Harian Bhirawa Edisi 2 April 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Penurunan populasi di Tuban sekitar 20 persen. Diharapkan, pada tahun ini produksi sapi kita dapat meningkat,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Tuban Fathul Huda

http://www.harianbhirawa.co.id

Kamis Legi, 2 APRIL 2015

2 APRIL 2015

As’at Malik Resmi Jadi Bupati Lumajang

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Rapat Paripurna di DPRD Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 15.00 19.00

Rapat Paripurna di DPRD Jatim Parenting EJSC di Gedung Bagawanta Bahari Pemkab Kediri Pagelaran Wayang di Kantor Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

Indah Masdar Cawabup Peringkat Pertama Partai Demokrat

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Rapat Paripurna di DPRD Jatim

TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan libur Peringatan Wafat Yesus Kristus yang jatuh pada Jumat (3/4), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Senin (6/4). Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi.

Redaksi

Seleksi Calon Direktur PD BPR Tulungagung Sepi Peminat Tulungagung, Bhirawa Seleksi calon Direktur Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tulungagung kurang diminati. Sampai batas akhir pendaftaran seleksi, Selasa (31/3), hanya satu orang pendaftar yang tercatat memenuhi persyaratan administrasi.

Ketua Panitia Seleksi Direktur PD BPR Tulungagung Ir Tatang Suhartono Msi mengatakan dengan hanya satu orang pendaftar yang memenuhi syarat secara administrasi maka bisa dipastikan masa pendaftaran akan diperpanjang. “Hampir bisa

 ke halaman 11

triediana/bhirawa

Gubernur Dr H Soekarwo melantik Drs H As’at Malik MAg sebagai Bupati Lumajang di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/4). As’at menggantikan bupati sebelumnya, Dr H Sjahrazad Masdar yang meninggal dunia akibat sakit.

wiwieko/bhirawa

Pengoperasian Tol GempolPasuruan Mundur Lagi Pasuruan, Bhirawa Pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Kabupaten Pasuruan kembali mundur dari yang sebelumnya direncanakan pada Maret 2015.

“Pengoperasian tol ini kembali mundur mungkin dikarenakan tebing penahan jalan itu di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol ambrol sehingga perbaikannya memakan waktu lama,” kata Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Rabu (1/4).

Ia mengatakan, pihaknya masih belum menerima laporan dari PT Jasa Marga selaku pengelola jalur tol terkait mundurnya rencana peresmian jalan bebas hambatan tersebut.

 ke halaman 11

Fokus Bangun Infrastruktur PEMBENAHAN infrastruktur jalan menjadi prioritas kerja pemerintahan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus pada 2016 mendatang.

K e p a l a daerah yang

baru memimpin 15 bulan ini mengungkapkan kondisi jalan di wilayahnya tidak sesuai dengan amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pengamanan UN Jatim Langgar Prosedur Polisi Tetap Berjaga di Satuan Pendidikan

Kantor PD BPR Tulungagung yang berada di Jl Pahlawan Kota Tulungagung tampak semakin megah setelah direnovasi tahun lalu.

Pemprov, Bhirawa Wakil Bupati Lumajang Drs H As’at Malik MAg akhirnya resmi dilantik menjadi Bupati Lumajang menggantikan bupati sebelumnya Dr H Sjahrazad Masdar yang meninggal dunia akibat sakit.

Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/4).

Pelantikan sengaja digelar di Gedung Negara Grahadi karena menyesuaikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya pasal 165 ayat 1 yang menyebutkan pelantikan bupati/wali kota dipimpin oleh gubernur dan digelar di ibukota provinsi.

Dalam sambutannya, Gubernur Soekarwo meminta bupati yang baru dilantik bisa melanjutkan program yang baik dan bisa

Dindik Jatim, Bhirawa Hari pertama Dr Saiful Rahman sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim baru pengganti Dr Harun MSi langsung disuguhi dengan berbagai pekerjaan. Di antaranya ialah persiapan Ujian Nasional (UN) 2015 yang akan dilaksanakan kurang dari dua minggu ini.

Pada hari pertamanya, Saiful langsung memimpin rapat pemantapan pengamanan UN bersama Polda Jatim. Hal ini cukup mengejutkan lantaran

tahun ini peran kepolisian termasuk perguruan tinggi telah dihapus dalam pengawasan UN. Keterlibatan polisi ini secara otomatis melanggar ketentuan

yang berlaku dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) UN. Sebab, dalam SOP pengawasan UN cukup dilakukan oleh guru di tingkat satuan pendidikan.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengakui, polisi akan tetap terlibat dalam UN tahun ini. Dia berdalih karena soal-soal UN merupakan rahasia negara.

Sehingga harus tetap dilakukan pengamanan ketat untuk me-

Gubernur Ingin Dilibatkan di Tim Wapres Desak Akses Kargo Juanda Segera Dibuka

Pemprov, Bhirawa Sepertinya Gubernur Jatim Dr H Soekawo mulai kehilangan kesabaran terkait penutupan akses kargo dari Terminal 1 (T1) ke Terminal 2 (T2) Bandara Internasional Juanda yang dilakukan TNI AL. Mantan Sekdaprov Jatim ini mendesak agar bisa masuk Tim Wakil

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Dindik Jatim menggelar rapat pemantapan pengawasan dan pengamanan UN bersama Polda Jatim, Rabu (1/4).

Kenaikan Harga Tiket Kereta Api Bebani Masyarakat

Dr H Soekawo

 ke halaman 11

Komisi B Sesalkan Dana Bank Tani Dikelola Bulog

Surabaya, Bhirawa Mulai Rabu (1/4) kemarin, pengguna kereta api tidak bisa menikmati tarif murah Kereta Api (KA), karena ada kenaikan tarif yang mencapai 100% lebih. Banyak masyarakat yang keberatan dengan kenaikan tarif tersebut, lantaran KA merupakan angkutan massal yang paling banyak dicari oleh

masyarakat menengah, dan terlebih lagi peran sentral KA sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi Pengamat transportasi Darmaningtyas menilai kenaikan tarif kereta api tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, mereka tidak bisa lagi menikmati fasilitas transportasi den-

gan harga terjangkau.

Menurut Darmaningtyas, biaya operasional kereta api memang meningkat karena pengaruh kurs dollar AS dan kenaikan BBM. Akan tetapi, semestinya pemerintah bisa bertanggung jawab untuk menambah subsidi se-

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Kebijakan Pemprov Jatim yang menggunakan Bank Tani untuk membeli gabah atau beras petani melalui Bulog, sangat disesalkan oleh Komisi B DPRD Jatim. Pasalnya, kebijakan ini hanya untuk menguntungkan pedagang saja, sementara petani sendiri tidak dapat menikmati kerja kerasnya melalui kucuran Bank Tani yang dalam APBD Jatim 2015 mendapat alokasi Rp 200 miliar.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana mengaku jika benar Pemprov Jatim menggunakan dana Bank Tani untuk membeli gabah/beras petani dengan bunga rendah melalui Bulog Jatim memang sangat disesalkan. Karena

 ke halaman 11

Persiapan Thailand di MEA (2- Habis)

Garap Pariwisata, Tawarkan Keindahan Bangkok dari Sungai Chao Pharaya Pemerintah Thailand terus berbenah dengan menjual produk unggulan dan memperbanyak UMKM dalam menghadapi MEA, namun bukan berarti negara yang dipimpin Raja Bhumibol Adulyadej melupakan sektor wisata yang selama ini menjadi unggulan.

Wawan Triyanto, Thailand

Masud Yunus

Sentil..  PKB Ponpes Daarul Ukhuwwah bantah terkait ISIS  siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah  Jangan Islamphobia kian ditumbuhkan di negara  hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan dengan memilikimayoritas visi jelas penduduk muslim  Bina Marga ajukan tambahan anggaran  Jangan Wapreshanya mintanambah SDA minta maafrealisasi di lapangan yang  anggaran,  penting Giliran pemerintah yang khilaf, mau gak minta maaf ke rakyatnya?    

Dua PNS dapat sanksi turun pangkat Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara Yang penting masih preman dapat gaji Pemimpin berwatak kok bisa kepilih

Menyebut nama Thailand, pelancong langsung membayangkan keindahan negara dengan luas sekitar 514.000 km2 itu, baik pantai di Pulau Phuket maupun pesona pengunungan di Chiang Mai dan Chiang Rai. Selain itu juga wisata malam yang juga menjadi ikon negara ini.

Bagaimana dengan objek wisata sungai? Nah bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangkok tentunya tidak akan melewatkan untuk melihat Sungai Chao Phraya. Dengan mengendarai perahu motor, pengunjung bisa melihat bangunan yang ada di sisi kiri maupun kanan sungai dengan panjang 372km itu. Selain itu juga bisa melihat kemegahan Jem-

batan Rama VIII. Selain gedung megah, terdapat puluhan Kuil Budha (dalam Bahasa Thai disebut Wat) dan masjid tertua yang hingga sekarang masih dipakai oleh umat Islam untuk beribadah.

Jembatan Rama VIII resmi dibuka pada 20 September 2002. Jembatan dengan konstruksi kabel terdiri dari tiang tunggal terletak sekitar sepertiga jarak dari ujung barat laut jembatan.

Jembatan ini memiliki panjang sekitar 2,45 km, termasuk rentang pendekatan, dan spans Sungai Chao Phraya. Jembatan ini dinamai raja ke delapan dari

 ke halaman 11

wawan triyanto/bhirawa

Wisatawan mancanegara saat menikmati hiburan live music sambil melihat keindahan Kota Bangkok dari Sungai Chao Pharaya.

SURABAYA

2

Kamis Legi 2 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pakai Perda IMB-HO, Dewan Tantang Satpol PP Gasak Pasar Tradisional DPRD Surabaya, Bhirawa Menggunakan Perda tentang IMB dan HO(gangguan,red) untuk menutup toko modern bodong, kini Satpol PP justru ditantang Dewan untuk melakukan tindakan yang sama pada obyek lain. Salah satunya pasar tradisional yang sering kali memang tidak punya izin sama sekali.

Mazlan Mansyur ketua Komisi B DPRD Surabaya menyebut acuan hukum yang dipakai untuk penertiban toko modern atau minimarket tak berizin saat ini adalah Perda No 7 tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perda No 4 tahun 2010 tentang izin gangguan.

Sementara aturan tentang

toko modern ada di Perda no 8 tahun 2014 perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengaturan toko modern, yang baru resmi diterapkan per bulan April ini.

“Coba tanyakan saja kepada Satpol-PP, Apa isi surat perintah terkait penertiban minimarket yang sekarang sedang dan akan dilakukan, adakah yang me-

nyebutkan tentang toko swalayan atau modern, karena setau saya hanya memuat soal HO, jika soal HO maka jangan hanya diberlakukan untuk minimarket saja, harusnya juga yang lain seperti restaurant, hotel, RHU dan lainlain,” ucapnya kemarin..

Kini pernyataan itu dipertegas oleh Eddi Rachmat sekretaris Komisi B DPRD Surabaya yang secara lantang meminta agar Satpol-PP tidak hanya menertibkan minimarket saja, tetapi juga tempat-tempat usaha lain, yang diketahui soal perijinan HO nya bermasalah.

“Ini kan konteksnya lebih mengacu kepada Perda No 4 tahun

2010 tentang izin gangguan, harusnya Satpol-PP juga membuat agenda untuk penertiban tempat-tempat usaha lain yang diketahui bermasalah HO-nya, termasuk sejumlah lokasi yang digunakan sebagai pasar tradisional,” ucap Eddi. (1/4) Eddi juga mengaku telah mendapatkan pengaduan dari sejumlah pengelola pasar tradisional yang tempat usahanya telah ditutup oleh Satpol-PP Surabaya dengan alasan tidak mengantongi izin HO. “Saya memang mendapatkan pengaduan langsung dari beberapa pengelola pasar tradisional yang telah ditutup ka-

rena tidak memiliki izin HO, mereka memprotes kenapa tempat yang lain dengan pelanggaran yang sama kok tidak ditindak, contoh yang nyolok yakni pasar Peneleh, ada apa dengan mereka,” tandas politisi asal partai Hanura kelahiran Bogor ini.

Masih Eddi, saya sangat setuju dengan penertiban yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam rangka menegakkan aturan yakni Perda Kota Surabaya, tetapi pelaksanaannya jangan terkesan tebang pilih, dan jangan hanya saat ini minimarket jadi sorotan public, lantas penegakan Perda tentang HO untuk tempat-tem-

pat usaha lainnya ditinggal bahkan terkesan dilupakan.

“Secara prinsip, kami Komisi B tetap tidak sepakat dengan penutupan minimarket, tetapi kami setuju dilakukan penertiban, karena penertiban tidak otomatis menutup, itupun juga harus mengacu kepada Perda terkait yakni no 8 tahun 2014 perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengaturan toko modern, yang masih memberikan kesempatan dan waktu bagi para pengusaha swalayan untuk mengurus perizinannya,” pungkas politisi yang saat ini tinggal di jl Hayam Wuruk 2/43 Surabaya Q gat ini.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Tunjuk Aschta Boestani Tajudin Jadi Plt Dirut KBS Pemkot, Bhirawa Direktur Operasional Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS), Aschta Boestani Tajudin sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Dirut KBS setelah beberapa minggu ini jabatan Dirut mengalami kekosongan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang mengaku telah melalui proses persetujuan dengan tim pengkaji. Menurut Wali Kota Risma keputusan ini diambil setelah tim pengkaji memunculkan dua nama yaitu Direktur Keuangan dan SDM, Fuad Hasan dan Direktur Operasional, Aschta Boestani Tajudin. ‘’Iya kan kemarin sudah diputuskan satu nama Bu Aschta. Itu juga sudah melalui persetujuan tim,” kata Tri Rismaharini, Rabu (1/4) kemarin.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini mengatakan proses rekrutmen Dirut definitif masih dalam proses pelaksanaan. Namun, sampai saat ini pihaknya mengaku belum mengetahui sampai kapan proses rekrutmen itu berlangsung. ‘’Ya kita belum tau sampai kapan proses rekrutmennya. Kita lihat waktunya kapan akan kita umumkan,’’ jelasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, Drs Khalid MM mengaku bahwa jika Senin kemarin (30/1) dilaksanakan fit and proper test yang dilakukan pada Direktur Operasional PDTS, Aschta Boestani Tajudin dan Direktur Keuangan dan SDM PDTS, Fuad Hasan Hal ini dilakukan karena Wali Kota berkeinginan agar Plt ini tak sekedar ditunjuk, namun harus melewati proses fit and proper test. ‘’Kami memang mengusulkan nama direktur operasional karena dianggap mampu. Namun kita tetap melaksnakan fit and proper test kepada dua nama sesuai rekomendasi,’’ tambahnya.

Seperti diketahui Dirut PDTS, Ratna Achjuningrum pada Pada Senin (26/1) lalu melayangkan surat pengunduran diri ke Wali Kota.Q dre

Bersihkan Kawasan Sungai Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya membersihkan sungai yang dipenuhi sampah rumah tangga disepanjang jalan Ketabang Kali Surabaya,Rabu (1/4).

trie diana/bhirawa

Hadapi Pilkada Serentak 2015, Perempuan Kongres Demokrat Digelar Mei di Surabaya Bangsa Siapkan Kader Penggerak Partai di Desa Surabaya, Bhirawa Untuk mendukung calon yang diusung partai kebangkitan bangsa(PKB) pada Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota akhir 2015, Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Bangsa (DPW PB) Jatim berinisiatif membentuk Kader Penggerak Partai (KPP) hingga tingkat desa.

Pembentukan KPP sampai tingkat desa ini untuk mensolidkan suara Nahdliyin perempuan yang mayoritas tersebar di tingkart desa. “Suara pemilih perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki, karena itu Perempuan Bangsa ingin mensolidkan suara perempuan agar calon yang diusung PKB bisa menang di Pilkada mendatang,” ujar ketua DPW PB Jatim, Hj Anisah Syakur di sela konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim di Wisma Sejahtera Ketintang Surabaya, Rabu (1/4).

Dari 19 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, kata perempuan yang juga anggota DPRD Jatim dari FPKB, PKB memiliki peluang besar menang di sembilan daerah karena berhasil menempatkan kadernya duduk sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

“Sembilan daerah yang berpeluang besar dimenangi PKB adalah Blitar, Lamongan, Situbondo, Trenggalek, Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi dan Tuban,” terang Hj Anisah Syakur didampingi sekretaris DPW PB Jatim, Hj Anik Maslachah.

Selain menyiapkan KPP, DPW PKB Jatim juga menyiapkan sejumlah kader perempuan PKB untuk bisa bertarung di arena Pilkada. Namun demikian, lanjut Anisjah , perempuan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Q cty DPW dan DPP PKB.Q

Pemprov, Bhirawa Kongres partai Demokrat dipastikan digelar di Surabaya pertengahan Mei mendatang. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Dr H Soekarwo menyatakan, pemilihan ketua umum DPP Partai Demokrat akan dilangsungkan di Surabaya pada 11-13 Mei 2015, tepatnya di Hotel Shangri-La. Soekarwo yang juga Gubernur Jatim ini mengaku selaku tuan rumah, pihaknya siap menyelenggarakan kongres III partai yang pernah sukses mengantar SBY menjabat Presiden RI dua periode tersebut. Menurut dia, DPP Partai Demokrat menyatakan keamanan di Kota Surabaya menjadi faktor utama penunjukan sebagai tuan rumah kongres III. “Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono kagum dengan keamanan dan kenyamanan di Jawa Timur, terlebih pembangunan di segala bidang berjalan cepat serta berkelanjutan,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Sementara mengenai kemungkinan Susilo bambang Yudhoyono terpilih kembali sebagai ketua umu Demokrat, Soekarwo mengaku 90 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia memilih Presiden ke V itu kembali duduk sebagai ketua umum periode 2015-2020.

“Mayoritas DPD Demokrat meminta Pak SBY menjabat kembali memimpin partai ini,” katanya, dikonfirmasi, Rabu (1/5).

Sedangkan terkait banyaknya pihak yang meminta Soekarwo menjabat Sekretaris Jenderal DPP menggantikan Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas, ia mengaku tak tertarik dan menyerahkannya ke ketua umum Q iib terpilih.Q

Terminal Kenjeran Resmi Tutup

Khawatir Rebutan Trayek, Para Sopir Enggan Pindah Mulai ditutupnya Terminal Kenjeran secara resmi kemarin (1/4), diikuti dengan pengalihan semua penumpang dan angkutan kota ke terminal baru yakni Kedung Cowek tepatnya kanan Suramadu.

Namun dalam pemindahan tersebut, sejumlah sopir lyn menolak lantaran masih ada sopir yang dirugikan.

Hal ini dikarenakan para penumpang telah diambil oleh armada lyn lainnya.

Dari pantauan Bhirawa di terminal Kenjeran masih banyak lyn yang terparkir di area milik Lantamal ini.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan sebelum Pemkot Surabaya memindahkan operasional terminal.

Selain itu, spanduk warna kuning terpasang di halte shelter, bertuliskan, ‘ Diberitahukan efektif per tanggal 1 April 2015 Shelter Bulak Surabaya telah resmi dibuka dan dioperasikan’.

Di terminal baru yakni Kedung Cowek hanya terlihat beberapa lyn yang berhenti diparkir didalam.

Meski luasnya lebih besar dari terminal Kenjeran yakni 7000 M2 masih terlihat kosong melompong dan ha-

nya ada penjaga terminal.

Pimpinan unit kerja Lyn R, Fuad Pribadi mengatakan, pindahnya terminal Kenjerang ke Kedung Cowek banyak para sopir yang tidak setuju.

Menurut Fuad, tidak setujunya dikarenakan masih ada konflik sesama para sopir lyn.

“Sebenarnya secara gak langsung gak setuju, tapi ini kan program pemerintah.

Jadi kita mau pindah asal permasalahan ini sesegera mungkin bisa diselesaikan oleh pemkot. Karena ada penumpang yang diambil armada lainnya, ini kan bisa menimbulkan konflik,” terang Fuad ketika ditemui Bhirawa di terminal Kenjeran, Rabu (1/4) siang.

Fuad yang juga sopir lyn R berharap Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya segera merembukan kembali agar tidak terjadi masalah disaat para sopir boyongan ke terminal barunya. Apalagi pe-

numpang paling banyak juga dari Pantai Ria Kenjeran yang jaraknya sangat dekat dengan terminal Kenjeran.

“Jadi Pemkot harus merundingkan kembali dengan seluruh para sopir agar tidak ada yang dirugikan sesama armada. Dan untuk sementara kami bersama seluruh para sopir juga masih bertempat di terminal Kenjeran,” harapnya.

Sementara itu, Plt Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad menegaskan, semua jalur angkutan semula ke terminal Kenjeran sudah dipindahkan ke terminal Kedung Cowek.

Keberadaan terminal Kenjeran, menurut Irvan, berada di atas asset yang bukan milik Pemkot Surabaya, tapi milik Lantamal. Bahkan, nilai biaya sewa lahan justru semakin tinggi, yakni 150 juta pertahun, padahal itu hanya dipakai sepertiganya.

“Selain terminal Kenjeran resmi ditutup dan dialihkan ke terminal Kedung Cowek, kami juga melakukan uji coba operasional shelter Bulak.

Lokasi yang berdekatan de-

geh/bhirawa

Peresmian Shelter Bulak per 1 April 2015 oleh Pemkot Surabaya masih dalam tahap uji coba operasional, Rabu (1/4). ngan SIB (Sentra Ikan Bulak) numpang, sehingga penum- dah dibangun sejak 2011 itu ini sangat berguna karena ter- pang tinggal naik angkutan. berada di akses Suramadu. minal yang baru ini kan jauh Irvan mengakui dimand Di terminal itu juga ada jalur dari pantai ria Kenjeran,” ujar penumpang paling banyak Surabaya-Madura, bahkan Irvan ketika ditemui di ruang karena dekat dengan pantai izin trayeknya sudah dikerjanya. ria Kenjeran. keluarkan Pemprov Jatim.

Menurut Irvan, idelanya “Diharapkan terminal Ke- Karena lintas kota itulah, shelter Bulak menyatu de- dung Cowek semakin ramai. maka izinnya dikeluarkan ngan kawasan tujuan pe- Apalagi terminal yang su- Jatim,” imbuhnya.

Irvan mengakui jika pengalihan terminal ini memang masih dalam tahap sosialisasi. Hal ini juga masih tak dipatuhi pemilik angkutan kota yang masih kembali ke terminal itu.

Penindakan pun belum dilakukan karena masih tahap sosialisasi. Harapannya, pengalihan terminal Kenjeran ke Kedung Cowek, semakin memudahkan dan member manfaat bagi warga.

“Memang ada yang masih keberatan para sopir. Dan minggu depan akan kita undang dan kita bicarakan untuk evaluasi kembali serta meminta para sopir memberikan usulan-usulannya,” tambah Irvan.

Sekadar informasi, armada angkutan kota di terminal Kenjeran mencapai 470 dari 12 lyn yang ada.

Jumlah itu memang sudah cukup untuk membuat terminal baru. Apalagi jika itu digabung ke terminal Kedung Cowek, maka keberadaannya akan semakin ramai. Belum lagi, ada empat armada dari Madura juga sudah masuk ke terminal Q geh Kedung Cowek.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Kamis Legi 2 APRIL 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dugaan Korupsi Proyek Mess Santri Rp 14,4 Miliar

Hari Ini Penyidik Kejati Panggil Kepala Kanwil Kemenag Jatim Surabaya, Bhirawa Penetapan lima tersangka kasus dugaan penyalagunaan proyek pembangunan gedung mess santri di Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim, tak membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim cukup untuk menyidik kasus ini. bed/bhirawa

Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto saat menghitung uang jaminan kerugian negara dari tersangka Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, Rabu (2/4).

