Harian Bhirawa Edisi 2 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Pemerintah Saudi mendesak Indonesia segera melakukan perbaikan sistem pelayanan berbasis e-hajj (elektronik hajj).

Dengan cara itu pelayanan kepada jamaah dapat dimaksimalkan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Irjen Kemenag M Jasin

Selasa Wage, 2 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

2

AGENDA HARI INI

SEPTEMBER 2014

 Gubernur H Soekarwo - 07.00

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 14.00 - 18.30

Menghadiri Wisuda Akademi Kesehatan dan Kebidanan di Hotel Dewarna Bojonegoro Menghadiri Rapat Persiapan Pekan Olahraga Remaja Jatim di Ruang Sekdaprov Menerima Audiensi Misi Dagang Selandia Baru di Hotel Sheraton

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00 - 14.00

Di Ruang Kerja Menghadiri Rapat Persiapan Pekan Olahraga Remaja Jatim di Ruang Sekdaprov

Penyidikan Korupsi, Kejari Segera Panggil Sekda Kota Batu Batu, Bhirawa Tersangka kasus dugaan korupsi uang APBD di PT Batu WIsata Rosources (BWR), Dwi Martono Arlinato alias Anton menjalani pemeriksaan kedua di kantor Kejari Kota Batu, Senin (1/9). Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik juga memanggil mantan komisaris PT BWR, Lucky Budiarti. Selain itu dalam pekan ini mereka juga akan memanggil satu lagi pejabat Pemkot Batu sebagai terperiksa/saksi.

Kedatangan Anton kali ini untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik pada pekan lalu. Saat itu tersangka diberi 25 pertanyaan terkait aliran dana APBD yang diberikan kepada PT BWR sebagai BUMD milik Pemkot Batu.

“Kita (penyidik-red) melakukan pendalaman terhadap data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada tersangka sebelumnya. Kita mempertegas terhadap kondisi piutang yang saat ini dimiliki oleh PT BWR,”ujar Kasie Pidsus di Kejari Kota Batu, Jendra Firdaus, ditermui di ruang kerjanya.

Selain memeriksa tersangka, kemarin penyidik juga memanggil dan memeriksa Lucky Budiarti.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, Lucky dianggap

 ke halaman 11

Dua Staf DPRD Bojonegoro Berjanji Kembalikan Uang Bojonegoro, Bhirawa Dua staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro berjanji akan mengembalikan uang anggaran DPRD sekitar Rp 370 juta yang dimanfaatkan untuk pribadi, dengan batas terakhir pengembalian pada 15 September 2014.

Wakil Ketua DPRD Sementara Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, kesanggupan dua staf Sekretariat DPRD mengembalikan uang Sekretariat DPRD sebesar Rp 370 juta tertuang dalam surat pernyataan usai keduanya menjalani pemeriksaan Tim Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda).

Sesuai hasil pemeriksaan Tim Irwasda, katanya, keduanya mengakui telah memanfaatkan uang alokasi Sekretariat DPRD sebesar Rp 370 juta untuk kepentingan pribadi. “Keduanya di hadapan Tim Irwasda tidak bisa mengelak yang menerima uang Rp 370 juta, sebab ada tanda tangan penerimaan uang itu dari Bendahara Sekretariat DPRD,” kata Sukur, yang enggan menyebutkan nama kedua Staf Sekretariat DPRD itu, Senin (1/9).

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan Irwasda

 ke halaman 11

Berangkatkan Kloter Pertama, Pakde Karwo Titip Doa untuk Jatim Asrama Haji, Bhirawa Kloter pertama jamaah haji Embarkasi Surabaya diberangkatkan ke Tanah Suci, Senin (1/9) pagi. Rom-

bongan sebanyak 445 orang, terdiri dari 310 orang jamaah asal Surabaya dan 135 orang jamaah asal Sidoarjo dan lima orang petugas haji.

Mereka diberangkatkan dengan menggunakan 10 unit bus menuju Bandara Inter-

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Pakde Karwo menyapa para peserta jamaah haji kloter pertama Embarkasi Surabaya yang akan berangkat ke Tanah Suci, Senin (1/9). Dalam kesempatan itu Pakde juga meminta para jamaah mendoakan Jatim agar selalu terjaga kedamaian dan kenyamanannya.

Terima Gaji Rp 2,25 Juta, Dewan Gigit Jari Hari Pertama, Dewan Baru Masih Arasan-arasan Ngantor DPRD Jatim, Bhirawa Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 yang baru dilantik tampaknya harus gigit jari. Pasalnya gaji pertama sebagai anggota dewan, mereka hanya akan menerima gaji pokok sebesar Rp 2,25 juta pada September ini. Wakil rakyat ini akan menerima gaji penuh sekitar Rp 26 juta, terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja dewan dan tunjangan perumahan yang akan dicairkan mulai Oktober nanti.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretaris DPRD Jatim Puji Setyowibowo mengatakan uang itu merupakan gaji yang diterima oleh anggota dewan

biasa. Cara penghitungannya adalah 75 persen dari representatif bulanan mereka. “Uang

 ke halaman 11

Perkiraan Perincian Gaji Anggota DPRD Jatim per Bulan Gaji Pokok : Rp 2.262.000 Tunjangan Keluarga : Rp 316.680 Tunjangan Jabatan : Rp 3.279.900 Tunjangan Beras : Rp 170.320 Tunjangan PPh : Rp 870.105 Uang Paket : Rp 226.200 Tunjangan Perumahan : Rp 9.600.000 (bisa lebih tergantung appraisal nilai sewa rumah) Tunjangan Komunikasi Intensif : Rp. 9.000.000 Total : Rp 25.725.205

Tunggu Revisi Perda Tata Ruang, Investor Tunda Investasi Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan masih menunggu revisi detil Perda Tata Ruang per kecamatan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan. Revisi Perda yang akan digelar awal November ini diharapkan dapat menciptakan keserasian pemanfaatan ruang di wilayah di Kabupaten Pasuruan.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyatakan perubahan revisi detil Perda Tata Ruang ini

diperlukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan wilayah di Kabupaten Pasuruan. “Awal November ini rencana detil revisi tata ruang dibahas di dewan. Dan akhir tahun ini saya harapkan selesai pembahasannya,” ujar Irsyad Yusuf, Senin (1/9).

 ke halaman 11

Pingin Pindah Komisi LIMA tahun duduk di Komisi E DPRD Jatim ternyata jenuh juga. Karenanya Kodrat Sunyoto, anggota DPRD Jatim dari Partai Golkar yang lolos dalam periode 2014-2019 ini ingin sekali pindah komisi.

Alasannya untuk menambah wawasan dan pengalaman. Meski diakuinya saat duduk di Komisi E banyak sekali pengalaman yang sudah dipetik terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di antaranya saat menjenguk pantai jompo  ke dan anakhalaman 11 anak SLB, dia baru t a h u ternyata makanan dan minuman yang disuguhkan sangat

 ke halaman 11

Kodrat Sunyoto

Sentil..

 Perhutani tebang hutan, warga hentikan paksa  Masyarakat ogah dijadikan kambing hitam terus menerus  Sepakat jaga hubungan baik Indonesia-Jepang  Dan hubungan yang merugikan sebaiknya segera dievaluasi  Tolak kenaikan BBM, PMII demo Pemkab dan DPRD  Buat kebijakan kok mengorbankan rakyat

hilmi Husain/bhirawa

Pembangunan tol di wilayah Kabupaten Pasuruan membawa dampak tersendiri bagi investor untuk menanamkan investasinya, Senin (1/9). Hanya saja, sejumlah investor menunda karena masih belum direvisinya Perda Tata Ruang di Kabupaten Pasuruan.

Cak Imin Hapuskan Istilah Matahari Kembar di PKB Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa istilah Matahari Kembar antara Dewan Syuro dengan Dewan Tanfidz sudah tidak ada lagi karena muktamar di Surabaya menegaskan sistem kolektivitas diadopsi dalam AD/ART PKB yang baru. Artinya, semua keputusan partai diambil secara kolektif antara syuro dan tanfidz sehingga perdebatan proses pengambilan keputusan satu forum yang disebut rapat gabungan. Selain itu tak boleh lagi ada keputusan syuro sendiri dan tanfidz sendiri.

 ke halaman 11

Presiden SBY Minta 7 Menteri Mundur Jakarta, Bhirawa Tujuh menteri yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 belum satupun yang mengajukan pengunduran diri kepada presiden.

Presiden SBY pun meminta para menteri tersebut untuk segera mundur dari jabatannya. Hal ter- Sudi Silalahi. sebut diutarakan SBY melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

“Mereka yang jelas terpilih jadi anggota DPR, kalau dia akan tetap dan pilih jadi anggota dewan, maka wajib mundur dari kabinet. Tidak mungkin merangkap jadi

 ke halaman 11

Kampus Unair Banyuwangi

Tunggu Jadwal Menteri Pendidikan, Rencananya September Diresmikan Salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya yakni Universitas Airlangga (Unair) memastikan akan meresmikan kampusnya di Kabupaten Banyuwangi pada awal September menjelang dimulai tahun akademik 2014/2015.

Adit Hananta, Kabupaten Banyuwangi Kepastian akan dibukanya Unair di Banyuwangi dibenarkan oleh Bupati setempat, Abdullah Azwar Anas.

“Insyaallah, September diresmikan kampusnya dan langsung memulai perkuliahan. Peresmian masih menunggu jadwal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas belum lama ini.

Pada tahun pertama dibukanya kampus di Banyuwangi, Unair membuka empat program studi dengan total 200 mahasiswa. Seleksi penerimaan mahasiswa sudah berlangsung melalui mekanisme secara nasional beberapa waktu lalu, dengan jumlah

pendaftar hampir 1.000 calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Bupati Anas mengatakan Pemkab Banyuwangi dan Unair akan saling mendukung demi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, termasuk pembukaan empat program studi yang meliputi kedokteran hewan, akuntansi, kesehatan masyarakat, dan budidaya perairan.

“Pengembangan pendidikan tinggi diharapkan bisa menggairahkan iklim pendidikan di Banyu-

 ke halaman 11

Sebagai penunjang sarana prasarana awal kegiatan belajar mengajar, Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan 8 ruangan kelas milik gedung SMAN 1 Giri sebagai fasilitas sementara pusat kegiatan perkuliahan.

SURABAYA

2

Selasa Wage 2 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Legislatif Harus Jadi Lembaga Terhormat dan Perjuangan Pemprov, Bhirawa Para anggota legislatif harus menyadari fungsi dan tugas kelembagaannya dalam sistem pemerintahan sebagai fungsi yang terhormat dan fungsi perjuangan.

Gubernur Jatim, Soekarwo, mengingatkan fungsi lembaga perwakilan daerah sebagai pelaksana fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran pada pemerintahan daerah.

Penegasan Gubernur ini diungkapkan dihadapan peserta Orientasi bagi anggota DPRD kabupten/kota periode 2014-2019 angkatan II tahun 2014 di Hotel Singgasana Surabaya, Minggu malam (31/8).

Menurutnya, fungsi legislasi meliputi fungsi untuk membentuk peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah, fungsi strategis yang menempatkan DPRD sebagai “lembaga terhormat” dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Selain itu merupakan “fungsi perjuangan”, untuk menentukan keberlangsungan serta masa depan daerah, dan merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak atau stakeholder.

Sementara produk yang dihasilkan anggota DPRD,yakni mengeluarkan perda. Sebagai produk fungsi legislasi, bersama kepala daerah menjalankan fungsi pembuatan perda, karena perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah, perda sebagai kontrak sosial di daerah, serta sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.

Lebih lanjut dikatakan, fungsi penting sebagai pengawasan meliputi aspek managemen dan aspek politik. Aspek

PANGGUNG BIROKRASI

Muktamar Amanatkan Cak Imin Capres 2019 DPW PKB Jatim, Bhirawa Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB terpilih, H Abdul Muhaimin Iskandar diamanatkan oleh Muktamirin menjadi calon presiden yang akan diusung PKB pada Pemilu Presiden tahun 2019 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan KH Yusuf Chudlori perwakilan wilayah Jawa saat membacakan pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPj) DPP PKB masa bhakti 2009-2014 di Muktamar PKB Surabaya, Senin (1/9) dini hari.

Pertimbangan pencalonan Cak Imin panggilan akrab Muhaimin Iskandar, lanjut pria yang juga menjabat Ketua DPW PKB Jateng dikarenakan PKB dibawah kepemimpinan Cak Imin dan KH Abdul Aziz Mansur berhasil memajukan partai yang didirikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama (NU).

“Kami optimis 5 tahun ke depan PKB bukan hanya menyalip Partai Golkar tapi juga bisa capreskan Cak Imin,” tegas KH Yusuf Chudlori disambut tepuk tangan Q cty Muktamirin.Q

BPOM Sita Ribuan Obat Ilegal Surabaya, Bhirawa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Surabaya menyita ribuan bungkus obat ilegal yang ada di wilayah Jawa Timur.

Kepala Balai Besar POM I Ngurah Bagus Kusuma Dewa, saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin, mengatakan obat-obat tersebut disita dari lima kabupaten yang ada di Jawa Timur.

“Lima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang serta Kabupaten Lamongan,” paparnya.

Ia mengemukakan, hasil penyitaan barang-barang ilegal ini merupakan kerja sama dari tim gabungan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan Operasi Gabungan Tingkat Nasional di wilayah Provinsi Jawa Timur.

“Dari operasi tersebut, petugas berhasil menyita obat tradisional tanpa izin edar, kosmetik tanpa izin edar dan juga obat keras yang jelas-jelas diedarkan secara Q ant.geh ilegal,” ungkapnya.Q

menegemen sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan aspek politik, guna check and balances segala tindakan kepala daerah dalam pelaksanaan tugas pememerintahan daerah sesuai dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Dikatakannya, fungsi penting penganggaran yakni sebagai alat perencanaan (planning instrument) digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Selain itu, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi serta sebagai alat pengendalian (control instrument).

Sementara itu Kepala Badan Diklat Jatim, Saiful Rahman MPd MM mengatakan, kegiatan ini mmerupakan tidak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 160/3559/SJTentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman

wwn/bhirawa

Kepala Badiklat Jatim, Saiful Rachman mendampingi Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo saat menemui 200 peserta orientasi dari Banyuwangi, Sumenep, Jember dan Sidoarjo.

Tugas Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana Badan Diklat Provinsi Jawa Timur diberikan amanat sebagai salah satu penyelenggara kegiatan orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota se

Jawa Timur periode 2014-2019.

Kegiatan berlangsung selama 4 hari mulai 31 Agustus hingga 3 September, bertempat di Hotel Singgasana Surabaya. Peserta berjumlah 1.675 orang,

Suhandoyo dan Kanang Budi Bersaing Ketat Duduki Ketua DPD PDIP Jatim DPD PDIP Jatim, Bhirawa Tim sukses calon Ketua DPD PDIP Jatim penganti Sirmadji, saat ini mulai bergerilya untuk mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Upaya itu, dilakukan untuk memperkuat dukungan suara saat pelaksanan musyawara daerah (musda) akhir tahun 2014 mendatang, sebelum Kongres yang rencananya digelar pada awal tahun 2015 mendatang.

Dari sejumlah nama yang muncul, dikabarkan nama Suhandoyo (Ketua Bapilu DPD PDIP Jatim) dan Kanang Budi (Bupati Ngawi) mendapat dukungan kuat diantara DPC se Jatim. Sementara Bambang DH (Wakil Ketua DPD PDIP) Bambang Suhartono (wakil ketua DPD PDIP), serta Kusnadi belum mendapat dukungan maksimal dari sejumlah DPC. Ketatnya persaingan menuju kursi DPD PDIP Jatim ini, menurut Ketua DPC PDIP Jombang, Sumramba sangat meng-

hawatirkan, jika diantara calon kandiat ketua yang mulai muncul saling mempertahankan ego untuk meraih kekuasan.

Untuk itu, Sumramba mengingatkan agar para senior partai politik moncong putih tersebut, melakukan mufakat lebih awal untuk bersam-sama menata kepentingan partai kedepan.

Sumrambah juga mengingatkan, jika proses perebutan posisi Ketua DPD PDIP Jatim, bisa menjadi persaingan keras antara kader. Bahka, ia mengkhawatirkan bakal terjadi perpecahan di tubuh PDIP Jawa Timur jika diantara para pendukung dan kandidat saling ngotot mempertahankan diri untuk duduk di pucuk pimpinan partai.

Kekhawatiran tersebut, bagi Sumrambah yang juga mantan anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 ini, karena imbas kemenangan PDIP dalam pilpres dengan mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Saya berharap, para senior di PDIP berkumpul untuk musyawarah dan mufakat. Jangan

sampai mereka saling berebut dan menghalalkan segala cara yang tentunya bisa memecah belah keutuhan PDIP,” terang Sumrambah.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Jatim, Sirmadji mengatakan, Musda DPD PDI Perjuangan harus mengikuti ketentuan AD/ ART. Dimana, pergantian lima tahunan dipucuk Ketua DPD PDI Perjuangan dilakukan sebelum kongres.

“Dan usulan sejumlah nama calon kandidat ketua DPD PDI Perjuangan akan melalui mekanisme dari bawah. Termasuk usulan, struktural calon Ketua DPC se Kabupaten/Kota di Jatim.

Terkait sejumlah nama yang muncul, Sirmadji menyampaikan proses pencalonan calon ketua DPD PDI Perjuangan terbuka untuk semua kader yang memenuhi syarat. “Yang pasti calon yang maju harus mendapat dukungan lebih dari 50% dari cabang. Sebelum maju ke Musda, kader tersebut harus ditetapkan melalui Konferda lebih Q cty dahulu,” terang dia.Q

Masuk Kerja Seminggu, Dewan Surabaya Terima Gaji Sebulan DPRD Surabaya, Bhirawa Sungguh perlakukan yang super istimewa..!!!! Bagaimana tidak, anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yang baru saja di lantik pada tanggal 24 Agustus 2014, ternyata sudah bisa mengambil hak gajinya tanggal 1 September 2014.

Dengan demikian, anggota dewan yang baru menerima hak gajinya sebulan meski baru berkantor tak kurang dari 7 hari kerja (seminggu).

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, bahwa sejumlah anggota dewan baru periode 2014-2019 sudah merasa jenuh dan resah pasalnya mengaku hanya bisa hadir, mengisi absen, duduk, dan kemudian pulang tanpa aktifitas yang berarti.

Hal ini dikarenakan belum adanya ketua dewan difinitif sehingga belum bisa dilakukan pembentukan alat kelengkapan dewan seperti Komisi, Banleg, Banmus, Banggar dan BK. Sejak dilantik pada tanggal 24 Agustus 2014, anggota dewan Surabaya yang baru praktis hanya melakukan kehadiran rutin tanpa adanya aktifitas. Ironisnya, pertanggal

1 September 2014, anggota DPRD Surabaya ini ternyata sudah mulai menerima gaji, yang konon telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah menjadi hak anggota DPRD untuk menerimanya.

Hal ini dikatakan Sekretaris DPRD Surabaya, M Afghani Wardhana, bahwa realisasi gaji anggota DPRD periode 2014 - 2019 tersebut tidak mengacu pada kinerja. Dengan demikian sudah bekerja atau belum seluruh anggota DPRD Surabaya bisa mendapatkan gajinya.

“Aturanya sudah jelas, sehingga kami siap bayarkan hak anggota DPRD Surabaya mulai hari ini,” kata Afghani Wardhana, Senin (1/9/14).

Oleh karena itu, dikatakan Afghani, pihaknya tidak bisa menunda pemberian hak anggota DPRD Surabaya. Hanya saja, untuk waktu pengambilan gaji tersebut sepenuhnya diserahkan ke masing-masing anggota DPRD. “Sekwan tidak bisa menunda atau menghambat pembayaran gaji yang sudah menjadi hak anggota Dewan,” ucap Afghani Q gat Wardhana.Q

semnetra pada angkatan II kali ini diikuti oleh 200 orang terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Sumenep, Jember dan Sidoarjo masing-masing 50 Q wwn orang.Q

Antisipasi Kebocoran Parkir

Perbanyak Alat Pendeteksi dan Sistem Voucher Pemkot Surabaya, Bhirawa DPRD kota Surabaya menduga adanya penyelewengan pajak parkir di beberapa mal di Surabaya. Hal itu diketahui dari hasil pendapatan pajak parkir yang dinilai masih minim dan setoran masingmasing mall jauh dari target yang di tentukan Pemerintah Kota Surabaya yakni Rp50 miliar per tahunnya.

Kurang lebih ada 10 mal yang terindikasi selewengkan pajak parkir. Diantaranya, Sutos, Royal Plaza, Pakuwon Trade Centre, Ciputra World, Pakuwon Jati, Pasar Atom dan Surabaya Plaza.Mengetahui hal tersebut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Yusron Sumartono angkat bicara soal Perda no 4 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Dugaan adanya penyelewengan pajak parkir beberapa mall di Surabaya. Menurutnya, penyelewengan pajak bisa saja terjadi, akan tetapi hal itu belum bisa terbukti..

Terkait tudingan dewan soal kebocoran pajak jasa parkir, Yusron mengatakan jika pihaknya masih belum mampu mendeteksi secara riil pajak parkir yang seharusnya dibayar oleh para pengusaha jasa parkir di hampir seluruh mall atau pusat perbelanjaan di wilayah kota Surabaya. ‘’Saya belum bisa memastikan terkait hal itu, karena kami masih melihat potensi dari pengguna parkir setiap harinya.

Dan untuk masalah dugaan itu, ya kita tidak tahu, karena sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan, Cuma dari pengelola mall memang sudah melakukan kewajibannya dengan membayar pajak parkir tersebut, hanya saja kita belum mengetahui berapa penghasilan setiap harinya,” papar Yusron yang baru sebulan terakhir menjabat di Kadispenda dan Pengelolaan keuangan Surabaya ini.

Menurutnya untuk Januari-Agustus pengelola mall di Surabaya sudah mencapai 60% dari jumlah target yang ditentukan pemerintah yakni 50 miliar.‘’Pengahasilan parkir mall di Surabaya setiap bulannya, 20% nya adalah milik pemerintah dalam artian harus disetorkan sebagai pajak,” lanjutnya.

Yusron mengakui, hingga hari ini dugaan itu belum bisa dibuktikan lantaran keterbatasan alat yang bisa mendeteksi parkir-parkir mall yang ada di Surabaya.

Akan tetapi Yusron tetap akan mengupayakan untuk ke depannya nanti tidak akan ada lagi penyelewenganpenyelewengan atas pajak parkir. Dirinya sudah merencanakan akan bekerjasama dengan pihak pengelola mal di Surabaya untuk memasang alat pendeteksi.

Parkir Elektronik Untuk mengantisipasi kebocoran parkir, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengandeng Universitas Airlangga (Unair) akan melakukan kajian sistem parkir elektronik, yang transaksinya dengan menggunakan voucher.

“Dengan memakai voucher pembayaran retribusi parkir di lapangan juga lebih praktis,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Q dre (Dishub) Kota Surabaya Eddi Senin (1/9).Q

Siswa Miskin Bersekolah Tanpa Seragam Resmi Program wajib belajar gratis dan seragam gratis pemkot Surabaya kembali tercoreng. Dua siswa baru dari dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Surabaya mengadu telah dua bulan bersekolah tanpa seragam resmi.

Salsabila dan Achmad Alfandi Santoso, Senin(1/9) kemarin mengadu pada DPRD Surabaya karena sudah dua bulan mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa menggunakan seragam resmi sekolah.

Karena tidak mampu membayar uang seragam , dua siswa di dua SMK Negeri ini tidak mendapatkan seragam resmi sekolah masing-masing. Padahal sejauh ini, Pemkot Surabaya mempunyai program Mitra Warga yang memberi fasilitas buku dan seragam dengan gratis. Program Mitra Warga adalah jalur bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk dapat masuk

sekolah negeri dengan kuota sebanyak 5 persen.

Salsabila, siswa yang baru saja masuk SMKN 4 Surabaya ini belum mendapat seragam meskipun proses belajar mengajar sudah berjalan sekitar dua bulan karena tidak mampu membeli baju.

Keadaan ini tidak serta merta membuat pihak sekolah memberikan dispensasi atau kebijakan untuk siswa yang tidak mampu.

Tak ingin anaknya malu, orang tua Salsabila terpaksa membeli seragam tersebut dengan cara dicicil tiap bulan.

“Totalnya bayar Rp 650 ribu, saya cicil tiap bulan.

Dapat empat stel seragam diantaranya Abu-abu, pra-

muka, batik, dan olahraga,” terang Sudirman, selaku wali murid kepada sejumlah wartawan , Senin (1/9).

Sementara itu, kasus lain juga dialami Achmad Alfandi Santoso, yang sudah dua bulan menjadi siswa baru di SMKN 2 Surabaya.

Meski berhasil masuk melalui reguler, Alfandi seharusnya mendapat fasilitas perlengkapan sekolah karena memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Parahnya, Alfandi hingga saat ini belum mempunyai seragam sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk membayar seragam dengan total Rp 1,5 juta. Terpaksa, dalam keseharianya, Alfandi menggunakan seragam SMP yang dimilikinya untuk kesekolah.

