Harian Bhirawa Edisi 29 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Sebanyak 21 orang atau 61,8 persen anggota kabinet (periode 2014-2019) berpotensi memiliki konflik kepentingan,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Donald Faris

Rabu Legi, 29 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

29 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.00 - 19.00

Menerima Tamu-tamu di Gedung Negara Grahadi Menghadiri Acara Leadership Camp di Hotel Singgasana

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 10.00

Pameran Otomotif di Gramedia Expo

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00 - 11.00

Musda Asosiasi Pengusaha Air MInum di Hotel Swiss Bellin Manyar Membuka Pameran East Java Healthy di Grand City

Potensi Ikan Melimpah, Investor Tak Minat Berinvestasi

PAUD dan Pendidikan Non Formal Dikhawatirkan Hilang Nomenklatur Kementerian Pendidikan Dipersempit

Dindik Jatim, Bhirawa Masa depan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal kian mencemaskan pasca kabinet baru pemerintahan Jokowi resmi dibentuk. Kedua jenis layanan pendidikan tersebut dikhawatirkan bakal ditiadakan lantaran nomenklatur dalam Kementerian Pendidikan semakin dipersempit.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengaku belum tahu bagaimana layanan PAUD dan pendidikan non formal akan berjalan. Namun demikian, dia tetap berharap agar dua layanan pendidikan yang sudah lama ditangani pemerintah ini tidak dihilangkan.

Terlebih dua layanan tersebut dinilai sangat diunggulkan oleh Provinsi Jatim khususnya dalam memberi layanan untuk anak usia dini. “PAUD menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian Millennium Development Goals (MDG’s). Jangan sampai ini dihilangkan,” tutur

Harun, Selasa (28/10).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) telah berganti menjadi Kementerian Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah (Buddikdasmen). Dalam

 ke halaman 11

Kab Malang, Bhirawa Potensi perikanan laut dan perikanan budidaya di wilayah Kabupaten Malang saat ini cukup tinggi. Namun hal itu masih belum mendapatkan ketertarikan para investor untuk menginvestasikan usaha perikanan di Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengatakan produktivitas perikanan laut dan perikanan budidaya telah melampaui target lima tahunan, seperti tertera dalam rencana strategis pembangunan perikanan.

Sebab, perikanan laut yang semula ditargetkan mampu memproduksi ikan seberat 9 ton dalam lima tahun, ternyata berhasil mencapai 10.277 ton ikan dalam waktu hanya tiga tahun.

“Jika ditotal, maka nilai tangkapan ikan tersebut telah mencapai Rp 1,1 triliun. Adapun sektor perikanan budidaya mampu menghasilkan 16 ribu ton lebih, dalam waktu tiga tahun. Dan telah melampaui target produktivitas dalam lima tahun sebanyak 15 ribu ton ikan,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (28/10).

Dalam kesempatan itu, Wahyu menyebutkan, gabungan produksi perikanan laut dan perikanan budidaya terus naik dalam empat tahun terakhir ini. Karena pada 2010, total produksi ikan menca-

 ke halaman 11

Aktivitas salah satu PAUD di Jatim. Masa depan PAUD ke depan dikhawatirkan tak jelas menyusul dipersempitnya nomenklatur dalam Kementerian Pendidikan di era Presiden Jokowi.

Dewan Dukung Penuh Penunjukan 18 Plt Pejabat Pemprov Besok Seluruh Kepala Daerah Dikumpulkan Mendagri

cahyono/bhirawa

Nelayan Pantai Sendangbiru saat menurunkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan ikan Desa Tambakrejo, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab Malang.

Moratorium PNS KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempertimbangkan untuk melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung tahun depan.

Dengan adanya moratorium tersebut pemerintah mengkaji pengadaan dan jumlah PNS yang ada selama ini di Indonesia, mencapai 4,6 juta pegawai. Jika nanti hasil pengkajian menunjukkan jumlah itu terlalu berlebihan, maka penerimaan CPNS 2015 berpeluang ditiadakan.

“Moratorium itu berarti kita berpikir secara jernih agar segala keputusan yang di-

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Keinginan Gubernur Jatim Soekarwo untuk menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) untuk 18 kab/kota yang melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015 ini didukung penuh oleh dewan. Dan Plt tidak saja dapat diambil dari pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim, tapi

bias juga diambil dari pejabat di lingkungan kab/kota eselon II seperti Sekdakab atau Sekdakot.

Ketua FP Golkar Jatim Sahat Tua Simandjutak menegaskan tak ada masalah tentang penunjukan Plt dari pejabat eselon II di lingkup Pemprov Jatim. Mengingat Plt tidak harus bertempat di kabupaten/kota yang melaksana-

 21 menteri rawan konflik kepentingan  Afiliasi banyak kepentingan  Satpol PP jemput paksa PNS yang menolak dimutasi  Paling alasannya UUD (Ujung-ujungnya Duit)  Bupati, pelajar dan masyarakat berkeliling naik tank  Bukti tak merusak jalan kan?

 ke halaman 11

Bangladesh Pesan Kapal Patroli ke Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Industri perkapalan nasional kembali mendapat kepercayaan negara asing untuk membuat kapal patroli. Berdiri di ujung timur Jawa, PT Lundin Industry Invest dipercaya menggarap 18 unit kapal jenis X12 High Speed Patrol Boat oleh Bangladesh dengan nilai kontrak Rp 75 miliar lewat tender. Penandatanganan proyek dilakukan oleh Deputi Direktur Jenderal Cost Guard Bangladesh, diananta putra/bhirawa Yahya Syed dan pemilik Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Deputi Dirjen Coast Guard Bangla- PT Lundin, John Ivar Alan desh, Yahya Syed meninjau proses rancang bangun konstruksi kapal X12 High Speed Patrol Boat di PT Lundin Industry Invest, Selasa (28/10).

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Dalam waktu dekat Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bakal bertandang ke Amerika Serikat menemui CEO Freeport McMoran and Gold Inc. Pertemuan tersebut untuk membahas rencana pembangunan smelter atau pabrik pemurnian mineral oleh PT Freeport Indonesia di Gresik.

“Beberapa waktu lalu saya sudah bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Nanti gantian saya yang akan bertemu dengan bos Freeport Amerika,” kata Soekarwo usai acara Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/10).

 ke halaman 11

UMK Jatim 2015 Diprediksi Hanya Naik 12 Persen Pemprov, Bhirawa Harapan buruh yang ingin Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun depan bisa naik hingga 30 persen tampaknya bakal kandas. Sebab Dewan Pengupahan Jatim yang didalamnya terdapat unsur buruh dan pengusaha, telah sepakat rumusan perhitungan UMK Jatim 2015 yang nilainya kemungkinan besar hanya naik belasan persen saja.

 ke halaman 11

Penghayat PAMU Rayakan Peringatan Syuran

Tradisi di Tengah Kemajemukan Budaya yang Masih Tetap Lestari Di tengah arus modernisasi, ribuan penghayat kepercayaan Purwa Ayu Mardi Utomo (PAMU) di Banyuwangi tetap mempertahankan tradisi. Salah satunya peringatan tahun baru Jawa 1948, dalam kalender Masehi jatuh pada 27 Oktober 2014 kemarin.

Diananta Putra, Banyuwangi

Yuddy Cristandi

Sentil..

kan Pilkada, karena memang yang bersangkutan tidak boleh mengambil kebijakan strategis.

Sebaliknya mereka bisa memantau dari jauh, karena di sana ada Sekda yang merupakan eselon tertinggi dan yang juga ketua tim anggaran.

Gubernur Akan Temui Bos Besar Freeport Amerika

Menggunakan beskap tradisional Jawa yang membalut tubuh dengan senyum tersungging, sosoknya tergambar pada banner di satu sudut pendopo Pirukunan Purwa Ayu Mardi Utomo (PAMU). Raut wajahnya kalem, menyiratkan kedamaian dan kewibawaan. Di sekelilingnya, ratusan orang meriung. Aroma kemenyam menyeruak menambah riuh suasana.

Sosok Raden Mas Joyo Purnomo, almarhumah sekaligus pendiri PAMU, seolah hadir dalam ritual penghayat kepercayaan PAMU di malam puncak

peringatan tapeladaman Syuran 1948 tahun Jawa di Dusun Tojo Kidul, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Senin (27/10) malam.

Sepuluh meter dari pendopo, berdiri panggung wayang kulit dengan dalang Ki Siswoyo. Mengambil cerita bertema Kawedaring Jagad Pitu, pengikut PAMU menggelar pertunjukan tradisional wayang kulit saat malam puncak peringatan tahun baru Jawa 1948 yang

 ke halaman 11

diananta putra/bhirawa

Para pengikut penghayat kepercayaan Purwa Ayu Mardi Utomo (PAMU) memperingati puncak perayaan tahun baru Jawa di Dusun Tojo Kidul, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Senin (27/10) malam.

SURABAYA

2

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

RAPBD 2015 Terus Dikritik Belum Pro Rakyat DPRD Jatim, Bhirawa Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RAPBD 2015 masih terus mendapat kritikan tajam dari legislative.

Komisi B menyebut RAPBD 2015 belum pro pertanian, sementar komisi C menyebut kinerja Badan Penanaman Modal(BPM) belum bekerja maksimal hingga perlu dipangkas usulan anggarannya

trie diana/bhirawa

Percantik Surabaya

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya kembali mempercantik kota Surabaya dengan memasang tulisan ‘Surabaya’ dengan berukuran besar yang dipasang di taman tengah pembatas jalan Ahmad Yani Surabaya,Selasa (28/10).

Dewan Jamin RAPBD 2015 Disahkan 10 November 2014 DPRD Surabaya, Bhirawa Menjamin bahwa pengesahan RAPBD 2015 tidak akan melewati tanggal 10 November 2014 karena disiapkan sebagai kado hari Pahlawan untuk Pemkot Surbaya.

Hari Selasa (28/10) kemarin, dilangsungkan rapat paripurna DPRD Surabaya tentang pandangan umum Walikota Surabaya terkait RAPBD 2015, dan biasanya akan segera digelar rapar paripurna berikutnya tentang pandangan fraksi. Dengan demikian RAPBD tahun 2015 telah dimulai pembahasannya satu hari setelah alat kelengkapan dewan terbentuk (27/10/14).

Adi Sutarwijono (Awi) anggota Komisi C DPRD Surabaya asal FPDIP menjamin bahwa pengesahan RAPBD tahun 2105 tidak akan melewati jadwal yang telah direncanakan dan disepakati yakni 10 November 2014.

“Prinsip, kami optimis APBD 2015 bisa disahkan tanggal 10 November 2014 sekaligus sebagai kado HUT Pahlawan, karena pembahasannya diperkirakan hanya memakan waktu

3 hari, karena tidak melakukan perubahan yang signifikan,” jelas mantan Ketua Pansus Tatib ini.

Namun demikian Awi juga mengatakan bahwa fraksinya akan tetap mempertanyakan kondisi RAPBD 2015, terkait rencana kenaikan BBM di pemerintahan Jokowi-JK, karena harga penyesuaiannya terbilang tinggi yakni 3 ribu dari harga sekarang 6,5 ribu yang berarti akan mengalami kenaikan hampir 50 persen.

“Dalam pandangan umum fraksi, secara khusus FPDIP akan mempertanyakan ke Walikota secara terbuka apakah APBD 2015 sudah dikaitkan penyesuaiannya dengan rencana kenaikan harga BBM mendatang, jika belum, bagaimana cara mengantisipasi jika BBM benar-benar dinaikkan 3 ribu rupiah atau 50 persen dari harga sekarang,” tanyanya.

Masih Awi, apapun respon kepala daerah akan menjadi panduan untuk kebijakan selanjutanya, untuk itu pernyataannya akan kami kemas menjadi legal, supaya jawaban dari Walikota juga legal, bukan kasak-

PANGGUNG BIROKRASI

Musim Hujan, Perlu Tingkatkan Tindakan Preventif Surabaya, Bhirawa Menjelang musim hujan Dinkes Surabaya menghibau agar masyarakat lebih mengutamakan tindakan preventif (antisipasi) daripada tindakan kuratif (mengobati). Tindakan preventif dilakukan karena banyak penyakit yang bakal menjangkiti warga ketika musim hujan. ‘’Biasa penyakit diare, DB, ISPA, tipus dan ganguan pencernaan yang terjadi pada musim hujan,’’ ujar Kepala Dinkes Surabaya drg. Febria Rachmanita.

Febria menyatakan, tindakan preventif yang dapat dilakukan masyarakat dengan cara memberihkan saluran air atau sanitasi di sekitar rumah. Selain itu juga masyarakat harus rajin berolahraga dan menjaga asupan gizi agar tidak mudah sakit. ‘’Saya yakin dengan pola hidup sehat dan bersih masyarakat akan terhindari dari penyakit,’’ ujarnya.

Menurutnya, penyakit saat hujan selain dipicuk oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia juga dipicu adanya bibit atau kuman penyakit yang berkembang biak secara cepat. Biasanya musim hujan bibit nyamuk akan semakin banyak sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban BD. ‘’Untuk mengihindari gigitan nyamuk maka masyarakat harus rajin menerapkan 3 M (Menguras, Mengubur dan Menutup, red) barang bekas atau tidak Q dna terpakai,’’ ucapnya.Q

kusuk. Menurut saya, bisa saja yang sekarang disahkan dan dilaksanakan, namun jadwal PAK dipercepat, setelah pengumuman kenaikan harga BBM dari pemerintah.

“APBD itu adalah implementasi misi dan visi kepala daerah, bukan untuk dewan, kami hanya bisa menjalankan visi dan misi sebagai politisi melalui usulan hasil program Jaring Asmara, itupun regulasinya tetap tergantung pemkot, sehingga hubungan dan komunikasi dengan eksekutif harus ditingkatkan,” tambahnya.

Mantan stah ahli Walikota Surabaya ini juga mengatakan jika fraksinya sangat berkepentingan dengan jalannya pemerintahan di Kota Surabaya karena hal ini sudah menjadi amanah Rakernas partainya.

“Hasil Rakernas PDIP terakhir mengamanatkan agar jajaran partai wajib mendukung pemerintahan di tingkat pusat dan diseluruh daerah, siapapun kepala daerahnya dan dari partai apapun setelah resmi JokowiJK dilantik menjadi Presdien dan wakil Q gat yang ke tujuh,” pungkasnya.Q

Bekali Lurah Ilmu Hukum Pertanahan dan Bisnis Pemkot, Bhirawa Para lurah di kota Surabaya dibekali ilmu hukum pertanahan dan hukum bisnis. Pembekalan ini dilakukan mengingat masalah sengketa tanah seakan menjadi ‘momok’ menakutkan bagi aparatur kelurahan. Tak jarang lurah harus berurusan dengan hukum lantaran tersandung masalah administrasi pertanahan.Menggandeng Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Pemkot menyelenggarakan diklat hukum pertanahan bagi 29 lurah plus sejumlah pegawai di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) dan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Harapannya, para peserta diklat dapat memahami secara benar tentang hukum pertanahan dan tertib administrasi pertanahan.‘’Dengan demikian, para lurah mampu menyelesaikan masalah, kasus, perkara dan sengketa tanah di wilayahnya sehingga dapat mewujudkan jaminan kepastian hukum,’’ terang Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya Mia Santi Dewi Selasa (28/10).

Tak hanya itu, Pemkot juga membekali PNS-nya dengan ilmu hukum bisnis. Namun sasarannya 30 orang dari beberapa dinas seperti dinas perdagangan dan perindustrian, dinas tenaga kerja, dinas koperasi dan UMKM dan sebagainya.Mia mengatakan, diklat hukum bisnis dimaksudkan untuk mempersiapkan aparatur pemerintahan dalam menyongsong era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Wali Kota Tri Rismaharini, saat membuka diklat pada Selasa (28/10) kemarin menyampaikan, pegawai pemkot perlu dibekali hukum bisnis untuk memandu masyarakat pada era MEA 2015.

Sebab, dia memprediksi, ke depan modus penipuan juga bakal berkembang. ‘’Nah, supaya masyarakat tidak tertipu saat berbisnis, kami wajib memberikan panduan informasi,’’ paparnya. Pemkot berencana membuat semacam klinik konsultasi yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Nantinya, warga tak perlu jauh-jauh datang ke dinas terkait, melainkan cukup ke kantor kecamatan saja untuk mendapatkan layanan konsultasi bisnis yang aman.

Sedangkan menurut Kabag Humas M. Fikser mengatakan bahwa diklat itu memang dibutuhkan para lurah. Sebagai mantan Camat Sukolilo, Fikser tahu betul permasalahan yang dihadapi para lurah.

Menurut dia, ada dua macam kesalahan terkait sengketa tanah. Yang pertama, lurah-nya memang ‘nakal’ dan melakukan rekayasa terkait Q dre luasan tanah.Q

Komisi B DPRD Jatim menilai RAPBD 2015 belum pro rezim pertanian. Sebab dari total kemampuan APBD Jatim sekitar Rp22 triliun, sektor pertanian (agrobis) hanya mendapat alokasi sebesar 1,3 persen.

Bahkan total belanja SKPD mitra kerja komisi bidang perekonomian hanya mencapai Rp1,2 triliun.

“Saya menilai ada inkonsistensi antara RKPD dengan RPJMD Jatim khususnya menyangkut rezim pertanian karena alokasi anggarannya masih cukup minim yakni tidak lebih dari 1,3 peren dari total APBD Jatim,” ujar wakil ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok saat dikonfirmasi Selasa (22/10).

Di contohkan Ka’bil, anggaran untuk Dinas Pertanian dialokasikan hanya Rp.288 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp256 miliar, Dinas Perkebunan Rp135 miliar dan Dinas Peternakan sebesar Rp165 miliar. Padahal idealnya untuk anggaran Dinas Pertanian minimal Rp500 miliar sebagai bentuk kesungguhan Pemprov Jatim dalam mempertahankan dan menopang lumbung pangan nasional.

“Kami juga mendorong supaya anggaran di beberapa SKPD yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian proporsi belanja modal dan jasa dibesarkan minimal 60 persen. Sebab dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) rata-rata masih didominasi belanja langsung berupa gaji pegawai,” ungkap politisi muda asal PKB. Selain itu pihaknya juga mendorong supaya ada peningkatan program pertanian yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh petani sehingga tingkat kesejahteraannya bisa meningkat. Program itu juga harus disingkronkan dengan program-program nasional, terlebih lahan pertanian setiap tahun terus menyusut akibat alih fungsi.

“Kami akan mengedepankan azas kemanfaatan bagi masyarakat. Walaupun sektor pertanian bukan urusan wajib tapi pilihan, namun komisi B berharap diprioritaskan dalam APBD Jatim 2015,” tegas Ka’bil Sementara itu Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur lainnya Muhammad Fawaid mengkritisi program kerja di dinas kehutanan.

Menurutnya dalam RAPBD Jatim tahun 2015 ini, dinas kehutanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 65 Miliyar.

“Namun program yang disusun oleh dinas kehutanan, program yang tidak substansial dan tidak ada terobosan baru. Programnya tidak jauh berbeda dengan yang tahun 2014,” papar politisi muda dari Fraksi Gerindra ini.

Ditambahkannya program yang ada di

dinas kehutanan hanya sosialisasi dan sosialisasi. Program konkrit berupa terobosan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan seperti di daerah Jember dan Lumajang, tidak ada.

“Makanya saya minta Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan diganti dengan memasukkan program terobosan dan lebih konkrit,” pungkasnya.

Sementara Komisi C DPRD Jatim mengancam akan mencoret anggaran Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim sebesar Rp66 miliar. Alasannya, kinerja BPM dinilai masih buruk dengan serapan anggaran yang rendah pada tahun 2014.

Dari anggaran yang diplot sebesar Rp58 miliar ternyata yang terserap hanya 40 persennya saja.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Suhandoyo menegaskan selama ini kinerja BPM tidak jelas dan terkesan membebani APBD Jatim. Buktinya pada APBD 2014, dari dana yang dikucurkan sebesar Rp58 miliar ternyata hanya terserap 40 persen.

Itupun, lanjut Suhandoyo, tak banyak invetasi asing yang modalnya ditanamkan di Jatim. Bahkan kabarnya sekitar Rp20 miliar digunakan untuk membangun gedung yang jelas ini merugikan rakyat. ‘’Dananya besar tapi kerjanya buruk. Untuk itu, Gubernur Jatim Soekarwo harus mengevaluasi Kepala BPM yang ternyata tidak becus mengelola anggaran yang dikucurkan.

Bahkan penyerapannya sangat minim tak sampai 50 persen,”kata pria yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Selasa(28/10).

Ditambahkannya, dalam hearing bersama Komisi C, BPM Jatim mengakui adanya permasalahan yang menghambat terealisasinya serapan anggaran tersebut. ‘’Diantaranya adanya kurang patuhnya perusahaan PMA dan PMDN dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan belum terintegrasinya sistem pelaporan melalui SPIPISE,’’ungkapnya.

Pria yang akrab dipanggil Handoyo ini menambahkan disaat memiliki kinerja buruk, BPM malah mengajukan penambahan anggaran dalam RAPBD 2015 sebesar Rp66 miliar. ‘’Bagaimana kita bisa memberikan penambahan, kalau kinerjanya saja buruk. Kami akan evaluasi dan bahkan kami coret jika tidak rasional,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengakui jika pada tahun 2014 penyerapan anggaran BPM sangat rendah. Apalagidiketahui BPM Jatim kesulitan untuk mendatangkan Q cty investasi di bidang otomotif di Jatim.Q

1.656 Peserta CPNS Lulus Tes TKD Pemkot, Bhirawa Sebanyak 1.656 peserta dinyatakan lulus tes kompetensi dasar (TKD) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 2014.

Selanjutnya 1.656 peserta yang memenuhi nilai ambang batas TKD tersebut wajib mengikuti pelaksanaan tes kompetensi bidang (TKB) pada Sabtu (1/11) besok.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya, Mia Santi Dewi jumlah peserta TKD yang memenuhi nilai ambang batas sebanyak 1.656 orang tersebut sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No.B/3888/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Penyampaian Nilai Tes Kompetensi Dasar (TKD) hasil seleksi CPNS Tahun 2014. ‘’Jadi nama-nama peserta yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) TKD dan wajib untuk mengikuti TKB itu sesuai dengan surat dari Menteri PAN-RB. Namanamanya dapat dilihat di website resmi Pemerintah Kota Surabaya www.surabaya.go.id,’’ ujar Mia Santi Dewi.

Sesuai surat Menteri PAN-RB tersebut, dari jumlah total peserta TKD sebanyak 5.267 dari tiga formasi, yang dinyatakan lulus TKD sebanyak 1.656 peserta dan yang tidak lulus sebanyak 3.611 peserta.

Adapun jumlah formasinya sebanyak 116 formasi meliputi formasi tenaga pendidikan (35), tenaga kesehatan (17) dan tenaga teknis (64). Dijelaskan Mia Santi, TKB akan dilaksanakan secara tertulis dengan materi sesuai kompetensi bidang pada formasi jabatan masing-masing.

Pelaksanaan TKB akan digelar pada Sabtu (1/11). Lokasinya di SMA Negeri 1 dan 2 Surabaya mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Untuk pengumuman jadwal serta pembagian lokasi pelaksanaan TKB dapat dilihat di www.surabaya.go.id. ‘’Mohon diperhatikan agar peserta yang akan mengikuti TKB agar jangan lupa Q dre membawa nomor tes, KTP dan juga alat tulis,’’ sambungnya.Q

Kemenhub Baru Dukung Proyek Pembangunan Trem Wali Kota Surabaya, Tri Rismarini merasa optimis proyek pembangunan trem terealisasi. Hal ini disebabkan terpilihnya Ignasius Jonan, mantan Dirut PT KAI sebagai Menteri Perhubungan. Memang rencana pembangunan moda trem di Surabaya akan bekerja sama dengan PT KAI. Rasa optimisme itu nampak ketika Risma, panggilan Tri Rismaharini melayani pertanyaan wartawan soal trem. Menurutnya bila trem ditangani PT KAI biayanya akan lebih murah dibanding pihak lain. ‘’Ya sudah dia bilang, wis bu Risma bangun saja, akan kami bantu,’’ katanya. Menurutnya pada bulan September lalu, Ignasius Jonan ketika menggelar pertemuan tertutup dengan Wali Kota Risma di Balai Kota Surabaya menyampaikan optimismenya trem bisa dilaksanakan dengan dana 100 persen dari PT KAI. ‘’Ya pasti jadilah, wong itu

kan kemarin Pak Jonan menyampaikan sudah aku mau bantu Surabaya. Karena komitmennya pada daerah seperti itu,’’ ujar Wali Kota Tri Rismaharini usai menghadiri acara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Selasa (28/10) kemarin.

Proyek Angkutan Massal cepat (AMC) trem di Surabaya ini memang disanggupi akan digarap oleh PT KAI mengingat BUMN ini memiliki aset berupa rel yang terpendam di bawah tanah sepanjang Jl. Raya Darmo ke utara.

Diperkirakan dana yang

dibutuhkan untuk pembangunan trem ini sebesar Rp400 miliar. Trem yang melayani rute dari Joyoboyo ke Perak dengan radius 17 kilometer ini serius akan digarap PT KAI sedangkan Pemkot Surabaya hanya menyiapkan lahannnya saja.

Sementara itu konsultan angkutan trem Pemkot Surabaya, Prof Ir Johan Silas, meyakinkan warga Surabaya, angkutan ini tak bikin macet jalanan kota.

Johan Silas yang juga tim perumus proyek trem di Surabaya memberi alasan jika trem tak akan membuat macet. Dari sisi bodi, trem lebih ramping dibanding bodi bus kota Damri yang biasa berlalu lalang di jalan protokol.

Bahkan menurutnya, trem ini diyakini lebih aman dibandingkan dengan bus kota.