Diar Serahkan Rp 2,453 Miliar ke Kejati Tersangka Kadin Tambahi Uang Jaminan Kejati Jatim, Bhirawa Setelah Nelson Sembiring menyerahkan kembali uang jaminan Rp 750 juta. Giliran tersangka Kadin satunya, Diar Kusuma Putra menyerahkan uang Rp 2,453 miliar ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Rabu (1/4).

Mengenakan kemeja berwarna biru, Diar didampingi pengacaranya Adik Dwi Putranto mendatangi kantor Kejati Jatim sekitar pukul 13.00 siang. Selain masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidana khusus (pidsus), Diar kembali menyerahkan uang jaminan senilai Rp 2,453 miliar atas kasus yang menyeretnya sebagai tersangka.

Di sela-sela proses penyerahan uang, Diar yang terlihat menunggu kedatangan uang jaminan atas dirinya, enggan memberikan keterangan kepada media. Namun, saat ditanya terkait kasus yang membelitnya, Wakil Ketua Bidang

Kerjasama Antar Provinsi ini menjawab dirinya hanya menyerahkan uang jaminan kepada penyidik.

“Kalau bicara terkait kasus ini, biar penyidik yang menjelaskan. Lebih baik bicara terkait pengelolaan dana hibah ke depannya saja. Bagaimana kedepannya dan baiknya seperti apa,” terang Diar Kusuma Putra di sela-sela penyerahan uang jaminan, Rabu (1/4).

Sebelumnya, Diar menyerahkan sebanyak Rp 2,5 miliar ke Kejati Jatim. Kali ini, dirinya menyerahkan Rp 2,453 miliar. Jadi, total uang jaminan kerugian negara yang diserahkan oleh tersangka Diar mencapai kisaran Rp 4,9 miliar.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menuturkan, tersangka Diar menyerahkan uang jaminan kedua kalinya.

Uang ini, lanjut Romy, bisa saja digunakan sebagai alat bukti dalam

persidangan kasus yang menjadikannya sebagai tersangka. “Uang ini kami sita sebagai bukti di persidangan. Nantinya uang ini juga akan kami titipkan ke bank,” jelas Romy.

Romy menambahkan, selain menjalani pemeriksaan pada Selasa (31/ 3) lalu, kali ini Diar juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sayangnya, pria asal Jambi ini belum bisa menjelaskan pemeriksaan Diar saat ini terkait apa saja.

“Tak hanya menyerahkan uang jaminan saja, tersangka Diar juga diagendakan menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidsus Kejaksaan,” tegas Romy.

Selain Diar, tersangka Nelson juga sudah dua kali menyerahkan uang kerugian negara, yakni Rp 2,5 miliar dan Rp 750 juta. Jumlah total uang yang diserahkan kedua tersangka saat ini sebesar Rp 8,203 Q bed miliar.Q

Pengembangan penyidikan kasus ini terus dilakukan oleh penyidik pidana khusus Kejati Jatim. Mulai dari pemanggilan sejumlah saksi yang dimintai keterangan terkait kasus ini, sampai pada pemanggilan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Mahfudh Shodar yang dijadwalkan pada Kamis (2/4) hari ini.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, Mahfudh Shodar dipanggil sebagai saksi untuk lima tersangka kasus ini. Keterangan Mahfudh dibutuhkan dalam pendalaman kasus ini oleh penyidik.

Sebab, peran Kepala Kanwil Kemenag Jatim yakni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Pihaknya (Kepala Kemenag Jatim) dimintai keterangan terkait statusnya yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada wartawan, Rabu (1/4).

Romy menambahkan, selain Mahfudh, hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan tiga tersangka kasus proyek Mereka adalah Abdul Hakim, pejabat Kemenag Jatim yang dalam proyek gedung mess santri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bagus Sutarto dan Nur M Herlambang, keduanya rekanan proyek.

“Pemeriksaan ketiganya merupakan upaya pendalaman yang dilakukan penyidik. Ketiganya diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka,” urai Romy.

Terkait akankah ada penahanan atas

ketiga tersangka ? pria asal Jambi ini belum dapat memastikan perihal penahanan setelah pemeriksaan. Kata dia, ditahan atau tidaknya tersangka tergantung pertimbangan penyidik. “Akankah ada penahanan atau tidak, itu wewenang dari penyidik,” ungkap Romy.

Selain Nur Hakim, Bagus Sutarto, dan Nur M Herlambang, kasus proyek yang menggunakan duit APBN Rp 14,5 miliar itu juga menyeret BSST dan AH, keduanya konsultan pengawas proyek, sebagai tersangka. “Kalau dua tersangka lainnya belum tahu kapan akan menjalani pemeriksaan penyidik sebagai tersangka,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek gedung mess santri yang diusut Kejati Jatim ini dibangun Kemenag Jatim tahun 2013 lalu dan diserahkan ke KPA Kemenag Januari 2014 lalu. Dua gedung dibangun dalam proyek ini, yakni gedung A berlantai tiga dan gedung B berlantai dua.

Kendati rampung, gedung yang berada di belakang bangunan utama kantor Kemenag Jatim itu belum digunakan. Sebab, ditemukan kerusakan di sana-sini. Diduga, itu terjadi karena spesifikasi proyek tidak sesuai kontrak. Akibatnya, negara dirugikan.

“Kita serahkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Dan semuanya harus mengedepankan azaz praduga taj bersalah,” kata Machsun Zain, Kasubbag Humas Kemenag Jatim beberapa hari lalu.Q bed

Polantas sebagai Pelopor Tertib Sosial

RAGAM INFO

Kondisi Rahmi Masih Belum Stabil Surabaya, Bhirawa Setelah memasuki hari ke sebelas sejak dirawat di ruang NICU IRD RSUD dr Soetomo dari tanggal 22 Maret 2015 lalu kondisi bayi kembar siam dempet dada dan perut (thoracoabdominalis) bayi Rahmi 1 dan Rahmi 2 masih belum stabil.

Kondisinya masih naik turun, khususnya saturasi dan detak jantungnya.

Kepala Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo, dr Agus Harianto SpA (K) mengatakan, sejak datang kondisinya masih naik turun, khususnya saturasinya dan detak jantungnya terkadang cepat dan terkadang melambat. Hal ini karena bayi kembar siam tersebut hanya memiliki satu jantung yang terdiri dari dua serambi dan dua bilik untuk digunakan bersama.

Sehingga kondisinya memang tidak bisa stabil dan berisiko terjadi kepayahan jantung sewaktu-waktu.

“Untuk hari ini (kemarin) saturasinya kembali turun, yaitu 50/60. Detak jantungnya juga menjadi lebih cepat. Oleh karenanya pasien masih kami rawat di NICU ini dan selalu dimonitor berkala,” jelasnya ditemui di ruang NICU IRD RSUD dr Soetomo..

Agus menjelaskan, selain memantau kondisi bayi kembar siam asal Kauman, Sidoarjo tersebut, pemberian nutrisi dan alat bantu masih dilakukan. yaitu infus untuk mensuplai cairan dan nutrisi serta alat terapi oksigen. Selain itu bayi tersebut juga diberikan air susu ibu (ASI) Q dna setiap harinya.Q

Polisi Tak Taat Lalin, Laporkan ke RTMC Polda Jatim Baju Impor Picu Penyakit Hepatitis

bed/bhirawa

Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Verdianto Iskandar Batticaca saat memantau pelanngaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Surabaya, Rabu (1/4).

Polda Jatim, Bhirawa Selama 21 hari terhitung dari tanggal 1-21 April 2015, Polda Jatim menggelar Operasi Simpatik Semeru 2015. Operasi ini akan dimulai dari sikap polisi sendiri dalam tertib berlalu lintas agar dicontoh oleh masyarakat.

Bertemakan ‘Polantas sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat’, diharapkan kepolisian bisa menjadi contoh tertib lalu lintas (lalin) bagi masyarakat.

Apabila diketahui ada anggota Polisi yang tak tertib lalin, masyarakat dapat melaporkan ke Hotline Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf usai memimpin apel Operasi Simpatik Semeru 2015 di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (1/4) mengatakan, operasi ini dimulai dari internal Polisi dulu.

Petugas yang di lapangan diharapkan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, terutama dalam kesadaran berlalu lintas yang benar.

“Ini merupakan program yang sasarannya dari internal anggota Polisi. Sebelum menemukan pelanggaran di masyarakat, petugas terlebih dahulu memberikan contoh yang baik,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Rabu (1/4).

Mantan Wakabareskrim Mabes Polri itu menambahkan, Polisi lalu lintas harus menjadi penggerak revolusi mental sebagaimana menjadi program utama Pemerintah. Karena itu, tidak hanya menindak pelanggar, petugas lalu lintas maupun Polisi yang berkendara juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Karena itu, sanksi seperti tilang juga akan diberikan kepada Polisi yang melanggar.

Catatan pelanggaran tersebut, kata Anas, nanti juga akan jadi acuan untuk pertimbangan kenaikan pangkat. “Pelanggaran ini nantinya akan dicatat, dan bisa mempengaruhi pertimbangan kenaikkan pangkat bagi anggota Polri,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombes Pol Verdianto Iskandar Batticaca menambahkan, selain pencegahan dan penindakan, penyuluhan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamtibcarlantas) juga akan dilakukan dalan Operasi Simpatik Semeru 2015 ini. Program ini juga wajib dilakukan Q bed dijajaran Polda Jatim.Q

Surabaya, Bhirawa Banyaknya baju impor yang masuk di tanah air harus diwaspadai oleh masyarakat. Baju bekas impor banyak yang mengandung bakteri sehingga dapat menimbulkan penyakit gatal-gatal dan saluran kelamin. Selain itu juga dapat menimbulkan penyakit hepatitis dan kutil kelamin.

Banyaknya bakteri dalam baju bekas dikarenakan ditimbun terlalu lama dalam gudang serta berbaur dengan baju bekas lainnya. Bakteri yang identik dibaju bekas yakni bakteri stafilokokus dan streptokokus.

Terdapat juga jamur seperti jamur candida dan dermafolit yang menyebabkan penyakit kadas. Selain itu juga terdapat virus yang berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit hepatitis dan kutil kelamin.

“Bakteri atau jamur bukan hanya ada di dalam baju bekas tapi baju baru juga bisa terjangkit virus, bakteri dan jamur,” terang Sekretaris Perhimpunan Dokter Kulit dan Kelamin Surabaya Prasti Dharmasanti Sp.KK. Menurutnya virus atau bakteri akan mudah masuk jika kulit terdapat luka karena bakteri atau virus akan lebih mudah masuk melalui luka.

Ada cara agar masyarakat tidak terserang oleh bakteri, jamur atau virus yang ada dalam baju bekas tersebut.

Caranya, setelah membeli baju bekas jangan langsung dimasukkan ke dalam lemari tetapi harus direndam terlebih dahulu dengan air panas, setelah itu langsung dicuci.

Salah satu warga Surabaya, Deri mengaku, sampai sekarang dirinya masih menggunakan baju bekas impor dari luar negeri.

Dengan perawatan dan pencucian yang benar dapat dipastikan kuman atau bakteri yang ada dalam baju bekas impor dapat mati dan hilang. ‘’Biasanya saya cuci dengan air panas mendidih sehingga bakteri yang ada dalam baju mati,’’ ucapnya.

Perlu diketahui, sebelumnyaPemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor.

Dengan berdasarkan uji laboratorium terhadap pakaian bekas yang dilakukan Kemendag selama satu tahun.

Dari hasil uji laboratorium Kemendag mendapati 261 ribu berbagai bakteri yang bisa membuat kulit gatal-gatal Q dna sampai terkena penyakit saluran kelamin.Q

Sekolah Menyenangkan di Tangan Guru Kreatif Menyenangkan

Optimalkan Potensi Otak Kiri, Dua Kali Pertemuan Kuasai Aksara Jawa Belajar bahasa dan budaya, kerap kali dianggap sulit bagi peserta didik di zaman modern ini. Tuntutan penguasaan sains dan teknologi di sekolah-sekolah membuat mata pelajaran bahasa dan budaya tersingkir menjadi pelajaran kelas dua. Namun di tangan guru kreatif, apapun mata pelajaran bisa menjadi menyenangkan untuk dipelajari peserta didik.

Salah satu pelajaran bahasa dan budaya yang saat ini tersingkir menjadi bahan ajar kelas dua adalah Bahasa Jawa. Mata pelajaran muatan local ini diidentikkan dengan bahasa tradisional, nggak njamani dan tidak cocok untuk anak muda.

Siswa kerap menganggap pelajaran Bahasa Jawa tidak terlalu penting. Apa lagi beberapa hal dalam Bahasa Jawa seperti menulis aksara Jawa dinilai terlalu susah.

Fakta ini persis seperti nasib pelajaran Bahasa Indonesia. Setiap tahun, nilai peserta ujian nasional selalu paling rendah dibanding pelajaran lain yang diujikan.

Sesulit apakah mempelajari Bahasa Jawa sehingga menjadi momok siswa? Pu-

tri Hayuningtyas, guru SMPN 10 Surabaya punya jawabannya. Pelajaran Bahasa Jawa yang paling berat adalah pada penulisan aksara Jawa. Selain hurufnya hampir sama, pasanganpasangan di setiap huruf juga kerap membingungkan.

Karena itu, sebagian besar orang jawa sendiri tidak bisa menulis aksara Jawa.

Hal ini yang membuat Putri menciptakan metode baru pembelajaran Aksara Jawa agar lebih menyenangkan dan mudah diterima siswa. Putri mengajar aksara Jawa tanpa harus menyuruh siswanya menghafal satu per satu dari 40 aksara jawa yang terdiri 20 aksara inti dan 20 pasangan.

Metode itu dimulai dengan mengelompokkan 40 aksara

menjadi enam kelompok.

Yakni, paling mudah, paling sulit, aksara yang hilang ekornya dan aksara yang bagian depannya hilang.

Dua kelompok lainnya adalah aksara yang hurufnya sama persis dan huruf-huruf yang mirip.

Misalnya aksara ke dua dibaca ‘No’ yang masuk dalam kelompok mudah. Untuk menghafal pasangan No, Putri meminta para siswanya membayangkan huruf aksara sambil mengucap kalimat ‘turun belok ke kanan’.

Begitu juga ketika harus menghafal pasangan aksara Bo, siswa diminta menghafal dengan kalimat ‘C plunker N’.

“Pasangan ‘Bo’ kan seperti huruf C lalu melingkar membentuk huruf N. Jadi murid bisa membayangkan sambil memejamkan mata,” kata Putri.

Metode ini diakuinya lebih mengandalkan fungsi otak kiri dari pada otak kanan.

Sehingga membutuhkan imajinasi dan kreativitas siswa.

Pada pertemuan pertama, siswa sudah bisa mengha-

bisa menghafal,”kata guru bahasa daerah yang sebelumnya mengajar selama 23 tahun di SMPN 4 Surabaya. Atas metode ini, Putri juga berhasil meraih juara I Guru Inovatif dari Dinas Pendidikan Jatim.

Fakta semacam ini membuktikan bahwa kreatifitas guru mengajar menunjang proses belajar terbaik siswa.

Sebab, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah, antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi.

Proses transfer pengetahuan dalam pembelajaran akan berhasil apabila waktu terlama difokuskan pada tam/bhirawa kondisi siswa beraktifitas, Putri Hayuningtyas menunjukkan trophy penghargaan yang pernah dia peroleh dari lomba guru inovatif Bahasa Jawa bukan kondisi guru mengayang digelar Dinas Pendidikan Jatim pertengan tahun lalu jar. Dalam kasus ini, siswa falkan semua aksara dan lam 10 menit. Kata-kata semua bisa menguasai ak- memiliki kesempatan mempasangannya. Sementara yang dibuat 19 anak bisa sara Jawa,”terang alumnus bayangkan sendiri materi pertemuan ke dua adalah membuat sejumlah kalimat Jurusan Bahasa Jawa, Uni- yang sedang dia pelajari menggunakan imajinasi simulasi tes. Dari 38 siswa di dalam satu paragraf. Se- versitas Negeri Surabaya. satu kelas dibagi dalam dua telah selesai, kelompok perKecepatan menghafal me- otak kirinya. Termasuk pada kelompok, masing-masing tama diminta membaca ha- tode diakuinya ini jauh lebih saat evaluasi, siswa lebih berjumlah 19 anak. sil kelompok kedua. Begitu cepat dibandingkan cara dominan karena mereka Ke-19 anak ini lalu di- sebaliknya. yang biasa dipakai. “Kalau dituntut untuk saling memminta maju satu per satu “Ternyata hanya dalam cara yang biasa dipakai satu beri masalah dan saling Q tam untuk membuat huruf da- dua kali pertemuan mereka semester belum tentu siswa memecahkan.Q

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Satpol PP Bongkar Bedak PKL Melanggar Perda Kota Mojokerto, Bhirawa Satpol PP Kota Mojokerto melakukan razia dan membongkar lapak dan rombong-rombong PKL di kawasan yang melanggar Perda. Diantaranya yang berdiri di bahu jalan serta trotoar di sejumlah ruas jalan padat lalu lintas jalan, Rabu (1/4) kemarin.

Gebrakan pemangku ketertiban ini menyusul instruksi Wali Kota Mojokerto yang meminta semua zona merah PKL disetrilkan. Kawasan yang menjadi sasaran Satpol PP kali ini lapak yang berdiri diatas sungai sepanjang Jl Raden Wijaya dan kawasan Surodinawan.

Hasilnya, satu unit truk yang disiapkan untuk mengangkut barang sitaan milik PKL yang akan dijadikan barang bukti terisi penuh.

Hanya saja, meski terkesan sapu bersih, namun tindakan Satpol PP berujung kecaman dan protes pemilik rombong PKL. ‘’Seharusnya ada pemberitahuan dulu, jangan main angkut begini,’’ cetus pemilik rombong es buah.

Beberapa pedagang lain melontarkan hal senada. Namun lima puluh personil gabungan dari unsur Satpol PP, TNI dan Polri yang turun terus menyisir setiap titik pelanggaran tanpa menggubris protes PKL. Kecaman terhadap Satpol PP juga terkait solusi pasca penertiban. Mereka menyayangkan, lantaran hanya menjadi sasaran penertiban tanpa diberi solusi. Yang lebih disayangkan, kesan tebang pilih masih kuat dalam razia kali ini. ‘’Ada PKL yang ditindak, tapi ada juga yang dibiarkan,’’ kata Amzar, PKL yang terkena razia.

Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Imam Susadi menampik tegas tudingan tebang pilih. ‘’Tidak ada pengecualian, yang melanggar Perda ya ditertibkan,’’ katanya.Q kar

166 Koperasi Simpan Pinjam Terancam Bubar Sidoarjo, Bhirawa Sekitar 166 koperasi simpan pinjam di Kab Sidoarjo kini menghadapi masalah yang berat dari berbagai faktor. Karena itu, kini keberadaan mereka sedang kembang kempis dan terancam bubar gulung tikar.

Menurut Kepala Bidang Fasilitisasi Pelayanan Dinas Koperasi Perindag Kab Sidoarjo, Dana Riawati, masalah yang dihadapi koperasi simpan pinjam itu diantaranya seperti ada yang tak bisa menghasilkan laba untuk dibagi kepada anggotanya, ada yang terlilit hutang, bahkan ada yang uangnya dilarikan pengurusnya hingga tidak bisa beroperasi lagi. ‘’Ini yang menyebabkan ratusan koperasi simpan pinjam di Sidoarjo ini terancam gulung tikar,” ujar Dana, saat diitemui di Pendopo Delta Nugraha, ketika memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan pada koperasi simpan pinjam di Sidoarjo, baru-baru ini.

Meskipun koperasi simpan pinjam itu bermasalah, tapi menurut Dana, mereka tak bisa seenaknya untuk gulung tikar begitu saja. Pasalnya menurut aturan, harus ada pertanggung jawaban kepada anggotanya. ‘’Mereka harus bisa memberikan tanggung jawabnya kepada anggota. Jika ini tuntas, maka mereka baru bisa dinyatakan tutup,” jelas Dana.

Disampaikan Dana, sebagai upaya untuk memperkuat keberadaan koperasi simpan pinjam di Sidoarjo, maka Dinas Koperasi menggelar Bimtek dan penyuluhan ini pada ratusan koperasi simpan pinjam di Sidoarjo. Harapanya, bisa sebagai cara penguatan terhadap keberadaan KSP di Sidoarjo.Q ali

Kejari Sidoarjo Dipraperadilankan Sidoarjo, Bhirawa Tiga tersangka kasus dugaan kredit fiktif di UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggulangin mengajukan permohonan pra peradilan atas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Melalui kuasa hukumnya ketika tersangka menilai termohon yakni Kejari Sidoarjo tak sesuai prosedur hukum dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga tersangka yang mempraperadilkan Kejari Sidoarjo diantaranya adalah Munawaroh warga Perum Mutiara Citra Asri Blok Nomor 3, Atik Munziati warga Desa Kalidawir dan Maria Alloysia Yunita Dwiyanti warga Desa Kalitengah, Tanggulangin. Mereka diwakili kuasa hukumnya HM Priyo Oetomo SH MH untuk mengawal jalannya persidangan hingga tuntas.

Kepada hakim tunggal, Mustofa SH pemohon meminta agar hakim mengabulkan sembilan permohonannya. Diantaranya, menyatakan tindakan Kejari dalam memasuki rumah atau melakukan penggeledahan di rumah tersangka Atik Munziati dilakukan dengan cara merusak pintu masuk. ‘’Terhadap pemohon yang lain juga tak menyerahkan berita acara penggeledahan dan penyitaan. Salinan berita acara juga tidak disampaikan kepada pemohon,’’ tegas Priyo Oetomo.

Hal itu merupakan tindakan sewenangwenang dan tidak sah. Sehingga dalam penetapan yang telah dilakukan juga tidak sah. Maka Priyo Oetomo memohon kepada Hakim Mustofa, memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan Para Pemohon dari tahanan seketika pada saat putusan Pra Peradilan ini diucapkan. ‘’Juga menetapkan atau memulihkan hakhak para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat sert martabatnya,’’ pinta Priyo Oetomo.

Dalam persidangan yang digelar di PN Sidoarjo, Rabu (1/4) kemarin yang telah mengagendakan pembacaan Tanggapan Termohon atas Permohonan Pra Peradilan, dibacakan Jaksa Wahyu Dwi Prasetyo SH MH dan Wahid SH.Q ach

Kamis Legi 2 APRIL 2015

Humas Turun ke Masyarakat Kembangkan Informasi Untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di wilayah Sidoarjo agar lebih merata hingga ke desa-desa.

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Sidoarjo turun langsung ke masyarakat. Seperti yang telah dilakukan di beberapa kecamatan Rabu (1/4) kemarin di Balai Kec Waru, Sidoarjo.

Caranya, dengan menjalankan program pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab Sidoarjo, agar masyarakat Sidoarjo semakin baik dan semakin berdaya dalam mengembangkan informasi.

Selain itu, P3M juga bekerjasama dengan IUWASH. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Kab Sidoarjo, Machmudi Alie SH, kalau KIM di Kab Sidoarjo selama ini sudah menyabet berbagai prestasi. Dengan terus melakukan pembinaan yang berkesinambungan seperti saat ini. Diharapkan ke depan KIM di Kab Sidoarjo bisa semakin menunjukan eksistensinya. ‘’Melalui KIM, diharapkan masyarakat bisa semakin mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan mengandalkan media internet,’’ harap Machmudi.

