Harian Bhirawa Edisi 2 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Ada pihak-pihak tertentu, yang kuat, yang mengondisikan pemerintah agar melakukan kebijakan impor beras,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan

Senin Kliwon, 2 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

2

MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 13.00 19.00

Membuka Diklat Kades di Badiklat Jatim Membuka Diklat Kades di Kawi Malang Menghadiri Perayaan Cap Go Meh bersama Presiden di Hall D JX Kemayoran Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00 09.00

Memimpin Apel Pagi di Kantor Gubernur Jatim Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim

Tak Terima Dipecat, Pemkot Surabaya Persilakan Zainal Ajukan Banding Pemkot, Bhirawa Perseteruan antara Pemkot Surabaya dengan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran memasuki babak baru. Pemkot mempersilahkan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Zainal Arifin mengajukan banding administratif atas pemecatan dirinya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) di Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkot Surabaya Mia Santi Dewi mengatakan pemecatan itu dilakukan setelah adanya hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur yakni adanya pelanggaran disiplin PNS dilakukan oleh Zainal

Beras Tidak Terbeli, Warga Lereng Wilis Makan Gaplek Nganjuk, Bhirawa Beras mulai tidak terbeli oleh warga miskin di lereng pegunungan Wilis.

Mahalnya harga bahan makanan pokok tersebut memaksa sebagian warga miskin di Nganjuk mulai makan nasi tiwul sebagai makanan pokok penganti beras.

Warga miskin di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan memilih memanfaatkan ketela yang merupakan hasil ladang mereka sebagai makanan pokok sehari-hari.

Setidaknya warga di tiga dusun yaitu Dusun Brangkal, Dusun Keduk dan Dusun Kebonagung kembali mengonsumsi nasi tiwul seperti saat zaman Indonesia belum merdeka.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Warga miskin di lereng Pegunungan Wilis mulai mengonsumsi gaplek karena tidak mampu membeli beras.

Ponpes Tebuireng akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan muktamar NU ke-33 di Jombang Agustus nanti, selain tiga ponpes lainnya.

Jokowi-JK Dipastikan Hadir di Muktamar NU ke-33 di Jombang PWNU Jatim, Bhirawa Pelaksanaan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 yang rencananya digelar di Jombang pada 1 -5 Agustus terus dimatangkan. Salah satunya dengan mempersiapkan kader nahdliyin untuk siap menghadapi persaingan global dengan konsep ahli sunah waljamaah dan meneguhkan Islam Nusantara. Termasuk membahas isu-isu aktual, seperti persoalan bahan pokok, keamanan dan persoalan lain yang disampaikan ke pemerintah.

Ketua Panitia Muktamar Drs H Saifullah Yusuf didampingi Sekretaris Panitia Thoriqul Haq menyampaikan meski kelahiran nahdlatul ulama di Jombang, namun selama 32 tahun, Jombang tidak pernah dijadikan tempat untuk pelaksanaan muktamar. “Niatan untuk muktamar NU ke-33 digelar di Jombang karena di sana ada makam Gus Dur yang notabene sebagai pendiri sekaligus pejuang Nahdlatul Ulama,” ujar Saifullah Yusuf, Minggu (1/3).

Hindari Dualisme Dukungan, UU Pilkada Wajibkan Rekom DPP Partai DPD PD Jatim, Bhirawa Untuk menghindari dualisme dukungan terhadap calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada yang jatuh pada 16 Desember 2015 nanti, dalam UU Pilkada yang masih menunggu penomoran ini terungkap adanya persyaratan persetujuan dari DPP partai politik pendukung. Sebelumnya persetujuan hanya digunakan untuk syarat internal partai saja.

Anggota Komisi II DPR RI Fandi Utomo menegaskan alasan keharusan calon kepala daerah mendapat dukungan dari DPP partai untuk menekan konflik di internal partai dalam maju Pilkada.

Sekaligus hal ini penting agar ada keselarasan visi dan misi calon kepala daerah dengan DPP parpol pengusungnya.

“Masak visi dan misi calon kepala daerah tidak sama dengan DPP parpol pen-

gusungnya. DPP parpol akan mengeluarkan rekomnya kalau visi dan misinya sama dengan parpol. Kebijakan baru ini untuk menekan konflik di internal partai sendiri,”ungkap Fandi Utomo saat melakukan reses dan sosialisasi UU Pilkada ke ratusan kader PD di Gedung Wanita Surabaya, Minggu (1/3).

Sementara terkait dengan

 ke halaman 11

MESKI disibukkan dengan aktivitasnya sebagai dosen sekaligus merangkap menjabat sebagai Kepala Program Diploma (Kaprodi) D III Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Surabaya, Dwi Krihariyani SPd, SSi, MKes masih juga bisa membagi waktu antara keluarga dan proyek penelitian.

 ke halaman 11

Bela Nelayan, Gubernur Surati Menteri Kelautan Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait terbitnya Peratutan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan yang bertelur sekaligus melarang ekspor bibit ketiga jenis hewan Dr H Soekarwo tersebut. Serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

 ke halaman 11

Bantu Promosi Wisata, Kemenpar Kucuri Banyuwangi Rp 1,5 M

 ke halaman 11

Ajak Masyarakat Manfaatkan Alam

ristika/bhirawa

Kegiatan dengar pendapat di Komisi D DPRD Jatim. Staf Komisi D disebut-sebut termasuk salah satu komisi yang kebal mutasi dan kondisi tersebut menimbulkan kecemburuan di lingkungan Setwan Jatim.

Kebal Mutasi, Banyak PNS Pemprov Iri pada Staf Setwan Pemprov, Bhirawa Suasana di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jatim jika dilihat dari luar tampak adem ayem dan bisa bekerja dengan baik. Namun jika ditelisik

lebih dalam, ternyata ada rasa iri dan kecemburuan yang dalam antar sesama pegawai yang totalnya ada 168 PNS tersebut.

Rasa iri dan kecemburuan itu tumbuh tidak lain karena

ada beberapa PNS yang sudah bertahun-tahun ditempatkan pada satu bidang yang dianggap ‘basah’, sedangkan bidang lain

 ke halaman 11

Banyuwangi, Bhirawa Kementerian Pariwisata mendukung promosi pariwisata Banyuwangi dengan memberikan kucuran dana Rp 1,5 miliar yang difokuskan pada kegiatan Banyuwangi Festival 2015.

“Dukungan itu terutama pada atraksi wisata yang berskala besar, seperti Festival Gandrung Sewu, International Tour de Banyuwangi Ijen, dan Banyuwangi Ethno Carnival. Kami berterima kasih kepada Pak Arief Yahya yang terus mendukung pengembangan pariwisata daerah,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Minggu (1/3).

 ke halaman 11

Melia Afifah, Siswa Kelas 5 SD Juara Membatik se-Jatim

Usung Kekayaan Lokal, Buat Motif Kangkung Setingkes Kerajinan batik kian populer tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tapi juga internasional. Ini menjadi warisan budaya yang harus dijaga.

Patut kiranya, jika keahlian membatik diwariskan secara turun-temurun.

Seperti Melia Afifah, meski baru kelas 5 SD, namun bakatnya membatik begitu mahir hingga menorehkan prestasi terbaik se-Jatim.

Dwi Krihariyani

Sentil..  Netizen PKB siapkan kader mudaAhok disandingkan Saiful Ilah gerilya dukung  Ingat Janganpepatah, hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas mulutmu harimaumu  Kenaikan Bina Marga ajukan tambahan anggaran harga beras dikondisikan sistemik  Mafi Jangan hanyamulai nambah anggaran, realisasi di lapangan yang a beras kadali pemerintah penting  Pecandu narkoba diprediksi naik hingga lima juta  Bandar  Kades penganiaya juru pengairan dituntut bulan penjara narkobanya perlu dihukum berat,tiga termasuk pelind ungnya Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Di Banyuwangi, ada motif batik yang cukup terkenal di sana. Namanya kangkung setingkes yang artinya seikat kangkung. Motif ini kemudian diusung Afifah, dalam lomba membatik dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2015 di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim pekan lalu. Hasilnya, tak kalah dengan pembatik-pembatik profesional. Dan yang paling membanggakan, di akhir penilaian dewan juri mengumumkan namanya sebagai juara I.

Motif batik yang njelimet itu, dikerjakan Afifah dengan cekatan sekaligus cepat. Bakat siswa asal SDN 2 Tampo, Cluring Banyuwangi ini memang bisa diacungi jempol.

Betapa tidak, saat panitia memberi waktu 120 menit untuk membuat pola sekaligus membatik, Afifah hanya butuh waktu 60 menit untuk itu. “Waktunya dua jam. Tapi satu jam sudah selesai,” tuturnya dengan wajah polos menyembunyikan grogi

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Melia Afifah, Siswa SD Tampo, Cluring, Banyuwangi berhasil meraih juara I dalam lomba batik dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional Dindik Jatim.

SURABAYA

2

Senin Kliwon 2 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dengan Rp 1,8 Miliar Harapkan Warga Punya Andalan Hadapi MEA 2015 Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menyiapkan milyaran anggaran untuk member peluang masyarakat mendapat sertifikasi kerja jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 31 Desember 2015 mendatang.

Anggaran ini akan dikelola dan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya dengan menggelar pelatihan kerja dan sertifikasi. Program ini menelan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp 553 juta.

Kabid Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Disnaker Kota Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, , kuota sertifikasi profesi itu yang diberikan secara gratis itu menggunakan dana APBD 2014 sebesar Rp 533 juta. Sedangkan tahun ini, dana yang disiapkan mencapai 1,8 miliar.

“Pelatihan kerja dan sertifikasi ini guna menyambut MEA 2015 mendatang. Jadi nantinya warga Surabaya sudah punya senjata saat MEA 2015. Dan sertifikat ini nanti sangat berfungsi (jelang MEA) selain standar nasional Indonesia. Jadi penanda dari Negara, karena akan bersaing dengan Negaranegara lainnya,” kata Irna pada Bhirawa, Minggu (1/3).

Perempuan berkerudung ini menambahkan, tahun ini kuota ada 3.052 orang tenaga kerja dari beberapa sektor kerja. sertifikasi profesi yang diberikan untuk tahun dalam bidang Teknologi Informasi dan Komu-

Target Sertifikasi Sektor

trie diana/bhirawa

Puluhan peserta pelatihan kerja dan sertifikasi saat mengikuti ujian tertulis, bidang pariwisata yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya di Hotel Bisanta Bidakara Surabaya Jl Tegalsari, Surabaya, kemarin. nikasi (TIK), Pariwisata, Terapis sertifikasi kepada 866 orang nologi informasi komunikasi Dan nanti sertifikasi dikeluarkan SPA, Mekanik Motor, Mekanik peserta pelatihan. Program (TIK), 650 orang di bidang pa- oleh Badan Nasional Sertifikasi Mobil, dan las listrik. pelatihan itu mengacu kepada riwisata, 100 orang di bidang Profesi di Jakarta,” ujarnya.

“Ini sesuai visi Surabaya se- Standar Kompetensi Kerja Na- terapi dan spa, 245 orang di Menurut Irna, pemberian serbagai kota jasa dan perdaga- sional Indonesia (SKKNI). Me- bidang mekanik motor, 220 or- tifikasi memang dilakuan untuk ngan. Memang belum seluruhnya reka bergerak di bidang tek- ang di bidang mekanik mobil dan melindungi tenaga kerja Sumemiliki sertifikasi profesi, nologi informasi komunikasi, 195 orang di bidang las listrik. rabaya menghadapi Masyarakat namun Surabaya merupakan perhotelan dan operasional Jumlah tersebut diperoleh dari Ekonomi Asean yang berlaku salah satu kota di Indonesia yang pesawat angkat atau forklift. pendataan peserta pelatihan di pada 31 Desember 2015. Dengan sudah siap menghadapi MEA,” Sedangkan 2015 ini, tambah bidang-bidang tersebut. sertifikasi itu, mereka memtambah Irna.

Irna, sertifikasi diprioritaskan “Warga berkesempatan men- punyai daya saing yang sama dan Sepanjang 2013-2014, Dinas untuk 3.052 orang yang terdiri dapat pelatihan dan sertifikasi memiliki nilai tawar. Mereka Tenaga Kerja telah memberikan dari 1.642 orang di bidang tek- gratis harus ber-KTP Surabaya. juga bisa mencari peluang kerja

PANGGUNG BIROKRASI

Seluruh Angkutan Darat Akan Dipasang GPS Surabaya, Bhirawa Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kemenhub, Eddi, mengaku akan membawa beberapa program Dishub Surabaya ke kancah nasional .

Salah satunya adalah dengan memasang Global Positionong System(GPS) pada semua kendaraan angkutan darat. Program ini sudah mulai dijalankan di Surabaya saat Eddi menjabat sebagai kadishub Surabaya.

Bapak empat anak ini menambahkan, beberapa strategi sudah dipersiapkan di saat menjabat di DLLAJ. Salah satu fokusnya adalah melakukan peningkatan pelayanan sesuai Menteri Perhubungan (Menhub).

“Terkait perizinan, terminal, dan jembatan timbang dan pengujian kendaraan bermotor ini dan meningkatkan pengawasannya ini yang akan kami fokuskan. selain itu, membangun sistem pelayanan yang terintegrasi dengan menggunakan informasi dan teknologi (IT),” tambah Eddi.

Jadi nanti, beber Eddi, pihaknya akan membuat sistem permohonan melalui internet atau Web yang bisa diupload sendiri. Dan transportasi ini, masih kata Eddi, dengan penanganan transportasi tinggi ini tidak terkontrol sehingga menyebabkan pungutan disana-sini.

“Dan membangun sistem itu tidak semudah yang kita bayangkan pelayanan terminal dan pengujian Surabaya ini terbaik di Indonesia. dan penilaian KPK terkait pelayanan publik,” terangnya.

Pihaknya akan menerapkan program yang ada di Surabaya untuk nasional.

Jadi, kendaraan akan dipasang smart Q geh card atau cip.Q

1.

bidang teknologi informasi komunikasi (TIK) : 1.642 orang

2.

bidang pariwisata : 650 orang

3.

bidang terapi dan spa : 100 orang

4.

bidang las listrik : 195 orang

5.

bidang mekanik motor : 245 orang

6.

bidang mekanik mobil : 200 orang

di 9 negara lain di Asean.

“Saat ini banyak orang negara Thailand yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Dengan adanya ini, warga Surabaya harus bisa percaya diri dengan meningkatkan kompetensinya melalui sertifikasi,” jelasnya.

Setiap angkatan kerja boleh mengurus sertifikasi mandiri dengan syarat mempunyai ijazah atau sertifikat pelatihan, minimal bekerja di bidangnya selama dua tahun yang ditandai dengan surat keterangan perusahaan.

Biayanya bervariasi tergantung jenis pekerjaan, biasanya berkisar antara Rp 400 ribu untuk level terendah hingga jutaan rupiah. Proses sertifikasi membutuhkan waktu dua hari.

“Sertifikasi kompetensi juga harus dimiliki tenaga kerja asing yang datang ke Surabaya. Mereka juga wajib ahli teknologi yakni didampingi tenaga kerja Indonesia yang mempunya keahlian Q geh yang sama,” tambahnya.Q

Wali Kota Risma Terima Penghargaan Gizi Komite Sekolah Minta Sumbangan Diadakan Kembali Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dinyatakan sebagai kepala daerah yang peduli terhadap masalah gizi warganya.Untuk itu, Wali Kota terbaik ketiga dunia versi World Mayor Project (WMP) tersebut dianugerahi penghargaan oleh DPD Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Jatim.

Penghargaan diserahkan oleh Ketua DPD Persagi Jatim Andriyanto, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Gizi Nasional 2015 di Hotel Narita, Sabtu (28/2) kemarin.

Adapun tema acara tahun ini adalah Bersama Membangun Gizi, Menuju Bangsa Sehat Berprestasi. Dalam sambutannya, Andriantyo menyatakan bahwa momen ini bukan semata-mata membagi-bagikan penghargaan kepada sejumlah tokoh.

Namun, lebih dari itu, pihaknya ingin menggugah semangat seluruh lapisan masyarakat agar lebih sadar gizi.

Menurut dia, masalah gizi sudah menjelma menjadi problem kompleks di Jawa Timur. ‘’Ke depan, sumber daya manusia (SDM) sangat ditentukan oleh faktor gizi,’’ terangnya. Terkait terpilihnya figur Risma sebagai penerima penghargaan, Andriyanto mengatakan, hal itu dikarenakan kesehatan masuk dalam program prioritas Kota Surabaya.

Salah satu contoh yang paling konkret yakni inovasi program pendampingan bina keluarga gizi kurang maupun gizi buruk secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wali Kota Risma memaknai permasalahan gizi sebagai sesuatu tantangan yang harus ditangani bersama.

Artinya, problem tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab dokter dan ahli gizi, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah.

Dikatakan Risma, ketika berbicara tentang gizi, pemerintah kota kerap dihadapkan oleh kultur negatif yang masih dianut sebagian masyarakat. Kultur yang dimaksud mantan Kepala Bappeko ini adalah sikap meremehkan asupan gizi. ‘’Sayangnya, masih ada saja yang beranggapan toh kalau sakit akan dicover BPJS. Nah, pemikiran seperti inilah yang harus diubah. Sebab, kalau seseorang sakit, akan menyebabkan ketidakproduktifan. Artinya, seharusnya orang tuanya bisa bekerja tapi karena anaknya sakit, terpaksa harus menjaga dan merawatnya,’’ ujarnya.Q dre

Risma dan Ahok Dituding Tak Mampu Berkomunikasi Surabaya, Bhirawa Sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang sulit melakukan komunikasi di parlemen memancing kritikan keras dari Pengamat Politik dari Unair, Suko Widodo.

Padahal politik adalah kompromi yang terjadi di parlemen. Dan pemerintahan sesuai UU Pemda itu terdiri atas eksekutif dan legislative. ‘’Yang terjadi kepada keduanya adalah mereka itu seakan-akan paling bersih dan paling hebat dan menafikan (mengecilkan) makna parlemen.

Sebaliknya mereka berdua kepada parlemen selalu mencurigai. Kalau sudah begitu dapat dibayangkan pemerintahan akan berjalan sendiri-sendiri dan teseok-seok dan ini sangat merugikan rakyat,’’tegas Suko Widodo disela-sela acara sosialisasi UU Pilkada, Minggu (1/3).

Dimana, Suko melihat keduanya tidak memiliki kemampuan berpolitik. Padahal seorang kepala daerah seharusnya sering melakukan komunikasi politik dengan parlemen terkait kebijakan yang dibuatnya. Nah, kalau komunikasi politik buntuh seperti yang ada di DKI Jakarta dan Kota Surabaya sudah saat parpol pendukung harus memanggil yang bersangkutan. Diantaranya mengingat dia akan kewajibannya. ‘’Dan ini salah satu jalan keluarnya,’’tegasnya.

Dalam etika pemerintahan, eksekutif tidak boleh menganggap pemerintahan sebagai perusahaannya sendiri dan itu jelas melanggar UU Pemda. Seharusnya dalam sebuah pemerintahan tidak dapat dilakukan seperti itu.

Terkait soal media yang masih mendominasi dan mempengaruhi sebuah kebijakan pemeQ cty rintah memang tidak bisa diremehkan.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Operasi tangkap tangan dugaan pungutan liar (pungli) di SMA 15 Surabaya beberapa waktu lalu membuat pengelola sekolah trauma. Beberapa kegiatan ekstrakuler yang tidak memiliki anggaran biaya terpaksa ditiadakan. Bahkan, kegiatan yang benar-benar bisa menunjang prestasi gagal diselenggarakan lantaran harus memerlukan bantuan biaya dari orang tua siswa.

Komite SMAN 5 Surabaya Indra Wahyudi mengaku sejak sumbangan sukarela dari orang tua siswa dipermasalahkan, pengelola sekolah benar-benar hatihati. Padahal, segala bentuk sumbangan dari siswa selama ini dilakukan atas azas sukarela dan transparan.

Sehingga, tidak satupun merasa keberatan karena membantu sekolah bertujuan agar anaknya bisa berhasil.

“Negara tidak bisa merawat anak seperti orang tua sendiri, masak semuanya serba gratis, gratis boleh tapi untuk warga miskin,” katanya saat hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Jumat (27/2).

Indra meminta kejelasan sumbangan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sebab, sejak kejadian penangkapan dugaan pungli, di SMA 5 tidak pernah menerima sumbangan.

Bahkan, siswa tidak lagi mengeluarkan uang untuk parkir.

“Dulu ada kotak di parkiran sekolah, kita tidak meminta, tapi siswa memberi karena kasihan kepada penjaga parkir, sekarang kotaknya sudah tidak ada,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya M Ikhsan mengaku tidak ingin kegiatan di setiap sekolah di Surabaya mengalami kemunduran. Semua sekolah telah menghentikan aktifitas yang didanai oleh sumbangan sukarela. Kalau tidak ada kepastian mana pungutan yang diperbolehkan dan yang dilarang maka bisa jadi sekolah tidak akan bisa berkembang.“Selama ini memang banyak pertanyaan tentang sumbangan sukarela itu, sampai puncaknya yang ada di SMA 15. Kejadian itu membuat kita ragu-ragu mengadakan kegiatan,” ucapnya.

Menurut Ikhsan, Dindik Surabaya selama ini selalu mendukung setiap jenis kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Hanya saja, dia menginginkan kegiatan itu tidak menyebabkan masalah. Saat ini kalau ada kegiatan yang dibiayai orang tua berpotensi ramai sepert kasus di SMA 15. “Jadi sampai sekarang kita menunggu arahan dari Q gat dewan,” tandasnya.Q

Jadi Calo Perizinan Bernilai Miliaran, Sekretaris Dinas PMK Dipecat Terbelit kasus penggunaan keuangan saat menjadi Kabag Kesra Kota Surabaya yang konon bernilai ratusan juta, Zainal Arifin Sekretaris Dinas PMK akhirnya dicopot dari jabatannya bahkan dipecat sebagai PNS di lingkungan Pemkot Surabaya.

Zaenal Arifin merupakan PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang karirnya sempat cemerlang di masa pemerintahan Bambang DH. Bagaimana tidak, setelah menjabat sebagai Camat, Zainal Arifin dipercaya sebagai Kabag Umum yang kemudian bergeser menduduki posisi Kabag Kesra Pemkot Surabaya.

Di masa pemerintahan Tri Rismaharini, Zainal Arifin tergeser dari jabatan Kabag Kesra menjadi Kapala Badan Penanaman modal. Tak lama kemudian digeser menjadi sekretaris dinas PMK Kota Surabaya mendampingi Candra Ratna Maria Oratmangun sebagai kadisnya.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat kota Surabaya, Mia Santi Dewi, SH, M.Si, permasa-

lahan Zainal Arifin terungkap setelah adanya pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur yang dilaksanakan pada Bank BPR Jatim dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS yang telah dilakukan oleh Zainal Arifin terkait pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) BPR Jatim. ‘’Atas dugaan tersebut Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan investigasi dan diindikasikan adanya pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh saudara Zainal Arifin serta merekomendasikan agar dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya,’’ katanya.

Atas indikasi pelanggaran tersebut, sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) PP Nomor 53/2010, menurut Mia telah dilakukan pemeriksaan oleh

atasan langsung Zainal Arifin, dalam hal ini Kepala Dinas Kebakaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung tersebut Zainal Arifin terindikasi telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan atas pelanggaran yang telah dilakukannya dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin tingkat berat.

Terkait pelanggaran disiplin tingkat berat yang dilakukan oleh PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (Wali Kota Surabaya ) telah membentuk Tim Pemeriksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan. ‘’Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Sdr. Drs. Zainal Arifin terbukti bersalah dengan telah melakukan pelanggaran Disiplin PNS. Sebagaimana ketentuan pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 dan atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Su-

Zaenal Arifin

ist

Zainal Arifin Sekretaris Dinas PMK dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena diduga terlibat percaloan perizinan bernilai milyaran. rabaya saudara Zainal Arifin dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS,’’ tegasnya.

Mia juga mengatakan, dengan adanya keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS tersebut sesuai ketentuan pasal 38 PP Nomor

53 Tahun 2010 Zainal Arifin dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal

yang bersangkutan menerima keputusan disiplin.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran kota Surabaya, Chandra Ratna Maria DE Rosario Oratmangun, SH, M.Si, karena sudah menjadi keputusan, maka Pemkot Surabaya segera menyiapkan Plt untuk menggantikan posisi Zainal Arifin di Dinas PMK Surabaya.Q dre

Senin Kliwon, 2 MARET 2015

SURABAYA

Kejati Gencar Tuntaskan Perkara Korupsi

PANGGUNG BIROKRASI

Tri Wulan Kedua Perkara Korupsi Harus Masuk Penuntutan

Tenaga kesehatan sedang memberikan pelayanan kepada pasien gila.

Tangani Pasien Gila, Jatim Terapkan Home Visit Surabaya, Bhirawa Untuk menangani pasien gila di Jatim, Dinkes Jatim bersama dengan Dinkes kabupaten/kota menerapkan sistem Home Visit (Berkunjung ke rumah). Sistem home visit dilakukan Dinkes karena rumah sakit jiwa yang menampung pasien gila relatif sedikit. ‘’Jika dilihat jumlah rumah sakit yang fokus menanggani orang gila jumlahnya tidak lebih dari 20 rumah sakit sedangkan jumlah orang gila di Jatim angkanya mencapai 1300 orang. Kita menelorkan sistem home visit bertujuan untuk membantu rumah sakit agar tidak kewalahan dalam menanggani pasien gila ,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono menilai, sistem home visit akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas di masing-masing kabupaten/ kota. Ada beberapa Puskemas yang ditunjuk Dinkes untuk memberikan pelayanan atau pendampingan kepada pasien gila. ‘’Tidak semua Puskesmas yang dilibatkan untuk menangani pasien gil. Dari 960 Puskemas hanya 18 Puskemas yang siap untuk memberikan pelayanan,’’ ucapnya.

