Harian Bhirawa Edisi 2 Februari 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saya sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan untuk membahas rencana penghapusan PBB,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ferry Mursyidan Baldan

Senin Pahing, 2 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

02 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Jatim Susun Perda Baru untuk Menghambat Masuknya Buah Impor

Membuka Diklat Kades di Badan Diklat Provinsi Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 19.00

Apel Impor Ditarik, Pasar Apel Batu Naik hingga 30%

Membuka Pembekalan Diklat Peningkatan SDM Kades di UPT Diklat Jl Kawi Malang Menghadiri Pengajian di Mojowarno Jombang

Kota Batu, bhirawa Ditariknya apel Granny Smith dan Gala impor dari Amerika Serikat dari peredaran menjadi berkah tersendiri bagi pedagang apel Batu.

Pasar apel lokal dari berbagai varian seperti jenis Roombeauty, Anna, Manalagi, Wanglin permintaannya meningkat pesat.

Pantauan Bhirawa di Unit

Buah Pasar Besar Kota Batu, penjualan Apel Batu diperkirakan mengalami peningkatan hingga 30%.

Kondisi ini sedikit bany a k

telah mengangkat harga buah Apel Batu yang sempat terpuruk karena saat ini sedang panen raya.

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Rapat Badan Musyawarah DPRD di DPRD Jatim

KH Said Agil Sirodj

KH Hasyim Muzadi

Jelang Muktamar NU di Jombang

Said Agil Bersaing dengan KH Hasyim Muzadi Jabat Ketum PBNU

PWNU, Bhirawa Meski Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) baru digelar pada Agustus mendatang di Jombang Jatim, namun sejumlah nama sudah mulai bermunculan untuk digadang-gadang sebagai Ketum PBNU. Mereka ini adalah KH Said Agil Sirodj, KH

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Dengan sistem irigasi yang memadai, diharapkan akan mampu meningkatkan produk pertanian di Kota Batu.

Perbaiki Pertanian, Pemkot Batu Benahi dan Bangun Dam Baru Batu, Bhirawa Guna memaksimalkan sistem irigasi di areal persawahan, Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu segera membangun puluhan dam di beberapa kawasan. Kebijakan ini diambil sekaligus untuk mencegah terjadinya banjir memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada bulan ini.

Kepala Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu Arif Asshidiq, mengatakan bahwa perbaikan saluran irigasi sekunder menjadi salah satu fokus program di dinasnya. Untuk itu beberapa dam baru akan dibangun di wilayah Desa Gunungsari, Desa Torongrejo dan Kelurahan Sisir.

Permintaan apel lokal dari Batu meningkat tajam seiring penarikan apel impor dari Amerika Serikat yang diduga berbakteri. Sebaliknya, pasar apel impor turun drastis di berbagai daerah di Jatim.

Gubernur Sudah Kantongi 20 Nama Pj Bupati/Wali Kota

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku sudah memilih sebanyak 20 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim untuk dijadikan Pj (Penjabat) bupati/wali kota yang akan berakhir masa tugasnya tahun ini. Pemilihan Pj ini harus dilakukan, mengingat rencananya Pilkada akan diselenggarakan secara serentak akhir 2015 atau awal 2016.

“Kita sudah pilih 20 orang untuk menjadi calon Pj bupati/ wali kota. Jika nanti Pilkadanya dilaksanakan pada akhir 2015 berarti ada 16 Pj. Tapi jika dilaksanakan pada awal 2016 itu artinya ada 18 Pj. Yang penting sudah kita siapkan orang-orangnya,” kata Gubernur Soekarwo dikonfirmasi, Minggu (1/2).

Menurut dia, ke-20 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tersebut dalam waktu dekat ini akan mendapatkan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) terlebih dulu sebelum menjadi Pj. Diklat tersebut meliputi

pengelolaan keuangan berbasis akrual (accrual basis), pemerintahan dan wawasan lainnya.

Diklat ini, kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, dinilai sangat penting karena jangan sampai Pj yang telah dipilih tidak tahu apa yang harus dilakukannya sebagai kepala daerah. Sebab tugas menjadi Pj bupati/wali kota berbeda jauh saat memimpin SKPD. “Dalam tugasnya nanti semua Pj harus memiliki wawasan yang sama. Kami tidak membeda-

PILKADA JATIM Dilaksanakan akhir 2015: ada 16 Pilkada Dilaksanakan hingga awal 2016 : ada 18 Pilkada Kewenangan/tugas Pj: tidak berbeda jauh dengan kepala daerah definitif, berhak melakukan mutasi pejabat, mengeluarkan dan membatalkan izin, bisa ikut membuat RAPBD 2016 Rambu larangan Pj: tidak boleh mengeluarkan kebijakan pembangunan strategis dan bersifat sustainable pembangunan daerah

Sentil..

 ke halaman 11

 Forum Rektor dukung KPK  Dan solusinya masih saja Tedjo  PNS tewas minum HCL toilet pemkab  Bunuh diri saja kok milih di tempat kerja  Guru diharapkan jadi profesional dan bermartabat  Wujudkan pengabdian tidak sekadar retorika

 ke halaman 11

Semua Sekolah Berhak Selenggarakan UN CBT 198 Lembaga Jadi Pilot Project di Jatim

Hobi Menyelam dan Fotografi

Santoso Wardoyo

Malang, Bhirawa Sedikitnya 3.000 orang warga Kota Malang, selama 2014 jatuh miskin karena tidak mampu membayar premi asuransi mandiri, sehingga dialihkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dibayar oleh pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang Dr dr Asih Tri Rachmi Nuswantari menjelaskan pada awalnya ke3.000 warga tersebut mengikuti program asuransi mandiri melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kes-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

TAK banyak pejabat yang dikenal memiliki totalitas dalam menekuni bidang tugas yang diembannya. Itu juga berlaku bagi Kepala UPT PMK Kota Batu Santoso Wardoyo.

Sebelum menempati posnya sekarang, Santoso benar-benar merintis karir dari bawah. Seusai lulus STPD pada 2000, dia ditempatkan di Kabupaten Madiun dan pada 2002 pindah ke Pemkot Batu sebagai staf di Kel Songgokerto. Kemudian pindah ke Badan KB n Kessos, dan selanjutnya dipromosikan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di tempat inilah Santoso mendapat tugas tambahan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sebelum menempati posisi Kepala UPT PMK pada April 2011, dia

Premi Asuransi 3.000 Warga Kota Malang Dibayar Pemerintah

Ujian dengan metode Computer Based Test (CBT) akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jatim tahun ini dan akan diikuti oleh siswa mulai jenjang SMP, SMA dan SMK.

Dindik Jatim, Bhirawa Tidak hanya di Surabaya, tidak juga hanya SMK, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) online dipastikan akan semakin meluas. Tahun ini, ujian dengan metode Computer Based Test (CBT) akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jatim dan akan diikuti oleh siswa mulai jenjang SMP, SMA dan SMK. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi mengatakan, Kemenbuddikdasmen memperluas pola pelaksanaan UN CBT. Se-

mua sekolah berhak mendaftarkan diri sebagai penyelenggara jika merasa sudah mampu untuk melaksanakan.

“Jika sarana di sekolah sudah memadahi seperti komputer dan jaringannya, maka silakan mendaftar. Kami akan memfasilitasi pengajuaannya dan nanti akan ada verifikasi,” kata Harun saat dihubungi, Minggu (1/2).

Harun menjelaskan, syarat sekolah untuk bisa menyelenggarakan UN CBT di antaranya memiliki petugas kom-

puter di laboratorium, memiliki komputer client di sekolah yang jumlahnya memadahi. Perbandingan jumlah peserta UN dengan ketersediaan komputer paling tidak memenuhi satu banding tiga. “Kalau jumlah peserta UN 120 orang, maka jumlah komputer yang tersedia minimal 40 unit,” jelasnya.

Selain sarana, ada sejumlah persyaratan administrasi yang juga harus dipenuhi sekolah. Harun menyebut-

 ke halaman 11

Merakit Asa Balita-balita ‘Tanpa’ Ayah di Eks Lokalisasi Dolly

Berharap Bisa Sekolah Gratis Meski Tak Punya Identitas Kependudukan Seorang anak lahir sudah menanggung dosa. Dilahirkan tanpa ayah, lalu ditinggal sang ibu sejak masih balita. Masyarakat pun lupa bahwa sebenarnya itu adalah anugerah. Hanya karena takdirnya dilahirkan dari rahim PSK (Pekerja Seks Komersial) di eks Lokalisasi Dolly Surabaya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Intan hanya satu nama di antara sekian balita yang mungkin memiliki nasib serupa di eks Lokalisasi Dolly.

Jika boleh memilih dilahirkan oleh siapa, balita 3,5 tahun ini tentu ingin dilahirkan dari rahim yang lebih terhormat. Sehingga kelak dia tidak terpasung dalam diskriminasi yang tumbuh secara alami di lingkungan sosialnya.

Sejak Lokalisasi Dolly itu ditutup tahun lalu, Intan dititipkan ibunya ke tetangga yang kini merawatnya, yakni Sri Rahayu. Ibu Intan kemudian pergi dan belum pernah kembali lagi.

Yayuk, sapaan Sri Rahayu, kemudian memilih merawat Intan seperti anak

angkat. “Semua tetangga sudah tahu dia anak PSK. Makanya saya sempat dilarang merawat Intan. Mereka bilang masih banyak anak yatim kalau mau merawatnya sebagai anak,” tutur Yayuk ditemui saat menemani Intan ke Taman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) My Home di Jalan Kupang Gunung Timur Surabaya kemarin.

Yayuk sudah menganggap Intan seperti anak sendiri. Semua kebutuhan dicukupi dengan segala keterbatasan ekonomi keluarganya.

Tak terkecuali dalam hal pendidikan.

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Kabid PNFI Dindik Jatim Nashor saat mengunjungi PAUD tempat Intan, salah satu anak PSK yang belajar di PAUD My Home Jalan Kupang Gunung Timur, Surabaya.

SURABAYA

2

Senin Pahing 2 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Penghasilan Dipangkas, Dewan Tanyakan LHKPN ke KPK DPRD Jatim, Bhirawa Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPRD Jatim ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah Anggota DPRD Jatim untuk curhat terkait pemangkasan dana kunjungan kerja (kunker) oleh Menteri Keuangan.

Pengeprasan dana kunker hampir 50 persen tersebut membuat para wakil rakyat kini kehilangan salah satu pundi penghasilannya. Atas aturan Menkeu ini, para legislator sering tekor saat melakukan Kunker.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Fredy Poernomo mengaku saat ini dewan disebut sebagai penyelenggara negara dan wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau setara dengan gubernur. Tapi nyatanya di lapangan anggota dewan justru disamakan dengan eselon II atau Kepala Dinas.

Dan yang paling menyengsarakan lagi, lanjut Fredy, dana Kunker berdasarkan aturan Menkeu yang baru dikepras sampai 50 persen. Akibatnya Dewan tidak dapat bekerja secara optimal, justru yang ada sering tekor ketika melakukan kunjungan di luar provinsi misalnya atau dalam provinsi.

“Contoh di Bojonegoro yang notabene daerahnya ada usaha kilang minyak dan tentunya akan mengangkat perekonomian disana. Tapi nyatanya dana untuk

kunker cukup minim, apa ini yang dinamakan sebagai penyelenggara negara,”tegas politisi dari Partai Golkar.

Di sisi lain, Freddy juga mengkritisi keberadaan UU 28/1999 tentang kewajiban pejabat negara mengisi LHKPN yang menurutnya masih banci karena tidak mengatur sanksi secara tegas.

“Harusnya sanksinya dipertegas bukan hanya administratif saja agar upaya pencegahan korupsi bagi penyelenggara negara bisa efektif, “ tegasnya.

Anggota Fraksi NasDem Hanura, Ahmad Heri mengaku bagaimana dengan laporan kekayaan anggota dewan yang dalam setiap kunker selalu minus. Ini tak lain karena kebijakan Menkeu yang mengepras dana kunker dewan yang mencapai 50 persen.

“Bukan kami menolak untuk mengisi LHKPN, namun kenyataannya saat kunker selalu minus, Apakah ini juga dilaporkan. Karenanya kami minta KPK bisa membantu kesulitan dewan di daerah agar Menkeu merevisi tentang dana kunker yang memang tidak realis-

tis,”lanjut Heri.

Begitula pula dengan Sekretaris Fraksi Demokrat Jatim, Samwil meminta KPK untuk membantu mengisi form LHKPN. Mengingat tidak semua uang yang diterimanya sebagai wakil rakyat, tapi juga uang yang dihasilkannya dari usaha lain.

“Artinya bagaimana kita membedakan dan menulis antar harta yang diterima secara halal dan haram,”paparnya yang mendapat sorakan dari sejumlah aggota dewan.

Seperti diketahui, KPK meminta dan mendesak kepada semua Anggota DPRD Jatimr untuk segera mengisi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN).

Perwakilan KPK dari Direktorat Pemeriksaan dan Pelaporan Harta kekayaan negara, Harun ditemui usai sosialisasi LHKPN di DPRD Jatim, Jumat (30/1) sore mengatakan, pengisihan LHKPN harus dilakukan sejujur-jujurnya untuk melaporkan harta kekayaan selama menjadi penyelenggara negara atau pejabat “Saya berharap pengisian dilakukan sejujur-jujurnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota diwajibkan mengisi LHKPN karena termasuk penyelenggara negara.

“Ini sesuai amanat UU No.28

tahun 1999 tentang Penyelenggaan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan KPK nomor KEP. 07/KPK/02/2005,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Harun sangat diharapkan DPRD membuat peraturan internal agar pengisian LHKPN menjadi kesepakatan bersama seluruh anggota Dewan Jatim.

“Pasalnya dalam UU tidak ada sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang tak mengisi LHKPN, karena hanya berlaku sanksi administratif saja. Karena itu peraturan internal DPRD itu sangat diperlukan, “ ujarnya.

Untuk pengisian laporan harta kekayaan, Petugas KPK siap membantu pengisian LHKPN yang dirasa sulit oleh anggota dewan. Batas waktu juga sudah disepajkati bersama ketua dewan, jika ada yang tidak mengumpulkan, gajinya tidak akan diberikan. “Semua pejabat negara, harus mengisi LHKPN,”ujarnya.

Sementara itu ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK melalui pengisian LHKPN saat ini memang lebih difokuskan kepada anggota DPRD Jatim karena mereka menjadi bagian dari penyelenggara negara. “Ini bagus agar anggota dewan bisa

menjadi uswatun hasanah (contoh yang baik) masyarakat khususnya terhadap sesama penyelenggara negara, “ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengunjungi DPRD Surabaya. Di gedung Yos Sudarso ini, perwakilan KPK menegaskan menagih LHKPN para legislator yang sampai saat ini belum disampaikan.

Sejatinya sudah menerbitkan edaran ke seluruh anggota DPRD Surabaya untuk setor laporan kekayaan, sejak November 2014.

Sampai-sampai, ketika perwakilan KPK datang ke gedung dewan kemarin, tak ada satu pun anggota dewan yang sudah menyelesaikan laporannya. Sebagai gantinya, pimpinan dewan pun akhirnya minta dispensasi.

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan internal antara pimpinan dewan dan seluruh perwakilan fraksi di DPRD Surabaya menggelar dengan perwakilan KPK terkait pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Ketua DPRD Surabaya Armuji menjelaskan, dalam pertemuan internal itu, KPK memang sempat menanyakan progress penyelesaian LHKPN di DPRD Surabaya. Selain itu, juga dibahas soal teknis baku pengisian laporan kekayaan.

“Namun, memang saat ini semua anggota belum menyele-

Pemilukada 2015, PKB Pastikan Usung Risma

PANGGUNG BIROKRASI

Dewan Kritisi Kinerja Dewan Wali Amanah DPRD Jatim, Bhirawa Dengan bergulirnya program Jaminan Kesehatan nasional(JKN) dari BPJS,keberadaan Dewan Wali Amanah yang akan menanganai bidang yang sama di jatim , dipertanyakan legislative.

Badan yang dibentuk Komisi E DPRD Jatim periode lalu kembali disorot lembaga dewan, karena lembaga pengawas pelayanan kesehatan dan rumah sakit di Jawa Timur ini, ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Bahkan, keberadaan Dewan Wali Amanah dengan anggaran operasional mencapai Rp 7 miliar yang bersumber dari APBD Jawa Timur tidak banyak membawa manfaat.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono mengatakan selama ini, keberadaan Dewan Wali Amanah tidak banyak manfaatnya. Padahal sesuai kebutuhan peraturan daerah, peranan Dewan Wali Amanah melakukan fungsi adminsitraif sampai fungsi kontrol terkait dengan pelayanan kesehatan dilapangan. “Ini yang kita pertanyakan, “ kata Agung Mulyono Agung Mulyono yang juga politisi Partai Demokrat ini, menegaskan dengan tinjauan ulang, Komisi yang membidangi kesejahteraan dan kesehatan tersebut, berharap ada sejumlah perbaikan untuk memberikan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit, khususnya rumah sakit plat merah milik Pemprop Jawa Timur.

“Komisi E Berharap ada perbaikan, sebab sekarang kinerja Dewan Wali Amanah semakin ringan, setelah mucnulnya kebijakan badan penggeloa Jaminan Kesehatan Q cty (BPJS),” terang dia.Q

Eks wisma Barbara yang terletak di komplek Dolly akan dirubah jadi pelayanan publik.

ist

Eks Wisma Barbara Dikaryakan untuk Kegiatan Ekonomi Surabaya, Bhirawa Setelah cukup berhasil dengan pemanfaatan eks Wisma Barbara untuk usaha UKM oleh Disperindagin, beberapa SKPD lain akan ikut berkontribusi memanfaatkan bekas rumah bordil terbesar itu untuk pelayanan publik.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Soepomo mengatakan beberapa waktu lalu SKPD Pemkot telah dibagi-bagi tupoksinya untuk memanfaatkan wisma yang telah dibeli pemkot seharga Rp 9 miliar itu.

“Kita sudah membuat peta, dan duduk bersama warga untuk memberikan form setelah lokalisasi ditutup serta kita kelompok-kelompokkan.

Kemarin kami sudah rapat, masing-

masing SKPD dibagi untuk mengelola setiap lantai Wisma Barbara,” tutur Supomo, Jumat (30/1).

Seperti yang diketahui, selama ini yang dikelola oleh Disperdagin untuk UKM sepatu hanyalah lantai dasar saja. Sedangkan lantai dua dan tiga belum dimanfaatkan. “Nah, lantai dua dan tiga ini yang akan mulai kita rundingkan, Disperdagin akan membagi usaha-usaha apa yang tepat untuk dikembangkan. Nanti baru akan ditunjuk lagi SKPD mana yang akan bertanggung jawab,” tambahnya.

Namun, lanjut matan Camat Kenjeran ini, orientasi pemanfaatannya tetap untuk kegiatan perekonomian. Sebab, rencananya, dengan mengalih fungsikan Wisma

Barbara untuk kegiatan ekonomi, maka diharapkan akan ada perubahan dan pengimbasan di eks wisma yang lain.

Salah satunya yang akan dilakukan untuk lantai dua dan tiga eks wisma barbara adalah tempat pelatihan komputer. Memang di lantai satu juga sudah ada, namun tempatnya masih terbatas. Dan penggunaannya pun dipakai secara bergilir dengan metode shift-shiftan. Untuk itu, jika ada tambahan fasilitas, maka pelatihan komputer itu akan diperluas.

“Selama ini banyak CSR yang mengalir. Dan saat ini bagaimana kami bisa mengajak lebih maju lagi, ini yang sering kami hadapi kenQ geh dalanya seperti itu.Q

Gunakan SIOLA untuk Pusat Layanan Publik Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya memastikan akan menggunakan gedung SIOLA sebagai salah satu pusat layanan publik dan kantor SKPD. Wali kota Tri Rismaharini memastikan kontrak sewa gedung SIOLA oleh pihak ketiga sudah habis pada

saikan. Karena itu, disepakati ada waktu 14 hari untuk mengisi,” kata Armuji.

Sekretaris DPRD Surabaya Afghani Wardana menjelaskan, dalam pertemuan internal itu, perwakilan KPK yang dipimpin Harun membeber teknis pengisian LHKPN. “Tadi juga sudah diberi petunjuk teknis. Sehingga, nanti seluruh anggota DPRD bisa langsung mengisi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Bukhori Imron menyebut, laporan tentang kekayaan anggota dewan tidak lambat.

Meskipun dalam aturan seharusnya paling lama sebulan setelah dilantik, namun sosialisasi dari KPK baru dilakukan kemarin.

Di Jawa Timur belum ada yang menyampaikan kekayaan. Dia menyebut Sidoarjo baru ada sosialisasi dua hari yang lalu. “Ya tidaklah (tidak telat), sosialisasi baru sekarang, Sidoarjo baru kemarin,” ungkap Bukhori Imron.

Menurut Bukhori Imron sudah ada formulir yang disediakan oleh petugas KPK bagian LHKPN. Harta kekayaan yang harus dilaporkan meliputi dua bagian, harta bergerak dan harta tidak bergerak. Pria keturunan Madura ini menerangkan, dalam laporan juga disertai dengan bukti-bukti.

Seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, bukti kendaraan Q cty.gat atau BPKB dan lainnya.Q

1 Januari lalu.

“Tahun ini masa tenggat waktu kontrak pengusaha sudah habis. Sehingga pemerintah kota berinisiatif untuk menjadikan dua tempat itu menjadi pusat pelayanan dan UKM,” terang Tri Rismaharini, Jum’at (30/1).

Walikota menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuat pihaknya menjadikan dua gedung itu sebagai pusat pemerintahan dan UKM, karena letaknya berada di pusat kota, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam dalam hal surat-menyurat yang ber-

kenaan dengan kependudukan.

“Kita sudah siapkan. Nanti kalau pihak Siola sudah menyerahkan, maka biar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang menempati dulu di sana,” papar Risma, sapaannya.

Tak hanya Disparta, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) juga akan menempati gedung Siola. Menurutn Risma, jika dalam pelayanan selama ini sejak pagi hingga sore, maka untuk ke depannya pelayanan yang berpusat di jalan Tunjungan ini akan berlaku Q dre.gat hingga malam hari.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Meski mendapatkan lima kursi di DPRD Kota Surabaya, namun PKB pesimis untuk mengusung kadernya sendiri. Buktinya, DPW PKB Jatim menyatakan masih menjatuhkan pilihannya kepada petahana Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk diusung kembali dalam Pilkada pada Desember 2015 ini.

Alasannya Risma—panggilan akrab Tri Rismaharini masih memiliki popularitas yang sangat luar biasa di masyarakat Kota Surabaya.

Ketua DPW PKB Jatim, A Halim Iskandar menegaskan meski pihaknya belum melakukan pertemuan secara intensif dengan Risma, namun dalam rapat partai telah menjatuhkan pilihannya kepada Risma untuk diusung dalam Pilkada Desember 2015 mendatang. Namun demikian pihaknya harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencukupi syarat pencalonan sebanyak 10 kursi di legislative. ‘’Memang kami tidak bisa maju sendiri dalam Pilkada Surabaya dan harus berkoalisi. Tapi partai apa yang akan kami rangkul masih menunggu pengesahan Perppu 1/2014 untuk menjadi UU Pilkada.

Termasuk soal Pilkada nanti dilakukan secara paket atau wakil ditunjuk oleh Kepala Daerah yang terpilih,’’tegas Halim yang juga Ketua DPRD Jatim ini, Minggu (1/2).

Ketika ditanya, mengapa PKB tidak mencalonkan kadernya sendiri?. Ditegaskan Halim jika ada wilayah tertentu dimana PKB akan mengusung kadernya sendiri, dengan catatan kapabilitas, loyalitas dan popularitas kader tersebut benar-benar tinggi. Dan satu catatan jika di wilayah tersebut PKB mendominasi kursi di legislative. ‘’Bukan kami tak ingin mengusung kader sendiri. Tapi kita lihat dulu wilayahnya.

Seperti Surabaya disini PKB tak memiliki kader yang dapat bersaing dengan Risma.

Kecuali dibeberapa wilayah seperti Kota/ Kab Pasuruan dan Probolinggo, di sini kami berusaha mencalonkan kader sendiri,’’tegasnya.

Diakui, banyak parpol yang berharap menggunakan sistim paket seperti sebelumnya. Dengan begitu parpol yang berkoalisi sama-sama mendapatkan posisi.

Berbeda dengan wakil dipilih oleh kepala daerah terpilih, mereka bebas memilih nama-nama yang disodorkan oleh partai dan disini partai tidak bisa menekan. ‘’Seperti halnya pemilihan Wagub DKI Jakarta. Di sini Ahok diberi kewenangan untuk memilih wakilnya dan PDIP hanya sekedar menyampaikan nama-nama yang Q cty akan dipilih Ahok,’’paparnya.Q

Wali Kota Ajak Warga Luangkan Waktu Pantau Jentik Nyamuk MEMASUKI musim hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Surabaya jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terus meningkat.

Siswa pemantau jentik mendapat bagian obat abate dari Dinkes secara gratis.

dre/bhirawa

Guna menekan jumlah kasus DBD di Surabaya Pemkot Surabaya menggelar apel gebyar Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Minggu (1/2), di Taman Surya.

Berasamaan itu pula diseluruh wilayah Surabaya dilakukan kerja bakti serentak untuk memberantas sarang nyamuk. Selesai apel, Wali Kota melakukan sidak lapangan ke Kelurahan Bratajaya RW 6.

Apel ini diikuti siswa, Camat, Lurah, LKMK, dan seluruh PNS Pemkot Surabaya. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menghimbau pada seluruh peserta apel dan warga Surabaya

untuk selalu melakukan pemantauan pada tempattempat sarang nyamuk.

