadi/bhirawa

Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto Iqromul Yasak menunjukkan data kependudukan penumpang AirAsia QZ 8501 asal Kota Mojokerto, Senin (29/12) kemarin.

Kota Mojokerto, Bhirawa Tiga orang dari 155 penumpang pesawat AirAsia QZ 8501 yang mengalami hilang kontak ternyata warga Kota Mojokerto. Ketiga orang tersebut merupakan satu keluarga yang terdiri atas bapak, ibu dan seorang balita.

Proses identifikasi ketiga korban tersebut diawali dari pendataan yang dilakukan Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Kota Mo-

jokerto tempat mereka tinggal. “Dari foto yang ada di sejumlah media massa, ketiga korban itu warga Jl Gajah Mada 85 C, Kota Mojokerto,” terang Kepala Kelurahan Gedongan Ahmad Atim di depan Ruko milik korban, Senin (29/12) kemarin.

Sesuai data manifes penumpang pesawat AirAsia yang mengalami musibah, ketiga korban itu di antaranya nomor urut 9 atas nama Angggeline Ether Imanuel, nomor 89

Lia sari serta nomor urut 102 Mulyahadi kusuma Ranuwidjaya. “Untuk memastikan data kependudukannya, kita akan cek ke kantor Dispendukcapil,” tambahnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto Iqromul Yasak, membenarkan jika ketiga orang tersebut merupakan warga Kota Mojokerto. Mulyahadikusuma Ranuwi-

 ke halaman 11

Beredar Kabar TPP Guru Dihentikan Dindik Yakinkan Guru Jangan Percaya

Dindik Surabaya, Bhirawa Guru-guru di Surabaya tengah ramai membicarakan kabar terkait rencana penghentian Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP). Sebagai gantinya, guru akan mendapat tunjangan kesejahteraan yang dicairkan include dengan gaji bulanan.

Informasi tersebut beredar melalui pesan singkat yang diterima para guru dan kepala sekolah dengan acuan Surat

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB dan Menbuddikdasmen bernomor 251/SKB/2015.

Dalam pesan itu disebutkan, tunjangan kesejahteraan guru pengganti TPP akan diberikan sesuai golongan. Di antaranya guru golongan II A-B mendapat Rp 3 juta per bulan, golongan II C-D Rp 3,5 juta, golongan III A-B Rp 4 juta, golongan III C-D Rp 4,5 juta, golongan IV A-B Rp 5 juta dan golongan IV C-D

Rp 6 juta.

Kepala SMPN 42 Surabaya Ahmad Biblawi membenarkan adanya kabar tersebut dan telah ramai sejak satu bulan terakhir di kalangan guru dan kepala sekolah. Namun dia tak begitu saja mempercayai pesan yang dikirim dari alamat yang tak jelas itu. Meski sebenarnya ini merupakan kabar gembira. “Saya sudah kroscek di internet, tapi SKB-nya tidak ada,” tutur pria

yang akrab disapa Habib saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Senin (29/12).

Sejak awal, Habib sudah merasa aneh dengan informasi tersebut. Sebab, dari nomor suratnya terdapat kejanggalan yang menyebut 2015. Selain itu, untuk mengubah kebijakan itu lebih dulu harus ada perubahan di Undang

 ke halaman 11

Upaya SKPD Sikapi Larangan Gelar Kegiatan di Hotel

Dindik Jatim Pilih Fungsikan Aset-aset Mangkrak Larangan menyewa hotel untuk kegiatan pemerintah mulai terasa dampaknya bagi instansi di lingkungan Pemprov Jatim yang biasa menggelar event skala besar dan melibatkan peserta dalam jumlah ribuan.

Seperti Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang kini mulai melirik kembali aset-aset yang mangkrak maupun yang sudah lama tak terpakai.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

H Rudi Triwachid

Sentil..  Jelang tutup tahun, rekanan padati kantor Kasda Bojonegoro  Antre nagih pembayaran proyek  Jadwal penerbangan Jember-Surabaya PP ditambah  Penambahan frekuensi harus diimbangi peningkatan kualitas dan keamanan  Presiden minta Pemda Papua tak obral izin  Tergantung siapa yang minta izin

Di antara aset-aset yang nyaris tak berfungsi itu, salah satunya ialah gedung milik Dindik Jatim di Kecamatan Tandes Surabaya dan penginapan di Jalan Cipunegara Surabaya. Selain itu ada pula asrama di kantor Dindik Jatim Jl Jagir Sidoresmo 5 Surabaya, asrama Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lawang, Kabupaten Malang dan asrama pelatihan di UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dindik Jatim yang terletak di kompleks Kampus Universitas Negeri Surabaya.

Sekretaris Dindik Jatim Sucipto mengaku, larangan menyewa hotel

tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program Dindik Jatim.

Untuk kegiatan skala kecil, dia mengaku masih bisa menggunakan asetaset milik Dindik Jatim sebagaimana yang saat ini tersedia. Namun untuk kegiatan yang bersifat besar, sejumlah tempat milik instansi pemerintah lain sudah menjadi incaran. “Misalnya kegiatan olimpiade siswa tingkat Jatim kita bisa menggunakan Asrama Haji di Sukolilo atau Islamic Center,” kata dia.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Asrama di Kecamatan Tandes Surabaya milik Dindik Jatim yang mulanya akan difungsikan untuk pelatihan siswa dan guru SMK terlihat mangkrak.

SURABAYA

2

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Bansos Dihapus, Penutupan Delapan Lokalisasi Terancam Mandek DPRD Jatim, Bhirawa Penghapusan dana hibah dan bantuan social(Bansos) oleh pemerintah pusat mengancam program penutupan delapan lokalisasi prostitusi di Jawa Timur. Program sosial Pemprov Jatim untuk penutupan lokalisasi di tahun 2015 memang mengandalkan anggaran hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang cukup besar oleh pemerintah pusat .

Namun dari hasil evaluasi APBD 2015 memutuskan bahwa anggaran hibah tersebut harus dihapus. Padahal, Pemprov Jatim sudah mengalokasikan anggaran untuk hibah cukup besar, yakni Rp900 miliar Kebutuhan ini meliputi program bantuan untuk madrasah diniah, jasmas angota DPRD hingga sejumlah program sosial lainnya, termasuk di antaranya penutupan delapan lokalisasi.

“Kebijakan ini jelas akan menganggu program penutupan delapan lokalisasi. Sebab ban-

tuan untuk mereka yang terdampak ada disana,” ujar Kepala Biro Kesra Ratnadi Ismaon, Senin (30/12).

Bibing panggilan akrab Ratnadi Ismaon mengatakan Pada 2015 ini, Pemprov menargetkan akan menutup delapan lokalisasi, satu di antaranya adalah di Mojokerto, dalam penutupan lokalisasi, ada sejumlah anggaran APBD Provinsi yang dikucurkan dalam bentuk hibah.

Anggaran dikucurkan untuk penangan mucikari, serta masyarakat yang terdampak di area

lokalisasi. Sebagai contoh dalam penutupan lokalisasi Dolly Surabaya, APBD Pemprov dikucurkan untuk 311 mucikari, per mucikasi mendapatkan Rp 5 juta untuk modal usaha lainnya.

Sementara Kementerian Sosial mencairkan anggaran Rp 8 miliar sebagai ganti rugi terhadap para Wanita Tuna Susila (WTS). Sedang Pemkot Surabaya sebagai ujung tombak sekaligus untuk penataan wilayah pasca penutupan lokalisasi tersebut. Kedati demikian lanjut Bibing, jika aturan larangan pemberian dana hibah pasti dikeluarkan, maka Pemprov Jatim akan patuh mengikuti aturan, “Gubernur memang mempunyai visi untuk makmur bersama wong cilik, dan kepentingan gubernur adalah mensejahterakan wong cilik, tapi jika ada

larangan tersebut, maka kita siap melaksanakan,” tandasnya.

Terhadap desakan penghapusan tersebut, Gubernur Soekarwo mengaku telah melakukan klarifikasi kepada pemerintah pusat. Hasilnya, ada toleransi, sehingga anggaran tersebut tidak dihapus. Melainkan dikurangi untuk alasan efisiensi.

Soekarwo mengaku lupa, total anggaran hibah yang dibolehkan oleh pemerintah pusat. Dia hanya menyatakan bahwa ada pengurangan hingga dua kali. Dari anggaran semula Rp900 miliar dikurangi menjadi Rp400 miliar.

Namun nilai tersebut kembali dipangkas. “Kami lupa nilainya.

Nanti coba kroscek ke sekda saja,”katanya.

Atas pemangkasan itu, Soekarwo mengaku terpaksa mengurangi kuota anggaran untuk sejumlah program. Beberapa di

antaranya adalah hibah Biaya Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin), pengentasan masalah sosial hingga program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) anggota DPRD. “Ini adalah upaya maksimal kami. Sebab tidak mungkin bantuan untuk masyarakat mikin dihilangkan begitu saja. Kecuali kalau dikurangi,”katanya.

Kendati demikian Soekarwo optimistis hal itu tidak lantas menghambat program peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Alasannya, Pemprov Jatim sudah menyiapkan program pengganti, yakni Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera), berupa bantuan stimulant untuk perempuan rentan sosial.

“Kami sudah siapkan Rp125 miliar untuk Jalin Matra ini. Bila

Pemkot Siapkan Sanksi PNS Pelaku Pungli

PANGGUNG BIROKRASI

Boroskan Uang Negara, Korpri dan Bakorwil Rekom Dibubarkan DPRD Jatim, Bhirawa Dinilai memboroskan anggaran, Fraksi PKB DPRD Jatim merekomendasikan agar keberadaan Korpri dan Bakorwil di lingkungan Pemprov Jatim dibubarkan.

Kinerja kedua institusi tersebut tidak terlihat. Bahkan pamor mereka kian hari kian redup karena tidak ada gerbarakan yang dilakukan, sementara plot anggaran dari APBD Jatim nilainya hampir miliaran rupiah.

Anggota FKB Jatim, Fatchullah, mengaku selama ini kinerja baik Korpri maupun Bakorwil tidak jelas. Sementara anggaran yang diploting di APBD 2015 Jatim cukup besar hampir mencapai Rp1,4 miliar untuk Korpri, begitupula dengan Bakorwil. Untuk itu FKB mengusulkan untuk di evaluasi atau bahkan dibubarkan saja. ‘’Anggaran besar tapi tidak berfungsi dengan baik sehingga tahun 2015 kami rekomendasikan untuk dibubarkan,’’tegasnya, Senin (29/12).

Hal senada juga ditegaskan Ketua fraksi PKB DPRD Jatim Badrut Tamam dikantornya dalam refleksi akhir tahun.

Pria asal Madura ini mencontohkan untuk Korpri sendiri selama ini kegiatannya hanya olahraga senam dan kegiatankegiatan yang tidak sesuai dengan pembinaan PNS. Untuk itu usulan pembubaran KORPRI dan Bakorwil tersebut sangat sesuai dengan pemerintah pusat yang melakukan perampingan lembaga Q cty negara untuk efisiensi anggaran.Q

trie diana/bhirawa

Bersihkan Lumpur Taman Pelangi

Hujan yang berkepanjangan membuat petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya rutin melakukan pembersihan lumpur taman disalahsatu Taman Pelangi yang berada di jalan A Yani Surabaya,Senin (29/12).

Pakde Karwo Serahkan DIPA Susulan kepada Lima Bupati

Bangli Setail Dibongkar Awal Tahun Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya awal tahun 2015 akan membongkar Bangunan Liar (Bangli) di sepanjang Jalan Setail, samping Kebun Bintang Surabaya (KBS).

Saat ini, pemkot tengah melakukan kajian terkait lokasi pengganti untuk berjualan bagi warga yang menempati bangli tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, untuk masalah tempat pengganti dari bangli yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal, Pemkot sudah menyediakan rusunawa di Siwalankerto. Pedagang setuju jika dipindah ke rusun tersebut.

Hanya saja, warga masih minta agar dicarikan lokasi pengganti untuk berjualan selain di Jalan Setail.

Untuk lokasi tempat berjualan ini, rencananya akan ditempatkan di baliknya tembok dari tempat mereka berjualan selama ini. Itu masuk di kawasan KBS. Untuk memastikannya, saat ini pihak kecamatan dan juga direksi KBS, masih terus melakukan kajian.

“Kalau tempat berjualan ini sudah dipastikan oleh KBS maupun kecamatan, segera kami lakukan pembongkaran.

Kemungkinan besar bulan depan pembongkaran bisa dilakukan,” katanya.

Dari data yang masuk ke Satpol PP, dari jumlah 71 Kepala Keluarga (KK) yang menempati bangli ini, hanya tiga yang berasal dari luar Surabaya. Rusun Siwalankerto yang disediakan Pemkot, diprioritaskan Q geh untuk warga yang ber-KTP Surabaya.Q

tahun lalu berupa kambing, maka tahun ini berupa bantuan peralatan berkarya bagi para ibu.

Bentuknya macam-macam sesuai kebutuhan. Di antaranya adalah mesin jahit perlengkapan untuk usaha warung dan lainnya,”tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengaku tidak masalah atas pengurangan dana hibah tersebut, sekalipun hal itu berdampak negative bagi program jasmas DPRD. Pihaknya yakin para anggota akan mampu meyakinkan konstituen dan masyarakat atas kebijakan ini.

“Ini sudah menjadi kebijakan.

Mau-tidak mau harus diikuti. Toh, anggarannya juga masih ada.

Sehingga anggota DPRD tinggal menyesuaikan saja. Yakni membuat program sesuai kemampuan anggaran,”pungkas politisi Partai Q cty Demokrat ini.Q

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Plt Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Alfiah bersama lima bupati yang menerima DIPA susulan di Ruang Kerja Gedung Grahadi.

Pemprov, Bhirawa Dalam penyerahan DIPA yang Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dilakukan di ruang kerja Gubernur menyerahkan Daftar Isian Pelakdi Gedung Negara Grahadi sanaan Anggaran (DIPA) 2015 suSurabaya, Senin (29/12), mantan sulan kepada lima bupati di Jatim.

Sekdaprov Jatim ini mengatakan, Penyerahan susulan harus dilakukan, anggaran Pendapatan Belanja sebab pada penyerahan DIPA seDaerah (APBD) kabupaten/kota belumnya, lima kepala daerah terharus mengutamakan kepentingan sebut berhalangan hadir. Sedangkan masyarakat miskin. penyerahan DIPA ini harus diambil Apalagi, lanjut Gubernur, di tengah langsung kepala daerah atau wakil melemahnya ekonomi dunia sekaligus kepala daerah. melemahnya nilai tukar rupiah yang Lima kepala daerah yang mepaling merasakan dampaknya adangambil DIPA susulan tersebut lah masyarakat kelas bawah. “Saya yakni, Bupati Banyuwangi Abdullah titip, agar Pak Bupati mampu meAzwar Anas, Bupati Pamekasan nyisihkan anggaran dan menguAhmad Syafi’i, Bupati Magetan tamakan APBD untuk kepentingan Sumantri, Wakil Bupati Sumenep masyarakat miskin,” pesannya.

Soengkono dan Wakil Bupati MoIa mengatakan, bupati/wali kota jokerto Choirun Nisa. merupakan pemimpin daerah yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat di pelosok desa dan sangat mengerti segala masalah dari setiap warganya.

Pria yang biasa disapa Pakde Karwo itu berharap, kepada bupati/ wali kota agar serius memperhatikan masyarakat kelas bawah. Saat ini, kondisi ekonomi eksternal dan internal bangsa sedang diuji. Maka, yang terkena imbas dari kontraksi ekonomi dunia adalah masyarakat kelompok miskin.

“Kondisi seperti itu, yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat kecil. Untuk itu, perkuatan kelompok UMKM harus diprioritaskan bahkan porsinya harus ditambah,” ungkapnya.

Menurutnya, perkuatan UMKM bagi kelompok bawah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim meningkat. Selain UMKM, pola leadership atau kepemimpinan kepala daerah juga menentukan terhadap kesejahteraan di setiap masyarakatnya.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dana dari APBN, Pakde Karwo berpesan kepada kabupaten/ kota agar tidak dilakukan pada triwulan IV. “Uang yang dibelanjakan dan bermanfaat untuk masyarakat jangan mengumpul di triwulan IV serta berada di bulan Oktober-Desember,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Plt Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim, Alfiah mengharapkan, penyerapan tahun 2015 akan lebih baik pelaksanaanya dibandingkan dengan Q iib tahun 2014.Q

Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya tengah menyiapkan sangsi tegas bagi pelaku pungutan liar di SKPD seperti ditemukan ORI. Terkait sanksi terhadap oknum pelaku pungli tersebut, Sekretaris Daerah kota Surabaya(Sekdakota) Hendro Gunawan, memastikan saat ini proses pemeriksaan tengah berjalan.

Menurut Hendro, Pemkot memberlakukan pemeriksaan berjenjang. Artinya, berkas acara pemeriksaan (BAP) tidak hanya dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya yang terbukti ‘nakal’, melainkan juga melibatkan inspektorat.

“Dasar itulah yang akan disampaikan kepada Wali Kota sebagai acuan penjatuhan sanksi,” kata dia saat pers converence di di balai kota, Senin (29/12).

Dalam pers converence kemarin Sekdakota didampingi sejumlah kepala SKPD seperti Kepala Satpol PP Irvan Widyanto, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Wiwiek Widayati, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Musdiq Ali Suhudi, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Ery Cahyadi serta Kabag Humas M. Fikser.

Sementara mengenai rekomendasi ORI, Hendro menyatakan pemkot siap menindaklanjti dan melaksanakannya sesegera mungkin. Menurut Hendro Gunawan ORI menyampaikan delapan rekomendasi kepada Pemkot dengan harapan pelayanan menjadi lebih baik. Salah satu rekomendasi adalah pemasangan pakta integritas di kantor-kantor pelayanan publik.

“Papan integritas sebelumnya memang sudah ada dan terpasang di sejumlah kantor pemerintahan. Nanti akan kita benahi dan tingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya,” kata Hendro.

Sedangkan terkait rekomendasi lainnya, yakni masukan agar pemkot memberlakukan sistem perizinan satu pintu, mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya ini mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang ORI. Tujuannya, untuk membicarakan dan mendiskusikan apakah sistem tersebut sesuai dengan kondisi di Kota Pahlawan.

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) hasil investigasi Ombudsman RI (ORI) yang menyeret keterlibatan oknum dewan, akhirnya disikapi internal DPRD Surabaya.

Kemarin, setelah sempat terjadi tarik ulur, Badan Kehormatan (BK) memastikan bakal menindaklanjuti temuan itu.

Ketua BK DPRD Surabaya Minun Latif saat dikonfirmasi soal ini kemarin hanya menjawab diplomatis. “Tadi (kemarin, Red) sudah ada pembahasan dengan beberapa teman-teman anggota BK. Cuma finalnya belum. Nanti akan ada pembahasan resmi soal ini,” kata Minun.

Legislator asal PKB itu enggan membeber rencana teknis yang bakal dilakukan BK soal tindaklanjut temuan ini. Dia hanya mengatakan, jika memang nanti temuan ORI itu terbukti, bakal ada rekomendasi resmi dari BK terhadap oknum yang dimaksud. “Makanya, kami mendalami lagi temuan ini. Soal teknis, kita lihat hasil keputusan BK,” katanya.

Wakil Ketua BK Baktiono juga memilih berhati-hati saat ditanya soal kabar itu.

“Bagaimanapun juga, kami tetap harus menggunakan asas praduga tak bersalah.

Namun, yang jelas temuan ORI ini akan jadi Q dre.gat bahan evaluasi kami,” katanya.Q

Konsentrasi Hewan KBS, Rumah Sakit Hewan Setail Ditutup untuk Umum Rumah Sakit Hewan (RSH) Setail tidak lama lagi akan ditutup untuk umum. Rumah sakit yang dikelola Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS–KBS) itu secara resmi berhenti beroperasi pada 31 Desember mendatang.

Selain fasilitas yang dinilai belum memadai untuk kelas rumah sakit hewan umum, penutupan RSH Setail dilakukan lantaran semua fasilitas yang ada bakal dikonsentrasikan untuk menangani hewan yang menjadi koleksi KBS. Yang menarik, muncul fakta RSH Setail sejak dibuka pada 2005, be;um mempunyai izin operasional rumah sakit hewan. Meski demikian dalam sejarahnya rumah sakit di Jalan Setail tersebut memang menjadi jujukan banyak penyayang binatang.

Setiap hari tak kurang dari lima pasien dibawa ke sana.

Di antaranya, anjing, kucing, kura-kura, dan kelinci. Selain fasilitas pemeriksaan kesehatan, rumah sakit tersebut dilengkapi fasilitas penitipan hewan. Biasanya, tiap libur panjang, seperti akhir tahun, rumah sakit tersebut diserbu banyak penyayang satwa yang ingin berlibur panjang. Setelah beroperasi sembilan tahun, rumah sakit itu akan ditutup.

Direktur Operasional dan Umum Kebun Binatang Surabaya (KBS) Aschta Nita

Boestani Tajudin membantah bahwa penutupan dilakukan karena rumah sakit mengalami kerugian. Menurut dia, penutupan itu dilakukan karena pihaknya ingin fokus dan berkonsentrasi pada kondisi kesehatan satwa koleksi KBS. “Kami ingin lebih fokus dan berkonsentrasi pada kondisi kesehatan satwa-satwa koleksi KBS sendiri. Ini bukan tanggung jawab yang enteng,” ungkapnya pada Bhirawa, Minggu (28/12).

Aschta mengatakan bahwa penutupan tersebut sebenarnya mulai dilakukan per 1 Desember lalu dengan tidak lagi melayani penitipan satwa peliharaan dari masyarakat. Selain minimnya fasilitas, seluruh staf di RSH Setail diminta berkonsentrasi pada

penanganan satwa-satwa koleksi KBS. “Berdasar hasil evaluasi kami, fasilitas di RSH Setail tidak memadai untuk digunakan sebagai tempat penitipan satwa peliharaan masyarakat. Ini harus dihentikan. Staf pelaksana di RSH juga akan dikonsentrasikan untuk merawat satwa koleksi KBS,” paparnya.

Aschta menjelaskan bahwa RSH Setail sebenarnya juga belum punya izin dari dinas peternakan sehingga tentu menyalahi aturan kalau tetap dibuka dan melayani masyarakat umum.

Dia menegaskan, kabar bahwa RSH Setail ditutup karena rugi tidak benar.

Selama ini justru ada keuntungan dari komersialisasi. Tapi, tujuan utaQ geh manya bukan itu.Q

Rumah sakit hewan KBS akan ditutup per 31 Desember.

geh/bhirawa

SURABAYA

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Andalkan APBD dan Dana Fungsional, Kembangkan Fasilitas Internasional Surabaya, Bhirawa RSUD dr Soetomo masih mengandalkan anggaran dari APBD Jatim serta dana fungsional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tahun 2015. Setidaknya 70 persen anggaran operasional rumah sakit masih didominasi anggaran fungsional atau pemasukan operasional.

Direktur RSUD dr Soetomo dr Dodo Anondo MPH menyatakan, rumah sakit yang dipimpinnya bakal menganggarkan biaya operasional sampai Rp977 miliar di tahun 2015. Dengan anggaran tersebut, lanjut Dodod, pihaknya bakal tetap mengalokasikan perbaikan fasilitas dan penambahan alat kesehatan.

Biaya operasional rumah sakit di tahun 2015, lanjutnya, akan dibiayayi dari APBD jatim serta anggaran fungsional. ‘’Kita akan mengalokasikan dana sebesar Rp 977 miliar yang terdiri dari APBD 30 persen dan dana fungsional 70 persen,’’ ucapnya.

Menurut Dodo, saat ini pihaknya tengah menginventarisasi kebutuhan. Salah satunya gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT). Bangunan yang molor dua tahun itu diberi anggaran Rp 50 miliar. Uang tersebut berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Pemprov Jatim. ‘’Kita mentargetkan gedung PPJT ini akan rampung 2016 sehingga pembangunanya harus dipercepat,’’ ucapnya.

Kepala Bagian Perencanaan Program RSUD dr Soetomo Choirun Nawalah MKes mengaku, khusus untuk PPJT, ada penambahan anggaran Rp 5 miliar. Yaitu, untuk pengadaan alat kesehatan. Ada tiga alat medis canggih yang akan dibeli.

Perinciannya, echocardiography doppler perifer atau alat pemeriksaan jantung; non-invasive ventilation (NIV) atau alat bantu pernapasan; dan intravascular ultrasound (IVUS) atau alat pemeriksa arteri jantung. “Dana Rp 5 miliar cuma dapat tiga itu,” katanya.

Selain PPJT, ada satu gedung lagi yang dibangun tahun depan.

Yakni, laboratorium bank jaringan. Nanti bangunan tersebut menjadi satu-satunya fasilitas produksi jaringan biologis se-Indonesia. Standarnya sudah internasional. Dengan lab itu, RSUD dr Soetomo bisa memproduksi organ. Tulang yang hilang atau amputasi bisa dibuat lagi. Jaringan bisa berasal dari tubuh sendiri atau direkayasa di lab. “Anggarannya Rp 4,8 miliar,” kata Nawalah.

Kemudian, ada pembangunan gedung kemoterapi medis dan talasemia yang ditaksir menghabiskan biaya 19 miliar. Selanjutnya, penambahan alat kesehatan yang mencapai Rp 50 miliar. Alat medis baru yang diajukan, antara lain, respirator atau alat bantu pernapasan, monitor, tempat tidur untuk operasi, X-ray, dan sterilisator atau alat sterilisasi untuk mem-

RAGAM INFO

Penyidik Polisi Minta Keterangan Saksi Ahli Unair Polrestabes Surabaya, Bhirawa Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polrestabes Surabaya saat ini mengaku akan memeriksa saksi ahli terkait dugaan kasus pemindahan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Tak tanggung-tanggung, pekan depan penyidik bakal meminta keterangan saksi ahli dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Tak hanya itu, sebelumnya penyidik Tipidter juga melakukan gelar perkara hasi temuan pengecekan fisik di enam Lembaga Konservasi (LK) lokasi satwa KBS dipindahkan. Enam lembaga konservasi tersebut yaitu, Mirah Fantasia di Banyuwangi, Taman Safari Indonesia II Prigen di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) Park di Batu, Maharani Zoo & Goa Lamongan, Taman Hewan Pematang Siantar di Sumatera Utara, dan Taman Q bed Hijau Lembah Hijau di Lampung.Q

Tanah Dikuasai Pengembang, Warga Semampir Mengadu ke Dewan Surabaya, Bhirawa Puluhan warga Medokan Semampir Timur DAM mendatangi Kantor DPRD Surabaya, Senin (29/12). Aksi unjuk rasa ini dilakukan lantaran tanah di wilayahnya sudah banyak yang dikuasai oleh pengembang.