Menurutnya, puskesmas yang ditunjuk oleh Dinkes memiliki beberapa kententuan salah satunya adalah ada tenaga dokter jiwanya. Tidak banyak puskesmas yang memiliki dokter jiwa, sehingga pertimbangan ini yang menentukan bagi puskesmas dalam menangani pasien gila.

Lebih lanjut ia menyatakan, dalam pelaksanaan home visit, petugas kesehatan dari puskesmas akan mengunjungi pasien gila di rumahnya. Tenaga kesehatan akan memberikan terapi dan obat kepada pasien gila. Untuk pasien gila akut dan tidak bisa dikendalikan dokter akan melakukan pengamanan dengan cara mengikat. ‘’Proses pengikatan itu tidak selamanya hal ini dilakukan agar tidak membahayakan orang disekitarnya. Jika pasien sudah bisa tenang maka dokter akan melepaskan ikatan,’’ terangnya. Q dna

Akibat kekurangan yodium seseorang menderita penyakit gondok.

Penyakit Akibat Kekurangan Yodium Masih Banyak Ditemukan Surabaya, Bhirawa Belum meratanya konsumsi garam beryodium oleh masyarakat membuat seseorang mengalami penyakit gondok atau tiroid/stuma. Berdasarkan data di RSUD dr Soetomo dalam sebulan bisa sampai melakukan 30 kali operasi untuk penyakit gondok.

Spesialis Kepala Leher RSUD dr Soetomo Surabaya dr Urip Murtedjo menjelaskan, besarnya angka operasi pasien gondok di RSUD dr Soetomo, dikarenakan penyakit gondok ini sudah berkembang menjadi ganas dan berbahaya bagi kesehatan dan jiwa penderita. Seperti masuk ke saluran nafas, menekan syaraf, hingga berubah menjadi tumor ganas yang bisa berkembang dan merambah ke oragn lain. Dalam kondisi pengobatan yang harus dilakukan adalah melakukan operasi untuk mengangkat sel tumornya. “Kebanyakan pasien yang dirujuk kesini untuk operasi gondok memang kondisi gondoknya sudah parah dan sebagian ganas. Dan kebanyakan pasien tersebut datang dari daerah,” imbuh dr Urip.

Kondisi kesejahteraan suatu daerah juga menjadi penentu banyak sedikitnya kasus struma ini. Dimana nutrisi yang mereka konsumsi juga sangat mempengaruhi dampak dari penyakit gondoki. “Itulah kenapa kebanyakan pasien gondok ini datang dari keluarga miskin dari daerah tertinggal,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, penyakit gondok akibat kekurangan yodium. menyebabkan keterbelakangan mental hingga anak menjadi cebol. Jika saat mengandung sang ibu kekurangan yodium maka perkembangan anaknya tidak akan maksimal. Walaupun program pemerintah khususnya dalam penanganan dan pemberantasan penyakit gondok ini sudah giat dilakukan, akan tetapi masih banyak ditemukan kasus baru.

Khususnya dari daerah-daerah di Jatim, sedangkan di perkotaan jarang ditemukan.

“Hal ini kaitannya juga dengan kesejahteraan dan air yang mereka konsumsi. Dimana orang didaerah masih banyak yang mengkonsumsi air tanah, terutama di daerah tertentu seperti kawasan pegunungan kandungan yodium pada air tanah sangat rendah. Sedangkan masyarakat di perkotaan sebagian besar sudah mengkonsumsi air mineral atau air olahan yang kandungan yodiumnya relatif lebih tinggi,” paparnya. Q dna

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Kejati Jatim, Bhirawa Pada tri Wulan kedua, yakni bulan April-Juni ,Kejati Jatim memerintahkan agar kasus korupsi yang ditangani Kejari-kejari masuk ke tahap penuntutan. Kebijakan yang dilakukan Kejati Jatim dalam penangan perkara korupsi diwujudkan dalam laporan bulanan atau evaluasi terhadap Kejari se Jatim.

Ibu Nina Soekarwo Bersama Ibu Fatma Saifullah Yusuf Meletakan Batu Pertama Pembangunan Tahap II Rumah Singgah Sasana Marsudi Husada Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur.

YKI Jatim Perluas Rumah Singgah Penderita Kanker Pemprov, Bhirawa Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Jatim memperluas Rumah Singgah Sasana Mardi Husada di Jalan Mulyosari Tengah Surabaya. Peletakan batu pertama pembangunan tahap dua tersebut dilakukan langsung Ketua YKI Cabang Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, Sabtu (28/2) lalu.

Menurut Nina Soekarwo, pembangunan Rumah Singgah Sasana Mardi Husada ini untuk mewujudkan misi YKI sebagai tempat tinggal sementara bagi pasien kanker dari luar kota yang sedang menjalani pengobatan di RS dr Soetomo Surabaya, sehingga mendapatkan tempat penginapan yang layak dan murah. Rumah singgah sejak dioperasikan pada 25 Oktober 2011 lalu ini, telah ditempati pasien dari berbagai daerah, tidak hanya asal Jatim tapi juga dari Indonesia Timur.

Kapasitas Rumah Singgah Sasana Mardi Husada saat ini sebanyak 20 kamar yang terdiri dari 40 tempat tidur. Namun sejak tahun lalu sudah tidak bisa menampung permintaan pasien penderita kanker beserta pendampingnya karena sudah melebihi kapasitas.

“Karena banyaknya permintaan, para donatur mengumpulkan dana untuk menambah enam kamar, dan setiap kamar terdiri dari dua tempat tidur (untuk pasien dan pendampingnya). Karena sebagian besar pasien kanker menjalani chemo bergantung pada

caregiver (pendamping) untuk mengantar dan mendampingi karena ada penderita yang tidak bisa bangun sehingga harus dibantu. Dari semua pasien yang tinggal di rumah singgah, hanya seorang asal NTB yang tanpa pendamping,” ujarnya.

Bude Karwo, sapaan akrab Nina Soekarwo, selain menyediakan rumah singgah, YKI Jatim juga melakukan upaya preventif promotif agar tidak bertambah lagi. Karena penderita kanker pada umumnya datang memeriksakan diri ke dokter 70 persen sudah dalam kondisi stadium lanjut.

“Saya berharap masyarakat bisa ikut bersama-sama untuk berpola hidup sehat untuk mencegah timbulnya penyakit kanker. Promotif preventif bisa dilakukan melalui vaksinasi, terutama bagi yang belum menikah,” kata istri Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Di Jatim, penderita kanker payudara tercatat 5.127 orang, servics 3.813 orang, paru 1.867 dan kanker hati 1.193 orang. “Banyak yang tidak memeriksakan karena malu,” tambahnya.

Usai sambutan, Bude Karwo mendapat surprise dari pengurus YKI dengan diperdengarkan lagu Selamat Ulang Tahun yang dipimpin oleh dr Agus Ali Fauzi (ahli paliatif). Ternyata kejutan ini membuat Bude Karwo terharu sampai menitikkan air mata, tidak menyangka mendapat kejutan bertepatan dengan hari ulang tahun Bude Karwo ke-55 tahun. Q iib

Upaya ini dilakukan untuk memotivasi setiap Kejari agar mempunyai produk pengusutan perkara korupsi. Program Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny, dibagi menjadi empat semester sejak awal tahun sampai akhir tahun. Kajati Jatim Elvis Johnny membenarkan, program kerja Kejati Jatim dalam pengusutan kasus korupsi dibagi menjadi empat semester.

Adapun pembagiannya adalah Tribulan pertama terhitung sejak Januari-Maret, Tribulan kedua sejak bulan April-Juni, Tribulan ketiga terhitung bulan JuliSeptember, dan Tribulan terakhir sejak Oktober-Desember.

“Saya berharap pada Tribulan kedua tepatnya bulan April-Juni, seluruh Kejari se Jatim harus menaikkan penanganan kasus korupsi ke penuntutan,” tegas Kajati Jatim Elvis Johnny kepada Bhirawa, Minggu (1/3).

Saat laporan bulanan perkara korupsi, Selasa (17/2) lalu, kajati Jatim mengumumkan ada 83 surat perintah penyidikan (sprindik) yang ditangani Kejari-kejari.

Namun, terdapat tujuh Kejari yang kosong penyidikan perkara korupsi. Ketujuhnya adalah Kejari Probolinggo, Kejari Situbondo, Kejari Kediri, Kejari Blitar, Kejari Sumenep, Kejari Sampang, dan Kejari Ponorogo.

Elvis berharap di bulan Maret ketujuh Kejari yang belum menetapkan sprindik, agar menyelesaikan tugasnya. Terkait sanksi yang dikenakan kepada tujuh Kejari ini, Elvis mengaku masih

memberikan kesempatan untuk tujuh Kejari agar menaikkan perkara ke level penyidikan.

“Kami masih menunggu sampai Tribulan pertama habis.

Mudah-mudahan bulan Maret mereka (Kejari) sudah mengeluarkan sprindik untuk kasus korupsi,” terang Kajati Jatim.

Ditambahkan Elvis, meski memfokuskan pada penindakan perkara korupsi di bagian pidana khusus (pidsus), Ia tak melupakan bagian pengawasan di pidana umum (pidum). “Meski fokus pada perkara korupsi, tapi bagian pengawasan kami masih jalan. Kalau adan laporan dan ditemukan ada oknum Jaksa yang menyimpang, kami tak segan untuk memberikan sanksi,” kata Elvis Johnny.

Sebelumnya, dari data penyidikan per 16 Februari 2015 Kejati Jatim, sebanyak 83 kasus korupsi yang sudah dikeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan). Dari 83 sprindik, sebanyak 74 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Bulan Januari terdapat 46 tersangka, dan 28 tersangka ditetapkan bulan Februari.

Dari semua kasus itu, lanjut Elvis, beberapa kasus korupsi yang terbilang menonjol, baik dari sisi kerugian negaranya maupun tersangkanya. Di antaranya kasus dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 20 miliar di Kadin Jatim. Kasus yang ditangani Kejati Jatim ini telah menyeret dua pengurus Kadin Jatim, Nelson Sembiring dan Diar Kusuma Putra, sebagai tersangka. Q bed

Ratusan personel gabungan Polrestabes Surabaya, Satpol PP, dan Garnisun Tetap (Gartap), Sabtu dini hari, menggelar razia di dua lokasi Jl Gubernur Suryo dan Jl Panglima Sudirman.

Antisipasi Kejahatan 3C

Sekolah Optimistis Gelar UN CBT Razia Gabungan Amankan Belasan Motor dan Pil Dobel L Meski Hasil Jadi Pertimbangan SNMPTN Surabaya, Bhirawa Sekolah-sekolah di Surabaya tak merasa gentar untuk tetap menggelar Ujian Nasional (UN) dengan Computer Based Test (CBT). Mereka yakin, siswanya akan siap meski hasil UN akan tetap menjadi pertimbangan dalam penentuan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Seperti diungkapkan Kepala SMAN 14 Surabaya, Muntiani, dia mengaku tidak ada masalah meski Kemendikbud serta Kemenristek dan Dikti mengubah fungsi UN secara mendadak. Hanya saja, ada persiapan yang harus ditambah di sisa waktu menjelang UN CBT ini.

SMAN 14 Surabaya merupakan salah satu sekolah yang akan menggelar UN CBT pertama kalinya di Indonesia ini.

“Kalau memang aturannya diubah seperti itu ya tidak apa-apa. Kita juga sudah sosialisasikan ke peserta,” tutur Muntiani saat dihubungi, Minggu (1/3).

Sebagaimana telah diberitakan, Kemendikbud serta Kemenristek dan Dikti telah sepakat menjadikan hasil UN sebagai pertimbangan dalam penentuan kelulusan SNMPTN. Hal itu diumumkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 0123/MPK.H/KR/2015 dan Nomor 8/ M/KB/II/2015, tertanggal 17 Februari 2015.

Terkait keputusan ini, Muntiani mengaku sempat ditanya sejumlah peserta didiknya. Namun, pihaknya telah memberi pengertian agar siswa tidak cemas.

Apalagi, selama ini siswa telah terbiasa melakukan try out online. “Kami hanya berharap, PTN memberi persentase yang berbeda antara sekolah yang melaksanakan UN CBT dan paper. Tapi, kami yakin PTN pasti sudah mempertimbang-

kan itu,” tutur dia.

Hal senada juga diungkapkan SMKN 2 Surabaya Djoko Pratmodjo. Sejak awal sekolahnya telah siap menggelar UN CBT. Sehingga pihaknya pun yakin, siswa tidak akan terpengaruh dengan keputusan baru dari pusat ini. “Kita sudah biasa dengan ujian online. Jadi tidak khawatir,” ungkap dia.

Di sisi lain, ada pula sekolah di Surabaya yang mulai gamang menyelengarakan UN CBT. Salah satunya ialah SMAN 1 Surabaya. Kepala SMAN 1 Surabaya Johanes menuturkan, UN CBT ini bisa berdampak buruk terhadap hasil SNMPTN. Sebab, UN CBT di Indonesia ini baru pertama kali digelar. Kecurangannya dipredikasi tidak seperti UN tulis. Sehingga, bisa jadi hasil UN CBT dan UN tulis jauh berbeda. Karena selain minimnya kecurangan yang dilakukan, para siswa juga belum terbiasanya mereka mengerjakan soal dengan sistem CBT. “Takutnya pas UN CBT-nya anjlok. Terus bagaimana nasib siswa di Surabaya,” ungkapnya.

Johanes semakin khawatir ketika panitia SNMPTN dan PTN tidak membedakan hasil UN CBT dengan UN Tulis. “Mungkin panitian dan PTN bisa mempertimbangkan UN CBT dan UN tulis ini. Biar adil, dan tidak mempengaruhi rangkin siswa secara signifikant” ungkapnya.

Menanggapi keputusan ini, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Surabaya Sudarminto yakin pelaksanaan UN CBT tidak ada masalah dan akan terus digelar. Ini karena PTN tidak akan membandingkan siswa di sekolah satu dengan sekolah yang lain. Sehingga, tidak akan muncul persaingan antara siswa di satu sekolah dengan sekolah yang lain. Q tam

Surabaya, Bhirawa Aksi kejahatan pembegalan yang marak di antero negeri, diantisipasi Polrestabes Surabaya dengan melakukan operasi gabungan, Sabtu(28/2). Operasi ini terutama untuk antisipasi kejahatan 3C, yakni pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Ratusan personel gabungan Polrestabes Surabaya, Satpol PP, dan Garnisun Tetap (Gartap), Sabtu (28/2) dini hari, menggelar razia di dua lokasi utama Jl Gubernur Suryo dan Jl Panglima Sudirman.Razia gabungan yang melibatkan 170 personel ini, menindaklanjuti dan mengantisipasi aksi begal yang marak berkembang di Jakarta, agar tak terjadi juga di Surabaya.

Dalam operasi gabungan, petugas berhasil mengamankan 12 unit kendaraan bermotor yang tak dilengkapi STNK, enam butir pil dobel L, dan 25 orang terjaring operasi yustisi karena tidak memiliki KTP. Selaku Kabag Ops Polrestabes Surabaya yang baru, AKBP Raydian Kokrosono mengatakan, mengantisipasi kejahatan 3C di wilayah Surabaya, operasi gabungan ini akan rutin digelar.

Tak hanya fokus pada kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor, pihaknya mengantisipasi adanya aksi balap liar yang sering dilakukan di jalan raya.

Adapun sasaran tempat razia, Raydian mengaku, menitik beratkan pada jalan utama di wilayah Kota Surabaya. Sasaran razianya adalah anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan. “Razia di jantung Kota Surabaya sangat efektif untuk menidak segala jenis kejahatan. Karena potensi kejahatan sering muncul di kawasan tersebut,” ungkap AKBP Raydian kepada wartawan, Minggu (1/3) dini hari.

Operasi gabungan yang digelar Polrestabes Surabaya terbukti dengan sitaan berupa belasan kendaraan bermotor tak dilengkapi dokumen kendaraan.

Tak hanya itu, petugas berhasil menemukan pil dobel L yang dibuang pemiliknya di semak-semak taman Apsari di Jl Gubernur Suryo, Surabaya.

“Petugas hanya menemukan barang bukti berupa pil dobel L. Sedangkan pemilik barang sudah kabur saat mengetahui adanya razia dari petugas,” tegasnya.

Program Kapolrestabes Surabaya untuk menekan angka kriminalitas terutama kejahatan 3C di Kota Surabaya, dilakukan juga kepada Polsek jajaran. Menurut Raydian, selain di jalan utama Kota Surabaya, sebanyak 23 Polsek jajaran Polrestabes Surabaya melakukan operasi serupa.

Hal ini sebagai wujud antisipasi tindak kriminalitas di pinggir Q bed,geh Kota Surabaya.Q

OPINI

4

Waspada Upaya Delegitimasi

Tajuk

Gubernur DKI Diimpeach?

SERING ber-pembawaan uring-uringan, Gubernur Jakarta akan menghadapi pernyataan hak angket. Temperamen Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) khususnya terhadap kelembagaan DPRD, membawa suasana vis a vis antara eksekutif dengan legislatif. “Gong” perseturuan berpuncak pada pengesahan APBD Jakarta 2015 yang terbit dua versi.

Jika Ahok terbukti menyalahi UU (undang-undang), hak angket akan berubah menjadi pelengseran.

Tidak sulit menunjuk sikap uring-uringan Gubernur Jakarta. Bahkan diunggah ke media sosial. Bukan hanya kepada bawahan (staf Pemerintah Propinsi DKI), dan kepada rakyat. Melainkan juga antar-kelembagaan, antaralain terhadap PLN. Misalnya, pada kasus banjir di Jakarta (11 Pebruari 2015), gubernur Ahok menuding PLN mematikan listrik pompa air. Kekesalan Ahok juga dilaporkannya kepada presiden Jokowi. Padahal kenyataannya, pompa air dalam keadaan aktif (tidak mati).

Pernyataan nota angket merupakan hak DPRD, diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak angket tercantum pada pasal 106 tentang hak DPRD Propinsi. Selanjutnya, klausul tersebut di-breakdown dengan persyaratan pengajuan hak angket pada pasal 115 ayat (1). Yakni, paling sedikit didukung oleh 15 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Proses hak angket DPRD DKI Jakarta berlangsung mudah dan cepat. Usulan tersebut tersebut telah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (26 Pebruari 2015). Paripurna peng-angket-an Ahok hanya berlangsung 40 menit, didukung sembilan fraksi, hanya Fraksi PKB yang tidak turut ber-angket. Sebagaimana UU Nomor 23 tahun 2014, pasal 116 ayat (2), DPRD DKI Jakarta sudah membentuk panitia angket.

Memenuhi peraturan dan perundang-undangan, panitia angket harus terdiri dari anggota DPRD lintas fraksi, termasuk fraksi yang tidak menyetujui. Personel “penyelidik” sebanyak 33 orang, memiliki waktu kinerja sampai 60 hari.

Pansus hak angket akan menyelidiki prosedur pengiriman Perda APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Terdapat dua versi APBD DKI Jakarta 2015. Pertama, hasil pembahasan di DPRD. Dan kedua, yang di-istilahkan berbasis e-budgeting.

Apa itu e-budgeting? Metode itu bukan alat pengaman APBD dari praktik korupsi. e-Budgeting hanyalah sekadar cara dalam keterbukaan informasi. Sama dengan menempel lembar informasi APBD di tembok kantor kelurahan.

Tak beda dengan meng-iklan-kan APBD pada media masa cetak dan media elektronik. Sejatinya, e-budgeting bukanlah inovasi baru, melainkan mandatory (kewajiban berdasar undang-undang).

Sebagaimana amanat UU (Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), bahwa seluruh Perda wajib disebarluaskan melalui media masa.

Bahkan sejak pembahasan Perda. Tetapi perseteruan antara Ahok dengan anggota DPRD DKI Jakarta, bukan hanya pada Perda APBD. Melainkan berbagai kebijakan lain.

Perbedaan pendapat antara Gubernur dengan DPRD, mestilah diruntut berdasar konstitusi. Dalam UUD pasal 20 ayat (2), terdapat frasa “persetujuan bersama.” Yakni pada proses pembahasan rancangan, harus disetujui oleh eksekutif dan legislatif. Pasal 20 ayat (3), disebutkan, RUU yang tidak memperoleh persetujuan bersama, tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Amanat konstitusi tersebut di-breakdown dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Terutama pasal 96, pasal 97 dan pasal 98 yang mengatur fungsi DPRD Propinsi. Frasa kata “persetujuan bersama” wajib dilakukan. APBD adalah Perda, sehingga wajib diperoleh persetujuan. Manakala tidak dicapai kesepakatan, maka Pemerintahan Propinsi menggunakan patokan APBD tahun sebelumnya.

Perseteruan sengit antara Gubernur dengan DPRD, sangat tidak patut. Memperhadapkan (dengan niat de-legitimasi) DPRD dengan rakyat, sungguh-sungguh tidak elok. Begitu pula sebaliknya, pelaksanaan fungsi DPRD wajib menghindar dari KKN. Seharusnya, Gubernur dengan DPRD Propinsi mestilah seiring-jalan menjalankan pemerintahan, sebagaimana amanat UUD pasal 18 (dengan 7 ayat-nya). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Waspadai Puting Beliung dan Hujan Es MASYARAKAT agar tetap mewaspadai fenomena angin langkisau (puting beliung) dan hujan es selama masa peralihan musim dari hujan ke kemarau. Saat ini beberapa wilayah di Indonesia telah melewati puncak musim hujan.

Umumnya setelah periode ini, kondisi atmosfer sangat dinamis, perubahan cuaca akan cenderung menjadi lebih cepat.

Bersamaan dengan kondisi tersebut, keberadaan awan-awan Cumulonimbus (CB) masih sangat potensial dan biasanya akan muncul pada siang hingga menjelang malam hari. Fenomena angin langkisau dan hujan es di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Klaten, Yogyakarta, Depok, Bandung, dan Bengkulu, dari sisi dinamika atmosfer fenomena seperti ini memang mungkin terjadi, terutama ketika ada perbedaan suhu yang mencolok pada pagi dan siang hari.

Salah satu penyebab terjadinya angin langkisau adalah adanya awan CB. Angin ini memiliki pola yang hampir mirip dengan tornado tetapi dalam skala kecil. Fenomena angin langkisau dan hujan es ini masih berpotensi terjadi, terutama pada peralihan musim dari musim hujan ke kemarau. Oleh karena itu, kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya angin langkisau dan hujan es yang disebabkan oleh awan CB ini.

Secara kasat mata awan ini dapat dikenali dengan bentuknya yang khas, yaitu berwarna gelap dan tampak besar seperti bunga kol. Langkah antisipasi yang dapat dilakukan, antara lain dengan merapikan pohon-pohon yang tinggi serta rapuh, atap-atap rumah yang mudah terhempas dan berlindung ketika terjadi angin langkisau.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Kliwon, 2 MARET 2015

Ahok Bisa Dilengserkan papan pengumuman di kantor Kecamatan, atau di kelurahan.

Juga bisa ditempel di tembok kuburan umum.

Sebagaimana amanat UU (Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Oleh : bahwa seluruh Perda Yunus Supanto wajib disebarluaskan itu MA memutus melalui media masa.

Walikota Surabaya Jadi, e-budgeting buterbukti bersalah melanggar sumkanlah inovasi baru, melainkan pah, pastilah Risma sudah lengmandatory (kewajiban berdasar ser. Beruntung, elit parpol (tingundang-undang). Dengan memkat Propinsi) memerintahkan propaganda e-budgeting (versi penghentian pelengseran melalui Ahok), seolah-olah mengamankan instruksi kepada fraksi-fraksi di perampokan dana APBD oleh DPRD Kota Surabaya.

DPRD. Padahal walau sudah e-budgeting, APBD tetap bisa Dua versi APBD dirampok oleh siapa saja. Bisa Tetapi kasus yang dihadapi Gudikorupsi oleh pimpinan SKPD, bernur DKI Jakarta, Ahok, berbeanggota dewan maupun kontrakda. Selain sering ber-pembawaan tor rekanan. uring-uringan, Gubernur Jakarta Maka perseteruan antara Gudiduga telah mengirim dokumen bernur dengan DPRD, mestilah “lain” APBD 2015 kepada Kedi-investigasi berdasar konstitumenterian Dalam Negeri. Tetapi si. Dalam UUD pasal 20 ayat (2), dokumen APBD yang diajukan tentang pembuatan UU, terdaAhok bukan hasil persetujuan pat frasa “persetujuan bersama.”

DPRD DKI Jakarta. Jika benar, Yakni pada proses pembahasan ini memang kesalahan fatal. SeRancangan, harus disetujui oleh suai prosedur, setiap Perda yang pihak eksekutif dan legislatif. telah disahkan bersama (antara Pasal 20 ayat (3), disebutkan, DPRD dengan Kepala Daerah) andai RUU tidak memperoleh harus ditelaah oleh Kementerian persetujuan bersama, tidak boleh Dalam Negeri. Termasuk Perda diajukan lagi dalam persidangan tantang APBD. Dewan Perwakilan Rakyat masa Maka pasti, terdapat dua versi itu.