Sebagai kader PSN, lanjut Risma memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga keluarga lain agar tidak terserang DBD. Menurut Risma gerakan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, sebagai kader PSN misalnya bumantik dan wamantik terus mengingatkan keluarga, teman, dan tetangga rutin bahayanya DBD. ‘’Mari bersama-sama Pemkot Surabaya untuk menyukseskan gerakan PSN dengan selalu melakukan kerja bakti di lingkungan masing-masing. Misalnya seminggu sekali membersihkan saluran air, mengu-

bur barang-barang bekas, menutup tempat penampungan air, rutin menguras bak mandi, dan melakukan pemantaun,’’ serunya.

Menurut Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini, DBD tidak hanya dapat terserang di rumah saja. Melainkan bias ditempat lain seperti Sekolah.

Untuk itu, Risma mengajak seluruh siswa dan guru untuk melakukan 4 M plus Menguras, Mengubur, Menutup, Memantau. Risma juga berpesan kepada seluruh SKPD di lingkungan pmekot untuk melakukan pemantauan. ‘’Luangkan waktu setengah jam saja untuk melakukan pemantaun. Saya banyak menemukan masih banyak tempat yang bias dijadikan sarang nyamuk di kantor-kantor SKPD. Apabila ditemukan jentik nya-

muk segera dilakukan tindakan. Jika sampai ada korban nantinya kita sendiri yang rugi,’’ tuturnya.

Risma menegaskan cukup satu korban meninggal akibat kasus DBD di Surabaya.

Melalui gerakan PSN bisa mewujudkan Surabaya bebas dari DBD. Sehingga, tidak ada lagi warga Surabaya yang meninggal karena DBD. ‘’Gerakan PSN ini tidak hanya menyelamatkan satu nyawa saja, melainkan nyawa seluruh keluarga Surabaya. Jika kasus DBD bias ditekan dan turun di Surabaya, secara otomatis warga Surabaya sehat dan sejahtera,’’ pungkasnya.

Meningkatnya jumlah korban DBD di Surabaya, membuat Dinas Kesehatan Surabaya harus tetap siaga.

Caranya, yakni apabila ditemukan korban DBD segera dilarikan ke puskesmas.Q dre

SURABAYA

Senin Pahing 2 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Sebagian Pembayaran Diduga Masuk ke Rekening Pribadi

Pekan Ini Tersangka PT Garam Penuhi Panggilan Penyidik Kejaksaan Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memantapkan pengungkapan dugaan penyelewengan uang penjualan 10 ribu ton garam di PT Garam (Persero). Dengan memanggil tersangka, yakni mantan Dirut PT Garam Slamet Untung Irredenta, penyidik berharap mendapatkan bukti baru terkait kasus ini.

Bertempat di ruang pidana khusus Kejati jatim, Jumat (30/ 1) lalu, tersangka Slamet dimintai keterangan terkait proses penjualan garam dan pembayarannya. Namun, penyidik ter-

paksa membatalkan pemeriksaan yang sejatinya dijadwalkan kepada tersangka. Dengan alasan tak didampingi pengacara, tersangka diminta memenuhi panggilan kembali pada pekan ini.

Kepala Seksi Penyidik Pidsus Kejati Jatim Muhammad Rohmadi membenarkan, pemeriksaan tersangka terpaksa dibatalkan, lantaran yang bersangkutan tidak didampingi pengacara. Tapi, tersangka menjanjikan akan datang memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (4/ 2) atau Kamis (5/2) mendatang.

“Kami persilahkan tersangka untuk mencari pengacara, se-

hingga dapat mendampinginya pada pemeriksaan pekan ini,” ujar Rohmadi kepada Bhirawa, Minggu (1/2).

Mantan Kasi Intel Kejari Penajam ini mengatakan, pemeriksaan terhadap Slamet dimaksudkan untuk menambah alat bukti baru. Selain keterangannya dibutuhkan untuk pendalaman kasus yang diduga merugikan negara Rp 5 miliar, keterangan tersangka akan berguna bagi pengungkapan dugaan pihak lain yang turut menikmati uang tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Bhirawa, sesuai dengan hasil

penyitaan dokumen dan uang Rp 2,1 miliar di PT Garam, diketahui bahwa tersangka bermain dengan rekening pembayaran yang seharusnya masuk ke dalam kas PT Garam. Namun, permainan yang dilakukan tersangka, sebagian tidak berjalan mulus.

Penjualan 10 ribu ton garam dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama, rekanan yang membeli garam mentransfer uang sebanyak Rp 2,5 miliar di rekening PT Garam. Sehingga uang tersebut masuk kas PT Garam dan tidak dapat diotak-atik. Sejatinya, uang tersebut tidak dimasukkan ke

rekening perusahaan.

Tak ingin mengulangi kesalahan, rekanan pembeli garam diminta mentransfer uang di rekening pribadi yang tak lain milik karyawan PT Garam. Uang Rp 2,1 miliar ditransfer rekanan ke rekening prbiadi karyawan PT Garam. Nah, uang inilah yang tidak masuk dalam rekening perusahaan maupun kas perusahaan.

Dari setoran tahap dua pembelian garam, sisa uang Rp 300 inilah yang ditransfer ke rekening mantan Dirut PT Garam Slamet Untung Irredenta. Unag inilah yang sampai saat ini belum bisa

disita penyidik Kejati Jatim.

Sementara uang Rp 2,1 miliar yang diduga masuk ke rekening karyawan PT Garam, berhasil disita penyidik.

Ditanya terkait adakah penambahan tersangka, Rohmadi tidak mengatakan iya atau tidak.

Menurutnya, penambahan tersangka akan dilakukan apabila penyidik menemukan bukti tambahan yang akan menjerat tersangka lainnya dalam kasus ini.

“Tunggu bukti baru. Saat ini penyidik masih mempelajari dokumen-dokumen yang sudah disita, dan menunggu keterangan dari tersangka,” tegas Rohmadi.Q bed

Jatuh Korban, Masyarakat Diminta Waspadai Awan Cumulonimbus Pemprov, Bhirawa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) minta masyarakat di Jatim untuk meningkatkan kewaspadaannya di musim hujan sekarang ini. Sebab awan cumulonimbus (Cu) sedang melimpah di atmosfer Jatim pada musim penghujan kali ini.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sel-sel awan cumulonimbus ini dapat tumbuh besar dan dapat menghasilkan hujan deras disertai dengan petir dan angin kencang.

Akibat awan ini, sudah muncul beberapa korban jiwa yang meninggal akibat tersambar petir.

Seperti pada, Sabtu (31/1) tercatat ada tiga orang tewas dan lima orang luka-luka akibat disambar petir di Bojonegoro, Sampang dan Tasikmalaya. Untuk di Bojonegoro, sekitar pukul 12.00 WiIB seorang petani yang bernama Mustakin,) yang sedang jalan kaki pulang dari sawahnya sambil membawa cangkul pada saat hujan gerimis kesambar petir.

“Korban jatuh tertelungkup di pematang sawah dan tewas di tempat. Kejadian di Dusun Tikung RT 05 RW 02 Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Untuk yang di Sampang dua orang men-

derita luka bakar akibat disambar petir pada Sabtu pukul 07.00,” kata Sutopo, dari siaran pers yang diterima Bhirawa, Minggu (1/2).

Sedangkan di Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat lima orang petani sedang berteduh di gubug sawah saat hujan deras disambar petir pada pukul 16.00 Wib. Dua orang bernama Dani Ahmad dan Yudit Herdiansyah tewas seketika, sedangkan tiga orang lainnya bernama Wawan, Andi, Aceng luka bakar serius.

Menurut Sutopo, para korban yang tersambar petir tersebut telah dimakamkan dan korban yang luka serius telah dirawat di puskemas dan rumah sakit.

“Masyarakat dihimbau untuk waspada. Saat mendung atau mulai hujan hendaknya tidak berada di tempat terbuka seperti di sawah, lapangan, pantai, atau tempat-tempat terbuka yang tidak ada penangkal petir. Apalagi membawa barang logam,”

RAGAM INFO

NU-Muhammadiyah Dukung Eksekusi Mati Narkoba Surabaya, Bhirawa Dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan dukungan atas langkah pemerintah menindak tegas para gembong narkoba dengan hukuman mati. Langkah itu dinilai tepat karena berdampak negatif pada generasi muda bangsa.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj mendukung penuh langkah pemerintah yang tegas menolak permohanan grasi terhadap para pengedar narkoba. “Kita beri masukan, selama ini pemerintah melakukan penolakan grasi terhadap pengedar narkoba, eksekusi mati itu saya dukung,” kata Said Aqil, Jumat (30/1).

Ia menegaskan, NU akan selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meski demikian, menurutnya NU juga turut memberikan rekomendasi jika kebijakan yang diputuskan pemerintah tak sesuai dengan harapan rakyat. “Barangkali ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas dengan harapan rakyat ya kita beri masukan, bukan oposisi tapi kita rekomendasikan,” jelasnya.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Malik Fajar juga menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak memberi keringanan kepada gembong narkoba sebagai langkah yang benar.“Muhammadiyah mendukung sepenuhnya dilaksanakan hukuman mati terhadap kejahatan Q inf narkoba,” ucap Malik.Q

ist

ungkapnya.

Sutopo menjelaskan, petir adalah gejala elektrostatik yang terjadi akibat perpindahan elek-

tron muatan negatif yang berada di bagian bawah awan menarik muatan listrik positif di atas tanah. Muatan listrik yang ber-

beda akan saling tarik menarik sedangkan yang sejenis akan tolak menolak.

“Itulah mengapa pada bangu-

nan tinggi atau rumah dipasang penangkal petir untuk mencegah kerusakan akibat petir,” tanQ iib dasnya.Q

Menristekdikti Peringatkan PTN Harus Penuhi Kuota Bidikmisi Polda Atensi Penyebaran Sketsa Wajah Penembak Mathur Surabaya, Bhirawa Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir memperingatkan perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak memenuhi kuota minimal 20 persen untuk mahasiswa yang mengikuti program Bidikmisi.

“Mahasiswa Bidikmisi untuk setiap PTN itu harus 20 persen dari total mahasiswa, kalau kurang dari itu, ya bisa kena sanksi,” katanya setelah menghadiri pengukuhan Ketua MA HM Hatta Ali sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Unair Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, kuota minimal untuk beasiswa bagi maha-

siswa dari keluarga tidak mampu itu bisa dijaring lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

“Kalau tidak bisa ya bisa lewat jalur Mandiri (seleksi masuk perguruan tinggi atau SMPT yang sifatnya internal).

Itu komitmen kita,” kata mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Ia menegaskan bahwa jumlah mahasiswa Bidikmisi yang dibantu untuk tahun 2015 mencapai 60 ribu orang atau meningkat 66 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 40

ribu orang.

Dalam kesempatan itu, Nasir juga memperingatkan PTN supaya bijak menerapkan besaran uang UKT (uang kuliah tunggal) ke mahasiswa agar sesuai dengan kemampuan orang tua mahasiswa. “Orang tua mahasiswa itu harus dilihat kemampuannya. Jangan sampai yang tidak mampu ditarik mahal, tapi yang mampu justru ditarik murah, tentu akan diam saja,” katanya.

Ia menilai jika ada mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang protes, maka hal itu bisa dipastikan merupakan kesalahan pihak kampus dalam Q tam melakukan seleksi.Q

OJK Minta Ahli Waris Korban AirAsia Melaporkan Oknum Penipuan Surabaya, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minta agar para ahli waris korbanAir Asia secepatnya melapor ke pihak yang berwajib atau OJK bila menemui oknum yang mencoba melakukan penipuan atau pemerasan dalam hal pencairan asuransi korban Air Asia.

Penegasan ini disampaikan Firdaus Djaelani komisioner OJK saat dijumpai disela sela serah terrma jabatan Kepala OJK regional Jatim dari Yuno Kusumo ke Sukamto di Gedung BI lantai 4 Jl. Pahlawan Surabaya, Jumat (30/1).

Lebih jauh dikatakan Firdaus,saat ini sudah ada oknum oknum yang ditengarai akan melakukan penipuan tethadap para ahli waris korbam Air Asia dengan modus ingin membantu mempercepat pencairan asuransi jiwa yang menjadi hak mereka.

Firdaus yang didampingi Budi dari Jasa Indonesia (Jasindo,) serta wakil dari Air Asia mengatakan, jika ada yang demikian tidak usah dilayani. Menurutnya OJK dan semua pihak tetkait dalam pencairan dana sebesar Rp 1,250 M tersebut akan memberikan pelayanan yang sebaik baiknya dengan cara membuka Posko di di hotel Alana lantai 7.

“Jadi semua permasalahan yang terkait persoalan asuransi korban Air Asia fermasuk dalam hal ini seperti siapa saja yang dikatagorikan sebagai ahli waris di sini bisa berkonsultasi secara bebas,” terang Firdaus.

Sementara untuk keperluan tersebut akan ada penasehat hukum atau notaris yang selalu standby dengan harapan untuk mempeemudah dan memperlancar serta cepat tuntas Q ma masalah ini.Q

Polda Jatim, Bhirawa Polda jatim memberikan atensi khusu atas upaya Polres Bangkalan mengungkap kasus penembakan aktifis anti korupsi Bangkalan, Mathur. Saat ini Polres Bangkalan telah menyebarkan sketsa wajah tersangka penembakan , hasil keterangan korban.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono kepada Bhirawa, Minggu (1/1) mengatakan, Polda Jatim mendukung sepenuhnya pengungkapan pelaku penembakan Mathur. Melalui Polres Bangkalan, Ia mempercayakan pengungkapan siapa pelaku dan dalang dibalik penembakan aktivis anti korupsi itu.

“Berdasarkan keterangan korban, ahli sketsa wajah menggambarkan pelaku penembakan atas dirinya,” terang Kombes Pol Awi Setiyono, Minggu (1/1).

Awi menjelaskan, dari sketsa wajah yang dibuat, 70 persen kemiripan itu akan memudahkan petugas dalam menemukan pelakunya. Pihaknya juga memback up penyebaran sketsa wajah pelaku penembakan. Sebab, pengusutan kasus ini ada di Polres Bangkalan dan melibatkan Polsek jajaran yang ada disana.

Terkait interogasi korban, Awi mengaku hal itu dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dokter yang menangani korban. Tapi, sampai saat ini petugas belum bisa membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap korban.“BAP akan dibuat setelah korban benarbenar dinyatakan sembuh oleh dokter, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atasnya (korban),” ungkap Awi. Berdasarkan data yang dihimpun Bhirawa, pelaku penembakan terhadap Hathur diduga dilakukan oleh dua orang. Keduaanya ditengarai menggunakan kendaraan bermotor. Salah satu pelaku utama yang menodongkan senpi, sempat dikenali korban.

Disinggung terkait perkembangan penyidikan, Awi mengaku sampai saat ini belum ada perkembangan atas kasus ini. Menurutnya, penyidik Polisi masih mengumpulkan petunjuk, baik dari korban maupun sejumlah keterangan dari para saksi lain.Diantara saksi ada yang menyebut sempat melihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor paska kejadian. Dua orang Q bed itu memakai jaket dan songkok.Q

Wanita Hamil Harus Selektif Produk Kecantikan Wanita hamil harus lebih berhati-hati dalam memilih produk dan vitamin untuk kencatikan. Produk dan vitamin untuk kencamtikan yang ditawarkan oleh produsen tidak selama aman bagi wanita hamil.

Wanita hamil harus pandai dalam memilih produk kecantikan.

dna/bhirawa

Dokter Spesialis Obstetri dan ginekologi RSU Haji Surabaya Ali Mahmud mengatakan, apa yang dikonsumsi oleh wanita hamil itu pula nanti yang diserap oleh janin melalui plasenta. Sehingga jika terdapat kandungan berbahaya dalam produk yang digunakan atau dikonsumsi akan sangat rentan dan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan janin.

“Khususnya saat trimester pertama ini merupakan masa dimana pembentukan otak, jaringan dan tubuh bayi. Sehingga jika ada kan-

dungan berbahaya yang dikonsumsi atau digunakan oleh si ibu, dapat terserap ke janin dan dampaknya bisa buruk,” jelasnya.

Padahal saat masa kehamilan tersebut terkadang terjadi perubahan pada wanita tersebut, seperti bertambah berat badan, jerawat atau flek di kulit, stretcmark, hingga varises yang membuat mereka merasa tidak cantik dibandingkan sebelum hamil.

“Akan tetapi mereka juga harus bisa menahan diri untuk tidak sembarangan menggunakan produk dan

melakukan perawatan untuk mengembalikan kecantikan mereka. Karena efeknya bisa berbahaya,” imbuhnya.

Mariani Kristanto, dokter ahli estetik mengungkapkan sebenarnya ada banyak sekali produk-produk kecantikan dan yang sering dipakai wanita yang berbahaya bagi ibu hamil. Contohnya seperti cat kuku, antiprespirant atau deodoran, chemical sun screen, produk rambut dan badan, parfum, krim pemutih, lem bulu mata, krim malam atau obat jerawat, hair remover cream, dan beberapa essential oil.

“Karena didalam produkproduk tersebut ada beberapa kandungan seperti hydroquinon, methylbenzene, oxybenzone, retinol, dan bahan-bahan lain yang

tidak baik untuk perkembangan janin. Jadi bagi wanita hamil harus berhatihati dan selektif dalam memilih produk kecantikan mereka,” paparnya.

Bukan hanya produk, tapi beberapa perawatan kecantikan juga tidak disarankan bagi ibu hamil, yaitu seperti facial dengan bahan yang tidak memiliki penelitian khusus bagi ibu hamil, semua tindakan injeksi, semua alat yang mengalirkan listrik, dan nail art dengan kutex yang mengandung kandungan berbahaya.

“Sebenarnya tidak masalah wanita hamil mengalami berbagai masalah kulit, itu wajar karena hormon. Namun mereka harus bisa menyingkirkan stigma dan pemikiran bahwa mereka menjadi jelek Q dna saat hamil,” tukasnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Berharap Tambahan Haji RIBUAN ulama pemimpin pesantren ramai-ramai berkirim surat kepada Raja (baru) Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz. Diucapkan selamat menaiki tahta, sekaligus (ex-officio) sebagai pemelihara dua masjid yang disucikan umat seluruh dunia. Yakni, masjid Al-Haram di kota Makkah, serta masjid Nabawi di Madinah (di dalamnya terdapat makam Rasulullah SAW. Selain mengucapkan selamat, hampir seluruh surat ulama Indonesia rata-rata minta tambahan kuota haji.

Ribuan surat itu tentu membantu pemerintah Indonesia.

Itu menunjukkan kepedulian dan solidaritas umat Islam seluruh dunia. Maklum, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Juga sebagai negara di luar jazirah Arab yang memberangkatkan jamaah haji terbesar. Kuota asal sebanyak 211 ribu orang, namun dikurangi 20% selama renovasi masjid al-Haram sampai tahun 2016. Kini tersisa 168.800 orang.

Salman, merupakan trah keturunan ke-8 dinasti Saud.

Dinobatkan sebagai putra mahkota urutan ketiga. Lahir di Saudi pada 31 Desember 1935 (79 tahun lalu), dari rahim seorang ibu bernama Hassa al-Sudairi. Salman merupakan raja ke-enam dinasti As-Saud. Nama lengkapnya (yang menunjukkan trah-nya) adalah Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Mohammed bin Saud.

Pada tataran politik (pemerintahan), King Salman, bukan sosok piningit. Bahkan pada usianya yang ke-19, ia sudah diangkat menjadi Walikota Riyadh (ibukota Arab Saudi, tahun 1954). Lalu menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibukota pada tahun 1963. Riyadh disulapnya menjadi kawasan metropolitan, dari sebelumnya sebagai kota medium. Berbagai investasi dari dalam dan luar negeri mengalir ke Riyadh.

Selain piawai dalam perekonomian dan politik, ia juga dikenal memiliki pandangan keagamaan yang “terbuka.”

Itu yang memungkinkan Salman dikenal luas di kalangan ulama dan ilmuwan. Pada 18 Juni 2012, Salman ditunjuk sebagai putra mahkota Kerajaan Saudi, tak lama setelah ke-wafat-an saudaranya, Pangeran Nayef bin Abdulaziz (putra mahkota kedua).

Bahkan ia juga ditetapkan sebagai “pengganti raja”.

Yakni, pada 27 Agustus 2012, Pengadilan Kerajaan Saudi mengumumkan Salman bertanggungjawab atas urusan negara manakala Raja Abdullah (pamannya) berada di luar negeri untuk liburan pribadi. Ketika Raja Abdullah mangkat (23 Januari 2015 lalu), secara otomatis menjadi Raja Arab Saudi.

Sebagai Raja Saudi, Salman menjadi “pemelihara” dua masjid suci: Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sementara, posisi putra mahkota diwarisi saudara tiri Salman, Muqrin bin Abdulaziz Al Saud. Sebagai “pemelihara” dua masjid suci, Salman juga menjadi penanggungjawab terhadap pelaksanaan haji dan umroh. Walau untuk itu bisa didelegasi-kan kepada seorang pangeran sebagai Menteri Urusan Haji.

Sebagai “pemelihara” menjadi perhatian dan pidato pertama sang raja. Termasuk pidato yang di-mention luas melalui media sosial, diantaranya melalui akun twitter.

Kicauan pertama dalam @KingSalman, Raja Salman menulis: “Semoga Allah menerima Raja Abdullah.” Setelah itu dia menulis lagi: “Saya memohon kepada Allah agar menolong saya melayani orang-orang terkasih dan mewujudkan mimpi mereka, dan melindungi negara kita, menjamin keamanan dan stabilitas, dan melindungi kita dari segala kejahatan.”

Frasa kata “melayani orang-orang terkasih dan mewujudkan mimpi mereka,” yang dimaksud adalah para tamu Allah yang datang ke Mekkah dan Madinah. Tak lain, jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Setiap tahun, jamaah haji yang mengunjungi dua masjid suci itu tak kurang dari 3,5 orang. Sedangkan jamaah umroh pada bulan Januari 2015 diperkirakan sebanyak 1,1 juta orang asing (berdasar catatan penerbitan visa umroh).

Urusan itulah yang menjadi perhatian ulama Indonesia (juga Kementerian Agama). Agar Raja Salman dapat “memelihara” minat haji dan umroh rakyat Indonesia. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Serius Garap Ekonomi Pro Rakyat INDONESIA merupakan negara berpenduduk terbesar ketiga yang berhasil melaksanakan politik demokrasi terbesar ketiga, setelah India dan Amerika Serikat. Hanya saja yang menjadi catatan penting adalah, bisakah kita melaksanakan politik demokrasi dengan baik jika tanpa diiringi secara substansial dengan pembangunan ekonomi yang lebih memihak pada umat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa politik demokrasi masih terasa getir dan pahit. Demokrasi masih transaksional.

Politik demokrasi yang berjalan di lapangan masih berkutat pada istilah NPWP, nomer piro wani piro (nomor berapa berani berapa).Ini maknanya ada gejala yang kuat di masyarakat bahwa politik demokrasi untuk memilih wakil rakyat, bupati, wali kota, atau gubernur bisa dikonversi dengan uang. Hal itu, disebabkan demokrasi masih berjalan beriringan dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Mengutip data Badan Pusat Statistik terakhir, rasanya dada ini terasa sesak. Betapa tidak, distribusi kesejahteraan nasional jika diukur dari indeks ketimpangan, gini ratio, terus naik dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2004 gini ratio masih 0,33 dan melonjak menjadi 0,41 pada tahun 2011, dan terakhir menjadi 0,43.

Menjadi tugas utama pimpinan nasional untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan peluang dan kebijakan untuk membangun sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja, baik yang berorientasi ekspor maupun untuk konsumsi dalam negeri.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Pahing, 2 FEBRUARI 2015

Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD wasan ex ante adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu perbuatan yang tujuannya mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan. Pengawasan ex post adalah pengawasan setelah terpemerintah daerah jadinya perbuatan dan oleh sebab itu yang tujuannya memOleh: DPRD sesungguhperbaiki kesalahan A’an Efendi nya adalah badan dan kerugian akibat eksekutif. Fungsi perbuatan itu. Melihakiki dari badan hat fungsinya yang eksekutif adalah melaksanakan strategis maka sangat penting peraturan bukan membuat perasekali untuk terus dikembangkan turan meskipun badan eksekutif mekanisme pengawasan ex ante memiliki kompetensi membuat yang efektif guna mencegah munperaturan. Keempat, merujuk culnya potensi penyimpanganpada Pasal 14 Undang-Undang penyimpangan dalam penyelengNomor 12 Tahun 2011 tentang garaan pemerintahan daerah.

Pembentukan Peraturan PerunDalam konteks UU Pemda, dang-undangan yang menyepengawasan ex ante misalnya butkan bahwa materi muatan persetujuan DPRD terhadap renperda berisi materi muatan dalam cana kerja sama internasional rangka penyelenggaraan otonomi yang dilakukan oleh pemerdaerah dan tugas pembantuan intah daerah dan persetujuan serta menampung kondisi khusus terhadap rencana kerja sama daerah dan/atau penjabaran lebih dengan daerah lain atau dengan lanjut peraturan perundangpihak ketiga yang membebani undangan yang lebih tinggi. Pasal masyarakat dan daerah. Pen14 UU 12/2011 sesungguhnya gawasan ex post diantaranya memberikan batasan mengenai pengawasan terhadap pelakperda apa saja yang dapat dibuat sanaan anggaran pendapat an oleh pemerintah daerah. dan belanja daerah (APBD), Batasannya adalah perda itu pelaksanaan perda dan perauntuk menyelenggarakan otonoturan perundang-undangan lain mi daerah dan tugas perbantuan, yang terkait dengan penyelengmenampung kondisi khusus daegaraan pemerintahan daerah, rah, atau penjabaran lebih lanjut pelaksanaan tindak lanjut hasil peraturan perundang-undangan pemeriksaan laporan keuangan yang lebih tinggi. Seharusnya di oleh Badan Pemeriksa Keuangan luar batasan oleh Pasal 14 UU (BPK), atau meminta laporan 12/2011 tidak perlu dibuat perda keterangan pertanggungjawaban kecuali memang sangat diperlukepala daerah dalam penyelengkan untuk dibuat sebuah perda. garaan pemerintahan daerah.