Pantauan Bhirawa, puluhan masa beraksi dengan mwmbentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Tanah Negara milik rakyat seluas 12 Ha di Medokan Semampir Timur DAM harus diselamatkan, Kec. Sukolilo’ yang diiringi orasi secara bergantian. Puluhan sepeda motor dan tiga awak angkot terparkir didepan Gedung DPRD Surabaya serta mengibarkan bendera Merah Putih.

“Kami ke sini (DPRD Surabaya) meminta tolong kepada anggota Dewan untuk menyelamatkan tanah Negara di Medokan Semampir Timur DAM,” orasi Yoyok selaku Kordinator aksi di puluhan massa.Dirinya mengakui, sebagai rakyat kecil dimana tinggal di sebuah kampung yang tidak ingin ditindas oleh para Q geh pengembang serta mafia tanah.Q

Pelayanan yang diberikan Soetomo kepada para pasien. bersihkan alat-alat medis. hari. Selain itu, RSUD dr SoeDia mengatakan, anggaran tomo ditunjuk Kemenkes sebagai 2015 memang naik drastis da- rumah sakit rujukan nasional ripada tahun-tahun sebelumnya. sejak 17 Oktober 2014. KemuSebab, angka kunjungan pasien dian, RSUD dr Soetomo juga akan juga naik. Yang biasanya 3.000 mengikuti penilaian internapasien menjadi 5.000 pasien per sional. Yakni, dari Joint Commis-

dna/bhirawa

sion International (JCI) pada tahun depan.

Dengan gelontoran anggaran ratusan miliar rupiah, ia menjamin RSUD dr Soetomo berkomitmen meningkatkan pelayanan. Tidak ada pasien yang

ditolak atau dibedakan statusnya. Berbagai penyakit kronis pun bisa diobati. ‘’Kita akan terus meningkatkan pelayanan sehingga RS pemprov benar-benar menjadi RS andalal semua orQ dna ang,’’ ucapnya.Q

Kapolda Segera Koordinasi Kajati untuk P21 Berkas Bambang DH Polda Jatim, Bhirawa Belum sempurnanya berkas kasus dugaan korupsi dana jasa pungut (japung) yang menjerat mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH sebagai tersangka, membuat Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf berencana menemui Kepala Kejati Jatim Elvis Johnny untuk mengkoordinasikan penanganan kasus tersebut.

Rencana kedatangan Kapolda Jatim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, yakni untuk mengkomunikasikan penyelesaian berkas kasus Bambang DH. Sebab, berkas kasus yang merugikan uang negara Rp 720 juta ini lima kali dikembalikan oleh Kejati jaksa ke penyidik Polda.

Jaksa peneliti tak kunjung menyatakan berkas sempurna. Ada petunjuk jaksa yang belum juga dipenuhi oleh penyidik.

“Rencananya saya akan menemui Kajati Jatim untuk membahas terkait penyelesaian berkas Bambang DH yang belum P21 (berkas dinyatakan sempurna) oleh Kejaksaan,” terang Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.

Lanjut Kapolda, rencana kedatangannya nanti tidak ada maksud lain. Melainkan hanya mengkomunikasikan penyelesaian berkas Bambang DH yang bolak-balik dari Polda

Jatim ke Kejati Jatim. “Dengan rencana kedatangan saya ke Kejati Jatim, diharapkan penyidik kami dapat memenuhi berkas tersebut agar segera di P21,” ungkap Anas.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dengan tersangka Lisa, WNA Tiongkok, Kapolda menemui langsung Kajati, sehari sebelum masa penahanan Lisa habis. Sebelum itu, berkas kasus ini juga bolak-balik Polda-Kejati. Beberapa jam setelah didatangi Kapolda, Kajati akhirnya menyatakan bahwa berkas kasus Lisa dinyatakan sempurna alias P21.

Sementara itu, pihak Kejati belum bisa dikonfirmasi terkait rencana Kapolda menemui Kajati untuk mengkoordinasikan penanganan kasus Bambang DH. Dihubungi melalui ponselnya, Asisten Pidana Khusus Febry Adriansyah tidak men-

jawab. Namun ia pernah menyatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menyerahkan kembali berkas kasus ini.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Pidana Khusus Kejati Dandeni mengatakan memang diperlukan pertemuan antar pimpinan untuk menemukan kata sepakat dalam penanganan kasus yang dinilai banyak pihak beraroma politik ini. Sebab, kendati beberapa kali sudah dilakukan gelar perkara gabungan penyidik-jaksa, kasus ini belum kelar-kelar.

“Kami terus melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk ke penyidik kepolisian.

Namun untuk berkasnya sampai saat ini belum diserahkan lagi,” ujarnya.

Untuk diingat, kasus ini sudah menyeret mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf dan tiga mantan pejabat pemkot, Asisten II Pemkot Surabaya Muklas Udin, Sekretaris Kota Sukamto Hadi dan Bagian Keuangan Purwito, sebagai terpidana. Keempatnya kini sudah bebas. Belakangan, Polda membuka lagi kasus ini dan menetapkan Bambang DH sebagai tersangka.Q bed

Implementasi BOS/BOPDA Masih Bermanfaat Hasil Seminar Litbang Jatim Pemprov, Bhirawa Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Jatim menunjukkan implementasi BOS (bantuan operasional sekolah) dan BOPDA (bantuan operasional daerah) masih bermanfaat bagi pengelola sekolah dan orang tua murid/wali murid.

Penelitian itu dilakukan Peneliti Balitbang Jatim, Dr Ir Herrukmi Septarini MM di empat daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Situbondo.

“Implementasi dana BOS dan BOPDA atau

BOSDA telah berjalan baik selama proses perencanaan dan pelaksanaan program,” katanya ketika memaparkan hasil penelitiannya di Balitbang Jatim.

Menurutnya, dari sisi lembaga sekolah telah konsisten mengembangkan dan melakukan perencanaan kegiatan tahunan secara rutin namun belum secara cermat mengembangkan skala prioritas dalam perencanaan. “Terkait dengan pelaksanaannya, pencairan langsung di rekening sekolah memudahkan dan memperpendek waktu bila Q rac ada penundaan,” katanya.Q

BPJS Deadline RS Tidak Terakreditasi Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan mutu layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mentargetkan tahun 2016 rumah sakit di Jatim harus terakreditasi. Dari 331 jumlah rumah sakti swasta dan pemerintah yang ada di Jatim terdapat 62 persen rumah sakit belum terakreditasi atau masih menggunakan akreditasi model lama.

Hingga sekarangi baru sembilan rumah sakit yang lolos akreditasi 2012 Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Sementara itu sisanya, yakni 62 persen rumah sakit masih belum terakreditasi 2012 KARS atau masih menggunakan akreditasi model lama.

Diantaranya adalah rumah sakit Panti Nirmala pada 2013, rumah sakit Mata Undaan Surabaya, rumah sakit Premier Surabaya, RSAL dokter Ramelan Surabaya, rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, rumah sakit Baptis Batu, rumah sakit PT. Semen Gresik, rumah sakit Adihusada Kapasari Surabaya dan RSUD dokter Soetomo Surabaya.

Kepala BPJS Divre VII Jatim, Andi Afdal mengaku, hingga tahun 2016 seluruh rumah sakit mitra BPJS harus mengantongi akreditasi dari KARS. Akreditasi ini penting untuk memperkuat citra dan pelayanan rumah sakit kepada pasien BPJS. ‘’Saat ini kita masih tidak mempermasalahkan akreditasi karena program BPJS kesehatan masih baru dan butuh penyesuaian dengan kondisi di lapangan,’’ujarnya.

Menurutnya, penyesuaian ini dilakukan mengingat banyak dari rumah sakit yang belum menyabet akreditasi. Mungkin untuk akreditasi lama memang sudah ada tapi untuk akreditasi baru tahun 2012 hanya beberapa rumah sakit yang mengantonginya. ‘’Kita berharap maksimal rumah sakit mengurus akreditasi hingga tahun 2016 atau paling lambat tahun 2017. Jika ini tidak dilakukan maka BPJS Kesehatan akan melakukan tindakan. Mungkin kita akan putuskan kontrak kerjasama atau ada sangsi lain,’’ paparnya.

Andi menyatakan, dengan semakin bertambahnya peserta BPJS diharapkan layanan rumah sakit harus baik. Kedepan ia menghibau dengan diberlakukannya deadline diharapkan rumah sakit segera mengurusnya. ‘’Saya yakin waktu dua atau tiga tahun ini rumah sakit mampu mengurus akreditasi terbarunya,’’ ucapnya.

Sementara itu Ketua Perserikatan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Dodo Anondo mengaku sebagai ketua PERSI dirinya sudah mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit di Jatim baik dari jalur swasta dan pemerintah. Menruutnya, dengan ketentuan akreditasi tahun 2012 membuat KARS berubah dalam menilai Q dna kelayakan rumah sakit.Q

Kirimkan Kendaraan ke Wilayah Masalembu

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Palsukan Dokumen Kendaraan Bermotor Rencana Suyanto (21) mengirimkan kendaraan bermotor ke daerah Masalembu Sumenep Madura, digagalkan petugas Sat Reskrim Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Ulah pemuda yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi salah satu perguruan tinggi di Surabaya Timur ini terungkap dari dokumen yang dipakai untuk kendaraan bermotor kiriman itu ternyata palsu.

Mahasiswa semester IV ini berperan sebagai kurir pengiriman kendaraan bermotor via laut. Selain sebagai kurir, tersangka juga berperan sebagai pembuat dokumen kendaraan palsu.

Adapun dokumen kendaraan yang dipalsu oleh tersangka adalah STNK atas nama Agus Sunarno, faktur atas nama Rosihan Anwar, dan plat nomor kendaraan.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M Aldi Sulaiman menegaskan, setelah mendapat informasi dari masyarakat,

bahwa ada pengiriman sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen. Pihaknya menindaklanjuti informasi itu dan berhasil mengamankan tersangka Suyanto pada 27 Desember 2014 lalu, di gudang 100 Pelabuhan Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya.

“Peran tersangka ini sebagai kurir dan penyedia dokumen kendaraan. Dengan memalsukan dokumen seperti STNK dan plat nomor kendaraan, rencananya kendaraan ini dikirim ke Masalembu Sumenep Madura,” ujar AKP M Aldi Sulaiman kepada wartawan, Senin (29/12).

Dijelaskan Aldi, adapun pemalsuan yang dilakukan tersangka ini adalah dengan merubah seluruh isi yang ada di STNK kendaraan

bermotor. Tak hanya itu, tersangka juga merubah plat nomor kendaraan yang disesuaikan dengan STNK buatanya. Mengenai keaslian buku STNK, Aldi tak menampik hal tersebut.

“Buku STNK nya memang asli, namun isi didalamnya seperti nomor mesin dan nomor STNK merupakan rekaan dari tersangka (palsu, red),” ungkap Aldi.

Lanjut Kasat, saat ini pihaknya melakukan pengejaran terhadap tersangka BHR (DPO), dikarenakan yang bersangkutan berperan sebagai penjual kendaraan tanpa dilengkapi kelengkapan dokumen. Aldi juga mengaku akan mendalami peranan leasing dalam meloloskan kendaraan yang tak berdokumen, serta menyelidiki buku STNK yang didapati tersangka.

“Selain pengejaran terhadap tersangka BHR, kami juga akan menyelidiki keterlibatan pihak leasing

dirinya mendapat Rp 800 ribu dalam sekali pengiriman. Terkai pemesan yang berada di wilayah Masalembu, tersangka enggan memberkan hal ini.

“Rencananya motor ini akan saya kirim ke salah seorang pemesan di wilayah Masalembu dengan menggunakan KM Perintis,” ungkap tersangka Suyanto.

Atas penangkapan ini petugas berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru, dengan nopol L 6001 TX, 1 lembar notis pajak STNK sepeda motor Vario, 1 lembar faktur , 1 lembar bukti transfer Bank BNI, dan 2 buah kunci kontak kendaraan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Suyanto dijerat Pasal 263 Jo 480 KUHP bed/bhirawa tentang pemalsuan atau Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M Aldi Sulaiman menunjukkan tersangka Suyanto penadahan, dengan hukuman pemalsu dokumen kendaraan, Senin (29/12). pidana penjara maksimal 6 kendaraan dan dimana ter- STNK ini,” terangnya. kali mengirim kendaraan, tahun penjara dan minimal sangka mendapati buku Ditanya terkait upah se- tersangka Suyanto mengaku 4 tahun penjara.Q bed

OPINI

4

Rakyat Menunggu “Jokowi-nomics”

Tajuk

Waspada dalam Wisata LIBURAN sekolah sudah tiba, bersamaan pula dengan libur akhir tahun (dan peringatan hari keagamaan).

Ini musim puncak rekreasi kedua setelah libur hari raya Idul Fitri. Sepanjang jalanan menuju tempat wisata sudah sangat padat. Tak jarang diiringi hujan, serta angin kencang. Karena itu perlu ekstra waspada, terutama pada tujuan wisata alam (plantations tour) saat di pantai atau di pegunungan. Bencana longsor dan badai bisa datang dalam hitungan beberapa menit.

Badai bisa datang di darat (berupa puting beliung), bisa di laut, juga bisa di udara. Sebagaimana terjadi pada pesawat AirAsia rute Surabaya ke Singapura, Ahad pagi (28 Desember). Pesawat hilang karena “ditelan” badai udara.

Perlu pertimbangan untuk lebih memilih tujuan wisata kesejarah-an. Terutama yang tak jauh benar, agar tidak terlalu lama di perjalanan. Misalnya berwisata menyambung silaturahim sanak-keluarga. Mendatangi museum atau mengunjungi makam Wali Sanga.

Lalulintas jalan akan sibuk oleh mobil pribadi maupun angkutan (bus) wisata yang disewa. Karena itu kewaspadaan di jalan raya mesti ditingkatkan. Sudah kelewat banyak korban harta, raga dan jiwa, terbuang sia-sia di jalan raya, dalam rangka mengisi liburan sekolah. Ironisnya, kecelakaan lalulintas di darat, hampir seluruhnya (95%) disebabkan faktor human error.

Tragedi kecelakaan seluruhnya disebabkan oleh kru.

Diantaranya karena sopir pengganti kurang ahli dan tidak memahami jalan yang dilintasi tujuan wisata. Kesalahan manusia dibalik stir kendaraan, menjadi faktor utama kecelakaan. Kesalahan umumnya berupa tidak terampil, ugal-ugalan, sampai dibawah pengaruh narkoba dan miras. Negara di seluruh dunia kini menerapkan hukuman berat (penjara seumur hidup) untuk pengemudi dibawah pengaruh narkoba dan miras.

Pengguna jasa bisa bertanya secara langsung, apakah sopir dalam keadaan sehat? Bahkan untuk mencegah ulah sopir mbeling, di-rekomendasi-kan pula uji petik. Serta pentingnya sertifikasi sopir angkutan umum wisata. Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) mesti mewaspadai usaha jasa wisata bodong. Kelayakan kendaraan (terutama rem, ban, gigi persneling, serta radiator) mesti diperiksa cermat.

UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas telah banyak mengatur berbagai hal sekitar pengemudi dan kendaraan. Tetapi yang diatur hanya ”penampakan” luar.

Misalnya pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4) memang telah merinci orang (pengemudi) dan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Begitu pula pasal 287 ayat (5) telah merinci batas kecepatan terendah dan tertinggi. Serta pasal 283 yang melarang ugal-ugalan dalam mengemudi.

Kelayakan jalan raya juga sering menjadi penyebab kecelakaan. Dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, diatur tanggungjawab masing-masing pemilik jalan umum. Kita ketahui, masih banyak jalan yang tidak layak di-lalulintas-i. Di jalan by-pass Mojokerto, tempat terjadi kecelakaan yang merenggut 20 korban jiwa, ternyata tidak dilengkapi penerangan jalan, serta seluruh amanat pasal 25 UU 22 tahun 2009 diabaikan. Pemerintah maupun pengelola jalan tol bisa dituntut manakala kondisi jalan tidak dilengkapi sarana keselamatan.

Di dalam arena wisata juga tak kalah gentingnya. Banyak aksiden terjadi, umumnya disebabkan keteledoran pengawasan yang kurang memadai. Ada tempat wisata yang kurang memperhatikan keselamatan, kurang perawatan.

Lebih lagi, musim hujan belum reda benar. Sehingga ancaman tanah longsor harus diwaspadai. Terutama pada arena wisata pegunungan. Ingat dulu, di Pacet, Mojokerto terjadi longsor sampai menyebabkan banyak korban jiwa.

Tetapi banyak tragedi terjadi yang disebabkan kecerobohan pengunjung. Misalnya di tempat pemandian atau kolam renang. Mesti diperhatikan benar kedalaman air yang disesuaikan dengan usia dan tinggi badan. Juga pendampingan tim resque (penyelamat). Maka misi wisata sebagai re-kreasi mesti dijaga benar, jangan berubah menjadi musibah bencana. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Bandara, Bukan Terminal!

MEMANG dapat dipastikan, bandara udara (bandara) bukanlah terminal. Lantaran kedua tempat pemberhentian dan pemberangkatan dua moda transportasi itu berbeda.

Satu di darat, satunya lagi di udara. Jenis mesinnya pun berbeda. Yang satu bisa melesat cepat, satunya lagi meski bisa cepat tetap saja lambat jika terjebak macet.

Namun maksud judul di atas, terkait dengan kondisi layanan angkutan khusus bandara bus Damri. Seperti diketahui, agar calon penumpang pesawat ke berbagai tujuan di Tanah Air maupun luar negeri dapat cepat sampai di Bandara, disediakan angkutan khusus Damri dari sejumlah tempat pemberangkatan tertentu.

Sangat menolong, keberadaan bus Damri bagi calon penumpang pesawat dari anggota MEE (Masyarakat Ekonomi Enteng). Lantaran, dengan biaya ongkos yang relatif terjangkau, dapat menuju bandara dengan cepat, nyaman, dan tepat waktu. Unsur terakhirlah yang menjadi pilihan utama ketimbang memilih jenis transportasi umum lainnya.

Namun kondisi bandara Soekarno-Hatta yang begitu megah dan serba wah layanannya, sungguh sangat berbanding terbalik dengan layanan bus Damri. Dan ini, sedikitbanyak membuat diri ini terusik, untuk bertanya sendiri, kok sampai segininya layanan Damri. Khususnya tentang muncul atau kedatangan bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta yang akan melayani jalur atau rute tertentu.

Alangkah elok dan canggihnya, jika kedatangan bus Damri itu diumumkan via speaker atau pengeras suara ke ruang tunggu masing-masing calon penumpang sesuai dengan rute tujuan mereka. Karena di bandara, bukan seperti di terminal yang memang masih riuh-rendah dengan teriakanteriakan para kenek memanggil calon penumpang.

Baron Andakar Jl Raya Muchtar Gg Kopral Daman No 99 Sawangan Baru, Depok 16511

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pon, 30 DESEMBER 2014

Berani Menghadapi Tahun 2015 sekitar Rp 3,375 trilyun (pada bulan Agustus sebesar US$ 318 juta).

Berdasarkan catatan BI (Bank Indonesia) defisit transaksi berjalan selama setahun (takwim 2014) akan sebesar US$ 27 milyar.

Artinya, defisit akan semakin besar dalam Oleh : kurs rupiah manakala nilai dolar AS makin Yunus Supanto miskin, maka akan naik. Dus, makin bebertambah sebanyak rat untuk menutupi 27 ribu orang misdefisit. Bahkan ekspor kin baru. Ini problem manufaktur yang diandalkan juga baru yang tak mudah diurai. akan mengalami penurunan. Hal Sebenarnya, menaikkan harga itu disebabkan bahan baku yang BBM berssubsidi tidaklah mudah. berasal dari impor pasti terbebani Pada tahun 2012, ketika SBY akan kenaikan kurs dolar terhadap rumenaikkan harga BBM bersubsidi, piah. Karena itu seyogianya pememenuai penolakan masif. Sehingga rintah (dan BI serta Otoritas Jasa parlemen (seluruh fraksi di DPR, Keuangan) bergerak cepat untuk kecuali Partai Demokrat) ramaimenyelamatkan rupiah. ramai pula “meng-hadang.” Walau Tidak elok elit politik merespons juga terdapat rekomendasi yang menurunnya nilai tukar rupiah mendukung (diantaranya Mudengan ber-argumen menyimpangi nas Apindo). Penghadangan oleh paradigma yang logis. Melorotnya DPR ketika itu dilakukan melalui nilai tukar rupia,menurut beberapa Undang-Undang (UU). Yakni UU pengamat, juga merupakan dampak Nomor 22 tahun 2012 tentang Pekebijakan menaikkan harga BBM rubahan APBN tahun 2012. bersubsidi. Serta rencana kenaikan Pada pasal 7 ayat (6A) dinyatatarif dasar listrik (TDL). Ujungkan, pemerintah boleh menaikkan ujungnya, inflasi menekan pasar, harga BBM bersubsidi manakala karena daya beli menyusut.

6 bulan berturut-turut harga ICP Menurunnya nilai tukarrupiah mencapai 15% diatas patokan patut dicemaskan. Sebagaimana APBN. Apakah ICP (Indonesia terjadi tahun 1998 yang meCrude Price) sudah mencapai US$ nyebabkan Pak Harto memilih 120,75 per-barel? Jika belum, pelengser. Lalu diikuti kisruh sosial. merintah hanya boleh (mengambil Beruntung tidak berlanjut menjadi opsi) melakukan pengaturan. Mitawur sosial, seperti terjadi pada salnya mengurangi volume BBM pergantian rezim orde lama, 1967. bersubsidi yang beredar.

Ketika rupiah terpuruk sampai mulai menyentuh Rp 12.000,- (JuNilai Rupiah Anjlok li-Agustus 2013 lalu), pemerintah Keprihatinan kedua, melorotnya SBY merespons dengan kebijakan nilai rupiah terhadap dolar sudah PKPE (Paket Kebijakan Penyepada tahap “ambang psikologis.” lamatan Ekonomi). Walau tidak Sudah kritis, mencapai Rp 12.700,diikuti kebijakan sistemik. per-US$ pada pekan kedua bulan Desember. Ini rekor terendah seMenunggu “Jokowi-nomics” lama 16 tahun sejak krisis ekonomi Saat itu pemerintah (SBY) hanya tahun 1998 silam (saat itu dolar mengeluar PKPA untuk meredam AS senilai Rp 16 ribu lebih). Tetapi melemahnya nilai tukar rupiah, beberapa elit politik coba membandengan 13 paket. Termasuk pengun paradigma sebaliknya, bahwa gaturan impor daging dan bahan turunnya nilai tukar rupiah dapat pangan lain. Tetapi PKPE dinilai menjadi peluang baik untuk pertidak memiliki arah untuk mengaekonomian nasional. Paradigma mankan perekonomian dalam tersebut tentu menyimpang. negeri. Bahkan PKPE (jilid satu) Seluruh dunia meyakini menudianggap memberi porsi besar runnya nilai tukar mata uang terkepada makelar importir. Begitu hadap dolar AS pastilah menunjukpula pada bulan Desember 2013 pekan situasi buruk perekonomian damerintah juga telah melansir PKPE lam negeri. Kenyataannya memang jilid kedua. Tetapi nyaris tanpa peta perekonomian Indonesia belum jalan (mapping-road) efektif untuk surplus. Defisit neraca perdagangmemperbaiki perekonomian, teran Indonesia per-September 2014 utama pengendalikan impor. masih sebesar US$ 270 juta, atau Bertambahnya impor juga me-

Masyarakat di seluruh dunia, terutama di Eropa dan Amerika, sedang merayakan harga BBM yang murah.

Sehingga perayaan menyambut tahun baru 2015 dirancang lebih semarak. Lebih banyak jadwal perjalanan (dan penerbangan) sampai mengalami pick season.

Sedangkan di Indonesia, perayaan tahun baru akan dirayakan dengan keprihatinan dan kecemasan. Harapharap cemas, dengan kegundahan: Apakah pemerintah bisa menjamin perekonomian lebih baik?

K

eprihatinan pertama, karena harga BBM bersubsidi dinaikkan oleh pemerintah, pada saat harga minyak (juga ICP) sedang turun drastis. Ini memerlukan penjelasan pemerintah. Ini menyangkut transparansi yang selalu menjadi jargon rezim, terutama besarnya nominal subsidi terhadap BBM. Berapa sih besarnya subsidi tiap liter (untuk bensin dan solar)? Pemerintah belum pernah terbuka tentang detil subsidi.

Sehingga pada masa lalu, perhitungan terhadap subsidi dianggap bagai “kotak pandora” yang tak pernah dibuka. Bahkan kader PDIP (Kwik Kian Gie) yang mantan Menko Perekonomian menyatakan tidak pernah ada subsidi harga BBM. Berdasarkan perhitungan Kwik Kian Gie, dengan harga jual bensin senilai Rp 8.500,- pemerintah sudah meraup untung. Atau setidaknya sudah tidak men-subsidi lagi, Bahkan harga Rp 8.500,- itu sudah termasuk pajak (PPN dan PBBKB) sebesar Rp 1.115,- per-liter yang dibayarkan oleh masyarakat pembeli BBM bersubsidi.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, selalu membawa dampak perih pada sektor sosial dan perekonomian. Terutama konsumsi rumahtangga akan tertekan. Padahal belanja rumahtangga merupakan pilar utama perekonomian nasional (sampai 66%). Pada skala nasional berdasar perhitungan BI (Bank Indonesia), setiap kenaikan bensin sebesar Rp 1.000,- per-liter, akan menyebabkan laju inflasi sebesar 1,3%. Kalau naik-nya Rp 2.000,- maka inflasi akan melaju lebih kencang sekitar 2,6%.

Sedangkan menurut perhitungan BPS kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000,akan menambah penduduk miskin baru sebanyak 1,2 juta jiwa.

Kalau naiknya Rp 2.000,- maka jumlah penduduk miskin baru bertambah 2,4 juta jiwa. Jawa Timur juga akan tertekan dengan beban bertambahnya orang miskin baru. Jika diasumsikan di Jawa Timur terdapat 4,5 juta jiwa warga

nyebabkan bertambah besarnya defisit tahun anggaran berjalan. Saat ini bukan hanya beras dan minyak yang harus diimpor. Melainkan juga daging, susu, kedelai, cabai, bawang merah, sampai obat-obatan juga sangat bergantung pada impor (65% kebutuhan). Utang pemerintah terasa semakin besar, karena nilai dolar melambung (asumsi APBN 2015 sebesar Rp 11.900,- per-dolar AS).