APBD DKI Jakarta 2015. PertaDalam hal pembuatan Perda ma, hasil pembahasan di DPRD. (tak terkecuali Perda tentang Dan kedua, yang di-istilahkan APBD), DPRD memiliki kewenanoleh Ahok berbasis e-budgeting (di gan mutlak. Dalam UU Pemerindalamnya minus usulan alokasi tahan Daerah, pada pasal 97 senilai Rp 12 trilyun lebih). Niscahuruf a, dinyatakan “membahas ya, dua versi APBD menimbulkan bersama gubernur dan menyetukegaduhan pemerintahan daerah. jui atau tidak menyetujui rancanSekaligus ke-musykil-an. Yakni, gan Perda Provinsi.” Manakala penyebutan “dana siluman” (Rp Rancangan Perda APBD tidak 12 trilyun, untuk usulan yang memperoleh persetujuan, maka tidak disepakati). tidak boleh dilanjutkan. Dus, Penyebutan “dana siluman” tidak boleh dimintakan telaah (dan istilah lain, “dicuri” ataupun (dan persetujuan) ke Kemente“dirampok”) seolah-olah memperrian Dalam Negeri. hadapkan DPRD dengan rakyat.

Pada sisi lain, Ahok menyebut Penjara 8 Tahun APBD versi gubernur berbasis Andai hal itu dilakukan Ahok, e-budgeting. Padahal e-budgeting, maka pelaksanaan hak angket bukan alat pengaman dari praksungguh sangat miris. Berdasar tik korupsi. e-Budgeting hanyalah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang sekadar cara dalam keterbukaan Pemerintahan Daerah, akan meminformasi. Sama dengan menemperhadapkan Ahok dengan penegak pel lembar informasi APBD di hukum. UU tersebut pada pasal

DPRD DKI Jakarta sudah membentuk panitia khusus hak angket. Maka Gubernur-nya akan diselidiki, apakah melanggar peraturan dan perundang-undangan atau tidak. Jika terbukti melanggar, maka Basuki Tjahaja Purnama, bisa di-lengser-kan. Tidak sulit “mencopot” Gubernur dari jabatannya, karena analogi konstitusi (UUD), bahwa pucuk pemerintahan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Pelaksanaan hak angket merupakan bukti, tiada pejabat publik yang bisa bertindak semau-gue.

P

emberhentian Kepala Daerah (Gubernur maupun Bupati dan Walikota), bukan mustahil. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi rambu-rambu. Diatur khusus pada pasal 78. Pada ayat (2) huruf d, dinyatakan manakala Kepala Daerah “tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.” Yakni, kewajiban mentaati seluruh ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Semua itu bisa bermula dari pelaksanaan hak angket. UU tentang Pemerintahan Daerah, menjamin pelaksanaan hak angket.

Tercantum pada pasal 106 tentang hak DPRD Propinsi. Selanjutnya, klausul tersebut di-breakdown dengan persyaratan pengajuan hak angket pada pasal 115 ayat (1).

Yakni, paling sedikit didukung oleh 15 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Selanjutnya, hak angket memiliki prosedur, diatur dengan 4 pasal berikutnya berturut-turut.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, pernah menghadapi problem hampir serupa, diberi nota hak angket oleh DPRD Kota Surabaya (periode 2009-2014).

Upaya pelengseran dilakukan menggunakan (dulu) UU 32 tahun 2004 pasal 29 ayat (2) huruf d dan e. Bahwa Kepala Daerah diberhentikan karena melanggar sumpah (huruf d) serta tidak melaksanakan kewajiban (e).

Rapat paripurna DPRD Surabaya yang disyaratkan pasal 29 ayat (3) pun sudah dilaksanakan dengan keputusan memberhentikan Walikota.

Bahkan berlanjut memenuhi persyaratan ayat (4), dengan mengirim surat pemberhentian ke MA (Mahkamah Agung) untuk memeriksa Walikota. Andai saat

S

85 ayat (4) menyatakan, “Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan tindak pidana ..., DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ahok bisa disangka memalsukan dokumen negara. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pemalsuan dokumen diancam dengan hukuman paling lama 8 tahun penjara (pasal 264, menyangkut dokumen otentik). Manakala hakim di Peng adilan se-pemahaman dengan pansus hak angket DPRD DKI Jakarta, sudah pasti Ahok akan dijebloskan ke penjara.

Niscaya, kehilangan jabatannya sebagai gubernur.

Perseteruan sengit antara Gubernur) DPRD dengan rakyat, sungguh-sungguh tidak elok. Begitu pula sebaliknya, DPRD mestilah bersikap profesional dalam melaksanakan kewenangannya.

UU juga menjamin adanya fasilitasi agar DPRD lebih profesional.

Misalnya pembentukan tim ahli, yang diisi oleh pakar yang diminta oleh fraksi maupun alat kelengkapan dewan.

Tim ahli, bukan sekadar pakar ilmu hukum, pakar ilmu ekonomi dan ilmu politik dan ahli bahasa.

Melainkan tenaga ahli yang telah memahami prosedur ke-Perda-an dan kinerja ke-DPRD-an. Tentang Perda, misalnya, bukanlah produk hukum. Melainkan produk politik yang diproses melalui “mesin” politik. Altar hukum hanya bingkai. Dengan fasilitasi tim ahli (dari kalangan aktifis dan praktisi), kinerja DPRD akan terlaksana profesional.

Profesionalisme DPRD, niscaya akan meningkatkan mutu pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana diamanatkan UUD pasal 18 ayat (6). Menjadi satu bagian pemerintahan bersama gubernur. Bukan saling serang, berupaya men-delegitimasi, dan menurunkan martabat kelembagaan pemerintahan daerah.

Itulah muara perseteruan antara Gubernur Ahok dengan DPRDnya. Pembawaan sering uringuringan, seolah-olah membawa suasana vis a vis, antara eksekutif dengan legislatif.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera

ejak puluhan tahun Indonesia merdeka, yang banyak dibangun dan dikembangkan sarana dan prasarana di daerah perkotaan. Sehingga daerah perkotaan tumbuh berkembang segala macam industri jasa maupun industri. Kota Jakarta, sebagai ibukota dan pusat pemerintah telah tumbuh bangunan pencakar langit, jalan layang menarik investor. Selain itu, juga di pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota juga berlomba membangun gedung serta fasilitas mewah untuk mendukung perkembangan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi.

Perputaran keuangan dan roda ekonomi kita, hampir 70% berada di Jakarta, sisanya di provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Dengan demikian maka investasi industri dalam negeri maupun modal asing banyak berada di daerah perkotaan. Dengan demikian maka penyerapan tenaga kerja dan mencari pekerjaan di kota besar lebih mudah ketimbang di pedesaan. Akibatnya, masyarakat di pedesaan berduyun-duyun dan mengadu nasib di perkotaan.

Mengais rejeki di perkotaan, harus berbekal ilmu serta pengetahuan yang cukup dengan membawa piagam dan pengetahuan yang tinggi. Namun yang mengadu nasib ke kota Jakarta maupun kota provinsi, kabupaten dan kota ternyata hanya bondo nekad.

Yang menarik perhatian masyarakat di pedesaan, keinginan mengadu nasib ke kota besar, karena di pedesaan mereka sudah jenuh, lapangan pekerjaan sulit di dapat. Sehingga masyarakat pedesaan beramai-ramai menuju ke kota besar. Pada umumnya mereka bekerja di berbagai industri serta menjadi pramusaji di rumah

dua kementerian, makan dan restaurant, yaitu Urusan Admindi pusat perbelanjaan. istrasi Pemerintahan Dengan banyaknya menjadi wewenang masyarakat ke hijrah Kementerian Dalam ke kota besar, akiNegeri. Sementara batnya penduduk di urusan pembankota besar padat dan gunan, pembinaan akhirnya menjadi urdan pemberdayaan banisasi. masyarakat desa Sementara masyaOleh : menjadi wewenang rakat desa yang memAgus Samiadji Kementerian Desa, punyai usaha pertanian, pembangunan daerah sulit mencari tenaga tertinggal dan transkerja untuk buruh tani. migrasi.

Sementara para pemuda Bahkan kucuran dana desa dan pemudi kita yang sudah merasa atau dari anggaran alokasi dana mapan enggan kembali ke desa. desa, akan langsung diserahkan dari Kementerian Keuangan ke Desa Mandiri dan Sejahtera daerah-daerah kabupaten dan Setelah 69 tahun perjalanan kota di seluruh Indonesia, tidak bangsa Indonesia, dan pada akhir melalui Kementerian Dalam Nejabatan presiden SBY, lahirlah geri maupun Kementerian Desa, UU No. 6 tahun 2014 tentang pembangunan daerah tertinggal pemerintahan desa. Tujuannya dan transmigrasi. Dana yang adalah bagaimana bisa mengangdisalurkan pada tahun 2015 nanti kat dan meletakkan dasar-dasar sekitar Rp 9,1 trilyun berasal dari perubahan terwujudnya desa Alokasi Dana Desa (ADD) ditamyang mandiri, sejahtera dan bah 10% dari APBN. Bayangkan demokratis. jumlah desa di seluruh Indonesia Perjalanan untuk mewujudkan sebanyak 74.045 tersebar di radesa yang mandiri dan sejahtera tusan kabupaten dan kota serta masih harus berjuang dan waktu ribuan kepulauan, mempunyai yang panjang, dengan kucuran karakter beragam ada yang maju dana ratusan trilyun rupiah. dan ada yang masih tertinggal.

Beruntung sekali, lahirnya UU Karena itu, sekalipun UU desa Desa No. 6 Tahun 2014 dengan sudah setahun lamanya, namun momentum tahun politik, sesampai saat ini baru fase persiaphingga UU Desa tersebut merupaan dan segala macam cara, agar kan komoditas bernilai jual yang pembangunan desa bisa tepat tinggi, bagi elit politik, bagi calon sasaran dengan karakter serta legislatif dan calon presiden. sumberdaya alam yang dimiliki.

Para elit politik turun gunung Mengatur pemerintahan desa dalam kampanye bagi calon lememang tidak mudah, apalagi gislatif maupun calon presiden mengelola keuangan yang jumdan wakil presiden serta para lahnya jutaan rupiah perlu ilmu pimpinan parpol, ke desa dengan dan kehati-hatian agar tidak berbagai janji mensejahterahkan salah sasaran. Bila sasaran damasyarakat desa. Karena sangat lam pengolahan keuangan desa, pentingnya peranan desa, maka dikhawatirkan akan berurusan pemerintahan desa dikelola oleh

dengan penegak hukum kepolisian, kejaksaan bahkan sampai ke KPK. Karena itu, pemerintah pusat akan merekrut tenaga pendampingan yang akan diterjunkan ke desa untuk membantu pelaksanaan pembangunan di segala bidang termasuk administrasi dan pengolahan keuangan.

Tidak hanya pemerintah pusat, Pemprov Jatim pun juga sudah menyiapkan tenaga pendamping untuk pengolahan keuangan desa.

Bahkan, sudah beberapa minggu ini, kepala desa se Jawa Timur telah masuk diklat mendapat pembinaan tentang pemerintahan desa dan pengolahan keuangan desa dari tenaga ahli dari pusat maupun Pemprov. Jatim sendiri.

Sekalipun sudah adanya UU desa, namun agar pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan kerjasama dan membina pemerintahan desa agar pembangunan segala bidang bisa sinkronisasi dengan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Menurut hemat saya pembangunan di pedesaan agar lebih banyak berfokus pada bidang pertanian, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan dan kesehatan, pariwisata, kewirausahaan. Karena itu diperlukan kerjasama tidak hanya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan daerah tertinggal, namun melibatkan semua kementerian. Dengan semangat kerjasama demi desa, maka diharapkan tujuan menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera akan bisa berhasil.

Selamat bekerja.

Wartawan Senior Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Kliwon 2 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Dewan Panggil Pihak Terkait Dugaan Malpraktik Gresik, Bhirawa Dugaan malpraktek yang menyebabkan Gatfan Habibi koma lebih dari 53 hari terus menjadi perhatian dewan. Pekan ini Pimpinan DPRD Gresik segara menggelar rapat bersama Badan Musyawarah (Banmus). Yang berencana meminta keterangan terkait kronologis operasi dan meminta rekam medik operasi dari RSAI Nyai Ageng Pinatih, untuk mengetahui sumber masalah dalam operasi.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, sebelum memanggil terlebih dahulu pimpinan meminta laporan dari Komisi D terkait dengan hasil Sidak kemarin. Kemudian dirapatkan dalam Banmus untuk dijadwalkan pemanggilan pihak-pihak terkait. Dan meminta rekam medik karena sangat penting untuk mengatahui asal muasal masalah. Supaya bisa segera menyelesaikan persoalan ini dan pihak yang salah bisa mendapatkan tindakan tegas.

Dalam hearing yang rencananya bakal dilakukan Rabu lusa, Komisi D DPRD Gresik diminta untuk memanggil Dinkes, Manajemen RSAI, kedua dokter dan RSUD Ibnu Sina. Pihaknya memastikan anggota dewan berhak mengetahu kronologis kejadian, kalau dokter dan RSAI tetap bungkam, ada mekanisme lain yang bisa dilakukan.

Lanjut Qolib, setelah diketahui penyebabnya nanti pihaknya akan mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan. Sebab saat ini belum bisa mengeluarkan rekomendasi karena belum mengetahui akar masalahnya. ‘’Kalau yang salah RSAI maka Dinkes yang berhak menindak, kalau dokter yang salah IDI yang harus bertindak, dan jika obatnya yang salah maka BPPOM yang kami minta melakukan tindakan,’’ tegas dia.Q kim

Wali Kota Warning Makelar Jabatan Biasa Beroperasi Jelang Mutasi Kota Mojokerto, Bhirawa Wali kota mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tak berulah menjelang pelakanaan lelang jabatan.

Khusus kepada pejabat Pemkot Mojokerto yang bermain dengan melakukan jual beli ataupun makelar jabatan, orang nomor satu di Pemkot Mojokerto ini menyiapkan sanksi tegas. ‘’Kalau ada PNS ataupun masyarakat yang mendengar ataupun mengetahui jual beli jabatan pada saat lelang jabatan, langsung laporkan kepada saya,’’ ujar Wali Kota Mojokerto yang disampaikan melalui Kabag Humas dan Protokol, Heryana Dodik Murtono, Minggu (1/3) kemarin.

Masih menurut wali kota, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkom-

peten, tahun ini Pemkot Mojokerto melakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II B atau disebut sebagai lelang jabatan.

Tujuannya dalam rangka pengawasan efektif untuk pemantapan pelayanan publik.

Di Indonesia, lelang jabatan untuk daerah Kota/Kabupaten, Kota Mojokerto merupakan pertama kali yang melaksanakannya yang sesuai dengan standar hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara

kariyadi/bhirawa

Heryana Dodik Murtono (KASN), ada tiga hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Mojokerto. Pertama harus ada transparansi yang mengacu pada UU ASN. Yang kedua tak boleh ada jual beli jabatan.

Ketiga, ASN menerapkan atur-

Dandim 0815 Mojokerto Berikan Materi Wawasan Kebangsaan Mojokerto, Bhirawa Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Armet Gatot Sri Handoyo SSos tak mau kecolongan daerahnya menjadi rawan kerusuhan, baik saat berlangsungnya kelulusan sekolah maupun menghadapi Pilkada yang bakal digelar di tahun 2015 ini.

Dandim menggunakan turun ke masyarakat dalam sebulan terakhir ini.

Setelah sukses datang di Desa Sampangagung, Kec Kutorejo atas masalah tanah kemakmuran yang disengketakan.

Dandim 0815 ini turun menjadi guru di SMKN Jatirejo Kab Mojokerto. Untuk memberi materi pelajaran Wawasan Kebangsaan kepada ratusan siswa.

Langkah Dandim ini tak lain menindaklanjuti instruksi Darem 082/CPYJ yang mensinyalir, jika sikap kedaerahan, sikap kesukuan dan sikap mementingkan golongan nampaknya kini mulai menjangkiti masyarakat kita. ‘’Karena itu sering kali kita jumpai sedikit ada perbedaan, sedikit ada permasalahan buntutnya jadi tawuran. Baik itu terjadi di masyarakat maupun dikalangan dunia pendidikan sekolah menengah ataupun perguruan tinggi,’’ papar Dandim.

Sementara itu, Danrem 082/CPYJ Mojokerto, Kol Inf Irham Waroihan saat silaturrohmi dengan wartawan Minggu mengatakan, memahami dan mengamalkan Wawasan Kebangsaan demi kesatuan dan persatuan Indonesia sangat dibutuhkan dan diterapkan kepada seluruh generasi muda penerus bangsa. lalu.Q min

hasan amin/bhirawa

Dandim 0815 Letkol Armet, Gatot Sri Handoyo saat memberi materi wawasan kebangsaan kepada ratusan siswa SMKN Jatirejo Kab Mojokerto.

an the right man on the right place.

Terkait memerangi praktik jual beli jabatan, PemkotMojokerto membuka SMS center khusus lelang jabatan. ‘’Kalau ada praktik-praktik jual beli jabatan cukup SMS ke 087856650655 nanti akan kita tindak lanjuti,’’ timpal Kepala Inspektorat Kota Mojokerto, Achnan yang turut mendampingi.

SMS center itu melayani aduan.

Laporan yang bisa disampaikan lewat SMS itu hanya tentang kecurigaan adanya jual beli jabatan, serta ketentuan SMS pengaduan, pelapor bersedia menyebutkan nama dan data diri lengkap, selanjutnya disertai bukti atau saksi atas aduan atau laporan itu. ‘’Pe-

lapor SMS pengaduan harus bersedia mempertanggungjawabkan atas aduan atau laporannya. Dan kita pasti menjaga kerahasiaan identias pelapor,’’ imbuh Akhnan.

Ketegasan wali kota ini didukung kalangan legeslatif. ‘’Bagus itu, sebagai bukti kalau proses lelang jabatan ini benar-benar bersih,’’ kata ketua komisi I (biang hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto.

Menurut Suliyat, sebagai bentuk tranparansi, Pemkot Mojokerto harus berani mempublikasi seluruh pengaduan yang masuk melalui SMS itu. ‘’Supaya masyarakat tak menuding macam-macam. Buka semua pengaduan yang masuk lewat SMS itu,’’ tegas politikus asal PDIP itu.Q kar

KIM Melati Menimba Ilmu kepada KIM Bijak

Tak Punya Badan Hukum, Wartawan Bisa Ditolak Wawancara Sidoarjo, Bhirawa Untuk merealisasikan perusahaan pers yang sehat, Surat Edaran (SE) Dewan Pers yang sudah pernah diterbitkan tahun 2006 lalu kembali digencarkan pada Pebruari 2014. Ketua PWI Jatim meminta Pemkab/Pemkot se Provinsi Jatim, agar mensosialisasikan SE yang diterbitkan dewan pers ini pada wartawan yang bekerja pada perusahaan persnya masing-masing. ‘’Dalam SE itu ditegaskan, perusahaan pers harus berbadan hukum atau jadi PT, dengan harapan ingin mengajak perusahaan pers untuk jadi sehat,’’ tegas Ketua PWI Jatim, Ahmad Munir, dalam kegiatan sarasehan yang digelar Forum Wartawan Sidoarjo (Forwas) terkait peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan di Pendopo Kab Sidoarjo, baru-baru ini.

Menurut Munir, ciri-ciri perusahaan pers yang sehat diantaranya adalah perusahaan media itu rutin membayar gaji wartawan dengan standar perusahaan, membayar pajak, memberi THR, memberi insentif, memberi bonus, memberikan asuransi kesehatan dan lain-lain. ‘’Jangan sampai liar, jika medianya tak memiliki badan hukum, narasumber berhak menolak untuk diwawancarai wartawanya,’’ ujar Munir yang juga Kepala LKBN Antara Biro Jatim itu.

Dalam kesempatan terpisah, Kabag Humas Kab Sidoarjo, Mahmudi Ali, menyampaikan pihaknya sudah menyerahkan SE dewan pers itu pada semua wartawan yang selama ini meliput berita di Kab Sidoarjo.

Hasilnya, kata Mahmudi, sudah banyak wartawan yang menyerahkan bukti badan hukum dari perusahaan pers dimana ia bergabung. Baik dari media cetak, media online dan media elektronik.Q ali

5

ali kusyanto/bhirawa

AKBP Setyo Budi dari Wasidik Polda Jatim memprediksi tahun 2015 ini pecandu Narkoba akan bertambah banyak.

Pecandu Narkoba Diprediksi Naik hingga Lima Juta Sidoarjo, Bhirawa Pecandu Narkoba di Indonesia tahun 2015 ini jumlahnya diprediksi akan bertambah hingga menjadi lima juta orang pecandu. Sementara tahun 2014 lalu, jumlah pecandunya sekitar 4.2 juta orang.

Prediksi ini didapat karena banyak pengedar dan bandar Narkoba yang tak mau berhenti mengedarkan obat-obatan berbahaya ini. Fakta di lapangan, walau mereka sudah di tahan di Lapas, tapi mereka masih bisa saja menjalankan bisnisnya untuk menjual Narkoba.

Menurut Wasidik Polda Jatim, AKBP Setyo Budi, karena para Bandar dan pengedar Narkoba merasa keenakan dalam menjual barang haram itu. Sebab untungnya memang sangat besar. Mereka ber-

dagang 1 gram Narkoba, bisa untung sampai Rp900 ribu. ‘’Apalagi kalau sedang banyak peminatnya, bisa untung hingga Rp2 juta per gramnya,’’ ujar Budi, baru-baru ini, di Aula Kemenag Sidoarjo, saat jadi narasumber advokasi pada lembaga pendidikan di Kab Sidoarjo untuk merealisasikan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN ) di tempatnya masing-masing.

Sehingga menurut Budi, kegiatan P4GN harus dilakukan pada semua lembaga.

Kegiatan itu harus dilakukan secara serius. Bila tidak, bisabisa generasi muda akan hancur gara-gara Narkoba.

Maka harus dilakukan kerja sama oleh semua pihak. Aparat dan masyarakat. Karena

polisi juga tidak bisa bertindak sendiri tanpa bantuan masyarakat.

Kepala Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, AKBP Supriyanto, Advokasi P4GN pada lembaga pendidikan itu termasuk wajib dan harus dilakukan. Dasarnya UU Nomor 35 tahun 2009 yang mengamanatkan supaya ada aksi penerangan dan memberikan informasi pada anak didik mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi akan masalah P4GN ini. ‘’Ini dikarenakan Pemerintah ingin mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat bebas Narkoba, harapan saya kegiatan ini bisa ditindak lanjuti di lembaga pendidikan di tempatnya masing,’’ kata Supriyanto.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pemahaman yang lebih berkualitas, dalam membina KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Melati Sidoarjo, agar lebih baik dan berpresrasi.

Menurut Ketua Pembina KIM Melati Muhammad, Rofik SSos, MM, akhirnya dilakukan bersama-sama untuk menimba ilmu di KIM Bijak di Kota Malang. Karena KIM Bijak dinilai telah berhasil menjadi juara pertama se Provinsi Jatim.

Rofik yang juga sebagai Kasubag Pengelola Pengaduan di Bagian Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo.

Kunjungan ini selain resmi dalam rangka pembinaan KIM ke Dinas Komunikasi dan Informasi Pemko Malang. Rombongan juga berharap dapat mengambil pelajaran dari KIM Bijak yang pernah meraih juara pertama tingkat Provinsi Jatim serta mewakili ditingkat nasional. Selain itu, juga menyambangi media Radio Komunitas Duta Swara FM, milik KIM Bijak di Kel Bandungrejosari, Kec Sukun, Kota Malang.

Kunjungan yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol Sedakab Sidoarjo bersama KIM Melati, Desa Siwalanpanji, Kec Buduran, yang beberapa waktu lalu berhasil meraih juara pertama Lomba Cerdak Cerdik Cermat Komu-

nikatif (LCCK) KIM se wilayah Bakorwil Pamekasan.

Sebagai perwakilan Kec Buduran dan Kantor Perpustakaan dan Arsip, selama sehari di Kota Malang bertemu dan sharing dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Malang yang diwakili Sekretaris dan Kabid SKDI Dinas Kominfo Kota Malang, Ir H Bambang Nugroho MT. Sementara menurut Mahmudi Alie SH Kabag Humas dan Protokol Setdakab Sidoarjo didampingi Kasubbag Pengelolaan Pengaduan, Kasubbag Informasi dan Pemberitaan serta Kasubbag Protokol kunjungannya ini murni belajar. ‘’Karena KIM Melati akan berlaga di Pekan Informasi Jatim di Nganjuk,’’ katanya.

Selaku Ketua dan sekaligus motivator KIM Bijak, Ario Rachmono menyampaikan pemahaman juara selain memang unggul di SDM, juga dapat mengapresiasikan potensi Kab Sidoarjo. Disamping itu, sisi entertaintment menjadi bagian yang tak terpisahkan dari label juara.

Sehingga dengan sudah ditempelkannya label juara sebelum kejuaraan serta komitmen dan aktivitas penyebaraluasan informasi yang aktif lagi memjadi media informasi. ‘’Patutlah KIM Melati bukan saja finalis namun sudah membuat label sebagai Juara LCCK 2015,’’ jelas Ario.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana diskusi sharing antara KIM Melati dan KIM Bijak.

Dewan Kawal Gelontoran Anggaran Rp 8,5 M ke PDAM Kota Mojokerto, Bhirawa DPRD Kota Mojokerto mem beri pengawalan khusus terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto. Menyusul bakal digelontorkannya kucuran dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah senilai Rp8,5 miliar. Para legislator bakal mengawal tahapan terkait perbaikan sarana dan prasarana perusahaan

milik Pemkot Mojokerto itu. ‘’Tahun ini PDAM Maja Tirta mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat untuk beberapa proyek dengan total nilai bantuan sebesar Rp3,8 miliar, dan penyertaan modal APBD Rp4,7 miliar, kita akan mengawal penggunaan dan pengelolaan dana sebesar itu,’’ kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basuki Raharjo, dihubungi

Minggu (1/3) kemarin.