Karakteristik pengawasan Kelebihan Pengawasan DPRD DPRD yang ex ante dan ex post Pengawasan terhadap pemesekaligus tidak dimiliki misalnya rintah daerah tidak hanya oleh lembaga peradilan maupun dilakukan DPRD tetapi juga ombudsman yang pengawasandilakukan oleh pemerintah nya selalu bersifat ex post. Ketiga, pusat, pengawas internal, badan fungsi pengawasan DPRD dapat peradilan, lembaga independen bersifat aktif yang berarti peng(Ombudsman dan semacamnya), awasan itu dilakukan atas inisiatif masyarakat melalui partisipasi atau kehendak DPRD sendiri masyarakat, maupun oleh media maupun sifatnya pasif yang bemassa. rarti bekerjanya pengawasan Pengawasan DPRD memiitu karena ada permintaan dari liki karakteristik tersendiri dan pihak ketiga yaitu karena adanya sekaligus itu merupakan kelebipengaduan masyarakat. Hal ini hannya dibandingkan dengan berbeda de ngan pengawasan pengawasan lainnya. Pertama, oleh lembaga peradilan maupun pengawasan DPRD adalah pengaOmbudsman yang bekerjanya wasan politik (political oversight) selalu bergantung pada permintkarena dilakukan oleh lembaaan oleh pihak yang dirugikan. ga politik. Kedua, pengawasan Tanpa ada permintaan dari pihak DPRD meliputi pengawasan ex yang dirugikan maka pengawasan ante dan ex post sekaligus. Pengatidak bekerja.

Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan.

P

enyebutan urutan fungsi DPRD (pembentukan perda-anggaran-pengawasan) bukanlah sekedar penyebutan tanpa makna tetapi yang disebut pertama menunjukkan fungsi utama DPRD dan baru fungsi yang disebut selanjutnya.

Oleh sebab itu penyebutan urutan fungsi DPRD tidak dapat dibolakbalik dan harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) UU Pemda. Dengan demikian, fungsi utama DPRD adalah fungsi pembentukan perda baru disusul fungsi anggaran dan paling terakhir fungsi pengawasan.

Namun demikian, penempatan prioritas fungsi DPRD bukanlah harga mati yang tak bisa diotakatik lagi. Bisa saja karena kondisi atau kebutuhan atau perkembangan dalam masyarakat menyebabkan dilakukannya perubahan terhadap urutan prioritas fungsi DPRD. Andai itu terjadi maka lebih tepat kalau fungsi pengawasan ditempatkan sebagai fungsi utama DPRD dan bukannya fungsi pembentukan perda. Pengawasan adalah instrumen vital untuk menjamin bahwa pemerintah daerah tetap bekerja rel hukum atau pada batas-batas kewenangannya dan tidak menggunakan wewenangnya untuk merugikan warga negara.

Alasan Penguatan Ide menempatkan fungsi pengawasan sebagai fungsi utama DPRD haruslah dilandasi alasan yang kuat dan rasional. Pertama, merujuk pada pemikiran filosof John Stuart Mill yang menyebutkan bahwa fungsi utama dari badan perwakilan rakyat adalah fungsi pengawasan (The proper office of a representative assembly is to watch and control the government) (Chen Friedberg & Reuvan Y. Hazan, 2012:2). Kedua, fungsi rutin DPRD sesungguhnya bukanlah fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran tetapi fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi sehari-hari yang dijalankan oleh DPRD. Ketiga, DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah bersama

P

Langkah Awal yang Penting Secara tepat Pasal 57 UU Pemda menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas kepala derah dan DPRD. Artinya kepala daerah dan DPRD adalah sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah yang keduanya memiliki kedudukan sederajat dan tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Namun, ketentuan Pasal 57 UU Pemda yang sudah baik ini menjadi tidak berarti ketika berhadapan dengan pasal lainnya dalam UU Pemda yaitu Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (1) yang menyebut bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga terhadap lembaga lainnya (Philipus M. Hadjon, 1997:x) sedangkan unsur berarti kelompok kecil dari kelompok yang lebih besar (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:1784). Dengan demikian, dari sudut pandang UU Pemda posisi DPRD hanyalah bagian terkecil dari kelompok organisasi penyelenggara pemerintahan daerah. Posisi DPRD tidak sama dengan kepala daerah.

Yang demikian tentu saja menjadi hambatan yang serius untuk mewujudkan gagasan penguatan fungsi pengawasan DPRD. Bagaimana mungkin suatu lembaga yang posisinya lebih kecil diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga lain yang posisinya lebih besar. Dalam rangka penguatan kedudukan DPRD yang berarti itu pula penguatan fungsi pengawasannya maka langkah awal penting yang harus dilakukan adalah tidak lagi menempatkan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Apa yang diatur dalam Pasal 57 sudah sangat tepat dan perlu pengubahan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (1) dengan menghapus kata unsur sehingga rumusannya menjadi DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

Harapan Pasca 100 Hari Jokowi

asca 100 hari masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), ternyata masih saja menimbulkan berbagai polemik, mengenai evaluasi yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh sang pemimpin negara ini. Banyak masyarakat yang mengeluarkan argumenargumen kritikan terhadap hasil kinerja Jokowi-JK selama ini.

Namun, kebanyakan dari mereka hanya menggunakan kritikan kosong belaka, tanpa dasar ataupun logika yang jelas.

Sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, tentunya kita harus memahami seberapa luasnya negara yang hanya dipimpin oleh seorang presiden. Jadi, kita tidak boleh mengkritik habis tentang kinerja yang dilakukannya, yang kemudian membuat kita secara total menyalahkannya.

Bagaimanapun juga, Jokowi-JK sudah resmi menjadi pemimpin Indonesia, sehingga apa untungnya jika kita semakin disibukkan dengan terus mempermasalahkan kinerja Jokowi-JK. Yang terpenting adalah, bagaimana kita bisa bersama-sama memajukan negara ini, yang tentunya harus ada sinergi antara rakyat dan sang pemimpin.

Namun memang, sebagai rakyat kita mempunyai hak untuk menilai dan memberi evaluasi kepada setiap objek yang terlihat, dalam hal ini khususnya kepada Jokowi-JK dan seputar konsistensinya dengan janji-janji mahamanis, yang telah diungkapkannya pada saat kampanye lalu.

Evaluasi memang penting untuk dilakuakan, mengingat kondisi Indonesia yang semakin gawat

itu menimbulkan kedarurat dan sangat membutuhkan uluran curigaan yang sangat tangan para pejabat dalam, jika faktanya yang bisa bertangorang-orang pilihangungjawab. nya itu tidak bisa bertanggungjawab Dalam 100 hari pertama, mungkin tidakpada negara. Seperti lah dapat dipungkiri, contoh, belum lama ini kita mendengar jika Jokowi-JK sudah isu Budi Gunawan mampu meletakkan Oleh: dasar-dasar pijakan (BG) yang menjadi Novi Arizatul Mufidoh tersangka KPK. dalam memerintah, dengan mengangkat Padahal BG meruorang-orang yang berpakan orang yang integritas dan mampu dekat dengan PDIP bersinergi dengannya. Namun, dan mungkin juga dekat dengan layaknya manusia biasa, sudah presiden. pasti jika yang dilakukannya itu Disisi lain, masyarakat juga tidak selalu benar dan terjaga. hendaknya tidak secara total Presiden juga bisa mempunyai kemenyalahkan Jokowi dalam salahan. Sedangkan, berbagai kememilih orang-orang untuk salahan itulah yang rupanya telah membantunya. Jokowi sangat menyebabkan rakyat berada pada penting dikelilingi orang-orang haluan masing-masing penilaiandekat untuk membentuk tim nya, ada yang semakin percaya yang solid, mampu berintegritas dan ada pula yang menaruh kekedan berdedikasi tinggi terhadap cewaan kepada pemimpin ini. bangsa dan negara ini. Jadi, kita Sebagian besar, rasa kekeceharus introspeksi diri sebelum waan masyarakat mulai munmencurigai dan menilai buruk cul akibat adanya keputusanpada Presiden. keputusan pemerintah yang Kita harus berpikir pula, jika banyak menuai kontroversi, dan seandainya kabinet yang akan tidak diwujudkan sesuai harapan membantu Presiden adalah orangmasyarakat. Kita ambil contoh orang dari lawan politiknya, atau saja pada kenaikkan harga BBM dari orang yang belum kenal baik yang terjadi baru-baru ini, padengannya, atau bahkan dari dahal kita ketahui bahwa harga orang yang sangat tidak menduminyak dunia sedang turun draskungnya. Tentunya, jika hal itu tis. Kebijakan Jokowi JK yang terjadi Indonesia akan semakin satu ini menjadikan turunnya berada pada tonggak kehancuran, kepercayaan masyarakat pada karena para pengatur politiknya kepemimpinannya. tidak mempunyai pijakan dan Kekecewaan lain yang dirasatujuan yang sama. Faktanya, kan banyak rakyat, ialah karena tidak ada seorang pemimpin yang Jokowi-JK dinilai kurang berdapat sukses tanpa dibantu oleh musyawarah dalam membentuk orang-orang yang loyal kepada kabinet menteri-menteri yang pemimpin itu. akan membantu kinerjanya. Hal Politik memang termasuk

seni yang paling praktis, namun harus tetap dilambari dengan ide menata negara. Jadi, untuk kedapannya supaya tidak terjadi berbagai fitnah, Presiden hendakya lebih memperbaiki tata cara dalam memilih orang-orang kepercayaan, agar semuanya membentuk sebuah sinergi yang mampu memperbaiki negara.

Agar Indonesia menjadi negara yang benar-benar adil, makmur, dan sejahtera, alangkah baiknya jika Presiden membentuk kabinet dengan sistem Meritokrasi.

Seorang pemimpin jangan sampai hanya bertindak sebagai Presiden boneka. Presiden harus memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak kepada siapa pun yang tidak benar. Jika tidak, maka akan menyebabkan pemborosan.

Contohnya, Akibat Presiden mencalonkan BG yang sekarang jadi tersangka, harus ada proses-proses politik yang sia-sia. Padahal semua membutuhkan biaya.

Sekarang, yang perlu kita pahami benar adalah bahwa, memperbaiki negara bukanlah hal yang bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan, apalagi hanya dalam waktu 100 hari. Jadi, marilah kita bersamasama ikhtiar untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah, agar terwujud Indonesia maju, adil, makmur sesuai yang kita harapkan. Mengkritik boleh, asalkan dengan dasar kritikan yang bisa membangun dan menyadarkan Presiden pada kesalahan yang telah dilakukannya. Wallahu a’lam bi al-Shawab.

Mahasiswi Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Pahing 2 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO Raperda Miras Terancam Dicoret Gubernur

KELANA

LSM dan Mahasiswa Juga Tolak Pembangunan Smelter Gresik, Bhirawa Puluhan massa tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pudak, Kereto Jowo, Mblunat, PMII Lamongan, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gresik (BEM Ungres). Minggu (1/2) kemarin berdemo menolak pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik di Bunderan GKB Gresik. Mereka menuntut PT Freeport tak membangun smelter bisa memperparah kerusakan lingkungan di Gresik.

Dalam melakukan aksinya, mereka membentangkan sepanduk yang bertuliskan. Stop Freeport di Gresik, Selamatkan Lingkungan Bersih di Gresik, Jangan Tambahi Penceraman Lingkungan. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian yang intinya menolak pendirian smelter PT Freeport. Maka diharapkan Pemkab jangan menghitung investasi yang akan didapat Pemkab Gresik, begitu sebaliknya Pemkab juga harus menghitung dampak pencemaran lingkungan yang akan mengganggu masyarakat.

Menurut Kordinator Lapangan (Korlap), Ihya Ulumuddin, aksi damai gabungan dari mahasiswa dan LSM di Gresik itu, untuk mengetuk hati Pemkab (bupati ) agar lebih menghitung dampak akibat pencemaran lingkungan yang akan dihirup masyarakat. Karena dengan tumbuhnya industri yang berjumlah ratusan terdiri kecil, menengah, besar.

Padahal hingga kini masalah pencemaran pemerintah membiarkan saja.Q kim.ali

Petambak Tak Perlu Jual Hasil Panennya ke Lamongan Gresik, Bhirawa Pasar ikan modern terlengkap tak lama lagi hadir di Kota Gresik. Pembangunan pasar ikan terlengkap yang menempati lahan eks Gedung KKB (Kantor Klinik Bisnis) di Jl Raya Bunder, Lamongan itu pengerjaannya kini sudah mencapai 50%.

Menurut Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kelautan Pemkab Gresik, Langu Pindingara, saat dikonfirmasi Minggu (1/2) kemarin, pasar ikan modern hasil kerja sama Pemkab Gresik dengan PT Lumbung Putra Kalimantan (PT LPK) itu akan mempersembahkan ladang usaha perdagangan yang representatif dan eklusif. Keunggulannya, selain dekat dengan pusat Kota Gresik, dekat Terminal Bunder juga akses ke pelabuhan dan tol lebih cepat. Dan akan buka selama 24 jam..

Agar pengerjaan pembangunan pasar ikan modern itu tepat waktu, mantan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan itu terus melakukan monitoring terkait progres pembangunan pasar itu. ‘’Tiap hari saya mengecek ke lokasi.

Jangan sampai pembangunan pasar itu tak tepat waktu pengerjaannya. Karena pak bupati juga terus memonitor. Jangan sampai gagal lagi karena gedung itu sudah lama mangkrak,’’ kata Langu serius.

Menurut Langu, pasar ikan modern itu nantinya merupakan pasar ikan terlengkap, higienis dan memiliki coldstroge. Tak hanya itu, petani tambak juga bisa langsung menjual hasil panennya dalam bentuk ikan basah ke pasar modern itu.

Selama ini, tambah Langu, petambak di Gresik kesulitan menjual hasil panennya. Karena belum mempunyai pasar ikan, para petani selama ini menjual hasil panennya ke pasar ikan Lamongan.

Maka jika pasar ikan modern itu sudah selesai, petambak tak perlu lagi menjual hasil panennya ke Lamongan, tapi cukup ke pasar ikan modern di Gresik.Q eri

Dikhawatirkan Berbenturan dengan Permendag Kota Mojokerto, Bhirawa Raperda Minuman Keras (Miras) yang diajukan Pemkot Mojokerto bersama sembilan Raperda produk tahun 2014 terancam bakal dicoret Gubernur Jatim. Pasalnya substansi Raperda itu berbenturan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2015 tentang Perdagangan Miras.

Dalam Salah satu poin Peraturan Menteri Perdagangan menyertakan klausul tentang larangan perdagangan Miras mulai level mini market. Padahal, Raperda Miras milik Pemkot hanya mengatur soal jarak penjual Miras dengan tempat ibadah dan lingkungan sekolah saja. Dikuatirkan, keluarnya aturan kementerian itu menjadi batu sandungan Raperda yang diharapan dapat mengontrol peredaran minuman beralkhohol pembunuh 17 warga kota ini. ‘’Keluarnya Permendag Nomor 6 ini bisa menghalangi Raperda Miras yang kini ada di meja Gubernur. Jika peraturan menteri itu segera diterapkan butuh waktu setahun lagi untuk membahas Raperda kita,’’ cetus anggota Komisi I DPRD Kota

istimewa

DPRD Mojokerto mengkawatirkan peredaran Miras seperti ini, sehingga harus dilarang peredarannya agar tidak lagi membunuh generasi muda sebagaimana terjadi Pada Januari 2014. 17 pemuda meninggal akibat Miras.

Mojokerto, Deny Novianto, Minggu (1/2) kemarin.

Produk perundangan negara ini mengacu pada paham lex specialis de rogat lex generalis.

Artinya, tambah Deny, aturan yang bawah tidak bisa mengesampingkan aturan hukum yang lebih tinggi. ‘’Jika sampai ada revisi secara

menyeluruh maka Raperda Miras kita baru tahun depan bisa dijalankan,’’ tambahnya.

Politisi Demokrat ini menerangkan, peredaran Miras

oplosan di daerahnya cukup mengkhawatirkan. Perdagangan Miras produk rumahan berjalan di bawah tangan dan tak bisa diberantas. ‘’Dibutuhkan payung hukum yang tegas untuk mengatur soal ini,’’ paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Hukum Setda Pemkot Mojokerto, Pudji Hardjono membenarkan kemungkinan bakal terimbasnya Raperda Miras yang kini diajukan ke gubernur. ‘’Tentu terimbas tapi tak sampai fatal,’’ katanya.

Pudji mengatakan, dengan adanya Permendag ini pihaknya tinggal menunggu pang gilan gubernur. Nanti akan dipanggil untuk klarifikasi saat revisi. Kalau dibatalkan ya nggak mungkin. Maka hanya yang bertentangan saja yang direvisi. Keyakinan ini didasarkan pada aturan pembuatan satu produk hukum yang jamak dilakukan. ‘’Paling aturan soal larangan mini market menjual Miras itu saja yang dicoret. Dan kita hanya menambahkan Permendag itu saja sebagai tambahan konsideran atau acuan Raperda kita,’’ tambahnya.Q kar

Disnakertrans Harus Awasi Penerapan UMK 2015 Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat melakukan pengawasan pemberlakuan UMK 2015 oleh perusahaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan perusahaan menerapkan UMK dengan benar sebagaimana sudah disahkan Gubernur Jatim itu.

Anggota DPRD Kota Mojokerto, Edwin Indra Praja mengatakan hal itu karena kini sudah memasuki Bulan Februari, dan menurut aturan UMK 2015 harus sudah efektif diberlakukan. ‘’Hak pekerja untuk mendapatkan UMK sesuai ketentuan harus dikawal. Disnaketrans harus aktif melakukan pengawasan,’’ ujar politkus yang juga mantan aktifis buruh ini, Minggu (1/2) kemarin.

Selain mengawasi pelaksanaan UMK, Disnakertrans harus proaktif untuk melihat apakah ada perusahaan yang tak mampu membayar pekerja sesuai UMK yang ditetapkan. ‘’Baik pekerja maupun pengusaha harus mendapatkan perlakukan yang sama oleh Disnaker. Karena keduanya memiliki hak yang sama,’’ tandas anggota dewan asal Gerindra ini.

Dikonfirmasi desakan ini, Amin Wachid, Kepala Dissnakertrans Kota Mojokerto me-

ngatakan, pihaknya mulai melakukan pengawasan secara ketat pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Kota (UMK).

Hasil pantauannya sejauh ini tak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK sesuai Peraturan Gubernur Jatim yang ditelurkan tanggal 20 Nopember 2014 itu. ‘’Tim (Disnakertrans) akan turun melakukan pengawasan terhadap penerapan UMK 2015 di seluruh perusahaan,’’ kata Amin Wachid, kemarin.

Tim diturunkan, ujar Amin, untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemberlakukan UMK 2015 Kota Mojokerto sebesar Rp1.500.000 per bulan per buruh dengan masa kerja 0 hingga 12 bulan. ‘’Tak ada (perusahaan) yang mengajukan penangguhan.

Ini juga berarti pengusaha sudah siap melaksanakan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 Tahun 2014 tentang UMK

2015,’’ cetusnya.

Semua perusahaan, lanjut Amin, harus tunduk dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penerapan UMK 2015.

Karena jika perusahaan mengabaikan, maka akan terkena sanksi. Dari sanksi administratif hingga sanksi pidana siap diganjarkan kepada perusahaan yang tak mengindahkan ketentuan UMK, yang sejatinya merupakan hasil finalisasi dewan pengupahan setempat itu. ‘’Karena UMK merupakan usulan dari dewan pengupahan yang notabene didalamnya juga dari unsur pengusaha yakni Apindo, menjadi hal yang tak patut kalau kemudian hasil kerja dewan pengupahan diingkari para pengusaha,’’ tandas Amin.

Dijabarkan Amin, sanksi administratif yang diberikan yakni berupa peringatan atau teguran, serta pembinaan agar perusahaan segera melakukan kewajibannya. Jika tetap membandel, terutama setelah diberikan surat teguran sebanyak tiga kali, maka akan diterapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ancaman pidana, lanjut Amin, diatur dalam pasal 90 Ayat 1 juncto pasal 185 ayat 1 UU itu.Q kar

SKPD di Sidoarjo Siap Gunakan RTH Tanjung Puri untuk Rapat Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab Sidoarjo mengaku siap memanfaatkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tanjung Puri di Perumahan Bluru, Kec Sidoarjo Kota, yang keberadaannya dikelolah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo.

Karena fasilitas Pemkab Sidoarjo itu, bisa digunakan tempat alternatif untuk menggelar kegiatan di in-

5

stitusinya masing-masing.

Maka adanya Surat Edaran (SE ) dari Mendagri yang melarang aparat pemerintah menggunakan hotel untuk menggelar rapat.

Bagian Humas Protokol Kab Sidoarjo sudah mendahului kali pertama dari SKPD lain di Sidoarjo, untuk memanfaatkan fasilitas RTH Taman Tanjung Puri yang ada di Perumahan Bluru, Kec Sidoarjo, dipakai untuk kegiatan kerjanya.

Menurut M Sholeh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, pihaknya siap memanfaatkan fasilitas Pemkab Sidoarjo itu dalam menggelar kegiatanya. Biasanya pihaknya juga meman faatkan keberadaan tempat di Pendopo Delta Wibawa.

Sedangkan Sudibyo, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kab Sidoarjo, menyatakan siap menggunakan fasilitas Pemkab Si-

doarjo itu. Apalagi di BKP, tiap bulan ada acara rutin pertemuan dengan para pen yuluh se Kab Sidoarjo.

Sementara lainnya, Ali Imron, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB (BPMPKB) Sidoarjo, juga menyatakan siap menggunakannya, tapi masih harus melihat situasi dan kondisi.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertaman Sidoarjo,

Bahrul Amig, menyampaikan saat ini intitusi yang sudah banyak menggunakan RTH Tanjung Puri adalah sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan Sidoarjo. Sebab memang pernah memberikan sosialisasinya pada sekolahsekolah. Di tempat yang merupakan bekas TPA yang sudah tak digunakan lagi selama bertahun-tahun itu, bisa menampung 100 an orang dalam suatu acara.Q ali

ali kusyanto/bhirawa

Dalam peringatan HUT Sidoarjo tahun 2015 ini, Bupati Saiful Ilah mengingatkan pada aparatnya untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Usia 156 Tahun, Pelayanan di Sidoarjo Harus Prima Sidoarjo, Bhirawa Kab Sidoarjo pada 31 Januari 2015 kemarin genap berusia 156 tahun. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, meminta kepada aparatnya untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Menurutnya, dengan pelayanan yang prima, maka secara tak langsung akan bisa memberikan kontribusi terhadap suksesnya pembangunan di Kota Delta ini. ‘’Dalam moment peringatan hari jadi Kab Sidoarjo tahun 2015 ini, harus dimaknai dengan tekad dan janji untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pengabdian di masa-masa yang akan datang,’’ kata Saiful Ilah, di Alun-alun Sidoarjo, Sabtu (31/1) kemarin, dalam upacara peringatan HUT Pemkab Sidoarjo.

Sedangkan kepada seluruh masyarakat Sidoarjo, di moment HUT Pemkab Sidoarjo yang sudah satu setengah abad ini, Saiiful Ilah mendorong terus adanya semangat untuk memiliki dan membangun daerahnya. ‘’Ini bisa diwujudkan dengan partisipasi dan dukungan masyarakat pada berbagai kegiatankegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kab Sidoarjo,’’ katanya.

Disampaikan Saiful Ilah, hingga kini Kab Sidoarjo terus menunjukkan eksistensinya dalam pembangunan.

Kabupaten yang dulu menjadi bagian dari Surabaya saat ini terus berkembang menjadi Kota Metropolis.

Tentang kondisi Kab Sidoarjo saat ini, mantan Bupati Sidoarjo di era tahun 1985 – 1990, Soegondo, yang juga hadir dalam upacara HUT Sidoarjo ke 156 tahun 2015 itu, mengakui dengan terus terang kalau kondisi Sidoarjo kini banyak perubahan pembangunannya yang pesat dari berbagai aspek. Sehingga menurutnya, itu jelas harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. ‘’Logikanya harus begitu, harus tambah bagus,’’ kata Soegondo, mantan Bupati Sidoarjo kelahiran Blora, Jateng, yang kini menghabiskan masa tuanya dengan tinggal di Perumahan Pucang Indah, Sidoarjo.

Disampaikan pria kelahiran tahun 1938 itu, saat dirinya masih menjabat Bupati Sidoarjo kala itu, PAD Sidoarjo masih hanya berkisar Rp2.250 miliar.

Sedangkan kini sudah mencapai sekitar Rp 1,1 triliun. ‘’Agar Sidoarjo maju terus, pejabatnya harus kompak, juga dengan rakyatnya,’’ ujarnya.Q ali

Pemkab Sidoarjo Peringati Hari Jadi dengan Berbagi Penghargaan Dalam memperingati hari jadinya yang ke-156 tahun. Pemkab Sidoarjo memberikan berbagai macam penghargaan, yang digelar sekalian dalam prosesi upacara bendera di Alun-alun Sidoarjo, Sabtu, (31/1) lalu.