Alasannya lintasan rel trem dibuat lurus sehingga tak bisa

ist

Pemkot Surabaya yakin proyek moda Trem bakal terealisasi seiring naiknya mantan Dirut PT KAI Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan. belok kanan atau kiri secara tiba tiba ketika berjalan.

Artinya untuk kendaraan lain yang ada di sekitarnya,

trem akan lebih aman karena kendaraan lain masih

bisa berlalu lalang seperti biasanya.

Jadi menurut Johan Silas, trem ini akan lebih aman sekaligus tak akan membuat jalanan menjadi macet seperti yang dikhawatirkan selama ini. Panjang trem ini sekitar 20 meter terdiri atas dua gerbong dengan daya tampung 100 orang. ‘’Saya pastikan trem lebih aman. Saat berjalanpun tak akan berbenturan dengan kendaraan lain karena punya rel sendiri. Saya dulu pernah akan celaka karena dipepet bodi bus yang akan menyalip. Kalau trem tak akan menyalip karena jalur relnya sudah ada,’’ kata guru besar ITS ini.

Angkutan trem ini menurut Johan banyak diterapkan di negara negara Eropa. Masyarakatnya menyukai trem karena selain lebih irit juga lebih aman dan nyaman.Q dre

SURABAYA

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Pemuda Harus Belajar Serius Hadapi MEA 2015 Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu ada standarisasi. Langkah ini penting karena dalam menghadapi Masyarakat EkonomI Asean (MEA) 2015, yang dibutuhkan adalah keunggulan di bidang ketrampilan atau skill.

“Langkah jangka pendek yang akan kami lakukan dalam menghadapi MEA adalah membuat standarisasi semua SMK, serta memberikan sertifikasi jika kelasnya sudah memenuhi standar nasional dan internasional,” kata Soekarwo, usai memimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/10).

Dijelaskan, dengan memberikan standarisasi pada SMK maka semua generasi muda bisa mempunyai ketrampilan yang memadai. Selain itu juga untuk menambah daya saing. Ada sekitar 400 SMK mini yang akan distandarisasi, dengan begitu tercipta inkubator terhadap pelatihan-pelatihan. “Jika ada kekurangan alat untuk memenuhi standarisasi yang diperlukan, Pemprov siap membantu,” ujarnya.

Menurutnya, semua peningkatan kesejahteraan dimulai dari hal mendasar yaitu pendidikan. Pendidikan adalah human investment yang sangat dibutuhkan, karena mampu memotong mata rantai kemiskinan, kebodohan dan kemunduran.

Ia berpesan, semua generasi muda harus belajar dengan serius, karena merekalah yang akan berperan dalam MEA

2015. Dicontohkan di negaranegara maju banyak lulusan SMU yang melanjutkan di Politeknik, baru kemudian bridging ke perguruan tinggi. “Kita bisa menang di ASEAN, jika semua generasi muda mau membekali dirinya dengan ketrampilan dan kemampuan yang cukup,” imbuhnya.

Sementara itu saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo mengatakan, dalam sejarah perjuangan bangsa, Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum historis yang penting, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari mata rantai perjuangan bangsa.

“Bagi para pemuda Indonesia, sumpah pemuda merupakan manifestasi dari kepeloporan dan kepeduliannya untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan sejajar dengan bangsa lain di dunia,” ungkapnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 bertema ‘Bangun Soliditas Pemuda Maju dan Berkelanjutan’. Tema tersebut mengandung pesan bahwa kita berupaya agar para pemuda dapat memainkan perannya secara optimal

RAGAM INFO

Korupsi Bank Mandiri, Penyidik Pikirkan Jeratan Pasal TPPU Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mempertimbangkan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi (kredit macet) Bank Mandiri. Dengan tersangka bos PT Sejahtera Bahtera Agung (SBA) Eddi Gunawan Thambrin.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Mohammad Rohmadi mengatakan, saat ini penyidik masih menimbang pasal TPPU terhadap kasus ini. Sebab, pertimbangan pasal TPPU dilakukan setelah penyidik berhasil melacak beberapa aset tersangka yang nilainya puluhan miliar rupiah.

“Dari temuan tim mengenai aset-aset tersangka. Kita akan mempelajari dulu apakah temuan tersebut bisa masuk ke pasal money laundry (pencucian uang),” terang Rohmadi kepada wartawan, Selasa (28/10).

Mantan Kasi Intel Penajam Kaltim ini menjelaskan, pada dasarnya pasal pencucian uang bisa diterapkan pada setiap kasus korupsi. Namun, dalam perkara ini ada perbedaan pendapat terkait perlu atau tidaknya pidana pokok terjadi.

“Penentuan pasal pencucian uang, ada yang berpendapat harus adanya predicat crime (pidana pokok)nya untuk bisa dijerat pasal TPPU. Dan ada yang tidak,” Q bed jelas Rohmadi.Q

trie diana/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Ny Hj Nina Kirana Soekarwo dan Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf menyerahkan tropy lomba sumpah pemuda di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/10). sebagai perekat persatuan bangsa dalam pembangunan nasional.

Seiring dengan itu tahun 2015 akan memasuki era komunitas ASEAN. Karenanya para pemuda harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan

bangsa-bangsa lain. “Kita adalah bangsa besar yang memiliki sumber daya alam berlimpah, memiliki sejarah leluhur bangsa yang hebat, kebudayaan yang unggul, masyarakat yang toleran, dan Sdm yang makin lama

makin baik,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, revolusi mental yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo amatlah relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju.Ciri pemuda yang maju ada-

Pergub Nakes Rampung Akhir Desember Tambah Sentra PKL, Dinkop Siapkan Rp 8 Miliar

Pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

Surabaya, Bhirawa Menyambut AFTA tahun 2015, pembahasan Pergub Tenaga Kesehatan (Nakes) terus dilakukan. Pergub yang mengatur system kerja para tenaga medis dan kesehatan ini dipastikan rampung akhir tahun 2014. ‘’Kita yakin Pergub Nakes akan rampung sebelum tahun 2015, jika tidak tenaga kesehatan asing akan dengan mudahnya masuk ke Jatim tanpa ada aturan yang mengikatnya,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengatakan, dalam penetapan Pergub, pemerintah akan melakukan sosialisasi ke

dna/bhirawa

publik selama enam bulan, setelah itu baru diterapkan.

Dalam sosialisasi Pergub masyarakat atau stakeholder akan mengetahui isi dari Pergub Nakes. ‘’Kita tidak ingin pemberlakukan Pergub ini tidak diketahui banyak pihak khususnya tenaga kesehatan. Jika ini dilakukan maka Pergub Nakes tidak dapat maksimal,’’ ujarnya.

Mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, tahun depan banyak tenaga kesehatan dari luar akan masuk ke Jatim.

Tenaga kesehatan asing akan masuk dan mewarnai rumah sakit di Jatim. Dengan adanya

Pergub Nakes maka tenaga kesehatan asing tidak dapat langusng bekerja di rumah sakit dikarenakan tenaga asing harus memenuhi syarat dan kualifikasi yang telah diatur dalam Pergub. ‘’Suatu contoh jika tenaga kesehatan asing masuk ke Jatim maka minimal tenaga asing tersebut harus menguasai Bahasa Indonesia,’’ ucapnya.

Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim, dr Dodo Anondo MPH mengungkapkan, saat ini banyak dari pemerintah daerah (kabupaten/kota, red) dan rumah sakit kesulitan dalam menempatkan sumber daya Nakes.

Di satu sisi ada daerah yang kelebihan Nakes di sisi lain ada daerah yang kesulotan penyedian tenaga Nakes.

“Kita ingin Pergub ini dapat mengakomodir atau mengatur bagaimana Nakes dapat ditempatkan,” ujarnya.

Menurutnya, Pergub ini akan menjadi payung hukum bagi rumah sakit dan Nakes dalam mendapatkan haknya. Selama ini ada sebagian kasus Nakes yang ditempatkan di daerah terpencil belum mendapatkan penuh haknya, sehingga Pergub ini perlu direalisasikan. Selain itu ada sebagian Nakes yang memilih daerah-daerah besar di Jatim dikarenakan mudah Q dna masalah aksesnya.Q

Periksa Kejiwaan Tersangka dan Korban

Tak Akui Perbuatan, Tersangka Pelaku Pencabulan Siswi SD Diperiksa Psikiater Surabaya, Bhirawa Salah satu tersangka pencabulan siswi SD hingga hamil ternyata tidak mengakui perbuatannya. Untuk itu pihak Polrestabes Surabaya menhgunakan te-

lah pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

“Oleh karenanya revolusi mental dapat kita jadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maQ iib ju,” tegasnya.Q

naga psikiater untuk memeriksa du tersangka yang merupakan ayah dan guru korban. a Kasubag Humas Polrestabes Surabaya AKP Lily Djafar menjelaskan, saat ini

petugas masih melakukan penyidikan terhadap para tersangka. Khususnya dilakukan kepada bapak korban yang selalu tidak mengakui perbuatannya saat diperiksa. Padahal, dari

keterangan korban menyatakan tersangka Suwarto alias Parto, telah menggaulinya sebanyak tiga kali di rumahnya.

Sementara oknum guru pelaku pencabulan me-

ngaku, bahwa perbuatannya dilakukan pada 2012, dan bahkan sejak korban masih perawan. Hal itu dilakukan, karena selama 16 tahun tersangka ini belum Q bed memiliki keturunan.Q

Dinkop Surabaya, Bhirawa Sentra pedagang kaki lima (PKL) tahun 2015 akan ditambah lagi di delapan lokasi.Untuk anggaran pembangunannya, Dinas Koperasi (Dinkop) Kota Surabaya menyiapkan dana senilai Rp8 miliar. Delapan sentra PKL tersebut antara lain di Balas Klumprik, Dharmawangsa, Mulyorejo dan Bratang Binangun.

Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) dan UMKM Kota Surabaya, Hadi Mulyono mengatakan, agar sentra sentra PKL ini tidak sepi dan ditinggalkan pedagang akan melakukan beberapa perbaikan. Diantaranya memanfaatkan teknologi IT serta bekerjasama dengan asosiasi seperti pertokoan retail.

“Dari delapan sentra PKL ini masuk dalam kategori besar karena bisa menampung 40-60 pedagang,” katanya pada Bhirawa, Selasa (28/10).

Pihaknya juga mengatakan Dinas Koperasi dan UMKM juga melakukan kerjasama dengan asosiasi toko retail sehingga mudah mendapatkan barang dengan harga yang murah. “ Bahkan untuk kerjasama ini sudah terbukti bagus dan banyak daerah yang mencontoh untuk diterapkan di daerahnya,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pembangunan sentra PKL pada 2014 ini ada 10 lokasi yang dibangun, tiga diantaranya sudah kelar. Yakni sentra PKL di Gunung Anyar, Siwalankerto dan Krembangan. Sedangkan sentra PKL di lokasi lainnya yang didanai Rp.7 miliar ini masih dalam pengerjaan.

Masing masing Sentra PKL Deles, Jajar Tunggal, Kembang Kuning, wonorejo, Tandes dan Klampis Ngasem. 10 sentra PKL ini mampu menampung sekitar 400 PKL. Terkait dengan sentra PKL yang masih sepi bahkan ditinggal para pedagangnya, Hadi Mulyono mengakuinya.Dari 29 sentra PKL yang terbangun, 5 diantaranya sepi. Seperti sentra PKL di Lidah Kulon, Kandangan, Sememi, Lidah wetan dan Sumberejo.“ Sentra sentra PKL ini sepi karena tak dibangun berangkat dari komunitas. Sebab jika sentra PKL untuk mewadahi komunitas hasilnya akan lebih ramai,” paparnya.

Terhadap sentra PKL yang kurang pengunjung ini, Dinas Koperasi dan UMKM terus melakukan pembinaan secara intensif. Hasilnya 3 Sentra PKL masing masing di Lidah wetan, Kandangan dan sememi kini sudah mulai jalan dan ramai.“Kami kumpulkan dari tokoh masyarakat, LKMK, RT dan RW serta para pedagangnya untuk menyamakan persepsi dengan terus dilakukan pembinaan,” tambahnya.

Menyamakan persepsi tentang pemberdaaan ekonomi dan teknis berdagang supaya laris itu perlu dilakukan karena Dinas Koperasi hanya menyediahkan tempatnya saja. Pembinaan itu seperti memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli misalnya kenyamanan parkir dan kualitas makanannya. Jangan sampai pembeli tidak tenang Q geh saat makan karena kuatir kendaraannya tak aman.Q

Peringati Sumpah Pemuda

Seniman Minta Pemerintahan Jokowi-JK Bongkar Kasus Korupsi Peringati Sumpah Pemuda, Seniman Surabaya dan puluhan mahasiswa yang tergabung dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta Front Mahasiswa Nasional Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/10).

trie diana/bhirawa

Sejumlah seniman dengan mengenakan kostum putih-putih menggelar teatrikal dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda didepan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/10).

Aksi teatrikal yang menggambarkan sosok manusia serba putih memotong ayam serta kakinya dengan menggunakan kapak hingga menjadi kecil. Aksi potong kaki ayam ini menggambarkan pemerintahan Jokowi-JK agar tidak membantai rakyat dengan mengatasnamakan penegakan hukum. Selain itu, berharap pemerintahan saat ini tetap konsen memberantas mafia kerah putih (koruptor).

“Kaki itu kan ilustrasinya

banyak, intinya jangan sampai pemerintahan baru ini melemahkan aspek hukum dan aspek ekonomi,” kata Taufik Monyong di sela aksinya.

Monyong yang juga selaku koordinator aksi ini juga mengatakan, di hari Sumpah Pemuda ini, selaku seniman tetap akan mengkritisi pemerintahan ke depan. Dan sebagai pelaku seni yang berada di birokrasi, Monyong tetap turun ke jalan untuk mengingat-

kan pada pemerintah agar menjadi pelaku dan pelayanan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia.

“Pemerintah harus percaya pada pemuda, sebagai pelaku perubahan pemerintah. Akan tetapi pemuda dan seniman juga terlibat, jangan hanya numpang hidup di tengah-tengah bangsa dan dia tidak pernah berkontribusi,” ungkapnya.

Pihaknya tetap akan mengkritik, memikirkan sumbangsih pemikiran bagi pemerintahan Jokowi-JK, agar tetap konsen mensejahterakan rakyat dan memberantas koruptor serta membongkar mafia kerah putih seperti kasus Century Gate, mafia hu-

kum,” ini yang kita sebut kerah putih (koruptor) yang memanfaatkan potensi apapun baik konflik atau persoalan yang menyangkut kepentingan Negara,” tambahnya.

Sementara itu, koordinator aksi dari Serikat mahasiswa Indonesia Surabaya, Hery Gecil mengatakan, menuntut kepada rezim Jokowi-JK, antara lain, tolak kenaikan BBM, tolak politik upah murah, cabut UU perguruan tinggi, tolak kerjasama yang anti rakyat, laksanakan reforma agrarian sejati. “ Serta hentikan represitas terhadap gerakan rakyat, dan berikan upah layak nasional bagi buruh sesuai Q geh KHL,” paparnya.Q

OPINI

4

Gebrakan Presiden Baru Menyambut AFTA 2015

Tajuk

Sulitnya Merakit Kabinet PENTINGKAH (jabatan) menteri? Ternyata tidak seberapa urgen. Itu sudah dibuktikan presiden Jokowi, yang baru menyusun jabatan menteri setelah sepekan dilantik. Toh, Indonesia tidak goyah sedikitpun. Kantor pemerintahan tetap buka dan melayani berbagai urusan. Rumahsakit, bank dan seluruh kantor pemerintahan tetap buka. Lebih lagi nafkah masyarakat juga tetap ramai diusahakan sendiri oleh rakyat.

Kekosongan pucuk pimpinan pada Kementerian pernah terjadi saat alih kepemimpinan dari presiden Gus Dur ke presiden Megawati (23 Juli 2001). Baru pada tanggal 9 Agustus (16 hari kemudian), kabinet diumumkan. Setiap pergantian kepemimpinan (presiden) selalu diikuti pelantikan anggota kabinet. Biasanya hanya berselang 1-2 hari setelah pelantikan presiden. Kabinet merupakan amanat UUD pasal 17 ayat (1), untuk membantu presiden. Tetapi UUD tidak memberi tenggat waktu.

Pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden, diatur dalam UUD pasal 17 ayat (2). Namun kali ini presiden Jokowi ingin susunan kabinetnya bersih dari unsur KKN maupun catatan pelanggaran hukum lainnya.

Keinginan itu cukup beralasan, karena selama 10 tahun terakhir banyak menteri terindikasi KKN (Kolusi, korupsi dan nepotisme). Bahkan ada yang baru diadili setelah turun dari jabatannya selama beberapa tahun.

Misalnya, seorang Menteri Kesehatan yang sudah uzur, harus divonis bersalah (KKN) pada masa pensiun.

Begitu pula seorang Menteri Agama, yang memiliki catatan berdedikasi tinggi, juga dijatuhi hukuman penjara. Walau kesalahannya bukan menikmati kekayaan hasil KKN. Namun banyak pejabat terjerat masalah administrasi keuangan. Yang dahulu dianggap lazim, kini dikategorikan “haram.”

Jadi, memang tidak mudah membentuk kabinet yang “bersih.” Bebas dari dari KKN pada masa lalu, masa kini maupun setelah pensiun. Tetapi mencegah memang perlu.

Karena itu presiden Jokowi menyerahkan daftar nama calon anggota kabinet kepada KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dua lembaga negara itu memiliki catatan paling lengkap tentang koruptor, terdakwa, tersangka, sampai yang akan menjadi tersangka.

Merespons “konsultasi” presiden Jokowi itu, kedua lembaga negara telah memberikan konfirmasi. Konon, hanya 8 orang yang diberi tanda. Yakni tanda stabilo warna merah, berarti akan segera menjadi tersangka kasus KKN dalam waktu 1 tahun mendatang. Sedangkan yang diberi stabilo warna kuning menunggu antrean agak ke belakang menjadi tersangka. Namun Ketua KPK secara tegas menyatakan, yang distabilo (merah atau kuning) tidak layak menjadi menteri.

Lho?! Itulah problem baru secara hukum ke-tatanegaraan. Konsultasi presiden dan respons KPK dan PPATK menimbulkan perdebatan hukum dan politik. Seolah-olah menafikan hak prerogatif presiden. Itu sama saja dengan menafikan amanat UUD (hasil amandemen pertama).

Selain itu, KPK dan PPATK dianggap menghapus hak per-orang-an dalam hal memajukan diri untuk membangun negaranya.

UUD pasal 28C ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Artinya, setiap orang boleh menjadi menteri, asal ditunjuk oleh presiden. Mantan terpidana sekalipun. Bukankah sudah ada contoh, terpidana dilantik menjadi Kepala Daerah? KPK (dan Mahkamah Agung) toh mengizinkan.

Di-stabilo warna merah atau kuning, nyata-nyata belum menjadi tersangka. Andai telah menjadi terdakwa pun, belum tentu divonis bersalah. Walau 99% terdakwa kasus tindak pidana korupsi selalu divonis bersalah dan dihukum.

Untuk penerbitan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan dan Penyelidikan) sampai vonis yang berkekuatan hukum tetap biasanya memerlukan waktu sampai 2-3 tahun.

Tetapi apapun perdebatan tentang hak prerogatif presiden, dan lowongnya kementerian, itu hanyalah domain elit politik. Rakyat tetap harus produktif untuk bergelut dengan nafkahnya, walau elit politik sangat lemot mengurus pemerintahan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Keraguan Publik Terhadap Kabinet Baru BERSAMAAN dengan pelantikan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ternyata justru turun, Senin (27/10). Investor kecewa dengan beberapa orang yang ditempatkan pada kementerian tidak sesuai dengan ekspektasi. Kondisi di Bursa Efek Indonesia ini berkebalikan dengan bursa di kawasan Asia Pasifik yang menguat.

Sejumlah analis menyebutkan, sejumlah menteri kabinet Presiden Jokowi dinilai mengecewakan. Beberapa nama yang dianggap kurang pas antara lain Puan Maharani yang duduk sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Meteri BUMN Rini Soemarno. Keputusan Presiden Jokowi menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat juag menuai kritik. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan langkah itu memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya perumahan rakyat.

Masih ada kritik lain terhadap kabinet Jokowi. Juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya mencontohkan Yuddy Chrisnandi yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak sesuai dengan latar belakang sebagai doktor pertahanan. Saleh Husin yang kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian adalah bukan insan perindustrian.

Perjalanan pemerintah Jokowi-JK baru saja dimulai, saatnya untuk membuktikan apakah janji-janji semasa kampanye bisa direalisasikan atau tidak. Rakyat akan menunggu da menilai.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Legi, 29 OKTOBER 2014

AFTA 2015 sudah di depan mata. Sebentar lagi bangsa Indonesia harus menghadapi era perdagangan bebas tingkat Asia. Siapapun dari mana-pun bisa hilir mudik ke Indonesia, dan dari Indonesia ke Negara-negara Asia, untuk berjualan/membeli. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Bagaimana tidak, AFTA memungkinkan mobilitas manusia makin tinggi. Keterbukaan pintu negara bagi para pendatang dari Asia, mau tidak mau akan bersentuhan langsung dengan para pelaku usaha sejak dari bandara, di perjalanan, penginapan, pasar, tempat wisata, dll.

A

da begitu banyak masyarakat Indonesia yang harus berinteraksi, berkomunikasi dengan warga negara asing, mulai dari kalangan birokrat, politisi, aparat penegak hukum, sopir taxi, kondektur, para tukang ojek, tukang becak, sampai dengan para ibu-ibu yang menjajakan dagangan mereka di pasar.

Di tengah arus deras globalisasi dan pasar bebas ini, pemerintah Indonesia telah menyepakati untuk memulai ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2015 mendatang berarti tinggal tiga bulan lagi dari pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Joka (Jokowi-Kalla).

Pertanyaannya, apakah pemerintah-nya sudah siap untuk menghadapinya?. Apakah segenap masyarakat Indonesia-pun sudah dipersiapkan untuk menghadapi arus pasar bebas, di tingkat Asia ini?. Mari kita tunggu gebrakan sang pemimpinan yang tumbuh dari rakyat.

Menyikapi hal dimaksud, dalam pembangunan bangsa saat ini, kita cenderung menerapkan prinsipprinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan konsep revolusi mental ala Jokowi, menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru

penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.

Tidak kalah pentingnya dalam rangka penegakan kedaulatan politik adalah peran TNI yang kuat Oleh: dan terlatih untuk M. Amir HT menjaga kesatuan yang lebih manusiawi, dan integritas teritosesuai dengan budaya rial Negara Kesatuan Nusantara, bersahaja, Republik Indonesia (NKRI). dan berkesinambungan.

Di bidang ekonomi, Indonesia Penggunaan istilah ”revolusi” harus berusaha melepaskan diri tidak berlebihan. Sebab, Indonesia dari ketergantungan yang mendamemerlukan suatu terobosan bulam pada investasi/modal/bantuan daya politik untuk memberantas dan teknologi luar negeri dan juga setuntas-tuntasnya segala praktikpemenuhan kebutuhan makanan praktik yang buruk yang sudah dan bahan pokok lainnya dari impor. terlalu lama dibiarkan tumbuh Kebijakan ekonomi liberal yang kembang. Revolusi mental beda sekadar mengedepankan kekuatan dengan revolusi fisik karena ia tidak pasar telah menjebak Indonesia memerlukan pertumpahan darah. sehingga menggantung pada modal Namun, usaha ini tetap memerluasing. Sementara sumber daya alam kan dukungan moril dan spiritual dikuras oleh perusahaan multinaserta komitmen dalam diri seorang sional. Tentunya perlu penguatan pemimpin, dan selayaknya setiap ekonomi kerakyatan melalui pelaku revolusi, diperlukan pengorbanan UMKM dalam menghadapi AFTA oleh masyarakat, (jangan dilupakan 2015 nanti. rakyatnya dengan segala harapan).

Kita juga perlu meneliti ulang Semaraknya panggung politik kebijakan investasi luar negeri dalam proses pemilu/pilkada sedikit yang angkanya mencapai tingkat banyak memengaruhi kualitas dan rekor beberapa tahun terakhir ini, integritas dari mereka yang dipilih karena ternyata sebagian besar insebagai pemimpin, wakil rakyat. vestasi diarahkan ke sektor ekstrakKita perlu memperbaiki cara kita tif yang padat modal, tidak menmerekrut pemain politik, yang lebih ciptakan banyak lapangan kerja, mengandalkan keterampilan dan tetapi mengeruk keuntungan yang rekam jejak, ketimbang kekayaan sebesar-besarnya. Keinginan sang atau kedekatan mereka dengan Presiden mengangkat potensi marpengambil keputusan. Kita juga itim dengan mendekatkan segala memerlukan birokrasi yang bersih, sektor, maka lalu lintar transportasi andal, dan kapabel, yang benarlaut harus dikaji ulang, dengan mebenar bekerja melayani kepentingan nyiapkan armada-armada laut yang rakyat dan mendukung pekerjaan layak serta membangun pelabuhan pemerintah yang terpilih, kebijakan rakyat yang memadai.

Jokowi dengan lelang jabatan, Sistem pendidikan harus diarahsewaktu Gubernur DKI, belum kan untuk membantu membangun berdampak. Demikian juga dengan

identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah, dan tepat sasaran oleh nagara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia, (Layak kartu sehat dan kartu pintar).

Revolusi mental merupakan konsep yang bisa diterima menjadi sebuah gerakan nasional. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur, menghilangkan sparitas wilayah. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Revolusi mental ala Jokowi itu diartikan oleh Beliau: membangun manusianya dulu, membangun jiwanya. Pendidikan mulai dari SD persentasenya 7030 persen pembangunan karakter, sikap, perilaku dan budi pekerti.