Kelompok Informasi Masyarakat diharapkan bisa semakin menjadi mitra pemerintah dalam penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Dalam hal ini, berfungsi sebagai mediator

achmad suprayogi/bhirawa

Kabag Humas, Machmudi Alie saat memberikan sambutan masalah informasi kepada warga Kec Waru. komunikasi dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, demikian pula sebaliknya. ‘’Selain itu KIM juga berfungsi sebagai penerima dan penyebar informasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,’’ katanya.

Dengan sudah tersebarnya kelompok informasi ke beberapa kecamatan yang ada di Kab Sidoarjo, KIM sangat berpotensi untuk memotret dengan lebih dalam berbagai potensi yang ada di masyarakat. Dari potret yang ada itu, kemudian dikembangkan dan diangkat. ‘’Sehingga bisa se-

makin mengembangkan masyarakat Kab Sidoarjo di berbagai bidang, baik di bidang sejarah, pemerintahan, sosial budaya, religius, produk unggulan, perekonomian, dan lainlain,’’ ujar Machmudi.

Sejak didirikan tahun 2010 lalu, ada salah satu KIM Melati yang sudah menyabet berbagai prestasi. Diantaranya, mulai Juara I Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) Bakorwil Pamekasan 2014 dan tahun 2015 nanti akan mengikuti LCCK tingkat Propinsi. KIM Melati yang berlokasi di Desa Siwalan Panji,

Kec Buduran ini juga menjadi rujukan studi banding. ‘’Seperti rombongan DPR RI, juga tamu dari luar negeri pernah menyempatkan berkunjung,’’ celetuk Ketua KIM Melati, Listyowati saat mendampingin Kabag Humas dan Kasubag P3M, Muhammad Rofik.

Sementara itu, perwakilan dari IUWASH, Drs Imam memaparkan kepada kelompok masyarakat yang ada di Kec Waru, bahwa dengan dibentuknya KIM di kecamatan akan sangat banyak manfaatnya, mengingat jumlah pen-

Polantas Jangan Terima Gratifikasi Kab Mojokerto, Bhirawa Mabes Polri melalui korp Lalu Lintas (Korlantas) melarang petugas polisi lalu lintas (Polantas) di lapangan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Pasalnya pelayanan anggota Polantas belum sepenuhnya berjalan optimal. Bahkan Mabes Polri kerap menemukan petugas Polantas melakukan penyimpangan. Selama menjalankan tugas masih didasari motivasi mendapatkan imbalan atau gratifikasi.

Demikian tertuang dalam amanat Kepala Korsp Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri, Irjen Pol Condro Kirono melalui surat telegram yang dibacakan Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto, ditengah apel gelar pasukan Operasi Simpatik tahun 2015 di halaman Mapolres Mojokerto kemarin. ‘’Anggota Polantas masih melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dengan motivasi mendapatkan imbalan,’’ katanya. Apel gelar pasukan diikuti jajaran anggota kepolisian, TNI AD, Detasemen Polisi Militer (Denpom) TNI, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kab Mojokerto.

Menurut Condro, kata Budhi, Operasi Simpatik kali ini berbeda dengan sebelumnya. Operasi digelar mulai 1 April hingga 21 April, secara terstruktur dan kelembagaan akan disesuaikan

dengan Rencana Operasi (Renops). ‘’Bermula dari kondisi saat ini, masih dijumpai beberapa catatan,’’ katanya. Setidaknya, dalam amanat apel, Kakorlantas mencatat lima poin temuan terhadap tugas pokok dan fungsi anggota Satlantas.

Pertama, kurang memahami fleksibilitas posisi Polri dalam masyarakat selama menjalankan tugas dan peran. Kedua, belum maksimal melakukan perubahan mendasar pada tugasnya secara santun dan harmonis. Ketiga, belum melakukan perubahan tata nilai, pola pikir dan pola tindak; empat, masih menganut paradigma lama yang kental dengan sosok pemegang otoritas kekuasaan budaya dilayani. Serta kelima, masih melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas dengan motivasi mendapatkan imbalan (gratifikasi). ‘’Potret itu merupakan wajah pelayanan Polantas yang memerlukan pem-

benahan mindset dan culturset untuk menjawab tuntutan masyarakat,’’ tandasnya.

Harapannya, lanjut Budhi, masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik, tak mempersulit dan tak menimbulkan keluhan di masyarakat. ‘’Perlu saya ingatkan kembali bahwa tujuan utama Operasi Simpatik yang dilaksanakan adalah terwujudnya Kamseltibcarlantas (Kemanana, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) yang baik,’’ terangnya.

Menurut Condro, terang Budhi, untuk mewujudkan hal itu maka diminta anggotanya meningkatkan disiplin dengan menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sementara itu, Kasat Lantas, AKP Asep Kurnia menambahkan, Operasi Simpatik akan digelar selama tiga minggu penuh atau 21 hari. Pada minggu pertama, menurut Asep, sasaran operasi diarahkan pada aparatur Negara. Meliputi anggota kepolisian, PNS dan TNI. Selanjutnya, minggu ke dua, separo perangkat negara, selebihnya masyarakat umum. Meliputi pelanggaran lalu lintas di jalan, kelangkapan surat-surat kendaraan, serta potensi penyebab kecelakaan karena kurang disiplinnya pengguna jalan.Q kar

duduknya menduduki peringkat pertama, terbanyak dibanding dengan kecamatan lain di Kab Sidoarjo. Artinya KIM sangat dibutuhkan sekali guna media informasi dan media sosialiasi bagi masyarakat.

Imam juga menekankan kepada peserta yang hadir, selain perlunya segera di bentuk KIM kualitas sumber daya manusianya juga harus diperbaiki. ‘’Dimana KIM akan bisa berjalan efektif dan sesuai harapan, apabila SDMnya memiliki komitmen bersama untuk memajukan daerahnya,’’ jelas Imam.Q ach

Petro Terus Galakkan Inovasi di Perusahaan Gresik, Bhirawa Di tengah persaingan dunia usaha yang kian kompetitif, PT Petrokimia Gresik (PG) terus menggalakkan inovasi di lingkungan perusahaan.

Iklim dan budaya inovasi telah terbukti mampu menghasilkan berbagai ide kreatif yang berujung pada efisiensi dan efektifitas perusahaan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya.

Menurut Wahyudi, Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Petrokimia Gresik, melalui inovasi perusahaan berharap dapat memaksimalkan segala sumber daya untuk mengembangkan potensi yang ada guna memenangkan persaingan.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan, wujud membudayakan inovasi ini terlihat jelas pada acara tahunan Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG) ke-29, dimana tahun ini KIPG mengangkat tema Inovasi dan Keunggulan Untuk Kelangsungan Hidup Perusahaan. Dalam acara ini, sejumlah gugus inovasi mempresentasikan kisah sukses mereka dalam berinovasi dihadapan peserta inovasi dan dewan juri. ‘’Setidaknya terdapat 820 gugus inovasi terdaftar tahun ini atau meningkat 9% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (749 gugus inovasi). Tingkat partisipasi karyawan juga cukup tinggi. Selain itu, Petro juga berhasil merealisasikan penghematan sebesar Rp30,67 miliar dan masih berpotensi untuk hemat sebesar Rp60,8 miliar,’’ jelas Wahyudi. .

Sementara, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman mengungkapkan, pihaknya akan semakin mendorong karyawan untuk membudayakan inovasi di lingkungan kerja. Tujuannya tak lain untuk menciptakan perbaikan sistem dan proses kerja yang berdampak pada efisiensi, efektifitas, dan nilai tambah di segala aspek operasional perusahaan guna mencapai target perusahaan. ‘’Tak ada perusahaan yang maju dan mampu bersaing kecuali dengan meningkatkan kemampuan inovasinya,’’ ujar Hidayat saat membuka acara KIPG ke-29 di SOR Tri Dharma Petrokimia Gresik, Rabu (1/4).Q eri.kim

Meski Sudah Disidak Komisi C

Kelanjutan Pembangunan GOR Mengganti Tunggu Rapat Komisi Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) yang ada di Desa Mojo Tengah, Kec Menganti belum ada kejelasan, meski sudah di Sidak Komisi C DPRD Gresik. Hingga Rabu (1/4) kemarin Komisi C belum menentukan sikap apakah akan dipending atau dilanjutkan, sebab ada rapatkan internal komisi. Karena saat hearing beberapa waktu lalu, masih terjadi dua perbedaan pendapat sehingga di Sidak.

Dalam Sidak Komisi C di lokasi GOR, yang hadir Ketua Anwar Sadad, wakil ketua Syafi AM, Mustajab, Noto Utomo, Hadi Kusono, Miftahol Janah, Dwi Laksono. Sidak di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB hingga 11.30 WIB, didampingi Kepala Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Ir Ahmad Washil MR MT, Kepala Bidang Perumahan dan Air Bersih, Ir Sumargono MM Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Gresik. Serta Camat Menganti, Sutrisno dan Kepala Desa Mojo Tengah.

Melihat secara detil kondisi luas tanah dan status tanah.

Yang selama ini digunakan untuk area bermain bola warga

sekitar, pada saat musim kemarau. Dibuktikan dengan adanya dua tiang gawang, kalau musim penghujan kondisinya tergenang air.

Menurut Wakil Ketua Komisi C, Syafi, kalau melihat tempatnya memang strategis karena posisinya di nol jalan. Juga status tanahnya yang memang tanah negara, yang selama ini tak digunakan. Namun begitu dalam Sidak tadi, Komisi C tak langsung gegabah untuk mengatakan ‘Iya’ harus cepat dibangun. Karena lebih dahulu dirapatkan secara internal dalam komisi, sebab dalam hearing kemarin beberapa anggota meminta memending proyek pembanguna GOR,

sehingga sepakat harus dilakukan Sidak. ‘’Kalau melihat anggaran yang digunakan pada APBD tahun 2015, yang digunakan untuk urukan dan struktur. Saya kira tak ada masalah kalau dilihat dari kondisi tanah, dengan jalan memang agak dalam. Selain itu, keberadaanya memang sangat dibutuhkan untuk sarana olah raga warga sekitar, hingga eveneven lokal maupun even nasional,’’ kata Syafi, politisi senior dari PKB. Sementara anggota Komisi C, Hadi Kusono mengatakan, secara pribadi berkeinginan dipending saja pada anggaran tahun ini. Dan anggaran itu lebih difokuskan pada pembenahan tanggul Kali Lamong saja, sebab disaat musim penghujan kalau terjadi banjir.

Wilayah ini masih terdapat banjir, bahkan telah menelan korban jiwa. Sehingga masyarakat masih sengsara. ‘’Namun untuk kelanjutan, semua saya serahkan pada kawankawan komisi saja, apakah

tetap dilanjut apa dipending,’’ tegasnya.

Terpisah Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik, Ir Ahmad Washil MR MT mengatakan, pembangunan GOR Menganti hanya satu lantai, namun akan dilengkapi dengan beberapa cabang olah raga. Yaitu futsal, folibal, bulu tangkis, 18 stan kios dan mempunyai kapasitas penonton 1.000 orang.

Sekarang masih tahap sosialisasi dan diperkirakan Bulan Mei akan digelar lelang pekerjaan untuk urukan dan struktur sebesar Rp5 miliar.

Pembangunan GOR ini berdasarkan usulan warga saat kegiatan tilik desa tahun 2014 lalu. Kemudian dilanjutkan camat setempat ke Pemkab karena di Gresik selatan belum mempunyai sarana GOR. Q kim.adv

rokim/bhirawa

Komisi C Sidak lahan Gor Menganti

JAWA TIMUR

Kamis Legi 2 APRIL 2015

KILAS JATIM

SKPD Diminta Segera Usulkan Draf PAK Kota Batu, Bhirawa Setelah turunnya hasil audit awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkot Batu siap-siap mengajukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Hal ini dibenarkan oleh Kasubag Publikasi dan Kerja Sama Pers pada Bagian Humas, Inol Ertadiansah membenarkan hal. "Saya memang diperintah Kabag Humas untuk segera mengajukan rencana PAK. Katanya PAK mau dipercepat, begitu Perda LKPJ disetujui, maka langsung diajukan perubahan KUA PPAS dan PAK," ungkap Inol.

Hal yang sama juga disampaikan beberapa kepala SKPD lainnya. Kebanyakan SKPD mengajukan tambahan anggaran untuk menyesuaikan kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan BBM dan melemahnya rupiah terhadap dolar. Selain itu juga ada sejumlah SKPD yang mengubah rencana kegiatannya ke hotel seiring dengan diperbolehkannya menggelar rapat di hotel.

Terkait dengan hal itu, Sekda Kota Batu selaku Kepala Tim Anggaran (Timgar), Widodo, mengatakan bahwa PAK tidak bisa dipercepat karena ada tahapan yang harus dilalui. Namun pihaknya meminta agar SKPD mempersiapkan usulan untuk perubahan anggaran.

"Tim Anggaran Pemkot Batu meminta SKPD mengajukan usulan, apakah ada perubahan atau tidak. Sedangkan kalau jadwalnya tidak bisa dipercepat karena PAK harus menunggu keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan penetapan Perda LKPJ Walikota Batu.

Setelah itu baru diajukan perubahan KUA PPAS dan PAK," tutur Widodo.Q sup

Ponpes Daarul Ukhuwwah Bantah Terkait ISIS Kab Malang, Bhirawa Dugaan masyarakat Kabupaten Malang terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Ukhuwwah yang berada di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ada hubungannya dengan ISIS dibantah oleh Pimpinan Ponpes Daarul Ukhuwwah KH DR Muhammad Ajir Abdi Moenip, Rabu (1/4).

Keberadaan ponpes ini dikait-kaitkan dengan ISIS setelah Abdul Hakim Munabari (35) warga Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang ditangkap anggota Densus 88 Polda Jawa Timur pada Kamis (25/3) atas dugaan anggota jaringan ISIS. KH DR Muhammad Ajir Abdi Moenip mengatakan Ponpes Daarul Ukhuwwah tidak mengenal beberapa orang yang ditangkap anggota Densus 88 seminggu yang lalu. “Kami menegaskan jika tidak ada

santri yang ditangkap, dan santri kami yang paling senior adalah kelas 2 Aliyah,” jelasnya.

Sementara, kata dia, terkait adanya kegiatan di Ponpes Daarul Ukhuwwah yang disebut-sebut memberikan pelatihan beladiri silat dan jurit malam, itu adalah kegiatan wajib yang harus diikuti santri.

Karena itu kegiatan Pramuka termasuk di dalamnya kegiatan perkemahan. Sedangkan kegiatan santri belajar beladiri tidak ada kaitannya dengan ISIS.

Menurut Moenip, dengan mengikuti kegiatan beladiri untuk melatih santri percaya diri dan sehat. Sedangkan santri tidak hanya diajari beladiri silat saja, tapi juga diajarkan beladiri Wushu dan karate. Bahkan wushu sudah pernah mewakili Kabupaten Malang dalam turnamen di Bali dan Jombang. Dan Ponpes Daarul Ukhuwwah juga memberikan kegiatan ekstra kurikuler, seperti belajar jurnalistik, desain grafis, serta latihan pidato meliputi tiga bahasa.

“Jadi tidak benar jika Ponpes yang saya pimpin ini disebut-sebut mengajarkan Islam radikal. apalagi disebut juga sebagai jaringan ISIS. Karena sejak dari awal ketika ISIS muncul, kami telah menyatakan dengan tegas menolak ISIS. Sehingga Ponpes Daarul

Dua PNS Dapat Sanksi Turun Pangkat Jombang, Bhirawa Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan negeri setempat atas kasus kredit fiktif Bank Jombang senilai Rp 775 juta mendapat sanksi tegas. Keduanya diturunkan jabatannya satu tingkat lebih rendah selama 3 tahun dan terancam pemotongan gaji sebesar 50 persen.

Tersangka Dua PNS itu yakni Heri S Bendahara Pembantu Kecamatan Megaluh dan Wida R staf di Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo. Keduanya telah terbukti memanipulasi SK PNS atas 15 orang debitur yang digunakan sebagai jaminan pengajuan kredit di Bank Jombang.

Kepastian sanksi ini dikatakan, Kepala Inspektorat Jombang, I Nyoman Swardana, Rabu (1/ 4) kemarin. Sanksi penurunan jabatan atau golongan satu tingkat dibawahnya adalah hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Dan keduanya telah memenuhi syarat melanggar Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ”Beberapa kali kita panggil juga tidak kooperatif, dan sanksi itu sudah dijatuhkan sebelum penatapan sebagai tersangka,” ujarnya ditemui di gedung DPRD usai paripurna, Rabu (1/4).Q rur

Ukhuwwah sebagai korban fitnah,” tegas dia.

Dalam kesempatan itu, Moenip menambahkan, Ponpes Daarul Ukhuwwah selama ini tidak ada masalah dengan warga Desa Asrikaton. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat antara ponpes dengan warga sangat harmonis.

Bahkan, warga di sekitar ponpes dilibatkan untuk bekerja saat pondok melakukan pembangunan fisik, warga juga kita jadikan tenaga kebersihan, dan ada juga warga kita pekerjakan menjadi juru masak. Serta setiap ada kegiatan penyembelian hewan qurban warga juga kita libatkan.

“Kami berharap dengan pemberitaan ini, isu-isu yang mengarah pada fitnah tentang keterkaitan Ponpes Daarul Ukhuwwah dengan ISIS. Hal ini untuk menjawab dugaan

masyarakat terkait isu jika Ponpes Daarul Ukhuwwah ada kaitannya dengan penangkapan beberapa orang di wilayah Kota Malang atas dugaan jaringan ISIS,” papar dia, yang juga salah satu kyai alumni Ponpes Gontor Ponorogo.

Sebelumnya, beberapa media cetak lokal dan regional termasuk Bhirawa memberitakan terkait dugaan Ponpes Daarul Ukhuwwah yang berada di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang terlibat dalam jaringan Islam radikal atau ISIS. Informasi masyarakat yang menyebutkan Abdul Hakim Munabari yang ditangkap Anggota Densus 88 Polda Jatim sering datang ke ponpes tersebut. Namun hal itu belum bisa dibuktikan oleh pihak Kepolisian.Q cyn

LIRA Soroti Transparansi Tata Kelola Migas

Ormas Diminta Ciptakan Suasana Kondusif Bojonegoro, Bhirawa Organisasi Kemasyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak sekedar menjadi mitra pemerintah dalam hal pendampingan dan lain sebagainya.

Akan tetapi peran itu berkembang dalam rangka menciptakan suasana aman dalam negeri khususnya adalah Bojonegoro.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. H. Setyo Hartono saat membuka acara forum komunikasi dan konsultasi Organisasi Kemasyarakatan se Kabupaten Bojonegoro yang digelar di Ruang Pertemuan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bojonegoro, Rabu (1/4).

Beberapa catatan penting yang harus segera mendapatkan tindak lanjut, apalagi setelah adanya perkembangan dinamika sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keormasan. Selain itu para Ormas dan LSM diminta memiliki badan hukum hal ini dalam rangka memberikan keabsahan legalitas. “Suasana kondusif yang kini dirasakan oleh seluruh masyarakat Bojonegoro merupakan kerja keras berbagai pihak diantaranya adalah ormas dan LSM yang menciptakan pula suasana kondusif ditengah masyarakat kita,” jelasnya.Q bas

5

sawawi/bhirawa

Salah satu saksi ahli saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim saat menyidangkan kasus nenek Asyani.

Dua Saksi Ahli Sepakat Nenek Asyani Tak Bisa Didakwa Pelaku Illegal Logging Situbondo, Bhirawa Hari ini (2/4), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, akan kembali akan melanjutkan persidangan Nenek Asyani, terdakwa kasus pencurian tujuh batang pohon jati asal Dusun Krastal, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng. Sidang yang selalu dipimpin hakim Ketua Ketut Dedy Arcana itu, akan memasuki agenda kesaksian Asyani.

Dalam sidang sebelumnya Kuasa Hukum Asyani menghadirkan dua saksi ahli, masingmasing Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Achmad Sodiqi dan Dr. Noer Fauzi Rachman, Dosen ilmu politik dan gerakan agraria Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kedua saksi ahli ini berpendapat, bahwa dakwaan ilegal loging terhadap nenek Asyani tidak tepat. Nenek Asyani yang dituduh mencuri tujuh batang kayu, tidak bisa dijerat Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemperantasan perusakan hutan atau (P3H).

Menurut Prof. Dr. Achmad Sodiqi, lahirnya UU P3H itu sebenarnya untuk pelaku kejahatan besar yang mengancam kerusakan hutan. “Namun untuk kasus nenek Asyani, sebetulnya tak perlu masuk pengadilan, melainkan cukup diselesaikan secara musyawarah,” ujar Akhmad Shodiqi.

Oleh karena itu, lanjut Prof Sodiqi, kasus yang menimpa Nenek Asyani bisa pula diselesaikan secara perdata. Jika unsur pidanaya masuk, urai dia, tidak perlu dijerat dengan kasus Illeggal loging namun cukup menggunakan pasal pencurian biasa yaitu pasal 363 KUHP.

Apalagi sejauh ini, terang Shodiqi, perdebatan barang bukti masih belum selesai.

Sebab pihak perhutani, Polisi dan jaksa tidak bisa membuktikan secara jelas, dan hanya mencocokkan kayu yang diduga dan diyakini.

Sementara modus mengapa kayu jati di petak 43 F sampai ke tangan Nenek Asiyani, tidak pernah terungkap dengan jelas.

Prof Sodiqi menegaskan, hakim memang tidak boleh menolak perkara yang sudah P 21. Namun jika tidak terbukti, hakim harus menghentikan dan tidak perlu memaksakan.

Pernyataan senada diungkapkan Dr. Noer Fauzi Rachman. Di hadapan mejalis hakim, Dosen IPB ini menegaskan, bahwa UU P3H tidak berlaku untuk kasus Nenek Asiyani.

“Sebab UU P3H untuk memberantas ilegal loging yang dapat merusak ekosistem hutan, bukan untuk masyarakat kecil yang hanya mencuri satu atau dua pohon saja,” ungkap Noer Fauzi.

Bahkan Noer Fauzi menilai, pasal yang dipergunakan mendakwa Nenek Asyani sebagai bentuk kriminalisasi. Sejauh ini pembuktian kepemilikan kayu tidak dibarengi dengan modus pencuriannya. Tidak hanya itu, Noer Fauzi juga mempersoalkan surat dakwaan jaksa, karena tidak menyebut tempat tinggal Nenek Asiyani apakan berada sekitar hutan atau tidak.

Pemerintah pusat melalui Litbang Kehutanan dan Statistik, papar Noer Fauzi, telah memetakan masyarakat yang tinggal di daerah hutan. Dari 7.000 desa di Indonesia, ada 3.000 Desa yang ditetapkan sebagai masyarakat sekitar hutan. Q awi

Sampang, Bhirawa LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sampang turut menyoroti permasalahan pengelolaan minyak dan gas (migas) di Kabupaten Sampang, dengan menggelar sebuah diskusi, rabu (1/4). Dinilai, pengelolaan migas oleh PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) yang merupakan BUMD, jauh dari konsep transparansi.

"Bahkan saat ini mantan Bupati Sampang Noer Tjahja sedang menjalani proses sidang terkait tata pengelolaan migas yang dikelola BUMD PT SMP," kata Bupati LIRA Sampang Moh Anwar.

Anehnya, Bupati Sampang Fannan Hasib masih melanjutkan kegiatan di PT SMP meski ada masalah hukum. Hal itu ditunjukkan dengan adanya perombakan jajaran direksi PT SMP dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) 2013 yang dihadiri Fannan Hasib.