“Ya kadang-kadang malu mas kalau ditanya teman

jelas kalau siswa jalur Mitra Warga dan kurang mampu mendapat fasilitas gratis.

“Kalau perlu, sekolah melakukan surfey ke rumah siswa untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Jangan terus menutup mata kalo kondisinya tidak mampu.

Kota Surabaya punya anggaran besar untuk Pendidikan, malu alau ada siswa tidak bisa punya seragam,” kata Baktiono yagn juga mantan Ketua Komisi D ini.

Menurutnya, karena kegat/bhirawa bijakan yang salah kaprah Achmad Alfandi Santoso, yang sudah dua bulan menjadi siswa baru ini, siswa yang bersangkutan di SMKN 2 Surabaya ini, belum bisa memakai seragam sekolah mengalami gangguan psiresmi karena tak mampu membayar. kologis dan tekanan saat kenapa masih memakai se- DPRD Surabaya, Baktiono melakukan proses belajar ragam SMP. Mau gimana lagi mengaku heran dengan ke- mengajar. Untuk itu, pimas tidak punya uang, orang bijakan sekolah yang seolah- haknya mengusulkan bagi tua belum mampu. Saya su- oleh menutup mata terhadap anak yagn kurang mampu dah menunjukkan surat kondisi ekonomi yang di- harus mendapat fasilitas SKTM tapi tetap diwajibkan alamin beberapa siswa di lebih dulu sebelum proses membayar,” kata Alfandi.

Surabaya. Padahal, pihaknya belajar mengajar di sekolah Terkait hal ini, Anggota mengatakan bahwa sudah dimulai.

“Jelas kalau kondisinya begini mereka akan tertekan secara psikologis terutama kepada sesama teman di sekolah. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Surabaya,” katanya.

Selama ini, pengadaan seragam sekolah dibeli dengan uang Bantuan Opresional Pendidikan Daerah (BOPDA) dan dijual kembali melalui koperasi sekolah.

Anehnya, harga barang tersebut lebih mahal daripada di pasaran.

“Ini yang harus kita kritisi, kalau memang yang melakukan pengadaan sekolah sendiri dari dana BOPDA, seharusnya meringakan bukan lebih mahal.

Kita akan panggil Dinas Pendidikan dan Sekolah terkait masalah ini agar tidak terjadi di kemudian Q gat hari,” kata Baktiono.Q

SURABAYA

Selasa Wage 2 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Peran Perangkat Desa Penting Selamatkan Sungai Brantas Pemprov, Bhirawa Peran perangkat desa sangat menentukan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan jejaring organisasi masyarakat dalam menyelamatkan Sungai Brantas, Perangkat desa mampu menjadi penggerak masyarakat di kawasan DAS Brabtas untuk menjaga kelestarian kawasan sungai.

Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Lembaga Kajian Ekologi dan Koservasi Lahan Basah (Ecoton) menggelar pelatihan bagi perangkat desa di Wisma Inspirasi (Institut Pemulihan dan Perlindungan Sungai) di Desa Wringinanom, Kabupaten Gresik.

Direktur Lembaga Kajian Ekologi dan Koservasi Lahan Basah (Ecoton), Prigi Arisandi mengatakan, kegiatan pelatihan itu diikuti puluhan perangkat desa dari beberapa daerah yang wilayahnya dilewati Sungai Brantas. Diantara perangkat desa yang dilibatkan dalam training kali ini, diantaranya dari Jombang, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya.

Harapan usai dilakukan pelatihan itu, lanjut Prigi, maka para perangkat desa dan aktifis lingkungan yang ada di masing-masing wilayah yang dilintasi Sungai Brantas bisa semakin berdaya dan mampu membuat sebuah peraturan desa (perdes), khususnya untuk menyelamatkan kondisi Sungai Brantas.

“Selama ini aturan yang ada selalu dari atas ke bawah, tapi kali ini, kita memfasilitasi agar masyarakat yang pro aktif untuk melindungi wilayahnya masing-masing dari kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan membuat peraturan desa,” katanya, Senin (1/9).

Aktifis lingkungan ini juga menyayangkan masih banyaknya masyarakat yang ketakutan kalau membuat aturan desa sendiri, hanya karena ada intimidasi dari aparat desa yang lebih tinggi. “Kondisi itu sangat kami sayangkan, karena harusnya para perangkat desa yang di atas sangat beruntung dengan adanya perdes yang dihasilkan dari usulan Q rac warganya,” katanya.Q

Hakim Bakal Panggil Paksa Pengusaha SPBU Kalianak PN Surabaya, Bhirawa Soetijono, warga Dharmahusada Utara Surabaya, terdakwa kasus penyerobotan tanah dan memasuki perkarangan orang tanpa izin, terkesan meremehkan proses persidangan. Dengan alasan sedang pergi ke Jakarta, Ia sengaja tak menghadiri sidang perdana kasusnya hari ini, Senin (1/9).

Sesuai jadwal persidangan, semestinya pemilik SPBU Kalinak ini harus didudukan dikursi pesakitan, sebagai terdakwa dalam sidang agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djamin Susanto SH, dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Di ruang Jaksa Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, JPU Djamin terlihat menunggu kedatangan Soetijono sejak pagi.

Namun upaya jaksa sia-sia, hingga tengah hari, Soetijono pun tak menampakan dirinya. Jaksa pun beranjak meninggakanl ruang Jaksa, setelah mendapat kabar permohonan ijin dari Soetijono yang mengatakan bahwa dirinya sedang ada di Jakarta dan tidak bisa menghadiri sidang.

Dikonfirmasi wartawan, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya M Yapi mengatakan, hari ini sebenarnya jadwal sidang kasusnya Soetijono, yang berprofesi sebagai bos Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Kalianak Surabaya tersebut.

“Semestinya hari ini Soetijono menjalani sidang perdananya yang agendanya pembacaan dakwaan oleh JPU. Namun, terdakwa tidak hadir. Apabila terdakwa tidak menghormati proses persidangan, kita bakal melakukan pemangilan paksa terhadap terdakwa,” terang Yapi, Senin (1/9).

Soal penahanan, Yapi mengaku perkara yang teregister dengan nomor 2148/PID.B/ 2014/PN.SBY ini, tidak bisa dilakukan penahanan karena ancaman hukumanQ bed nya dibawah lima tahun.Q

Bangun Box Culvert

Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya membangun box culvert di jalan Siwalankerto Surabaya, Senin (1/ 9).Pembangunan ini sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi pada musim penghujan.

trie diana/bhirawa

Tak Bisa Penuhi Standar, Puskesmas Kesulitan Hadapi CAFTA Surabaya, Bhirawa Memasuki CAFTA (China ASEAN Fee Trade Agreement) 2015 mendatang hampir seluruh Puskesmas dan klinik di Jatim belum siap menghadapi globalisasi dalam bidang kesehatan tersebut. Banyak standart CAFTA yang hampir seluruh Puskesmas dan klinik tidak memilikinya.

Ahli Manajemen Rumah Sakit, Dr dr Lilik Djuari, M kes AKK mengatakan baik rumah sakit, Puskesmas dan klinik di Indonesia akan kewalahan untuk memenuhi standart CAFTA yang akan diberlakukan 2015 mendatang.

“Bayangkan baik standar klinis dan manajemennya baru ada Permenkesnya pada tahun 2014 ini. Apa kita mampu mengubah klinik dan Puskesmas kita dalam waktu sesingkat ini,” tegas dr Lilik yang juga anggota Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI).

Memang tidak mudah. Karena Permenkes soal panduan instrumen akreditasi baru dibuat pada tahun 2014.

Ironisnya lagi, ada beberapa target yang harus dipenuhi supaya Puskesmas dan klinik bisa bersaing di dunia internasional. Yakni, untuk persoalan klinis, baik puskemas dan

dna/bhirawa

Pelayanan yang diberikan Puskesmas kepada pasien. rumah sakit harus mampu memenuhi standart 145 penyakit.

Artinya, wajib bagi klinik dan Puskesmas di Indonesia mampu menangani pasien dengan 145 penyakit lengkap dengan standarnya, dari diagnasi, pengobatannya, rujukan dan lainnya.

“Padahal tidak semua Puskesmas dan klinik yang sudah memiliki standart penanganan 145 penyakit itu.

Mungkin sudah dilakukan tapi tidak semua,” tegas Lilik.

Selain standart klinis, PKFI juga takut dengan standart manajemen yang sudah harus memenuhi 503 item.

Seperti Puskesmas atau klinik di Indonesia harus memiliki standart tentang alat-alat kesehatan. Tentunya semua klinik dan Puskesmas di Jatim memiliki peralatan kesehatan, persoalannya apakah sudah sesuai dengan standart internasional.

Persoalan tersebut muncul karena puskemas dan klinik banyak meng-

gunakan alat kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Jarang ada pembaruan seperti yang dilakukan pemerintah di negara modern, seperti Singapura, Amerika, Jerman dan lain-lainnya.

“Memang cukup berat memenuhi standart CAFTA 2015, tapi kita akan berkoodinasi untuk memenuhi standart tersebut,” ungkap anggota PKFI. Caranya yakni PKFI akan membagi tugas kepada masing-masing Puskesmas dan klinik. Nantinya setiap Puskesmas dan klinik bertugas untuk mengonsep setiap items dan kemudian akan mengeshare kepada Puskesmas lainnya. Sehingga, tepat sebelum per Januari, semua Puskesmas dan klinik sudah memiliki standart yang diminta CAFTA. Menurut dosen manajemen rumah sakit FK Unair tersebut, PKFI begitu serius untuk menyelesaikan standart yang diminat CAFTA tersebut karena takut jika orang asing akan menyerbu fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sebab, jika CAFTA sudah berlaku, maka baik dokter, perawat atau klinik pribadi asing bisa bebas membuka praktik di Indonesia. Padahal, dalam Permenkes 2011, warga negara asing dilarang bekerja di klinik, Puskesmas atau rumah sakit di Indonesia.

“Makanya kita kuatkan klinik dan Puskesmas kita biar tidak diserbu Q dna asing,” tegas Lilik.Q

Perusahaan Nakal Bakal Disanksi

Perkuat Sosialisasi Wajib BPJS, Kejari Panggil para Kabid Pemkot Nurul Lewati Masa Kritis Kejari, Bhirawa Kejari mengumpulkan parea kepal bidang di lingkungan Pemkot Surabaya untuk mensosialisasikan kewajiban pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan. Sosialisasi ini bagian dari tindak lanjut kerj sama Kejari Surabaya dengan Kerjasama tiga kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Surabaya.

Sosialisasi pada perusahaan dan pemberi kerja di kota Surabaya sendiri akan digelar Kejari Surabaya dengan BPJS ,Rabu (3/9) dan Kamis(4/9) nanti.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Surabaya Agus Chandra mengatakan, kegiatan mengundang para Kepala Bidang (Kabid) di Dinasdinas di Pemkot Surabaya yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, kemarin untuk memberikan pengetahuan terkait sanksi-sanksi bagi perusahaan yang melanggar prosedur BPJS bagi karyawannya.

“Hari ini (kemarin, red) kami samakan persepsi dengan memanggil Kabid dari Dinas pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan,

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdaganggan,” terangnya kepada wartawan, Senin (1/9).

Chandra menjelaskan, tujuannya kali ini yakni untuk menjelaskan sanksi-sanksi bagi perusahaan-perusahaan dibawah naungan Dinas Pemkot Surabaya yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Disebutkannya, adapun bentuk sanksinya adalah sanksi teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Mengenai sanksi pelayanan publik, Chandra menerangkan, para perusahaan tidak mendapatkan pelayanan publik terkait perijinan usaha, ijin untuk mengikuti tender, ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, ijin menyediakan jasa pekerja, dan ijin mendirikan bangunan. “Tentunya sanksi ini ada tahapannya, dan tidak serta merta langsung dikenakan. Sebab proses pertama yakni berupa teguran,” ungkapnya.

Selain sanksi administratif, Candra menambahkan, apabila perusahaan tidak memnuhi aturan UU RI 24 Tahun 2011, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana Q bed denda paling banyak Rp 1 miliar.Q

RSUD dr.Soetomo, Bhirawa Setelah 18 hari menjalani perawatan di ruang ICU Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) RSUD dr Soetomo Surabaya, bayi kembar siam Nurul sudah melewati masa kritis.Kemarin (1/9), Nurul dirawat di ruang Nakula-Sadewa Irna Anak (Perawatan khusus anak, red) yang sebelumnya dirawat di GBPT RSUD dr Soetomo.

Membaiknya kondisi Nurul langsung disambut gembira oleh orangtua maupun keluarganya. Kondisi Nurul yang sekarang merupakan obat duka pasca-meninggalnya Rahma, kembaran Nurul pada Kamis pekan lalu.

Meski kondisi Nurul membaik dan sudah melewati masa kritis, tim dokter tetap mewaspadai adanya infeksi pada luka bekas operasi pemisahan. Luka di badan Nurul masih belum sepenuhnya mengering.

“Rencananya, setiap dua hari sekali kami akan melakukan pemantauan dan pembersihan luka bekas operasi di badan Nurul,” ujar ketua tim bayi kembar siam RSUD dr Soetomo, Agus Hariyanto.

Sebelumnya terlihat Nurul masih dalam Ruang ICU GBPT RSUD dr Soetomo. Nurul sudah bisa merespon semua orang yang ada di sekitarnya. Selain itu Nurul sudah bisa memainkan tanganya dengan memegang saluran oksigen yang ada disampingnya.

Menurut Agus, tim dokter terus memantau perkembangan Nurul.

Sebab, kini risiko besar pasca pemisahan yakni kedua bayi bisa mengalami radang paru-paru. Oleh karena itu, tim dokter mengontrol posisi tidur Sementara itu, Direktur RSUD dr Soetomo dr Dodo Anondo MPH mengaku pihaknya akan tetap mengawal dan mensupport kesehatan Nurulsampai kondisinya sembuh total. Minimal kondisinya stabil dan Q dna tidak terjadi masalah pada organ tubuhnya.Q

Jaringan Pembuat Upal di Surabaya

Pengedar Upal Pecahan Rp 50 Ribu Ditangkap Polisi Unit reskrim Polsek Wonokromo berhasil membekuk pengedar uang palsu pecahan Rp50 Ribuan. Dalam gelar perkara , Senin(1/9) dua tersangka Hendra S (43) dan M Suwarko (51) diamankan bersama sejumlah upal pecahan Rp50 ribu sebagai barang bukti.

Kapolsek Wonokromo Kompol Suryo Hapsoro mengatakan, awal dari penangkapan terhadap kedua pelaku ini, dikarenakan adanya laporan bahwa Hendra membawa uang pecahan Rp 50 ribu yang diduga palsu. Dari kejadian tersebut, pedagang pun melaporkan ke petugas Polsek Wonokromo, yang saat itu sedang melakukan patroli di sekitaran Stasiun Wonokromo.

“Setelah mendapatkan laporan tersebut, petugas pun melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, yang saat itu sedang membeli rokok.

Langsung saja, petugas menangkap Hendra beserta barang bukti berupa 10 lembar uang kertas palsu pecahan Rp

50 ribu, yang disimpan dalam dompet tersangka,” terang Suryo kepada wartawan, Senin (1/9).

Lanjut Suryo, pada jam dan hari itu juga, petugas langsung membawa Hendra ke tempat kosnya di Jalan Bungurasih Timur, Sidoarjo.

Dari tempat kos tersebut, petugas mendapatkan upal dengan pecahan Rp 50 ribu sebanyak 60 lembar atau senilai Rp3 juta.

Suryo menambahkan, dari pengakuan tersangka, uang tersebut didalatkan atau diberi oleh Suwarko, yang merupakan tetangga kos pelaku. “Upal sebanyak 60 lembar dengan pecahan Rp50 ribu, didapatkan dari Suwarko yang merupakan tetangga

kos pelaku,” terangnya.

Upal yang didapatkan dari Suwarko, tidak diterima begitu saja alias gratis.

Namun Hendra harus membayar atau mengganti dengan uang asli sebesar Rp1,5 juta.

Dari uang tersebut, menurut pengakuan tersangka baru satu kali ini dilakukan, dan baru pertama kali mengedarkan upal tersebut untuk membeli rokok.

“Pelaku mengaku baru pertama kali mengedarkan upal, yakni dengan membeli rokok.

Namun keburu ditangkap oleh petugas,” ujar Suryo.

Lanjutnya, sementara petugas pun mengembangkan dan melakukan pencarian terhadap Suwarko, yang merupakan tetangga kos pelaku.

Namun, karena saat itu Suwarko sedang keluar, maka petugas pun menunggunya.

Alhasil, petugas pun berhasil menangkap Suwarko saat hendak masuk kos.

Tetapi petugas tidak mendapatkan barang bukti lain-

bed/bhirawa

Kapolsek Wonokromo Kompol Suryo Hapsoro saat menunjukkan ke dua tersangka beserta barang bukti uang palsu pecahan Rp 50 ribu, Senin (1/9). nya, ini lantaran uang ter- miliki upal, karena sudah keterangan Suwarko, ia sebut sudah dijual kepada dijual ke Hendra,” Kata Suryo. mendapatkan upal tersebut Hendra.

Mantan Kapolsek Bubu- dari seseorang bernama “Suwarko sudah tidak me- tan ini menambahkan, dari Sami (DPO). Dari Sami ini,

ia mendapatkan 60 lembar atau senilai Rp3 juta upal, yang dibeli dengan harga Rp1 juta.

Olehnya, Upal tersebut dijual lagi dengan harga Rp 1,5 juta. Namun sayang, belum sempat ia menikmati hasil dari penjualan upal tersebut, dirinya sudah keburu ditangkap oleh Polsek Wonokromo.

“Tersangka mengaku berhubungan dengan Sami hanya melalui HP saja. Ia tidak mengenal Sami berikut alamat rumahnya. Ia hanya ketemu dijalan saja saat bertransaksi,” tambahnya.

Selain berhasil mengamankan tersangka, petugas juga berhasil menyita Upal sebesar Rp 3 juta yang terbagi dalam 60 lembar uang pecahan Rp 50 ribuan. Atas kasus ini, tersangka dijerat dengan menggunakan Pasal 245 KUHP, tentang pemalsuan uang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.Q bed

OPINI

4

Refleksi Muktamar PKB 2014

Tajuk

Garam Lokal kian “Getir” BULAN September ini, cuaca seharusnya menghembuskan angin laut yang kering. Tetapi sejak lepas Idul Fitri (awal Agustus 2014) terjadi anomali cuaca cukup ekstrem.

Di perairan yang mengitar daerah Sumenep (beserta kepulauannya) malah terjadi ombak besar. Angin laut membawa butiran air terlalu banyak. Kondisi angin basah dapat mencairkan buih-buih, sehingga potensi garam tidak menjadi “tua.” Ini akan mengancam produksi garam di Madura tidak bisa memenuhi target.

BMKG pos Juanda, mengkonfirmasi bahwa angin kencang itu datang dari Australia ke Asia. Tetapi angin muson timur ini terlambat datang yang seharusnya bulan Juni lalu.

Selain angin muson timur, juga terdapat badai Halong yang berhembus dari arah timur laut Filipina. Desakan Halong ini mendorong kecepatan angin menjadi lebih kencang, khususnya di Jawa Timur dan wilayah timur Indonesia. Diperkirakan angin kencang terjadi sampai bulan September.

Banyak kapal besar tidak berani berlayar. Begitu pula banyak kapal nelayan yang diparkir di pantai, terhempas ombak. Situasi cuaca ini juga tidak menguntungkan petambak garam. Tahun ini target produksi garam di Sumenep dipatok sebanyak 295 ribu ton. Nyaris mustahil bisa dipenuhi. Pada keadaan cuaca baik saja (terjadi pada Agustus-September tahun 2012 lalu), produksinya cuma 222 ribu ton. Karena itu diperkirakan realisasi produksi garam hanya sekitar separuh dari target (menjadi 150-an ribu ton).

Saat ini harga garam rakyat di pasaran hanya sebesar Rp 25.000,- per-karung (isi 100 kilogram). Seharusnya (sesuai Ketetapan pemerintah) seharga Rp 550,-. Sedangkan untuk garam berkualitas terbaik harganya Rp 500,- (seharusnya Rp 750,-). Padahal dulu (sekitar 50 tahun lalu) harga garam setara dengan harga gula. Mengapa harga garam terus merosot? Konon disebabkan pola produksi dan jumlahnya yang melimpah.

Selain itu garam rakyat tidak bisa langsung dikonsumsi, melainkan harus melalui tambahan proses pembersihan dan pemutihan. Nah, pada saat proses tambahan itulah volume garam mengalami penyusutan. Sehingga ketersediaan garam tidak mencukupi untuk kebutuhan nasional. Dus, pemerintah membuka keran impor garam dari India dan Australia. Padahal sesungguhnya saat ini masih terdapat cadangan sebanyak 270 ribu ton (di Madura), di gudang maupun gundukan-gundukan yang berjejer di tepi tambak.

Produk garam dari 40 kabupaten/kota (di 10 propinsi) seluruh Indonesia, tahun ini ditaksir sebanyak 1,1 juta ton.

Untuk kebutuhan konsumsi (rata-rata selama 5 tahun terakhir 1,4 juta ton) masih kurang sekitar 300 ribu ton. Tetapi pemerintah mengimpor garam konsumsi sampai 500 ribu ton. Bahkan pemerintah juga mengimpor garam untuk industri sebanyak 1,6 juta ton. Jadi total impor mencapai 2,1 juta ton. Maka tidak dimengerti benar, mengapa pemerintah memilih impor garam.

Terdapat selisih harga Rp 100,- per-kilogram, antara garam rakyat kualitas baik Rp 500,-) dengan garam impor untuk industri (Rp 400,-). Pada volume sebanyak 2,1 juta ton akan terdapat selisih sebesar Rp 210 milyar. Tetapi konon, pemerintah juga tak ingin untung sendiri dengan selisih (Rp 210 milyar) itu. Pada saat yang sama pemerintah (Kementerian Kelautandan Perikanan) menggulirkan program “Pugar” (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat), berupa hibah sebesar Rp 107 milyar.

Juga ada bantuan fasilitasi sebesar Rp 83 milyar untuk pembelian sarana produksi kincir dan pompa air yang diberikan kepada 28 ribu petambak garam. Problemnya adalah, benarkah Indonesia kekurangan garam? Seharusnya hal itu tak boleh terjadi. Karena Indonesi memiliki garis pantai yang sangat panjang. Bahkan bisa menjadi hamparan yang terbesar di dunia. Kualitas olahan seyogianya ditingkatkan agar garam rakyat bisa menjadi garam industri (dan garam obat-obatan). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perlu Terobosan Penyelenggaraan Haji MUSIM haji telah tiba. Senin (1/9) kemarin, kelompok terbang pertama jamaah haji diberangkatkan ke Arab Saudi untuk selanjutnya menuju Tanah Suci. Musim haji kali ini, disertai catatan terkait “buruk” karena (mantan) Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan menjadi tersangka korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, menjadi tantangan berat bagi menteri agama yang baru Lukman Hakim Syaifuddin untuk menyelenggarakan haji secara baik dan bebas korupsi. Tidak cukup waktu bagi Lukman Hakim yang baru dilantik sekitar satu bulan lalu menjadi menteri agama, namun setidaknya menteri memberi keteladanan dan kontrol yang baik.

Harus kita akui, manajemen penyelenggaraan haji di Indonesia, selama ini cenderung begitu-begitu saja.

Nyaris tanpa terobosan memadai. Dan penyelenggaraan yang begitu-begitu saja tidak pernah diprotes oleh jamaah haji atau keluarganya karena bagi jamaah haji, menuju Tanah Suci adalah ibadah. Dan namanya ibadah tentu tidak boleh banyak meminta ataupun “protes”. Orang berangkat ke Tanah Suci itu dengan kepasrahan yang mendalam.

Apa pun yang terjadi, mereka siap menerima.

Alhasil, penyelenggaraan haji kita nyaris tidak mengenal terobosan. Padahal, secara manajemen, beberapa hal bisa dilakukan agar penyelenggaraan haji bisa lebih efisien dan pada akhirnya lebih melayani. Soal pengadaan pesawat, misalnya, kita selalu dilayani oleh msakapai tertentu, dan yang paling gemuk melayani adalah Garuda.

Padahal, kita berpotensi memiliki sendiri pesawat untuk haji. Jika tidak musim haji, pesawat itu dapat disewakan, misalnya, untuk pemberangkatan umroh. Kita mencatat, perjalanan umroh tidak mengenal musim. Setiap waktu ribuan orang kita berangkat umroh, terutama setelah berhaji harus menunggu puluhan tahun karena terkena kuota, maka umroh akhirnya menjadi pilihan.

Di banyak negara, manajemen haji diurus oleh badan sendiri. Badan ini hanya mengurusi penyelenggaraan dan tabungan, tidak mengurus agama dan pendidikan maupun kerukunan antarumat beragama. Kapan kita diskusikan lagi soal ini?