Menginjak ke tingkatan SMP, 6040 karakter juga masih ada. SMA/ SMK 80-20 persen, karakter. Tanpa pembangunan manusia yang kita dahulukan, sekaya apapun sebuah negara, provinsi, kabupaten/kota ya, percuma. Kuncinya di pembangunan manusia (SDM). Seperti bait sebuah lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya.

Dengan mimpi “Jakarta Baru”, gebrakan demi gebrakan terus dilakukan Jokowi sewaktu Gubernur DKI. Mulai dari Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, wacana nomor ganjil genap bagi kendaraan bermotor, dan sederet wacana lainnya. “Kita tunggu gebrakannya”, di Indonesia baru bersama pembatu-pembantu di kabinet Joka (Jokowi- Kalla).

Peneliti Kebijakan Publik Balitbang Provinsi Jatim

Daya Saing Pasar Modal di Panggung MEA 2015

P

asar modal Indonesia akan mengalami tantangan berat pada saat era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan 2015 tahun depan. Salah satunya adalah jumlah investor domestik yang masih minim. Jumlah investor domestik yang terbatas itu menyebabkan pasar modal sangat rawan dikendalikan oleh investor asing.

Dan bila asing bisa mengendalikan dan memainkan pasar modal sesukanya maka berpotensi besar mendatangkan malapetaka.

Karena itu, salah satu upaya membangun ketahanan pasar modal tiada lain adalah memperbesar dan memperkuat peran investor domestik. Sekadar catatan, saat ini pasar modal masih didominasi para investor asing yang angkanya berada pada kisaran 63 persen. Dalam kondisi seperti ini maka masyarakat adalah kunci penambahan investasi di pasar modal nasional pada masa mendatang. Dukungan pendanaan dari masyarakat, bisa diperoleh jika mereka memiliki wawasan yang mencukupi tentang pasar modal dan risiko apa yang akan dihadapinya. Apalagi, pada masa kini tidak mungkin pembiayaan yang dibutuhkan hanya mengandalkan kalangan perbankan.

Untuk mendongkrak jumlah investor lokal, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang dituntut mengembangkan berbagai instrumen yang bisa merangsang masyarakat untuk menginvestasikan dananya di pasar modal, namun hasilnya belum kelihatan sehingga investor asing masih tetap mendominasi.

Secara keseluruhan, akses masyarakat Indonesia terhadap produk jasa keuangan memang masih sangat rendah, bahkan menjadi yang paling rendah di kawasan Asia Tenggara. Lebih menyedihkan lagi karena posisi Indonesia di bawah Filipina yang kapasitas ekonominya berada di bawah Indonesia.

Perkembangan pasar modal Indonesia sebenarnya menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, setidaknya bila merujuk pada aliran dana asing (net buy) yang mengalir di lantai bursa.

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perputaran dana asing sudah menembus Rp30 triliun secara year to date terhitung sejak awal tahun ini. Sayangnya, perkembangan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan jumlah investor domestik yang signifikan.

Oleh sebab itu, kita menghargai upaya OJK untuk menggandeng berbagai pihak dalam

meningkatkan literasi Indonesia yang dapat masyarakat terkait ditawarkan hingga ke pasar modal. Upaya level regional. Upaya melibatkan perguruan otoritas untuk memtinggi, sekolah, ibu rubatasi gempuran asmah tangga, pekerja ing menjadi hal yang di sektor formal dan paling berpengaruh in formal, pengusaha bagi perkembangan UKM, dan pensiunan pasar modal. Selama dalam hal ini adalah para investor berfokus wajar. Mewajibkan pepada fundamental Oleh : rusahaan jasa keuangdan investasi jangka Wahyu Kuncoro SN an untuk melakukan panjang, sentimen edukasi juga dapat dipasar akibat kebipahami. Tujuannya, jakan di luar negeri, menjadikan investasi tidak terlalu berpendi pasar modal sebagai gaya hidup garuh terhadap pasar domestik. masyarakat di Indonesia yang tak Para pelaku di pasar modal hanya dijamah oleh masyarakat berharap regulator lebih berfokus elit. Mengingat saat ini, pemahampada pembenahan birokrasi dan an publik cenderung menunjukkan kebijakan pemerintahan seperti bahwa investasi di pasar modal kenaikan harga bahan bakar minsifatnya elitis atau ekslusif. yak (BBM), kabinet yang profeProses yang lebih sistematis dan sional dan menjalankan tata kelola terukur perlu dijalankan dengan negara yang bersih dari korupsi. serius. Target yang jelas mengenai Singkatnya, tantangan terbesar upaya meningkatkan literasi juga yang kini di depan mata adalah perlu ditetapkan. Dengan demikian, sejauh mana kesiapan Bursa Efek dalam 2 tahun atau 3 tahun ke deIndonesia (BEI) berkompetisi dengan pan kita berharap literasi keuangan bursa-bursa sesama negara ASEAN, masyarakat Indonesia, apalagi dalam terkait dengan diberlakukannya kaitannya dengan pasar modal, tidak MEA pada akhir tahun depan. Denlagi paling rendah di kawasan . gan sisa waktu yang sangat tipis ini, pihak OJK dan para stakeholder Tantangan di Era MEA 2015 pasar modal harus memburu sejumPasar modal Indonesia akan lah ketertinggalan dengan kecepatan mengalami berbagai tantangan maksimal, mulai dari memperbanyak pada saat era masyarakat ekonomi jumlah emiten yang masih sedikit, ASEAN (MEA) diberlakukan. meningkatkan dan memperbanyak Salah satunya adalah akan baninstrumen atau produk pasar modal yak investor asing yang melirik sehingga investor memiliki berbagai untuk menanamkan modal di alternatif dalam menanamkan dana perusahaan-perusahaan terbuka di pasar modal, menerbitkan regudi Indonesia mengingat transaksi lasi yang menjadi aturan jelas bagi dapat dilakukan tanpa batas. emiten maupun investor sehingga Dengan demikian, dominasi asing semua merasa terlindungi. akan semakin nyata pada 2015.

Mendorong UKM Masuk Pasar Modal Selain harus bersaing dengan Ada hal menarik yang patut perusahaan-perusahaan lokal, pedisimak dari upaya Otoritas Jasa rusahaan dalam negeri pun harus Keuangan (OJK) dalam upaya bersaing dengan perusahaan menggairahkan pasar modal. Salah negara tetangga yang secara aset satunya adalah mengupayakan 5% dan permodalan lebih baik. dari usaha kecil dan menengah Jika perusahaan tersebut dapat yang tercatat di Kamar Dagang dan memanfaatkan momentum dengan Industri Indonesia untuk masuk memasarkan produk dan jasa hingga ke pasar modal. Jika itu tercapai, ke ASEAN, diharapkan keuntunberarti akan ada sekitar 500 emiten gan perusahaan dapat meningkat, baru yang berasal dari segmen khususnya didukung oleh pemerinusaha kecil dan menengah tersebut. tahan baru yang menjadi tumpuan Ini angka yang cukup besar mengharapan masyarakat. Selain akan ingat saat ini jumlah emiten bahkan menghadapi tantangan, para invesmasih di bawah angka tersebut. tor lokal akan mendapatkan peluang Ada beberapa isu yang perlu baru bertransaksi tanpa batas pada ditangani dalam upaya mendorong 2015 yaitu menginvestasikan modalUKM masuk ke pasar modal, di nya di perusahaan-perusahaan yang antaranya mencakup infrastruktercatat di Bursa Efek ASEAN. tur dan regulasi yang mengakoPada sisi lain, persaingan di modasi kalangan UKM, besaran pasar bebas juga akan meningnilai efek yang dapat ditawarkatkan kompetensi dan produk

kan, fee dan urusan administrasi yang perlu disederhanakan, serta upaya melibatkan lebih banyak masyarakat untuk aware dengan investasi melalui pasar modal.

OJK menyatakan regulator telah memberi keleluasaan bagi UKM untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber perolehan dana sejak lama. Sebagai contoh, sudah ada Peraturan Bapepam-LK No.IX.C.7 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Pengawasan Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil.

Dalam aturan itu, yang dimaksud UKM adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan atau total aset tidak lebih dari Rp100 miliar. Ada pun nilai keseluruhan efek yang ditawarkan ditentukan tidak lebih dari Rp40 miliar. Bagi perusahaan UKM, masuk ke pasar modal berarti mendapatkan lebih banyak sumber pendanaan sekaligus mendorong transparansi dan good governance secara internal.

Kita berharap upaya untuk memacu UKM masuk ke pasar modal tidak berhenti pada regulasi di atas. Jika regulasi sudah lama mengakomodasi, mengapa UKM belum memanfaatkan pasar modal? Tentu diperlukan penelusuran lebih jauh. Bisa jadi kalangan UKM belum banyak yang tahu mengenai hal ini. Solusinya tentu saja sosialisasi yang lebih masif.

Boleh jadi diperlukan banyak insentif lain untuk mendorong UKM. Dengan nilai efek yang kecil, bila biaya administrasi dan beragam fee yang harus dikeluarkan hampir sama dengan mereka yang menerbitkan efek bernilai besar, maka justru akan menjadi beban tersendiri. Solusinya adalah dengan penyederhanaan. Hal-hal di atas merupakan tantangan tersendiri bagi otoritas bursa.

Di luar itu semua, ketika membahas soal keberadaan investor lokal yang masih terbatas di pasar modal, sesungguhnya ada sesuatu yang ajaib bila mengaitkan menjamurnya investasi bodong yang telah menelan korban yang tidak sedikit dengan nilai triliunan rupiah. Artinya, dana yang ada di masyarakat membuktikan cukup tersedia tetapi mengapa selalu terjerat pada investasi yang sesat.

Hal itu menunjukkan bahwa ada yang salah dalam proses sosialisasi dan pengembangan pasar modal di negeri ini.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pembentukan Alat Kelengkapan Berjalan Alot Gresik, Bhirawa Alat kelengkapan kini diproses dikabarkan berjalan alot. Pasalnya antara ketua fraksi belum ada titik temu terkait komposisi jumlah anggota, begitu juga jatah ketua komisi. Karena partai yang memiliki kursi jumlah anggota banyak bersikukuh mendapatkan jatah itu. Sedang partai yang tak mendapat jatah pimpinan juga bersikeras minta jatah ketua komisi agar merata.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa, kini fraksi-fraksi besar sedang berjuang untuk merealisasikan pembagian komisi secara kebersamaan. Kondisi ini membuat fraksifraksi kecil bakal kehilangan peluang menduduki posisi pimpinan komisi. Dan hanya bisa berharap pada alat kelengkapan, hanya berpeluang untuk menduduki posisi Banleg maupun BK. Menurut Ketua Fraksi Gerindra, Abdullah Syafi’I, Selasa (28/10) kemarin, bersepakat untuk pembentukan komisi dengan cara kebersamaan. Yakni, fraksi yang memiliki jumlah kursi besar bisa menduduki posisi ketua komisi. Dan partai dengan kursi sedikit bisa mendapatkan posisi ketua di Banleg dan BK. Sementara Ketua Fraksi PPP, Khoirul Huda menegaskan, setiap rapat pihaknya selalu mengusulkan untuk kebersamaan.

Pasalnya, ini untuk menjaga hubungan di internal anggota dewan sendiri. Karena informasi yang berkembang, Fraksi Golkar yang merupakan partai pemenang tak meminta jatah ketua komisi.

Sehingga, ketua komisi bisa di tempati PKB, PPP, Gerindra dan PDIP, sedangkan Demokrat dan PAN bisa menduduki posisi Ketua Banleg dan BK. Karena Golkar, sudah dapat Ketua dewan, Ketua Banmus dan Ketua Banggar.Q kim

Golkar Desak Bupati Sidoarjo Turun Tangan Sidoarjo, Bhirawa Fraksi Golkar Sidoarjo mendesak Bupati Sidoarjo turun tangan mengatasi kebuntuan terjadi di DPRD Sidoarjo, akibat antar fraksi ngotot memperjuangan kepentingan politiknya. Sejak dilantik dua bulan lalu hingga kini alat kelengkapan dewan belum dibentuk. Hingga kian lama bertambah tajam saja tanpa ada solusi mengatasi krisis politik ini.

Pimpinan DPRD, Selasa (28/ 10) kemarin mengirimkan surat ke Gubernur meminta payung hukum menjalankan pembentukan alat kelengkapan dewan tanpa dihadiri Fraksi Golkar Bintang Pembangunan dan Fraksi PAN. ‘’Langkah ini kami tempuh karena Golkar sulit diajak duduk bersama,’’ kata Ketua Fraksi PKB, Amir Aslichin, di ruang fraksi.

Bila permintaan Golkar untuk memberi keleluasaan fraksi menempatkan anggotanya di sebarang komisi, dikuatirkan akan terjadi penumpukan di satu komisi. Proporsional-

nya sudah dibagi untuk empat komisi itu dengan anggota 11 (3 komisi), 13 (1 komisi).

Tetapi Golkar menempatkan anggotanya tak proporsional dengan format 3,2,2,1.

Kalau ini dipenuhi maka fraksi lain juga akan melakukan penumpukan. Bisa saja akhirnya satu komisi anggotanya mencapai 17 orang, tetapi komisi lain tinggal enam atau tujuh kursi. PKB dengan 13 kursi tak akan tinggal diam kalau Golkar melakukan penumpukan anggotanya di komisi tertentu.

Golkar yang diwakili Hadi Subiyanto, sebenarnya sudah

mengajukan nama untuk duduk di alat kelengkapan meminta anggotanya ditempatkan di pimpinan komisi A dan anggota BK (Badan Kehormatan). Permintaan ini sudah mendapat respon dari sejumlah fraksi. Namun tiba-tiba Golkar menarik nama-nama itu tanpa alasan jelas. Apabila Golkar tetap dengan sikapnya untuk meminta jabatan yang sudah diajukan sendiri itu, proses pembentukan alat kelengkapan dewan karena Fraksi PAN yang awalnya setuju melanjutkan proses pembahasan akhirnya ikut-ikutan Golkar untuk menarik diri.

Pihak Golkar seperti yang disampaikan Ketua DPD Golkar, Warih Andono, menyatakan kecewa dengan PKB yang cenderung ingin semaunya sendiri. ‘’Karena ada fraksi yang merasa paling besar mau enaknya sendiri,’’ tandasnya. Lembaga DPRD ini milik 50 anggotanya, bukan milik mereka sendiri. PKB

Monumen Bersih Narkoba Dibangun di Sekolah Sidoarjo, Bhirawa Untuk selalu mengingatkan dan menyadarkan siswa-siswi serta guru terhadap pengaruh jahat Narkoba, SMPN 1 Tarik, Kec Tarik membangun monumen bersih Narkoba, di sekolahan itu.

Kepala SMPN 1 Tarik, Ari Zainudin mengatakan, pembangunan monumen itu sebagai bukti komitmen sekolah yang berada di pinggiran Kab Sidoarjo itu, ingin berusaha bebas dari peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. ‘’Seluruh jajaran yang ada di sekolah mulai guru dan siswa di SMPN 1 Tarik, menolak Narkoba,’’ ujarnya, usai penandatanganan monumen oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo, Supriyanto SH, Senin (27/10) di halaman sekolahan itu.

Kepala BNNK Sidoarjo, Supriyanto, sangat mengapresiasi pihak sekolah yang peduli untuk melindungi siswanya dari bahaya Narkoba. Juga bangga, karena sekolah peduli dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). ‘’Katakan tidak untuk Narkoba, teruskan kegiatan-kegiatan positif untuk mendukung program P4GN yang ada di Kab Sidoarjo,’’ ujarnya.

Supriyanto juga mengaku setuju dengan pembangunan monumen bersih Narkoba ini, agar siswa maupun guru serta semua pihak di sekolah, selalu ingat terhadap bahaya Narkoba, sehingga tak sampai mencoba-coba apalagi sampai menggunakannya. ‘’Supaya jadi tahu dan bisa jadi bekal untuk melindungi diri menolak bahaya Narkoba,’’ katanya.

Ditegaskan Supriyanto, saat menjadi pembina upacara Hari Senin (27/10) kemarin, pemakaian Narkoba tak ada dampak yang positif. Maka generasi muda bangsa jangan sampai terbujuk rayu dari pengedar Narkoba.

Dalam kesempatan itu, selain menandatangani monumen bersih Narkoba, pihak BNNK Sidoarjo dan para guru di SMPN 1 Tarik, sempat berkeliling sekolah untuk melihat tulisan dan lukisan anti Narkoba yang ada di tiap-tiap sudut ruang kelas, hasil karya para siswa.Q ali

sudah memegang ketua DPRD. Meski begitu masih meminta jabatan ketua komisi D dan C. Tentu saja Golkar tak bisa menerima kemauan PKB. Kebersamaan tak dibangun di lembaga ini. Empat fraksi besar yang sudah mendapatkan jatah pimpinan dewan, seharusnya lebih terbuka untuk menyerahkan top pimpinan komisi kepada fraksi lain yang belum mendapat jabatan seperti Golkar Bintang Pembangunan, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS Nasdem. Bukan malah mau mengkakangi sendiri jabatan itu. Untuk apa mereka mengajak rembugan kalau niat mereka mendominasi alat kelengkapan tak berubah.

Warih mendesak Bupati Saiful Ilah sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo, seharusnya ikut membantu mengatasi kebuntuan ini dengan cara mengundang fraksi-fraksi untuk duduk dan bicara bersama.

Ketua Fraksi PAN, Bangun

Winarso mengatakan, belum diajak membahas masalah ini. Pertemuan di rumah dinas ketua dewan juga tak mengundang PAN. Sebagai lembaga fraksi atau anggota biasa tak diajak rembugan. ‘’Saya juga bertanya, mengapa PAN tak diundang dalam rapat yang konon untuk menciptakan kebersamaan itu,’’ terangnya.

Idealnya ketua komisi itu dibagi oleh empat fraksi yang menempatkan kadernya di kursi pimpinan dewan. Masing-masing dengan satu kursi, yakni PKB, PDIP, Gerindra, PAN. Tetapi PKB sudah minta jatah dua ketua komisi. ‘’Itu yang bikin ruwet,’’ katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul H. Nurmawan, mengatakan wajar PKB dapat dua ketua komisi karena anggotanya ada 13 orang. ‘’Kalau dapat satu ketua saja itu yang tak wajar, sebab anggota PKB 13 orang kok dikasih satu ketua komisi,” katanya lantang.Q hds

PNS Khawatirkan Isu Penculikan Anak

Siswa SD Dapat Makan Gratis Gresik,Bhirawa Kerjasama dengan Tim Penggerak (TP) PKK, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kab Gresik mengucurkan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) sebesar Rp285 Juta.

Program PMTAS ini secara simbolis diserahkan Ketua TP PKK Kab Gresik, Maria Ulfa Sambari kepada Ketua TP PKK Desa penerima di Ruang Retno Suwari Kantor Bupati Gresik Selasa (28/ 10) kemarin.

Pada penyerahan yang sekaligus pemberian materi teknis PMT-AS, Ketua TP PKK Kab Gresik, Ny Maria Ulfa yang juga isteri Bupati ini mengatakan, banyak sekali manfaat dari program PMT-AS itu yaitu untuk meningktakan gizi bagi kader penerus bangsa khususnya yang masih duduk dibangku SD maupun MI. ‘’Selain itu,bagi kami sebagai program untuk menginventarisir kudapan yang ada di Gresik,’’ kata Maria Ulfa.

Program PMT-AS ini yaitu memberikan makanan tambahan yang bukan sarapan berupa kudapan dengan nilai gizi tak kurang dari 300 kalori.Maria Ulfa juga mengingatkan, program PMTAS bekerjasama dengan TP-PKK yang pelaksanaannya dilaksanakan TP PKK desa.

Ada penekanan dari orang nomer satu di Kab Gresik ini agar dalam melaksanakan program ini menjaga faktor kebersihan dan kesehatan. Kedua faktor ini juga perlu diperhatikan sejak pemilihan bahan, pengolahan serta penyajian. ‘’Yang lebih penting pelaksanaannya harus oleh TP PKK desa dibantu oleh wali murid, bukan oleh guru karena guru fokus hanya mengajar,’’ katanya.Q eri

5

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo saat menyerahkan mobil dinas baru para camat dengan simbolis pecah kendi.

Bupati Manjakan Camat dengan Mobdin Baru Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo telah memanjakan para camat dengan mobil dinas (Mobdin) baru.

Kondisi Mobdin camat yang bertugas di 18 wilayahnya sudah mendapatkan ganti yang baru, Mobdin Daihatzu Terios yang masih mentereng harus diganti dengan Toyota Rush terbaru.

Ke 18 Mobdin yang masih kinyis-kinyis itu, telah diserahkan langsung oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum, secara simbolis kepada empat kecamatan, kemarin (28/10) di Halaman

Pendopo Kab Sidoarjo.

Usai penyerahan, Bupati Saiful Ilah berharap kendaraan dinas itu dapat dipergunakan dalam menunjang tugas-tugas kepemerintahan.

Selebihnya, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam tugas membangun Kabn Sidoarjo. ‘’Mobil ini khusus digunakan untuk kerja, jangan digunakan selain urusan kedinasan,’’ harapnya.

Bupati Saiful Ilah juga tak lupa meminta agar kendaraan operasional jenis SUV (Sport Utility Vehicle) itu dijaga dan dirawat dengan baik. ‘’Saya

tak menginginkan kendaraan itu rusak apalagi hilang. Manfaatkan kendaraan ini, jaga dan rawat dengan baik, jangan sampai rusak apalagi hilang,’’ pintanya.

Sementara itu, kendaraan dinas yang dipakai sebelumnya oleh para camat, diminta Bupati Sidoarjo untuk diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan (Sekcam) masingmasing, sebagai mobil dinasnya. ‘’Guna memperlancar roda pemerintahan di wilayah kecamatan untuk kemajuan Kab Sidoarjo,’’ tandasnya.Q ach

Sidoarjo, Bhirawa Maraknya berita di media massa tentang isu penculikan anak dan penemuan mayat anak tanpa kepala dan diambil organ dalamnya, membuat Siti Zulaikah, seorang ibu rumah tangga yang juga PNS Sidoarjo ini menjadi ikut-ikutan kawatir. ‘’Jujur saja, kami sebagai warga masyarakat merasa sangat tak aman dan tak nyaman, akibatnya kini anak-anak jadi tidak bebas bermain karena takut dengan isu penculikan anak Ali kusyanto/bhirawa ini,’’ tutur Siti Zulaikha, Ali Imron Selasa (28/10) kemarin.

Adanya isu penculikan anak-anak di Sidoarjo ini sangat santer. Sehingga para orang tua yang bekerja dan harus meninggalkan anakanaknya di rumah sangat mengkawatirkan adanya isu itu. Menurut Siti, adanya isu penculikan anak-anak itu betul-betul membuatnya sebagai orang tua menjadi tidak tenang ketika harus meninggalkan anaknya, meski di rumah ada pembantu dengan kakek dan neneknya.

Informasi yang beredar, lanjut Siti, caranya bermacam-macam. Mulai dari hipnotis ke rumahrumah, hipnotis melalui sandal yang tertinggal di depan rumah, mobil avanza yang tak berplat yang menculik anak-anak, hingga badut-badut gadungan yang menculik anak. ‘’Ini betul-betul membuat kami menjadi sangat tidak tenang,’’ ujar Siti yang bekerja di salah satu SKPD di Pemkab Sidoarjo itu.

Karena itu, Siti sangat berharap kepada pihak berwajib yakni aparat kepolisian agar segera menindaklanjuti betul tidaknya isu ini. Apakah isu itu benar ataukah hanya kabar angin saja yang tidak jelas kebenarannya. ‘’Tolong keamanan dan kenyamanan kami sebagai warga Negara benar-benar dijaga dan diperhatikan,’’ kata warga asal Desa Suko, Kec Sidoarjo itu.

Terkait isu-isu penculikan anak ini, menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB ) Sidoarjo, Ali Imron SH, semua itu masih belum ada fakta kebenarannya.

Sebab dari koordinasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Sidoarjo, tak ada data soal itu.

Imron, sempat mencontohkan di daerahnya, yakni Desa Lebo, Kec Sidoarjo, juga sempat ada isu anak sekolah dasar (SD) hilang karena penculikan. Tapi nyatanya tidak terjadi.Q ali

Pohon Dipangkas, Dewan Kecam Kebijakan DKP Kota Mojokerto, Bhirawa Kebijakan pemangkasan pohon di tepi jalan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto menuai kecaman dari Komisi II DPRD setempat. Komisi yang membidangi pem bangunan ini menilai pengeprasan yang dilakukan DKP sudah kebablasan dan lepas kontrol.

‘’Kalau mau ngepras juga dahannya saja, nggak perlu ditebang pohonnya,’’ sindir Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Aris Satriyo Budi, kemarin.

Politisi PAN ini menilai kebijakan DKP seharusnya mengarah ke pemeliharaan dan peremajaan tanaman ‘’Kalau mau pemeliharaan ya dikepras saja, jika tujuannya peremajaan,

ketika satu pohon dipotong, pohon pengganti sudah harus di tanam untuk peremajaan,’’ tuturnya.

Penebangan puluhan Pohon Senokeling itu dipastikan menjauhkan Piala Adipura yang jadi dambaan warga Kota ini. Edwin Endra Praja, anggota Komisi II yang lain, memastikan trophy tertinggi bidang lingkungan bakal menguap.

‘’Dengan tindakan DKP ini saya jamin trophy Adipura bakal menguap. Apalagi, pemotongan itu dilakukan pada bulan-bulan penilaian yakni Oktober, Desember, dan Mei,’’ sesal politisi Gerindra ini.

