Harian Bhirawa Edisi 2 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Job Fair yang member ruang untuk difabel tidak hanya sebatas acara seremoni. Akan kita ikuti dengan komitmen pemenuhan hak-hak mereka dengan membuat

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Disnaker dan Transmigrasi Kota Mojokerto Amin Wachid

Selasa Kliwon, 2 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

2

AGENDA HARI INI

DESEMBER 2014

 Gubernur H Soekarwo -

Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 08.30

Menghadiri Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2014 bersama KPK di Balai Kartini Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

Evaluasi RAPBD, Instruksikan Sempurnakan Program Kemiskinan Batu, Bhirawa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menginstruksikan kepada semua SKPD untuk menyempurnakan program kegiatan pengentasan kemiskinan. Untuk itu SKPD diminta untuk mengkaji dan mengevaluasi ulang program tersebut untuk dimasukkan ke RAPBD. Meskipun hal ini membuat penyelesaian RAPBD molor, namun akan berdampak besar dalam peningkatan perekonomian warga miskin.

Hal ini disampaikan langsung wali kota kepada para kepala SKPD dalam rapat internal di Pendopo Senopati Praja, Senin (1/12). “Banyak program dari SKPD yang tidak terlaksana pada 2014 ini. Karena itu saya meminta kepada SKPD untuk menyempurnakan program kegiatan tersebut, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pengentasan warga miskin. Hampir semua SKPD memiliki program ini,”ujar Eddy Rumpoko.

Untuk menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas, maka Eddy meminta agar SKPD untuk melakukan revisi terhadap program yang tidak efisien. Eddy menunjuk program yang tidak effisien tersebut seperti pengadaan perjalanan dinas dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK). Dia menilai anggaran yang diajukan SKPD untuk kedua kegiatan ini tidak menunjukkan efisiensi.

“Ada juga usulan pengadaan Handy Talky (HT).

Tapi yang mengusulkan bukan Satpol PP, tetapi PNS

2015, Provinsi Bertanggung Jawab Kelola SMA-SMK Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim akan memiliki tanggung jawab baru mulai 2015 mendatang. Yakni bertanggung jawab atas pengelolaan SMA-SMK. Seluruh administrasi SMA dan SMK yang semula ditangani langsung oleh pusat akan diberikan provinsim sedangkan SD di bawah pengelolaan kabupaten/kota.

Hal ini merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Rencana ini pun disam-

but positif oleh stakeholder pendidikan di Jatim karena dinilai akan lebih optimal dan efektif. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr

Harun MSi mengatakan, kebijakan ini membawa semangat otonomi daerah yang sesungguhnya. Dengan kewenangan ini pemerintah daerah lebih leluasa untuk mengembangkan sektor pendidikan seutuhnya.

Kewenangan yang akan dilimpahkan itu, terkait sumber daya manusia, pembiayaan maupun sarana dan prasarana.

Untuk kewenangan SDM nantinya pengelolaan guru mulai

Kurikulum 2013 Tidak Akan Diganti Jakarta, Bhirawa Kekhawatiran masyarakat akan pergantian kurikulum dengan adanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru mulai terjawab. Mendikbud Anies Baswedan menegaskan, tidak akan mengganti Kurikulum 2013 yang kini dipakai.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Bupati Anas Tidak Anggarkan Mobdin Baru Banyuwangi, Bhirawa Satu bulan sebelum tutup tahun buku 2014, DPRD bersama Pemkab Banyuwangi akhirnya mengesahkan APBD 2015. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, seluruh fraksi menyepakati total belanja sebesar Rp 2,443 triliun dan pendapatan daerah mencapai Rp 2,265 triliun di APBD 2015. Dari belanja sebesar itu, tidak ada anggaran untuk membeli mobil dinas baru. “Tidak ada pengadaan mobil baru di dinas-dinas. Kecuali yang mendesak untuk Puskesmas dan ambulans,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Senin (1/12).

Bupati Anas akan mengoptimalkan mobil bersilinder rendah untuk menghemat pengeluaran operasional di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia memberikan contoh penggunaan mobil dinas bupati yang memakai kendaraan station wagon ber-CC 1.300. “Kalaupun ada pengadaan mobil dinas, harus ber-CC rendah,” kata Anas menegaskan.

Selain itu, ia telah membuat skala prioritas kinerja pada 2015. Bupati berfokus untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah desa. Lewat kenaikan transfer dana desa dari Rp 250 juta ke Rp 500an juta pada 2015, Bupati Anas ingin pertumbuhan ekonomi berbasis desa ke depan lebih kuat dan merata. Anas berharap

adit hananta utama/bhirawa

Kegiatan belajar mengajar di salah satu SMK di Jatim. Mulai 2015, seluruh administrasi SMA dan SMK yang semula ditangani langsung oleh pusat akan diberikan provinsi, sedangkan SD di bawah pengelolaan kabupaten/kota.

Tarikan 1% APBD, Pejabat Pemkot Diperiksa Polisi

Kota Malang, Bhirawa Dugaan adanya tarikan 1% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2015, akhirnya diendus aparat kepolisian.

Sejumlah pejabat Pemkot Malang, Senin (1/12) ke-

marin telah dipanggil pihak Polres Malang Kota untuk dimintai keterangan.

Tiga orang pejabat eselon II yang dipanggil itu antara lain, Kepala Dinas Pekerjaaan Umum (DPU) Jarot Edi Sulistiyono, Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)Tri Widyani Pangastuti, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kusnadi.

Dari tiga pejabat yang dipanggil Polresta Malang, hanya dua orang yang hadir

TAK lagi menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kesibukan Dahlan Iskan tak surut. Dia sekarang punya kesibukan baru, serius menggeluti sektor pertanian dengan menanam pohon Kaliandra merah di wilayah Tambora, Kalimantan Timur dan Pulau Mongondo, Sulawesi.

Dahlan mengungkapkan, tanaman tersebut akan diolah menjadi energi yang menghasilkan listrik.

“Karena hujan terus turun, makin semangat untuk mulai menanam Kaliandra di Singkep, Tambora, dan Pulau Mongondo,” ujarnya, Senin (1/12).

Bahkan,Dahlan menjelaskan ia telah menginvestasikan dana sebanyak puluhan miliar rupiah untuk mengembangkan Dahlan Iskan

 ke halaman 11

Sentil..  Pemkot siapkan Perda Perlindungan Kaum Difabel  Kaum difabel jangan dianaktirikan  Golkar gagal konsolidasi  Skenario dalang seperti itu untuk memecah kekuatan  Akhiri parkir langganan Sidoarjo  Jelas-jelas warga dirugikan karena ditarik parkir ganda

 ke halaman 11

Buntut Bentrokan TNI-Polri

Enam Anggota Sabhara Polres Mojokerto Terancam Disanksi

 ke halaman 11

Sibuk Tanam Pohon

di Mapolres Malang Kota, yakni Jarot Edi Sulistiyono dan Tri Widyani Pangastuti, sedangkan Kusnadi memilih tidak memenuhi penggilan penyidik Polres

Hasil reses yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD Jatim di masyarakat, ternyata banyak ditemukan penerima kartu sakti Jokowi justru warga mampu.

Kartu Sakti Jokowi di Jatim Tak Tepat Sasaran DPRD Jatim, Bhirawa Kekhawatiran jika pemberian tiga kartu masing-masing Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tepat

sasaran mendekati kenyataan.

Buktinya, dari hasil reses yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD Jatim di masyarakat ternyata banyak ditemukan penerima kartu-kartu tersebut justru warga mampu.

Anggota Komisi B DPRD

Jatim Subianto mengaku program tiga kartu sakti yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi ternyata di tingkatan di daerah tidak tepat sasaran. Banyak warga ekonomi cukup atau

 ke halaman 11

Polda Jatim, Bhirawa Pasca bentrokan akibat kesalahpahaman yang dilakukan anggota Sabhara Polres Mojokerto terhadap Pratu (Mar) Didit Tri Maulana, anggota Yonif 5 Marinir Ujung Perak, Surabaya berujung pada pemeriksaan 22 anggota Sabhara oleh Propam Polda Jatim.

Sebanyak 22 anggota Sabhara Polres Mojokerto dimintai keterangan terkait insiden salah paham yang terjadi pada Jumat (28/11) lalu. Dan 22 anggota ini masih berstatus sebagai saksi. Namun, enam anggota lainnya berstatus sebagai terperiksa, dan terancam pelanggaran disiplin kode etik Polri.

“Propam kami sudah memeriksa 22 anggota Sabhara Polres Mojokerto. Sementara keenam anggota yang statusnya sebagai terperiksa, mereka terancam pelanggaran disiplin,” terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono kepada Bhirawa, Senin (1/12).

Terkait siapa saja nama keenam anggota Shabara Polres Mojokerto yang berstatus terperiksa, Awi enggan memberikan informasi ini. Sementara mengenai korban yakni Pratu

 ke halaman 11

Ketika Pejabat Pemprov Jatim Main Ketoprak Humor

Sukses Buat Penonton Terpingkal, Lucu karena Adegan Sering Keliru Apa jadinya jika pejabat yang sehari-hari berkutat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, harus dipaksa alih profesi menjadi seniman ketoprak?. Lucu, kaku dan sedikit lebay tersaji dalam ketoprak yang diperankan para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim ini.

Zainal Ibad, Kota Surabaya Mengusung lakon Damarwulan Dadi Ratu, ketoprak yang dimulai pukul 20.00 hingga 22.30 ini bisa dibilang sukses. Sukses bukan karena alur ceritanya berjalan sesuai arahan sang sutradara, tapi karena berhasil membuat penonton terus ger-geran sepanjang pagelaran.

Meski terkesan kaku, setiap pemain sukses membawakan perannya masingmasing. Seperti Sekretaris Dewan Pengurus Korpri

Provinsi Jatim Drs H Hizbul Wathon MM yang sukses memerankan sosok Adhipati Minak Jinggo, Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jatim di Kabupaten Pamekasan Puguh Prakosodjati juga sukses memerankan sosok Damarwulan.

Selain itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Subagijo SH, MHum juga berhasil memerankan sosok Adhipati Jabanegoro. Total ada 18

Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim Drs H Hizbul Wathon MM (duduk tengah) saat berperan sebagai Adhipati Minak Jinggo dalam Ketoprak Korpri di Gedung Cak Durasim, Minggu (30/11) malam.

pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Jatim yang bermain dalam pagelaran ketoprak humor yang disutradarai seniman kondang asal Jatim, H Moch Sakirun alias Kirun.

Karena mayoritas pemain

adalah para birokrat, istilahistilah birokrasi pun berseliweran dalam pagelaran tersebut. Seperti Adhipati Minak Jinggo saat memerintahkan anak buahnya pergi ke Kerajaan Majapahit untuk menagih janji kerajaan,

Minak Jinggo pun meminta anak buahnya mengurus SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) sebelum perjalanan dinas ke Kerajaan Majapahit.

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 2 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

19 TKI Jatim Terancam Hukuman Mati Upaya Advokasi Tidak Ada Progres Pemprov, Bhirawa Sebanyak 19 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jatim terancam hukuman mati di negara tempatnya bekerja. Upaya advokasi sudah dilakukan Pemprov Jatim melalui Pemerintah Pusat, namun hingga sampai saat ini belum ada progres menggembirakan.

geh/bhirawa

Letak Posko pedagang untuk pendukung putus kontrak yang berdekatan dengan proyek pembangunan Pasar Turi baru yang dikelola pihak investor PT Gala Bumi Perkasa, Senin (1/12).

Pedagang Pasar Turi Akan Laporkan Investor ke Dirjen Pajak Surabaya, Bhirawa Pedagang yang ada di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Turi terus melakukan berbagai cara agar Pemkot Surabaya bisa memutus kontrak dengan PT Gala Bumi Perkasa. Dalam waktu dekat ini, pedagang akan melaporkan investor ke Direktorat Jendral Pajak terkait pelanggaran pajak. Karena, pedagang yang sudah membayar lunas tidak pernah diberi faktur pajak oleh pihak investor.

Sekretaris kelompok pedagang Pasar Turi Surabaya (Kompag), Muhammad Ilham mengatakan, pedagang sudah membayar lunas kepada PT Gala Bumi Perkasa untuk stan barunya, akan tetapi pedagang tidak pernah mendapatkan faktur pajak. Pajak itu sebesar sepuluh persen dari harga per stannya.

“Harga stan untuk pedagang lama 170 juta sampai 200 juta itu dipotong 10 persen. Sedangkan stan untuk pedagang baru dari 700 juta sampai 1,5 miliar. Pajak itu se-

PANGGUNG BIROKRASI

Minta Gelar Lomba Filateli Pemprov, Bhirawa Pasca menghadiri pembukaan lomba filateli (koleksi perangko) yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Pos Indonesia, kini wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf berharap Jatim menggelar lomba serupa.

Gus Ipul meminta Dinas Kominfo Jatim menjadi motor pelaksanaan lomba yang akan digelar 2015 mendatang.

“Saya minta Pak Jogi (Kadiskominfo Jatim, Harjogi) untuk menyiapkan lomba filateli tingkat Jatim. Paling tidak tahun depan pelaksanaannya dan melibatkan seluruh 38 kab/kota untuk bisa mengirimkan peserta agar lombanya ramai,” kata Gus Ipul.

Selain gelar lomba filateli, ia juga meminta agar digelar pula lomba mendesain perangko. “Kalau bisa ada lomba membuat perangko buat saya.

Nanti juaranya akan saya kasih hadiah khusus,” ungkapnya.

Untuk kepanitiaan, Gus Ipul meminta agar Dinas Kominfo Jatim menggandeng PT Pos dan Komunitas Filateli Jawa Timur.

Menyikapi permintaan tersebut, Harjogi pun menyatakan diri siap mewujudkannya.

“Siap Pak Wagub. Tahun depan akan kita laksanakan,” tuturnya pada Gus Ipul.Hobi filateli mendapat apresiasi khusus dari Gus Ipul, karena dianggapnya merupakan hobi unik yang sudah banyak ditinggalkan Q hms masyarakat.Q

harusnya disetorkan ke Dirjen pajak dan pedagang menerima faktur pajak itu. Kalau kita (pedagang) gak menerima, berarti kemana uang itu?,” terang Ilham pada Bhirawa, Senin (1/12) di depan posko yang tidak jauh dari proyek pembangunan Pasar Turi baru.

Dirinya juga merinci secara kasar, dari keseluruhan seharusnya pajak yang disetorkan ke Negara itu sekitar 155 Miliar. Pajak itu bukan secara keseluruhan, masih kata Ilham, melainkan masing-masing per stannya.

“Jadi kalau dihitung kasaran yang masuk ke Negara sekitar 155 Miliar.

Dan pedagang berhak mendapatkan faktur pajak itu dari PT Gala Bumi Perkasa, karena kita sudah membayar lunas,” imbuhnya.

Selain itu, sekertaris Tim Pemulihan Pasca Kebakaran (TPPK) Pasar Turi, Kiemas Kalim juga menambahkan, pihaknya bersama perwakilan tujuh elemen kelompok pedagang pasar turi sudah berencana akan minta perlindungan

hukum ke Presiden langsung.

“Sambil menunggu keputusan Bu Wali (Tri Rismaharini), kita sudah mempersiapkan hal ini ke Presiden. Intinya kita minta perlindungan hukum ke Presiden Jokowi, dengan harapan Pak Jokowi memberikan support ke Bu Wali. Dan kami yakin kalau Pak Jokowi sudah memberikan support ke Bu Wali, beliau pasti berani untuk putus kontrak dengan investor (PT GBP),” terangnya.

Sementara itu, Ketua kelompok pedagang Pasar Turi Surabaya (Kompag), H Syukur mengatakan, setelah hearing bersama Komisi B DPRD Surabaya, hasilnya apapun yang terjadi pihak Dewan mendukung putus kontrak dengan pihak investor.

“Komisi B mendukung langkah kita (pedagang). Selain itu, kita juga meminta dukungan dari instansi terkait, yaitu Gubernur dan Presiden. Dan Bu Wali juga sudah mensomasi PT GBP, jadi ini dalam Q geh masa somasi,” tuturnya.Q

Korpri Segera Bertransformasi Jadi Korps ASN RI Pemprov, Bhirawa Menghadapi transformasi Korpri menjadi Korps Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korp ASN RI) ,Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf meminta seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jatim untuk cerdas dan inovatif.

“Nanti akan terjadi perubahan organisasi, yang sebelumnya bersifat resmi berubah menjadi forum. Walaupun belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur, ada peluang eselon I dan eselon II diisi oleh non karir/non PNS,” Safiullah Yusuf, usai memimpin upacara Peringatan HUT Korpri ke 43 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (1/12).

Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, mengatakan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bertujuan menjaga kode etik profesionalitas pegawai negeri. Ke depan perjalanan para abdi negara harus mampu memberikan pelayanan yang cepat pada masyarakat sehingga bisa lebih sejahtera.

“Para aparatur pemerintah harus menghayati makna UU No. 5 Tahun 2014, sehingga bisa menciptakan pemerintahan yang bersih,” ungkap Gus Ipul yang juga Ketua Dewan Penasehat Korpri Jatim.

Saat membacakan sambutan Presiden Joko Widodo, ia menyampaikan, sebagai organisasi integral dari pemerintahan, Korpri diminta mewujudkan fungsi-fungsi yang tercantum dalam UU ASN secara bertahap. “Semua tahapan pencapaian harus berpedoman pada amanat Panca Prasetya Korpri,” imbuhnya.

Ia berpesan, jajaran Korpri supaya bisa menjadi guru dan tauladan bagi perubahan yang diharapkan masyarakat. Jajaran Korpri harus memahami dan melaksanakan penataan birokrasi yang menjadikan birokrasi yang bersih.

“Percepat perubahan budaya kerja anggota KORPRI menuju pola pikir dan aparatur negara yang gigih, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis,” ungkapnya.

“Pelayanan birokrasi yang diberikan pada masyarakat harus makin cepat, akurat, murah, dan makin baik. Kedepan anggota Korpri diharapkan menjadi birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Q iib Tinggalkan netralitas priyayi atau penguasa,” tegasnya.Q

“Vonis mati itu memang masih belum diputuskan oleh pengadilan setempat. Tapi ancaman hukuman mati bisa diberlakukan pada TKI kita yang terbukti melakukan hukuman pelanggaran berat,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim, Dr H Edi Purwinarto, ditemui di Kantor Gubernur Jatim, usai mendamping Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (1/12).

Menurut Edi, ada banyak alasan mengapa TKI asal Jatim terancam hukuman mati. Diantaranya karena melakukan pembunuhan, pemerkosaan, santet dan terjerat kasus narkoba. Para TKI yang malang tersebut tersebar dibeberapa negara, namun yang paling banyak ada Malaysia dan Arab Saudi.

Edi menegaskan, upaya Pemprov Jatim untuk membantu para TKI yang terancam hukuman mati terus dilakukan. Namun sayangnya, upaya tersebut mengalami kesulitan karena masalah ini sudah menyangkut domain Pemerintah Pusat seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

“Ini kasusnya di luar negeri dan itu udah domain dari Pemerintah Pusat. Yang bisa kami lakukan adalah koordinasi dengan Kemenlu dan Kemenaker. Hal yang sama pernah kita lakukan dulu di tahun 2013 ada pasangan suami istri dari Pamekasan yang terancam potong tangan. Namun berhasil kita pulangkan setelah kita lakukan advokasi,” tuturnya.

Hingga saat ini, lanjut Edi, belum ada laporan apapun dari Pemerintah Pusat terkait nasib ke-19 TKI Jatim. Apakah ada upaya penebusan ?, Edi juga belum bisa memastikannya. “Kami belum bisa memutuskan.

Kita khawatir efeknya bisa seperti kasus Darsem yang malah disalahgunakan agar menjadi kaya raya. Ini bia menjadi persepsi yang salah kalau di luar negeri berbuat kriminal akan dengan mudahnya ditebus oleh pemerintah,” katanya.

Menanggapi masalah ini, Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf, memastikan Pemprov Jatim akan terus berupaya agar TKI asal Jatim yang terancam hukuman mati bisa dibebaskan, dan kembali ke tanah air dengan selamat.

“Yang pasti, akan mempersiapkan segala sesuatunya jika diperlukan pusat. Kalau diminta urunan, ya harus siap urunan untuk menebusnya. Tapi kita lihat dulu bagaimana efeknya. Jangan mudah memberikan tebusan. Yang pasti, kita akan memberikan pengamanan bagi warga negara kita yang tersandung kasus dan ancamannya hukuman mati,” katanya.

Sementara itu, saat menerima Komite III DPD RI, Gus Ipul mengatakan, pelayanan terhadap TKI perlu ditingkatkan. Sebab telah TKI memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, income keluarganya dan kemajuan di daerah TKI tersebut.

“KIta ingin ada perbaikan sistem informasi TKI, terutama informasi lowongan TKI. Kita perlu integrasi sampai ke tingkat RT (rukun tetangga) RW (rukun warga),” katanya.

Gus Ipul menginginkan, pihaknya menginginkan singkronisasi dan integrasi.

“Kita ingin pelayanan tunggal terhadap TKI. Jadi bagaimana stakeholder menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya,” tuturnya.

Pihaknya juga menilai penting mengenai rekruitmen, pembekalan hingga penempatan TKI di luar negeri. Katanya, proses tersebut bisa dilakukan oleh beberapa lembaga. “Sekarang ini kan tunggal, mulai dari rekruitmen, pembekalan, sampai penempatan smua ditangan PJTKI (Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia). Nah ini standarnya jadi berbeda-beda,” katanya.

Ia mengusulkan, terkait rekruitmen bisa diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat. “Kan mereka tahu dan memastikan bahwa yang dikirim ini telah memenuhi syarat. Bahan bakunya sudah memenuhi syarat seperti persyaratan umum, kemampuan fisik dan lain-lain,” ujarnya.

“Setelah itu dikirim ke BLK (Balai latihan kerja luar negeri). BLK ini nanti mungkin provinsi yang bertanggungjawab. Setelah semua siap, diserahkan ke PJTKI untuk menempatkan mereka di mana,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengakui, pada prakteknya banyak para TKI yang tak terlindungi. “Tujuan kami ke Jatim untuk menyerap aspirasi. Insya Allah kami kembali ke Jatim dan ada perubahan untuk Q iib Jatim,” katanya.Q

Sharing Purabaya Tak Berdasar Hukum DPRD Surabaya, Bhirawa Rumitnya penyelesaian bagi hasil Terminal Purabaya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, membuat komisi A DPRD Kota Surabaya kembali menggelar Dengar Pendapat (Hearing) dengan dinas terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam hearing kali ini, komisi A telah mengundang ahli Pakar Tata Negara, Prof. Eko Sugitariyo untuk meminta pengarahan dan bagaimana mencari solusi terbaik tentang bagi hasil terminal terbesar di Surabaya itu. Sebab, selama ini pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya cukup merasa kebingunggan terkait pemecahan bagi hasil ini dengan pemkab Sidoarjo.

Prof Eko mengatakan, dirinya selama ini belum mengetahui proses perjanjian yang dilakukan Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo, dan apa yang menjadi acuan sehingga keduanya menyepakati sebuah perjanjian tanpa di dasari landasan hukum.

Menurutnya, perjanjian tersebut sangat tidak masuk akal.“Saya nggak tau bentuk perjanjian ini. Apakah hukum publik atau hukum privat yang pasti semuanya harus digunakan untuk bertujuan sebagai pelayanan publik. Maka itu lah perlu ada kesepahaman dan perjanjian tersebut harus ada acuanya,” ujarnya Senin (1/12/2014).

Eko menuturkan, tujuan adanya landasan hukum ialah berfungsi untuk mengetahui perjanjian tersebut mencerminkan keadilan atau tidak. Sebab, sebuah perjanjian atau kerjasama jika salah satunya merugi itu dinamakan bukan kerjasama. Jadi hal ini perlu diteliti lebih dalam.“Kalau saya lihat perjanjian bruto (kotor) ini sangat aneh. Diamanamana kalau dibilang kerja sama ya harus dihitung Nettonya (bersihnya) bukan hasil dari brutonya. Sekali lagi saya katakan ini sangat aneh. Kalau bruto yo kuat-kuato ae pemerintah surabaya mbayari,” tegas Eko. Lebih lanjut, Eko memaparkan, untuk bangunan dan reklame di terminal Purabaya tersebut juga harus diteliti lebih dalam. Apakah milik Pemkot Surabaya atau milik Pemkab Sidoarjo. Sebab, dirinya menjelaskan, jika itu milik aset Pemkot Surabaya tidak mungkin berdiri diatas wilayah Sidoarjo ini harus melihat undang-undangnya.

“Kalau saya menyarankan, lebih baik terminal Purabaya harus di relokasi saja agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, kan kita punya terminal Osowilangion (TOW) Q gat kita pindah saja kesana dari pada masalah ini tidak ada titik temunya,” saranya.Q

DPD RI Apresiasi Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresisasi program Pemberdayaan Tenaga Kerja yang digelar Pemkot Surabaya.

Dalam kunjungannya ke Surabaya ,Senin (1/12) kemarin mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, 12 anggota DPD RI membahas pelaksanaan UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya Pembinaan TKI di Daerah dengan Wali Kota Tri Rismaharini.