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Wage 2 SEPTEMBER 2014

Politik sebagai Pemberdayaan Umat Dewasa ini, makna terminologi “politik” bagi rakyat telah tereduksi begitu parah. Bagi orang-orang yang kebetulan saya jumpai di warung kopi, kereta api kelas ekonomi, bus kota dan angkot, politik bukanlah seni memperoleh kekuasaan/wewenang demi mengabdikan diri bagi kepentingan publik atau yang dalam filosofi Hannah Arendt disebut, “seni mengabadikan diri manusia.” Politik justru dimengerti awam sebagai nomenklatur keculasan, tipu daya, dusta, khianat, yang semuanya ekuivalen dengan kemunafikan demi tercapainya ambisi pribadi.

C

oba simak reaksi mereka begitu tahu saya adalah aktivis politik. “Oh, nanti jadi kayak “tukang jual jamu” itu ya, omong doang,” atau ada yang sekonyong-konyong bilang, “awas kayak Nazaruddin, kena korupsi. Kan kayaknya orang politik itu pasti korupsi.”

Sungguh, ini bukan kisah fiksi.

Dialog semacam itu nyata-nyata pernah terlontar dari orang-orang pinggiran. Para wong cilik tersebut, dalam kategori sosiolog Peter Berger dan Luckmann (1990) adalah “man in the street” : kalangan awam yang mencoba menafsirkan realitas sosial di hadapannya dalam pandangannya yang paling genuine.

Hanya dengan begitu, akan muncul pendapat-pendapat otentik dari sekelompok masyarakat yang bersinggungan langsung dengan fenomena sosial di sekelilingnya. Hal itu terjadi karena bangsa ini nyaris tidak mempunyai teladan seperti Christian Wulff, Presiden Jerman yang gentleman mengundurkan diri begitu diisukan (belum diperiksa apalagi jadi terdakwa) terlilit skandal korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Atau sosok negarawan semacam Gus Dur yang sangat mementingkan kepentingan bangsa dibanding kepentingan sendiri atau golongannya.

Bagi politisi seperti saya, fakta di atas memang menyedihkan.

Namun fakta di atas bukan untuk dibantah, melainkan harus dijadikan tamparan keras untuk bangkit. Tujuannya agar proses demokratisasi yang sudah kita tempuh sejak reformasi 1998 tidak berhenti pada demokrasi prosedural melainkan bisa menginjak pada fase demokrasi substansial.

Caranya mengembalikan mandat politik sebagai instrumen melayani umat dan memberdayakan rakyat.

Tentu cita-cita tersebut tidak bisa

W

berdasarkan nilainilai keislaman.

Pengintegrasian dimungkinkan karena pedoman yang dipakai bukanlah strategi perjuangan politik atau ideologis Islam secara abstrak, melainkan keabsahan-keabsahan menurut khaOleh : zanah intelektual Badrut Taman fikih. Dengan fikih yang terkodifikasi dilaksanakan seorang dalam kitab kundiri. Dalam sistem ing dan menjadi bacaan wajib di demokrasi representatif seperti pesantren, politik santri mampu model demokrasi di Indonesia, menyesuaikan diri dengan tunjalan pelayanan dan pemberdayaan tutan negara modern. Ungkapan, umat tersebut harus dilaksanakan mewujudkan cita-cita keadilan oleh partai politik (parpol). Parpol sosial bagi seluruh rakyat Indomerupakan pilar utama demokrasi. nesia, dapat dipahami sekaligus Dengan demikian, menegasikan sebagai mewujudkan cita-cita Isperan parpol sama saja membunuh lam rahmatan lil-’alamin. Untuk demokrasi itu sendiri. menjadi muslim yang baik tidak harus menghalanginya untuk PKB dan Politik Pemberdayaan menjadi warga negara yang baik.

Partai Kebangkitan Bangsa Islam nasionalis sekaligus bisa (PKB) merupakan anak kandung menjadi nasionalis Islam, dan lain reformasi. Pendirian PKB adalah sebagainya. hasil persenyawaan antara seDalam konteks inilah PKB, mangat politisi yang ingin mem-

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan anak kandung reformasi. Pendirian PKB adalah hasil persenyawaan antara semangat politisi yang ingin memberdayakan rakyat dan spirit civil society yang terepresentasi dalam sosok Kyai untuk melayani umat. Kombinasi antara kedua komponen itulah yang menjadikan PKB tetap berdiri tegak meskipun digembleng oleh berbagai tantangan selama enam belas tahun berjalannya reformasi. berdayakan rakyat dan spirit civil society yang terepresentasi dalam sosok Kyai untuk melayani umat. Kombinasi antara kedua komponen itulah yang menjadikan PKB tetap berdiri tegak meskipun digembleng oleh berbagai tantangan selama enam belas tahun berjalannya reformasi.

Sebab sebagaimana dijelaskan oleh Saifudin (2012), reformasi Indonesia pada 1998 merupakan kelanjutan langkah pengintegrasian perjuangan Islam ke dalam perjuangan nasional dalam konteks demokratisasi jangka panjang di segala bidang kehidupan

sebagai partai religius nasional memiliki peran strategis untuk mengembalikan hakikat politik sebagai instrumen untuk melayani dan memberdayakan publik dan keumatan.

Dalam catatan historis, pelaksanaan politik pemberdayaan sudah pernah dilakukan oleh para kiyai NU terdahulu, baik di masa pra kemerdekaan Indonesia, ketika NU tergabung dalam Masyumi, ketika NU menjadi partai politik, ketika NU berfusi dengan PPP, maupun ketika NU independen dari kekuatan partai politik manapun, hingga akhirnya NU mendirikan partai

baru bernama PKB pada pertengahan tahun 1998.

Sebagai sebuah partai yang diilhami oleh perjuangan NU, maka PKB dalam konteks semnagt reformasi 1998 juga mengambil posisi yang strategis untuk melakukan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam perjuangan politik nasional. Tujuannya agar nilainilai luhur politik keislaman dan kebangsaan yang selama ini telah diintegrasikan PKB dalam platform politiknya mampu kembali merebut simpati umat sehingga sehingga dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, kiprah PKB dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, masih sangat dinantikan oleh masyarakat. Terlebih, di tengah kondisi kehidupan kebangsaan Indonesia sekarang ini, yang banyak mengalami permasalahan serius, semakin tercerabutnya akar budaya bangsa, terpinggirkannya nilai-nilai moral keagamaan dan terabaikannya hak-hak dasar rakyat.

Meski umur PKB masih “remaja” (17 tahun), namun, catatan historis PKB melalui peran NU dan kiyai di masa lalu telah menjadikan PKB sebagai tumpuan harapan bagi penyelesaian dan solusi permasalahan dinamika sosial politik Indonesia pasca reformasi. Kelahiran PKB yang dibidani oleh kiyai dan NU, secara khusus memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan politik utama warga nahdliyin dalam mengaplikasikan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar sebagai bagian dari ijtihad untuk memberdayakan umat dan melayani rakyat.

Dalam konteks ini, momentum Muktamar PKB yang diselenggarakan di Surabaya akan menjadi arena kontetasi gagasan dan cawan ideologis untuk memantapkan tekad mengembalikan kahikat politik sebagai jalan untuk melayani umat dan memberdayakan rakyat. Tentu cita-cita tersebut tidak mudah.

Namun bukan berarti mustahil.

Sebab di belakang PKB mengalir dukungan yang datang dari para kyai NU, serta para intelektual dan para aktifis muda NU yang merupakan pelopor “ledakan” intelektual Islam progresif yang berlangsung mulai tahun 1980-an.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur

Muslimah Seksi Menuai Kontroversi

anita muslim sekarang ini sudah banyak yang menutup kepalanya dengan jilbab, khususnya di Indonesia. Entah mengikuti trend fashion masa kini atau sebuah panggilan hati. Busana brjilbab terjait dengan keagamaan, dalam hal ini adalah agama islam, ini berada dalam atuaran. Diketahui bahwa bagian-bagian tubuh tertentu harus ditutupi ddan tidk boleh di ekspose terutama payudara. Dewasa ini muncul istilah Jilboobs, yaitu merupakan istilah yang sedang buming dikalangan umat islam dan dunia maya serta menjadi perdebetan . Berbagai persepsi dari jilboobs muncul dan banyak menimbulkan pro dan kontra antar umat islam.

Mereka yang mengikuti trend fashion masa kini kebanyakan memakai jilbab hanya untuk sekedar mnutupi kepala. Padahal dijelaskan dalam Al-qur’an, jilbab merupakan kain yang dipakai untuk menutupi dada perempuan agar mereka tidak diganggu dan untuk menghindari kesombongan.

Istilah jilboobs merupakan plesetan dari jilbab dan boobs (payudara). Istilah ini terbentuk dari gaya busana berjilbab yang di kombinasikan dengan pakaian yang ketat shingga bentuk lekuk tubuh terutama payudara terlihat jelas. Padahal jika dilihat dari surat An-Nur : 31 jilbab merupakan kain yang dipakai untuk menutupi dada perempuan. Tetapi pada kenyataannya banyak remaja muslimah sekarang ini yang hanya menutup kepalanya dan membiarkan payudaranya terlihat jelas dan menimbulkan syahwat. Jilbab merupakan tradisi bangsa arab yang diadopsi oleh umat muslim.

Berarti jilbab tersebut tidak bisa dijadikan identitas untuk umat islam, tetapi di Indonesia jilbab dijadikan identitas umat islam. Jadi ketika istilah jilboobs ini dilontarkan pada umat islam khususnya Indonesia merupakan sebuah pelecehan.

Hal ini menjadi butnya. MUI pun perdebatan diantara menghimbau muskalangan umat islam limah yang sudah sendiri. Istilah jilboobs berjilbab untuk lebih ini bisa mengecap ismemperhatiakn gaya lam tidak baik dalam busana yang dikenapandangan agama lain. kan. Hal ini supaya Kebanyakan jilboobpara muslimah tidak sber sendiri merupamudah dilecehkan. kan orang yang masih Karena dengan adanawam yang baru belaya fenomena jilboobs Oleh : jar jadi mereka juga perempuan muslim Liya Rahmawati tidak bisa disalahkan sangat rawan dilecebegitu saja, yang behkan. Lebih baik melum mengetahui dasarmakai jilbab sesuai dasar berjilbab dalam dengan syariat yang Al-qur’an. Hanya sekedar mengtelah ditetapkan. ikuti trend fashion masa kini.

Berbagai peepsi muncul dari Fashion muslimah yang memakai berbagai kalangan tentang fenompakaian ketat yang memperlihatena jilboobs ini. Diantaranya bankan jelas bentuk lekuk tubuhnya, yak yang menimbulkan kontra.

Hanya sekedar mengikuti trend fashion masa kini.

Fashion muslimah yang memakai pakaian ketat yang memperlihatkan jelas bentuk lekuk tubuhnya, merupakan fenomena yang pernah dikatakan oleh nabi Muhammad SAW “Akan ada nanti di kalangan akhir umatku para wanita yang berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang… Kemudian beliau bersabda ; “… laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka itu terlaknat”. (HR. Ath Thabrani). merupakan fenomena yang pernah dikatakan oleh nabi Muhammad SAW “Akan ada nanti di kalangan akhir umatku para wanita yang berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang… Kemudian beliau bersabda ; “…laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka itu terlaknat”. (HR. Ath Thabrani).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas telah meelarang penggunaan gaya busana muslimah yang ketat yang masih memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya.

Tetapi sekarang muslimah masih tetap berpakaian ketat dengan hijab yang hanya menutup ram-

Hingga muncul pelecehan yang diupload di dunia maya mengenai foto yang muslimah yang berhijab dengan pakaian yang memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya terutama payudara. Melihat fenomena tersebut semua umat islam merasa dilecehkan. Bahkan ada yang berpendapat lebih baik tidak berhijab daripada berhijab tetapi pakaiannya sangat ketat yang menimbulkan syahwat, ini membuktikan bahwa islam dilecehakan. Sebaiknya peemikiran yang seperti ini harus diluruskan, bisa jadi mereka yang memakai gaya busana muslimah yang ber-

hijab dengan pakaian yang ketat merupakan muallaf yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tntang berjilbab. Serta pemikiran diatas bertentangan dengan ayat yang memerintahkan untuk berhijab dalam Al-qur’an. Dalam Alqur’an tertera jelas perintah untuk berhijab yaitu surat Al-Ahzab : 59 “ hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu”.

Sejarah diturunkannya ayat yang memerintahkan untuk berhijab yaitu diawali dengan peristiwa kebiasaan istri nabi yang setiap malam hari pergi ke lapangan terbuka untuk buang air besar sedang umar melihatnya, lalu umar meminta nabi untuk mememirantahkan istrinya mengenakan kerudung tapi sang rosul tidak melakukan hal tersebut. Awalnya nabi Muhammad menolaknya, karena nabi Muhammad takut umar dan orang lain ketagihan mengintip dan melihat aurat istrinya ketika sedang buang air dilapanagan. Maka turunlah surat Al-ahzab : 59. Ayat tersebut diturunkan sebenarnya untuk keperluan wanita terutama istri nabi.

Dengan adanya hijab yang menutupi ujung rambut sampai ujung kaki diharapkan para istri dapat mudah dikenali sebagai kelompok istri nabi tanpa diketahui identitas masing-masing individu dan tidak terganggu serta tidak merasa risih ketika mereka keluar pada malam hari untuk buang hajat.

Jadi pemikiran yang menyebutkan bahwa lebih baik tak berhijab dari pada berhijab dengan pakaian yang ketat yang meemperlihatkan lekuk bentuk tubuh. Seharusnya meluruskan muslimah-muslimah yang berjilboob, supaya mereka berjilbab sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

Sekretaris Umum Aliansi Santri Peduli Demokrasi (ASPD) IAIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage, 2 SEPTEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Enam Fraksi Berebut Ketua Alat Kelengkapan Dewan Enam fraksi menghuni gedung DPRD Kota Mojokerto berebut jabatan ketua. Alat kelengkapan dewan. Jabatan ini menjadi incaran karena fasilitas mobil dinas yang menggiurkan. Lima fraksi utuh dan satu fraksi gabungan dipastikan berebut jabatan prestisius itu. Diantaranya tiga posisi ketua komisi, Badan Kehormatan (BK) serta Badan Legislasi (Banleg).

Perebutan sengit jabatan ketua di tiga alat kelengkapan dewan ini bakal mengemuka, begitu masing-masing fraksi memasukkan anggotanya di tiga komisi. Fraksi gabungan yang dihuni enam anggota dewan asal tiga Parpol, PPP, PKS dan Partai Demokrat diprediksi bakal ngaplo tak mendapatkan satu jabatanpun. Pasalnya lima fraksi utuh yakni, F-PDIP, F-PKB, FPAN, F-Partai Golkar (FPG), dan F-Partai Gerindra sepakat membagi kapling Ketua Komisi, BK dan

Banleg untuk menghadang ambisi fraksi gabungan. ‘’Muncul koalisi besar dan koalisi kecil untuk kepentingan jabatan ketua dalam agenda pembentukan alat kelengkapan dewan. Lima fraksi murni dibawah barisan koalisi besar membentengi laju koalisi kecil yang notabene dihuni enam anggota dewan yang berada di jalur fraksi gabungan,’’ ujar salah satu anggota dewan asal fraksi utuh.

Barisan koalisi besar itu, ujar dia, bersepakat pasang target

KELANA

Polisi Tembak Kaki Pembobol Toko Komputer Kota Mojokerto, Bhirawa Komplotan spesialisasi pembobol toko komputer yang biasa beraksi antar kota dibekuk anggota kepolisian Resort Kota Mojokerto. Dua dari empat orang anggota sindikat itu bahkan sempat ditembak kakinya karena melawan ketika disergap Tim Buser Satreskrim Polres Mojokerto Kota.

Dua tersangka yang ditangkap itu diantaranya ES (30) asal Dusun/Desa Kali Abu RT 25/RW 06 Kec Mejayan, Kab Nganjuk, dan M (26) Warga Jl Mastrib No 26B RT 06/ RW 02 Kel Klagen, Kec Kutoharjo, Kota Madiun.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Wiji Suwarni mengatakan, penangkapan kedua tersangka ini merupakan pengembangan laporan tanggal 15 Agustus 2014 dari pemilik Toko IC Center.

Keduanya berhasil diamankan di koskosan salah satu tersangka, berkat laporan dari masyarakat.

Modus operandi yang dilakukan tersangka, menurut wanita dengan dua melati di pundak ini ternyata cukup lihai.

Dengan kecerdikannya mereka masuk ke dalam Ruko dengan cara melalui genting kemudian merusak pintu di lantai dua menuju lantai satu dimana tempat penyimpanan barang-barang elektronik.

Menurut Kapolresta, berdasarkan pengakuan tersangka, para pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksinya. ‘’Tapi kami tak akan percaya begitu saja, kita akan terus melakukan penyelidikan karena bertolak belakang dengan pengakuan korban yang sudah tiga kali kemalingan,’’ tambahnya.

Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil pencucian itu diantaranya 10 buah Laptop dari 28 Laptop yang hilang dengan berbagai merk. Dua modem serta satu Handphone Smartphone dari 50 handphone yang dilaporkan hilang oleh korban.

Dan beberapa alat elektronik lainnya.

Polisi juga mengamankan alat yang digunakan pelaku untuk membobol toko elektronik, diantaranya tang, linggis, obeng dan beberapa kunci pas, serta tambang yang digunakan pelaku untuk memancat dan mengerek barang dari lantai dua.Q kar

Gaji Pertama Diterima Tak Penuh Gresik, Bhirawa Kekecewaan nampak di wajah para anggota DPRD periode 2014-2019 Gresik, pasalnya penerimaan gaji pertamanya Hari Senin (1/9 ) kemarin hanya Rp4,5 juta. Sedangkan tunjangan TKI dan tunjangan perumahan tak dicairkan, semua anggota mencari Sekretaris Dewan (Sekwan). Begitu juga dengan pimpinan dewan sementara, namun ditungggu hingga sore Sekwan tak muncul juga.

Menurut anggota dewan dari Partai PPP, Mustaqim, dirinya kaget saat mengecek di Bank Jatim ternyata hanya menerima Rp4,3 juta. ‘’Saya heran tak biasanya seperti ini, sekarang kok begini. Sayamengklarifikasi kepada Setwan namun orangnya tak ada di tempat,’’ katanya.

Hal senada dikatakan Anggota DPRD Gresik dari PKB, Moh Syafi’ AM, seharusnya tunjangan TKI sebesar Rp5,3 juta sama tunjangan perumahanRp6,8 juta yang seharusnya diberikan. Seharusnya jumlah gaji yang diberikan sebesar Rp16 juta, termasuk dua tunjangan itu. Harus diberikan, PP-nya kan sudah jelas, itu hak dari anggota dewan. Tak mungkin Perbup habis dan harus diganti sekarang,karena Perbup itu diperbaharui pada awal anggaran dan tak dikeluarkan saat ini.

Anggota DPRD Gresik dari PKB, Ruspandi Sunaryo mengakui, pihaknya hanya menerima uang sebesar Rp4,5 juta belum dipotong pajak jadi Rp4,3 juta. Padahal kini masuk tahun anggaran berjalan, sehingga TKI dan Tunjangan Perumahan harusnya sudah dianggarkan. ‘’Kami semakin kecewa lantaran saat hendak meminta konfirmasi dari Setwan DPRD Gresik, orangnya tak ada di ruangan. Saya hanya ingin mengetahui, alasannya mengapa dua tunjangan itu tak dicairkan,’’ tandasnya.

Sementara mantan Ketua Komisi A DPRD Gresik, Jumanto SH mengatakan, tak diberikannya TKI dan Tunjangan Perumahan karena Perbupnya sudah habis jangka waktunya. Kini, pimpinan sementara sedang mengajukan perubahan kabarnya begitu yang saya terima.Q kim

sapu bersih posisi ketua di tiga alat kelengkapan dewan itu. ‘’’Komunikasi (lima fraksi utuh, red) dilakukan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota dewan. Palu politik yang diketuk, satu fraksi murni dapat ‘jatah’ satu posisi ketua dari tiga alat kelengkapan dewan. Jadi jabatan ketua di tiga Komisi dipegang tiga utusan fraksi murni. Demikian juga dengan jabatan Ketua BK dan Banleg,’’ ujarnya.

Soal ini, Purnomo, awak FPDIP tak menampik. ‘’F-PDIP mengincar posisi Ketua Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan). Untuk kandidat ketua komisi ini, partai mempercayakan pada Suliat,’’ katanya.

Menurut Purnomo, Suliat diposisikan duduk di pucuk pimpinan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu

karena jabatan struktural di DPC PDI-P Kota Mojokerto yang disandangnya. ‘’Partai (PDIP) memang menghendaki memegang Komisi I dan Suliat yang diusulkan,’’ ujar Purnomo, usai parpipurna pengumuman struktur keanggotaan fraksi-fraksi, Jum’at pekan lalu.

Hanya saja, meski sudah menyebut satu posisi ketua di salah satu komisi, namun F-PDIP enggan membeber jabatan strategis lain yang dibidik. ‘’Kita lihat saja nanti,’’ ujar Purnomo, setengah diplomatis.

Setidaknya hingga detik ini, FPDIP yang teratas dengan perolehan enam kursi sudah memasang dua anggotanya di dua jabatan strategis di tubuh legislatif daerah. Yunus Suprayitno disodorkan sebagai kandidat Ketua Dewan dan Suliyat yang digadang-gadang jadi ketua Ko-

misi I. Sementara FPG memasang target utama, menjadi leader di tubuh BK. ‘’Target utama FPG, ketua BK,’’ ujar Sonny Basuki Raharjo, anggota dewan petahana asal Partai Golkar.

Sonny enggan membeber lebih jauh jabatan di luar Ketua BK yang jadi target fraksinya. ‘’Ya tentunya setiap fraksi akan berupaya semaksimal mungkin agar mendapat posisi di setiap alat kelengkapan dewan. Ini sangat terkait dengan realisasi atas janji Parpol ke masyarakat,’’ tukas dia.

Saat ini anggota DPRD Kota Mojokerto 2009-2014 yang dilantik 27 Agustus 2014 lalu sudah memasuki agenda pembentukan alat kelengkapan Dewan. Agenda yang sudah disusun diantaranya pembahasan tatib dewan dan pemilihan ketua dan

wakil ketua dewan definitif. Dua agenda ini diprediksi bakal mulus. Karena tak akan ada perubahan yang signifikan dari acuan tatib dewan sebelumnya.

Nama kandidat ketua dan dua wakil ketua dewan sudah diumumkan dalam paripurna pasca pembentukan fraksi-fraksi, Jum’at (29/8) pekan lalu. Yunus Suprayitno (FPDIP) kandidat ketua dewan, Umar Faruq (FPAN) dan Abdullah Fanani (FKB) kandidat wakil ketua Dewan. ‘’F-PDIP diplot bakal memimpin Komisi I, F-PAN mengendalikan Komisi II (perekonomian dan pembangunan) dan F-PKB menjadi nahkoda Komisi III (kesra), FPG memegang kemudi BK dan F-Partai Gerindra diplot di posisi pucuk Banleg,’’ ujar anggota dewan dua periode itu.Q kar

Pemkab Kerjasamakan Pos Damkar Sidoarjo, Bhirawa Agar gerakan pemadaman lebih cepat terjangkau.

Pemkab Sidoarjo terus menambah Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di beberapa wilayah. Bahkan melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang dengan rela menyediakan lahannya sebagai Pos Damkar.

Salah satunya PT Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah (PCTDI) dengan sukarela meminjamkan lahannya untuk digunakan sebagai Pos Damkar di Kec Waru. Lahan seluas 16 kali 20 meter persegi, diarea perusahaannya telah siap digunakan. Tepatnya di Jl Letjen R Suprapto-Waru, Sidoarjo.

Bentuk kerjasamanya diperkuat dengan MoU antara Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum dengan PT PCTDI, kemarin (1/9) di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Direktur PT PCTDI, Drs Ec Soedjinoto hadir untuk melakukan penandatangan surat perjanjian kerjasama. Sekretaris Daerah Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan SH serta pejabat terkait.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyampaikan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Paguyuban Perusahaan Tambak Sawah (Guperta) dan PT PCTDI, yang ikut berpartisipasi dalam menyiapkan lahan beserta bangunan Pos Damkar secara gotong royong.

Bupati mengatakan, pembangunan Pos Damkar yang melibatkan dunia usaha merupakan bentuk program inovasi dalam memberikan per-

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah dan Direktur PT PCTDI Soedjinoto membubuhkan tandatangan kerjasama disaksikan Sekdakab Sidaorjo, Vino Rudimuntawan. lindungan, dan pelayanan pemadaman kebakaran yang cepat kepada masyarakat.

Bupati Saiful Ilah juga menegaskan, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Kini, sudah ada dua Pos Damkar yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo. Yakni berada di Desa Banjar Kemantren, Kec Buduran sebagai Pos Induk dan di area Rumah Potong Hewan Krian yang merupakan Pos

Pembantu. “Kondisi itu masih belum ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah dalam penanganan kebakaran yang terjadi. Maka peran serta perusahaan dalam menanggulangi bencana kebakaran sangat dibutuhkan,’’ katanya.

Direktur PT PCTDI, Drs Ec Soedjinoto mengatakan, kalau tawaran mendirikan Pos Damkar dari Pemkab Sidoarjo disambut baik perusahannya.