Menurut Sonny, dana bantuan pusat itu akan dimanfaatkan untuk perbaikan jaringan distribusi di Kel Pulorejo, Kec Prajurit Kulon sebesar Rp1,8 miliar. Penggantian pipa lama di Jl Bhayangkara, Jl Raden Wijaya dan Jl Residen Pamuji senilai Rp1,2 miliar dan optimalisasi unit instalasi pengolahan air (IPA) di Jl Mayjen Sungkono

sebesar Rp800 juta. Sedang dana dari APBD Kota Mojokerto diantaranya dimanfaatkan untuk peremajaan meter air, pengadaan pompa distribusi dan alat scan meter air. ‘’Dukungan dana pusat itu diberikan melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Sedang pelaksana proyek dari propinsi,’’ imbuhnya.

Menurut Sonny, bantuan

pusat itu turun setelah tim pusat menilai pipa transmisi dan distribusi milik PDAM banyak yang rusak dan pecah di banyak titik. Untuk proyek rehabilitasi pipa dari APBN kami minta pelaksananya mengindahkan aturan yang berlaku. Jangan sampai setelah tanam pipa lalu menyisahkan masalah, semisal tak mengembalikan kondisi titik tanam seperti semula.Q kar

Gandeng PWI, Pemkot Mojokerto Latih Fotografi Gratis Pemkot Mojokerto melalui Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah menggelar Seminar dan Workshop Foto Jurnalistik 2015, dengan menggandeng PWI Mojokerto acara dalam rangkain Hari Pers Nasional 2015 itu diikuti lebih dari 100 orang dari pelajar dan umum di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Minggu (1/3) kemarin. Acara yang berlangsung dua hari itu, dibuka Asisten Subambihanto dan Ketua PWI Mojokerto, Anddung A Kurniawan.

Heryana Dodik Murtono, Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto mengatakan acara bertujuan untuk memberikan wadah bagi para pelajar dan mahasiswa serta masyarakat untuk mengenal foto jurnalistik lebih dalam. ‘’Dalam seminar ini akan diberikan pelatihan tentang fotografi dan foto jurnalistik antara lain, tentang etika foto jurnalistik dan foto jurnalistik secara umum serta teknis dalam fotografi,’’ katanya.

Sementara itu, Subambi-

hanto, Asisten Sekda membacakan sambutan wali kota yang berhalangan hadir. Menurut wali kota, kegiatan workshop foto jurnalistik ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam pengenalan dunia pers dan dunia fotografi jurnalistik yang begitu berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. ‘’Dengan adanya workshop foto jurnalistik ini memiliki tujuan untuk mendorong para peserta baik pelajar maupun

kariyadi/bhirawa

Peserta pelatihan fotografimelakukan parktek dengan memotret model penari di Halaman Pemkot Mojokerto, Minggu (1/3) kemarin. masyarakat umum, memiliki kemampuan di bidang fotografi karena dalam bidang apapun fotografi menjadi sebuah hal yang lumrah dan harus ada sebagai bagian dokumentasi,’’ ucapnya.

Dalam pelatihan yang diadakan gratis ini tak hanya diberikan teori saja, peserta juga langsung praktik fotografi jurnalistik. Peserta diajak untuk praktik foto jurnalistik di Benteng Pancasila. Dan

hasilnya akan diikutkan pameran foto yang akan dipajang di Kantor Pemkot Mojokerto dari Hari Rabu (4/3) hingga hari Jumat (6/3).

Pamateri foto jurnalistik diantaanya Rudy Prasetya dari Biro Humas dan Protokol Provinsi Jatim mengisi materi tentang dasar fotografi, komposisi foto dan teknik memotret.

Juga diisi Wempi Roberto yang merupakan fotografer Gubernur Jatim Soekarwo mengisi materi tentang foto jurnalistik dan etika pengambilan foto dalam acara resmi dan kenegaraan.

Sesi terakhir, fotografer dari PWI Mojokerto Sofan Kurniawan mengisi materi praktik memotret jurnalistik. ‘’Kegiatan ini merupakan kegiatan sinergi antara PWI dengan Pemkot Mojokerto khususnya bagian Humas,’’ tegas Ketua PWI Mojokerto, Andung A Kurniawan diselasela kegiatan kemarin.Q kar

JAWA TIMUR

6

Senin Kliwon 2 MARET 2015

Bupati Dinobatkan sebagai ‘Ayah ASI’ Jombang, Bhirawa Pesatuan Ahli Gizi (Persagi) Jawa Timur menganugerahi Bupati Nyono Suharli sebagai ‘Ayah ASI’. Penghargaan ini diberikan orang nomor satu di Jombang ini karena selaku kepala daerah Nyono mempunyai perhatian yang luar biasa terhadap ASI, serta sangat gigih dalam mendukung PKK dalam sosialisasi agar para ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Bupati Jombang, Nyono Suharli mendapat penganugerahan sebagai ‘Ayah ASI’.

rur/bhirawa

“Dukungan bupati terhadap gerakan menyusui dengan ASI sangat besar diberikan, sehingga Jombang dinilai berhasil meningkatkan kesuksesan program ASI ini,” ujar Andriyanto SH,Mkes, Ketua DPD Persagi Jawa Timur di sela sela penerimaan Penghargaan Award Gizi untuk kategori Peningkatan Air Susu

Ibu (ASI) Ekslusif dari Pesatuan Ahli Gizi (Persagi) Jawa Timur, Sabtu (28/2) kemarin.

Tidak hanya bupati Nyono yang mendapatkan penganugerahan sebagai Ayah ASI, pemerintah Kabupaten Jombang juga mendapatkan Penghargaan/Award Gizi untuk kategori Peningkatan Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif

dari Pesatuan Ahli Gizi (Persagi) Jawa Timur.

Dikatakannya, prestasi yang mendukung Pemkab Jombang mendapatkan penghargaan ini semisal pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2014 yang lalu Kabupaten Jombang juga mengukir prestasi yakni ditetapkan sebagai kabupaten sehat tingkat Propinsi Jawa Timur. “Selain itu Kabupaten Jombang juga pernah menjadi Juara kelompok pendukung ASI tingkat propinsi dan tingkat nasional pada tahun 2013,’’ tandasnya.

Masih menurut Adriyanto dengan di nobatkannya bupati Nyono Suharli sebagai Ayah ASI maka lengkap sudah penghargaan untuk

kabupaten Jombang. “Bupati mendapatkan gelar Ayah ASI sedangkan ketua TP PKK Jombang yang tak lain adalah istri beliau mendapat gelar Bunda ASI, sementara LSM Man Care menjadikannya sebagai icon Ayah Peduli, jadi sangat lengkap,” bebernya.

Sementara itu penghargaan Award Gizi Persagi Jatim 2015, dalam rangka memperingati hari Gizi Nasional 2015 bertema ‘Bersama Membangun Gizi, Menuju Bangsa Sehat Berprestasi’, untuk kabupaten Jombang diterima oleh Asisten I Bidang pemerintahan dan Kesra yang Purwanto, didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemkab JomQ rur bang, Heri Wibowo.Q

Dipendik Mutasi 28 Kasek SMPN

KILAS JATIM

Diknas Digelontor Dana DAK Rp 15 M Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kembali digelontor Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 sebesar Rp 15 miliar lebih. Dana miliaran rupiah itu digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah. Antara lain rehab, pembangunan ruang kelas baru (RKB), rehap sekolah ringan, sedang dan berat yang ada di Bojonegoro.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Husnul Khuluq, ketika dikonfirmasi menjelaskan, jika pada tahun 2015 ada anggaran senilai Rp 15.861.783.090 untuk pembangunan ruang kelas baru dan rehap sekolah rusak yang ada di Bojonegoro.

Dana tersebut belum bisa diserap menunggu dari Kemendiknas. “Saat ini anggaran tersebut belum digunakan karena ada kendala dari Kemendikbud/-Kemendiknas. Untuk pembangunan kelas baru ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP),” kata Husnul kepada Bhirawa, kemarin.

Dengan begitu, Husnul merinci, ada 17 sekolah yang akan dibangun, antara lain untuk lima SMP swasta yang akan dibangun ruang kelas baru (RKB) dengan anggaran Rp 680 juta. Sedangkan untuk SMP Negeri ada 13 sekolahan dengan total anggaran Rp 1,7 miliar lebih. “Masing sekolah mendapat anggaran sebesar Rp Q bas 136 juta,” jelasnya.Q

BPJS Terlalu Mahal, OJK Tawarkan Asuransi Mikro Kota Batu, Bhirawa Program pemerintah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tampaknya akan mendapat pesaing. Untuk memberikan layanan asuransi bagi masyarakat bawah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Bank Dunia dan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menawarkan Asuransi Mikro Indonesia (AMI).

Asuransi ini jauh lebih murah dibanding BPJS. Untuk asuransi kesehatan misalnya, Asuransi Mikro hanya mematok premi antara Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu selama setahun. Bandingkan dengan BPJS Kes yang premi asuransinya paling murah Rp 36 ribu sebulan.

Untuk memperkenalkan Asuransi Mikro ini, perwakilan OJK, Bank Dunia dan DAI menggelar sosialisasi bagi berbagai kelompok masyarakat di Coban Talun Kota Batu, Sabtu sore (28/1). Parno Muttaqien, koordinator kelompok masyarakat yang menggelar acara tersebut mengaku tawaran Asuransi Mikro ini sangat menarik karena selain mudah dan murah, juga simpel dalam pengurusannya. “Masyarakat bisa mendaftar melalui agen, kantor pos dan supermarket yang ditunjuk. Persyaratan pencairannya juga tidak ribet, dan pemegang polis mendapat santunan dengan pasti,” Q sup ungkap Parno.Q

hud/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menandatangani prasasti dan memotong pitas penyerahan gedung SDN Rahayu bantuan dari JOB PPEJ.

Resmikan SDN Bantuan JOB PPEJ

Bupati Minta Masyarakat Tak Ekstrim Tuban, Bhirawairawa Bupati Tuban H. Fathul Huda meminta masyarakat Tuban, khususnya warga Desa Rahayu yang ada di daerah ring 1 wilayah produksi Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) bisa mendukung keberadaan industri migas.

“Industri migas sangat dibutuhkan karena kebutuhan di dalam negeri sangat besar.

Produksi minyak kita hanya sekitar 800 ribu barel, kebutuhannya 1,3 juta barel. Akan sangat berat kalau kita tidak bisa memproduksi sendiri,” kata Bupati Fatchul Huda saat meresmikan SDN Rahayu di Kecamatan Soko Tuban pada 28 Februari kemarin.

SDN Rahayu diserahterimakan dari Kontraktir Kontrak Kerjasama (KKKS) SKK Migas - JOB PPEJ pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Tuban. SD Rahayu merupakan relokasi SDN Rahayu I dan II dengan total anggaran sekitar Rp 5 miliar.

SD itu direlokasi untuk menghindari dampak flare Centra Processing Area (CPA) JOB PPEJ yang terletak Desa Rahayu. Secara fisik, gedung baru SDN Rahayu yang berlantai dua itu terdiri dari 12 kelas, 2 ruang guru, 2 ruang UKS, 2 ruang perpustakaan, 1 musholla, 8 kamar toilet , 2 gudang dan 2 pantry.

Walaupun gedung SDN Ra-

hayu terletak jauh dari Kota Tuban, kualitasnya tidak kalah dengan gedung sekolah dasar yang berada di kotaTuban lainnya. Taman halaman sekolah yang berpaving juga asri dipenuhi taman bunga dan pohon penghijauan.

Pembangunan gedung SDN Rahayu dimulai dengan pengadaan lahannya sejak tahun 2011 dan pembangunan fisik gedung dan penyediaan sarana dan prasarananya pada tahun 2012. Dan selesai pada tahun 2013/2014. ”Saya telepon Pak Junizar agar akhir Februari 2015 ini, gedung itu diresmikan. Alhamdulillah akhirnya hari ini (kemarin) diresmikan,” kata Bupati Tuban.

Bupati Tuban menambahkan, Tuban memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Namun terbent ur keterbatasan anggaran. Dari keseluruhan APBD Tuban sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuban hanya sekitar Rp 270 miliar.

“Sebagian besar APBD kita dari pemerintah pusat. Dananya berasal dari pajak, termasuk dari pengelolaan sumber daya alam antara lain dari industri migas. Karena iru, kita harus mendukung industri migas beroperasi di sini,” katanya.

Diakui, keberadaan industri selalu punya dampak positif dan negatif. Tetapi dampak positif keberadaan industri

lebih banyak dibandingkan efek negatfnya. ”Karena itu kami juga meminta sektor industri juga memperhatikan kewajibannya, khususnya pada CSR. Sebaliknya masyarakat juga jangan main pokoke. Intensifkan komunikasi , karena prinsip pokoke itu hanya melahirkan kebuntuan komunikasi,” katanya.

Bupati Tuban mengutarakan bahwa posisi dia dengan staf di JOB PPEJ tak jauh beda. Mereka sama-sama pelaksana dari otoritas kekuasaan di pusat. Karena itu, ketika ada tuntutan dan aspirasi yang membutuhkan kebijakan dan keputusan Pemerintah Pusat, warga diminta mengerti dan tak memaksakan kehendak. “Prinsipnya jangan bersikap ekstrim dan pokoke.

Tokoh masyarakat juga jangan ekstrim menghadapi kegiatan industri di daerahnya. Kalau semuanya ekstrim, past tak akan jalan,” ingat Fathul Huda.

General Manager JOB PPEj Akbarsyah berharap keberadaan gedung baru SDN Rahayu bisa membuat putra-putri warga Rahayu belajar lebih tenang dan bisa berkonsentrasi dengan baik agar bisa mengejar cita-cita mereka.”Dalam pembagunan SDN ini, JOB PPEJ juga melibatkan kontraktor lokal dalam pengadaan barang dan jasa. Mereka rekanan yang sudah terdaftar,” Q hud katanya.Q

Situbondo, Bhirawa Demi alasan penyegaran, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo, menggelar mutasi dan serah terima jabatan bagi 28 Kepala SMPN se-Situbondo, Jumat pagi kemarin (27/2).

Pelaksanaan sertijab pucuk pimpinan di lingkungan lembaga SMPN Kota Santri itu dilakukan secara besarbesaran. Pelaksanaan sertijab digelar diauditorium SMPN I Situbondo dengan berjalan cukup khidmat.

Proses mutasi dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan Fathor Rakhman bersama Kepala BKD Akhmad Yulianto dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dipendik, Moh. Hasyim.

Menurut Fathor Rakhman, tujuan mutasi murni untuk penyegaran bagi Kepala Sekolah yang sudah lama menjabat sebagai pucuk pimpinan di 28 SMPN seKabupaten Situbondo. Kata Fathor, landasan lain dari pelaksanaan mutasi adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2010 tentang masa bakti Kepala Sekolah. “Di sana disebutkan, tiap Kepala Sekolah dibatasi menjabat selama 4 tahun dan bisa diperpanjang selama satu periode. Jadi maksimal 8 tahun,” ujar mantan Staf Ahli Bupati itu.

Namun bagi kepala sekolah yang memiliki prestasi istimewa, tambah Fathor, yang bersangkutan bisa kembali diperpanjang satu periode (4 tahun), dengan terlebih dahulu menjadi guru selama 1 tahun.

Sehingga, tegas Fathor, ke-

pala sekolah tersebut maksimal menjabat Kasek selama 12 tahun. “Kepala Sekolah itu merupakan tugas tambahan dari seorang guru, karena memiliki kelebihan tersendiri. Jadi mutasi Kasek ini tidak ada tujuan dan motif lain, kecuali alasan tersebut. Mutasi itu juga menghindari adanya kejenuhan seorang Kasek dalam satu lembaga sekolah,” terang mantan Kadisparpora Kabupaten Situbondo itu.

Fathor memastikan bahwa proses mutasi 28 Kasek SMPN itu bukan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, melainkan murni hasil penggodokan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Situbondo “Ini (keputusan mutasi, red) bukan kami yang mengeluarkan tetapi Baperjakat. Saya minta mutasi ini harus dilaksanakan dengan ikhlas dan terus menorehkan prestasi ditempat yang baru. Sebab ini sudah merupakan tugas sebagai abdi negara,” paparnya.

Indikator keberhasilan seorang Kasek, imbuh Fathor, tidak hanya mendapatkan dukungan dan simpati dari para guru, murid atau masyarakat serta prestasi akademik saja. Melainkan juga, lanjut Fathor Rakhman, dilihat dari sisi potret perjalanan pertama saat datang di sekolah dan potret terakhir, saat meninggalkan sekolah. “Sehingga Kasek tersebut memiliki kenangan manis di sekolah yang ditinggalkan,” pungkas Fathor.Q awi

awi/bhirawa

Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman didampingi Kepala BKD Akhmad Yulianto dan Kabid Ketenagakerjaan Moh. Hasyim, pada mutasi dan sertijab 28 Kasek SMPN se-Situbondo, Jumat (27/2).

Walhi Ajukan Sengketa Informasi Tambang Pasir Besi Kasus penambangan pasir ilegal di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang hingga kini belum ada yang dijadikan tersangka oleh pihak Kepolisian, baik dari investor maupun dari pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Dengan belum jelasnya kasus hukum terkait penambangan pasir tersebut, maka Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur mendatangi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Jatim) di wilayah Waru, Kabupaten Sidorarjo, pada Jumat (27/2). Sementara, kedatangan Walhi untuk mengajukan sengketa informasi publik terkait perizinan pertambangan pasir besi ilegal di wilayah Pantai Wonogoro.

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Jatim Rere Christanto, Minggu (1/ 3), kepada sejumlah wartawan, berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Malang, wilayah Pantai Wonogoro merupakan zona konservasi dan kawasan lindung dalam bentuk sempadan pantai dengan kriteria perlindungan terumbu karang.

“Yang jelas, kegiatan tambang pasir besi berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem pantai dan terumbu karang yang dapat memengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Dan juga akan berpotensi menimbulkan bencana tsunami,” paparnya.

Padahal dalam kasus penambangan pasir besi illegal di wilayah Pantai Wonogoro itu, jelas Rere, sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh masyarakat Desa Tumpakrejo. Namun hingga kini belum ada satu orang pun yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Sehingga dengan belum ada yang dijadikan tersangka, maka telah menimbulkan kecurigaan jika kasus itu memang sengaja diambangkan, karena ada orang kuat dibelakang kasus itu.

“Kemunculan usaha pertam-

bangan di dalam kawasan lindung itu yang mendasari pertimbangan kami mengajukan permohonan sengketa informasi, untuk mencari tahu lebih lanjut bagaimana status perizinan pertambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro,” kata dia.

Rere menegaskan, jika dirinya mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jatim, karena Walhi tidak mendapatkan informasi mengenai Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Lingkungan dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro. Dan Walhi meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malang untuk memberikan copy Dokumen Amdal dan Izin Lingkungan tidak diberikan.

Permintaan copy Dokumen Amdal dan Izin Lingkungan, lanjut dia, Walhi kepada BLH kabupaten setempat, pada 27 Oktober 2014 dan dibalas oleh BLH pada 7 November 2014.

Sedangkan dalam isi balasan itu BLH menyatakan bahwa usaha

cyn/bhirawa

Kawasan eksploitasi pasir besi ilegal di Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang kini produksinya dihentikan. pertambangan di Pantai Wonogoro telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), “Tapi tanpa menunjukkan copy dokumennya,” terangnya.

Dengan jawaban BLH Kabu-

paten Malang tak memuaskan, kata rere, maka Walhi mengirim surat keberatan ke pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BLH. Namun, hingga 30 hari setelah menerima surat keberatan, pimpinan PPID tidak membalas surat keberatan Walhi.

Dalam kesempatan itu Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Walhi Jatim Abdul Rohman menambahkan, bahwa kawasan Pantai Wonogoro adalah kawasan lindung yang tidak boleh dikonversi pemanfaatannya untuk kegiatan pertambangan dalam bentuk apa pun. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

Sehingga aktivitas pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan lingkungan, tegas dia, hal itu telah lama menjadi momok yang mengerikan bagi kelestarian kehidupan di berbagai wilayah. “Dalam konteks itu, bencana ekologis menunjukkan bahwa pemerintah seringkali gagal mematuhi regulasinya sendiri yang menyebabkan rusaknya fungsi-fungsi ekosistem,” tandasQ cyn nya.Q

Senin Kliwon 2 MARET 2015

KILAS JATIM

Pasar Tani Kota Malang Diresmikan Malang, Bhirawa Tepat pada tanggal 1 Maret 2015, kemarin, Pasar Tani Kota Malang dilaunching oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton. Persermian Pasar Tani di Lapangan Brawijaya itu, juga ditandai dengan Pengukuhan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Malang. Periode 2014-2019, yang dihadiri oleh Drs. H. Suyanto, MMA ketua KTNA Propinsi Jawa Timur.

Pasar Tani di Lapangan Brawijaya atau yang kerap disebut Lapangan Rampal akan diadakan rutin setiap hari Minggu mulai dari jam 06.00 WIB, sampai 11.00 WIB siang dengan stan yang menjual produk-produk pertanian Kota Malang seperti sayuran organik, hasil olahan buahbuahan, hasil perikanan dan peternakan serta hasil budidaya anggrek.

Wali Kota Malang, Muhammad Anton dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dan berharap secara khusus KTNA Kota Malang mampu mendorong kemajuan Pertanian Kota Malang. “Ini merupakan sarana untuk memajukan para petani dan penggiat pertanian di Kota Malang. Karena kita tahu bahwa lahan mereka semakin sempit. Pemerintah berharap kepada para petani Kota Malang mempertahankan lahan pertaniaanya sehingga dapat menguatkan ketahanan pangan,” tutur Abah Anton.

Dalam Kegiatan tersebut, dilakukan tiga penandatanganan nota kesepahaman yang pertama pengembangan budidaya tanaman ubi jalar antara sentra pengembangan agribisnis terpadu dengan Dinas Pertanian. Yang kedua pengembangan sayuran organik antara Yon Bekang 2 Divisi Infanteri II Kostrad dan Dinas pertanian, dan Pengelolaan Pasar Tani antara persit Kartika candra kirana Kodim 0833 dengan TP PKK Kota Malang. mut

JAWA TIMUR

Dipenda Jatim dan DPPKA Sosialisasi Pajak Bondowoso, Bhirawa Sekitar 150 orang peserta dari 4 Kecamatan, Tegalampel, Tenggarang, Kota dan Taman Krocok menghadiri acara sosialisasi pajak daerah, yang dilaksanakan UPTD Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bondowoso.

Dalam kesempatan itu pula dihadiri oleh Asisten III, Drs.Harry patriyantono.MSi. Kabid PBB dari DPPKA, Heru Sukamto, dan Kepala UPTD Dispenda Provinsi Jawa Timur I.Putu Samaida, dan para pejabat lainnya.

I. Putu Samaida, dalam pemaparannya menjelaskan seputar pajak daerah yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok.

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi se-

besar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Putu, di Pendopo Camat Taman Krocok Jumat Pekan kemarin.

Menurutnya, yang perlu dipahami sebelum masuk pada item-item pajak daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor.

Dimana tarifnya telah diatur.

“Jadi, sosialisasi pajak ini sangat perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui sirkulasi aliran uang pajak yang disetor kepada pemerintah. Sesuai dengan baku pajak yang telah ditentukan menurut undang-undang,” imbunya.

Sementara itu, Kepala Bidang PBB, Heru Sukamto, mengatakan, sosialisasi pajak ini dilakukan untuk yang pertamakalinya bersama Dispenda Provinsi Jawa Timur.

Sosialisasi Pajak yang dilakukan Dispenda Jatim dan DPPKA Bondowoso di Pendopo Kecamatan Taman Krocok.

Dan satu-satunya Kabupaten yang mengawali adalah Pemkab Bondowoso.

“Saya mewakili Kepala DPPKA, menyampaikan terima kasih kepada para Pejabat Provinsi Jawa Timur, yangtelah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi pajak secara bersama,” kata Heru.

Pihaknya juga menyamapaikan permohonan maaf atas ketidak hadiran Kepala DPPKA, karena ada kegitan keluar Kota, sehingga dirinya yang ditunjuk untuk mewakili

Dinsosnaker Harus Perhatikan Karyawan Hotel

Batu, Bhirawa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu dituntut meningkatkan pengawasannya terhadap keberadaan dan kesejahteraan para tenaga kerja di kota ini. Hal ini menyusul adanya kabar adanya pengurangan tenaga kerja di beberapa hotel yang ada di Kota Wisata ini. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan adanya kekhawatiran atau kepanikan di antara para pekerja.

Diketahui, kabar adanya pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar akan terjadi di beberapa hotel di Batu. Adapun informasi PHK tersebut ditujukan kepada pegawai tetap usia lanjut yang ada di hotel itu. Sumber menyebutkan bahwa penjelasan dari manajemen PHK ini merupakan langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan. Hal ini menyusul merosotnya jumlah kunjungan tamu akibat kebijakan pemerintah pusat yang melarang PNS menggelar pertemuan di hotel.

Di salah satu hotel berbintang di Batu sudah tersebar kabar bahwa sedikitnya ada sekitar 80 hingga 85 pegawai yang akan di PHK secara bertahap. Informasinya, pengurangan karyawan itu merupakan upaya manajemen untuk mempensiun dini karyawannya. Namun hal ini dibantah oleh pihak manajemen hotel. “Tidak ada PHK sampai sekarang di hotel ini. Kalaupun direksi melakukan PHK, kita pasti tahu,” ujar manajer hotel yang tak ingin namanya dipublikasikan, Minggu (3/1).

Dikonfirmasi masalah ini, Kepala Dinsosnaker Batu Eko Suhartono mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya PHK di lingkungan hotel Kota Batu. Pihaknya juga belum menerima laporan dari karyawan hotel telah menjadi korban PHK dari perusahaan atau hotel tempatnya bekerja.