Menurut pimpinan rombongan DPD yang berasal dari DKI Jakarta, Fahira Idris mengatakan, perlakuan tidak layak yang diterima TKI di luar negeri memang menjadi problem tersendiri bagi bangsa ini.

Setiap tahun, kata dia, selalu ada saja kasus-kasus kurang mengenakkan yang melibatkan TKI. Untuk meminimalisir hal tersebut, peran pemerintah daerah sangat diperlukan.

Perempuan yang juga menjabat Wakil Ketua Ko-

mite III DPD RI ini menilai, banyak faktor yang melandasi maraknya warga negara Indonesia (WNI) mencari pekerjaan di luar negeri. Salah satunya disebabkan minimnya pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah.

Kendati demikian, dari hasil kunjungan ke Surabaya ini, Fahira mendapat sesuatu yang positif. Ternyata, Pemkot Surabaya sudah mempunyai konsep matang dalam memberdayakan para tenaga kerja lokal. ‘’Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya patut diapresiasi. Kami mendapat ilmu dan masukan positif untuk disebarkan ke daerah-daerah lain,’’ ungkapnya. Kekaguman Fahira tersebut menyeruak setelah mendengar paparan dari Wali Kota Tri Rismaharini.

Dalam kesempatan itu, Risma menjelaskan, Pemkot berkomitmen mening-

katkan taraf hidup, harkat dan martabat tenaga kerja Surabaya dengan cara peningkatan skill.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya ini pengiriman tenaga kerja tanpa skill mumpuni rentan mendapat perlakuan kasar. Sebaliknya, jika tenaga kerja dari Indonesia menguasai keterampilan yang baik maka akan dihargai mahal di mana pun tempat dia bekerja.

Dikatakan Risma, konsep kesiapan memasuki dunia kerja sudah ditekankan sejak jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK). Perhatian pemkot pada sektor SMK terlihat jelas. Para pelajar SMK di Kota Pahlawan difasilitasi makan siang dan modal usaha. ‘’Tapi jam belajarnya sampai pukul 5 sore dan mereka wajib membuat suatu produk yang bernilai jual,’’ tutur mantan Kepala Bappeko Surabaya ini. Menurut dia, konsep pembelajaran semacam itu sengaja dilakukan untuk melatih mental dan kesiapan pelajar

Fahira Idris menerima cinderamata dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Surabaya agar mampu bersaing di dunia kerja.

Tak hanya itu, pemkot juga menyediakan beasiswa khusus sekolah perawat dan pelayaran. Risma me-

ngaku sudah punya strategi untuk beasiswa spesial tersebut sehingga setiap pelajar yang lulus punya peluang kerja tinggi.

Misalnya, perawat senga-

beasiswa sekolah perawat sekaligus dibekali kemampuan berbahasa Jepang. ‘’Sedangkan lulusan sekolah pelayaran kini banyak dicari.

Bahkan siswa yang masih duduk di kelas pertama sudah inden untuk dipekerjakan.

Mungkin karena adanya peningkatan arus barang antar negara,’’ kata Risma.

Sementara itu, anggota DPD RI perwakilan Provinsi Jawa Timur, Emilia Contessa mengatakan, seharusnya konsep pemberdayaan tenaga kerja di Surabaya sudah harus diterapkan secara nasional di seluruh daerah.

Ia mengakui, Surabaya sudah sekian langkah lebih maju dalam bidang penyiapan tenaga kerja. Oleh karenanya, ibunda artis Denada Tambunan ini tidak kaget kalau Surabaya sudah dre/bhirawa tidak mengirim tenaga kerja non-formal ke luar negeri. ‘’Saya salut dengan proja dipilih sebagai jurusan khusus penerima beasiswa gram-program Pemkot Sukarena, kata Risma, di Yo- rabaya. Semoga ke depan kohama tengah butuh ba- nasib tenaga kerja kita yang nyak tenaga kerja di bidang bekerja di luar negeri bisa lebih itu. Makanya, para penerima baik lagi,” ujarnya.Q dre

SURABAYA

Selasa Kliwon 2 DESEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Kapal Amerika Pemakai Garbarata Pertama Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Tanjung Perak menyatakan Kapal Pesiar Seaburn Odyssey Ari Bahamas Amerika Serikat merupakan pengunjung kapal pertama yang menggunakan garbarata fasilitas terminal baru Gapura Surya Nusantara.

Kahumas Pelindo III Tanjung Perak, Dhany R. Agustian, di Surabaya, Senin (1/12) menyampaikan, Seabourn Odyssey ini merupakan kapal pesiar pertama yang sandar di Terminal Penumpang Baru Gapura Surya Nusantara, sehingga Pelabuhan Tanjung Perak ingin memberikan kesan yang baik untuk para wisatawan asing tersebut, yakni dengan menyediakan beberapa fasilitas dan pelayanan yang semaksimal mungkin.

Harapannya, dapat lebih meningkatkan kunjungan kapal pesiar di Surabaya. “Selama Periode tahun 2014 ini Pelabuhan Tanjung Perak telah dikunjungi sebanyak 10 cruise ship calls, dengan penumpang cruise lebih dari tujuh ribu wisatan asing. Targetnya di tahun 2015 kunjungan cruise akan lebih meningkat lagi hingga 20 ship calls,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penumpang kapal yang bersandar Sabtu (29/11) kemarin menjadi penumpang perrama yang menggunakan garbarata. Kapal yang terakhir sandar di Pelabuhan Tanjung Perak pada bulan maret 2014 lalu ini membawa 455 penumpang dengan crew kapal sejumlah 341 orang.

Kedatangan mereka disambut dengan Tarian Reog Ponorogo khas Jawa Timur.

Tampak pada saat Kapten kapal turun dengan didampingi crew kapal, mereka langsung disambut oleh Cak dan Ning Surabaya dan mendapatkan kalungan bunga melati dan udeng (topi khas Jawa Q hms Timur).Q

Inflasi Jatim 1,38 Persen Surabaya, Bhirawa Dikarenakan pengendalian harga cukup baik sehingga pada Nopember 2014 Jawa Timur hanya mengalami inflasi 1,38 persen atau lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 1,50 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Sairi Hasbullah, saat Jumpa Pers di kantornya Jl, Kendangsari Industri, Surabaya, Senin (1/ 12) mengatakan, saat pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi pada 18 Nopember 2014 lalu, semua daerah mengalami inflasi.

Menurut Sairi, naiknya harga BBM membuat berbagai daerah Jawa Timur cukup terpengaruh dan berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan trasportasi. Melihat kondisi yang tidak biasa tersebut Pemprov Jawa Timur cepat tanggap dan mempersiapkan diri agar kenaikan harga tidak terlalu tinggi. Hal tersebut terbukti setelah pasca kenaikan harga BBM ada kenaikan tetapi tidak setinggi daerah lain di luar Jawa Timur, sehingga inflasi pada Nopember bisa ditekan hanya 1,38 persen.

Dilihat dari tujuh kelompok pengeluaran, enam kelompok mengalami inflasi. Tertinggi terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 4,36 persen. Diikuti oleh kelompok bahan makanan 1,20 persen, kelompok makanan jadi, minuman dan rokok 0,96 persen, kelompok kesehatan 0,89 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,50 persen, dan inflasi terendah terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,16 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok Q hms sandang 0,11 persen.Q

Kampanyekan Peduli AIDS Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya yang tergabung dalam Hospitality Club dan Business Networking Club Surabaya mengkampanyekan Hari AIDS sedunia, dengan memakai kostum lateks mahasiswa juga membagikan pita merah berlambang Aids di perempatan traffic light Nginden menuju jalan Prapen Surabaya.

trie diana/bhirawa

Tunggu Alat Bukti Baru

Penyidik Sebut Adanya Calon Tersangka Kasus Tera SPBU Kejati Surabaya, Bhirawa Penyidik Kejati mengungkapkan pihaknya mempunyai calon tersangka dugaan Pungli tera SPBU. Ratusan saksi telah diperiksa penyidik di lantai 5 ruang pidana khusus. Kali ini, penyidik memanggil saksi-saksi dari tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi di Jatim.

kap siapakah tersangka utama dari kasus dugaan pungutan liar (pungli) tera SPBU. “Calon tersangka sudah ada. Tapi tersangka utamanya belum ada, mengingat tim harus mendapati buktibukti baru dipenyidikan ini,” ucap Rohmadi kepada wartawan, Senin (1/12).

Tak hanya itu, Jaksa asal Surabaya ini mengaku, penetapan tersangka dalam kasus ini tidak dapat dilakukan begitu saja. Selain harus mendapati bukti-bukti baru terkait kasus ini, penyidik juga harus menunggu surat penetapan adanya tersangka.

“Tunggu bukti baru dan surat penetapan tersangkanya lah,” ungkapnya.

Terkait sudah berapakah jumlah saksi yang diperiksa, Rohmadi menjelaskan, tim pidsus sudah memeriksa

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Kejati Jatim M Rohmadi membenarkan, penyidik kali ini memeriksa saksi dari pihak UPT Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Namun, dari ratusan saksi-saksi yang diperiksa, Rohmadi enggan mengung-

ratusan petugas tera dan pihak-pihak dari UPT Jatim. Sebelumnya, tim juga memeriksa saksi-saksi dari pihak UPT Malang, Jember, dan Bojonegoro.

“Pemeriksaan saksi-saksi masih berlanjut, guna memenuhi bukti-bukti penyidikan kasus ini,” terang Kasidik Pidsus Kejati Jatim.

Menanggapi adanya pemanfaatan kasus ini terhadap oknum yang mengaku sebagai penyidik Kejati, Rohmadi menghimbau agar para saksi lebih teliti dan melakukan konfirmasi terhadap penyidik aslinya. Menurutnya, dalam setiap pemanggilan saksi, pihaknya tak lupa memberikan nomor handphone miliknya.

Selain itu, apabila ada oknum yang mengatasnamakan sebagai Jaksa penyidik, maka saksi seharusnya

Penyaluran KPS Diperpanjang hingga Akhir Desember Sosialisasikan Keselamatan Berlalulintas Surabaya, Bhirawa Pembagian dana kompensasi BBM di Surabaya dipastikan molor lantaran masih banyak warga kota pahlawan yang belum bisa mencairkan dana kompensasi itu. Padahal rencananya hari ini, Senin(1/12) adalah hari terakhir pembagian dana tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh Bhirawa dikantor Pos Kebun Rojo 10, jumlah warga yang belum bisa mencairkan masih tidak berubah dari 4 hari lalu. Jika sebelumnya dana kompensasi baru terserap 70 persen, maka saat ini naik menjadi 73 persen saja.

Artinya dari 6.500 orang penerima, masih ada sekitar ada 1761 warga yang belum mencairkan atau sekitar Rp 1,9 Miliar yang belum terserap dari alokasi anggaran mencapai Rp 2,6 Miliar.

Alasanya masih sama yakni banyak ditemukan ketidakcocokan nama warga penerima dana kompensasi di Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan KTP. Menanggapi hal ini, Kepala Regional VII PT Pos Indonesia Wilayah Jatim Syamsul Bahri Na-

geh/bhirawa

Salah satu warga dari ribuan pengambil dana kompensasi pasca kenaikan BBM menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan surat keterangan dari kepolisian karena hilang di Kantor Pos Kebonrojo, Senin (1/12). sution mengatakan pihaknya salahan data atau kehilangan sudah melakukan koordinasi de- kartu KPS penyalurannya dana ngan pemerintah pusat. Menu- akan diperpanjang hingga akhir rutnya warga tidak usah khawatir Desember ini. Target ini lebih lama karena keterlambatan itu. dibandingkan dengan apa yang Sebab khusus bagi penerima disampaikan beberapa hari lalu yang tidak bisa mencairkan dana yakni sekitar 10 hari atau sekitar Q geh subsidi lantaran terdapat ke- tanggal 12 Desember.Q

Dinilai Paling Peduli Akreditasi, Jatim Terima SaM Award 2014 Surabaya, Bhirawa Kepedulian Gubernur Jatim dalam mendukung pelaksanaan akreditasi sekolah dan madrasah berbuah memuaskan. Selain pelaksanaan akreditasi yang berjalan efektif, Badan Akreditasi Nasional (BAN) sekolah dan madrasah juga

menghubungi Jaksa yang sebenranya dan tidak mudah percaya begitu saja.

“Setiap pemeriksaan, kami selalu memberikan contact person maupun nomor handphone saya sendiri. Dengan tujuan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan pengusutan kasus ini demi kepentingan pribadi,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, sejak beberapa bulan lalu Kejati Jatim mengusut dugaan pungli tera SPBU di Jatim. Pungli yang diusut sejak tahun 2007 sampai 2012. Diduga, pungutan retribusi yang ditarik petugas tera dari tujuh UPTD Metrologi di Jatim melebihi ketentuan. Saat ini, penyidik masih menguatkan dugaan bahwa pungli tersebut berjalan secara struktural, dilakukan petugas atas perintah atasan.Q bed

memberikan penghargaan School and Madrasah (SaM) Award 2014 untuk Jatim.

Sekretaris BAN S/M Jatim Soeparno mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil penilaian atas kepedulian gubernur melalui Dindik Jatim terhadap pelaksanaan akreditasi di

Jatim. Prestasi Jatim ini dipercaya untuk melakukan akreditasi sekolah/madrasah dengan jumlah yang besar. Pada 2014 ini, total ada 3.557 satuan pendidikan yang terdiri dari 2985 sekolah dan 572 madrasah.

“Semua kuota yang diberikan sudah kita tuntaskan.

Hanya ada enam sekolah diantara 3.557 sekolah/madrasah yang gagal mendapatkan akreditasi,” kata dia.

Penghargaan tersebut, lanjut Soeparno, telah diterima langsung oleh Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi pada akhir bulan lalu.

Selain itu, lanjut Soeparno,

pemerintah provinsi jatim telah membantu suksesnya pelaksanaan akreditasi sekolah dengan memberikan berbagai dukungan. Diantaranya ialah Dindik Jatim memfasilitasi sejumlah sarana pra sarana BAN S/M Jatim dalam melaksanakan Q tam tugasnya.Q

Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2014, tak hanya disosialisasikan di masyrakat umum. Tapi perwujudan sosialisasi ini dilakukan juga oleh Korem 084/Bhaskara Jaya Surabaya dan Satlantas Polrestabes Surabaya, Senin (1/12).

Mengambil tema tentang Keselamatan Berlalulintas dan Budayakan Keselamatan Sebagai Kebutuhan, acara yang digelar di Aula Bhaskara Makorem 084/BJ ini, diikuti oleh 315 orang gabungan prajurit dan PNS Korem 084/ BJ, Kodim dan jajaran Korem, Satuan Balakrem dan Satlantas Polrestabes Surabaya.

Dalam sambutan Danrem 084/BJ Kolonel Arh Nisan Setiadi yang dibacakan Kasrem 084/BJ Letnan Kolonel Inf Agung Dwi Kuncoro mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi pengendara motor tentang keselamatan berlalulintas. Terutama mengurangi angka kecelakaan lalulintas di jalan.

“Sosialisasi ini juga guna mengenalkan isi dan implementasi UU No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Terutama mengenai tat tertib berlalulintas di jalan raya bagi para prajurit dan PNS jajaran Korem 084/BJ,” tegas Kasrem 084/BJ, Senin (1/12).

Kasrem menghimbau agar seluruh anggota jajaran Korem 084/BJ taat dan sadar akan kewajiban mentaati segala peraturan dan tata tertib lalulintas. Dengan taat dan sadar akan peraturan lalulintas, diharapkan angka kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara motor dapat menurun. “Taat berlalulintas merupakan modal awal bagi menekan angka kecelakaan lalulintas di jalan,” kata Kasrem.

Sementara Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Radyian Kokrosono menambahkan, situasi lalulintas Kota Surabaya cukup rawan. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang banyak sejumlah 2.828.927 orang dan jumlah kendaraan bermotor 4.541.629. Menurut Radyian, hal ini tidak sebanding dengan kondisi jalan yang semakin sempit dan terbatas.

“Akibatnya dari populasi jumlah manusia dan kendaraan yang banyak, mengakibatkan rawan kemacetan dan terkadang kecelakaan lalulintas,” tambah Kasatlantas Polrestabes Surabaya.

Menurutnya, jumlah personil Satlantas sangat terbatas dan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah Q bed pengguna kendaraan.Q

Lima Hari Capai 3.914 Kasus

Pelanggaran SIM Dominasi Operasi Zebra Semeru Usai pembukaan pada tanggal 26 November kemarin, hingga hari ke lima pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2014 di Surabaya, didominasi pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM).

ist

Suasana Operasi Zebra Semeru 2014 yang dilakukan Satlantas Polrestabes Surabaya terhadap ratusan pengendara roda dua, Senin (1/12)

Dari hasil analisa dan evaluasi selama lima hari atau terhitung tanggal 26-30 November 2014, jumlah total pelanggaran lalu lintas mencapai 3.914 pelanggaran, terbanyak kasus tilangan. Dari jumlah ribuan pelanggaran, tidak memiliki SIM menduduki urutan pertama yaitu mencapai 1.401 pelanggaran.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Raydian Kokrosono menjelaskan, jumlah pleanggaran Operasi Zebra Semeru 2014 selama lima hari didominasi oleh pelanggaran tidak memiliki SIM. Sementara pelang-

garan ke dua terbanyak, diduduki oleh pelanggaran tak memakai pengaman atau helm.

“Selama lima hari pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2014, dua pelanggaran yaitu tidak memiliki SIM dan helm, menjadi urutan teratas,” terang Kasatlantas saat dikonfirmasi wartawan, Senin (1/12).

Raydian menghimbau untuk para masyrakat, agar sadar dan taat akan peraturan lalulintas. Hal ini demi kepentingan sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Sebab, banyak kecelakaan lalulintas yang disebabkan

oleh faktor kurangnya kesadaran berlalulintas dan mematuhi rambu-rambu lalulintas di jalan.

Mengenai jumlah pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan, Raydian mengaku bahwa pelanggaran ini cukup tinggi. Selain didominasi oleh tak memiliki SIM dan tak memakai helm, jumlah pengendara yang melanggar rambu-rambu lalulintas sebanyak 614 pengedara. Sementara untuk pelanggaran marka jalan mencapai jumlah 296 pengendara.

“Pelanggaran rambu lalulintas dan marka jalan didominasi oleh pengendara roda dua. Kami tetap menghimbau bagi pengendara agar taati rambu dan marka jalan, serta jaga keselamatan saat berkendara,”

ungkapnya.

Lanjut Raydian, pelanggaran lainnya adalah pengendara tidak membawa STNK sebanyak 126, pelanggaran melebihi muatan sebanyak 11 ,pelanggaran, dan tidak memakai sabuk pengaman sebanyak 35 pelanggaran. Selain itu, pelanggaran kendaraan tidak sesuai perlengkapan keamanan juga tergolong tinggi yang mencapai 244.

“Diharapkan dengan tindakan tegas dari petugas, dapat membuat masyarakat lebih sadar dan tertib akan berlalulintas, serta mentaati peraturan lalulintas. Jangan hanya takut karena ditilang, tapi lebih diutamakan oleh kesadaran diri sendiri untuk berkendara dengan aman,” pungQ bed kasnya.Q

OPINI

4

Selasa Kliwon, 2 DESEMBER 2014

Refleksi Hari AIDS Sedunia, 1 Desember

Tajuk

’Revolusi’ Tim Sepakbola ZULKIFLI Syukur, dan kawan-kawan harus pulang lebih awal dari Vietnam. Target Riedl masuk final kejuaraan AFF 2014, bagai “jauh panggang dari api.” Tidak lolos ke babak kedua.

Itulah ajang prestasi sepakbola internasional yang paling kecil, namun gagal pula mengukir prestasi. Posisi Indonesia semakin melorot. Ini pertanda, bahwa sistem pembinaan timnas sepakbola memerlukan “revolusi.” Bukan sekadar permasalahan PSSI, melainkan kewajiban pemerintah.

Tiada timnas kontingen sepakbola (U-19, U-23 dan senior) bisa memenuhi target BTN (Badan Tim Nasional) PSSI. Harapan terakhir pada timnas asuhan Alfred Riedl, malah tidak menghasilkan apapun. Sebelumnya, pelatih Indra Sjafrie, dan Aji Santoso, tak cukup “taji” untuk membawa pengharapan. Anehnya, kegagalan seluruh timnas ditimpakan sebagai kesalahan pelatih.

Kadang benar, tetapi faktor lain wajib pula diperbaiki.

Kesalahan Riedl misalnya, tidak memanggil Andik Virmansyah. Padahal Andik pada AFF tahun 2012 lalu berhasil membobol gawang Singapura. Kontingen Singapura merupakan paling disegani pada ajang AFF, karena telah empat kali menjadi juara. Dalam sejarah AFF, Indonesia bertemu Singapura 7 kali, hanya dua kali seri, selebihnya selalu kalah. Gol Andik Virmansyah itulah yang membawa “tuah” untuk pertama kali timnas Garuda mengalahkan “The Lions.”

Kesalahan lainnya, Riedl terlalu percaya kepada pemain tua (yang terbukti tidak berkutik). Sedangkan pemain muda yang dibawa tidak di-eksplorasi maksimal. Misalnya, Evan Dimas tidak diturunkan ketika melawan Filipina. Itu kesalahan Riedl paling fatal.

Padahal terbukti ketika melawan Laos, Evan Dimas mencetak gol dan memberi umpan matang kepada Ramdani Lestaluhu. Riedl, seolah-olah memakai “kacamata lain” untuk mengelola timnas.

Faktor ke-pelatih-an timnas sepakbola menjadi pilar utama, selain ketrampilan pemain. Fungsi pelatih sering disebut sebagai skenario atau komandan luar lapangan. Pelatih sepakbola memang benar-benar pengatur strategi menghadapi lawan.

Sehingga pasti, setiap pelatih wajib memiliki catatan kekuatan lawan secara detil. Satu per-satu tiap individu harus diketahui kecepatan berlarinya, serta kekuatan tendangannya.

Dengan catatan itu, pelatih bisa menentukan sistem pertahanan, siapa melawan siapa. Begitu pula arah serangan harus mengetahui kekuatan lawan (pemain bertahan). Karena fungsinya itu pelatih juga disebut sebagai manajer tim. Gajinya lebih tinggi dibanding pemain. Di seluruh dunia, tak lebih dari 10 klub yang meng-gaji pemain melebihi pelatih. Perhitungan gaji juga dikalkulasi oleh pelatih berdasarkan catatan kinerja pemain.

Tetapi Indonesia sebenarnya pernah tepat memilih pelatih.

Pada ajang SEA Games, Indonesia pernah naik podium tertinggi pada tahun 1987, dibawah asuhan Bertje Matulapelwa. Juga pelatih ekspatriat (asal Uni Soviet) Anatoly Polosin tahun yang sukses membawa gelar juara pada tahun 1991. Setelah itu kesertaan PSSI pada even internasional, single even maupun multy even, selalu gagal. Antaralain Rahmad Darmawan, gagal pada dua kali SEA Games.

Begitu pula Aji Santoso gagal pada Asian Games XVII di Incheon 2014. Sebelumnya, pelatih Nil Maizar juga gagal pada piala AFF 2012. Lalu Indra Sjafrie keok pada piala Hasanal Bolkiah 2014. Indra juga gagal melampaui fase grup pada piala Asia (AFF) U-19 di Myanmar (Oktober 2014). Padahal telah dilakukan laga ujicoba lebih dari 30 laga di dalam dan luar negeri. Karena itu serta-merta BTN mencopot pelatih timnas U-19.

Kegagalan dan kemerosotan prestasi sepakbola wajib menjadi perhatian seksama PSSI. Bahkan diperlukan campur tangan pemerintah, sampai melibatkan kepemimpinan nasional (Presiden Jokowi). Sebab problemnya menyangkut pendanaan.

Selama ini anggaran ke-olahraga-an masih menempati urutan ke-14 alokasi sektoral dalam APBN. Walau bukan prioritas, anggaran ke-olahraga-an patut dipertimbangkan. Hal itu mengingat prestasi olahraga dianggap sebagai simbol kesejahtreraan nasional. 

Cegah dan Lindungi Diri dari HIV/AIDS tema “Cegah dan Lindungi Diri, Keluarga dan Masyarakat dari HIV/AIDS dalam rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Pada tahun ini secara khusus peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) taOleh : hun 2014 akan berOryz Setiawan fokus pada upaya karena itu upaya peperlindungan HAM. nanganannya mutlak Sebagai bagian dari membutuhkan kerjasaHAM, setiap orang ma lintas sektor, terintegrasi dan memiliki hak untuk bebas terhadap holistik semua pihak. Sekali lagi setiap ancaman HIV/AIDS terutakesehatan merupakan muara dari ma kemungkinan terjadinya resiko dampak penyakit HIV/AIDS. penularan. Publik berhak atas Berdasarkan Laporan Keinformasi terhadap sumber-sumber menterian Kesehatan RI, jumlah potensial penularan terhadap diri, kasus HIV di Indonesia mulai takeluarga dan masyarakat dari hun 1987 hingga tahun 2014 samancaman HIV/AIDS. pai Bulan September sebanyak Salah satu wujud komitmen 150.285 kasus HIV dan 55.799 tersebut adalah dibentuknya kasus AIDS dengan jumlah keKomite Penanggulangan AIDS matian 9,796 jiwa. Sementara Nasional (KPAN) dan Komite prevalensi HIV/AIDS di Indonesia Penanggulangan AIDS Daerah mencapai 23,48 per 100.000 pen(KPAD) di sejumlah daerah.