"Mestinya, BUMD PT SMP yang sudah bermasalah hukum sejak RUPS 2013 itu harus dilakukan pembekuan dan tidak boleh

berjalan lagi. Bahkan kalau perlu dipailitkan. Namun kenyataanya, direksi yang baru kala itu masih menerima gaji dan dana operasional," urainya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah LIRA Sampang Ahmad Zahri. Menurutnya, setidaknya ada 4 faktor yang menimbulkan buruknya tata kelola migas oleh PT SMP. Yakni, ketidakjelasan angka riil dana bagi hasil (DBH) terhadap daerah, terkait partisipasi interest (PI), trading migas, dan ketentuan Corporate Social Responsibility (CRS).

Saat keempat faktor itu ditanyakan ke pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, mereka terkesan selalu menutup-nutupi.

"Bahkan beberapa waktu lalu, kami dari LIRA sempat mengirimkan surat resmi terhadap Dispendaloka Sampang untuk mengetahui berapa angka riil di Kabupaten Sampang setiap tahun yang masuk ke PAD dalam sektor migas. Namun hingga saat ini surat tersebut tidak ada jawaban," ucap Zahri.Q lis

PKK Santuni Balita dan Lansia Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka pelaksanaan resepsi Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-43, ketua Tim Penggerak PKK Bondowoso yang diketuai Hj. Faizah Amin Said Husni melaksanakan resepsi yang digelar di Pendopo Kabupaten, serta juga memberikan santunan pada ratusan janda lanjut usia (lansia) serta Balita.

Hadir dalam acara resepsi tersebut Bupati Amin Said Husni, Dandim 0822 Letkol Sudrajat SH, Kajari Sri Sektiyanti SH, para Kepala SKPD dan Camat, serta para ketua tim penggeran PKK Kecamatan dan perwakilan pengurus di tingkat desa.

Dalam sambutannya di hadapan para pengurus PKK seBondowoso, Bupati Drs H Amin Said Husni meminta kepada PKK untuk lebih sensitive dan memiliki kepekaan social terhadap segala fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keluarga, apalagi dengan tema resepsi ‘Menyatukan langkah memajukan Keluarga Indonesia’, menurut Bupati untuk kondisi saat ini sangat tepat.

Karena segala persoalan yang terjadi di masyarakat baik itu kenakalan remaja serta berbagai persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), semuanya bermuara dan minimnya pembinaan dan kesadaran dalam keluarga, sehingga dalam hal ini dituntut kerja keras PKK untuk meminimalisir segala persoalan tersebut.

“Tentu langkah konkrit PKK sangat kita harapkan dalam rangka meringankan tugas Pemkab Bondowoso dalam mencapai tujuan menjadikan Bondowoso beriman, berdaya dan bermartabat karena sentuhan utamanya melalui keluarga,” katanya.

Sementara itu Faizah Amin Said Husni selaku ketua tim penggerak PKK Bondowoso berharap dukungan semua pihak untuk menjalankan tugasnya melakukan konsolidasi organisasi mulai tingkat Kabupaten hingga tingkat desa, karena tanpa dukungan semua pihak menurutnya akan sulit menjalankan tugas khususnya membantu para suami melalui sektor non pemerintahan.Q mb7

Mengintip Kondisi Tenaga Kontrak Satpol PP yang Dipecat Gagal Menikah hingga Gadaikan Motor Kondisi YE tertunduk lesu ketika menceritakan kisah hidupnya, dia terpaksa gagal menikah dengan gadis pujaannya DD, setelah diberhentikan oleh kepala Satpol PP Kota Kediri. Bahkan untuk menopang ibu dan adiknya dia merelakan menggadaikan motornya yang saat ini masih kredit.

Kondisi YE setelah diberhentikan oleh Kepala Satpol PP Kota Kediri.

van/bhirawa

Saat ini YE masih bingung dengan kondisi yang dialaminya paska pemecatan sebagai tenaga kontrak di Satpol PP Kota Kediri.

Dia juga menyesalkan sikap dari orang tua kekasihnya yang tidak mengizinkan anak untuk dinikahi setelah tahu tidak memiliki pekerjaan. "Saya sendiri juga malu, sekarang saya tidak punya pekerjaan, mungkin gara-gara itu

saya tidak diizinkan menikah," katanya seakan menyesali nasib yang dialaminya.

Di sisi lain dalam kondisi seperti itu, dia harus tetap menopang kehidupan Ibu dan Adiknya, untuk itu dia harus terpaksa menggadaikan motor kesayangannya yang juga masih kredit dengan uang Rp 500 ribu. Itupun harus dipotong jalan 10 persen. "Buat

membayar hutang saya selama tidak kerja lagi, dan untuk memenuhi beutuhan hidup ibu dan adik saya," ungkapnya.

Dia juga mengenang ketika saat -saat masih bekerja sebagai tenaga kontrak di Satpol PP Kota Kediri, meskipun hanya dengan gaji Rp 900 ribu perbulan, dia masih bisa menopang kehidupan keluarganya. Menurutnya ketika itu dia sangat loyal pada pimpinan ketika masih kerja.

Bahkan dia ketika di luar jam dinas saat diperintah pimpinanya untuk mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaannya sebagai tenaga kontrak dia sanggup melaksanakan tanpa minta im-

balan apapun. "Ketika itu saya disuruh macul, dan saya juga tidak meminta imbalan. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya juga ikut dipecat. Padahal ketika masuk menjadi tenaga kontrak saya juga membayar Rp 25 juta," sesalnya.

Kini dia hanya mampu berharap, agar DPRD Kota Kediri yang telah mendapatkan laporan dari ketidakadilan yang dialminya segera bertindak untuk menyelesaikan persoalan ini. Dia mengaku tidak hanya dirinya yang terperosok dalam kondisi terpuruk akibat kebijakan yang timpang tersebut.Q van

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

 Sosialisasi Pembentukan Infrastruktur

Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berbasis Kelompok Fungsional dan Pengembangan Ekonomi Syariah Kelompok Wanita di Jatim  Memperkuat Infrastruktur Keuangan Berbasis Syariah di Desa/Kel di Jatim

6

7

Pendopo Kabupaten Lamongan, 25 Maret 2015 Kamis Legi, 2 APRIL 2015

Pemprov Jatim Pacu Pembentukan Koperasi Syariah

Fadeli Bupati Lamongan

Bangga Kopwan Amalia Jadi Rujukan KEBERADAAN Kopwan (Koperasi Wanita) di Kabupaten Lamongan terbukti berhasil. Bahkan salah satu Kopwannya, yakni Kopwan Amalia di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring berkinerja baik dan mampu berkembang pesat dengan cepat.

Hanya dalam 3 tahun, dari modal awal Rp 50 juta Kopwan Amalia yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pertokoan ini mampu berkembang dengan aset sekarang mencapai Rp 2,5 miliar. “Kopwan Amalia ini kini menjadi salah satu rujukan Kopwan di Jatim, “ kata Bupati Lamongan Fadeli.

Bupati Fadeli menyebut program Kopwan di Lamongan berjalan cukup sukses. Itu menurut dia dapat dilihat dari modal awal seluruh Kopwan di Kabupaten Lamongan yang dulunya hanya sebesar Rp 3,7 miliar, saat ini sudah berkembang menjadi Rp 42,99 miliar.

Saat ini, lanjutnya, Kopwan dengan aset di atas Rp 500 juta sangat banyak di Kabupaten Lamongan. Demikian halnya dengan Kopwan dengan aset di atas Rp 300 – 500 juta. Semua ini tak lepas dari upaya Pemkab Lamongan untuk terus mendorong pertumbuhan dan kemajuan koperasi. Di antaranya memberikan pelatihan pada pengurus dan pengelola koperasi, serta memberikan kemudahan dengan

Siapkan Dana Hibah Rp 25 Juta per Kelompok

Usai ditunjuk sebagai region proyek percontohan penerapan ekonomi syariah, Jatim terus berbenah. Sepanjang 2015 ini, Pemprov Jatim berencana membentuk sebanyak 3.500 Koperasi Syariah di seluruh Jatim.

Dra Bagas Yulistyati S MSi Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam

Bidik Kelompok Masyarakat

triediana/bhirawa

Wagub Drs H Saifullah Yusuf memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berbasis Kelompok Fungsional dan Pengembangan Ekonomi Syariah Kelompok Wanita di Jatim di Pendopo Kabupaten Lamongan, Rabu (25/3).

W

Narasumber yang dihadirkan dalam acara sosialisasi.

Peserta antusias bertanya kepada narasumber. Acara sosialisasi kemarin diikuti 500 peserta dari unsur KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah )/KBMT (Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil) dari wilayah Gresik, Tuban, Bojonegoro dan Lamongan.

membebaskan biaya pengurusan perizinan melalui pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) gratis. “APBD Kabupaten Lamongan juga mengalokasikan untuk membantu koperasi, selain bantuan dari APBD Provinsi,” katanya.

Bupati Fadeli juga menyebut di Lamongan tahun ini akan dibentuk 225 unit koperasi syariah sebagai implementasi pembentukan lembaga keuangan mikro bagi lembaga fungsional tersebut. Saat ini tahap persiapan dan sosialisasi terus dikebut.

Di Lamongan, katanya, terdapat 1.070 koperasi dengan jumlah anggota mencapai 154.999 orang. Dari seluruh koperasi tersebut, omzetnya mencapai Rp 973.546.661.000, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai Rp.13.685.481.000.

Di samping itu, juga ada 474 Kopwan yang anggotanya mencapai 30.000 orang.

Total aset yang dikelola mencapai hampir Rp 24 miliar. ‘’Karena berbagai upaya terobosan dan kemajuan dunia koperasi ini, Pemkab Lamongan memperoleh penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI saat peringatan Hari Koperasi ke-66 pada 2013,’’ ujar dia. *

akil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan pembentukan koperasi syariah sebagai awal implementasi pembentukan lembaga keuangan mikro bagi lembaga fungsional. Kali ini sasaran pendirian koperasi syariah adalah kelompok fungsional seperti ibu-ibu majelis taklim, yasinan, aisiyah dan fatayat NU. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul ini menyebutkan dasar pembentukan koperasi syariah dari gagasan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum yang ingin mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat.

“Dari koperasi ini kita bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat, sebab mayoritas penduduk Jatim adalah muslim sehingga diharapkan bisa menciptakan suasana yang stabil.

Saat ini kami fokus membentuk bank syariah dengan memberikan bantuan dana hibah Rp 25 juta per kelompok,” ucapnya saat menghadiri acara Sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berbasis Kelompok Fungsional dan Pengembangan Ekonomi Syariah Kelompok Wanita di Jatim di Pendopo Kabupaten Lamongan, Rabu (25/3).

Dalam kegiatan sosialisasi itu menghadirkan sejumlah pembicara yakni Dr Wasiaturahma SE, MSi (Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair), Tony Sudjiaryanto (Direktur Agribisnis dan Usaha Syariah PT Bank Jatim), Y Santoso Wibowo (Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional IV), Naning Poedji R SIP (Manager Koperasi BMT Permata Jawa Timur) dengan moderator Dra Bagas Yulisyati S MSi (Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam).

Gus Ipul mengatakan, dengan adanya koperasi yang berbasis kepada ibu-ibu majelis taklim diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa berpihak pada rakyat yang tidak mampu. “Program bantuan hibah koperasi bagi kelompok fungsional ini adalah modal penting untuk mewujudkan pengarusutamaan gender atau penguatan terhadap kaum perempuan,” katanya.

Ia berharap, program ini bisa berjalan seperti sebagaimana program Koperasi Wanita (Kopwan) yang sudah ada sebelumnya. Dia meyakini apabila kaum perempuan cukup ilmu dan cukup sehat, seluruh keluarga juga akan menjadi sehat.

Untuk mendukung ini, Pemprov Jatim telah mendorong Bank Jatim sebagai bank milik daerah untuk segera melakukan spin off unit usaha syariah paling lambat pada 2016. Selain itu upaya mendorong Bank UMKM BPR milik Pemprov Jatim untuk menjadi BPR Syariah juga terus dilakukan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim A Mudjib Afan mengatakan pihaknya menargetkan bisa membentuk 3.500 unit koperasi syariah di seluruh Jatim pada 2015. Agar bisa mengembangkan ini, Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jatim memberikan dana hibah Rp 25 juta per kelompok.

Ditegaskan Mudjib Afan koperasi syariah sangat penting dikembangkan karena memiliki potensi yang luar biasa. “Bayangkan berapa banyak kumpulan pengajian, pondok pesantren yang ada di Jatim. Itu yang akan kami optimalkan,”kata Mudjib Afan.

Dijelaskan Mudjib Afan, koperasi syariah sebenarnya telah cukup berkembang di Jatim, salah satunya dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS merupakan lembaga keuangan non perbankan yang berbasis kekeluargaan dan sangat cocok untuk memfasilitasi pembiayaan ekonomi syariah.

A Mudjib Afan

Menurut Mudjib Afan program-program yang telah dilakukan Pemprov Jatim dalam pengembangan koperasi syariah diarahkan untuk penguatan tata kelola koperasi syariah. Upaya penguatan tersebut, di antaranya adalah pendampingan penerapan manajemen risiko jasa keuangan syariah serta pendampingan penerapan pelaporan keuangan syariah mengacu standar akuntansi keuangan syariah.

Menurutnya memilih Jawa Timur sebagai tem-

pat untuk percontohan ekonomi syariah adalah hal yang tepat. “Hal tersebut didasarkan atas potensi masyarakat di Jawa Timur yang mayoritas atau 96,64 persen beragama Islam, dengan enam ribu pondok pesantren,” katanya.

Mudjib Afan menyampaikan sosialisasi serupa rencananya akan digelar di empat daerah lain yakni Sidoarjo, Pasuruan, Malang dan di Madiun.

Tujuannya memberikan pemahaman terhadap Kopwan terkait keterampilan dan pengetahuan wanita tentang berkoperasi, termasuk koperasi syariah.

Menurutnya, dari hasil evaluasi koperasi di Jatim terutama Kopwan hasilnya sangat signifikan. Nantinya dalam sosialisasi dan pelatihan ini ibu rumah tangga yang baru tergabung dalam koperasi dalam pengelolaannya akan didampingi koperasi yang sudah sukses dan Dinkop Jatim. “Sasaran dan tujuannya jelas yakni meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga. Oleh karenanya pelatihan dan sosialisasi ini diselenggarakan,” ujarnya.

Mudjib Afan menyampaikan, acara yang diikuti 500 peserta dari unsur KJKS/KBMT (Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil) dari wilayah Gresik, Tuban, Bojonegoro dan Lamongan tersebut bertujuan memasyarakatkan koperasi syariah sebagai salah satu sarana infrastruktur keuangan yang diperlukan dalam aktivitas ekonomi syariah.

“Selain itu, pembangunan ekonomi syariah juga dimaksudkan untuk menyebarluaskan praktik terbaik pengelolaan zakat, serta mengoptimalkan pendayagunaan wakaf sebagai instrumen ekonomi untuk menyejahterakan umat melalui koperasi pembiayaan syariah,” kata dia.  *

Program Penumbuhan Koperasi Syariah di Jawa Timur Sasaran Tujuan

: Kelompok fungsional (majelis taklim, yasinan, aisiyah, fatayat NU) : Menggerakkan ekonomi lokal khususnya kelompok perempuan sebagai pemacu perekonomian Jatim Target Pendirian : 3.500 koperasi syariah di seluruh Jatim Stimulus : Hibah Rp 25 juta per kelompok dan akan mendapat tambahan hibah Rp 25 juta bagi koperasi berkinerja baik Sumber Anggaran : APBD Provinsi Jatim Rujukan Aturan :  UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pada intinya setiap kegiatan dan penyaluran dana masyarakat wajib berbadan hukum  Perda Provinsi Jatim No 14 Tahun 2014 tertanggal 17 Desember 2014 tentang APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2015  Pergub Jatim No 86 Tahun 2008  Pergub No 85 Tahun 2014  Keputusan Gubernur No 188/71/KPTS/013/2015 tentang Tim Koordinasi Hibah Perkuatan Permodalan Koperasi/Kelompok Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2015  Keputusan Gubernur No 188/682/KPTS/013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2015  Keputusan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim No 903/46/108.5/2015 tentang Sekretariat Tetap Tim Hibah Perkuatan Permodalan Koperasi/Kelompok Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2015

TAHUN ini Pemprov Jatim membidik kelompok masyarakat berbasis fungsional seperti ibu-ibu pengajian, fatayat NU, majelis taklim untuk membentuk koperasi syariah. Sama dengan keberadaan Kopwan (Koperasi Wanita), koperasi syariah ini juga akan mendapat dana hibah Rp 25 juta per kelompok.

“Pengembangan koperasi syariah ini ke depan diharapkan menjadi penyedia keuangan mikro di desa/kelurahan di Jatim untuk memfasilitasi kebutuhan permodalan usaha mikro yang cepat dan murah,” kata Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam (FPUSP) Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Dra Bagas Yulistyati S MSi. Sebelumnya dalam menggerakkan ekonomi lokal sebagai pemacu perekonomian Jatim, kata Bagas, Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi danUMKM Jatim sudah mengembangkan program inklusi keuangan di tingkat desa dengan pembentukan 8.506 Koperasi Wanita (Kopwan) di seluruh pedesaan/kelurahan di Jatim dan saat ini tinggal melakukan pembinaan.

Kopwan ini sebelumnya mendapat dana hibah Rp 25 juta dari Pemprov Jatim.

Mereka yang kinerjanya baik dan sehat, diberi tambahan dana hibah lagi Rp 25 juta. Saat ini ada 6.251 Kopwan yang sudah mendapat tambahan modal. “Masih ada 2.255 Kopwan yang belum mendapat tambahan modal. Kopwan inilah yang terus dalam pembinaan agar mampu berkinerja baik,” katanya.

Dijelaskan Bagas, sesuai aturan dana hibah tidak dibolehkan diberikan dua kali.

Karena itu Kopwan yang sudah mendapat dana hibah dua kali, tidak akan mendapatkan tambahan dana lagi. Dan untuk tetap menggerakkan ekonomi lokal sebagai pemacu perekonomian Jatim, Pemprov Jatim memacu pendirian koperasi syariah dengan sasaran kelompok masyarakat berbasis fungsional.

“Saat ini sosialisasi terus kami lakukan agar kelompok ini siap membentuk koperasi syariah. Untuk tahap pertama, tahun ini sebanyak 2.000 koperasi syariah ditarget sudah bisa terbentuk,” katanya.

Hingga kini, lanjut Bagas, Jatim sudah memiliki 30.866 koperasi, dari jumlah itu yang aktif mencapai 27.156 dan tidak aktif 3.710 koperasi dengan total 7,5 juta anggota. “Sekarang yang aktif kita kembangkan terus dan yang tidak aktif kita dorong untuk dihidupkan kembali dengan pembinaan dan supervisi,” tambahnya. *

Naning Poedji R SIP Manager Koperasi BMT Permata Jawa Timur

Istikomah dan Inovasi BAITUL Mal wat-Tamwil (MBT) Permata Jawa Timur adalah satu dari koperasi syariah di Jawa Timur. Koperasi yang berbasis di Mojokerto ini berdiri sejak 2009 dan berbadah hukum setahun kemudian.

Kalau pilihannya kemudian koperasi berbasis syariah karena untuk melayanani masyarakat yang enggan berurusan dengan bank konvensional. Apalagi mayoritas penduduk Jatim adalah muslim.

“Banyak yang enggan berhubungan dengan bank konvensional karena alasan agama, misalnya tidak mau terjerat riba.

Karena itu kehadiran BMT Permata Jawa Timur yang berbasis koperasi syariah menjadi solusi atas masalah ini,” kata Manager Koperasi BMT Permata Jawa Timur Naning Poedji R SIP. Dijelaskan Naning, beda koperasi syariah dengan bank konvensional adalah pada akadnya. Dia memisalkan pinjaman untuk jualan laptop dengan pinjaman untuk biaya anak sekolah akan berbeda. Karena itu dalam proses menuju akad, nasabah harus jujur sehingga pengelola tahu betul peruntukan uang yang dipinjam. “Karena itu kami menyebut apa yang berikan itu adalah pinjaman kebajikan,” katanya.

Sama dengan koperasi lainnya, BMT Permata Jawa Timur juga mendapatkan dana stimulus sebesar Rp 25 juta dari APBD Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jatim . Uang itu selanjutnya dikelola oleh pengurus. Tak lama, BMT Permata Jawa Timur kembali mendapat dana hibah sebesar Rp 25 juta. Pada tahun kelima, dana awal yang berjumlah total Rp 50 juta itu telah berkembang menjadi Rp 6 miliar.

“Dana hibah itu bisa kami kelola dan di-

Bazar produk UMKM juga mewarnai acara Sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berbasis Kelompok Fungsional dan Pengembangan Ekonomi Syariah Kelompok Wanita di Jatim di Pendopo Kabupaten Lamongan, Rabu (25/3).

Bersaing dengan Produk Negara Lain, Kopwan Didorong Hasilkan Produk Berkualitas PEMPROV Jatim terus mendorong pengusaha kecil terutama Kopwan untuk menghasilkan produk berkualitas agar bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Caranya dengan memberikan sertifikat yang diawali dengan pelatihan dan pendampingan.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifulah Yusuf pada acara Sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berbasis Kelompok Fungsional dan Pengembangan Ekonomi Syariah Kelompok Wanita di Jatim di Pendopo Kabupaten Wagub Drs H Saifullah Yusuf didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim A Mudjib Afan meninjau dari dekat berbagai produk UMKM yang Lamongan, Rabu (24/3).

“Untuk memenangkan per- dipamerkan. saingan dengan produk asing ada tiga poin yang harus diperhatikan yakni kualitas SDM harus diutamakan terlebih dahulu caranya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan industri dan perdagangan. Masalah pendanaan diselesaikan dan penguatan pemasaran,” kata Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim ini..

Menurutnya, pelatihan untuk koperasi-koperasi ini nantinya akan mengajarkan bagaimana kita bisa membuat suatu produk yang berkualitas dan diminati masyarakat luas terutama luar negeri. Termasuk bagaimana pengemasan produk tersebut agar tampak lebih menarik.

“Sebuah produk sebelum di- Wagub Drs H Saifullah Yusuf didampasarkan harus dilakukan sur- pingi Bupati Lamongan Fadeli meninvei terlebih dahulu bagaimana jau dari dekat berbagai produk UMKM yang dipamerkan. pesaing atau kompetitor kita.

Sebuah produk yang bagus kalau bungkus atau pengemasannya jelek maka produk tersebut daya jualnya menjadi rendah.

Bungkus ini penting dalam pemasaran,” jelasnya.

Dalam sebuah pemasaran, menurut Gus Ipul, harus paham teknologi informasi terutama internet. Karena penyebaran melalui internet sangatlah cepat sampai ke calon konsumen tanpa melihat geografis. “Pelatihan

bagi wanita yang tergabung dalam Kopwan sangatlah efektif dan bermanfaat bagi keluarga.

Apabila wani tanya sejahtera maka ekonomi keluarga akan semakin kuat,” tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim A Mudjib Afan mengatakan pihaknya akan terus menggelar sosialisasi.

Tujuannya memberikan pemahaman terhadap Kopwan terkait keterampilan dan pengetahuanwanita tentang berkoperasi.

Menurutnya, dari hasil evaluasi koperasi di Jatim terutama Kopwan hasilnya sangat signifikan. Nantinya dalam sosialisasi dan pelatihan ini ibu rumah tangga yang baru tergabung dalam koperasi dalam pengelolaannya akan didampingi koperasi yang sudah sukses dan Dinkop Jatim. “Sasaran dan tujuannya jelas yakni meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga. Oleh karenanya pelatihan dan sosialisasi ini diselenggarakan,” pungkasnya.  *

Salah satu UMKM asal Kabupaten Lamongan memamerkan produknya.