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah saat memberikan penghargaan pada HUT Pemkab Sidoarjo ke 156.

Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum yang memimpin jalannya upacara, diikuti seluruh unsur masyarakat, mulai dari TNI, Polri, Veteran, PNS Instansi Swasta maupun pelajar. Serta seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan para pejabat SKPD Sidoarjo.

Bupati Saiful Ilah mengajak jajarannya untuk meningkatan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat. Guna memberikan kontribusi yang optimal terhadap kesuksesan pembangunan di Kab Sidoarjo ini.

Maka Bupati Saiful Ilah meminta peringatan hari jadi Kab Sidoarjo tahun ini dapat dimaknai dengan tekad dan janji, untuk meningkatkan kinerja dan ku-

alitas pengabdian di masa-masa yang akan datang. Sesuai dengan tema peringatan hari jadi Kab Sidoarjo yang ke-156 Tahun 2015, yakni ‘Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan sebagai upaya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Untuk Kelanjutan Pembangunan Sidoarjo Yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan’. ‘’Keinginan itu bisa terwujud, apabila dalam jiwa kita terdapat nilai–nilai akhlaq, kejujuran, dan kemurnian hati dalam berpikir dan bertindak, guna menyongsong masa depan Kab Sidoarjo yang lebih maju,’’ ujarnya.

Dalam peringatan hari jadi Kab Sidoarjo tahun ini, diwarnai dengan memberikan Penghargaan

Evaluasi Pembangunan tahun 2014. Penghargaan itu diberikan kepada desa/kelurahan berprestasi maupun Industri Kecil Menengah (IKM) serta perusahaan. Bupati Sidoarjo menyampaikan langsung piala penghargaan itu kepada penerima.

Penghargaan itu diberikan atas prestasi dan dedikasi yang telah ditunjukkan desa/kelurahan, IKM serta perusahaan di Sidoarjo terhadap kemajuan Pembangunan di Kab Sidoarjo.

Adapun yang mendapatkan penghargaan adalah Desa Ngampelsari Kec Candi sebagai juara pertama sebagai desa/kelurahan berprestasi. Juara kedua Desa Pekarungan, Kec Sukodono dan Desa Kwangsan juara ketiganya.

Untuk penerima Penghargaan Evaluasi Pembangunan diberikan kepada Industri Kecil Menengah (IKM), yakni IKM UD Sukses Mandiri Desa Kalanganyar Sedati sebagai IKM sehat.

Kedua, UD Al-Mubaroq Desa Semambung Jabon. Dan juara ketiganya, IKM UD Karya Usaha Desa Rejeni Krembung. Untuk perusahaan terbaik dalam pengelolaan Corporate Social Responsibilty (CSR), diberikan kepada PT Indraco sebagai juara pertama. Kedua, PT Philips Indonesia dan ketiganya, Pertamina Aviasi DPPU Juanda.

Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan Satya Lencana Kebhaktian Sosial Donor Darah kepada pendonor darah sebanyak 100 kali bahkan lebih.

Diserahkan pula Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dari lembaga sertifikasi ISO kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sidoarjo serta Dinas Perhubungan Sidoarjo dan Kecamatan Sukodono. Piala pemenang Lomba Pembinaan Karang Werda antar kecamatan, lomba car free day antar FORMI tahun 2014 juga ikut diserahkan.Q ach.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkab Anggarkan Biaya Raperda Rp 200 Juta Sampang, Bhirawa Legalitas memorandum of understanding (MoU) dan nilai anggaran pembuatan Raperda dengan pihak ketiga diprotes karena dianggap tidak transparan.

Pasalnya pembuatan Raperda dengan biaya ratusan juta rupiah tidak sebanding dengan amburadulnya draf kajian akademik yang saat ini masih dibahas di DPRD Sampang.

Juhaini, kabag Hukum Pemkab Sampang membantah tudingan miring tersebut, jika draf kajian akademisi raperda yang saat ini berada di DPRD tidak sempurna hal itu wajar, sehingga saat ini masih dilakukan pembahasan secara intensif bahkan dibahas di pansus DPRD untuk mendapatkan Raperda yang benarbenar sesuai dengan aturan yang ada yakni undang-undang dan peraturan pemerintah tentang Desa.

"Terkait pembuatan Raperda yang melibatkan pihak ketiga Universitan Jember (UNEJ) itu sudah sesuai aturan yang ada, sedangkan bicara anggaran itu nilainya 200 juta dengan rincian 4 raperda yakni raperda Pilkades, rapreda pemerintahan Desa, raperda reklamasi, dan raperda tentang ketertiban umum (TIBUM), semua raperda tersebut sudah diajukan di legislatif dan sedang dibahas,” jelas dia.

Masih dikatakan Juhaini, terkait raperda Pilkades memang terjadi kemoloran dari jadwal semula, di sahkan pada 19 Januari lalu, namun karena pembahasannya masih butuh pendalaman sehingga dilakukan panjangan waktu, tetapi kami yakin DPRD juga ingin memberikan yang terbaik, agar raperda tersebut sempurna, mengigat raperda pilkades saat ini menjadi prioritas pembahasan karena dibutuhkan rakyat khususnya di pemerintahan Desa.Q lis

JAAN Awasi Penggunaan Anggaran Pemda Malang Kab Malang, Bhirawa Puluhan relawan yang tergabung dalam Jaring Advokasi Anggaran Negara (JAAN) Malang Raya, akan melakukan pengawasan penggunaan anggaran negara tahun 2015, baik pengawasan di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang maupun di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Pemkot Batu.

Menurut, Ketua Ketua JAAN Malang Raya M Zuhdy Ahmadi, Minggu (1/2), kepada Bhirawa, JAAN akan bekerja untuk mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bahkan tidak hanya dari APBN dan APBD saja, namun pengawasan juga dilakukan pada anggaran yang bersumber dari dana hibah. “Sebab selama ini, banyak terjadi kasus penggunaan anggaran di Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.

Dijelaskan, pihaknya untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran di Pemda, telah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan untuk sementara ini JAAN beranggota 30 orang relawan.

Pihaknya sudah melatih relawan dalam membaca APBD, sehingga ketika mereka melakukan pengawasan, tidak lagi salah dalam membaca APBD.Q cyn

PNS Tewas Minum HCL Toilet Pemkab Tuban, Bhirawa Diperkirakan stres menahan beban hidup, Tamsit (40) seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Tuban meninggal dunia setelah minum cairan Hydro Clorida (HCL) di dalam kamar mandi pada saat piket malam di area perkantoran Pemkab Tuban jalan Kartini (1/2).

Dari data dapat dihimpun Bhirawa, PNS yang diketahui bertempat tinggal di Kelurahan Perbon, Kecamatan Kota Tuban semula sudah mendapatkan pertolongan dan perawatan di RSUD dr.

Koesman Tuban, setelah HCL di dalam kamar mandi. Tamsit yang merupakan staf dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanganan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Tuban itu berawal saat dia sedang tugas jaga malam di kantornya bersama dua orang pegawai lainnya.

Pada saat bertugas malam di kantornya itu, tiba-tiba menghilang dan tidak diketahui kemana perginya. Setelah lebih dari satu jam tak kunjung muncul, teman jaga korban yang bernama Evan langsung mencari korban di dalam area kantor Pemkab Tuban itu.Q hud

Senin Pahing 2 FEBRUARI 2015

Presiden Jokowi Dialog dengan Petani Ngawi Mayoritas Jaringan Irigasi Rusak Ngawi, Bhirawa Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk mengoptimalkan hasil pertanian, khususnya swasembada pangan, perlu diambil sejumlah langkah. Untuk itu, pemerintah merencanakan berbagai langkah mengoptimalkan hal tersebut.

Yakni mulai dari pembangunan waduk, perbaikan dam, jaringan irigasi, pemberian peralatan pertanian, pupuk hingga benih unggul.

"Data dari Kementrian Pertanian menyebutkan, sebanyak 55% jaringan irigasi rusak. Jika jaringan irigasinya rusak, bagaimana bisa meningkatkan hasil pertanian Karena itu, pemerintah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan irigasi hingga langkah lain. Itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan soal jaringan irigasi banyak yang rusak," kata Presiden RI, Jokowi, saat dialog dengan petani disela membagikan traktor dan diesel pompa air, di Ngawi, Sabtu (31/1).

Dalam dialog tersebut, Presiden juga menyoroti masalah swasembada pangan. Menurutnya, untuk hal yang krusial ini, harus terwujud dalam waktu tiga tahun ke depan.

"Kami tidak mau lagi impor beras, gula, kedelai dan lainnya. Tidak akan lagi. Makanya produksi harus ditingkatkan," tambah Jokowi.

Tak hanya itu yang disoroti oleh Presiden kelahiran Solo ini. Ia juga menyoal tentang distribusi pupuk dan benih

yang selalu bermasalah saat dibutuhkan oleh petani. Hal itu karena selama ini pengadaannya melalui tender lelang.

"Makanya lama. Sekarang sudah tidak ada lagi (lelang).

Jangan main-main dengan pupuk dan benih untuk saat ini. Saya akan terus awasi," tandas Jokowi.

Menurutnya lagi, untuk mewujudkan semua itu, pemerintah juga memberikan bantuan alat pertanian seperti traktor, pompa air, pupuk, benih, dam dan irigasi. Sedangkan untuk tahun ini, pemerintah akan memperbaiki irigasi seluas 1,5 juta hektare. Selain itu, juga akan memberikan bantuan benih jagung untuk ditanam di area seluas 98.000 hektare dan kedelai yang akan ditanam di lahan seluas 70.000 hektare.

"Gubernur Jatim menyatakan siap menyumbang dua juta ton produksi pangan," papar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi juga meminta semua pihak, mulai dari Kementerian sampai petani, harus bisa bekerja sama untuk mewujudkan swasembada

sudarno/bhirawa

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Ngawi, pada kunjungan kerja di Ngawi Sabtu (31/1) didampingi Mentan RI, Amran Sulaiman, mengadakan dialog dengan petani di lapangan Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. pangan. Hal ini harus dicapai dalam waktu tiga tahun. "Melalui pemberian bantuan itu, produktivitas harus naik, jangan sampai turun. Mari dia-

wasi dan dilaksanakan bersama," pinta Jokowi, dihadapan ratusan petani di lapangan Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

Melalui peningkatan produktivitas, ia berharap Indonesia menjadi tempat produksi pangan dan negara lain bergantung pada Indonesia.Q dar

Jembatan Patah Diterjang Banjir Bandang Dik Ling Ling, Media Nganjuk, Bhirawa Jembatan utama penghubung antara Desa Bareng dan Desa Sawahan di Kecamatan Sawahan, Sabtu (31/1) sekitar pukul 16.15 Wib patah diterjang banjir bandang. Akibatnya akses menuju Desa Bareng atau sebaliknya lumpuh dan sekitar 6 ribu warga 12 dusun di Desa Bareng terisolir. "Pondasi beton dibagian tengah jembatan ambrol dihantam banjir bandang, sehingga landasan jembatan ambruk dan tidak dapat dilewati kendaraan atau orang," kata Ramelan salah seorang tokoh warga Desa Sawahan.

Ramelan menjelaskan, sebelum ambrolnya pondasi jembatan, hujan turun dengan deras sejak siang hingga sore menjelang. Bahkan hujan deras juga turun secara merata di lereng Gunung Wilis yang berjarak 8 kilometer dari Desa Sawahan.

Sedangkan air di sungai Kuncir, terus meluap ke perkampungan dan areal pesawahan milik

warga.

Selang beberapa saat, ungkap dia, beberapa orang warga mendengar suara gemuruh yang cukup keras dari arah jembatan.

"Tinggi air bah menyentuh jembatan, menghantam pondasi jembatan hingga ambruk, kami tidak bisa melihat jelas karena hujan turun deras, namun landasan jembatan terlihat mulai miring dan akhirnya ambruk.

Beruntung ketika itu, tidak ada warga atau kendaraan yang melintas di atas jembatan," kata Ramelan.

Mendapati hal tersebut, ungkap Ramelan, warga berhamburan ke lokasi jembatan yang putus dan berusaha mencari solusi agar warga yang terjebak diluar kampung, dapat melintas dan jalur tersebut dapat dipergunakan untuk pejalan kaki karena jembatan tersebut merupakan akses utama yang menghubungan Desa Bareng dengan wilayah lainnya di Kecamatan Sawahan. "Saat ini warga yang

ristika/bhirawa

Jembatan patah di bagian tengah akibat banjir bandang dan ribuan warga Desa Bareng di sisi jembatan yang akhirnya terisolir.

hendak masuk atau keluar dari Desa Bareng harus ektra hatihati melintas di atas jembatan.

Sedangkan kendaraan tidak dapat melintas karena hanya untuk pejalan kaki," katanya.

Ramelan dan warga Desa Bareng yang terisolir berharap dinas terkait di Pemkab Nganjuk, segera melakukan perbaikan dan membangun kembali jembatan yang ambruk tersebut karena putusnya jalur penghubung tersebut, membuat roda perekonomian ratusan kepala keluarga yang sehari-hari bertani dan bercocok tanam, tidak dapat berjalan karena tidak ada akses kendaraan terutama roda dua. "Harapan kami segera dibangun kembali jembatan ini karena jembatan ini merupakan akses utama warga untuk menjual hasil buminya ke kota kecamatan atau ke sejumlah pasar di Nganjuk," katanya.

Perangkat Desa Sawahan, Lasimin mengatakan, akibat banjir bandang ini ribuan warga terisolir karena jembatan satusatunya ini tidak bisa digunakan. “Banjir bandang menerjang Sungai Kuncir ini mengakibatkan jembatan dengan lebar 5 meter dan panjang 22 meter ini ambrol. Bahkan tengah jembatan ini terputus dan nyaris terbawa banjir bandang,” kata Lasimin.

Namun, kata dia, meski sudah terputus dan tak dapat dilalui tetap ada warga yang nekat melintas jembatan ini dengan melewati puing-puing jembatan yang hancur. Dengan runtuhnya jembatan tersebut warga di 12 dusun di Desa Bareng seperti Dusun Mambang, Dusun Ledok, Dusun Kiteran, Dusun Tawang dan dusun-dusun lainnya harus mencari jalan alternatif dengan jarak yang sangat jauh dan kondisi jalan juga tidak layak untuk dilalui kendaraan.Q ris

Peduli Lingkungan Probolinggo, Bhirawa Guna menjaga bumi dari kerusakan dan pengrusakan, maka Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan CSR PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) mencoba meminimalisir hal tersebut dengan memberikan pelajaran tentang lingkungan hidup mulai dari usia dini.

Kegiatan tersebut didukung dengan adanya mobil Dik Ling Ling. Mobil layanan ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang lingkungan hidup agar tidak terjadi degradasi bumi yang semakin meluas demi keindahan dan penghijauan di Kota Probolinggo.

Hal ini diungkapkan Kabid Penanggulangan dan Penangangan Dampak Pencemaran Lingkungan, Deus Nawandi, S.STP, M.Si, Minggu (1/2).

Mobil layanan ini akan mempermudah masyarakat terutama murid sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai managemen pengelolaan sampah. “Di mobil Dik Ling Ling ini, murid-murid bisa belajar tentang bagaimana pengelolaan sampah, daur ulangnya, sistem penanaman vertikulur dan bisa mengolah limbah rumah tangga dengan 3 R (Reuse, Reduce, Recycle),”, kata Deus.

Selain itu, mobil tersebut juga dilengkapi dengan berbagai alat peraga pendidikan lingkungan hidup. “Fasilitas di mobil tersebut sangat lengkap, ada sudut buku yang menyediakan berbagai buku tentang lingkungan, brosur, leaflet yang dapat

membantu meningkatkan pengetahuan bagi kelompok perempuan dan anak,” ujar Deus.

Sudut lain dalam mobil tersebut adalah sudut alat permainan edukatif yang berisi berbagai macam permainan yang dapat meningkatkan kemampuan sensorik dan konstruktif. Selain itu terdapat pula sudut multimedia dimana pada bagian ini terdapat TV dan DVD yang digunakan untuk memutarkan film tentang lingkungan hidup dan bisa digunakan untuk pemanfaatan internet.

“Tidak kalah pentingnya, pada mobil tersebut juga tersedia sudut peraga, dimana pada sudut tersebut terdapat berbagai macam alat peraga seperti produk daur ulang sampah dan sebagainya,” tandasnya.

Sejak tahun 2013 lalu, mobil Dik Ling Ling telah beroprasi dan mencakup beberapa sekolah yang ada di Kota Probolinggo. Seperti TK/Paud, SD, SMP/MTS dan SMA/SMK dengan prosentase paling banyak di tingkat SD. Sementara itu, untuk kunjungan ke Posyandu, baru dilaksanakan di Kecamatan Kanigaran dengan prosentase 14% dari total Posyandu yang ada disana.

Mobil layanan Dik Ling Ling diyakini mampu menjadi alternatif pembelajaran bagi masyarakat Kota Problinggo khususnya agar lebih mengerti dan ‘sayang’ terhadap lingkungan. “diharapkan dengan adanya Dik Ling Ling masyarakat lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya”, tambah Deus.Q wap

Camat Sabil Siap Jalankan Amanah Musda IKA PMII Setelah melalui proses yang menegangkan Musyawarah Daerah (Musda) ke II Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), akhirnya HM. Asnawi Sabil terpilih sebagai Ketua Umum IKA PMII Bondowoso masa khidmat 2015-2020.

"Ini adalah amanat yang cukup besar tanggung jawabnya dari Alumni PMII untuk membawa IKA PMII kedepan lebih maju, sehingga nantinya tidak kalah dari alumni organisasi mahasiswa lain. Kita harus solid," ujar Camat yang juga alumni UIN Surabaya ini usai acara Musda kemarin.

Menurutnya, Musda IKA PMII Bondowoso kali ini terjadi proses dinamika yang luar biasa sehingga terjadi proses demokratisasi ala PMII. "Musda kali ini luar biasa, walaupun dalam pe-

laksanaanya sangat sederhana namun ada dinamika dan proses demokratisasi, sehingga menumbuhkan sepirit. Aqidah ahlussunnah waljama'ah," imbuhnya.

Selain itu, Sabil, berharap kepada seluruh alumni dan para kader PMII untuk mendukung dirinya selama menjabat sebagai Ketua Umum IKA PMII. "Saya mohon dukungan dari segenap alumni PMII, demi kemajuan IKA PMII ke depan," harapnya.

Sementara itu, dalam acara Musda IKA PMII ke II yang dilak-

sanakan di kantor PC. NU Bondowoso dihadiri 150 orang alumni yang sekaligus mempunyai hak suara. Namun dalam pemilihan Ketua IKA PMII tersebut dilakukan pemilihan secara aklamasi.

Adapun nama-nama yang maju menjadi kandidat calon Ketua IKA PMII ada sembilan orang dari alumni PMII diberbagai daerah yakni HM. Syaeful Bahar alumni PMII UIN Surabaya, H. Samsul Tahar, alumni PMII Probolinggo, Basori, alumni PMII UIN Jember, Missiono alumni PMII Bondowoso, Marzuki alumni UIN Malang.

Selain itu, HM. Asnawi Sabil alumni PMII UIN Surabaya, M. Sugiyanto Z alumni PMII Sumenep, H. Sutriono alumni PMII Probolinggo, H. Syaiful Bahri alumni PMII Bondowoso. Dalam

acara Musda IKA PMII ke II ini dikemas dengan acara silaturrahim dan konsolidasi regional IKA PMII denga tema ‘Menjaga spirit nasionalisme dalam bingkai aqidah ahlussunnah wal jama'ah an-nahdliyah’, sempat terjadi sedikit ketegangan karena salah satu alumni PMII Bondowoso Mohammad Imron memprotes panitia yang hanya mencantumkan konsolidasi dan silaturrahim tanpa adanya musda.

Namun berkat kedewasaan para alumni PMII yang menginginkan solidnya alumni ke depan menghadapi berbagai tantangan, maka acara tetap dilanjutkan untuk melaksanakan pemilihan ketua baru, karena pengurus lama yang diketuai H. Munawir sudah habis masa Khidmatnya.Q mb7

mb7/bhirawa

Munawir mantan ketua IKA PMII Memimpin Musda IKA PMII Bondowoso.

JAWA TIMUR

Senin Pahing 2 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

Penangkapan PNS Dishubkominfo Diserahkan Pihak Kepolisian Pasuruan, Bhirawa MTH (32), pria yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Pasuruan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) ditangkap jajaran unit Reskoba Polres Malang Kota bersama temannya MS (35) lantaran menyimpan sabu di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada Jumat (30/ 1).

Menanggapi penangkapan itu, Kepala Dishubkominfo Kota Pasuruan Rudiyanto mengaku penangkapan terhadap anak buahnya itu sepenuhnya diserahkan ke pihak hukum yakni kepolisian. “Sepenuhnya kami serahkan semuanya ke pihak kepolisian. Karena itu murni pidana,” ujar Rudiyanto dengan nada singkat kepada Bhirawa, Minggu (1/2).

MTH sendiri merupakan warga Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. MS dan MTH mengaku membeli 2 gram sabu-sabu tersebut seharga Rp2,9 juta. Mereka berada di Malang untuk bertemu dengan pembeli, yang sudah mentransfer uang dengan nilai Rp3 juta untuk 2 gram sabusabu tersebut.

Keduanya mengaku mendapatkan sabu dari MN (38), juru parkir asal Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. MN adalah residivis pencurian kendaraan bermotor yang pernah ditahan di LP Lowokwaru Malang pada tahun 2008.

MN mengaku mendapatkan sabu-sabu dari temannya yang kini sedang dalam pencarian polisi.Q hil

Cawali Gratis, Cakades Juga Harus Gratis Kota Batu, Bhirawa Mulai tahun ini Pemkot Batu melarang Calon Kepala Desa (Cakades) dibebani iuran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada semua lapisan masyarakat ikut mencalonkan diri sebagai Calon Kades. Selain itu juga diharapkan pelaksanaan Pilkades tersebut berkualitas.

Demikian diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan pada Setda Kota Batu, Sulianah, kepada Bhirawa, akhir pekan kemarin. "Calon Wali Kota (Cawali –red.) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali – red.) saja nggak dibebani biaya karena seluruh pelaksanaan Pilkada ditanggung pemerintah, Calon Legislatif (Caleg) dan Calon DPD juga bebas biaya saat daftar. Sehingga wajar kalau Calon Kades juga tidak dibebani biaya saat mendaftar di Pilkades," tegas Sulianah.

Lebih lanjut dikatakan, Pilkades merupakan sebuah agenda demokrasi di tingkat desa, selain untuk memilih

Kades, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi Pancasila. "Mewujudkan masyarakat yang demokratis kan salah satu visi misi Presiden dan Kepala Daerah, jadi Pilkades merupakan salah satu program pembangunan demokrasi yang anggarannya harus ditanggung pemerintah," tutur Sulianah.

Oleh karena itu, untuk pelaksanaan Pilkades mulai tahun ini akan dianggarkan oleh Pemkot Batu melalui APBD. Dimana setiap desa yang akan menggelar Pilkades akan diberikan kucuran anggaran sebesar Rp50 juta.

"Tahun ini ada 2 desa yang

menggelar Pilkades, yaitu desa Sumberbrantas dan desa Giripurno. Pemkot Batu telah menyediakan anggaran Rp100 juta untuk pelaksanaan 2 Pilkades tersebut," katanya.

Ditambahkan, Pilkades di desa Sumberbrantas Kec Bumiaji sampai saat tertunda karena belum ada calon yang bersedia mendaftar. Salah satu penyebabnya ditengarai karena Calon Kades tak sanggup menanggung biaya pelaksanaan Pilkades tersebut.

Karena belum menggelar Pilkades, maka Wali Kota Batu akhirnya menunjuk Pj Kades Sumberbrantas agar roda pemerintahan di desa tersebut tetap berjalan.

Sebagaimana diketahui, dalam setiap kegiatan Pilkades, Pemkot Batu hanya mengalokasikan Rp10 juta melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Akibatnya untuk menutup kekurangan dananya, panitia pilkades menggali dana dari sumbangan warga dan menetapkan iuran untuk para calon Kades. Besaran

iuran bervariasi sesuai keputusan BPD dan Panitia Pilkades setempat.

Ada desa yang menetapkan biaya hanya jutaan rupiah, tapi tidak sedikit juga yang mematok iuran hingga puluhan juta rupiah. Keputusan pembebanan biaya Pilkades kepada masing-masing Calon Kades tersebut dirasa memberatkan. Selain itu dengan pembebanan biaya tersebut menyebabkan tidak semua warga desa yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri mengikuti ajang demokrasi di desanya.

Sebab pembebanan biaya tersebut tentunya akan menimbulkan efek domino, yaitu mereka yang terpilih akhirnya akan berupaya mengembalikan modal yang dia keluarkan.

Padahal selain menanggung biaya Pilkades, mereka juga harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk sosialisasi pencalonannya.

Termasuk menyediakan konsumsi selama berlangsungnya proses kampanye hing-

ga hari H pemilihan. "Biasa, kalau ada Pilkades, masyarakat pasti akan silaturahmi ke sejumlah Calon Kades.

Kalau ada tamu tentu tentu sudah sepantasnya kalau menyediakan hidangan supaya betah jagongan," ungkap Eko Haryanto, salah satu warga Torongrejo kecamatan Junrejo.

Hal itu merupakan kebiasaan di masyarakat desa pada umumnya. Warga akan bergiliran bersilaturahmi ke masing-masing Calon Kades.