Genderang perang terhadap HIV/AIDS terus ditabuh, mulai dari sisi peraturan, kebijakan hingga standar tata laksana kasus, terutama dalam aspek pencegahan (preventif) atau mencegah sedini mungkin setiap probabilitas resiko penularan serta deteksi dini (early warning system).

Hingga detik ini, penyakit HIV/AIDS masih menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat meski upaya untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS melalui serangkaian sosialisasi dan penyuluhan di berbagai media begitu beragam.

N

amun seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman masyarakat tentang kehebohan HIV/AIDS sudah mulai berubah, berbeda dengan kondisi sekitar 2-3 dasawarsa yang lalu, penyakit HIV/AIDS kini sudah tidak menjadi momok yang menakutkan bak monster pembunuh bagi pengidap terutama di wilayah perkotaan (urban). Namun demikian, bila melihat sisi perkembangan penyebaran dan jumlah kasus yang terus meningkat kita patut kawatir dan cemas, bila tidak ada upaya yang serius dan masif untuk menekan laju penularan terutama kini mulai perkembang pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dewasa ini tingkat perkembangan penyakit HIV/AIDS di Indonesia dinilai telah mencapai taraf yang mengkawatirkan.

Di sisi lain penderita atau Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) juga memiliki hak untuk di’manusia’kan seperti layaknya orang biasa se hingga upaya pengucilan ODHA merupakan bentuk pelanggaran HAM akibatnya kian menyulitkan dalam penanggulangan virus mematikan tersebut. Namun demikian ODHA juga harus menjaga diri agar tidak menyebarkan HIV ke orang lain.

Bahkan dikatakan bahwa HIV/ AIDS adalah sebagai kejahatan sektor kesehatan yang laur biasa atau (health extraordinary crime) sehingga diperlukan perhatian serius dan komitmen bersama stakeholder. Isu HIV-AIDS kini tak pelak menjadi isu yang strategis dan mendasar pada bangsa ini seperti halnya kelangkaan energi (BBM), krisis pangan, bahkan seekstrim terorisme. HIV/ AIDS adalah salah satu bentuk “terorisme kesehatan” dimana juga dapat memakan korban yang memiliki efek mematikan. Oleh

Laporan UNAIDS menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang pertumbuhan kasus HIV/AIDS relatif cepat. Kondisi tersebut menunjukan bahwa proporsi kasus AIDS pada semua level umur mengalami peningkatan yang sangat signifikan bahkan cenderung ’case booming’ sehingga inilah yang melatarbelakangi peringatan Hari AIDS Sedunia, 1 Desember yang mengusung tema “Cegah dan Lindungi Diri, Keluarga dan Masyarakat dari HIV/AIDS dalam rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)”. duduk. Laporan UNAIDS juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang pertumbuhan kasus HIV/AIDS relatif cepat. Kondisi tersebut menunjukan bahwa proporsi kasus AIDS pada semua level umur mengalami peningkatan yang sangat signifikan bahkan cenderung ’case booming’ sehingga inilah yang melatarbelakangi peringatan Hari AIDS Sedunia, 1 Desember yang mengusung

Namun hingga kini efektivitasnya patut diragukan karena hanya bersifat formalitas, minim aksi, gerakan kurang membumi terbukti jumlah kasus terus meningkat hampir seluruh wilayah Indonesia terutama diperkotaan dan sebagian luar Jawa. Ironisnya gerakan anti AIDS lebih terjebak dalam upaya mencegah penularan penyakit semata seperti kampanye kondom atau kondomisasi masih

perlu dipertanyakan terutama dalam upaya efektivitas penularan HIV-AIDS. Sesungguhnya kondomisasi ha nyalah untuk menghindari kelompok berresiko dalam penularan, padahal kelompok yang tidak beresiko lebih mendominasi sehingga takpelak lagi bahwa upaya kondomisasi adalah justifikasi untuk melegalkan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Akselerasi Riset Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa “setiap penyakit pasti ada obatnya” sehingga penderita HIV/AIDS kelangsungan hidupnya sangat tergantung dari obat antiretroviral yang mampu memperpanjang daya tahan tubuh dan umur harapan hidup.

Selain dilakukan pengobatan secara rutin dengan memperkuat ketersediaan logistik obat retroviral, juga dibutuhkan akselerasi riset untuk menemukan obat yang lebih efektif untuk mengeliminasi berkembangnya virus HIV. Meski dilakukan berbagai upaya penatalaksanaan prosedur medis hingga intensifikasi penelitian penemuan obat antivirus HIV namun upaya penanganannya menitikberatkan pada aspek pencegahan (preventif) dan tindakan antisipatif sehingga potensi penyebaran HIV/ AIDS dapat dicegah sejak dini.

Menurut Blum, 1979 menyatakan status kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan (genetik). Jika dikaitkan dengan penyakit HIV/AIDS, tampak faktor perilaku masyarakatlah yang paling dominan memberi andil dalam penyebaran penyakit maut itu.

Oleh karena itu pola penekanan program pencegahan harus mengacu pada upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat sesuai dengan tingkat pemahaman, karakteristik wilayah, derajat kompleksitas epidemisitas hingga struktur dinamisasi masyarakat tanpa mengabaikan ketiga faktor lain yang saling terkait.

Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Berkeliling Wisata Alam Keluarga di Kota Santet, Banyuwangi (1 - bersambung)

Pertahankan Tetap Alami, Alas Purwo Kian Menarik Hati Jika ingin berwisata keluarga di Jawa Timur, ke Kota Banyuwangi bisa menjadi alternatif pilihan yang layak dipertimbangkan. Karena ternyata, destinasi objek wisata alam di ‘Kota Santet’ ini tak kalah menariknya dari Bali maupun provinsi lainnya. Salah satunya adalah Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.

Rachmat Caesar BSW, Kota Surabaya Kawasan Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi menyimpan harta karun yang tak ternilai dari sudut kepariwisataan. Di wilayah tersebut, banyak destinasi objek wisata masih bisa lebih dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Tak hanya G Land atau Pantai Plengkung sebagai objek unggulan, namun ada beberapa destinasi lain yang bisa dikunjungi. Sebut saja Pantai Ngagelan, Bedul Mangrove, dan Savana Sadengan.

Sekadar diketahui, Taman Nasional Alas Purwo berada di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Letaknya di perlintasan jalur yang menghubungkan Banyuwangi dan Situbondo. Dari arah Banyuwangi dapat ditempuh sekitar 14 km ke arah utara atau sekitar 5 km dari Pelabuhan Ketapang.

Memasuki pintu masuk yang diberi portal, wisatawan diberi arahan untuk membayar karcis masuk yang telah ditetapkan Taman Nasional Alas Purwo.

Sejak masuk Taman Nasional Alas Purwo, perjalanan melewati jalanan yang belum diaspal, bergelombang, dan masih banyak bebatuan. Sehingga, perjalanan memang lebih nampak alami.

Rata-rata bagi wisatawan asing, jalanan tersebut lebih disukai dan penuh tantangan dibandingkan sudah beraspalkan. Lain halnya wisatawan nusantara yang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

ingin perjalanan lebih nampak santai dan nyaman. Biasanya kendaraan yang memasuki Alas Purwo ini, rata-rata berupa Jeep 4 WD (wheel drive).

Dari pintu masuk, lalu bergerak menuju Pantai Ngagelan. Saat turun dari kendaraan, meski panas siang hari menerpa, tidah menghalangi rasa ingin tahu. Di pantai ini, terdapat hamparan pasir yang dengan luas 20 km dengan ombak yang bergulung-gulung tiada henti dan angin yang berhembus hangat. Namun ada sayangnya, karena hamparan pantai masih ada kotoran sampah.

Di Pantai Ngagelan ini merupakan salah satu lokasi penetasan telur penyu semi-alami dan menjadi lokasi pendaratan dan peneluran 4 jenis penyu dari 6 jenis yang ada di Indonesia, yaitu penyu abu-abu, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu hijau.

Selain penetasan telur, Ngagelan juga pusat penangkaran anakan penyu yang menetas. Sebagian besar tukik akan langsung dilepas ke pantai, sedangkan sisanya dipelihara selama beberapa bulan untuk kepentingan riset dan atraksi pelepasan.

Dari pemaparan salah satu petugas, Purwadi, biasanya puncak atau musim pendaratan terjadi pada bulan April sampai September. Pada bulan-bulan

Suasana warung makanan yang bisa menjadi jujugan wisatawan untuk melepaskan lelah dengan menikmati makanan khas Bedul Mangrove.

tersebut hampir setiap malam terdapat penyu yang bertelur.

“Jika penyu-penyu itu datang, maka kami segera melakukan pengambilan dokumentasi, titik koordinat, menghitung telur, dan memberikan nomor khusus. Setelah 47 hari menetas, sebagian besar tukik itu dilepas ke laut.

Yang dipelihara sisik, hijau, dan belimbing yang mudah pemeliharaan,” katanya.

Sebenarnya kurang puas kalau tidak langsung melihat telur menetas, namun apa dikata waktu kunjungan yang tersedia tidak memungkinkan untuk menunggu sampai penyu yang ingin menetas di pantai tersebut. Setelah melihat para penyu yang ada di kolam dan melihat pasir yang di lubangi untuk penangkaran telur. Perjalanan dilanjutkan menuju ke Bedul Mangrove atau disebut dengan Wisata Mangrove Blok Bedul.

Kawasan ini berlokasi di Dusun Bloksolo Desa Sumber Asri Kecamatan Purwoharjo,Banyuwangi.

Letaknya di timur Pantai Grajagan dan merupakan bagian dari Taman Nasional Alas Purwo.

Kawasan Blok Bedul terdiri dari daratan ujung Lemarengan

dan Segoro Anakan yang merupakan muara sungai yang menghubungkan dengan laut selatan dengan panjang sekitar 16 km.

Di sepanjang Segoro Anakan ini tepiannya adalah hutan mangrove yang masih alami dan kehijauan.

Jauh jika dibandingkan dengan Mangrove di Surabaya.

Dalam Blok Bedul ini terdapat 27 jenis tumbuhan mangrove, beberapa jenis burung misalnya merak, raja udang, elang laut, bangau. Selain itu Blok Bedul merupakan habitat dari beberapa satwa diantaranya kera, biawak, babi hutan, kijang, dan penyu.

Salah satu daya tarik Mangrove blok bedul adalah sunset. Suasana sunset bisa dinikmati dari atas perahu tradisional yang dikanan dan kiri tepinya ditumbuhi berbagai jenis mangrove. Namun, wisatawan bisa menyusuri Segoro Anakan dan menikmati hijaunya hutan mangrove yang masih alami dengan menyewa perahu dan menyaksikan aktivitas penduduk sekitar yang sedang mencari kerang atau menjaring ikan.

Menyeberangi Segoro Anakan, dan berjalan menuju daratan ditemui beberapa warung yang

siap menyajikan masakan dari kerang segar yang dibeli langsung dari nelayan atau kuliner khasnya yaitu Ikan Bedul yang mirip dengan ikan gabus. Ikan payau itu rasanya gurih apalagi jika digoreng dan dilengkapi sambal. Apalagi minumnya langsung buah degan hijau segar.

Ketua Kelompok Desa Sadar Wisata (Pokdarwis), Sugiarto menjelaskan, pengelolaan dilakukan Pokdarwis Bedul Mangrove bersama pihak Taman Nasional Alas Purwo untuk menggali potensi wisata alam yang memang terasa alami.

“Disini juga ada penyediaan jasa pemandu khusus mangrove yang sudah terlatih, perahu tradisional gondang-gandung untuk mengamati dan menikmati keindahan alam dalam kawasan mangrove, dan homestay untuk menginap,” paparnya.

Puas mengunjungi dan berfotofoto di Bedul Mangrove, perjalanan terakhir menuju Savana Sadengan. Sadengan adalah sebuah padang rumput atau sabana (savannah) seluas 84 hektar tempat satwa liar Alas Purwo mencari makan dan berinteraksi.

Sadengan bukan merupakan

padang rumput asli dari alam, tapi sengaja dibuat dengan menebang hutan yang rusak sebagai padang pengembalaan dan pengamatan satwa liar. Waktu terbaik untuk mengamati banteng dan rusa adalah pagi hari pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB atau sore hari pukul 15.30 sampai 17.00 WIB. Disini petugas juga menyediakan peralatan seperti teropong untuk pengamatan yang lebih jelas walaupun sudah tersedia menara pengamatan tiga tingkat.

Pengunjung diperbolehkan memasuki kawasan padang rumput sampai ke dalam dengan ditemani penjaga dengan izin khusus.

Di savanna itu terdapat beragam jenis satwa beraktivitas mulai dari jenis burung, kijang, rusa, banteng, babi hutan, lutung, dan lain-lain. Dari 302 jenis burung yang ada di Taman Nasional Alas Purwo, beberapa juga terdapat di Sadengan, seperti elang jawa, elang ular bido, elang ikan kepala kelabu, elang laut perut putih, peregam, srigunting, ayam hutan merah, jalak putih, bangau sendang lawe, blekok sawah, merak hijau, dan banyak lagi. Tapi saat itu yang terlihat yaitu merak hijau, dan banteng.

Dari ketiga objek wisata, rata-rata mengalami penurunan kunjungan wisata. Salah satunya terdampak kenaikan tarif baru yang dikenakan Taman Nasional Alas Purwo. Kenaikan yang paling dirasakan tersebut untuk wisatawan mancanegara.

Kendati demikian, para pengelola dan petugas yang ada di kawasan tersebut berupaya memberikan pelayanan berupa pemberian informasi terhadap para wisatawan. *

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Kliwon 2 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Akhiri Parkir Langganan Sidoarjo Sidoarjo,Bhirawa Keberadaan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yang telah berjalan 8 tahun ini terus disoal karena sangat merugikan masyarakat sebagai pelanggan parkir berlangganan.

FPDIP saat melakukan PU rapat paripurna, (1/12) menyatakan keberadaan parkir berlangganan dievaluasi karena sangat merugikan masyarakat. Meski masyarakat setiap tahunnya sudah membayar Rp 25 ribu untuk kendaraan roda dua, kenyataannya juru parkir masih mintai uang parkir. “Berarti masyarakat pengguna parkir membayar dobel,” jelasnya.

Saat ini banyak tempat-tempat parkir berlangganan banyak yang berubah menjadi pajak parkir seperti area parkir di RSUD Sidoarjo, sehingga titik titik lokasi parkir berlangganan di Sidoarjo menjadi berkurang.

Sementara itu seorang warga, Sholeh melayangkan gugatan untuk Bupati H. Saifull Illah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset (DPPKA) Sidoarjo, terkait pelaksanaan parkir berlangganan yang dinilai sangat meresahkan masyarakat.

Gugatan tersebut, saat ini tengah menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ia melakukan gugatan perdata yang terdiri dari 7 lembar surat gugatan dan sudah didaftarkan di bagian kasus perdata.Q hds

99.000 RTM Dapat Kontribusi Block Grant Sidoarjo, Bhirawa Program hibah dana pembangunan partisipatif atau Block Grant (BG) yang telah digulirkan sejak tahun 2002 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ternyata telah banyak memberikan kontribusi terhadap pengatasan kemiskin di Sidoarjo yang saat mencapai sekitar 99.000 RTM (Rumah Tangga Miskin).

Kondisi tersebut terlihat saat Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM PKB) Kabupaten Sidoarjo melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) melalui Lokakarya Hibah Dana Pembangunan Partisipatif, akhir pekan kemarin, di Tretes Raya Prigen Pasuruan.

Menurut Kepala BPM PKB Sidoarjo Drs. Ec. M. Ali Imron, MM kalau kegiatan ini bertujuan sebagai forum komunikasi yang efektif antar stakeholder dalam pelaksanaan BG. Juga untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Serta merumuskan bahan masukan, kebijakan perencanaan untuk pengembangan program BG berikutnya.

Adapun sasarannya adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam program pembangunan, khususnya peran serta dalam swadaya murni masyarakat. Juga untuk mewujutkan kemitraan antar masyarakat dan pemerintah. “Serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab terhadap hasil pembangunan desa dan kelurahan,” katanya.Q ach

Kades Jadi Ujung Tombak Bupati Sidoarjo, Bhirawa Keberhasilan pungutan pajak di Kab Sidoarjo selama ini, tidak terlepas dari peran dan kedudukan kepala desa/ kelurahan. Pasalnya mereka langsung berhubungan dengan masyarakat. ‘’ Sebagai ujung tombak Pemerintahan di Kab Sidoarjo, peran para kepala desa maupun kelurahan memang sangat kita butuhkan,’’ kata Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Senin (1/12) kemarin.

Karena itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang juga baru saja menerima penghargaan otonomi award (OA) 2014 bidang kesehatan ini berpesan kepada para Kades/ Kelurahan, untuk meningkatkan kerjasamanya dengan Pemkab Sidoarjo, dalam memberikan informasinya terkait perkembangan wajib pajak atau obyek pajak.

Menurut Saiful Ilah, dikarenakan selama ini secara administrasi masih banyak permasalahan pajak yang muncul akibat dari perbedaan antara kondisi sebenarnya dengan database yang dimiliki.Q ali

KASAD Kumpulkan Pangdam dan Kodim Gresik, Bhirawa Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jendral TNI Gatot Nurmantyo minta kepada semua Pangdam menjaga lahan kosong yang belum digunakan usaha agar tidak dikuasi atau dibeli perusahaan asing. Harapan itu disampaikan KASAD saat mengumpulkan semua Pangdam se Indonesia di PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI), Senin (1/12).

ali kusyanto/bhirawa

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, saat menerima penghargaan otonomi award 2014 di bidang kesehatan.

Bidan di Sidoarjo Wajib Punya Sertifikat Sidoarjo, Bhirawa Terobosan inovatif dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), membuat Kab Sidoarjo meraih penghargaan bergengsi otonomi award (OA) tahun 2014, kategori khusus bidang kesehatan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr Ika Harnasti, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terlibat langsung dalam upaya penurunan AKB dan AKI tersebut.

Karena itu, semua bidan di Sidoarjo tegas Ika, wajib memiliki sertifikat Asuhan

Persalinan Normal (APN).

Dalam pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut, kata Ika, akan didapat ketrampilan khusus, sehingga siap menghadapi persalinan dengan segala kendalanya.

Upaya lain dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Sidoarjo, lanjut Ika, juga dilakukan melalui Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) di tingkat Puskesmas.

Melalui PONED di Puskesmas, pendekatan pelayanan dalam menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri

Kota Mojokerto, Bhirawa Pemerintah kota Mojokerto pada 2015 nanti bakal membuat perda untuk kaum difabel. Pemkot Mojokerto akan memenuhi hak-hak dasar kaum difabel.

Mulai dari fasilitas umum yang memberi ruang khusus kepada kaum difabel ini sampai setiap perusahaan di kota ini diwajibkan mempekerjakan difabel.

Sebagaimana draf yang sedang digodog, setiap perusahaan yang mempekerjakan minimal seratus orang harus menampung satu difabel.

Kepala Disnaker dan Transmigrasi Kota Mojokerto Amin Wachid menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyempurnakan tata aturan pemenuhan hak-hak difabel itu untuk diajukan ke DPRD setempat. “Job Fair yang memberi ruang untuk difabel tidak hanya sebatas acara seremoni. Akan kita ikuti dengan komitmen pemenuhan hak-hak mereka dengan membuat Perda,” ucap Amin, Senin (01/12) kemarin.

Pertengahan November lalu, Disnakertrans menggelar Job Fair dengan meminta peru-

kariyadi/bhirawa

Amin Wachid sahaan-perusahaan menyediakan lowongan pekerjaan bagi difabel. Karena memberikan fasilitas ini, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui organisasi perburuhannya, International Labour Organization (ILO), mengapresiasi khusus. Salah satu perwakilan pejabat organisasi dunia ini datang ke Mojokerto memberikan penghargaan.

Sejauh ini, peran pemerintah di mata kaum difabel belum sepenuhnya berpihak. Tidak ada aturan yang mengikat dunia industri mempekerjakan kaum

difabel. Orang cacat selama ini tak diberi kesempatan yang sama untuk meraih hak pekerjaan. Kondisi ini mengundang keprihatinan kaum difabel.

“Kami memang mencari pekerjaan sendiri,” kata Ceria Asidho Dioda Sepapiyan, salah satu penyandang difabel.

Perda yang saat ini sedang dimatangkan adalah Perda Pengaturan Kletenagakerjaan Penyandang Disabilitas. Selama ini memang terjadi kekosongan hukum untuk mengatur kaum difablitas ini. Disnakertrans menargetkan 2015 Perda ini bisa dijalankan. “Mudahmudan tuntas dan segera dijalankan,” tambah Amin.

Dalam Persa khusus Disabilitas ini juga di dalamnya mengatur hak Lansia dan pemenuhannya untuk fasilitas umum.

Utamanya kaum disabilitas untuk setiap kantor, toko, perusahaan, harus menyediakan fasilitas khusus, termasuk toilet khusus. Mulai parkir hingga akses dan tangga khusus bagi mereka. Semangatnya adalah pemenuhan hak mendasar dan tak ada diskriminasi.Q kar

Dewan Mentahkan Permintaan Anggaran BLK Rp 3 M Sidoarjo,Bhirawa Permintaan Pemkab Sidoarjo untuk meminta anggaran Rp 3 miliar untuk membeli lahan tambahan proyek BLK (Balai Latihan Kerja) yang menelan anggaran Rp 200 miliar, mendapat resistensi karena mendapat penolakan dari komisi.

Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, Senin (1/12) sore, membenarkan ada-

Unim Prof.Dr.h.mahmoed zain.SH.MSi dalam mengangkat dan melestarikan budaya Mojopahit kepada masyarakat Indonesia maupun luar negeri yang diwujudkan berupa wisatawan. Untuk merealisasikan keinginan itu 5 tahun lalu Rektor Unim sudah memulainya dengan membangun Miniatur Wilwatikta di belakang kampus.

Mengingat Unim Mojokerto melalui Rektornya H.mahmoed Zain yang mantan bupati Mojokerto

Salah satu bendi ini yang peninggalan dari Mojopahit.

dan neonatal dapat dilakukan selama 24 jam. Sehingga kasus kegawatdaruratan yang terjadi dapat cepat tertangani. ‘’Selain itu sarana dan prasarana yang memadai, juga menunjang dalam ikut menurunkan angka kematian ibu dan bayi itu,’’ ujar Ika, Senin (1/12) kemarin, di kantornya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, mengatakan, penghargaan ini patut disyukuri. Ini membuktikan, bahwa kerja keras Pemkab Sidoarjo dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi berhasil. Q ali

Pemkot Siapkan Perda Perlindungan Kaum Difabel

nya suara penolakan dari komisi. Permintaan tambahan Rp 3 miliar itu baru muncul dalam pengajuan RAPBD 2015. Karena itu belum bisa diketahui alasan Pemkab meminta tambahan itu, nanti baru diketahui dalam jawaban bupati saat menanggapi Pemandangan Umum fraksi.

Seperti diketahui Pemkab Sidoarjo punya program ambisius untuk membangun gedung BLK di desa Janti, Kec Tulangan, yang beaya pembangunannya dari Kementrian Nakertrans Rp200 miliar. Syaratnya Pemkab harus menghibahkan lahanini ternyata tidak saja menya 10,2 hektar. Lahan miliki bangunan rumah itu sudah dihibahkan Mojopahit, bahkan taman dan kementrian sudah Mojopahit. Dan konsep mulai mengerjakan bekampung Mojopahitpun berapa unit bangunan telah direalisasikan wudi atas lahan tersebut. judnya di bagian belakang Ia setuju dengan pekampus yang memiliki lanolakan komisi han sekitat 5 ha lebih ini.

Hal ini tidak lain Unim ingin meneladani dan melestarikan budaya Mojopahit pada mahasiswanya.

Jika di Mojokerto pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang terkenal hingga seantero jagat. Karena kejujuran,kecerdikan dan kegagah beraniannya melawan musuh. Namun tetap rendah hati. ‘’Konsep tadi dalam jangka pendek untuk kajian baik kepada mahasiswa maupun kepada umum atau tamu yang ingin mengetahui replika Mojopahit.

Demian antara lain,’’ kata drs.Winarno pengolola taman Wilwa tikta taman Mojopahit Unim Mojokerto kepada Bhirawa minggu 30/11/2014.Q min

Rumah Mojopahit 10 Tahun Lalu Sudah Dimiliki Unim Mojokerto , Bhirawa Peletakan batu pertama pembangunan rumah mojopahit oleh Wabup Mojokerto hj.Choirun Nisak Mpd.di Trowulan 27/11/ 2014 kemarin. Ternyata mendapat sambutan hangat dari berbagi kalangan termasuk dari lembaga pendidikan tinggi yang ada di Mojokerto diantaranya, Unim (universitas islam mojopahit).