Tidak hanya kesempatan meraih Adipura yang makin jauh, kondisi kedua jalan itu kini sangat panas karena hilangnya

pohon pelindung yang telah berusia puluhan tahun. Belum lagi kondisi taman-taman kota yang kondisinya asal-asalan. Tanamannya kecil-kecil, padahal idealnya sebuah taman adalah dengan pohon berukuran jumbo.

Mestinya pilih tanaman yang cepat besar sehingga bisa buat rekreasi dan itu sesuai dengan item penilaian Adipura.Q kar

Targetkan Panen 20 Ton Per Hektare Uji coba penanaman padi di dalam pot bunga atau polybag yang telah dilakukan Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo Bulan Juli 2014 lalu. Setelah mencapai 109 hari, kini telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Sebab penanaman satu batang pohon padi ternyata bisa berhasil berkembang menjadi sekitar 50 batang. Keberhasilan itu telah dibuktikan Selasa (28/10) kemarin, saat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum dan Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto SH MM beserta istri serta Sekretaris Daerah Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan SH beserta istri telah memanen hasil ujicoba penanaman itu.

Dari 50 batang padi itu setelah dilakukan perontokkan, didapatkan padi dalam satu bungkus plastik seberat 2,9 ons padi. Tetapi hasil tiap-tiap padi yang ditanam dalam pot bunga/polybag tidak semua sama. ‘’Makanya diambil ratarata tiap pot bisa menghasilkan sekitar 2,2 ons padi bersih,’’ ujar Bupati Saiful Ilah.

Melihat hasil panen padi

dari pengembangan dalam pot atau polybag, Bupati Saiful Ilah yakin dalam 1 hektar tanam padi akan dapat diperoleh target berkisar 15 hingga 20 ton. Dengan asumsi jarak tanam 3 cm, pada 1 meter persegi dibutuhkan 9 pot bunga sebagai media tanamnya. Dengan rata-rata tiap pot menghasilkan 2,2 ons padi, 20 ton padi dapat dihasilkan di lahan seluas 1 hektar. ‘’Dibikin ratarata 2,2 ons saja, bila panennya mencapai 1 hektar, Insya Allah bisa menghasilkan 20 ton,’’ prediksinya.

Tanam padi dalam pot bunga ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan yang terbatas, dan patut dicoba oleh masyarakat. Di lahan yang sempit, penanam padi dapat dilakukan di tiap-tiap rumah.

“Hal itu juga sebagai salah satu solusi dalam membangun

ketahanan pangan nasional,’’ pungkas Saiful Ilah.

Terpisah, Kepala BKP Sidoarjo, Dra Wuwuh Setyani MSi mengatakan, kalau inovasi ini merupakan tindaklanjut perintah dari Bupati Sidoarjo saat hadir di acara Pekan Nasional (Penas) XIV Petani Nelayan 2014 di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang.

Dalam program ini BKP bekerja sama dengan para tenaga penyuluh yang telah melakukan riset, perhitungan mengenai nilai ekonomisnya, berdasarkan hasil uji coba itu, nilai ekonomisnya tanam padi di dalam pot tercapai, kalau jumlahnya antara 1.000- 1.200 pot. Karena dalam satu pot, dapat menghasilkan satu ons sampai 1,5 ons beras. ‘’Kalau untuk satu hari, keperluan satu kilogram, maka panennya bisa 10 pot per hari,’’ katanya.

Ia juga mengatakan, kalau inovasi ini sangat cocok untuk daerah yang terletak di wilayah perkotaan. Juga untuk kawasan pertanian yang ban-

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah dan Wakilnya MG Hadi Sutjipto saat memanen padi hasil tanam pot bunga. yak buruh tani. Tetapi mereka tak punya lahan atau sawah. ‘’Makanya bisa ditanam di sekitar rumah kita, di lingkungan kita bila ada lahan-lahan yang kosong bisa dimanfaatkan. Juga bisa memanfaatkan fasilitas umum di kompleks perumahan,’’ ujarnya.

Program inovasi ini merupa-

kan hasil murni karya sendiri, yakni dari hasil penelitian yang dilakukan para pegawai BKP dan dibantu para penyuluh-penyuluh yang ada di Sidoarjo ini. “Intinya adalah kerja bersama dan ujicobanya, selain di halaman Pendopo juga kami lakukan di Krian,’’ jelas Wuwuh Setyani.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

DPRD Kota Malang Minta Satu Arah Ditunda Malang, Bhirawa Polemik berkepanjangan jalur satu arah di kawasan Jalan Mayjen Panjaitan, Kelurahan Penanggungan menjadi perhatian serius pimpimam DPRD Kota Malang.

Bahkan secara khusus, Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, bersurat kepada Wali Kota Malang Muhammad Anton, agar menuda pemberlakukan satu arah di kawasan Jalan Mayjen Panjaitan. Penundaan itu, menurut Arif, setidaknya dilakukan dalam waktu empat bulan ke depan.

Arif mengakui, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait termasuk masyarakat Penanggungan, intinya kebijakan satu arah itu, harus dilakukan kajian ulang yang lebih matang, dengan melibatkan seluruh konponen masyarakat di Kota Malang.

"Kita minta Pemkot menunda dulu, setidaknya dalam waktu empat bulan. Selama waktu penudaan itu dilakukan kajian ulang layak dan tidaknya dilakukan jalur satu arah di kawasan Jalan Mayjen Panjaitan," imbuh Politisi PDI Perjuangan itu, Selasa (28/10) kemarin.

Lebih lanjut dikatakan Arif, kajian secara mendetail secara akademis, dengan melibatkan semua Perguruan Tinggi (PT) negeri maupun swasta di Kota Malang, utamanya PT yang memiliki Fakutas Teknik, seperti Universitas (UB), Universitas Malang (UM), Institut Tenologi Nasional, (ITN), Universitas Merdeka (Unmer), Universitas Muhammadiyah (Unmuh), Universitas Islam, Poltekom, dan beberapa PT lainnya.Q mut

Satpol PP Jemput Paksa PNS yang Menolak Dimutasi Sampang, Bhirawa Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Sampang Selasa (28/10), menjemput paksa Adi Susanto pengawai negeri sipil di rumahnya, di Jalan Teuku Umar Kelurahan Gunung Sekar Sampang Kota. Pasalnya Adi Susanto tidak masuk kantor selam 18 hari dengan alasan menolak dimutasi dari staf (BLH) pindah ke staf kantor Sat pol PP Sampang.

Menurut Moh Jalil pejabat penyidik PNS Satpol PP Sampang yang memimpin jemput paksa di rumah PNS Adi Susanto, pihaknya bertindak atas dasar surat yang telah dilayangkan badan kepegawaian daerah (BKD) pada Satpol PP terhadap yang bersangkutan tidak masuk kantor selama 18 hari tanpa keterangan.

“Berdasarkan surat BKD dan pp no 53 tahun 2010 pasal 8, nomor 9 huruf c tentang disiplin PNS dan surat edaran Bupati tahun 2011, maka kami bersama tim menjemput paksa PNS atas nama Adi Susanto (35) warga Kelurahan Gunung Sekar di rumahnya dan dibawa ke kantor Satpol pp guna dimintai keterangan,” jelasnya.

Masih di katakan Moh Jalil, selama pemeriksaan PNS yang tak masuk kantor selama 18 hari tersebut, beralasan menolak dimutasi dari kantor BLH ke kantor Satpol PP karena tanpa alasan dan kesalahan yang jelas. “Dari hasil pemeriksaan ini, nantinya kami akan laporkan pada pimpinan Bupati, badan kepegawaian daerah (BKD), badan lingkungan hidup (BLH) dan Inspektorat Kabupaten Sampang, sehingga nantinya keputusan terkait sanksi terhadap PNS yang menolak mutasi tersebut bias diberikan,” tambahnya.Q lis

FPI Pengajian, Warga Aksi Turun Jalan Tulungagung, Bhirawa Seperti yang direncanakan, Selasa (28/10), Kota Tulungagung kembali diramaikan dengan aksi unjuk rasa oleh warga yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Warga Tulungagung Cinta Damai. Aksi turun jalan tersebut dilakukan sebagai tandingan atas dilakukannya acara pengajian yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di Gedung Balai Rakyat di hari yang sama.

Pengunjuk rasa kembali menuntut agar FPI tidak berdiri di Kota Marmer Tulungagung. Alasannya, keberadaan FPI meresahkan dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan anarkisme.

Belum lama ini, Aliansi Warga Tulungagung Cinta Damai telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung dan Mapolres Tulungagung. Sedang kemarin mereka melakukan aksi di Kantor DPRD Tulungagung dan Kantor Bupati Tulungagung.

Saat beraksi di Kantor DPRD Tulungagung, para pengunjuk rasa kembali mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Ia yang mendatangi para pendemo di jalan depan Kantor DPRD Tulungagung mengatakan memahami apa yang menjadi kekhawatiran pengunjuk rasa.

“Kami sudah berkirim surat ke bupati sebagai koordinator Forpimda (Forum Pimpinan Daerah). Tapi masih belum ada balasan. Surat itu untuk membicarakan terkait tuntutan pengunjukrasa di tingkat Forpimda,” katanya.

Tanggapan Supriyono ini membuat pengunjuk rasa cukup menerima. Apalagi politi-

si PDI Perjuangan itu menawarkan pada para demonstran untuk berdialog dengan semua ketua fraksi yang ada di DPRD Tulungagung.

Sementara itu, acara pengajian yang dilakukan FPI dan bertajuk ‘Halaqoh Ahli Sunnah Wal Jama’ah, Harmonisasi Kesatuan Ummat Penuh Rahmat’ bersama Dr Al-Habib Muhammad Rizieq Shihab (Imam Besar FPI) dan pembanding KH Faris Khoirul Anam, Lc MHI berlangsung lancar. Kendati jarak antara tempat pengajian FPI dan pengunjuk rasa melakukan aksinya tergolong relatif dekat, tidak sampai ada gesekan di antara mereka.

Aparat Kepolisian Tulungagung tampak tidak mau kecolongan. Mereka tidak memberi ruang sedikit pun pada pengunjuk rasa untuk mendekati Gedung Balai Rakyat. Ratusan polisi sudah berjaga-jaga sejak pagi dengan membawa peralatan lengkap termasuk tameng dan tongkat pemukul massa.

Al-Habib Muhammad Rizieq Shihab yang lebih dikenal dengan sebutan singkat Habib Rizieq hadir dalam acara pengajian yang diadaan FPI Tulungagung itu. Ia datang ketika aksi unjuk rasa di

wed/bhirawa

Pengunjuk rasa ditemui Ketua DPRD Tulungagung, Suriyono, saat berdemo di depan Kantor DPRD Tulungagung. depan Gedung DPRD Tulungagung sudah bubar.

Sebelumnya, Ketua FPI Tulungagung, Nurcholis pada Bhirawa menyatakan tidak masalah jika pengajian yang dilakukannya disambut aksi demonstrasi. Menurutnya, FPI Tulungagung kemarin bukan menyelenggarakan acara deklarasi pendirian. Melainkan hanya acara pengajian atau halaqoh.

“Kami tidak akan melakukan tindakan anarkis di Tulungagung. Kami justru mau membantu pemerintah daerah dalam memberantas kemaksiatan dan penyakit masyarakat. Jadi kami mau bekerjasama dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

Sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai induk di pusat, lanjut mantan Kabid di Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tulungagung ini, FPI Tulungagung sudah menyerahkan susunan kepengurusannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tulungagung. “Sesudah ini baru merekrut anggota.

Kalau pengurusnya sudah ditentukan oleh FPI pusat sejak Juli lalu dan baru turun Oktober ini,” bebernya.Q wed

Salat Minta Hujan Usai Upacara Sumpah Pemuda Lamongan, Bhirawa Ribuan masyarakat Lamongan secara berjamaah melaksanakan Salat Istisqo (salat minta hujan) di Alun-alun Kota Lamongan, Selasa (28/10). Salat yang bertujuan untuk meminta hujan tersebut dilaksanakan tepat seusai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 di tempat yang sama.

Lautan manusia dengan baju muslim berwarna serba putih

tersebut memadati hampir seluruh pelataran Alun-alun Kota Lamongan. Bertindak sebagai imam salat dan memimpin doa adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lamongan KH Abdul Aziz Choiri.

Peserta salat tersebut bukan hanya pelajar dan santri, namun juga masyarakat umum dan PNS Pemkab Lamongan. Bupati Fadeli bersama Sekkab Yuhronur Efendi juga hadir bersama Forum Pimpinan Dae-

suprayitno/bhirawa

Salat meminta hujan dilaksanakan ribuan warga Lamongan di Alun-alun setempat.

rah (Forpimda) setempat.

KH Abdul Aziz Choiri dalam ceramahnya menyerukan sebelum meminta diturunkan hujan agar banyak-banyak melakukan istighfar dan bertaubatan. Karena apapun kondisi saat ini tentu tidak lepas dari tingah polah manusia sendiri.

Di pelataran Alun-alun saat berlangsungnya Sholat Istisqo juga terlihat hewan ternak sapi dan kambing. Menurut KH Abdul Aziz Choiri, kehadiran hewan ternak itu sebagai perlambang bahwa yang musim kemarau ini juga berdampak bagi hewan ternak.

Bupati Fadeli dikonfirmasi di tempat yang sama menyebut dilaksanakannya Sholat Istisqo itu karena memang kondisi kemarau di Lamongan berlangsung lebih lama dari biasanya. “Hanya kepada Allah SWT kita meminta pertolongan. Atas kondisi kemarau yang terjadi cukup lama ini, maka kepada Allah SWT hari ini kita memohon agar diturunkan air hujan, “ kata Fadeli.Q yit

Dewan Desak Bupati Segera Terbitkan Perbup Sumenep, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendesak Bupati setempat segera menerbitkan Peraturan Bupati (perbup) sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) melek Baca Tulis Alquran. Sebab, Perda melek baca tulis Alquran itu sudah disahkan oleh dewan pada tahun 2013.

Anggota DPRD Sumenep, Dulsiam mengatakan, pemerintah harus segera menerbitkan perbup sebagai pelaksanaan Perda melek baca tulis Al Qur'an, karena sejak di-

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

sahkannya pada tahun 2013, hingga akhir tahun 2014 ini perda tersebut belum bisa direalisasikan karena masih menunggu perbup.

"Kami minta eksikutif segera menerbitkan perbup agar perda melek baca al Qur'an bisa secepatnya direalisasikan, karena jika tidak direalisasikan akan sia-sia adanya perda tersebut," kata Dulsiam, dikantor dewan Sumenep, Selasa (28/10).

Menurut politisi PKB ini, sejak disahkannya perda tersebut pihaknya sudah pro aktif mempertanya-

kan perbup tersebut. Namun, jawaban yang didapatkan selalu masih dalam proses. Padahal, adanya perda tersebut dimaksudkan agar para generasi Sumenep bisa melek baca tulis Alquran. "Kami sudah sering mempertanyakan kepada eksikutif terkait perbupnya, namun jawaban yang kami terima hanya selalu masih dalam proses," ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, banyak Perda yang dihasilkan legislatif sejak 2009-2014 belum terealisasi karena belum ada perbupnya yang mengatur secara teknis, termasuk Per-

da melek baca tulis Alquran. "Sebenarnya masih banyak Perda yang belum ada perbupnya, jadi ya tidak bisa direalisasikan," terangnya tampa menyebutkan jumlah perda yang belum ada perbupnya.

Ia juga menilai, eksikutif lamban dalam bekerja, untuk menerbitkan perbup saja sampai lebih dari satu tahun sehingga menghambat terealisasinya perda yang telah disahkan oleh legislatif. "Pemerintah terlalu lama bekerjanya, hanya menerbitkan perbup saja sampai harus memakan waktu satu tahun lebih," tuturnya.Q sul

sawawi/bhirawa

Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Drs Agus HP (berdiri) dengan didampingi Kasi SMA Muhammad Fauzan dan Pengawas Sugiono serta Kasi SMK Hari Subagio saat acara manajemen kesiswaan, kemarin.

Dipendik Gelar Program Mansis Situbondo, Bhirawa Guna untuk menekan angka kenakalan siswa atau remaja, jajaran Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo, melalui Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), menggelar program mansis (manajemen kesiswaan), sejak kemarin.

Program unggulan yang muaranya untuk mencerdaskan intelektual para kaum muda di kota berjuluk Bumi Sholawat Nariyah itu dibuka langsung Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dipendik Kabupaten Situbondo, Drs Agus HP MPd, kemarin.

Menurut Agus HP, acara mansis digelar secara rutin setiap tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dengan harapan bisa tercetak kepribadian yang tangguh dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kapabel dikalangan siswa tingkat sekolah lanjutan atas yang

tersebar di Kabupaten Situbondo. “Kami optimis dengan program ini, para siswa di Kabupaten Situbondo akan cerdas, pintar dan berakhlakul karimah. Di samping itu juga tercipta jiwa kepemimpinan yang tangguh bagi siswa,” papar Agus HP. Sementara itu, Kepala Seksi SMA Bidang Dikmen Dipendik Kabupaten Situbondo, Muhammad Fauzan, menandaskan, acara mansis secara resmi mengundang perwakilan dua pengurus Osis dari 20 sekolah SMA/ SMK Negeri maupun swasta se-Situbondo.

“Peserta terdiri dari siswa dan guru pembina Osis. Semua peserta berjumlah 60 orang dengan perincian 40 berasal dari siswa dan 20 sisanya berasal dari perwakilan guru pembina Osis dari 20 sekolah,” papar alumnus S1 FKIP jurusan Sejarah Unej Jember itu kemarin.Q awi

ER Baru Tahu Penangkaran Luthung Jawa Bisa Masuk Objek Wisata Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko (ER) mengaku baru tahu kalau di wilayah Hutan Coban Talun ada Pusat Penangkaran Luthung Jawa (Java Langur Centre - JLC). Dia mengaku sangat kagum dengan kekayaan hutan di kota Batu. Apalagi Luthung Jawa cukup dikenal di seluruh dunia. Saat melihat dari dekat JLC, Selasa kemarin (28/10), Wali kota mendapat penjelasan dari Kepala JLC Iwan Kurniawan, tentang proses penjodohan pasangan pejantan dan betina.

Dari penjelasan itu, ER mengetahui bahwa kawasan hutan Gunung Biru dulunya dihuni oleh ratusan Luthung Jawa. Karena hingga 10 lalu menjadi pusat perburuan, jumlah Luthung Jawa saat ini tinggal 62 ekor saja.

Oleh karena itu dengan adanya JLC ini, maka bisa dikembangkan untuk wisata edukasi. "Kita akan bantu mempromosikan dan memasukkannya sebagai salah satu obyek wisata di kota Batu," janji ER. Sementara itu, Ketua JLC Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa sejak 2012 lalu, pihaknya telah

melepas kembali 32 ekor Luthung Jawa ke lereng Gunung Biru. "Saat ini ada sekeluarga Luthung Jawa sebanyak 4 ekor, 1 pejantan dan 3 betina sudah kita tempatkan di lereng Gunung Biru untuk proses pelepasan di alam," tutur Iwan.

Dari populasi yang dilepas, sudah ada 2 betina yang telah menggendong bayi. Keduanya dilepas tahun 2012 lalu. "Itu hasil pengamatan dari jarak jauh, kl mendata persis satu persatu memang susah," tegasnya.

Ditambahkan, Satwa pemakan daun tersebut kondisinya mulai mengkhawatirkan. Saat ini pihak

JLC sedang melakukan proses perjodohan untuk 2 ekor pejantan kiriman dari kebun binatang di Inggris. Selebihnya merupakan kiriman BKSDA dan penyerahan dari masyarakat. "Saat ini kita kekurangan betina, karena satu ekor pejantan masih belum bisa menerima betina-betina yang kita jodohkan," ungkap Iwan.

Dijelaskan satu pejantan membutuhkan lebih dari 2 betina, karena kalau tidak si pejantan akan mengawini anaknya (incest). Sebab nafsu seks pejantan sangat tinggi.

Selain melakukan penangkaran, pihak JLC juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, khususnya anak-anak atas pentingnya pelestarian satwa dan hutan. "Kita membuka diri dengan menjadikan JLC sebagai wisata edukasi," pungkasnya.

Pertebal Nasionalisme Sementara itu, di tempat yang sama, momentum Sumpah Pemuda digunakan oleh Wali Kota

Batu, Eddy Rumpoko, untuk mengajak para pemuda mencintai lingkungan dan meningkatkan jiwa nasionalismenya.

Oleh karena itu, Wali kota Batu meminta pelaksanaan upacara peringatan Sumpah Pemuda dilaksanakan di kawasan hutan Coban Talun desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

"Saya memang meminta upacara dilaksanakan di Coban Talun, supaya para pemuda lebih mencintai dan mengenal lingkungannya, serta meningkatkan jiwa nasionalisme," tegas Eddy Rumpoko usai menjadi Inspektur Upacara, Selasa kemarin (28/10).

Dalam kesempatan itu, Eddy Rumpoko juga mengajak Jajaran KNPI untuk merangkul seluruh ormas kepemudaan dan potensi pemuda lainnya di kota Batu untuk mencintai alam lingkungan dengan melakukan berbagai kegiatan positip di Coban Talun.

"Kami berharap, Coban Talun sebagai kawah candradimuka ba-

supriyanto/bhirawa

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama jajaran Forkominda melihat dari dekat proses penangkaran Luthung Jawa. gi generasi muda kota Batu. Di tempat yang sejuk ini silahkan dimanfaatkan untuk camping ground, kegiatan pelatihan dan ke-

giatan positip lainnya. Kalau di sini ramai, maka wilayah sekitarnya juga akan berkembang," tuturnya.Q sup

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

PDAM Sedot Air hingga Tengah Bengawan Solo Lamongan, Bhirawa Musim kemarau tahun ini membawa akibat menipisnya sumber air baku di Sungai Bengawan Solo Padahal sungai yang membelah Lamongan ini adalah satu-satunya sumber air baku yang selama ini digunakan oleh PDAM Lamongan.

Disebutkan Bupati Fadeli, menipisnya air di Sungai Bengawan Solo membuat intake PDAM yang berada di Kecamatan Babat kesulitan menyedot air. Sehingga pipa intake yang lama kini diturunkan hingga menyentuh dasar sungai.

Selain itu, lanjut Fadeli, PDAM juga membuat saluran pipa pengambilan baru hingga ke tengah Sungai Bengawan Solo.

“Musim kemarau tahun ini memang berlangsung lebih lama. Sehingga setidaknya ada 50 desa yang terus kami dropping air bersih secara gratis melalui BPBD, “ ucap Fadeli.Q yit

Diknas Buat Peraturan SPM bagi Guru PNS Bojonegoro, Bhirawa Upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja guru, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro membuat Peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi para guru negeri yang mengatur waktu penentuan kapan mereka harus pulang meninggalkan sekolahannya. “Guru negeri selambat-lambatnya pulang meninggalkan tempat mengajarnya pukul 14.00 WIB,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Husnul Khuluq, Selasa (28/10).

Menurutnya, peraturan ini berlaku bagi semua guru negeri baik guru SD, SMP, SMA maupun SMK dalam aturan ini tertuliskan, pada hari Senin hingga Kamis para guru diperbolehkan meninggalkan sekolah pukul 14.00 WIB untuk hari Jumat pukul 11.00 WIB dan pada hari sabtu yaitu pukul 12.30 WIB. “Jika ada yang ketahuan melanggar maka kami akan memberikan sanksi kepada guru yang melanggar,” imbuh mantan sekda Gresik.

Bila melanggar aturan tersebut, kata dia, akan dikenakan sanksi, yakni akan memberikan teguran, sanksi secara lisan.

“Jika masih melanggar pelanggaran yang sama sampai sanksi penurunan pangkat dan penundaan gaji berkala bahkan bisa sampai pemecatan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Husnul juga meminta masyarakat membantunya jika mengetahui ada guru negeri yang sebelum jam tersebut sudah berada di rumah untuk bisa melaporkan kepada kami, jika tidak ada alasan tertentu pihaknya akan memberikan sanksi yang ditentukan sesuai pelanggaran masing-masing.Q bas

JAWA TIMUR

Bupati, Pelajar dan Masyarakat Berkeliling Naik Tank Sumpah Pemuda di Kediri, Mahasiswa UNP Duduki Monumen Sekartaji Pasuruan, Bhirawa Puluhan siswa dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan diajak berkeliling dengan menaiki delapan Tank jenis Leopard dan Scorpion milik Yonkav 8/II Beji. Kehadiran dua jenis Tank tersebut dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Bupati Pasuruan bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan sejumlah jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pasuruan juga ikut berkeliling.

Delapan Tank berkeliling ke sejumlah ruas jalan di Bangil.

Dengan rute mulai dari Alunalun menuju Jembatan Kedunglarangan, kemudian kembali lagi menuju Alun-alun Bangil.

Penembak Scorpion Yonkav 8/II Beji, Kopda Yarianto menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian pada masyarakat, dimana kondisi alat Tank tempur yang dimiliki oleh TNI Yonkav 8/II Beji mempunyai peran penting bagi negara.

“Khusus untuk peringatan Sumpah Pemuda, pimpinan kami memberikan waktu untuk masyarakat agar dapat melihat langsung Tank-tank perang. Sekaligus kami persilakan mereka untuk menaiki Tank,” ujar Kopda Yarianto, Selasa (28/10).

Pantauan di lokasi, begitu upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda selesai, semua

peserta upacara dipersilakkan naik Tank yang sudah dipersiapkan oleh TNI Yonkav 8/II Beji. Usai dipersilakkan, puluhan pelajar dan masyarakat langsung berebut untuk berfoto dulu selanjutnya menaiki Tank. Tak ketinggalan Bupati Pasuruan, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan seluruh jajaran SKPD Kabupaten Pasuruan juga ikut.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf didampingi Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Inf Herry Suprapto, Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Asep Akbar Hikmana, Forpimda dan sejumlah Kepala SKPD tampak di barisan depan. Terlihat Bupati Pasuruan menyapa warga dari atas Tank. Pada barisan belakang rombongan Bupati yakni para pelajar guru dan kepala sekolah, sampai masyarakat umum tampak duduk manis di atas Tank.