Menghadapi tahun 2015, secara perekonomian masih harapharap cemas. diperlukan semacam “Jokowi-nomics” maupun “Kallanomics” untuk menyelamatkan perekonomian rumahtangga. Prinsipnya, defisit neraca berjalan harus ditekan sampai se-minimal mungkin. Antaralain dengan meng urangi impor. Juga mengurangi utang luar negeri. Saat ini Pemerintah harus membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang lebih mahal 5% lebih mahal (dengan kurs Rp 12.500,-).

Bahan pangan impor harus dikurangi. Selama 10 tahun terakhir impor produk hasil pertanian naik lebih dari 400%. Pada tahun 2013, nilai impor produk pertanian telah mencapai US$ 14,90 milyar (lebih dari Rp 150 trilyun). Padahal pada tahun 2003, nilainya masih US$ 3,43 milyar. Sudah saatnya pemerintah segera menambah lahan pertanian tanaman pangan seluas-luasnya. Masih jutaan hektar tanah negara (dan tanah milik puluhan BUMN terutama Perhutani) tetap dibiarkan terlantar.

Pada sisi lain, pergantian musim saja, selama satu dekade terakhir malah terasa bagai ancaman ekonomi. Musim kemarau dianggap bencana, karena banyak sawah kekurangan air. Musim hujan (apalagi), karena kondisi lingkungan yang buruk telah menyebabkan banjir dan tanah longsor. Efeknya, secara langsung menghambat mobilitas perekonomian mayarakat diseluruh sektor. Ancaman banjir belum menunjukkan tren surut, inflasi meroket lagi.

Pada situasi miris seperti saat ini, pemerintah perlu mendorong sekuatkuatnya (dan sungguh-sungguh) potensi usaha mikro dan kecil yang berupa kerajinan, kuliner dan produk agrobisnis. Kontribusi UMKM terhadap penciptaan PDB nasional mencapai 57%. Sisanya dikontribusikan oleh usaha besar (dan pemerintah) hanya 43%. Sayangnya, unit usaha rakyat ini masih dipandang “sebelah mata” oleh perbankan (Bank BUMN sekalipun).

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Mengambil Hikmah Pergantian Tahun Allah berfirman, “Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran).” (QS Ali Imran: 140).

M

omen tahun baru selalu memiliki kesan tersendiri di hati banyak orang.

Kesan yang tentu saja berbeda-beda. Itulah kenapa sebagian mereka memperingati dan merayakan tahun baru itu dengan berbagai acara. Momen bersejarah, demikian kata mereka. Mulai dari yang sifatnya sebatas senangsenang, hura-hura, di jalanan atau di tempat-tempat hiburan, hingga yang sifatnya perenungan di tempattempat ibadah, tenggelam dalam dunia spiritual yang sangat dalam.

Peringatan tahun baru sesungguhnya sekadar melengkapi daftar momen-momen yang dianggap penting oleh manusia, kemudian mereka tradisikan menjadi semacam ritual tahunan yang tidak layak untuk terlewatkan tanpa kesan. Sepanjang itu dilakukan dalam batas wajar, sekadar hiburan pelepas penat, lelah, dan kebosanan, serta tidak diisi dengan aktivitas negatif, hal itu tentunya tidak masalah. Apalagi jika kemudian diisi dengan acara-acara yang sifatnya konstruktif, produktif, dan positif, itu jauh lebih baik.

Momen tahun baru dianggap penting, demikianlah kenyataannya. Tapi lebih penting daripada yang orang-orang persepsikan tentang tahun baru sebagai sekadar perayaan dan peringatan yang begitu-begitu saja, dari tahun ke tahun seperti itu saja, tanpa makna, tahun baru sesungguhnya mengisyaratan pesan-pesan penting yang mengingatkan manusia terkait dengan kehidupannya.

Di antara pesan itu terkait de-

ngan arti penting menlam kerugian, kecuali jaga optimisme mengorang-orang yang beriman dan mengerjakan hadapi masa depan dan spirit perubahan. amal saleh dan saling Masa lalu tidak mungmenasihati supaya kin kembali, sementara menaati kebenaran masa depan yang masih dan saling menasihati misteri membentang di supaya menetapi kehadapannya. Di titik sabaran.” (QS Al-Ashr: inilah optimisme untuk 1-3). membuat perubahan Beriman berarti Oleh: dibangun dan dijaga percaya, tidak semataH. Darmadi mata percaya tentang agar tetap menyala dalam diri manusia. keberadaan Allah daAllah menggulirkan lam kehidupan, tapi waktu, dari detik, menit, jam, menpercaya bahwa Allah akan memjadi hari, minggu, bulan, hingga buka jalan bagi manusia yang tahun. Demikianlah sunatullah, memiliki tekad kuat, dan optimisme hukum alam. Dalam perguliran yang tinggi dalam menghadapi kewaktu yang berputar seperti roda, hidupan di masa depan. Sementara kehidupan manusia tidak selalu amal saleh berarti segala aktivitas, berjalan mulus, lurus, dan normaltidak hanya yang sifatnya ibadah, normal saja. Ada saatnya kehiduptapi juga aktivitas sosial yang an seperti itu, ada saatnya pula positif. Positif berarti aktivitas itu sebaliknya. Tujuan sesungguhnya memberikan keuntungan pribadi, adalah agar manusia mengambil tanpa merugikan orang lain. Atau, semua itu sebagai pelajaran. Pengbahkan memberikan keuntungan alaman itu adalah guru yang paling tidak hanya pada diri sendiri, tapi baik, demikian sebuah pepatah juga orang lain. Ini prinsip penmenyatakan. Waktu akan tetap berting. Sedangkan saling menasihati jalan tanpa bisa manusia hentikan supaya menaati kebenaran dan sasejenak pun. Dan, pergantian tahun ling menasihati supaya menetapi menjadi salah satu bukti paling kesabaran adalah sebuah tindakan terang tentang hal itu. atau upaya korektif dan introspektif Membicarakan tahun baru, dan mengenai aktivitas yang telah dimakna penting apa yang mungkin lakukan, sebagai pelajaran di masa bisa digali dari situ, sesungguhnya mendatang. tiada lain membicarakan tentang Khalifah Umar bin Khaththab waktu yang terasa rugi jika disiasangat brilian membuat kalender siakan begitu saja. Pemikiran inilah berdasarkan perhitungan bulan yang memicu manusia untuk selalu yang dimulai dari Muharram hingga memupuk harapan agar sepanjang Dzul Hijjah, kemudian menyebutwaktu yang ia lewati selalu berbuah nya sebagai kalender hijrah atau keuntungan, bukan kerugian. Allah hijriyah. Nama ini ia ambil dari sendiri menegaskan hal ini di dalam momen hijrah Rasulullah dari Alquran, sekaligus mengungkapMekkah ke Madinah. Umar inkan kunci-kunci bagi manusia agar gin menginjeksi pergantian tahun tidak menjadi orang yang merugi, dengan spirit hijrah, yakni spirit “Demi masa (waktu). Sesungguhnya perubahan, transformasi sosial, manusia itu benar-benar berada dadan progresif-revolusioner, dalam

balutan optimisme tentang masa depan yang gemilang akan diraih.

Perjalanan hijrah beliau menjadi simbolisasi dari perjalanan meninggalkan situasi ‘buruk’ dan ‘gelap’ di Mekkah, menuju situasi yang ‘baik’ dan ‘bercahaya’ di Madinah. Ada spirit perubahan di sini.

Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan, “Siapa yang hijrahnya menuju Allah dan RasulNya, maka ia akan mendapati Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, maka ia akan mendapatkan dunia itu. Dan, siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan seorang perempuan untuk dinikahi, maka ia akan mendapatkan perempuan itu.” (HR Bukhari-Muslim dari Umar bin Khaththab).

Hadis ini menegaskan bahwa ada begitu banyak motif hijrah. Tiga hal yang disebutkan Rasulullah hanya misal sedikit untuk menunjukkan bagaimana sebuah niat, harapan, mimpi, dan cita-cita guna mendapatkan sesuatu, yang kemudian didapatkan. Di momen tahun baru, ada begitu banyak harapan, mimpi, dan cita-cita untuk mendapatkan sesuatu. Harapan itu ada yang sifatnya material dan nonmaterial, untuk kepentingan sesaat atau jangka panjang, untuk diri sendiri atau orang lain. Melalui hadis itu, Rasulullah sesungguhnya mengkritik orang-orang yang harapan, mimpi, dan cita-citanya sebatas untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya material dan temporal, padahal ada hal nonmaterial dan abadi yang jauh lebih penting dan berharga, yakni Allah dan Rasul-Nya. Selamat tahun baru 1 Januari 2015.

Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya dan Politik, tinggal di Lampung Tengah, Lampung.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Total untuk Dana Desa Rp 49 Miliar Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik akan mengucurkan dana sebesar Rp49 miliar untuk desa.

Masing-masing desa akan mendapatkan dana Rp159 juta. Pernyataan ini disampaikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat memberikan sambutan pada pembinaan kepala desa dalam rangka implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Acara dihadiri seluruh Kepala Desa se Kab Gresik ini berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Senin (29/12) kemarin.

Sebenarnya pernyataan Sambari ini sekedar memberikan pemahaman baru terkait adanya pemahaman kebijakan yang selama ini berkembang di masyarakat. Dahulu memang ada wacana adanya alokasi dana pemerintah pusat ke desa yang mencapai Rp700 juta sampai Rp1,4 miliar. ‘’Saat ini tak usah memikirkan dana itu datang atau tidak, yang penting anda sudah benar-benar siap,’’ ujarnya.

Memang, kata bupati, beberapa saat yang lalu Pemkab Gresik menyiapkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan berbagai Diklat terkait persiapan pengelolaan keuangan desa yang jumlahnya mencapai Rp1,4 miliar itu. Beberapa paket program pembelajaran dalam pengelolaan dana diberikan. ‘’Anggap saja Diklat, serta pembelajaran tentang pengelolaan dana itu sebagai ilmu yang pasti akan berguna dalam melaksanakan tugas,’’ tambah Bupati.

Pada kesempatan itu, Pemkab Gresik juga menghadirkan pejabat dari Departemen Dalam Negeri yaitu Kasubdin Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, Depdagri Firman GS. Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Willy Ade Chaidir juga memberikan pemahaman tentang 12 dasar hak pengelolaan keuangan desa kepada para peserta yaitu Bupati, Wabup, Forpimda, Sekda, Camat dan para Kepala Desa yang hadir.Q eri

DPC PKB Sidoarjo Gelar Haul Gus Dur Kelima Sidoarjo, Bhirawa Memperingati haul kelima KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) serta tasyakuran pemberian gelar pahlawan kepada KH Abdul Wahab Chasbullah, DPC PKB Sidoarjo menggelar sarasehan kebangsaan dan kebhinekaan di Hotel Utami, Minggu kemarin.

Beberapa tokoh hadir dalam kegiatan ini diantaranya, Menteri Pemuda dan Olah Raga, Imam Nahrawi,Ketua LSBNU (Lembaga Seni dan Budaya NU), Riyadi N, tokoh Konghuncu Jatim, Bingki Irawan, Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah SH MHum yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Ketua DPC PKB Sidoarjo Saiful Ilah menyatakan, jasa Gus Dur yang merupakan guru dan bapak bangsa,tak bisa dilupakan begitu saja oleh bangsa Indonesia khususnya warga PKB.Sosok Gus Dur yang selalu memperjuangkan kaum minoritas, menurut Saiful Ilah harus dicontoh oleh generasi saat ini. ‘’Sosok Gus Dur memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Meskipun beliau sudah wafat, namun perjuangannya wajib kita ikuti,’’ terang Saiful Ilah.

Sementara itu, H Imam Nahrawi, mantan Sekjen PKB yang kini menjabat sebagai Menpora dalam sambutannya menegaskan, perjuangan Gus Dur yang terus diingatnya hingga kini, adalah semangat pantang mundur untuk meluruskan sesuatu yang salah. ‘’Gus Dur selalu di depan dalam meluruskan sesuatu yang bengkok. Dan pesan beliau yang paling saya pegang, yakni yakni pilihan dan taati aturan,’’ tutup Imam Nahrawi.Q hds

5

Sembilan Penyedia Pengadaan Buku Somasi Kadiknas Sidoarjo, Bhirawa Ancaman somasi yang dilayangkan sembilan penyedia jasa pengadaan buku, tak membuat goyah Kadiknas Sidoarjo, Mustain Baladan. Walaupun sembilan penyedia jasa sudah mendapatkan surat perjanjian kontrak pengadaan buku senilai Rp16 miliar.

Menurut Mustain yang ditemui Senin (29/12) kemarin, mengaku tak bisa tidur sejak 15 Desember lalu karena memikirkan persoalan ini. Diakuinya lelang pengadaan sembilan paket buku dan empat paket alat peraga sudah berjalan. Namun empat paket lelang dibatalkan karena waktunya mendekati akhir tahun.

Tetapi lelang buku terkendala

faktor teknis, sehingga dirinya sebagai PA (Pengguna Anggaran) tak bersedia memberikan tandatangan (sebagai mengetahui) dalam perjanjian kontrak kerja.

Mustain sangat menyayangkan, stafnya yang membangkang karena menyatakan lelang hanya bisa dibatalkan bila ada sanggahan lelang. Lelang buku yang bersumber dari

dana APBN ini bisa berimplikasi hukum bila tak hati-hati.

Karena itu dirinya meminta penundaan dulu lelang ini. ‘’Saya tak minta dibatalkan, tetapi ditunda,’’ ujarnya.

Dalam perkembangan, PPK (Penjabat Pembuat Komitmen) Diknas, Iskandar Dirgayusa, menerbitkan SPK untuk sembilan pemenang lelang. Hal itu yang menurut Mustain, dianggap mengherankan. PPK tak pernah berkordinasi dengan Kadiknas selaku PA (Pengguna Anggaran). Masalah ini tak pernah dirapatkan. ‘’Lalu peran saya sebagai PA ini dianggap apa,’’ katanya dengan nada tanya.

Mustain juga menyatakan,

tak pernah berbenturan dengan PPK. ‘’Saya dengan Pak Yus (Iskandar Dirgayusa) satu perguruan,’’ ucapnya. Tetapi ada oknum di luar itu yang berupaya ‘menggosok-gosok’ masalah ini.

Tentu saja, Mustain tak mau membubuhkan tandatangan sebagai PA. Belakangan muncul sembilan penyedia jasa pemenang lelang mengirimkan somasi agar Kadiknas menyetujui lelang ini. ‘’Sampai kapanpun saya tak akan teken, sebelum Pak Giri (staf)-nya menangdatangani,” katanya. Ternyata Giri juga tak mau menandatangani berkas proyek itu.

Pengadaan buku dan alat

peraga dengan anggaran DAK APBN ini sudah berjalan empat tahun ini dananya terkumpul. Selama empat tahun anggaran Diknas tak berani menyerap anggaran itu, problem ini juga sudah disampaikan ke Kementerian Pendidikan di Jakarta, dengan petunjuk lelang itu bisa dijalankan dengan mengikuti Juklak dan Juknis. Namun dengan menteri baru muncul kebijakan baru soal kurikulum pendidikan. Sehingga Diknas Sidoarjo harus menyesuaikan alur Juklak dan Juknis sesuai standar kurikulum. Hal ini yang menimbulkan kegamangan untuk melanjutkan lelang.Q hds

Kapolda Jatim Lantik 998 Bintara Polwan

alikusyanto/bhirawa

Petugas Dispendukcapil Sidoarjo sosialisasi ke tempat kos-kosan untuk mengurus KTP elektronik bagi warga yang tak memilikinya.

Kurang 700 Blangko untuk Cetak KTP Sendiri Sidoarjo, Bhirawa Tahun baru, program baru.

Demikian yang akan dilakukan Dispendukcapil Kab Sidoarjo pada tahun 2015 nanti, yang akan mulai mencetak KTP elektronik sendiri.

Selanjutnya tak lagi ditangani pemerintah pusat.

Sejumlah peralatan untuk mencetak, seperti printer dan tinta, rata-rata 100% sudah berada di 18 kecamatan. Tapi blangko yang diterima kini masih 8.600-an, sehingga masih kurang banyak. Padahal butuh sekitar 700-an untuk mencetak KTP elektronik ini. ‘’Kabid Kependudukan sempat mengambil kekurangan ini di Jakarta, selain blangko juga mengambil sim card kurang, alat ini berfunsgi untuk mengisi data pemilik

KTP elektronik,’’ terang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sidoarjo, Drs Medi Yulianto Msi,’’ Senin ( 29/12) kemarin.

Medi berharap, mudah-mudahan program cetak KTP elektronik di daerah ini bisa terealisasi tahun 2015. Ia optimis bisa, karena itu akan diujikan tahun 2014 ini. Apalagi petugas di kecamatan yang mencetak juga sudah siap dan sudah mengikuti Bimtek. ‘’Tahun baru, program juga baru,harus lebih baik dari sebelumnya, tentu saja pelayanan diusahakan lebih cepat dan akurat,’’ kata Medi bersemangat.

Tapi tak lupa, program ini juga harus dibantu masyarakat. Data penduduk menurutnya harus tertib, seperti ijasah, surat nikah, KTP, KK

dan dokumen kependudukan lainnya. Ejaannya supaya sama, jangan sampai beda.

Sebab bila sampai terjadi akan menghambat proses pelayanan yang cepat dan tepat tadi, masalahnya ini produk hukum yang harus tepat tak cacat sedikit, bila terjadi akan jadi cacat hukum,dan tidak berlaku lagi.

Medi berharap, dengan dicetak sendiri oleh daerah, proses cetak KTP akan lebih cepat dan akurat. Ia menyampaikan data, hingga kini KTP elektronik yang belum selesai dicetak oleh pusat ada 641.113.

Sedangkan sudah selesai dicetak tapi rusak ada 7.476. Ini akan diperbaiki daerah dengan adanya pelimpahan kewenangan daerah cetak KTP sendiri.Q ali

Kab Mojokerto, Bhirawa Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf secara langsung memimpin acara pelantikan 998 bintara Polisi Wanita (Polwan) di Halaman Sekolah Polisi Negara (SPN) Mojokerto, Senin (29/12) kemarin. Seluruh Polwan yang lulus itu, bakal berdinas dan ditempatkan di Polsek asal daerah Polwan.

Mereka ditempatkan di Polsek untuk memperkuat unit perempuan dan perlindungan anak (PPA). ‘’Kita akan tempatkan mereka di Polsek-polsek terutama dari daerah asal mereka,’’ terang Kapolda usai pelantikan kemarin.

Dalam upacara pelantikan di halaman yang panas kemarin, sempat terjadi insien. Sedikitnya lima Polwan yang mengikuti upacara pelantikan pingsan. Namun insiden itu tak mengganggu prosesi pelantikan.

Menurut Kapolda,998 Polwan itu berasal 10 Kepolisian Daerah (Polda) yang telah mengikuti pendidikan di SPN selama tujuh bulan.

Dari Polda Jatim sebanyak 172 polwan kembali ke Polda Jatim sebanyak 101 Polwan, sisanya ditempatkan di Polda Kalimantan Timur sebanyak 23 Polwan, Polda Kalimantan Selatan sebanyak 13 Polwan dan Polda Sulawesi Tengah sebanyak 35 Polwan.

Dari Polda Kalimantan Barat sebanyak 128 Polwan, kembali ke Polda Kalimantan Barat sebanyak 75 Polwan dan Polda Kalimatan Tengah sebanyak 53 Polwan.

Dari Polda Kalimatan Selatan sebanyak 192 Polwan dan ditempatkan di Polda Kalimatan Selatan sebanyak 205 Polwan.

Dari Polda Kalimatan Tengah sebanyak 70 Polwan, semuanya ditempatkan di Polda Kalimatan Selatan sehingga total 135 Polwan.

Dari Polda Kalimatan Timur sebanyak 158 Polwan dan semuanya ditempatkan di Polda Kalimatan Timur sehingga total menjadi 181 Polwan.

Dari Polda Sumatra Utara sebanyak 129 Polwan, kembalu ke Polda Sumatra Utara sebanyak 126 Polwan dan tiga sisanya ke Polda Sulawesi Tengah. Dari Polda Sulawesi Tengah sebanyak 75 Polwan, semua kembali ke Polda Sulawesi Tengah sehingga total 132 Polwan.

Dari Polda Sulawesi Tenggara sebanyak 43 Polwan, semuanya kembali ke Polda Sulawesi Tenggara. Dari Polda Bali sebanyak 31 Polwan, ditempatkan di Polda Kalimatan Tengah sebanyak 12 Polwan dan ke Polda Sulawesi Tengah sebanyak 19 Polwan.

Dari 998 Polwan, peraih predikat siswi tertabah, siswi cendekia sekaligus siswi teladan diraih Sheren Septiani asal Polda Kalimatan Selatan. Sedangkan siswi trengginas diraih Virnayanti Sufatmi asal Polda Sulawesi Tengah. ‘’Ada 998 Polwan, penempatan dikembalikan ke wilayah asal dan beberapa Polda,’’ ungkap Kapolda lagi.Q kar

Polres Tangkap Jaringan Pemalsu BPKB dan STNK

rokim/bhirawa

Ketiga tersangka jaringan pemalsu BPKB dan STNK ditunjukkan kepada media dalam gelar perkara.

Gresik, Bhirawa Petugas Satreskrim Polres Gresik berhasil mengungkap jaringan pengguna BPKB dan STNK palsu. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti satu unit mobil yang diduga hasil kejahatan serta tiga tersangka.

Ketiga tersangka yang diamankan dan kini mendekam di tahanan adalah Suwarji (37), warga Panglungan, Kec Wonosalam, Jombang. Selan-

jutnya, Agus Iswanto (36), warga Desa Giriharjo, Kec Puhpelem, Kediri, dan Agus Junaidi (40), warga Klanting, Kec Tarik, Sidoarjo. Serta satu tersangka yang masih menjadi DPO. Kapolres Gresik, AKBP E Zulpan menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula saat anggotanya menerima informasi ada transaksi mobil hasil kejahatan di Driyorejo dan hasil pengembangan ter-

nyata juga mendapatkan jaringan pembuat STNK palsu.

Ada dugaan jaringan pembuat STNK palsu ini merupakan jaringan lama, sebab tindak kejahatannya (pemalsuan) meliputi antar kota dan antar provinsi. Indikasinya, mobil yang dikenakan merupakan hasil kejahatan. Karena laporan yang masuk, mobil hasil kejahatan dijual dengan harga Rp60 juta dengan menggunakan STNK palsu. Q kim

Memalukan Partai, DPP Nasdem PAW Anggota Dewan Perempuannya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggit Krekating Galih, seorang anggota dewan wanita dari anggota DPRD Kab Mojokerto. DPP secara resmi mengumumkan PAW Anggit dihadapan kader dan eleman masyarakat di Kantor DPD Nasdem Kab Mojokerto di Jl Raya Gayaman, Kec Mojoanyar, Kab Mojokerto.

DPP beralasan, Anggit telah mencederai citra partai akibat dugaan melakukan suatu tindakan yang melanggar etika partai dan organisasi. Surat instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem perihal PAW Anggit secara resmi dibacakan Wakil Ketua DPD Nasdem, Anton Fathurrahman. Didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Choirunisa, serta pimpinan dan pengurus partai. ‘’Saudari Anggit telah melakukan tindakan yang melanggar etika partai dan organisasi. Sehingga perbuatan itu mencemarkan nama baik partai,’’ ungkap Anton.

Ketua DPD Nasdem, Dr Rosyid Sulaiman yang juga suami Anggit tak tampak dalam pengumuman PAW. Direktur RSI Sakinah ini dikabarkan sedang berhalangan

hadir karena alasan berada di luar kota. Anton menjelaskan, keputusan PAW yang dibacakan berdasarkan surat instruksi DPP Nasdem Nomor 572/ND-DPP/ XII/2014, perihal PAW anggota DPRD Kab Mojokerto, Anggit Krekating Galih, asal Partai Nasdem. Dalam surat tertanggal 18 Desember 2014 itu, kata Anton, secara resmi ditandatangi Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella.

Anton menjelaskan, perbuatan tercela Anggit selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kab Mojokerto periode 2014-2019 dinilai bertentangan dengan nilai-nilai luhur partai.

Menurutnya, setiap kader maupun pengurus berkewajiban untuk menjaga, mempertahan-

kan dan menghormati nilai-nilai perjuangan partai. ’’Yang bersangkutan melakukan perbuatan tak terhormat dan dapat merusak nama baik partai,’’ tambahnya.

Tak hanya itu. DPP juga memerintahkan DPD agar segera menindaklanjuti instruksi dengan mengusulkan proses PAW. Melalui mekanisme pengusulan kepada dewan sesuai yang tertuang dalam tata tertib (tatib) DPRD. ’’Secepatnya partai mengusulkan PAW kepada DPRD. Malah kami dapat informasi surat itu sudah ada di meja BK (Badan Kehormatan),’’ tegasnya.

Sementara disinggung siapa yang bakal menggantikan posisi Anggit, Anton enggan untuk merinci. Menurutnya, setelah diusulkan, tahapan selanjutnya sudah menjadi kewenangan DPRD bersama KPU Kab Mojokerto. Untuk memutuskan nama pengganti Anggit dari Partai Nasdem dan penjadwalan pelaksanaan PAW yang keputusannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). ’’Siapa yang duduk (pengganti) itu

diatur dalam PKPU, kalau DPD tak tahu. Yang tahu adalah DPRD dan KPU,’’ tandasnya.

Disebut-sebut, calon pengganti Anggit adalah M Zaimul Akhroru Rizki. Zaimul merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kab Mojokerto asal Nasdem yang sama-sama mencalonkan diri melalui daerah pemilihan 5 (Jetis, Gedeg, Kemlagi dan Dawarblandong) bersama Anggit, pada Pileg April lalu. Sosok Zaimul sebagai peraih suara kedua di bawah Anggit didapil itu diketahui adalah putra Wabup Choirunisa.

Ketua Dewan Pertimbangan DPD Nasdem Kab Mojokerto, Choirunisa menyatakan, keputusan DPP menerbitkan surat instruksi PAW diyakini sudah melalui mekanisme dan aturan partai. Seperti menerjunkan tim investigasi ke bawah pasca mencuatnya pemberitaan di media massa terkait kasus yang membelit Anggit. ’’Soal PAW memang urusan DPP, bukan kewenangan DPD,’’ tegasnya.

Dalam kesempatan ini juga dibuka tanya jawab. Sholeh, ang-

kariyadi/bhirawa

Wakil Ketua DPD Nasdem Kab Mojokerto, Anton Fathurrahman menunjukkan surat instruksi PAW di Kantor DPD Nasdem. gota DPRD asal Partai Nasdem sempat menanyakan perihal tahapan dan mekanisme sebelum partai menerbitkan surta instruksi PAW. Anggota BK ini menyinggung soal alat bukti dan pembuktian Anggit yang sebelumnya dikabarkan tengah melakukan tindakan tercela dengan anggota dewan lainnya. ’’Apakah partai sudah cukup kuat alat bukti, sehingga ada keputusan PAW. Apa tak

melalui klarifikasi dulu, menanyakan kebenarannya seperti apa?’’ paparnya.