“Kami mendapatkan tawaran yang sifatnya itu untuk kebaikan bersama, makanya

kami siap,’’ katanya.

Soedjinoto berharap, keberadaan Pos Damkar itu dapat mempercepat penanganan kebakaran yang terjadi di wilayah perusahaannya berada. Meskipun tak berharap kebakaran terjadi, tetapi dengan penanganan kebakaran yang cepat akan memperkecil kerugian korban kebakaran. ‘’Ini merupakan bentuk kecil dari kepedulian yang ditunjukkan kepada Kab Sidoarjo,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pe-

Jalan Alternatif Bulang-Prambon Ditinggikan Sidoarjo, Bhirawa Jalur alternatif setelah terjadinya semburan lumpur Porong yang mengarah ke wilayah barat mulai Jl Raya Bulang hingga Prambon, akhirnya dilakukan perbaikan oleh Dinas PU Bina Marga Kab Sidoarjo.

Jalan alternatif arah Mojosari yang sering dilewati truk-truk bertonase besar itu, sebelumnya sudah sering dikeluhkan masyarakat pengguna jalan dan warga sekitar. Karena kon-

disinya sering mengalami kerusakan, bahkan sekitar Prambon juga pernah ada warga yang menanami pohon pisang agar tak terjadi kecelakaan.

Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan, usai meninjau pekerjaan Jl Raya BulangPrambon, Senin (1/9) kemarin membenarkan kalau jalan itu sering menjadi keluhan warga.

Jalan itu merupakan jalur alternatif ke arah Mojosari dan sekitaranya. ‘’Jadinya kendara-

achmad suprayogi/bhirawa

Truk bermuatan penuh terus melintas walaupun alat-alat berat sedang mengerjakan Jalan Raya Bulang-Prambon.

an yang lewat adalah kendaraan bertonase besar,’’ katanya.

Menurutnya, kekuatan jalan yang dibangun hanya bertonase jalan kabupaten, dimana tonasenya sekitar 6 ton sampai 7 ton saja. Sementara yang lewat kendaraan besar yang bertonasenya diatas 10 ton. Akibatnya jalan cepat mengalami keruasakan.

Dulunya di sekitar jalan itu juga pernah dilakukan perbaikan dengan cara tambal sulam. Namun jalannya sudah rusak lagi, karena kondisi beberapa ruas jalan lebih rendah elevasinya dengan sungai, sehingga saat hujan bisa tergenang air, yang membuat aspal cepat mengelupas.

Kali ini Jl Raya Bulang-Prambon sepanjang 300 meter dengan lebar 6 itu sudah dilakukan perbaikan sejak tanggal 29 Agustus lalu. Perbaikannya dilakukan dengan sistem peningkatan, sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar sekitar Rp1 miliar. ‘’Kalau tak dilakukan peningkatan, dalam waktu dekat jalan itu akan tergenang air lagi, yang membuat aspal cepat mengelupas. Makanya perlu sekali ditingkatkan,’’ jelas Sigit.Q ach

laksana BPBD Sidoarjo, Ir Dwidjo Prawito MMT juga menjelaskan dalam perjanjian kerjasama itu, alat operasional Pos Damkar akan disiapkan Kab Sidoarjo. Mobil Damkar serta petugas Damkar disiapkan di Pos Damkar selama 24 jam.

Menurutnya, tingkat kerawanan terjadinya kebakaran Kec Waru sangat tinggi. ‘’Makanya diperlukan Pos Damkar yang dekat, agar penanganan kebakaran dapat cepat ditangani,’’ jelasnya Dwi Prawito.Q ach

Mundur CPNS Didenda Rp 25 Juta Sidoarjo, Bhirawa Pendaftaran CPNS Sidoarjo tahun 2014 dimulai 1 September hingga 12 September mendatang. Dari 92 quota yang ada, rinciannya untuk tenaga guru 25, tenaga kesehatan 15 dan tenaga teknis 52. Pendaftaran sudah dibuka dan bisa melalui paket pos atau online.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Sri Witarsih SH, pendaftaran selain bisa lewat pos juga bisa lewat online, di www.panselnas// menpan.go. Dalam pendaftarannya ini, pelamar tak dipungut biaya. Dan diwanti-wanti Witarsih, agar pelamar yang lulus dan sudah mendaftar ulang, tak sampai mengundurkan diri dengan alasan apapun. ‘’Bila sampai mengundurkan diri, maka harus sanggup mengganti biaya yang sudah dikeluarkan tim seleksi CPNS sebesar Rp 25 juta, uangnya disetor ke Kasda Sidoarjo, keputusan panitia seleksi tidak bisa diganggu gugat,’’ tegas Witarsih, Senin ( 1/9) kemarin di kantornya.

Pelamar yang berminat bisa melihat persyaratan pendaftaran CPNS 2014 Sidoarjo ini, bisa dilihat di website resmi Pemkab Sidoarjo, www.sidoarjokab.go.id atau www.bkd.sidoarjokab.go.id.

Selain mengumumkan lewat internet, pengumuman ini juga disebar ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sidoarjo. BKD Surat mengirimkan surat ke SKPD supaya mempublikasikan di tempatnya masing-masing.

Menurut Witarsih, meski CPNS Sidoarjo dapat quota hanya 92 saja, tapi itu termasuk mendingan. Sebab ada daerah yang dapat quota lebih sedikit lagi dari Sidoarjo.

Misal ada yang hanya dapat 60 bahkan 30 saja, malah ada daerah yang tidak dapat quota sama sekali.Q ali

16 Dinas Sidoarjo Belum Bayar Pajak Sidoarjo, Bhirawa Bulan panutan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk PNS Sidoarjo yang telah dibuka Bupati Saiful Ilah pada 26 Agustus lalu, ternyata belum mampu membuat PNS di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) Sidoarjo sadar untuk membayar pajak.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo,

Joko Sartono SH MSi, dari 26 Dinas yang ada di Kab Sidoarjo yang sudah menyetorkan PBB PNS nya hanya 10 saja. Sedangkan sebanyak 16 dinas belum menyetorkannya. Selain itu, dari 18 Kecamatan yang sudah setor masih 10 saja. Dan dari 26 Puskesmas, yang sudah setor masih 11 Puskesmas saja.

Belum lagi SPKD lainnya.

Namun, menurut prediksi Joko, para PNS Sidoarjo yang

belum bayar PBB ini, masih menunggu jatuh temponya pada Bulan September. Yaitu PBB yang nilainya dibawah Rp500 ribu. Joko berani memprediksi ini karena target PBB yang diatas Rp500 ribu, pada triwulan ketiga ini sudah memenuhi target. ‘’Untuk target PBB pada triwulan keempat belum bisa diketahui, sebab ada jatuh tempo yang targetnya belum selesai, yaitu September ini,’’ jelas Joko.Q ali

alikusyanto/bhirawa

Pelamar CPNS Sidoarjo melihat pengumuman di papan di depan Kantor BKD Sidoarjo Jl Jaksa Agung Suprapto, Senin kemarin.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Penerimaan CPNS Kota Malang Dibuka Malang, Bhirawa Secara resmi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Malang telah dimulai. Pendafataran secara online sudah bisa diakses melalui website www.panselnas.menpan.go.id. mulai Senin 1 September kemarin, hingga tanggal 12 September mendatang.

Boedi Utomo Kepala Bidang Formasi dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, kepada wartawan Senin (1/9) kemarin mengutarakan, pendaftaran CPNS secara online di Kota Malang yang sempat tertunda kini sudah mulai bisa dilakukan.

Karena berdasarkan rencana sebelumnya, pendaftaran CPNS secara online mulai dibuka 20 Agustus 2014 lalu. Penundaan pendaftaran CPNS tingkat daerah itu, disebabkan adanya masalah teknis di website dan belum selesainya penetapan formasi CPNS oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan).

Menurut Budi Utomo, awalnya informasi dari (Badan Administrasi Kepegawaian Nasional (BAKN) website di daerah bisa diakses 26 Agustus. Tetapi diundur lagi dan baru bisa diakses hari Senin kemarin, dan akan berlaku sampai 12 September mendatang.

Pighaknya lantas menambahkan, pendaftaran CPNS secara online tetap melalui website www.panselnas.menpan.go.id. Namun demikian, untuk informasi seleksi CPNS di Kota Malang bisa dilihat di website BKD maupun website Malang Kota. “Yang bisa kami sampaikan baru pelaksanaan pendaftarannya saja, untuk informasi kapan pelaksanaan ujian CPNS belum kami dapatkan, kami masih harus menunggu informasi dari BAKN," ujarnya.Q mut

Djalal Munculkan Sugiarto-Halim Subahar Jember, Bhirawa Teki-teki siapa yang bakal didukung oleh Bupati MZA Djalal dalam pencalonan Bupati Jember 2015-2020 mendatang terjawab sudah. Bupati Djalal di hadapan para pejabat eselon 2, 3 dan seluruh Camat se Kabupaten Jember mendorong, mendukung Sekkab Jember Sugiarto dan Ketua MUI Jember Prof. Halim Subahar menjadi calon Bupati - Wakil Bupati Jember mendatang.

Meskipun pernyataan Bupati MZA Djalal dalam menyampaikan dukungannya secara internal di lingkungan pejabat pemkab Jember, namun informasi ini secara cepat meluas dan menjadi perbincangan masyarakat, baik di lingkungan Pemkab Jember maupun masyarakat umum. Dengan adanya pernyataan tersebut, sekaligus menepis beredarnya rumor tentang munculnya beberapa pejabat yang mengaku-ngaku mendapat rekomendasi orang pertama di Pemkab Jember.

Pernyataan Bupati Djalal mendukung Sekkab Sugiarto dan Ketua MUI Jember Prof.Halim Subahar sebagai bakal calon Bupati - Wakil Bupati Jember 201520120 tidak dibantah oleh Kepala Bakesbangpol Jember Widi Prasetyo.

Menurut Widi, pernyataan tersebut merupakan hak politik dari Bupati siapa yang bakal didukung dalam Pilbub Jember mendatang. "Iya, pernyataan Bupati tersebut disampaikan saat rapat koordinasi dengan seluruh pejabat eselon dan camat di pemkab tadi pagi. Siapapun yang akan dimunculkan beliau, itu hak politik beliau," ujar Widi kepada Bhirawa, Senin (1/9).Q efi

PDIP Kota Madiun Bentuk Fraksi Sendiri Kota Madiun, Bhirawa Lobi politik untuk merebut beberapa posisi jabatan penting di DPRD Kota Madiun, terus dilakukan oleh sejumlah Parpol besar, pasca pelantikan anggota dewan, Minggu 24 Agustus 2014 lalu. Enan dari sepuluh partai yang tidak memenuhi kriteria pembentukan sebuah fraksi, beberapa di antaranya sudah menjatuhkan pilihan untuk berkoalisi dengan partai lain yang memenuhi syarat membentuk fraksi. Namun lain halnya dengan PDI Perjuangan yang memilih untuk membentuk fraksi sendiri, tanpa bergabung dengan partai lain.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Madiun, Widodo Ponco Putro, mengatakan, langkah tersebut sesuai Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 063 tentang tata cara pencalonan pimpinan DPRD dan pembentukan fraksi. Menurutnya, alasan lain pembentukan fraksi sendiri, karena pada Pemilu Legislatif, 9 April lalu, PDIP mampu memperoleh 6 kursi di DPRD Kota Madiun.Q dar

Selasa Wage 2 SEPTEMBER 2014

Sekwan Terancam Dilaporkan Polisi Jika Tidak Menjawab Somasi Ketiga Organisasi Wartawan Kab Malang, Bhirawa Kasus pengusiran wartawan saat peliputan gladi kotor persiapan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Malang Periode 2014-2019, pada Jumat (29/8). Hal itu telah membuat ketiga organisasi wartawan yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malag Raya, Aliansi Jurnakis Independen (AJI) Malang, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah (Korda) Malang, mengirimkan surat somasi kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD kabupaten setempat, pada Senin (1/9) siang kemarin.

Pengiriman surat somasi pertama yang dikirim oleh masing-masing ketiga organisasi wartawan, yang diikuti juga puluhan wartawan, yang tugas peliputan di wilayah Kabupaten Malang, diterima Ketua DPRD sementara Hari Sasongko dan Wakil Ketua DPRD sementara Siadi, serta Sekwan Kabupaten Malang Iriantoro. Sedangkan masingmasing perwakilan ketiga organisasi wartawan tersebut langsung meminta klarifikasi pada Sekwan terkait pengusiran wartawan saat peliputan gladi kotor persiapan pelantikan anggota dewan baru.

Dalam klarifikasi yang diberikan Sekwan DPRD Kabupaten Malang Iriantoro, bahwa dia menyatakan, dirinya telah bertanggungjawab atas pengusiran wartawan yang dilakukan oleh stafnya Rini Puji Astutik ketika gladi kotor.

“Ada miss communication atau kesalahan komunikasi

antara Rini dan rekan-rekan wartawan. Sehingga dirinya meminta maaf kepada temanteman wartawan,” tegasnya, di sela-sela memberikan klarifikasi di hadapan puluhan wartawan, di ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (1/9).

Saat itu, kata dia, dirinya sedang melakukan serah terima jabatan (sertijab) dengan pejabat baru Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Sehingga dalam kejadian itu dirinya tidak tahu. “Kami mengetahui jika ada insiden di acara gladi kotor persiapan pelantikan anggota dewan baru, dari teman-teman wartawan. Meski ada miss communication antara anak buah saya dan teman-teman wartawan,” kata dia. “ Tapi kami selaku pimpinan, sekali lagi meminta maaf, sehingga dalam insiden itu bisa menjadi pelajaran kami.

Dan di kemudian hari kami

harapkan tidak akan lagi terjadi insiden serupa. Untuk itu kami berharap agar teman-teman tetap bermitra dan saling membutuhkan,” papar Iriantoro, yang sebelumnya menjabat Kepala Dispora Kabupaten Malang.

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya Sugeng Irawan mengatakan, meski Sekwan DPRD Kabupaten Malang Iriantoro sudah meminta maaf pada wartawan, tapi pihaknya tetap melakukan somasi. Karena pengusiran wartawan saat peliputan, hal tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat 1 yaitu tentang kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. “Artinya pers itu bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan penekanan, agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, pelarangan atau pengusiran wartawan juga dikenakan pasal 18 ayat 1 yakni setiap orang yang dengan sengaja menghambat kerja jurnalis akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan penjara maksimal dua tahun dan denda Rp 500 juta. Dan nantinya jika Sekwan tidak menjawab somasi PWI paling lambat seMinggu setelah pengajuan surat somasi ini, maka pi-

cyn/bhirawa

Ketua PWI Malang Raya Sugeng Irawan (kanan) saat memberikan surat somasi kepada Sekwan DPRD Kabupaten Malang Iriantoro (kiri), di ruang sidang gedung DPRD Kab Malang. haknya akan meneruskan kasus ini ke jalur hukum.

Hal yang sama juga dikatakan, Ketua Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Malang Gunadi Handoko SH MHum, bahwa surat somasi yang dikirimkan ketiga oragnisasi wartawan yakni PWI, AJI, dan IJTI, tidak mendapatkan tanggapan dari Sekwan DPRD Kabupaten Malang, maka Peradi selaku pendamping ketiga oraganisasi wartawan tersebut akan me-

laporkan kasus itu ke pihak kepolisian.

“Sebab, tugas wartawan ketika melakukan peliputan yang mendapatkan pelarangan dan pengusiran, itu masuk pada rana pidana. Karena wartawan dalam melakukan peliputan dilindungi UU Pers.

Dan pelaku pengusiran warwatan akan dijerat dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 4 ayat 1, karena dengan sengaja menghambat kerja jurnalistik,” tegasnya.Q cyn

Lamongan Masih Akan Naikkan ADD

rur/bhirawa

Ketua Dekranasda Kabupaten Jombang, Ir Tjaturina Wihandoko MM di tengah stan pameran Dekranasda pada acara Gelar Potensi Jombang (GPJ) 2014.

Dekranasda Sukses Menjadi Motor GPJ Jombang, Bhirawa Belum genap sehari pengurus Dekranasda Kabupaten Jombang dikukuhkan Bupati Jombang Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko, mereka langsung tancap gas. Di antaranya adalah Dekranasda menjadi motor penggerak pameran bertajuk ‘Gelar Potensi Jombang’ (GPJ 2014) di Alun-alun Jombang yang dimulai Rabu, 27 Agustus hingga Sabtu, 30 Agustus.

Pembukaan agenda tahunan GPJ 2014 yang dijadikan satu dengan Pembukaan MTO Kabupaten Jombang tersebut dimeriahkan dengan pawai ta’aruf Kafilah MTQ yang diiringi drumband dari 21 kecamatan, Selain itu, pada gelaran GPJ tahun ini juga dilombakan peternakan bertajuk Kontes Ternak Sapi dan Kambing Bibit Unggul.

Bupati Jombang, Drs Ec Nyono Suharli Wihandoko menyampaikan apresiasi positif atas terselenggaranya kegiatan (GPJ 2014) sebagai sarana fasilitasi bagi pelaku usaha di kabupaten Jombang. Dari kegiatan pameran tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Jombang.

Demikian juga ajang seleksi Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten yang dilakukan

bersamaan dengan pameran GPJ diharapkan akan melahirkan anak-anak sholeh dan sholeha di Kabupaten Jombang yang berprestasi pada skala regional maupun nasional.

Sementara itu, animo masyarakat terhadap kegiatan yang digelar sejak 27 Agustus sampai 30 Agustus tersebut sangat tinggi.

Hampir setiap malam pengunjung GPJ dan Panggung MTQ di Alon Alon Jombang tidak pernah sepi.

Ketua Dekranasda Kabupaten Jombang Ir. Tjaturina Wihandoko MM, berjanji akan terus melakukan pembinaan secara berjenjang dan bersinergi dengan dinas lintas sektor untuk mengikutsertakan produk perajin dan UMKM Kabupaten Jombang di even pameran lainnya.

“Saya ingin agar produk unggulan Kabupaten Jombang dikenal masyarakat luas dan pada akkhirnya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pelaku usaha UMKM dan perajin di Jombang,” tutur istri Bupati Jombang ini menyampaikan niatnya untuk mengikutsertakan produk pengrajin Jombang di acara pameran serupa di daerah lain maupun level regional dan nasional.Q rur

Lamongan, Bhirawa Pasca ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, nanti akan adala alokasi anggaran untuk desa dari pemerintah pusat. Namun Bupati Fadeli menjanjikan bakal tetap menganggarkan program Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Lamongan, bahkan menaikkan besarannya.

Hal tersebut disampaikan bupati saat membuka Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka Sosialiasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Senin (1/ 9) di Pendopo Lokatanta.

“Saat ini sedang proses perumusan APBD 2015, nanti akan dihitung besaran kenaikannya,” kata bupati.

Dia menyebut rencana menaikkan ADD tersebut setelah berkonsultasi dengan Edi Kuncahyo, Kasubbag Administratasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Biro Administrasi Setdaprov Jatim. Edi Kuncahyo sendiri saat itu menjadi nara sumber Sosialiasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Di antara implikasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran untuk desa, sebesar 10 persen dari dana perim-

bangan kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kades kini memegang jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat paling lama tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Sementara sebelumnya, masa jabatanKades dibatasi hanya dapat diperpanjang satu kali periode lagi. Juga adanya klausul yang menyebutkan pemberian penghasilan tetap untuk Kades.

Terlebih dalam PP tersebut, kewenangan penetapan penghasilan tersebut berada di Bupati/Wali kota.

Disebutkan di pasal 88 dalam PP tersebut, Desa yang mendapatkan ADD kurang dari Rp 500 juta maksimal boleh menggunakan 60 persen dari ADD untuk perangkat desa, desa dengan ADD Rp 500 juta-Rp700 juta maksimal 50 persen untuk perangkat desa. ADD Rp700 juta-Rp900 juta maksimal 40 persen, dan desa dengan ADD di atas Rp 900 juta maksimal 30 persen untuk perangkat desa.Q yit

suprayitno/bhirawa

Ratusan Kepala Desa se Lamongan saat menerima sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Tolak Kenaikan BBM, PMII Demo Pemkab dan DPRD Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Situbondo, turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (1/9). Para mahasiswa tersebut terpaksa menggelar aksi demo karena menilai Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, telah gagal memimpin dan mensejahterakan masyarakat Kota Santri.

sawawi/bhirawa

Sejumlah aktivis PMII cabang Situbondo, saat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD, di jalan Kenanga, pagi kemarin (1/9).

Pengamatan Bhirawa menyebutkan, para mahasiswa menggelar aksi long macrh dimulai dari kantor Pemkab Situbondo dan dilanjutkan ke Pendopo Kabupaten serta terakhir berdemo ke kantor DPRD Situbondo, di Jalan Kenanga Nomor I Situbondo.

Selain membawa poster, para mahasiswa juga melakukan teatrikal sebagai bentuk protes atar keterpurukan masyarakat miskin

yang ada di Situbondo.

Hadiyanto, koordinator demo PMII mengaku sengaja turun ke jalan, karena selama empat tahun ini Bupati Situbondo telah gagal memimpin Situbondo. "Setahu kami, banyak yang disampaikan Bupati. Namun ternyata semua itu tidak pernah diselesaikan," ujar Hadiyanto, disela-sela aksi demo di depan Kantor DPRD Situbondo.

Bukti kongkritnya, ujar Hadiyanto, terkait masalah dunia pendidikan yang masih belum merata ke tingkat desa terpencil.

Kedua, sambung dia, soal tingginya biaya kesehatan, tertama bagi warga miskin. Yang lebih parah lagi, ujar dia, persoalan sosial, dimana angka kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan saat ini masih sangat tinggi.

"Untuk itu, kami semua sepakat menilai bahwa saat ini banyak persoalan yang terjadi di Situbondo. Dengan demikian, ini merupakan bentuk cermin kepemimpinan Bupati Situbondo yang gagal," teriak Hadiyanto.

Tak hanya itu saja yang dikritik aktivis PMII, dalam aksinya para mahasiswa juga menolak rencana

kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah. “Ini karena masyarakat akan semakin terpuruk,” pungkas Hadiyanto.

Sementara itu Ketua DPRD Situbondo, Bashori Shanhaji ketika dimintai tanggapannya soal adanya aksi demo mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi keinginan masyarakat, termasuk PMII menolak rencana kenaikan BBM tersebut. “Kami juga menyatakan setuju apa disampaikan PMII itu. Untuk itu, nanti kami akan menyuarakan penolakan kenaikan BBM itu. Jika diperlukan kami sampaikan ke pusat Jakarta," ungkap Bashori Sanhaji dihadapan unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam PMII Situbondo.Q awi

Selasa Wage 2 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Tiga PNS Positif Pengguna Narkoba Kabupaten Blitar, Bhirawa Ada tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dinyatakan positif sebagai pengguna Narkotika dan obat/bahan berbahaya jenis Sabu kelas berat. Hal ini diketahui setelah Bandan Nasional Narkoba (BNN) Kabupaten Blitar melakukan tes urin di 4 tempat secara maraton di bulan Agustuslalu.

Tes urin pertama dilakukan pada seorang petugas PLKB yang sudah sejak awal diindikasikan sebagai pengguna Narkoba pada 7 Agustus 2014. Tes ke 2 dilakukan pada sekitar 60 pegawai Kecamatan Nglegok pada 11 Agustus 2014 selanjutnya tes ke 3 di Kantor Inspektorat pada tanggal 25 Agustus 2014 yang diikuti 30 orang. “Dan yang terakhir di Kecamatan Wates pada tanggal 28 Agustus 2014 diikuti 105 peserta,” kata Kepala BNN Kabupaten Blitar, AKBP Henry Siswanto.

Lanjut AKBP Henry Siswanto, setelah pemeriksaan tersebut ditemukan ada 3 orang PNS yang positif menggunakan sabu kelas berat atau sudah di atas 5 tahun mengkonsumsi sabu. Masing-masing 1 orang perempuan petugas PLKB, dan 2 orang laki-laki yang bertugas di Kecamatan Nglegok dan Kantor Inspektorat Kabupaten Blitar.

“Karena ketiga PNS tersebut sudah cukup lama mengkonsumsi sabu, sehingga saat tes pertama dengan 3 parameter saja sudah positif, dan untuk memastikan dilakukan tes dengan 6 parameter 2 kali berturut-turut hasilnya tidak berubah,” ujarnya.

Sedangkan untuk menindak lanjuti tersebut, BNN Kabupaten Blitar sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk dilakukan rehabilitasi di luar daerah seperti Sulawesi, Kalimantam dan Jawa Barat dan persoalan sanksi disiplin pegawai menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Blitar.Q htn

Rp 3 Miliar Bantuan Guru Ngaji Nyantol Sampang, Bhirawa Sedikitnya 3 milyar rupiah total bantuan social terhadap 6000 guru ngaji selama satu tahun di Kabupaten Sampang, namun nasib guru ngaji hingga saat ini masih belum menerima bantuan tersebut karena masih nyantol belum terealisasi. Dana bantuan tersebut berdasarkan peraturan Bupati nomor 01 tahun 2014 tentang penjabaran APBD 2014 masing-masing penerima guru ngaji (swasta) mendapatkan bantuan Rp 500.000.