Dr Wasiaturahma SE, MSi Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair

Optimistis Koperasi Syariah Bisa Tumbuh

manfaatkan untuk anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan,” katanya.

Naning menjelaskan agar dipercaya para nasabah, koperasi syariah harus menjaga pengelola dan sistem pengelolaannya. Keduanya saling berkaitan. Meski SDM pengelolanya berkualitas tapi sistem pengelolaan tidak bagus, koperasi syariah tidak akan bisa berkembang. Demikian sebaliknya, sistem pengelolaan dirancang bagus tapi tidak dijalankan oleh SDM yang berkualitas juga tidak bermanfaat.

Dan khusus untuk pengelola, agar bank syariah bisa berkembang BMT Permata Jawa Timur punya resep khusus. Harus istikomah dan inovasi. “Istikomah tapi tak punya inovasi juga susah, sebaliknya inovasinya oke tapi tak istikomah ya sama saja. Dua resep khusus itu yang saya terapkan dalam mengelola BMT Permata Jawa Timur,” katanya.  *

PERKEMBANGAN koperasi syariah di Indonesia tak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia, di mana masih banyak warganya dalam kategori miskin. Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, koperasi syariah kemudian didirikan.

Nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejehateraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan rakyat kecil.

Konsep koperasi sendiri, seperti yang digariskan oleh Muhammad Hatta su-

dah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Yakni keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomis anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas.

Dalam Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam AlQuran Surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan,”.

Hanya saja, yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi lainnya adalah sistem operasional.

“Sistem syariah yang ada dalam koperasi syariah tidak mengizinkan adanya riba atau dalam bahasa baku disebut bunga.

Sistem bunga dalam ko-

perasi syariah digantikan oleh sistem bagi hasil,” kata Dr Wasiaturahma SE, MSi Selain itu, segala hal yang berbau judi ataupun spekulasi yang tidak produktif serta transaksi yang tidak jelas juga diharamkan dipraktikkan dalam koperasi jenis ini. Monopoli serta menjalankan bisnis yang berbau haram seperti alkohol, narkoba juga tidak diperbolehkan. Lebih jauh lagi, aspek-aspek moralitas dan spiritualitas sangat ditekankan dalam praktik koperasi syariah.

Dengan populasi masyarakat Jatim yang 98% adalah muslim, Rahma –panggilan karibnya- optimistis koperasi syariah akan tumbuh dengan pesat. Apalagi hingga kini masih banyak muslim yang enggan berhubungan dengan riba karena takut dengan larangan Allah SWT. Dia juga yakin keberadaan koperasi syariah akan mampu meningkatkan perekonomian Jatim yang selama ini tumbuh di atas rata-rata nasional. “Dengan kepedulian Pemprov Jatim membentuk koperasi syariah, saya yakin perekonomian Jatim ke depan lebih meningkat lagi,” katanya.  *

JAWA TIMUR

8 KILAS JATIM

Pengguna Obat Daftar G Kena Jerat Hukum Tuban, Bhirawa Banyak beradarnya Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya (Narkoba) yang masuk dalam obat daftar G, atau dalam bahasa belanda adalah Gevaarlijk (berbahaya) yang dikosumsi oleh masyarakat tanpa resep dokter dan atau disalahgunakan, membuat penegak hukum di Bumi Wali Tuban (Polri) agak kerepotan dalam memberantas narkoba.

“Penindakan adalah tugas kami, akan tetepi agar tidak kembali terjadi dan atau banyak korban lagi, tentunya ada upaya prefentif (pencegahan) pada para penguna, dan dalam hal ini kami berharap ada peran pemerintah daerah,” kata Kapolres Tuban AKBP Guruh Arif Darmawan, S.I.K, M.H. (1/4).

Kapolres juga mengungkapkan, pihaknya pernah melakukan survei non formal pada sejumlah masyarakat Tuban, terkait dengan obat daftar G yang banyak beredar di Bumi Wali Tuban ini. “Kalau miras jenis arak (Bioethanol.red), saat ini sudah sepi, karena ada Perda yang larangan, sementara untuk karnopen ini, tukang becak, sebagian besar nelayan saya tanya, katanya penah mengunakan, coba bayangkan,” tanya balik Mantan Kapolres Donggala, Polda Sulteng pada Bhirawa.

Upaya prefentif oleh lembaga-nya juga udah dilakukan, baik soialisasi pada masyarakat luas, lembaga pendidikan dan pondok pesantren, akan dampak dari pengunaan obat daftar G yang tidak mengunakan resep dokter atau disalahgunakan. “Kemarin kita juga mengundang Ormas kepemudaan, kita lakukan Focus Group Discussion (FGD), kita juga minta bantuan ormas-ormas bisa menyampikan pada anggotanya,” tenag Guruh Arif Darmawan.Q hud

Ketua PC Muslimat NU Daftar Bacawabup Sumenep, Bhirawa Ketua PC Muslimat NU Sumenep, Dewi Khalifah mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati (bacawabup) Sumenep ke DPD PPP setempat. Dewi Khalifah yang juga wakil ketua DPW PPP Jawa Timur itu didampingi sejumlah pengurus PC Muslimat setempat saat menyerahkan formulir ke DPD PPP. Dewi Khalifah mengatakan, pencalonan dirinya dalam pilkada tahun 2015 ini berangkat dari keinginan masyarakat, kalangan muslimat memberikan dorongan terhadapnya agar mencalonkan baik sebagai cabup maupun cawabup.

Berangkat dari keinginan masyarakat itu, politisi PPP ini membulatkan tekat untuk maju melalui partai berlambang ka'bah ini.

"Ini berawal dari keinginan masyarakat agar saya maju di pilkada tahun ini. Makanya saya mendaftar ke PPP sebagai bacawabup," kata Dewi Khalifah dikantor DPD PPP Sumenep, jalan Lingkar Barat, Batuan Sumenep, Rabu (1/4).

Menurutnya, selain sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat, posisi bacawabup itu sudah merupakan hasil istikharah keluarga. "Sebelum mendaftar kami isrikharah dulu. Antara istikharah dengan dukungan masyarakat sepertinya ada kesingkronan, makanya kami bismillah maju dalam pilkada tahun ini," ujarnya.

Meski di posisi wakil, jika memang ditakdirkan terpilih sebagai orang nomor dua di Sumenep, pihaknya akan berperan aktif dalam pengembangan Sumenep terutama dalam pemberdayaan kaum perempuan yang selama ini masih dipandang sebelah mata.

"Kalau memang terpilih, posisi wakil tidak akan menjadi kendala bagi saya untuk tetap berperan aktif dalam kemajuan Sumenep kedepan terutama dalam peningkatan SDM dibidang perempuan," janjinya.

Sementara itu, ketua DPD PPP Sumenep, Baharudin menyatakan, DPD PPP sudah membukan pendaftaran bacabup-bacawabup sejak tanggal 1 dan berahir tanggal 3 April. Di hari pertama ini, sudah lima formulir yang dikeluarkan DPD PPP setempat.

Dari lima formulir itu, dua di antaranya formulir bacawabup dan tiga formulir untuk bacabup. "Sudah ada lima formulir yang diambil oleh kandidat, tapi di hari pertama dibukanya pendaftaran ini baru satu formulir yang dikembalikan yakni Dewi Khalifah yang mengambil posisi bacawabup," tutur Baharudin.

Bahar menegaskan, sebelum dibukanya pendaftaran kba-

Sepuluh Penyakit Diwaspadai Bojonegoro, Bhirawa Berdasarkan kajian tiga rumah sakit di Bojonegoro yakni RSUD Sosodoro Djatikusuma, RSU Padangan dan RSU Sumberrejo, bahwa 10 penyakit mematikan itu adalah Stroke, gagal ginjal, pertumbuhan janin, infeksi usus, infeksi tubuh (sepsis), Tubercolusis Paru, Diabetes Melitus (DM) atau akrab dengan sebutan kencing manis, infeksi saluran tenggorokan ( varieses Oesofagus) dan tetanus.

Untuk itu masyarakat diwilayah Kabupaten Bojonegoro diminta untuk berhatihati dalam mengkonsumsi makanan.

Karena saat ini ada 10 jenis penyakit yang mematikan yang diakibatkan salah asupan. Hal itu di katakan oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto, Rabu (1/4).

Menurutnya, dari data yang ada di Dinas Kesehatan setempat diketahui dari 347 orang penderita stroke, sebanyak 76 penderita meninggal dunia. Sedangkan untuk gagal jantung dari jumlah penderita mencapai 235 orang dengan kasus kematian mencapai 37 orang. “Hal yang sama juga terjadi pada kasus gagal ginjal sebanyak 37 orang harus meregang nyawa kalah oleh penyakit ini dari 151 penderita di Bojonegoro. Untuk itu 10 penyakit kita harus kita waspadai,” jelasnya.Q bas

cabup-bacawabup, ada tiga kandidat yang datang ke DPD PPP setempat dan mereka sudah diberi langsung formulir.

Tiga kandidat itu di antaranya, Moh Sahnan, Zainal Abidin dan Azasi Hasan.

Di luar tiga kandidat itu, satu kandidat lainnya yakni H Subaidi yang merupakan Sekretaris DPD PPP Sumenep juga mengambil formulir bacawabup, tapi masih belum dikembalikan. "Pengembalian formulir itu tidak harus dilakukan oleh calonnya sendiri, bisa oleh tim suksesnya, yang penting dikembalikan pasti kami memprosesnya sesuai mekanisme partai," katanya.

DPD PPP Sumenep tidak bisa mengusung pasangan calon dalam pilkada 2015 ini, karena partai berlambang Ka'bah ini hanya memiliki 7 kursi di legislatif, sementara agar bisa mengusung sendiri harus memiliki 10 kursi dilegislatif. Makanya membutuhkan kualisi dengan parpol

lain. "Untuk itu, kami memberi kebebasan bagi bakal calon bupati yang mendaftar ke PPP untuk membawa parpol yang bisa diajak koalisi dengan kami," terangnya.

Kendati demikian, lanjutnya, hingga kini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan parpol lain misalnya Partai Demokrat dan PAN. "Kami juga sering berkomunikasi dengan parpol lain yang memiliki tujuan yang sama dengan kami," imbuhnya.

Sesuai mekanisme parpol, DPD PPP diberi kewenangan melakukan penjaringan kandidat bakal calon dan masingmasing dua bacabup-bacawabup akan dikirimkan ke DPP PPP melalui DPW PPP untuk diberikan rekomendasi.

"Nanti yang memberikan rekomendasi tetap pusat, kami didaerah hanya melakukan penjaringan dan mengirim nama hasil penjaringan," bebernya.Q sul

HUT Kota Malang, Masyarakat Dikado Taman Kunang-kunang

Bakesbangpol Gelar Sosialisasi KUB Situbondo, Bhirawa Guna memelihara kemajemukan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak tercerai berai, Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Situbondo menggelar sosialisasi kerukunan umat beragama (KUB) dan wawasan multikulural dengan melibatkan 60 peserta, kemarin.

Acara yang dipusatkan di balai desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo mendatangkan lima narasumber, salah satu diantaranya dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dan pejabat Pemkab Situbondo.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo, Edi Susilo, mengatakan, kondisi Bangsa Indonesia yang pluralistis dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Diantaranya, kata Edi Susilo, masalah agama, paham separatisme, tawuran atau kesenjangan sosial.

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, urai Edi, diperlukan adanya kerukunan hidup antar umat beragama.

“Kita tidak ingin Bangsa Indonesia terpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain karena masalah agama,” ujar Edi, dengan didampingi Yayuk, kemarin.

Menurut Edi, saat ini juga diperlukan adanya toleransi antar umat beragama serta menumbuhkan sikap saling hormat menghormati antara pemeluk agama, sehingga tercipta suasana tenang, damai, tenteram dalam kehidupan beragama. Q awi

Kamis Legi 2 APRIL 2015

Tuntut BBM diturunkan, demonstran blokir jalan Soekarno Hatta Bangkalan, Rabu (1/4).

mb8/bhirawa

BBM Naik Turun, PMII Turun Jalan FKMG Blokir Jalan Soekarno Hatta Nganjuk, Bhirawa Beban Bagi Masyarakat, Kartu Indonesia Sabar dan BBM Naik Rakyat Panik adalah sejumlah poster yang dibawa puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nganjuk yang menggelar aksi demontrasi. Aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jl. Gatot Subroto sempat mengakibatkan kemacetan jalur Surabaya-Madiun.

Ketua komisariat PMII Nganjuk, Bastomi menuturkan bahwa pemerintah sekarang sedang mempunyai agenda besar pembangunan. Pelaksanaan proyek tersebut dinilai membutuhkan dana serta SDM yang cukup besar.

"Semua program tersebut bermodus untuk kepentingan rakyat, dan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," tuturnya.

Ia melanjutkan bahwa salah satu imbas dari agenda tersebut adalah rakyat harus menanggung mahalnya biaya pembangunan. Ditambah rakyat harus dihadapkan dengan harga BBM yang beberapa bulan ini cenderung fluktuatif. "Memang naik turun BBM untuk membiasakan rakyat, tapi pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk perubahan ekonomi," jelasnya.

Beberapa perwakilan pendemo menggelar aksi teaterikal yang menggambarkan kehidupan rakyat kecil yang kian sengsara akibat kenaikan harga BBM. Usai menggelar aksi teaterikal dan orasi, massa berjalan menuju gedung DPRD Nganjuk.

Aksi yang berlangsung di tengah jalur Surabaya-Madiun tersebut berimbas pada kemacetan sehingga membuat arus lalu lintas di sepanjang jalan yang mereka lewati tersendat.

Dalam demo tersebut, kepolisian dari satuan Sabhara Polres Nganjuk disiagakan.

Tiba di Kantor DPRD, massa ditemui oleh Ketua DPRD Puji Santoso dan Wakil Ketua DPRD Sumardi. Dalam orasinya di depan gedung DPRD, massa PMII menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

”Naiknya harga BBM secara otomatis membuat barang kebutuhan pokok juga naik,” teriak salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Ditegaskan Bastomi, aksi penolakan naiknya harga BBM ini merupakan sikap PMII secara nasional. aksi turun ke jalan yang dilakukan merupakan wujud simpati PMII terhadap penderitaan rakyat kecil yang semakin menjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak populis tersebut.

Di hadapan massa pendemo, Ketua DPRD Puji Santoso berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. ”Keputusan menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang sulit. Namun perlu dimengerti, tidak ada satupun pemimpin negeri ini yang ingin rakyatnya sengsara,” kata Puji Santoso yang juga politikus PDIP ini. Setelah menyerahkan pernyataan sikap secara resmi, massa pun membubarkan diri.

Blokir Jalan Sementara itu, aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM juga mulai bermunculan. Seperti dikabupaten Bangkalan, Madura, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Geger (FKMG), Rabu (01/ 04) melakukan aksi damai menolak kebijakan Presiden Jokowi tersebut di Jalan Raya Soekarno Hatta Bangkalan.

"Kebijakan menaikkan harga BBM yang dikeluarkn Jokowi, membuat rakyat kecil semakin menderita, bahkan bisa mematikan usaha masyarakat kecil, lebih-lebih menyengsarakan masyarakat kecil," teriak orator aksi Abdus Salam.

FKMG menilai kebijakan yang diambil Presiden Jokowi menaikkan harga BBM tidak aspiratif. Bahkan Jokowi telah ingkar janji, dalam kampanye Pilpres kemarin Jokowi mengatakan sampai kapanpun tidak akan menaikkan harga BBM, namun baru beberapa bulan dilantik jadi Presiden Jokowi sudah dua kali menaikkan harga BBM.Q ris,mb8

Malang, Bhirawa Satu lagi tempat bermain masyarakat Kota Malang diresmikan, kali ini adalah Taman Kunang-kunang, taman yang penuh lampu di Jalan Jakarta ini, secara resmi mulai dioperasikan oleh Pemkot Malang bertepatan dengan peringatan HUT ke 101 Kota Malang.

Wali Kota Malang Muhammad Anton kepada wartawan, saat meresmikan Taman Kunang-kunang, Rabu (1/4) kemarin, mengatakan, pembangunan Taman Kunang-kunang dibangun dari dana CSR Bentoel sebesar Rp 2 miliar. “Ini merupakan kado indah bagi masyarakat Kota Malang, saat kota ini berulang tahun ke 101, agar masyarakat bisa bermain dan menikmati indahnya kota disaat malam hari,”tutur Walikota yang kerap disapa Abah Anton ini.

Menurutnya, Taman Kunang-Kunang ini menonjolkan permainan lampu. Sepanjang taman dipasang berbagai jenis lampu. Sedangkan pohon yang ada di taman itu tetap dipertahankan. Bahkan ada penambahan ta-

naman baru. Pengerjaannya sendiri, memakan waktu kurang lebih satu bulan setengah, para pekerja telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan yakni, sebelum tanggal 1 April selesai dan saat ini diresmikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menambahkan, ada 145 lampu LED bulat dan berbagai jenis lampu lainya, yang dipasang di taman ini, dan semuanya bisa disaksikan sekaligus dinikmati oleh masyarakat.

Awalnya ada keraguan taman ini bisa tuntas sebelum 1 April, tetapi dengan system kerja yang terukur akhirnya peresmian taman yang bertepatan dengan HUT ke 101 Kota Malang ini bisa dilakukan. “Tingkat kesulitan dalam pemasangan lampu ini memang tinggi, karena kaitanya dengan aliran listrik, dan pohon, tetapi berkat kerja keras semua pihak, lampu taman dan lampu hias yang dipasang di semua pohon yang ada di taman ini, sudah kelar,” tukasnya.Q mut

Terobosan DKP Olah Sampah Jadi Gas Metan dan Minyak Tanah Kota Madiun, Bhirawa Dalam upaya pemusnahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Keluhan /Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sekitar 300 M3 sampah setiap harinya,, Pemkot Madiun melalui Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP), berhasil mengolah sampah menjadi gas metan (semacam gas elpiji. Red) dan minyak tanah yang disalurkan ke 195 kepala keluarga (KK) di sekitar TPA (baca Bhirawa, Selasa 24/3).

Penggunaan gas metan dari DKP kepada warga sekitar TPA sampah di Manguharjo itu, pemanfaatan pengolahan sampah 300 M3 atau sekitar 100 ton sampah setiap harinya itu, merupakan terobosan dalam rangka penilaian Tim Adipura tahun 2015. Meski sebenarnya ada kendala yakni adanya penggalian tanah untuk tanam kabel Telkom di beberapa jalan protokol, namun masih bisa diatasinya.

“Masalahnya, meski Kota Madiun telah 9 kali berturut-turut meraih penghargaan Adipura. Bahkan yang tiga kali sudah meraih Adipura Kecana, namun kami (DKP) Kota Madiun tetap berupaya mempertahannya penghargaan Adipura Kecana tersebut, salah satunya mengadakan terobosan membuat gas metan dan minyak tanah yang hasilnya diberikan kepada warga sekitar TPA secara gratis,” kata Ir. Suwarno, MM, Kepala DKP Kota Madiun kepada Bhirawa Rabu (1/4).

Menurut Ir. Suwarno, sekarang ini Tim Penilaian Adipura tahap I telah dimulainya. Untuk itu, pihak kini terngah berbenah diri. Di anatarnya mengadakan pemotongan pohon-pohon yang rimbun yang dinilai rawan tumbang dikala hujan tiba. Kegiatan lainnya mengadakan pengecatan ke pohon-pohon di jalan protokol termasuk membersihkan rumput yang tumbuh di sempadan pembatas jalan. Misalnya, di jalan Mastrip, jalan Panglima Sudirman, jalan Agus Salim dan jalan Urip Sumoharjo.Q dar

Kawasan Prigen Akan Bersaing dengan Wisata Batu Kekayaan alam yang melimpah harus dibarengi dengan sarana dan prasaranya. Maka tak heran jika Kabupaten Pasuruan yang memiliki potensi keindahan alam menjadikan kawasan Prigen di Kabupaten Pasuruan akan dijadikan tempat wisata keluarga.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan Trijono Isdijanto menyatakan kawasan Prigen akan disulap menjadi wisata keluarga di tahun 2018 nanti. Pada tahun itu diharapkan akan tersedia recreational park atau sebuah wahana rekreasi yang memiliki sarana mainan air dan alam, sarana olahraga dan sarana gardu pandang dengan teleskop tele.

“Saat ini di Prigen sudah memiliki gedung The Window of The World. Gedung itu berdiri sejak zaman dahulu kala dan hingga sekarang kurang berfungsi. Kami

menginginkan agar gedung lama itu dihidupkan kembali,” ujar Trijono Isdijanto, Rabu (1/4).

Selain wahana rekreasi, nantinya juga akan dilengkapi dengan kebun bunga, pasar buah dan wisata seni budaya. Untuk mewujudkan hal itu, kawasan Prigen sudah memiliki sejumlah potensi pendukungnya.

Di antaranya adalah kawasan Prigen yang terletak di kaki gunung Welirang dan Arjuno memiliki kondisi alam yang dingin dan sejuk, ditunjang pula dengan sarana prasarana yang lengkap mulai hotel berbintang, hotel kelas

melati dan pondok wisata sampai dengan fasilitas penunjang lainnya serta sarana transportasi yang memadai.

“Pendukung di kawasan Prigen ini sudah lengkap. Ada wisata air terjun kakek bodho, lapangan golf, wisata berkuda hingga banyak lagi lainnya. Makanya kami menginginkan Prigen ini dijadikan kawasan wisata keluarga,” kata Trijono Isdijanto.

Terlepas dari image selama ini, Pemkab Pasuruan mulai melakukan sebuah kajian melalui Bappeda tentang perihal design dan pola pembangunannnya. Seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan. Utamanya dalam hal merubah mindset masyarakat di Prigen.

“Tahun ini kami akan melakukan kajian dengan Bappeda Kabupaten Pasuruan. Semua dili-

batkan mulai Persatuan Hotel dan Resort Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Pasuruan,Travel Agent, Disperindag, Badan Perijinan Penanaman Modal, pengusaha, Kamar Dagang Indutri dan lainnya. Masyarakat sekitar pun harus mendukung penuh,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mendukung penuh terhadap kawasan Prigen Kabupaten Pasuruan yang akan dijadikan wisata keluarga. Menurutnya, potensi itu akan terwujud lantaran Kabupaten Pasuruan berada di wilayah segitiga emas antara Surabaya-Malang dan Banyuwangi. Didukung pula jalan tol Gempol-Pandaan yang sebentar lagi bakal diresmikan.

“Kawasan Prigen sebentar lagi jadi wisata keluarga. Wilayah ini berada di segitiga emas. Kami

hilmi husain/bhirawa

Wisata berkuda menjadikan kawasan Prigen Kabupaten Pasuruan jadi primadona wisata local maupun mancanegara, Rabu (1/4). juga akan bersaing dengan wisata di Batu. Dengan demikian ekonomi warga sekitar makin ter-

angkat dan mendatang PAD Kabupaten Pasuruan,” jelas Irsyad Yusuf.Q hil

EKONOMI - BISNIS

Kamis Legi, 2 APRIL 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

13,303.00

13,171.00

SGD

9,560.87

9,465.33

EUR

14,006.73

13,865.11

JPY

10,975.17

10,861.78

GBP

19,643.21

19,443.03

Sumber: Bank Indonesia (16 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Pastikan Produk Mamin Halal, Diskoperindag Batu Gandeng MUI Kota Batu, bhirawa Banyak produk makanan minuman ternyata masih belum mencantumkan label halal dalam kemasannya. Produk tersebut umumnya merupakan hasil Industri Rumah Tangga (IRT), baik yang dijual di toko/kios oleholeh, warung maupun pasar tradisional.