Tentu saja, mereka yang baru pertama kali naik Tank dibuat kagum. Pasalnya dapat merasakan energi para pasukan yang berperang di medan pertempuran. “Pertama kali naik Tank tempur. Senang

serta surpraise dan saya ingin naik Tank lagi. Tadi saya dan teman-tempat sempat foto bersama di Tank tempur ini,” kata M Syarifuddin, salah satu siswa SD di Bangil.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini merupakan momen untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi nusa dan bangsa. “Kami mengajak seluruh komponen masyarakat supaya peringatan Hari Sumpah Pemuda untuk jadi agenda perubahan bagi para pemuda-pemudi. Harapan kami supaya Kabupaten Pasuruan akan memiliki generasi muda yang berpotensi, berprestasi dan mumpuni,” tandas Irsyad Yusuf.

Duduki Monumen Sementara itu, sedikitnya 500 Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI(UNP) Kediri menduduki Monumen Sekartaji di jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Kediri sebagai refleksi hari Sumpah Pemuda tahun 2014. Ratusan mahasiswa ini seliih berganti melakukan orasi untuk menyampaikan pesan kepada Presiden yang di kemas dalam ‘3000 Pesan Untuk Negeri’ dan sesekali di selingi dengan aksi tratikal .

Koordinator Aksi Wahyu Pujo Utomo mengatakan jika

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf (atas kanan dua), Letkol Inf Herry Suprapto bersama Forpimda dan sejumlah Kepala SKPD naik Tank berkeliling ke sejumlah ruas jalan di Bangil Kabupaten Pasuruan, Selasa (28/10). aksi sebagai ini sebagai releksi hari Sumpah untuk mebagkitkan rasa nasionalisme pemuda pada era sekarang " aksi ini sifatnya bukan menyikapi kebijakan -kebijakan pemerintah, namun hanya bersifat menyampaikan pesan pesan dari pemikiran para pemuda" ungkap Pujo.

Lebih lanjut Pujo menjelaskan, jika 3000 pesan Untuk negri itu, adalah pesan dari semua mahasiswa di masingmasing fakultas di UNP kediri" Pesan itu dari masing masing

fakultas ada lima fakultas , dan pesan dibidang pendidikan dan perekonomian, dan aksi ini sifatnya bukan mengkritisi kebijakan," tandasnya.

Dalam refleksi hari Sumpah Pemuda di monumen yang berada di Pertigaan sekartaji ini dikawal ketat oleh jajarana Kepolisian Resort Kota Kediri, pasalnya ratusan mahasiswa ini menutup jalan ke arah jembatan Brawijaya, polisi terpaksa harus mengalihkan jalan ke sisi selatan Monumen.Q hil,mb2

Kakanwil BPN Jatim Serahkan 22 Sertifikat kepada PT KAI

Banyuwangi Berniat Cetak Ahli Kemaritiman Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi berupaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang kemaritiman. SDM kemaritiman dinilai mendesak karena industri maritim merupakan basis penting ekonomi nasional, selain industri pertanian dan manufaktur.

“Apalagi pemerintahan baru berkomitmen mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pengembangan maritim tidak hanya sekadar pembangunan pelabuhan saja, namun yang lebih mendasar adalah SDM. SDM di Banyuwangi tidak boleh ketinggalan,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat berdialog dengan siswa SMKN 1 Glagah Banyuwangi, Selasa (28/10).

SMKN 1 Glagah Banyuwangi merupakan sekolah kejuruan yang mempunyai konsentrasi keahlian bidang kemaritiman di bidang Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI), Teknika Kapal Penangkapan Ikan, Tehnologi Pengolahan Hasil Perikanan, dan Agribisnis Perikanan.

Selain SMKN 1 Glagah, ada SMKN 1 Kalipuro, SMKN Miftahul Ulum, SMKN Darul Muncar dan SMK Pradana yang mempunyai konsentrasi kemaritiman.

Bupati Anas mengklaim lembaga pendidikan kemaritiman di Banyuwangi telah dipercaya industri nasional dan luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan SDM. Ditambah keberadaan Universitas Airlangga di Banyuwangi yang mempunyai jurusan Budidaya Perairan semakin memperkokoh pondasi pendidikan kemaritiman.Q nan

7

ramadlan/bhirawa

Wakil buati Hj Mundjidah wahab bersama Ketua DPRD Joko Triono melihat langsung buku yang tersedia di Taman baca Masyarakat Milik PWI Jombang.

PWI Launching Taman Baca Masyarakat Jombang, Bhirawa Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10), PWI Kabupaten Jombang, melounching Taman baca masyarakat .

Berlokasi di Graha Media secretariat PWI Jombang, Taman Baca Masyarakat dilakukan langsung oleh Wakil bupati Hj Mundjidah Wahab.

“Kita berharap Taman Baca yang berada di Graha Media ini bisa bermafaat bagi masyarakat. Siapapun bisa memanfaatkannya. Setiap hari kita buka,” ujar Yusuf Wibisono Ketua PWI Perwakilan Jombang usai peresmian yang dihadiri Ketua DPRD Jombang, Joko triono Kepala Dinas Pendidikan Muntholib serta Kepala Kantor Kemenag Jombang Bahrozi.

Taman baca ini, lanjut Yusuf merupakan hasil kerjasama dengan Yayasan PKBM Yalatif, untuk memberikan seluas luasnya masyarakat yang cinta dan hobi membaca. ”Termasuk kalangan pelajar, Ke depan kita

akan menjadikan Taman baca ini menjadi laboratorium untuk belajar menulis sehingga keberadaan PWI bisa member kontribusi positif pada generasi penerus bangsa,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Bupati Hj Mundjidah Wahab mengapresiasi positif keberadaan Taman baca milik PWI Jombang. Namun dikatakannya, diharapkan buku buku bacaan bisa diperbanyak lagi untuk memperkaya khazanah. ”Bagus, namun perlu tambahan bacaan.

Termasuk kenyamanan lingkungan juga perlu pembenahan sehingga pembaca bisa betah,” ujarnya mengatakan.

Peresmian Taman Baca Masyarakat bersamaan dengan pengumuman pemenang Lomba Karya Tulsi Ilmiyah dan Fotografi untuk kalangan Pelajar SMA sederajat yang juga di laksanakan PWI Jombang dengan Tema Pemuda Peduli Lingkungan. Dalam lomba LKTI dan Fotografi diikuti sebanyak 38 peserta sedangkan untuk Lomba Fotografi diikuti sebanyak 98 peserta.Q rur

Madiun, Bhirawa Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, menyerahkan 22 sertifikat tanah kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) VII Madiun, Selasa (28/10). Penyerahan sertifikat yang dilakukan di Kantor Daop VII Madiun di Jalan Kompol Sunaryo Kota Madiun, diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jawa Timur, Muchtar Deluma, kepada Deputy Vice President PT KAI Daop VII Madiun, Rusi Haryono.

Selain dihadiri 13 Kepala Kantor BPN Kota/Kabupaten di wilayah kerja Daop VII Madiun, acara penyerahan sertifikat ini juga dihadiri oleh pejabat PT KAI. Diantaranya Vice President Aset Non Produksi Wilayah Jawa Bagian Timur, Teguh Budiarto dan staf utama Dirut Bidang Pensertifikatan, Riyanto.

Sedangkan sertifikat yang diserahkan kepada Daop VII Madiun, merupakan sertifikat tanah dengan status hak pakai yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten

Ponorogo dan Kabupaten Kediri. Rinciannya, 11 sertifikat dari BPN Ponorogo dengan luas 12.525 meter persegi, dan 11 sertifikat yang dikeluarkan BPN Kabupaten Kediri dengan luas 113.767 meter persegi.

Kakanwil BPN Jawa Timur, Muchtar Deluma, mengatakan, sebelum diterbitkan sertifikat untuk PT KAI Daop VII Madiun, pihak BPN sudah melakukan penelitian yang mendalam. Sedangkan sertifikat yang diterbitkan, merupakan sertifikat hak pakai tak terbatas.

"Yang jelas tanah yang kita terbitkan sertifikatnya, merupakan tanah clear and clean, tidak dalam sengketa.

Selain itu, secara fisik tanah itu sudah dikuasai PT KAI sejak dulu," kata Kakanwil BPN Jawa Timur, Muchtar Deluma, kepada wartawan, usai menyerahkan sertifikat.

Sementara itu, Deputy Vice President PT KAI Daop VII Madiun, Rusi Haryono, menambahkan, tanah yang disertifikatkan merupakan tanah sepanjang rel Kereta Api mulai dari Walikukun (Kabupaten Ngawi) hingga Blitar.Q dar

sudarno/bhirawa

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jawa Timur, Muchtar Deluma (tengah), menyerahkan 22 sertifikat kepada Deputy Vice President PT KAI Daop VII Madiun, Rusi Haryono (nomor dua dari kiri) di Kantor Daop VII Madiun di Jalan Kompol Sunaryo Kota Madiun, Selasa (28/10).

Kebakaran Hutan Gagalkan Peringatan Sumpah Pemuda Sekitar 40 pendaki yang hendak memperingati Hari Sumpah Pemuda di Gunung Panderman Kota Batu terpaksa mengurungkan niatnya. Hal ini dikarenakan terjadi kebakaran hutan di petak 227 dan 100 di lereng Panderman. Akhirnya, petugas gabungan dari BPBD, PMK, dan Perhutani mengevakuasi para pendaki ke Pos Check Point Gunung Panderman.

nas/bhirawa

Petugas Gabungan dari PMK, BPBD, dan Perhutani mengevakuasi dan mengumpulkan para pendaki di Pos Pantau/check point.

Diketahui ada lima kelompok/ grup pendaki yang sedang mendaki/ berkemah di Gunung Panderman. Mereka di antaranya dari SMKN 1 Batu, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Batu, komunitas Adventure Malang PlayOn (AMPO) dari Universitas Kanjuruhan Malang, dan dua lainnya dari komunitas pecinta alam Kota Malang.

“Hampir semua komintas ini melakukan pendakian ke Gunung Panderman pada Senin (27/8) malam. Kebanyakan mereka berkemah di latar ombo dan tempat-tempat lain di sekitar-

nya,” ujar Kepala PMK Kota Batu, Santoso Wardoyo, Selasa (28/10).

Rencananya mereka akan melakukan peringatan Hari Sumpah Pemuda di sana. Bahkan ada salah satu komunitas yang membawa bendera merah putih berukuran raksasa berukuran 30x20 meter. Bendera tersebut telah dipasang di puncak Panderman sehingga bisa terlihat dari pusat Kota Batu.

Namun rencana peringatan Sumpah Pemuda ini menemui kegagalan. Disampaikan oleh kordinator/ ketua regu pendaki dari LDII, Irwan, adanya keba-

karan itu diketahuinya sekitar pukul 04.00 WIB. “Saat itu kami bangun hendak menunaikan Shalat Subuh. Saat itulah kami melihat adanya api (kebakaran).

Namun jaraknya masih jauh dari tempat kita berkemah,” ujar Irwan.

Ditambahkan ketua regu AMPO, Iksan Muhtadi, jika mereka harus menunggu lama untuk bisa turun dari puncak menuju pos pantau/check point. Namun, karena api tak kunjung padam, akhirnya mereka harus mencari jalan terabasan (alternative) untuk bisa turun ke pos pantau.

Akhirnya mereka harus menempuh sebuah lembah untuk bisa turun gunung. Dimana di kanan dan kiri lembah itu masih ada api yang menyala. “Banyak abu dari semak dan pohon yang terbakar beterbangan di antara

kami. Selain itu kami juga merasakan panas api saat melewati lembah tersebut,” jelas Iksan.

Tim gabungan dari Perhutani, BPBD, dan PMK mengumpulkan para pendaki ini di pos check point. Adapun tim melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengisolasi api dan meminimalisir membesar dan meluasnya area hutan yang terbakar.

“Kita buat parit-parit di lokasi yang berpotensi akan dilalui api.

Selain itu kita juga menyingkirkan semak dan ranting kering agar nyala api tak semakin membesar,” ujar Santoso Wardoyo. Meskipun api sudah bisa dikendalikan, tetapi saat ini masih belum sepenuhnya bisa dipadamkan. Diperkirakan api baru bisa padam total pada 3-4 hari ke depan.Q nas

EKONOMI BISNIS

8 Kurs Jual

Beli

USD

12,219.00

12,097.00

SGD

9,588.79

9,492.31

EUR

15,534.01

15,376.50

JPY

11,332.78

11,216.50

GBP

19,711.69

19,510.04

Sumber : Bank Indonesia ( 28 Oktober 2014 )

RAGAM EKBIS

Telkom Bangga Dirut Jadi Menteri Pariwisata Surabya,Bhirawa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) merasa bangga atas terpilihnya Dirut Telkom Arief Yahya, sebagai Menteri Pariwisata di Kabinet Kerja 2014 – 2019.

Hal tersebut menunjukkan kepercayaan dari Presiden Joko Widodo terhadap kualitas dan integritas yang dimiliki oleh Arief Yahya sebagai pimpinan perusahaan.

“Kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Bapak Arief Yahya besar artinya bagi Telkom. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa sistem pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan oleh Telkom mampu menghasilkan kader-kader berkualitas dan berintegritas tinggi yang berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Vice President Public Relations Telkom Arif Prabowo, Senin (27/10).

Ia menambahkan, jajaran management dan staf Telkom Group mengucapkan selamat dan sangat bangga atas penunjukan tersebut serta berharap Arief Yahya akan melanjutkan keberhasilannya membawa industri pariwisata Indonesia menjadi sektor yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terkait dengan operasional perusahaan paska terpilihnya Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata, Telkom memastikan rencana strategis serta operasional perusahaan tetap akan berjalan, sesuai dengan agenda yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), April 2014 lalu.

Sementara untuk transisi kepemimpinan perusahaan, Telkom masih menunggu arahan dari Kementerian BUMN selaku perwakilan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. ”Telkom menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah, sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan, terkait dengan proses transisi kepemimpinan.Q ma

4G-LTE Pertama di Indonesia Surabaya,Bhirawa 4G-LTE (Long Term Evolution) merupakan layanan internet dengan kecepatan tinggi hingga 100 Mbps, lebih cepat 15 kali dibandingkan dengan jaringan 3G. Layanan internet ini diluncurkan pertama kali di Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk (XL) di Sheraton Hotel Surabaya, Selasa (28/10), sekaligus pengenalan logo baru XL. Dengan didukung mitra penyedia jaringan terkemuka yakni Huawei dan Ericsson layanan jaringan ini juga hanya dimiliki beberapa negara di dunia seperti Swedia, Amerika, Hongkong, Denmark, Kanada, Australia, Korea Selatan, Jerman dan Jepang.

“Nilai investasi yang dikeluarkan XL untuk menyediakan layanan mobile 4G-LTE ini mencapai Rp 7 triliun dan sudah menjadi bagian dari keseluruhan nilai investasi XL di tahun 2014,” ungkap Deputy CCO XL East & North, Kencono Wibowo.

Ia menambahkan, layanan internet berkecepatan tinggi dengan teknologi 4GLTE ini baru bisa dinikmati masyarakat Surabaya di bulan Desember 2014 nanti dan hanya akan disediakan 10 BTS dibeberapa tempat seperti di Plaza maupun di daerah yang penggunaan internetnya tinggi. Sementara layanan ini baru bisa dinikmati terbatas di beberapa lokasi di Jakarta dan selanjutnya secara bertahap akan memperluas di beberapa kota lainnya.

Karena untuk memasyarakatkan layanan ini dibutuhkan pembangunan ekosistem pendukungnya seperti penyediaan ponsel yang mampu beroperasi di jaringan 4G-LTE dan terjangkau untuk semua kalangan pelanggan. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

Jatim Masih Impor Susu Produksi Capai 440 Ribu Ton Pemprov, Bhirawa Produksi susu Jatim kini mencapai 440 ribu ton per tahun. Jumlah itu menyumbang produksi susu nasional sebesar 52 persen.

Namun untuk memenuhi kebutuhan susu, hingga kini Jatim masih ditunjang dari impor.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, berharap produksi nasional bisa meningkat agar ketergantungan impor berkurang. Saat ini produsen susu lokal masih ditopang Jatim, Jabar, dan Jateng.

Menurutnya, kini harus dikembangkan produsen di luar Jawa agar produksi bisa meningkat. “Tak hanya sentra ternaknya saja tapi juga dibangun industri pengolahan susu juga di luar Jawa yang dijadikan sentra ternak sapi perah baru,” ujarnya.

Ia mengatakan, usaha pengembangan sapi perah di Jatim cukup baik, namun harga dan kualitas susu dalam negeri masih kalah dengan susu impor.

Ini karena usaha di negara maju dilakukan dengan modal besar dan skala usaha besar. Sedangkan lebih dari 95 persen usaha peternakan sapi perah di Indonesia adalah peternakan rakyat dengan kepemilikan rata-rata 2-4 ekor.

Agar susu lokal tidak dihargai rendah oleh industri, lanjut dia, maka penanganan susu secara higienis dari peternak sampai ke industri perlu dilakukan. “Untuk memenuhi permintaan industri, beberapa hal juga perlu diperhatikan apabila akan terjun dalam usaha ini. Kalau asal saja, maka

Produksi susu di Jatim saat ini mencapai 440 ribu ton, namun hingga kini Jatim masih melakukan impor susu untuk memenuhi kebutuhan. han yang terbatas, sehingga produksi susu nasional tidak mengalami kemajuan alias mandek,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Syukur Iwantoro.

Untuk itu pihaknya kini segera menyusun rencana pemetaan industri peternakan sapi perah. Rencananya, tahun depan Kementan mengupayakan peternakan sapi perah plus industri pengelolaan susu (IPS) akan terpusat di Pulau Sumatera.

Menurut dia, impor susu kini mencapai 79% dari kebutuhan nasional terjadi karena ke-

kualitas susu rendah dan harga bisa murah,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) merencanakan peternakan sapi perah tak lagi dipusatkan di Pulau Jawa. Hal ini karena lahan peternakan sapi di Pulau Jawa tidak dapat bersaing dengan rencana perluasan lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, harga pakan ternak di Pulau Jawa juga terbilang mahal.

“Ada dua faktor yang membuat Kementan tak lagi memusatkan sentra sapi perah di Jawa karena ketersedian la-

salahan pemetaan peternakan sapi perah serta industri susu sapi nasional. Dari jumlah populasi sapi perah nasional sebanyak 634.000 ekor, sebanyak 99,47% berada di Pulau Jawa. Begitu juga dengan IPS yang seluruhnya di Pulau Jawa.

Kondisi ini membuat produksi susu nasional sulit berkembang.

“Biaya pakan di Pulau Jawa juga tidak murah. Lahan hijau juga terbatas sehingga mempengaruhi performa sapi dan produktivitasnya rendah. Ini sebabnya impor susu naik karena lahan untuk peter-

Persangan Bisnis Perhotelan Jelang MEA 2015

Lakukan Renovasi, Tambah Fasilitas dan Tingkatkan Layanan Surabaya, Bhirawa Jelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, persaingan bisnis perhotelan di Surabaya bakal semakin ketat. Sebab kota pahlawan ini akan menjadi salah satu sentra bisnis di Indonesia.

Untuk menangkap peluang inilah beberapa hotel mulai berbenah agar mampu bersaing di era MEA. Menghadapi kondisi ini, pihak manajemen hotel-hotel lama menerapkan strategi untuk memenangkan persaingan diantaranya dengan melakukan renovasi, menambah fasilitas dan meningkatkan layanan seperti yang dilakukan Garden Palace Hotel (GPH).

“Dengan melakukan renovasi, menambah fasilitas maupun layanan, kami optimis hotel kami tetap diminati tamu-tamu lokal maupun luar negeri. Karena hingga saat ini tamu GPH telah

mencapai 80 persen tamu lokal, sisanya dari luar negeri, sedangkan tamu lokal, 27 persen dari korporat dan 29 persen dari pemerintahan,” ungkap Director of Sales & Marketing GPH, Ririen Wiyanto, Selasa (28/10).

Ia menambahkan, meski mun cul banyak hotel baru okupansi GPH cukup bagus. Pada September lalu okupansinya mencapai 81 persen. Okupansi ratarata hingga akhir 2014 sebesar 72 persen, naik dari 64,7 persen pada tahun lalu. Sedangkan dari sisi pendapatan hotel, penjualan kamar memberikan kontribusi 60 persen, sisanya disumbang oleh Food and Beverage.

Untuk itu pihaknya menyatakan siap bersaing dengan hotel-hotel baru yang tumbuh pesat di Surabaya dan menyambut MEA 2015 dengan melakukan renovasi antara lain di kamar dan restoran serta me-

riq/bhirawa

Restoran Green House Garden Palace Hotel siap sajikan kuliner lengkap mulai dari menu-menu tradisional, Cina, Jepang hingga Western untuk menghadapi persaingan.

nambah fasilitas baru yakni gedung perkantoran.

“Kami menyadari persaingan di bisnis perhotelan makin ketat, namun kami sudah mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Dengan melakukan renovasi 370 kamar yang 80 persen sudah direnovasi hanya Tinggal tiga lantai lagi yang sedang dikerjakan dan diperkirakan tuntas awal tahun depan,” ujarnya.

Selain kamar, GPH juga merenovasi resto-restonya diantaranya Green House serta mem bangun IBT Office Building dengan kolam renang di atasnya yang dalam tahap penyelesaian. GPH juga memiliki keunggulan berupa kamar-kamar tematik yang tak dimiliki hotel lainnya di Surabaya.

Sedangkan Surabaya Plaza Hotel (SPH) untuk menyambut MEA 2015 sudah dipersiapkan sejak awal tahun lalu dengan memperbaiki skill SDM maupun perbaikan kamar hotel. “Pada dasarnya kami siap bersaing menjelang MEA 2015, untuk itu kami persiapkan 230 kamar untuk direnovasi dan sudah 196 kamar yang sudah bisa ditempati,” pungkas Business Executive Surabaya Plaza Hotel-Dwi Krismayanti.

Dwi menambahkan, pastinya MEA 2015 merupakan peluang untuk meningkatkan budget, untuk itu pihaknya memperbaiki skill SDM, supaya bisa lebih meningkatkan inovati dan kreatifitas yang lain dan tidak dimiliki oleh hotel-hotel lainnya sehingga saat 2015 nanti bisa bersaing.Q riq

istimewa

nakan sapi harus bersaing dengan lahan industri lain,” ungkapnya.

Kondisi inilah yang membuat Kementan akan peternakan sapi ke luar Pulau Jawa.

Provinsi Sumatera dan Sulawesi Selatan kini kabarnya menjadi tujuan utama. Sebab, kata dia, kedua daerah tersebut memiliki lahan serta kebutuhan pakan yang tersedia. Tidak hanya memindahkan peternakan sapi perah rakyat ke daerah tersebut tapi juga meminta IPS untuk pindah. Q rac

Pemprov Jatim Siapkan Super Koridor Berbasis IT Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jatim kini sedang menyiapkan super koridor berbasis Teknologi Informasi (TI). Hal ini bertujuan untuk mendukung sistem kontrol terhadap standarisasi barang yang bisa masuk ke Jatim saat era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dimulai 2015.

Gubernur Jatim, H Soekarwo saat menerima kunjungan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/10) mengatakan, super koridor berbasis TI merupakan infrastuktur software yang didukung oleh brainware atau SDM terampil dalam bidang TI yang berfungsi untuk menerapkan regulasi standarisasi barang yang diperbolehkan masuk ke Jatim saat MEA 2015.

Super koridor ditargetkan dapat rampung pada tahun ini dan dapat diterapkan secara efektif pada 2015.

Keunggulan super koridor ini adalah dapat melakukan tracking system apabila ada barang yang melanggar regulasi yang diterapkan oleh pemerintah.

“Setelah super koridor ini selesai, kita lakukan rekayasa teknologi agar frontline kita, seperti BPOM dan Disperindag bisa dengan tegas menerapkan karantina terhadap barang yang tidak bagus. Misalnya control terhadap buah-buahan impor, kita terapkan dulu standarnya, jika ada buah-buahan impor mengandung mercuri, toxin dan jamur yang berbahaya, maka buahbuahan itu tidak bisa masuk ke Jatim. Dan melalui tracking system secara online akan diketahui by name, siapa pengirimnya, operatornya, barangnya apa, jam berapa masuknya, ini sudah ter-record dengan jelas. Kemudian pengirim itu akan dipanggil dan jika membandel akan di blacklist by system. Inilah keunggulannya, system tidak bisa dicurangi oleh orang” Gubernur Soekarwo.

Super koridor berbasis TI akan mendukung regulasi dan standarisasi barang yang telah diatur dalam Pergub. “Ini yg dimaksud dengan regulasi di bidang teknologi, dimana teknologinya disesuaikan dengan standar dalam Pergub.

Kita harus meloncat lebih tinggi dengan infrastruktur TI,” kata pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Disisi lain, jika regulasi terhadap barang impor diperketat, maka kualitas barang lokal juga harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, pemprov telah melakukan studi dan riset dari negara yang sudah berhasil menerapkan standarisasi barang, salah satunya adalah Jerman. “Kami ingin nanti barang yang kita pasarkan benar-benar produk yag berkualiats, berstandar internasional, dan keistimewaannya, ditambahi label halal,” katanya.Q jnr,iib

Belum Masuki Masa Panen, Harga Melonjak

Hilang STNK Vespa Sprit 150, th. 1976, Abu-abu, AG6961SC, a/n. Paiman, Jl Raya I/36, Ds/Kec. NgunutT.Agung

Pedagang Nikmati Manisnya Buah Mangga

Hilang STNK Honda, th. 2003, Hitam, AG2734TF, an.