Di samping lambannya penyaluran dana bantuan sosial terhadap 6000 guru ngaji tersebut, persoalan verifikasi menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat. Salah satunya aktivis lumbung informasi rakyat Nurhasan yang menemukan beberapa data penerima yang diduga asal-asalan.

Menurut Nurhasan saat ditemui Senin (1/9) kemarin, ia menemukan beberapa nama penerima yang didata oleh Dinas Sosial Sampang sebagai penerima namun orangnya telah meninggal dunia, ambil saja contoh salah satu penerima atas nama K. Munnah, warga Desa Gersempal Kecamatan Omben Sampang di daftar penerima bantuan guru ngaji 2014 tersebut tercantum, tetapi daftar penerima tersebut sudah meninggal pada tahun 2012 lalu.

“Jangan-jangan pihak Dinas sosial tidak melakukan verifikasi terhadap penerima yang jumlah totalnya 6000 orang yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang, saya kawatir data yang tidak valid ini akan hanya digunakan oleh oknum tertentu dan tidak sampai pada yang berhak penerimanya,” jelas Nurhasan yang juga warga asli Omben Sampang.Q lis

Anggota Dewan Nikmati Gaji Pertama Tulungagung, Bhirawa Ini enaknya menjadi anggota dewan, baru dilantik sepekan lalu dan belum ada kegiatan kedewanan mereka, Senin (1/9), sudah menerima gaji. Penerimaan gaji tersebut belum termasuk fasilitas motor dinas baru yang kabarnya akan dibagikan pada Bulan Oktober 2014 mendatang.

Sejumlah anggota DPRD Tulungagung kemarin terlihat banyak yang ngantor.

Beda dengan hari-hari sebelumnya yang sebagian di antaranya tidak terlihat muncul di kantor yang berada di timur Alun-alun Kota Tulungagung itu. “Ya biasa ini kan tanggal satu,” ujar Marikan, salah seorang anggota DPRD Tulungagung ketika ditanya Bhirawa, Senin (1/9).

Dia mengungkapkan selama sepekan pasca dilantik sebagai anggota dewan, dirinya belum sepeserpun menerima gaji.

“Kalau sekarang entah. Biasanya kan memang tanggal satu gajian,” tuturnya sembari tersenyum.

Beberapa anggota dewan lainnya mengatakan hal senada dengan Marikan. Bahkan mereka mengatakan hak gaji sebagai anggota dewan sangat diperlukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang diantaranya untuk konstituen. “Selama seminggu ini ada saja konstituen yang kerumah. Padahal kan belum gajian. Apa boleh buat, saya harus jual kambing,” aku salah seorang di antaranya.

Data yang diperoleh Bhirawa menyebutkan setiap anggota dewan bisa menerima gaji setiap bulannya Rp 13 juta sampai Rp 26 juta. Rinciannya, di antaranya penghasilan tetap, uang representasi dan tunjangan perumahan.Q wed

JAWA TIMUR

7

Waspada Penimbun BBM, Polresta Turunkan Tim Khusus Kota Kediri, Bhirawa Masih banyaknya antrian pembelian premium dengan menggunakan jerigen di sejumlah SPBU Polres kediri kota mulai melakukan penyelidikan tentang adanya indikasi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium oleh sejumlah pembeli Kapolres kediri kota AKBP Budhi Herdisusianto mengatakan dengan masih sulitnya mencari premium.

Pihaknya juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan aksi penimbunan “Saya telah memmerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan aksi

penimbunan, jika memang ditemukan adanya penimbunan BBM oleh masyarakat kami menindaknya sesuai hukum yang berlaku” kata Kapolres.

Dari keterangan Kasubag Humas Polresta Kediri AKP

Siswandi Tim Khusus untuk meyedikian adanya dugaan penimbunan di bentuk dari unsur Intelejen dan Reskrim Unit Pidana Ekonomi, menurutnya saat ini Polres Kediri Kota pantau 18 SPBU Khususnya yang diperbatasan dengan kabupaten lain di wilayah hukumnya.

“Tim ini dibentuk guna melakukan penyelidikan dugaan pembelian BBM premium yang diindikasikan dilakukan sejumlah pembeli yang menggunakan jirigen, tak hanya itu Polres Kediri Kota saat ini juga pantau 18 SPBU Khususnya yang diperbatasan dengan

kabupaten lain,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, sudah sepekan lamanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) solar maupun Premium terjadi wilayah Kediri.

Padahal pasokan dari pihak pemerintah sudah dinormalisasikan sesuai kebutuhan dan permintaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU).

Kelangkaan ini mengakibatkan kepanikan masyarakat sehingga menimbulkan aksi borong premium, hal ini berimbas pada mahalnya harga eceran premium, harga eceran premium mencapai Rp

10000-Rp 13000 per liter. Hal ini disesalkan oleh Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Dan Gas Bumi (Hiswana Migas) , menurut David Wahyudi ketua Hiswana Mioigas, seharusnya masyarakat tidak boleh mengunakan kesepatan tersebut untuk mengeruk keuntungan pribadi.

“Kasihan pada masyarakat, saya menghimbau agar masyarakat tidak menjual dengan harga yang tidak sesuai, masak premium mencapai Rp 13 ribu, jangan dong kasian masyarakat” ungkapnya pada wartawan.Q mb2

Obat Kuat Redhot Dimusnahkan Kejaksaan

khoirul huda/bhirawa

Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si, saat akan memberangkatankan para Calon Jamaah Haji (CJH) asal Bumi Wali Tuban di Halaman Pemkab Tuban tahun 2013 lalu.

767 CJH Tuban Berangkat 23 September Tuban, Bhirawa Kantor Kementerian Agama (Kemeneg) Kabupaten Tuban menegaskan para Calon jamaah haji (CJH) asal Bumi Wali Tuban ini akan berangkat pada 23 September mendatang masuk dalam kelompok terbang (Kloter) 54 dan Kloter 55. ”Jamaah akan berangkat dari Bandara Juanda menuju Bandara King Abdul Aziz, Saudi Arabia sehari sesudah pemberangkatan dari Tuban atau 24 September. Jamaah sehari istirahat di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya,” kata Kasi Haji dan Umroh, Kemenag Kabupaten Tuban Hj. Siti Maulidiyah (01/09).

Kasi Haji dan Umroh ini juga menyatakan, untuk jamaah asal Tuban yang kloter 54 akan dicampur dengan jamaah asal Surabaya, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan, untuk jamaah yang berada dikloter 55 semua berasal dari Tuban. ”Tapi berangkatnya tetap berbarengan dalam satu hari,” terang Maulidiyah.

Lebih lanjut, Siti Maulidiyah mengatakan, untuk tahun 2014 ini jamaah haji asal Tuban ada 767 jamaah. Sebelumnya, ada 770 jamaah yang dijadwalkan akan brangkat pada tahun ini. Namun,ada tiga calon jamaah haji yang batal berangkat tahun ini. Jamaah yang gagal berangkat adalah Mukti dan istrinya Azizah warga desa Laju, Kecamatan Singgahan dan Sukarti warga Desa Bangilan, Ke-

camatan Bangilan. ”Kemungkinan mereka yang gagal berangkat tahun ini ada 3 dari 770 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Tuban. Mereka terpaksa mundur dikarenakan kondisi fisik CJH yang tidak memungkinkan untuk tetap berangkat menunaikan rukun islam yang ke lima,” lanjut Kasi Haji dan Umroh ini pada Bhirawa.

Mereka calon jamaah haji yang tidak bisa berangkat tahun ini diantaranya Mukti dan istrinya Azizah warga desa Laju, Kecamatan Linggahan dan Sukarti warga Bangilan, Kecamatan Bangilan. Dengan mundurnya calon jamaah haji tersebut, kuota pemberangkatan haji berkurang dari 770 menjadi 767 orang.

Sebelum mundurnya tiga orang tersebut, Kabupaten Tuban telah mendapatkan tambahan kuta dari sisa kuota nasional sebanyak empat kursi. "Awalnya ada 766 jamaah, kemudian mendapatkan tambahan 4 kursi menjadi 770, karena mundur tiga yang akan berangkat dari Tuban sisa 767 jamaah saja," terang Maulidiyah.

Kuota tiga orang yang mengundurkan diri tersebut akan tetap diisi, dan jamaah yang akan ditunjuk adalah jamaah haji lanjut usia, namun penunjukan itupun tidak dapat dilakukan oleh Kemenag Tuban dan menunggu intruksi dari Jawa Timur.Q hud

Nganjuk,Bhirawa Beredar secara illegal ribuan doz obat kuat merek Redhot dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Nganjuk Senin (1/9) kemarin. Kasus peredaran obat kuat khusus lelaki itu telah disidangkan sedangkan pengedarnya telah dijatuhi vonis selama 3 bulan penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk I Wayan Sumadana SH, MHum mengatakan peredaran obat kuat merek Redhot ini telah meluas di sekitar lokalisasi Guyangan. Penyitaan obatnya sendiri dilakukan oleh pihak Polres Nganjuk.

Dipastikan illegal, dikatakan I Wayan Sumadana, obat merek Redhot ini tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) RI. Bahkan daftar pada kemasan obat juga tidak disertakan kandungan zat dalam obat kuat Redhot.

“Efeknya sangat berbahaya bila peredarannya meluas.

Karena bisa berakibat kematian bagi yang mengkonsumsinya,” terang I Wayan Sumadana.

Jumlah pastik obat kuat yang dimusnahkan mencapai 13.824 doz yang disita hanya dari satu pengedar.

Selain itu Kejaksaan Negeri Nganjuk juga memusnahkan barang bukti berupa 12.241 butir pil jenis dobel

L. Ribuan butir pil dobel ini sendiri disita setelah Kejaksaan menyidangkan 20 perkara yang semuanya telah dijatuhi vonis.

Selain obat-obatan terlarang yang dimusnahkan, sebelumnya Kejaksaan juga telah memusnahkan rokok ilegal dimana cukai yang terpasang dalam bungkusnya merupakan cukai yang masa berlakuknya telah kadaluwarsa. Jumlah rokok ilegal tersebut mencapai 2000 kemasan, yang merupakan laporan dari direktorat cukai.

Sementara saat yang sama, Kejaksaan Nganjuk juga memusnahkan ribuan botol minuman keras oplosan jenis cukrik dan arak jawa yang dikemas dalam botol air mineral. "Rokok dan miras yang beredar secara ilegal juga kita musnahkan," pungkas I wayan Sumadana.

Dalam acara pemusnahan barang bukti tersebut pejabat Muspida Nganjuk dan tokoh masyarakat Nampak hadir. Acara pemusnahan miras itu sendiri diawali oleh Kepala Kejaksaan I Wayan Sumadana, Wakil Bupati Nganjuk KH Wachid Badrus serta Ketua DPRD Nurwadi Nurdin dengan membakar ribuan obatobatan terlarang yang kemudian dilanjutkan dengan penghancuran barang bukti lain.Q ris

ristika/bhirawa

Kajari Nganjuk I Wayan Sumadana SH, MHum bersama sejumlah pimpinan daerah dan tokoh masyarakat memusnahkan barang bukti hasil kejahatan di halaman Kejaksaan.

62 Mucikari di Banyuwangi Ambil Bantuan Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menggelontorkan bantuan permodalan bagi bekas mucikari yang tersebar pada 12 eks lokalisasi di daerah itu.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi melansir, baru 62 bekas mucikari mengambil pesangon dari 230 mu-

cikari yang terdata.

Minimnya mucikari yang mengambil pesangon karena mereka rata-rata menolak penutupan lokalisasi. "Kami terus anggarkan bantuan modal ke eks mucikari. Tapi bukan lagi lewat bantuan sosial," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya, Tri Wahyu kepa-

da Bhirawa, Senin (1/9).

Ia mendengar, rencanannya ada tambahan lagi sembilan eks mucikari di lokalisasi Sumberkembang, Kecamatan Tegalsari, mengambil bantuan. Sejak tahun 2012, pihaknya telah mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat mantan mucikari senilai Rp 1,150 miliar.

Dari jumlah itu, hanya terserap Rp 195 juta untuk 39 orang mucikari dengan asumsi setiap mucikari mendapat Rp 5 juta. Pada 2013, dinas mencatat tidak ada satu pun eks mucikari mengambil bantuan.

Adapun hingga pertengahan tahun 2014, ada 23 eks mucikari mengambil bantuan.

Duit itu digunakan pember-

dayaan bagi mucikari yang bersedia alih profesi dengan melampirkan surat pernyataan dan membentuk kelompok. Sebelum duit dikucurkan, mucikari dibekali pelatihan kewirausahaan oleh Dinas Koperasi UMKM; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan; serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.Q mb5

Perhutani Tebang Hutan, Warga Hentikan Paksa Warga Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep menghentikan penebangan hutan yang dilakukan Perhutani di desa setempat.

Sebab, warga menilai sering terjadi penebangan hutan, tapi justru warga setempat yang dituduh sebagai pelakunya. Selain itu, penebangan kali ini tidak ada pemberitahuan kepada warga setempat.

Warga Desa Kebunan, Lukmanul Hakim mengatakan, pemberhentian penebangan hutan di desanya itu hanya untuk memastikan siapa pelaku penebangan kayu di hutan milik Perhutani itu, karena sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada warga setempat.

“Kami lakukan ini untu memastikan, siapa yang menebang hutan ini, karena setiap ada penebangan, warga setempat yang diduga sebagai pelakunya. Ini kan tidak adil bagi warga setempat,” kata Lukman, Senin (01/09), kemarin.

Lukman menegaskan, karena penebangan hutan tersebut tidak ada pemberitahuan kepada warga, mereka curiga, pelaku penebangan hutan itu bukan warga setempat, seperti warga luar daerah yang sengaja memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil pohon yang ada di hutan milik Perhutani itu. “Harusnya kalau memang Perhutani akan menebang kayu di hutan ini kan memberitahukan kepada kami yang berada diwilayah hutan agar tidak terjadi kesalah pahaman,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Per-

hutani Wilayah Madura Timur, Dafid mengaku, pihaknya sudah memberitahukan penebangan pohon di hutan tersebut kepada kepala desa dengan surat resmi. Bisa jadi informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat setempat sehingga terjai penghentian penebangan hutan ini. “Kami sudah memberitahukan melalui desa, surat itu diterbitkan pada hari Jum’at kemarin. Kejadian ini mungkin karena ada informasi yang putus sehingga tidak sampai ke masyarakat,” terangnya.

Dafid memaparkan, dalam penebangan kayu dihutan tersebut direncanakan ada 664 pohon akasea yang akan ditebang, sementara yang sudah dikerjakan sejah kemarin (31/ 8) baru 20 pohon yang sudah ditebang. Namun, hingga sekarang penebangan pohon ter-

sul/bhirawa

Penebangan hutan oleh Perhutani. sebut dihentikan hingga ada kesepahaman antar Perhutani dan warga setempat. “Rencananya ada 664 pohon akasea

yang akan ditebang, tapi baru 20 pohon yang sudah ditebang dan saat ini penebangan sudah dihentikan,” urainya.Q sul

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Gandeng Transvision, Telkom Jatim pasarkan UseeTV Surabaya, Bhirawa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) melakukan kerjasama joint marketing dengan penyedia layanan TV berbayar dibawah Grup Trans Corp, Transvision. Executive General Manager Telkom Divisi Regional V Jatim, Iskriono Windiarjanto mengatakan dengan kerjasama ini pihaknya bisa menjangkau calon pelanggan produk TV internet protocol berbasis kabel optik milik Telkom, UseeTV, dengan menggunakan jaringan Transvision.

Pihak Telkom diwakili Executive General Manager Divre V Jatim, Iskriono Windiarjanto, melakukan penandatangan program joint marketing dengan Transvision yang diwakili oleh Direktur Marketing & Sales Transvision, Brando Tengdom.

“UseeTV Cable yang dideliver menggunakan jaringan akses fiber optik saat ini sudah bisa dinikmati di seluruh kota kabupaten di Jatim, namun belum sepenuhnya bisa menjangkau wilayahwilayah tertentu. Sehinggapelanggan-pelanggan di Jatim yang tidak bisa tercover oleh layanan UseeTV Cable ini bisa berlangganan layanan televisi berbayar berbasis satelit milik Transvision,” kata Iskriono, Minggu (31/8). Q ma

Sumber: Bank Indonesia (1 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Realisasi Kredit UMKM Jatim Rp92,28 Triliun Surabaya, Bhirawa Penyaluran kredit terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jatim mencapai Rp92,28 triliun selama triwulan II tahun 2014 atau mengalami perlambatan 15,93 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (year on year/YoY).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim Dwi Pranoto, Senin, mengemukakan dominasi penyaluran kredit UMKM di Jatim mencapai 57 persen atau dengan nominal sebesar Rp52,56 triliun berasal dari Bank Pemerintah. Lalu, posisi berikutnya Bank Swasta dengan proporsi sebesar 42 persen dan mencatatkan nominal Rp38,73 triliun. “Sementara, kontribusi Bank Asing sangat rendah atau hanya satu persen dari total kredit dengan nominal sebesar Rp980 miliar,” ujarnya di Surabaya.

Untuk penyaluran kredit dari Bank Swasta, jelas dia, alokasinya meningkat dari sebesar 40 persen pada triwulan I/2014 menjadi 42 persen pada triwulan II/2014. Hal itu membuktikan Bank Swasta mulai menganggap sektor UMKM di Jatim mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan bisnis pada masa mendatang. “Komposisi penyaluran kredit UMKM terbesar disalurkan untuk kredit mikro dengan jumlah rekening sebanyak 1,5 juta,” katanya.

Kemudian, tambah dia, posisi berikutnya disumbang kredit usaha kecil sebanyak 174.355 rekening. Sementara, komposisi terkecil untuk usaha menengah sebanyak 52.619 rekening. Jumlah kredit yang disalurkan ke sektor UMKM sebesar 87 persen kepada usaha mikro, tiga persen usaha menengah, dan 10 persen usaha kecil.

“Jika berdasarkan klasifisikasi penyaluran kredit berdasarkan lapangan usaha, kredit UMKM yang disalurkan untuk sektor pertanian hanya mencapai 6,88 persen atau sebesar Rp6,35 triliun dengan 1,76 juta rekening,” katanya. Padahal, sebut dia, jumlah UMKM di sektor pertanian mencapai 60,25 persen dari total UMKM atau sebanyak 4.112.443 usaha. Untuk kredit UMKM yang disalurkan di luar sektor pertanian mencapai 93,12 persen atau sebesar Rp85,94 triliun dengan 1,5 juta rekening. Q wwn,ant

KEHILANGAN

Executive General Manager Telkom Divre V Jatim, Iskriono Windiarjanto, saat melakukan penandatangan program joint marketing dengan Transvision yang diwakili oleh Direktur Marketing & Sales Transvision, Brando Tengdom. m ali/bhirawa

Tarif Listrik Picu Inflasi di Jatim Sebesar 0,37% Pemprov, Bhirawa Tingkat inflasi di Jatim pada bulan Agustus 2014 naik sebesar 0,37 persen. Salah satu pemicu terjadi inflasi tersebut diantaranya adanya kenaikan tarif listrik sebesar 3,89 persen. Kenaikan inflasi di Jatim tersebut masih dibawah tingkat inflasi tingkat nasional sebesar 0,47 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah menjelaskan, pada bulan Juli 2014 lalu, terdapat kenaikan tarif listrik prabayar dan dilanjutkan dengan bulan Agustus 2014 juga ada kenaikan tarif listrik reguler.

“Salah satunya tarif dasar listrik (TDL) 11 persen untuk R3 dengan penggunaan daya lebih 2.200 VA. Ketentuan itu sesuai dengan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2014,” kata Sairi di Surabaya, Senin (1/9).

Lebih lanjut ia juga menjelaskan kalau dari delapan kota indeks harga konsumen di Jatim. Didalamnya ada enam kota mengalami inflasi dan dua kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi

di Surabaya sebesar 0,50 persen. Kemudian disusul Malang dengan inflasi sebesar 0,47 persen, Madiun 0,35 persen, Sumenep 0,31 persen, dan Probolinggo 0,07 persen.

“Inflasi terendah terjadi di Kediri 0,06 persen, sedangkan deflasi terjadi di Banyuwangi 0,12 persen dan Jember 0,06 persen. Tidak biasanya Kota Surabaya mengalami inflasi tinggi, tapi tak perlu cemas,” katanya.

Menurutnya, komoditas yang memberikan sumbangan terhadap inflasi, diantaranya biaya sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, kenaikan harga cabai rawit, daging ayam, rokok kretek filter, teh manis, dan buah se-

mangka.

“Kalau komoditas penyumbang terjadinya deflasi akibat kenaikan harga bawang merah, telur ayam ras, tomat sayur, angkutan antarkota, emas perhiasan, bayam, kendaraan sewa, ikan bandeng, gula pasir, dan ikan mujair,” katanya.

Mengenai laju inflasi Jatim, pada tahun kalender Desember 2013 hingga Agustus 2014 mencapai 3,04 persen. Sementara, inflasi year on year (Agustus 2014 terhadap Agustus 2013) sebesar 3,53 persen.

“Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi yoy (year on year) pada Juli 2014 sebesar 4,01 persen,” katanya.

Sementara, dari enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa, semua kota mengalami inflasi.

Posisi inflasi terendah terjadi di Yogyakarta 0,09 persen dan tertinggi di Serang sebesar 1,16 persen. Lalu, diikuti Kota Surabaya 0,50 persen, Kota DKI Jakarta 0,49 persen, Kota Bandung dan Kota Semarang masing-masing 0,41 persen. Q rac

Perekonomian Lumajang Terganggu Kelangkaan BBM

TULUNGAGUNG KEHILANGAN BPKB, Honda Vario, th. 2009, Hitam, AG6787TR, a/n. Cholissuyadi, Ds. Wates, Campurdarat-T.Agung No. 1293/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Merah Silver, AG6772RO, a/n. Arie Trisamudiono, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 1294/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2007, Silver Hitam, AG4123SV, a/n. Arif Risdianto, SPd ST, Ds. Sidorejo, Kauman-T.Agung No. 1295/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2007, Merah Hitam, AG4223SS, a/n. Tokah Setiyani, Ds. Gedangsewu, Boyolangu-T.Agung No. 1296/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, Hitam, AG5180OI, a/n. Siti Zaenab, Ds. Sambirobyong, Sumbergempol-T.Agung No. 1297/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK,Honda, th. 2007, AG3108SS, a/n.

Nurcholis, Ds. Suruhan Lor, Bandung-T.Agung No. 1298/IMB/BI-II/2014

Lumajang, Bhirawa Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) akibat minimnya distribusi dari Pertamina sangat dikeluhkan masyarakat Kabupaten Lumajang. Pasalnya, krisis BBM ini telah menganggu roda perekonomian masyarakat dalam berbagai sektor. Di antaranya sektor perdagangan dan berbagai sektor lainnya. Seperti yang dialami Hariyadi (41), warga Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar desanya mengata-

kan, untuk pekerjaannya yang harus kulakan dagangan berupa sembako dan sayuran dari Pasar Baru Lumajang menuju tempat dagangannya di Pasar Kunir, harus ditempuh dengan mobil pick up. ‘’Kendaraan saya saat ini praktis tidak bisa jalan,’keluhnya. Kulakan dagangan juga terbengkalai.

Intinya, sejak krisis BBM ini, usaha dagangan saya terganggu Mas,’’lanjutnya. Seharusnya dinihari bisa kulakan ke Pasar Baru Lumajang, namun waktunya habis untuk antre BBM. ‘’Setelah dapat

BBM, keburu pagi dan dagangan juga sudah habis,’’ katanya.

Syamsuddin (37) lain lagi. Pedagang kelapa muda asal Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh ketika ditemui saat antre BBM di SPBU Bagusari di Jl. Mahakam, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Kota Lumajang mengatakan, akibat krisis BBM ini pekerjaannya yang harus mengantarkan dagangan kelapa muda ke para pelanggannya yang rata-rata adalah penjual es degan di berbagai tempat, Q yat tidak bisa dilakukan.Q

wap/bhirawa

Tembakau petani mulai masuk gudang pabrik Rokok di Paiton, Probolinggo.

Awal Panen, Harga Tembakau Tembus 28 Ribu

Probolinggo, Bhirawa Memasuki masa panen tembakau 2014, ditingkat petani harganya masih relativ normal, dengan kata lain masih dibawah harga pada tahun 2013 lalu.Meski tingkat areal tanam tahun ini melebihi rencana tanam disbanding tahun lalu. Di Kabupaten Probolinggo, dari harga tingkat petani untuk sementara ini berkisar Rp 20.00 hingga Rp28.000 per kg.

Hal ini diungkapkan Mudzakir ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo Senin 1/9. Menuurutnya, harga yang saat ini berjalan masih bersifat sementara, kedepan harganya diprediksi akan lebih meningkat dari awal musim panen ini. Sebab, masa panen sekarang ini masih belum menyeluruh,”masa panen sekarang masih dilakukan beberapa Desa saja dan beberapa Kecamatan saja,” ujarnya.

Mudzakir mangaku, harga tingkat petani dengan kisaran Rp 20.000 ke atas itu

sudah wajar, sebab, kalau dilihat dari kwalitas tembakau tahun ini kurang begitu bagus karena adanya cuaca dan hama penyakit sangat mempengaruhi terhadap tanaman tembakau.