Mendengar pertanyaan itu, Nisa yang berada di depannya sontak menanyakan balik kepada Sholeh. ’’Malah sebaliknya, kami perlu menanyakan pada Pak Sholeh, sebagai sesama anggota dewan.

Lebih tahu daripada kami, karena sama-sama anggota dewan dan satu fraksi,’’ pungkas Nisa.Q kar.min

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Ribuan Pendaki Rayakan Tahun Baru di Puncak Semeru Lumajang, Bhirawa Puncak gunung Semeru yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang ternyata menjadi salah satu tujuan favorit untuk merayakan pergantian tahun. Terbukti, dari data pada Kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), gelombang pendaki yang berdatangan dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Termasuk pendaki mancanegara sudah memenuhi jalur pendakian Gunung Semeru. ‘’Sepekan menjelang pergantian tahun, para pendaki dari berbagai daerah termasuk mancanegara mulai berdatangan ke Semeru,’’ kata DR Ir Ayu Dewi Utari, Msi, Kepala Balai Besar TNBTS. Para pendaki ini, ada yang langsung datang ke Pos awal pendakian di Pos Resort Ranu Pane. Ada pula yang booking antrian pendakian melalui online. ‘’Sesuai data mulai hari ini, rata-rata 500 pendaki perhari sudah datang mendaftar pendakian di Pos Resort Ranu Pane,’’ jelasnya.

Ini data situasional yang terus akan bertambah. Banyaknya pendaki yang antre untuk menyusuri jalur pendakian Gunung Semeru ini, disebutkan Ayu Dewi Utari, sudah penuh hingga Januari mendatang.

Untuk itu, lanjut Ayu Dewi, pihaknya mengatur jadwal pendakian ini, agar jalur pendakian tidak penuh yang bisa berdampak gangguan ekosistem, sampah dan kerusakan jalur itu sendiri. ‘’Kuotanya akan dibatasi 1.000 pendaki yang bisa naik ke Semeru setiap harinya,’’ ungkapnya.Q yat

Anggota BPD Serahkan Dokumen Pemotongan PSKS Sampang, Bhirawa Pasca laporan ke Kejaksaan negeri Sampang terkait dugaan penyelewengan bantuan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS), di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Sampang Madura Jawa Timur, Anggota badan permusyawaratan desa (BPD ) mewakili warga menyerahkan dokumen dugaan pemotongan PSKS ke Kejaksaan Negeri Sampang, Senin 29/12.

H. Ali Rizal, salah satu anggota BPD Desa Torjunan saat ditemui di kantor Kejaksaan negeri Sampang, menjelaskan, sudah seminggu lalu perwakilan BPD bersama warga melaporkan pemotongan bantuan PSKS ke kejaksaan negeri Sampang, namun saat ini pihaknya sebagai perwakilan warga menyerahkan beberapa dokumen pemotongan bantuan PSKS ke kejaksaan negeri Sampang ke Kasi pidana khusus (Pidsus).

“Adapun beberapa dokumen yang kami serahkan seperti surat pernyataan warga yang keberatan atas pemotongan bantuan PSKS yang dilakukan oleh kepala Desa setempat, mestinya warga penerima mendapatkan Rp 400.000 setiap orang, namun dengan alasan pemerataan mendapatkan Rp 200.000, selain itu warga yang menandatangai sebanyak 24 orang setiap saat jika dibutuhkan kejaksaan siap dimintai keterangan sebagai saksi,” jelasnya.Q lis

Jalur Perintis Bakal Kosong di Minggu Pertama 2015 Sumenep, Bhirawa Kontrak trayek kapal yang melayani jalur perintis di Kabupaten Sumenep seperti Masalembu, Kangean dan Sapeken berahir 31 Desember 2014. Akibatnya, di awal Januari 2015 bakal terjadi kekosongan kapal dijalur keperintisan itu, sebab hingga saat ini proses lelang belum selesai.

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, M. Choyroni Argoto mengatakan, jika hingga saat proses lelang belum selesai, dipastikan minggu kedua bulan Januari 2015 baru akan ada pelayaran di jalur perintis itu. Sehingga. Di minggu pertama akan ada kekosongan. "Prediksi kami, jika sampai sekarang proses lelangnya belum selesai, jadi akan ada kekosongan pelayaran diawal Januari," kata Argoto, Senin (29/12).

Menurut Argoto, dua pihak terkait yang merupakan operator kapal yang melayani jalur perintis di Sumenep sama-sama dalam proses lelang, yakni kapal perintis Amukti Palapa yang ber ber home base di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan kapal perintis Sabuk Nusantara yang ber homebase di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. "Ini kalau tidak terjadi tender pulang, kalau terjadi tender ulang ya bisa-bisa sampai minggu ketiga di bulan Januari baru ada pelayaran," tegasnya.Q sul

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

Jelang Pergantian Tahun, Polres Razia Motor Knalpot Brong Di Kota Kediri, Pengguna Motor Tersebut Akan Ditindak Tuban, Bhirawa Jajaran kepolisian resort (Poleres) Tuban dari Satuan Unit Lantas dua hari terakhir melakukan razia pada para pengguna kendaran roda dua yang menggunakan knalpot Brong menjelang pergantian tahun yang tinggal satu hari lagi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konvoi dan arak-arakan sepeda motor dengan knalpot Brong pada malam tahun baru 2015 yang akan datang.

Dalam razia yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan sejumlah kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpol brong. Kendaraan yang tertangkap dalam razia tersebut langsung diangkut dan diamankan di Mapolres Tuban. "Kita tidak mau tahu, setiappelangaran pasti akan kita tindak. Sudah banyak sepeda motor yang pakai kenalpot brong kita amankan," kata AKP Muhammad Fakih, Kasat Lantas Polres Tuban.

Kasat Lantas Polres Tuban ini juga menjelaskna kalau razia kendaraan bermotor tersebut telah dilakukan oleh petugas sejak dimulainya Operasi Lilin 2014 beberapa hari lalu.

Adapun razia digelar di beberapa titik ruas jalan raya yang disinyalir sering digunakan pa-

ra pelanggar lalu lintas melintas. "Razia kita lakukan secara rutin, termasuk di wilayah perbatasan masuk kota. Jangan sampai saat malam tahun baru ada konvoi sepeda motor dengan knalpot brong yang justru menganggu," lanjut Kasat Lantas.

Guna mengantisipasi pelangaran Lalin, selian gencar melakukan razia, petugas juga telah melakukan pemasangan Baner yang berisikan himbuan untuk pengendara motor melakukan konvoi dan arak-arakan saat malam tahun baru. Baner tersebut telah di pasang di sejumlah titik ruas jalan dan juga gang kecil.

"Kita mengimbau para warga masyarakat untuk tidak melakukan konvoi terutama dengan menggunakan sepeda motor knalpot brong. Kalau itu

masih kita temukan akan kita tidak tegas," pungkas Kata AKP Muhammad Fakih, Kasat Lantas Polres Tuban.

Terjunkan 600 Personel Polresta Kediri menghimbau masyarakat dalam perayaan malam tahun baru untuk tidak melakukan konvoi dengan menggunakan motor berkenalpot brong, apalagi tidak menggunakan peralatan berkendaraan yang komplit. Jika tidak, jajaran petugas lalu lintas Polresta Kediri tidak akan segansegan menindak atau menilang bagi pengendara yang tidak memenuhi syarat kendaraannya atau surat-suratnya.

Dikatakan Kapolresta Kediri AKBP Budhi Herdi, sebenarnya penindakan ini tidak hanya akan dilakukan pada malam tahun baru saja, menurutnya hal ini dilakukan sejak diberlakukannya operasi lilin 2015 bebrapa waktu lalu. "Pada malam tahun baru jika ada motor tak sesuai spek tetap akan ditindak, ini diberlakukan sejak diberlakukanya operasi lilin beberapa waktu lalu," kata Kapolresta.

Terpisah, Kasubag Humas Polresta Kediri AKP Anwar Iskandar mengatakan, untuk mengamankan malam tahun

khoirul huda/bhirawa

AKP Muhammad Fakih, Kasat Lantas Polres Tuban saat menunjukkan sejumlah kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot brong yang sudah diamankan oleh petugas. baru 2015 , Polresta kediri menerjunkan 600 personel.

"Personel tersebut gabungan dari TNI-Polri, serta jajajaran pemerintahan, mereka nantinya akan bersiaga di beberapa titik-titik kota," kata Kasubag Humas AKP Anwar.

Dia berharap pada malam tahun baru agar masyarakat, khususnya bagi pemuda untuk

mampu mengendalikan diri dalam merayakan malam tahun baru dan menjaga ketertiban dalam berlalu lintas.

"Dan kami meminta agar masyarakat juga melaporkan jika dalam kegiatan perayaan tahun baru melihat hal-hal yang mencurigakan dan kegiatankegiatan yang sifatnya provokasi," tandasnya.Q hud,van

Ratusan Pendemo Dukung Fuad Amin

achmad basir/bhirawa

Antrean mengular baik dari kalangan rekanan yang membuat kantor kasda setempat berjubel-jubel, Senin (29/12).

Jelang Tutup Tahun, Rekanan Padati Kantor Kasda Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Setelah libur cuti bersama selama dua hari pada hari Kamis sampai Jumat dilanjutkan libur Sabtu-Minggu dan menjelang tutup tahun 2014, puluhan masyarakat berbondongbondong mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di lingkup Pemkab Bojonegoro. Sebab takut tak bisa cair dana proyek tersebut, Senin (29/12).

Pantauan Bhirawa di lapangan menyebutkan menumpuknya masyarakat yang datang berasal dari kalangan rekanan tersebut, berlangsung yang membuat kantor di lantai satu di lingkup kantor pemkab setempat, ramai tidak seperti hari-hari biasanya.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan berkas proses pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan dari dinas terkait kepada kantor kas daerah (kasda) sudah sejauh mana prosesnya. Dan selain itu menanyakan surat perintah pencairan dana (SP2D) proyek. Sementara bagi pemohon yang tidak menerima SPM nya, tidak akan bisa mencairkan dana proyek walaupun dalam pembangunan yang sudah terselesaikan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti mengakui beberapa hari ini, terjadi ledakan pengunjung yang mengurus pencairan dana proyek tersebut. “Sekarang diperkirakan tinggal 356 SPM yang belum diambil.

Untuk pengambilan SPM hingga atau pemasukan SP2D ke kasda terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Desember atau pada jam kerja. Jika tidak diambil pada jatuh tempo uang tersebut tidak bisa dicairkan,” jelas Ibnu kepada Bhirawa di ruang kerjanya.

Jelas Ibnu, SPM yang belum diambil ke kantor kami diantaranya Dinas Pendidikan.

“Berkas yang sudah dikirim dikembalikan lagi, rata-rata kurang lengkapnya admitrasi,” ujarnya.

Ibnu Soeyuti menambahkan, anggaran dana belanja tahun ini senilai Rp 2,7 triliun yang baru diserap terhitung tanggal 24 Desember sebesar Rp 2,2 trilun. Sehingga anggaran tersebut sekarang tinggal kisaran Rp 421 miliar lebih yang belum terserap.

“Saya optimis tahun ini bisa terserap semuanya,” tuturnya.Q bas

Bangkalan, Bhirawa Ribuan pendemo yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Ra Fuad (Gempur), menggelar aksi ke kantor DPRD Bangkalan, Senin (29/12). Dalam aksinya mereka menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendahulukan praduga tak bersalah terhadap kasus yang membelit Fuad Amin.

Mereka menilai bahwa kasus yang membelit Ra Fuad (panggilan akrab Fuad Amin) adalah akibat dari jebakan elit politik. Karena, bagaimanapun Ra Fuad adalah guru masyarakat Bangkalan. Berkat kepemimpinannya pembangunan di kabupaten Bangkalan bisa berkembang pesat.

Selain itu, pemerintahan berjalan aman dan kondusif.

"Bagaimana pun, Ra Fuad berjasa dalam pembangunan di Bangkalan, selama beliau menjadi bupati Bangkalan selama 10 tahun," ujar korlap aksi Muskib Abbdullah Abbas.

Abbas juga meminta agar KPK tidak hanya mengkambinghitamkan Ra Fuad.

KPK diharapkan juga harus memeriksa kebobrokan di Pertamina selaku pengelola tunggal Migas di negeri ini.

"Kami mendukung KPK, na-

mun jangan tebang pilih.

Semua harus transparan, jangan sampai ditunggangi kepentingan politik, dan menguntungkan golongan tertentu," ungkapnya.

Sebab bagaimanapun Ra Fuad sangat berjasa dalam pembangunan di Bangkalan.

Sehingga jangan kejelekannya saja yang dibaca. Namun kebaikannya juga bisa dijadikan pertimbangan bagi para penegak hukum.

"Jadi banyak segi positifnya, jangan hanya kejelakannya yang diblow up," imbuhnya.

Sementara itu, aksi ribuan massa yang mengatasnamakan Gempur ini membuat jalan Soekarno-Hatta lumpuh total selama dua jam. Sebab, ratusan massa yang melakukan long march menutup ruas jalan dua arah. Aksi tersebut mendapatkan pengamanan 120 aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman, di hadapan pengunjuk rasa menyatakan mendukung aksi para pendemo. "Yang kehilangan bukan masyarakat, namun anggota dewan juga merasa kehilangan tapi kita serahkan semuanya ke KPK, dan berharap proses hukum yang menjerat Fuad Amin cepat selesain," ujarnya.Q mb6

mb6/bhirawa

Ribuan pendemo dukung Fuad Amin.

Curat Naik, Tipikor Stagnan, dan Laka Lantas Menurun Polres Situbondo Rilis Kasus Sepanjang 2014 Seluruh jajaran Satuan Polres Situbondo dibawah komando Kapolres Hadi Utomo, menggelar press release, di ruang utama lantai II, Mapolres Situbondo, siang kemarin (29/12). Dengan didampingi Waka Polres, Hadi Utomo memaparkan satu persatu seluruh kasus yang ditangani Polres Situbondo. Kapolres Hadi Utomo juga menjelaskan beberapa kasus menonjol dan kasus yang mengalami penurunan sepanjang tahun 2014.

sawawi/bhirawa

Kapolres Hadi Utomo bersama Waka saat menunjukkan hasil sitaan miras, uang palsu dan BB kasus lain sepanjang 2014, di ruang lantai II Mapolres Situbondo, kemarin.

Menurut Kapolres, jumlah tindak pidana tahun 2013 berkisar 1.464 kasus. Sedangkan untuk tahun 2014. Kata Kapolres, hanya berjumlah 1.251 kasus. Sedangkan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan sebanyak 1.059 (tahun 2013) dan 837 kasus selama 2014. “Jika diprosentase ada 74,31 persen pada tahu 2013 dan 70 persen untuk kasus 2014. Ar-

tinya jumlah tindak pidana ada penurunan sebesar 213 kasus atau setara 14,5 persen,” tegas Kapolres Hadi Utomo.

Dari hasil analisa dan evaluasi (anev) kasus yang menonjol, kasus pencurian dengan pemberatan (curat) mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang hanya 154 dan tahun 2014 berjumlah 167 kasus. Sementara itu, kata Ka-

polres, kasus pembunuhan tahun 2014 nihil dan untuk sebelumnya tahun 2013 hanya terjadi satu kasus. ”Untuk kasus penanganan korupsi hingga saat ini hanya 5 kasus yang sudah ada tersangkanya. Saya minta tahun depan harus naik jumlah penanganannya,” tegas Kapolres.

Kasus lain yang menjadi atensi Kapolres Hadi Utomo sepanjang tahun 2014 di antaranya pencurian dengan pemberatan (curat) 167 kasus; penganiayaan berat (anirat) 126 kasus; pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 31 kasus; narkoba 28 kasus; judi 22 kasus; curas 18 kasus, curkayu 13 kasus dan biota laut 1 kasus.

“Khusus angka kasus narkoba mengalami penurunan dari tahun 2013, yang berjumlah 39 dan

tahun 2014 ini hanya berjumlah 28 kasus. Jadi ada penurunan 11 kasus atau setara 0,28 persen,” papar Kapolres.

Justeru yang unik, lanjut Kapolres, meski Kabupaten Situbondo memiliki luas terpanjang pantura, angka laka lantas tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2013 lalu angka kecelakaan lalu lintas berjumlah 489 kasus. Sedangkan laka lantas tahun 2014 hanya berjumlah 416 kasus.

“Jumlah meninggal dunia (MD) tahun ini sebanyak 93, korban luka berat 105 orang dan korban luka ringan sebanyak 579. Jumlah kecelakaan yang mengakibatkan korban MD naik 52 orang atau setara 126,8 persen,” pungkas Hadi Utomo.Q awi

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

Penetapan APBD 2015 Molor, Bupati dan Dewan Bakal Tak Terima Gaji Kabupaten Blitar, Bhirawa Jika penetapan APBD tahun anggaran 2015 molor, dipastikan Kepala Daerah dan DPRD terancam tidak menerima gaji. Kebijakan itu sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 903/6865/SJ tentang Percepatan Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Kepala Daerah dan DPRD yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

Informasi itu dibenarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Marhenis Urip Widodo, sehingga pasca alat kelengkapan Dewan terbentuk Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar secara maraton melakukan pembahasan RAPBD 2015.

“Sehingga pada pertengahan Desember 2015 RAPBD 2015 sudah ditetapkan dan selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi,” kata Marhenis Urip Widodo.

Lanjut Marhenis Urip Widodo, pada minggu ke 4 bulan Desember hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur sudah turun sehingga setelah melalui pembahasan oleh DPRD Kabupaten Blitar pada Rabu 24 Desember 2014 telah ditetapkan. “Kami bersyukur Kabupaten Blitar terhindar dari sanksi tersebut, sehingga kedepan akan lebih tertib dan lebih baik lagi,” ujarnya.

Secara terpisah Bupati Blitar, Herry Noegroho, SE, MH membenarkan jika ada surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri terkait dengan adanya percepatan pembahasan RAPBD 2015.

Sehingga Tim anggaran Ekskutif dan Badan Anggaran Legislatif berusaha semaksimal mungkin agar penetapan APBD 2015 tidak molor.Q htn

JAWA TIMUR

Jadwal Penerbangan Jember-Surabaya PP Ditambah Jember, Bhirawa Di tengah hilangnya pesawat AirAsia dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura, Pemkab Jember meresmikan penambahan jadual frekuensi penerbangan Garuda Indonesia Jurusan Jember Surabaya menjadi dua kali sehari pada harihari tertentu.

“Pada Tahun 2015, penerbangan garuda akan ditingkatkan menjadi dua kali penerbangan sehari. Ini merupakan berkah bagi Pemkab Jember untuk selalu menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang,” kata Wakil Bupati Jember Kusen Andalas, di sela acara persemian Penambahan frekuensi Penerbangan dan Angkutan Pemadu Moda di pantai Papuma, Senin (29/12).

Menurut Kusen, berbagai prestasi yang telah berhasil diraih ini tentunya menjadi pemicu bagi Pemkab jember untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Terkait hal itu, Kusen mengingatkan kepada seluruh

pihak yang terkait untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kita belajar dari sejarah, bahwa pelayanan itu penting. Tidak hanya harus ada dan tidaknya sarana transportasi. Tetapi juga bagaimana sarana transporetasi itu dapat melayani konsumennya,” papar Kusen.

Dalam kesempatan itu Kusen meminta seluruh masyarakat Jember untuk dapat memanfaatkan dan menjaga berbagai sarana transportasi yang ada itu. Hal ini dimaksudkan agar sarana transportasi itu dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemkab Jember Isman Sutomo mengatakan bahwa pada acara kali ini, selain meresmikan Penambahan frekuensi penerbangan, Pemkab Jember juga meresmikan beroperasinya armada taksi baru.

Pasalnya, armada taksi yang telah beroperasi sejak tahun 2004 ditengarai sudah tidak laik jalan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan operator taksi yang bersangkutan untuk mengganti 30 armada taksi yang ada.

Armada taksi yang baru ada dua jenis, yakni jenis sedan dan MPV,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga juga telah menjalin kerjasama dengan Perum Damri untuk menyediakan sarana transportasi pemadu moda. Dishub Jember mendapat bantuan dua kendaraan pemadu moda, dengan trayek Terminal Tawang Alun, Stasiun KA, dan Lapangan Terbang Notoha-

dinegoro.

Pemkab Jember juga mendapat bantuan dua unit kendaran bus untuk menuju kawasan wisata. Kendaraan perintis ini nantinya akan beroperasi dari terminal Tawang Alun menuju Pantai Papuma dan Pantai Bandealit. “Namun kendaraan ini hanya akan mengambil penumpang di terminal, dan tidak mengangkut penumpang di jalan.

Sehingga operasionalnya tidak akan bersinggungan dengan MPU,” kata Isman.

Secara terpisah Finance Manager Garuda Jember Nur Aditya mengatakan bahwa Garuda Indonesia akan menambahakan frekuensi penerbangan Surabaya Jember Pulang Pergi, mulai 31 Maret 2015. “Kami sudah mendapat konfirmasi dari kantor pusat bahwa garuda akan menambah jadual penerbangan mulai 31 Maret 2015 menjadi 10 kali penerbangan seminggu,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini Ga-

ruda Indonesia hanya melayani perbangan Surabaya Jember tujuh kali seminggu.

Sedangkan pada 31 Maret 2015 mendatang, Garuda Indonesia akan menambah satu kali penerbangan pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu, pada pukul 14.00. WIB. Aditya mengatakan penambahan jadual penerbangan Garuda Indonesia di Jember merupakan hasil dari kajian yang cukup panjang. Terlebih jumlah penumpang dari dan menuju Jember juga cukup besar. “Rata Seat Occupancy menbcapai sekitar 75 persen,” ujarnya.

Untuk meningkatkan pelayanan, lanjut Aditya, pihaknya berharap Pemkab Jember dapat menambah kelengkapan bandara, yakni lampu penanda di sepanjang lintasan bandara. “Semakin lengkapnya fasilitas keselamatan di Bandara maka kemungkinan terjadinya penundaan akan semakin kecil,” paparnya.Q efi

Sampah Membeludak, Buka Pengaduan Kebersihan

Tersangka Korupsi BWR Terancam 20 Tahun Penjara Batu, Bhirawa Pemberantasan kasus dugaan korupsi uang APBD di PT Batu Wisata Resources (BWR) kini memasuki proses penuntutan di Kejaksaan Negeri (kejari) Batu. Dalam proses ini, tersangka Dwi Martono Arlianto alias Anton dijerat dengan dua pasal pada UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Akibatnya, anton terancam dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun.

“Setelah menjalani proses penyidikan, kini kasus dugaan korupsi yang dilakukan Anton dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk memasuki proses penuntutan. Dan setelah proses ini, kasus ini sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan,” ujar Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari, Jendra Firdaus, Senin (29/12).

Dari hasil penyidikan dan pengumpulan barang bukti, maka tersangka Anton dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999. Dalam pasal 2 ayat 1 tersebut, tersangka dituduh melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara. Akibatnya, tersangka bisa diancam dengan pidana penjara selama 4- 20 tahun atau denda paling banyak 1 miliar Rupiah.

Saat ini, kata Jendra, tim jaksa penuntut umum tengah menyusun surat dakwaan untuk Anton. Ditargetkan, pada minggu pertama bulan Januari 2015, penyusunan surat dakwaan tersebut sudah bisa kelar. “Dan diperkirakan pada tanggal 8 Januari 2015, kasus dugaan korupsi di BWR dengan tersangka Anton sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan,” tambah Jendra.Q nas

7

Banjir yang menerjang Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

cyn/Bhirawa

Malang Selatan Diguyur Hujan, Puluhan Rumah Terendam Banjir Kab Malang, Bhirawa Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Malang Selatan sejak Minggu (28/12) sore hingga Senin (29/12) dini hari kemarin, menyebabkan banjir di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Sementara, akibat banjir tersebut, 36 rumah warga terendam air, namun dalam kejadian itu tidak membawa korban jiwa.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Bagyo Setiono, Senin (29/ 12), kepada Bhirawa mengatakan, banjir yang merendam 36 rumah warga yakni di Dusun Palung dan Dusun Rowo Terate, Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, kabupaten setempat.

Banjir yang meredam rumah warga tersebut setinggi lutut orang dewasa. Namun, saat ini air yang menggenangi beberapa rumah warga sudah surut. “Setiap musim penghujan di wilayah Desa Sitiarjo sebagai daerah langganan banjir,” jelasnya.

Menurut dia, banjir yang menerjang Desa Sitiarjo salah satunya disebabkan air Sungai Mbambang meluap, karena sungai tersebut tidak mampu menampung air hujan. Sehingga masyarakat setempat setiap masuk pada musim penghujan seperti sekarang ini sudah tahu cara dalam mengantisipasi banjir, dan mereka sudah siap jika sewaktu-waktu banjir

datang. Dengan kejadian banjir itu, maka BPBD sebelumnya sudah mempersiapkan tenaga dan logistik untuk membantu warga.

“Kami sudah mengirimkan bantuan logistik berupa sembako, serta pihaknya juga membuka dapur umum. Karena saat ini masyarakat Desa Sitiarjo masih merayakan Natal, dan masyarakat desa tersebut sebagai kampung Nasrani,” papar Bagyo.

Secara terpisah, Kepala Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang Lispianto membenarkan, jika wilayah desanya pada Senin (29/12) dini hari terendam banjir. Sehingga terdapat 36 rumah warga terendam banjir hingga mencapai lutut orang dewasa. “Desa kami ini memang setiap tahun sebagai langganan banjir, karena wilayah Desa Sitiarjo letaknya dibawah jika dibandingkan dengan desa yang lainnya,” terangnya.

Sedangkan, lanjur dia, ada tiga dusun yang menjadi langganan banjir, dan bahkan pernah puluhan rumah warga itu tenggelam akibat banjir, yakni Dusun Krajan, Rowo Terate, dan Palung. Namun, dengan seringnya dusun tersebut selalu sebagai langgan banjir, maka warga setempat kini sudah bisa melakukan antisipasi terkait terjangan banjir. Selain itu, meski selalu menjadi langganan banjir, tapi warga tetap tidak mau direlokasi ke wilayah yang lebih aman.Q cyn

Kota Batu, Bhirawa Membludaknya pertambahan sampah tiap tahun membuat petugas kebersihan Kota Batu kewalahan.