Karena hal ini dianggap sinergi dengan program yang diterapkan oleh rektor

5

sepanjang Pemkab tidak mempunyai landasan dalam mengajukan anggaran tambahan.

“Sampai sekarang saya belum tahu tambahan untuk apa saja.

Apakah untuk membeli tanah lagi ataukah untuk keperluan lain,” terangnya. Dewan sulit untuk menyetujui bila alasannya dari Pemkab Sidoarjo.

Namun bila alasannya itu menjadi syarat wajib yang diminta Kementrian, akan dipertimbangkan untuk disetujui. “ Kalau syaratnya begitu, diberi saja Rp 3 miliar daripada ada masalah dengan proyek itu,” tuturnya.

Anggota Fraksi PKS/Nasdem, Mulyono, dalam PU fraksi paripurna, senin kemarin, menyatakan, permintaan uang Rp 3 miliar untuk membeli tanah BLK itu terlalu besar.

Daripada uang sebanyak untuk membeli tanah BLK lebih baik digunakan untuk membangun gedung sekolah yang rusak .Q hds

Tujuan KASAD mengumpulkan semua Pangdam ke PT Wilmar agar tahu betapa besarnya manfaat lahan jika bisa dikelola sendiri oleh masyarakat Indonesia. Jika tanah atau lahan kosong di tanah air sudah dikuasai asing, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mendirikan usaha di lahanlahan miliknya itu. Konsekuensinya, mereka akan mempekerjakan tenaga dari orang pribumi . Sementara hasil dari usahanya akan di bawa ke negara mereka. “ Kalau lahan sudah dikuasai asing, didirikan usaha mereka, maka rakyat Indonesia yang menjadi buruhnya.

Jangan sampai itu terjadi.

Makanya, kita harus bergerak, “ katanya.

Lahan kosong, lanjut KASAD, juga jangan sampai disewa oleh pihak asing.

Sebab, berdasarkan peraturan perundangan investasi, lahan itu bisa disewa paling minim 35 tahun dan maksimal 50 tahun. “ Kalau asing sudah sewa lahan selama 50 tahun, maka sudah berapa kekayaan alam kita yang dimiliki asing selama mendirikan usahanya,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya PT Wilmar perlu dicontoh.

Perusahaan itu membuat minyak dengan bahan baku dari kelapa sawit yang di tanam di tanah air sendiri.

Perusahaan itu telah banyak memberikan sumbangsi kepada negara untuk menopang pendapatan negara.”

Total pendapatan yang bisa disumbangkan PT WNI ke negara mencapai Rp 4 triliun pertahun, “ jelasnya.

Keberadaan PT Wilmar kata KASAD, juga telah banyak memberikan sumbangsi untuk membantu pemerintah dalam men-

cukupi kebutuhan energi.

Misalnya, dari pengelolaan bio diesel sebagai energi alternatif pengganti BBM (bahan bakar minyak). PT Wilmar bisa memberikan kontribusi BBM jenis bio diesel mencapai 2,5 juta ton pertahun. Pemenuan bio diesel itu dikerjasamakan dengan pihak PT Pertamina untuk mencukupi kebutuhan energi di tanah air. “ Kandungan minyak bumi kita untuk kebutuhan energi akan terus berkurang.

Untuk itu, diperlukan energi alternatif seperti bio diesel untuk mencukupi kebutuhan energi alternatif di tanah air, “ terangnya.

Keberadaan PT Wilmar menurut KASAD harus didukung. Sebab, perusahaan itu merupakan salah satu perusahaan masa depan bangsa. Keberadaan perusahaan harus disuport. Caranya bagaimana? “ Jika ada lahan-lahan kosong di beberapa daerah yang memungkinkan ditanam kelapa sawit, maka harus ditanam.

Karena itu, saya meminta Pangdam dan Dandim untuk bantu melakukannya. Sehingga, keberadaan PT WNI yang banyak membantu negara, kondisinya makin besar, “ pintanya.

Dia juga menghimbau kepada para Pangdam dan Dandim untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan di wilayah yang dipimpinnya untuk mendukung kebutuhan bio diesal di tanah air.

Misalnya, menggerakan usaha-usaha kecil untuk membuat bio diesel. Baik usaha itu berbentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) koperasi atau lainnya. “ Nanti untuk permodalannya bisa dibantu untuk pinjam ke bank, “ pungkasnya.Q eri

5 Orang Pengidap HIV/AIDS Meninggal Kota Mojokerto, Bhirawa kesehatan, Dinas sosial, Sebanyak 5 ODHA (orang Kantor Keluarga berencana dengan HIV/AIDS) mening- dan pemberdayaan gal dunia dari 75 pengidap perempuan (KBPP). “KonHIV yang terdeteksi Dinas disi penyebaran HIV/AIDs di Kesehatan kota Mojokerto (Dinkes) Kota sudah memMojokerto kuprihatinkan. Perun 2014. nanganannya Sedang kasus harus sinergi kumulatif HIV/ lintas SKPD,” AIDS di Kota lontar Junaedi Mojokerto sejak Malik, ditemui tahun 2002 Senin (1/12 hingga saat ini kemarin. versi leading Menurut Junakariyadi/bhirawa sector bidang edi Malik, dari Junaedi Malik kesehatan mendata yang ada di capai 458.

Dinas Kesehatan, pengidap Kepala Dinkes Kota Mo- HIV/AIDs berlatar belakang jokerto, Christiana Indah WTS ada 73 orang, Ibu ke mengutarakan hal itu da- anak 14 orang, waria 43 orlam seminar sehari mem- ang, napi 15 orang , peringati Hari Aids pelanggan PSK 125 orang Sedunia 2014 di RM Jim- dan ibu rumah tangga (IRT) barann Jl Bypass Kota 76 orang. “Dari data itu Mojokerto, Senin (1/12) diketahui bahwa pengidap kemarin.

HIV/AIDs bisa ditangani Data Dinkes Kota Mo- Dinas sosial ataupun KBPP jokerto menyebutkan, dari karena ada yang berasal dari 458 pengidap penyakit me- ibu rumah tangga,” tambah matikan yang berasal dari politisi asal PKB itu. luar Kota Mojokerto sebanJunaedi Malik menguraiyak 333 orang. Sedangkan kan, dari data yang tercatat dari Kota Mojokerto ber- itu tentu saja hanya yang jumlah 125 orang. Sedang terdeteksi. Menurutnya yaODHA (orang dengan HIV/ ng mencengangkan, tren AIDS) yang meninggal dunia peningkatan pengidap HIV/ sebanyak 112 orang.

AIDS kini terjadi pada kaTingginya angka pengidap langan usia produktif. “PemHIV/AIDS ini mengundang kot Harus serius mengekeprihatinan kalangan luarkan kebijakan tentang DPRD. Ketua Komisi III bagaimana menangani HIV/ (Bidang Kesra) Junaedi Ma- AIDS. Karena persoalan itu lik mengingatkan agar sudah masuk dan melanda SKPD di Pemkot Mojokerto masyarakat kota Mobersinergi melawan HIV/ jokerto,” tandas Junaedi AIDs. Diantaranya dinas Malik.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Satpol PP Sumenep Ciduk Pasangan Mesum Sumenep, Bhirawa Satpol PP Sumenep berhasil mengamankan dua pasangan mesum. Salah satu pasangan mesum itu merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Sumenep. Mereka diamankan di rumah kost sebelah selatan terminal, Desa Gung-gung, Kec Batuan, Sumenep.

Kepala Satpol PP Sumenep, Abd Madjid mengatakan, pasangan mahasiswa yang digerebek penegak Perda itu merupakan warga Desa Marengan, Kec Kota Sumenep. Pasangan itu sedang berduaan didalam kamar, saat digerebek pintuk kamar tak langsung dibuka. ‘’Satu pasangan itu ternyata mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Sumenep dan asal Desa Marengan, Kec Kota Sumenep,’’ kata Kasatpol PP Sumenep, Abd Madjid, Senin (1/12) kemarin.

Sedangkan satu pasangan mesum lainnya merupakan warga biasa. Perempuan asal Desa Slopeng, Kec Dasuk dan laki-laki asal Tamberu, Kab Pamekasan. ‘’Dua pasangan mesum itu kami amankan dari kos-kosan sebelah selatan Terminal. Ditempat itu sering ditempati mesum oleh warga. Mereka berduaan didalam kamar dan mencurigakan, makanya kami amankan,’’ terangnya.

Selain dua pasangan mesum, lanjutnya, Satpol PP juga mengamankan dua orang perempuan di salah satu rumah kos di Kel Pajagalan, Kec Kota. Dua orang perempuan itu diketahui tak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) . ‘’Dua orang perempuan itu berasal dari Desa Gedang-gedang, Kec Batu Putih. Kini kami bawa ke kantor untuk keperluan pendataan,’’ terangnya.

Untuk pasangan mesum mahasiswa, Satpol PP akan melayangkan surat ke pimpinan perguruan tinggi bersangkutan agar ditindaklanjuti. Sebab, perilaku pasangan mesum mahasiswa itu merusak nama baik perguruan tinggi. ‘’Kami juga akan layangkan surat ke perguruan tinggi agar tindakan mahasiswanya ditindaklanjuti,’’ tuturnya.Q sul

Bupati Tetap Pertahankan Perbup Pendidikan Murah Tulungagung, Bhirawa Kendati ada desakan untuk merevisi Perbup Nomor 28 Tahun 2014 tentang Jaminan Anggaran Pendidikan Murah di Tulungagung, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi tetap menilai Perbup itu masih bisa dijalankan. ‘’Ada aturan baru memang butuh proses. Terbitnya Perbup itu untuk tujuan yang baik yakni pendidikan murah,’’ ujarnya pada Bhirawa, Senin (1/12) kemarin.

Menurut Bupati Syahri Mulyo, pihaknya mengapresiasi masukan dari DPRD Tulungagung terkait revisi Perbup Nomor 28 Tahun 2014. Namun demikian, perlu dilihat pula hasil implementasi dari Perbup itu. ‘’Kalau lihat nanti lulusan

tahun 2015. Apa menurun apa tidak. Apa terjadi penurunan sampai 70% atau tetap 100%.

Kalau lulusannya tetap 100% mengapa (direvisi),’’ paparnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Drs Wiwik Triasmoro mengkritik terbitnya Perbup Nomor 28 Tahun 2014 yang tak dibarengi dengan dana yang cukup. Terutama dari dana APBD Kab Tulungagung.

Wiwik menyebut berlakunya Perbup yang mengatur soal

wed/bhirawa

Syahri Mulyo tarikan di sekolah itu meresahkan wali murid dan penyelenggara pendidikan. Alasannya, sekolah dilarang memu-

ngut biaya apapun pada peserta didik atau wali murid, sementara APBD Tulungagung belum menganggarkan semua kebutuhan sekolah. ‘’Jelas ini mempertaruhkan kualitas pendidikan di Tulungagung,’’ tandas legislator DPRD Tulungagung yang dikenal vocal itu.

Dalam pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD saat menyetujui penetapan Perda APBD 2015 akhir pekan lalu, juga menyoroti masalah Perbup Nomor 28 Tahun 2014 itu. Fraksi PDIP Perjuangan meminta bupati untuk merevisinya.

Menurut Wiwik, kebutuhan dalam pembiayaan pendidikan sesuai UU Sisdiknas dan Permendikbud Nomor 43 tahun

2013 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan menjadi tanggungjawab APBN, APBD dan peserta didik. ‘’Sekarang sekolah masih belum bisa memenuhi unit cost pendidikan. Terus dari mana untuk memenuhi kebutuhan itu kalau yang dianggarkan dalam APBD belum terpenuhi.

Ini akibatnya tentu akan menurunkan kualitas pendidikan,’’ paparnya.

Tidak itu saja, lanjut dia, pihak penyelenggara pendidikan atau sekolah bakal menghadapi tuntutan pidana jika sampai melanggar aturan Perbup Nomor 28 Tahun 2014, kendati tujuan dari memungut biaya dari peserta didik untuk kualitas pendidikan.Q wed

Pemkot Janji Perbaiki Mutu Kesehatan Sekolah

Curah Hujan Tinggi, Bupati Imbau Masyarakat Waspada Bojonegoro, Bhirawa Adanya prediksi dari Badan Mitrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Surabaya kalaucurah hujan di 14 daerah-daerah yang berhulu Sungai di Bengawan Solo diprediksikan tinggi dan cenderung diatas normal.

Maka Pemkab Bojonegoro melalui Bupati, Suyoto menghimbau kepada masyarakata Bojonegoro agar untuk mewaspadainya terutama meraka yang berada di bantaran sungai. ‘’Berdasarkan prediksi BMKG ke14 kabupaten yang memiliki muara sungai di Bengawan Solo utamannya di daerah hulu curah hujan tinggi dan cenderung diatas normal. Menyikapi hal ini maka Kab Bojonegoro harus siap siaga,’’ ungkapnya kepada Harian Bhirawa, Senin (1/12) kemarin.

Menurutnya, banjir diprediksikan akan datang lebih awal jika dibandingkan tahun lalu. Jika di tahun 2013 lalu banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo ini terjadi pada akhir bulan Desember. ‘’Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera melakukan assesment sekaligus memetakan daerah yang selama ini menjadi langganan banjir,’’ jelasnya.

Selain melakukan pemetaan daerah, BPBD nantinya juga melakukan kesiapan secara personal masing-masing terhadap warga, hingga langkah apabila sewaktu waktu harus evakuasi. Bahkan titik-titik pengungsian akan dilakukan pembenahan dan kesiapsiagaan jika sewaktuwaktu terjadi bencana banjir. ‘’Dalam penanganan banjir yang memang rutin terjadi dimusim hujan ini diperlukan kerjasama semua pihak tidak hanya pemerintah akan tetapi masyarakat harus terlibat aktif,’’ pungkasnya.Q bas

Selasa Kliwon 2 DESEMBER 2014

sudarno/bhirawa

Setelah Bupati Madiun Muhtarom SSos menyerahkan 15 unit kendaraan dinas operasional Sepeda Motor jenis Trail kepada Kasi Trantib Kecamatan (di 15 Kecamatan), foto bersama. Tampak Bupati Madiun (tengah) sebelah kirinya Wabup Madiun Drs Iswanto MSi dan paling kanan Sekdakab Madiun, Drs Soekardi MSi.

Pemkab Madiun Peringati HUT Korpri ke-43 Bupati Serahkan 15 Unit Motor ke Kasi Transtib Kab. Madiun, Bhirawa Terkait dengan bidang tugas Kasi Trantib yang sangat berat dalam mengawal Perda Kab. Madiun, Pemkab Madiun memberikan 15 kendaraan dinas operasional sepeda motor jenis Tail. Hal ini, dikarenakan kondisi wilayah Kab Madiun yang pegunungan, sehingga medan tempuhnya naik turun, bahkan jalan berbatu yang berbahaya. ‘’Dengan kendaraan Trail diharapkan Kasi Trantib dapat bekerja lebih lincah dan cepat serta segera melaporkan setiap perkembangan yang terjadi kepada Kasatpol PP dan juga Pemkab Madiun,’’ tegas Bupati Madiun, Muhtarom SSos, selaku Dewan Pengurus Korpri Kab Madiun pada upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke 43 Korpri Tahun 2014 di Halaman Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, Senin (1/12) kemarin.

Bupati Muhtarom dalam membacakan sambutan tertulis Presiden RI antara lain menyatakan, sejak berdiri 29 Nopember 1971, Korpri telah menunjukkan peran dan tanggungjawabnya dalam melayani masyarakat, bangsa dan Negara.

Dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI) dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi Aparatur Sipil Negara serta mewujudkan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa. Untuk itu fungsi-fungsi yang tercantum dalam UndangUndang ASN hendaknya dapat diwujudkan secara bertahap dengan tetap berpedoman pada amanat Panca Prasetya KORPRI. Pada kesempatan ini Bupati Muhtarom memberikan penghargaan terhadap prestasi yang telah berhasil diraih DP Korpri Kab Madiun kepada Juara terbaik Hifdzil Qur’an 1 Juz kepada MTQ Korpri Tingkat Nasional di Prov Aceh, dan Juara III kejuaraan Bulutangkis beregu putra pada PORSENIDA Korpri Tingkat Prov Jatim di Surabaya Tahun 2014. Hal ini menunjukkan, Korpri Kab Madiun memiliki potensi SDM yang baik, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Diharapkan prestasi dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.Q dar

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu berjanji memenuhi dan memaksimalkan obat dan alat kesehatan di setiap UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) di sekolah. Karena itu mereka akan menyediakan anggaran khusus untuk optimalisasi UKS. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, usai bertemu dengan tim juri Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), di SD Sang Timur Kota Batu, Senin (1/ 12). ‘’Bahkan tak hanya untuk lomba LLSS ini. Pemkot juga akan memfasilitasi sekolah-sekolah yang akan mengikuti ajang lomba yang lainnya. Maka kita akan memaksimalkan keberadaan Sekretariat Gabungan (Sekgab) untuk memfasilitasi lomba sekolah,’’ ujar Punjul Santoso.

Punjul menyebutkan, Sekgab terdiri dari SKPD terkait. Yaitu, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Kehuatanan, dan Depag. Ke depan, sekgab ini juga harus mampu menampung keluhan ataupun permasalahan psikologis dari para siswa sekolah.

Kebutuhan terhadap psikolog ini semkain mendesak, mengingat kini kamajuan teknologi untuk membuka internet (dunia maya) juga semakin mudah. ‘’Perlu ada-

nya pengawasan dan pembinaan yang bijak agar para siswa sekolah bisa terhindar dalam penyalahgunaan jaringan dunia maya,’’ tambah Punjul.

Adapun dalam lomba LLSS tingkat Provinsi Jatim ini, Kota Batu hanya diwakili oleh SD Sang Timur. Ini hasil dari seleksi yang dilakukan di tingkat kota beberapa waktu lalu.

Ketua Tim Juri Lomba LLSS, Patriana Dyah, ada sebanyak 20 kota/kabupaten di Jatim yang mengikuti lomba ini. Baik itu di jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Dan khusus Kota Batu untuk tahun ini hanya mengikuti untuk jenjang sekolah dasar saja.

Adapun untuk menjadi pemenang, setiap sekolah harus memiliki nilai tinggi di tiga fokus penilaian. Yaitu, bagusnya lingkungan sekolah, bagusnya manajemen sekretariat tetap di kecamatan, dan manajemen sekretariat tetap di tingkat Kota. Untuk tingkat Kota biasanya terdiri dari Bagian Kesra, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kemenag. ‘’Hasil penjurian akan diumumkan pada tanggal 2 Mei 2015. Dan pemenang dalam setiap jenjang lomba berhak mewakili Jatim untuk mengikuti lomba yang sama di tingkat nasional,’’ ujar Patriana.Q nas

nas/bhirawa

Seorang juri lomba LLSS tingkat provinsi (berbaju batik) saat melakukan penilaian terhadap kondisi UKS di SD Sang Timur Kota Batu, Senin (1/12)

Kejari Dilibatkan Tagih Paksa Pajak Wisata Masalah tunggakan piutang pajak yang selalu masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), membuat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu mengambil sikap untuk bekerja sama dengan Pemkot Batu melakukan tagihan pajak secara paksa.

Sebab Kejari Batu juga bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) diminta atau tidak, dapat membantu pemerintah dalam menangani kasus keperdataan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika upaya tagihan paksa tak bisa dilakukan maka akan dilakukan penyelidikan (Lidik) kasus itu. ‘’Kita memang diminta untuk membantu proses penagihan pajak. Sebagai JPN tentu saja kami sangat siap,’’ ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu, Meran SH, Senin (1/12) kemarin.

Menurut Meran, bahkan Kajari bejanji akan terus melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti, jika memang ada penyimpangan dalam kasus pajak wisata. Maka akan mengusut tunggakan pajak beberapa hotel.

Karena tunggakan itu menyebab-

kan kerugian negara. Dimana, tunggakan itu berdasarkan audit BPK potensi kerugiannya sebanyak Rp9 juta untuk pajak hotel, sedangkan tunggakan obyek wisata sebesar Rp22 miliar.

Kasus ini sendiri sudah beberapa kali mendapat sorotan DPRD setempat, bahkan sempat muncul wacana untuk melakukan penghapusan tunggakan pajak itu. Namun upaya ini menimbulkan perdebatan karena bisa berindikasi korupsi.

Hal ini karena sebagai akibat terus masuknya piutang pajak dalam LHP BPK, membuat hasil pemeriksaan keuangan Pemkot Batu tak pernah mendapat opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).

Bahkan beberapa tahun, pemeriksaan keuangan Pemkot Batu mendapat opini Disclaimer dan baru dua tahun belakangan ini

ist

Tempat wisata Jatim Park Grup sebelumnya juga pernah menunggak pajak. mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Keterlibatan kejaksaan dalam proses penagihan pajak wisata mendapat sorotan Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Batu. Keterlibatan Kejari dalam kasus itu dipertanyakan, sebab tunggakan pajaknya masih bisa

diselesaikan melalui penagihan pajak terhutang oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat.

Menurut Ketua PHRI, Uddy Syaifudin, tak seharusnya dalam kasus tunggakan pajak wisata itu ada campur tangan pihak kejaksaan untuk penagihan paksa. ‘’Masih ada cara lebih baik dalam me-

narik tunggakan pajak, seharusnya pemerintah dalam hal ini Dispenda tak sampai melibatkan kejaksaan,’’ tegasnya.

Uddy menjamin, tunggakan itu secepat mungkin dilunasi. Namun, dia tak menyebut berapa lama waktu pelunasannya. Uddy menduga, keterlibatan kejaksaan sebagai salah satu upaya pemerintah mempercepat penarikan pajak dari hotel.

Sementara itu Kepala Dispenda, Zadim Effisiensi, mengakui, berhasil menarik tunggakan pajak sebesar Rp2 miliar, sehingga masih tersisa Rp7 miliar tanggungan hotel pada pemerintah. ‘’Keterlambatan ini menghambat kerja kami, makanya kami perlu melibatkan kejaksaan untuk ikut turun tangan,’’ tandasnya.

Tekad Kejaksaan Negeri Kota Batu mengusut tunggakan pajak mendapat dukungan dan apresiasi luas dari masyarakat. Kordinator Good Governance Activator Alliance (GGAA), Sudarno, mengatakan, tindakan itu akan membuka siapa aktor utama di belakang penunggakan pajak itu.

Pemkot Batu tak berdaya dengan

kejadian itu, dan hingga kini belum diselesaikan,’’ katanya.

DPRD periode lalu, sambungnya, lemah dalam pengawasan kinerja pemerintah, sehingga kasus ini terjadi kembali. Sebelumnya, Jatim Park Grup juga menunggak pajak yang sama. Anggota dewan seharusnya memanggil eksekutif secara khusus, meminta klarifikasi dan memberikan laporan kepada publik. ‘’Kejaksaan juga harus memberi laporan secara periodik, sejauh mana penelusuran kasus ini,’’ paparnya.

Masyarakat juga mempertanyakan sikap pemerintah atas tuntutan Ketua PHRI di media massa agar Pemkot Batu menghapus tunggakan pajak dari swasta. Dana Rp9,794 miliar bisa digunakan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi 5 ribu siswa, membangun sarana prasarana 19 desa wisata, bantuan dana bagi 490 kelompok unit pengelola keuangan desa, dan dana insentif bagi 10.889 petani organik di Kota Batu. ‘’Sayang bila dana itu lenyap begitu saja, kami dukung penuh upaya kejaksaan,’’ tandasnya.Q sup

JAWA TIMUR

Selasa Kliwon 2 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

Bupati Minta Korpri Menjadi Tauladan bagi Masyarakat Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH memimpin upacara peringatan puncak HUT Korpri ke 43 tahun 2014, Senin (1/12) kemarin. Upacara yang berlangsung di Alun-alun Kota Situbondo ini dihadiri seluruh komponen pengurus Korpri Situbondo, diantaranya Sekda Syaifullah bersama Forum Pimpinan Daerah Kab Situbondo, seluruh pimpinan SKPD, Kepala Bagian dan karyawan Pemkab Situbondo.

Dalam amanatnya, Bupati Situbondo membacakan teks pidato Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo. sejak didirikan pada 29 November 1971, Korpri telah menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara sebagai organisasi yang mewadahi para Pegawai Negeri Sipil. ‘’Korpri ini telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan melayani keperluan masyarakat dalam berbagai bidang,’’ tegas Bupati Dadang.

Dengan telah terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sambung bupati, Organisasi Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI) dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayan profesi Aparatur Sipil Negara serta mewujudkan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa.