Terlepas nanti dipilih atau tidak dipilih saat coblosan Pilkades. Oleh karena itu, Eko mengaku senang, jika akhirnya Pemkot Batu membiayai pelaksanaan Pilkades karena bagaimanapun itu merupakan salah satu upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia yang sudah berlangsung secara turun temurun. "Pilkades itu demokrasi asli Indonesia yang harus dipertahankan, sehingga sangat benar kalau pemerintah menanggung pembiayaannya," tandas Eko.Q sup

Aturan Baru BPJS Hambat Program KB

Terlibat Illegal Mining, Karyawan Bank Jadi Tersangka Situbondo, Bhirawa Ada kabar terbaru dari proses penyidikan kasus illegal mining atau penambangan liar kemarin. Penyidik Reserse dan Kriminal Polres Situbondo telah menetapkan seorang karyawan Bank menjadi seorang tersangka. Dia adalah karyawan salah satu Bank berinisial HD, ditetapkan menjadi tersangka kasus penambangan liar di Desa Sumberejo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Informasi Bhirawa, saat ini penyidik telah melimpahkan berkasnya ke Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo. Namun demikian, setelah menjadi tersangka HD tidak dilakukan penahanan, karena koperatif selama menjalani pemeriksaan.

Menurut Kasatreskrim Polres Situbondo, AKP Riyanto, pihaknya baru melakukan pelimpahan tahap pertama berkas tersangka penambangan liar tersebut. “Nanti selanjutnya penyidik menungu hasil koreksi dari jaksa penuntut umum,” ungkap Riyanto.

Riyanto menjelaskan, pihaknya siap melengkapi berkas tersangka, jika oleh jaksa masih dinyatakan P19 atau belum sempurna. “Namun jika berkasnya sudah P21 atau sempurna, maka penyidik akan segera melimpahkan tersangka HD ke Kejaksaan Negeri Situbondo,” ungkap Riyanto.

Diungkapkan sebelumnya, HD merupakan pemilik penambangan liar di Desa Sumberejo, Kecamatan Besuki. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penggerebekan saat aktifitas penambangan itu sedang berlangsung. Dari lokasi penambangan, polisi berhasil menyita satu dump truk Nopol R 1804 BC dan satu unit eskavator. Selanjutnya kedua peralatan penambangan ini diamankan ke Mapolres Situbondo, guna kepeningan proses penyidikan.Q awi

7

sudarno/bhirawa

Gusti Ayu Putriana Permata Sari (16), yang juga siswa kelas II SMAN I Kota Malang, salah satu jasad korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, dikremasikan di tempat Perabuan Jenazah, di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun,Minggu (1/2) siang.

Salah Satu Jasad Korban AirAsia Dikremasi di Madiun Kab. Madiun, Bhirawa Salah satu jasad korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, Gusti Ayu Putriana Permata Sari (16), yang juga siswa kelas II SMAN I Kota Malang, dikremasikan di tempat Perabuan Jenazah, di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun,Minggu (1/2) siang. Isak tangis keluarga, kerabat dekat hingga rekan korban, mewarnai jelang keberangkatan hingga tempat ke tempat pengabenan (perabuan) jenazah.

Ayu merupakan putri Bobby Sidharta dengan istri pertama. Sedangkan jenazah keluarga lainnya, yaitu Gusti Ayu Made Keisha Putri (10) kelas IV SD yang juga putri Bobby dengan istri kedua, Donna Indah Nurwati, yang tinggal di Jalan Simpang Gading Kasri, Kota Malang, sesuai permintaan keluarga kerabat dari keluarga di Malang, agar kedua jasadnya dimakamkan di Malang.

Sedangkan Ayu, dikremasi di Madiun atas pemintaan kakeknya, I Gusti Nyoman Kertiyasa, yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madiun. Sementara jasad ayahnya, Bobby, hingga kini belum ditemukan.

Menurut kakek Ayu, I Nyoman Kertiyasa, mereka berempat saat itu hendak berlibur jelang

akhir tahun ke Singapura. Namun kemudian pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. "Kami hanya bisa berdoa dan berharap, agar jasad anak saya (Bobby) dapat ditemukan. Mohon bantuan doanya. Jika ditemukan, saya minta juga dibawa ke Madiun untuk diperabukan. Saya dan keluarga besar menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan semua pihak," kata I Gusti Nyoman Kertiyasa, kepada wartawan.

Sementara di lokasi perabuan, tampak hadir teman sekelas Ayu dari SMAN I Kota Malang.

Isak tangis pecah begitu teman-teman sekelas berada didekat peti jenazah sebelum diperabukan. Tangis mereka kian menjadi begitu jasad Ayu dimasukkan ke dalam perabuan.

"Almarhum (Ayu) itu anak yang pintar di kelas. Juga tidak sombong dan jadi tempat bertanya teman-teman jika mengalami kesulitan dalam pelajaran. Dia juga pandai bergaul dengan siapa pun, tanpa memilihmilih kasta. Kami semua merasa kehilangan.

Kami saat terakhir bertemu pada penerimaan rapor. Sebelum berangkat ke Singapura, bahkan janji akan membawakan oleholeh sepulang dari Singapura," terang teman Ayu, Sasa, kepada wartawan.Q dar

Jombang, Bhirawa Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan baru terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (BPJSJKN). Namun aturan ini, dikhawatirkan berpotensi menghambat program keluarga berencana (KB). Pasalnya, pelayanan KB tidak boleh dilakukan pada sembarang bidang, melainkan harus pada bidan yang memiliki jejaring BPJS. “Ada peraturan-peraturan BPJS yang berpotensi agak menyulitkan kami dalam melaksanakan programprogram KB. Aturan baru itu, diantaranya pelayanan KB tidak boleh dilakukan pada sembarang bidang, melainkan harus pada bidan yang memiliki jejaring BPJS. Padahal saat ini banyak bidan yang bekerja di rumah sakit swasta, yang di luar jejaring BPJS,” ujar Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Jombang, drg Budi Nugroho, Minggu (1/2).

Aturan ini, dikatakan dr Budi, diprediksi bakal menyulitkan instansi yang bertanggungjawab soal KB dalam memuluskan program-programnya. Selain aturan tersebut, ada juga aturan yang menyebut, untuk mendapatkan pelayanan KB, diharuskan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) alias puskesmas. Tidak bisa langsung ke rumah sakit, yang merupakan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Sedangkan FKRTL hanya melayani pasien rujukan puskesmas. Padahal sebelumnya tidak demikian,” kata Budi. Sudah begitu, sambung Budi, yang paling menyulitkan, kewajiban bagi akseptor KB untuk masuk BPJS dulu untuk

mendapatkan pelayanan KB. “Mungkin tujuannya baik, agar masyarakat ikut BPJSJKN. Namun untuk ke sana juga perlu penyadaran yang tidak gampang. Apalagi sekarang ada aturan bisa ikut BPJS asal semua anggota keluarga yang tercantum di kartu keluarga diikutkan semua. Ini jelas hambatan tersendiri,” keluh Budi.

Budi mengaku, memang hambatan terhadap kemulusan program KB seperti itu belum muncul saat ini. Namun sudah tergambar di depan mata.

Lebih-lebih, mulai tahun ini anggaran dari pusat juga ditiadakan, karena dianggap sudah masuk dalam program BPJS-JKN. Menghadapi kondisi yang menyulitkan seperti ini, Budi mengaku mencoba mencari terobosan. Diantaranya dengan lebih memberdayakan tenaga petugas lapangan KB (PLKB). “Selain tugas rutin, mereka juga bertugas sosialisasi ke masyarakat soal perubahan dalam layanan KB. Meskipun ini juga tidak gampang, karena jumlah PLKB terbatas, satu orang PLKB melayani empat desa. Idealnya, satu desa dilayani satu PLKB seperti di masa lalu,” kata mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.

Sementara itu, data perkembangan KB di Jombang sejauh ini dikatakannya cukup bagus. Saat ini, tercatat akseptor KB sejumlah 187.435 akseptor, atau sekitar 76 persen dari jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tercatat 245.433 pasangan. “Memang masih didominasi kaum ibu, untuk yang bapak bapak masih minim,” pungkasnya.Q rur

Guru Diharapkan Jadi Profesional dan Bermartabat Hasyim Terpilih Menjadi Ketua PGRI Secara Aklamasi Ratusan pengurus PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) seKabupaten Situbondo, menggelar konferensi tahun 2015, Sabtu (31/1).

Acara yang rutin digelar setiap lima tahunan itu mengagendakan beberapa program kegiatan dalam wadah PGRI. Di antaranya, laporan pertanggungjawaban (LPJ) kinerja selama 5 tahun, penyusunan APBD 2015-2020 serta pemilihan pengurus baru 2015-2020. Ada tiga calon yang ikut bersaing menjadi Ketua PGRI masa bakti lima tahun mendatang, yakni Moh. Hasyim, Harnoto dan Abdul Rasyid.

Selain dihadiri Bupati Dadang Wigiarto, Rektor Unars Hadi Wiyono dan IKIP PGRI serta jajaran Muspida, acara konferensi yang berjalan hingga sore hari itu juga diikuti 17 pengurus Cabang se-Kabupaten Situbondo.

Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur, Suparno berikut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, DR Fathor Rakhman juga ikut ambil bagian dalam

acara konferensi yang dihelat di auditorium Hotel San Sui, Jalan Raya Klatakan, Kecamatan Kendit, Situbondo itu.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, sebelum proses pemilihan dilaksanakan, dua di antara tiga kandidat Ketua PGRI memilih mengundurkan diri. Tak pelak, keputusan yang sangat mendadak itu sempat mengagetkan sejumlah pendukung Harnoto dan Abdul Rasyid. Karena hanya menyisakan satu calon saja, akhirnya Moh. Hasyim dipiih secara aklamasi oleh seluruh peserta konferensi, menjadi Ketua PGRI periode 2015-2020.

Saat dikonfirmasi sebelum acara pemilihan, Hasyim mengatakan, ia siap dicalonkan untuk

menduduki kembali kursi Ketua PGRi Kabupaten Situbondo untuk periode 2015-2020, asal diusulkan oleh anggota dan pengurus PGRI. “Saya apalah artinya, dibanding sosok pengurus PGRI yang lain.

Masih banyak calon Ketua lain yang lebih kapabel dan berprestasi dibanding sosok Hasyim. Jadi silahkan para anggota dan pengurus, memilih sesuai dengan hati nurani,” ujar Hasyim merendah.

Hasyim menambahkan, dirinya saat ini justeru lebih mementingkan cara meningkatkan kesejahteraan guru serta berusaha menciptakan guru di Situbondo menjadi bermartabat dan profesional. “Dua kata ini (profesional dan bermartabat) tidak dapat dipisahkan, jika menginginkan dunia pendidikan Situbondo kedepan bisa lebih maju.

Sebab tanpa bermartabat, guru yang profesional tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya juga begitu, jadi ada keterkaitan

yang sangat erat, diantara keduanya,” papar pria yang kini menjabat Kabid Ketenagakerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Pengurus PGRI Provinsi Jatim, Suparno, mengaku angkat topi atas kinerja kepengurusan PGRI Kabupaten Situbondo, dibawah komando Moh. Hasyim. Menurut Suparno, PGRI Situbondo merupakan satu diantara dua PGRI Kabupaten yang sukses menggelar konferensi di Jawa Timur, yang berjalan dengan kondusif dan aman. “Kini kita patut berbahagia, karena akan memiliki Dirjen Guru di Kemendikbud RI. Untuk itu saya minta kepada guru agar selalu menjadi pendidik yang baik, berkualitas dan linier,” tegas Suparno.

Di sisi lain pihak, Bupati Dadang Wigiarto, menilai keberadaan PGRI Kabupaten Situbondo patut dibanggakan, karena telah berhasil mengayomi para guru.

Selain itu, ujar Bupati Dadang,

sawawi/bhirawa.

Moh. Hasyim, Ketua PGRI Kabupaten Situbondo, saat menyampaikan sambutan pada acara konferensi tahun 2015, di Hotel San Sui, kemarin.

PGRI dibawah kendali Moh Hasyim sudah banyak berperan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran serta pengabdian di dunia pendidikan Kota Santri. “Saya berharap PGRI

terus dapat meningkatkan peran sertanya bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Situbondo kedepan,” pungkas orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu.Q awi

EKONOMI - BISNIS

8

Senin Pahing, 2 FEBRUARI 2015

Termakan Harga Pakan

Kurs USD

JUAL

BELI

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (10 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Hadapi MEA, Pemkab Kembangkan Usaha Pedesaan Kab Kediri, Bhirawa Pemkab Kediri saat ini terus melakukan persiapan untuk menghadapi persaingan pasar bebas Asean atau MEA, upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan usaha di pedesaan yang selama ini menjadi andalan. Bupati Kediri Haryanti Sutrisno mengatakan dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat ASEAN (MEA), masyarat harus serius mempersiapkan seluruh pelaku usaha seperti usaha kelompok maupun perorangan pedesaan secara matang khususnya para UKM. “Jika tidak ingin ketinggalan atau kalah dalam persaingan usaha bahkan mati usahanya. Untuk itu kita harus lebih meningkatkan SDM, Sarana dan Prasarana, Teknologi dan Pemasarannya” kata, Haryanti Sutrisno, Minggu (1/2). Menurutnya dengan persiapan secara matang produktifitas, kualitas, teknologi, pengemasan dan pemasaran usaha rakyat di pedesaan seperti ini dapat ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produk-produk dari Negara Asean lainnya.

Bupati juga meminta Dinas Koperindag dan Kantor Permodalan dan Pemasaran Kabupaten Kediri untuk memfasilitasi permasalahan pengrajin, dengan menelusuri nama dan alamat serta harga yang dituju para tengkulak-tengkulak. Produk UKM dikabupaten Kediri ini dapat meningkat lebih tinggi sehingga keuntungan pelaku UKM bisa meningkat. Q van

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Mobil Penumpang, Suzuki Escudo, th.

1995, Hijau Tua Metalik, AG647R, a/n. Sudarwan, Dsn. Cprkuntul, Ds/Kec. Cprdarat-T.Agung No. 212/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, AG4532TO, a/n. Sutrisno, Ds/Kec. Rejotangan-T.Agung No. 213/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF100D, th. 2002, Hitam, AG2573SK, a/n. Muhamad Abdul Coiri, Ds. Bangoan, Kedungwaru-T.Agung No. 214/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG4130RAA, an.

Elys Susanti, Ds. Pinggirsari, Ngantru-T.Agung No. 215/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, AG3028RAE, an. Dewi Nur Laili, Ds. Jabon, Kalidawir-T.Agung No. 216/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Jupiter MX, th. 2007, AG6233ST, an. Vaeris Pradez Wahyudi, Ds. Sumberdadi, Sumbergempol-T.Agung No. 217/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG4641RAE, an.

Siti Solekah, SPdI, Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No. 218/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG5127TO, an.

Jaseni, Ds. Kedoyo, Sendang-T.Agung No. 219/IMB/BI-II/2015

Keuntungan Peternak Pas-pasan Pemprov, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim merilis kalau nilai jual sapi potong selama satu tahun pada 2014 rata-rata Rp 5,19 juta/ekor, sedangkan total biaya produksi di rumah tangga dalam setahun rata-rata Rp. 2,96 juta. Jadi keuntungan peternak sapi potong dalam setahun diperkirakan mencapai Rp2,23 juta/ ekor.

Kepala BPS Jatim, M Sairi Hasbullah mengatakan. keuntungan peternak sapi bisa dikatakan pas-pasan. “Kalau peternak sapi potong lebih menginginkan untuk bisa mendapatkan untung besar, maka mereka harus memelihara lebih dari satu ekor,” katanya. Menurut Sairi, sebagi-

an besar biaya pemeliharaan sapi potong tersebut digunakan untuk pakan Rp.1,74 juta per ekor per tahun atau 58,92 persen dan biaya pekerja Rp.913 ribu per ekor per tahun atau 30,90 persen.

Selain itu, biaya untuk pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing

Surabaya, Bhirawa Pertumbuhan pengguna Nada Sambung Pribadi (NSP) Telkomsel semakin tinggi, ini dibuktikan dalam bulan desember 2014 lalu pihaknya telah meraup Rp 3,5 miliar dari para subcribernya melalui NSP lagu “Sakitnya Tuh Di Sini” dan “Goyang Dumang’” yang dipopulerkan oleh artis Cita Citata.

“NSP yang ditawarkan ke pelanggan Telkomsel kali ini lebih variatif. Mengusung banyak genre, mulai dari lagu-lagu masa lalu hingga lagu baru baik lagu-lagu Indonesia maupun internasional,” ungkap General Manager Sales Region Jawa Timur, Agustiyono, Minggu (1/2). Ia menambahkan, di Jawa Timur konstribusi dari NSP yang merupakan bentuk impelementasi dari segmen digital service berkontribusi sekitar 28 persen, sedangkan untuk digital services sendiri berkontribusi 4 hingga 5 persen dari total revenue. Dan untuk 2015 ini, akan menargetkan 33 persen untuk segmen digital service ini.

Sedangkan di sisi lain, melalui layanan NSP ini secara tidak langsung juga memberikan edukasi kepada pelanggan untuk menghindari tindakan pembajakan lagi. “Caranya, dengan mengunduh langsung lagu-lagu yang disiapkan oleh Telkomsel melalui NSP,” ujarnya.

Sementara menurut General Manager ICT Management Jawa Timur, Indra Mardiatna, gelaran konser Cita Citata yang

gusahakan sapi potong dengan cara dikandangkan sebanyak 91,60 persen. Jika dilihat berdasarkan intensitas penjualan, rumah tangga usaha sapi potong yang menjual ternaknya secara tidak rutin mencapai 83,41 persen dari total rumah tangga usaha sapi potong, dengan 55,55 persen diantaranya menjual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga peternak tersebut umumnya menjual sapi potong peliharaannya pada 2013 sekitar bulan Juli dan, Agustus sementara pada 2014 sekitar bulan April. Q rac

Achmad tauriq/bhirawa

Cita Citata menunjukkan NSP miliknya ke General Manager Sales Region Jawa Timur, Agustiyono dan General Manager ICT Management Jawa Timur, Indra Mardiatna. berlangsung di Surabaya Night Carnival akan memberikan penawaran tiket murah Rp 90 ribu, untuk itu bagi pelanggan Telkomsel harus mengaktifkan NSP Cita Citata melalui *121*303#.

Untuk menghindari crowd connection berlebihan pihaknya telah mempersiapkan server yang sudah disebar di beberapa loka-

si untuk menampung para subcriber dan untuk meng optimalisasi server tersebut telah menggandeng pihak dari “Melon”.

“Selain mengoptimlkan jaringan di beberapa daerah terkait koneksi data yang kini penggunanya kian membludak, dan yang baru-baru ini Telkomsel telah berhasil melangsungkan komersialisasi teknolo-

gi 4G Lte, pihak kami juga tak akan luput untuk memaksimalkan segmen digital services. sebab segmen tersebut merupakan revenue stream, dan kami berharap dari lini NSP ini bakal tumbuh hingga 100 persen apalagi saat ini semakin banyak pengguna smartphone di Indonesia”, pungkasnya. Q riq

Sukseskan Program Swasembada Pangan

Pemkab-Korem 082 Lakukan MoU Tuban, Bhirawa Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Dandim 0811 pada Sabtu (30/1) melakukan penandatanganan memorandum of Understanding (MoU) kerjasama Refokushing Optimasi Lahan menuju Swasembada Pangan dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan dalam tiga tahun kedepan.

“Swasembada pangan harus sukses, apa lagi MoU Menteri Pertanian serta Pakta Integritas oleh seluruh Pangdam dengan Kepala Dinas Pertanian seProvinsi di Indonesia yang dis-

aksikan oleh Menteri Pertanian dan Kepala Staf Angkatan Darat sudah ditandatangani,” Kata Komandan Korem 082 / CPYJ, Kolonel CZI Suparjo. Lebih lanjut diterangkan, bahwa Swasembada pangan merupakan hal yang sangat penting, karena tidak mungkin ketahanan nasional bisa tercapai tanpa ketahanan pangan dan tidak mungkin ketahanan pangan terwujud tanpa swasembada pangan.

“Oleh karena itu seluruh komponen TNI AD terutama di tingkat Koramil seperti Babinsa harus dapat menjadi ujung tombak yang baik, selalu berko-

Khoirul Huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda, HM. Miyadi, S.Ag, Korem 082 / CPYJ, Kolonel CZI Suparjo didampingi Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si salama kompak sesusai penandatangan Refokushing Optimasi Lahan menuju Swasembada Pangan di Gedung Korpri Pemkab Tuban.

rdinasi dengan dinas terkait serta menjalin keakraban dengan masyarakat demi mewujudkan swasembada pangan di Tuban Khususnya dan di Indonesia pada umumnya,” Lanjut Kolonel CZI Suparjo.

Sementara itu, Bupati Tuban, H. Fathul Huda menyambut baik dengan terlaksananya Kegiatan yang di dukung penuh oleh TNI AD, selama ini pekerjaan yang dikerjakan oleh TNI menurut Bupati selalu berhasil tanpa anggaran yang besar. Contoh konkretnya adalah program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

“TNI sudat terdidik untuk Disiplin dan mandiri baik dalam waktu ataupun pekerjaan, TNI juga pada praktek dilapangan selalu berbagi dengan masyarakat, bisa dilihat dalam pengerjaan rehab rumah yang dilakukan oleh TNI, dengan Anggaran hanya 6 Juta bisa serupa hasilnya dengan anggaran 20 Juta yang dibangun oleh Pemerintah, Kata Bupati Huda.

Dalam Program pendampingan menuju swasembada pangan, TNI diharapkan dapat menjadi pengawal kelangkaan Pupuk, terutama dari usaha nakal para toko ilegal dan toko yang menjual pupuk di atas Harga eceran Tertinggi (HET). Q hud

Pengusaha Muslim Bagikan 1.000 Bakiak untuk Masjid Komunitas Wirausaha Muslim (KWM) membagikan seribu bakiak untuk sekitar 200 masjid yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik sebagai sarana jamaah mengambil air wudhu sebelum menunaikan sholat.

“Meski hanya menyumbang sepasang sandal atau bakiak, namun efeknya sangat besar dan memang dibutuhkan,” ujar Anggota KWM Muhammad Lukman Hakim di sela pembagian baki-

diterima peternak sebesar biaya pemeliharaan dan pakan yang tidak dikeluarkan oleh peternak tersebut.

Agar sapi potong tumbuh baik maka. komposisi hijauan pakan ternak 49,26 persen dari total biaya produksi, sedangkan pakan buatan pabrik dan lainnya 9,66 persen. Pada umumnya rumah tangga usaha peternakan sapi potong memelihara sapi sebanyak 12 ekor dengan persentase mencapai 79,52 persen. Sebagian besar atau 68,47 persen diusahakan dengan tujuan pengembangbiakan.

Rumah tangga yang men-

Telkomsel Raup Rp 3,5 M dari NSP Sakitnya Tuh di Sini

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6183 F, a/n Bebe/P. Ahmadi, Ds. Klampokan, rw 04/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 220/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2558 EG, a/n Lukyapa, Ds. Balung, rw 02/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 221/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2769 FC, a/n Rudi Hartono, Kel. Mimbaan, rw 03/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 222/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 1993 EB, a/n Miswati, Ds. Kandang rw 06/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 223/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2980 Ej, a/n Poniman, Ds. Gudang, rw 03/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 224/IMB/BI-II/2015

dalam setahun Rp.70 ribu/ekor atau 2,38 persen dan Rp.117 rib/ ekor atau 3,95 persen, sedangkan sisa biaya yang lainnya adala untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air.

Dengan nilai produksi per tahun hanya Rp.5,19 juta/ ekor, maka usaha peternakan sapi potong dapat dikatakan memperoleh keuntungan Rp.2,23 juta per ekor per tahun. Karena pada umumnya sebagian kegiatan pengusahaan ternak dilakukan sendiri oleh peternak seperti: mencari rumput dan membersihkan kandang dan pakan ternak tidak membeli, maka keuntungan yang

ak di Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya, Minggu (1/2). Pembagian bakiak ini juga merupakan bagian dari syiar sekaligus kegiatan sosial paling sederhana yang anggarannya didapat

Komunitas Wirausaha Muslim (KWM) membagikan seribu bakiak untuk sekitar 200 masjid yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

dari kepedulian donatur.

Selain itu, pihaknya berharap membantu memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) perajin sandal tradisional yang saat ini terancam gulung tikar dan tidak bisa berproduksi akibat serbuan produk impor.

“Cukup susah mencari perajin bakiak sekarang hingga akhirnya ada di Singosari, Malang. Mereka awalnya pesimis, tapi syukurlah sekarang pesanannya mencapai ribuan dan membangkitkan gairah perajin sandal tradisional,” katanya.

Dari target distribusi 1.000 pasang bakiak, saat ini total sudah ada sekitar 1.700 bakiak yang siap dibagikan menyebar di ratusan masjidmasjid. Tidak hanya bakiak, pihaknya saat ini juga tengah mengumpulkan 1.000 hijab khusus untuk muallaf atau orang yang baru memeluk agama Islam.

Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Cheng Ho Surabaya Haryono meng-

apresiasi dan berterima kasih kepada kelompok yang peduli dan membagikannya sandal bakiak untuk jamaah.

Menurut dia, jamaah yang menunaikan sholat di Masjid Cheng Ho mayoritas bukan warga setempat sehingga sering tidak siap sandal sendiri dan memilih menggunakan sepatunya untuk mengambil air wudhu. “Kalau sudah ada bakiak, tentu sangat bermanfaat bagi jamaah sehingga sepatunya tidak sampai basah. Terima kasih kepada KWM karena sudah membantu,” ucapnya.