Untuk mengantisipasi jangan sampai wilayah kota wisata Batu terlihat kotor, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) membuat Layanan Pengaduan Kebersihan. Masyarakat bisa langsung menyampaikan pengaduan melalui pin BB 5299B1F atau via telp/WA 089607147955.

Kabid Kebersihan pada Dinas CKTR Arif R Adyasana menjelaskan pertumbuhan sampah pertahun rata-rata 15 persen. Saat ini volume sampah di Kota Batu mencapai 80 ton perhari. Jumlah itu bisa bertambah sekitar 10 persen perhari saat week end dan liburan panjang. "Khusus liburan panjang, seperti liburan Natal dan Tahun Baru saat ini, kenaikan volume sampah sekitar 10 persen, yaitu antara 7 hingga 10 ton perhari," tegas Arif.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada ruang publik yang kotor atau ada sampah yang belum terangkut, masyarakat bisa mengadukan hal itu melalui BBM, SMS dan WA ke nomor-nomor tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, untuk meningkatkan pelayanan, pihaknya juga memberlakukan sistem piket.

Pengangkutan sampah tidak hanya dilakukan pagi dan siang, namun juga malam hari. "Saat liburan panjang, jalur menuju TPA Tlekung sering macet, makanya kita juga melakukan pengangkut-

an sampah malam hari hingga jam 11 malam," tuturnya.

Pengangkutan malam hari juga dilakukan untuk pembersihan sampah di seputaran Alun-alun karena banyak wisatawan yang masih kurang sadar akan kebersihan. "Saya menemui sendiri, wisatawan membuang sampah seenaknya di jalan, baik saat jalan kaki maupun naik kendaraan. Sehingga petugas kebersihan juga kita siagakan malam untuk menyapu di seputaran Alunalun dan jalan-jalan utama," tukasnya.

Saat ini jumlah penyapu yang direkrut secara outsourcing berjumlah 80 orang, sedangkan petugas pengangkut sebanyak 25 orang.

Sedangkan kendaraan operasional sebanyak 7 dumptruck dan 7 truk amprol untuk menarik kontainer, serta 4 sepeda dorkas. Dia juga mengaku baru bisa mengoperasikan 15 kontainer karena 10 kontainer lainnya masih dalam tahap perbaikan.

Diakui, tidak semua pengelolaan sampah ditangani Dinas CKTR, sebab ada sejumlah desa yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, seperti di desa Pandanrejo kecamatan Bumiaji. Sampah di desa tersebut dikelola sendiri oleh pihak desa untuk diolah menjadi pupuk organik. "Untuk desa Pandanrejo, kita bantu tong sampah, truck sampah, mesin pencacah dan hanggar TPS. Kalau overload, maka kita juga siap bantu mengangkut ke TPA," terang Arif.Q sup

supriyanto/bhirawa

Kabid Kebersihan DCKTR Arif R Adyasana memanggil Petugas pengangkut sampah untuk menindaklanjuti pengaduan.

Puluhan Pedagang THD Wadul ke DPRD Minta Kejelasan Nasib Sebanyak 40 orang massa yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Taman Hijau Demangan (THD) Kota Madiun dengan didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) ngluruk ke gedung DPRD Kota Madiun, Senin (29/12).

sudarno/bhirawa

Perwakilan pedagang THD di Kota Madiun saat dialog keluh kesahnya pedagang di hadapan anggota DPRD Kota Madiun. Dialog dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd didampingi Wakil Ketua dan para anaggota DPRD Kota Madiun lainnya di ruang rapat gedung DPRD setempat, Senin siang (29/12).

Kedatangan mereka ke 'markas' LSM WKR, untuk mengadukan nasib mereka sebagai pedagang kecil yang selama ini mengaku menjadi 'sapi perah' pengelola THD yang berada di depan Mapolres Madiun (baca Bhirawa Rabu 24/12).

Di gedung DPRD Kota Madiun dengan diwakili beberapa orang pedagang THD itu mengadakan dialog dengan anggota DPRD Kota Madiun yang dipimpin oleh Drs. Istono, M.Pd, Ketua DPRD Kota Madiun, Wakil Ketua DPRD yaitu Didik Yulianto dan Sukoyo bersama anggota DPRD lainnya.

Menurut Koordinator Paguyuban Pedagang THD, Ima Yuliana yang juga sebagai jual mainan di THD, selama ini pedagang kecil maupun yang menyewakan sara-

na bermain untuk anak-anak, dikenakan pungutan oleh pengelola yang mencekik leher.

"Bayangkan, kita baru masuk ke lokasi THD, sudah dipungut Rp5 ribu. Kemudian ada lagi tarikan untuk lampu Rp2 ribu. Bagi yang menyewakan sarana mainan untuk anak-anak, per unitnya ditarik Rp2 ribu," kata Ima Yuliana, mengutarakan uneg-unegnya kepada anggota DPRD Kota Madiun, Senin (29/12).

Masih menurut Ima, bagi yang berjualan menggunakan tenda, tiap bulan juga dikenakan pungutan antara Rp250 ribu-Rp400 ribu.

Namun tiap hari masih dipungut sebesar Rp7 ribu. Sedangkan yang menggunakan air, tiap bulan dikenakan pungutan sebesar Rp15 ribu.

"Terus terang kami keberatan atas banyaknya jenis pungutan yang diterapkan oleh pihak Sendang Biru selaku pengelola. Bagaimana tidak, kita masuk terus hujan dan tidak jadi jualan, tetap ditarik Rp5 ribu. Nenek-nenek jualan keliling bawa bakul saja, juga ditarik Rp5 ribu, kan kasihan. Toilet untuk fasilitas umum, juga disewakan oleh pengelola," tambah Ima. Karena itu, Paguyuban Pedagang THD berharap, ke depannya ada solusi antara pengelola dengan para pedagang. "Kami berharap, pengelola adalah mitra. Bukan justru memberatkan kami selaku pedagang kecil,"ungkap Ima berharap.

Dulu lanjut Ima, sebelum THD dikelola pengelola pihak swasta, nasib pedagang di THD tidak seperti sekarang ini pedagang semakin resah adanya pungutan berbagai macam yang dinilai memberatkan peda pedagang di THD. “Untuk itu, kami berharap pengelolaan THD ditangani sendiri oleh Pemkot Madiun seperti

di Pasara Joyo, sehingga pedagangnya seperti kami ini tidak banyak pungutan seperti yang terjadi di THD selama ini. Sekali lagi kami mohon perhatian dari para anggota dewan yang terhormat (anggota DPRD Kota Madiun. Red),” papar Ima berharap.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd menyatakan, kalau keluhan para pedagang di THD yang disampaikan ke anggota DPRD Kota Madiun sementara diperhatikan dan ditampung. Dalam hal ini, pihak DPRD Kota Madiun akan memanggil pengelola THD untuk mengadakan korfirmasi perihal sebagaimana yang dikeluhkan para pedagang THD kepada anggota DPRD tersebut.

Setelah diterima dan mengutarakan keluh kesahnya, kepada wakil rakyat (DPRD Kota Madiun.

Red), para pedagang THD itu pulang meninggalkan gedung DPRD di Jl. Perintis Kemerdekaan Madiun tersebut dengan tertib.Q dar

EKONOMI BISNIS

8 Kurs Jual

Beli

USD

12,496.00

12,372.00

SGD

9,454.49

9,353.59

EUR

15,232.62

15,076.52

JPY

10,368.40

10,263.81

GBP

19,460.02

19,261.97

Disbudpar Jatim Promo Lewat Aplikasi Seluler Pemprov, Bhirawa Tahun mendatang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim bersama salah satu perusahaan provider nasional menyiapkan aplikasi seluler untuk mempromosikan kepariwisataan di Jatim.

Sumber : Bank Indonesia ( 29 Desember 2014 )

RAGAM EKBIS

1.000 Loper Koran Ikuti BPJS Surabaya,Bhirawa Peran loper bagi perusahaan media sangat penting, karena mereka memiliki tugas untuk mengantarkan koran ke pelanggan. Selain itu pekerjaan ini juga memiliki resiko kecelakaan cukup tinggi.

Melihat tugas dan resiko pekerjaan yang cukup tinggi, Jawa Pos memberikan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi 1.000 loper gratis selama enam bulan.

Junaedi Direktur Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan ketika dijumpai disela sela acara penyerahaan jaminan sosial kepada 1000 orang loper koran di DBL menjelaskan, BPJS sangat penting bagi para pekerja, seperti loper koran yang setiap hari melintasi jalan raya dan rentan kencelakaan. “Jadi kalau mereka sudah punya kartu BPJS tidak ada masalah jika nantinya mengalami kendala atau kecelakaan hingga masuk rumah sakit,” katanya, Senin (29/12).

Lebih lanjut ia berharapa nantinya para loper ini bisa memberikan informasi ke teman maupun sanak keluarga terkait manfaat BPJS. “Selain itu saya juga berharap para loper ini terus mengikuti BPJS,” kata Junaidi bersama Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim Rizani Usman. ma

khoirul Huda/bhirawa

Kepadatan kendaraan dan kurangnya lahan parkir membuat kendaraan pariwisata kesulitan untuk berhenti di pusat oleh-oleh yang banyak terdapat di Kota Batu.

Bikin Macet, Pusat Oleh-oleh Perlu Dievaluasi Batu,Bhirawa Banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Batu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang pusat oleh-oleh. Hal ini dikarenakan kurang luasnya area parkir untuk menampung mobil maupun bus. Kondisi ini juga membuat jalan macet karena pemiliki kendaraan memarkir mobilnya dipinggir jalan.

Beberapa titik pertokoan pusat oleh-oleh berada di jalan Raya Mojorejo atau jl.Sukarno.

Jalan ini merupakan jalur utama menuju Kota Batu dari arah Surabaya dan Malang.

Dan selama masa liburan Natal dan tahun baru, hampir setiap hari jalur ini dipadati kendaraan pribadi dan kendaraan wisata seperti bus.

“Jika kendaraan bus ini ada yang berhenti di pusat oleholeh Khas Batu, bisa jadi akan menambah kemacetan di jalur tersebut,”ujar Kabag Humas Polres Batu, AKP Waluyo saat dikonfirmasi, Senin (29/12).

Kendaraan wisata seperti

Telkom Buka Posko Pencarian AirAsia Surabaya,Bhirawa Guna mempercepat pencarian pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 8501 yang diperkirakan hilang di sekitar perairan Bangka-Belitung dan memudahkan keluarga maupun media massa untuk mengetahui perkembangan terakhir hilangnya pesawat, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) dan Group bekerjasama dengan Basarnas telah membuka Posko Utama Pencarian Pesawar Air Asia QZ 8501 di Kantor Basarnas di Jakarta dan posko kota lainnya “Sebagai bagian dari kepedulian dan dukungan perusahaan sekaligus keprihatan kami terhadap musibah tersebut, Telkom Group dan Basarnas berkoordinasi untuk melengkapi Posko Utama Pencarian dan media center dengan sarana telekomunikasi terkini,” demikian disampaikan oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Muhammad Awaluddin di Jakarta, Senin (29/12).

Telkom Group menyediakan dan meningkatkan kehandalan dan kestabilan layanan fasilitas telekomunikasi untuk mempermudah proses pencarian. Hingga saat ini, Telkom Group telah melakukan upgrade layanan VPN 1Mbps di tiga kota, yakni Pontianak, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang. Sementara untuk di Kantor Basarnas di Jakarta, Telkom Group menyediakan layanan Astinet 60Mbps.

Sementara untuk layanan telekomunikasi di Posko Air Asia di Bandara Juanda Surabaya, Telkom Group menyediakan toll free incoming 3 line hunting dengan numbering call 08001234911, free telepon outgoing Telkom Group untuk koordinasi, free Wifi.Id 1000 Mbps, layanan Satellite News Gathering untuk TV Uplink dan pemasangan Combat Telkomsel. ma

PEMBERITAHUAN Memberitahukan bahwa atas nama Miftahol Arifin tidak tinggal di Jl. Asta Barat Gg I No. 5 Pamekasan, dan tidak bisa di hubungi lagi.

bus tidak bisa berhenti di pusat oleh-oleh, karena area parkir yang disediakan kurang memadai atau kurang luas. Satu dan dua bus saja yang parkir, telah membuat area parkir yang ada di sana penuh. Padahal dalam sehari bus yang lewat di jalur tersebut bisa mencapai puluhan bahkan ratusan. Tak hanya itu, dari pantauan Bhirawa ada beberapa titik pusat oleholeh yang tidak memungkinkan jika bus berhenti di sana.

Karena jika bus parkir di sana, akan memakan badan jalan. “Meskipun badan jalan yang terpakai (oleh bus parkirred) hanya sedikit, namun bisa akan memperparah kemacetan yang terjadi di jalan tersebut,”tambah Waluyo.

Ia menambahkan, kepadatan kendaraan di sepanjang jalan protokol (Jl Ir Soekarno) serta sekitar obyek wisata terjadi sejak libur Natal pada 25 Desember. Untuk mengantisipasinya, Polresta Batu telah memasang petunjuk arah

Hilang STNK, Vespa P150XE, th. 1990, Biru Metalik,

AG5586PZ, a/n. Sukarno, Ds. Pojok, Campurdarat-T.Agung No.2115/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK , Honda, th. 2010, Merah Silver, AG2427RC, a/n. Winartun, Ds/Kec. Rejotangan-T.Agung No.2116/IMB/BI-II/2014

Surabaya, Bhirawa Mengantisipasi kemungkinan lonjakan trafik saat Tahun Baru hampir semua operator telah meningkatkan layanan dan menaikkan kapasitas jaringan khususnya di beberapa tempat keramaian baik tempat wisata, bandara maupun tempat ibadah.

Telkomsel saat ini lebih fokus di 200 lebih titik keramaian area Jawa Bali dengan mendirikan posko siaga untuk mempermudah pelanggan mengetahui dan mendapatkan produk dan layanan selama masa liburan ini. “Posko siaga bisa ditemui di lokasilokasi seperti bandara Juanda, Ngurah Rai, Pelabuhan ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pantai Kuta KBS Surabaya, Taman Bungkul, tem pat wisata dan alun-alun di setiap kota,” ungkap Executive Vice President Telkomsel Area Jawa Bali, Yetty Kusumawati, Senin (29/12).

Telkomsel juga telah mensiapkan sebanyak 80 unit Base Transceiver Station (BTS) baru ditambah 37 unit BTS bergerak (Combat) dan 59 Mobile GraPARI juga bekerjasama dengan Telkom untuk memasang wifi sebagai

solusi Crowd Management untuk melayani peningkatan pelanggan dan trafik komunikasi.

“Seluruh perangkat jaringan Telkomsel yang terpasang di Jawa Bali mampu melayani hingga 47 juta pelanggan, sedangkan untuk trafik pemakian data kami perkirakan akan mencapai 307 terabyte atau naik sekitar 31,89 persen dibandingkan trafik pada hari-hari biasa,” jelasnya.

Selain layanan data, diperkirakan lonjakan trafik voice selama momen libur akhir tahun mencapai 299 juta menit atau naik 5,85 persen. Sementara layanan pesan pendek mencapai 199 juta SMS, naik 20,14 persen dibandingkan trafik normal hari biasa sekitar 165 juta SMS untuk wilayah Jawa Bali.

Terkait penguatan kapasitas jaringan PT XL Axiata Tbk (XL) juga telah menyiagakan jaringannya secara maksimal terutama di kota-kota besar serta daerah tujuan wisata.

“Untuk memastikan kenyamanan pelanggan selama masa

Hilang STNK, sepeda motor Honda tahun 1990

Atas nama Suyatno Alamat : Jl. Kapasari Pedukuhan 12/46 Surabaya No.Pol : L-2411-OR, Noka : NB173-38613 Nosin : NBE-1136617

No.2130/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO

n. Shely Puspitasari, Lk-10, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No.2118/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, nopol P 3022 ET, a/n Hj. Septi Ika Hairiyana, Ds. Sumberkolak, rw 05, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.2122/IMB/BI-II/2014 Hilang STNK, nopol P 2757 FC, a/n Hajar Isni Antika, Kel. Dawuhan rw 04/04, Kec. Kota Situbondo.

No.2123/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, Honda C86, th. 1988, Hitam, AG5689TB a/n. Sringatun, Ds. Tanggung, Campurdarat-T.Agung No.2119/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, nopol P 5042 EK, a/n Nursidi, Ds. Tanjung Kamal, rw 08/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.2124/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, Honda, th. 2012, White Blue, AG2804OH,

Hilang STNK, nopol P 3450 EY, a/n Hery Purwanto H, Ds. Alas Malang rw 06/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.2125/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK , Honda, th. 2010, Hitam Merah, AG2148RC, a/n. Suwanto, Ds/Kec. Rejotangan-T.Agung No.2117/IMB/BI-II/2014 Hilang STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG2347OF, a/

a/n. Yeni Mika Iswanti, Ds. Jabon, Kalidawir-T.Agung No.2120/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, Honda, th. 2000, Hitam, AG5417RH, a/ n. Yatno, Ds. Jabalsari, Sumbergempol-T.Agung No.2121/IMB/BI-II/2014

SURABAYA Hilang STNK, sepeda motor Honda tahun 1990

Atas nama Suyatno Alamat : Jl. Kapasari Pedukuhan 12/46 Surabaya No.Pol : L-2411-OR, Noka : NB173-38613 Nosin : NBE-1136617

No.2129/IMB/BI-II/2014

agar para pengendara tidak terjebak kemacetan. Petunjuk arahtersebut ditempatkan di tiap pertigaan atau perempatan yang rawan macet.

Data di kepolisian kepadatan di jalan protokol, yakni Jl Ir Soekarno yang menuju Kota Batu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Laju kecepatan pengendara sekitar 10 km/jam, karena kondisi jalan padat dan menanjak. Sedangkan, pada saat keluar Kota Batu, kepadatan terjadi sekitar pukul 15.00 WIB terutama di Jl Ir Soekarno.

Jarang sekali kendaraan yang melintas di jalur alternatif, meski Polresta Batu telah memasang petunjuk menuju jalan alternatif. Kendaraan yang masuk ke Kota Batu, kebanyakan berplat nomor L, S, W, H, K, DK, KT, B, AB, AA, AE. Meski begitu, kendaraan dengan plat N yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang masih tetap mendominasi. nas

Operator Selular Naikkan Kapasitas Jaringan

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

Hilang STNK, nopol P 1476 E, a/n Ahmad Kamal H, Ds. Tribungan rw 09/01, Kec. Mangaran,Situbondo.

No.2126/IMB/BI-II/2014 Hilang STNK, nopol P 3638 EY, a/n Hartini, Ds. Silomukti rw 03/02, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No.2127/IMB/BI-II/2014 Hilang STNK, nopol P 5922 EN, a/n Drs. Yohanes, S. Kel. Dawuhan rw 01/03, Kec. Kota Situbondo, No.2128/IMB/BI-II/2014

liburan Natal dan Tahun Baru, XL sudah mempersiapkan jaringan dengan antara lain menaikkan kapasitas jaringan hingga dua kali lipat. Kami memperkirakan sepanjang liburan panjang ini nanti akan terjadi kenaikan trafik layanan pada voice sebesar 5 persen, SMS 10 persen, dan Data sekitar 1520 persen dari trafik normal sehari-hari. Tentu kami akan terus memantaunya dan memas tikan semua berjalan semaksimal mungkin,” ungkap Deputy Chief Commerse Officer XL East & North, Kencono Wibowo.

Sementara trafik East Region saat ini adalah, voice 60.034.535 menit/hari, sms 148.110.953 sms/ hari dan trafik data lebih dari 68 GB/hari.Sedangkan penambahan BTS di 2014 lebih dari 1500 site.

“Berbeda dengan Ramadan dan Lebaran, peningkatan trafik di Natal dan Tahun Baru cenderung terjadi di area tertentu, seperti pusat perbelanjaan, lokasi rekreasi dan hiburan, pelabuhan, dan bandara,” ujarnya. riq

Sebelumnya, langkah pem buatan aplikasi itu juga sudah direalisasikan Pemkab Banyuwangi dengan beragam figur untuk mempermudah wisatawan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Banyuwangi.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, Aplikasi untuk handphone yang sekarang masih dalam tahap pembuatan itu, nantinya bisa di download secara gratis.

“Kami akan mempromosikan wisata di Jatim melalui aplikasi di handphone.

Jadi nanti tinggal klik saja, keluar berbagai informasi mengenai wisata yang ada di seluruh Jatim,” katanya, Senin (29/12).

Dikatakan Jarianto,pihaknya menargetkan kenaikan wisatawan pada 2015 mencapai 10 persen seperti tahun sebelumnya. Apalagi kini sudah ada pembangunan bandara di beberapa Kabupaten/Kota di Jatim yang akan memudahkan wisatawan untuk berkunjung.

Menurut Jarianto, jumlah wisatawan mancanegara ke Jatim melalui bandara juanda dan over land tahun 2013 mencapai 300.090 orang atau naik 11,47 % di banding tahun

2012 sebesar 269.943,- orang, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara( Wisnus) ke Jatim pada tahun 2013 berjumlah 39.663.995,- jum lah tersebut naik 19,38 % di bandingkan tahun 2012 yang jumlahnya 33.224.659,- orang.

Dikatakannya, sejumlah bencana, seperti banjir, longsor, dan gunung berapi, diprediksi Jarianto tidak terlalu berpengaruh. “Seperti Gunung Bromo yang sempat mengalami status siaga beberapa waktu lalu, ternyata justru menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan,”katanya Disisi lain, diungkapkannya, pekerjaan rumah yang harus selalu dikerjakan untuk kepariwisataan di Jatim adalah pembenahan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di masing-masing objek wisata di Jatim agar pelayanan yang diberikan pada wisatawan baik nusantara dan mancanegara lebih baik lagi.

Selain itu, lanjut Jarianto, upaya untuk mempromosikan wisata di Jatim ke depan yaitu melangsungkan kegiatan direct promotion atau promosi langsung dengan melibatkan seller dan buyer untuk bertransaksi. rac

Pembelian Roda Dua Meningkat, Lakalantas Naik Tajam Tuban, Bhirawa Ditengah berkembang-nya industrialiasi di Kabupaten Tuban, jumlah konsumsi masyarakat Tuban untuk memenuhi kebutuhan transportasi tergolong tinggi. Terutama untuk alat transportasi jenis roda dua, atau motor. Tak tangung-tangung, setiap bulanya ada 2.500 unit kendaran roda dua yang terjual dari dealer motor.

“Ada sekitar 30 ribu lebih motor yang sudah dibeli masyarakat, atau dalam satu bulan, rata-rata ada 2.500 unit motor baru yang dibeli masyarakat.

Bahkan pada bulan tertentu mencapai tiga ribu motor,” kata Kasatlantas Polres Tuban, AKP M. Fakih, Senin (29/12).

AKP M. Fakih Pada kendaraan roda empat, rata-rata di Kabupaten Tuban ada penambahan sekitar 100 kendaraan roda empat dalam satu bulan.

Apabila ditotal, ada sekitar 1.200 kendaraan roda empat baru yang beroperasi di jalan-jalan Tuban.

“Bayangkan angka pembelian masyarakat segitu banyaknya, tetapi jalan kita ya hanya segitu saja lebarnya,” jelas Fakih.

Tidak berimbang-nya antara sarana jalan dengan pembelian kendaraan oleh masyarakat, menjadikan angka kecelakaan lalu lintas di Bumi Wali ini masih tergolong tinggi. Bahkan jumlah korban meninggal dunia meningkat sebesar 132,14 persen. “Itu juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,” kata Fakih.

Selain itu, tingginya jumlah kecelakaan juga bisa disebabkan kelalaian pengendara. Baik itu tidak mempergunakan peralatan berkendara sebagaimana mestinya ataupun karena melanggar peraturan lalu lintas.

“Untuk itu adanya kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik itu masyarakat sebagai pengguna jalan ataupun pihak-pihak yang berwenang,” tandas Fakih.

Dari data yang dapat dihimpin Bhirawa di Unit Laka lantas Polres Tuban pada tahun 2014. Pada tahun 2014 korban meninggal duni dalam dalam laka lantas di wilayah Tuban sebanyak 195 orang, luka berat 43 orang, dan luka ringan 1.215 orang. Sementara pada tahun 2013 korban meninggal dunia 84 orang, luka berat 115 orang, dan luka ringan 1.348 orang. ”Pada tahun ini untuk jumlah laporannya hanya 963 laporan, dan tahun 2013 mencapai 1.005 laporan.

Namun, jumlah korban meninggal dunia pada tahun ini jauh lebih banyak,” terang AKP M. Fakih. hud

Wujudkan Second City, Pemkab Situbondo Gelontor Dana Miliaran Rupiah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, melalui Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Situbondo, mulai merealisasikan program pembentukan second city, baik wilayah timur yang diletakkan di pusat Kecamatan Asembagus maupun di wilayah barat di pusat Kecamatan Besuki. Guna mensukseskan program besar itu, Pemkab Situbondo mulai menggelontorkan dana miliaran rupiah kepada sejumlah SKPD. Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, melalui Kepala Dinas Cipta Karya, H Sumadin, mengatakan, program second city dibangun melalui tiga tahap. Diantaranya, tahap 1 tahun 2014 akan dibangun 50 persen.

Tahap kedua, lanjut Sumadin, dibangun pada tahun 2015 dengan pagu dana 30 persen serta ketiga akan direalisasikan pada tahun anggaran 2016 dengan pagu dana 20 persen. “Ini memang dibuat tiga tahap, karena pagu anggaran realisasi second city tidak mencukupi kalau diwujudkan sekaligus,” terang H Sumadin.

Menurut H Sumadin, pembangunan second city me-

miliki ragam kegiatan yang harus direalisasikan. Diantaranya, sebut H Sumadin, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), drainase, taman dan kolam. Saat ini, lanjut H Sumadin, proses pembangunannya terus dikebut oleh mitra kerja (rekanan) Dinas Cipta Karya Situbondo. “Kami juga mendirikan penerangan jalan umum (PJU) berikut penanaman bibit pohon, sehingga kawasan second city tampak hijau dan asri,” ungkap H Sumadin.

Pusat pembangunan second city wilayah timur yang diletakkan di bekas Pasar tradisional Asembagus, tegas H Sumadin, sudah memasuki tahap 50 persen. Selain itu,

kata mantan Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Pemkab itu, masjid Agung Kecamatan Asembagus yang berdekatan dengan lokasi kawasan ruang terbuka hijau, juga dilakukan perbaikan. “Kami optimis, program Kecamatan Asembagus menjadi Second City (Kota Kedua/kota penyangga) bakal sukses,” jelas H Sumadin Optimis.