Kalau cuacanya tahun ini cukup bersahabat, hanya saja penyebabnya penyakit hama mulai menyerang.

Bahkan, dari total realiasi tanam, sekitar 25 persennya, tanaman tembakau.

Sebagai mana data dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Probolinggo menyebutkan, kondisi kerusakan tahun ini mencapai 25 persen. Diperkirakan realisasi tanam tembakau yang bisa produktivitas mencapai hanya sekitar 8.331 hektar. Sedangkan kebutuhan tembakau di seluruh gudang di Kabupaten Probolinggo, sekitar 12.929 Ton tembakau.

Sehingga, diharapkan rendahnya realisasi tanam tembakau yang bisa produktivitas, dapat mengangkat harga tembakau. Q wap

Tujuh Bank Sosialisasi GNNT di Airlangga

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2141 EL, a/n Sri Hartatik, Kel. Dawuhan, rw 05/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 1299/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2490 FF, a/n Alex Prayogi, Ds. Curah Jeru rw 08/02, kec. Panji, Situbondo.

No. 1300/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6584 EZ, a/n Bahri/P Lilis, Ds. Trebungan rw 04/01, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 1301/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3274 FD, a/n Agus Wiyono, Ds. Tanjung Kamal, rw 02/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 1302/IMB/BI-II/2014

Selasa Wage, 2 SEPTEMBER 2014

m ali/bhirawa

Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Dwi Pranoto bersama dengan Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Fasich, Apt Senin kemarin (1/9) meresmikan Grand Launching Kampanye Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di lingkungan kampus Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya,Bhirawa Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Dwi Pranoto bersama dengan Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Fasich, Apt Senin kemarin (1/9) meresmikan Grand Launching Kampanye Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di lingkungan kampus Universitas Airlangga Surabaya. Bertempat di Kampus C Unair, acara ini didukung oleh tujuh bank umum yang siap memfasilitasi penggunaan instrumen pembayaran non tunai di lingkungan Kampus Unair.

Rangkaian Kampanye GNNT di Unair telah dilaksanakan sejak

tanggal 26 Agustus hingga akhir Oktober 2014, dengan meliputi kegiatan sosialisasi mengenai instrumen pembayaran non tunai kepada 7.100 mahasiswa baru, pameran produk perbankan, kuliah umum, seminar serta lomba - lomba kreatif yang ditujukan untuk memperluas pengenalan GNNT kepada masyarakat melalui lingkungan civitas akademika Unair.

Pencanangan GNNT di kawasan kampus ditujukan untuk mengakselerasi perilaku penggunaan non tunai di masyarakat, mengingat kawasan kampus adalah lingkungan terdid-

ik yang mudah diedukasi dan dapat menularkan pengetahuannya pada lingkungan sekitar termasuk keluarga.

Mahasiswa dan segenap civitas akademika Universitas diharapkan menjadi Agent of Change untuk mendorong perubahan perilaku dalam bertransaksi, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi system pembayaran yang saat ini terus berkembang. Selain dengan Univ.

Airlangga, program percontohan yang sama juga dilaksanakan di Universitas Surabaya (Ubaya) dengan didiukung oleh 7 bank umum nasional. Q ma

Nasib Petani Kopi di Pasuruan

Panen Melimpah, Tapi Sulit Memasarkannya Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu daerah penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta di Jatim. Sedangkan luasan areal perkebunan kopi itu mencapai 4.000 hektar lebih yang tersebar di kawasan pegunungan, baik di kawasan Pegunungan Bromo-Tengger maupun di Pegunungan Arjuno-Welirang.

Hanya saja, potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Pasuruan ini tidak diimbangi dengan proses distribusi dari petani kopi ke penjualnya. Itu terjadi pada sejumlah petani seorang petani kopi di Lereng Gunung Welirang di Desa Lumbang, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Senin (1/9). Salah satunya petani kopi, Agus Sujianto (39) menyatakan pada bulan Agustus dan Septem-

ber merupakan masa panen kopi bagi para petani. Namun, panen kopi yang melimpah tersebut justru membuat petani kesulitan menjual hasil panennya.

“Agustus dan September panennya banyak, tapi untuk pemasarannya saya kesulitan.

Anda kesini apa mau pesan kopi,” ujar Agus Sujianto kepada sejumlah wartawan di lokasi. Diakui bagi Agus, kopi yang

ditanaminya sejak empat tahun lalu biji kopi yang dihasilkan dari kebunnya masih belum maksimal. Tak semua pohon yang ditanamnya belum saatnya berbuah. Sehingga panen yang didapatkannya masih hanya sebanyak 8 kwintal atau 800 per/ kg saja. “Begitu habis dipanen langsung saya jual ke tengkulak dalam kondisi basah. Harga setiap kilonya laku Rp4.500,” kata Agus Sujianto.

Tak hanya dialami Agus, petani lainnya juga mengalami hal sama untuk masalah pemasarannya.

Para petani kopi hanya menginginkan perhatian pemerintah lebih dalam hal pemasaran kopi.

“Pemerintah memang men-

yarankan agar menanam jenis kopi torabika. Karena jenis itu harganya lebih tinggi dan kualitasnya lebih bagus. Dan saya sudah masuk paguyupan kopi, tapi hingga saat ini belum ada perhatian lebih dari pemerintah,” urai Agus Sujianto.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Pasuruan, Sunyono mengakui petani memang masih kesulitan untuk memasarkan hasil panennya. Menurutnya, secara tehnis upaya pembinaan terhadap petani terus dilakukan oleh pemerintah.

“Kabijakan dari pemerintah terus dilakukan, termasuk mengambil langkah-langkah strate-

hilmi husein/bhirawa

Petani di lereng Gunung Welirang di Desa Lumbang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, menunjukkan tanaman kopinya yang siap dipanen, Senin (1/9). Bulan Agustus-September merupakan masa panen kopi, tapi petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya pasar.

gis untuk meningkatkan kualitas dan produksi kopi. Terlebih, beru-

paya untuk membuka akses pasar,” papar Sunyono. Q hil

OLAHRAGA

Selasa Wage 2 SEPTEMBER 2014

LINTASAN

Persiapan Porprov Kota Malang Terhambat Muscab Malang, Bhirawa Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim V Kota Malang, terhambat belum digelarnya musyawarah cabang dari sebelas cabang olahraga, sehingga persiapan kesebelas cabang olahraga tersebut tidak maksimal.

Pengurus KONI Kota Malang Bidang Organisasi Husni Ali di Malang, Senin, mengatakan KONI sudah berkali-kali melayangkan surat teguran, namun belum ada respon dari masing-masing cabang olahraga tersebut. Memang ada toleransi waktu hingga enam bulan setelah masa bakti kepengurusan lama berakhir.

“Padahal, sebelum ada kepengurusan baru, kesebelas cabang olahraga tersebut tidak bisa mencairkan anggaran untuk kegiatan pemusatan latihan (TC). Kami berharap kesebelas cabang olahraga tersebut segera menggelar musyawarah cabang (muscab),” tegasnya.

Kesebelas cabang olahraga yang belum melakukan muscab tersebut adalah senam, tinju, judo, drum band, sepak bola, arung jeram, basket, tenis meja, panjat tebing, renang, dan dansa. Kepengurusan kesebelas cabang olahraga tersebut berakhir pada pertengahan tahun ini.

Husni menegaskan belum dicairkannya anggaran untuk pemusatan latihan kesebelas cabang olahraga tersebut bukan untuk menghambat persiapannya, tapi semata-mata agar cabang olahraga ini segera menggelar muscab, sebab muscab tersebut sangat penting bagi keberlangsungan cabang olahraga.

Ia mengemukakan jika kepengurusan cabang olahraga tidak sah akan berdampak pada atlet karena tidak bisa mengikuti kejuaraan, apalagi kejuaraan resmi seperti Porprov Jatim V yang dalam waktu dekat ini digelar di Banyuwangi.

Selain itu, lanjutnya, juga merugikan Kota Malang karena cabang olahraga bersangkutan terancam keikutsertaannya dalam Porprov tahun depan, sehingga berdampak pada perolehan medali.

“Kami berharap kesebelas cabang olahraga ini segera menggelar muscab agar persiapan Porprov maupun kejuaraan lainnya tidak terganggu,” katanya.

Dari empat perhelatan Porprov Jatim, prestasi Kota Malang mengalami penurunan. Pada Porprov I di Surabaya, Kota Malang meraih posisi “runner up”, Porprov II di Kota Malang juga berada di posisi kedua, Porprov III di Kediri turun menjadi urutan ketiga dan Porprov IV di Madiun turun lagi ke posisi keempat.Q ant

Timnas Gelar Pelatnas di Korea Selatan Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Taekwondo Indonesia menggelar pemusatan latihan nasional di Korea Selatan hingga perhelatan Asian Games 2014 di Incheon, 19 September-4 Oktober.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBTI Zulkifli Tanjung di Jakarta, Senin, mengatakan pelatnas di negeri ginseng sudah digelar sejak Juli lalu sebagai persiapan menjelang ajang olahraga empat tahunan itu.

“Kurang lebih sekitar tiga bulan ‘training camp’ di Korea Selatan. Alasannya karena di Korea Selatan mitra tandingnya banyak, sehingga bisa jadi ajang persiapan yang baik,” katanya.

Zulkifli menjelaskan, pelatnas di Korea Selatan merupakan ajang uji tanding sebagai upaya pemantapan teknik, fisik dan mental sebelum ajang olahraga terbesar se-Asia itu.

“Kalau dalam olahraga beladiri, uji tanding itu lebih penting daripada latihan.

Makanya ini tiga bulan sebenarnya tidak cukup. Negara lain bahkan sudah mulai uji tanding sejak satu hingga satu setengah tahun sebelumnya,” ujarnya.

Meski ada enam atlet yang masuk pelatnas di Korsel, hanya empat atlet, dua putra dan dua putri, yang akan turun berlaga di Incheon. Mereka yakni Aggie Seftyan Prasbowo (kelas 54 kg), Ong Stevanus (kelas 58 kg), Aghniniy Haque (kelas 46 kg) dan Mariska Halinda (kelas 57 kg).Q ant

RD Khawatirkan Faktor Non Teknis Tiga Bulan Pemain Tak Gajian Surabaya, Bhirawa Menjelang lawan Mitra Kukar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, sore nanti, Selasa (2/8) pada lanjutan Indonesia Super League (ISL), Pelatih Persebaya mengkau khawatir dengan kondisi non teknis pemainnya. Sebab Fandi Utomo dan kawan-kawan tiga bulan ini belum menerima gaji dari manajemen.

Beri semangat. Bupati Fadeli siapkan bonus khusus jika Persela mampu lolos 8 besar ISl.

suprayitno/bhirawa

Lolos 8 Besar, Siapkan Bonus Khusus Lamongan Bhirawa dan mengalahkan tim-tim besar, “ kata Persela Lamongan masih berpeluang lolos Fadeli. ke babak 8 besar kompetisi Indonesia Super Dia berhjarap semangat itu kembali League. Sama-sama mengemas poin 25, ditunjukkan dala 2 laga terakhir di Satadion Persela hanya berselisih gol dengan PSM Surajaya.”Semua tim bisa dikalahkan. Ini Makassar yang saat ini berada di posisi 4 saatnya untuk menang di 2 pertandingan Grup 2. terakhir.

Sama-sama sudah bermainkan 18 pertan“Kalau nanti lolos 8 besar aka nada bonus dingan dan meraup 25 poin, hanya selisih gol khusus dari saya. Dan jika lolos 8 besar, tentu yang memisahkan peluang Persela dengan target selanjutnya adalah Persela harus posisi 4 Grup 1. PSM Makassar memasukkan juara, “ pesan dia.Q yit gol 20 dan kemasukan 22. Sedangkan Persela memasukkan 25 dan kemasukan 30.

Peluang semakin besar karena 2 laga terakhir PSM adalah away.

Yakni melawan Putra Samarinda pada 1 September dan melawat ke kandang Mitra Kukar pada 5 September.

Lamongan,Bhirawa Persela Lamongan Selasa (2/9) malam bakal tampil Sedangkan dua laga terakhir habis-habisan melawan tamunya Persipura Jayapura Persela belangsung di home base di stadion Surajaya Lamongan.Tim kebanggaan warga Laskar Joko Tingkir, Stadion SuLamongan ini bertekad meraih tiga angka demi rajaya. Pada 2 September melaterwujudnya lolos ke babak delapan besar. deni semifinalis Piala Asian FootKhoirul Huda dkk optimis akan menjadi tim pertama ball Confederation (AFC) Persipuyang bakal mengalahkan Persipura Jayapura,di sisa ra Jayapura. Dan menjamu Perlaga Indonesia Super League (ISL).Pelatih Perseseru pada 5 September. la,Eduard Tjong berharap anak asuhanya bisa tampil Tim lain yang berpeluang menmaksimal,hasil melawan Persipura sangat menentukan jegal ambisi Persela adalah tim langkah Persela ke babak delapan besar.

Persepam Madura United. Meski Persipura merupakan tim tangguh yang selama ini dari 18 pertandingan mereka baru belum terkalahkan di musim ini.Di ajang ISL,Persipura meraup 22 poin. Namun 2 laga menuai 9 kemenangan dan 9 kali hasil seri. Apalaterakhir mereka, seperti halnya gi,Boaz Salossa dkk baru saja melenggang ke semifiPersela juga berstatus hom, mennal AFC Cup setelah menaklukkan lawannya Kuwait jamu Persipura dan Perseru.

SC dengan skor mencolok 6-1.

Masing-masing pada 1 September Hasil positif yang diraih Persipura tak membuat dan 5 September. punggawa tim berjuluk Laskar Joko Tingkir keder.’’PeNamun bukan berarti Persela main mempunyai ambisi untuk fight dan memenangkan pertandingan,’’Kata Eduard Tjong.Dukungan penuh LA menggantungkan hasil pertanMania yang bakal memadati Surajaya menambah dingan tim lain. Hanya Persela semangat juang para pemain Persela. sendiri yang bisa meloloskan tim Dalam latihan terakhir Senin (1/9) kemarin,Edu kebanggaan Lamongan ini lolos menggembleng penyelesaian akhir dan menggarap lini babak 8 besar ISL 2014. belakang secara bersamaan.Ini di lakukan untuk Bahkan Bupati Lamongan Famengantisipasi pergerakan pemain Persipura yang deli yang juga senior adviser di mempunyai kecepatan lari di atas rata-rata.

Persela Lamongan sudah meBeberapa pemain tim Mutiara Hitam mendapat nyiapkan bonus khusus, di luar boperhatian khusus oleh Eduard Tjong.Boaz Salosssa nus pribadi, jika Persela lolos ke salah satunya,pemain bernaluri gol ini bakal mendapat 8 besar. Hal itu dijanjikannya pengawalan khusus.Edu telah menyiapkan pemain untuk saat menjamu makan pagi selumematikan pergerakan Boaz.Tak hanya Boaz, Persipura ruh skuad Persela di Guest House dinilai mempunyai pemain yang merata di semua lini.

Pemkab Lamongan, Senin (1/9).

Mengantisipasi hal ini,telah disiapkan secara matang “Persela ini tim luar biasa. Baholeh Edu.Strategi khusus telah disiapkan untuk meredam kan di putaran pertama lalu permainan tim dari ujung timur tersebut.’’Kami juga sudah mempelajari permainan Persipura dari rekaman sempat menduduki posisis capovideo,’’ungkap Edu.Q mb1 lista Grup 1. Ternyata Persela mampu tampil penuh semangat

Persela Tampil Habis-habisan Demi 8 Besar

Kelurahan Dawuhan Gelar Lomba Jalan Sehat

Berjalan Meriah, Diikuti 4.000 Peserta

sawawi/bhirawa

Lurah Dawuhan, H Sumaryono SH, saat memberangkatkan 4.000 peserta lomba jalan sehat, di Jalan Wijayakusuma, Keluarahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo.

Situbondo, Bhirawa Guna untuk ikut memeriahkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang ke 69 tahun serta untuk memperi-

9

ngati Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi) yang ke 196 tahun, Kantor Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo, menggelar lomba jalan sehat, kemarin.

Acara yang muaranya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat itu dilepas langsung Lurah Dawuhan, H Sumaryono SH, dengan dampingi puluhan staf pagi kemarin.

Pengamatan Bhirawa menyebutkan, acara lomba jalan sehat yang rutin diadakan setahun sekali itu dimulai sekitar pukul 06.00 wib, di jalan Wijayakusuma, persis depan kantor Kelurahan Dawuhan.

Sejak pukul 05.00 wib, ribuan peserta yang terdiri dari anak-anak, remaja dan kalangan orang dewasa mulai berdatangan di lokasi lomba.

“Ini untuk memeriahkan acara puncak HUT Kemerdekaan RI ke 69 dan Harjakasi ke 196,” ujar Sumaryono, disela-sela acara kemarin.

Mantan Lurah Ardirejo itu menandaskan, puncak acara HUT RI dan Harjakasi memang sengaja mengambil waktu di penghujuang bulan Agustus 2014 agar tidak mengganggu agenda penting Pemkab Situbondo. “Kegiatan lomba jalan sehat ini bertujuan

untuk membangkitkan semangat juang masyarakat Kelurahan Dawuhan dari nilai nilai perjuangan 1945. Selain itu juga untuk mengisi kemerdekaan, sebagai wujud rasa kebersamaan masyarakat dalam membangun Kelurahan Dawuhan hingga dimasa mendatang ini,” papar Sumaryono.

Pria yang sebelumnya lama berdinas di Bakesbangpol-Linmas Kabupaten Situbondo itu menambahkan, ribuan peserta berasal dari warga masyarakat Kelurahan Dawuhan melalui RT/ RW. “Diperkirakan jumlah peserta jalan sehat tahun 2014 ini berkisar 4.000 peserta. Antusias masyarakat pada lomba jalan sehat tahun ini terbilang sangat luar biasa. Para peserta yang beruntung mendapatkan hadiah utama berupa satu buah kulkas; kedua sepeda gunung dan ketiga kompor gas serta dispencer. Sisanya berupa 100 dooprice yang disediakan khusus oleh panitia,” pungkas Sumaryono.

Q awi

Karena belum juga ada tindakan dari manajemen, maka per 1 September ini Persebaya tak menerima bayaraa selama tiga bulan, yakni Juni, Juli dan Agustus.

Kondisi ini dikhawatirkan terbawa saat mereka berhadapan dengan Mitra Kukar, apalagi sebagai tuan rumah butuh poin untuk bisa melaju ke babak delapan besar.

Saat ini Mitra Kukar Mitra Kukar duduk di peringkat ketiga dengan 34 poin dari total 18 pertandingan. Sedangkan Persebaya di peringkat pertama dengan 39 poin.

“Bagaimana pun tiga bulan bukan waktu yang sebentar bagi pemain, Mas,” ucap Rahmad, yang saat ini sudah di Tenggarong, Senin (1/9).

Menurut mantan pelatih Timnas U-23 ini, keterlambatan pembayaran gaji selama tiga bulan bisa memberikan dampak yang sangat merugikan. “Ini lebih kompleks karena sepakbola adalah permainan kolektif dan tim. Beda jika ini permainan individu,” beber Rahmad.

Rahmad menambahkan, bila ada lima atau enam pemainnya yang terpengaruh dengan keterlambatan gaji ini, tentu dampknya juga akan merembet ke penampilan tim secara keseluruhan.

Kini para pemain Persebaya hanya berharap manajemen membuktikan janjinya kepada pemain. Sebab dalam pembicaraan terakhir, manajemen berjanji akan membayar tunggakan

gaji dengan cara mengangsur dalam minggu ini. “Kami menunggu pembuktian janji manajemen. Kemarin bilangnya selama berada di Kalimantan. Bisa cair hari ini, besok atau lusa. Mudahmudahan on time,” pungkas mantan pelatih Arema Cronus tersebut.

Tanpa Letusen Selain masalah gaji, tim Persebaya juga menghadapi kendala di lini tengah dengan absennya Manahati Lestusen karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Kartu kuning yang diterima pada pertandingan lawan Persepam Madura United (Persepam - MU), Jumat (29/8/2014) lalu membuat penggawa Timnas U-23 ini harus menyaksikan timnya bertanding dari tribun penonton. “Lestusen tak bisa main karena akumulasi kartu. Cuma dia saja, yang lain saya rasa tak ada kendala,” kata Rahmad Darmawan Persebaya jelas mengalami kerugian karena hal itu.

Sebab Lestusen adalah pilar utama Persebaya. Serta salah satu pemain kesayangan Rahmad Darmawan. Rahmad mengaku sudah menyiapkan beberapa alternaif pemain, seperti Fandi Eko Utomo dan Ambrizal. “Ada Fandi Eko. Ambrizal juga bisa bermain di posisi kiri juga.

Selain itu, Alfin Tuasalamony juga turun ke belakang dan kembali sebagai bek kiri,” jelas eks pelatih Arema Cronus tersebut. Q wwn

ist

Belum terbayarnya gaji pemain Persebaya selama tiga bulan, dikhawatirkan membawa dampak negatif saat melawan Mitra Kukar, sore nanti, Selasa (2/9).

Jelang Porkab 2014, IPSI Gembleng 37 Wasit dan Juri Tuban, Bhirawa Guna mempersiapkan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Tuban yang akan digelar pada akhir bulan oktober 2014, salah satu cabang olah raga (Cabor) dalam hal ini Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Tuban berikan pelatihan pada puluhan wasit dan juga juri.

Pelatihan untuk wasit dan juri yang ditempatkan di Gedung Tenis Indoor Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo selama dua hari dan berakhir pada tanggal (31/8) lalu mendatangkan juri dengan jam terbang taraf internasional.

“Semuanya ada 37 orang wasit dan juri. Mereka berasal dari sembilan perguruan silat yang ada di Kabupaten Tuban,” Kata Aipda Sugiwarso, yang merupakan panitia dalam kegiatan itu.

Lebih lanjut diterangkan, pelatihan dan pembekalan untuk juri serta wasit ini dihatrapkan nantinya semakin profesional dalam mengawasi pertanding. Sedangkan pemateri dalam pelatihan tersebut ketua dan Sekretaris IPSI Jatim yakni Fanan Hasanudin dan Khoirul Anam serta dari Lembaga Wasit dan Juri IPSI Jatim.

“Kedua opemateri ini merupakan Wasit yang sudah memiliki pengalaman Internasional. Dan ini adalah awal dari suatu pembinaan untuk para Wasit dan Juri di Tuban.

Harapannya bisa memberikan kontribusi untuk Kabupaten Tuban,” Terang Sugiwarso.

Pelatihan yang bertujuan meningkatankan SDM wasit dan pelatih juga bertujuan untuk mensinergikan tiga pilar dalam dunia pencak silat, yakni antara Atlit, Pelatih dan Wasit ataupun Juri. Sehingga ketiganya harus bisa profesional untuk bisa mendapatkan Altit Pencal Silat yang berkualitas.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Para juri dan wasit dari sembilan perguruan silat dikabupaten Tuban saat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh IPSI Cabang Tuban di Gedung Tenis Indoor Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo Tuban.

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Wage, 2 SEPTEMBER 2014

Akhirnya, Kemendagri Setuju Pilkada Langsung

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda (kiri) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/9). Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yasuo Fukuda yang kini menjabat Presiden Asosiasi Jepang-Indonesia merupakan langkah memperkuat kerjasama bilateral terutama di bidang perekonomian.

Usulan Pilkada Lewat DPRD Ditolak Panja Jakarta, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri akhirnya menyetujui keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengadopsi sistem pemilihan umum kepala daerah bupati dan wali kota secara langsung, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Jakarta, Senin (1/9) kemarin.

istimewa

Sepakat Jaga Hubungan Baik Indonesia-Jepang Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda berharap agar hubungan baik yang terjalin selama ini antara Indonesia dengan Jepang dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Harapan tersebut, menurut Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, disampaikan keduanya saat bertemu di Kantor Presiden, Jakarta, Senin pagi.

“Jadi hubungan dengan Jepang saat ini yang diharapkan Presiden yang disampaikan kepada Fukuda tadi, agar tetap bisa menjaga hubungan persahabatan kedua negara.

Tidak saja kerja sama di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik dan keamanan,” kata Julian.

Dalam kesempatan itu, Fukuda yang kini menjabat Presiden Asosiasi Jepang-Indonesia diterima sekitar pukul 09.00 WIB.

Fukuda dalam kesempatan itu didampingi Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori, Wakil Presiden Asosiasi Jepang-Indonesia Naoki Kuroda dan Yutaka Iimura.

Presiden National Graduate Institute for Policy Studies Takashi Shiraisi, CEO Teijin Oyagi, Koordinator Regional dan Penasihat untuk Mitsubishi Corporation di Indonesia Masataka Komiya.

Sedangkan Presiden Yudhoyono pada kesempatan itu didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalhi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Mahendra Siregar.

Julian mengatakan, dalam percakapan tersebut, Fukuda juga menyampaikan di masa pemerintahan Presiden SBY, Indonesia

KILAS NASIONAL

Hari Ini, Tim Transisi Temui Wapres Boediono Jakarta, Bhirawa Ketua Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko WidodoJusuf Kalla, Rini Sumarno mengatakan pihaknya akan menemui Wakil Presiden Boediono, Selasa (2/9) hari ini, untuk membicarakan masalah kesejahteraan rakyat.