Pada HUT Korpri yang ke-43 ini, Bupati Dadang berpesan kepada seluruh jajaran Korpri untuk bisa menjadi tauladan bagi perubahan yang diharapkan seluruh masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga meminta adanya percepatan perubahan budaya kerja bagi seluruh anggota Korpri menuju pola pikir dan budaya kerja aparatur negara yang lebih gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Q awi

Mantan Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Ditahan Kejaksaan Blitar, Bhirawa Setelah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dua kali, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar secara resmi telah menahan mantan Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Budi Winarso (BW), terkait kasus dugaan korupsi dana Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal di RSUD Ngudi Waluyo, Senin (1/12) kemarin.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Dade Ruskandar SH MH, mantan Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, BW ini sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka sejak 2 Oktober 2014 yang sebelumnya dilakukan saksi-saksi, sehingga dilanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka pada

hari Kamis tanggal 27 Nopember kemarin. ‘’Namun karena tak didampingi pengacara, maka pemeriksaan terhadap tersangka BW dilanjutkan hari ini (kemarin, red) yang didampingi langsung dua orang pengacaranya,’’ kata Dade Ruskandar SH MH. Lanjut Dade Ruskandar,

setelah dianggap cukup bukti atas dugaan korupsi dana Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal di RSUD Ngudi Waluyo dari kesaksian 20an orang lebih yang telah diperiksa, maka pihaknya langsung melakukan penahanan untuk mempermudah proses selanjutnya.

Bahkan sebelumnya, pihak Kejari Blitar juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada tersangka BW di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sekitar pukul 14.00 WIB yang kemudian dilakukan pemeriksaa kembali oleh Tim Penyidik setelah dinyatakan sehat. ‘’Hasil tes kesehatan dari

RSUD Mardi Waluyo, tersangka dinyatakan sehat, sehingga hari ini (kemarin, red) akan kami lakukan penahanan langsung untuk dititipkan di LP,’’ tambah Kasi Intel Kejari Blitar, Hargo Bawono SH. Hargo Bawono menambahkan, tersangka BW dinilai melakukan tindak pidana korupsi dengan telah menyalahi mekanisme pencairan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Mardi Waluyo, dimana tersangka BW telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp890 juta pada dana Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal selama tahun 20122013 dari nilai total sebesar

Rp24 miliar yang tak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. ‘’Tersangka telah mengeluarkan dana mencapai Rp893 juta dengan mekanisme yang salah, dimana seharusnya ada dasar hukumnya melalui SK Bupati, namun hal itu dilakukan sebelum SK Bupati turun,’’ jelasnya.

Sementara penahanan BW masuk LP Kelas IIA Blitar sekitar pukul 17.00 WIB, yang didampingi langsung oleh kuasa hukumnya dan Kepala Seksi Intelijen, (Kasi Intel) Kejari Blitar, Hargo Bawono.Q htn

Antisipasi Bencana Alam BPBD Siapkan Rp 2,5 M

Ombak Pantai Nganteb Kembali Telan Korban Kab Malang, Bhirawa Keindahan Pantai Nganteb, yang ada di wilayah Desa Gajahrejo, Kec Gedangan, Kab Malang kembali menelan korban jiwa. Karena sebelumnya pantai setempat, telah menewaskan dua wisatawan asal Desa Dilem, Kec Kepanjen, Kab Malang, akibat tergulung ombak.

Dan kini Pantai Nganteb kembali menewaskan seorang wisatawan yang berstatus mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang yakni Agus Fatkhul Munir yang berumur 19 tahun, asal Desa Ngembal, Kec Wajak, Kab Malang, yang tenggelam pada Minggu (30/11) siang kemarin.

Sedangkan sebelum tenggelam akibat terseret ombak, Agus mandi di tepi pantai bersama teman-temannya. ‘’Lalu tiba-tiba ombak yang saat itu setinggi 3 meter menghantam korban, dan seketika itu Agus terseret ombak.

Dan hanya Agus yang terseret ombak, sementara beberapa temannya selamat dari terjangan ombak Pantai Selatan itu,’’ ungkap Kepala Satuan Polisi Air (Kasatpolair) Pantai Sendangbiru AKP Slamet Prayit, Senin (1/12), kepada sejumlah wartawan.

AKP Slamet menjelaskan, dari pencarian korban tewas tenggelam yang dilakukan anggota Polair dan Tim SAR, maka pada Senin (1/12) pagi, pukul 06.00, jasad korban diketemukan sudah tak bernyawa di wilayah Pantai Ungapan, yang tidak jauh dari Pantai Nganteb. Sehingga dengan diketemukan jasad korban itu, pagi itu juga jasad korban langsung kita bawa ke rumah duka, untuk selanjutnya dimakamkan.Q cyn

7

ramadlan/bhirawa

Oknum Satpol PP, Yanto yang telah ditangkap atas kasus dugaan penipuan CPNS di lingkungan Pemkab Jombang.

Kasus Penipuan CPNS, Sejumlah Pejabat Bakal Dipanggil Polisi Jombang, Bhirawa Buntut tertangkapnya oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Jombang, Yanto (41) yang menjadi calo CPNS di lingkungan Pemkab Jombang, polisi bakal memanggail sejumlah pejabat untuk dimintai keterangan. Pasalnya tersangka menyebut sejumlah pejabat dalam menjalankan aksinya yang telah memakan tiga korban.

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Haryanto Ratanselu mengungkapkan, dari keterangan tersangka Yanto, menyebut beberapa pejabat. Karenanya untuk mengungkap kasus penipuan CPNS ini pihaknya akan memeriksa sejumlah pejabat yang disebut-sebut terlibat dalam aksi penipuan yang diketahui sudah memakan korban tiga orang ini. ‘’Untuk mendalami kasus ini, saksi-saksi sudah kami periksa.

Kami juga akan meminta keterangan dari instansi terkait,’’ katanya, Senin (1/12) kemarin.

Kasatreskrim menambahkan, pihaknya terus mengembangkan kasus itu untuk mengungkap pelaku utama penipuan dengan modus rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Jom-

bang. ‘’Selain tersangka, beberapa saksi baik korban pelapor maupun keluarga korban telah dimintai keterangan, seperti suami dan isteri korban. Kami akan terus mengembangkan kasus ini,’’ tandas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi telah menangkan oknum Satpol PP, Yanto yang melakukan penipuan modus rekrutmen CPNS. Tiga orang yang menjadi korban itu adalah, Siti Aslikah (36), dan Suratmi (41), keduanya warga Desa Kebondalem, Kec Bareng serta M Effendi (24), warga Desa Ngeblak, Kec Bareng.

Kini tersangka Yanto telah ditahan di Mapolres Jombang dengan beberpa alat bukti diantaranya bukti kwitansi penyetoran uang dari korban masing masing Rp6 hingga Rp8 juta. Setiap korban dijanjikan bisa lolos sebagai CPNS dilingkungan Pemkab, namun harus membayar uang sebesar Rp35 juta. ‘’Oleh tersangka, ketiga korban dijanjikan diterima menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang Rp35 juta. Uangnya diserahkan secara bertahap, sebagai DP (dana awal), korban diminta menyerahkan Rp8 juta kepada tersangka,’’ tambah Kasub Bagian Humas Polres Jombang, AKP Lely Bahtiar.Q rur

Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Muhammad Anton, usai pemaparan satu tahun pemerintahan Kota Malang di Hotel Atria Malang, Senin (1/12) kemarin mengatakan, untuk mengatisipasi terjadinya bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Anggaran itu, menurut wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu saat ini dititipkan di pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Kota Malang.

Tetapi setelah Kepala BPBD dilantik pos anggaran itu akan langsung diserahkan. ‘’Kita siapkan anggarannya dulu, meskipun kantornya belum resmi berdiri, karena kami akan melakukan pelantikan Kepala BPBD, awal tahun 2015 mendatang, makanya anggaranya kita titipkan dulu,’’ tukasnya.

Diakui Anton, meskipun secara formal BPBD belum memiliki kantor, tetapi pihaknya telah menunjuk kepala Bakesbang, J Hartono, untuk sementara menjadi pelaksana tugas (Plt), sampai ada kepala BPBD yang difinitif. ‘’Persoalan bencana itu tak memandang ruang dan waktu, kalau saja sekarang belum ada Kepala BPBD, tetapi kita sudah siap untuk melakukan penanggulangan becana, jika sewaktu-waktu terjadi musibah di Kota Malang,’’ tuturnya.

Ditegaskannya, BPBD Kota Malang sebenaranya telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, bahkan Perdanya juga sudah disetujui DPRD, nantinya BPBD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dipimpin pejabat eselon II.

‘’Sebenarnya kami tinggal melantik saja, karena perangkat hukumnya sudah siap. Bahkan kami juga sudah mempertimpangkan siapa orangnya yang tepat untuk menduduki jabatan ini,’’ terang Abah Anton.

Sayangnya wali kota yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang ini, masih merahasiakan siapa orangnya yang akan ditunjuk untuk menjadi Kepala BPBD itu.

Yang jelas pihaknya hanya menyampaikan jika Kepala BPBD adalah orang yang memiliki ketegasan dan kepekaaan terhadap persoalan di lapangan.

Pasalnya urai Anton, musibah yang terjadi di Kota Malang tak hanya disebabkan kondisi alam, tetapi persoalan sosial juga bisa berdampak pada bencana di masyarakat. Makanya Kepala BPBD harus orang yang tangkas.

Selain itu, menurutnya ada sejumlah pos di Bakesbang dan di DPU yang nantinya akan menjadi kewenangan BPBD. Sejumlah peralatan yang sementara ini menjadi kewenangan DPU, yakni berupa peralatan pemadam kebakaran, maka kedepanya akan menajadi kewenangan BPBD. ‘’Ada beberapa peralatan yang nantinya akan menjadi tangung jawab BPBD, tetapi kemungkinan besar tempatnya tetap di Jl Bingkil seperti sekarang, sebab jika harus jadi satu kita kesulitan untuk memarkir mobil Pemadam Kebakaran (PMK),’’ tukasnya.

Terkait dengan perkantoran, pihaknya masih mempertimbangkan beberapa tempat yang memungkinkan. Yang jelas organisasi BPBD Kota Malang akan dibuat ramping tetapi dengan kualitas personil yang memadai.Q mut

Hari AIDS se-Dunia Diwarnai Pembagian Bunga Sejumlah pelajar dan Yak Yuk Lamongan membagikan bunga mawar merah di traffic light depan SDN Jetis 3, Lamongan, Senin (1/12). Kegiatan ini juga dilakukan Bupati Fadeli, Sekkab Yuhronur Efendi dan jajarannya.

Wakil Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Lamongan, A Farikh menyebutkan, sebelum pembagian bunga, telah dilaksanakan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di Lapas Klas II B Lamongan akhir Nopember lalu. Pembagian itu dimaksudkan untuk mengingatkan publik untuk aware dengan HIV/AIDS. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Fida Nuraida melalui Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PLP), Bambang Susilo menyebutkan, sejak pertama ditemukan tahun 2002, jumlah penderita HIV/ AIDS di Lamongan hingga kini mencapai 703 kasus. Dan terbanyak ditemukan di Kec Lamongan.

Dari sebanyak 703 penderita itu, sejumlah 402 orang masih hidup. Sedangkan 301 orang lainnya telah meninggal dunia.

Sedangkan di tahun 2014 saja, sampai dengan 30 Nopember, tercatat sebanyak 103 kasus baru penderita HIV/AIDS. Ke 63 orang diantaranya laki-laki dan 40 lainnya perempuan. Sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 84

lainnya masih hidup.

Mahasiswa Sumenep Lakukan Aksi Solidaritas Sekitar 30 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep memperingati hari AIDS seDunia yang jatuh pada 1 Desember, dengan melakukan aksi solidaritas di Taman Adipura, Sumenep.

Dalam aksinya, selain berorasi secara bergantian, mahasiswa kesehatan itu membawa spanduk dengan tulisan Stop HIV/AIDS dan sejumlah poster bertuliskan Katakan Tidak Pada Seks Bebas, Setialah Pada Satu Pasangan, dan Hindari Pemakaian Narkotika. Mereka juga memberikan selebaran kepada warga yang melintas di Jl Trunojoyo, Sumenep yang berisi peringatan atas warga terkait bahayanya HIV/AIDS yang disebabkan perilaku seks bebas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, dr Fatoni memaparkan, sejak tahun 2013-2014, di Kab Sumenep terdeteksi 21 orang yang terjangkit penyakit HIV/

AIDS yang tersebar di 27 kecamatan, baik daratan maupun kepulauan. Dari 21 orang penderita, delapan orang meninggal dunia. Lima orang meninggal tahun 2013 dan tiga orang meninggal tahun ini. Sedangkan sisanya masih dalam pantauan.

Tujuh Tahun, 100 Napi di Lapas Madiun Positif HIV Dalam kurun waktu mulai 2007-2014, sekitar 100 narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Madiun, terdeteksi positif terjangkit HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome).

Kasi Pembinaan Lapas Kelas I Madiun, Romi Novitrion mengatakan, untuk mengetahui secara dini siapa saja yang terjangkit HIV/AIDS, para tahanan/Napi pindahan yang baru masuk ke Lapas Kelas I Madiun, langsung diperiksa di Klinik dalam Lapas.

Seperti yang dilakukan petugas Klinik Lapas Senin (1/12). Ratusan tahanan dan Napi, secara sukarela antri di Klinik Lapas untuk diambil sample darahnya.

Baik tahanan/Napi perempuan maupun laki-laki.

Usia Produktif di Pasuruan Dominasi Penderita HIV/AIDS Penderita HIV AIDS di Kab

Pasuruan terbanyak didominasi pada usia produktif yakni pada usia 20-29 tahun. Indikasi penyebab utama dari penyakit mematikan itu yakni selain faktor pergaulan dan kurangnya informasi tentang bahaya HIV AIDS juga disebabkan gaya hidup heteroseks. Sedangkan, kasus penderita HIV/AIDS di Kab Pasuruan tahun 1993 hingga Agustus 2014 tercatat sebanyak 807 kasus. ‘’Totalnya ada 807 kasus sejak tahun 1993 hingga Agustus 2014.

Rata-rata yang terdeteksi HIV/ AIDS didominasi usia produktif antara usia 20-29 tahun. Untuk sisanya berusia antara 30-39 tahun,’’ ujar Lies Lidia, Sekretaris KPA Kab Pasuruan, Senin (1/12).

Terinci dari total 807 kasus HIV/AIDS di Kab Pasuruan, 518 diantaranya disebabkan melalui heteroseksual atau bergantiganti pasangan secara bebas.

Jumlah itu terbagi menjadi 475 kasus dari kaum laki-laki dan sisanya yakni 335 kasus dari orang perempuan.

Tak hanya usia produktif, diurutan kedua diwakili pada ibu rumah tangga yang mencapai 111 orang, Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berjumlah 136 orang serta sisanya dari masyarakat umum. Sedangkan yang mengalami kematian akibat HIV AIDS

suprayitno/bhirawa

Pelajar dan Yak Yuk Lamongan membagikan bunga dalam rangka Hari AIDS se Dunia di Lamongan. mencapai 42 orang.

PMII Nganjuk Longmarch Peringatan hari HIV/AIDS sedunia Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nganjuk melakukan long march. Para aktivis mahasiswa itu melakukan sosialisasi terhadap bahaya seks bebas dan virus HIV/ AIDS terhadap generasi muda.

Hingga tahun 2014, Kab Ngan-

juk tercatat ada 537 orang yang positif terinfeksi virus HIV dan sudah 158 orang yang meninggal.

Sehingga PMII dengan aksi ini ingin membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS. Yang paling penting PMII menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit HIV/AIDS itu.

Q yit.sul.dar.hil. ris

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,254.00

12,132.00

SGD

9,466.20

9,368.34

EUR

15,388.57

15,232.94

JPY

10,593.02

10,483.02

GBP

19,247.36

19,053.31

Sumber: Bank Indonesia (17 NOVEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Pelabuhan Rakyat Mulai Beralih ke Kontainer Surabaya,Bhirawa Angkutan di Pelabuhan rakyat mulai beralih ke kontainer, salah satunya terjadi di Pelabuhan Padas-Bima Kabupaten Sumbawa Besar yang merupakan salah satu pelabuhan rintisan yang masih didominasi kegiatan kapal-kapal pelabuhan rakyat.

Namun pelabuhan di kawasan Nusa Tenggara Barat itu potensial untuk berkembang dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa. Seiring dengan rintisan petikemas di Pelabuhan Badas pada awal Tahun 2013 lalu dan Bima pada semester kedua Tahun 2013 lalu.

“Untuk mempercepat proses kontainerisasi, kami juga melakukan sosialisasi terkait peningkatan kinerja ini kepada para mitra dan juga kepada TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang menjadi ujung tombak operasional”, jelas GM Pelindo III Cabang Bima Baharuddin via CP . Salah satu capaiannya yaitu sejak Bulan Mei lalu aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bima sudah berlangsung selama 24 jam. Diharapkan juga kegiatan administrasi dapat segera menyusul untuk juga aktif selama sehari semalam.

Pada tahun 2013, Pelabuhan Bima mencatat arus petikemas sebanyak 4.036 boks atau 4.099 TEUs. Untuk 2014 hingga triwulan III arus petikemas tercatat sebanyak 6.406 boks atau 6.431 TEUs. Ini merupakan prestasi yang membanggakan dimana sebagai pelabuhan rintisan dapat mencatat tingkat produksi efektif. Perusahaan yang meramaikan arus petikemas di Pelabuhan Badas dan Bima yaitu PT Mentari Sejati Perkasa, PT Alken Abadi, dan PT Timur Asri Laut. Mayoritas muatan bongkar merupakan barang-barang toko dan sembako. Komoditas unggulan muatan balik dari Pulau Sumbawa didominasi jagung di mana sebelum adanya kontainerisasi produksi jagung yang melewati pelabuhan kurang lebih 100.000 ton. Q ma

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3224 EZ, a/n Mistur, Ds. Silomukti rw 02/01, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 1885/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3558 EG, a/n Siti Hasanah, Kel. Mimbaan rw 12/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1886/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6300 EF, a/n Wiwik Hartini/B. Dea, Ds. Kilensari rw 02/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1887/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5061 F, a/n Arjumo, Ds. Gebangan rw 08/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1888/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5311 EU, a/n Abda Alif Hinduan, Kel. Dawuhan, rw 04/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 1889/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6696 EO, a/n Sri Indrawati, Ds. Pasir Putih, rw 03/05, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 1890/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hijau Putih, AG2149RAF, a/n. Sulistiani, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 1891/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Kawasaki, th. 2001, Hitam, AG5246RR, a/n. Kusnan, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 1892/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG5613TW, a/n.

Suwignyo, Ds. Ngentrong, Campurdarat-T.Agung No. 1893/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Putih Hitam, AG6084RQ, a/n. Indaful Anru Faidah, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 1894/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Hitam, AG6032TL, a/n.

Ruslan, Ds. Bolorejo, Kauman-T.Agung No. 1895/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Mocin JL 100, th. 1999, AG2733TX, a/n.

Bejo, Ds. Gesikan, Pakel-T.Agung No. 1896/IMB/BI-II/2014

Selasa Kliwon, 2 DESEMBER 2014

Pabrik Semen Rembang Beroperasi Akhir 2016 Gresik,Bhirawa Pembangunan pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Rembang terus berjalan, progres pembangunan hingga saat ini mencapai 10,2% pada tahap pemerataan tanah lahan dan pembangunan pondasi. Pabrik dengan kapsitas 3 juta ton, ditarget akan beroperasi pada tahun 2016.

Menurut Kepala Proyek Pabrik Rembang Heru Indra pada wartawan kemarin mengatakan, bahwa pabrik semen di Rembang nilai investasi 4,3 Triliun berdiri di tanah seluas 54 hektar. Saat ini, secara keseluruhan perusahaan telah berhasil membebaskan lahan untuk tambang kapur seluas 200 hektar. Pemban-

gunan pabrik menggunakan desain ramah lingkungan dan minim konsumsi energi maupun air, serta memperbanyak ruang terbuka hijau.

Sedangkan proses penambangan dipastikan tidak akan mengganggu kondisi lingkungan, apalagi sampai mempengaruhi atau menurunkan daya dukung kehidu-

pan masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi pabrik. Karena pabrik juga didesain dengan teknologi canggih, dan sangat ramah lingkungan.

Lanjut Heru, contohnya pada proses produksi semen telah menggunakan teknologi filter main bag house, sebagai pengganti Electrostatic Precipitator (ESP). Teknologi tersebut mampu menekan emisi debu sangat rendah, di bawah 30 mg/Nm3. Sementara, teknologi ESP hanya mampu menekan emisi debu sampai 50 mg/Nm3. “Kondisi ini yang membuat pencemaran udara akibat debu dapat dikurangi serendah mu-

ngkin, sehingga tidak akan berdampak kepada masyarakat. Meski jarak pabrik dengan permukiman warga terdekat juga cukup jauh, kurang lebih 4 kilometer.

Terkait masalah air bersih, Semen Indonesia berkomitmen menjaga mata air yang ada di sekitar pabrik dan lokasi penambangan bahan baku.ý Caranya dengan tidak melakukan kegiatan penambangan di sekitar mata air, dengan menciptakan sumber air bersih baru dengan membuat bekas penambangan menjadi embung sebagai sumber air masyarakat.

Ditambahkan Heru Indra, Semen Indonesia juga berko-

mitmen menyertakan masyarakat di sekitar pabrik dalam proses pembangunan pabrik maupun saat berproduksi nantinya. Diantaranya dengan meningkatkan skill dan kemampuan SDM lokal. Juga memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa serta bantuan alat pendidikan, sehingga kualitas lulusan di Rembang semakin meningkat.

Memberikan bantuan permodalan serta pembinaan ke sektor UKM, agar manfaat keberadaan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Rembang, khususnya warga yang berada di sekitar lokasi pabrik. Q kim

rokim/bhirawa

Pembangunan pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Rembang terus berjalan, progres pembangunan hingga saat ini mencapai 10,2% pada tahap pemerataan tanah lahan dan pembangunan pondasi.

XL Target 30 Persen Pelanggan Data hingga Akhir Tahun Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL) saat ini telah melayani 17,26 juta pelanggan dengan diperkuat 7.000 jaringan BTS (Base Transceiver Station, 2G/3G), untuk itu pihaknya mentargetkan hingga akhir tahun ini pelanggan data tumbuh hingga 30 persen.

“Jumlah pelanggan data kami

saat ini mencapai 60 persen dari total pelanggan XL East Region yang kini sudah di angka 17,26 juta. Sedangkan untuk akhir tahun ini target penambahan pelanggan data harus mencapai 30 persen, namun saat ini sudah terpenuhi 20 persen,” ungkap Regional Sales manager Greater Surabaya, Hiashinta H. Pa-

(Kanan ke Kiri) Owner ADP Apollo, Irwan, Regional Sales Manager Greater Surabaya, Hiasinta Paembonan, Regional Marketing Manager East Region, Yoyok Nurhadi mengamati penjelasan customer service XL Corner WTC Surabaya di acara launching XL Corner WTC Surabaya.

embohan, Senin (1/12). Ia menambahkan, untuk mencapai target tersebut pihaknya menjalin kerjasama dengan Authorized Device Partner (ADP) Apollo dengan menggelar program “Gebyar Akhir Tahun 2014” yang berlangsung mulai 28 Nopember 2014 hingga 31 Januari 2015 mendatang.

Dengan adanya program ini diharapkan pelanggan semakin loyal dengan XL yang bukan semata-mata untuk hadiah melainkan layanan yang telah diberikan. “Jadi bagi pelanggan yang ingin menikmati program tersebut harus membeli paket data XL apapun minimal 40ribu pada Authorized Device Partner (ADP) Apollo seluruh cabang di Surabaya, dan akan memperoleh 1 kupon undian,” Q riq jelasnya.Q

Disperindag Tegaskan Harga LPG Tak Naik Bojonegoro, Bhirawa Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro menegaskan jika sampai saat ini harga LPG subsidi yang ada di wilayah setempat belum mengalami kenaikan. Karena saat ini beredar isu LPG naik akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu di ungkapkan langsung oleh Kepala Disperindag Bojonegoro, Basuki kepada harian Bhirawa, Senin (1/12). Sehingga pihaknya memastikan tidak ada dampak kenaikan harga LPG di wilayah Bojonegoro, sehingga masyarakat tidak

SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI ROKOK ILLEGAL ADALAH ROKOK YANG DALAM PEMBUATAN DAN PEREDARANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI. SETIAP ORANG YANG MENAWARKAN, MENYERAHKAN, MENJUAL ATAU MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL: Q ROKOK YANG TIDAK DIKEMAS Q ROKOK YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI / BANDEROL (ROKOK POLOS) Q ROKOK YANG DILEKATI PITA CUKAI / BANDEROL PALSU ATAU BEKAS ATAU

YANG BUKAN HAKNYA ATAU YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007. ANCAMAN PIDANA PENJARA DAN / ATAU PIDANA DENDA. DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN TULUNGAGUNG JL. A. YANI TIMUR NOMOR 37 TULUNGAGUNG

perlu khawatir. “Tidak benar itu, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai kenaikan harga LPG, khususnya akibat dampak kenaikan BBM,” tegasnya.

Disampaikan, jika ada pedagang yang sudah menaikan harga berarti itu tidak benar. Bahkan hal itu menurutnya sudah menyalahi ketentuan yang ada, sebab pemerintah belum ada wacana menaikkan harga LPG subsidi. “Berdasarkan Pergub Jatim nomor 46 tahun 2013 di sebutkan untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG di daerah.