Untuk memastikan produk-produk tersebut halal dikonsumsi, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk proses pengujian dan pelabelannya. Menurut Kepala Diskoperindag Kota Batu, Samsul Bahri, langkah ini merupakan upaya pembinaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) agar memenuhi standart Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta memberikan perlindungan kepada konsumen yang mayoritas adalah muslim.

“Kita memang terus menggelar sidak. Apakah masih ada yang belum mencantumkan label halal. Upaya pengujian akan dilakukan kepada semua produk dengan mengambil sampel dari masing-masing toko atau ke UMK yang memproduksi produk tersebut,” kata Samsul kepada bhirawa, Rabu kemarin (1/4). Lebih lanjut dikatakan, langkahlangkah pembinaan ditempuh agar pelaku UMK tak mengabaikan aturan BPOM dan Kemenkes, sehingga mampu bersaing dengan produk industri menengah dan besar.

“Tahun depan kan sudah diberlakukan MEA, jadi produk UMK harus memenuhi standar BPOM dan Kemenkes. Karena nanti tidak hanya bersaing dengan produk dalam negeri, tetapi juga serbuan produk asing,” tegas Samsul.

Lebih lanjut dikatakan, Diskoperindag akan memberikan perhatian serius terhadap menjamurnya usaha makanan minuman yang diproduksi IRT. Sehingga produk-produk mereka mampu diterima oleh pasar lokal maupun nasional, bahkan diharapkan juga mampu menembus pasar ekspor. Produk olahan minuman sari buah dan kripik buah misalnya mampu diterima pasar nasional. Q sup

KEHILANGAN SURABAYA BPKB HILANG a/n NURBAYA, jl sidokare indah blok bc-02 Surabaya, spd mtr hitam nopol W 5711 PC, Noka MH34ST101XK032129, Nosin 4ST278931, No BPKB 8410075J No. 649/IMB/BI-II/2015 BPKB HILANG a/n NURBAYA, jl sidokare indah blok bc-02 Surabaya, spd mtr hitam nopol W 5711 PC, Noka MH34ST101XK032129, Nosin 4ST278931, No BPKB 8410075J No. 650/IMB/BI-II/2015 BPKB HILANG a/n NURBAYA, jl sidokare indah blok bc-02 Surabaya, spd mtr hitam nopol W 5711 PC, Noka MH34ST101XK032129, Nosin 4ST278931, No BPKB 8410075J No. 651/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6340 FA, a/n Dartini, Ds. Kertosari rw 02/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 652/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2335 EB, a/n Didik Mukhlis Hidayanto, Kel. Patokan, rw 02/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 653/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6628 EG, a/n Bambang Suharto, Ds. Sumberanyar, rw 02/01, Kec. Banyuputih Situbondo No. 654/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Merah Marun, AG4950SN, a/n. Ahmad Nisar, Dsn/Ds. Tanjungsari RT 05/ 03, Boyolangu-T.Agung No. 655/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2005, AG2003RY, a/n. Muhadi, Ds. Sambijajar, Sumbergempol-T.Agung No. 656/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG5445TT, a/n.

Sunyoto, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 657/IMB/BI-II/2015

9

Kenaikan BBM, Jatim Alami Inflasi 0,31 Persen Pemprov, Bhirawa Kenaikan harga bahan bakar minyak memicu inflasi Jawa Timur mencapai 0,31 persen pada Maret 2015 karena mengakibatkan peningkatan biaya transportasi di wilayah tersebut.

Inflasi tertinggi di Surabaya sebesar 0,36 persen, diikuti Sumenep dan Malang masingmasing sebesar 0,34 persen.

Selanjutnya, Kediri sebesar 0,28 persen, Madiun sebesar 0,27 persen, Jember sebesar 0,15 persen, Banyuwangi sebesar 0,09 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Probolinggo sebesar 0,02 persen.

“Inflasi di Jatim lebih tinggi daripada Nasional sebesar 0,17 persen. Salah satunya Surabaya agak tinggi inflasinya, harap waspada. Kalau kabupaten/kota lainnya masih dalam kategori normal,” kata Kepala Badan Pu-

sat Statistik Jatim, Sairi Hasbullah, Rabu (1/4).

Dijelaskan Sairi, komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah bensin, bawang merah, beras, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, udang basah, telepon seluler, pemeliharaan/service kendaraan, soto, dan rokok kretek filter. “Kenaikan harga BBM memang memicu adanya kenaikan inflasi,” katanya.

Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah daging ayam ras, telur ayam ras, tarif kereta api, wortel, cabe

rawit, emas perhiasan, batu bata/batu tela, tarif listrik, kentang, dan tomat sayur.

Ditambahkannya, dari tujuh kelompok pengeluaran, lima kelompok mengalami inflasi dan dua kelompok mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,97 persen.

Kemudian diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,53 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,48 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,30 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,22 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok bahan ma-

kanan dan kelompok sandang masing-masing sebesar 0,35 persen dan 0,02 persen.

Disisi lain, lanjut Sairi, dari 6 ibukota provinsi di Pulau Jawa, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Bandung sebesar 0,61 persen, dikuti kota Serang sebesar 0,44 persen, kota Surabaya sebesar 0,36 persen, kota Semarang sebesar 0,25 persen, dan kota Jakarta sebesar 0,19 persen. Inflasi terrendah terjadi di kota Yogyakarta sebesar 0,15 persen.

Dari 82 kota IHK nasional, 54 kota mengalami inflasi dan 28 kota mengalami deflasi. Lima kota yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Manokwari sebesar 0,84 persen, Watampone sebesar 0,83 persen, Gorontalo dan Bogor masing-masing sebesar 0,75

INFLASI KABUPATEN/KOTA DI JATIM Kabupaten/Kota Surabaya Sumenep Malang Kediri Madiun Jember Banyuwangi Probolinggo

Inflasi 0,36 % 0,34 % 0,34 % 0,28 % 0,27 % 0,15 % 0,09 % 0,02 %

persen, dan Jayapura sebesar 0,71 persen.

Sedangkan 5 kota yang mengalami deflasi tertinggi yaitu Tanjung Pandan sebesar 1,97 persen, Merauke sebesar 1,03 persen, Pare-pare sebesar 1,01 persen, Balikpapan sebesar 0,71 persen, dan Bungo sebesar 0,68 persen.

Untuk laju inflasi tahun kalender (Desember 2014-Maret 2015) Jawa Timur mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Inflasi year-on-year (Maret 2015 terhadap Maret 2014) Jawa Timur sebesar 6,07 persen, angka ini lebih rendah dari pada inflasi year-on-year bulan Maret 2014 sebesar 6,59 persen. Q rac

Aksi peduli terhadap dampak perubahan iklim dengan mematikan lampu selama satu jam hampir dilakukan di seluruh dunia.

Satu Jam, Padamkan Listrik Sheraton Hemat 121,8 Kwh supriyanto/bhirawa

Wawali Batu dan Tim Pengawas BO saat meninjau pelaksanaan proyek BO.

Pengerjaan Block Office

Kontraktor Janji Target 6 Persen per Minggu Kota Batu, Bhirawa Pengerjaan Block Office masih sesuai target yang ditetapkan. Bahkan progresnya sudah melampaui 1,11 persen, dari target 10,91 persen mampu terealisasi 11,02 persen.

Hal ini sebagaimana paparan Project Manajer Block Office Tuhu Imanto dihadapan Wawali Batu Punjul Santoso dan Tim Khusus Pengawas Pembangunan Block Office, Rabu kemarin (1/4).

Menurut Tuhu capaian pembangunan saat ini lambat karena masih dalam proses pekerjaan dasar yaitu penataan lahan, pon-

dasi dan pengecoran tiang beton.

“Untuk menghindari keterlambatan material khususnya untuk beton, maka kita menerapkan manajemen PC. Sehingga tidak ada kekhawatiran rebutan bahan bangunan dengan kontraktor lain,” tegas Tuhu.

Lebih lanjut dikatakan, pekerjaan hingga Mei mendatang masih akan lambat. Namun mulai Juni nanti, target pembangunan sudah naik menjadi 6 persen perminggu.

“Setelah pekerjaan dasar selesai yaitu hingga pengecoran rangka, maka pekerjaan selanjutnya berlangsung lebih cepat,” janji Tuhu.

Wawali Batu Punjul Santoso mengharapkan setelah selesainya pembangunan Block Office, kompleks perkantoran tersebut akan dilengkapi sport centre, seperti jogging trek dan lapangan tenis.

“Kantor Balaikota Batu nanti kita harapkan sebagai area terbuka, sehingga masyarakat juga bisa melakukan aktifitas berolah raga dan santai di sini,” kata Punjul.

Oleh karena itu, Punjul minta agar Sekda selaku Timgar mulai merancang anggaran untuk melengkapi fasilitas taman, jogging Q sup trek dan lapangan tenis.Q

Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk kepedulian lingkungan pengurangan dampak perubahan iklim, pihak manajemen Sheraton Surabaya Hotel and Towers menghemat 84 kg emisi CO2 atau 121,8 KwH saat melakukan pemadaman lampu hotel selama satu jam saat kampanye Earth Hour.

“Selama kampanye, kami mengajak para tamu hotel ikut melakukan langkah hemat energi seperti memadamkan lampu yang tidak terpakai di bagian luar hotel dan area publik, mengajak para tamu untuk ikut mematikan lampu kamar dan bergabung dalam perayaan di area lobi dan hasilnya kami bisa menghemat 84 kg emisi CO2 atau 121,8 KwH,” ungkap General Manager Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Christopher

Moore, Rabu (1/4).

Chris menambahkan Earth Hour merupakan pergerakan terbesar untuk Bumi dalam sejarah manusia di mana dilakukan di 7.000 kota, 162 negara dan wilayah, jika dikalkulasi secara digital mencapai 200 juta orang berpartisipasi.

Sementara untuk tahun ini kampanye Earth Hour lebih memperkuat fokus pada tantangan lingkungan yang paling besar di seluruh dunia dengan menggunakan tagline secara global ‘“Use YourPower to Change Climate Change”. riq “Suatu kehormatan bagi kami untuk mendukung gerakan yang kuat dengan sebuah langkah sederhana.

Pada tahun 2014, hampir 600 hotel berpartisipasi dalam program Earth Hour dengan berbagai cara yang unik,” ujarnya. Q riq

Menurun 20 Persen, Pemkab Tuban Indosat Hadirkan Pinternet Berupaya Tingkatkan Produksi Sapi Tuban, Bhirawa Produksi hewan sapi di wilayahnya menurun pada 2014, jika dibanding tahun 2013. Penurunan produksifitas tersebut hingga 20 persen. Pada tahun 2013 produksi sapi di Tuban sebanyak 314 ribu ekor. Sedangkan, pada tahun 2014 produksi sapi di Kabupaten Tuban hanya sebanyak 240 ribu ekor.

“Penurunan populasi di Tuban sekitar 20 persen. Diharapkan, pada tahun ini produksi sapi kita dapat meningkat. Produktifitas sapi di Tuban termasuk terbanyak nomor tiga se Indonesia, jangan sampai tingkat produktifitas sapi di Tuban menurun terus,” Pinta Bupati Tuban Fathul Huda, Rabu (1/4).

Ia meminta produktifitas petani sapi yang ada di Tuban perlu untuk ditingkatkan lagi.

Selain itu, untuk pemotongan sapi juga perlu dibatasi, baik usia maupun berat badannya. Untuk sapi layak potong usianya minimal 4 tahun dan beratnya 400 kilo gram. Selain itu, jenis kelamin yang akan dipotong juga harus diperhatikan. Jangan sampai sapi betina dan masih produktif dipotong.

“Untuk pemotongan juga harus diperhatikan, jangan sampai sapi yang masih produktif dipotong dan diambil dagingnya. Karena hal itu akan sengat mengganggu produktifitas sapi yang ada,” Terang Bupati yang juga pernah memiliki

pengemukan sapi di daerahnya kelahiranya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Ir. Maskur, MM mengklaim di wilayah Jatim saat ini aman dari penyakit sapi berbahaya seperti anthrax dan penyakit sapi lainnya. Akan tetepi ia tetep menghimbau masyarakat tetap mewaspadai, terutama sapi-sapi dari luar Jatim. ”Kalau Jatim kita pastikan dari penyakit sapi berbahaya seperti Anthrax tiga puluh tahun yang lalu. oleh karena itu, kabupaten Tuban sebagai daerah perbatasan dengan provinsi lain harus lebih waspada dengan sapi yang masuki wilayah Tuban,” kata Kepala Dinas Pernakan Jatim ini. Q hud

Surabaya, Bhirawa PT Indosat kembali menghadirkan paket IM3 yang sangat menguntungkan yaitu Kartu Perdana IM3 Pinternet yang memberikan Langsung Gratis Internetan Hingga 1 GB Sebulan.

Hadirnya kartu perdana IM3 ini sebagai jawaban terhadap semakin meningkatnya kebutuhan dan aktifitas pelanggan IM3, khususnya anak muda dalam berbagai aktifitas digital mereka baik mencari informasi, berkomunikasi dan beraktifitas di social media. Kartu Perdana IM3 Pinternet yang berisi pulsa Rp 5.000 dengan masa aktif 30 hari, memberikan keuntungan berupa Langsung Gratis Internetan dengan kuota mulai 50 MB hingga 1 GB Sebulan. Gratis Nelpon dan Gratis SMS juga akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam berkomunikasi sehari-hari.

Selain keuntungan di atas, pelanggan juga mendapatkan Gratis Akses Indosat Super WiFi selama 30 hari dengan cara ketik : SUPERWIFI<spasi>IM3 kirim ke 363. Dapatkan juga Paket Spesial Internet Murah kuota 150 MB, cuma Rp 10.000/30 hari dengan cara tekan *123*300# lalu pilih paket Super Internet 150 MB. “Kami selalu berusaha memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan menghadirkan inovasi layanan untuk memberikan bestuser-experience kepada pelanggan,”kata M. Andre Reinaldy H, Division Head IM3 Brand Segment Indosat, Rabu (1/4). Q ma

Pasca Penertiban, Alfamart Tawarkan Pelatihan ke Pedagang Kecil Agar tidak mendapat tuduhan merusak perekonomian rakyat kecil, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), induk perusahaan minimarket Alfamart memberikan solusi dengan menawarkan ke Pemkot Surabaya pelatihan manajemen ritel modern bagi pedagang kecil.

Pemkot menertibkan minimarket bodong atau sama sekali tak berizin yang menjamur terutama di perkampungan, karena khawatir akan mematikan pedagang kecil.

Tawaran tersebut terkait dengan pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang mendukung penertiban minimarket bodong atau sama sekali tak berizin yang menjamur terutama di perkampungan. Karena khawatir akan mematikan pedagang kecil. Menurut Regional Corporate Communications Manager PT SAT Tbk, M Faruq Asrori dalam pers rilisnya mengatakan pelatihan bagi pedagang kecil diharapkan bisa hidup berdampingan dengan minimarket. Bahkan selama ini PT SAT sudah melakukan pelatihan terhadap pedagang kecil di beberapa kota/kabu-

paten di Jawa Timur. ‘’Sebenarnya Alfamart punya konsep bagus untuk hidup berdampingan dan tumbuh bersama antara ritel modern dan pedagang kecil. Ini bisa diterapkan di Surabaya dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN,’’ katanya, Rabu (1/4). Sedangkan pelatihan yang diberikan diantaranya cara mendisplay barang agar lebih menarik konsumen, melatakkan food dan non food terpisah, melayani dengan senyuman, memberi label data barang yang paling laku serta mengatur manajemen keuangan.

Pihaknya juga berharap

Pemkot Surabaya memegang komitmen atas penutupan usahanya yang sifatnya hanya sementara hingga pengusaha mengurus dan bisa menunjukkan izinnya. ‘’Sekarang kami sedang proses mengurus perizinan dan berharap pada saat kita menunjukkan berkas yang dipersyaratkan maka pemkot juga harus komitmen menepati untuk membuka kembali toko yang ditutup,’’ harapnya.

Seperti diketahui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menegaskan penertiban minimarket tak berizin terus dilakukan. Ia tak ingin menjamurnya minimarket akan berimbas banyak UKM dan toko tradisional tutup. ‘’Saya dukung Satpol PP melakukan penertiban terhadap minimarket tak berizin, karena ini berkaitan dengan perekonomian rakyat kecil,’’ katanya kepada

wartawan waktu itu.

Menurutnya, jika dibiarkan liar dan menjamur pemkot akan makin kesulitan dalam mengatasi masalah minimarket tak berizin. ‘’Kita bukan menghalangi untuk berinvestasi tapi juga harus berizin,’’ tegasnya.

Ia berharap pasca penertiban minimarket tak berizin, pertumbuhan minimarket di Kota Pahlawan bisa dikendalikan dan berdampingan dengan UKM. Risma mengaku keberadaan minimarket di tengah pemukiman, sejak lama ditolaknya. Keberadaannya paling banyak berdiri di dekat pemukiman.

Apalagi beberapa minimarket menjual minuman keras. Dengan fakta tersebut, ia menekankan agar penataan toko modern lebih diprioritaskan untuk wilayah perkampungan. Q dre

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

LPJKN Minta UU Jasa Kontruksi Perlu Revisi Jakarta, Bhirawa Maraknya pemalsuan perizinan dan manipulasi sertifikat ke-ahlian telah menimbulkan banyak bangunan cepat rusak/roboh. Ini pertanda bahwa UU nomor 18/1999 tentang Jasa Kontruksi lemah, tidak relevan dan sudah tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Apalagi memasuki era global lisasi, Jasa Kontruksi Indonesia harus memiliki payung hukum yang kokoh. Tak mudah di intervensi dan tidak ada kepentingan politik didalamnya.

“UU Jasa Kontruksi baru dari hasil revisi, harus melahirkan kontraktor handal yang mandiri, berkualitas dalam arti memiliki tenaga ahli yang mumpuni dan kuat secara finansial. Dengan cara ini, Jasa Kontruksi Indonesia diharapkan mampu bersaing di pasar global. UU baru ini harus bisa mengatasi dan mencegah pemalsuan dan jual beli sertifikat keahlian. Permainan uang harus dihentikan,” cetus Rendy Lamajido angota Komisi V DPR RI yang Ketua LPJKN (Lembaga Pengawas Jasa Kontruksi Nasional) dalam forum legislasi membahas “Revisi UU Jasa Kontruksi” di pressroom DPRRI. Hadir sebagai nara sumber, Jazilul Fawaid anggota Komisi V (Sekretaris FKB). Menurut Rendy, UU Jasa Kontruksi yang lama, hanya dominan dalam independensi, mengabaikan kualitas.

Pengawasan dari pemerintah juga tidak maksimal, sehingga manipulasi dan permainan uang tumbuh subur. Keamanan pekerja juga terabaikan, karena sanksi hukum tidak tegas.Q ira

Kamis Legi 2 APRIL 2015

Wapres Minta SDA Minta Maaf Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta tersangka dugaan kasus korupsi Suryadharma Ali meminta maaf karena menyinggung namanya ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tahun 2013.

“Tidak (akan gugat balik), minta maaf saja. Dia (SDA) suruh minta maaf saja. Mungkin pengacaranya tidak tahu bagaimana itu naik haji,” kata Wapres Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (1/4) kemarin.

Wapres menyebut tuduhan yang disebutkan Kuasa Hukum Suryadharma, Jhonson Panjaitan dalam sidang praperadilan adalah fitnah, ka-

rena dia tidak pernah menggunakan kuota haji.

“Kalau itu fitnah, mengadaada. Sama sekali saya tidak memakai kuota haji karena (saya) diundang oleh Pemerintah (Arab) Saudi, tinggal di hotel, tempat, semuanya yang mengatur Pemerintah Saudi, setiap hari makan kambing,” jelasnya.

Keberangkatannya ke Tanah Suci saat itu memang

bersamaan dengan Suryadharma, namun ketika berhaji Wapres mengaku tidak ada pertemuan dengan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

“Memang yang namanya haji ya harus bersamaan, masa iya berbeda waktu, jadi tentu ada Menag (SDA) di situ, tapi tidak ketemu di Arafah,” tambahnya.

Wapres menjelaskan kedatangannya ke Tanah Suci pada 2013 lalu atas undangan Pemerintah Arab Saudi, bersama dengan ketua palang merah internasional dari negara-negara Islam.

“Saya diundang sebagai ketua Palang Merah Indonesia dengan beberapa ketua palang merah internasional dari banyak negara, semua negara Islam diundang. Saya tidak pernah pakai kuota haji,” jelasnya.

Dalam sidang praperadilan, yang diajukan Suryadharma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Jhonson Panjaitan menyebut nama Wapres Kalla ikut menikmati jatah sisa kuota calon jamaah haji tahun 2012-2013.

Selain Jusuf Kalla, nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Megawati Soekarnoputri dan suaminya (alm) Taufik Kiemas juga ikut disebut menikmati sisa kuota tersebut.

“Ketika Pak SDA menjadi Menag ada sejumlah tokoh penting yang mendapat kuota haji, mereka Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Taufik Kiemas, dan beberapa orang penting lainnya,” ungkap Jhonson.

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan RI serta anggota DPR juga diduga ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tersebut. Q ant

BUMD Diminta Tidak Memaksakan Kelola Migas Jakarta, Bhirawa Daerah yang mendapat manfaat dari pengusahaan sumber daya Migas tidak harus dan memaksa BUMD-nya (Ba dan Usaha Milik Daerah) untuk terlibat langsung dalam pengelolaan. Jika BUMD belum siap dan belum memiliki sumber daya manusia trampil dalam seluk beluk pengusahaan Migas. BUMD yang belum siap ini sebaiknya mengambil manfaatnya saja dulu dari hasil pengusahaan.

Sebab pengusahaan Migas selain butuh ketrampilan khusus, juga butuh beaya besar.

“Perlu disusun aturan perundangan yang mengatur

partisipasi BUMD pada perngusahaan Migas di wilayahnya. Termasuk kewajiban kerjasama BUMD dengan Pertamina, tanpa membebani BUMD dengan pengeluaran biaya investasi dan risiko kerugian usaha.

Jika BUMD belum siap dan tidak mampu, jangan dipaksa untuk ikut dalam pengusahaan. Jangan s a m p a i BUMD merugi,” ujar Ketua Tim Reforma-

si Tata Kelola Migas Nasional Faisal Basrie dalam jumpa pers, kemarin.

Faisal Basrie lebih jauh menyatakan dalam jangka panjang, perlu dipertim-

bangkan untuk menata kembali skema pembagian pendapatn negara dari sektor Migas kepada Daerah.

Se h i n g g a D a e r a h d a p a t memperroleh pendapatan

yang lebih pasti dan adil.

Misalnya, bagian Daerah diambil dari First Pranche Petroleum atau dengan skema pembagian Royalty. Q ira

BNN Ingin PNS Sidoarjo Bebas Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo, melakukan advokasi soal program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Tujuannya, PNS di Pemkab Sidoarjo tidak menyalahgunaan narkoba.

Kegiatan advokasi dalam format seminar ini, mengundang sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di Sidoarjo.

Seperti Kodim 0816, Kikavser, TP PKK, Rutan Klas 1 Surabaya, Disporabudpar, Diskoperindag, Bakesbangpol, BPMPKB, Lapas Sidoarjo, Dishub, Kemenag, BKD, Dinkes, Pol PP dan Dinas Pertanian.