Elemen terakhir yang ditata dan dikelola dengan baik oleh

Pemkab Situbondo, kata H Sumadin, adalah penempatan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di Kecamatan Asembagus. “Program lain yang menunjang terciptanya program second city adalah peresmian desa wisata/Kebangsaan di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih. Disana sejumlah SKPD, termasuk DCK Kabupaten Situbondo juga memiliki program ungguan,” pungkas H Sumadin. awi

sawawi/bhirawa

Pembangunan taman dan ruang terbuka hijau di pusat Kecamatan Asembagus, terus dikebut oleh Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Situbondo hingga kemarin.

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

LINTASAN

Persebaya Pantau Silvio dan Aidara Surabaya, Bhirawa Persebaya akan memanfaatkan Turnamen pra musim Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk melihat kemampuan dua pemain asing yang saat ini tengah menjelani seleksi, yakni Silvio Escobar dan Kassim Aidara.

Nama Silvio mungkin tidak asing lagi, karena ia pernah bermain bersama Persepam Madura United. Sedangkan Aidara merupakan gelandang serang berkebangsaan Perancis. Kehadiran Silvio mengobati kekeringan Persebaya atas stok penyerang.

Striker Persebaya Agung Supriyanto, masih berada di Sawangan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U-23.

Sedangkan pemain lain seperti, Wahyu Subo Seto, Feri Ariawan, Wage Dwi Aryo atau Fandi Eko Utomo, bukan penyerang murni.

"Memang kami tak akan berkompetisi tanpa penyerang. Namun kami tetap siap tanding," kata media officer Persebaya, Eko Yudiono, Senin (29/12).

Dengan kondisi ini, Persebaya mau tak mau harus memaksimalkan peran Silvio di Piala Gubernur. "Akan ada pemain seleksi yang akan kami ikutkan pada turnamen Piala Gubernur, yakni Silvio Escobar," imbuh Eko. Selain Silvio, Persebaya juga akan menjajal Kassim Aidara. Aidara adalah pemain seleksi asal Perancis. "Dia sudah hadir di Surabaya sejak kemarin. Kita bisa maksimalkan mereka di Piala Gubernur," pungkasnya. Q wwn

OLAHRAGA

9

Piala Gubernur Dimulai dari Kediri Surabaya, Bhirawa Kick off Turnamen pra musim Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) bakal dimulai dari Kota Kediri, Sabtu (3/1/2015) mendatang. Jika tidak ada kendala turnamen tahunan ini akan dibuka oleh Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo.

Turnamen ini akan diikuti oleh tim Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama dari ujung timur Pulau Jawa ini. "Rencananya, upacara pembukaan turnamen ini akan dihadiri oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. Berdasarkan kontak dengan ajudan, beliau InsyaAllah hadir, Mas," terang Sekretaris Umum Asosiasi PSSI Jatim, Amir Burhannu-

din, Senin (29/12).

Amir menambahkan, setelah upacara pembukaan, acara akan dilanjut pertandingan antara Persik dengan PSBK Blitar. Akan tetapi hingga saat ini pihak penyelenggara belum bisa memastikan, apakah akan ada perwakilan dari PSSI pusat "Tidak ada, Mas. Karena acaranya berbarengan dengan Kongres," imbuh pria yang

berprofesi sebagai lawyer ini.

Turnamen Piala Gubernur Jatim terbagi dalam dua grup.

Grup A dihuni Persekap PasuruanPersebaya dan Persegres Gresik United. Seluruh laga yang dihgelar di Grup A akan dilangsungkan di Stadion Untung Suropati, Pasuruan.

Sedangkan di Grup B, Persik Kediri akan menjamu Persela Lamongan dan PSBK Blitar.

Pertandingan dilangsungkan di Stadion Brawijaya. Babak grup akan dilangsungkan 3-5 Januari. Seluruh pertandingan digelar pukul 15.00.

Tak Keberatan Meski harus bermain sela-

ma dua kali dalam dua hari, Persebaya mengaku tak keberatan dengan jadwal turnamen pra musim, Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim). Anak asuh Ibnu Grahan akan bermain di Pasuruan.

Berdasarkan hasil drawing, Persebaya bergabung di Grup A bersama Persekap Kota Pasuruan dan Persegres Gresik United. Ketika tim ini akan bertanding mulai 3-5 januari 2015 di Stadion Untung Suropati, Pasuruan.

"Saya sudah bicara dengan pelatih tentang jadwal ini. Intinya kami tidak keberatan. Kami siap bertanding dimanapun dan kapanpun," ujar media of-

Tabalong Peringkat Kedua Kejuaraan Atletik Tanjung, Kalsel, Bhirawa Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, meraih peringkat kedua dalam kejuaraan atletik tingkat Provinsi Kalsel 2014 dengan perolehan medali 4 emas, 5 perak, dan 6 perunggu Menurut Sekretaris KONI Tabalong, Akhmad Madya di Tanjung, Senin, peringkat pertama diraih Kota Banjarbaru dengan perolehan 5 emas, 3 perak dan 4 perunggu.

"Kejuaran yang berlangsung dua hari, 27 sampai 28 Desember 2014 diikuti 12 kabupaten kota dengan perolehan medali terbanyak dari Kota Banjarbaru dengan 5 emas, 3 perak dan 4 perunggu sedangkan Tabalong meraih posisi kedua diikuti Hulu Sungai Tengah," jelasnya.

Perolehan emas oleh atlet Tabalong masing-masing cabang 400 meter putri, 800 meter putri dan tolak peluru.

Dalam Kejuaraan Provinsi atletik ini cabang yang dipertandingkan mencakup lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500 meter, 3.000 sampai 5.000 meter dan lari 10.000 meter.

Termasuk lari estafet 4 x 100 meter, 4 x 400 meter, lompat jangkit, lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing, tolak peluru dan lempar cakram.

Ketua KONI Tabalong, Norhasani mengatakan kejuaraan Provinsi Atletik ini merupakan rangkaian peringatan hari jadi kabupaten Tabalong ke 49, diikuti sekitar 300 orang yang terdiri dari kota Banjarmasin sebanyak 35 Orang, Banjarbaru 25 Orang, Kotabaru 9 Orang, Tanah Laut 10 orang, Tanah Bumbu 19 Orang, Balangan 32 Orang, Hulu Sungai Utara (HSU) 41 orang, Hulu Sungai Tengah (HST) 30 orang, Hulu Sungai Selatan (HSS) 26 orang, Batola 9 orang dan Tabalong 41 atlet.Q ant

Jadwal Pertandingan Grup A: 3 Januari: Persekap vs Persebaya 4 Januari: Persebaya vs Persegres 5 Januari: Persegres vs Persekap Jadwal Pertandingan Group B: 3 Januari: Persik vs PSBK 4 Januari: PSBK vs Persela 5 Januari: Persela vs Persik

Menpora Akan Selesaikan SK Tim Sembilan

Atlet Junior Jabar Diinstruksikan Kalahkan Senior Bandung, Bhirawa Pengda Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Jawa Barat melakukan sistem Pelatda dengan memasukan atlet junior yang diinstruksikan untuk 'mengancam' posisi seniornya di Pelatda PON XIX/2016.

"Atlet Junior dimasukan ke dalam camp Pelatda Jabar 2016, mereka tak sebatas menjadi lawan uji tanding tapi juga sebagai ancaman karena mereka memiliki catatan prestasi terbaik dalam beberapa ajang pertandingan," kata Sekretaris Umum Pengda PASI Jabar Jucke Satria di Bandung, Senin.

Selama ini, atlet-atlet senior Jabar berlatih tanpa lawan uji tanding sehingga terkadang mereka dilanda kejenuhan.

Namun dengan bersaing di Pelatda dengan atlet junior yang memiliki catatan prestasi bagus, mereka akan terpacu dan melepaskan diri dari ancaman juniornya.

"Pelatda PASI akan dimulai 4 Januari, ada sekitar 90 atlet yang akan masuk camp latihan ini," kata Jucke.

Ia menyebutkan, tidak ada lagi atlet senior tidak memiliki pesaing karena atlet-atlet junior yang direkrut masuk Pelatda siap menggeser atlet senior.

"Nggak ada lagi istilah tak ada pesaing, atlet junior punya kans untuk mendongkel posisi di Pelatda, dan penilaian akan dilakukan secara riil," katanya.

Jucke menyebutkan, pelatihan awal tahun ini dilakukan dengan 200 persen, selanjutnya akan dilakukan seleksi sehingga mendapatkan 100 persen kekuatan yang akan bertanding pada ajang PON XIX/2016.

Para atlet Jabar tidak akan mengikuti babak kualifikasi PON XIX/2016 karena secara otomatis lolos ke ajang PON karena bertindak sebagai tuan rumah.

"Posisi itu menguntungkan, namun di sisi lain harus waspada jangan sampai keenakan. Sebaliknya kondisi ini harus dimanfaatkan untuk persiapan dan latihan maksimal," kata Sekum Pengda PASI Jabar menambahkan.Q ant

ficer Persebaya, Eko Yudiono.

Persebaya akan memulai pertandingan pada Sabtu (3/1/ 2015) besok melawan Persekap. Sehari setelahnya, Minggu (4/1/2015), Persebaya harus bertemu sesama tim Indonesia Super League (ISL), Persegres. Q wwn

Porlasi) akan menggelar seleksi terbuka untuk persiapan menghadapi SEA Games Singapura di Jakarta.

Porlasi Gelar Seleksi Terbuka Januari 2015 Makassar, Bhirawa Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (Porlasi) akan menggelar seleksi terbuka untuk persiapan menghadapi SEA Games Singapura di Jakarta, Januari 2015.

Manajer timnas layar dan selancar angin, Basri, di Makassar, Sulsel, Senin, mengatakan sudah mengundang seluruh atlet terbaik dari setiap daerah di Indonesia.

Pihaknya berharap dalam seleksi itu bisa memunculkan banyak atlet potensial dan layak memperkuat timnas di SEA Games 2015.

"Seluruh daerah yang memiliki atlet selancar khusus nomor RXS kita panggil mengikuti seleksi. Untuk seleksi ini merupakan tahap awal dan akan terus kita lakukan hingga jelang pelaksanaan SEA Games 2015," jelasnya.

Ketua Harian Porlasi Sulsel itu menjelaskan, untuk penentuan tim

inti kemungkinan baru bisa dilakukan dua bulan sebelum tampil di SEA Games 2015. Artinya masih ada beberapa bulan kedepan untuk melihat siapa atlet yang paling layak dan berpotensi menyumbangkan medali bagi timnas.

Mengenai peluang Indonesia merebut medali, dirinya mengaku tetap optimistis meski dinilai bukan sesuatu yang muda. Timnas juga berharap seluruh atlet terbaik bisa terus fokus dalam mengikuti program pelatnas demi menjaga peluang.

Untuk lokasi pelatnas, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PB Porlasi itu belum bisa memastikan. Hanya saja berdasarkan pengalaman sebelumnya memang selalu dipusatkan di Jakarta, Batam atau Bali yang kondisinya memang cukup representatif.

Sementara untuk agenda try out,

dirinya mengaku belum bisa memastikan. Pihakya masih akan melihat kemampuan dan potensi atlet yang terpilih dalam seleksi mendatang.

"Kami tentu berharap bisa menggelar try out demi memaksimalkan potensi. Untuk saat ini, kami fokus dulu pada agenda seleksi dan berharap bisa mendapatkan atlet yang memang memiliki kemampuan untuk berprestasi," katanya.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir, berharap ada atlet Sulsel yang kembali menembus tim utama SEA Games 2015.

Pihaknya juga cukup optimistis mengingat potensi dan prestasi atlet Sulsel disejumlah kejuaraan. Keterlibatan atlet di pelatnas tentu menjadi modal Sulsel saat tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016.Q ant

Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga akan segera menyelesaikan surat keputusan tentang pembentukan Tim Sembilan, dan akan mengumumkan lebih lanjut terkait hal itu pada Jumat (2/1).

"Nama-nama siapa saja yang duduk dalam Tim Sembilan sudah masuk, tapi masih dalam tahap klarifikasi, karena ada satu-dua nama yang harus diberikan surat dari Menpora," kata Deputi Bidang V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Senin.

Menpora Imam Nahrawi, kata Gatot akan mengumumkan siapa-siapa yang akan masuk dalam Tim Sembilan setelah klarifikasi selesai, dan tim itu akan bekerja sejak surat keputusan ditandatangani Menpora.

Gatot mengatakan Menpora masih menyelesaikan proses klarifikasi namanama anggota Tim Sembilan dalam pekan terakhir 2014, sehingga nama-nama itu dimungkinkan muncul saat jumpa pers pada Jumat (2/1).

"Ada nama dari komunitas yang mengerti tentang sepak bola, ada dari institusi penegak hukum, dan ada dari perguruan tinggi," kata Juru Bicara Kemenpora itu.

Gatot mengatakan Menpora akan mengundang Komisi Informasi Pusat pada Selasa (30/12) terkait keterbukaan informasi dalam tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) serta Ombudsman terkait layanan publik di PSSI. "Lingkup kerja Tim Sembilan antara lain mengevaluasi persepakbolaan di Indonesia, membuat standardisasi penanganan persepakbolaan Indonesia, dan evaluasi transparansi keuangan PSSI," katanya.

Gatot menegaskan Kemenpora berhak melakukan pengawasan terhadap sepak bola di Indonesia, karena pemimpin sektor keolahragaan nasional sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

"Kami sudah memperhitungkan rekam jejak siapa-siapa yang akan duduk dalam Tim Sembilan. Kemenpora juga berusaha memperkecil kesan negatif dari anggota," katanya.Q ant

Pemkot Bekasi Minta Formasi Atlet Lokal Dipertahankan Bekasi, Bhirawa Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu meminta seluruh pengurus cabang olahraga di wilayah setempat tetap mempertahankan formasi atlet lokal di setiap ajang perlombaan.

"Saya atas nama Pemerintah Kota Bekasi merasa bangga bahwa kita tampil secara mandiri (tanpa rekrutmen atlet luar daerah) selama Pekan Olahraga Daerah (Porda) XII," katanya di Bekasi, Senin.

Meski tingkat perolehan medali Porda kali ini mengalami penurunan, kata dia, namun hal itu patut dibanggakan mengingat penghargaan itu diraih seluruhnya oleh atlet lokal asal Kota Bekasi.

"Kita memang terdegradasi dari tingkat perolehan medali, tapi prestasi itu merupakan buah dari keringat atlet sendiri," katanya.

Syaikhu mengaku pernah mendengar adanya tawaran di beberapa cabang olahraga untuk memanfaatkan atlet luar daerah selama Porda XII Jabar di Kabupaten Bekasi 14-23 Desember 2014 berlangsung.

"Kita sempat ditawarkan atlet

luar daerah dengan kemampuan yang bagus. Alasannya, agar Kota Bekasi bisa tampil mewakili Jabar dalam ajang yang sama tingkat nasional," katanya.

Tapi Syaikhu mengaku menolak tawaran itu, sebab hanya akan membuat Kota Bekasi bergantung pada atlet, bukan faktor pembinaan.

"Kita dapat satu prestasi, tapi itu sesuatu yang rapuh. Mungkin prestasi itu bisa diraih pada saat ini atau 2016, tapi kemudian atlet itu akan bubar," katanya.

Menurut Syaikhu, hal itulah yang saat ini tengah dialami juara umum sekaligus tuan rumah Porda XII Kabupaten Bekasi.

"Saya dengar atlet dari Kabupaten Bekasi akan kembali ke kampung mereka setelah pembagian bonus," katanya.

Menurut dia, Pemkot Bekasi juga akan berkomitmen menyempurnakan sarana prasarana bagi atlet dan pelatih yang tertinggal.

"Faktor pembinaan yang harus kita kuatkan. Mantan atlet nasional yang tinggal di Kota Bekasi siap membina atlet kita. Itu harus kita respon untuk pembinaan optimal," katanya.Q ant

ist

Pemkot Bekasi meminta seluruh pengurus cabang olahraga di wilayah setempat tetap mempertahankan formasi atlet lokal.

ist

Sulsel menambah medali perunggu KRAPSI di kolam renang Tirta Krida Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta.

Sulsel Tambah Perunggu di KRAPSI 2014 Makassar, Bhirawa Perenang asal Sulawesi Selatan, Muhammad Resky, menambah medali perunggu pada Kejuaraan Renang Antar-Perkumpulan Seluruh Indonesia (KRAPSI) di kolam renang Tirta Krida Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, 27-30 Desember 2014.

Ketua Harian PRSI Sulsel Abdul Muin di Makassar, Sulsel, Senin, mengatakan atlet Sulsel yang berasal dari perkumpulan renang Garuda Laut Makassar itu menempati posisi ketiga pada nomor 200 meter gaya kupukupu senior.

"Perolehan perunggu ini membuat Sulsel sementara meraih satu perak dan dua perunggu. Untuk medali perak dipersembahkan Muhammad Alamsyah dari perkumpulan Potere, dan dua perunggu diboyong Resky dari Garuda Laut," katanya.

Staf ahli PB PRSI ini juga tetap optimistis jika klub

renang asal Sulsel itu bisa menambah perbendaharaan medali di KRAPSI 2014.

Pihaknya juga berharap muncul nama baru yang bisa mencatatkan prestasi di ajang tahuan tersebut.

Untuk pencapaian sejauh ini, dirinya mengaku sudah cukup baik. Apalagi kejuaraan ini memang diikuti para perenang terbaik dari seluruh Indonesia.

KRAPSI yang ke-36 itu diikuti sebanyak 1.187 atlet dari 155 perkumpulan renang yang tersebar di 27 provinsi.

"Ajang ini memang lebih ketat karena diikuti para perenang terbaik. Untuk hasil sejauh ini, kita tentu harapkan bisa lebih baik pada pertadingan selanjutnya," katanya.

Pelaksanaan kejuaraan tahunan ini, kata dia, bukan sebatas ajang memburu medali melainkan salah satu pintu masuk menuju PON 2016 di Jawa Barat.

Untuk itu para atlet berlomba-lomba mencatatkan waktu terbaiknya pada setiap nomor pertandingan yang diikuti. Pihaknya juga berharap ketatnya persaingan tidak membuat mental atlet menurun namun justru semakin termotivasi dalam membuktikan kualitasnya.

"KRAPSI 2014 merupakan momentum bagi setiap perenang untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi bisa tampil di PON 2016. Keberhasilan dua atlet kita tentu semakin membuka peluangnya memperkuat Sulsel pada PON Jawa Barat," ujarnya.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir, mengapresiasi pencapaian para perenang Sulsel di ajang tersebut. Pihaknya juga berharap sumbangsih dari atlet yang lain sehingga bisa memperkuat Sulsel pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016.

Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Wapres Tiadakan Liburan Akhir Tahun Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla meniadakan liburan akhir tahun ke Bali menyusul musibah yang menimpa pesawat Air Asia QZ 8501 yang hingga kini masih dalam upaya pencarian.

“Wapres sangat berempati kepada seluruh pihak yang tertimpa musibah pesawat Air Asia QZ 8501. Karena itu, acara tutup tahun yang sedianya dijadwalkan ke Bali, 30 Desember 2014 ditiadakan sebagai penghormatan kepada seluruh penumpang dan keluarganya serta awak pesawat yang masih dalam pencarian,” kata Juru Bicara Wapres Husain Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (29/12) kemarin. Selain acara tutup tahun di Bali kunjungan tersebut semula akan dirangkaikan pertemuan dengan beberapa menteri serta deputi dari Kantor Wapres. Namun rapat tersebut juga akhirnya dijadwalkan ulang.

Dikatakan, Wapres berharap para penumpang dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan kepada seluruh pihak yang membantu pencarian serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Kepada para Tim Pencarian, Jusuf Kalla berharap dapat bekerja lebih cermat dan teliti dan secara khusus kepada seluruh keluarga penumpang dan awak pesawat, pemerintah akan mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan pencarian. Q ant

Bulog Gagal Penuhi Target Pengadaan Beras Jakarta, Bhirawa Realisasi pengadaan beras dalam negeri atau penyerapan beras produksi petani oleh Perum Bulog pada 2014 hingga Desember mencapai 84 persen atau 2,5 juta ton dari target sebesar 3 juta ton.

Pelaksana tugas Dirut Perum Bulog Budi Purwanto di Jakarta, Senin, mengatakan realisasi pengadaan dalam negeri yang di bawah target tersebut disebabkan produksi beras dalam negeri tahun ini mengalami penurunan, sedangkan di lain sisi harga beras di pasaran mengalami kenaikan.

“Kondisi tersebut mengakibatkan petani lebih memilih menjual beras di pasaran yang harganya lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” katanya di sela Seminar Nasional “Membangun

Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan” di Gedung Perum Bulog.

Dia mengungkapkan, harga gabah maupun beras di pasaran selalu lebih tinggi dibandingkan HPP, sementara Bulog harus membeli beras petani dengan HPP. Pada November 2014 harga beras termurah di pasaran sebesar Rp9.221/kg atau 39,7 persen di atas HPP sedangkan harga gabah kering panen (GKP) Rp4.612/kg atau 37,6 persen di atas HPP. Budi menyatakan, saat ini

kemampuan Bulog untuk menyerap gabah petani sebesar 5-9 persen dari produksi nasional per tahun atau sekitar 1,5 hingga 3,6 juta ton setara beras per tahun.

Menurut dia, pengadaan beras dalam negeri tahun ini menurun dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 3,4 juta ton atau 7,8 persen dari produksi beras nasional 44,72 juta ton atau 71,2 juta ton gabah kering giling.

Pada 2014, tambahnya, berdasarkan Angka Ramalan II Badan Pusat Statistik produksi padi sebesar 70,6 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 44,29 juta ton setara beras.

Sementara itu untuk 2015, Budi Purwanto menyatakan, pengadaan beras dalam negeri Bulog akan ditingkatkan men-

Budi Purwanto jadi 3,2 juta ton karena produksi tahun depan diperkirakan mengalami kenaikan.

“Kami optimis pengadaan dalam negeri tahun depan bisa meningkat apalagi produksi beras juga akan naik. Kalau bisa kita

PGRI Tagih Pembentukan Ditjen Guru Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan menagih sejumlah kebijakan pendidikan yang telah disampaikan oleh Mendikbud Anies Baswedan yang belum direalisasikan pada tahun 2014 seperti pembentukan Ditjen Guru serta penyelesaian penggunaan dua kurikulum.

“Tahun 2014 kaitannya dengan pendidikan kita ada beberapa peristiwa seperti kurikulum yang amburadul, kasus kekerasan menewaskan siswa, kejahatan di JIS serta wacana untuk membentuk direktorat jenderal yang mengurus guru,” kata Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo saat menyampaikan Refeleksi Akhir Tahun Pendidikan Indonesia di Jakarta, Senin (30/12) kemarin.

Ia mengatakan kebijakan melaksanakan dua kurikulum mesti ada upaya penyelesaian agar tidak berkepanjangan sebab bila tidak akan melahirkan akibat paling tidak dua hal yaitu kualitatif dan diskriminatif.

“Di masyarakat akan ada kesan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 ialah sekolah unggulan sehingga pernah kemudian banyak sekolah mengaku siap melaksanakan K13. Dikhawatirkan akan ada diskriminasi pelayanan pendidikan K13 dan Kurikulum 2006,” katanya.

Sulistiyo mengatakan Mendikbud di penghujung tahun 2014 membuat pernyataan akan membentuk direktorat jenderal yang membidangi urusan guru.

Selama ini urusan guru terpencar di masing-masing direktorat sebagai contoh guru SD dan SMP dikelola oleh Ditjen Pendidikan Dasar, guru SMA dan SMK berada di bawah pembinaan Ditjen Pendidikan Menengah. Demikian pula guru TK dan PAUD berada di bawah Ditjen PAUDNI Non Formal dan Informal.

“Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama Ditjen khusus yang mengurus guru sudah terbentuk di awal Tahun 2015,” katanya.Q ant

tidak impor (beras),” katanya.

Terkait stok beras yang dimiliki BUMN tersebut, menurut dia, hingga 24 Desember 2014 sebanyak 1,79 juta ton termasuk cadangan beras pemerintah (CBP) 251 ribu ton, sehingga cukup untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

Sementara itu Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir membenarkan Bulog dalam menyerap gabah maupun beras petani sering kesulitan karena harga pasaran umum terkadang lebih tinggi dari HPP. “Agar Bulog mendapatkan jaminan gabah maupun beras maka harus melakukan kerja sama dengan kelompok tani untuk melaksanakan ‘on farm’ (pertanaman) yang akan dibeli oleh Bulog,” katanya. Q ant

Presiden Minta Pemda Papua Tak Obral Izin

Panglima TNI Kunjungi Pos Perbatasan Sota Merauke, Bhirawa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi KSAL Laksamana TNI Marsetyo dan KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, meninjau pos perbatasan RIPapua Nugini, yang berada di Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Panglima TNI beserta rombongan disambut ratusan anggota dari tiga angkatan yang sejak Senin (29/12) pagi menunggu kedatangannya, di pos jaga Yonif 613.

Panglima beserta rombongan meninjau pos perbatasan itu menggunakan helikopter Puma milik TNI-AD. Di hadapan ratusan anggota TNI itu, Jenderal Moeldoko berjanji akan menambah fasilitas pendukung sehingga dapat melancarkan tugas pengamanan kedaulatan negara.

“Berbagai fasilitas penunjang seperti kendaraan roda empat akan segera dilengkapi, termasuk mencari cara agar prajurit yang bertugas di perbatasan yang masih mengalami kesulitan air bersih dapat teratasi,” ujarnya.

Panglima TNI juga berpesan walaupun menghadapi berbagai kendala dilapangan, prajurit hendaknya selalu semangat dalam menjalankan tugas dan tidak terpengaruh.

“Saya bangga kepada kalian, yang bertugas sebagai pasukan pengamanan diperbatasan, dengan segala keterbatasan,” tegas Jenderal TNI Moeldoko.

Ia pun berjanji akan mengkoordinasikan berbagai keterbatasan yang dialami prajurit di lapangan dengan kementrian terkait .

Seusai bertemu dengan ratusan anggota TNI dari ketiga angkatan yang bertugas di ujung timur Indonesia itu, Panglima TNI melanjutkan perjalanan dengan meninjau tugu perbatasan RIPNG yang terletak sekitar 300 meter dari pos perbatasan Sota.Q ant

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

antara foto

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno bergegas memasuki Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/12) kemarin.

Mantan Sekjen ESDM Diperiksa sebagai Tersangka Jakarta, Bhirawa Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (29/12) kemarin.

Waryono sudah tiba di gedung KPK pada pukul 09.55 WIB dengan menumpang mobil tahanan, namun Waryono yang memakai rompi tahanan itu tidak memberikan komentar apapun.

Waryono sebelumnya telah ditahan sejak 18 Desember 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM. Ia ditahan di rumah tahanan KPK yang berlokasi di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur untuk 20 hari

pertama.

Dalam kasus tersebut dugaan kerugian negara sekitar Rp11 miliar dari total anggaran sekitar Rp25 miliar.