Talkah, Ds. Mirigambar RT 02/06, SumbergempolT.Agung

Belum datangnya musim panen mangga disambut bahagia oleh sejumlah pedagang yang tersebar di Kabupaten Situbondo, kemarin (28/10). Ini karena, harga buah dengan nama latin Magnifera indica melonjak cukup tajam.

No.1656/IMB/BI-II/2014

No.1657/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK Yamaha, th. 2009, Hitam, AG6825TY, a/n.

Wonadi, Ds. Sodo, Pakel-T.Agung

No.1658/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO Hilang STNK nopol P 5702 EM, an Nurul Rahmatun, Ds Kayu Putih, rw 02/02, Kec. Panji, Situbondo.

No.1659/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol P 2733 FE, a/n Titin Mayatin, Kel. Dawuhan rw 04/02,Kec. Kota Situbondo.

No.1660/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol P 2537 EI, a/n Totok Arifianto, Ds Wringin Anom, rw 01/03, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.1661/IMB/BI-II/2014

SURABAYA Hilang STNK Moh.Khoirul Asyhari, alamat Kramat RW 01/01, Desa Kramat Duduk Sampeyan Gresik, Nopol W 5814 BI, Noka :EC01514819, Nosin :ECE1014890

No.1662/IMB/BI-II/2014

Jika musim mangga tiba, harga mangga jenis manalagi paling tinggi berkisar hanya Rp 5.000/kg. Sebaliknya, saat ini yang belum memasuki musim puncak panen, harga mangga besar itu bisa tembus Rp 15.000 tiap kg-nya.

Berbeda dengan mangga jenis arum manis, saat dijual pedagang eceran sebesar Rp 7.500 tiap-kg-nya. Jika pada musim puncak panen, harga mangga yang berukuran kecil tapi memiliki rasa manis ini hanya berkisar Rp 3.000 tipkg-nya. Sementara itu, mangga jenis gadung, saat in dilempar ke pasaran sebesar

Rp 10.000, tiap-kg-nya. Jika musim panen, hanya laku antara Rp 4.000 sampai Rp 5.000, tiap kg-nya.

Salah satu pedagang mangga asal Desa Talkandang, Kecamatan Kota Situbondo, Sutinah, mengatakan, kondisi harga mangga saat ini membuat dirinya mendapatkan untung yang besar jika dibandingkan saat mangga dimasa panen. “Ini karena kalau mangga lagi memasuki masa panen, stok mangga sangat melimpah, sehingga harga bisa turun drastis. Berbeda jika mangga belum panen, maka harga akan melonjak, sehingga kami

sawawi/bhirawa

Salah satu pedagang mangga saat melayani pembeli di Jalan Raya PB Sudirman, utara alun-alun Kota Situbondo, kemarin (28/10). mendapatkan untung yang lumayan,” tegas perempuan paro baya itu kemarin.

Menurut Sutinah, biasanya masa panen mangga di Kota

Situbondo terjadi pada bulan Desember dan Januari, tiap tahunnya. Dimasa itu, sebut dia lagi, perputaran stock aneka jenis mangga di Situbondo

dipastikan bakal melimpah.

Bahkan, papar Sutinah lagi, pernah harga mangga jatuh hingga Rp 1.000 per-kg-nya.

“Mau gimana lagi, meski murah yang kita jalani. Sebab saya tidak punya keahlian pekerjaan lain. Ya bisa ditebak untungnya bakal pasti tipis,” urai Sutinah.

Sementara itu, pengamatan Bhirawa, akhir-akhir ini diberbagai kawasan perumahan penduduk desa dan lahan perkebunan, banyak ditemui tukang tebas yang melakukan pembelian lebih dini. Ini dilakukan, agar pedagang bisa memenuhi permintaan pelanggan dari luar Kota Situbondo. Selain itu, langkah pembelian dengan cara borongan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan sejumlah mall dan supermarket yang tersebar diberbagai kota besar di tanah air.Q awi

OLAHRAGA

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

9

Anggaran PON Remaja Rp 31 Miliar Belum Cair

LINTASAN

Futsal Sidoarjo Pupuskan Harapan Banyuwangi Sidoarjo, Bhirawa Tim futsal asal kota Delta Sidoarjo akhirnya membuat pupus harapan tim tuan rumah Banyuwangi untuk keluar sebagai juara, dalam Kejurprov futsal tahun 2014, baru-baru ini. Tim futsal Sidoarjo dalam laga final, menang tipis dari Banyuwangi dengan skor 9-6.

Dengan kemenangan ini, menurut Ketua Pengcab Futsal Sidoarjo,Dwijo Prawiro, akan semakin membuat rasa percaya diri kubu Sidoarjo menyongsong pelaksanaan Porprov 5 tahun 2015 nanti di Banyuwangi. ‘’Dalam cabor futsal kita termasuk juara bertahan, tahun 2012 dalam kejuaraan antar Pengcab, tahun 2013 dalam Porprov 4 di Madiun, dan dalam Kejurprov tahun 2014 ini,’’ ujarnya, Selasa ( 28/10) kemarin.

Diakui dalam Kejurprov ini, pesaing terberat memang dari Banyuwangi.

Sebab dari beberapa pertandingan dengan Kab/kota lain, lawan-lawan yang dihadapi Sidoarjo selisih skornya jauh.

Sedangkan dengan Banyuwangi skornya tipis. ‘’Bisa jadi karena Banyuwangi sebagai tuan rumah, sehingga banyak dukungan dari suproter,’’ ujar Dwijo, yang juga Kepala BPBD Sidoarjo itu.

Ia bersyukur sampai saat ini Sidoarjo masih tetap mampu mempertahankan sebagai juara. Maka itu, dalam menghadapi Porprov 2015 nanti, menurutnya akan segera dilakukan persiapan secepatnya.

Apalagi saat ini semua tim dari kabupaten/kota, prestasinya mulai meningkat. Sehingga ia menekankan pada pemain, agar tidak menganggap remeh semua lawan yang dihadapi. Untuk memagari atlitnya yang potensial ini, baru-baru ini , menurut Dwijo, bagi atlit yang masih bersekolah dapat beasiswa dari KONI Sidoarjo. Q ali

KONI Jatim Gunakan Dana Talangan Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I tahun 2014 tingga sekitar satu bulan, namun belum setetes pun anggaran multieven yang digelar pada 9-16 Desember di Surabaya-Sidoarjo itu turun. Untuk mencukupi kebutuhan teknis maupun non teknis terpaksa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim menggunakan dana talangan.

Menurut Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung, dana anggara PON Remaja I sebesar Rp31 miliar dengan rincian Rp21 milian dari APBD dan Rp10 milian dari APBN. "Saya berharap anggaran dari APBD maupun APBN segera turun dalam minggu ini agar kami bisa mencukupi kebutuhan persiapan," katanya saat ditemui di KONI Jatim, Selasa (28/10).

Ia mengaku anggaran Rp31

miliar itu tergolong minimalis untuk menggelar multieven nasional. Namun selaku tuan rumah, pihaknya akan bekerja ekstra agar event ini bisa berjalan dengan baik. "Sebenarnya dana sebesar itu tergolong minimalis untuk menggelar ajang besar seperti PON Remaja, sehingga ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, tapi dari sisi teknis pelaksanaan pertandingan tidak akan berkurang secara kualitas,"

ujarnya.

Ia juga memastikan jadwal perhelatan PON Remaja mengalami perubahan dan diundur tiga hari, dari semula pada 6-12 Desember menjadi 9-15 Desember 2014. Pengunduran jadwal itu menyesuaikan agenda Gubernur Jatim Soekarwo yang ada kunjungan dinas ke luar negeri hingga 8 Desember.

"Perubahan jadwal ini sudah kami sampaikan kepada KONI Pusat dan seluruh provinsi.

Acara pembukaan rencananya digelar pada 9 Desember di DBL Arena Surabaya," tambah Erlangga.

PON Remaja pertama dengan peserta atlet usia di bawah 17 tahun itu, mempertandingkan sebanyak 15 cabang olahraga, yakni sepak bola, voli pantai, bulu tangkis, panahan, senam, renang, anggar, menem-

sarana pertandingan sudah oke, tinggal sedikit pembenahan," ucapnya.

Sementara itu, tuan rumah Jatim sejak awal Oktober lalu telah memulai program pemusatan latihan daerah untuk persiapan PON Remaja yang melibatkan sebanyak 194 orang atlet.

Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror mengatakan nama-nama atlet yang masuk kontingen PON Remaja akan didaftarkan pada pekan ketiga November, setelah masingmasing cabang olahraga menyerahkan daftar atlet.

"Ada beberapa cabang olahraga yang masih harus menyeleksi atlet sesuai kuota yang ditetapkan. Begitu nama-nama atlet kami terima, langsung didaftarkan ke PB PON Remaja," katanya. Q wwn

Pemkot Gerojok Bonus Atlet Berprestasi

Arema Andalkan Trisula Penyerang Hadapi Semen Padang Malang,Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, tetap mengandalkan trisula penyerang di laga terakhir babak delapan besar Liga Super Indonesia menghadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim Padang, Rabu (29/10).

Pelatih Arema Suharno di Malang, Selasa, mengemukakan trio penyerang (striker) yang selama ini selalu menjadi "starter line up" masih tetap menjadi andalan untuk meraih poin sempurna di laga terakhir babak delapan besar menghadapi Semen Padang. Ketiga trisula itu adalah Cristian Gonzales, Samsul Arif dan Alberto Goncalves.

"Alberto Goncalves (Beto) memang masih belum memberikan banyak gol bagi Arema, tapi kontribusinya cukup besar bagi tim maupun pemain lainnya. Peran Beto dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan juga cukup vital, bahkan dia tidak pernah lepas dari pengawalan ketat pemain lawan," ujar Suharno.

Dari tiga penyerang yang selalu dipasangkan dan menjadi starter, hanya Beto yang minim gol, yakni hanya satu gol ketika menahan imbang Persela Lamongan 2-2 di Stadion Surajaya Lamongan.

Sedangkan Samsul Arif mengemas enam gol dan Gonzales empat gol.

Selain mengandalkan trisula lini depan, untuk menambah pundi-pundi golnya dan memenangkan pertandingan terakhirnya di babak delapan besar, Suharno juga akan menurunkan komposisi tim terbaiknya (full team).

Tim Arema bertolak ke kandang Semen Padang, Senin (27/10) pagi, dengan kekuatan 19 orang pemain yang siap secara fisik dan mental untuk diturunkan menghadapi tim berjuluk Kabau Sirah tersebut. Ke-19 pemain itu di antaranya adalah Gustavo Lopez, Tierry Ghatuessi, Ahmad Bustomi, Benny Wahyudi, Juan Revi, Hendro Siswanto, Alberto Goncalves, Samsul Arif, Kurnia Meiga, Cristian Gonzales, Victor Igbonefo, Purwaka Yudhi, dan Irsyad Maulana.Q ant

bak, pencak silat, bola basket, tenis meja, tenis lapangan, atletik, loncat indah, dan judo.

Dari 15 cabang olahraga tersebut, jumlah medali emas yang diperebutkan sebanyak 131 keping, dengan atletik dan renang sebagai cabang olahraga yang paling banyak menyediakan medali. "Data terakhir, sudah ada 22 provinsi yang memastikan ambil bagian di PON Remaja. Tapi, saya tidak hafal provinsi mana saja yang sudah mendaftarkan diri," tutur Erlangga.

Terkait persiapan sarana dan prasarana pertandingan yang dipusatkan di Surabaya dan Sidoarjo, Erlangga menambahkan pembenahan beberapa sarana pertandingan sedang dikerjakan dan dijadwalkan selesai pada akhir November. "Prinsipnya semua

wawan triyanto/bhirawa

SMANOR akan menjadi salah satu venue untuk menggelar Cabor bola voli pantai di kelompok putri.

Voli Pantai Jatim Bidik Emas PON Remaja I Surabaya, Bhirawa Cabang Olahraga (Cabor) bola voli pantai saat ini tengah konsentrasi penuh untuk bisa mendulang emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I tahun 2014 yang digelar 6-12 Desember mendatang. Upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar pemusatan latihan.

Pelatih tim voli pantai PON Remaja Jatim Bambang Eko Suhartawan mengalu sudah menghitung kekuatan lawan pada pertandingan kualifikasi beberapa waktu lalu di Sidoarjo.

Ia mengakui kekuatan lawan cukup merata baik dikelompok putra maupun putri, namun sebagai tuan rumah ia tetap optimistis bisa meraih emas. "Anak-anak juga sudah melihat calon-calon lawan mereka dan kami harus optimistis bisa meraih emas," katanya, Selasa (28/10).

Sejak beberapa pekan terakhir, tim voli pantai Jatim telah menjalani pemusatan latihan di Sidoarjo. Untuk tim putri, Jatim menyiapkan pasangan Nur Atika Sari/Nurun Kholifah Setya Arsya, sedang di putra ada duet Dani Setiawan/Muhammad Vero Reynal.

Berdasarkan regulasi PON Remaja, cabang olahraga voli pantai menetapkan kuota masing-masing 13 tim putra dan 13 tim putri

yang lolos kualifikasi. Sementara Jatim sebagai tuan rumah secara otomatis langsung masuk babak utama, tanpa ikut kualifikasi.

Bambang Eko Suhartawan menyebut tim putri Yogyakarta sebagai salah satu pesaing berat Jatim dalam perburuan medali emas, selain Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sementara pada sektor putra ada tim Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta.

"Tim putri Yogyakarta punya kualitas bagus, meskipun saat kualifikasi hanya menempati peringkat ketiga di bawah Jabar dan DKI. Kalau pesaing di sektor putra juga ada Bali, Jabar, Sumbar, dan beberapa provinsi lainnya," tambah pelatih yang akrab disapa Wawan itu.

Selama satu setengah bulan menjelang PON Remaja, lanjut Wawan, pihaknya akan terus mengasah kerja sama dan taktik dari anak asuhnya, selain meningkatkan kondisi fisik mereka agar lebih maksimal bermain secara maraton.

Cabang olahraga voli pantai akan digelar di Sidoarjo, masing-masing di lapangan SMANOR Jatim untuk pertandingan tim putri dan lapangan komplek Stadion Gelora Delta bagi tim putra.Q wwn

Malang, Bhirawa Walikota Malang Muhammad Anton, menyerahkan bonus sebesar Rp251 juta, kepada 73 atlet 32 oficial, berprestasi pada pekan Olahraga Daerah Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.Penyerahan bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi ini, dilakukan bersamaan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda Selasa 28 Oktober kemarin, di halaman depan Balaikota.

Atlet peraih medali emas memperoleh bonus sebesar Rp 3.000.000, peraih medali perak sebesar Rp. 2.500.000, sedangkan atlet peraih medali perunggu mendapat bonus Rp. 2.000.000 perorang.

Sementara untuk, atlet Beregu peraih medali perak mendapat bonus Rp. 1500000 perorang, peraih medali Perak masing-masing orang mendapat bonus sebesar Rp. 1000.000.”Untuk kategori perlombaan beregu, yang dapat emas tidak ada, mereka hanya meraih medali perunggu dan perak saja,”tukas Walikota Malang yang kerap disapa Abah Anton itu.

Selain memberikan bonus kepada atlet, Pemkot Malang, juga memberikan penghargaan kepada para pelatih. Bagi pelatih yang atletnya memperoleh medali emas, mereka juga memperoleh bonus sebesar Rp. 3.000.000, pelatih yang atletnya memperoleh medali perak bonus yang diberikan kepada pelatihnya sebesar Rp. 2.000.000, sedangkan untuk medali perunggu perlatihnya memperoleh Rp.1.000.000.

Menurut Abah Anton, bonus yang diberikan itu sebenarnya hanya bentuk rangsangan dari pemkot, agar para atlet lebih giat lagi dalam berlatih.”Bonus itu hanya rangsangan untuk memacu para atlet agar lebih giat lagi,”tukas Abah Anton.

Penghargaan seperti ini, lanjutnya akan terus diberikan, karena pihaknya berharap para atlet di Kota Malang ini, banyak menorehkan prestasi untuk masa depan mereka dan Kota Malang.

“Prestasi pemkot Malang dibidang olahraga sangat besar. Karena itu jika terus digali dengan berbagai cara, maka akan semakin banyak masyarakat yang berprestasi,”imbuhnya sembari menyatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan.

Ditanya, upaya apa saja yang akan dilakukan dalam pembinaan olahraga, pihaknya mengaku telah meminta kepada seluruh pengurus cabang olahraga untuk melakukan pembenahan manajemen.

“Semua cabang olahraga di kota Malang ini, harus melakukan pembenahan administrasi, kalau ada pengurusnya yang sudah vakum, harus dilakukan penyegaran. Ini sangat penting,”tutur Abah Anton.

Apalagi potensi olahraga di Kota Malang ini sangat besar. Buktinya dalam setiap even besar yang diikuti atlet dari Kota Malang selalu berprestasi.

“Saya kira semua cabang olahraga di Kota Malang potensinya sangat baik. Makanya pemkot akan terus memberikan bonus kepada atlet berprestasi,”tukas Abah Anton.Q mut

Dalam Peringatan Sumpah Pemuda 2014

Wakil Bupati Lumajang Ajak Pemuda Tingkatkan SDM Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-86 Tahun 2014 di Kabupaten Lumajang, dijadikan momentum untuk mengajak pemuda meningkatkan kualitas SDM (Sumberdaya Manusia). Hal ini disampaikan Drs H Asat Malik, Mag Wakil Bupati Lumajang dihadapan berbagai elemen kepemudaan dalam upacara di Alun-Alun Kabupaten, Selasa (28/10/2014). ‘’Tujuannya, agar pemuda siap menghadapi diberlakukannya masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 mendatang,’’jelas Wakil Bupati Lumajang. . Sebab, saat MEA diberlakukan tidak ada lagi hambatan bagi berbagai sektor perdagangan dan tenaga kerja. ‘’Terutama di sektor tenaga kerja, pemuda Lumajang harus siap menghadapinya,’’ingatnya. Jangan sampai, peluang kerja yang ada di sektor yang membutuhkan skiil khusus, malah dimanfaatkan tenaga kerja asing.

Untuk itu, masih kata Asat Malik Wabup, pemuda Lumajang harus meningkatkan kemampuannya dalam berbagai bidang. Utamanya yang menyesuaikan potensi yang dimiliki daerah. ‘’Karena, Lumajang kaya akan potensi daerah yang bisa dikelola. Sehingga, potensi ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya,’’tambahnya. Tentu saja dengan meng-

andalkan skiil yang dimiliki pemuda Lumajang sendiri.

Caranya, lanjut Asat Malik belajar dan belajar mengasah ilmu dan kemampuan agar potensi ini tidak dimanfaatkan tenaga kerja dari luar. ‘’Jika pemuda berkualitas dan tidak banyak bicara maka akan siap menghadapi perdagangan bebas 2015 mendatang,’’imbuhnya. Ketika pemu-

da berpotensi dengan luar biasa, maka negara lain akan berkata ‘’Indonesia Hebat’’ Momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, lanjut Asat Malik Wabup, harus dijadikan momentum membangkitkan semangat pemuda untuk berbenah memperbaiki diri menyongsong tantangan yang semakin berat ke depan.

Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Alun-Alun Kabupaten Lumajang yang dihadiri undangan dari jajaran Forum Pimpinan Daerah, DPRD, pimpinan Stauan Kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Lumajang, unsur TNI dan Polri, serta berbagai elemen kepemudaan ini, dirangkai dengan pengibaran sang saka merah putih. Setelah itu, dilakukan pembacaan deklarasi pemuda. Deklarasi ini dikumandangkan sekelompok pemuda dengan pakaian adat dari berbagai daerah. Dengan lantang, kelompok pemuda yang menjadi representasi dari berbagai perwakilan kelompok pemuda ini membacakan naskah Sumpah Pemuda.

Wakil Bupati Lumajang Drs Asat Malik Kabag Humas, Setda Lumajang Drs Eddy Khozainy mengatakan dalam upacra Sumpah Pemuda ini ada ratusan pemuda Kabupaten Lumajang dengan menggunakan dress code pakaian adat berbagai daerah. ‘’Makna pentingnya adalah dalam rangka menguatkan generasi muda agar lebih mencintai negeri

Suasana peringatan hari Sumpah Pemuda ke 86 tahun 2014. ini,’’jelasnya. Selain itu, lebih memahami keutuhan NKRI sebagai harga mati.

Lebih lanjut. Eddy Hozainy mengatakan, makna filosofinya adalah Bangsa Indonesia tidak hanya terdiri dari satu warna saja. ‘’Karena ada berbagai macam warna, seperti makna filosofis yang tercantum pada Garuda Pancasila yang mencengkeram Bhineka Tunggal Ika,’’ paparnya. Artinya,

biarlah kita berbeda-beda, akan tetapi bangsa Indonesia yang setiap saat harus menjaga negeri ini dan mencitai negeri ini. Sekaligus juga sebagaimana pada setiap upacara itu akan lantunkan kumandang lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa sebagai pertanda bahwa keragaman itu adalah rahmat dan berkah untuk saling Q menyatukan dan melengkapi.Q yat, adv

NASIONAL-POLITIK

10

Menkes : JKN Tak Berubah Jakarta, Bhirawa Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai 1 Januari 2014 tidak akan diubah yaitu tetap menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat.

“Kita tidak akan mengubah BPJS, itu sudah ditetapkan melalui UU, kita harus mengcover (menyediakan) masyarakat kita dengan asuransi.

Hanya sistemnya nanti kita atur lagi, ini belum optimal, belum mencapai kesempurnaan. Tapi ini baru dijalankan 2014, tentu harus kita koreksi kembali, tapi tidak akan berubah,” ujar Menkes usai acara serah terima tugas dengan mantan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (28/10) kemarin.

Menkes mengungkapkan

asuransi kesehatan bagi masyarakat itu merupakan salah satu program dari Presiden Joko Widodo yaitu bagaimana menyehatkan bangsa.

“Tentu kita bersyukur dengan adanya JKN, saya rasa itu suatu keadilan. Dulu tidak semua dapat asuransi kesehatan, sekarang diusahakan semua mendapatkan dengan total,” ujarnya. Namun karena program tersebut baru diterapkan kurang dari setahun, Menkes mengakui masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya misalnya kapasitas rumah sakit yang saat ini

masih dinilai kurang.

“Saya katakan ini masa transisi, dari dulu tidak pernah mau menjaga kesehatan masyarakat kita sehingga kita bablas. Yang sakit jumlahnya banyak,” ujar Menkes.

Kedepannya, diharapkan dengan mengutamakan program kesehatan yang promotifpreventif, jumlah orang sakit dapat ditekan sehingga tidak lagi ada berita pasien ditolak rumah sakit yang over kapasitas.

Menkes mengajak agar seluruh pihak dapat mengedukasi masyarakat mengenai menjaga kesehatan dan selalu berperilaku bersih dan sehat serta menjaga gizi sehingga dapat menghindarkan penyakit.

Sebanyak 86 juta orang menerima bantuan iuran BPJS

Nila F Moeloek Kesehatan dari pemerintah dan sekitar 40 juta orang lainnya memiliki asuransi kesehatan yang didaftarkan ke BPJS sehingga total peserta menjadi 126 juta orang namun secara bertahap seluruh masyarakat diharapkan dapat menjadi peserta BPJS. Q ant

Segera Perbaiki Kriteria Kemiskinan Menteri Sosial Khofifah Indar PaPerkuat Koordinasi rawansa akan segera rapat dengan Menteri Sosial Khofifah Indar PaMenko bidang Pembangunan Manusia rawansa mengatakan, kementerian dan Kebudayaan terkait kriteria kemisyang dipimpinnya akan menguatkan kinan perlu yang diperbaiki. koordinasi lintas sektor “Kita akan rapatkan apakah terutama dengan kemenmasih menggunakan kriteria terian/lembaga terkait. hampir miskin, miskin dan “Karena masalah sosial sangat miskin perlu verifikasi banyak beririsan dengan lagi,” kata Khofifah usai serah kementerian/lembaga lain,” terima jabatan dengan Menkatanya usai serah terima teri Sosial periode 2009-2014 jabatan dengan Menteri SosiSalim Segaf Al Jufri di Jakarta, al periode 2009-2014 Salim Selasa (28/10) kemarin.

Segaf Al Jufri di Jakarta, Selasa.

Khofifah Indar Dia mengatakan, terkait Di internal Kemensos senParawansa kemiskinan pendekatan juga diri, menurut Khofifah termelalui klaster. Klaster satu yaitu bantuan dapat catatan penting terutama penadan perlindungan sosial, kedua pemberjaman tertentu misalnya di Direktorat dayaan masyarakat, ketiga kredit usaha Rehabilitasi Sosial yang menangani rakyat dan keempat program pro rakyat. korban napza, perlindungan anak, dan Khofifah menjelaskan, bantuan lainnya. “Irisan dengan kementerian lain yang akan diberikan untuk penansangat banyak seperti banyak kasus ganan kemiskinan tergantung keburuh migran perempuan dan anak, pada klasifikasinya misalnya kelomirisannya dengan Kementerian Pempok rentan seperti yang sangat miskin berdayaan Perempuan dan Perlindiberi “ikan”, Sedangkan yang berada dungan Anak,” kata Khofifah. Karena itu pada kelompok rentan miskin dan pengintegrasian dengan lintas lembaga hampir miskin diberikan bantuan harus dilakukan dan dikuatkan oleh kredit usaha rakyat.

Kemensos, katanya.