“Besok kami mendapatkan waktu bertemu Wakil Presiden. Kita akan membicarakan kesejahteraan rakyat,” kata Rini kepada wartawan di Rumah Transisi, Jakarta, Senin.

Rini tidak merinci dimana pertemuan akan dilakukan, namun dia menyatakan Wapres Boediono punya tim khusus yang menangani permasalahan kesejahteraan rakyat sehingga Tim Transisi ingin mengetahui ihwal program-program kesejahteraan rakyat yang selama ini telah berlangsung.

Sementara itu ihwal pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Rini menyampaikan masih menunggu kabar dari para menteri.

Tim Transisi mengaku telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk membahas program ekonomi ke depan.

Sejauh ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk tiga kementerian untuk mengawal transisi pemerintahan ke depan di antaranya Menkopolhukam, Menko Perekonomian dan Mensesneg.

Presiden Yudhoyono sebelumnya juga telah melakukan dialog dengan Presiden terpilih Joko Widodo di Bali. Q ant

memainkan peranan yang signifikan bagi perdamaian di kawasan regional ASEAN juga di kawasan Asia Timur dan di dunia.

“Bagaimanapun ini sesuatu yang perlu bagi kedua negara untuk dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden Yudhoyono percaya bahwa pemerintahan yang akan datang tetap menjaga hubungan yang telah tercipta selama ini.

“Pada pertemuan Presiden beberapa waktu lalu dengan Pak Joko Widodo, Presiden SBY juga menyampaikan kepada presiden terpilih bahwa hubungan baik dengan Jepang itu penting dan agar terus bisa ditingkatkan.

Dan Jokowi juga mengatakan bahwa satu pandangan dengan Presiden tentang pentingnya hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang selama ini,” papar Julian. Q ant

Irjen: Sistem IT Haji Perlu Disempurnakan Jakarta, Bhirawa Irjen Kemenag M. Jasin menyatakan sistem IT (Information and Technology) haji Indonesia mendesak untuk segera diperbaiki karena pada penyelenggaraan haji 1435 H/2014 M belum bisa terintegrasi dengan sistem di kementerian haji Saudi Arabia.

“Pemerintah Saudi mendesak Indonesia segera melakukan perbaikan sistem pelayanan berbasis e-hajj (elektronik hajj).

Dengan cara itu pelayanan kepada jemaah dapat dimaksimalkan,” kata M. Jasin seusai menghadiri pelepasan kelompok terbang (Kloter) pertama jemaah haji asal Jakarta, Senin (1/9) pagi. antara foto Ia mengatakan sistem IT haji M. Jasin Indonesia yang dikenal sekarang sebagai Sistem Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat) pertama hingga Siskohat generasi dua - yang diluncurkan belum lama ini ternyata belum menggembirakan.

Siskohat generasi pertama berbasis data dan generasi kedua berbasis web. Semuanya belum dapat beroperasi sebagaimana diharapkan. Apalagi untuk mudah diintegrasikan dengan e-hajj yang ada di Saudi Arabia. Publik saja sulit untuk mengaksesnya, katanya.

Pelayanan ke depan harus optimal, transparan sesuai dengan ketersediaan pondokan, transportasi dan katering di Arab Saudi. Pihak otoritas haji Saudi Arabia menghendaki Indonesia dapat bekerja sama e-hajj pada musim haji tahun mendatang.

“Sekarang ini sistem IT kita belum menggembirakan,” kata M. Jasin lagi.

Pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 1435H/2014M mulai menerapkan e-hajj. Indonesia, sebagai pengirim jemaah haji terbesar, dijadikan sebagai pilot project-nya. Melalui penerapan e-hajj, maka semua proses dilakukan dengan berbasis pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sebetulnya, kata Jasin, melalui e-hajj, informasi terkait jamaah haji Indonesia bisa diakses melalui aplikasi android. Q ant

“Prinsipnya, dalam pembahasan semalam, kami (Pemerintah) mengikuti perkembangan suara-suara yang beredar di masyarakat, aspirasi masyarakat melalui DPR. Kalau memang masyarakat masih menghendaki secara langsung, maka Pemerintah tidak keberatan mencabut usulan kami yang lama soal Pilkada lewat DPRD,” kata Djohermansyah.

Selama pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada, awalnya Pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dilakukan lewat DPRD sementara untuk bupati dan wali kota melalui pilkada secara langsung. Namun dalam perjalanannya terjadi perubahan kesepakatan, yakni sistem

pemilihan gubernur dilakukan secara langsung sedangkan untuk pilkada bupati wali kota, Pemerintah menginginkan dilakukan melalui suara DPRD. “Tetapi kebanyakan temanteman di DPR RI meminta pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Pemerintah mengusulkan lewat DPRD untuk pilbup dan pilwakot, tetapi kami menangkap suara masyarakat masih ingin secara langsung,” jelasnya.

Keinginan Kemendagri untuk pilkada tidak langsung didasarkan pada alasan mahalnya biaya pemilu yang dikeluarkan oleh peserta pemilu. Selain itu, berdasarkan kajian Kemendagri, konflik

horisontal yang terjadi di daerah telah memakan puluhan korban akibat persaingan calon kepala daerah.

Oleh karena itu, jika nanti RUU Pilkada disahkan dengan menyetujui sistem pilkada langsung, Pemerintah menginginkan ada mekanisme yang mengatur pelaksanaan kampanye dengan biaya murah.

“Pemerintah fleksibel kalau memang itu (pilkada langsung) yang diinginkan. Silakan dibahas asalkan jangan membuat biaya pilkada yang tinggi.

Jadi kami ingin itu nanti diatasi dengan lebih efisien dengan mengurangi iklan kampanye, pembatasan baliho, kalau perlu tidak ada pertemuan atau rapat umum.

Tentu itu nanti pengaturannya ada di KPU,” ujarnya.

Panja RUU Pilkada dan Kemendagri akan membahas RUU itu di Cikopo, Jawa Barat selama tiga hari, mulai Senin sore hingga Rabu. Pemerintah dan DPR berharap hasil pertemuan tersebut dapat mencapai kesepakatan. Q ant

Ratu Atut Divonis Penjara 4 Tahun Jakarta, Bhirawa Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah divonis penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. Vonis itu karena Ratu Atut dianggap bersalah memberikan uang Rp1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui advokat Susi Tur Andayani untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Hj Ratu Atut Chosiyah dengan pidana 4 tahun penjara dan Rp200 juta atau diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan,” kata ketua majelis hakim Matheus Samiadji dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa KPK menuntut Ratu Atut Chosiyah selama 10 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan ditambah pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Vonis itu berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.

“Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan adalah ibu terhadap anak dan nenek dari

antara foto

Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah bersiap sebelum mengikuti sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (1/9). Atut dituntut 10 tahun penjara dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada Lebak. cucunya, sehingga harus memberikan teladan kepada keluarganya,” tambah hakim Matheus.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Atut memang terbukti menyetujui pemberian uang sebesar Rp1 miliar untuk mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

“Meski terdakwa mengatakan bahwa namanya hanya diperjualbelikan, majelis setelah meneliti bukti dan keterangan saksi menilai terdakwa sudah mengetahui dari awal dan menyetujui pemberian uang Rp1 miliar kepada Akil Mochtar,” kata anggota majelis hakim Sutio Sumadi.

Salah satu hakim anggota yaitu Alexander Marwata juga menyatakan “dissenting opinion” (perbedaan pendapat) dan menilai bahwa Atut tidak memberikan izin terhadap pemberian uang itu.

“Tidak benar terjadi kesepakatan di Hotel Sultan dan terdakwa tidak pernah meminta ke Akil Mochtar untuk

mengurus sengketa yang diajukan Amir Hamzah dan Kasmin, terdakwa juga tidak pernah mengutus Tubagus Chaeri Wardhana untuk mengurus sengketa pilkada Banten, pertemuan dengan Akil di Singapura juga bukan dari awal dikehendaki untuk mengurus sengketa di provinisi Banten khususnya di Lebak sebagaimana dalam dakwaan,” kata hakim Alexander.

Hakim Alexander juga menilai bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan adalah bukti yang sudah direkayasa.

“Bukti yang sudah direkwaya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara.

Keyakinan hakim saja tidak cukup untuk memutuskan perkara, apalagi kalau keyakinan berkembang dari asumsi,” jelas hakim Alexander. Atas putusan tersebut, Ratu Atut yang mengenakan jilbab hitam dan selalu menunduk sepanjang pembacaan vonis menyatakan pikir-pikir. Q ant

Rusunawa Lumajang Difungsikan Mulai Tahun 2015 Rumah Susun Sederhana Sistem Sewa atau Rusunawa di Kabupaten Lumajang yang terletak di Jl. Gubernur Suryo, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Kota Lumajang yang lokasinya berada di bekas Terminal Lama Lumajang bakal mulai difungsikan tahun 2015.

Ini menyusul telah selesainya pembangunan dengan finalisasi pekerjaan 100 persen. Namun, Rusunawa yang terdiri dari 198 kapling atau lokal yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu ini, tidak bisa langsung segera dihuni.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lumajang Ir Nugroho Dwi Atmoko mengatakan, dari segi fisik, Proyek Rusunawa yang dibangun dari dana APBN dibawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI ini sudah selesai dan siap ditempati.

“Bahkan untuk fasilitas penunjang juga sebagian besar telah dibangun dengan dukungan dana APBD,’’ jelasnya. Di antaranya taman, pagar, tempat bermain untuk anak, Tempat Pembuangan Sampah

(TPS), drainase, jaringan listrik dan air, dan sarana pedukung lainnya.

Meski pembangunan fisik sudah selesai, kata Nugroho Dwi Atmoko, secara nota hibah dari pusat ke daerah masih dalam proses.

“Karena, untuk penyerahan proyek itu secara kelengmaban ada mekanisme yang harus dilalui,’’jelasnya. Selain itu untuk pengelolaannya, Dinas PU juga tengah merancang Raperda yang akan dijadikan acuan pengelolaan Rusunawa nantinya.

Menurut Nugroho Dwi Atmoko, pihakya saat ini tengah merancang Raperda untuk mengatur mekanisme pengelolaan Rusunawa. “Dari Raperda yang akan digodok, nantinya akan dibahas tentang sistem sewanya. siapa yang berhak dan lain sebagainya,’’ungkapnya. Apakah dalam bentuk UPT (Unit Pelaksana Tehnis) atau bagaimana lainnya. Sebab, lanjut Nugroho Dwi Atmoko, untuk pengelolaan Rusunawa nanti, penghuni kan dikenakan tarif sewa.

“Untuk hal ini, belum ditetapkan,’’tambahnya. Pihaknya masih dalam rangka menyusun, mengajukan usulan untuk menyusun prakerja pengelolaan Rusunawa. ‘’Karena disitu ada tarif yang harus dibebankan pada mayarakat penyewa, maka bentuk aturannya adalah Perda yang akan digodok dalam bentuk Raperda,’’paparnya.

Jika melihat proses yang berlangsung, lanjut Kepala Dinas

yat/bhirawa

Ir Nugroho Dwi Atmoko PU Kabupaten Lumajang, maka paling cepat Rusunawa yang telah selesai dibangun meski masih terus dalam tahap pembenahan fsilitas penunjang ini, baru bisa ditempati awal tahun 2015. ‘’Kemungkinan baru bisa di tempati Tahun 2015,’’tandasnya serius. Q yat*

yat/bhirawa

Rusunawa di Kabupaten Lumajang yang mulai difungsikan tahun 2015 mendatang

Selasa Wage 2 SEPTEMBER 2014

Penyidikan Korupsi, Kejari Segera Panggil Sekda Kota Batu l Sambungan hal 1

banyak tahu terkait langkah atau kebijakan dari menajemen PT BWR. Karena saat BUMD milik Pemkot Batu ini masih beroperasi (aktif), saat itu Lucky bertindak sebagai komisarisnya.

Dalam sepekan ke depan, kata Jendra, pihaknya masih mengagendakan sejumlah pemeriksaan terhadap para saksi. Salah satunya, penyidik akan segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Widodo. Pemeriksaan kepada pejabat ini perlu dilakukan, karena uang yang diduga dikorupsi ini berasal dari APBD. Sebelum memutuskan memanggil Sekda Kota, Kejari telah memanggil dua pejabat Pemkot Batu yang lain, Rabu (20/8) lalu.

Kedua pejabat itu adalah Arif Setiawan selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag) pada saat itu, dan Eddy Murtono selaku Kabag Hukum Pemkot Batu.

Pemeriksaan terhadap Arif dilakukan karena posisi yang bersangkutan pada saat itu menjadi Kadiskoperindag. Dipastikan yang bersangkutan mengetahui adanya aliran dana sebesar Rp 1 miliar dari PT BWR ke BTC sebagai pinjaman. Dan kepada penyidik, Arif mengaku mengetahui dan membenarkan memang ada aliran dana sebesar Rp 1 miliar dari BWR untuk pinjaman BTC. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan kepada Eddy Murtono yang menjabat sebagai Kabag Hukum saat itu. Ia juga diberondong pertanyaan oleh pihak penyidik sebagai saksi ahli. Diharapkan keterangan dari bagian hukum bisa menjawab legalitas awal pembentukan BWR, sekaligus bila memang mengetahui aliran dana BWR. Jendra menambahkan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan hingga selesai. Salah satunya akan melakukan pemanggilan terhadap Sekda Kota Widodo. “Selain itu kita juga berencana memanggil kembali 8 pegawai (staf) PT BWR. Sebelumnya kita telah memanggil mereka. Namun kita juga perlu pendalaman kepada staf yang menjabat di bagian keuangan,”tambah Jendra.

Diketahui ada tiga saksi dari staf PT BWR yang menjabat sebagai staf administrasi dan staf keduangan. Mereka adalah Rahmat yang menjabat sebagai staf bagian administrasi.

Sedangkan staf keduangan dipegang oleh Hendra dan Guindra. n nas

Presiden SBY Minta 7 Menteri Mundur l Sambungan hal 1

anggota kabinet dan DPR,” tegas Sudi di Kantor Presiden Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Senin (1/9).

Hingga saat ini, kata Sudi, belum satu pun dari ketujuh menteri tersebut mundur.

“Tentu semua yang akan masuk ke sana, kita sudah sama-sama tahu karena diberitakan di media massa, tak usah diuraikan satu per satu,” ujarnya.

Ketujuh menteri yang terpilih menjadi anggota DPR RI adalah Tifatul Sembiring, Zulkifli Hasan, Syarief Hasan, Muhaimin Iskandar, Jero Wacik, Helmi Faishal Zaini, dan EE Mangindaan.

Menurut Sudi hingga kini belum ada satu pun dari ketujuh menteri yang terpilih menjadi anggota DPR RI itu mengajukan pengunduran diri kepada presiden. Padahal, mereka akan dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Otober mendatang.

Sudi meyakini, jika sudah tiba saatnya para menteri itu akan mengajukan pengunduran diri. Selanjutnya, Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk meresmikan pengunduran diri para menteri itu sebelum waktu pelantikan sebagai anggota DPR-RI 2014-2019.

Mengenai posisi yang akan ditinggalkan para menteri itu setelah mereka mengajukan pengunduran diri, menurut Mensesneg Sudi Silalahi, nantinya akan diambil alih oleh Menteri Koordinator (Menko) terkait. Ia menunjuk contoh, untuk pejabat pengganti Menteri ESDM yang mundur misalnya, akan ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung. “Supaya efektif, lebih baik koordinator kalau di bawah Kesra ya Kesra, Kumham ya Kumham, kalau ekonomi ya ekonomi,” kata Sudi.

Meski dirangkap Menko, Mensesneg memastikan kekosongan tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan sampai masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir 20 Oktober 2014. “Ya tidak apa-apa, kan selama ini dikoordinasikan beliau, ada Wamen, Sekjennya, jadi tetap berjalan,” ujar Sudi. n Ira,ins

Pingin Pindah Komisi l Sambungan hal 1

jauh dari layak. ‘’Jujur di Komisi E ini banyak sekali pengalaman yang dapat dipetik. Banyak sekali yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim, khususnya mereka yang berasal dari kalangan tidak mampu. Dan ini menjadi cermin bagi kehidupan saya bersama keluarga, jika banyak sekali di Jatim ini yang perlu diperhatikan,’’papar pria asli Lamongan ini.

Namun demikian, untuk menambah wawasan dan pengalaman dia ingin pindah komisi, setidaknya di Komisi C. Alasannya di komisi ini banyak persoalan yang harus digali dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dari sejumlah BUMD yang dimiliki oleh Jatim yang memerlukan perhatian. Termasuk soal penanganan aset. ‘’Bukan saya tak mau duduk di Komisi E, tapi untuk mengusir kejenuhan dan menambah wawasan saya berharap bisa pindah komisi. Saya minta doa teman-teman wartawan agar bisa menjalankan kinerja saya di komisi yang baru nanti. Tapi ya kembali ke partai, semoga partai mengizinkan permintaan saya ini,’’tambah pria yang dikenal dekat dengan wartawan ini. n cty

SAMBUNGAN

11

Terima Gaji Rp 2,25 Juta, Dewan Gigit Jari Tunggu Revisi Perda Tata Ruang, l Sambungan hal 1

representatifnya itu per bulannya hanya Rp 3 juta,”jelasnya, Senin (1/9).

Sedangkan, untuk pimpinan dewan mendapatkan jumlah yang lebih besar dari itu. Untuk Ketua DPRD Jatim akan mendapatkan uang sebesar Rp 3 juta. Sebab, Ketua DPRD Jatim mendapatkan uang representasi sebesar 100 persen. Lalu, untuk Wakil Ketua DPRD Jatim masing-masing hanya akan mendapatkan uang Rp 2,4 juta.

Hal itu sesuai dengan aturan representasi, yaitu 80 persen dari jumlah representasi.

Mengenai jadwal pengambilan gaji tersebut, Puji memaparkan gaji tersebut bisa mulai diambil Senin kemarin. “Sebenarnya dari hari ini (kemarin), gajinya sudah cair dari bank, tapi kan masih belum kita tata dengan baik. Kemungkinan baru Selasa besok bisa diambil,”urainya.

Terkait dengan total gaji yang akan diterima oleh dewan mencapai Rp 26 juta per bulan, menurutnya hal itu masih belum bisa dicairkan saat ini. Sebab, jumlah sebesar itu merupakan gabungan dari seluruh tunjangan yang akan didapatkan oleh seluruh anggota.

Puji melanjutkan, uang dengan jumlah itu akan di­cairkan minimal bulan de­pan. Alasannya, saat ini Sekwan DPRD Jatim masih akan menunggu terbentuknya alat kelengkapan DPRD Jatim.

Mengenai pengadaan mobdin, Puji menyatakan pada periode kali ini juga tidak terdapat pengadaan mobdin baru untuk anggota dewan. Sehingga, mereka tetap akan men gunakan mobdin yang sebelumnya sudah ada.

Menurut Puji, masing-masing anggota dewan tersebut akan mendapatkan 1 unit mobdin. “Untuk ketua nanti dapat mobil Alphard, lalu wakil ketua

masing-masing dapat Camry, sedangkan yang anggota akan dapat Innova,”bebernya. Seluruh mobdin tersebut rencananya juga akan dibagikan pada bulan depan.

“Itu paling lambat, intinya kita masih menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan terlebih dahulu,”ujarnya.

Sementara itu, sejumlah anggota dewan banyak yang tidak mengetahui perihal gaji tersebut. Bahkan, mereka sempat menanyakan kepada wartawan dimana gaji tersebut bisa diambil. “Ambilnya dimana?

Lumayan dapatnya Rp 26 juta,”tanya salah seorang anggota fraksi PKB. Malas Ngantor Sehari setelah dilantik, sejumlah anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 agaknya masih aras-arasan masuk kantor.

Buktinya, dari 100 anggota baru itu hanya separo atau sekitar 50 anggota dewan yang masuk kerja pada hari pertama kerja di DPRD Jatim, Senin (1/9).

Pantauan di lapangan, sekitar pukul 10.00 kondisi dewan masih sepi. Gedung dewan baru ramai sekitar pukul 12.00. Namun mereka langsung menuju ke ruang fraksi untuk melakukan rapat. Maklum, saat ini persiapan pembentukan Ketua Fraksi, mengingat (Selasa 2/9) hari ini akan dilakukan rapat pimpinan yang diketuai A Halim Iskandar dari PKB. Seperti terlihat di ruang Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan Fraksi PPP sengaja menggelar rapat koordinasi dengan para anggota DPRD lainnya untuk membahas alat kelengkapan dewan.

Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Irwan Setiawan misalnya mengaku dirinya sebagai anggota lama ingin memberi contoh

kepada anggota yang baru.

“Saya di sini sedang mengerjakan tugas-tugas lama. Saya ingin memberi contoh kepada mereka kalau jadi anggota dewan harus masuk sesuai jam kantor,”ujarnya, Senin (1/9).

Sementara itu Anggota Fraksi Gerindra Jatim Tjutjuk Soenaryo mengatakan untuk hari pertama ini pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan anggota dewan lainnya untuk membahas persiapan kelengkapan dewan dan tugas – tugas anggota dewan.

“Sambil menunggu keputusan kelengkapan dewan dari pimpinan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi setiap hari sesama anggota Fraksi Gerindra, sehingga para anggota dewan menjadi paham ter­hadap tugas sebagai anggota dewan,”ujarnya.

Terpisah, Anggota Nasdem Hanura Jatim, Achmad Heri mengaku hari pertama sengaja digunakan untuk rapat fraksi, termasuk pemilihan Ketua Fraksi serta posisi anggota di komisi. Di mana posisi Ketua Fraksi dijabat Muzamil Safi’i dari Nasdem dan sekretaris dipegang Gatot Sutantra dari Hanura.

Selain telah menetapkan fraksi, fraksi gabungan ini sudah menetapkan komisi yang dipilih dan siapa yang duduk. Sedangkan untuk posisi Ketua Komisi masih menunggu komunikasi lintas partai. ‘’Yang pasti kita masih akan terus membahas sekaligus dalam waktu dekat kami akan membicarakan masalah pimpinan komisi,’’paparnya.

Sebelumnya, sebanyak 100 anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 resmi dilantik pada Minggu (31/8) di Gedung DPRD Jatim. Pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan dihadiri Gubernur Dr H Soekarwo SH, MHum dan Wagub Drs H Saifullah Yusuf. n cty

Cak Imin Hapuskan Istilah Matahari Kembar di PKB l Sambungan hal 1

“Kalau ada keputusan De­wan Syuro yang be beda maka harus dibawa ke rapat gabungan. Begitu juga jika ada keputusan Dewan Tanfidz yang berbeda maka harus dibawa ke rapat gabungan,” tegas Muhaimin Iskandar di sela-sela jamuan makan siang bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (1/9) siang. Sedangkan penerapannya, lanjut Cak Imin panggilan akrab Muhaimin berlaku di semua tingkatan agar tidak ada keputusan partai yang bersifat parsial. Misalnya, tanfidz boleh saja rapat sendiri tapi kalau jadi keputusan maka harus dibawa ke rapat gabungan.

Ia juga membantah sistem kolektivitas kurang menghormati status Ketua Dewan Syuro yang notabene seorang kiai atau ulama, sehingga suaranya tak ada bedanya dengan anggota biasa? “Justru dengan sistem kolektivitas ini kiai bisa mendapatkan i formasi secara komprehensif.

Kalau kiai mengambil sikap sendiri tanpa informasi komprehensif (gabungan), tentu info masinya parsial sehingga bisa ditipu orang lain atau kader yang tidak baik,” dalih Muhaimin Iskandar.

Dicontohkan Cak Imin, jika Dewan Syuro menginginkan untuk merekomendasi seseorang berinisial A maju dalam Pemilukada, sementara Tanfidz justru merekomendasi seseorang berinisial B, maka mereka berdua harus sama-sama melakukan penyelidikan lalu dibuatkan matrix supaya tidak ada yang memanfaatkan kelemahan data dari Dewan Syuro maupun Dewan Tanfidz.

Sebelumnya, penegasan itu juga disampaikan Cak Imin ketika menjawab interupsi dari Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim KH Abdussalam Mujib saat interupsi sidang pleno tentang AD/ART dalam Muktamar PKB. Saat itu dia berharap kewenangan Dewan Syuro dikembalikan seperti AD/ART hasil Muktamar II di Semarang, agar Dewan Syuro tak hanya menj di mesin stempel saja. “Keputusan kolektif itu sudah ditetapkan

dalam Muktamar Ancol, jadi jangan melihat ke belakang lagi atau mau dimainkan oleh kelompok lain yang tak ingin PKB solid dan besar,” tegasnya.

Disinggung soal pembentukan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar di Surabaya, Cak Imin mengaku menunggu masukan dari semua kalangan (pihak) terkait siapa-siapa saja yang akan dijadikan pengurus supaya solid dan mau bekerja karena PKB harus cepat jalan sebab tantangan ke depan itu lebih berat. “Maksimal dua minggu, tapi mudah-mudahan 10 hari sudah selesai.