Dimana dalam ketentuan tersebut penjualan didalam radius 60

km dari depo pertamina atau stasiun pengisian LPG untuk harga tabung 3 kg subsidi masih tetap Rp 14.000,” jelasnya.

Menurut pantauan dilapangan beberapa ibu rumah tangga sudah membeli harga LPG lebih tinggi, seperti yang dialami Estia Diah salah satu warga di Kelurahan Klangon, Kota Bojonegoro. Dimana untuk LPG tabung 3 Kg di belinya seharga Rp 17 ribu.

“Saya beli di deket rumah kok harganya Rp 17 ribu, saya juga kaget. Kabar yang saya terima padahal belum ada kenaikan harga dari pemerintah,” terangnya. Q bas

Industri Penerbangan Tak Terpengaruh Larangan PNS Gunakan Kelas Bisnis Surabaya, Bhirawa Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika bekerja menggunakan penerbangan kelas bisnis mendapatkan tanggapan dari beberapa maskapai penerbangan nasional dan swasta. Mereka secara umum tidak merasa keberatan dengan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi.

Alusius Arman, Senior Marketing Sriwijaya Air Surabaya, mengungkapkan larangan PNS menggunakan kelas bisnis ketika perjalanan dinas tidak terlalu memiliki dampak yang cukup banyak. Karena dari 150-200 tempat duduk, 85% merupakan kelas ekonomi, 10% kelas bisnis yang notabene harganya lebih mahal karena fasilitas yang diberikan cukup lumayan, dan sisanya merupakan bangku cadangan apabila masih ada tambahan. “ Apabila lebih dari 75% kelas ekonomi telah terisi, maka pesawat bisa langsung masuk dalam jadwal penerbangan yang telah ditentukan. Tetapi jika masih kurang dari target, maka penerbangannya bisa dilakukan pemindahan jam penerbangan. Meskipun kelas bisnis tetap dibutuhkan, kami berpatokan terhadap kelas ekonomi yang lebih menunjang kinerja di semua perseroan penerbangan,” ujar pria berkacamata tersebut di Surabaya, Senin (1/11) kemarin.

Lanjut dia, tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang tetap menggunakan kelas bisnis jika melakukan perjalanan dinas, tapi tetap menggunakan dana pribadi yang ditambahkan untuk dapat menikmati kelas bisnis. “ Ini tergantung dari kebijakan masing-masing orang, bisa jadi pegawai dengan eselon tertentu tetap memilih kebijakan itu. Tapi saya rasa, sekelas pejabat yang penting apakah mau menggunakan kelas ekonomi? Itu menjadi sebuah tanda tanya besar, tapi semuanya tergantung keperibadian masingmasing orang” terangnya.

Sementara itu menurut Ary Suryantha, General Manager Garuda Indonesia Surabaya, menguraikaikan sebagai maskapai penerbangan milik pemerintah mendukung kebijakan tersebut. Tetapi Garuda tidak dapat membatasi keinginan PNS yang ingin tetap menggunakan kelas bisnis. “ Kita tetap mendukung kebijakan pemerintah, jika memang perlu dilakukan efisiensi keuangan instansi pemerintah. Nantinya setiap PNS diwajibkan melaporkan harga tiket penerbangan yang telah dibeli dan wajib untuk di sampaikan ke bagian keuangan di masing-masing dinas,” tuturnya. Q wil

Bupati Fadeli Naikkan Tunjangan Kesejahteraan ASN Bupati Fadeli menjanjikan bakal menaikkan tunjangan kesejahteraan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Lamongan. Penegasan itu disampaikannya dihadapan ribuan ASN Pemkab Lamongan saat Apel HUT Korpri Ke-43, Hari Guru Ke-20 dan HUT PGRI Ke69 di Stadion Surajaya, Senin (1/12).

“Kepada seluruh peserta upacara, saya selaku Penasehat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lamongan menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Korpri, guru dan PGRI. Saya bangga, karena pengabdian para anggota Korpri dan guru tidak perlu diragukan lagi, “ ucap Fadeli. Oleh karena itu, lanjut dia, selaku kepala daerah, Fadeli yang hadir bersama Ketua Dewan Pengurus Korpri Lamongan Yuhronur Efendi itu bakal membalas pengabdian tersebut dengan pe-

ningkatan kesejahteraan.

“Pada kesempatan yang baik ini, bahwa di tahun 2015 nanti, tunjangan kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Lamongan akan saya naikkan, “ tegas dia. Selain itu, cakupan sertifikasi guru juga akan diperbanyak.

Sebelumnya, saat membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo, dia berpesan agar memberikan pelayanan birokrasi yang makin cepat, makin akurat, makin murah dan makin baik. Kemudian semua

ASN agar meninggalkan mentalitas priyayi atau penguasa.

Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati unttuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Apel yang dihadiri Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi itu diwarnai dengan sajian tari kolosal oleh 1.131 Guru PAUD se Lamongan. Juga penyebaran ribuan voucher oleh penerjun

para motor yang bisa ditukarkan doorprize dan uang tunai di tenda booth sejumlah lembaga perbankan.

Di tempat yang sama, Bupati Fadeli juga menyerahkan santuan kepada 10 orang anak PNS dan 5 janda PNS. Juga diberikan penghargaan kepada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lamongan yang sukses berprestasi. Q yit,adv

suprayitno/bhirawa

Penasehat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lamongan (kiri) seusai Apel HUT Korpri di Stadion Surajaya.

OLAHRAGA

Selasa Kliwon 2 DESEMBER 2014

LINTASAN

UNI BRA "Perkasa" di Ajang Liga Mahasiswa Malang, Bhirawa Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, hingga pertandingan terakhir begitu "perkasa" di ajang seri 1 Liga Mahasiswa Basket Sesi 3 Regional Jatim di Balai Pertiwi Universitas Ma Chung Malang, Minggu (30/11) malam.

Dari serangkaian pertandingan, tim UB tak sekalipun menelan kekalahan dari lawanlawannya, baik tim putri maupun putra.

Bahkan, pada pertandingan terakhir, tim UB melengkapi kemenangannya dengamn menggulung tim putri Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan skor telak 61-23.

Tim UB yang dimotori Pravita Desti unggul di empat kuarter sekaligus, bahkan hingga kuarter keempat, selisih poin tim puti UB dengan tim putri UMM sangat jauh, yakni 42-18.

Keperkasaan UB tersebut dilengkapi dengan kemenangan tim putra yang turun di pertandingan keempat melawan Universitas Negeri Malang (UM) yang berjuluk "Sharkies" tersebut. Skor akhir pada kuarter keempat antara tim putra UB dengan tim putra UM 94-42.

Kemenangan pada pertandingan terakhir seri 1 di Malang itu, menahbishkan tim putri dan putra UB sebagai tim yang tak terkalahkan. Pada pertadingan sebelumnya, UB mendapat kemenangan dari tim UM, Sabtu (29/11).

Meski Sharkies demikian julukan UM sempat mencuri dua kuarter awal, bahkan di kuarter pertama sempat unggul jauh 14-8. Unggul di kuarter kedua, UM terus ditempel ketat oleh UB dengan poin 15-12 di babak half time dan akhirnya menutup kuarter kedua dengan unggul 1 bola 26-24.

Pada kuarter keempat tekanan berbalik, sehingga pemain UM mulai kurang fokus dan membuat arah-arah bola menjadi tidak akurat. UB semakin banyak mendulang angka dan mulai menjauh dari kejaran UM dan UB menutup kemenangannya dengan skor menang 52-45.

"Pertandingan melawan UB berjalan sangat seru dan alot, bahkan poinnya saling berkejaran, namun tim UM harus mengakui kepiawaian UB, meski unggul pada kuarter awal akhirnya kandas juga," kata manajer tim UM, Risa.

Tim UB mengawali pembukaan seri, Rabu (26/11), dengan kemenangan atas tim tuan rumah Universitas Ma Chung dengan skor telak 90-17. Meski hanya membawa delapan pemain, UB yang merupakan tim unggulan ini terlalu tangguh bagi Ma Chung yang tahun ini menjadi tahun pertama keikutsertaannya di Liga Mahasiswa Basketball.

Manajer tim UB, Febrika, mengatakan pengalaman adalah kunci utama kemenangan.

"Meski kami tidak menurunkan 'full team' akibat kendala teknis, kami tetap bisa menang karena pengalaman tim kami lebih unggul," ujarnya.

Sementara kerja keras tim putra UB yang pada laga terakhir meladeni tim UMM tidak sia-sia. Tim UB mampu menaklukkan lawannya dengan skor akhir 67-47, meski sempat imbang di babak half time pertama dengan angka 6-6.Q ant

Atlet Nasional yang Pindah Tanggung Jawab KONI Jatim Batu, bhirawa Kepindahan sejumlah atlet asal Kota Batu ke Provinsi lain merupakan tanggung jawab KONI Provinsi Jatim. Pasalnya mereka yang pindah tersebut adalah atlet-atlet nasional.

Demikian ditegaskan Sekretaris KONI Kota Batu Drs Mahfud kepada bhirawa, Senin kemarin (1/12).

Kepindahan atlet tersebut dimulai sejak tahun 2004 lalu, yaitu dari Cabang Olah Raga (Cabor) Paralayang. Mereka saat itu pindah ke Kaltim yang akan menggelar PON. "Kita nggak bisa nggandoli, karena klub dan Pengcabnya

sudah menyetujui. KONI hanya tinggal mengesahkan saja," tegas mantan Ketua KPU Kota Batu tersebut..

Setelah itu disusul kepindahan atlet-atlet balap sepeda. Mereka ini pindah karena mendapat jaminan kesejahteraan dari KONI setempat, baik berupa jaminan pekerjaan maupun tunjangan.

Selain alasan tersebut, ada

juga karena alasan kuliah.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengantisipasi kepindahan atlet ke daerah lain, KONI Kota Batu berencana untuk mencari bapak angkat. Hal ini karena keterbatasan anggaran KONI. Saat ditanya apakah akan melibatkan pengusaha di Batu, Mahfud mengaku partisipasi mereka memang sangat diperlukan. Tetapi untuk menggugah keterlibatan para pengusaha memang tidak mudah. Perlu goodwil Walikota Batu untuk mendorong mereka agar ikut berpartisipasi dalam meningkatkan prestasi olah

raga di Kota Batu dan membantu meningkatkan kesejahteraan atlet.

"Kita sudah berkali-kali mengajak para pengusaha untuk kerja sama dengan KONI. Tetapi masih sulit, dipinjami lapangan dan kolam renang saja sulit. Apalagi diminta jadi sponsor," tukas Mahfud.

Selama ini pembinaan atlet hanya mengandalkan anggaran dari Pemkot Batu. Tahun ini KONI mengajukan anggaran Rp 5,5 Milyar, baik untuk operasional KONI maupun pembinaan Cabor di luar PSSI.

Wagub: Terlambat, Tapi Sangat Perlu Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I yang digelar 9-16 Desember di Surabaya-Sidoarjo, dinilai oleh Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf terlambat, karena event khusus atlet muda baik tingkat Asia maupun Dunia sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu.

Multieven khusus atlet remaja di Asia yakni Asian Youth Game, sedangkan untuk level dunia Olympic Youth Game. Dua event internasional itu sudah digelar beberapa tahun lalu, namun di Indonesia baru menggelar PON Remaja tahun ini.

"PON Remaja ini adalah event pertama kali sejak Indonesia merdeka. Terlambatnya bukan main. Tapi dari pada tidak dimulai. Sebab sudah ada Asian Youth Game dan Olympic Youth Game," kata Saifullah Yusuf saat membuka Sosialisasi PON Remaja I Jawa Timur 2014 Media Tingkat Nasional dan Turnamen Sepakbola Antar SIWO PWI, Senin (1/12) siang di Diklat PU Binamarga Jatim.

Itulah mengapa pejabat yang biasa di sapa Gus Ipul itu mengucapkan terimakasih PWI Jatim, khususnya kepada Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Jatim. Sebab awak jurnalis juga ikut andil dalam sosialisasi PON Remaja. "Saya terima kasih dan berharap teman-teman jurnalis untuk mengkampanyekan dan mengumumkan PON Remaja supaya semangat atlet ini berkobar," terangnya.

Menurut Saifullah, wartawan ini harus ikut peduli dalam olahraga. "Sebab wartawan ini pengaruhnya besar di publik. Kalau publik ikut terlibat lewat media, event ini bisa jadi milik masyarakat. Saya terima kasih kepada teman-teman PWI, khususnya SIWO, yang mau bersusah payah untuk ikut mensosialisasi PON Remaja," lanjut mantan Ketua Umum KONI Jatim ini.

Lebih lanjut mantan Ketua Umum kONI Jatim itu mengatakan, pembinaan olahraga di Indonesia sudah berjalan sistematis. Anggaran yang dikeluarkan juga cukup besar. Hanya saja masih belum terintegrasi.

"Terus terang kadang bangga karena menang dan kadang sedih karena kalah. Tapi itu biasa. Di pertandingan kadang ada yang kalah dan menang," imbuh Saifullah. Q wwn

berhasil mendapatkan medali,” ujar Mahfud, Senin (1/12).

Tak hanya tinju, dalam masa kepengurusan 2010-2014 ini, KONI Batu juga telah mempersiapkan beberapa cabor untuk diproyeksikan meraih medali. Cabor itu adalah paralayang, bersepeda, karate, bridge, catur, wushu, dan panjat tebing. Semua cabor ini menjadi ring 1 bagi Kota Batu untuk bisa meraub medali.

Dengan tuntutan ini, maka dalam kepengurusan KONI yang baru nanti ditargetkan bisa melanjutkan program pelatihan yang sudah terlaksana. Diketahui, Musawarah Olahraga Kota (Musorkot) Batu akan digelar pada tanggal 5-6 Desember nanti.

Dalam musorkot akan dilakukan pemilihan ketua dan kepengurusan KONI yang baru.

Saat ini ketua KONI dijabat oleh Eddy Rumpoko yang saat ini menjadi Walikota Batu. Adapun ketua hariannya dijabat oleh Didik Mahmud. “Dalam musorkot ini nantu juga akan dilakukan evaluasi hasil kinerja pengurus lama, termasuk membuat program kerja pengurus baru,”tambah Mahfud.

Dalam pembuatan program kerja yang baru inilah diharapkan pengurus yang terbentuk nanti mampu meningkatkan pelatihan dan pembibitan di 29 cabor yang ada. Termasuk memasukkan target pencapaian 10 besar dalam Porprov jatim tahun 2015 nanti.

Target ini memang sangat berat, mengingat di porprov sebelumnya Kota Batu hanya mampu duduk di peringkat 19 dari 38 kota/ kabupaten yang menjadi peserta.Q nas

ist

Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf saat membuka Sosialisasi PON Remaja I Jatim 2014 Media Tingkat Nasional dan Turnamen Sepakbola Antar SIWO PWI.

Tepat Sasaran, Partisipasi Pihak Ketiga Capai Rp 1,2 Miliar Lebih PARTISISPASI pihak ketiga dalam program unggulan Gerakan Bersama Membantu Masyarakat Miskin (Gematumaskin) dalam pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban sangat tinggi, baik itu dari perusahan, organisasi atau lembaga profesi, persorangan yang ada di Bumi Wali Tuban.

Seperti yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tuban, prusahan perbankan milik pemerintah Propinsi Jawa Timur ini saya membantu rumah layak huni sebanyak 100 unit rumah, belum lagi dari PT Semen Indonesia Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Pertamina EP dan perusahan lain-nya.

“Dari pihak ke tiga non APBD, kita Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat memberikan sambutan dalam perkirakan Rp. 1,2 Milyard dan mu- pencanangan program Gematumaskin III tahun 2014 di Desa Kedung ngkin bisa lebih, contoh seperi dari Makam Kecamatan Jatirogo. badan amil zakat (BAZ) Rp. 100 Juta, masyarakat yang masih membutuhkan bantuan Bank Jatim Rp.500-600 Juta, belum lagi dari PT sosial, peningkatan ekonomi sampai dengan Semen Indonesia Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, kebutuhan sarana dan prasarana. dan perusan lain-nya,” Kata Plt. Sekda Tuban Ir. Sementara itu, Bupati Tuban, H. Fathul Huda Budi Wiyana, M.Si mengungkapkan membantu masyarakat miskin Lebih lanjut diterangkan bergulirnya Gematuadalah sebuah kewajiban, bahkan diibaratkan maskin Tahap III adalah karena mempertimketika di lingkungan masyarakat masih ada yang bangkan angka kemiskinan yang masih cukup miskin dan kita tidak berusaha membantu maka tinggi di Kabupaten Tuban, yang pada tahun ibadah-ibadah kita seperti umroh, haji dan sholat 2013 sebesar 17,16% dan sebagaimana kunpun akan bernilai sia-sia tanpa pahala. jungan lapangan pada Gematumaskin Tahap I “Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dan II, diindikasikan masih cukup banyak dibutuhkan, selain berupa harta benda diharapkan

Turnamen Sepakbola Antar Siwo Jatim Incar Juara Surabaya, Bhirawa Bertindak sebagai tuan rumah, kesebelasan Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Jatim optimistis bisa merebut juara di Turnamen Sepakbola Antar Siwo yang diikuti delapan provinsi.

Manajer tim sepakbola Jatim, Richard Handiwiyanto, sangat yakin timnya mampu menjadi juara pada turnamen ini. Menurut Richard, selama ini Erwin Muhammad dan kawan-kawan sudah melakukan persiapan secara serius.

"Target kami juara. Saya optimis kita bisa mencapai target itu.

Apalagi kita kirim dua tim. Saya yakin dua-duanya masuk final," tegas putra pengacara kondang, George Handiwiyanto kepada wartawan, Senin (1/12) siang di acara teknikal meeting yang digelar di Diklat PU Binamarga.

Lebih lanjut, pria berkulit putih itu mengatakan kalau menyerahkan urusan strategi ke pelatih.

Sedangkan ia bertugas untuk mengurus keperlua tim. "Kalau strategi, itu urusan pelatih. Saya sebagai manajer hanya bertugas untuk menyiapkan vitamin," sambungnya lantas tersenyum.

Anggaran untuk masingmasing cabor dialokasikan berbeda sesuai hasil prestasi berdasarkan kejurda dan porprov tahun sebelumnya. Sejumlah cabor yang mendapat anggaran sesuai peringkatnya yaitu paralayang, sepeda, karate, bridge, catur, atletik, dan wushu. Kemudian tahun ini bertambah lagi dengan masuknya tinju dan bilyard.

Dalam Porprov lalu, kota Batu memperoleh 3 emas 7 perak 7 perunggu dan hanya menduduki peringkat 13. Untuk Porprov mendatang ditargetkan masuk sepuluh besar.Q sup

Sosialisasi PON Remaja I

KONI Baru Harus Angkat Batu Masuk 10 Besar Batu,Bhirawa Kenaikan peringkat menjadi 10 besar di ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov), menjadi target yang diberikan kepada kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batu yang akan terbentuk nanti.

Dan cabang olahraga (cabor) tinju menjadi harapan baru bagi Batu untuk bisa meraih emas.

Sekretaris Umum KONI Batu, Mahfud mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan tiga petinjunya untuk berkiprah di ajang Porprov yang akan digelar Juni 2015 nanti. Hal ini dilihat dari sejumlah uji coba yang dilakukan KONI kepada petinjunya. “Dari kejurda kemarin kita bisa meraih emas dan perunggu. Demikian juga pada event kejurnas tinju yang digelar di Tangerang, kita juga

9

Menurut Richard, menjadi juara adalah semangat yang dihembuskan kepada para pemain.

Apalagi Jatim dikenal sebagai gudangnya atlet. "Saya berharap hal itu juga tertular ke tim wartawannya. Sehingga wartawan juga ikut mengharumkan Jatim dengan menjadi juara di turnamen ini," tuturnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini menyebut DKI Jakarta dan Papua sebagai pesaing utama. "Saya dengar DKI Jakarta juga rutin latihan. Mereka adalah lawan terberat kami.

Kalau teman-teman Papua unggul di ketangguhan fisik. Tapi saya masih optimis Jawa Timur lah juaranya," tutur Richard.

Pada turnamen yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pekan Olahraga Remaja (PON) Remaja I 2014 ini, Jatim meluncurkan dua tim dengan dua manajer.

Selain Richard George Hadiwiyanto, sosok lain yang didapuk sebagai manjer adalah Ketua PSSI Sidoarjo, Ahmad Riyadh.

"Target dari manajemen adalah berusaha. Kami sebagai atlet harus berjuang keras untuk mere-

alisasikan target tersebut," tegas kapten Tim Jatim A, Wahyu Hidayat.

Pada turnamen ini, Jatim akan bersaing dengan Papua, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta dan Yogyakarta.

Sementara itu, Ketua PWI Jatim, Akhmad Munir berharap, sebagai tuan rumah edisi pertama, Jatim mampu mengukir sejarah dan memberikan kesan positif ke daerah lain. "Dengan kehadiran teman-teman dari daerah lain, bisa membuat oleholeh terkait dengan persiapan PON Remaja dan bagaimana PON Remaja bisa bergema di Bumi Nusantara," terang Munir.

Sedangkan Katua Panitia Pelaksana, Dwi Arifin mengatakan bahwa turnamen ini diikuti oleh daerah lainnya seperti, Papua, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta dan Yogyakarta. "Teman-teman daerah lain juga minta diikutsertakan, tapi karena keterbatasan waktu, kita tak bisa menampung semua," tutup Arifin. Q wwn

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menyerahkan bantuan berupa 44 ekor ternak kambing secara simbolis pada salah satu warga.

Didampingi Wakil Bupati ir. H. Noor Nahar Husain, M.Si dan Plt. Sekda Tuban, Ir. Budi Wiyana saat meninjau bantuan sapi untuk warga kurang mampu.

masyarakat dapat membantu semampunya.

Bagi stakeholder kepedulian kepada masyarakat miskin diluar program CSR yang jelas dan bermanfaat serta terkoordinir dengan baik,” Harap Bupati Huda pada pencanangan program Gematumaskin III di Desa Kedung Makam Kecamatan Jatirogo pada akhir bulan januari kemarin.

Untuk diketahui, Pemkab Tuban kembali melakukan program Gematumaskin III dengan mengalokasikan anggran sebesar Rp.22.963,747,226. Pada tahun sebelumnya (2013.red), Pemkab menganggarkan dari dana APBD sebesar Rp.8,257.325.000, yang disebar pada 20 Desa model, akan tetepi untuk tahun ini (2014.red), selain masih memberikan suport untuk desa model, juga telah ditambah dua desa miskin dari masingmasing kecamatan. Q hud*

Didampingi Wakil Bupati ir. H. Noor Nahar Husain, M.Si dan Plt. Sekda Tuban, Ir. Budi Wiyana saat meninjau pembangunan RTLH milik salah satu warga yang mendapat bantuan rehab rumah di Desa Kedung Makam Kecamatan Jatirogo.

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Revolusi Mental Resmi Dicanangkan Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental bertepatan dengan pelaksanaan upacara HUT KORPRI ke43 yang digelar di Lapangan Monas, Senin (1/12) kemarin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, mengatakan meskipun pencanangan gerakan nasional revolusi mental tersebut tidak dilaksanakan secara simbolik, namun penerapannya sudah dilakukan.

“Sudah jelas bahwa sekarang kita menerapkan gerakan nasional revolusi mental, jadi tidak lagi harus menggunakan hal-hal yang simbolik seperti penekanan tombol sirene, pelepasan balon atau penyerahan pataka,” katanya.

Menurut Yuddy, simbolik-simbolik tersebut hanya digunakan pada zaman birokrat bermental priyayi, sehingga saat ini ketika sudah berada di zaman birokrat yang merakyat, sudah tidak diperlukan lagi.

“Ya kalau pencanangan secara otomatis gerakan tersebut sudah bergulir di tengah masyarakat karena programnya pun sudah disiapkan beserta instrumennya,” ujarnya.

Dia menuturkan instrumen daripada gerakan nasional revolusi mental tersebut sudah sebagian besar dijalankan oleh aparatur sipil negara, sehingga hari ini hanya dipertegas oleh Presiden Jokow Widodo bersamaan dengan momentum HUT KORPRI. “Salah satu revolusi mental termasuk dalam pencanangan gerakan nasional yang tidak menggunakan simbolik apapun,” katanya lagi.Q ant

DPR Tetap Jalankan Seleksi Capim KPK Jakarta, Bhirawa Komisi III DPR RI tetap menjalankan mekanisme seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu mengadakan uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (3/12), kata Wakil Ketua Komisi II Benny K Harman.

“Kami tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK pada Rabu (3/12),” kata Benny usai rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (1/12) kemarin.

Dia mengatakan Komisi III DPR tetap menjalankan uji kelayakan dan kepatutan tersebut dan terkait waktu pelantikan bukan urusan dewan. Benny juga mengatakan Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat internal komisi untuk menentukan sikap terkait perdebatan yang muncul saat RDP dengan Pimpinan KPK pada Senin (1/12).

“Capim KPK sudah diajukan presiden dan pemerintah telah mengirimkan surat pada kami yang isinya Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya proses seleksi pada dewan untuk memproses lebih lanjut,” ujarnya.