Imam besar masjid tersebut juga mengakui bantuan berupa bakiak ini baru pertama kali ada dan dipastikan sangat bermanfaat sebagai sarana masjid. “Meski hanya berupa sandal bakiak, namun sangat penting dan Insya Allah menjadi bagian dari ibadah,” katanya sembari menerangkan bahwa Masjid Cheng Ho mendapat sumbangan 30 pasang bakiak. Q ma,ant

m ali/bhirawa

Erika Palupi didampingi M Sholeh (kiri) Kahumas dan Ardiansyah stafnya.

Pendangkalan, Arus Peti Kemas Menurun Surabaya, Bhirawa Akibat pendangkalan, arus peti kemas domestik di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) selama tahun 2014 mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnhya. Tahun 2013 lalu bongkar muat petikemas domestik di terminal di Pelabuhan Tanjung Perak ini mencapai 188.087 TEUs, tahun 2014 kemarin justru mencapai 161.756 TEUs. Tak ingin kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 ini, TPS siap melanjutkan pendalaman kolam dermaga domestic, di samping menambah alat bongkar muat. “Sebenarnya pengerukan kolam dermaga domestic sudah kami lakukan secara bertahap hingga Desember 2014 kemarin, dan tahun

ini masih akan tetap kami lakukan supaya lebih dalam lagi,” kata Legal Commercial Manager PT TPS Erika Palupi, Jumat (30/1) lalu.

Dijelaskan, saat ini kolam dermaga domestik sepanjang 150 meter masih berkedalaman 4 meter, dan pengerukan pada tahun ini diharapkan mencapai 7 meter.

“Hal ini kami lakukan agar arus petikemas domestik semakin tumbuh dan tidak sampai mengalami penurunan seperti yang terjadi tahun 2014,” lanjutnya.

Kepala Humas PT TPS, M Sholeh, menambahkan, selain mengeruk kolam, pihaknya juga akan menambah 3 unit crane container di dermaga domestic. Crane container tersebut pindahan dari derQ ma maga internasional.Q

Senin Pahing 2 FEBRUARI 2015

LINTASAN

Jaya Raya Raih Posisi Ketiga Putera Superliga Denpasar, Bhirawa Tim putra Jaya Raya Jakarta meraih peringkat ketiga turnamen Djarum Superliga Badminton 2015 setelah mengalahkan tim Tonami Jepang 3-0 di GOR Lila Bhuana Denpasar Bali, Minggu.

"Tim kami tampil maksimal dan hari ini dapat lebih baik dibanding sebelumnya," kata pelatih tim Jaya Raya Wiempiey Mahardi selepas pertandingan di Denpasar.

Atlet tunggal yang mewakili Jaya Raya Tommy Sugiarto yang membuka pertandingan langsung menyumbang poin bagi timnya setelah mengalahkan Sho Sasaki dalam pertandingan selama 34 menit dengan skor 21-12 dan 21-12.

Pasangan Hendra Setiawan/Angga Pratama menambah keunggulan Jaya Raya Jakarta dari Tonami yang diwakili Noriyatsu Hirata/Hirokatsu Hashimoto dengan skor 19-21 dan 21-18 selama 36 menit pertandingan.

Pada partai ketiga, atlet Hong Kong Wei Nan menaklukkan Riichi Takeshita dengan skor 23-21 dan 21-8 dalam waktu 32 menit.

Kemenangan Wei Nan sekaligus menentukan perolehan peringkat ketiga bagi tim putra Jaya Raya Jakarta dan berhak atas hadiah sebesar 15 ribu dolar AS. Q ant

Pebalap MotoGP Honda Siap Hadapi Musim 2015 Badung-Bali ,Bhirawa Duo pebalap tim Repsol Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa menyatakan siap menghadapi musim balap MotoGP 2015.

“Jika tak siap, tentunya saya tak akan ada duduk di sini,” kata Dani Pedrosa dalam konferensi pers di Nusa DuaBadung, Bali, Minggu.

Meski demikian, keduanya mengakui MotoGP musim 2015 akan lebih menantang dari musim sebelumnya karena performa motor, pebalap tim lain makin membaik.

“Musim ini jelas akan menjadi lebih sulit dari pada musim lalu karena pebalap lain seperti Valentino Rossi, Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo akan lebih kuat. Musim ini akan sulit bagi siapa saja. Tapi target kita pasti memenangkan lomba, meningkatkan performa tahun lalu pasti sulit, tapi kita akan mencoba berusaha sebaiknya,” kata Marc Marquez yang merupakan Juara Dunia MotoGP 2014.

Sementara itu, Dani Pedrosa mengatakan musim 2015 justru akan semakin menarik dengan tambah menguatnya para pesaing.

“Tahun ini akan sangat menantang dan berat tapi ini justru akan membuat balapab kian menarik. Tak boleh ada marjin error di sini,” kata Dani Pedrosa yang menempati posisi ketiga Juara Dunia MotoGP 2014.Q ant

OLAHRAGA

Jember Bangkitkan Gerakan ORI Jember, Bhirawa Bangkitkan kembali semangan olahraga di masyarakat, Bupati Jember kembali gerakkan Olahraga Integrasi (ORI) bersama seluruh SKPD, Camat dan Kades/Lurah serta para pejabat lintas sektoral se Kabupaten Jember. Acara yang digelar di lapangan Scaba Jember, Sabtu (31/1) dibuka langsung oleh Bupati Jember MZA Djalal.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar instansi, baik semua SKPD maupun dengan seluruh instansi lintas sektoral," ujar Kabag Pemerintahan Umum, DR. H. M. Syafi'I selaku panitia penyelenggara kepada sejumlah media kemarin.

Menurut Syafi'i, selain untuk

meningkatkan intensitas komunikasi antar pejabat, juga memasyarakatkan kembali Olahraga di tengah-tengah masyarakat. Meski diakui juga, bahwa Olahraga Integrasi juga sempat terhenti karena berbenturan dengan moment-moment lain, seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan

Pemilu. Oleh karena itu, perlu kembali malakukan kembali Refreshing bersama seluruh pejabat di kabupaten Jember melalui ORI ini.

"Memang sempat terhenti sejenak, karena puasa, idul fitri, pemilu, termasuk juga benturan dengan Pilkades, sehingga tidak sempat melaksanakan ORI. Nah, mungkin hari ini kesempatan kembali kita mengadakan Olahraga bersama selain juga untuk mempererat persaudaraan dan intesitas komunikasi antar pejabat yang ada di Kab Jember," tandas Syafi'I yang juga mantan Camat Bangsalsari.

Dalam pelaksanaan ORI

Makassar, Bhirawa Pengprov Federasi Olahraga Karate-do Indonesia Sulawesi Selatan menyiapkan 17 atlet terbaiknya menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015 yang direncanakan di Papua.

Wasekjen Forki Sulsel, Suhardiman Syamsu di Makassar, Minggu, mengatakan atlet tersebut akan diturunkan pada setiap kelas yang dipertandingkan baik kumite dan nomor kata.

"Kami tetap upayakan satu atlet dalam setiap nomor atau tidak ada yang merangkap. Kami tentu optimistis kembali meraih hasil maksimal termasuk lolos ke PON Jabar 2016," katanya.

Untuk 17 atlet yang akan memperkuat Sulsel, kata dia, merupakan gabungan dari atlet yang saat ini telah tergabung dalam program "Sulsel Maju II" dan karateka yang memiliki prestasi disejumlah kejuaraan.

Forki Sulsel juga tetap berencana menggelar seleksi terbuka untuk mencari tambahan atlet dari "Sulsel Maju II" yang memang diproyeksikan tampil di babak kualifikasi 2015 dan PON 2016.

"Untuk atlet diluar pembinaan "Sulsel Maju II" tentu memiliki peluang yang sama untuk memperkuat Sulsel. Kami telah berkomitmen hanya mengakomodasi atlet yang berpotensi meraih prestasi dan lolos PON 2016,"

jelasnya.

Sementara itu, Pengurus Inkanas Sulsel Mursalim Badoo, mengaku sebelum atletnya memperkuat Sulsel di Pra-PON terlebih dahulu melakukan "pemanasan" pada kejuaraan nasional Inkanas di Bandung, Jawa Barat, 24 Februari 2015.

Tim Sulsel, lanjut dia, juga telah menggelar pemusatan latihan jangka panjang demi meningkatkan kualitas teknik dan disiplin seluruh karateka yang direncanakan memperkuat Sulsel di ajang yang sebelumnya direncanakan November 2014 tersebut.

"Kita terus memantau perkembangan setiap atlet. Soal atlet mana saja yang pada akhirnya kita berangkatkan tentu tergantung kualitas dan kemampuan dana yang ada," katanya.

Pelatih karate Sulsel itu menjelaskan, pihaknya tentu memiliki keinginan bisa mengikuti 38 nomor yang dipertandingkan pada kejuaraan tersebut. Hanya saja untuk masalah ini tetap tergantung kondisi anggaran yang tersedia.

Pada pelaksanaan Kejurnas Inkanas 2013 di Bengkulu, 25 Juni-2 Juli, kontingen Sulsel yang berkekuatan 28 atlet berhasil merebut empat medali emas sekaligus menempati posisi tiga dibawah Jabar dan tuan rumah Bengkulu.Q ant

Penghobi Selam Asal Kota Batu

Tim selam SCUBA Diving Kota Batu.

tersebut, juga dilakukan berbagai macam bentuk permainan yang bertujuan membangun kerjasama dan kepercayaan antar individu, diantaranya games memindahkan balok yang dilakukan oleh 10 personil dari berbagai macam instansi, termasuk Bupati Djalal dan istri terlibat didalamnya.

Tak hanya itu saja, juga dilakukan Games (Permainan) yang menggambarkan ketangkasan dalam mengurai botol didalam karpet tanpa memotong atau memutuskan tali.

"Bahwa games ini merupakan games yang membutuhkan ketangkasan dan kecerdasan tinggi dalam mengam-

bil tindakan, sehingga botol tersebut bisa lepas tanpa mengurangi sesuatu yang ada pada permainan tersebut sedikitpun," ujar salah satu pelatih games dari Scaba Jember.

Diakhir acara, Bupati Djalal bersama seluruh peserta yang hadir saat itu juga bernyanyi bersama, sehingga sangat terlihat sekali bahwa kekompakkan dan keguyuban antar pajabat semakin terjalin. ""Mudah2an kegiatan ini mampu menjembatani komunikasi dan silaturahmi antara Pemkab Jember, TNI / Polri dan unsur2 pemerintahan yg lain untuk pembangunan Jember," ujar Bupati Jember MZA Djalal singkat.Q efi

Sulsel Siapkan 17 Atlet Hadapi Kualifikasi PON

Komunitas Scuba Kota Batu,Bhirawa Sebagai daerah yang wilayahnya berada di kaki pegunungan, Kota Batu memang tak memiliki wilayah lautan maupun danau. Namun bukan berarti dengan kondisi alam tersebut tidak ada penghobi olahraga selam.

Buktinya, saat ini ada 15 orang yang memiliki hobi olah raga selam membuat komunitas Tim Scuba.

Tidak adanya laut dan danau tak menghalangi tak menghalangi anggota Tim Scuba menyalurkan hobinya.

Berbagai latihan digelar hampir tiap bulan untuk mengasah kemampuan dan ketrampilan mereka dalam menyelam. Selain berlatih, kegiatan menyelam tersebut juga dimanfaatkan tim untuk menumbuhkan rasa cinta pada dunia bawah laut melalui aktifitas penyelamatan lingkungan bawah laut.

Selain butuh nyali tinggi, olah raga selam juga dibutuhkan fisik mumpuni. Tak banyak orang memilih olahraga adrenalin itu.

Komunitas yang berdiri tahun 2009 ini awalnya hanya diikuti beberapa orang saja, lama kelamaan berkembang menjadi belasan orang. Salah satu aktifis SCUBA yaitu Santoso Wardoyo yang saat ini menjabat Kepala UPT PMK Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu. Scuba sendiri merupakan kepanjangan dari Self Contained Under Water Breathing Apparatus.

Anggota komunitas SCUBA terdiri dari kalangan atlit renang dan selam, dengan latar belakang PNS, pekerja swasta, pengusaha, dan pelajar.

Saat ini, terdapat 15 anggota aktif

9

mengikuti latihan setiap bulannya.

Santoso Wardoyo mengaku, komunitasnya belum masuk dalam cabang olahraga (Cabor) POSSI. Meski demikian, komunitas tersebut tidak lantas membentuk struktur organisasi resmi, siapa suka bisa bergabung dan sifatnya sebatas penyalur hobi.

"Karena jauh dari laut, makanya kami latihan di kolam, Santoso Wardoyo seperti kolam Songgoriti dan Selecta," kata Santoso.

Menurutnya, latihan sengaja di kolam guna mematangkan persiapan menyelam di laut. Bagi pemula, latihan di kolam merupakan tahap awal sebelum turun langsung ke laut.

Setiap tahun komunitas SCUBA menggelar latihan di laut, seperti pasir putih Situbondo, Pulau Bali, dan Pula Raas, Sumenep.

Menjadi penyelam, tambah dia, dibutuhkan kemampuan khusus, meliputi kemampuan berenang hingga jarak 200 meter, harus belajar snorkling terlebih dulu, mengenal peralatan selam, teknik dasar menyelam, dan rescue keselamatan.

Dengan bergabung dalam komunitas SCUBA, dia mengaku bisa menambah teman serta berbagi pengetahuan. Tidak hanya itu, juga dapat beriteraksi dengan komunitas lain, bahkan dengan komunitas selam luar negeri.

"Saya mulai tertarik sejak tahun 2013, dan saat ini anggota yang bergabung sudah seperti saudara sendiri," akunya.

Olah Raga Risiko Tinggi Olahraga selam bagi penghobi adrenalin bisa dibilang asyik dan menyenangkan.

Namun, patut diketahui resikonya amat banyak, mulai dari

syndrom sinus, gangguan pendengaran, hingga dekompresi.

"Jika tidak tahu cara dan tahapantahapannya, resikonya sangat tinggi, makanya di komunitas SCUBA diving ini kami selalu memperbanyak bekal pengetahuan dan latihan, serta sharing dan berbagi pengalaman," jelas pengurus Komunitas Scuba Diving, Santoso Wardoyo.

Dengan menyelam, ibarat masuk dunia lain, pemandangan sangat indah yang ada dibawah laut melebihi keindahan di daratan. Di sisi lain, banyak makhluk hidup seperti ikan dan terumbu karang.

Dia mengungkapkan, Indonesia merupakan surganya lautan, rugi jika tidak bisa menyelam dan melihat pemandangan dibawah laut.

"Orang luar negeri saja banyak yang menikmati bawah laut kita, masak orang Indonesia enggan," paparnya.

Selain aktif menyelam, Scuba juga ikut serta melestarikan lingkungan, khususnya dibawah laut dengan menanam terumbu karang. Menjaga lingkungan, lanjut dia, sebagai komitmen awal berdirinya komunitas itu. Tahun lalu, pelestarian terumbu karang di Pulau Raas, Sumenep.

Terumbu karang ditanam dalam kedalaman 5-20 meter, selebihnya kurang bagus.

Sedangkan di pasir putih cenderung pulih kembali, dan di Bali masih alami. "Setiap tempat memiliki karakteristik sendiri, sekaligus sport divingnya," ujarnya.

Untuk mengembangkan komunitas dan memasyarakatkan olah raga selam, pihaknya juga menggandeng POSSI Jatim untuk melakukan program pembinaan dan pelatihan penyelam pemula, khususnya pembibitan usia dini.Q sup

ist

Pertina Sulsel berencana menurunkan atlet terbaik demi meraih prestasi dalam kejuaraan terbuka Piala Mangindaan 2015.

Sulsel Tunggu Undangan Kejuaraan Piala Mangindaan Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia Sulawesi Selatan menunggu undangan mengikuti kejuaraan terbuka Piala Mangindaan 2015 di Manado, Sulawesi Utara.

Sekretaris Umum Pertina Sulsel, Abd Amahoru di Makassar, Minggu, mengatakan pihaknya memang selalu rutin dalam beberapa pelaksanaan sebelumnya.

Untuk agenda 2015 tetap berencana menurunkan atlet terbaik demi meraih prestasi.

"Kami dengar Kejuaraan Mangindaan Cup akan kembali digelar tahun ini. Namun demikian, kami belum mengetahui jadwal pastinya karena belum mendapatkan undangan resmi dari penyelenggara," jelasnya.

Menurut dia, kejuaraan terbuka itu memang cocok dijadikan sebagai ajang ujicoba seluruh atlet yang akan dipersiapkan mengikuti babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Keterlibatan atlet, menurut dia, juga tidak lepas

dari pencapaian maksimal para petinju Sulsel di ajang tersebut. Pihaknya juga berharap ajang tersebut bisa diikuti lebih banyak atlet sehingga meningkatkan kualitas kejuaraan.

"Soal berapa atlet yang kita turunkan, kami masih menunggu undangan resminya. Kami juga tetap berupaya menurunkan lebih banyak atlet demi menjaga peluang berprestasi," katanya.

Pada pelaksanaan kejuaraan terbuka Piala Mangindaan 2013, Sulsel sukses merebut dua medali emas, lima perak dan tiga perunggu.

Untuk dua medali emas masing-masing dipersembahkan Charles Kantiago (Sasana Kostrad Maros) serta Ratna Sari Devi yang masih memperkuat Sasana AMA Makassar.

Adapun perolehan lima medali perak tim asal Sulawesi Selatan yakni diraih Misnawati (48kg putri/AMA Makassar), Andi Amira (kelas 46kg youth putri/ Sasana AMA Makassar), Bruce Lee Mamoto (kelas

64kg, Jefry Masihor (kelas 60kg) serta Ahmad Juma (kelas 56kg) yangSad berasal dari Sasana Wirabuana.

Sementara raihan tiga perunggu direbut Abd (kelas 60kg/Sasana Kostrad), Budi Gunawan (kelas 46kg youth/ AMA Makassar) dan Elamayana dikelas 48kg youth yang juga berasal dari Sasana AMA Makassar.

"Kami tentu berharap bisa mempertahankan pencapaian sebelumnya. Sambil menuggu undangan resmi, sejumlah sasana juga tetap terus meningkatkan kemampuan atlet," ujarnya.

Selain Piala Mangindaan 2015, Sulsel juga menyatakan kesiapannya bersaing menjadi yang terbaik pada kejuaraan tinju Piala Gubernur Gorontalo se-Indonesia Timur, 21-27 Februari 2015.

Kontingen Sulsel tetap akan menurunkan atlet terbaik demi menjaga persaingan seperti Alex Tatontos, yang sebelumnya sukses menyumbagkan medali pada pelaksanaan 2014.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

BNPB Minta Masyarakat Waspadai Ancaman Petir Jakarta, Bhirawa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat untuk mewaspadai hujan deras disertai dengan petir dan angin kencang yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

“Waspadai ancaman petir, saat mendung atau mulai hujan hendaknya tidak berada di tempat terbuka,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Minggu (1/2) kemarin.

Dia menjelaskan, pada Sabtu (31/5) sambaran petir telah mengakibatkan jatuhnya korban.

Dia menjelaskan, di Tasikmalaya, Jawa Barat, lima orang petani tersambar petir saat berteduh di gubug sawah yang mengakibatkan dua orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka bakar.

Di Bojonegoro, Jawa Timur, kata dia, seorang petani tersambar petir ketika baru saja meninggalkan sawahnya.

Sedangkan di Perairan Tanjung Bumi Bangkalan, Sampang, Jawa Timur, sebanyak dua orang menderita luka bakar akibat sambaran petir.

“Untuk itu, masyarakat diimbau untuk waspada, seiring dengan meningkatnya hujan, maka awan-awan Cumulonimbus melimpah ketersediaannya di atmosfer.

Sel-sel awan ini dapat tumbuh besar yang dapat menghasilkan hujan deras disertai dengan petir dan angin kencang,” katanya.Q ant

Senin Pahing 2 FEBRUARI 2015

Forum Rektor Dukung KPK Desak Presiden Laksanakan Rekomendasi Tim Sembilan Sleman, Bhirawa Forum Rektor Indonesia mendeklarasikan sikap mendukung dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi di halaman Gedung Rektorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Minggu (1/2) kemarin.

Forum Rektor Indonesia menilai konflik antara dua institusi penegak hukum yakni Polri dan KPK justru membuat negara dalam kondisi siaga akibat stagnasi kenegaraan yang menghambat proses pemberantasan korupsi.

“Kami menilai perseteruan antara KPK dan Polri sarat intervensi dan kepentingan politik,” kata Rektor UGM Yogyakarta Dwikorita Karnawati.

Menurut dia, kondisi tersebut akan menghambat proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Jika konflik dua lembaga negara ini terus dibiarkan berlanjut larut maka akan lebih menyengsarakan rakyat,” katanya. Dwikorita mengatakan, kondisi ini membuat bangsa dalam kondisi siaga. Deklarasi yang diikuti

sejumlah pimpinan perguruan tinggi tersebut dibacakan oleh Guru Besar Fisipol UGM Mochtar Masoed.

Deklarasi berisi tujuh poin penting yakni mendukung janji Presiden Joko Widodo untuk tunduk dan terikat oleh konstitusi dan kepentingan rakyat.

Kemudian menyerukan kepada seluruh komponen bangsa kembali bersatu demi kepentingan bangsa dan negara.

Forum Rektor Indonesia juga mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah cepat dan tegas terutama terkait kekosongan Kapolri. Selain menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, Forum Rektor Indonesia juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera melaksanakan lima poin rekomendasi Tim Sem-

bilan terkait kisruh KPK dan Polri. Sebelumnya, Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika menyatakan pendapat Tim Sembilan terkait perseteruan KPK dengan Polri harus dihargai sebagai pendapat tokoh.

“Bagi saya pribadi, apa yang disebut rekomendasi oleh tim independen yang jumlahnya sembilan orang itu, hanyalah pernyataan sikap atau pendapat tokoh,” kata Gede Pasek Suardika seusai mengahadiri acara eksaminasi putusan hukum Anas Urbaningrum di kampus Unira Pamekasan, Sabtu (31/1) malam.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat ini menyatakan, dirinya menyebut poin-poin yang sampaikan Tim Sembilan sebagai pendapat dan bukan rekomendasi, karena dasar hukum tentang pembentukan tim oleh Presiden belum ada, saat rekomendasi itu disampaikan.

“Sebagai sebuah pendapat tokoh, memang layak untuk dipertimbangkan, akan tetapi sebagai rekomendasi, nam-

antara foto

Rektor UGM Yogyakarta Dwikorita Karnawati paknya belum tepat,” kata Gede Pasek.

Selain itu, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) ini juga meragu independensi tim bentukan Presiden RI itu, mengingat beberapa di antaranya pernah terlibat dukung mendukung KPK. Ia menyebutkan di antaranya Erri Riyana, dan Oegroseno.

“Memang ada yang netral seperti Pak Syafii Maarif,”

katanya. Selain itu, kata dia, kasus KPK-Polri itu bukan masalah institusi, melainkan murni masalah personal yang kebetulan menjadi pejabat di dua institusi tersebut.

“Makanya, hemat saya, biarkan proses hukum tetap berjalan, nanti kita tonton ramai-ramai dan akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah,” kata Gede Pasek. Q ant

Prioritas Dana Desa untuk BUMDes

Targetkan Penghapusan PBB pada 2016

Jakarta, Bhirawa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan prioritas dana desa untuk pembentukan dan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Prioritas untuk BUMDes, baru kemudian untuk lainnya seperti infrastruktur,” ujar Marwan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (1/2) kemarin.

Dana desa yang pada tahun ini diberikan kepada setiap desa sebesar Rp240 juta-Rp270 juta itu tidak mungkin digunakan infrastruktur.

“Kalau dana desa digunakan infrastruktur, paling hanya sepanjang sembilan kilometer. Namun kalau digunakan BUMDes, maka kesejahteraan masyarakat yang meningkat,” katanya.

Marwan mengatakan saat ini kesenjangan antara desa dan kota cukup jauh sekitar 10 persen.

“BUMDes adalah solusi paling benar untuk mengelola seluruh transaksi ekonomi desa, baik internal ataupun eksternal,” katanya. Selain dana desa dari pusat (APBN), desa juga mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dari kabupaten.

Oleh karena itu, Menteri Marwan mendorong dana desa diprioritaskan untuk pembentukan BUMDes, sedangkan desa-desa yang telah memiliki BUMDes agar dana desa dijadikan tambahan modal kerja. Selain desa tertinggal yang jumlahnya sekitar 33.000, ada 40.000 desa yang harus didorong untuk membentuk atau mengembangkan BUMDes dengan menggunakan dana desa.Q ant

Jakarta, Bhirawa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan pemberlakuan bebas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah huni, tempat ibadah dan bangunan sosial per tahun pada 2016 mendatang.

“Kemungkinan diberlakukan pada 2016 untuk dilakukan kajian terlebih dahulu,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Minggu (1/2) kemarin.

Ferry mengatakan pembayaran PBB setiap tahun hanya dikenakan terhadap bangunan komersial seperti rumah toko, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan restoran. Ia menyatakan pembayaran PBB setiap tahun membebani masyarakat penghuni rumah nonkomersial.

Ferry menjelaskan pemerintah hanya akan memungut biaya PBB terhadap masyarakat saat awal pembelian lahan tanah atau rumah huni.

Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN akan menghapus pencantuman komponen Nilai

antara foto

GERAKAN CINTA PRODUK LOKAL Ratusan simpatisan menggunakan pakaian batik dan sarung ketika melakukan aksi konvoi Gerakan Cinta Produk Lokal di Jakarta, Minggu (1/2). Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan potensi lokal di bidang industri fesyen.

Kemenpar Bantah Tak Lakukan Terobosan Jakarta, Bhirawa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membantah tidak melakukan terobosan baru untuk kemajuan sektor pariwisata Indonesia termasuk untuk menggenjot kinerja sektor itu agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.

“Setidaknya ada empat hal yang bisa digarisbawahi sampai saat ini. Yang pertama adalah keberanian pemerintah untuk men-set up target yang besar, itu mengejutkan banyak orang ketika selama ini target kunjungan wisatawan man canegara hanya berkisar 8 hingga 9 jutaan pertahun,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

I Gde Pitana Pariwisata Kemenpar I Gde Pitana di Jakarta, Minggu (1/2) kemarin.

Ia mengatakan sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo bahkan telah menetapkan target kunjungan wisman 20 juta hingga 2019 yang artinya kenaikan rata-rata 16

persen pertahun.

Menurut Pitana hal itu bisa dikatakan terobosan luar biasa mengingat pariwisata dunia justru hanya tumbuh 5 persen.

“Pendekatan ini akan mendorong mereka-mereka yang bergerak di sektor pariwisata untuk melakukan lompatan agar bisa mencapai target besar pariwisata kita,” katanya.

Terobosan kedua, kata Pitana, yakni ketika selama ini pariwisata Indonesia dikembangkan dengan terlalu banyak menggunakan pendekatan konvensional, Kemenpar menerobosnya dengan penekanan kampanye promosi pariwisata digital.

“Awareness, interest, dan

decission berwisata di Indonesia kita kembangkan besar-besaran sebelum calon wisatawan melakukan action. Awareness ini sangat efektif menggunakan media digital sehingga 50 persen lebih kita alokasikan anggaran untuk ini.

Ini sebuah keberanian,” katanya.

Hal ketiga yakni penetapan posisi deputi di Kemenpar dimana dari empat deputi yang ada dua di antaranya menangani pemasaran dan promosi yakni luar negeri dan mancanegara.

Budget Kemenpar pun ditambah Rp1,1 triliun hingga mencapai Rp3,7 triliun minus Rp1,5 triliun anggaran untuk ekonomi kreatif pada tahun ini.Q ant

Manfaat Politik Bebas Aktif Harus Dirasakan Rakyat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala perwakilan RI di luar negeri agar mampu menterjemahkan isu-isu prioritas pemerintah, antara lain perlindungan warga, kedaulatan wilayah, dan diplomasi ekonomi.

Permintaan Presiden Jokowi itu disampaikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Abdurrahman Mohammad Fachir yang menemuinya di Istana Merdeka, Jakarta, guna melaporkan kesiapan Rapat Kerja Kemenlu dengan seluruh perwakilan RI di luar negeri.

Menurut rencana Presiden Jokowi akan memberi pengarahan sekaligus membuka rapat kerja yang akan berlangsung di Jakarta pada 2 Februari 2015.

“Raker akan membahas isu-isu utama, yakni kedaulatan, diplomasi ekonomi dan perlindungan warga, serta good government,” kata Fachir.

Presiden Jokowi, menurut AM Fachir, menekankan

perlunya pejabat perwakilan pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihakpihak terkait.

Ia menyebutkan, Indonesia memiliki 118 perwakilan yang terdiri dari 87 kedutaan besar, 2 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, serta 30 Konsulat Jenderal dan Konsulat Indonesia dan 64 konsul kehormatan.

Menurut AM. Fachir, Presiden Jokowi menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia saat ini tetap bebas aktif. Namun, Presiden menegaskan, sebanyak-banyaknya sahabat yang dimiliki Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan nasional.

Ditegaskan Fachir, bahwa bebas aktif yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi adalah berteman dengan semua negara, manfaat sebesar-besarnya harus dirasakan oleh rakyat. “Bukan banyak teman akan tetapi dirugikan,” kata Fachir mengutip Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, lanjut Fachir, banyak teman harus banyak keuntungan yang

didapat Wakil Menlu itu juga menyampaikan, bahwa Indonesia juga harus paham arus ekonomi global yang terjadi.

Hal ini dimaksudkan agar arah ekonomi global yang diikuti tidak keliru.

“Meskipun pada akhirnya kepentingan nasional harus didahulukan, namun kita harus mengetahui arah angin berhembus,” jelas Fachir. Q ist

Wakil Menlu AM. Fachir seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta.

Jual Objek Pajak (NJOP) pada lembaran pembayaran PBB. Terkait potensi kehilangan pendapatan pajak dari PBB, Ferry menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

“Saya sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan untuk membahas rencana penghapusan PBB,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, Menteri Keuangan siap berkonsultasi mengenai bebas pungutan PBB bagi rumah huni setiap tahun itu namun menunggu waktu yang tepat karena sibuk mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN juga telah memberitahukan kepada pengusaha properti terkait rencana penghapusan komponen NJOP pada komponen harga jual rumah.

Alasan Ferry menghapus NJOP pada komponen harga jual rumah karena pengembang properti telah mendapatkan keuntungan berlipat dari sertifikat rumah yang dijaminkan kepada bank selama pembeli rumah melakukan angsuran. Q ant

Menkes Hadiri Semiloka Perbaikan Gizi Makassar, Bhirawa Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menghadiri semiloka Peran Perguruan Tinggi dalam implementasi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Universitas Hasanuddin, Makassar.

“Untuk menyelamatkan negara harus mulai dari perbaikan gizi, karena generasi yang handal ditentukan dari gizinya,” kata Nila pada acara semiloka di Universitas Hasanuddin, Makassar, Minggu (1/2) kemarin.

Menurut dia, Indeks Pem-

bangunan Manusia (IPM) nasional kini sudah mencapai 7, 3 atau naik dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 4 poin. Meskipun kondisi IPM sudah lebih baik, namun masih perlu kerja keras untuk memperbaiki kondisi gizinya.

“IPM kita masih dibawah Malaysia dan Thailand, karena itu IPM kita harus berjuang agar IPM kita berada diatas mereka,” katanya.

Dia mengatakan, ditengah persoalan gizi masyarakat, angka obesitas (kegemukan-

)juga meningkat, kondisi ini menjadi masalah ganda untuk gizi.

Persoalan gizi lainnya adalah anemia yang masih dialami pada sebagian besar ibu hamil dan Balita, karena itu sosliasasi harus terus ditingkatkan.

Sementara itu, Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, Unhas selaku perguruan tinggi tertua di Kawasan Timur Indonesia menginisiasi upaya perbaikan gizi untuk membantu pemerintah.Q ant

Senin Pahing 2 FEBRUARI 2015

Said Agil Bersaing dengan KH Hasyim Muzadi Jabat Ketum PBNU l Sambungan hal 1

Mustofa Bisri, KH Hasyim Muzadi dan KH Sholahudin Wachid (Gus Sholah).

Meski demikian, Ketua PWNU Jatim KH Mutawakil Alallah menolak merinci siapa saja kandidat yang akan maju dalam Muktamar NU tersebut. Dengan diplomatis, pengasuh Ponpes Genggong Probolinggo ini, mengatakan siapa yang didorong maju memimpin Nahdlatul Ulama akan menjadi kewenangan muktamirin.

“Itu menjadi kewenangan muktamirin, saya menyerahkan ke peserta muktamar. Sementara untuk pembukaan, kami pusatkan di Alun-alun Jombang. Sedang sebagai ketua acara kami serahkan ke Gubernur Jatim yang dalam hal ini diwakili oleh Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf,” kata dia di sela-sela acara bedah buku KH Bisri Syansuri sekaligus ulang tahun Pondok Pesantren Denanyar Jombang di kantor PWNU Jatim, Minggu (1/2). Acara tersebut juga dihadiri Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Kembali ditegaskan KH Mutawakil Alallah jika pelaksanaan Muktamar NU ke-33 digelar 1-5 Agustus 2015 mendatang, dan dihadiri sebanyak 10 ribu undangan dengan tempat di Den Anyar Jombang. “Persiapan kepanitiaan, sekarang sudah mulai dilakukan. Yang pasti saya jamin pelaksanaannya akan lancar. Mengingat pelaksanaan muktamar tidak saja akan menjadi perhatian masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dunia internasional. Ini karena agama Islam menjadi agama persatuan dan terbesar di Indonesia,” urainya.

Sementara itu, sejumlah sumber menyebutkan, beberapa nama calon Ketua Umum PBNU dan Rois Syuriah PBNU sudah muncul di permukaan, antara lain pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid dan calon petahana KH Said Aqil Siroj.

Sedangkan untuk Rois Aam, dua nama yakni KH Mustofa Bisri (Gus Mus) yang merupakan petahana, serta mantan Ketua Umum PBNU yang kini menjabat Dewan Pertimbangan Presiden KH Hasyim Muzadi.

Terpisah, Ketua Pengurus Besar NU Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan muktamar akan digelar di empat Pondok Pesantren (Ponpes). Keempat Ponpes itu adalah Darul Ulum, Bahrul Ulum, Mamba’ul Ma’arif Denanyar dan Tebuireng, Jombang.

“Empat pondok pesantren itu akan dijadikan lokasi sidang-sidang dalam agenda muktamar mendatang,” kata Ketua Pengurus Besar NU Saifullah Yusuf. n cty

Perbaiki Pertanian, Pemkot Batu Benahi dan Bangun Dam Baru l Sambungan hal 1

“Selain itu dam di wilayah Desa Sidomulyo juga akan direhab karena mengalami kerusakan akibat diterjang banjir. Saat ini kita sedang melakukan pengkajian drainase secara menyeluruh di Kota Batu,”,”ujar Arif saat dikonfirmasi, Minggu (1/2).

Dalam jangka pendek, Dinas Pengairan dan Bina Marga akan melakukan perbaikan fasilitas yang rusak. Selain itu mereka juga akan membangun pintu air di seluruh Kota Batu. “Seluruhnya akan kita ganti dengan yang baru, akan dibikin yang sebaik mungkin sehingga memudahkan petugas penjaga pintu air,”tambahnya.

Tidak hanya itu, manajemen pengelolaan air juga perlu dikembangkan. Karena selama ini tenaga-tenaga yang ada kurang produktif akibat usianya sudah tua. Dengan regenerasi maka pengaturan irigasi ini akan lebih efektif lagi.

Arif juga membenarkan bahwa pada 2015 ini pihaknya akan melakukan perubahan beberapa program pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Pasalnya ada beberapa informasi yang sangat penting yang menuntut adanya perbaikan.

Ia mencontohkan informasi yang ada di Desa Pendem. Ada beberapa titik air yang tidak bisa mengalir karena kondisinya lebih tinggi. Karena itulah pihaknya akan melakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran hasil PAK. “Kita kemarin sudah melakukan survei, kemungkinan di Desa Pendem dan Tlekung akan menggunakan sistem pengairan melayang hingga air tetap bisa mengalir,” pungkas Arif. n nas

Hobi Menyelam dan Fotografi l Sambungan hal 1

menempati posisi sebagai Kasubag Persidangan, Sekretariat DPRD Kota Batu.

Keseriusannya dalam menekuni tugas yang diemban bisa dibuktikan dengan kemajuan dari PMK Kota Batu. Walau tergolong baru, kemampuan personel dan peralatan PMK Kota Batu sudah jauh di atas daerah lainnya di Malang Raya maupun Jatim.

Berbagai penanganan peristiwa kebakaran dalam skala kecil maupun besar bisa diatasi dalam waktu singkat untuk meminimalisir kerugian korban. Tak hanya itu, belum sekalipun ada petugas PMK Kota Batu yang menjadi korban dalam setiap bertugas memadamkan kebakaran.

Bagi Santoso, kemampuan personel dan peralatan keselamatan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam PMK. Oleh karena itu, dalam setiap tugas pemadaman kebakaran, dia selalu hadir untuk mengecek kesiapan personelnya. “Keselamatan petugas PMK sama pentingnya dengan tugas memadamkan kebakaran,” katanya.

Di tengah kesibukannya memimpin pasukan PMK, Santoso ternyata memiliki hobi olahraga adventure yang selalu ditekuninya yaitu menyelam dan off road.

BersamakomunitasScubaDiving,Santosomenjelajah sejumlah perairan dan pantai di Indonesia, menikmati keindahan bawah laut sembari melakukan kegiatan penyelamatan terumbu karang. Seperti dilakukan di Pulau Raas Sumenep, Pasir Putih Situbondo dan sejumlah perairan di Bali.

Selain menyelam, pria kelahiran Malang, 4 Oktober 1977 ini juga menyukai dunia fotografi. Kegemarannya mengabadikan momen-momen indah tersebut tak hanya untuk dinikmati sendiri. Seperti foto dari berbagai kejadian kebakaran sering dia share dengan para kuli tinta. n sup

SAMBUNGAN Gubernur Sudah Kantongi 20 Nama Pj Bupati/Wali Kota l Sambungan hal 1

kan daerah kecil maupun daerah besar seperti Surabaya. Semua kriteria Pj yang dipilih sama. Harus memiliki wawasan yang bagus khususnya dalam hal keuangan dan pemerintahan,” ungkapnya.

Terkait status Pj nanti apakah harus melepas jabatannya di SKPD, Pakde Karwo meng­atakan mereka tidak akan kehilangan jabatan sebagai Kepala SKPD. Urusan SKPD akan banyak digarap dan dikoordinasikan oleh Sekretaris SKPD. “Kasihan setelah tidak jadi Pj dia kehilangan jabatannya di Pemprov. Jadi nanti bisa merangkap jabatan,” jelasnya.

Sedangkan mengenai beban tugas, kewenangan dan kewajiban Pj kepala daerah, Pakde Karwo memastikan tidak berbeda jauh dengan kepala daerah definitif. Pj bupati/wali kota boleh melakukan mutasi pejabat, bisa meng­eluarkan dan membatal izin, dan berhak fotonya dipasang di deretan bupati/wali kota yang pernah menjabat.

“Seperti Pak Purwaka (Setya Purwaka, mantan Pj Gubernur Jatim) fotonya juga dipasang di Grahadi maupun Kantor Gubernur. Begitu juga dengan Pj bupati/wali kota nanti juga sama. Tugas-tugasnya juga sama. Yang membedakan nanti kalau jadi Pj di daerah besar seperti Surabaya tingkat kepusingannya yang berbeda dengan daerah lainnya yang lebih kecil,” ungkapnya.

Meski tidak ada perbedaan besar, namun Pakde Karwo kembali menegaskan, ada beberapa rambu terlarang yang tidak boleh dilanggar seorang Pj bupati/wali kota. Yaitu mengeluarkan kebijakan pembangunan yang strategis dan bersifat sustainable pembangunan daerah. “Tapi Pj nanti masih bisa membuat RAPBD 2016,” jelasnya.

Terkait siapa nama ke20 kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang dipilih gubernur untuk menjadi Pj, Pakde Karwo buru-buru langsung menolak mengatakannya. “Jangan disebutkan nanti bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung

Apel Impor Ditarik, Pasar Apel Batu Naik hingga 30% l Sambungan hal 1

jawab,” elaknya.

Meski Pakde Karwo menolak membeberkan siapa calon Pj bupati/wali kota, sebelumnya Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, telah memberikan gambaran lebih rinci siapa yang bakal menjadi Pj. Di antaranya adalah pejabat eselon II yang tidak memiliki beban tugas yang vital di Pemprov Jatim.

Mereka di antaranya para Asisten Sekdaprov Jatim, Staf Ahli Gubernur Jatim, Kepala Bakorwil dan SKPD lain yang beban tugasnya tidak terlalu berat. Sedangkan SKPD vital seperti Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Biro Humas dan Protokol tidak akan dipilih menjadi Pj. “Contohnya Kepala Biro Humas dan Protokol tidak mungkin menjadi Pj, karena biro ini sangat sibuk mengurus jadwal dan agenda gubernur, wagub hingga sekdaprov.

Kalau Kepala Biro Humas dan Protokol jadi Pj, nanti bisa-bisa agenda gubernur wagub amburadul,” jelasnya. n iib

Premi Asuransi 3.000 Warga Kota Malang Dibayar Pemerintah l Sambungan hal 1

hatan, namun akhirnya dialihkan ke PBI karena jatuh miskin. Artinya, kalau sebelumnya membayar premi sendiri, sekarang ditanggung pemerintah.

“Untungnya kuota penerima PBI JKN ini bertambah sebanyak 4.000 jiwa.

Kalau pada 2014 hanya sebanyak 20.190 orang, tahun ini ada tambahan 4.000 orang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 24.190 orang,” ujarnya, Minggu (1/2).

Penambahan kuota tersebut, lanjutnya, selain untuk mengantisipasi adanya warga miskin yang memang belum terkaver BPJS Kesehatan, juga untuk mengakomodasi pasien pengguna asuransi mandiri yang tiba-tiba jatuh miskin akibat sakit

yang dideritanya.

Hanya saja, katanya, apakah kuota tambahan sebanyak 4.000 jiwa itu akan terisi semua atau tudak, sebab verifikasi dan validasi data gakin ditangani Dinas Sosial (Dinsos).

Dan, yang terpenting bagi Dinkes, tidak ada warga yang tercecer dan tidak terkaver BPJS, termasuk gakin yang pada akhirnya tidak mampu membayar pengobatan.

Untuk mengkaver gakin PBI tersebut, kata Asih, Dines mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp 6 miliar untuk 24 ribu gakin.

Jika diasumsikan premi untuk layanan kelas III naik menjadi Rp 27 ribu/ gakin/bulan, anggarannya memang kurang, bahkan hitungan Dinkes hanya sampai delapan bulan saja.

Jika serapannya tinggi

11

dan anggaran tersebut tidak mencukupi, Dinkes akan mengajukan tambahan anggaran melalui PAK 2015. Sebab, tahun lalu dengan jumlah gakin PBI sebanyak 20.190 jiwa, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 7,2 miliar.

Sementara bagi gakin yang belum mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi, ketika sakit dan membutuhkan layanan kesehatan bisa mengajukan Surat Pernyataan Miskin (SPM) ke Dinkes dan Dinkes akan menanggung biaya pengobatannya.

“Kami masih ada sisa dana Rp10 miliar untuk pasien pengguna kartu SPM, namun pengajuan SPM ini lebih diperketat persyaratan dan kriterianya karena khawatir disalahgunakan dan tidak tepat sasaran,” kata Asih. n mut

“Permintaan Apel Batu langsung melonjak hingga sekitar 30 persen seiring penarikan apel impor yang katanya mengandung bakteri. Ya mau gak mau harga Apel Batu juga ikut terkerek naik,” ungkap Hariyani, salah satu pedagang buah di Pasar Batu, Minggu (1/2).

Dikatakan Hariyani, kenaikan itu wajar sesuai hukum pasar. Kenaikan permintaan Apel Batu menyebabkan harga apel dari petani juga naik, sehingga harga di tingkat pedagang juga terkerek naik.

Tak hanya untuk pasaran lokal Kota Batu, permintaan pedagang buah di sejumlah Kota di Jawa juga me­ ningkat. Sebab penarikan apel impor tersebut membuat pasar apel kosong, sehingga Apel Batu kembali mendapat tempat di hati konsumen buah.

Melonjaknya harga apel dibenarkan oleh Arif salah satu petani apel di Desa Bumiaji. Menurut Arif, Apel Manalagi ukuran sedang yang saat liburan lalu dijual hanya Rp 4- 6 ribu per kg, saat ini terkerek naik hampir 3 kali lipat, yaitu antara Rp 12 - 15 ribu per kg.

“Saat liburan lalu panen melimpah dan usia buah belum tua benar. Sekarang buahnya sudah tua dan jumlah di pohon tinggal sedikit,” kata Arif.

Ditambahkan, seluruh jenis Apel Batu memang naik cukup drastis harganya karena stok di kebun memang tinggal sedikit. Seperti, Apel Wanglin yang besar dan bagus harganya mencapai Rp 17 ribu di tingkat petani.

Oleh karena itu para petani berharap agar ada pembatasan impor apel dari Tiongkok, Amerika maupun Australia.

Dengan pembatasan tersebut diharapkan margin keuntungan petani apel akan meningkat dan sekaligus mengembalikan kejayaan Apel Batu di negeri sendiri.

Tren kenaikan harga dan permintaan Apel Batu seiring ditariknya apel impor asal Amerika juga mendapat perhatian dari Pemkot Batu. “Ini peluang bagus bagi Apel Batu, sehingga sudah seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh petani dan pedagang apel untuk mengisi kekosongan pasar apel.

Toh rasa apel lokal juga sangat enak dan lebih sehat karena tak ada proses pengawetan karena geografis dekat,” ungkap Wawali Batu Punjul Santoso.

Punjul mengakui dengan kasus bakteri pada apel impor Amerika ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan apel lokal. Karena itu Punjul mengingatkan agar para petani apel menjaga kualitas buah, sehingga akan dengan mudah menggantikan pasar buah apel impor yang saat ini sedang kosong.

Sementara itu larangan impor dua jenis apel asal California, Amerika Serikat berdampak besar pada penjualan semua jenis apel impor di Lumajang. Di Pasar Baru Lumajang para pedagang meng­ aku omzet penjualan apel impor anjlok.

“Iya, penjualan apel impor merosot sejak ada informasi ada apel yang ada bakterinya dan berbahaya untuk kesehatan.

Itu tak hanya berlaku untuk apel asal Amerika saja, tapi semua apel impor,” ujar Siti Sulaiha salah seorang pedagang buah di Pasar Baru Lumajang.

Menurutnya, jika satu kardus apel impor biasanya habis dalam sehari saja, saat ini sudah tiga hari apel impor di lapaknya tidak ada yang membeli.

Para pembeli rata-rata mengaku takut dengan semua jenis apel impr, karena mendengar kabar ada apel impor yang mengandung bakteri. “Kita kan tidak bisa membedakan apel impor, jadinya repot mana apel yang dilarang dijual dan mana yang tidak,” terangnya.

Para pembeli lanjut Siti, saat ini lebih suka membeli apel lokal dari Malang.

Sebab, warga tidak khawatir karena apel tersebut masih dinyatakan aman dan tidak mengandung bakteri yang membahayakan bagi kesehatan manusia.

Gubernur Revisi Perda Adanya larangan dari Kementerian Pertanian terhadap apel impor berbakteri dari Amerika langsung ditanggapi Pemprov Jatim.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun Perda baru yang menghambat masuknya buah asing dari jenis apapun. “Terkait buah impor, sebenarnya Jatim memiliki Perda khusus tentang hal tersebut. Buah impor tidak bisa bebas masuk ke Jatim dan boleh didistribusikan di supermarket atau pasar modern saja,” jelasnya, Minggu (1/2).

Namun, lanjut dia, sejak instruksi larangan dari Kementerian Pertanian terhadap apel impor asal Amerika karena mengandung bakteri berbahaya, Jatim langsung menindaklanjutinya dengan melakukan revisi Perda.

Regulasi Perda yang dimatangkan tersebut akan melarang perdagangan buah yang telah dipanen lebih dari tiga bulan. Setiap impor buah juga me­ nyertakan sertifikat yang menjelaskan kapan buah itu dipanen. Sehingga, buah yang masuk dan diperdagangkan di Jatim merupakan buah segar dan sehat saja. “Semua hal yang ada kandungan kimia berbahaya, itu tidak bisa masuk.

Kalau ada ya kita sita,” tukasnya.

Selain mengatur batasan buah, Perda baru akan mengatur pembatasan impor buah saat petani Jatim memasuki musim panen raya. Impor akan dibolehkan masuk sebesar 30 persen dari total konsumsi masyarakat saat musim panen tersebut.

Sementara itu Komisi B DPRD Jatim yang membidangi pertanian meminta kepada Pemprov Jatim khususnya Disperindag untuk segera menarik peredaran seluruh produk apel impor yang diduga terkontaminasi bakteri.

Pasalnya saat ini peredaran buah apel yang diduga mengandung bakteri Listeria Monocytogenes sudah ditemukan di sejumlah daerah di Jatim. Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha mengatakan sangat menyesalkan de­ ngan temuan tersebut, oleh karena itu pihaknya meminta kepada pemerintah untuk segera menarik buah apel yang mengandung bakteri dengan membuat surat imbau kepada pemkab/pemkot se-Jatim. “Kami minta Pemprov Jatim mengambil langkah cepat agar buah apel lokal di Jatim tidak tertular dengan apel berbakteri dari Amerika,”ujarnya. n sup, yat, cty

Semua Sekolah Berhak Selenggarakan UN CBT l Sambungan hal 1

kepala sekolah harus membuat pernyataan kesiapan yang diketahui oleh Dindik setempat dengan dilampiri spesifikasi teknis komputer di laboratorium yang sesuai syarat Puspendik. Sekolah juga harus melihat perkembangan psikologi siswa yang akan melaksanakan UN CBT. Selain itu, kepala sekolah bersama dengan pengurus komite sekolah yang mewadahi aspirasi wali murid, khususnya murid calon peserta UN CBT, membuat pernyataan sikap yang intinya menerima apapun hasil ujian tersebut jika nanti hasilnya tidak sebaik dari peserta yang melaksanakan UN berbasis LJUN (Lembar Jawaban Ujian Nasional).

“Yang perlu ditekankan, Jatim siap melaksanakan UN CBT dan yang berbasis LJUN,” tandasnya Harun menambahkan, saat ini, sekolah yang sudah dipastikan mengikuti UN CBT terdapat 198 lembaga. Sekolah-sekolah tersebut merupakan pilot project yang ditunjuk Puspendik dan tersebar di 38 kabupaten/kota

se-Jatim. Pelaksana UN CBT di Jatim terdiri atas 57 SMP, 70 SMA, dan 71 SMK. Rinciannya, 160 sekolah negeri dan 38 sisanya merupakan swasta.