“Kita belum dapat memastikan kebenaran adanya pengurangan itu telah terjadi di hotel Kota Batu. Untuk itu kita sesegera mungkin akan melakukan pengecekan ke hotel-hotel,” ujar EKo. nas

untuk mendampingi dari Provinsi. “Atas nama Ibu Kepala DPPKA, Ibu Farida, menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir ditengah-tengah para undangan dan peserta lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten III, Drs,Harry Patriyantono,MSi. mengatakan, sosialisasi pajak kepada masyarakat sangat penting. Sebab, masyarakat tidak hanya bias dikenakan pajak tanpa diberitahu kemana larinya uang yang pajak yang dikumpulkan. “Pajak adalah merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh mas-

yarakat, dan kita juga berkewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat, untuk apa pajak itu dikunmpulkan,” kata mantan Staf Ahli Bupati ini.

Menurutnya, obyek pajak yang harus dibayar oleh masyarakat bermacam-macam, ada pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak usaha dan pajak-pajak yang lain, yang telah ditentukan oleh peraturan dan perundangan. “Inilah yang mesti diketahui masyarakat, minimal semua kita yang hadir di sini bisa menjelaskan semuanya kepada mereka,” terangnya.

Dijelaskan, dengan dilaksanakannya sosialisai pajak ini, kata Harry, diharapkan kepada petugas pemungut pajak agar mampu menjelaskan kepada masyarakat, sehingga para wajib pajak punya rasa tanggung jawab, terutama kepada Camat dan Kepala Desa yang masih belum melunasi pajaknya. “Dan yang saya ketahui, seperti Kecamatan Grujugan yang hingga saat ini belum lunas dan beberapa desa lainnya.

Saya minta untuk segera melunasi kewajibannya,” tegasnya. mb7

Pegawai dan Karyawan Terbebani Pembayaran Pajak Penghasilan

Pemkab Minta Toko dan Minimarket Tarik Miras Golongan A

Kabupaten Blitar, Bhirawa Banyaknya penjual minuman keras (miras) Golongan A yang beredar di toko, penjual jamu, minimarket atau toko modern di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar meminta untuk segera menarik dari pasaran umum.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar, Drs. Molan.

Menteri Perdagangan telah menuangkan larangan peredaran Miras Golongan A secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor: 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Sehingga meskipun belum tertuang dalam Peraturan Daerah, berdasarkan Peraturan Menteri tersebut tentang Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A di Minimarket, peraturan tersebut sudah bisa dijalankan,” kata Drs. Molan.

Bahkan untuk memberikan kesempatan penarikan Miras Golongan A di toko, penjual jamu, minimarket atau toko modern di Kabupaten Blitar, pihaknya akan memberikan waktu selama 3 bulan kedepan bisa bersih dari penjualan umum dipasaran atau harus menarik peredarannya hingga 16 April 2015 mendatang.

Selain itu pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan dan sosialisasi langsung kepada para pelaku usaha selain memberikan himbauan secara resmi.

Dimana pihaknya juga akan melakukan pengecekan langsung dilapangan terhadap peredaran Miras Golongan A apakah masih beredar secara umum atau memang sudah benar-benar hilang dari pasaran umum sesuai dengan Permendag Nomor : 06/M-DAG/PER/1/2015. htn

7

nurkholis/bhirawa

Penyerahan SK PNS yang dinyatakan lulus rekrutman CPNS 2014.

SK PNS Tetap Diberikan Meski Rekrutmen CPNS Sempat Menuai Protes Sampang, Bhirawa Meski sempat diprotes terkait carut-marut rekrutman CPNS 2014 di Kabupaten Sampang. Namun protes tersebut tidak mempengaruhi tahapan penyerahan SK PNS yang lulus rekrutman 2014.

Sebanyak 59 orang resmi menerima SK Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus dalam rekrutman CPNS formasi Umum tahun 2014 di Aula PKK Pendopo Kabupaten Sampang, Jumat (27/2).

Penyerahan SK PNS dilakukan oleh Bupati Sampang Fannan Hasib disaksikan oleh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemkab Sampang.

Moh Adim, Kasubit Pengadaan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengungkapkan, dari 64 formasi yang di sediakan, ternyata jumlah kelulusannya 59 orang, terdiri dari 20 tenaga

guru, 19 tenaga Kesehatan dan 20 tenaga tekhnis, sedangkn untuk 5 formasi yang tidak memenuhi passing grade tetap kosong,” terangnya.

Kelima formasi itu, sambungnya, masing-masing adalah Analis Pertambangan, Analis Kebijakan, Analis Pengembangan Potensi daerah, Asisten Apoteker Pelaksana dan Guru Farmasi pertama. Sementara, Mery Rosa Mulyanti, salah satu penerima SK PNS yang ditempatkan di Dispendukcapil merasa lega. Karena sebelumnya banyak rumor tentang penundaan, bahkan peninjauan ulang proses rekruitmen yang sudah di umumkan.”SK PNS berlaku mulai 1 Maret dan mulai bertugas 2 Maret 2015,” katanya.

Sementara Syaifullah ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang, sangat menyayang-

kan sikap pemerintah yang telah memberikan SK tersebut, padahal sejak awal kami telah melakukan aksi memprotes tahapan CPNS yang dinilai sarat dengan KKN, bahkan sudah beberapa kali kami mendesak DPRD untuk menfasilitasi dengan pihak pemerintah daerah agar menjelaskan terkait carutmarutnya rekrutman CPNS di Kabupaten Sampang.

“Indikasi yang paling mencolok dari pengumuman kelulusan CPNS adalah surat keputusan Sekda Sampang yang tanggalnya mendahului surat keputusan Bupati, bahkan yang lebih aneh lagi pada saat surat keputusan dari pemerintah daerah muncul tanggal 11 November 2014, MenPAN RB selaku pihak pelaksana dan penentu kelulusan pada saat itu belum merilis di websitenya terkait kelulusan. lis

Pasuruan, Bhirawa Para pegawai dan karyawan Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasuruan melayangkan mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Yoyok Widoyoko sebagai Direktur PDAM. Surat mosi tak percaya yang dikirimkan ke Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf lantaran selama kepemimpinan Yoyok Widoyoko, sebagian besar kebijakannya ternyata memangkas biaya operasional.

Sehingga, berdampak pada semangat kerja pegawai dan pelayanan terhadap pelanggan yang menurun.

Kabag Tehnik PDAM Kabupaten Pasuruan Mansyur menyampaikan Direktur PDAM yang menjabat sejak 1 Juli 2013 lalu tidak bisa memotivasi para pegawai untuk meningkatkan pendapatan usahanya. “Selama kepemimpinannya, banyak karyawan sering tekor karena harus menutupi biaya operasional yang dipangkas. Pembayaran pajak penghasilan yang biasanya dibayar perusahaan, saat ini dibebankan pada pegawai,” ujar Mansyur, Sabtu (28/2).

Selain kondisi PDAM yang semakin tak sehat dan tak kondusif, ditambah lagi Direktur PDAM juga akan melakukan mutasi jajarannya yang berlaku efektif pada 1 Maret nanti (hari ini, red). Menurutnya, sikap dan tindakan tersebut semakin menjadi arogan. Bagi yang tidak menjalankannya, akan diberikan konsekuensi hukum.

“Kami tegaskan bahwa kami menolak kepemimpinan Yoyok sebagai Direktur PDAM. Kami minta agar Bupati Pasuruan memberikan tindakan tegas dan menunjuk pimpinan baru di PDAM,” imbuh M Arif, sekaligus Kepala Cabang PDAM Bangil.

Terpisah, Direktur PDAM Yoyok Widoyoko dikonfirmasi mengaku persoalan tersebut terjadi hanya karena terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan yang dikeluarkannya. Tuduhan itu juga tidak benar.

Pihaknya menyatakan tindakan dan kebijakan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk efisiensi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawainya. “Setelah saya cek ke karyawan ternyata mereka tidak tahu persoalan itu. Itu hanya ulah oknum pegawai saja. Merekapun juga sudah mencabut pernyataannya yang mendukung mosi tidak percaya,” tegas Yoyok Widoyoko. hil

hilmi husain/ bhirawa

Direktur PDAM Kabupaten Pasuruan, Yoyok Widoyoko (kiri dua) saat mengikuti acara Field Day Sekolah Lapangan IWINS di Balai Desa Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Dua Siswa Raih Juara Melukis dan Membatik Provinsi Jatim Kerja keras dan ketekunan yang ditunjukkan dua siswa SD asal Kabupaten Situbondo tidak sia sia, justeru sebaliknya dapat menghasilkan penghargaan yang menggembirakan. Keduanya berhasil dalam kejuaraan lomba melukis dan membatik tingkat Provinsi Jawa Timur, kemarin (1/3).

Dua siswa tersebut masingmasing atas nama Bunga Istiqomah Awalia Ramadhani, asal SDN II Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo dan Siti Fatiaturrohma, asal SDN I Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.

Dua siswa yang dikenal cerdas disekolahnya tersebut mampu memboyong juara II pada kejuaraan lomba melukis yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, barubaru ini. Padahal, jumlah peserta dalam kegiatan tahunan itu diikuti ratusan siswa sekolah dasar (SD) dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

“Ini penghargaan yang sangat membanggakan bagi dunia pendidikan, khususnya di jenjang SD Kabupaten Situ-

bondo,” ujar Sukarnadi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, kemarin.

Menurut Sukarnadi, guna mengincar kejuaraan membatik dan melukis tingkat nasional, kini kedua siswa tersebut secara intensif diberi pembinaan khusus oleh pembina dan guru di sekolah masing-masing. Ini, kata mantan Kepala Seksi SMP pada Bidang Dikdas itu, agar dua siswa yang bersangkutan bisa menguasai materi yang dilombakan. “Kita serius memberikan pendampingan agar kedua siswa itu mampu menorehkan prestasi yang lebih membanggakan lagi,” tegas Sukarnadi, dengan didampingi Kasi TK-SD, Suryadi, kemarin.

Masih kata Sukarnadi, un-

tuk menggairahkan dan membakar semangat siswa tingkat SD, pihaknya juga menggelar lomba olimpiade Sains dan matematika tingkat Kabupaten Situbondo, kemarin.

Pada kegiatan tahunan itu, urai Sukarnadi, pihaknya memberi nama kegiatan lomba olimpiade sains nasional (OSN), sesuai dengan lomba tingkat Provinsi Jatim maupun tingkat nasional.

“Ini untuk mempersiapkan lomba pada tingkat Provinsi Jatim. Sebelumnya sudah kami informasikan kepada UPTD Tingkat Kecamatan dan kini terpilih perwakilan Kabupaten sebanyak 34 peserta.

Masing-masing mewakili bidang mata pelajaran matematik dan IPA,” ungkap Sukarnadi.

Sukarnadi menambahkan, untuk peraih lomba OSN Tingkat Kabupaten Situbondo, secara otomatis akan dikirim ke tingkat Provinsi Jatim. Tak hanya itu, sambung Sukarnadi, para peraih juara tersebut juga akan diikutkan dalam ajang FLS2N pada tingkat Provinsi

Jatim maupun nasional.

“Untuk lomba ini murni dianggarkan dari APBD Kabupaten Situbondo, yang melekat pada DPA Dikdas Dipendik. Selain itu, peraih juara juga berhak mendapatkan piala, uang pembinaan dan sejumlah reward dari Provinsi Jatim,” ujar Sukarnadi.

Mantan Kasek SMP itu menandaskan, tujuan pelaksanaan OSN adalah untuk men-

jaring siswa yang mempunyai kompetensi dan kemampuan terbaik dalam bidang Matematika dan Sains. “Selain itu untuk menyeleksi calon yang dapat diandalkan dan diharapkan oleh Kabupaten/ Kota untuk mewakili daerahnya pada seleksi pada tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional,” pungkas Sukarnadi, disela-sela pelaksanaan OSN, kemarin. awi

sawawi/bhirawa

Kabid Dikdas Dipendik Kabupaten Situbondo Sukarnadi didampingi Kasi TK-SD Suryadi, saat menyerahkan piala juara melukis dan membatik tingkat Provinsi Jatim. Piala bergengsi tersebut diserahkan kepada Kepala UPTD Kota Situbondo dan Mangaran.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (10 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

anas/bhirawa

Menghadapi puncak musim hujan, banyak para petani sayur di Kota Batu yang beralih menanam padi.

Berikan Manajemen Lumbung Hadapi Masa Paceklik Batu, Bhirawa Pemkot Batu menyatakan keinginannya untuk menjadi sentra penghasil beras. Untuk itu Pemkot Batu memberikan kemudahan bagi para petani padi, termasuk penyediaan fasilitas penunjang pasca panen.

Salah satunya mereka menyediakan lumbung padi di tujuh desa/kelurahan penghasil padi/beras di kota ini.

Tahun ini Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu terus memberikan sosialisasi kepada petani agar bisa menggunakan lumbung, termasuk memanfaatkan lantai penjemurannya. Selain itu juga memberikan wawasan tentang manajemen pengisian lumbung kepada para petani. Hal ini dimaksudkan agar lumbung padi tetap ada isinya.

“Dengan demikian saat datang musim paceklik, warga Kota Batu tidak akan kekurangan beras,” kata Kasi Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan di Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu Ahmadi Zubaidi saat dikonfirmasi, Minggu (1/3).

Saat ini, Pemkot Batu melalui Kantor Ketahanan Pangan telah membangun lumbung di tujuh titik pembangunan lumbung padi yang tersebar di tiga kecamatan yang ada. Di Kecamatan Bumiaji, lumbung dibangun di Desa Giripurno, Kecamatan Batu di Kelurahan Temas, dan Kecamatan Junrejo di Desa Pendem, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, dan Desa Torongrejo.

“Dengan adanya lumbung padi ini maka ke depan bisa memudahkan para petani untuk menjemur dan menyimpan gabah hasil panen. Dan diharapakan para petani bisa memfungsikan lumbung ini secara maksimal,” tambah Zubaidi.

Ia menjelaskan bahwa bantuan lumbung ini telah dilengkapi dengan lantai penjemuran. Karena itu petani bisa langsung menyimpan padi yang telah dijemur itu di gudang yang telah tersedia. nas

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG5138RAP, a/ n. Sriyani, Kel. Kutoanyar Pelapor-T.Agung No. 419/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hitam, AG6427TY, a/n.

Ema Sundari, Boro RT 03/08, Kedungwaru-T.Agung No. 420/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hijau, AG6893RZ, a/n.

Umaroh, Ds. Salak Kembang, Kalidawir-T.Agung No. 421/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Honda Civic, th. 1990, Hitam, Nopol S1975WG, a/n. Taufiqurahman, Ds. Kepanjen-Jombang No. 422/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Mitsubisi Pick Up L300, th. 1988, Coklat, AG8661P, a/n. Drs Budi Harsono, Kel. Turi RT 1/1, Kec. Sukorejo-Blitar No. 423/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3595 EG, a/n Samsuri, Ds. Asembagus rw 03/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 424/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5539 EY, a/n Mardiyatul Khotimah, Ds. Banyuputih, rw 02/01, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 425/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2039 EF, a/n Hariman, Ds. Battal, rw 01/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 426/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 727 F, a/n Dodo Suhartono, Kel. Dawuhan, rw 01/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 427/IMB/BI-II/2015

Senin Kliwon, 2 MARET 2015

Kualitas Beras Diragukan Namun Tetap Dibutuhkan Surabaya, Bhirawa Guna mengantisipasi gejolak sosial terhadap melambungnya harga beras, Perum Bulog Divisi Regional Drive V Jatim melakukan Operasi Pasar (OP) menjual beras dengan harga lebih murah, dan selisih hingga Rp1.700 per kilogramnya. Bulog telah menetapkan harga beras yang dipatok pada harga Rp7.300 per kilogramnya dengan kualitas beras kelas medium.

Antusiasme masyarakat menyambut operasi pasar yang dilakukan Bulog disambut warga Surabaya dengan antusias, namun juga ada masyarakat yang masih skeptis dengan kualitas beras yang di jual. Dari pantauan Bhirawa pada di Pasar Soponyono, Rungkut, Minggu (1/3) kemarin, warga antusias mengantri beras dengan harga sangat miring itu. Mayoritas masyarakat merasa terbantu dengan harga beras yang relatif lebih murah dibandingkan dengan yang di jual di dalam pasar.

Sementara itu, Maryati, salah satu warga mengharapkan, operasi pasar dapat sering dilakukan, karena mampu mengurangi beban orang miskin, ditengah lilitan kenaikan harga beras beberapa pekan terakhir.

Dalam OP beras itu, pembelian dibatasi hanya 10 kg per keluarga dengan menunjukkan kartu identitas Kota Surabaya. Beras dijual dalam bentuk paket 5 kg dengan harga Rp36 ribu. Bulog mendistribusikan 50 ton beras per hari ke empat pasar tradisional Surabaya, yakni Pasar Pucang, Wonokromo, Tambahrejo, dan Soponyono.

Di Bojonegoro, Bulog Siapkan Tiga Ton Beras Harga beras yang sepekan ini mengalami kenaikan mendapatkan respon dari Perum Bulog Bojonegoro dan Dinas Perindustrian dan Perda-

gangan Pemerintah Kab Bojonegoro, menggelar Operasi Pasar (OP) dengan menjual beras kualitas medium seharga Rp7.300 per kilogram.

Wakil Kepala Sub Bulog Divre III Bojonegoro, Umar Sharif, ketika dikonfirmasi menjelaskan, melihat harga beras dipasaran yang terus mengalami peningkatan, maka sesuai dengan instruksi Pemprov Jatim maka harus digelar OP. ‘’Untuk menstabilkan harga pasar dilakukan OP dengan harga Rp7.300 per OP Bulog Jatim Jamin Penuhi Harapan Komisi Vl DPR RI Bulog Jatim tak mau kecolongan seperti yang terjadi pada provinsi lain selama Operasi Pasar (OP). Misalnya beras medium yang diedarkan tak sesuai yang ditentukan misalnya kualitasnya buruk, banyak kutu dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu semua maka selama OP, Bulog Jatim telah membentuk Satgas khusus bertujuan, mutu beras terjamin dan beras sampai pada masyarakat yang betul betul memerlukan. ‘’Ini sangat kami jamin benar,’’ ungkap Ka Bulog Jatim, Witono yang dijumpai di sela sela Inspeksi Mendadak (Sidak) anggota DPR RI Komisi Vl, Bambang Harjo Jumat (27/2) di Kantor Bulog Jatim Surabaya. OP di Jatim dilakukan sejak Rabu (25/2) lalu, Pemprov Jatim bersama Bulog Jatim menstabilkan harga beras yang dalam

sebulan terakhir mengalami kenaikan harga. OP mendapat perhatian dan apresiasi dari Komisi VI DPR RI, sehingga melakukan Sidak di Kantor Bulog Jatim.

Politisi Gerindra Dapil I Jatim itu juga meminta OP bisa menjangkau seluruh masyarakat Jatim, khususnya Surabaya dan Sidoarjo. Namun ia menyarankan agar kemasan beras medium yang dijual paket 5 kg bisa diberikan alternatif kemasan lebih kecil 2,5 kg. ‘’Banyak masyarakat kita yang uangnya terbatas.

Bahkan ada yang mampu beli hanya 1 kg seperti tukang becak, tukang bangunan, kalau bisa ada juga kemasan 2,5 kg juga,’’ ujarnya.

Operasi Pasar Diserbu Warga Untuk meredam gejolak masyarakat akibat melam-

bungnya harga beras di sejumlah pasar di Kota Malang.

Membuat Pemkot Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dan Perum Bulog Sub. Divre V Malang menggelar Operasi Pasar (OP) di depan Pasar Besar Malang akhir pekan kemarin. OP dibanjiri warga Kota Malang yang rela antri sejak pukul 06.30 WIB, meskipun gelar OP itu baru digelar pukul 09.00 WIB. Walikota Malang, Mohammad Anton, membagikan langsung kepada masyarakat yang telah mendapatkan kupon pembelian beras OP itu.

Sayangnya, pembelian beras OP tak teratur, lantaran masa saling desak untuk menukarkan kuponnya. Untungnya masih bisa dikenadlikan sehingga tak sampai menimbulkan korban.

Kepala Disperindag Tri Widyani Pangastuti, menuturkan Disperindag Kota Malang menyediakan 30 ton beras yang akan dioperasikan di lima titik lokasi OP mulai tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2015 mendatang. Pada OP di Pasar Besar Malang ini disediakan 6 Ton beras. Sedangkan OP berikutnya dilaksanakan hari Minggu (1/3) pukul 07.00 WIB di Lapangan Depan Kel Merjosari atau Pasar Penampungan Dinoyo, beras yang disediakan sebanyak 6 ton. Sedangkan pada hari Senin 2/3 (hari ini red), akan dilaksanakan secara serentak di Pasar Kebalen sebanyak 7 ton beras, untuk Pasar Sukun sebanyak 5 ton beras dan di Pasar Bunul 6 ton beras, sehingga total 30 ton beras yang siap di jual pada OP itu. wil.bas.ma.mut

Operasi Pasar Beras Murah dirasakan manfaatnya, karena dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu.

Wawali Batu Minta Ada Pembatasan Kentang Impor

Program B2B yang diprakarsai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim dan Pemprov Jatim ini sangat membantu produk hasil pelaku UMKM.

B2B UMKM Jatim Tingkatkan Transaksi Antar Provinsi Surabaya, Bhirawa Dampak program Bisnis to Bisnis ( B2B) yang dilakukan pelaku Usaha Menengah Kecil Menengah ( UMKM ) cukup menyenangkan bagi palakunya. Transaksi yang di lakukan UMKM Jatim antar pulau maupun daerah mencapai miliaran rupiah.

Hal itu ditegaskan, Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Jatim, Sulami Bahar, program B2B yang diprakarsai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim dan Pemprov Jatim ini sangat membantu produk hasil pelaku UMKM, sebab bisa menembus berbagai daerah bahkan sampai keluar negeri kawasan Asia. ‘’Program B2B ini sangat membantu bagi pelaku UMKM di Jatim untuk menjual produknya. Setiap melakukan satu transaksi saja dengan provinsi lain para pelaku ini bisa meraih omzet hingga miliaran rupiah,’’ terang Sulami di Surabaya.

Dicontohkan, hal yang dilakukan Gapero selama me-

lakukan transaksi antar pulau bisa mencapai Rp8 miliar hingga Rp11miliar.

Menurutnya, program B2B ini sangat berdampak pada pelaku usaha disektor manapun. Apalagi wilayah Jatim Produk Domestik Regional Bruto mengalami deficit pada tahun 2014. Dengan progaram B2B itu akan mampu meningkatkan pertumbuhan PDRB di Jatim mendatang. ‘’GubernurJatim telah mengintruksikan pada pelaku usaha agar transaksi antar daerah terus dijalankan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan PDRB di Jatim alami kenaikan di tahun ini,’’ paparnya.

Sementara Ketua Kelompok Peguyupan UMKM Jatim, Muhammad Maulud mengungkapkan, selama mengikuti program B2B para pelaku UMKM bisa meningkat market share produknya ke daerah lain.

Selain bisa meningkatka market share produknya, para pelakuUMKM mampu membuka jaringan bisnisnya ke daerah itu. ma

Kota Batu, Bhirawa Kentang merupakan salah satu komoditas pertanian hortikultura andalan Kota Batu.

Tanaman umbi-umbian ini kini diusahakan di hampir 70%, areal lahan pertanian di Desa Sumberbrantas, Kec Bumiaji. Untuk menjaga agar harga kentang di pasaran tetap bagus, Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso berharap agar pemerintah membatasi impor kentang. Pasalnya ketika harga kentang sedang membaik, seringkali harganya merosot tajam karena masuknya kentang impor. ‘’Pemerintah perlu membatasi kentang impor agar harga kentang tak terjun bebas. Jika harga kentang cukup baik, maka keuntungan petani kentang juga akan lumayan,’’ ungkap Punjul kepada Bhirawa, akhir pekan kemarin. Lebih lanjut dikatakan, Pemkot Batu terus berupaya meningkatkan petani kentang dengan mendatang berbagai varietas baru dari Australia. Tujuannya agar hasil panen kentang meningkat dan petani pun bisa sejahtera.

‘’Bibit kentang yang sudah sering berkali-kali ditanam, hasilnya semakin menurun, baik kualitas umbi maupun jumlah panenannya. Sehingga harus terus diganti dengan varietas yang baru agar hasilnya optimal,’’ terang Punjul.

Bibit varietas baru itu diberikan ke petani untuk ditanam secara bergilir dalam satu kelompok. Sehingga dalam waktu singkat seluruh anggotanya sudah bisa menikmati varietas yang lebih unggul. Selain sarana bibit, Pemkot Batu melalui Dinas Kehutanan dan Pertanian juga memberikan bantuan pipanisasi untuk pengairan ke ladang-ladang kentang. Pipanisasi itu untuk mengalirkan air dari sejumlah sumber air yang tersebar di desa Sumberbrantas ke ladang petani. ‘’Kondisi alamnya yang terjal memang tak mungkin dibangun saluran irigasi seperti di sawah.

Air dari sumber dialirkan ke ladang melalui pipa-pipa paralon dan selang air,’’ tukasnya.

Sedangkan untuk merangsang petani kentang beralih ke pertanian organik, Pemkot

Batu juga memberikan insentif kepada petani sebesar Rp1 juta. Insentif ini bertujuan untuk merangsang atau sebagai stimulus. Sebab dengan bertani secara organik, diharapkan kesuburan tanah pertanian di kota Batu tetap terjadi. ‘’Pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan membuat sejumlah lahan pertanian kesuburannya menurun dan tanahnya mengeras. Dengan bertani secara organik, maka keseimbangan ekosistem diharapkan tetap terjaga,’’ kata Punjul. Apalagi harga komoditas pertanian organik sangat menjanjikan dan kini lagi ngetrend di kota-kota besar. Pembuatan demplot-demplot pertanian organik diharapkan akan mempercepat proses transformasi teknologi dan ilmu ke petani.