KPK menyangkakan Waryono berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan pere konomian negara.

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya pada 16 Januari 2014, KPK telah menetapkan Waryono sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM dengan ancaman pi-

dana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun kurundan dan pidana denda Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus penerimaan suap mantan Kepala Satuuan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini yaitu penemuan uang 200 ribu dolar AS di ruang Waryono.

Rudi sendiri sudah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Masih ada sejumlah perkara lain yang terkait dengan Kementerian ESDM yaitu kasus dugaan pemerasan pada sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Menteri ESDM Jero Wacik periode 2011-2013 dengan tersangka Jero Wacik dan dugaan penerimaan suap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 Kementerian ESDM dengan tersangka mantan Ketua Komisi VII dari fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. Q ant

Industri Harus Bebas Pekerja Anak Menaker Canangkan ‘Zona Bebas Pekerja Anak’ Jakarta, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mencanangkan program “Zona Bebas Pekerja Anak” di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia dimana seluruh perusahaan dilarang keras melakukan rekrutmen dan mempekerjakan anak di semua bidang pekerjaan.

“Pemerintah takkan segansegan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan UU Perlindungan Anak dengan mempekerjakan pekerja anak,” kata Menaker M Hanif Dhakiri seusai mendeklarasikan Zona Bebas Pekerja Anak di Kawasan Industri Makasar (KIMA), Sulawesi Selatan, Senin (29/12) kemarin.

Dalam keterangan pers Pusat Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Menaker menyatakan penerapan Zona

Bebas Pekerja Anak di kawasan- kawasan industri itu merupakan pendekatan yang efektif untuk menghapus pekerja anak di seluruh Indonesia.

Menaker mengatakan pelarangan pekerja anak kawasankawasan industri diharapkan menjadi momentum awal penghapusan pekerja anak di seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

“Deklarasi Zona Bebas Pekerja Anak kawasan industri Makasar ini merupakan deklarasi yang pertama kali dilakukan di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah baru dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak,” kata Hanif.

Setelah Makasar, zona itu akan terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya untuk seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh

istimewa

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam sebuah acara sarasehan ketenagakerjaan.

wilayah Indonesia.

Pendeklarasian Zona Bebas Pekerja Anak itu diharapkan untuk mendorong pemerintah deerah dan perusahaan memiliki komitmen dalam mencegah pekerja anak dan dalam jangka waktu dekat akan dilakukan juga di daerah Kutai Kartanegara (Kaltim), Makassar, Bali, Surabaya dan Jabodetabek Tujuan program antara lain untuk memberikan pendampingan pada pekerja anak agar kembali ke dunia pendidikan dan mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan melalui program wajib belajar, Program Kesetaraan Pendidikan Paket A, B dan C bekerja sama dengan Kembuddikdasmen, Kemenag, Kemsos, TNP2K serta memberdayakan ekonomi orang tua para pekerja anak di rumah tangga sangat miskin melalui program Kewirausahaan.

Selama ini Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penarikan pekerja anak melalui program PPA-PKH (Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan) dari tahun 2008-2014 sebanyak 48.055 orang anak.

“Pada tahun 2015 Kemnaker akan melakukan penarikan pekerja anak sebanyak 16.000 orang anak. Dan kita punya target jangka panjang jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022,” kata Hanif.Q ant

Sorong, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Pemerintah Daerah Papua tidak mengobral perizinan berusaha untuk eksploitasi sumber daya alam (SDA).

“Jangan mengobral-obral yang namanya lisensi atau izin-izin, kekayaan kita habis, rakyat tidak sejahtera, tidak dapat apa-apa, ini yang saya titip,” kata Presiden saat berdialog dengan para gubernur, bupati, wali kota dan tokoh masyarakat se-Papua Barat di Sorong, Papua Barat, Senin (29/12) pagi.

Pertemuan tersebut mengawali kegiatan Presiden Jokowi di hari ketiga blusukan di tanah Papua, sebelum bertolak kembali ke Jakarta.

Presiden dalam kesempatan itu di dampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Tampak hadir sejumlah Men teri Kabinet Kerja diantaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Edhy Tedjopudjianto.

Selain Gubernur Papua Barat Abraham Oktavianus Atururi, juga dihadiri oleh 12 bupati dan wali kota, pimpinan lembaga legislatif dan yudikatif daerah serta para tokoh adat dan agama di Papua Barat.

Presiden mengingatkan, Indonesia pernah terjebak dalam obral lisensi sumber

daya alam. Ia mencontohkan pada 70-an-80-an, Indonesia mengalami boom minyak.

Namun kini minyaknya habis, namun kesejahteraan masyarakat juga belum tercapai.

Begitu pula dengan boom kayu di tahun 80 an.

“Kini diulang lagi batubara,” kata Presiden. Untuk itu, Presiden mengingatkan perlunya kebijakan yang benar dan tepat agar mampu menyejahterakan.

Sementara itu Presiden bertolak ke Jakarta melalui Biak. Presiden bertolak dari Sorong menuju Biak usai menemui para nelayan di Pelabuhan Rakyat, Distrik Manoi, Kelurahan Malawe, Sorong setelah sebelumnya bertemu dengan para kepala daerah, tokoh adat dan tokoh agama se-Papua Barat.

Presiden dalam kesempatan itu di dampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Tampak hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Edhy Tedjopudjianto. Selain Gubernur Papua Barat Abraham Oktavianus Atururi, juga dihadiri oleh 12 bupati dan wali kota, pimpinan lembaga legislatif dan yudikatif daerah serta para tokoh adat dan agama di Papua Barat. Q ant

istimewa

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana berdialog dengan para pejabat dan tokoh Adat Papua Barat, di Sorong, Senin (29/12) kemarin.

Menkop Rintis Izin UMKM Bisa Dijadikan Jaminan Modal Bank Denpasar, Bhirawa Sebagai salah satu upaya untuk memangkas birokrasi dan menekan praktik “pungli” dalam penerbitan izin bagi UKM, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga merintis Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

“Ini hanya selembar kertas yang mudah diurus, dan bahkan bisa dijadikan jaminan untuk mengakses modal di bank,” kata Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga di Denpasar, Senin (29/12) kemarin.

IUMK, kata dia, bisa menjadi jawaban atas maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang banyak dilakukan terhadap UMKM ketika mereka mengurus perizinan usaha. IUMK tersebut, kata Menteri, bisa diurus secara gratis oleh UMKM kepada lurah/camat di wilayahnya.

“IUMK kemudian akan ditukarkan dengan selembar kartu yang bisa digunakan untuk mengakses modal di BRI,” tuturnya.

Pihaknya sedang dalam tahap merumuskan nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, BRI, dan Jamkrindo untuk kepentingan itu. Menkop juga sudah mulai menyosialisasikan hal itu kepada Pemda-Pemda.

Bahkan mulai awal 2015, pihaknya akan melakukan “roadshow” IUMK ke-34 provinsi di Tanah Air. Pupuk KUD Diperbanyak Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengupayakan jatah pupuk yang dialokasikan untuk didistribusikan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dan jaringannya diperbanyak.

“Sekarang ini kita sedang upayakan agar aturan distribusi pupuk diubah, dan porsi untuk KUD kembali diperbesar,” kata Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga di Bali, Senin (29/12), dalam acara sosialisasi pupuk bersubsidi oleh koperasi.

Ia mengatakan koperasi harus dikembalikan perannya dalam distribusi pupuk bersubsidi untuk menekan potensi penyelewenangan seperti yang selama ini dicurigai marak terjadi.

Oleh karena itu, pihaknya mengupayakan agar pabrik pupuk dan Kementerian Perdagangan bekerja sama untuk meningkatkan porsi pupuk subsidi yang disalurkan oleh KUD secara nasional dari yang awalnya 11 persen menjadi setidaknya 22 persen.

“Saya tahu memang ada masalah (mafia pupuk), itu justru yang harus kita berantas melalui koperasi,” tukasnya.Q ant

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

SAMBUNGAN

11

Beredar Kabar TPP Guru Dihentikan

Tumpahan Minyak Diduga Avtur Ditemukan di Pulau Belitung

l Sambungan hal 1

kan apa penyebab pesawat itu hilang kontak. Namun diduga pesawat mengalami turbulensi setelah sebelumnya sempat berputar-putar di atas perairan untuk menghindari badai petir dan diperkirakan jatuh di perbatasan laut Bangka Belitung dan Pontianak. Pesawat berjenis Airbus A320-200 itu membawa 155 penumpang dan 7 kru pesawat. Tujuh penumpang di antaranya merupakan warga negara asing yakni 1 orang Singapura, 1 orang Inggris, 1 orang Malaysia, 3 orang Korea Selatan dan 1 orang Perancis.

Komandan Guskamlabar Laksamana Pertama TNI Rasyid mengatakan pencarian pesawat AirAsia jenis Airbus A320-200 dengan nomor registrasi PK-AXC kemarin difokuskan pada tujuh titik. “Tujuh lokasi itu terdiri dari Pulau Pejatatan, Pulau Temaju Tanjung Bangkai, Pontianak, Bangka Belitung, Tanjung Puting, Pulau Kebatu, dan Perairan Gosong Aling,” kata Rasyid kepada wartawan.

Ditambahkan dia, saat pertama kalinya pesawat dinyatakan hilang kontak, di hari pertama pihaknya telah menerjunkan pasukan TNI AL guna langsung melakukan pencarian. “Saat hari pertama, langkah yang kami lakukan ialah menyisir daerah tersebut dengan menggunakan pesawat terbang untuk melihat dari atas. Hari ini (kemarin), kami akan mengirimkan kembali pesawat untuk melihat lokasi terakhir,” ungkapnya.

Selain di perairan Pulau Belitung, SAR Nasional menduga pesawat AirAsia QZ 8501 berada di Perairan Selat Karimata.

– Undang Guru dan Dosen sebagai dasar aturan pencairan TPP. “Tidak mungkin suratnya keluar sekarang, tapi tahunnya 2015.

Apalagi dasar aturannya belum berubah,” tutur Habib.

Menurut Habib, seandainya kabar itu benar adanya, tentu akan sangat menyenangkan.

Sebab, pencairan TPP akan rutin dilakukan setiap bulan dan tidak akan tersendat lagi.

Selain itu, nominalnya juga cukup besar setiap bulannya. “Kita sih malah senang. Tapi kabar itu tak benar,” tutur dia.

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Surabaya Yusuf Masruh juga membenarkan kabar tersebut. Info berupa pesan singkat itu juga diterima melalui ponselnya.

Bahkan sejumlah guru sempat mengonfirmasi pihaknya untuk memastikan kabar tersebut.

Namun Yusuf memastikan bahwa informasi tersebut palsu. Sejauh ini tidak ada perubahan mengenai penghentian TPP maupun pencairan tunjangan kesejahteraan bersamaan dengan gaji bulanan. “Kalau benar sebenarnya tambah enak. Pencairannya sudah pasti, dan kita tidak perlu repot lagi ngurus Dapodik dan pemberkasan,” tutur dia.

Terkait ini, Yusuf mengimbau agar para guru tidak mudah terpengaruh informasi yang tak jelas sumbernya. Saat ini guru diminta untuk tetap mengacu pada aturan TPP yang sudah ada. “Jika suatu saat ada perubahan, Dindik Surabaya pasti akan memberikan sosialisasi yang jelas,” tegas dia. n tam

Baru Terdistribusi 20%, Dewan Pesimistis Kebijakan Kartu Sakti Jokowi Tepat Sasaran l Sambungan hal 1

diterima masyarakat miskin dengan target waktu 15 Januari 2015. Mengingat saat ini pelaksanaan tiga kartu sakti Jokowi masih amburadul. Bahkan dari keterangan Kepala Kantor PT Pos Kebonrojo, banyak dari kartu-kartu tersebut diterima orang yang bukan haknya. Selain itu, dari pihak kecamatan ada yang masih aras-arasan mendistribusikan kartu-kartu tersebut kepada warganya yang miskin. Akibatnya, banyak dari mereka yang melayangkan protes ke PT Pos. ‘’Melihat pendistribusian kartu yang ada ini kelihatannya berjalan amburadul. Makanya saya agak pesimistis semua kartu dapat diterima dan selesai tepat 15 Januari 2015. Ini karena pada akhir Desember saja, baru 20 persen kartu yang bisa didistribusikan karena datangnya tiga kartu tersebut di PT Pos tidak bersamaan.

Akibatnya, PT Pos selaku institusi satu-satunya yang ditunjuk pemerintah mendistribusikan kartu tidak dapat berjalan optimal,’’tegas politisi asal PAN yang ditemui usai sidak di Kantor Pos Besar Kebonrojo, Senin (29/12).

Apalagi dalam sosialisasi terhadap tiga kartu tersebut, lanjut Suli Da’im Pemprov Jatim bersama kabupaten/kota tidak pernah dilibatkan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak tahu persis penggunaan tiga kartu tersebut. Termasuk banyak data yang berubah, karena pemerintah masih menggunakan data 2011 yang jelas semuanya banyak berubah dan tidak valid lagi. ‘’Sebenarnya dalam penyelesaian masalah ini ujung tombaknya ada pada kabupaten/kota dan Pemprov Jatim,’’tegasnya.

Sementara itu, Mochammad Eksan mengkritik minimnya sosialisasi pemerintah terhadap program kartu sakti Jokowi. Terbukti sampai saat ini masyarakat yang memenuhi undangan di Kantor Pos besar di Jalan kebun Rojo Surabaya hanya sekitar 10 persen dari mereka yang berhak menerima.

Politisi Nasdem ini berharap pemerintah mau melibatkan pemerintah daerah paling tidak pihak desa, karena mereka merupakan garda paling depan pemerintah. Sebab mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Paling tidak, pemerintah desa dilibatkan dalam pemutakhiran data.

Sedang anggota Komisi E yang lain, Kartika Hidayati meminta agar semua pihak mendukung program pemerintah terkait KIP, KIS dan KKS. Apabila masih terjadi kekurangan di sana-sini, sebaiknya diperbaiki bersama. Politisi PKB itu berharap jangan langsung bersikap apriori dan antipati terhadap program pemerintah saat ini. “Pada prinsipnya program tersebut baik. Kalau masih ada kekurangan adalah suatu hal yang wajar. Mari diperbaiki bersama,”papar Ketua Muslimat Kabupaten Lamongan tersebut.

Terpisah, Kepala Kantor Pos Kebonrojo M Edy Suharto mengakui jika dari 65 ribu masyarakat miskin di Surabaya, masih sekitar 20 persen kartu yang mampu didistribusikan. Hal ini disebabkan kedatangan tiga kartu itu tidak bersamaan, melainkan satu per satu. n cty

Jangan Mudah Terpancing l Sambungan hal 1

kata Ketua PW GP Ansor Jatim H Rudi Triwachid di Surabaya belum lama ini.

Sebelumnya, jagad maya dihebohkan dengan tayangan video berdurasi 4 menit 1 detik yang diunggah ke situs Youtube pada 24 Desember 2014 oleh akun bernama Al-Faqir Ibnu Faqir.

“Pesan ini saya tujukan kepada Moeldoko Panglima TNI, Polri, Banser, kami menunggu kedatangan kalian. Kami telah mendengar bahwa kalian menginginkan untuk membantu pasukan koalisi untuk melenyapkan Daulah Khilafah ini,” kata pria itu.

Menurut Rudi Triwachid, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, TNI, Polri, dan masyarakat Indonesia tidak perlu marah, namun justru segera melakukan koordinasi untuk bersama-sama mendeteksi gerakan ISIS. “Yang jelas, model ISIS itu bukan cermin dakwah Islam, karena dakwah Islam dalam Alquran dan Hadits justru tidak menganjurkan cara-cara kekerasan, melainkan cara bijaksana dan dengan ajakan yang santun (ahsan),” katanya.

Bahkan, Nabi Muhammad SAW menegaskan perang dalam Islam itu hanya bersifat pertahanan diri. Jadi, Islam itu tidak suka dengan cara-cara kekerasan, jadi cara ISIS itu bukan cara Islam. “ ISIS hanya main klaim dengan Islam, padahal ISIS tidak Islami sama sekali,” katanya. n cty

l Sambungan hal 1

Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Muda TNI F Henry Bambang Sulistyo menjelaskan titik ini menjadi fokus perhatian berdasarkan lokasi kontak terakhir dengan Bandara Soekarno-Hatta. “Saya dapatkan info titik terakhir di bawah radar di Perairan Selat Karimata. Hitung formula tertentu dapat searching area.

Kami perluas jangkauan pencarian lagi, ini masih diduga karena koordinat yang diberikan ada di laut sehingga dugaan berada di dasar laut,” ujar Bambang dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta.

Ia menyatakan kesulitan dalam melakukan pencarian pesawat tersebut jika berada di dasar laut.

“Kalau sasaran di darat lebih mudah daripada di bawah laut. Kalau ada di bawah laut kesulitan menentukan lokasinya,” lanjut dia.

Untuk itu, kata Bambang, pihaknya dibantu kapal sonar milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendeteksi pesawat dengan rute Surabaya-Singapura tersebut. “Kami dibantu kapal sonar BPPT. Kalaupun sudah ketemu di dasar laut untuk evakuasi dibawa ke atas permukaan harus menggunakan submerseaval (alat evakuasi). Kami belum punya. Atas kekuarangan itu, kami akan pinjam negara lain, seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat,” ujarnya.

Kemarin sebanyak 27 kapal yang melintas di Selat Karimata yang diduga lokasi AirAsia QZ 8501 menghilang, diminta ikut mencari keberadaan pesawat berpenumpang 155 tersebut.

Permintaan itu dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Kapal-

kapal tersebut dihubungi dengan menggunakan radio pantai untuk membantu penemuan pesawat AirAsia yang hilang.

Keberadaan puluhan kapal tersebut diketahui berdasarkan pantauan Automatic Identification System Satellite (AISSAT) di Pangkal Pinang kemarin. Hasil pantauan AISSAT Bakamla pada 29 Desember 2014, terpantau sekitar 27 kapal yang melintas di sekitar lokasi area pencarian pesawat AirAsia tersebut.

Di antara kapal yang melintas tersebut antara lain adalah Tanker MT Cosmic 10, Tanker Avor, Bulk Carrier Portland Ba, Bulk Carrier Sam Hawk, Cargo Mol Horizon, Cargo Yamoto, Passenger Dharma Ferry VIII, Tanker Scarlet Ibis, Tug Boat Mermaid Challenger, dan Tanker Raina.

Sulitnya pencarian terhadap pesawat AirAsia selain terhambat faktor cuaca buruk juga karena Emergency Locater Transmitter (ELT), alat yang memancarkan atau memantulkan sinyal yang berupa data ke satelit Cosmas Sarsat (satelit untuk emergency) yang terdapat di seluruh pesawat mati. ABK First Rescue Badan SAR Nasional (Basarnas) Jakarta KN 244, Abdul Manan mengatakan, jika ELT di pesawat AirAsia QZ 8501 menyala tentu akan memudahkan pencarian.

“ELT itu kan gunanya memantulkan data, yang nanti diterima oleh local user terminal kita. Di mana itu mencatat koordinat, nama pesawatnya dengan jarak tiga nm. Namun, sekarang tidak ada tanda-tanda itu,” ujar Abdul di atas kapal KN 244.

Jika ELT mati, kata Abdul,

ada kemungkinan tidak terdeteksi lantaran baterainya habis atau memang sudah di dalam air. “Saya tidak mau berspekulasi, bisa saja juga memang tidak dihidupkan,” jelasnya.

Senada dengan Basarnas, Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi belum bisa menyimpulkan mengapa sinyal darurat dari pesawat itu tidak terpancar. Tatang menjelaskan, ada dua pemancar sinyal yang dimiliki pesawat terbang sipil yakni ELT dan Underwater Locator Beacon (ULB).

ELT diperuntukkan memberikan sinyal saat pesawat jatuh di darat, sedangkan ULB untuk sinyal darurat saat pesawat jatuh di laut. “Namun, kedua sinyal itu tak ditangkap Basarnas hingga kini,” kata Tatang dalam jumpa pers Senin kemarin.

Tatang menyebutkan ada beberapa penyebab sinyal darurat dari kedua alat itu tak menyala.

“Secara teknis, di dalam locator transmitter ada antena yang pancarkan sinyal. Kalau antena putus, maka itu tidak bisa,” kata Tatang.

Hal lainnya yang membuat sinyal tak terdeteksi adalah apabila pesawat jatuh di balik gunung.

Keberadaan pesawat, kata Tatang, hanya bisa dipantau melalui satelit.

“Bisa juga ELT yang rusak. Kalau di penerbangan bisa bawa 1-2 ELT untuk cadangan. Sama juga dengan ULB,” ucapnya.

Hilangnya pesawat AirAsia juga memantik empati negara tetangga. Sejumlah negara turut berpartisipasi memberikan bantuan dalam pencarian pesawat AirAsia. Tiga negara asing, terdiri dari Australia, Singapura, dan Malaysia membantu mencari pesawat AirAsia jenis Airbus A320-

Beri Dukungan, JK Sambangi Keluarga Penumpang l Sambungan hal 1

keluarga penumpang pesawat yang hilang. “Kami bertemu dengan keluarga penumpang untuk memberikan support. Pemerintah ikut prihatin dan sejauh ini masih dilakukan pencarian,” kata JK di Crisis Center Terminal 2 Bandara Juanda, Senin (29/12).

JK juga memastikan upaya keras dari pemerintah tidak akan berhenti sejak kejadian pesawat hilang kontak Minggu hingga kemarin . Semua instansi dikerahkan untuk mencari pesawat AirAsia QZ 8501. Selain itu, upaya pencarian juga dibantu negara tetangga. “Semoga usaha keras ini membuahkan hasil yang baik. Memang menemukan pesawat di lautan luas tidak semudah di darat. Yang penting menemukannya,” jelasnya.

Kata JK, pemerintah akan terus berupaya mencari pesawat tersebut.

Bahkan, pihaknya tidak memberikan batas waktu pencarian. Yang penting, pesawat tersebut ditemukan. “Saya ucapkan terima kasih pada pihak yang turut membantu semuanya, begitu pula dengan negara tetangga. Yang jelas pemerintah tidak memberikan batas waktu untuk pencarian,” pungkasnya.

Sementara untuk mempermudah arus informasi yang diterima keluarga korban AirAsia, JK juga meminta posko informasi agar dipindahkan ke hotel. “Jadi saya minta tadi agar informasi, sebaiknya ruang seperti ini, diadakan di hotel, biar tengah malam pun kalau ada info bisa diketahui.

Kalau di hotel ini lebih baik karena banyak yang datang,” jelas JK.

JK juga meminta agar AirAsia melaksanakan kewajiban untuk memberi santunan pada keluarga penumpang AirAsia QZ 8501 yang hilang. “ AirAsia sudah bekerja keras untuk membantu dan memberikan perlindungan. Santunan kepada pihak keluarga korban harus diberikan,” harapnya.

Usai memberi keterangan pers, rombongan Wapres langsung bertolak menuju Solo. Rencananya, Wapres JK akan melihat Pasar Klewer pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan Pemprov Jatim siap memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan dalam pencarian hilangnya pesawat AirAsia QZ 8501. Fasilitas itu diberikan pemprov, sebab semua kewenangan pencarian pesawat adalah hak dari Basarnas (Badan SAR Nasional).

“Kita ini kan hanya ketempatan saat pesawat berangkat saja. Semua kewenangan pencarian pesawat adalah Basarnas dan tim lainnya.

Pemprov Jatim tidak memiliki kewenangan apapun, yang kita lakukan hanya memberikan fasilitas yang dibutuhkan,” kata pria yang lekat dipanggil Pakde Karwo ini.

Namun, lanjutnya, fasilitas tersebut masih belum bisa diberikan karena fokus sekarang ini adalah pencarian pesawat. Meski begitu dia sudah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi bersama sembilan orang lainnya untuk selalu memonitor perkembangan di lapangan. “Apa yang bisa kita bantu, akan dibantu.

Sekarang konsentrasinya masih mencari pesawat, jadi masih belum pada

fasilitasnya. Sekarang yang penting adalah kepastian informasi dari Basarnas ini sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, khususnya keluarga penumpang pesawat,” ungkapnya.

Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengintruksikan jajarannya untuk ikut membantu keluarga korban hilangnya pesawat AirAsia . Dari 155 korban hilangnya pesawat AirAsia QZ 8501 itu, sebanyak 77 warga Surabaya yang tercatat menjadi penumpang.

Kabag Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fikser, mengatakan sejak kemarin pagi, Risma sudah datang ke Posko Crisis Center Terminal 2 Bandara International Juanda Surabaya di Sidoarjo. Di sana, Risma memberikan semangat kepada keluarga penumpang korban pesawat hilang itu. “Sejauh ini, ada 77 warga Surabaya yang ikut menjadi penumpang, data ini masih bisa bertambah atau berkurang. Tapi yang sudah terkonfirmasi baru 71 orang,” kata Fikser.

Fikser menambahkan, Wali Kota Surabaya juga mengintruksikan dia dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya untuk membantu keluarga korban sesuai kebutuhan. Yang dilibatkan di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (mencarikan informasi kepada keluarga korban), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bertugas kroscek kewarganegaraan), Bakesbangpol dan Linmas (bertugas mengecek alamat pasti keluarga korban). “Bu Risma juga meminta ada penjagaan bagi rumah korban yang seluruh rumahnya kosong, tidak ada saudaranya yang jaga,” katanya. n geh, iib

Lembaga PNFI Lebih Banyak Andalkan Bansos l Sambungan hal 1

jar. “Tahun ini kami menolak banyak sekali warga belajar. Karena kuotanya sedikit,” tutur dia saat dihubungi, Senin (29/12).

Seperti diberitakan sebelumnya, wacana pemerintah pusat untuk melarang dana bantuan sosial dan dana hibah pada 2015 mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur.

Mereka menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak realistis tersebut. Ini lantaran, jika dana bansos dan hibah dilarang maka tidak hanya anggota dewan yang terkena dampaknya, melainkan juga masyarakat.

Menurut Ida, program tersebut telah berjalan lama dan telah membantu banyak warga. Bahkan tahun ini dia mengaku, 10 warga belajarnya telah diterima di perusahaan tekstil di daerah Gresik. Mereka adalah lulusan pada 2013 yang juga dilatih menggunakan bansos PKH. “Sayang sekali kalau bansos PKH ini dihapus. Banyak warga yang masih butuh keterampilan untuk membantu ekonomi keluarga,” tutur Ida. Kekecewaan juga diungkapkan pengelola LKP Sidoarjo Education Center Roesdiana.

Menurutnya, program PKH telah banyak memberikan manfaat untuk masyarakat.