Nama sudah numpuk segunung dari berbagai daerah banyak yang minta,” tambahnya. Begitu juga soal kriteria Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, menurut Cak Imin harus orang yang memiliki konsentrasi penuh untuk partai.

“Harapan saya tentu tak punya konsentrasi lain selain sebagai sekjen. Kandidatnya banyak tapi saya masih cek satu per satu supaya ada komitmen 24 jam untuk sekjen,” cetusnya.

Apresiasi Gubernur Masih di tempat yang sama, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengapresiasi pelaksanaan Muktamar PKB yang berlangsung pada 31 Agustus – 1 September 2014 di The Empire Palace Surabaya yang menjalankan proses demokrasi dengan baik dan dilandasi musyawarah mufakat.

Hal itu sejalan dengan kultur ma­syarakat Jatim yang menjunjung tinggi budaya musyawarah mufakat serta menghindari budaya tanding. “Ini sangat bagus, politik diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Ini produk demokrasi yang bagus, karena itu saya memberikan apresiasi kepada Muktamar PKB karena berhasil menerapkan dan mengaplikasikan musyawarah mufakat. Harapan saya, PKB bahu membahu dengan Pemprov Jatim untuk menyejahterakan masyarakat,” terangnya.

Senada dengan Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan bahwa hasil Muktamar PKB cukup

demokratis. Meski Muhaimin Iskandar menjadi calon tunggal Ketua Umum Dewan Tanfidz dan KH Abdul Aziz Mansyur menjadi Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB dalam muktamar tersebut, namun prosesnya tetap berjalan demokratis, damai, dan bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

“Aklamasi juga te masuk demokrasi, jadi ketika tidak ada calon lain, mengapa harus dipaksakan? Ini bagian dari demokrasi, PKB berhasil membuat proses pemilihan yang sederhana, cepat dan hasil muktamar ini akan memacu PKB untuk lebih cepat bekerja,” katanya.

Gus Ipul, sapaan akrabnya menambahkan, apapun hasil Muktamar PKB tetap harus disyukuri. “PKB jadi salah satu partai harapan masyarakat di masa depan dan punya mandat yang besar dari rakyat. Oleh sebab itu, mari bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui KH Azis Mansyur dan Muhaimin Iskandar kembali memimpin PKB sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz setelah ditetapkan secara aklamasi dalam Muktamar III PKB di Surabaya, Senin dini hari.

Peserta muktamar yang terdiri atas 33 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB, 505 Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 10 DPC perwakilan luar negeri tak satu pun yang menyanggah keputusan aklamasi itu. n cty, iib

Investor Tunda Investasi

l Sambungan hal 1

Menurut Irsyad, beberapa perubahan itu antara lain pembangunan dua ruas jalan tol Gempol-Pandaan dan Gempol-Pasuruan yang harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

“Dibangunnya jalan tol Gempol-Pasuruan membuat para investor mulai melirik sejumlah lahan di Kecamatan Kejayan, Purwosari, Grati serta Wonorejo. Hanya saja, sebagian investor mengurungkan niatnya karena kendala tata ruang wilayah yang belum mendukung.

Sebab, hingga sekarang peruntukan lahan di kawasan tersebut berupa lahan basah atau untuk pertanian,” tandas Irsyad Yusuf.

Terpisah, Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan Soenarto menyampaikan para investor memang tertarik untuk berinvestasi, setelah adanya kemudahan lalu lintas transportasi jalan tol

di Gempol-Pasuruan.

Namun, pihaknya juga mengakui belum direvisinya Perda Tata Ruang membuat sebagian investor menunda untuk menanamkan investasi di Kabupaten Pasuruan. “Memang benar di kawasan Kejayan yang berdekatan dengan interchange jalan tol di Pohjentrek belum didukung tata ruang sebagai kawasan industri. Sehingga, mereka (para investor menunda investasinya). Kami hanya berharap supaya revisi Perda Tata Ruang itu segera selesai,” kata Soenarto.

Diakui Soenarto, harga lahan di kawasan Kejayan masih tergolong murah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi calon investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pasuruan. “Sejumlah investor luar negeri sudah mengajukan perizinan investasi untuk produksi cairan infus. Sedangkan nilai investasinya mencapai Rp 700 miliar,” paparnya. n hil

Berangkatkan Kloter Pertama, Pakde Karwo Titip Doa untuk Jatim l Sambungan hal 1

nasional Juanda.

Dalam sambutannya, Gubernur Dr H Soekarwo SH, MHum berpesan agar para jamaah haji menjaga kesehatan fisik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Jamaah haji adalah ibadah yang sangat melelahkan sehingga kesehatan perlu dijaga sebaik mungkin.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, juga berpesan agar ibadah haji ini dilandasi ikhlas dan semata-mata untuk mencari ridho Allah. “ Kami berdoa agar bapak dan ibu selalu diberi keselamatan dan kesabaran. Kami titip doa agar negara menjadi damai, nyaman dan aman serta berbasis spritual dan dibangun akhlak yang mulia,” kata Pakde Karwo saat melepas jamaah haji kloter pertama Embarkasi Surabaya di Asrama Haji Surabaya, Senin (1/9).

Selama pelaksanaan ibadah haji, pemerintah lanjut Pakde Karwo sebenarnya juga telah ikut menjaga kesehatan para jamaah haji. Salah satunya dengan melakukan pengecekan kesehatan dan pemberian vaksinasi meningitis kepada para jamaah yang akan berangkat. “Pemerintah pusat untuk Jatim dilakukan oleh Departemen Agama dan Departemen Kesehatan itu kita lakukan salah satunya vaksin meningitis. Karena Ebola itu kan obatnya belum ada. Sakit itu prinsip dasarnya ngedrop, makanya para jamaah haji harus menjaga kesehatannya selama di sana,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, meningitis adalah radang membrane pelindung sistem syaraf pusat. Penyakit meningitis dapat disebabkan mikroorganisme, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Meningitis adalah penyakit serius karena letaknya dekat otak dan tulang belakang, sehingga dapat menyebabkan kerusa-

kan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian.

Pakde Karwo juga berharap para jamaah bisa menunaikan ibadah haji dengan sabar dan jangan lupa mendoakan Jatim agar selalu terjaga kedamaian dan kenyamanannya.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah yang mendampingi Pakde Karwo juga mengatakan, Departemen Agama dan Kementerian Kesehatan harus terus menyosialisasikan betapa pentingnya menjaga kesehatan. Karena beberapa virus seperti korona, mers dan ebola saat ini membayangi para jamaah. “Ibadah haji itu ibadah yang membutuhkan fisik yang sangat prima, jadi betapa pentingnya mengatur ritme ibadah. Kadang-kadang banyak sekali jamaah haji kita yang ingin umroh berkali-kali sebelum musim haji, ketika musim haji tiba kondisi fisiknya drop dan ini harus dihindari,” terang Ida Fauziah.

Terpisah, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim HM Sakur mengatakan, untuk kloter pertama kali ini terdapat dua jamaah yang menunda keberangkatan karena sakit.

Sebenarnya satu orang (suami) yang sakit, sementara sang istri menunda keberangkatan karena menunggu suaminya.

“Suaminya mengalami gagal ginjal dan tekanan darah tinggi. Tapi istrinya ikut nunggu, jadi keduanya menunda keberangkatannya. Tapi keduanya dipastikan tetap berangkat tinggal menunggu rekomendasi lebih lanjut dari dokter,” paparnya.

Untuk diketahui, jamaah haji kloter pertama take off pada pukul 10.30 dari Bandara Internasional Juanda.

Setelah itu para jamaah haji dijemput oleh bus yang disediakan panitia di Bandara Madinah. Jarak tempuh penerbangan diperkirakan 11 jam dan selisih waktunya adalah lima jam. n geh

Dua Staf DPRD Bojonegoro Berjanji Kembalikan Uang l Sambungan hal 1

untuk menelusuri angggaran DPRD 2014 sebesar Rp 900 juta, yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan dari alokasi anggaran Rp 1,2 miliar yang sudah diterima Sekretariat DPRD. “Anggaran lainnya yang belum bisa dipertanggungjawabkan karena dimafaatkan untuk uang muka berbagai kegiatan, sehingga tidak ada masalah,” jelasnya.

Ia mencontohkan dirinya

yang melakukan kegiatan sejumlah kunjungan kerja baru menerima uang muka pengembalian sebesar Rp 7 juta. “Ada juga yang dimanfaatkan untuk uang muka berbagai kegiatan,” ucapnya, menambahkan.

Yang jelas, menurut Sukur, adanya pemeriksaan posisi keuangan Sekretariat DPRD yang dilakukanIrwasdatidakmenganggu kinerja DPRD yang baru. Bahkan, kegiatan bisa lancar, sebab dengan adanya kejelasan masalah keuangan, maka Sekretariat DPRD bisa

meminta tambahan alokasi anggaran ke pemkab untuk kegiatan DPRD yang baru.

Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Pemkab Bojonegoro Ibnoe Suyuti, sebelumnya, menjelaskan pemkab pernah memberikan anggaran kepada Sekretariat DPRD sebesar Rp 1,2 miliar lebih di awal 2014. Tapi, katanya, sampai saat ini yang baru dilaporkan pemanfaatannya disertai surat pertanggjungjawaban baru sekitar Rp 300 juta. n bas,ant

Tunggu Jadwal Menteri Pendidikan, Rencananya September Diresmikan l Sambungan hal 1

wangi. Budaya riset perguruan tinggi diyakini bisa meningkat dan memberi kontribusi bagi pengembangan berbagai sektor,” ujar Anas, sapaan akrab Bupati Banyuwangi kepada Antara.

Ia mencontohkan program studi budidaya perairan dan kedokteran hewan bisa membantu menyelesaikan problemproblem sektor perikanan dan peternakan di Banyuwangi. “Dengan jurusan tersebut, akhirnya dibangun fasilitas laboratorium kedokteran hewan dan budidaya perairan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor terkait di Banyuwangi,” tambahnya.

Demikian pula jurusan kesehatan masyarakat bisa dimanfaatkan untuk

memacu layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah paling timur Pulau Jawa itu. “Kami memang sengaja meminta Kemdikbud dan Unair untuk hanya membuka program studi yang relevan dengan tantangan dan permasalahan daerah, sehingga Unair dan berbagai kampus yang sudah ada di Banyuwangi bisa bersama-sama ikut memberi solusi atas tantangan di daerah,” kata bupati.

Ia optimistis dengan sinergi berbagai kampus yang sudah ada di Banyuwangi dan keberadaan penyelenggaraan program studi di luar domisili dari Unair itu akan makin memacu daya saing daerah. “Masuknya Unair hanya salah satu ikhtiar yang bakal disinergikan dengan berbagai kerja

sama dengan kampus lain di Banyuwangi, seperti yang selama ini sudah kami jalankan,” tuturnya.

Selain dampak pendidikan, tambah Anas, kehadiran Unair juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi karena bisa menarik uang masuk ke Banyuwangi dari mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Tidak hanya dalam hal pendidikan, kerja sama Pemkab Banyuwangi dan Unair juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Banyuwangi, dengan menjadikan dua rumah sakit daerah yakni RSUD Blambangan dan RSUD Genteng sebagai rumah sakit jaringan Unair.

“Kita tahu bahwa Fakultas Kedok-

teran Unair adalah salah satu yang tertua dan terbaik di Indonesia. Tentu dengan kerja sama ini, Unair bisa membantu peningkatan pelayanan kesehatan di Banyuwangi dan caloncalon dokter dari Unair juga bisa melakukan penelitian dan membantu pelayanan di Banyuwangi,” kata bupati.

Sebagai penunjang sarana prasarana awal kegiatan belajar mengajar, Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan 8 ruangan kelas milik gedung SMAN 1 Giri sebagai fasilitas sementara pusat kegiatan perkuliahan. Ke depan, Pemkab Banyuwangi akan sediakan lahan seluas 100 hektare untuk fasilitas Universitas Airlangga cabang Banyuwangi.*

12

Selasa Wage, 2 SEPTEMBER 2014

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

SEMEN INDONESIA Wujudkan World Class Engineering Company

Semen Indonesia Bentuk Center of The Champs PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terus berupaya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, tidak hanya bisnis seputar semen saja, kini manajemen Semen Indonesia telah mempersiapkan diri dengan mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul sehingga memiliki daya saing.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut manajemen membentuk wadah baru yang bernama Semen Indonesia Center of The Champs (SICC) yang diresmikan oleh Menneg BUMN Dahlan Iskan di Balai Kartika Jakarta, Kamis (28/8).

D

irut Semen Indonesia Dwi Soetjipto mengatakan SICC ini kelak akan berperan dalam membangun kompetensi baru di Semen Indonesia sekaligus mendatangkan keuntungan lain. Sehingga di masa mendatang akan memunculkan kekuatan baru, kompetensi baru yang sekaligus sebagai profit center. “Kelak, Semen Indonesia tidak hanya dikenal piawai dalam memproduksi semen yang berkualitas, tetapi bisa melahirkan tenagatenaga yang profesional di bidang persemenan termasuk rancang bangunnya,” kata Dwi. Dengan SICC, lanjut Dwi, akan

menjadikan karyawan lebih menyatu, berpadu, dan bersinergi dalam mengembangkan dan menyalurkan keilmuannya. Mereka akan lebih fokus menjalankan tugas sesuai jobdesk-nya. Imbasnya adalah bertumbuhnya produktivitas dan efisiensi di semua lini bisnis. “Saya ingin ketika Semen Indonesia disebut, orang akan langsung berpikir di belakangnya ada tenaga-tenaga profesional yang laku dijual ke mana-mana,” ujarnya.

Inilah competitive advantage Semen Indonesia, semua akan berpadu, dan melahirkan Center of The CHAMP. Menyadari pentingnya SDM dalam mendukung daya saing

Jajaran Direktur PT Semen Indonesia Group beserta Komisaris dan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam peresmian Semen Indonesia Center of The Champs.

perusahaan, akselerasi implementasi Semen Indonesia Center of The CHAMPS merupakan keharusan.

Boleh dibilang, SICC merupakan upaya perseroan untuk menyiapkan Semen Indonesia menjadi pusat keunggulan daya saing di bidang engineering, inovasi, dan rekayasa teknologi. “Kami ingin mewujudkan Semen Indonesia menjadi world class engineering company,” tegas Dwi. Dwi menjelaskan salah satu kemampuan yang telah dimiliki karyawan Semen Indonesia adalah di bidang engineering. Maka dari itu, Semen Indonesia membentuk Center of Engineering (CoE). Boleh dibilang CoE merupakan kristalisasi kemampuan engineering karyawan Semen Indonesia yang terakumulasi sejak berdirinya pabrik Semen Padang (1910). Pengalaman dalam proses pembangunan pabrik baru di Tuban dan Tonasa secara swakelola harus ditularkan. Tujuannya, untuk mengembangkan rancang bangun dan rekayasa teknologi dalam menciptakan nilai inovasi menjadi perusahaan engineering kelas dunia.

“Selain itu, kemampuan engineering Semen Indonesia mendapat perhatian serius dari perusahaan yang bergerak di bidang mineral dan semen di Denmark, FLSmitdth A/S. Kedua belah pihak telah melakukan kerjasama. Masalah engineering proyek, pengadaan proyek, penelitian dan pengembang an sampai pelatihannya FLSmitdth A/S mempercayakan kepada Semen Indonesia,”ujar Dwi.

Peran kunci SICC sebagai pusat keunggulan yakni dengan menyiapkan SDM yang kompeten atau best people sekaligus meningkatkan kinerja unggul (excellent performance) dan penguatan struktur industri.

Untuk menyiapkan best people diwujudkan dengan 3 komponen institusi dalam SICC yakni Center of Dynamic Learning, Center of Knowledge Management, dan School of Engineering & Management. Sementara peningkatan kinerja unggul diwujudkan melalui 2 komponen institusi yakni Center of Technology Research, Center of Engineering serta Training and Consulting Services.

Yang harus digarisbawahi adalah bahwa SICC ini bukan hanya sekadar institusi Pendidikan dan Latihan (Diklat). Di banyak perusahaan, institusi atau unit Diklat biasanya hanya menjalankan tugas sebagai event organizer (EO). Ketika sebuah unit bisnis memerlukan pelatihan, ia akan menelepon unit Diklat. Selanjutnya unit Diklat akan menyediakan tempat, instruktur, modul dan segala hal yang terkait.

SICC tidak seperti itu. SICC akan bersifat proaktif, memecahkan masalah-masalah bisnis melalui learning center, serta proaktif untuk mengembangkan talenta-talenta perusahaan.

Kehadiran SICC juga diharapkan mampu mengembangkan talentatalenta perusahaan sehingga mereka nantinya bisa merasa ‘terikat’ dengan perusahaan. “Bayangkan misalnya ada karyawan yang semula hanya lulusan SMA, kemudian

Gandeng Bank Mandiri, BRI, BNI CIMB Niaga untuk Kerjasama Sistem Cash Pooling Perseroan PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk sebagai Holding Company (Holdco) dari Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa dan Thang Long Cement sebagai Operating Company (Opco), terus memantapkan langkahnya menjadi strategic holding. Sebagai salah satu tindak lanjut atas aksi transformasi di bidang keuangan, perseroan dengan kode SMGR telah menjalin kerjasama sistem cash pooling dengan Bank Mandiri, BRI, BNI dan CIMB Niaga yang ditandatangani oleh Direktur Utama masing-masing korporasi di Balai Kartini Jakarta.

Cash Pooling adalah pengelolaan dana seluruh anak perusahaan peserta pooling yang mempertimbangkan kebutuhan operasional peserta pooling, capex secara grup, dan pendanaannya, di mana peserta pooling bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dirut PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto (tengah) diapit direktur dari empat Bank antara dana operasional yang digu- lain Bank Mandiri, BRI, BNI dan CIMB Niaga serta Direktur Keuangan Semen Indonesia dan Direktur Keuangan Semen Tonasa sesaat setelah penandatanganan MoU Cash Pooling. nakan untuk kebutuhan modal termasuk mengelola likuiditas opatas excess cash secara grup. kerja dan bilamana terjadi “Setidaknya ada tiga hal yang men- erasional dan investasi non strategis excess cash pada dana operasional peserta pooling maka kelebihan dana jadi kewenangan Holding Company (jangka pendek). Dwi Soetjipto juga tersebut akan ditransfer dan di-pool dengan diimplementasikannya sistem menjamin bahwa pemberlakuan sistem pada rekening Cash Pooling yang ini antara lain, fungsi merencanakan, ini tidak akan berpengaruh terhadap mengatur, menetapkan, dan melakukan kepemilikan dana dan aset milik Opco dikelola oleh Holding Company.

Dirut Semen Indonesia Dwi Soetjipto investasi strategis atas excess cash karena secara legal dana dan aset mengatakan Semen Indonesia akan grup. Selain itu memanfaatkan dan tersebut masih dimiliki oleh Opco.

Berdasarkan blue print, telah diatur mulai melakukan implementasi salah menempatkan excess cash grup pada satu program cash management untuk Notional Pooling, Shareholder Loan, pemisahan dan pelaksanaan kegiatan mengoptimalkan pengelolaan excess Intercompany Loan, serta lainnya. Yang fungsi strategis dan fungsi operacash Grup melalui system Cash Pool- terakhir Holding Company menetapkan sional antara Holding Company dan ing pada September 2014. Saat ini counterparty dalam bekerjasama untuk Operating Company di dalam Semen pengelolaan likuiditas yang meliputi implementasi Cash Pooling,” jelas Dwi Indonesia Grup. Fungsi Holdco adalah menyusun strategi dan perencanaan pengelolaan modal kerja maupun ex- Soetjipto.

Dengan diberlakukannya sistem keuangan seluruh grup dalam rangka cess cash masih dikelola oleh masingmasing Opco. Diharapkan sistem Cash Cash Pooling ini, Operating Company meningkatkan nilai grup dan salah satu Pooling ini dapat meminimalkan biaya akan lebih fokus pada pengelolaan fungsinya adalah terkait manajemen keuangan dan memaksimalkan return dana operasional untuk modal kerja, keuangan grup.  kim *.

menjalani pengembangan potensi ataupun pendidikan di SICC, sehingga kemampuannya kemudian bisa sejajar dengan seorang sarjana, tentu yang bersangkutan akan merasa bahwa Semen Indonesia adalah ‘rumah’ yang sudah membesarkannya. Jika sudah demikian, maka antara karyawan dan Semen Indonesia akan terjalin sebuah ikatan batin yang kuat,” tambah Dwi. Konsep pendirian dan pengembangan SICC adalah menyiapkan cetak biru strategi, yaitu Grand Strategy SICC, sebagai Grand Strategy SICC ini adalah model yang menyelaraskan dan mengintegrasikan kelima fungsi institusi yang menjadi sumber daya strategis perusahan, yaitu: 1. Center of Dynamic Learning (CDL).

Merupakan institusi “strategic business growth enabler” melalui pemberdayaan human capital yang mengintegrasikan seluruh aktivitas & sumber daya pembelajaran (organization learning). Basis pembentukan dan pengembangan CDL adalah memadukan konsep Corporate University (Corpu) dengan konsep/pendekatan manajemen stratejik (strategic management approaches).

2. Center of Research (CER) Mengembangkan research yang mampu mendukung menciptakan nilai inovasi guna mengantisipasi tantangan menjadi perusahaan engineering kelas dunia.

3. Center of Engineering (CER)

Mengembangkan rancang bangun & rekayasa teknologi yang mampu menciptakan nilai inovasi guna mengantisipasi tantangan menjadi perusahaan engineering kelas dunia.

4. Center of Knowledge Management (CKM) Menjadikan SI/SI sebagai learning organization yang selalu adaptif dengan mengoptimalisasikan penciptaan & pengelolaan pengetahuan (sosialisasiinternalisasi-kombinasi-eksternalisasi) 5. Universitas Semen Indonesia (USI) Institusi pendidikan tinggi formal, untuk memenuhi kebutuhan SDM dengan pondasi akademik yang kuat & kompetensi yang tinggi di bidang industri semen & industri-industri terkait. Saat ini telah berdiri Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia (STiMSI) 6. SI Training & Consulting Services (SITCS) Pusat pelatihan & jasa konsultansi di bidang engineering: untuk memperkuat klaster industri semen di Indonesia.

Konsep dasar cetak biru strategi SICC adalah bahwa SICC bukan sekadar institusi Pendidikan & Latihan, SICC menyelaraskan dan mengintegrasikan lima fungsi sumberdaya & kapabilitas stratejik Semen Indonesia, dan terfokus dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan daya saing perusahaan.  kim

Sekilas tentang Semen Indonesia Center of The CHAMPS : KATA Champs adalah penggalan kata dalam bahasa Inggris Champions yang berarti pemenang. Huruf ‘S’ pada akhir kata Champs menunjukkan bahwa pemenang berjumlah jamak atau lebih dari seorang, yaitu karyawan Semen Indonesia. Kata ini sesuai dengan visi Semen Indonesia menjadi perusahaan persemenan terbesar dan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara.

Melalui nilai-nilai budaya korporasi yang terformulasi dalam akronim CHAMPS diharapkan akan mendorong karyawan agar memiliki mental pemenang atau juara. Mental ini yang kelak dibutuhkan untuk mewujudkan Semen Indonesia sebagai perusahaan terkemuka sesuai visinya.

Di samping itu, nilai-nilai budaya akan terus diaktualisasikan dalam perilaku kunci (key behavior) dalam bekerja. Selanjutnya, perilaku kunci akan diseminasikan untuk seluruh karyawan Semen Indonesia. Dalam proses sosialisasi dan internalisasi budaya korporasi, butir-butir perilaku kunci yang telah disusun diharapkan benar-benar dijadikan habit keseharian.

SICC merupakan pencerminan perilaku kerja dan perilaku sehari-hari karyawan yang dikehendaki perusahaan dan bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan (do), dan perilaku yang tidak boleh dilakukan (don’t).

Penjelasan nilai-nilai budaya perusahaan yang tercakup dalam CHAMPS adalah sbb.: 1. Compete with clear and synergized vision (Ciptakan visi jelas yang sinergis untuk bersaing).

Mampu mengarahkan seluruh sumberdaya dan kapabilitas perusahaan secara baik dan tepat untuk berkompetisi mencapai cita-cita sinergis korporasi 2. Have a high spirit for continous learning (Hidupkan semangat belajar terus

menerus) Mau dan terbuka belajar secara terus menerus agar dapat bekerja baik dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan industri 3. Act with high accountability (Amankan tugas dengan akuntabilitas tinggi) Mampu diandalkan dan memiliki tanggungjawab tas perkataan, tindakan serta keputusan yang diambil.

4. Meet customer expectation (Mantapkan usaha untuk penuhi harapan pelanggan) Mampu memenuhi harapan dan keinginan serta kebutuhan pelanggan atas produk serta layanan secara fokus, responsif dan sesuai standar prosedur yang berlaku.

5. Perform ethically with high integrity (praktikkan etika bisnis dengan integritas tinggi) Mampu menunjukkan falsafah, sikap hidup dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang luhur serta tidak tergoyahkan oleh apapun juga.

6. Strengthen teamwork (Senantiasa tingkatkan kerjasama) Mampu melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mewujudkan hasil kinerja terbaik dan yang memberi nilai tambah terbaik bagi perusahaan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.