Ia menjelaskan dalam RDP dengan KPK, lembaga itu dimintai pendapatnya sebagai pengguna. Pimpinan KPK menurut dia lebih memilih seleksi capim KPK dilakukan pada 2015 dan itu tidak akan mengganggu kinerja KPK. “Kami meminta pendapat pimpinan KPK terkait dengan pengisian jabatan pimpinan KPK yang kosong setelah jabatan Busyro Muqqodas berakhir pada 10 Desember 2014,” ujarnya. Selain itu, dirinya yakin bahwa Komisi III DPR RI akan memilih satu nama sebelum masa reses tanggal 5 Desember 2014.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Muslim Ayub mengatakan uji kelayakan dan kepatutan capim KPK belum pasti dilakukan pada Rabu (3/12). Hal itu menurut dia masingmasing fraksi ada perbedaan pandangan sehingga harus dirapatkan terlebih dahulu di internal fraksi. “Kami akan rapat pleno terlebih dahulu, rapat internal,” ujarnya. Q ant

Kemenkeu Ajak KPK Awasi Kebocoran Pajak Jakarta, Bhirawa Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi kebocoran pendapatan negara dari sektor pajak.

“Masih ada permasalahan di sektor pajak, kita ingin ke depan menggandeng KPK untuk upaya penerimaan perpajakan ini. Untuk jangka pendek kita ingin semacam ada tim gabungan dirjen keuangan, pajak. KPK untuk melihat kirakira ke depan seperti apa,” kata Mardiasmo di gedung KPK Jakarta, Senin (1/12).

Mardiasmo yang saat ini juga menjadi pelaksana tugas Dirjen Pajak mengaku bahwa target penerimaan negara dari sektor pajak pada 2015 mencapai Rp600 triliun.

“Untuk jangka pendek harus bisa memelototi satu per satu penerimaan negara tahun 2014. Tadi kami rapat dengan Menkeu untuk melihat kantor wilayanya satu per satu termasuk pajak khusus, Pajak Kendaraan Bermotor yang besar apakah masih bisa mencapai target atau tidak. Ini kita coba gali satu per satu,” ungkap mantan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Salah satu bentuk kerja sama lain adalah dengan kajian terkait usulan KPK untuk menggabungkan pengadilan pajak dengan pengadilan tindak pidana korupsi.

“Nanti kita lihat besama dengan menteri keuangan untuk melihat satu per satu kekurangannya yang bisa kita tingkatkan. Jangka pendek prioritas saya adalah bagaimana bisa meningkatkan target 2014. Kita akan tegas kalau ada penguasaha nakal kita tindak,” jelas Mardiasmo.Q ant

Selasa Kliwon 2 DESEMBER 2014

Golkar Gagal Konsolidasi Dualisme Golkar Untungkan KIH Jakarta, Bhirawa Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan adanya konflik di tubuh Partai Golkar menunjukkan partai tertua di Indonesia tersebut tidaklah sebaik yang diperkirakan sebelumnya.

“Konflik Golkar menunjukkan, partai tersebut tidak sebaik yang diperkirakan.

Semua orang bisa menafsirkan sendiri aturan main partai sehingga tidak ada kesepahaman,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/ 12) kemarin.

Firman mengatakan ibarat kapal, Partai Golkar saat ini memiliki banyak kapten yang berkaliber dan tidak bisa disatukan. Pihak-pihak yang berkonflik memiliki sumber daya besar sehingga tidak mudah didamaikan.

“Ada kemungkinan akan terjadi pola lama, yaitu berujung pada sempalan-sempalan yang mendirikan partai baru.

Kecuali ada upaya dari seniorsenior Golkar yang bisa meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik supaya tetap satu kapal,” tuturnya.

Namun, upaya mendamai-

antara foto

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung meninggalkan lokasi Musyawarah Nasional Golkar IX usai pembahasan tata tertib di Nusa Dua, Bali, Senin (1/12). Akbar Tandjung masih mengusahakan islah antara dua kubu yang berseteru, meskipun Aburizal menyatakan menutup kemungkinan islah dengan pihak Agung Laksono. yang berkonflik tidak jauh.

Mungkin kalau yang berkonflik antara junior dengan figur yang sangat senior, akan lebih mudah ditengahi,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal

kan tampaknya tidak mudah dilakukan. Firman mengatakan, mengikuti perkembangan terakhir, muncul gejala akan ada pengurus tandingan.

“Itu karena perbedaan usia dan jam terbang tokoh-tokoh

Bakrie mengatakan terbentuknya Presidium Penyelamat Partai merupakan kudeta inkonstitusional terhadap partai.

“Saya imbau kepada kaderkader yang membentuk Presidium Penyelamat Partai,

KKP-TNI AL Lakukan MoU Pengamanan Laut Jakarta, Bhirawa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam rangka pengamanan laut, khususnya dalam mengantisipasi kasus pencurian ikan atau ‘illegal fishing’.

Penandatangan kerja sama itu dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Ada tiga poin yang dikerjasamakan, mulai dari pembinaan terhadap nelayan hingga penegakan hukum terhadap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

“Ada tiga penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).

Pertama antara eselon 1 KKP dan dinas hidrografi TNI AL,

dalam konteks pembuatan peta.

Karena selama ini para nelayan tidak tahu tentang batas wilayah Indonesia,” kata KSAL. Kerja sama tersebut juga meliputi pemetaan terhadap wilayah kelautan Indonesia. Itu dilakukan agar para nelayan memahami mengenai kriteria musim ikan dan kawasannya.

“Misalnya pada November dan Desember di daerah ini musim udang, atau musim ikan apa. Nanti kita bekerja sama, kita berikan kepada nelayan sehingga mereka tidak kesulitan mencari ikan, (supaya tidak) jauh-jauh cari ikan. Di mana daerahnya,” kata Marsetio.

TNI AL dan KKP juga bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk mengenai pendidikan penegakan hukum di laut terhadap para nelayan. Ini dilakukan supaya

Kasal Laksamana TNI Marsetio (kanan) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai menandatangani nota kesepahaman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL di lobi gedung utama Mabes AL Cilangkap, Jakarta, Senin (1/12) kemarin.

tidak ada kesalahpamahaman dalam hal koordinasi.

“Kita akan berikan pelatihan, yang aman untuk laut. Hukum laut, apa itu hukum internasional, hukum laut nasional, bagaimana kebiasaan-kebiassan internasional di laut yang itu juga supaya tidak ada kesalahpahaman apabila bertemu dengan kapal-kapal asing dan supaya para nelayan kita juga tahu oh ini kapal dari nelayannelayan Indonesia bertemu dengan kapal-kapal (patroli) KKP, kapal-kapal AL,” paparnya.

Kerja sama terkait pertukaran informasi juga dilakukan kedua institusi negara tersebut. Ini berkaitan dengan patroli dan tindak lanjut jika ada temuantemuan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Namun demikian, TNI AL tidak menyiapkan kapal-kapal khusus untuk menangani illegal fishing.

Kapal patroli TNI AL dilakukan juga sekaligus untuk menjaga kedaulatan dan diplomasi.

“Penguatan dalam patroli, termasuk juga bagaimana exchange informasi data, contoh di KKP punya data FMS (Fishing Monitoring System), data itu sudah di-link ke Puskodal kita, areanya di mana, sehingga data yang dimiliki KKP dimiliki juga oleh TNI AL,” ucap Marsetio.

Sementara itu, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyatakan MoU ini sangat penting dilakukan untuk mencapai visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo. Susi menyebut perjanjian ini menjadi pilar utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan di dalam bidang kelautan.Q ant

240 Anggota DPR Ajukan Hak Interpelasi Jakarta, Bhirawa Sebanyak 240 anggota DPR membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM. “Dalam beberapa hari sudah bertambah dari 202 orang menjadi 240 orang. Kemungkinan jumlahnya semakin bertambah menjelang diajukan ke pimpinan DPR,” kata anggota Fraksi Amanat Nasional Yandri Susanto di ruang rapat Badan Legislasi DPR di Jakarta, Senin.

Inisiator penggunaan hak interpelasi itu menambahkan

jadwal pengajuan hak interpelasi ke pimpinan DPR belum diputuskan. Namun dia memastikan pengajuannya sebelum reses 5 Desember 2014.

“Mungkin besok atau lusa (diajukan). Kami berharap pimpinan segera menindaklanjutinya, dan Badan Musyawarah DPR segera menjadwalkan rapat paripurna,” ungkapnya sebelum mengikuti rapat antara Badan Legislasi DPR dengan DPD membahas UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Yandri mengatakan rapat paripurna kemungkinan dilaksanakan setelah anggota DPR melakukan reses. Dalam rapat itu akan diputuskan apakah usulan hak interpelasi dapat diterima atau tidak.

“Persoalan diterima atau ditolak, tetapi keyakinan kami adalah hak interpelasi ini sebagai sikap yang harus dijawab pemerintah. Pemerintah harus menjelaskan secara mendalam alasan kenaikan harga BBM, dan pemotongan subsidi BBM digunakan untuk apa,” katanya.Q ant

kepada mereka saya ajak untuk kembali ke jalan yang benar, bernaung di bawah pohon beringin,” kata Aburizal Bakrie pada pembukaan Munas IX Partai Golkar di Denpasar Bali, Minggu (30/11) malam.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang berpendapat, kekisruhan Golkar dengan munculnya dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono secara faktual politik mengutungkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

KIH dapat mendikte KMP dalam melaksanakan agenda parlemen karena KMP tanpa Golkar tidak memiliki stamina yang cukup kuat untuk “bergaining”, kata Ahmad Atang di Kupang, Senin, terkait kisruh di Golkar dan peluang KIH di parlemen.

Menurut dia, dualisme ditubuh Golkar akan berdampak juga pada dualisme di parlemen, sehingga kondisi ini telah melemahkan KMP. Momentum seperti ini kata dia, mestinya KIH memainkan kepentingannya untuk memperkuat arus dukungan di parlemen.

“Jika KIH lengah di momentum ini, justeru mengalami kerugian sebelum KMP melakukan konsilidasi karena secara moral politik KMP sedang rentan,” tuturnya. Q ant

Pendidik Wajib Baca Buku Ki Hajar Dewantara Jakarta, Bhirawa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mewajibkan kalangan pendidik yang ada di Tanah Air untuk membaca buku yang ditulis Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara.

“Jika kita sering menyebut sistem pendidikan yang diterapkan di Finlandia hebat, jauh sebelum itu pada 1930 konsep yang diterapkan disana telah ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya,” kata Anies di Jakarta, Senin (1/12) kemarin.

Ia menyampaikan hal itu saat bersilaturahim dengan sekitar 650 kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia di Aula Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Anies konsep pendidikan yang dijalankan di Finlandia sudah lama ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, namun di Indonesia tidak dibaca, sementara di Finlandia malah dipraktikkan.

“Kita semua melupakan apa yang ditulis Ki Hajar Dewantara, salah satunya pendidikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan makanya lembaga pendidikannya diberi nama taman artinya tempat yang membahagiakan,” kata dia. Oleh sebab itu sebenarnya kita tidak perlu mengadopsi konsep yang diterapkan Finlandia karena mereka mempraktikkan apa yang telah ditulis oleh bapak pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara.

Anies kemudian bertanya kepada sekitar 650 hadirin yang hadir siapa yang sudah membaca buku Ki hajar Dewantara dan ternyata hanya satu orang saja yang mengacungkan tangan mengaku sudah membaca.

Ia berencana akan menghubungi Taman Siswa untuk meminta agar buku Ki Hajar Dewantara di cetak ulang dan jika tidak bisa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mencetaknya.

Anies mengatakan begitu banyak hal yang dapat diambil dalam buku itu untuk diterapkan guna memperbaiki kualitas pendidikan.

Kita sering menggunakan kata Tut Wuri Handayani (mendorong dan memotivasi dari belakang), “In Ngarso Sun Tulodo “(menjadi suri tauladan),” In Madyo Mbangun Karso” (berbaur dan berinovasi) namun dalam praktik keseharian dilupakan, kata dia.Q ant

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Baswedan memberikan penjelasan tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan berkualitas dalam Forum Komunikasi Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (1/12) kemarin.

Pemkab Lumajang Jamin Stok Pangan Aman Pasca Kenaikan Harga BBM

Pasca kenaikan harga BBM, Pemkab Lumajang bertindak cepat melakukan koordinasi untuk memastikan stok pangan di pasaran mencukupi. ’’Ketersediaan pangan dijamin mencukupi sampai akhir tahun,’’ kata Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Lumajang Ir Khairil Diany. Bahkan, sampai 4 bulan ke depan ketersediaan stok pangan mencukupi karena ada sejumlah komoditi yang surplus. Seraya menambahkan ini merupakan hasil koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Ini dilakukan untuk memastikan sekaligus menjaga ketersediaan stok pangan masyarakat pasca kenaikan harga BBM,’’tambahnya. Terutama,

ketercukupan dari 9 bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Masih kata Khairil, bahan pokok tersebut adalah beras sesuai hasil laporan Dinas Pertanian dan Bulog. Untuk komoditi daging, jagung, gula, bawang merah dan cabe merah juga mencukupi.

“Hanya komoditi kedelai saja yang sempat dilaporkan minus yang disebabkan defisit karena masih memasok kebutuhan dari luar,’’ungkapnya. Namun, pertengahan Okrober lalu telah memasuki panen raya sehingga menjadi tercukupi.

Untuk komoditas bawang me-

rah, selama ini tetap menggantungkan dari luar daerah. Lain lagi dengan cabe merah, yang banyak dibudidayakan yang saat ini juga dinilai mampu mencukupi permintaan masyarakat.

“Untuk komoditas lainnya seperti daging sapi, dijamin akan memenuhi kebutuhan,’’paparnya. Dimana, komoditas daging sapi ditargetkan akan mencapai produktivitas 175 ribu ton setahun. “Saat ini menurut Sensus masih pada kisaran 164 ribu ton saja,’’terangnya. Namun masih ada waktu setengah tahun untuk mencapai target itu. ‘’Apalagi melalui Inseminasi Buatan, maka dalam sekali proses diperoleh 30 ribu ton sesuai jumlah populasi ternaknya,” tandas Khairil Diany.

Q yat,adv

Selasa Kliwon 2 DESEMBER 2014

Kartu Sakti Jokowi di Jatim Tak Tepat Sasaran l Sambungan hal 1

mampu mendapatkan tiga kartu tersebut, sedangkan warga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan tiga kartu tersebut.

Tidak meratanya program kartu sakti ini, tambah politikus asal Partai Demokrat ini seperti di Tulungagung, Kediri dan Blitar, karena pemangku wilayah seperti pemkab/pemkot setempat tidak pernah dilibatkan dan tidak diajak koordinasi dalam melakukan pendataan. “ Saat reses beberapa hari lalu, ternyata program Jokowi yaitu bantuan sebagai kompensasi kenaikan BBM dengan tiga kartu saktinya tak mengena dan salah sasaran,”jelas Subianto, Senin (1/12).

Padahal, tambahnya data riil warga yang kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan tersebut ada di tiap-tiap pemkab/pemkot setempat. Tapi dalam perjalanannya, para kepala daerah mengaku tak tahu menahu. Seperti di Kediri, dirinya menemukan banyak sekali warga tidak mampu tidak mendapatkan kartu sakti tersebut. “ Ini yang saat ini akan saya perjuangkan agar mereka semua mendapatkan tiga kartu tersebut,”ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI asal Dapil Jatim I, Fandi Utomo mengaku jika program tiga kartu yang digagas Jokowi belum bisa didistribusikan ke masyarakat. Ini karena DPR RI belum menyetujuinya sekaligus tidak ada nomenklatur yang dijadikan dasar landasan hukum untuk penganggarannya pada APBN 2015. ‘’Istilahnya tidak ada nomenklaturnya.

Kalau sekarang ini masyarakat bisa mencairkan, itu merupakan kartu yang lama peninggalan mantan Presiden SBY. Tiga kartu sakti milik Pak Jokowi bisa dicairkan jika DPR RI memberikan persetujuan terhadap anggaran yang dialokasikan dalam kartu tersebut. Rencananya hal itu dibahas pada masa persidangan kedua setelah pelaksanaan reses,’’tugas Fandi.

Namun demikian, lanjut politisi asal Partai Demokrat dikhawatirkan tiga kartu tersebut tidak bisa dibahas sekaligus tidak mendapatkan persetujuan dari dewan jika pemerintaha Jokowi tetap ngotot memilih berseberangan dengan DPR RI. Kalau sudah begitu yang akan dirugikan justru masyarakat tidak mampu yang selama ini sudah berharap mendapatkan tiga kartu tersebut sebagai kompensasi dari kenaikan BBM bersubsidi.

Kalau sampai Januari 2015, tiga kartu tersebut tidak direalisasi dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan ini sangat berbahaya bagi pemerintah sendiri.

Sementara itu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) berupa dana bantuan sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi tampaknya harus dibayar nyawa oleh masyarakat miskin.

Bagaimana tidak, sejauh ini sudah tiga orang tewas saat mengantre dana kompensasi tersebut.

Kasus pertama menimpa Yatirah (70), warga Jalan Petoran RT 02 RW 08, Kelurahan Petoran, Kecamatan Jebres, Solo.

Ia meninggal dunia saat sedang mengantre dana Kartu Program Sejahtera (KPS) di Kantor Pos Jebres. Yatirah yang saat mengantre dalam kondisi sehat, tiba-tiba mengeluh sesak napas. Ia pun meninggal usai diberi pertolongan pertama di dalam Kantor Pos Jebres.

Kemudian kasus kedua terjadi di Tasikmalaya pada Jumat ( 28/11). Nenek Icih (69), warga Kampung Trowek, Desa Dirgahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, merenggang nyawa saat kelelahan karena harus antre dan berdesakan di Kantor Kecamatan Kadipaten.

Terakhir, kasus ketiga juga terjadi di Tasikmalaya pada Minggu (30/11). Nenek Itit, warga Desa Keputihan, Kecamatan Jatiwaras, tewas setelah terjatuh karena kelelahan mengantre dana PSKS. Korban sempat dibawa petugas ke Puskesmas Jatiwaras, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dalam perjalanan. n cty

Bupati Anas Tidak Anggarkan Mobdin Baru l Sambungan hal 1

pula supaya antar pemerintahan desa bersinergi membangun konektivitas infrastruktur fisik jalan. “Jadi optimalisasi pembangunan di desa terus ada. Desa tetap dikoneksikan dengan pariwisata karena orang hadir pasti cari oleh-oleh. Karena itu setiap desa harus punya karakteristrik produk,” ujarnya.

Bupati Anas juga bakal mengintegrasikan program kepemudaan, UMKM, industri, dan penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini seolah berjalan sendiri-sendiri dengan program yang telah dianggarkan tiap instansi. Contohnya soal kampanye bahaya HIV/AIDS yang diprogram dan dijalankan oleh satu instansi. Ke depan ia menyusun peta jalan agar semua kegiatan bisa diselaraskan antar instansi di bawah Pemkab Banyuwangi. “Sehingga kegiatannya menjadi satu, diintegrasikan. Yang umum soal ini penanganan HIV/AIDS, lingkungan dan pemahaman kebangsaan. Setiap kegiatan nantinya ada pembinaan HIV/ AIDS karena salah satu yang mendapat sorotan. Misalkan ketika Disperindagtam ada kegiatan, maka Dispora dan Dinkop harus dilibatkan,” kata dia.

Pada 2015, kunjungan wisatawan ditargetkan naik ketimbang tahun sebelumnya. Ia telah merancang buat membenahi beberapa calon destinasi wisata semisal Grand Watu Dodol dan air terjun Karanganyar. Bahkan gelaran Banyuwangi Festival rencananya dimajukan pada Februari atau Maret. “Biar tidak menumpuk pada Desember karena umumnya orang sudah merancang liburan ke tempat lain,” ujarnya. n nan

SAMBUNGAN 2015, Provinsi Bertanggung Jawab Kelola SMA-SMK l Sambungan hal 1

dari proses pengangkatan, penggajian, kenaikan pangkat, sertifikasi hingga proses mutasi akan menjadi hak pemerintah daerah.

Hal ini tentu saja akan memotong rantai koordinasi yang selama ini cukup menyulitkan guru. “Dengan pelimpahan kewenangan ini, sistem yang ada di antara susunan pemerintah akan berjalan lebih efektif,” kata alumnus Lemhanas 2008, Senin (1/12).

Sementara untuk pembiayaan, karena kewenangannya kini ada di pemerintah daerah sehingga anggaran untuk itu akan langsung diberikan ke daerah masing masing. Termasuk dana alokasi khusus dan dana bantuan operasional sekolah. Sedangkan untuk sarana dan prasarana, juga akan menjadi kewenangan daerah termasuk di antaranya untuk keperluan perbaikan.

Sementara untuk anggarannya juga akan diambilkan dari APBD seperti sebelumnya. “Ini jauh lebih efektif karena provinsi, kabupaten dan kota yang lebih mengerti bagaimana kondisi dan kebutuhan di daerahnya,” pungkas Harun.

Selain pengelolaan, dalam perubahan UU tersebut provinsi juga bertanggung jawab atas penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.

Provinsi juga berhak atas pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainuddin Maliki menyambut baik rencana tersebut. Dia berharap agar birokrasi di daerah lebih diperkuat jika kebijakan itu benar-benar dilaksanakan. “Memang awalnya ini akan berat dilakukan. Tetapi ke depannya ini akan bagus karena daerah yang lebih tahu bagaimana kondisi pendidikan di daerah masingmasing,” katanya.

Terkait kebijakan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof M Nuh sebelumnya telah mengingatkan kepada Menteri Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah agar mempelajari secara mendalam sebelum membuat kebijakan pelimpahan kewenangan.

“Objektifnya apa, tidak mudah membolak-balikkan organisasi sebelum dilakukan objektivitasnya dahulu,” tuturnya singkat.

Kumpulkan Kadindik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengumpulkan 650 Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Para Kadindik ini diajak Mendikbud untuk berbincang tentang pendidikan dan kebudayaan nasional.

“Niat pertama adalah silaturahim untuk mengurusi pendidikan dan kebudayaan. Saya ingin

berkenalan dari jarak jauh dan sekarang saya ingin lebih dekat,” ujar Anies dalam acara pertemuan dan bincang-bincang tentang kebijakan pendidikan dan kebudayaan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia di Plaza Gedung Ki Hajar Dewantara Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).

Dalam kesempatan itu, Anies memaparkan kondisi pendidikan Tanah Air terkini. Dia menyebut, 75 persen sekolah tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. “Rata-rata nilai yang diraih dalam uji kompetensi guru adalah 44,5, tapi yang diharapkan 70,” ucapnya.

Dari jenjang pendidikan tinggi, saat ini lebih dari empat juta anak Indonesia berada di institusi perguruan tinggi. Anies juga memaparkan peringkat Indonesia di kancah dunia. Dari 142 negara, Indonesia berada di rangking 30 dalam hal inovasi, peringkat 28 untuk produktivitas serta kebudayaan dan konsumen di peringkat 51. Pada pemetaan The Learning Curve-Pearsons, Indonesia menempati posisi ke40 dari 40 negara dan peringkat ke-49 dari 50 negara untuk mutu pendidikan tinggi mahasiswa.

“Selain itu, pada pemetaan kinerja TIMSS dan PIRLS 2011, Indonesia berada di peringkat 40 dari 42 negara. Pada daftar PISA 2012, Indonesia menempati posisi ke-64 dari 65 negara,” ungkapnya. n tam, ira

Tarikan 1% APBD, Pejabat Pemkot Diperiksa Polisi l Sambungan hal 1

Malang Kota tersebut.

Diakui Kusnadi, pihaknya sebenarnya telah dipanggil oleh Polres Malang Kota, karena alasan teknis dia tidak hadir. Dia beralasan pada saat mencuatnya kasus pungutan APBD 1% itu dia sedang tidak berada di Malang.

“Saya sebenarnya juga dipanggil, tetapi saya tidak bisa hadir karena saya tidak tahu persoalannya. Pada saat munculnya kasus pungutan 1% APBD itu, kan saya tidak ada di Malang,”ujarnya.

Pihaknya lantas menambahkan ketika proses APBD 2015 berjalan, awal November lalu, dia sedang berada di Jakarta, makanya dia bersiteguh tidak tahu menahu soal komitmen yang dibuat oleh sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Komitmen yang dihasilkan apa, saya juga tidak tahu, bahkan sampai sekarang saya juga tidak melakukan transaksi apapun, termasuk yang katanya ada pungutan satu persen saya juga tidak pernah menyetor uang satu per­sen seperti yang dimaksud itu. Jadi kalau saya datang ke Polresta saya juga tidak bisa memberikan keterangan apaapa,”ujarnya.

Untuk diketahui, setiap SKPD di lingkungan Pemkot Malang

dikabarkan harus membayar 1% dari anggaran yang diterimanya di APBD 2015. Tarikan 1% itu kabarnya atas perintah Wali Kota Malang M Anton, dengan alasan untuk meloloskan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2015.