Sementara pemateri yang dihadirkan oleh

BNNK Sidoarjo saat melakukan advokasi pencegahan Narkoba bagi PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

LINTASAN

Persebaya Tak Terpengaruh Putusan BOPI Surabaya, Bhirawa Tim Persebaya Surabaya ternyata tak terpengaruh putusan Badan Olahraga Profesional Indonesia yang menyatakan klub tersebut tak lolos verifikasi dan tak direkomendasi tampil sebagai peserta Liga Super Indonesia 2015.

“Tim pelatih dan pemain tetap berlatih seperti biasa dan tidak terpengaruh hasil rekomendasi,” kata Pelatih Persebaya Surabaya Ibnu Grahan, Rabu (1/4) siang.

Ia juga menegaskan timnya tetap berlatih dan fokus terhadap pertandingan perdana melawan Mitra Kukar di Gelora Bung Tomo Surabaya yang jadwalnya dilaksanakan Minggu, 5 April 2015.

Terkait rekomendasi yang tidak meloloskan “Bajul Ijo”, julukan Persebaya, sebagai peserta LSI 2015, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke manajemen.

“Besok pagi kami tetap berlatih seperti biasanya dan fokus di liga. Pemain harus konsentrasi penuh demi mengamankan poin utuh di laga perdana,” kata legenda hidup Persebaya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Persebaya Rahmad Sumanjaya tidak bisa dimintai komentar terkait keputusan BOPI tersebut.

Kedua nomor ponselnya tidak terangkat meski terdengar nada panggil, dan pesan singkat yang dikirim tidak dibalas.

Media officer Persebaya Eko Yudiono juga tidak mau berkomentar terkait hal tersebut dan mengatakan bahwa sikap tim ditanggapi satu sumber, yaitu sekretaris umum.

Sebelumnya, BOPI hanya menetapkan 16 dari 18 klub yang diverifikasi untuk direkomendasikan mengikuti LSI 2015 yang dimulai 4 April karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Dari 18 klub yang telah diverifikasi oleh BOPI, dibagi menjadi tiga kategori yang direkomendasi karena memenuhi persyaratan penuh (kategori A), direkomendasi dengan catatan ringan (kategori B), dan belum direkomendasi (kategori C).

“Setelah melakukan verifikasi secara seksama dan objektif serta dilihat dari temuan yang ada di lapangan hanya ada 16 klub yang lolos,” kata Ketua BOPI Noor Aman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta.Q wwn

BNNK Sidoarjo diantaranya dr. Yopie Agung, dari Dinkes Jatim, Ir. Danang Sumiharta, M.Si dari BNNP Jatim dan H. Muhammad Thohir dari UIN Snan Ampel Surabaya.

“Setelah acara ini, kita harapkan instansi pemerintah ini, bisa merealisasikan penyusunan kebijakan P4GN pada tempatnya masing-masing,’’ komentar Kasi Pencegahan BNNK Sidoarjo, Muhklis, baru-baru ini.

Dengan menyusun kebijakan P4GN ditempatnya masing-masing, kata Muhklis, tidak sampai ada PNS yang menjadi korban-korban baru dalam penyalahgunaan Narkoba.

“Kalau sampai ada dan terjadi, maka pihak SKPD secepatnya memberikan Informasi kepada pimpinan. Agar bisa menyusun kebijakan P4GN,’’ katanya.

Untuk penecgahan narkoba di lingkungan Pemerintahan ini, pihak BNNK Sidoarjo, menurut Muhklis, mohon dengan sangat akan jalinan komunikasi dan kerja sama yang baik dan berkelanjutan. Sehingga masing-masing pihak dapat saling berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat dan memiliki visi yang sama untuk suksesnya pelaksanaan Pecegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika di Kab Sidoarjo.

Disampaikan Muhklis, ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia kian meningkat.

Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia bahwa penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin meningkat, ada sekitar 4,5 juta orang. Q ali*

antara foto

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) berjalan menuju tempat duduknya masing-masing untuk memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).

Presiden Minta Pengenaan PBB Berdasar Asas Keadilan Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasar asas keadilan, termasuk dalam penetapan nilai jual objek pajak (NJOP).

“Presiden menekankan PBB harus ada, tapi pengenaannya harus adil, jangan ada main mata antara notaris dengan wajib pajak untuk menurunkan NJOP,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (1/4) kemarin. Selain Mendagri, tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menkeu Bambang Brodjonegoro dan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mulsyidan Baldan.

Mendagri juga mengingatkan bahwa penetapan NJOP PBB tidak hanya ditujukan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

“Ini harus dihindari, asas keadilan harus diperhartikan, jangan sampai NJOP ditetapkan semena-mena atau sangat mahal sehingga wajib pajak tak mampu membayar,” ujarnya.

Menurut dia, bagi masyarakat yang tidak mampu harus diberikan keringanan dalam pembayaran PBB. “Perlu pemberian keringanan kepada mereka, dan bagi daerah

akan ada kompensasi seperti melalui dana transfer dari pusat ke daerah, perlu payung hukum untuk memberi keringanan ini,” tuturnya.

Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mulsyidan Baldan mengakui PBB merupakan unsur kuat dalam pendapatan daerah.

“Keringanan PBB tidak perlu mengurangi pendapatan daerah dari sumber itu, karena bisa diutangkan atau dibayar ketika objek itu dijual,” katanya. Ia juga mengatakan perlunya pengendalian dalam penetapan NJOP sehingga pemerintah daerah tidak dapat seenaknya menetapkan NJOP. Q ant

OLAHRAGA

Komite PSSI Temui Wapres Jelang KLB Jakarta, Bhirawa Komite Ad-Hoc Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendatangi Istana Wakil Presiden untuk bertemu Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu, menjelang pelaksanaan Kongres Luar Biasa pertengahan April mendatang.

istimewa

Ratusan pelajara akan mengikuti kejuaraan tapak suci yang akan di gelar di Mall BG Junction 10-12 April mendatang.

Tapak Suci Gelar Kejuaraan Antar Pelajar Surabaya, Bhirawa Perguruan Pencak Silat Tapak Suci menggelar kejuaraan yang rencanannya dilaksanakan di Mall BG Junction 1012 April mendatang. Diprediksi event ini akan diikuti oleh ratusan pelajar.

Selama ini Perguruan Tapak Suci menjadi salah satu kekuatan pencak silat di Jatim karena tidak pernah berhenti untuk mencetak atlet yang bisa meraih prestasi di level nasional.

Selain itu perguruan yang identik dengan seragam me-

rah-merah kombisnasi kuning itu juga sudah tersebar di seluruh sekolah di Jatim. Sehingga dipastikan ratusan pelajar itu akan bersaing untuk menjadi yang terbaik.

Ketua Panitia kejuaraan Yunan Ilmanudienul Haq mengatakan, tujuan kejuaraan ini adalah untuk mencari bibit atlet pesilat dari daerah, selain itu juga untuk mempererat persaudaraan antar sesama perguruan. “Selain mencari atlet berbakat, kami juga menekankan kepada pesilat untuk

menjaga disiplin dan sportifitas,” katanya, Rabu (2/4).

Nomor dan kategori yang di pertandingkan yaitu golongan Taman Kanak-kanak (TK) KategoriTunggal Tangan Kosong (minimal 20 gerakan), Golongan Sekolah Dasar (SD) kategori tunggal tangan kosong, kategori tunggal, kategori ganda, kategori tanding kelas A-F putra-putri, Golongan SMP kategori tunggal bersenjata, kategori TGR dan kategori tanding kelas A-F putra-putri dam kelas G-K putra.Q wwn

“Kami bertemu Wapres untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan tim sinergi yang dibentuk untuk memberikan masukan tentang bagaimana kebjakan strategis yang perlu dilakukan PSSI ke depannya,” kata Ketua Komite Suryo Pratomo usai bertemu Wapres.

Dia mengaku dalam pertemuan tersebut lebih mengutamakan pembahasan mengenai penguatan tim nasional sepak bola Indonesia agar berprestasi dan dapat dibanggakan.

Suryo mengatakan pihaknya telah merumuskan tiga hal yang patut menjadi perhatian dalam pembinaan sepak bola, yakni tentang bagaimana membangun organisasi, kompetisi dan tim nasional.

“Banyak hal terjadi dalam pembinaan sepak bola kita, karena itu kami merumuskan ada tiga hal yang harus diberikan konsentrasi yaitu bagaimana organisasi PSSI, bagaimana membangun kompetisi kredibel dan bagaimana membangun timnas yang diharapkan,” jelasnya.

Selain dia, hadir pula anggota Komite lainnya yaitu Tjipta Lesmana, Rahim Sukasah, Ian Situmorang, Djohar Arifin Husin dan Joko Driyono.

Kemudian ada pula Hinca Pandjaitan, Togar M. Nero, Syaifudin Alamsyah, Fritz Simanjuntak, Tri Goestoro dan Gusti Randa.

Rencananya, pada 18 April, PSSI akan menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) di Jawa Timur yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum persatuan sepak bola tersebut.

Pada KLB PSSI di Surabaya nanti ada sembilan bakal calon yang akan bersaing, mayoritas di antaranya adalah orang-orang cukup dikenal meski tidak semuanya benarbenar orang sepak bola.

Sembilan bakal calon yang akan memperebutkan posisi orang nomor satu di PSSI yaitu Djohar Arifin Husin, La Nyalla Mattalitti, Joko Driyono, Ahsanul Qosasih, Bernhard Limbong, Subardi, M. Zein, Sarman dan Syarif Bastaman.

Pelaksanaan KLB PSSI mendapatkan sorotan, termasuk dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menpora Imam Nahrawi bahkan meminta waktu pelaksanaan diundur hingga SEA Games 2015 berakhir.Q ant

Kamis Legi 2 APRIL 2015

SAMBUNGAN

Seleksi Calon Direktur PD BPR Tulungagung Sepi Peminat

Pengamanan UN Jatim Langgar Prosedur

l Sambungan hal 1

waspadai terjadinya kebocoran soal. “Sebenarnya soal bocor itu tidak ada. Tapi sengaja dibuat oknum,” kata Saiful di sela rapat pemantapan pengamanan UN di Hotel Sahid Surabaya, Rabu (1/4).

Menurut Saiful, UN seringkali dibawa-bawa dalam kepentingan politik. Hal ini yang menyebabkan kecurangan kerap terjadi. Karena itu, peran kepolisian dianggap penting.

Kepala Biro Operasional Polda Jatim Kombes Pol Mambo­ ying mengatakan, sejak awal telah menunggu koordinasi dari Dindik Jatim untuk pengamanan UN. Hal ini diakuinya sebagai pengamanan nasional. Sehingga perlu ada pengamanan maksimal mulai dari pendistribusian soal, pelaksanaan sampai tahap pemindaian. “Meskipun tidak diminta dinas, kami akan tetap melakukan pengamanan. Ini sifatnya pengamanan nasional.

Setidaknya kita berada di ring dua,” katanya.

dipastikan diperpanjang (pendaftarannya).

Ini karena hanya satu orang yang memenuhi syarat. Kami akan lapor dulu pada bupati,” ujarnya, Rabu (1/4).

Diakui Tatang Suhartono yang kini menjabat sebagai Asisten III Sekda Tulungagung ini, selama masa pendaftaran yang dimulai pada 23 Maret 2015 lalu ada tiga orang yang mendaftar. Namun dua pendaftar tidak lolos secara administrasi. “Ya, hanya satu orang saja yang lolos administrasi. Padahal untuk menuju proses selanjutnya minimal harus ada dua orang yang dinyatakan lolos administrasi,” tuturnya.

Ketika ditanya mengapa jabatan Direktur PD BPR Tulungagung kurang diminati, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung tersebut menyatakan ada persyaratan yang cukup berat untuk dipenuhi. Yakni sertifikat direktur yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI).

“Sertifikat direktur ini yang tidak semua orang punya. Karena itu kemudian yang mendaftar tidak terlalu banyak,” paparnya.

Sehari sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Tulungagung Bambang Ermawan, mengaku sampai Selasa (31/3) pukul 09.00 belum ada satu pun pendaftar calon Direktur PD BPR Tulungagung yang melakukan pendaftaran. “Hanya ada dua orang yang mengambil formulir tapi belum mengembalikan,” katanya.

Soal pengganti Dra Setyowati MM yang sudah berakhir masa tugasnya sebagai Direktur PD BPR Tulungagung, Tatang Suhartono dan Bambang Ernawan enggan untuk menjawabnya. Mereka berdua saling menyatakan bukan kewenangannya untuk menjawab. Padahal, kabar yang beredar menyebutkan Setyowati kembali ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Direktur PD BPR Tulungagung setelah masa tugasnya berakhir 31 Maret 2015.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi ketika dikonfirmasi membenarkan jika Setyowati kembali ditunjuk sebagai Pj Direktur PD BPR Tulungagung. “Ibu Setyowati sebagai Pj karena dia sudah tidak memenuhi syarat untuk ikut tes lagi karena usia,” ujar Bupati Syahri Mulyo memberi alasan.

Jabatan Pj Direktur PD BPR Tulungagung, menurut Tatang Suhartono pa­ ling lama hanya enam bulan saja. “Kalau ternyata sebelum enam bulan sudah ada yang terpilih sebagai direktur, maka otomatis jabatan Pj berakhir,” terangnya.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan Setyowati tidak bisa mengikuti seleksi jabatan direktur PD BPR Tulungagung karena sudah berumur 58 tahun. Sementara salah satu syarat dalam seleksi calon direktur PD BPR Tulungagung, pendaftar maksimal berumur 56 tahun. n wed

Pengoperasian Tol GempolPasuruan Mundur Lagi l Sambungan hal 1

“Kami masih belum menerima laporan dari PT Jasa Marga terkait mundurnya rencana peresmian jalur bebas hambatan yang nantinya diharapkan akan mendukung perbaikan perekonomian masyarakat Pasuruan ini,” ungkapnya.

Proyek tol Gempol-Pasuruan sepanjang 34,15 kilometer ini diperkirakan menelan investasi Rp 2,7 triliun dengan pemegang konsesi adalah PT Transmarga Jatim, Kabupaten Pasuruan. Pemegang saham perseroan adalah PT Jasa Marga 80 persen dan PT Jatim Marga Utama 20 persen.

Apabila proyek ini sudah selesai, ia menambahkan, perjalanan dari Kecamatan Gempol ke Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dapat ditempuh hanya dengan waktu 30-40 menit atau lebih cepat dari kondisi perjalanan di jalan nasional sekitar satu jam.

“Selain dapat memperbaiki perekonomian masyarakat Pasuruan, tol ini diproyeksikan mampu menampung lalu lintas harian sesuai rencana bisnis di Perjanjian Pengusahaan Tol (PPJT) adalah sebesar 18 ribu kendaraan,” paparnya.

Ia berharap pengoperasian Jalan Tol Gempol itu bisa segera dilaksanakan agar dapat segera menunjang para investor masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan. n hil

Fokus Bangun Infrastruktur l Sambungan hal 1

ada. “RTRW kita mengamanatkan lebar jalan kota minimal 7 meter. Tapi jalan kita banyak yang masih kisaran 5 meter,” ungkapnya, Rabu (1/4).

Karenanya, tahun depan pelebaran jalan menjadi prioritas utama pemerintahannya. “Tahun depan kita kerjakan. Sebab APBD tahun ini kan sudah didok dan sudah jalan,” katanya.

Menurut ia, skala prioritas pemerintahannya adalah membangun manusia dulu baru infrastruktur. “Fokus kita manusianya dulu. Mereka bisa makan, sekolah gratis dan kesehatan gratis baru pegang yang lain,” paparnya.

Masud mengatakan dengan kondisi jalan yang tak lebar, potensi kemacetan dan tingginya aktivitas lalu lintas di beberapa ruas jalan di Kota Mojokerto harus menjadi atensi banyak pihak. Karena itu pembuatan dua jalur di sejumlah ruas jalan tertentu bisa menjadi solusi.

Ruas yang jadi prioritas penambahan dua jalur itu yakni Jalan Semeru dan Jalan Teratai. Sementara Jalan Raya Kedundung dinilai hanya cukup dilebarkan menjadi 9 meter. Jalan yang sarat aktivitas pada jam-jam sibuk saat ini hanya memiliki lebar sekitar 5 meter. n kar

l Sambungan hal 1

Perwira menengah berpangkat melati tiga itu menegaskan, pihak kepolisian akan mengerahkan sedikitnya 3.000 personel untuk pengamanan UN. Masing-masing satuan pendidikan minimal akan diawasi dua personel. Hanya saja, tahun ini polisi tidak akan lagi mengawasi ujian di dalam sekolah, melainkan di luar pintu gerbang. Polisi dengan seragam preman. “Kita akan tetap menjaga suasana ujian kondusif. Siswa jangan sampai tegang dengan adanya polisi,” kata dia.

Keterlibatan polisi ini nyatanya tidak mendapat respon positif sejumlah pihak. Seperti diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki. Idealnya, ujian itu memang diawasi gurunya sendiri. Se­ hingga anak didik merasa tenang dan tidak merasa dalam sorotan.

“Sejauh yang saya tahu, di dalam SOP itu tidak ada keterlibatan polisi,” kata dia.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah ini mengaku,

UN harus diciptakan dalam suasana yang kondusif. UN juga seharusnya menjadi pembelajaran bagi anak untuk berlaku jujur dan percaya diri dengan kemampuannya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim Suli Daim menegaskan, seharusnya Dindik Jatim melaksanakan UN sesuai dengan prosedur yang ada. Apalagi UN tahun ini tidak lagi menjadi variabel penentu kelulusan. Sehingga ini menjadi momentum yang pas untuk melatih anak bertanggung jawab, jujur dan mandiri.

Untuk menciptakan itu, Suli mengaku pemerintah jangan terlalu suudzon (berprasangka) akan terjadi penyimpangan terhadap UN. Dengan mendatangkan polisi, bagaimanapun juga akan menimbulkan kesan dan persepsi yang bermacammacam. “Biarkanlah UN ini berjalan sesuai prosedur yang sudah ada. Pihak polisi tidak perlu berlebihan mengawal dan mengawasi itu. Kembalikan pada SOP yang sudah ada saja,” pungkas Suli. n tam

As’at Malik Resmi Jadi Bupati Lumajang l Sambungan hal 1

menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif.

Kedua lembaga ini harus saling berkomunikasi dengan baik dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Jangan terbawa isu di DKI Jakarta. Kepala daerah itu harus rukun dengan DPRD karena DPRD juga punya fungsi anggaran. Apalagi, budaya bangsa ini sebenarnya tidak mengenal budaya tanding. Yang ada adalah budaya musyawarah mufakat. Jangan pertontonkan budaya tanding,” ujarnya.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo juga meng­atakan, As’at harus sering menjalin silaturahmi dengan banyak pihak.

Sementara itu, dengan pelantikan ini, jabatan Wakil Bupati Lumajang saat ini akhirnya kosong dan akan ditetapkan lebih lanjut. Sesuai mekanisme yang ada, maka jabatan wakil bupati nantinya akan dirumuskan antara bupati baru dengan partai pengusung saat Pilkada lalu yang dalam hal ini adalah Partai Demokrat, PAN dan Partai Golkar.

Ditemui usai pelantikan, Bupati Lumajang As’at Malik mengaku suasana di pemerintahan Lumajang selama ini sudah sangat kondusif.

Pihaknya sudah mewujudkannya bersama almarhum Sjahrazad Masdar bahwa koordinasi antara DPRD Kabupaten Lumajang dan

Pemerintah Kabupaten setempat terjalin dan terjaga.

“Unsur Forpimda juga sepakat saling berkomunikasi. Kami melakukan ini demi kesejahteraan masyarakat Lumajang. Sebagai penerus, saya akan melanjutkan semua program bupati lama yang sudah terprogram dan bekerja se­ suai aturan berlaku,” katanya.

Terkait wakilnya, As’at mengaku belum membicarakannya lebih jauh.

Pihaknya menunggu usulan tiga partai pengusung, kemudian akan dipilih di DPRD Lumajang. “Bagi saya, siapa saja boleh jadi wakil.

Yang penting punya komitmen untuk membantu saya, mau menyejahterakan masyarakat lumajang dan jujur,” ungkapnya.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Supriyanto SH, MH mengatakan pelantikan As’at Malik ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-686 tahun 2015. Pelantikan ini didasari karena Sjahrazad Masdar, bupati sebelumnya, meninggal karena sakit pada 23 Januari 2015 yang lalu. Selanjutnya, As’at sendiri akan melanjutkan menjadi bupati hingga 2018 mendatang.

Prosesi pelantikan kemarin juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi, pimpinan DPRD Jatim, pimpinan DPRD Lumajang dan seluruh anggota DPRD Lumajang, Kapolres Lumajang, Komandan Kodim Lumajang, serta beberapa pejabat lainnya.

Spekulasi Cawabup Pasca Drs H As’at Malik dilantik menjadi Bupati Lumajang , posisi Wabup yang di­ tinggalkannya menjadi kosong.

Partai pengusung mulai mempersiapkan nama-nama yang digadang-gadang akan menjadi Wabup.

Partai Demokrat misalnya telah mempersiapkan 10 nama untuk diajukan sebagai calon Wabup, di antaranya Ir Indah Amperawati.

Bahkan perempuan yang kini menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang, berada di urutan teratas dari nama-nama yang disodorkan. “Ada 10 nama yang disodorkan untuk menjadi calon Wakil Bupati Lumajang dan nama Indah Amperawati berada di urutan paling atas,” jelas Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Lumajang Samsul Huda. Indah Amperawati sendiri merupakan adik kandung Bupati Lumajang Dr Sjahrazad Masdar.

Dijelaskan Samsul nama Indah Amperawati bersama 9 nama lainnya sudah dikirimkan ke DPD Partai Demokrat Jatim dan DPP Partai Demokrat di Jakarta.

Selanjutnya sesuai mekanisme, DPD Jatim yang menentukan siapa yang direkom untuk maju sebagai Wabup. Bisa jadi Dr Soekarwo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim memilih salah satu nama dari 10 nama yang disodorkan, atau sebaliknya memilih orang lain sesuai keinginan DPD PD Jatim. n iib, yat

Kenaikan Harga Tiket Kereta Api Bebani Masyarakat l Sambungan hal 1

hingga harga tiket kereta api tidak perlu naik.

Darmaningtyas mengatakan mestinya subsidi tetap diberikan untuk penumpang kereta api jarak dekat, sedangkan penumpang jarak jauh tidak disubsidi karena frekuensi kepergiannya tidak setiap hari.

“Kebijakan Presiden Jokowi belum berpihak pada rakyat kecil, karena dengan harga tiket yang tinggi peluang mereka untuk mobilitas semakin tidak ada,” kata Darmaningtyas, Rabu (1/4).

Untuk diketahui, terhitung mulai Rabu (1/4), tarif KA ekonomi bersubsidi naik. Kenaikan tarif ini berlaku baik untuk KA jarak jauh ataupun KA lokal.

Kenaikan tarif ini merujuk pada perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Dirjen Perkeretaapian No. HK.221/I/1/kKA-2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015.

Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 17 tahun 2015 tentang tarif angkutan orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik

(Public Service Obligation). Intinya ada beberapa faktor sehingga tariff KA naik. Faktor itu adalah kenaikan BBM bersubsidi, kurs dollar terhadap rupiah, perubahan pedoman perhitungan tarif dari PM 28 Tahun 2012 menjadi PM 69 Tahun 2014, perubahan margin dalam perhitungan biaya opersional KA Ekonomi dari 8% menjadi 10 %. Di Daop 8 Surabaya, 7 KA ekonomi jarak jauh serta 10 KA ekonomi lokal bersubsidi mengalami kenaikan tarif.