“Kita akan komunikasikan besok, Menurut dia, semua masih perlu disesuai perintah presiden kita akan koordinasikan dengan Menko bidang langsung kerja,” katanya.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terkait anggaran, Khofifah “Besok kita akan komunikasikan mengatakan karena anggaran untuk dengan Menko, sesuai perintah 2015 sudah disiapkan nanti akan presiden kerja, kerja, kerja, kita akan disesuaikan pada APBN Perubahan. lansung kerja,” kata Khofifah. Q ant

21 Menteri Rawan Konflik Kepentingan

KILAS NASIONAL

Puan Maharani Ingin Dipanggil “Ibu” Jakarta, Bhirawa Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan dirinya ingin dipanggil dengan sebutan “ibu” bila dalam acara resmi.

“Kalau dalam acara resmi panggil Ibu Menko saja, tapi kalau acara tidak resmi boleh dipanggil Mbak Puan,” kata Puan Maharani pada acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang sebelumnya bernama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, keinginan dipanggil Ibu Menko pada acara resmi agar tidak ada pandangan bahwa dirinya masih sangat muda, dan ada anggapan bahwa jika muda maka tidak bisa berprestasi.

“Tapi kalau acara tidak resmi boleh panggil Mbak Puan, agar saya juga tidak merasa tua,” katanya seraya berkelakar.

Dia juga mengakui, dirinya yang berusia sekitar 41 tahun merupakan menteri termuda pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Selain itu, dia merupakan menko perempuan pertama yang pernah menjabat di Kemenko PMK yang dahulu bernama Kemenko Kesra.

“Namun kita tidak boleh membedakan tua dan muda, karena yang terpenting adalah niat membangun bangsa,” katanya.

Puan juga mengatakan, akan melanjutkan berbagai program kerja yang baik yang sudah dijalankan di masa pemerintahan sebelumnya.

Dalam acara tersebut, Menko kesra Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 Agung Laksono melakukan serah terima jabatan dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Q ant

Pemerintah Diminta Segera Revisi APBN Semarang, Bhirawa Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang FX Sugianto berpendapat sebaiknya Pemerintah segera mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk mengurangi beban negara terkait dana subsidi.

“Dana untuk subsidi yang masih terdapat pada APBN sebelumnya seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain,” katanya di Semarang, Selasa.

Saat ini anggaran subsidi mencapai Rp433,51 triliun, angka tersebut dianggap terlalu besar. Apalagi khusus subsidi energi anggarannya mencapai Rp363,53 triliun.

Menurutnya, untuk mengimbangi pengurangan subsidi tersebut Pemerintah harus melakukan penajaman kompensasi sebagai dampak dari kenaikan harga dan melakukan peningkatan pada sektor infrastruktur.

“Untuk kompensasi ini mekanisme penyalurannya bisa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi harus tepat sasaran, sehingga hanya yang membutuhkan yang memperoleh bantuan tersebut,” jelasnya.

Sugianto mengatakan dalam hal ini bantuan tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin tetapi juga kepada pihak lain yang membutuhkan salah satunya sektor usaha kecil.

“Mereka ini yang nantinya paling merasakan dampak dari pengurangan subsidi salah satunya kenaikan harga BBM subsidi,” jelasnya.

Mengenai kenaikan harga BBM subsidi tersebut pihaknya berharap agar kenaikan dilakukan pada tahun depan atau pada bulan saat tingkat inflasi cukup rendah.

“Menurut tren pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat inflasi berada pada level rendah saat Februari dan Maret, sehingga idealnya kenaikan harga BBM dilakukan pada bulan Januari,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan jangan dilakukan pada tahun ini karena waktunya kurang tepat serta dari sisi kabinet juga belum siap.

Sugianto mengatakan sebaiknya kenaikan harga BBM tidak dilakukan tahun ini karena sudah mendekati akhir tahun yang artinya ada perayaan Natal dan Tahun Baru.Q ant

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

antara foto

PELANTIKAN KETUA BPK Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Muhammad Saleh (kanan) menandatangani dokumen pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz (kiri) dan Sapto Amal Damandari (kanan) di Sekretariat Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Selasa (28/10). Harry Azhar Aziz dan Sapto Amal Damandari resmi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPK 2014-2019 menggantikan Ketua BPK sebelumnya Rizal Djalil.

Presiden Diminta Umumkan Jaksa Agung Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru sebagai bagian dari Kabinet Kerja.

“Apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusional (MK) disebutkan bahwa Jaksa Agung juga merupakan bagian dari kabinet dalam hal penegakan hukum, sehingga patut dipertanyakan alasan Presiden belum mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru, hingga kabinet sudah dibentuk,” kata peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana di Jakarta, Selasa (28/10) kemarin.

Jaksa Agung yang baru dinilai akan mempunyai tugas berat karena tiga alasan. Pertama

dalam hal upaya pemberantasan korupsi karena masih tingginya persepsi masyarakat mengenai perilaku korup oleh aparat Kejaksaan. Kedua dalam hal akuntabilitas, Kejaksaan diniliai sebagai salah satu institusi dengan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kurang baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Ketiga dalam hal pengawasan internal, laporan Kejaksaan di tahun 2013 menyebutkan bidang pengawasan telah menjatuhkan sanksi terhadap 168 Jaksa yang melanggar kode etik, dimana 93 di antaranya terkena hukuman sedang dan berat.

“Berdasarkan alasan tersebut, perlu orang yang tepat untuk dipilih sebagai Jaksa

Agung dengan kriteria independen yaitu tidak ada afiliasi partai politik dan korporasi, berintegritas, kompeten dan mampu memimpin yaitu pernah memimpin lembaga negara di bidang hukum,” tambah Dio. Sejumlah nama yang dinilai tepat adalah Muhammad Yusuf (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Yunus Husein (mantan Ketua PPATK) atau Busyro Muqoddas (Komisioner KPK).

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan sebaiknya calon Jaksa Agung juga perlu dicari rekam jejaknya oleh KPK. “Ya perlu lah,” kata Abraham menjawab pertanyaan apakah kandidat Jaksa Agung perlu dilaporkan ke KPK pada Senin (27/10).Q ant

Jakarta, Bhirawa Lembaga swadaya antikorupsi, Indonesian Corruption Watch (ICW), menyatakan 21 menteri dalam kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berpotensi terjadi konflik kepentingan.

“Sebanyak 21 orang atau 61,8 persen anggota kabinet berpotensi memiliki konflik kepentingan,” kata Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Donald Faris dalam konferensi pers hasil survei profil Kebinet Kerja oleh ICW di markas mereka, Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (28/10) kemarin.

Untuk itu, ia mengharapkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu untuk meredam terjadinya konflik kepentingan para penyelenggara negara tersebut.

Ia menjabarkan, 21 orang yang memiliki potensi konflik kepentingan tersebut karena afiliasi terhadap perusahaan yang dimiliki atau dipimpinnya, afiliasi terhadap kepentingan partai politik maupun dengan elit partai politik.

Dalam sebaran data ICW, potensi konflik kepentingan tertinggi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, terdapat sembilan menteri yang diten-

garai memiliki potensi konflik kepentingan. Sedangkan di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sejumlah lima men teri atau 24 persen, kemudian di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lima menteri dan di Kementerian Koordinator Kemaritiman terdapat dua menteri.

Dalam Kabinet Kerja, terdapat 15 menteri yang berasal dari partai politik diantaranya Menteri Koordinator Pembangunan Ma nusia dan Kebudayaan Puan Maharani (Ketua DPP PDIP).

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan (Ketua DPP Partai Nasdem), Menteri Perindustrian Salih Husin (Ketua DPP Partai Hanura) dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (PPP).

Sementara enam diantaranya memiliki afiliasi terhadap perusahaan, diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (pemilik dan presiden direktur PT. ASI Pudjiastuti Marine Product), Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, (Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia) dan Menteri pertanian, Amran Sulaiman (CEO PT Tiran Group).Q ant

antara foto

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan (kiri) didampingi Koordinator ICW Ade Irawan (kedua kiri), anggota Divisi Korupsi Politik ICW Donald Fariz (ketiga kiri), dan Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Ferdi Herdi (kanan) memberi keterangan pers terkait pandangan ICW terhadap figur para menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK di kantor ICW, Jakarta, Selasa (28/10) kemarin.

Peringati Sumpah Pemuda

Karang Taruna dan Pekerja Sosial Berprestasi Dapat Penghargaan Bupati Ketika momentum Hari Sumpah Pemuda, maka yang terbayangkan adalah heroisme tanpa kenal lelah dan para pemuda dalam mendeklarasikan gagasan perjuangan dan mewujudkan ide cemerlangnya tentang Negara Indonesia.

Tekad bulatnya untuk mewujudkan satu bangsa, satu tanah air dan menjunjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia.

Itulah sekilas yang disampaikan Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman saat membacakan Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Alun-Alun Nganjuk pada Selasa, (28/10). Menurut Bupati dalam sejarah pejuangan bangsa, Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum historis yang teramat penting dan menjadi bagian tak terpisahkan dan mata rantai pejuangan bangsa kita.

Dipaparkan Bupati Taufiqurrahman, sumpah pemuda merupakan manifestasi dari kepeloporan dan kepedulian untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan sejajar dengan bangsa

bangsa lain di dunia.

“Bagi kita semua, dengan segala kemajemukan yang kita miliki, Sumpah Pemuda merupakan momentum sejarah yang berhasil menyatukan tekad dan semangat seluruh komponen bangsa untuk melakukan periawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, yang pada akhirnya berhasil mewujudkan suatu Negara Indonesia yang berdaulat adil dan makmur,” kata Bupati Taufiqurahman.

Sumpah Pemuda telah mem bulatkan tekad dan semangat seluruh anak bangsa untuk berjuang dan tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelbagai upaya rongrongan terhadap disintegrasi bangsa dengan tekad NKRI adalah Harga Mati. Pe-

ringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun ini mengangkat tema “Bangun Soliditas Pemuda Maju dan Berkelanjutan”.

Tema tersebut mengandung pesan bahwa kita berupaya agar para pemuda dapat memainkan perannya secara optimal sebagai perekat persatuan bangsa dalam pem-

bangunan nasional.

Semangat para pemuda 86 tahun lalu, menurut Bupati, harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia untuk bangsa dan tanah air tercinta.

Keberhasilan generasi terdahulu menyatukan hati dan pikiran bangsa Indonesia ha-

ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman menyerahkan penghargaan kepada dua karang taruna dan seorang pekerja sosial berprestasi di hari sumpah pemuda.

rus diteruskan oleh para pemuda dengan menyakinkan harapan akan masa depan bangsa yang cemeriang.

“Saya yakin, para pemuda Indonesia akan terus memegang teguh komitmennya untuk selalu menjaga keutuhan bangsa dan Negara, yang di dalam dirinya selalu terpatri jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila, Pemuda yang akan selalu mempertahankan tanah air, bangsa dan negara dan selalu menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia” pungkas Bupati Taufiqurahman.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Taufiqurahman juga menyerahkan penghargaan kepada karang taruna Putra Budho Desa Bareng Kecamatan Sawahan dan karang taruna Jaya Makmur Desa Kaerban Kecamatan Baron sebagai karang taruna berprestasi. Kemudian penghargan juga diberikan kepada Wakiyem warga Desa Klodan Kecamatan Ngetos sebagai pekerja sosial berprestasi. Q advertorial

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

Potensi Ikan Melimpah, Investor Tak Minat Berinvestasi l Sambungan hal 1

pai 10.880 ton, lalu pada 2011 naik menjadi 22.183 ton. Dua tahun berikutnya, seperti 2012 jumlah produksi mencapai 25.658 ton.

Sedangkan pada 2013 mencapai 28.019 ton.

Sementara, terang dia, target produksi telah tercapai dalam tiga tahun, tapi investor masih minim untuk berinvestasi usaha di bidang perikanan di Kabupaten Malang.

“Dan jika banyak investor masuk, dipastikan bisa meningkatkan jumlah produksi perikanan lebih besar lagi,” tegas dia.

Dipaparkannya sebenarnya banyak pemodal yang ingin berinvestasi di sektor perikanan laut yang berbasis di Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Namun, minat mereka surut karena sarana dan prasarana di pantai tersebut, seperti akses jalan dan listrik, belum memadai. Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai masih rendah.

Wahyu menambahkan, produktivitas perikanan laut yang dicapai baru sekitar 3,32 persen dari potensi perikanan dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil.

Dan yang bisa dimanfaatkan, yakni seberat 403.444 ton per tahun, potensi ini membentang di sepanjang 115 kilometer pesisir Malang Selatan yaitu di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Ampelgading, Tirtoyudo, Bantur, dan Donomulyo.

Jumlah nelayan saat ini yang terdata sebanyak 2.641 nelayan, dan mayoritas nelayan yang ada di wilayah pesisir Pantai Malang Selatan merupakan nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil. Sedangkan potensi ikan laut di wilayah pesisir Pantai Malang Selatan memiliki macam-macam jenis ikan.

“Seperti tuna, cakalang, tongkol, dan tengiri.

Sehingga dengan potensi tersebut, maka sangat potensial untuk diolah secara modern maupun diekspor. Bahkan, Sendangbiru telah menjadi pusat penangkapan ikan tuna terbesar di Jawa Timur,” pungkas Wahyu. n cyn

Gubernur Akan Temui Bos Besar Freeport Amerika l Sambungan hal 1

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, Indonesia masih mengimpor bahan baku industri termasuk untuk tembaga. Impor bahan baku mencapai 84 persen. Dari jumlah tersebur mayoritas adalah impor tembaga yang dihasilkan dari bumi nusantara. Dengan adanya investasi PT Freeport senilai 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 25 triliun di atas lahan sekitar 80 hektare di Gresik, smelter tersebut mempunyai kapasitas produksi sekitar 1,8 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

Pakde Karwo menerangkan, nilai perdagangan ekspor impor mengalami minus sekitar Rp 14 triliun dari Rp 111 trilun ekspor dan Rp 125 triliun impor. “Impor barang setengah jadi atau bahan baku akan berkurang karena ada Freeport, kita punya tembaga,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Soekarwo telah bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto, Selasa (21/10) lalu. Pertemuan itu membahas rencana Freeport membangun smelter di Gresik. “Mereka menanyakan bagaimana proses perizinannya,” kata Soekarwo.

Menurut dia, untuk mengolah smelter, sebagian besar bahan baku yang digunakan Freeport adalah tembaga. “Karena itu, kami akan mendukung penuh pembangunan smelter ini,” ujar Soekarwo.

Bahkan lelaki yang biasa disapa Pakde Karwo ini siap memberikan jaminan kepada investor asing yang akan investasi di Jatim.

Jaminan itu, antara lain, dengan memberi kemudahan dalam mengurus perizinan yang ditargetkan 14 belas hari kerja selesai. “Namun izin bisa diberikan asal ada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan,” tuturnya.

Selain itu, Soekarwo juga menjamin akan memberi dukungan di bidang infrastruktur yang dibangun secara bertahap. Sedangkan untuk kendala dalam persiapan pembangunan, Soekarwo meminta segera diserahkan agar Pemprov Jatim bisa membentuk tim untuk mengkaji.

Sedangkan Rozik mengatakan smelter yang bakal dibangun Freeport itu memiliki kapasitas produksi 1,8 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Untuk keperluan pembangunan ini, pihaknya membutuhkan lahan seluas 80 hektare. Rozik berjanji segera melakukan seleksi untuk membuat rancangan dasar smelter. Begitu juga untuk analisis dampak lingkungan. n iib

Moratorium PNS l Sambungan hal 1

lakukan dalam proses reformasi birokrasi ini efisien dan produktif. Ibarat kalau kita jalan itu kemudian macet, kita berhenti dulu berpikir, apakah mau tetap jalan atau putar balik,” jelas Yuddy‎ di kantornya, Selasa (28/10).

Namun di sisi lain, juga akan ada kemungkinan penambahan penerimaan jumlah CPNS jika dalam hasil kajian Kemenpan RB menunjukkan kekurangan PNS. Yuddy menambahkan terkait beberapa CPNS yang kali ini sudah melakukan pendaftaran dan sedang mengikuti proses seleksi, hal itu wajib untuk dilanjutkan sesuai dengan prosedur penerimaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. “‎Ya itu dilanjutkan, masak orang yang sudah daftar sudah ikut tes tahap pertama, tiba-tiba diberhentikan, kan tidak mungkin, tetap jalan itu,” tegas politikus Partai Hanura ini.

Seperti diketahui, Yuddy mendapat perintah untuk mengkaji pelaksanaan moratorium itu setelah kemarin pagi dipanggil oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam pertemuannya, JK memerintahkan moratorium itu untuk dapat dilakukan selama lima tahun ke depan.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan jika sudah mendapat rasio yang pas, moratorium ini akan dilaksanakan setiap tahun selama dia menjabat menjadi Menpan RB. “Sampai lima tahun ke depan. Namun ini menyangkut aspirasi orang banyak. Menyangkut produktivitas birokrasi dan juga menyangkut penilaian ki­nerja PNS. Maka akan berhati-hati mengambil keputusan,” tuturnya. n ira

SAMBUNGAN PAUD dan Pendidikan Non Formal Dikhawatirkan Hilang l Sambungan hal 1

perubahannya, secara tegas kementerian yang sebelumnya mengurusi masalah pendidikan menjadi lebih sempit. Yakni hanya pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI – SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/ MA/SMK). Sementara PAUD dan pendidikan non formal hingga kini tak ada kejelasan.

Dijelaskan Harun, selain PAUD, pendidikan non formal juga punya peran penting dalam mengurangi angka putus sekolah melalui pendidikan kesetaraan kejar paket. Tidak hanya itu, penuntasan angka buta aksara, di Jatim mencapai 829 ribu, juga dilakukan melalui pendidikan non formal melalui program keaksaraan fungsional. “Dua layanan pendidikan ini tidak boleh ditiadakan begitu saja,” tutur dia.

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf juga berharap agar dua layanan pendidikan tersebut tetap dipertahankan.

“Saya belum tahu. Tapi kami berharap, ke depan tidak dihilangkan,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim.

Gus Ipul mengatakan, kedua layanan pendidikan tersebut me­rupakan program yang mendapat perhatian khusus dari Pemprov Jatim. Di antaranya ialah satu desa satu PAUD dan PAUD holistik terintegrasi.

Kekhawatiran ini sebelumnya sudah muncul sejak rencana perubahan tersebut mencuat.

Menurut Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim Nuryanto, dengan perubahan ini akan menimbulkan ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab terkait dua layanan tersebut. Jika mengacu pengalaman yang lalu, Nuryanto menceritakan nasib PAUD formal atau TK yang tidak terurus lantaran ditiadakannya Direktorat TK – SD pada 2005 lalu. Direktorat ini ditiadakan karena SD bergeser di bawah naungan Dirjen Dikdas dan TK masuk di bawah Dirjen PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal (PAUDNI).

Sayangnya, di bawah Dirjen PAUDNI tidak ada direktorat khusus yang menangani TK, ka­rena dianggap sudah dapat menjadi satu dalam Direktorat PAUD. “Dari situ, akhirnya berlanjut ke bawah sampai kabupaten/kota. Dindik kabupaten/ kota di Jatim yang masih memiliki seksi khusus untuk menangani TK hanya sekitar 14 daerah saja,” kata dia.

Dengan demikian, semua alokasi anggaran yang turun dari pusat sering kali hanya diperuntukkan untuk pengembangan PAUD saja. Sedangkan lembaga-lembaga TK di Jatim lebih banyak yang hidup secara mandiri. “Apalagi saat ini sedang ada program PAUDISASI untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD non formal,” kata dia.

TK pun semakin tak dihirau-

Kenaikan BBM Bersubsidi Tunggu Instruksi Jokowi

kan. Implikasi dari ditiadakannya Direktorat TK selama hampir sepuluh tahun ini, perhatian pemerintah terhadap lembaga TK sangat minim. Padahal, TK sendiri telah berdiri sejak 1951 lalu. “Yang ada Dirjennya, tapi tidak ada direktoratnya saja tidak terurus. Apalagi ditiadakan semua baik Dirjen maupun direktoratnya. Semestinya ini harus dilakukan perbaikan, bukan malah dihilangkan semua,” tegas Nuryanto.

Terpisah, Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Abdun Nasor mengatakan, jika tidak ada Dirjen khusus yang menaungi PAUDNI, maka hampir bisa dipastikan PAUD baik formal maupun non formal akan bubar. “Tapi kemungkinan ini sangat kecil, sebab jenjang PAUD sangat menentukan perkembangan anak. Sehingga Dirjen maupun direktorat harus tetap ada,” kata Nasor.

Dikatakan Nasor, saat ini perkembangan APK PAUD di Jatim telah mencapai 84,24 persen. Ini jauh lebih tinggi dibanding APK nasional yang hanya mencapai 54,64 persen.

Sedangkan jumlah lembaga jenjang TK sebanyak 20.170 lembaga, TPA 796 lembaga, KB 12.935 lembaga dan SPS 11.201 lembaga. “Kita berharap Dirjen PAUDNI itu tetap ada. Jika tidak, bagaimana dengan nasib puluhan ribu lembaga, bunda PAUD dan peserta didik yang ada,” kata dia. n tam

Bangladesh Pesan Kapal Patroli ke Banyuwangi l Sambungan hal 1

Lundin di Banyuwangi, Selasa, (28/10).

Proyek rencananya rampung dalam tempo satu tahun sejak kontrak diteken dua bulan lalu.

“Pembuatan dilakukan pararel.

Kalau lancar, perakitan tiap unit kapal butuh waktu 2-3 minggu.

Tergantung kedatangan material dan mesinnya,” kata Direktur PT Lundin Industry Invest, Lizza (istri John Ivar Alan Lundin) di selasela mendampingi inspeksi utusan Bangladesh, Selasa (28/10).

Lizza mengklaim jenis X12 High Speed Patrol Boat termasuk varian baru yang akan diekspor. Sebelumnya Lundin telah mengekspor berbagai jenis kapal patroli ke sejumlah negara asing. Konstruksi kapal berdimensi panjang 11,7 meter; tinggi 9,6 meter; draft 0,8 meter; dan kapasitas bahan bakar 1.350 liter. Dapur pacu kapal ditopang dua mesin marine diesel dengan power 2.435-480 HP. Kemudian maksimal kecepatan 35 knot, daya tampung penumpang delapan orang, dan tiga kru.

Yahya Syed, Deputi Direk-

tur Jenderal Cost Guard Bangladesh, mengaku memilih Lundin karena dikenal piawai merancang bangun kapal patroli berbahan vibercarbon. Ia tak mempersoalkan harga kapal dan lebih mencari kualitas.

Sebelumnya, Bangladesh kerap memesan kapal dari industri perkapalan di India, Australia, dan Malaysia. Kapal ini digunakan buat mendukung operasi maritim di sepanjang wilayah laut Bangladesh.

Kerjasama dengan Indonesia secara umum, kata Yahya, tak lepas dari dominasi penduduk muslimnya. Pihak Angkatan Laut Bangladesh minimal butuh 23 unit kapal sejenis untuk mengamankan wilayah kedaulatan perairan. “Sistem persenjataannya cuma senapan standar. Sekaligus mengantisipasi illegal fishing,” kata Yahya.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi industri perkapalan di Banyuwangi bisa berkontribusi positif mencetak produk berdaya saing di tingkat global. Seiring tumbuhnya pesanan, Bupati Anas berharap semakin banyak tenaga kerja lokal yang dipeker-

11

jakan di PT Lundin. Termasuk melibatkan para ahli desain dari Selandia Baru, Inggris, dan Swedia. Dengan begitu, ada proses transfer teknologi bagi tenaga lokal terkait indutri padat modal sektor maritim.

Bupati Anas yakin produk kapal asal Banyuwangi tidak kalah dibandingkan buatan galangan kapal lain yang berpusat di kotakota besar. “Saya ikut bangga atas pesanan kapal di PT Lundin oleh Bangladesh. Semoga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal di Banyuwangi,” ujar Bupati Anas.

PT Lundin Industry Invest sebelumnya merilis Kapal Cepat Rudal Trimaran 63 meter pesanan TNI AL. KASAL, Laksamana Marsetio langsung meninjau proses pembuatan konstruksi kapal tersebut. KCR Trimaran 63 meter merupakan proyek lanjutan atas gagalnya KRI Klewang 625 yang terbakar pada September 2012. PT Lundin fokus memproduksi unit kapal patroli berbahan vibercarbon. Kini PT Lundin mempekerjakan 250 karyawan dan diharapkan mencapai 450 orang secara bertahap. n nan

Jakarta, Bhirawa Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Namun tak menutup kemungkinan akan menggunakan dana kompensasi Rp 5 triliun yang sudah terdapat di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014.

“Semuanya masih me­ nunggu arahan dari Pak Pre­ siden, saya belum bisa ko­ mentar,” kata Bambang di gedung Sekretariat Mah­kamah Agung, Selasa (28/10).

Jadwal rapat koordinasi tentang kenaikan harga BBM juga belum diagendakan. “Kalau dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mi­neral, saya akan lakukan komunikasi bilateral terkait kuota,” kata dia.

Rencana pengurangan subsidi BBM yang digadang-

gadang oleh Presiden Joko Widodo, menjadi program yang paling ditunggu realisasinya saat ini. Sebab, anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat membebani APBNP 2014.

Sebelumnya Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng mengharapkan ada kebijakan baru untuk mengendalikan BBM subsidi. “Ya harus ada kebijakan baru, apakah pengendalian baru, peraturan menteri baru, atau ada yang lebih baru lagi,” kata Andy.

Andy mengusulkan subsidi BBM bisa dipangkas hingga Rp 3 ribu-4 ribu per liter. Ia menjamin dengan pemangkasan tersebut, kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter bisa cukup hingga akhir tahun. “Pokoknya kalau Rp 3 ribu-4 ribu per liter itu bagus banget, kami akan mengusulkan segitu,” ujarnya. n ira, ins

UMK Jatim 2015 Diprediksi Hanya Naik 12 Persen l Sambungan hal 1

Dalam rumusan UMK tersebut dijelaskan, kenaikan tidak hanya mengacu pada inflasi yang berada di posisi 5,5 persen saja. Karena jika hanya berpatokan pada inflasi, tidak akan ada kenaikan UMK. Untuk itu, ada item pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 sampai 6 persen yang dijadikan bahan menaikkan upah buruh.