Tiga Warga Kota Mojokerto Jadi Korban l Sambungan hal 1

djoyo (35) merupakan kepala keluarga dengan NIK 357601010479003, sedangkan Lisa Sari (36) adalah istrinya yang memiliki NIK 357602664411780001.

Sedangkan Anggeline Esther Emmanuel merupakan puteri tinggal mereka yang baru berusia tiga tahun dan memiliki NIK 3576026312110003.

“Itu semua sesuai dengan Biodata Penduduk yang ada di kantor Dispenduk Capil,” tandas Iqromul Yasak.

Data yang dihimpun di sekitar tempat tinggal korban, sehari-hari korban memiliki toko penjual onderdil mobil, Sumber Jaya Motor 2. Di komplek Ruko

itulah pasangan muda ini tinggal.

Wali Kota Malang Muhammad Anton langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk ikut memberikan layanan kepada keluarga penumpang pesawat AirAsia QZ 8501. Pasalnya warga Kota Malang yang ikut menumpang pesawat nahas itu diketahui berjumlah 50 orang, dari 155 penumpang yang ada.

Muhammad Anton, usai mengunjungi keluarga Donna Indah Nurwati di Jalan Simpang Gading Asri Nomor 16 Kota Malang, Senin (29/12) kemarin, mengaku sangat prihatin atas kejadian ini.

Pemkot Malang akan membantu keluarga korban dengan membuka posko yang ditempatkan di Dinas Sosial Jalan Sulfat Kota

200 dengan nomor registrasi PK-AXC yang dinyatakan hilang kontak setelah lepas landas dari Surabaya menuju Singapura.

Kapal-kapal, dan pesawat asing itu, selama proses pencarian berada di bawah komando Basarnas, dan TNI AL. Hal ini ditegaskan Komandan Guskamlabar Laksamana Pertama TNI Rasyid.

“Beberapa negara tetangga juga mengirimkan bantuan untuk mencari pesawar AirAsia. Seperti dari Singapura, Malaysia, dan Autralia. Kapal mereka langsung kami arahkan ke sasaran, dan juga kami fasilitasi,” katanya.

Ditambahkan dia, tidak hanya mengirimkan kapal, para negara tetangga juga mengirimkan bantuan pesawat guna mencari pesawat AirAsia yang hilang kontak sejak Minggu 28 Desember 2014 pagi.

“Australia mengirim P3C orion, Singapura C 130 dan CN Korea lewat udara,” ucap Rasyid.

Panglima Koops Satu Halim Perdanakusumah A Dwi Putranto mengatakan pesawat orion dari Australia memberikan informasi terkait penemuan di sekitar perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Meskipun begitu, ia belum dapat memberikan penjelasan terkait penemuan ini. “Tadi dari pesawat orion memberikan informasi ada sesuatu tapi belum bisa diyakini,” katanya di Bandara Halim Perdanakusuma.

Saat ditanya terkait bentuk penemuan tersebut, ia pun mengatakan hingga saat ini tim operasi masih mencaritahu.“Belumtahu,sekarang sedang diyakinkan,” tambahnya.

Pemerintah China juga menawarkan jasa kepada Pemerintah Indonesia untuk mencari pesawat AirAsia QZ 8501 yang hilang kontak. n geh, bed, ach, ira

Malang. Posko ini sebagai pusat informasi bagi keluarga korban penumpang AirAsia.

Saat ini, Pemkot Malang telah mengirimkan personel Dinas Perhubungan ke Bandara International Juanda untuk terus melakukan koordinasi terkait informasi terbaru pencarian pesawat AirAsia.

Para penumpang AirAsia dari Malang banyak yang berangkat melalui biro perjalanan Kirana Travel. Menurut manajemen Kirana Travel, Emmanuel, para penumpang dari Malang itu terbang ke Singapura untuk berlibur tahun baru 2015. Ada 20 penumpang yang berangkat melalui Kirana Travel. Mereka tidak berkelompok, tapi liburan individual.

Emmanuel menuturkan, pelang-

Dia mengaku, tahun ini sebanyak 40 warga belajar yang mengikuti PKH dan dilatih keterampilan bidang perhotelan dan tata boga. “Banyak warga yang menunggu-nunggu program ini setiap tahunnya,” tutur Roesdiana.

Bahkan program ini juga yang dia gunakan selama ini untuk mendampingi korban lumpur Lapindo yang kehilangan pekerjaan atau kondisi ekonominya melemah.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Jatim Nasor mengakui, sejumlah program di bidang yang ditanganinya memang banyak yang mengandalkan bansos. Tidak hanya PKH, bansos juga digulirkan untuk Program Kewirausahaan Mandiri (PKM). Keduanya merupakan bantuan yang diberikan untuk pengelola LKP dalam melatih keterampilan warga belajar.

Sayangnya, wacana larangan pemberian bansos membuat risua sejumlah lembaga pendidikan non formal. Bahkan hingga saat ini belum ada sosialisasi dari pusat mengenai bansos tersebut. Selain PKH dan PKM, Nasor juga khawatir terkait nasib program keaksaraan fungsional yang diluncurkan untuk mengurangi angka buta aksara di Jatim yang juga menggunakan bansos. n tam

gan mereka pada Minggu dini hari berangkat dari Malang menggunakan tujuh kendaraan. Selain 20 orang yang menumpang AirAsia, kata Emmanuel, 10 pelanggannya yang lain berangkat ke Singapura menumpang China Air. Pemkab Tulungagung juga ikut bersedih dengan hilangnya pesawat AirAsia QZ 8501. Salah satu warga Tulungagung, Marwin Sholeh, tercatat sebagai salah satu penumpang pesawat naas tersebut.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, Msi mengungkapkan sudah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulungagung Drs Maryani, untuk mendampingi keluarga Marwin Sholeh di Bandara Juanda. n kar, wed, mut

Dindik Jatim Pilih Fungsikan Aset-aset Mangkrak l Sambungan hal 1

Meski bisa meminjam tempat di instansi pemerintah lain, Sucipto tetap akan mencermati urgensi menyewa tempat itu. Sebab, dia berharap dapat mengutamakan aset yang dimiliki Dindik saat ini. “Yang penting kita harus menggunakan anggaran itu sesuai kebutuhan,” kata dia Minggu (28/12).

Pria yang juga menjabat sebagai Manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jatim ini mengakui, selama ini memang masih ada sejumlah aset yang belum bisa difungsikan (mangkrak) atau yang sudah difungsikan tapi tidak terpakai. Di antaranya ialah asrama pelatihan untuk siswa dan guru SMK di Tandes Surabaya. “Itu nanti juga akan kita fungsikan. Tapi akan diperbaiki dulu,” tutur dia.

Cip, sapaan akrab Sucipto berdalih, selama ini pelatihan untuk siswa dan guru SMK masih bisa

ditampung di UPT PPPK Dindik Jatim yang terletak di kompleks Unesa. Sehingga asrama yang saat ini berada di Tandes itu tidak difungsikan. “Sekarang kan semua peserta pelatihan masih tertampung di UPT PPPK. Jadi asrama yang di Tandes itu belum difungsikan,” kata dia.

Sementara saat mendatangi lokasi asrama pelatihan di Kecamatan Tan­ des, kenyataannya hanya ada bangunan lantai dua yang teronggok tak terawat. Bahkan tak satupun petugas, baik penjaga maupun pekerja proyek terlihat di sana. Hanya ada material bekas pembangunan yang berserakan di halaman gedung tersebut. Jika dilihat kondisinya, asrama tersebut memang sangat tidak layak untuk difungsikan.

Padahal menurut informasi, asrama itu sudah dibangun sejak tiga tahun lalu.

Sedangkan saat mendatangi peng­ inapan yang terletak di Jalan Cipunegara, pintu gerbang juga tertutup rapat

dan terkunci. Usaha memanggil petugas dari luar pun sia-sia. Namun saat hendak meninggalkan lokasi, seorang yang mengaku petugas kebersihan menghampiri dari sebuah rumah persis di sebelah penginapan. “Tidak ada petugasnya,” serunya kepada Bhirawa.

Dari keterangannya, penginapan tersebut memang nyaris tak pernah difungsikan untuk kegiatan instansi, termasuk sang pemiliknya yakni pegawai Dindik Jatim. Hanya beberapa kali dia mengetahui ada mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang menyewanya. Istilah sewa ini lantaran para mahasiswa itu diakuinya membayar sejumlah uang ke petugas. “Saya tidak tahu berapa harga sewanya. Tapi saya tahu pasti kalau yang mau meminjam penginapan ini harus membayar,” tutur dia.

Sejatinya, larangan menyewa hotel bukanlah persoalan rumit. Sebab kegiatan sebesar apapun tetap bisa

ditampung di aset-aset milik pemerintah yang masih terawat dengan baik.

Seperti yang sudah dilakukan di UPT PPPK Dindik Jatim selama setahun ini. Sebanyak 6.000 sasaran pelatihan yang terdiri dari siswa dan guru SMK ditampung di asrama berkapasitas 200 orang itu.

Kepala UPT PPPK Sumardijono mengakui, tak pernah menggelar event di hotel manapun. Dengan memanfaatkan asrama yang ada, Sumardijono menggelar pelatihan secara bertahap hingga 30 angkatan dan mencapai 6.000 sasaran pelatihan.

Meski demikian, bertanggung jawab terhadap asrama bukan hal mudah. Dari segi perawatan, asrama membutuhkan perhatian 24 jam penuh. “Kalau sarananya tidak memadahi, peserta tidak akan mau datang lagi ikut pelatihan. Jadi kita harus menjaga kenyamanan asrama sebaik mungkin,” tegas dia.*

UTAMA

12

Biaya Operasional BPD Tidak Proporsional

LINTAS PERISTIWA

Bongkar Kasus Suap Agustina, Panwaslu Raih Penghargaan Pasuruan, Bhirawa Terungkapnya kasus suap Caleg DPRD Propinsi Agustina terhadap oknum PPK pada Pemilu DPR, DPRD dan DPD lalu membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasuruan menerima penghargaan sebagai Pengawas Pemilu terbaik se-Jawa Timur.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pasuruan, Suryono Pane menyampaikan dipilihnya Panwaslu Kabupaten Pasuruan menjadi Panwaslu Kabupaten/Kota se-Propinsi Jatim lantaran Panwaslu Kabupaten Pasuruan mendapatkan nilai tertinggi dalam keberaniannya terhadap teknis pengawasan sehingga berhasil membongkar skandal suap dalam proses pemilu legislatif lalu yakni Caleg DPRD Propinsi Agustina pada oknum PPK pada Pemilu DPR, DPRD dan DPD lalu.

“Penghargaan ini buat teman-teman Panwascam se-Kabupaten Pasuruan, sebab ini merupakan hasil kerja bersama. Termasuk juga kami cukup solid terhadap penanganan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu serta pengungkapan kasus suap Caleg DPRD Propinsi Agustina terhadap oknum PPK lalu,” ujar Suryono Pane, Senin (29/12) sore.

Diketahui, disela-sela proses penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Pasuruan berhasil membongkar suap yang dilakukan oleh Agustina Amprawati, caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra terhadap 13 oknum ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilu legislatif lalu.

Proses pengawasan membuat rencana yang sudah disusun rapi oleh Agustina akhirnya tidak berhasil hingga membuat Agustina geram dan ia merasa ditipu kemudian melapor ke Panwaslu telah menyuap PPK. Proses penyelidikan yang dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berlanjut dan dinyatakan telah memenuhi sarat sebagai tindak penyuapan dan menyerahkan berkas kasus ini ke Penyidik Polres Pasuruan Kota.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bawaslu Jatim dalam kegiatan evaluasi kinerja kelembagaan Panwaslu se-Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Kota Madiun, Minggu Q hil (28/12) malam.Q

Selasa Pon 30 DESEMBER 2014

Suliyanah Batu, Bhirawa Minimnya anggaran operasional Badan Permusyawarat Desa (BPD) yang hanya

sebesar Rp15 juta, membuat banyak program yang tidak bisa dilaksanakan. Itulah mengapa mereka berharap ada tambahan operasional yang proporsional.

Ketua BPD Desa Pesanggrahan, Rosihan mengatakan, berdasarkan hasil pelatihan yang digelar oleh Pemkot Batu beberapa waktu lalu, BPD memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat dalam pengembangan dan pembangunan di pedesaan.

“Namun dengan anggaran Rp 15 juta yang diberikan kepada BPD, menjadi sulit bagi kita untuk menyusun program maupun perdes. Apalagi kesempatan kita untuk mendapatkan insentif di

tahun ini sudah tidak ada,”ujar Rosihan, Senin (29/ 12). Dengan tidak adanya insentif bagi anggota BPD, maka yang paling memungkinkan adalah meningkatkan jumlah Bantuan Operasional (BOP) BPD. Rosihan juga mengatakan bahwa pihaknya telah menemui Kabag Pemerintahan dan Sekda untuk pengajuan penambahan BOP ini. Namun usulan secara tertulis atau resmi belum diberikan BPD kepada Pemkot.

Menanggapi masalah ini, Kabag Pemerintahan Pemkot Batu, Suliyana mengatakan bahwa hingga saat ini pengajuan pengadaan insentif bagi anggota BPD maupun penam-

bahan BOP belum diterimanya. “Belum ada surat pengajuan seperti itu (pengadaan insentif dan penambahan BOPred) dari BPD,”ujar Suliyanah.

Sementara, di Kantor DPRD Kota Batu pernah menerima asosiasi BPD yang mengusulkan adanya insentif bagi pengurus sebesar Rp 500 per bulan. Tidak hanya itu, biaya operasional juga diharapkan ada peningkatan dari sebelumnya. Namun pengajuan untuk mendapat insentif Rp 500 ribu per bulan gagal terlaksana pada 2015.

“Kami saat ini kami masih akan melihat lebih dalam tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah 43. apakah memungkinkan prosentase 10 pers-

en dari anggaran masuk BPD,”ujar Wakil Ketua DPRD Batu, Nurrochman.

Diketahui, Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini sebesar Rp 500 juta. Adapun bantuan operasional untuk BPD hanya Rp 15 juta. Proporsi ini dinilai BPD kurang ideal,sehingga mengakibatkan mengingat tugas dan fungsinya BPD tidak maksimal.

Dan jika dalam kajian terhadap UU nomor 6 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah nomor 43 ternyata ada kesesuaian untuk memasukkan insentif BPD, maka insentif untuk BPD ini berpotensi untuk dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).Q nas

Perda Pelepasan Tanah Hijau Tunggu Diundangkan Surabaya, Bhirawa Peraturan Daerah (Perda) pelepasan tanah surat “ijo” (hijau) kepada masyarakat di Kota Surabaya yang sudah selesai dievaluasi Gubernur Jatim, tetap belum berlaku karena masih menunggu diundangkan.

Sejumlah sekolah melaporkan distribusi buku ke Kantor Dindik Surabaya, Senin (29/12).

tam/bhirawa

Jalur Penerbangan Jember-Surabaya Kembali Normal

Dindik Segera Bayar Buku K-13 Semester Dua

Jember, Bhirawa Jalur penerbangan dengan rute JemberSurabaya di Bandara Notohadinegoro Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin, kembali normal.“Alhamdulillah hari ini cuaca cerah, sehingga pesawat Garuda dari Surabaya bisa mendarat di Bandara Notohadinegoro dengan mulus,” kata Manajer Pemasaran Garuda Indonesia di Jember, Boedi Prihantoro, Senin (29/12).

Pesawat Garuda Indonesia dengan rute Surabaya-Jember batal mendarat di Bandara Notohadinegoro pada Minggu (28/12) karena cuaca buruk, sehingga sebanyak 60 penumpang yang sudah berada di Bandara Notohadinegoro tidak bisa terbang menuju Surabaya.

Batalnya penerbangan tersebut karena pihak Garuda mempertimbangkan keselamatan para penumpang, sehingga memilih untuk tidak mendarat di Bandara Notohadinegoro Jember karena hujan yang cukup deras dan jarak pandang yang terlalu pendek.“Hari ini jumlah penumpang yang terbang dari Surabaya-Jember sebanyak 47 orang, sedangkan dari JemberSurabaya sebanyak 51 penumpang, termasuk penumpang yang batal berangkat pada hari Minggu (28/12),” paparnya.

Dari 51 penumpang yang terbang dari Jember-Surabaya pada Senin ini, sebanyak 24 orang di antaranya adalah penumpang yang batal berangkat pada Minggu (28/12), dan mengganti keberangkatan pada Senin ini.Menurut dia, penerbangan di Bandara Notohadinegoro sesuai jadwal yakni pukul 10.20 WIB, sedangkan penerbangan dari Bandara Juanda Surabaya menuju Jember juga tepat waktu Q efi,ant pada pukul 08.55 WIB.Q

Dindik Surabaya, Bhirawa Ramai terkait penghentian Kurikulum 2013 (K-13) tidak berpengaruh terhadap proses pendistribusian dan pembayaran buku oleh daerah ke penerbit. Bahkan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tengah bersiap-siap untuk membayar buku K-13 yang kini sebagian sudah dikirim ke sekolah.

Sebelum membayar buku-buku yang hanya akan disimpan di perpustakaan itu, Dindik Surabaya memanggil seluruh kepala sekolah untuk kroscek distribusi buku oleh penerbit. Seperti diungkapkan Kepala Sekolah SDN Bulak Rukem Rudy Sugeng, semua buku yang dipesan sekolahnya sudah sampai pada Minggu (28/12) malam. Buku yang dipesan untuk kelas I, II, IV,

Disiapkan Anggaran Rp13,6 Miliar

dan V itu di drop oleh penerbit di kantor kecamatan Semampir.

“Jadi sekolah itnggal mengambil bukunya di kecamatan, alhamdulillah lengkap semua dan tidak ada buku yang cacat,” tutur dia saat ditemui di kantor Dindik Surabaya, Senin (29/12).

Rudy mengapresiasi distribusi buku semester dua tahun ajaran 2014/2015 tidak carut-marut seperti semester sebelumnya. Sebab, pada semsetr satu pendistribusian buku sangat lambat. Bahkan satu bulan semester pertama berjalan, buku belum ada di sekolah.

“Sekarang distribusinya sudah baik. Sebelum semester kedua dimulai sudah datang semua bukunya,” tutur dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Sujak, Kepala Sekolah SDN

Mulyorejo 1, mengatakanbukunya yang sampai di sekolah pun sudah lengkap. Dirinya juga menyatakan, dengan adanya kelengkapan buku ini maka akan semakin mendukung pelaksanaan impelemntasi K13. “Saya sangat mendukung untuk K13 ini terus dilanjutkan. Terutama karena guru sudah siap, dan buku sudah datang, insyaallah tidak akan ada kendala lagi,” imbuhnya.

Dalam laporan hasil penerimaan buku ini, dikatakan Sujak mekanismenya memang beda dengan tahun lalu. Sekolah sama sekali tidak berurusan langsung terkait pembiayaan ke penerbit.

“Semua ditangani langsung oleh Dindik. Kami hanya melaporkan data buku untuk dilaporkan sejak Q tam tadi pagi,” tuturnya.Q

Bupati Jember Tetapkan Status Tanggap Darurat Jember, Bhirawa Bupati Jember MZA Djalal menetapkan status tanggap darurat bencana di kabupaten setempat karena bencana banjir terjadi di sejumlah kecamatan.

“Status itu naik dari sebelumnya Jember Siaga Darurat Bencana pada pertengahan Desember 2014 dan mulai hari ini statusnya menjadi Tanggap Darurat Bencana,” kata MZA Djalal usai melakukan rapat koordi-

nasi dengan sejumlah instansi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Jawa Timur, Senin.

Naiknya status penanganan bencana tersebut, Bupati MZA Djalal meminta penanganannya harus menomorsatukan korban bencana dan melakukan evakuasi kepada korban saat air masuk ke permukiman warga, sehingga tidak menimbulkan Q efi,ant korban jiwa.Q

Kabag Hukum Kota Surabaya Iratusilawati, di Surabaya, Senin, mengatakan Gubernur Jatim sudah menyerahkan kembali perda pelepasan tanah surat ijo kepada Pemkot Surabaya sepekan lalu. “Secara garis besar, tidak ada revisi yang mendasar dari gubernur soal perda tersebut. Jadi isi perda yang kami ajukan tidak banyak perubahan,” katanya, Senin (29/12).

Hanya saja, lanjut dia, meski sudah ada di tangan Pemkot Surabaya, pihaknya belum bisa melaksanakan perda tersebut sebab perda tersebut harus diundangkan dulu. Selain itu, lanjut dia, harus ada Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) sebagai petunjuk teknis di lapangan, namun sampai sekarang belum dibuat.

Setelah diundangkan dan dibuat perwali, maka perda tersebut baru bisa dilaksanakan.

“Hanya saja kapan diundangkan dan dibuat perwalinya, kami akan berusaha secepatnya.

Kami berharap tahun 2015 nanti, perda tersebut sudah bisa diberlakukan,” katanya.

Jika nantinya perda tersebut diterapkan, maka masyarakat pemilik tanah surat ijo atau mendiami tanah surat ijo bisa mengajukan permohonnan untuk mendapatkan tanah tersebut ke pemkot.

Namun demikian, lanjut dia, mereka tidak mendapatkannya secara gratis, melainkan harus mengganti tanah surat ijo sesuai dengan NJOP (nilai jual objek pajak).

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, mengatakan besarnya nilai ganti rugi pelepasan aset tanah Pemkot Surabaya sudah ditentukan dalam perda.

Nilai ganti rugi sebesar 100 persen NJOP sesuai dengan arahan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). “Perda tidak bisa melanggar ketentuan soal nilai ganti aset yang dilepas Pemkot,” katanya.

Berdasar data Pemkot Surabaya hingga sekarang ini pemegang surat ijo mencapai 46.611 orang. Di mana luas tanah aset Pemkot yang diterbitkan surat ijo mencapai 8.319.081 meter persegi.

Sementara itu, Ketua Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya Bambang Sudibyo mengatakan perda tersebut tidak berpihak pada kepentingan masyarakat yang berdiam di tanah surat ijo. Sebaliknya, lebih menguntungkan Pemkot Surabaya.

Ia mencontohkan pasal 10 perda pelepasan surat ijo. Di situ Pemkot Surabaya akan melepas tanah surat ijo ke warga.

Namun itu tak gratis karena warga harus menggantinya dengan harga tanah sesuai dengan NJOP. “Kalau tanah surat ijo itu harganya Rp100 juta, maka warga harus menggantinya Rp100 juta. Itu sama saja warga membeli tanah. Dan ini sangat memberatkan karena warga yang tinggal di sana tak semuanya mampu,” Q dre,ant jelasnya.Q

Selama 2014, Jatim All Out Persiapkan MEA 2015 Selama 2014, Jatim mungkin satu-satunya provinsi yang paling sibuk dalam mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Betapa tidak, hampir semua kesempatan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo selalu menggaungkan semangat masyarakat Jatim agar menyiapkan diri bisa bertanding dalam pertarungan pasar bebas negara-negara Asia Tenggara tersebut.

Di bawah komando Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, Pemprov Jatim mendobrak dengan berbagai inovasi dan langkah strategis. Upaya nyata tersebut harus dilakukan Jatim, mengingat provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini selalu menjadi tumpuan Indonesia dalam segala sektor.

Diantara gebrakan itu yakni, menyiapkan masyarakat Jatim memiliki daya saing yang kuat dan penguasaan pasar dalam negeri.

Menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik formal maupun non formal dengan standar internasional. Ser-

ta menciptakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini yang diharapkan lulusannya mempunyai keterampilan tak hanya mengelas pagar, tapi bisa mengelas kapal.

Tak cukup hanya dengan membuat gebrakan tersebut, Pakde Karwo juga mengumpulkan semua stakeholder dan instansi vertikal yang ada di Jatim. Seperti Badan Karantina, Pelindo III, Bea Cukai Tanjung Perak hingga Kadin. Lembagalembaga ini diminta Pakde Karwo untuk memperkuat peranannya, sebab lembaga tersebut memiliki kewenangan penuh dalam hubungannya perdagangan luar negeri.

Menurut Pakde Karwo, agar mampu berperan besar dalam MEA 2015, gebrakan-gebrakan tersebut menjadi hal yang paling penting.

Inovasi baru sangat dibutuhkan, sebab jika tidak, Jatim akan diserbu produk-

produk negara tetangga.

Apakah itu bentuknya, barang, jasa, atau investasi.

Pemprov Jatim kini tengah menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus di Balai Latihan Kerja (BLK) Plus. Upaya ini untuk untuk membuat tenaga kerja dari Jatim memiliki standarisasi yang siap bekerja dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pada pasar MEA. Untuk bisa bersaing pada MEA, pengusaha Jatim juga harus bisa melakukan penguasaan pasar dalam negeri.

Salah satu wujud upaya penguasaan pasar dalam negeri adalah meningkatkan nilai ekspor dan mengurangi nilai impor Jatim. Komposisi ekspor dan impor masih menjadi persoalan. Beberapa produk ekspor Jatim sebagian besar masih berupa bahan mentah, sedangkan impornya sebagian besar adalah barang jadi.

“Sebenarnya, untuk meningkatkan nilai ekspor, bahan mentah harus diolah terdahulu di Jatim sehingga nilainya akan meningkat.

tam/bhirawa

Siswa SMK harus bisa mengembangkan diri untuk bisa bersaing di era MEA 2015 mendatang.

Apabila hal tersebut bisa meningkatkan nilai ekspor Jatim berencana membanterjadi, pasar dalam negeri adalah dengan mengolah gun beberapa smelter di Jasanggup dikuasai Jatim. bahan baku yang akan diek- tim yang diyakini mampu Dengan demikian menanda- spor dengan membangun menekan nilai impor yang kan Jatim siap menghadapi smelter. Sehingga nantinya lebih besar.

MEA,” ungkap Pakde Karwo. nilai ekspornya akan berDiantaranya di Situbondo Dicontohkan, salah satu nilai lebih tinggi. Pemprov untuk cluster ferronickel, di

Lumajang untuk cluster tembaga, emas dan biji besi, di Gresik dan Tuban untuk cluster ferronickel dan tembaga. “Setidaknya nanti akan dibangun lima smelter di beberapa daerah di Jatim. Itu untuk menekan nilai impor yang lebih besar dibandingkan nilai ekspor,” tegasnya.

Pemprov Jatim juga akan membuat kebijakan umum untuk pembangunan Jatim dimana dibagi kebeberapa perspektif. Diantaranya perspektif masyarakat dimana akan dibuat program yang didesain guna meningkatkan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat, perspektif proses internal yaitu meningkatkan profesionalisme SDM untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kemudian, perspektif kelembagaan yaitu mengimplementasikan reformasi birokrasi, dan perspektif keuangan yaitu optimalisasi desain kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah,” Q iib jelasnya.Q