Kentang merupakan komoditas pertanian yang sangat menjanjikan, selain untuk dijadikan kebutuhan sayur, kentang juga menjadi bahan baku berbagai makanan olahan, seperti kripik, berbagai snack, dan bahan pangan pengganti nasi. sup

Hadapi Musim Kemarau

Dishutbun Sarankan Tanam Palawijo Bojonegoro, Bhirawa Tingginya minat para petani terhadap tanaman tembakau ini membuat luasan lahan tembakau di Kab Bojonegoro meningkat. Dimana tahun 2015 ini akan ada lahan tembakau seluas 8.469 hektar (Ha), dengan rincian 5.972 Ha lahan tembakau virginia dan 2.497 Ha lahan tembakau jawa.

Kabid Usaha Perkebunan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Bojonegoro, Choirul Insan ketika dikonfirmasi mengatakan, dengan jumlah lahan yanga ada dipasti-

kan bisa memenuhi kuota penyerapan tembakau oleh pabrikan.

Namun, yang menjadi masalah adalah hasil panen tembakau melebihi jumlah penyerapan.

“Dikhawatirkan, banyaknya panenan tembakau ini menyebabkan harga tembakau akan anjlok karena melimpahnya stok,” katanya.

Menurutnya, jika melimpahnya panenan tembakau ini telah diantisipasi Dishutbun. Jauh sebelum memasuki masa tanam tembakau, pihaknya telah melakukan

Bimtek ke sejumlah petani tembakau agar menanam tanaman kering lainnya untuk di tanam di musim kemarau. “Kami telah sarankan tanaman palawiwa seperti kedelai dan juga tebu yang pasarnya jelas,” terangnya.

Jumlah penyerapan tembakau di wilayah Bojonegoro oleh pabrikan di 2015 ini sebanyak 4.062 ton tembakau jenis virginia dan 205 ton jenis jawa. Dengan jumlah ini, kebutuhan tembakau bisa dipenuhi dengan luasan lahan 5 ribu hingga 6 ribu Ha saja. bas

Tekan Harga Beras, Pemkab Kediri Gelar Panen Raya Tiga pekan terakhir harga beras di Kab Kediri terus melambung. Untuk menekan tingginya harga beras, Pemkab Kediri menggelar panen raya, Minggu (1/3) kemarin.

Dalam panen raya dihadiri langsung Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno dan jajaran musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kab Kediri.

Panen raya dilaksanakan di lahan pertanian wilayah Kec Purwoasri.

Dalam panen raya itu dihadiri langsung Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno dan jajaran musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kab Kediri.

Bupati Kediri, dr Hariayanti Sutrisno di lokasi Panen Raya berpesan agar para petani untuk meningkatkan produktifitas padi, dengan melakukan pemupukan yang seimbang. ‘’Selain menggunakan petroganik gunakan pupuk organik sebagai up-

aya meningkatkan produktifitas hasil panen, sehingga bisa mendukung ketahanan pangan nasional,’’ pesan bupati pada petani Menurut bupati, jika dengan pemupukan seimbang, dan dibantu saluran tersier produktifitas padi di Kab Kediri dipastikan akan terus meningkat. Bupati mengambil contoh di Desa Ndayu, sebelum menggunakan pupuk organik hasil panen perhektarnya hanya 8,1 ton per hektar, namun setelah menggunakan pupuk

organik hasil panen mencapai 9,4 ton per hektar Sementara Kabag Humas Pemkab Kediri, M Haris Setiawan mengatakan, dengan peningkatan produktifitas padi secara otomatis harga beras yang mahal dipasaran akan kembali normal. ‘’Dengan peningkatan produktifitas pertanian Kab Kediri secara otomatis menekan tingginya harga beras di Kab Kediri,’’ terangnya Haris mengatakan, berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah untuk menekan harga beras. Setelah sebelumnya Pemkab menggandeng Bulog Sub Divre Kediri untuk menggelar operasi pasar. ‘’Kemarin kami sudah menggelar Operasi Pasar

(OP) beras murah bersama Bulog Drive Kediri di Pasar Pamenang, Kec Pare. Selanjutnya, kami akan melakukan panen raya di wilayah Kec Purwoasri,’’ ungkap Kabag Humas Kabag Humas menambahkan, dengan panen raya ini, diharapkan harga beras dipasaran berangsur normal kembali. Pada saat harga beras jenis medium dibandrol antara Rp9,9 ribu per kilogram hingga Rp10 ribu per kilogramnya. Harga beras ini naik dari sebelumnya Rp8,6 ribu per kilogram.

Sementara dalam Panen Raya yang digelar Pemkab Kediri dihadiri jajaran Direksi PT Petro Kimia Gresik, dan jajaran Muspida Kab Kediri. van.adv

OLAHRAGA

Senin Kliwon 2 MARET 2015

9

Sumbang Medali Porprov, Dana Pembinaan Dinaikkan

Ketua Formi Sidoarjo, Hadi Sucipto, memberikan penghargaan pada pembina atlit Formi Sidoarjo yang berprestasi

Kota Batu, Bhirawa Untuk meningkatkan prestasi olah raga di Kota Batu, KONI setempat menekankan agar seluruh Cabang Olah Raga (Cabor) memprioritaskan pembinaan atlet usia dini. Hal ini penting agar lahir bibit-bibit atlet yang berprestasi di masa depan.

ali k/bhirawa

Atlet Formi Sidoarjo Juarai Event Internasional Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah atlet asal Kab Sidoarjo yang tergabung dalam Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi) Sidoarjo, barubaru sudah mampu menjuarai sejumlah lomba di tingkat nasional maupun internasional.

Seperti klub Cheerleader Sidoarjo yang telah jadi juara II pada festival Cheerleader tingkat Jawa Timur di Madiun kemarin. Kemudian penghargaan sebagai pembina terbaik dalam pemilihan putra-putri bugar se-Indonesia.

Selain itu juga Poco-poco Nusantara yang berhasil menyabet juara pertama tingkat nasional. Tidak sampai disitu, atlit panco Sidoarjo juga berprestasi dalam festival Panco

tingkat Dunia kemarin.

Sebagai penghargaan, Ketua FORMI Sidoarjo MG Hadi Sutjipto, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) FORMI Kabupaten Sidoarjo di Delta Graha, baru-baru ini, memberikan penghargaan kepada pembina dan pelatih dari komunitas olahraga berprestasi tersebut.

Hadi Sucipto yang juga Wakil Bupati Sidoarjo berterimakasih atas dedikasinya yang selama ini memajukan olahraga di Sidoarjo. Torehan prestasi itu akan mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kesempatan itu juga, Ketua FORMI Jawa Timur, Suparman, memuji perkembangan

FORMI Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya FORMI Sidoarjo termasuk salah satu FORMI yang sangat bagus dalam pengurusannya. ‘’Dari 21 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah terbentuk FORMI, FORMI Sidoarjo bisa dikatakan mendekati sempurna dalam memajukan olahraga rekreasi di wilayahnya,’’ kata Suparman.

Karena itu berharap kekompakkan dalam kepengurusan FORMI di Sidoarjo terus dijaga.

Dukungan pada pengurus serta komunitas olahraga yang dinaunginya diminta untuk terus dilakukan. Sehingga FORMI Sidoarjo akan terus berkembang dalam usahanya memasyarakatkan olahraga dan mengolahQ ali ragakan masyarakat.Q

Dispora Sultra Evaluasi Pelatih Pelajar

LINTASAN

Pelari Kenya Kembali Dominasi Bosowa Marathon 2015 Makassar, Bhirawa Pelari asal Kenya kembali tampil mendominasi ajang lomba lari “Bosowa Half Marathon 2015” di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Dari lima nomor yang diperebutkan pada ketegori 21K terbuka putra, seluruhnya berhasil disapu bersih pelari asal Benua Afrika tersebut.

Pencapaian pelari Kenya sekaligus mengulang sukses pada pelaksanaan Bosowa Half Marathon 2014.

Untuk kategori 21 K terbuka tampil sebagai juara pertama direbut Geoffrey Bigen setelah mencatatkan waktu tercepat 1 jam 6 menit 21,1 detik itu.

Lalu menyusul Rottch Zablon Kippngetich (1:06:21.1) di urutan kedua serta Mburu Jhon Muriri (1:08:06.9), Gideon Kipkemboi Kosgei (1:08:51.8), dan David Mutai (1:09:16.0).

Khusus David sudah tiga kali menjajal kemampuan berlari di Makassar. Pada tahn 2013, ia juara 10K Bosowa Road Race 2013.Atas capaian itu, Kigen berhak atas uang tunai Rp 17,5 juta, Rottch Rp 10 juta, Mburu Rp 7,5 juta, Gideon Rp 5 juta, dan David Rp 3 juta.

“Saya senang sekali bisa juara di sini (Makassar). Cuaca sedikit mendukung dan agak lembab,” katanya.

Selai kategori putra, dominasi pelari asal Kenya juga tampak pada kategori Q ant 21 K terbuka perempuan.Q

Kendari, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara mengevaluasi kinerja pelatih atlet pelajar pada Program Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP).

Kepala Bidang Olahraga Dispora Sultra Arifin L Godo di Kendari, Minggu, mengatakan hasil evaluasi itu merekomendasikan pengantian pelatih sepak takraw dan tae kwondo.

“Dispora mengevaluasi pelatih dalam waktu tertentu atau bila dirasa perlu dengan merujuk pada kinerja atau prestasi yang dicapai,” kata Arifin.

Berdasarkan evaluasi maka dua pelatih sepak takraw yakni Firman Kasim dan Darwis di-

simpulkan untuk diganti dengan Heriansyah dan Safril.

Sedangkan tae kwondo yang atletnya berjumlah enam orang mengalami penggatian pelatih dari Haris yang juga Ketua Pengprov Tae Kwondo Sultra oleh Mardan.

“Pelatih sepak takraw pengganti—Heriansyah—juga pernah menangani atlet pelajar.

Kala itu prestasi sepak takraw pelajar Sultra menunjukan prestasi baik,” katanya.

Selain prestasi atlet pada iven kejuaraan nasional antar PPLP se-Indonesia +juga evaluasi kinerja pelatih diukur dari kedisiplinan menjalankan program latihan.

“Kalau status pelatih hanya

“papan nama” siapa pun juga bisa. Tetapi yang diharapkan adalah tanggungjawab seorang pelatih yang ideal,” ujarnya.

Program pembinaan atlet pelajar memiliki kalender iven yang teratur mulai tingkat wilayah, yang disebut kejuaraan wilayah hingga tingkat nasional atau kejurnas PPLP setiap tahun.

“Kompetisi pelajar yang digelar secara teratur menjadi tolok ukur kinerja para pelatih.

Jika atlet mencapai prestasi baik berarti pelatih sukses,” katanya.

Oleh karena itu, pergantian pelatih tidak menimbulkan pertanyaan, baik pelatih yang bersangkutan maupun atletQ ant atlet yang ditinggalkan.Q

Demikian diungkapkan Ketua KONI Kota Batu, Zainul Arifin, di saat menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Anggaran bersama seluruh Ketua Cabor, di Villa Toetie, Sabtu (28/2).

Ditegaskan, jika semua cabor memiliki program tersebut, maka ke depan tidak bakal kekurangan atlet. Selain itu, program ini sekaligus diharapkan untuk mengurangi kegiatan siswa yang cenderung hanya bermain ke warnet dan playstation.

“Cabor tidak lagi hanya jemput bola, tapi bagaimana membuat inovasi agar siswa tertarik dan mau bergabung sesuai minatnya masingmasing,” jelas Jinung, sapaan akrabnya.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, KONI akan melakukan MoU dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) agar kegiatan olah raga bisa menjadi kegiatan ekstrakuriler dan ada dispensasi khusus untuk atlet yang berprestasi.

Dijelaskan, Jinung mengaku gelisah karena dari 29 cabor dibawah naungan KONI, belum satupun yang mengarah pada pembinaan atlet usia dini. Padahal, ke depan selain berkompetisi di Porprov, juga banyak event-event lain yang bisa diikuti untuk pembinaan prestasi atlet.

“Ke depan pembinaan at-

let usia dini adalah prioritas, kami nomor duakan prestasi terlebih dahulu.

Namun bukan berarti hal itu mengabaikan prestasi,” tegasnya.

Untuk memberikan rangsangan dan impecement Cabor yang gagal bersinar dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), pada 6-13 Juni mendatang, di Kabupaten Banyuwangi, bakal dipangkas anggarannya.

Sebaliknya, apabila berhasil meraih medali dan tampil cemerlang, KONI berjanji menaikkan anggaran Cabor tersebut.

Menurutnya, langkah ini ditempuh sebagai penyemangat bagi cabor dan atlet, agar berlomba-lomba menjadi yang terbaik.

“Cabor kita fasilitasi dengan syarat harus ada kompensasi dalam bentuk prestasi pada tiap kompetisi.

Dari situ akan dikerahui, mana Cabor yang serius dalam membina atlet dan menelorkan atlet berprestasi, serta mana yang pembinaannya hanya sekedarnya saja,” jelas Jinung yang saat ini ditunjuk sebagai Plt Direktur PDAM. Dikatakan, anggaran tiap cabor bervariasi, mulai ring 1 sampai ring 5. Berkisar Rp 20 juta hingga Rp 45 juta.

“Seperti arum jeram karena tidak aktif kami hanya berikan anggaran Rp 20 juta. Sementara renang dan karate lebih dari Rp 45 juta,” Q sup tandasnya.Q

Taekwondo Targetkan Dua Emas Sea Games Singapura Jakarta, Bhirawa Tim Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Taekwondo menargetkan dua medali emas dan empat perak dari kelas Kyorugi dan Poomsae dalam SEA Games XVIII di Singapura Juni 2015.

“Kami berharap nanti satu emas bisa didapatkan dari Kyorugi dan satu emas lagi dari Poomsae,” kata pelatih

Taekwondo Indonesia Rahmi Kurnia di Jakarta, Minggu.

Dalam pesta olahraga se-Asia Tenggara kali ini, Rahmi mengatakan 12 atlet yang akan bertanding, terlebih dahulu diasah kemampuannya di dalam negeri sampai minggu ketiga April.

Setelah itu, mereka akan mengikuti pemusatan latihan (training camp) dan beberapa pertandingan uji coba di Bu-

Program Kerja Disperindag Kabupaten Blitar

san, Korea Selatan pada 19 April sampai 18 Mei 2015.

“Pada minggu ketiga April, atlet sudah dirasa siap untuk training camp dan uji tanding karena kami belajar dari Asian Games kemarin ternyata persiapan di Indonesia belum cukup,” kata pelatih asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Rahmi menambahkan sebelumya pada 10 Maret 2015,

dua atlet mereka Aghniny Haque dan Reinaldy Atmanegara akan mengikuti uji tanding di Belanda untuk mengumpulkan poin pada seleksi Olimpiade 2016 di Brasil.

Saat ini, Aghniny berada di peringkat 13 dunia, sedangkan Reinaldy berada di peringkat 35.

Adapun untuk pesaing terberat yang dihadapi Indonesia

adalah Thailand, namun tim Pelatnas sudah mengantisipasinya dengan tidak mengikuti nomor pertandingan yang diambil Thailand.

Taekwondo Indonesia akan memboyong 12 atlet yang terdiri dari enam putra dan enam putri untuk nomor pertandingan, Kyorugi putra dan putri, Pomsae putra dan putri Q ant serta individu putra.Q

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Pemkab Blitar Jaga Kualitas Produk Unggulan Melalui Pengawasan

Melalui FKDM Kondisivitas di Kabupaten Blitar Terjaga

Dengan adanya berbagai jenis barang atau produk di Kabupaten Blitar, Produk Unggulan di Kabupaten Blitar harus tetap terjaga dengan kualitas yang baik

Munculnya berbagai isu yang menimbulkan konflik dikalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap kondusifitas masyarakat di Kabupaten Blitar masih tetap terjaga melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Blitar.

.

Sehingga salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian da Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar adalah melakukan pengawasan secara rutin kepada para pengusaha produk unggulan di Kabupaten Blitar untuk menjaga dan mempertahankan kualitas dari berbagai produk unggulan yang ada di Kabupaten Blitar.

Seperti diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Sutopo, S.Sos, MM, pihaknya secara rutin memberikan pembinaan dan pengawasan kepada semua pelaku usaha produk unggulan di Kabupaten Blitar.

“Untuk menjaga kualitas, salah satunya adalah dengan pengawasan dan pembinaan. Sehingga ini rutin kami berikan kepada semua pelaku usaha secara bergilran,” kata Sutopo, S.Sos, MM. Bahkan untuk mempertahankan kualitas produk unggulan yang beredar dipasaran, pihaknya selalu menggelar Razia Produk secara rutin yang dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Blitar, dimana pelaksanaan Razia Produk ini dengan target berupa berbagai jenis makanan, minuman serta berbagai

produk yang dijual di toko, kepada konsumen aman supermarket maupun sedan tidak membahayakan. jenisnya untuk menjaga Apalagi saat ini banyak kualitas produk unggulan beredar produk bermaKabupaten Blitar serta salah. Sehingga produk memberikan sosialisasi yang tidak kita awasi selangsung kepada distribucara langsung patut ditor, agen atau penjual ragukan kualitas dan masa langsung untuk menghorberlakunya,” kata Drs. mati konsumen jika ada Molan. jenis makanan atau miNamun demikian pihakSutopo numan yang kadaluarsa nya juga menghimbau keatau sudah tidak layak konsumsi. pada masyarakat untuk lebih teliti “Selain pembinaan kami juga sebelum membeli produk atau bamelaksanakan razia produk ungrang baik makanan, minuman atau gulan sebagai control langsung yang lainnya, seperti melihat label dipasaran, sebab selain untuk kadaluarsa, kemasan produk masih menjaga kualitas produk unggulan utuh atau sudah rusak, label halal Kabupaten Blitar juga untuk mengserta yang lainnya. Sedangkan hindari adanya penipuan dalam untuk barang secara aturan di Indomenjual produk yang dianggap palsu nesia harus berlabel SNI, kualitas atau kadaluarsa khususnya untuk barang atau bahan sesuai dengan makanan dan minuman,” jelasnya. merk serta bukan berbahan yang Ditambahkan Kepala Disperindag membahayakan.

Kabupaten Blitar, Drs. Molan, secara “Teliti sebelum membeli. Ini sateknis untuk pelaksanaan Razia ngat penting bagi konsumen utaProduk yang dilakukan Dinas Pemanya jenis makanan dan minuman, rindustrian dan Perdagangan Kauntuk itu kami menghimbau selalu bupaten Blitar bekerjasama dengan teliti dan waspada,” imbuhnya. pihak terkait seperti Satuan Polisi Sementara perlu diketahui bePamong Praja (Satpol PP), Yayasan berapa produk unggulan di KaLembaga Konsumen Indonesia bupaten Blitar yang sudah cukup (YLKI) serta instansi terkait, dimana dikenal baik di tingkat Daerah, Reselain menertibkan produk yang gional, Nasional maupun Intertidak layak atau tidak standart, nasional yang menjadi andalan produk yang sudah kadaluarsa Pemerintah Kabupaten Blitar dianhingga produk-produk yang ditaranya Kerajinan Tempurung Keanggap membahayakan konsumen lapa, Sambel Pecel, Bubut Kayu, yang ada di Kabupaten Blitar.

Gula Kelapa, Gerabah Seni, “Dengan adanya Razia Produk ini Keripik Buah, Batik Tulis, Senapan jangan dianggap mencari-cari keAngin, Aneka Mainan Anak, Roti salahan, karena sangat penting dan Kering, Makanan Khas, Entengmenguntungkan konsumen dan Enteng Kacang, Garmen, Mebelair masyarakat, dimana kami berharap dan berbagai produk unggulan Q htn,adv semua produk yang dijual langsung lainnya.Q

Seperti diungkapkan Wakil Bupati Blitar, Drs. dengan masyarakat melalui FKDM ini.

H Rijanto, mengatakan sebagai salah satu upaya “Sangat perlu dilakukan antisipasi serta upaya untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Blitar pencegahan, dimana salah satunya melalui melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat komunikasi kepada para tokoh masyarakat (FKDM) Kabupaten Blitar bisa tetap terjaga. untuk kita ajak rembug bareng untuk saling “Kami berharap di Kabupaten Blitar tetap menjaga kondusifitas daerah,” ujarnya. ayem tentrem, bahkan pasca pelaksanaan thun Sementara perlu diketahui pembentukan politik 2014 lalu, semua bisa terkendali.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Sehingga kedepan melalui FKDM ini nantinya (FKDM) Kabupaten Blitar ini sesuai dengan bisa ikut menjaga kondusifitas wilayah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik InDrs. H Rijanto Kabupaten Blitar agar tetap aman, tenang dan donesia Nomor : 12 Tahun 2006 tentang nyaman,” kata Drs. H Rijanto.

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Disisi lain melalui Forum Kewaspadaan Dini maka perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Blitar ini juga dalam Masyarakat (FKDM), dimana melalui FKDM ini di rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dimana harapkan dapat terwujudnya situasi yang kondusif di pihaknya mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, Kabupaten Blitar, meningkatkan kerukunan antar menjaga persatuan dan kesatuan, kedamaian Nasional, umat beragama, dan turut membantu melaksanakan serta keutuhan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah demi terwujudnya Kabupaten Blitar “Untuk seluruh komponen masyarakat perlu di yang aman, tentram dan sejahtera. lakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh Sementara Ketua Forum Kewaspadaan Dini masyarakat, salah satunya melalui FKDM yang Masyarakat (FKDM) Kabupaten Blitar, KH M Djaiz, merupakan bagian dari masyarakat,” jelasnya. pihaknya berharap melalui FKDM ini bisa membantu Ditambahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan kondusifitas Kabupaten Blitar. Bahkan untuk membantu Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto, kewaspadaan dini ini dilaksanakan sampai tingkat untuk tingkat kewaspadaan sudah ditingkatkan, apalagi Kecamatan atau Desa/Kelurahan, melalui FKDM di pada saat musim politik baik tingkat Nasional hingga tingkat Kecamatan dan Desa yang ada di 22 Kecamatan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun ini untuk berjumlah 154 orang mampu mengatasi persoalan pemilihan Bupati Blitar (Pilbup) yang direncanakan pada kemasyarakatan dan bisa menjaga komunikasi yang akhir tahun 2015 mendatang. baik disemua lini masyarakat sebagai antisipasi hal-hal “Bahkan kesiapsiagaan untuk menjaga kondusifitas yang tidak diinginkan. ini sudah kami laksanakan sejak dilaksanakannya “Apalagi di masing-masing Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur Jatim, Pilihan Kepala Desa secara terdapat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh serentak, Pemilihan Legislatif hingga Pemilihan Presiden Pemuda, dan Tokoh Adat setempat yang menjadi bagian dan pelaksanaan Pemilhan Bupati yang akan dari FKDM, sehingga diharapkan mampu membantu dilaksanakan pada tahun ini,” terang Drs. Mujianto. persoalan lokal,” kata KH M Djaiz.

Dikatakan Drs. Mujianto, kerentanan konflik atau Bahkan dikatakan KH M Djaiz, tugas FKDM sendiri perselisihan didalam masyarakat salah satunya adanya adalah mengantisipasi munculnya masalah-masalah gesekan politik. Untuk itu setiap kali dilaksanakannya yang terjadi di masyarakat baik yang berkaitan dengan tahun politik pihaknya selalu meningkatkan bencana alam, tindak kriminalitas, kesehatan dan yang Q htn,adv kewaspadaan sejak dini yang dikerjakan bersama-sama bersentuhan dengan agama.Q

NASIONAL-POLITIK

10

Senin Kliwon 2 MARET 2015

Netizen Gerilya Dukung Ahok Jakarta, Bhirawa Sekelompok anak muda pengguna jejaring sosial (netizen) twitter yang tergabung dalam akun @temanahok, bergerilya turun ke jalan demi menggalang dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kisruh dana APBD 2015.

“Berawal dari satu pikiran di sosial media twitter ‘@temanahok’, kami membuat gerakan mendukung Ahok. Kita sepakat membuat petisi menyalurkan aspirasi Jakarta untuk Ahok lewat tema ‘Gue Ahok Lawan Aksi Begal APBD’,” kata Koordinator gerakan @temanahok Aditya Yogi Prabowo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Aditya mengatakan pihaknya turun ke jalan melakukan aksi membuat petisi di area Bunderan HI, Jakarta, dalam kesempatan hari bebas kendaraan bermotor (“car free day”), Minggu.

Menurut Aditya, gerakan sukarelawan ini dibuat masif agar warga Jakarta berani

antara foto

Warga dengan membawa topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3). Aksi tersebut sebagai wujud penggalangan dukungan menyelamatkan Ahok dalam hak angket DPRD DKI terkait dugaan adanya dana siluman pada APBD. melawan mafia-mafia atau koruptor yang bercokol di kantor dewan rakyat DKI Jakarta.

Dalam aksinya mereka membagikan topeng bergambar wajah Ahok kepada warga Jakarta, dan surat petisi sebagai simbol bahwa Ahok tidak sendiri dalam kisruh APBD. “Jangan sampai Ahok takut dan dia mundur atau kena hak

angket,” kata Aditya. Selain itu, @temanahok juga membentangkan “banner” sepanjang empat meter di areal bundaran HI untuk mengajak warga Jakarta membubuhkan tandatangan dukungan bagi Ahok dalam menjegal mafia APBD di DKI Jakarta.

Aditya menegaskan anggaran yang disebut sebagai “dana

siluman APBD” untuk pengadaan alat UPS (Uninterupted Power Supply) senilai Rp12,1 triliun itu harus diselamatkan.

“Gerakan @temanahok saat ini sudah beranggotakan 500 orang relawan. Kami berpatungan untuk membuat topeng, banner dan surat petisi,” jelas dia.