Darmaningtyas mengatakan, untuk menahan tarif agar tidak naik pemerintah seharusnya bisa memberikan tambahan subsidi kurang dari Rp 2 triliun. Menurutnya, pada Januari sampai Februari pemerintah semestinya tidak usah menurunkan harga BBM, dan apabila ada keuntungan dapat digunakan untuk subsidi angkutan umum. “Hal ini jauh lebih bijak dan tidak membuat masyarakat kian terjepit dengan beragam kenaikan dalam waktu hampir bersamaan,” kata Darmaningtyas.

Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Muhammad Said Utomo mengungkapkan naiknya tiket kereta ekonomi lokal dan jarak jauh sangat tidak rasional. Hal ini sangat memberatkan masyarakat, terlebih lagi masyarakat sudah terbebani dengan kenaikan be-

berapa kebutuhan pokok seperti beras, gas elpiji, TDL dan kenaikan harga BBM. “Naiknya kebutuhan pokok dan BBM sangat berdampak terhadap masyarakat kecil, terutama masyarakat yang berjualan dengan membawa hasil ladang yang dibawa menggunakan kereta api kelas ekonomi. Karena keterbatasan biaya mereka tidak bisa menyewa truk ataupun mobil pikap,” jelasnya.

Said menguraikan dengan naiknya tarif KA, banyak masyarakat yang tidak mengalami kenaikan pendapatan. Sehingga, masyarakat memasarkan produk mereka hanya balik modal saja, kalau pun mereka mendapatkan keuntungan tentu jumlahnya tidak sebesar dahulu. Pemerintah pun berpendapat, bahwa subsidi tersebut dialihkan kepada pembangunan sektor-sektor yang penting seperti sarana dan prasarana yang di butuhkan masyarakat. Termasuk pembangunan infrastruktur, yang nantinya dinikmati masyarakat.

“Dalih akan mengadakan pembangunan infrastruktur, yang menjadi pertanyaan apakah sekarang pembangunan infrastruktur sudah bisa dirasakan manfaatnya ? Kalau iya infrastruktur mana yang dimaksud ?,” ujarnya. n wil

11 Gubernur Ingin Dilibatkan di Tim Wapres l Sambungan hal 1

Presiden (Wapres) Jusuf Kalla agar bisa mengambil langkah konkrit.

“Masalah ini berada di bawah pengawasan Wapres.

Dan saya menilai semua upa­ya yang dilakukan untuk mendesak agar akses kargo Bandara Juanda segera dibuka nihil. Termasuk setelah Pak Wapres turun tangan juga. Makanya saya minta bisa dilibatkan,” kata Gubernur Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/4).

Menurut dia, pihaknya telah menghubungi Sekretaris Wapres dan Ajudan Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut) untuk menggelar pertemuan khusus. Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, berharap 6 April nanti pihaknya bisa bertemu Wapres dan Kasal.

Jika masuk dalam Tim Wapres, Pakde Karwo akan mengambil langkah konkrit seperti TNI AL harus mendahulukan kepenting­ an umum dan pelayanan umum. “Saya sudah telepon Kasal hingga Panglima TNI yang intinya justru me­ nyalahkan Angkasa Pura (AP) I,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Pakde Karwo, sengketa antara TNI AL dengan AP I tidak dibawa-bawa dalam pelayanan umum. Jika AP I kurang menyediakan sesuatu yang sudah disepakati bersama, seharusnya diselesaikan secara internal, bukan meng­ orbankan pelayanan umum.

“Saya protes keras soal ini,” tegasnya.

Dengan munculnya kasus ini, jelasnya, Jatim khususnya Bandara Internasional telah kehilangan trust building dan kepastian distribusi kargo gugur. “Juanda itu bandara internasional. Yang

mahal itu imej di mata internasional. Trust building yang selama ini kita bangun telah gugur hanya karena gara-gara penutupan akses kargo secara sepihak,” tegasnya lagi.

Apakah ada yang mengeluh kepada Pakde Karwo?

“Yang mengeluh langsung ke saya belum ada. Tapi saya yakin mengeluh itu pasti, tapi belum sampai ke saya langsung. Bagaimana tidak mengeluh, masalah ini dibiar­kan berlarut-larut.

Bahkan Pangarmatim saja angkat tangan,” ungkapnya.

Munculnya masalah ini pun berdampak langsung pada dunia kargo. Kerugian eksporter dan pengusaha ekspedisi akibat penutupan akses kargo Bandara Internasional Juanda cukup besar. Mereka berharap permasalahan segera di­ selesaikan. Sebab, kerugian terus-menerus bisa meng­ akibatkan perekonomian di Jatim merosot.

Dalam kondisi normal, volume ekspor melalui Juanda per hari rata-rata mencapai 60 ton. Sejak penutupan akses kargo, volume ekspor diprediksikan turun yakni tidak lebih dari 30 ton. Informasi tersebut didapat dari beberapa perusahaan ekspedisi di Bandara Juanda.

Sebelumnya volume impor rata-rata per hari mencapai 30 ton. Kini jumlahnya turun 10–15 ton.

Merosotnya angka ekspor itu menjadi dasar pengusaha meminta segera ada jalan keluar. Sigit Pramudya, pengusaha ekspedisi di Bandara Juanda, berharap masingmasing pihak bisa duduk bersama. “Setiap persoalan pasti memiliki jalan keluar.

Tidak saling mementingkan kepentingan golongan atau institusi sebab yang dirugikan masyarakat dan pelaku usaha,” katanya. n iib

Komisi B Sesalkan Dana Bank Tani Dikelola Bulog l Sambungan hal 1

yang menerima manfaat langsung dari dana Rp 200 miliar yang dialokasikan APBD Jatim adalah pedagangnya, bukan petaninya.

Apalagi Bulog sekarang bukan sebagai buffer stock tetapi sudah menjadi lembaga komersial juga.

“Sejak awal kami di de­ wan berharap anggaran yang di Bank Tani dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani. Di antaranya untuk membantu pembelian benih hingga pupuk yang terkait dengan on farm yang selama ini sangat dibutuhkan petani.

Bukan sebaliknya dengan kebijakan Pemprov tersebut justru menguntungkan pedagang dan Bulog yang saat ini memiliki dana mencapai Rp 8 triliun,”tegas politisi asal PKS usai hearing dengan Bulog Jatim, Rabu (1/4).

Karenanya, dalam waktu dekat ini Komisi B akan segera memanggil Bank UMKM sebagai pengelola Bank Tani dan Dinas Pertanian Jatim. “Kami berharap dengan hearing lanjutan ini akan mengungkap apa alasan Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya kepada Bulog dalam pembelian beras petani. Karena yang saya tahu di sini yang terjadi hanya out farm bukan on farm lagi seperti yang kita harapkan,”tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi.

Menurutnya latar belakang didirikannya Bank Tani salah satunya untuk membantu kucuran kredit dengan bunga rendah untuk

membeli benih dan pupuk.

Mengingat dua unsur tersebut sering dikeluhkan oleh para petani. Sementara di satu sisi, Jatim merupakan wilayah yang dijadikan swasembada beras. Itu artinya, kebijakan pemerintah mendirikan Bank Tani di antaranya untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Jadi kalau dana Bank Tani dibuat untuk membeli beras dari pedagang saya kurang setuju. Ini karena sejak awal kami sudah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahtera­ an petani lewat Bank Tani dalam pembelian pupuk dan benih. Untuk itu kami akan menanyakan apa alasan Pemprov Jatim menyerahkan pembelian beras ke Bulog,” lanjut politisi asal PAN Jatim ini.

Sementara itu, Kadis Pertanian Jatim Wibowo Eko Putro menolak jika kebijakan Pemprov Jatim dengan Bulog merugikan petani. Sebaliknya, melalui jaringan semut dipastikan Bulog akan membeli gabah/ beras langsung ke petani.

Di mana setiap hektarenya mampu menyerap gabah/ beras ke petani lewat Gapoktan mencapai 8.049 juta ton. “Yang pasti dengan kerjasama bersama Bulog, kami dibantu untuk membeli gabah/beras hingga di tingkat bawah yaitu langsung ke petani. Dengan begitu petani tidak perlu berbondong-bondong ke Bulog hanya untuk menjual berasnya,”paparnya yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya. n cty

Garap Pariwisata, Tawarkan Keindahan Bangkok dari Sungai Chao Pharaya l Sambungan hal 1

dinasti Chakri, Raja Ananda Mahidol dan menjadi objek wisata terkenal.

Keindahan jembatan ini digambarkan pada bagian belakang uang kertas seri 15-20 baht, di balik potret Raja Ananda Mahidol.

Objek wisata unggulan di Sungai Chao Pharaya adalah Kuil Wat Arun atau Temple of Dawn yang berdiri megah. Untuk bisa menuju kuil dengan nama lengkap Wat Arunratchawararam Ratchaworamahavihara, wisatawan harus menumpang perahu motor.

Biasanya sebelum turun dari perahu motor, pemandu wisata akan menawarkan roti dengan harga 20 bath.

Roti itu akan dilempar di sungai dan langsung dimakan ratusan ikan patin yang ada didermaga. Ada jutaan ikan patin yang hidup di sungai ini. “Pen-

duduk sekitar percaya kalau ikan patin ini titisan dewa, sehingga tidak boleh ditangkap atau dimakan. Jadi bisa dilihat ukurannya sangat besar,” kata Cherry, pemandu wisata rombongan Pemprov Jatim bersama wartawan saat berkunjung ke Bangkok, Sabtu (28/3).

Puas melihat keindahan Wat Arun, pengunjung bisa mampir ke pasar yang berada tepat di sebelah Wat Arun. Di pasar ini banyak menjual pernak-pernik, kaus, kain yang semuanya bermotif Thailand.

Para pembeli dijamin tidak akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi maupun transaksi, karena hampir semua pedagang lancar berbahasa Indonesia dan menerima mata uang rupiah. “Banyak orang Indonesia berkunjung ke sini, jadi kami lancar untuk bicara dengan bahasa Indonesia maupun Malaysia,” kata Rataponk,

penjual souvenir.

Rekreasi lain yang ada di Sungai Cho Pharaya adalah makan malam di atas kapal mewah. Namun untuk bisa menikmati dinner di tengah sungai, wisatan harus rela antri karena ada ribuan orang yang sudah menunggu kapal pesiar yang akan membawa penumpang menyusuri sungai di malam hari.

Saat itu rombongan dari Pemprov menumpang kapal Chao Pharaya Princess yang mampu menampung sekitar 500 penumpang. Di atas kapal sudah tersedia makanan khas Thailand.

Sambil menikmati hidangan, selama kurang lebih dua jam penumpang selain dari Indonesia ada juga dari Iran, Turki, India dan beberapa negara lainnya bisa melihat pemandangan menajubkan Kota Bangkok di malam hari dan megahnya Wat Arun dan Jembatan

Rama VIII yang dihiasi lampu dengan dominasi warna kuning emas. Selain itu penumpang juga dihibur dengan live music yang menambah hangatnya suasana. “Wisata sungai ini sebenarnya bisa dikembangkan di Surabaya atau daerah Jatim lainnya,” kata Kabiro Humas Supratomo yang juga kepala rombongan Pemprov Jatim.

Wisata seperti ini sebenarnya ada di Surabaya dan digagas oleh PT Dharma Lautan dengan menyusuri laut mulai Tanjung Perak hingga Jembatan Suramadu. Objek wisata yang bisa dilihat yakni, bangunan di sekitar Tanjung Perak, Monumen Jalesveva Jayamahe dan Jembatan Suramadu.

Sayangnya wisata ini kurang mendapat perhatian pemerintah, sehingga sedikit wisatawan yang berkunjung di Surabaya untuk menikmati wisata menyusuri laut itu. *

UTAMA

12

Kamis Legi, 2 APRIL 2015

TNI-Polri Gerebek Gudang Pupuk Oplosan Jombang, Bhirawa Petugas gabungan dari Kodim 0814 dan Polres Jombang, Selasa (31/3) malam menggerebek gudang pupuk di Desa Mancar Kecamatan Peterongan. Penggerebekan gudang milik CV Mitra Agro Sentosa ini dilakukan, pasalnya diduga mengoplos pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi.

Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yusep Gunawan mengungkapkan penggrebekan dilakukan karena ada kecurigaan pupuk yang tersimpan dalam gudang tersebut dibuat secara melawan hukum, yakni mengoplos pupuk bersubsidi. “Dan lewat pengecekan, memang kami temukan berbagaai jenis pupuk, yang pemiliknya belum bisa mempertanggungjawabkan legalitasnya atau asal-usul barang tersebut,” jelas Ahmad Yusep mengatakan.

Saat penggerebekan, petugas menemukan pupuk dalam jumlah banyak di beberapa gudang milik CV MAS. Pupuk terdiri dari berbagai jenis, dan kemasan zak.

Selain pupuk yang telah dikemas dalam zak, di dalam gudang penyimpanan pupuk tersebut petugas mendapati bahan-bahan yang diduga kuat sebagai campuran

pupuk. Padahal menurut petugas, tidak selayaknya bahan-bahan ini sebagai campuran pupuk.

Petugas juga mendapati sebuah truk yang sudah dipenuhi pupuk, dan siap mendistribusikan pupuk muatannya ke tempat lain. Namun di dalam truk tersebut tidak ditemukan pengemudi maupun kernet. Setelah teridentifikasi sementara, polisi memasang garis polisi (police line) pada pintu setiap gudang yang di dalamnya berisi pupuk atau bahan oplosan pupuk yang diduga ilegal. Gudang-gudang ini dalam penjagaan aparat TNI dan Polri, guna pendalaman dan proses lebramadlan/bhirawa ih lanjut. “Pemilik mencoba men- Kapolres Jombang AKBP Ahmad yosep bersama aparat TNI saat melakukan penggerebekan gudang pupuk di mancar Peterongan, Selasa (31/3) malam. jelaskan, namun penjelasan belum bisa dipertanggungjawab- res Yusep menandaskan. gankannya ilegal. Dikatakannya kegiatan.” Perusahaan ini kalau ya adalah oplosan dengan pupuk kan. Dalam waktu dekat akan H Abdul Rokhim, pemilik gu- bahwa perusahaannya telah ber- tidak ada ijin tidak akan berope- bersubsidi, atau dengan unsur kita periksa kembali dengan mel- dang pupuk sekaligus CV MAS, diri sejak 2001, kalau nggak ada rasi,”ujarnya mengatakan. Soal yang tidak sesuai standar, Abdul ibatkan tim ahli,” tandas Kapol- membantah pupuk yang diperda- izin tentu tidak akan melakukan dugaan adanya pupuk produksin- Rokhim juga membantah. Q rur

LINTAS PERISTIWA

Kejari Madiun Periksa Pelaksana Proyek

Terkait Dugaan Korupsi Embung

Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, Jawa Timur, memeriksa perwakilan PT Jatisono Multi Konstruksi selaku pelaksana proyek pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun yang diduga terdapat ketidakberesan dalam pelaksanaannya.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Madiun, Kusuma Jaya Bulo, mengatakan pihak yang diperiksa adalah Andy Sulaksono selaku direktur perusahaan tersebut.

“Kami terus melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan barang bukti guna mengungkap dugaan korupsi tersebut. Kali ini kami memeriksa perwakilan pelaksana proyek,” ujar Kusuma Jaya Bulo kepada wartawan, Rabu (1/4). Andy Sulaksono diperiksa sekitar lima jam. Ia dicecar oleh tim penyidik kejaksaan setempat sebanyak 15 pertanyaan, terkait proses pembanguan embung yang menelan dana pemerintah hingga Rp18,7 miliar tersebut.

Menurut Kusuma, selain memanggil perwakilan PT Jatisono, pihaknya juga memanggil perwakilan dari PT Cahaya Indah Madya Pratama untuk diperiksa.

Namun, perwakilan pihak terkait berhalangan hadir dengan alasan sedang sakit.

“Untuk itu, kami akan menunggu yang bersangkutan sembuh guna dimintai keterangan terkait dugaan korupsi Embung Pilangbango,” kata dia. Sebelumnya, pihak kejaksaan juga telah memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Madiun, Purwanto Anggoro, karena diduga terlibat dalam kasus tersebut. Yakni, terkait tanda tangan yang bersangkutan pada perencanaan lelang proyek embung pada tahun 2012 lalu. Q dar,ant

Polres Batu Gelar Operasi Simpatik Batu, Bhirawa Polres Batu menggelar operasi simpatik dengan sasaran vila yang ada di kota kawasan Songgoriti. Karena beberapa waktu lalu ada kasus dugaan pencabulan oknum guru tari terhadap pelajar SMP swasta. “Namun untuk operasi simpatik kali ini, pengawasan tidak hanya dilakukan keluar atau kepada masyarakat saja.

Tetapi pengawasan juga dilakukan kepada internal kepolisian,”ujar Kapolres Batu, AKBP Windiyanto Pratomo, usai melakukan inspeksi pasukan bersama unsure Pimpinan Daerah Kota Batu, Rabu (1/4).

Ia mengatakan bahwa operasi simpatik ini dilakukan untuk mewujudkan revolusi mental. Baik itu secara eksternal maupun internal kepolisian. Secara eksternal, kepolisian dituntut untuk lebih pro aktif dalam memberikan pengarahan dan himbauan kepada mas-

yarakat. Di Batu, hal yang mendesak adalah pemberian himbauan kepada para pemiliki/ pengelola vila di Songgoriti. Karena sehari sebelum pelaksanaan operasi simpatik ini, polisi telah mengungkap adanya kasus pencabulan yang dilakukan terhadap siswi SMP di Vila Songgoriti.

Data di Polres Batu, pelaku yang juga menjadi tersangka pencabulan adalah Siswo Kardiono, 44 th, warga Karangploso, Kabupaten Malang. Pria yang bekerja sebagai instruktur tari tradisional ini ditangkap petugas setelah mencabuli Bunga, bukan nama sebenarnya, siswa SMP swasta di Kota Malang. “Bunga ini sebenarnya adalah murid tari dari pelaku di SMP tersebut,”ujar Kabag Humas Polres Batu, AKP Waluyo.

Ia menjelaskan bahwa kasus pencabulan ini bermula pada tanggal 25 Januari lalu. Saat itu pelaku

menghubungi korban via SMS. Pelaku menawarkan ritual kepada korban agar lebih siap mental dalam menghadapi Ujian Nasional (Unas). Nampaknya, korban tertarik dan mengatakan sanggup memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam ritual.

Setelah menyiapkan kebutuhan untuk ritual, pelaku membawa korban ke Villa Songgoriti. Di tempat itu, korban diminta untuk membuka baju untuk dimandikan. Ternyata, tak sekedar dimandikan, pelaku juga menyetubuhi korban di villa tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Maret kemarin, pelaku kembali menghubungi dan menawarkan ritual kepada korban. Karena hasil dari try out yang dilakukan, korban mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Namun dalam percakapan via SMS kali ini, aksi pelaku ketahuan orang tua korban. Q nas

Muspida Kota Batu sedang melakukan inspeksi pasukan dalam gelar operasi simpati di Mapolres Batu, Rabu (1/4).

Maskur Heriono (kanan) didampingi rekannya saat mengadukan masalah lahan pertaniannya yang diserobot pengembang ke Mapolres Batu.

Kasus Penyerobotan Lahan di Batu Bertambah Batu,Bhirawa Kasus alih fungsi dan penyerobotan lahan di Kota Batu terus bertambah, jika sebelumnya area pemakanan baru di Ngaglik dipermasalahkan warga, kini lahan pertanian di Dusun Glonggong, Kelurahan Temas, diserobot secara sepihak oleh pihak pengembang yang ada di sana.

Diketahui, warga Kelurahan Ngaglik RT:01, RW:08 sempat meminta ikut mediasi dalam perluasan makam yang diajukan Yayasan Paroki Gembala Baik.

Warga mengaku menolak adanya perluasan makam Nasrani yang mendekati kawasan pemukiman mereka. Namun ternyata ijin perluasan makam berhasil dikantongi Yayasan Paroki Gembala Baik. Akhirnya, warga mengadukan masalah ini ke Mapolres Batu, Rabu (1/4).

“Kita mengadukan kasus ini kepolisi, karena ada indikasi pe-

malsuan tanda tangan warga pada proses pengajuan ijin perluasan makam Yayasan paroki Gembala Baik,”ujar salah satu warga RT:01, RW:08 Kelurahan Ngaglik, Sucipto saat mendatangi Mapolres Batu, Rabu (1/4).

Di antara nama yang tanda tangannya dipalsu adalah Himawan, Arifin K dan Adi K. Warga juga menyesalkan karena persetujuan warga dilakukan setelah Ketua RW mengeluarkan rekomendasinya terlebih dahulu.

Padahal seharusnya, warga terlebih dahulu dimintai persetujuan, baru kemudian RW mengeluarkan rekomendasi.

Ketika kasus makam Ngaglik ini belum tuntas, muncul kasus alih fungsi lahan yang lain. Warga Dusun Glonggong, Kelurahan Temas mengaku lahan pertaniannya diserobot oleh pengembang yang akan mendirikan perumahan di sana. Q nas

Peringatan HUT ke-101 Kota Malang

Siapkan Konsep Infrastruktur Malang Raya Peringatan HUT ke 101 Kota Malang yang dihelat pada tanggal 1 April kemarin, menjadi momen penting, bagi Kota Malang dan Kota Batu.

m taufik/bhirawa

Walikota Malang Muhammad Anton dan Walikota Batu Eddy Rumpoko, bersama pejabat di Malangraya, melakukan foto bersama usai mengikuti Upacara HUT ke 101 Kota Malang Rabu 1/4 kemarin.

Wali Kota Malang Muhammad Anton dan Wali Kota Batu Eddy Rumpko, keduanya sepakat membangun infrastruktur untuk menghubungkan dua daerah tersebut, agar perekonomian Batu dan Kota Malang sama-sama maju.

Muhammad Anton, usai memimpin upacara di HUT 101 Kota Malang, di halaman Balikota Malang, Rabu (1/4), kepada wartawan mengutarakan, untuk mendorong petumbuhan ekonomi, pihaknya sudah membuat master plan rencana pembangunan jalan bersama di Malang Raya yang meliputi jalan lingkar timur, jalan lingkar utara, jalan lingkar barat, dan

jalan lingkar selatan.

“Tidak mungkin membangun ekonomi tanpa inrastruktur, makanya yang pertama kali kita buat adalah sarana jalan. Jika jalan yang menghubungkan Kota Malang dan Kota Batu serta Kabupaten Malang ini baik, dengan sendiri pertumbuhan ekonomi di Malangraya ini akan baik, ”tutur wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu.

Apalagi menurut Abah Anton membangun pertumbuhan ekonomi, tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi harus ada penopang lainnya.

Karena antara Kota Malang dan Kota Batu itu samasama memiliki kelebihan.

Kelebihan itu, nantinya akan dipadukan sehingga siapa saja yang berkunjung ke kota Malang juga berkunjung ke Kota Batu, demikian juga sebaliknya. Sehingga dampaknya secara ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat, Sementara itu, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, menuturkan pihaknya juga ingin, memiliki konsep tempat wisata muapun hotel di Malang Raya dipadukan. Perlu ada infrastruktur jalan yang bisa memperlancar kendaraan wisatawan dari Kota Malang ke Kota Batu dan sebaliknya. Ini supaya wisata di Malang Raya terus tumbuh dan bekembang.

Pihaknya akan segera berbicara serius dengan Pemkot Malang maupun Kabupaten Malang, terkait dengan pembangunan jalan tembus dari Tidar (Kota Malang) menuju Dadaprejo (Kota Batu). Rencana itu segera direalisasikan. Q mut