Informasi yang diperoleh dari sumber di lingkungan Pemkot Malang, menyebutkan, tarikan 1% dari anggaran 2015 di tiap SKPD dilakukan, Selasa (4/11).

Ketika itu, DPRD Kota Malang sedang melakukan rapat paripurna pengesahan KUAPPAS. Tarikan 1% dari anggaran di tiap SKPD itu, berdalih untuk meloloskan pembahasan KUAPPAS karena DPRD Kota Malang meminta Rp 9 miliar untuk pengesahan KUAPPAS Kota Malang 2015.

Sementara itu, Jarot Edi Sulistiyono datang ke Mapolres Malang Kota pada pukul 09.00. Jarot datang ke Polres Malang Kota diantar sopir mengendarai kendaraan dinas dengan nomor polisi N 40 AP. Dia diperiksa hingga pukul 12.00.

Usai diperiksa, Jarot sempat menghampir sejumlah wartawan yang menunggu di lobi Polres Malang Kota, namun Jarot tidak memberikan keterangan secara rinci terkait materi pemeriksaan.

Dia mempersilakan awak media tanya ke penyidik saja.

Saat disinggung soal tarikan 1%, Jarot enggan berkomentar.

Ia mengaku tidak ada pertanyaan terkait tarikan itu dalam pembahasan APBD 2015. Lagi-lagi pria yang juga mantan Kabag Humas itu minta kepada media untuk bertanya kepada penyidik saja.

Hal yang sama, juga disampaikan Tri Widyani Pangastuti yang baru keluar dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Malang Kota sekitar pukul 13.00.

Tri Widyani juga tidak banyak berkomentar soal pemeriksaan oleh penyidik.

Di tempat terpisah Wali Kota Malang Muhammad Anton membenarkan jika anak buahnya telah diperiksa oleh penyidik Polres Malang Kota terkait dugaan adanya pungutan 1% pada proses penyusunan APBD Kota Malang 2015 awal November lalu.

Wali Kota Malang yang kerap disapa Abah itu hanya memberikan keterangan datar terkait dengan persoalan yang mendera anak buahnya itu. Dia hanya menyatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk memperjelas duduk permasalahan.

“Ya pemeriksaan itu kaitannya dengan persoalan apa, saya masih belum tahu. Namun yang jelas pemeriksaan itu tujuannya adalah untuk memperjelas persoalan yang terjadi,”tukas Abah Anton. n mut

11 Enam Anggota Sabhara Polres Mojokerto Terancam Disanksi l Sambungan hal 1

(Mar) Didit Tri Maulana, Awi mengaku bahwa yang bersangkutan hanya dimintai keterangan terkait insiden yang menimpanya. “Korban Pratu Didit hanya kami mintai keterangan terkait dirinya yang katanya dipukuli oleh anggota Sabhara saat mengamankan perkelahian,” jelas Awi. Untuk ditekahui, Pratu Didit Tri Maulana, anggota Yonif 5 Marinir Ujung Perak dikabarkan jadi korban pengeroyokan yang dilakukan anggota Sabhara Polres Mojokerto, Jumat (28/11) lalu. Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, peristiwa bermula ketika Pratu Didit bermaksud menonton Pekan Raya Expo yang digelar di Jl Raya Canggu Jetis, Mojokerto.

Dengan meng­endarai motor Yamaha Xeon biru S 2217 RS, Pratu Didit tiba di depan KUD Canggu dan mengobrol bersama temannya.

Saat Pekan Raya Expo ditutup, tak jauh dari lokasi Pratu Didit berdiri terjadi perkelahian antar warga.

Melihat hal ini, Pratu Didit

berniat untuk melerai pertikaian tersebut. Namun, datanglah puluhan anggota Sabhara Polres Mojokerto yang bertugas menjaga keamanan acara itu, dan terjadilah salah paham di antara mereka.

Anggota Sabhara itu menduga Pratu Didit warga biasa dan biang dari kekacauan, sehingga mereka melakukan pengeroyokan serta mengamankan Pratu Didit. Saat perjalanan menuju ke Balai Desa Canggu guna meminta penjelasan terkait insiden perkelahian itu, Pratu Didit dipukuli beramai-ramai oleh oleh anggota Sabhara yang mengamankannya.

Merasa tak terima de­ ngan perlakuan ini, setibanya di Balai Desa Canggu, Pratu didit menyebutkan jati dirinya sebagai anggota marinir. Usai dilakukan interograsi, dan tidak ditemukan unsur kerusuh­ an yang didugakan kepada Pratu Didit, anggota Yonif 5 Marinir ini akhirnya dibebaskan dari Balai Desa tempatnya diinterograsi. n bed

Evaluasi RAPBD,Instruksikan Sempurnakan Program Kemiskinan l Sambungan hal 1

di Bagian Umum. Saya rasa ini kurang tepat, dan untuk apa Bagian Umum menggunakan HT?,”tanya Eddy dalam rapat internal dengan SKPD. Selain pengentasan kemiskinan, wali kota juga mengingatkan kepada SKPD untuk tetap konsisten dalam menjalankan program prioritas yang lain.

Yaitu, pengembangan pertanian organik, pembangunan infrastruktur dan event berskala internasional, termasuk menyempurnakan realisasi program sekolah gratis di Batu.

Ada pun salah satu infrastruktur berskala internasional adalah pembangunan kereta gantung.

Proyek yang akan dibangun di tengah kota itu akan

melibatkan investor dan pengembang dari luar Batu, bahkan luar negeri. Selain itu wali kota juga meminta agar semua pihak menunjukkan keseriusannya untuk mewujudkan sekolah gratis di Kota Batu.

Untuk diketahui RAPBD Kota Batu 2015 tidak mungkin bisa diselesaikan tepat waktu. Karena masih ada beberapa perbaikan dan penyesuaian yang masih perlu dilakukan Pemkot Batu. Dengan kondisi tersebut, pemkot setempat telah berkirim surat ke gubernur supaya Pemkot Batu tidak terkena finalti atas keterlambatan pengesahan APBD 2015. Kalau kena finalti, maka DAU tidak dibayarkan selama enam bulan. Itu sesuai pasal 313 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. n nas

Sibuk Tanam Pohon l Sambungan hal 1

tanaman ini, yang pendapatannya akan mulai terasa pada tahun kedua. “Dari saya (pendanaan), puluhan miliar. Mulai menghasilkan di tahun kedua,” ujar mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) itu.

Selain itu, lanjutnya,

sebanyak ratusan hektare pohon Kaliandra merah ini akan digunakan untuk memenuhi energi di daerah terpencil.

“Mayoritas untuk kembangkan energi di daerah terpencil, per 200 hektare akan menghasilkan 2 MW listrik,” tambah Dahlan. n cty

Kurikulum 2013 Tidak Akan Diganti l Sambungan hal 1

“Saya dan kementerian tidak niat gontaganti kurikulum. Tapi, mengevaluasi dan mencari cara dalam menjalankan dengan baik. Jadi, jangan buru-buru,” ujar Anies di Plaza Gedung Ki Hajar Dewantara Kemendikbud, Senayan, Senin (1/12).

Meski demikian, Anies menyoroti kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di sekolah. Menurutnya, kesiapan tersebut tidak bisa dipaksakan.

“Harus lihat kenyataan di lapangan se­ perti apa, jangan sekadar buat peraturan tapi kenyamanan di lapangan berbeda, jadi mengubah orientasi belajar siswa,” ucapnya.

Menurut Anies, model dan mutu kepemimpinan lokal punya korelasi positif pada pendidikan. Daerah yang memprioritaskan pendidikan, misalnya dengan mengalokasikan dana pendidikan lebih banyak, maka akan mendapatkan mutu pendidikan lebih banyak juga. “Kalau kualitas gurunya baik, maka kurikulum mau diganti apa tidak masalah, tetap menghasilkan pendidikan anak yang baik,” ungkapnya.

Anies Baswedan mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Evaluasi Kurikulum 2013 sejak dua pekan

lalu. Saat ini fokus melalukan evaluasi tahap pertama. Tahap pertama ini lebih dipusatkan pada mereview implementasi kurikulum.

Tahap awal ini dijadwalkan dapat selesai kurang dari sebulan dan dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Evaluasi dilakukan karena berbagai permasalahan Kurikulum 2013. Permasalahan lebih pada implementasi kurikulum yang menyeluruh, tapi belum siap, bukan pada isi kurikulum.

“Kurikulum 2013 dari sisi isi tidak ada masalah tapi masalahnya pada implementasi yang masif, bukunya belum ada, gurunya belum terlatih lalu bagaimana menjalankannya. Tim sekarang fokus pada review soal implementasi dulu saat ini. Saya mau lihat Kurikulum 2013 ini seberapa siap,” ujar Anies.

Dinilai Tergesa-gesa Sementara itu Komisi X DPR RI menilai pelaksanaan Kurikulum 2013 saat ini masih banyak kendala dan terkesan tergesa-gesa. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah temuan di lapangan, dimana banyak dari para guru, yang dalam Kurikulum 2013 memegang kendali ternyata tidak memahami perubahan kurikulum tersebut,

sehingga banyak keluhan muncul.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjan menegaskan hasil temuan di lapangan dan pengaduan masyarakat ke Komisi X ternyata ditemukan sejumlah fakta jika hampir sebagian besar para guru yang merupakan ujung tombak dalam penerapan Kurikulum 2013 ternyata tidak paham. Kalau sampai ini terjadi bagaimana dengan nasib siswa dan para orangtua. ‘’Memang kami akui pelaksanaan Kurikulum 2013 banyak ditemukan kendala di lapangan seperti program guru pengajar dan juga siswanya,’’kata politisi asal Partai Golkar, Senin (1/12).

Ditegaskan lagi, untuk pelaksanaan kurikulum ini memang harus banyak kesiapan di antaranya guru pengajar yang akan menerapkan kurikulum tersebut. ‘’Sebenarnya dulu memang sudah diingatkan oleh Komisi X DPR RI periode sebelumnya terkait dengan persiapan tersebut, tetapi masih tetap dilaksanakan,’’papar Ridwan.

Ia mengatakan, selain kendala guru, kendala lain yang dihadapi yaitu masalah buku yang digunakan dalam kurikulum tersebut. Mengingat banyak daerah yang belum mendapatkan distribusi tersebut. ‘’Untuk wilayah Jatim sendiri masih bagus karena sudah terdapat 17 kabupaten/

kota yang mendapatkan buku ini. Tetapi itu kan masih cukup jauh, karena jumlah kabupaten kota di Jawa Timur sebanyak 38 jumlahnya,’’tambahnya.

Masalah lain yang muncul adalah munculnya surat keputusan Menteri Pendidikan yang menyatakan jika dana BOS bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan buku ini. Kalau ini sampai terjadi dikhawatirkan akan terjadi dobel anggaran, karena saat ini kebutuhan buku sudah dianggarkan.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun mengaku, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menata pola pendistribusian buku. Pasalnya, sebagian sekolah-sekolah di Jatim tiap semesternya selalu terkendala buku yang datang terlambat. Bukan hanya itu, pelatihan guru diminta untuk lebih tepat sasaran dan harus sesuai kompetensinya.

Alumnus Lemhanas 2008 ini melanjutkan, evaluasi yang dilakukan pemerintah ini diharapkan hanya memperbaiki kekurangan Kurikulum 2013, bukan menggantinya dengan kurikulum lain. Dia beralasan, pergantian justru menimbulkan persoalan lain. “Kalau diubah, psikologis guru dan siswa bisa kena dampaknya,” ujarnya. n ira,cty, tam

Sukses Buat Penonton Terpingkal, Lucu karena Adegan Sering Keliru l Sambungan hal 1

“Jangan lupa urus semua berkas dengan baik. Jangan sampai salah, sekarang sudah zamannya at-Cost, jadi perjalanan dinas harus sesuai kebutuhan. Kalau lebih ya dikembalikan,” ujar Minak Jinggo, yang langsung disambut tawa para penonton yang mayoritas dihadiri para PNS. Tak cukup sampai di situ, saat adegan pertempuran antara Minak Jinggo dan Damarwulan berlangsung, singkat cerita Minak Jinggo rela menyerahkan mahkotanya kepada Damarwulan, sebagai bukti Damarwulan telah berhasil mengalahkan Minak Jinggo, yang selanjutkan akan diserahkan kepada Kerajaan Majapahit.

Dalam dialog penyerahan mahkota tersebut, Minak Jinggo rela menyerahkan mahkotanya ke Damarwulan karena, Minak Jinggo tak ingin ada pertempuran yang terjadi akibat perebutan kekuasaan. Dialog ini se­

olah menyindir kondisi saat ini yang banyak orang berburu kekuasaan, meski rela menjatuhkan bahkan membunuh lawannya untuk mendapatkan kursi kekuasaan.

Setelah serah terima mahkota, adegan lucu kembali terjadi. Minak Jinggo yang tanpa mahkota merasa kebingungan karena kepalanya tanpa penutup. Lantas Minak Jinggo pun menyuruh ajudannya yang diperankan Kirun mengambil penutup kepala.

“Sumpah, kalau tidak pakai mahkota asli kelihatan seperti Pak Hizbul.

Pakai ini saja ndoro (sambil memakaikan helm di kepala Minak Jinggo),” sontak, adegan ini pun mengundang tawa penonton hingga terpingkal-pingkal, karena tak menyangka Minak Jinggo akan memakai mahkota berupa helm.

Pagelaran ketoprak lucu-lucuan dalam rangka peringatan HUT Korpri ke-43 Tahun 2014 ini pun disambut hangat para penonton. Salah satunya Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah

Yusuf yang menyempatkan diri hadir dan membuka ketoprak tersebut.

“Kisah Damarwulan Dadi Ratu ini menarik untuk diangkat di tengah-tengah masyarakat, agar bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Meskipun cerita ini hanya sepenggal dari cerita Kerajaan Majapahit yang mengalami pasang surut, tapi sangat menarik” ungkapnya.

Menurut Gus Ipul, ketoprak Korpri yang digelar di Gedung Cak Durasim pada, Minggu (30/11) malam ini, terasa sangat istimewa. Sebab, sebagian besar pemainnya adalah anggota Korpri yang sehari-hari bekerja melayani masyarakat.

“Istimewa yang kedua, bagusnya itu ada di kekeliruannya. Justru kalau tidak keliru tidak lucu. Semakin sering keliru, jadi semakin lucu. Kalau tidak keliru malah tidak lucu. Seandainya dimainkan oleh ketoprak asli, mungkin tidak bisa lucu,” ungkap Wagub yang pernah bermain film dengan peran Raja Majapahit ini.

Istimewa selanjutnya adalah, 50

persen penontonnya merupakan kaum muda. Untuk itu, Gus Ipul mengaku optimistis pagelaran ketoprak akan menjadi warisan budaya tradisional asli Jatim. “Malam ini saya bahagia sekali, karena kesenian tradisional peninggalan nenek moyang asli Indonesia dihadiri generasi muda. Saya optimistis kesenian tradisional tidak akan hilang oleh kemajuan zaman,” tuturnya.

Sementara, Hizbul Wathon dalam sambutannya, menjelaskan, pagelaran Ketoprak Korpri merupakan bagian kegiatan daya apresiasi seni aparatur yang dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Kesenia (BAPENI) Korpri dan Padepokan Seni Kirun.

“Para pemain terdiri dari ejabat eselon II, III, IV, dan staf serta didukung oleh bintang tamu seni ludruk khas Jatim. Kami mohon doa restu, mudah-mudahan ketoprak ini akan ada edisi selanjutnya pada 2015 mendatang,” kata Hizbul. *

UTAMA

12

Selasa Kliwon, 2 DESEMBER 2014

GP Ansor Desak Kepolisian dan Kejaksaan Usut Dana HUT Kab Malang, Bhirawa Kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabuapaten Malang ke 1.254, yang diperingati setiap tanggal 28 November, tidak hanya mendapatkan kritikan dari para ulama, namun juga Gerakan Pemuda (GP) Ansor kabupaten setempat juga mempersoalkan dana untuk peringatan HUT tersebut.

Bahkan, GP Ansor berharap kepada aparat kepolisian dan kejaksaan melakukan pengusutan dan penyelidikan terkait sumber dana yang digunakan untuk kegiatan HUT. “Jika dalam kegiatan HUT Kabupaten Malang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 3 miliar, maka misi dan visi madep manteb yang terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat, bisa dikatakan hanya dibibir saja,” kata Sekretaris GP Ansor Kabupaten Malang Khusnul Sadad, Senin (1/ 12), kepada wartawan.

Lebih lanjut ia mengatakan, semestinya anggaran itu bisa digunakan untuk kepentingan

rakyat, serta pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.

Sebab, di Kabupaten Malang masih banyak desa tertinggal, dan masih banyak warga miskin, yang seharusnya perlu mendapatkan perhatian pemerintah setempat. “Saya sangat menyayangkan kegiatan HUT hanya untuk kepentingan penguasa daerah dan kroninya.

Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, serta terkesan hanya buang-buang anggaran dan mubazir,” ujar Khusnul.

Dalam kegitan HUT tersebut, juga diselipkan sebuah tontonan penganugerahan kebangsawanan yang diberikan Karaton Surakarta Hadiningrat kepada

Bupati Malang bersama istri, serta diberikan kepada Sekda Kabupaten Malang.

Padahal, semua masyarakat Indonesia tahu, jika gelar penganugerahan kebangsawanan itu diberikan tidak cuma-cuma atau gratis. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam penganugerahan kebangsawanan tersebut, Pemkab Malang membeli gelar kebangsawanan dengan mengunakan dana APBD. Untuk itu, Khusnul menegaskan, Bupati Malang H Rendra Kresna harus menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Malang terkait sumber dana untuk kegiatan peringatan HUT tersebut. “Kalau dalam kegiatan HUT itu diambilkan dari pos APBD, berarti hal itu sudah melalui persetujuan DPRD. Sehingga pimpinan DPRD pun juga harus menjelaskan kepada rakyat,yang berkatan dengan anggaran kegiatan HUT,” paparnya. Q cyn

Pemprov Berharap Pelayanan TKI Ditingkatkan Surabaya, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perlu ditingkatkan karena mereka memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di daerah asal. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, mengatakan bahwa saat ini yang perlu dilakukan adalah sistem informasi TKI, terutama informasi terkait dengan lowongan TKI. “Saat ini yang diperlukan adalah integrasi sampai ke tingkat RT dan RW supaya bisa tercipta acuan yang tepat bagi para calon TKI tersebut,” katanya usai menerima kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI di kantor Gubernur Jatim, Senin (1/12).

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga ingin pelayanan tunggal terhadap TKI serta bagaimana pemangku kepentingan menjadi

Bupati Malang H Rendra Kresna (tengah) saat mengenakan pakaian bangsawan Karaton Surakarta Hadiningrat di peringatan HUT Kabupaten Malang ke 1254. cahyono/ bhirawa

BKD Madiun Beri Sanksi Delapan PNS

dok/bhirawa

Pemprov Jatim berharap pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perlu ditingkatkan karena mereka memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di daerah asal.

bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

“Kami menilai penting mengenai rekrutmen, pembekalan hingga penempatan TKI di luar negeri dan proses tersebut bisa dilakukan oleh beberapa lembaga,” katanya.

Ia mengatakan bahwa terkait dengan rekrutmen bisa diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setem-

pat. “Karena mereka tahu dan memastikan bahwa yang dikirim ini telah memenuhi syarat. Bahan bakunya sudah memenuhi syarat seperti persyaratan umum, kemampuan fisik dan lain-lain,” katanya.

Ia menambahkan bahwa saat ini Pemprov Jatim bekerja sama dengan Jerman mengingat negara tersebut membutuhkan 6 juta tenaga kerja terampil. Q iib.ant

Madiun, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun, Jatim memberikan sanksi kepada delapan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab setempat karena melanggar disiplin atau indisipliner. Kepala BKD Kabupaten Madiun Endang Setyowati di Madiun, mengatakan pemberian sanksi tersebut berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Madiun atas pelanggaran ringan hingga berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

“Selama kurun waktu hampir satu tahun terakhir, ada delapan PNS yang diberikan sanksi indisipliner. Hal ini jelas tidak pantut dilakukan sebagai abdi negara,” ujar Endang Setyowati dalam upacara peringatan Hari

Korpri di halaman Pendopo Muda Graha Kantor Bupati Madiun, Senin (1/12).

Menurut dia, delapan pelanggaran tersebut antara lain, tiga kasus karena tindak pidana korupsi, satu kasus poligami, satu kasus cerai tanpa izin, dan tiga kasus karena tindak pidana umum, meliputi perjudian serta pencabulan.

Tiga kasus tindak pidana korupsi tersebut adalah atas inisial AN, SP, ADP. Ketiganya dalam status pemberhentian sementara hingga proses hukum selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain memberikan delapan sanksi kepada PNS indisipliner, BKD Kabupaten Madiun juga menangani 13 kasus perceraian PNS selama tahun 2014. Kasus perceraian tersebut didominasi

oleh tenaga guru. Endang menambahkan, tidak sekedar menjatuhkan hukuman, untuk menekan kasus pelanggaran, BKD juga meningkatkan pembinaan di lingkup PNS. Pihaknya mengimbau, para pegawai di lingkungan Pemkab Madiun, baik yang PNS maupun kontrak untuk bekerja dengan baik sesuai aturan dan tugasnya.

Sebab, sudah selayaknya abdi negara memberikan teladan yang baik bagi masyarakat.

Data BKD Kabupaten Madiun mencatat, jumlah PNS di lingkungan pemerintah daerah setempat hingga saat ini mencapai lebih dari 10.000 orang. Mereka memiliki berbagai tingkat golongan sesuai dengan jabatan dan pendidikan. Q dar,ant

Layanan Sabtu-Minggu Efektif Dongkrak Pajak BPHTB Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, Ade Herwanto, kepada Bhirawa akhir pekan kemarin, mengutarakan, jika layanan Sabtu dan Minggu dan jemput bola ke wajib pajak telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Karena itu pihaknya optimis upaya mengejar terget pajak tahun 2014 bakal digapai dengan mudah.

“

Insyaallah kami mampu menge jar target, khususnya dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebab dari inovasi yang kita lakukan selama tiga pekan di Bulan November ini, Dispenda mampu menarik pendapatan pajak sebesar Rp 10 miliyar khusus dari BPHTB, makanya kami yakin target bisa terpenuhi,”ujar Ade Herwanto.

Berdasarkan hitungan dia, Dinas Pendapatan telah mampu merealisasi pajak terhitung dari bulan Januari hingga November, sebesar 92 persen atau sekitar Rp 238 miliar dari total target Rp 260 miliar.

Sisa waktu di Bulan Desember ini diyakini dia akan terpenuhi.

“Kalau saat ini memang masih kurang sebesar Rp. 22 miliyar, kekurangan target itu akan kami penuhi di akhir tahun atau sebelum tutup tahun 2014. Ini berdasarkan keyakinan kami, dilihat dari kondisi lapangan,”tuturnya.

Pihaknya akan terus mengejar kekurangan pendapatan pajak, dengan melakukan jemput bola ke wajib pajak yang masih menunggak.

Sedangkan layanan Sabtu dan Minggu, tetap akan dilakukan.

Diakui peria yang mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu,

kekurangan target pajak paling banyak pada pajak BPHTB. Dari total kekurangan target pajak Rp. 22 miliyar, sekitar Rp. 18 miliyar merupakan pendapatan pajak BPHTB. Ade lantas menambahkan, pelayanan one day service plus delivery order merupakan kemudahan bagi masyarakat agar tidak merasa kesulitan dalam mengurus BPHTB, pengurusan sehari selesai dengan teknik jemput bola. Dispenda juga memberikan sevice online di 0341-751532, bagi masyarakat yang akan mengurus BPHTB, selanjutnya petugas akan datang mengambil berkas dan menyelesaikan dalam waktu satu hari.

“Dispenda sebagai pelayan masyarakat, maka akan mempermudah layanan, dan itu sudah merupakan keharusan, karena sudah tidak jamannya lagi mempersulit masyarakat. Sehingga pengususan BPHTB wajib pajak tidak harus bolak-balik ke kantor Dispenda,”imbuhnya.

Kemudahan mengurus BPHTB berlaku bagi masyarakat umum maupun notaris atau Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Dengan begitu, tidak ada waktu yang terbuang, karena petugas Dispenda yang akan datang.

Ade Herwanto

Disampaikan dia, Dispenda yang memiliki semangat memberikan pelayanan prima juga melakukan kebijakan debirokratisasi. Yakni pemangkasan persyaratan dan mekanisme yang dianggab tidak perlu.

Makanya bagi masyarakat yang sibuk pada hari kerja, Dispenda juga membuka loket layanan BPHTB pada hari libur, Sabtu dan Ahad.

Selain itu, Dispenda juga menurunkan personelnya memberikan layanan pada masyarakat melalui program blusukan masuk ke kampung-kampung, tempat -empat keramaian dengan mobil siaran dan mobil kas.

Bahkan Dispenda telah menempatkan petugas khusus untuk membantu proses percepatan pelayanan terkait berkas BPHTB di Badan Pertanahan Nasional (BPN), semua PPAT maupun notaris dan masyarakat diberikan SSPD BPHTB secara cuma-cuma alias gratis. Q mut*