Saat ini polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta masih berlangsung.

Polemik ini bermula dari pengajuan anggaran APBD 2015 melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

Ahok sendiri menekankan ebudgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD ke DPRD DKI Jakarta, agar “dana siluman” pengadaan alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi. Q ant

Ormas Projo Dukung Langkah Ahok Ormas Pro Jokowi (Projo) mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama yang melaporkan dugaan korupsi APBD DKI Jakarta periode 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Rakyat sudah bosan dengan perilaku korup elite politik. Kepada partai pendukung Jokowi, Projo mengimbau secara serius agar mengamankan program Nawacita, khususnya program pemberantasan korupsi. Rakyat sudah cerdas dan merindukan perubahan,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Minggu (1/3) kemarin.

Pihaknya menyayangkan bila dugaan penyimpangan ini benarbenar terbukti.

“Jangan main-main dengan uang rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta itu kan sebagian besar berasal dari pajak rakyat, baik direct tax maupun indirect tax. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurut dia, Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“E-budgeting dan transparansi mutlak di butuhkan. Apa yang sudah dilakukan dan dipelopori pada era Gubernur Jakarta Jokowi jangan dibonsai,” katanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah Rp73,08 triliun yang sudah diserahkan pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, tidak ditandatangani oleh satu pun pimpinan DPRD Provinsi DKI karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan pada waktu pengesahan.

Basuki juga menemukan anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun setelah konsep APBD yang disahkan dikirimkan ke Kemdagri. Anggaran sebesar Rp12,1 triliun itu disebut-sebut sebagai “dana siluman” yang antara lain untuk membeli UPS di tiap kelurahan di Jakarta Barat.

Pengadaan itu memakai anggaran sebanyak Rp4,2 miliar.

Basuki pun tidak setuju dengan hal itu sehingga mengirimkan konsep APBD versi pemda ke Kemdagri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak terima APBD yang dikirim ke Kemdagri bukan hasil pembahasan, akhirnya menggunakan hak angketnya pada hari Kamis (26/2). Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta secara resmi mengajukan hak angket kepada Basuki. Q ant

Syeikh Ali: Shalawat Nabi Jadi Obat Jiwa

KILAS NASIONAL

OP Beras Tak Bisa Turunkan Harga Jakarta, Bhirawa Operasi Pasar (OP) beras, ternyata tidak bisa menurunkan harga beras yang dewasa ini naik sekitar 30%. Melambungnya harga beras, dicurigai akibat penimbunan beras oleh para tengkulak dan pedagang besar. Dilandasi perihal itu, wakil rakyat di DPR RI minta Kepolisian menelusuri adanya mafia beras.

“Melambungnya harga beras, harus segera diatasi. Sebab, beras menjadi kebutuhan dasar rakyat, Ter penuhinya kebutuhan pangan/beras merupakan kedaulatan pangan bangsa ini,” cetus Ketua DPR RI Setyo Novanto, akhir pekan di Senayan Dia minta pemerintah mengoptimalkan produksi beras dalam negeri, guna mengurangi kisruh distribusi. Langkanya beras belakangan ini telah mendongkrak naik harga komoditas pangan lainnya. Menyongsong panen raya bulan depan, pemerintah harus mengoptimalkan penyerapan produksi beras dalam negeri.

Sementara Ketua DPD RI Irman Gusman menyarankan, pemerintah mengembalikan peran Bulog sebagai badan penyangga pangan. Dengan cara itu harga kebutuhan pangan pokok rakyat bisa dikendalikan dan stabil. Jika Bulog kembali sebagai penyangga pangan, maka Bulog tidak layak disuruh cari untung. Bulog sebagai BUMN harus mmprioritaskan kepentingn rakyat,bukan cari untung.

“Perum Bulog seharusnya dibawah Kementerian Perdagangan, bukan di Kementerian BUMN. Sebab di Kemen Perdagangan semua harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen, selalu tersedia setiap hari,” ujar Irman. Q ira

Kenaikan Harga Beras Dikondisikan Sistemik Pontianak, Bhirawa Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, kenaikan harga beras menjelang panen raya dikondisikan secara sistemik oleh pihak tertentu agar dikeluarkan kebijakan impor yang merugikan petani.

“Ada pihak-pihak tertentu, yang kuat, yang mengondisikan beras agar melakukan kebijakan impor,” katanya disela masa reses di Pontianak, Minggu (1/3) kemarin.

Menurut anggota DPR daerah pemilihan Kalbar ini, ketika kebijakan impor dilakukan sekarang, maka beras-beras tersebut akan datang saat musim panen raya.

“Kalau impor terus dilakukan, petani yang akan tertekan, karena harga bakal terpengaruh,” ujarnya.

Daniel menambahkan, Komisi IV DPR sudah sepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa tidak akan dilakukan impor beras.

“Ini demi kesejahteraan petani, dan kedaulatan panggan. Jadi sekarang ini kita nol impor,” tuturnya.

Ia melanjutkan, di sela waktu yang singkat, pihak terkait seperti Bulog harus melakukan operasi pasar.

Namun, ia meminta Bulog tidak menganggarkan untuk perusahaan besar.

Lebih tepat, tambahnya, kalau operasi pasar dilakukan koperasi dan pengusaha serta pedagang kecil.

“Kalau pedagang kecil, hanya memiliki kios kecil tidak mungkin mereka menimbun beras. Sehingga pedagang kecil ini minta barang kepada Bulog harus dikasih. Kalau tidak, harga tidak turun,” kata Daniel yang juga Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi IV itu.

Ia juga mengingatkan peran penting dari Perum Bulog untuk menstabilisasi harga jual beras hingga di tingkat pengecer.

“Fungsi Bulog harusnya melakukan stabilisasi harga jual dan Bulog juga harus melakukan pemantauan ke tingkat pengecer untuk tidak menjual melebihi harga eceran tertinggi,” katanya. Q ant

antara foto

KESELAMATAN KERJA WARTAWAN Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (kedua kiri) didampingi istri, Marifah (kiri) bersilaturahmi dengan para pewarta foto di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/3). Hanif Dhakiri berdiskusi dengan para wartawan seputar ketenagakerjaan khususnya perlindungan keselamatan kerja bagi awak media yang hingga kini dinilai masih kurang diperhatikan.

Menkominfo Ingatkan Pentingnya Etika Sosial Jakarta, Bhirawa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengingatkan tentang pentingnya menjaga etika sosial dalam berbisnis terkait teknologi dan informasi.

“Jangan sampai ada ‘animal bisnis’ (Usaha yang tidak mempunyai tanggung jawab sosial) dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi, semua memerlukan Undang-undang,” kata Rusdiantara ketika menghadiri temu alumni UNPAD di salah satu kawasan bermain Golf, Jakarta, Minggu (1/3) kemarin.

Ia menjelaskan selain memerlukan undang-undang yang mengatur bisnis tersebut, pengawasan secara langsung juga perlu diterapkan bagi para pebisnis yang bergerak di bidang media.

“Harus ada kontrol dari pemerintah secara langsung, tidak boleh pengusaha asal punya modal besar lalu bisa menjalankan bisnisnya semaunya sendiri, manfaat secara pendidikan dan materi harus jelas,” katanya.

Dalam konteks teknologi dan informasi, ada beberapa kaitan telekomunikasi, penyiaran serta media terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kaitannya adalah, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang mempunyai perangkat informasi yang sudah maju teknologinya atau biasa disebut smartphone.

Menurutnya dengan adanya kemajuan tersebut, baik pengguna dan pebisnis telekomunikasi harus mengetahui aturan dan kebijakan yang berlaku.

“Ya penyedia layanan harus mendukung dari aturan dan program pemerintah, sedangkan pengguna juga harus mengetahui aturan yang ada, jangan ada yang memanfaatkan untuk tindak kejahatan atau hanya untuk kepentingan golongan,” tuturnya.

Oleh karena itu, ada kebijakan yang sebagian besar akan diatur oleh Kemenkominfo dalam mengatur kepentingan teknis dan regulasi etika sosial telekomunikasi. Namun secara teknis belum ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait.

“Maka dari itu kami bekerjasama dengan pihak universitas dari segi penelitian dan risetriset yang akan menentukan kebijakan aturan sosial dari kominfo, salah satunya melalui UNPAD,” tuturnya. Q ant

Mensos Ajak Ulama Jihad Cegah Begal Bogor, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak alim ulama, ustadz maupun ustadzah untuk “berjihad” bersama kepolisian dan juga pemerintah daerah mencegah aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan atau begal yang banyak melibatkan remaja.

“Polisi dan jajaran Koramil di wilayah sudah berupaya keras, saya minta tolong ustadz dan ustadzah ikut berjihad membantu menyelamatkan anak-anak kita dari perbuatan yang melanggar hukum,” kata Khofifah saat menghadiri acara wisuda dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Tansyitul Muta’alimin, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Minggu (1/3) kemarin.

Dikatakannya pelaku pembegalan yang saat ini marak terjadi di sejumlah wilayah rata-rata adalah anak-anak remaja.

Kondisi tersebut cukup memprihatinkan oleh karena itu us-

tadz dan ustadzah harus berperan menyelamatkan anak-anak dari kejahatan narkoba dan tindak kekerasan lainnya.

“Tidak cukup kalau hanya polisi, camat dan koramil saja yang bertindak. Saya minta tolong ustadz dan ustadzah ditambah amalannya mendidik anak-anak ini,” katanya.

Disampaikannya sebagai umat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang santun kepada musuhmusuhnya, penyayang kepada anak dan cucunya, dan perhatian kepada generasi muda dengan memberikan pekerjaan.

“Pekerjaan rumah ustadz dan ustadzah di manapun berada untuk jihad mendidik dan melindungi generasi muda kita,” katanya.

Selain begal, Khofifah juga menyinggung soal rumah tidak layak huni yang masih banyak terdapat di wilayah Bojong Gede.

Menurutnya keberadaan rumah tidak layak huni harus menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Q ant

Banda Aceh, Bhirawa Ulama asal Madinah, Arab Saudi, Syeikh Ali Jabeer mengajak masyarakat untuk memperbanyak shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena shalawat merupakan pengobat jiwa.

“Shalawat juga sebagai media penyembuhan penyakit dan menenangkan jiwa. Banyak yang dirasakan jika sering bershalawat kepada Rasulullah,” katanya dalam tausiahnya pada tablik akbar Polda Aceh di Banda Aceh, Minggu (1/3) kemarin.

Tablik yang juga dihadiri Gubernur Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Malik Mah mud, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin dan ribuan umat Islam itu diawali Shalat Subuh yang diimami Imam Masjidil Haram Syeikh Adil Alkalbani. Selain itu, kata Syeikh Ali Jabeer, semua kegiatan, baik di pemerintahan maupun di masyarakat dimulai dengan shalawat, sehingga apa yang dikerjakan akan mendapat keberkahan.

Pada kesempatan itu, Syeikh Ali Jabeer mengajak jamaah membantu pengadaan Al Quran untuk tuna netra. Al Quran dengan huruf braile sangat dibutuhkan

mereka yang menyandang tuna netra.

“Selama ini, tuna netra kesulitan mendapatkan Al Quran. Karena itu, marilah kita membantu mereka.

Apalagi ada empat juta tuna netra yang membutuhkan Al Quran,” kata Syeikh Ali Jabeer.

Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi mengatakan tabligh akbar digelar untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT serta mempererat silaturrahmi jajaran Polda Aceh dengan masyarakat.

“Kegiatan ini juga bagian mensyukuri kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh yang semakin kondusif serta memperkuat perdamaian Aceh yang sudah terwujud selama ini,” ungkap jenderal berbintang dua tersebut.

Aboe Bakar Al Habsy, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, memberikan apresiasi apa yang dilakukan Kapolda Aceh dan jajarannya. Termasuk mampu mewujudkan suasana Aceh yang semakin kondusif.

“Kami akan menyampaikannya kepada Kapolri apa yang telah dilakukan Polda Aceh. Keamanan Aceh yang kondusif ini patut ditiru Polda lainnya. Aceh lebih aman dibanding daerah lain,” kata Aboe Bakar Al Habsy. Q ant

antara foto

Ulama dari Masjid Nabawi Madinah, Syeikh Ali Jabeer menyampaikan ceramahnya pada Tablig Akbar dan salat subuh bersama di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Minggu (1/3) kemarin.

BNNK Trenggalek Sosialisasi Narkoba di SDN1 Dongko Trenggalek Bhirawa Melanjutkan program kegiatan sosialisasi dan diskusi di lingkungan Sekolah Dasar (SD), BNNK Trenggalek melalui seksie Pencegahannya kembali melaksanakan kegiatan tersebut di SDN 1 Dongko selama dua hari ini (25-26/02).

Dalam kegiatan kali ini mengambil tema upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah anak-anak dari pengaruh peredaran gelap narkoba. Dengan Sosialisasi tersebut setidaknya siswa diberikan kesempatan untuk mengetahui informasi yang benar tentang narkoba dan juga menyampaikan banyak hal terkait permasalahan narkoba yang mengancam generasi muda.

BNNK Trenggalek menghadirkan beberapa narasumber Suraji, SH (KBO Reskrim Polres Trenggalek) dan Imam Bunni dari Dinas BP3AKB Pemkab Trenggalek. Tim Penyuluh dari BNNK Trenggalek sendiri juga mencoba mengemas kegiatan tersebut menjadi sangat fun, agar para siswa tidak jenuh dan mudah dalam menerima semua in-

formasi yang disampaikan.

Selama sosialisasi para siswa sangat antusias mengikuti giat tersebut dengan memanfaatkan sosialisasi tersebut sebagai ajang untuk aktif bertanya baik kepada narasumber, guru pendamping terkait permasalahan narkoba.

Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, siswa menjadi lebih banyak tahu tentang bahaya narkoba, bagaimana mengenali penyalahgunakan dan bagaimana cara mencegahnya. Selain itu, mereka juga diajarkan untuk mengetahui, bagaimama cara menolak apa bila ada orang yang ingin mengajak untuk menyalahgunakan narkoba. Q wek,adv

Senin Kliwon 2 MARET 2015

Tak Terima Dipecat, Pemkot Surabaya Persilakan Zainal Ajukan Banding l Sambungan hal 1

Arifin terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) BPR Jatim.

“Atas dugaan tersebut, Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan investigasi dan diindikasikan adanya pelanggaran disiplin.

Sehingga direkomendasikan agar dilaku­ kan pemeriksaan oleh atasan langsung,” katanya, Minggu (1/3).

Menurut dia, sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010, telah dilakukan peme­ riksaan Zainal Arifin oleh Kepala Dinas Kebakaran.

Hasilnya, Zainal Arifin terindikasi telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan atas pelanggaran yang telah dilakukannya dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin tingkat berat.

Selain itu, lanjut dia, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yaitu Wali Kota Sura­ baya Tri Rismaharini telah membentuk tim pemeriksa. Hasilnya Zainal Arifin dinyata­ kan terbukti bersalah.

“Yang bersangkutan dengan telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana keten­ tuan pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010.

Atas pelanggaran tersebut, Wali Kota Surabaya menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian PNS dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” katanya.

Meski begitu, yang bersangkutan dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Ja­ karta dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan disiplin. “Jika tidak mengajukan berarti yang bersangkutan menerima keputu­ san diberhentikan sebagai PNS,” katanya.

Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya Chan­ dra Oratmangun mengatakan surat pemecatan se­ bagaiPNSdariMenPandanRBsudahturun. “Saya tidakbisamengatakanmasalahitupidanaatauyang lain. Tetapi yang pasti masalah keuangan itupun sewaktumasihmenjabatsebagaiKabagKesra.Yang bersangkutan saat berdinas di PMK selama satu setengah tahun tidak ada masalah,” katanya.

Zainal Arifin sebelumnya saat dikonfir­ masi wartawan mengaku masih kaget dengan pemecetan dirinya. Malah, ia mengaku tidak paham mengapa ia bisa dicopot dari jabatan­ nya. Hanya saja yang ia tahu, pemecatannya disebabkan lantaran kasus perizinan yang sempat ia tangani. Namun, ia membantah jika apa yang ia lakukan itu dianggap ilegal. “Saya juga tidak tahu kok tiba-tiba dipecat. Padahal ada mekanisme lain seperti sanksi yang bisa diberikan kalau memang saya bersalah. Apa tidak terpikirkan nasib keluarga saya juga,” katanya. n dre, geh

SAMBUNGAN Hindari Dualisme Dukungan, UU Pilkada Wajibkan Rekom DPP Partai

Bela Nelayan, Gubernur Surati Menteri Kelautan

l Sambungan hal 1

“Intinya kita menyurati Bu Menteri agar diberi peri­ ode dulu sebelum dua pera­ turan tersebut diberlaku­ kan. Kalau peraturan terse­ but langsung diberlakukan nelayan tidak siap,” kata Gubernur Soekarwo, Min­ ggu (1/3).

Tidak siapnya para ne­ layan tersebut, kata Pakde Karwo, sapaan akrap Guber­ nur Soekarwo, terbukti ne­ layan se-Indonesia langsung bereaksi dengan mengge­ lar demonstrasi di berbagai daerah begitu Menteri Susi Pudjiastuti mengumum­ kan diberlakukannya dua peraturan tersebut, tak terkecuali nelayan di Ja­ tim. “Nelayan belum ada pilihan kalau peraturannya langsung diberlakukan,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebel­ umnya ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jatim menggelar aksi di depan Gedung DPR Jatim, Rabu (25/2) lalu. Mereka menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No­ mor 1 Tahun 2015. Menurut para pendemo, larangan pen­ angkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam kondisi bertelur yang tertuang da­ lam Permen Nomor 1 Tahun 2015 itu justru mematikan nelayan kecil.

Tak hanya itu, Keputu­ san Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, yang menyebut laran­ gan penggunaan alat pen­ angkapan ikan pukat hela dan pukat tarik juga dinilai merugikan para nelayan.

Untuk itu, tak hanya seka­ dar menolak per­aturan terse­ but, para demonstran juga mendesak Presiden Joko Wido­ do (Jokowi) segera mencopot Menteri Susi Pudjiastuti dari jabatannya, karena kebijakan­ nya yang dianggap ‘mengebiri’ nasib para nelayan.

Para pendemo mene­ gaskan bahwa nelayan bu­ kan pencuri. Aktivitas para nelayan di laut, dijamin UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

Tapi gara-gara kebijakan yang dibuat Menteri Susi, ne­ layan sengaja ‘dimalingkan,’ sehingga harus berhadapan dengan aparat hukum.

“Teman kami sudah ada yang ditangkap aparat dan juga tak bisa menjual lob­ ster dan kepiting hasil tang­

surat rekom DPP siapa yang ber­ hak menandatangani, menurut pria yang pernah maju sebagai Cawali Kota Surabaya ini sesuai aturannya seharusnya Ketua Umum dan Sekjen. Namun hal itu belum diatur dalam UU Pilkada hasil revisi. Tapi yang jelas, pihaknya bersama Komisi II DPR RI akan memanggil KPU RI untuk koordinasi, termasuk soal siapa yang berkewajiban menandatang­a ni rekom DPP yang nantinya akan dituangkan dalam Putusan KPU (PKPU) RI. Namun kapan waktu untuk memanggil KPU RI, menurut Fandi setelah seluruh anggota DPR RI selesai melakukan reses.

‘’Yang pasti pembahasan dengan KPU RI akan dilaksanakan pada sidang paripurna ke-III, tepatnya pada akhir Maret ini,’’tambah lulusan ITS Surabaya ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.

Di sela-sela acara sosialisasi, mantan Ketua KPU Kota Sura­ baya ini meng­aku sebelumnya di Jatim sempat terjadi masalah terkait rekomendasi dari DPP partai. Namun KPU Jatim tidak dapat berbuat banyak karena hal itu menjadi kewenangan di inter­ nal partai. Tapi untuk Pilkada sekarang, hal ini diatur dalam UU Pilkada sehingga KPU bisa menetapkan siapa kira-kira calon yang diusung partai.

“Dulu rekom DPP partai si­

fatnya hanya internal, namun sekarang tidak. Di mana re­ kom DPP partai sifatnya wajib bagi calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2015 nanti. Selama calon tidak mem­ bawa surat rekom, maka dipas­ tikan KPU akan menolak dia maju,’’tambahnya.

Apakah nantinya diperlukan verifikasi untuk melihat rekom tersebut asli atau palsu, menu­ rut Eko hal tersebut tidaklah wajib. Mengingat KPU Jatim sudah memiliki standar sendiri untuk melihat apakah rekom tersebut asli atau palsu. “Kec­ uali ditemukan adanya kejang­ galan, maka baru dilakukan verifikasi. Setelah itu diambil keputusan,’’paparnya. n cty

Bantu Promosi Wisata, Kemenpar Kucuri Banyuwangi Rp 1,5 M l Sambungan hal 1

Ia mengemukakan bahwa pari­ wisata ikut membantu menggerak­ kan ekonomi Banyuwangi, bahkan sektor ini lebih cepat mendatang­ kan perputaran ekonomi dibanding sektor lain, seperti industri.

Sebelumnya, saat peluncuran Banyuwangi Festival 2015, Sabtu (28/2), Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kementeriannya akan membantu promosi atraksi wisata yang bisa menarik perhatian wisatawan dalam skala besar, baik wisatawan asing maupun domestik.

Arief memuji inisiatif Banyuwa­ ngi yang dalam tiga tahun terakhir rutin menghelat berbagai atraksi wisata melalui Banyuwangi Festival.

Semakin banyak daerah punya ini­ siatif menghadirkan atraksi wisata, pengembangan dunia pariwisata na­ sional bakal semakin cepat. Banyu­ wangi Festival adalah agenda wisata tahunan yang digelar sejak 2012.

Dalam setahun, terdapat lebih dari 30 kegiatan wisata, mulai wisata budaya hingga wisata olahraga.

Namun, Arief menyadari bahwa promosi masih menjadi kendala.

Tidak hanya bagi daerah, pemerin­ tah pusat juga mempunyai banyak keterbatasan dalam upaya melaku­ kan promosi. Saat ini, katanya, me­ mang ada sarana promosi melalui media sosial yang pada dasarnya cukup murah bahkan gratis, namun tetap dibutuhkan tim yang kuat dengan biaya yang tak sedikit.

Adapun promosi iklan, katanya, baik di media maupun iklan luar ruang juga memerlukan biaya. De­ mikian pula aktivasi melalui event di berbagai tempat publik butuh biaya yang tak murah. “Promosi ini penting. Kalau ada yang bilang potensi destinasi itu tak perlu dipromosikan, berarti orang itu pemahamannya inward looking.

Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Singapura, semuanya promosi besar-besaran,” tutur mantan Dirut PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tersebut.

Karena itulah, sambung Arief, apa yang sudah dilakukan Banyu­ wangi untuk mengembangkan pariwisatanya perlu didorong lebih kuat melalui promosi yang masif.

“Kementerian Pariwisata punya jaringan. Kami siapkan dananya

juga. Saya janji, jika tahun ini Banyuwangi tampil lebih bagus dengan semakin banyak wisatawan, tahun depan saya naikkan fasilitasi promosinya,” ujarnya.

Arief juga berharap pariwisata bisa menjadi leading sector di Banyu­ wangi yang dipadukan dengan sektor pertanian. Namun, untuk wisata minat khusus petualangan, pendekatannya berbeda. Misalnya, kondisi jalan dibiarkan apa adanya, bahkan diperlukan kendaraan un­ tuk melintasi sungai demi memacu adrenalin wisatawan. “Karena pariwisata itu ada pasarnya masingmasing,” ujar Arief.

Bupati Anas menambahkan pengembangan wisata di daerah­ nya terus didorong. Untuk men­ jamin keberlanjutannya, disusun Peraturan Daerah terkait pari­ wisata sehingga kebijakannya bisa berkesinambungan meski kelak berganti pemimpin daerah.

“Kami juga menyiapkan sejumlah destinasi baru tahun ini, seperti revitalisasi Pantai Boom dan pem­ bangunan Grand Watudodol. Green airport juga bakal beroperasi tahun ini,” tutur Anas. n rac, nan

Jokowi-JK Dipastikan Hadir di Muktamar NU ke-33 di Jombang l Sambungan hal 1

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf yang juga Wakil Gubernur Jatim berharap se­ mua elemen di Jatim ikut berpartisipasi men­ dukung perkembangan organisasi keagamaan (nahdlatul ulama). “Termasuk melakukan konsolidasi ke dalam,” tegas dia.

Muktamar kali ini, dikatakan Gus Ipul cukup rumit karena harus menempati 4 pondok pe­ santren terpisah sebagai pelaksanaan kegiatan.

Di antaranya, Ponpes Darul Ulum - Peterongan, Ponpes Tebuireng, Ponpes Barul Ulum-Tambak Beras dan Ponpes Mambaul Ma’arif- Denayar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh ponpes yang akan digunakan untuk muktamar. Dan, kami mohon koordinasi semakin ditingkatkan menjelang pelaksanaan,” urai dia.

Dalam kegiatan persiapan muktamar NU kali ini akan dihadiri oleh sejumlah tamu dari negara tetangga misalnya Kuala Lumpur, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam dan terjauh dari Amerika Serikat. Mereka hadir sebagai peninjau.

Selain akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo, da­ lam pembukaannya dan penutupan muktamar akan dilakukan Wapres RI Jusuf Kalla.

Saifullah Yusuf juga mengatakan, ada 1.500 panitia ikut menyukseskan muktamar, di mana ribuan panitia akan melayani belasan ribu peserta muktamar. “Koordinasi dengan kepolisian, Pangdam dalam rangka memback up kegiatan dan suksesnya muktamar sudah dilakukan,” tegas Gus Ipul optimistis. n cty

Ajak Masyarakat Manfaatkan Alam l Sambungan hal 1

Ibu dua anak ini memang sangat peduli ter­ hadap penggunaan tanaman maupun bahanbahan herbal yang natural untuk meningkat­ kan kesehatan. Hal itu pula yang menjadikan Dwi mendapatkan Nominator Dosen Politeknik Kesehatan Berprestasi di Lingkungan Kemen­ terian Kesehatan pada 2014 lalu.