“Sudah ada kesepakatan soal rumusan itu. Jika mengacu pada dua faktor ini diprediksi kenaikan nilai UMK berada di kisaran 12 persen,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai Upacara Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/10).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, perhitungan rumusan tersebut ada tim khusus yang sudah menghitungnya. “Itu kan ada tim yang menghitung sendiri.

Namun yang jelas semua elemen yang ada di Dewan Pengupahan sudah sepakat dengan rumus ini,” terangnya.

Terkait adanya daerah yang masih menunggu nilai UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta seperti Kota Surabaya, Pakde Karwo menyatakan, UMK daerah tidak perlu di bawah nilai upah buruh di Jakarta.

“Tidak perlu mengacu pada daerah manapun, tidak harus di bawah Jakarta atau di daerah lain. Kita sudah ada

rumus tersendiri kok,” ungkapnya.

Pakde karwo juga menjelaskan, jika kenaikan UMK 2015 akan mengacu pada nilai UMK tahun sebelumnya.

Karena hasil survei di beberapa daerah KHL (Kebutuhan Hidup Layak) lebih rendah dibanding nilai UMK 2014.

“Karenanya yang dipakai UMK lama, semua sudah setuju kok,” tegasnya lagi.

Hingga saat ini, masih ada tujuh daerah yang belum mengirimkan nilai UMK. Mereka akan diberikan batas waktu hingga 1 November untuk segera mengajukan nilai UMK-nya, sehingga pembahasan dan penetapannya bisa selesai tepat waktu.

Molornya perhitungan ini ada yang beralasan kerena perubahan item perhitungan sesuai Surat Edaran Gubernur bernomor 560/20059/031/2014 yang mengharuskan tentang perubahan tiga poin survei.

Yang berisi nilai sewa kamar kos, diubah menjadi kontrak rumah sederhana, kemudian harga listrik saat ini dipatok Rp 120 ribu dan tambahan transportasi pulang pergi.

Sebelumnya, Koordinator Buruh Jatim Jamaludin akan menolak kenaikan UMK jika tidak di kisaran 30 persen.

Dia menginginkan kenaikan UMK di Ring I yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Sidoarjo hingga menembus angka Rp 2,8 juta per bulan. n iib

Dewan Dukung Penuh Penunjukan 18 Plt Pejabat Pemprov l Sambungan hal 1

‘’Jadi tidak ada masalah.

Toh ada Sekdakab/Sekdakot yang nanti akan membantu tugas Plt. Apalagi kita tahu SKPD di Pemprov Jatim cukup banyak hingga 44. Jadi saya kira keputusan gubernur perlu didukung penuh,’’tegas Sahat, Selasa (28/10).

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, munculnya keputusan KPU Pusat yang bakal menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak seluruh Indonesia sekitar Desember 2015 mendatang langsung disikapi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Selain akan melakukan konsolidasi dengan KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), gubernur juga menyiapkan 18 pejabat Pemprov Jatim yang akan menduduki posisi Plt bupati/wali kota. Pengisian Plt

dari pejabat pemprov ini dilakukan karena kepala daerah tidak diperbolehkan diperpanjang masa jabatannya.

“Saya dapat kabar dari Arif (anggota KPU Pusat Arif Budiman) kalau Pilkada 2015 akan diselenggarakan secara serentak pada akhir tahun. Kalau bupati atau wali kota yang masa jabatannya sebelum dilakukannya Pilkada serentak ya harus ada Plt (Pelaksana Tugas),” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Sementara itu anggota FPDIP Jatim Sugiono mengaku jika Plt tidak hanya dari dari pejabat di Pemprov Jatim, tapi Sekdakab/Sekdakot juga bisa duduk sebagai Plt. Apalagi mereka dipastikan sudah mengetahui kondisi di wilayahnya masing-masing secara detil. ‘’Memang untuk memutuskan Plt adalah kewenangan gubernur yang kemudian diusulkan ke Mendagri

untuk mendapat persetujuan.

Tapi agar tidak menyulitkan pejabat yang ada di Pemprov Jatim, lebih baik mengusulkan Sekda setempat untuk menjadi Plt,’’lanjutnya.

Terlepas dari itu semua, lanjut Sugiono, memang untuk penunjukan Plt harus dikoordinasikan agar pelayanan di Pemprov Jatim tidak keteteran.

Dan kalau bisa yang ditunjuk sebagai Plt merupakan Kepala SKPD yang tidak bersentuhan dengan pelayanan umum. ‘’Bisa saja diambil dari Bakowil, staf ahli dan Asisten,’’papar politisi asal Pacitan ini.

Ditambahkannya, jika dari 18 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, rata-rata jabat­annya habis April sampai Agustus 2015. Itu artinya harus ada Plt yang akan melaksanakan tugas hingga proses pelantikan bupati/wali kota yang dilakukan oleh Gubernur Jatim.

‘’Kalau masalah Plt sebenarnya tak ada masalah. Toh di Jatim banyak pejabat eselon II. Termasuk Sekdakab/Sekdakot juga bisa ditunjuk Plt,’’ujarnya.

Sedangkan Achmad Iskandar dari FPDemokrat menjelaskan dengan penunjukan Plt, maka otomatis akan memicu persaingan pejabat di bawah kepala dinas untuk menunjukkan kinerjanya. ‘’Bisa saja Plt dari kepala dinas yang kinerjanya sangat baik, mereka berpeluang untuk dipromosikan.

Dengan begitu regenerasi akan berjalan dan gubernur akan mendapatkan PNS yang terbaik di masing-masing SKPD,’’papar politisi asal Madura ini.

Mendagri Lobi DPR Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melobi pimpinan DPR agar meloloskan Perppu Pilkada yang diterbitkan Presiden ke

enam Susilo Bambang Yu­ dhoyono agar lolos di DPR. “Pemerintah juga tidak bisa memaksa. Tapi saya yakin DPR yang mana juga ada fraksi pendukung Perppu itu mudahmudahan dengan cepat akan diputuskan,” kata Tjahjo di Kantor Sekretariat Mahkamah Agung, Selasa ( 28/10).

Tjahjo berharap Perppu Pilkada ini disikapi dengan cepat oleh DPR. Sebab pada 2015 ada 188 pilkada yang harus dilakukan serentak. “Saya kira perlu kecepatan UU yang diputuskan DPR sehingga kami ada persiapan,” ujarnya.

Tjahjo mengatakan pada Kamis (30/10) lusa, dia akan mengundang seluruh gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Undangan disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada mereka mengenai pilkada dan keuang­ an pusat dan daerah. n cty

Tradisi di Tengah Kemajemukan Budaya yang Masih Tetap Lestari l Sambungan hal 1

jatuh pada Senin wage, malam Selasa kliwon. Dalam kalender Masehi jatuh pada 27 Oktober 2014.

Tiga hari berturut-turut sebelum malam puncak peringatan Syuran, pengikut PAMU mencuci pusaka, menggelar jaranan, dan tirakatan pada malam hari kedua Syuran. Pagelaran wayang kulit sebagai paripurna di hari ketiga bulan Syuran. Tradisi puluhan tahun di dusun setempat yang masih lestari di tengah arus modernisasi.

Ketua Pinisepuh Dewan Pengurus Pusat PAMU, Gunari, mengatakan PAMU merupakan aliran penghayat kepercayaan yang mendapat atensi dari pemerintah pusat. Dalam sarasehan nasional pada 12 Oktober lalu misalnya, ia mengaku dipanggil Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk dimintai mendukung program-program pemerintah baru lewat perilaku positif

dalam keseharian membentuk karakter bangsa.

Di tingkat kabupaten, Gunari mengucapkan terimakasih atas perhatian Pemkab Banyuwangi menjamin rasa aman bagi pengikut PAMU menjalankan adat tradisinya. Ia mengajak pengikut PAMU menjadi warga negara yang baik. “Mari sepenuhnya diperhatikan. Kepada Pak Bupati dan Wabup Banyuwangi, saya ucapkan terimakasih banyak atas perhatiannya.

Termasuk pada saudara-saudara kami yang bersedia menjadi panitia acara dan Polsek Sempu,” kata Gunari.

Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko mengapresiasi ritual adat bagi pengikut PAMU di Bumi Blambangan seiring kemajemukan budaya. Pemkab Banyuwangi, kata Yusuf, berkomitmen mendukung penuh upaya pelestarian budaya.

Ia mendengar, puncak peringatan Syuran di Dusun Tojo Kidul dihadiri para penghayat kepercayaan PAMU

dari luar Banyuwangi. “Ini menunjukkan perguruan PAMU telah tersebar.

Pak Bupati sangat memperhatikan, beliau mengutus saya harus hadir.

Ini bentuk dukungan Pak Bupati terhadap keberadaan perguruan ini,” kata Wabup Yusuf.

Kemajemukan, kata Yusuf, ibarat pisau bermata dua. Menyimpan kekuatan besar sekaligus berpotensi memicu kerawanan sosial. Kekuatan tumbuh bila mampu bersatu buat menghadapi segala tantangan dan persoalan. Adapun kelemahan muncul manakala tidak bisa menggalang dan memelihara persatuan. “Gilirannya tidak mampu mewujudkan cita-cita bangsa,” kata Yusuf.

Lewat peringatan Syuran di padepokan PAMU, Wabup Yusuf kembali mengajak para warga untuk bertekad dan berkomitmen membangun Banyuwangi sesuai profesi masing-masing.

Ia meminta ditumbuhkan spirit mencintai, memiliki daerah, gotong royong,

rukun, dan guyub sebagai modal mewujudkan Banyuwangi lebih baik.

“Pembangunan adalah tugas kita bersama. Pemkab Banyuwangi tidak sanggup menjalankan roda pemerintahan dengan baik jika tanpa peran aktif elemen masyarakat. Mari kita ciptakan Banyuwangi yang aman, damai dan bermartabat menuju ke­ sejahteraan,” Yusuf berpesan.

Usai beramah tamah, Gunari menyerahkan gunungan kepada Wabup Yusuf Widyatmoko. Wabup Yusuf lantas menyerahkan gunungan kepada dalang Ki Siswoyo. Prosesi dilanjutkan dengan selamatan Syuran sebelum wayang kulit digeber semalam suntuk.

Sidik Utomo, seorang pengikut PAMU, mengatakan perguruan ini mengajarkan dua prinsip keutamaan menjalani hidup. “Kaweruh kamanusan dan kaweruh kasungatan,” kata Sidik.

Adapun pengertian Purwa Ayu Mardi Utama kira-kira: Wiwata selamet kenceng ing pambudi wong tanpo cacat. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Kantor Pos Layani Pendaftaran Peserta BPJS Surabaya, Bhirawa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bakal semakin mudah, sebab pihak PT. POS Indonesia siap untuk melayani pendaftaran peserta BPJS. Menurut Miko, Kepala Humas Kantor Pos Kebonrojo, Surabaya mengatakan kalau hingga kini belum menerima informasi terkait pelayanan pendaftaran BPJS, namun rencana tersebut sudah sunter terdengar dan dalam waktu dekat ini bisa untuk ditindaklanjuti.

“Surat resmi memang belum ada dari kantor wilayah Jatim, tapi memang saya sudah mendengar bahwa akan ada kerjasama membuka pendaftaran dan pembayaran bagi masyarakat yang hendak mengikuti BPJS,” ujarnya, Selasa (28/10) kemarin.

Jika nanti keputusan tersebut sudah turun, maka pihaknya siap melakukan kerjasama. Karena selama ini POS Indonesia Kebonrojo tidak hanya melayani surat menyurat atau pengiriman barang tetapi sekarang sudah berkembang melayani pembayaran telepon, listrik, pada tahun 2013 penyaluran BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), dan Q wil lain-lain.’Q

Rabu Legi 29 OKTOBER 2014

Dirikan SMK Migas, Siapkan Anggaran Rp 37 M Tahun Ajaran 2015/2016 Siap Dibuka Dindik Jatim, Bhirawa Rencana Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mendirikan SMK Migas di Kabupaten Bojonegoro kian dimatangkan. Kerjasama antara provinsi dan daerah pun semakin intensif dijalin. Termasuk dalam hal pembiayaan untuk membuka kompetensi baru itu.

Baik provinsi maupun Kabupaten Bojonegoro masing-masing telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk sharing sebesar Rp37 miliar. Secara rinci, provinsi menyiapkan anggaran Rp15 miliar dan didukung dengan dana dari Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp22 miliar.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun

MSi mengatakan, SMK Migas didirikan setelah pemerintah melihat potensi lokal yang ada. Khususnya di Kabupaten Bojonegoro, potensi migas sangat besar. “Saya sudah melihat secara langsung potensi itu. Misalnya eksplorasi minyak Blok Cepu,” kata Harun saat ditemui, Selasa (28/10).

Menurut Harun, program kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri akan dapat berjalan maksimal. Khususnya dalam hal distribusi tenaga kerja setelah siswa lulus SMK. “Sekarang ini kompetensi yang ada di sekolah, SMK khususnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini agar daya saing siswa SMK benar-benar diakui,” kata Harun.

Meski terletak di Bojonegoro, Harun memastikan SMK tersebut akan ter-

buka untuk semua siswa kan. “Ini adalah hasil dari berbagai daerah. kerjasama dengan provinBahkan tidak ada kuota si. Karena itu, kita pun khusus untuk siswa terbuka menerima siswa dalam kota maupun luar dari daerah mana saja,” kota. Dengan catatan, tutur Husnul. siswa yang mendaftar di Sebagaimana telah sekolah tersebut memang direncanakan, program telah memiliki kompekompetensi migas ini tensi yang mumpuni. “Seakan dimasukkan dalam lama siswa itu punya poSMKN 5 Bojonegoro. tensi sesuai program koDengan demikian, pempetensi yang ada, tidak merintah tidak perlu masalah mendaftar. Sepmendirikan lagi sekolah erti UPT SMANOR yang baru lagi. Hanya saja kekita buka itu kan juga dibutuhan terhadap saraisi dari berbagai daerah,” na dan pra sarana tetap Dr Harun MSi kata Harun. harus dipenuhi sesuai Sementara itu, Kepala Dindik Boprogram yang ada. “SMK dengan jonegoro Husnul Khuluq menambahprogram kompetensi migas ini akan kan, kerjasama tersebut juga telah menjadi yang pertama kalinya didisepakati oleh bupati. Fokus kompebuka di Indonesia. Karena itu, kita tensi selain migas, ada pula kompejuga bangga bisa bekerjasama dentensi seputar energi terbarukan, pengan provinsi membukanya,” tutur Q tam golahan hasil pertanian dan peternaHusnul.Q

Pelajar MAN Sabet Tropy Bupati Jombang, Bhirawa Karya Tulis, berjudul “Upaya Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan dan Kepedulian Lingkungan melalui usaha caperwall pada siswa” memenangi lomba Karya Tulis Ilmiyah (LKTI) dan Fotografi dan berhasil menyabet Tropi bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko.

Karya pelajar MAN Tambak Beras ini menyisihkan 38 peserta lain yang mengikuti lomba LKTI dan Fotografi yang digelar PWI Perwakilan Jombang dengan tema Pemuda Peduli Lingkungan.” Dari hasil presentasi 10 besar, hasil penulisannya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, total nilainya mencapai 7241.3,”terang ketua panitia, Saipul Mu’alimin (28/10).

Karya Tulis yang digarap tiga siswa Mira Aprila Nur Fadilah, Diah Arinatus Safifah dan Dina Puspa Meliant mengangkat pemanfaatan kertas bekas pembungkus semen menjadi berbagai kerajinan unik seperti souvenir dan buah tangan ini berhak mendapat tropy bupati Jombang dan uang tunai sebesar Rp 2 juta. Penyerahan hadiah dilakukan Wabup Jombang Hj Mundjidah Wahab dalam puncak acara Grand Final Lomba LKTI dan Fotografi di PWI Jombang, SeQ rur lasa (28/10).Q

Antisipasi Perdagangan Bebas, Puspa Agro Perkuat Jaringan Pasar

AKSI SUMPAH PEMUDA

hilmi husain/bhirawa

Aksi kelompok teater Cuci Otak asal Kota Pasuruan melakukan teratikal dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di alun-alun Kota Pasuruan, Selasa (28/10) sore. Teater Cuci Otak yang pernah manggung ke Contecting The World (CTW) di Manchester, Inggris menggunakan pakaian merah dan putih tersebut mengajak masyarakat khususnya pada generasi muda untuk bersama-sama memahami dan melaksanakan semangat sumpah pemuda di era modern saat ini.

MANAJEMEN PT Puspa Agro, pengelola pasar induk agrobis Puspa Agro, terus memperluas dan memperkuat jaringan pasar sebagai antisipasi menghadapi pasar bebas, khususnya MEA yang berlaku 2015. Dengan jaringan pasar yang kuat dan luas, Puspa Agro kini fokus menggarap pasar antarpulau dan ekspor.

Upaya memperluas akses untuk memasarkan hasil panen petani dan petambak ini juga dibarengi terus menghasilkan komoditas yang berkualitas. Dengan demikian, begitu pasar bebas diberlakukan, petani Jatim tidak hanya jadi penonton. Sebaliknya mampu bersaing dengan kemungkinan gempuran produk impor.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Puspa Agro kini memperkuat lini divisi Trading House yang terus bergerak dan bermitra dengan kelompok-kelompok tani di sentra-sentra produksi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemilahan (grading) berdasar kualitas dan pengemasan, komoditas pilihan itu didistribusikan ke pasar-pasar modern, pabrikan atau perusahaan olahan, bahkan untuk memenuhi pasar ekspor.

Dan, sebagian petani, peternak, hingga nelayan di Jatim kini mulai merasakan dan menikmati nilai tambah atas hasil panen mereka yang rata mencapai 2530%. Pasalnya, produk yang dihasilkannya kini mulai banyak diserap pasar modern serta industri pengolahan. Distribusi komoditas tersebut tanpa melalui mata rantai distribusi yang panjang, sehingga harga yang ditetapkan benar-benar memuaskan, baik petani maupun konsumen.

Saat ini Puspa Agro berhasil memasarkan aneka komoditas pertanian asal Jatim ke buyer langsung, sep-

erti supermarket berskala nasional yakni Carrefour, hingga perusahaan katering besar yang melayani perusahaan tambang dan pengeboran minyak, serta industri pengolahan makanan dan minuman.

Tentang komitmen Puspa Agro untuk meningkatkan nilaitambah petani dapat dicontohkan sebagai berikut. Buah semangka yang biasanya dijual petani ke tengkulak hanya Rp 2.300/kg, Puspa Agro berani membeli dengan harga Rp 4.500/kg. Artinya petani mendapat nilai tambah 29 persen. Kemudian oleh Puspa Agro, komoditas itu dijual ke end user dengan harga Rp 5.304/kg. Sejak Februari hingga September 2014, total aneka buah dan sayur yang dipasok ke geraigerai Carrefour di Jatim sekitar 168 ton. Produk yang dipasoknya ke Carrefour memakai label Puspa Agro plus tagline "Bangga Jadi Petani".

Selain ke Carrefour, Puspa Agro sejak September lalu juga dipercaya perusahaan katering Indocater untuk memasok kebutuhan ikan laut dan tambak. Dalam rentang waktu tersebut, telah dipasok sebanyak 14,3 ton atau setara dengan Rp1,8 miliar. Puspa Agro juga memasok semangka, melon, dan jeruk masing-masing 4 ton pada periode yang sama ke Indocater.

Tidak hanya itu, Puspa Agro juga memasok kebutuhan bahan baku kopi untuk industri pengolahan kopi PT Indokom. Untuk maksud ini, Puspa Agro menyerap kopi dari hasil panen para petani di Jember. Dalam periode Juni-September 2014, sebanyak 364 ton kopi para petani yang tergagung dalam beberapa kelompok tani itu sudah terserap dan didistribusikan ke pabrikan.Q

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Se-Jatim Tahun 2014 di Surabaya

Perpustakaan Harus Dikelola Secara Proaktif dengan Inovasi Baru Pemprov, Bhirawa Perpustakaan harus dikelola secara pro-aktif dengan inovasi baru. Sekarang sudah saatnya tenaga perpustakaan tidak hanya Tingkat Terampil dan ahli, tetapi harus mempunyai visi ke depan agar dapat memberdayakan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur.

U

ntuk itulah, diselenggarakan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan ini sebagai pemahaman teknis sistem pengelolaan bahan pustaka terhadap perpustakaan yang siap untuk disajikan dan dibutuhkan oleh pemustaka dari kalangan sendiri dan masyarakat dalam upaya meningkatkan budaya baca.

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim, Drs Sudjono MM mengatakan, Bapersip Jatim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan langkah strategis pengembangan perpustakaan di masa sekarang dan masa yang akan datang “Jika kita berbicara masalah Perpustakaan ada 4 (empat) pilar pokok yang harus dipenuhi yaitu : sarana/ prasarank. tenaga (SDM), pendanaan dan Pemustaka. Unsur-unsur ini biasanya tersedia pada perpustakaan baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai ke Desa/Ke-

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim, Drs Sudjono MM saat membuka bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Se Jatim (kiri).Salah satu narasumber dari pustakawan memberikan motivasi dan arahan mengenai pengelolaan keperpustakaan (atas). lurahan,” kata Sudjono ketika membuka kegiatan Bimtek tersebut.

Ia menambahkan, Pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam meningkatkan keberadaan Perpustakaan, antara lain melalui pengadaan buku, penyediaan sarana ruangan, peralatan dan yang paling penting adalah Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Sebagai wujud dari komitmen Bapersip Jatim, tahun ini Bapersip Jatim telah membantu 327 Perpustakaan Desa/kelurahan dan saat ini telah akan mengalokasikan bantuan buku dan rak untuk 62 Desa/Kelurahan.

“Sehingga tahun 2014, kita telah membantu 389 Desa/Kelurahan. Berarti sampai saat ini kita telah memiliki

perpustakaan Desa/Kelurahan sebanyak 2870 Perpustakaan Desa/Kelurahan ( 33,74 persen ),” katanya.

Selanjutnya akhir Tahun 2014, harap Sudjono, Bapersip Jatim masih dapat membantu Perpustakaan Desa/ Kelurahan lainnya.

“Kami sangat mengharapkan apresiasi dan kemauan yang kuat dari masyarakat Jawa Timur. Khususnya dukungan dari seluruh Instansi Pemprov Jatim dan Jemaah Rumah Ibadah se Jawa Timur,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Bapersip Jatim, Dra Elminah MM mengatakan, penyelenggaraan Bintek bertujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional tenaga pen-

gelola perpustakaan dalam menata dan melayani Para Pemustaka Perpustakaan di Desa/Kelurahan, Masjid/ Pesantren, Gereja, Pura, Wihara dan Instansi Pemerintah ( SKPD ) Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan Peran Tenaga Pengelola Perpustakaan diantaranya dalam hal peningkatan mutu pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Masjid/ Pesantren, Gereja, Pura, Wihara dan Instansi Pemerintah ( SKPD ) Provinsi Jawa Timur Selain itu, lanjut Elminah, pengelola perpustakaan juga mengolah dan mempersiapkan data untuk bahan perencanaan program bantuan pengadaan

dan pengembangan Sarana atau Prasarana, SDM dan Alokasi Dana Rutin.

“Secara khusus bagi Pengelola Perpustakaan Desa diharapkan ikut merencanakan penyelenggaraan Perpustakaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) melalui proses Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan. Kegiatan ini juga sekaligus memotivasi dan mengembangkan komunitas Baca di di Iingkungan perpustakaan masingmasing,” katanya.

Peserta bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan ini terdiri dari tenaga pengelola perpustakaan khusus seperti rumah ibadah (masjid / pesantren/ gereja/vihara/pura, red) dari 38 kab/kota se Jatim, tenaga pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang

mendapatkan bantuan buku dan rak sebagai tambahan bantuan dari PAK APBD Jatim di 19 kab/kota se-Jatim, dan tenaga pengelola perpustakaan khusus instansi pemerintah seperti SKPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Narasumber bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan diantaranya dari Universitas Airlangga Surabaya, pejabat struktural dan fungsional pustakawan Bapersip Jatim, Ikatan Pustakawan Indonesia ( IPI ) Pengurus Daerah Provinsi Jatim, motivator dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya, pengelola perpustakaan Ngagel Rejo Surabaya, Kepala Perpustakaan UBAYA, dan pustakawan dari ITS Q rac Surabaya.Q

1. Juara I Nasional Klaster A ) Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan Tingkat Nasioanal yang diwakili oleh Perpustakaan Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

2. Juara III Nasional Lomba Perpustakaan SLTA Tingkat Nasioanal yang diwakili oleh Perpustakaan SMA Negeri I Dampit Kabupaten Malang.

3. Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka dengan kategori Pimpinan Daerah yang telah berperan aktif terhadap pengembangan perpustakaan dan pemberdayaan Gemar Membaca, yang diwakili oleh Ibu Hj. Nina Kirana Sukarwo selaku Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Timur.

4. Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka dengan kategori Masyarakat dan Media yang berperan aktif terhadap pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca yang diperoleh Bapak Husin dari TBM Rangkah Kota Surabaya.

Jawa Timur telah mendapatkan prestasi yang luar biasa dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan pada tahun 2014 ini. Terbukti Jatim memperoleh beberapa penghargaan Nasioanal pada saat Acara Gemilang Perpustakaan di Gedung SMESCO Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014. Dari kiri ke kanan, para penerima penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka termasuk Hj Nina Soekarwo turut menerima penghargaan dalam peran aktifnya mengembangkan perpustakaan dan pemberdayaan gemar membaca.