“Sekolah yang tidak ditunjuk dan tidak mengajukan menyelenggarakan UN CBT tetap melaksanakan UN seperti tahun-tahun sebelumnya dengan Paper Based Test (PBT),” kata dia kemarin.

Alasan Puspendik Kemendikbud menunjuk sekolah tersebut karena infrastruktur jaringannya dianggap paling siap. Selain itu, lanjut Harun, sekolah itu merupakan eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Alumnus Lemhanas 2008 ini menyatakan, jumlah sekolah penyelenggara CBT di Jatim ini masih bisa bertambah karena Puspendik membuka kesempatan untuk sekolah yang merasa siap.

Namun, sekolah yang ingin mengajukan diri menyelenggarakan UN CBT harus cepat. Maksimal pertengahan Februari sudah tuntas. Hal ini cukup beralasan karena dalam waktu dekat akan ada verifikasi dan validasi laboratorium komputer yang dimiliki sekolah dari tim bentukan Puspendik.

Harun menyebutkan, jadwal pelaksanaan UN CBT untuk jenjang SMA dimulai 7 April sampai 15 April 2015. Jenjang SMK dilakukan 13 April sampai 16 April 2015.

Sementara, tingkat SMP dimulai 4 Mei sampai 7 Mei 2015. “Dalam satu hari UN CBT bisa digelar sampai tiga gelombang dengan jam yang berbeda,” kata Harun.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyaningsih mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji dan menganalisis UN CBT. Hal ini diperlukan agar sistem baru ini benar-benar dipahami semua elemen pendidikan di Surabaya, mulai dari siswa, guru, wali murid (komite) hingga Dewan Pendidikan. “Kita perlu sosialisasi dulu ke mereka lalu mengkaji dan menganalisis untuk memutuskan apakah akan memakai UN CBT atau tidak,” kata Eko. Menurut Eko, persoalan UN ini harus ditangani serius dan melibatkan semua pihak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “UN biasa saja kita harus sosialisasi kemana-mana. Apalagi UN CBT ini, tentu harus lebih intensif,” tegas perempuan yang juga

Humas Dindik Surabaya ini.

Terkait SMK yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk UN Online, Dindik juga belum bisa memutuskan. Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto juga masih menganalisis hal ini. “Persoalannya tidak sesederhana itu. Jadi kami perlu menganalisis dulu,” katanya.

Sebelumnya Surabaya sudah lebih dulu ditetapkan sebagai pilot project UN SMK online.

Seluruh SMK di Surabaya sudah dipersiapkan untuk itu. Bahkan perangkat IT sudah dicek Tim Kemendikbud. Tetapi pelaksanaan uji petik diundur hingga hari ini belum terlaksana. Padahal perangkat IT seluruh SMK Surabaya sudah dipersiapkan.

Malang Terkendala Infrastruktur Sementara itu pelaksanaan UN online tingkat SMA/SMK di Kota Malangmasihterkendalainfrastruktur. Pasalnya tidak semua sekolah memiliki perangkat komputer yang cukup untuk pelaksanaan UN yang dijadwalkan pada April itu.

Kepala SMA Negeri 8 Malang M Sulthon menjelaskan jika tidak

semua sekolah memiliki perangkat komputer yang memadai, ini tentunya akan menjadi kendala tersendiri. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas yang dituntut mampu menguasai komputer jika dalam ujian nanti terjadi gangguan teknik. Mereka harus mampu membantu membetulkan perangkatnya.

“Ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan UN secara online, tidak semua SMA punya perangkat komputer sesuai dengan jumlah siswa kelas tiga, keterbatasan SDM pengawas dan persiapan peserta,”tutur Sulthon yang mantan Kepala SMA Negeri 3 Malang itu.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Malang Tri Suharno, mengutarakan UN tahun ini dipastikan akan menggunakan sistem CBT di seluruh SMA di Kota Malang. Dengan cara online ini akan menutup celah siswa untuk saling contek atau mencontoh temannya, sehingga pelaksanaan UN online hasilnya akan lebih murni. n tam, mut

Berharap Bisa Sekolah Gratis Meski Tak Punya Identitas Kependudukan l Sambungan hal 1

Karena tak memiliki cukup uang, Yayuk pun memilihkan Intan sebuah PAUD yang gratisan. Sudah enam bulan Intan mengenyam pendidikan di PAUD yang didirikan di sebuah bekas wisma oleh Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Surabaya itu.

“Memang fasilitasnya terbatas, tapi di sini gratis. Beda dengan PAUD yang ada di Balai RW. Seragamnya saja harus bayar Rp 200 ribu lebih.

Belum bulanannya, belum biaya lainnya seperti makanan bervitamin,” kata Yayuk disambut anggukan wali murid lainnya yang juga senasib.

Meski sudah diterima di PAUD yang gratisan, Yayuk masih bingung, karena saat ini Intan belum memiliki administrasi kependudukan sama sekali. Baik Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran. “Sebenarnya mau saya masukkan ke KK saya, sekaligus saya buatkan akta kelahiran, tapi kata orang-orang biayanya mahal. Saya masih belum punya uang,” tuturnya polos.

Kekhawatiran Yayuk sebenarnya

bukan hanya soal administrasi, yang lebih dikhawatirkan justru nasib pendidikan Intan setelah selesai dari PAUD. “Tidak mungkin Intan di PAUD terus. Dia harus melanjutkan ke SD, SMP dan seterusnya. Tapi kalau tidak terdaftar sebagai warga Surabaya, tidak bisa sekolah gratis,” kata dia cemas. Meski bukan darah dagingnya, Yayuk tetap berharap Intan kelak bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin.

Saat belajar, Intan memang terlihat begitu pendiam dibanding teman lainnya. Namun para bunda PAUD yakin, Intan punya potensi yang bisa diasah di usianya yang masih dini.

Nely Betteng, ialah salah satu bunda Paud yang mengasuh Intan. Keteguhannya dalam mengasuh anak-anak usia dini itu tidak terbayar dengan uang. Meski semula tak mudah mencari peserta didik yang mau belajar di tampatnya.

“Anak-anak didik ini kita mencarinya ke gang-gang kampung dan pasar-pasar dengan brosur atau dari mulut ke mulut,” kata dia.

Dia menganggap anak-anak PSK ini adalah korban tak berdosa dan harus punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, dia lebih mengutamakan karakter dalam mengajar anak dibanding pengetahuan mereka. Khususnya dalam hal peduli dengan sesama manusia dan membangun percaya diri anak.

“Kita juga selalu mengajak anakanak ini untuk selalu mendoakan orangtuanya tanpa memperhitungkan apa yang sudah dilakukan mereka kepada anaknya,” kata dia.

Nelly mengaku tidak hanya Intan yang bernasib demikian. Dia lalu menceritakan seorang anak bernama Erin yang juga ditinggal kedua orangtuanya.

Bapak Erin dipenjara karena kasus narkoba, sedangkan ibunya yang bekas PSK kini dirawat di rumah sakit karena komplikasi. “Erin sekarang diasuh sama PKL (Pedagang Kaki Lima) dan sekolah di sini,” kata perempuan asal Toraja, Sulawesi Selatan.

Semua cerita dan keluh kesah itu didengar langsung oleh Kabid Pendidikan Non Forma dan Informal (PNFI)

Dinas Pendidikan Jatim Abdun Nasor.

Dia sengaja mendatangi PAUD tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi PAUD secara riil di lapangan.

“Ini rutin kita lakukan. Berbagai masukan baik dari masyarakat dan pengelola PAUD itu selalu menjadi pertimbangan kami selaku pemerintah,” kata dia.

Saat mendengar cerita Intan, Nasor sempat kaget lantaran mereka memilih sekolah di PAUD My Home yang gratis dibandingkan PAUD di Balai RW yang berbayar. Nasor mengaku, meski diperbolehkan untuk menarik partisipasi dari masyarakat, seharusnya pihak pengelola juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi peserta didik.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Nasor berjanji Intan dan anakanak seusianya yang bernasib sama akan terjamin pendidikannya. Termasuk saat masuk ke jenjang SD nanti. “Silakan menghubungi kami kalau Intan kesulitan mendaftar ke SD. Nanti akan kita fasilitasi agar Intan bisa terus sekolah,” pungkas dia.*

UTAMA

12

Senin Pahing, 2 FEBRUARI 2015

Belasan Rumah di Lereng Gunung Bromo Tertimbun Longsor Pasuruan, Bhirawa Belasan rumah warga di lereng gunung bromo di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, tertimbun longsor akibat curah hujan yang tinggi disertai angin selama kurang lebih dua hingga tiga jam.

“Ada 11 rumah yang tertimpa longsor di empat desa, di antaran-

ya dua rumah di Desa Wonokitri, lima rumah di Desa Tosari, satu rumah di Desa Sedaeng, serta tiga rumah di Desa Podokoyo,” kata camat Tosari, Teguh Winarto ketika ditemui di lokasi, Minggu (1/2).

Ia mengatakan, dalam kejadian ini beruntung tidak memakan korban jiwa, han-

ya kerusakan materiil pada rumah warga serta lahan kentang seluas kurang lebih 1,5 hektar dengan usia dua bulan atau dalam kondisi 50 persen siap panen.

“Kerugian total lahan sekitar Rp 40 juta tanaman kentang, sedangkan total kerugian rumah sekitar Rp 25 juta, namun tadi pihak dari Kapol-

sek, Koramil, BPBD sudah mendata rumah yang terkena longsor tersebut,” ungkapnya.

Secara terpisah Kepala Dusun Ledoksari, Desa Tosari, Hendrik Purwanto menjelaskan kejadian ini bermula curah hujan yang tinggi disertai angin selama tiga hingga empat jam. Akibatnya tebing longsor karena tidak mampu menahan derasnya aliran air disertai tanah.

Q hil,ant

Salah satu rumah warga di lereng gunung bromo di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan yang tertimbun longsor hilmi husein/bhirawa

LINTAS PERISTIWA

BNK Pamekasan Dukung Hukuman Mati Pengedar Pamekasan, Bhirawa Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendukung pemberlakukan eksekusi terpidana hukuman mati bagi pengedar narkoba yang telah divonis hukuman mati oleh pihak pengadilan. “Saya kira itu langkah yang tepat, dan kami sangat mendukung,” kata Ketua BNK Halil kepada Antara di Pamekasan, Minggu (1/2).

Halil yang juga Wakil Bupati Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, kasus narkoba adalah kasus yang sangat berbahaya dan mengancam generasi muda bangsa ini. Saat ini, tidak sedikit generasi muda anak bangsa di negeri ini yang sudah terjerat kasus narkoba.

Dengan demikian, menurut Wabup, sebenarnya, pengedar narkoba itu sama dengan musuh negara, karena yang menjadi korban adalah anak bangsa di negeri ini. “Hemat saya, kasus narkoba ini bukan persoalan yang ringan, karena menyangkut anak bangsa ini secara keseluruhan,” tukasnya. Wabup yang juga Ketua BNK Pamekasan Halil mengemukakan hal ini, menanggapi eksekusi bagi terpidana mati yang telah vonis pihak pengadilan, termasuk hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Bahkan menurut Halil, eksekusi mati perlu dilakukan tidak hanya bagi pengedar narkoba saja, akan tetapi juga kasus lain yang menyangkut keutuhan bangsa ini. Q din,ant

Satreskoba Amankan Pengedar Pil Karnopen Tuban, Bhirawa Kabupaten Tuban Masih belum aman dari peredaran pil terlarang Karnopen, kembali jajaran kepolisian jajaran Sat Reskoba Polres Tuban mengamankan dua tersangka Pil daftar obat G di Rest Area eks terminal lama yang saat ini menjadi pusat perkumpulan masyarakat yang sedang melakukan refresing dan istirahat setelah perjalanan jauh.

Dua tersangka yang ditangakp oleh Aminoyo (31) Warga keluarahan Keluarahan Karangsari dapat diamankan 95 Butir Pil Karnopen dan uang hasil penjualan Rp. 85 ribu. Tersangka yang kedua adalah Wiji P Warga Desa Suguh Waras Kecamatan Jenu Tuban, pada tersangka Widji petugas dapat mengamankan 121 butir Karnopen beserta uang senilai Rp42 Ribu hasil pejualan-nya. “Kedua tersangka saat ini masih kita tahan di Polres untuk dilakukan lebih lanjut, Rsst Area adalah titik baru peredaran Karnopen di Tuban, oleh karena itu hal ini masih kita dalami,” Kata Kasat Narkoba Polres Tuban, AKP Budi Friyanto (1/2). Q hud

Tiga Kali Mangkir, WW Terancam Dijemput Paksa DPRD Jatim, Bhirawa Mantan General Manager PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Whisnu Wardhana (WW) terancam dijemput paksa jika dalam tiga kali pemanggilan tidak hadir (mangkir) dalam hearing bersama Komisi C DPRD Jatim. Sementara Thomas Mulyadi, kuasa hukum dari PT Benoa siap hadir namun setelah tanggal 2 Pebruari 2015, dengan alasan yang bersangkutan masih ada kepentingan di Jakarta.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslakah mengakui jika WW tidak memenuhi undangan komisi dengan alasan yang tidak jelas. Padahal hearing ini sangat penting untuk menguak adanya permainan pada surat perjanjian kerjasama antara PT PWU Jatim dan PT Benoa pada asset milik Pemprov Jatim di Jl Ngagel 137 Surabaya. Dimana nama keduanya tidak tercantum dalam struktur organisasi yang berhak melakukan penandatanganan atas kon-

trak kerjasama tersebut. ‘’Kami kaget setelah Dirut PWU Jatim, Arif Afandi mengatakan jika WW maupun Thomas bukan komisaris maupun direksi di PT PWU Jatim maupun PT Benoa.

Tapi mengapa mereka berani menandatangani surat perjanjian kerjasama yang seharusnya dilakukan oleh direksi atau pengurus. Dan ini jelas melanggar aturan hukum,’’tegas politisi asal PKB Jatim ini, Minggu (1/2).

Yang dia sesalkan ketika

WW dihubungi lewat telepon genggamnya tidak diangkat.

Bahkan ketika di SMS juga tidak dijawab. ‘’Ini artinya yang bersangkutan telah melecehkan institusi dewan. Kalau yang bersangkutan sampai tiga kali tidak hadir, maka sesuai tatib dewan dapat dilakukan penjemputan paksa kepada mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C yang lain, Musyafak Noer mengaku untuk menelusuri asset yang dikelola PT PWU Jatim maka perlu dilakukan pemanggilan beberapa pihak. Termasuk untuk membuka tabir adanya aroma yang tidak beres terkait perjanjian sewa menyewa antara PT Benoa dan PT PWU Jatim di Jl Ngagel 137 ternyata tidak sesuai prosedur. Mengingat yang melakukan kerjasama bukanlah Komisaris

atau Direksi, namun hanya seorang kuasa hukum saja. ‘’Sesuai aturan hukum, hal ini dilarang karena Thomas Mulyadi tidak masuk dalam jajaran Komisaris atau Direksi PT Benoa. Tapi mengapa dalam perjanjian tersebut dicantumkan nama Thomas. Ini jelas melanggar aturan dan Komisi C akan berusaha mencari akar permasalahan siapa yang salah dalam masalah ini. Sementara pemanggilan WW terkait dirinya yang saat itu lebih mengetahui sewa menyewa asset di Jl Ngagel 137, termasuk soal deviden,’’tegas politisi asal PPP. Ditambahkannya, komisi yang membidangi asset ini akan melihat apa alasan direksi waktu itu menyerahkan deviden ke PAD Pemprov Jatim tidak sesuai dengan amanat Perda pendirian PT

Wabah DB di Jatim Meningkat 155 Persen Januari 2016 Diperkirakan Naik

Pemprov, Bhirawa Wabah penderita demam berdarah (DB) di Jatim terus meningkat. Terhitung sejak 1 Januari 2015 telah terjadi 2.557 kasus demam berdarah.

Jumlah ini meningkat dratis 155,3 persen dibanding 2014 yang hanya ada 980 kasus.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim, saat ini ada lima daerah di Jatim dengan jumlah penderita terbanyak adalah Kabupaten Sumenep 289 penderita, Jember 239 penderita, Pacitan 150 penderita, Jombang 136 penderita dan Tulungagung 134 penderita. Total jumlah kematian hingga kemarin terdata sebanyak 32 kasus atau 1,7 persen dari jumlah penderita. Jumlah kematian tahun ini meningkat sebesar 91,77 persen dibandingkan pada bulan Januari 2014 yang cuma 9 kasus.

Setelah pekan lalu Pemprov Jatim menetapkan 18 kabupaten/kota dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB) DB, pada minggu ini jumlahnya terus meningkat menjadi 21 kabupaten/kota. Daerah tersebut di antaranya Kabupaten Sumenep,

Jombang, Trenggalek, Banyuwangi, Probolinggo, Mojokerto, Tulungagung, Kediri, Madiun, Pamekasan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Lamongan, Bangkalan, Nganjuk, Sedangkan daerah yang trennya meningkat dibanding tahun 2014 yakni, Jember, Bondowoso, Sidoarjo, Sampang, Gresik, Bojonegoro, Blitar. Kota Surabaya, Pasuruan, Madiun dan kota Kediri.

Meski jumlah daerah yang ditetapkan KLB terus meningkat, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo tetap bersikukuh tidak ingin menetapkan Provinsi Jatim KLB DB. Ini dilakukan agar pemerintah di daerah mengatasi sendiri masalah demam berdarah ini secara maksimal.

“Jika butuh bantuan, secara admisnistrasi kita siap. Yang penting langkah daerah sudah maksimal menangani masalah demam berdarah. Kita siap memberikan bantuan kepada daerah apapun yang dibutuhkan untuk mengatasi KLB DB ini,” tegas Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Minggu (1/2).

Ditanya tentang alasan kenapa Pemprov Jatim tidak cepat menetapkan Jatim KLB DBD?

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo menjelaskan, mengaca pada KLB Difteri beberapa waktu lalu, saat Pemprov Jatim menetapkan KLB difteri, kabupaten/kota tidak ada yang bergerak.

“Berdasarkan pengalaman itulah provinsi hanya menetapkan KLB kabupaten/kota saja.

Kita tidak ingin saat provinsi menyatakan KLB, pemkab dan pemkot nggak bergerak seperti pada kasus KLB difteri,” ungkap mantan Sekdaprov Jatim ini.

Menurut dia, jika daerah sudah bergerak maksimal dan dirasa cukup untuk menetapkan Jatim sebagai KLB, langkah ini akan dilakukan pemprov. “Sebetulnya gampang saja untuk menetapkan KLB, asal checking mengenai masalah DB itu betul-betul total,” katanya.

Pakde Karwo mengatakan, pihaknya sudah merapatkan dengan Dinas Kesehatan Jatim terkait bantuan logistik yang akan dikirim ke daerah KLB demam berdarah. “Anggarannya juga ada, kan dari pos bencana sosial. Kita tinggal minta belanja tak terduga yang jumlahnya banyak,” tandasnya. Q iib,dna

PWU Jatim sebesar 60 persen. Sebaliknya PT PWU Jatim hanya menyetorkan 35 persen saja. ‘’Dalam Perda dinyatakan bahwa deviden yang diberikan PT PWU Jatim untuk PAD adalah sebesar 60% dari laba bersih diputuskan melalui RUPS. Tapi faktanya tidak demikian, jadi PT PWU Jatim sudah melanggar Perda,” ujar Thoriqul.

Di contohkan Thoriq, laba bersih PWU Jatim tahun 2010 mencapai Rp. 5.064 miliar dan deviden yang diberikan ke PAD APBD 2011 sebesar Rp. 3 miliar. Kemudian laba bersih tahun 2011 sebesar Rp.15 miliar tapi PAD 2012 yang disetorkan hanya Rp. 3.270 miliar. “ Ini khan sangat aneh, laba bersih naik hampir tiga kali lipat tapi PAD yang disetorkan hanya mengalami kenaikan sedikit,” jelasnya dengan nada tinggi. Q cty

Diduga Industri Buang Limbah ke Sungai Pemprov, Bhirawa Setiap kali musim penghujan disertai dengan debit air tinggi, ada indikasi industri memanfaatkan untuk membuang limbahnya ke sungai. Biasanya banyak saluran pipa outlet pembuangan limbah industri menjadi terendam air sungai.

“Kalau musim hujan ini banyak industri yang membuang limbah cairnya langsung ke sungai. Pipa pembuangan yang terlalu rendah menjadi terendam air sungai dan ini jadi peluang bagi pabrik untuk membuang limbah,” kata Koordinator Tim Patroli Air Terpadu Jatim, Imam Rochani, Minggu (1/2).

Menurutnya, terendamnya pipa pembuangan limbah pabrik, maka pengawasan dari tim patroli semakin sulit dilakukan.

“Tim Patroli air dibantu Garda Lingkungan Jatim terus melakukan pengawasan. Karena pipa terlalu rendah dan terendam air, maka saat terjadi pencemaran tim kesulitan mengambil sampel limbahnya,” katanya. Sesuai ketentuan, pipa seharusnya dipasang dengan ketinggian minimal 50 cm dari atas permukaan air. Dengan begitu, saat debit air tinggi pun pipa masih terlihat dan kalau membuang limbah secara by pass (langsung dibuang tanpa diolah di IPAL/instalasi pengolahan air limbah) bisa diketahui dan pengawasan akan lebih optimal.

Aturan itu, lanjut Imam, menjadi ketentuan wajib bagi industri yang sudah memiliki IPLC (izin pembuangan limbah cair).

Menurutnya, banyak pabrik di bantaran Kali Surabaya yang sengaja memasang pipa terlalu rendah agar sulit dipantau.

“Kami punya daftar nama pabriknya. Beberapa di antaranya sudah kami sidak (inspeksi mendadak) dan kami perintahkan untuk segera meninggikan pipa outlet limbahnya yang mengerah ke sungai,” ungkapnya.

Beberapa pabrik yang telah disidak akhir Januari 2015, diantaranya SJ diwilayah Karangpilang Surabaya dan UN di wilayah Driyorejo Gresik. Untuk SJ diketahui telah memiliki IPAL sesuai standar. Q rac

Tampung Keluhan Warga, Pemkot Batu Sediakan Website Pemkot Batu mempermudah metode pelaporan atau penyampaian keluhan warga, kali warga Kota Apel itu bisa dengan mudah menyampaikan uneg-unegnya dengan cara mengetik di kanal atau website milik pemkot.

anas bahtiar/bhirawa

Kabag Humas Pemkot Batu, Sinal Abidin dan Kabag Humas Pemkot Jogjakarta, Tri Hastono saling bertukar cindera mata.

Sistem ini diadopsi Pemkot Batu dari Pemkot Yogjakarta yang sudah mendapat penghargaan dari PBB karena dianggap sebagai sistem pelayanan publik prima yang terbaik di Indonesia.

Untuk itu prestasi ini telah menerbangkan Pemkot Jogja ke Korea guna mendapatkan penghargaan dari PBB tersebut.

Agar mengetahui langsung metode penampungan keluhan warga tersebut, Bagian Humas Pemkot Batu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemkot Jogja pada Jumat (30/1) lalui.

“Kunjungan itu selain untuk mempelajari ilmu kehumasan

dari Pemkot Jogja, kita juga belajar tentang pariwisata sekaligus mempromosikan wisata Kota Batu kepada wisatawan yang ada di Kota Jogja,” ujar Kabag Humas Pemkot Batu, Sinal Abidin di Balaikota Batu setelah tiba dari kunker, Minggu (1/2).

Seperti diketahui, untuk mewadahi keluhan warganya, Pemkot Jogjakarta punya cara yang unik untuk merespon seluruh pengaduan masyarakat. Mereka membuat sebuah sistem yang dinamakan si UPIK atau Unit Pengolahan Informasi dan Keluhan.

Sistem ini berupa sebuah website khusus yang bisa digunakan

warga Jogja maupun wisatawan untuk menyampaikan keluhannya kepada pemkot.

Cara ini ternyata cukup manjur, dalam sehari Si Upik menerima paling sedikit 25 konten dari masyarakat. Tak hanya keluhan masyarakat, si Upik tak jarang juga menerima pertanyaan, informasi dari masyarakat, atau sekedar memberikan apresiasi terhadap program pemerintah.

Kabag Humas Pemkot Jogja, Tri Hastono mengatakan, sistem ini dibangun tahun 2003. Saat itu mereka menyadari bahwa untuk membuka pintu keluhan masyarakat ini tidak boleh setengahsetengah, namun harus dikelola secara sungguh-sungguh. Karena itu dalam waktu 1x24 jam, humas harus menyampaikan keluhan tersebut kepada SKPD yang dimaksud/dituju. Dan dalam

waktu 2x24 jam setelah masuk ke si Upik, keluhan tersebut sudah harus mendapatkan tanggapan dari SKPD. ”Responnya tidak boleh lambat, kita menerapkan target sebelum 2 kali 24 jam keluhan masyarakat tersebut harus sudah ditanggapi. Meskipun respon itu tak harus berupa solusi, tapi sudah harus ada penjelasan dari SKPD,” ujar Tri saat menerima kunjungan Pemkot Batu.

Karena dalam waktu 1x24 jam keluhan sudah harus sampai ke SKPD terkait, maka Humas menempatkan personil khusus untuk mempelototi si Upik. Biasanya petugas ini melihat keluhan pagi hari, siang dan sore hari. Setiap ada keluhan saat itu juga dilempar ke SKPD. Namun demikian, admin si Upik ini tetap harus menyaring setiap pesan yang masuk. Q nas