Penghargaan yang diterima langsung dari Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek ini salah satunya adalah hasil dari penelitiannnya yang berjudul Efek Pemberi­ an Ekstrak Kayu Secang terhadap Aktivitas Intraseluler Salmonellatyphi. Menurut Dwi, kayu secang yang dalam bahasa latinnya adalah (Caesalpinia Sappan) merupakan suplemen makanan penguat sistem imun.

“Meskipun saat ini banyak obat kimia yang menawarkan kekebalan tubuh dari penyakit namun tetap saja ada efek samping dari bahan tersebut. Nah dalam penelitian unggulan ini saya juga mengajak kepada masyarakat untuk kembali ke alam dengan mengonsumsi kayu se­ cang sebagai penguat imun tubuh,” jelas wanita kelahiran Lumajang, 9 Desember 1970 ini.

Ibu dari Putri Rachmah Irfa’Rani dan Daffa’ Muhammad Ilham Atha juga mengungkapkan bahwa mengonsumsi air minuman dari hasil rebusan kayu secang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. “Dalam minuman ini mengan­ dung kimia alami yakni asam galat, tannin, resin, resorcin, brazilin, brasilliean, d-alfa-phellandrene, oscimene dan minyak atsiri,” jelasnya.

Serutan kayu secang, menurut Dwi, bisa dibuat minuman seperti teh yang berkhasiat untuk menguatkan lambung. “Bukan itu saja, minuman ini juga bisa mengobati diare, disen­ tri dan nyeri akibat gangguan sirkulasi darah,” jelas istri dari Rachmad Pribadi ini.

Sebagai seorang dosen, Dwi berpenda­ p­at harus selalu berpengang pada prinsip Tridharma Perguruan Tinggi di mana di dalamnya termasuk melakukan kegiatan penunjang dan hasilnya dapat dibanggakan dan bermanfaat bagi masyarakat. n iib

11 l Sambungan hal 1

kapan. Terus kami harus menghidupi keluarga kami dengan apa? Nasib nelayan itu sudah sengsara kok malah dibikin susah,” ucap salah satu pendemo.

Pakde Karwo menegas­ kan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim melayangkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perika­ nan agar menunda penerapan Per­aturan Menteri Kelau­ tan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Peri­ manan Nomor 2 tahun 2015.

“Suratnya sudah kita kirim dua hari yang lalu,” katanya singkat.

Mestinya, menurut dia, namanya peraturan sebe­ lum diberlakukan harus dikaji dulu. “Disosialisasi­ kan dulu. Jadi tidak ujukujuk begitu sehingga me­ mantik reaksi para nelayan.

Bisa jadi, setelah melalui pengkajian ternyata merugi­ kan nelayan, dua peraturan yang diterbitkan Menteri Susi Pudjiastuti itu bisa dibatalkan,” ungkapnya.

Terlebih penangkap­an ikan menggunakan alat pu­ kat hela dan pukat tarik yang dilarang oleh Menteri Susi melalui peraturan, sudah kadung akrab di kalangan ne­ layan karena telah diterapkan secara turun temurun dari nenek moyangnya. “Untuk menggunakan alat tangkap yang baru, nelayan kita bu­ tuh waktu. Karena itu kita berkirim surat agar peraturan menteri ini ditunda dulu,” imbuhnya.

Dari data Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jatim menyebut se­ banyak 1,025 juta nelayan di Jatim masih menangkap ikan menggunakan pukat tarik yang sudah turun temu­ run digunakan oleh nenek moyang mereka. Maka jika Peraturan Menteri Kelau­ tan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 itu dipaksakan untuk langsung diterapkan, bisa dipastikan 1,025 juta nelayan di Jatim kehi­langan pekerjaan.

“Jadi Peraturan Men­ teri ini jangan sampai jus­ tru membuat nelayan kita tak bisa makan, ka­r ena ini menyangkut hak hidup warga negara. Makanya kita berkirim surat agar peraturan menteri ini perlu dikaji terlebih dahulu sebe­ lum diterapkan,” tandasnya. n iib

Beras Tidak Terbeli, Warga Kebal Mutasi, Banyak PNS Pemprov Iri pada Staf Setwan Lereng Wilis Makan Gaplek Festival Gandrung Sewu yang digelar Banyuwangi sukses menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri. Untuk mendukung promosi wisata daerah setempat, Kementerian Pariwisata memberikan bantuan dana Rp 1,5 miliar.

l Sambungan hal 1

biasa-biasa saja. Tak heran jika PNS yang bertugas di lahan ‘basah’ ngotot tidak mau pindah dengan berbagai alasan dan mengatasnamakan masih sangat dibutuhkan anggota dewan.

Sumber internal di Setwan Jatim menyebutkan, dari lima komisi yang ada di DPRD Jatim, hanya Komisi A yang membi­ dangi pemerintahan yang berhasil dirombak stafnya dan diganti pegawai baru. Sedangkan komisi lainnya yaitu Komisi B yang men­ gurusi perekonomian, Komisi C bidang keuangan, Komisi D soal pembangunan dan Komisis E terkait kesejahteraan rakyat staf­ nya masih belum bisa diganti.

Tak hanya di komisi, di bidang lain juga terjadi hal yang sama.

Seperti bidang perlengkapan dan bi­ dang keuangan ada staf yang sudah bertahun-tahun tidak dimutasi. Pa­ dahal dalam aturannya, PNS harus dirolling setelah bertugas selama lima tahun untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan.

“Jujur ada rasa ketidakadilan di situ. Seharusnya mereka yang sudah lama bertugas di komisi itu dirolling. Ada yang sudah tiga peri­ ode alias 15 tahun tidak dipindah.

Saking lamanya bertugas, dia sudah bergaya seperti seorang pejabat dan memerintah seenaknya. Kalau ada dengar pendapat dia suka merintah seenaknya,” ungkap sumber terse­ but, Minggu (1/3).

Menurut dia, saat inilah waktu yang paling tepat untuk melaku­ kan rolling staf di lingkungan

Setwan Jatim. Alasannya anggota DPRD yang duduk sekarang may­ oritas adalah orang baru, sehingga tidak ada yang nggandoli.

“Kalau mau dipindah banyak ala­ sannya.Merekamenggunakanbacking anggotadewan.Sedangkananggotade­ wan juga mendukungnya. Klop sudah, mutasi tidak bisa dilakukan. Kalau ini diteruskan, akan membuat suasana tidak nyaman,” katanya.

Apakah kondisi ini sudah dibi­ carakan dengan Sekwan (Sekretaris DPRD Jatim) Ahmad Jailani SH, MM ?. Sumber internal pejabat eselon IV tersebut dengan tegas menyebut, Sekwan tidak mempu­ nyai nyali untuk berani merolling.

Seharusnya Sekwan yang melaku­ kan mutasi karena yang dimutasi adalah tingkat staf.

“Mohon maaf, Pak Jailani tidak memiliki keberanian untuk melaku­ kan mutasi. Saya menilai beliau mengambil langkah aman. Bahkan ada yang menilai kinerja Pak Jai­ lani tidak lebih bagus dari Sekwan sebelum-sebelumnya,” terangnya.

Sebelumnya, keluhan serupa juga sudah pernah disampaikan Ketua Komisi A DPRD Jatim Fred­ dy Poernomo, kepada Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM. Menurut Freddy, staf yang bertugas di Setwan Jatim sudah terlalu lama hingga tidak memiliki kemampuan kreativitas yang bagus. Bahkan cenderung bekerja sangat lambat.

Oleh karena itu, Freddy meminta mutasi di tubuh Setwan tersebut bisa dilakukan secepatnya. “Kami sudah usulkan rolling staf bisa dilakukan sekarang. Rolling ini bentuk dari rasa keadilan sekaligus meningkat­

kan prestasi,” katanya.

Menanggapi masalah mutasi ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto menyarankan kepada Sekwan untuk melaku­ kan koordinasi dengan pimpinan dewan. Jika koordinasi tersebut sudah dilakukan dan pimpinan dewan menyetujui dilakukan mutasi, maka rolling akan mudah dilakukan.

“Selama ini memang banyak anggota dewan yang nggandoli dengan alasan sudah cocok. Na­ mun yang perlu diingat, staf Set­ wan adalah PNS yang memiliki jenjang karir yang berkembang dan pengabdian. Dia tidak bisa hanya duduk satu bidang saja.

Itu yang harus dikoordinasikan antara Sekwan dan pimpinan dewan,” kata Akmal.

Menurut mantan Sekretaris DPRD Jatim ini, mutasi di ling­ kungan Setwan menjadi urusan internal dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan Sekwan.

BKD tidak bisa ikut campur uru­ san internal SKPD tertentu. Meski begitu, Sekwan harus mempertim­ bangkan mutasi tersebut, karena sudah ada permintaan dari salah seorang pimpinan dewan dan im­ bauan dari Sekdaprov.

“Saya kita momentumnya sekarang sangat tepat jika ada penyegaran di tubuh Setwan.

Sebab mayoritas anggota dewan sekarang baru. Jadi mudah un­ tuk dilakukan mutasi. Tinggal dikoordinasikan dengan pimpi­ nan dewan saja,” pungkasnya. n iib

l Sambungan hal 1

Untuk menyajikan nasi tiwul memang perlu proses panjang, di mana makanan yang diolah dari umbi ketela pohon atau singkong harus melalui beberapa tahapan.

Menurut Rukinem (76), salah satu warga kurang mampu asal Desa Kebo­ nagung, proses pembuatan tiwul dimulai dari singkong yang telah dipanen kemu­ dian dikupas dan dikering­ kan untuk dijadikan gaplek.

Gaplek yang telah kering kemudian bisa ditumbuk menjadi tepung yang bisa dibuat bermacam-macam kue makanan termasuk nasi tiwul. Nasi tiwul sangat populer di masyarakat yang hidup di pegunungan Wilis.

Bagi Rukinem, makan nasi tiwul bukan karena ia gemar dengan panganan dari tepung singkong ini, tetapi karena ia sudah tidak mampu membeli beras lagi.

Saat harga beras murah saja, nenek Rukinem jarang bisa membeli beras untuk dimakan. Apalagi jika har­ ganya melambung hingga tembus Rp 13.000 per kg seperti sekarang, Rukinem makin tidak mampu lagi membeli beras. “Kulo terpaksa maem sekol tiwul mergi, kulo boten sanggup tumbas beras, regi beras larang, nek maem tiwul kulo boten perlu tumbas mergi, pados ten alas katah telo, ” Ujar nenek mis­

kin ini dalam bahasa jawa yang kental.

Di rumahnya yang san­ gat sederhana berdinding papan, Rukinem setiap hari mengolah gaplek untuk dijadikan tiwul. Menum­ buk dan mengeringkan ta­ pung gaplek dilakukan oleh Rukinem sendiri. Bahkan terdapat banyak tumpukan gaplek yang belum ditum­ buk menjadi tepung.

Banyaknya warga yang terpaksa mengonsumsi tiwul diakui oleh Paijan Ketua RT 09 Dusun Keduk. Sejak melambungnya harga beras, mayoritas warga Dusun Keduk terpaksa mengganti makanan pokok mereka dengan nasi tiwul ataupun nasi jagung, yang jauh relatif lebih murah. “Naiknya harga beras saat ini sangat mem­ pengaruhi kondisi warga sini. Karena tak terjangkau lagi maka terpaksa kami harus mencari ketela pohon di hutan untuk diolah men­ jadi nasi tiwul pengganti be­ ras yang harganya sekarang meroket” terang Paijan.

Ironisnya, Pemkab Ngan­ juk hingga saat ini belum melakukan tindakan nyata untuk mengantisipasi lon­ jakan harga beras. Operasi pasar beras dengan harga Rp 7.500 per kg, justru dilakukan di perkotaan dan di sejumlah pasar di mana masyarakat­ nya masih memiliki daya beli yang mencukupi untuk membeli beras. n ris

Usung Kekayaan Lokal, Buat Motif Kangkung Setingkes l Sambungan hal 1

yang masih tersisa dari lomba.

Meski nyaris tak mendapat kesu­ litan saat membatik, Afifah mengaku tetap grogi. Apalagi yang dihadapi adalah anak-anak dari berbagai daerah di Jatim. Dia merasa pesaingnya bukan lah sembarang karena mewakili daer­ ah. Sementara prestasi Afifah, sejauh ini hanya pernah menang sebagai juara harapan I di Kabupaten Banyuwangi.

Kemenangan ini disambut gem­ bira guru, orangtua, kepala sekolah dan pendamping Afifah yang datang

dengan dua minibus dan satu mobil keluarga dari Banyuwangi. Dia pun bangga dengan kemenangan itu meski senyum tak banyak terkembang dari bibirnya. Maklum Afifah anak yang pendiam. Kecintaannya dengan mem­ batik dimulai sejak dia kelas empat.

Saat itu dia mulai belajar dari ibunya.

“Belajarnya dari ibu. Terus di sekolah dilatih lagi,” tutur anak kelahiran 30 Januari 2004 ini.

Mudjiono, praktisi batik yang men­ jadi dewan juri dalam ajang tersebut mengakui kepiawaian Afifah dan para peserta lainnya. Secara umum, dia me­

nilai peserta lomba membatik se-Jatim ini memiliki bakat yang bagus-bagus.

Nilainya bahkan tidak ada yang di bawah 81. “Kami dewan juri mengakui bahwa hasil membatik anak-anak ini sangat baik. Nilainya rata-rata 81 sampai 100,” kata dia.

Dalam pembuatan ornamen, Mud­ jiono mengaku tidak ada kesalahan.

Namun, teknik membatik anak-anak yang kadang masih belepotan. Ada yang cantingnya masih netes ke kain, ada juga yang megang cantingnya su­ dah salah. “Mungkin ini karena grogi atau kurang latihan. Kita bisa tahu kok

mana yang latihannya satu kali, mana yang dua kali. Tapi teknik dasarnya semuanya sudah cukup menguasai,” tutur dia.

Mudjiono berpesan kepada seluruh pembina batik di sekolah, agar tidak mengajari anak membatik seperti mengajari menggambar. Tetapi cukup diajari teknik membuat pola. Misalnya, anak disuruh membuat radial, simetris atau asimetris. “Jangan melatih anak membatik dengan memberi contoh gambar,” tegas Mudjiono yang juga dosen Desan Komunikasi Visual UK Petra itu.*

UTAMA

12

Senin Kliwon, 2 MARET 2015

Hari Ini Surabaya Gelar Usek Tanpa POS Draft POS Jadi Acuan Pelaksanaan Dindik Surabaya, Bhirawa Kekhawatiran Kota Surabaya akan menggelar Ujian Sekolah (Usek) tanpa acuan Prosedur Operasional Standar (POS) akhirnya benar. Hari ini, Senin (2/3), menjadi pertama kalinya Usek digelar hanya menggunakan draft POS yang belum disahkan.

Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Surabaya Sudarminto mengatakan, sejak awal Surabaya sudah memutuskan ada atau tidak ada POS, Usek akan tetap digelar pada 2 Maret. Dan saat ini, sudah ada draft POS dari Kemendikbud yang dapat dijadikan acuan.

Apalagi Surabaya telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk Usek. Di antaranya ialah kisi-kisi dan soal-soal yang hari ini akan digunakan. “Kewajiban melaksanakan Usek itu mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2005,” tutur Sudarminto saat dihubungi, Minggu (1/3).

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa proses pembalajaran di sekolah harus diakhiri dengan evaluasi. Sementara POS, menurut Sudarminto hanya mengatur sebatas prosedur pelaksanaannya saja. Dikatakan mantan Kepala SMAN 16 Surabaya itu, antara draft POS dengan persiapan yang selama ini dilakukan tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya untuk Ujian Nasional (UN) yang tidak lagi dijadikan kriteria kelulusan.

Sedangkan kelulusan akan ditentukan sekolah melalui Usek dan nilai rapor dengan persentase yang sudah ditentukan.

Persentase kelulusan ini terdapat range, dari nilai rapor semester satu sampai lima (untuk SMA/SMK) mendapat bobot 30 sampai 70 persen. Sedangkan Usek mendapat bobot 50 sampai 70 persen. “Nilai Usek ini juga gabungan dengan ujian praktik. Jadi tidak hanya teori saja,” kata dia.

Sudarminto meyakinkan, pel-

aksanaan Usek ini tidak disengaja untuk menentang atau mendahului POS. Namun, tanggal pelaksanan Usek ini dipilih karena terdesak waktu penyetoran nilai. Pada 16 Maret mendatang, semua sekolah harus menyetor nilai ke Dindik Surabaya.

Kemudian pada 30 April, nilai Usek ini harus dikirim ke provinsi untuk selanjutnya disetor ke pusat. “Di Surabaya ini juga sudah ada satu sekolah yang menggelar menggunakan metode Computer Based Test (CBT) yakni SMAN 18,” tuturnya. Sudarminto memaparkan siswa SMAN/ SMKN dan SMAS/SMKS di Surabaya yang akan ikut Usek. Rinaciannya yakni SMAN terdiri dari

22.433 siswa dan SMKN sebanyak 20.429 siswa. Sedangkan, ada 31.134 siswa SMAN swasta dan 35.654 siswa SMK swasta.

Sementara model pengawasan, Sudarminto mengatakan tiap kelas akan diawasi oleh guru silang mata pelajaran. Jadi guru yang mapelnya diujikan hari itu tidak boleh mengawasi. “Kecuali untuk sekolah penggabung. Mereka akan diawasi oleh guru di sekolah yang ditempati menggabung,” tutur dia.

Oleh pihak sekolah, pelaksanaan Usek ini disambut dengan optimistis meski dilakukan tanpa POS. Seperti dikatakan Kepala SMKAN 2 Surabaya Djoko Pratmodjo. Pihaknya mengaku semua persiapan telah dilakukan. POS yang kini masih dalam bentuk draft itu tetap dijadikan acuan. Seperti dalam penentuan jadwal pengawas. “Kita sudah buat jadwal untuk pengawasan Usek bahkan sampai UN CBT juga,” tutur dia. Q tam

Surabaya sudah memutuskan ada atau tidak ada POS, Usek akan tetap digelar pada 2 Maret.

Dan saat ini, sudah ada draft POS dari Kemendikbud yang dapat dijadikan acuan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Pameran Indonesia Potensi Agribis Nusantara (IPAN) 2015

Promosikan dan Pasarkan Produk UMKM Perikanan dan Kelautan Peran UMKM Jatim dalam perdagangan bebas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015 sangat penting. UMKM bisa menjadi senjata bagi Jatim utuk memenangkan kompetisi pada era perdagangan bebas. Produk UMKM rata-rata memiliki keunikan dan nilai seni tinggi berbasis kebudayaan lokal.

S

alah satunya Dinas Perikanan dan Kelau tan Provinsi Jatim yang terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan Jatim. Diskanla Jayim tak ketinggalan mengikut sertakan UMKM di setiap kegiatan promosi dan pemasaran. Buktinya, ada tiga UMKM yang diajak memasarkan dan menambah jejaring dalam kegiatan Pameran Indonesia Potensi Agribis Nusantara (IPAN) 2015 selama dua hari (27/2-2/3) yang berlokasi di Pasar Induk Puspa Agro Jawa Timur.

Ketiga UMKM tersebut seperti ‘Maharani Crispy’ dengan berbagai produk bandeng mulai bandeng asap, bandeng crispy, dan otak-otak bandeng, ‘Qonjamadu’ yang memproduksi krupuk ikan, krupuk udang, terasi, dan petis, juga ‘UD Mawar’ yang menawarkan produk hasil olahan rumput laut seperti dodol, jelly, dan minuman. Dalam kesempatan ini, Kepala Diskanla Jatim, Ir Heru Tjahjono MM mengatakan, pihaknya selalu memberikan fasilitas bagi UMKM perikanan dan kelautan untuk memasarkan produknya.

“Jadi yang mengisi setiap promosi dan pemasaran yang ada di pameran biasanya dilakukan secara bergilir. Sehingga tidak hanya

UMKM itu-itu saja. Semuanya bisa berpartisipasti ikut memasarkan produknya dalam kegiatan yang difasilitasi Diskanla,” katanya.

Terhadap produk UMKM sektor perikanan dan kelautan tersebut, ia mengharapkan, agar UMKM meningkatkan nilai tambah kualitas dan kuantitas produknya agar bersaing dengan pasar yang lebih besar lagi. “Yang penting, produknya berkualitas. Sehingga suatu saat mengganti makanan lainnya dengan makanan yang berbahan perikanan,” katanya.

Sementara, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Diskanla Jatim, Ir Totok Sudarto MM mengatakan, sebenarnya UMKM yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan cukup banyak. Namun disisi lain, banyak juga UMKM yang berguguran. Hal itu dikarenakan banyak hal, mulai dari perizinan, sumberdaya manusia, hingga teknologinya.

Untuk itu, Diskanla Jatim tak hentinya selalu memberikan bantuan hingga pemasarannya. “Kalau bantuan UMKM, biasanya melalui Kabupaten/Kota untuk membuat proposal UMKM yang membutuhkan bantuan peralatan yang dikirimkan ke provinsi. Misalkan mesin pembeku,” katanya.

Untuk promosi ke depan, lanjutnya, Diskanla Jatim membantu mendesain kemasan dari UMKM agar menarik bagi pembeli. Selain itu, Diskanla Jatim mempromosikan terdapat nama-nama UMKM di websitenya agar masyarakat maupun perusahaan bisa mengajak kerjasama dalam hal pemasaran.

Kasie Pelayanan Usaha Diskanla Jatim P2HP Diskanla Jatim, Ir Yuniningsih MM menambahkan, dalam setiap even kegiatan baik antar daerah dan antar provinsi, pihaknya selalu membawa UMKM secara bergantian.

Khususnya UMKM yang memiliki kriteria yang dipersyaratkan terutama produk yang dihasilkan. “Dalam memproduksi, kami ajarkan mereka agar menghasilkan produk higienis, sesuai standar bermutu, hingga kemasannya, Sehingga semuanya mempunyai nilai tambah.

Bahkan, kami ajarkan mereka untuk bisa men-

Stan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang diikuti tiga UMKM dalam membantu promosi dan pemasaran produk. Setiap kegiatan, Diskanla Jatim selalu mengajak UMKM yang berbeda-beda sehingga ada semangat untuk terus bertahan dan menjualkan produknya.

gakses secara online. Sehingga kalau produknya berkualitas maka ,” paparnya.

Dikatakan Yuni, kepedulian Diskanla Jatim terhadap UMKM dikarenakan memahami usaha itu masih mempunyai segala keterbatasan namun tetap bertahan dan lebih maju.

Ia mencontohkan, seperti usaha krupuk ikan, terasi, dan petis yang dikelola Hj Leni, warga Buduran Sidoarjo. “Dalam memulai usaha, Bu Leni mengawalinya dari ibu rumah tangga dengan produk rumahan. Karena diajak kemana-mana, kini usahanya mulai besar

dengan banyaknya jaringan,” katanya.

Dalam kegiatan Pameran Indonesia Potensi Agribis Nusantara (IPAN) 2015, ketiga UMKM perikanan kelautan juga mengaku cukup senang menjadi binaan dari Diskanla Jatim.

Sebab, Diskanla Jatim selalu mendampingi dan memantau setiap usaha yang dilakukan mereka. “Saya cukup senang kalau diajak Diskanla Jatim. Sebab, mereka sangat memperhatikan dan mendampingi kami dikala memasarkan produk perikanan ini,” kata pengelola produk bandeng ‘Maharani Crispy’ Sulaihan.

Salah satu pemilik UMKM ‘Maharani Crispy’ sedang menawarkan produk olahan bandeng seperti bandeng crispy, bandeng asap, otak-otak bandeng, dan abon bandeng (kiri dan tengah). Sulaihan ‘Maharani Crispy’ dan Hj Leni ‘Qonjamadu’ berfoto bersama dengan salah satu pegawai Diskanla Jatim yang memperlihatkan salah satu produk perikanan dan kelautan (kanan).

Diakui Sulaihan, dirinya tertarik mengikuti pameran itu tidak hanya sekedar pemasaran produk yang dihasilkannya. Namun, upaya menambah jejaring usaha dengan UMKM lainnya dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh.

Untuk mempertahankan kualitas dan mutu, Sulaihan juga mengaku kalau ikan bandeng yang digunakan berasal dari Sidoarjo. Selain itu, ia juga memperhatikan higienitas produk dan kemasan produk yang mudah dikenal pelanggannya.

Sementara, Hj Leni yang berjualan produk berlabel ‘Qonjamadu’yang diambilkan dari masing-masing nama ke empat anakanya itu juga mengaku tertarik jika diajak Diskanla untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. “Sebelumnya saya juga pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan Deskranada dan Pemkab Sidoarjo,” katanya.

Leni juga mengatakan, kini dirinya juga tengah menerima kunjungan dari Kalimantan untuk belajar dalam pembuatan petis. “Ada empat orang dari Kalimantan, mereka ingin sekali belajar dan membuat petis untuk di sana. Saat ini mereka tinggal di rumah tetangga,” katanya. Disisi lain, Leni mengaku, dirinya juga masih belum tertarik pada permodalan dari Bank UMKM. “Kalau pemasarannya bagus, maka permodalannya juga bagus. Kalau kita meminta modal ke Bank UMKM, sama saja kita hutang. Saya tidak ingin ada hutang dulu.

Dalam memproduksi produk yang dihasilkan ini, saya lakukan secara enjoy saja,” akunya disertai senyum simpul. Q rac*